MANUAL MUTU AKADEMIK STIKES NAHDLATUL ULAMA TUBAN

MANUAL MUTU AKADEMIK STIKES NAHDLATUL ULAMA TUBAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NAHDATUL ULAMA TUBAN JL. LETDA SUCIPTO NO. 211 KAB. TUBAN TELP. (0356) 325789

MANUAL MUTU AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NAHDLATUL ULAMA TUBAN Kode dokumen Revisi Tanggal

: : :

Di susun oleh

:

DS.MMA.X.2016 I 19 Oktober 2016 Ketua Pusat Jaminan Mutu “DAMAI”

Sunanita., S.Kep., Ns., M.Kes NIK. 45115025 Ketua Stikes NU Tuban

Di setujui oleh

:

Dr. H. Miftahul Munir., SKM., M.Kes., DIE NIP. 197104121997031009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyususnan buku pedoman system penjaminan mutu STIKES NU Tuban dapat terselesaikan. Shalawat dan salam atas Rasulallah dan keluarganya. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Merujuk undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Higher Education Long Term Strategy (HELTH) 2003 - 1010, dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib

dilakukan.

Sehingga

penjaminan

mutu

perguruan

tinggi (Quality Assurance) sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi. Buku ini memberikan pedoman kepada semua unit kerja dilingkungan STIKES NU Tuban dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan posisinya. Karena didalamanya memuat ketentuan umum tentang standar baik penjaminan mutu pada delapan standar minimal yang dijalankan oleh STIKES NU dan tiga standar tambahan.

Manual Mutu Akademik

1

Tiada gading yang tak retak, memberikan ibarat bahwa dalam penyusunan buku pedoman ini tentunya masih banyak ditemukan kekurangan dan keslahan. Sehingga masukan berupa kritik

dan

saran

sangat

dibutuhkan

untuk

meningkatkan

kesempurnaan buku pedoman ini dimasa yang akan datang. Terima kasih, Semoga bermanfaat.

Ketua Pusat Penjaminan Mutu “DAMAI” STIKES Nahdlatul Ulama Tuban

Sunanita, S.Kep., Ns., M.Kes


2

DAFTAR ISI

Sampul Depan Kata Pengantar .......................................................................... 1 Daftar Isi ................................................................................... 3 BAB 1 Pendahuluan.................................................................. 4 BAB 2 Ketentuan Umum .......................................................... 7 BAB 3 Standar Mutu ................................................................ 23 BAB 4 Standar Identitas Stikes NU Tuban............................... 30 BAB 5 Standar Isi Stikes NU Tuban ........................................ 40 BAB 6 Standat Proses Pembelajaran ........................................ 51 BAB 7 Standart Kompetensi Lulusan Stikes NU Tuban .......... 78 BAB 8 Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan Stikes Nu Tuban............................................................................. 92 BAB 10 Standar Prasarana dan Sarana Stikes NU Tuban ........ 117 BAB 11 Standar Pengelolaan Stikes NU Tuban ....................... 122 BAB 12 Standar Penilaian Pendidikan ..................................... 123 BAB 13 Proses Penetapan Standart Mutu ................................ 124 Daftar Pustaka .......................................................................... 140 Lampiran


3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 - 1010, dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan

kegiatan

yang

wajib

dilakukan.

Sehingga

penjaminan mutu perguruan tinggi (Quality Assurance) sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan pendidikan tinggi yang antara lain: (1) pengaruh intervensi global dan liberalisasi pendidikan; (2) permasalahan makro nasional seperti: ekonomi, politik, moral dan budaya; (3) globalisasi, keterbukaan, demokrasi, rasionalisasi berpikir, budaya persaingan; (4) peran perguruan rendahnya

tinggi daya

membentuk saing

masyarakat lulusan

madani;

dalam

(5)

tingkat

nasional/internasional dan sebagainya. Sehubungan dengan persoalan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang


4

mendorong peningkatan kualitas pendidikan diIndonesia. Undang-undang Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003 menegaskan: pengendalian dan evaluasi mutu pendidikan harus dilakukan, baik terhadap program maupun terhadap institusi pendidikan secara berkelanjutan. Begitu pula dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dijelaskan bahwa penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk mewujudkan pendidikan nasional

yang

bermutu.

Dengan

demikian,

penetapan

manajemen mutu pada pendidikan tiinggi merupakan suatu keharusan. Visi STIKES NU Tuban ialah Menjadikan lembaga pendidikan kesehatan unggulan dan berkarakter islami yang mampu berkompetisi secara global tahun 2025. Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut STIKES NU Tuban memiliki Misi sebagai

berikut

(1)

Menyelenggarakan pendidikan dan

pengajaran secara profesional dibidang kesehatan sesuai dengan standar kompetensi, (2) Mengembangkan kompetensi civitas akademika dalam penelitian, pengabdian masyarakat berdasarkan IPTEK dan IMTAQ, (3) Meningkatkan kualitas tenaga

pendidikan

Mengembangkan


dan

tenaga

kerjasama

kependidikan

lintas

sektoral

dan

(4)

dengan

5

organisasi/institusi dalam lingkup regional, nasional dan global. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) adalah proses yang menetapkan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan

pendidikan

tinggi

secara

konsisten

dan

berkelanjutan sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah dosen tenaga penunjang serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. SPMPT secara

sinergi

dilaksanakan

oleh

lembaga

internal,

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, Pusat Jaminan Mutu (PJM) “DAMAI” STIKES NU Tuban perlu membuatkan buku pedoman system penjaminan mutu. 1.2 Tujuan Buku Pedoman SPM-STIKES NU Tuban menjadikan landasan bagi pelaksanaan system penjaminan mutu internal pendidikan di STIKES NU Tuban 1.3 Sasaran Semua unit kerja dilingkungan STIKES NU Tuban


6

BAB II KETENTUAN UMUM

2.1 Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKES NU Tuban Kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi diperguruan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement).

Dalam

arti

bahwa

dilaksanakan dan diawasi

SPM-STIKES secara mandiri

NU

Tuban

oleh semua

unit/komponen kerja yang ada di STIKES NU Tuban melalui Pusat Jaminan Mutu. 2.2 Pusat Jaminan Mutu STIKES NU Tuban Bagian unit kerja didalam institusi STIKES NU Tuban, yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Stikes. 2.3 Landasan hukum Pusat Jaminan Mutu STIKES NU Tuban Keputusan Ketua STIKES NU Tuban 2.4 Visi Pusat Jaminan Mutu STIKES NU Tuban Mengutamakan budaya mutu pada setiap unit layanan pendidikan.


7

2.5 Misi Pusat Jaminan Mutu STIKES NU Tuban 1. Mengoptimalkan setiap unit untuk mengembangkan dan menerapkan system manajemen mutu. 2. Mengembangkan dan menerapkan system monitoring dan evaluasi. 2.6 Tujuan Pusat Penajamina Mutu STIKES NU Tuban 1. Mengimplemantasikan sistem penjaminan mutu internal secara

konsisten

dan

berkelanjutan

dalam

rangka

penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi. 2. Menghasilkan dokumen SPMI dan seperangkat yang diperlukan dalam rangka implementasi SPMI. 3. Membantu manajemen yang ada di STIKES NU Tuban untuk mengukur kinerja secara lebih sistematis dan mengelola semua proses Tri Dharma Perguruan Tinggi secara lebih baik. 4. Membantu pencapaian tingkat Akreditasi Institusi dan Program Studi sesuai dengan kebijakan SPMI dan Renstra yang diterapkan STIKES NU Tuban. 5. Menghasilkan standart, dokumen, dan rambu-rambu SPMI. 6. Membantu manajemen yang ada di STIKES NU Tuban untuk mengukur kinerja secara lebih sistematis dan


8

mengelola semua proses Tri Dharma Perguruan Tinggi secara lebih baik. 2.7 Tugas Pusat Jaminan Mutu Quality Assurance) STIKES NU Tuban 1. Menyiapkan data dari semua unit kerja yang ada di STIKES NU Tuban 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan SPMSTIKES NU Tuban 3. Menyusun dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan SPM-STIKES NU Tuban 4. Melakukan koordinasi pelaksanaan SPM-STIKES NU Tuban 5. Memantau,

menilai,

mengaudit

dan

mengevaluasi

pelaksanaan SPM-STIKES NU Tuban 6. Melakukan

kajian

-

kajian

terhadap

pelaksanaan

penjaminan mutu pada unit kerja dan menyampaikan hasil kajiannya kepada ketua Stikes, dengan tembusan sebagai masukan untuk Senat STIKES NU Tuban 7. Menyiapkan melaksanakan

sumberdaya penjaminan

manusia

yang

kompeten

mutu,

maupun

penilaian

penjaminan mutu (auditor internal) di STIKES NU Tuban


9

2.8 Fungsi Pusat Jaminan Mutu STIKES NU Tuban 1. Memberikan informasi dan konsultasi terkait kegiatan pada unit kerja di STIKES NU Tuban 2. Pusat Jaminan Mutu bertanggungjawab menyelenggarakan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di STIKES NU Tuban dan mencapai indikator - indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan. 3. Mengembangkan berkelanjutan

system

(Continuous

penjaminan Quality

mutu

yang

Improvement)

di

STIKES NU Tuban 4. Memberikan

layanan

konsultasi,

pendampingan

dan

kerjasama dalam bidang penjaminan mutu perguruan tinggi. 5. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 2.9 Organisasi Pusat Jaminan Mutu STIKES NU Tuban Pusat Jaminan Mutu Damai adalah Bagian unit kerja didalam institusi STIKES NU Tuban, yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Stikes. Bertugas penyelenggaraan sistem penjaminan mutu diSTIKES NU Tuban, guna mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kurun waktu


10

tertentu.

Sistem

penjaminan

mutu dilaksanakan

secara

berjenjang mulai dari tingkat STIKES, Prodi dan Unit Penunjang (perpustakaan, laboratorium). Pada tingkat Stikes dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, serta Unit Tugas Pusat Jaminan Mutu yaitu suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Badan untuk suatu penugasan tertentu (Struktur Organisasi Lihat Gambar 1). Kepala Pusat Jaminan Mutu bertanggung jawab langsung kepada Ketua, serta berkoordinasi dengan para Pembantu

Ketua

dan

pimpinan

unit-unit

kerja

dalam

pelaksanaan penjaminan mutu STIKES NU Tuban. Pusat Jaminan Mutu Damai diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Stikes untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya. Pada tingkatan Prodi, organ yang terlibat dalam penjaminan

mutu

adalah

Ketua

program

Studi

diimplementasikan sebagai bagian dari tupoksi Kaprodi, dengan dibantu oleh Sekprodi dan dosen - dosen yang ditunjuk dari setiap Program Studi. Mekanisme serupa berlaku pula untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di STIKES NU Tuban, dengan diketuai oleh Kepala unit kerja yang bersangkutan.


11

STRUKTUR ORGANISASI PJM DAMAI STIKES NU TUBAN

Senat Stikes NU Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein, MSi

Ketua Stikes NU Tuban Dr. H. Miftahul Munir, SKM., M.Kes., DIE

Ketua PJM “DAMAI” Sunanita, S.Kep., M.Kes

Sekretaris Li’il Muslihatin Faiza, S.Kep., Ns

Ka. Akreditasi (Puket I)

Ka. Monev (Puket II)

Ka. Pengolahan Data

Nurus Safa’ah, S.Kep., Ns., M.Kes

Muntari, SKM., MM

Milad Kamalil, S.Kep., Ns

UJM Prodi Ners

Gambar 1

UJM D3 Kebidanan

Struktur Organisasi Pusat Jaminan Mutu DAMAI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban


12

2.10

Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKES

NU Tuban 2.10.1 Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan STIKES NU Tuban Upaya peningkatan mutu secara terus menerus yang dilakukan di STIKES NU Tuban diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (continous quality improvement). Salah satu model manajemen kendali mutu yang dapat digunakan adalah model PDCA (Plan, Do, Check, Action), yang menghasilkan pengembangan yang berkelanjutan (continuous improvement) atau kaizen mutu perguruan tinggi. Model manajemen kendali mutu berbasis PDCA, dapat digambarkan sebagai berikut:


13

Gambar 2 Manajemen Kendali Mutu Berbasis PDCA Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis PDCA adalah: 1. Quality first Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memrioritaskan mutu 2. Stakeholder-in Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus

ditujukan

pada

kepuasan

para

pemangku

kepentingan (internal dan eksternal)


14

3. The next process is our stakeholders Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan. 4. Speak with data Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa 5. Upstream management Setiap pengambilan keputusan / kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif Sedangkan untuk proses peningkatan mutu secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut: Standar Baru

Monitoring oleh unit

Peningkatan Mutu

Rumusan Koreksi

Gambar 3

Kebijakan & standart

Audit oleh UJM

Pelaksanaan kerja

Evaluasi diri oleh unit kerja

Skema Peningkatan Mutu STIKES NU Tuban


15

2.10.2 Manajemen Kendali Mutu dalam SPMI-STIKES NU Tuban

Gambar 4

Bagan Manajemen Kendali Mutu dalam SPMISTIKES NU Tuban

2.10.3 Menuju Pemenuhan Penjaminan Mutu STIKES NU Tuban SPM-STIKES

NU Tuban dilakukan atas dasar

Penjaminan Mutu Internal (PMI), Penjaminan Mutu Eksternal (PME), dan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) yang dikaitkan dengan perijinan penyelenggaraan program studi.


16

PMI- STIKES NU Tuban adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh STIKES NU Tuban (internally driven). Sistem beserta parameter dan metoda yang dilakukan untuk mengukur hasil ditetapkan oleh STIKES NU Tuban dengan mengacu pada visi dan misi STIKES NU Tuban dan berdasarkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. PME-STIKES NU Tuban adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan akreditasi seperti BAN-PT atau lembaga lain dengan cara yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan. Lembaga akreditasi mewakili masyarakat sehingga sifatnya mandiri. Penjaminan mutu eksternal ini yang menghasilkan akreditasi wajib dilakukan oleh program studi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas. EPSBED adalah bentuk pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah, sesuai dengan amanah Undang-Undang Sisdiknas, dan dikaitkan dengan izin penyelenggaraan program studi. Dokumen ini terutama menuju pada Pemenuhan Penjaminan Mutu Internal, STIKES NU Tuban yang sejak dari awal berdirinya komit pada mutu, melekatkan tugas ini pada tugas struktural. Sejalan dengan perkembangannya


17

dan sesuai dengan harapan dari pemerintah, maka di samping Senat Akademik dalam Pusat Jaminan Mutu STIKES NU Tuban terdapat Senat Akademik dan Unit Jaminan Mutu. 2.10.4 Sasaran Penjaminan Mutu Internal STIKES NU Tuban Sasaran Penjaminan Mutu Internal STIKES NU Tuban, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 2: (1) Lingkup SNP, menjalankan Delapan macam standar minimal wajib meliputi: 1. Standar isi 2. Standar proses 3. Standar kompetensi lulusan 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 5. Standar sarana dan prasarana 6. Standar pengelolaan 7. Standar pembiayaan 8. Standar penilaian pendidikan. Sedangkan

melampaui

secara

kuantitatif

berarti

STIKES NU Tuban menambahkan sejumlah standar selain delapan standar minimal yang dijabarkan dalam visi STIKES NU Tuban, misalnya:


18

1. Standar identitas 2. Standar penelittian 3. Standar pengabdian kepada masyarakat 4. Standar sistem informasi 5. Standar kerjasama 6. Standar kesejahteraan 7. Standar kebersihan 8. Standar lainnya 2.10.5 Perangkat Sistem Penjaminan Mutu STIKES NU Tuban 1. Visi, misi, dan tujuan 2. Kebijakan 3. Renstra 4. Renop dan Anggaran 5. Peraturan dan Prosedur (SOP) 6. Laporan 7. Audit 8. Rumusan Koreksi


19

2.10.6 Proses Penjaminan Mutu STIKES NU Tuban Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, STIKES NU Tuban mengatur melalui tahaptahap sebagai berikut: 1. Tahap pertama, berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan STIKES NU Tuban tersebut diatas, senat menetapkan kebijakan dan standar. 2. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan,

pimpinan

STIKES

NU

Tuban

menyusun renstra yang berisi rencana kerja untuk kurun waktu 3 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan pimpinan STIKES NU Tuban dengan pimpinan Program Studi, Unit Pelayanan Teknis (UPT) terkait. Pengesahan renstra dilakukan oleh Senat STIKES NU Tuban dan Pengurus Yayasan. 3. Tahap ketiga, berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh Senat STIKES NU Tuban dan Pengurus Yayasan, Pimpinan STIKES NU Tuban bersama Pimpinan Program Studi, UPT terkait menyusun renop dan anggaran yang berisi rencana kerja secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan renop dan


20

anggaran bidang akademik dilakukan oleh Senat pimpinan Program Studi, UPT terkait dan Pengurus Yayasan. 4. Tahap keempat, berdasarkan renop yang telah disahkan oleh Senat STIKES NU Tuban dan Pengurus Yayasan NU, STIKES NU Tuban dengan pimpinan Program Studi, UPT terkait menyusun standar operasional kegiatan akademik. Pengesahan standar akademik ini dilakukan oleh Ketua STIKES NU Tuban 5. Tahap

kelima,

berdasarkan

renop

dan

standar

operasional yang telah disahkan, pimpinan Program Studi, UPT terkait, menyusun ketentuan dan peraturan akademik serta Standard Operating Procedure (SOP) agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan di Program Studi, UPT terkait. 6. Tahap keenam, secara periodik (minimal setiap semester) Pimpinan Program Studi, UPT terkait. membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik beserta realisasi anggarannya. 7. Tahap

ketujuh,

berdasarkan

laporan

pelaksanaan

kegiatan yang telah dilakukan oleh pimpinan Program Studi, UPT terkait, Ketua Stikes melakukan evaluasi


21

dengan meminta UPT Penjaminan Mutu (UPT-JM) melakukan audit. Laporan hasil audit oleh UPT-JM akan diserahkan ke Ketua Stikes dengan tembusan pimpinan Program Studi, UPT terkait. Laporan hasil audit dan rekomendasi UPT-JM akan dijadikan dasar oleh Ketua Stikes dengan tembusan pimpinan Program Studi,

UPT

terkait

melakukan

tindak

lanjut

penyelesaian atau untuk menjadi bahan pertimbangan dalam

penyempurnaan

kebijakan,

standar,

dan

peraturan/SOP dimasa mendatang.


22

BAB III STANDAR MUTU

3.1 Pengertian Standar Mutu STIKES NU Tuban Standar Mutu adalah: 1. Pernyataan berisi kriteria untuk menetapkan dan/atau mengevaluasi mutu dari suatu hal (mis: mutu program studi, mutu dosen, mutu lulusan). 2. Pernyataan berisi jabaran/rincian karakteristik dari suatu hal (mis: kompetensi lulusan dan kualifikasi dosen). 3. Pernyataan berisi perintah untuk melakukan sesuatu. 4. Pernyataan tentang sesuatu yang harus terjadi atau cita-cita atau ide 5. Standar Mutu STIKES NU Tuban adalah Pernyataan berisi kriteria untuk menetapkan dan/atau mengevaluasi mutu dari suatu hal (misalnya: mutu program studi, mutu dosen, mutu lulusan) di STIKES NU Tuban. Contoh: a. Paling lambat pada tahun 2020 tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:20 b. Setiap dosen pada perguruan tinggi X paling lambat pada tahun 2018 harus telah memiliki:


23

1) Setiap dosen gelar minimal magister 2) Setiap dosen jabatan akademik minimal asisten ahli 3) Setiap dosen memiliki sertifikat dosen 3.2 Jumlah Standar Mutu STIKES NU Tuban Tidak ada jumlah ideal standar mutu dalam SPMI, SPMISTIKES NU Tuban, berlandaskan pada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan 8 (delapan) standar mutu yang wajib, yaitu: 1. Standar isi 2. Standar proses 3. Standar kompetensi lulusan 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 5. Standar sarana dan prasarana 6. Standar pengelolaan 7. Standar pembiayaan 8. Standar penilaian pendidikan STIKES NU Tuban menambah jumlah standar minimum dengan cara: 1. Menambah jumlah standar secara horizontal sehingga 8 menjadi 12 atau 15 atau lebih. Misal standar penelitian ilmiah, kesejahteraan, kerjasama, sistem informasi


24

2. Menambah jumlah standar secara vertikal yaitu 8 standar di atas dielaborasi lebih rinci menjadi beberapa standar turunan. Misal standar sarana dan prasarana dijabarkan menjadi standar kebersihan dan standar pemeliharaan. Sedangkan melampaui secara kuantitatif berarti STIKES NU Tuban menambahkan sejumlah standar selain delapan standar minimal yang dijabarkan dad visi perguruan tinggi, misalnya: 1. Standar identitas 2. Standar penelittian 3. Standar pengabdian kepada masyarakat 4. Standar sistem informasi 5. Standar kerjasama 6. Standar kesejahteraan 7. Standar kebersihan 8. Standar lainnya 3.3 Penetapan Standar STIKES NU Tuban Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar, yaitu: 1. Standar adalah penjabaran visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi


25

2. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang pendidikan tinggi 3. Kesesuaian standar dengan kebutuhan, tuntutan atau harapan pemangku kepentingan. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan studi pelacakan (tracer study) 3.3.1

Teknik Perumusan Standar 1. Perumusan standar menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan 2. Rumusan standar harus memenuhi unsur: 3. Audience 4. Behavior 5. Competence 6. Degree Contoh Perumusan Standar Standar Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap agar paling lambat pada tahun 2019 tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:25.


26

Contoh Perumusan Standar Anatomi Standar 1. Audience (subjek yang harus melakukan sesuatu): Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai dengan kewenangan masing masing 2. Behavior (apa yang harus dilakukan/dicapai): harus melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengambangan dosen tetap 3. Competence (kriteria, target, cita-cita): tercapai rasio dosen mahasiswa sebesar 1:20 4. Degree (tingkat/level/periode/frekuensi dari behavior): paling lambat tahun 2020 3.3.2

Tahap Penetapan Standar 1. Tim dibentuk sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pimpinan, unsur dosen, tenaga kependidikan, dan eksternal stakeholders, yang disetujui oleh perguruan tinggi 2. Analisis kebutuhan standar dilakukan oleh Tim. Analisis bermanfaat untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan jumlah standar yang dibutuhkan. Untuk perguruan tinggi yang telah memiliki standar, analisis


27

kebutuhan dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut atas hasil evaluasi penerapan standar. 3. Standar dirumuskan berdasarkan peraturan perudangundangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, dan hasil studi pelacakan (kalau diperlukan). 4. Alternatif standar dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan perguruan tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ada, ataupun benchmarking. Standar ditetapkan dengan meramu visi dengan kebutuhan stakeholders. 5. Sebelum disahkan, konsep standar disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika, umpan balik (apabila ada) dan perumusan ulang oleh tim 6. Standar perlu disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing masing perguruan tinggi.


28

3.3.3

Formulir 1. Dokumen/formulir (sebagai dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penerapan, SPMI), dirancang bersamaan dengan perumusan standar mutu. 2. Dokumen/formulir dapat berupa berbagai bentuk dan jenis formulir, buku laporan, petunjuk operasional (SOP), catatan tertulis dari pengguna standar maupun pengelola SPMI (auditor)


29

BAB IV STANDAR IDENTITAS STIKES NU TUBAN

4.1 Pendahuluan Identitas atau identity secara sederhana dapat diartikan sebagai jati diri atau sekumpulan unsure yang secara bersamaan mampu mencitrakan tentang siapa dan atau apa STIKES NU Tuban. Identitas sebagai sebuah kata benda yang diambil dari kamus adalah identitas, ingin jadi siapa atau seperti apa, kondisi dimanaingin menjadi sama dengan sesuatu gambaran atau memiliki karakter yang diingikan. Singkatnya identitas menunjuk pada tampilan (look) dari STIKES NU Tuban, sehingga identitas STIKES NU Tuban dapat dilihat dari nama, logo, alamat, visi, misi dst. Untuk STIKES NU Tuban, identitas tidak lain adalah karakteristik esensial dank has melekat pada STIKES NU sehingga mampu mencitrakan dan membedakanya dengan institusi serupa yang lain. Karakteristik identititas yang harus dipenuhi

adalah

(a)

bersifat

administrative:

nama,

logo/lambing, alamat (b) bersifat substansial: nilai nilai dasar, visi, misi, tujuan bidang kajian STIKES NU.


30

Berbeda dengan standar mutu lainnya, standar identitas dari STIKES NU sebenarnya dapat menjadi paying bagi beragam mutu lainnya yaitu menjadi dasar dan arah bagi seluruh unit kerja

didalam

meningkatkan

lingkungan mutunya

dari

secara

STIKES utuh,

NU

untuk

menyeluruh

dan

berkelanjutan. 4.2 Mekanisme penetapan standar identitas STIKES NU Tuban Untuk menetapkan isi dari standar identitas STIKES NU Tuban ditempuh langkah-langkah utama sebagai berikut: 1. Melakukan studi terlebih dahulu terhadap seluruh ketentuan

normative

berupa

peraturan

perundang0undangan yang mengatur tentang identitas perguruan tinggi 2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT dan atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khusu bila akan merumuskan pernyataan visi, misi institusi 3. Melakukan

uji

public,

apabila

perlu

terhadap

rancanganisi standar dengan mengandung perwakilan dari unsure-unsur pemangku kepentingan (stake holder) pergurun tinggi.


31

4.3 Standar Identitas Minimum STIKES NU Tuban Berdasarkan PP No. 60 Tahun 1999, pasal 2 dan kepmendiknas

No.

234/U/2000,

Pasal

5,

118.

Dapat

disimpulkan bahwa pemerintah telah menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh sebuah STIKES NU Tuban agar dapat disebut sebagai sebuah institusi perguruan tinggi yang memiliki identitas: 1. Memiliki tujuan 2. Memiliki statute 3. Memiliki anggran dasar 4. Memiliki rencana induk pengembangan 5. Memiliki kode etik civitas akademika Elemen lain yang tidak tersebut dalam aturan normative, yang bersifat esensial dan perlu ditambahkan adalah: 1. Memiliki visi 2. Memiliki misi 3. Memliki keterangan nama, lambing/logo, motto, kartu nama (id card), cap stempel dsb. 4. Bila perlu sampai pada tataran indicator keberhasilan Catatan: 1. Pernyataan visi, misi dan tujuan menjadi acuan utama bagi seluruh standar mutu didalam SPM STIKES NU Tuban.


32

Logikanya adalah jika semua standar mutu didalam SPM STIKES NU Tuban dengan mengacu visi, misi dan tujuan, maka ketika seluruh standar tersebut dapat diupayakan pemenuhanya hal ini berarti visi, misi dan tujuan STIKES NU Tuban tersebut telah tercapai 2. Kesesuaian visi misi tujuan dalam tingkatan STIKES NU Tuban, prodi dan UPT yang ada. 3. Pernyataan visi, misi rumusanya jelas dan ringkas tidak lebih dari satu paragraph, pilihan kata dan struktur kalimatnya lugas, jelas dan komunikatif 4. Rumusan visi misi dan tujuan prodi harus bersifat strategis dan mampu menunjukan kekhasan prodi yang dapat memotivasi semua unsure didalam program studi. 4.4 Mekanisme Pemenuhan Standar Identitas STIKES NU Tuban Prinsipnya pada tahap ini setiap unit kerja pada STIKES NU Tuban haruslah secara konsisten melalui kebijakankebijakan terstruktur berupaya untuk memenuhi atau mencapai isi dari standar identitas yang telah ditetapkan. Hal ini berarti pimpinan dari unit tersebut harus secara sadar menjadikan standar ini sebagi tolak ukur bagi unit tersebut harus secara sadar menjadikan standar ini sebagi tolak ukur bagi unit


33

masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahap ini perlunya bagi pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi standar isi kepada seluruh pemangku kepentingan: dosen, mahasiswa, bila perlu orang tua atau wali dan alumni. 4.5 Mekanisme Pengendalian Satandar Identitas STIKES NU Tuban Pada tahp ini pimpinan unit kerja STIKES NU Tuban senantiasa mengontrol/memantau bagi terlaksanya standar identitas. Dengan kata lain pimpinan unit kerja selalu melihat kondidi factual, bila mana perlu pimpinan unit kerja segera mengambil langkah koreksi bila didapatkan penyimpangan atau kesalahan Kemudian untuk kepentingan pengembangan standar pada siklus penjaminan mutu STIKES NU Tuban berikutnya dievaluasi secara berkala yaitu 5 tahapan. Untuk itu sebaiknya pengelola standar identitas membuat catatan tertulis yang memuat semua data dan informasi tentang pencapaian substansi standar, penyebab terjadinya ketidaksesuaian antara pencapaian dengan substansi standard an tindakan korektif yang diambil. Ilustrasi mekanisme penetapan hingga pengendalian standar identitas


34

Table 1. table mekanisme pentapan hingga pengendalian standar identitas STIKES NU Tuban Mekanisme

Proses Pengendalian

Penetapan

Pimpinan unit kerja dengan melibatkan

standar

pemangku

kepentingan

prodi

harus

menetapkan visi, misi dan tujuan unit kerja, yang rumusnya harus memenuhi criteria antara lain: a. Mencerminkan

nilai-nilai

dasra

STIKES NU Tuban b. Tidak bertentangan dengan visi misi dan tujuan STIKES NU Tuban c. Singkat jelas dan komunikatif Boring atau formulir yang butuhkan adalah; a. Chekslist pernyataan visi dan misi b. Formulir yang bersi visi dan misi Pemenuhan standar

a. Semua pimpinan unit kerja STIKES NU Tuban membuat pernyataan visi misi dan tujuan sesuai dengan isi standar identitas STIKES NU Tuban, dengan cara menggunakan analisi


35

SWOT, studi pelacakan, dan studi terhadap

peraturan

perundang-

undangan yang relevan b. Pimpinan unit kerja harus mengisi boring

atau

formulir

checklist

pernyataan visi yang telah disediakan dan juga menuliskan pernyataan visi tersebut pada formulir visi c. Pimpinan jawab

unit

untuk

kerja

bertanggung

melakukan

berbagai

upaya agar visi benar0benar terpenuhi. Caranya tentu saja dapat diwujudkan melalui penyusunan

proses

pembelajran,

kurikulum

dan

kompetensi lulusan, pembinaan dosen, penelitian,

perencanaan

anggaran,

penyediaan sarana dan prasarana, unit penunjang teknis dst d. Pimpinan unit membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut. Catatan bias berupa apa saja yang telah dilakukan dan


36

belum dilakukan hambatan-hambatan, strategi mengatasi dst. Pengendalian standar

a. Pimpinan unit kerja harus memeriksa apakah fakta dilapangan benar-benar telah

sesuai

dengan

apa

yang

dituliskan distandar identitas b. Pimpinan

unit

segera

mengambil

langkah koreksi apabila ditemukan ada suatu keslahan atau ketidaksseuaian antara apa yang terjadi dilapangan dengan isi standar c. Pimpinan unit kerja mencatat semua temuan dilapangan yang tidak sesuai dengan isi standar atau hal-hal lain yang

berkaitan

dengan

upaya

pengendalian isi standar pada formulir yang telah disediakan.


37

Checklist penetapan standar identitas STIKES NU Tuban Table 2. Checklist penetapan standar identitas STIKES NU Tuban No Pernyataan apakah isi standar mutu Jawaban visi unit kerja STIKES NU Tuban Ya Tidak 1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan? 2. Telah mencerminkan nilai0nilai dasra STIKES NU Tuban 3. Berpaya pernyataan tentang sesuatu yang diharapkan akan terjadi dalam hitungan jangka waktu 15-20 tahun kedepan 4. Memuat tentang sesuatu yang dapat diukur 5. Telah dirumuskan secara singkat dan jelas 6. Telah menggunakan bahasa dan style yang komunikatif 7. Telah dirumuskan dengan menerapkan analisa SWOT 8. Telah dirumuskan dengan menetapkan studi pelacakan 9. Telah ditetapkan dengan melibatkan stakeholder 10. Telah disosialisasikan kepada stakeholder 11. Telah dilengkapi dengan instrument tertulis seperti formulir atau borang, checklist table dsb Manual Mutu Akademik

38

12. Apakah isi standar mutu visi misi unit kerja STIKES NU Tuban 13. Tidak bertentangan dengan peraturan perundnag-undangan yang relevan 14. Telah mencerminkan nilai-nilai dasar STIKES NU Tuban 15. Telah sejalan dengan visi STIKES NU Tuban 16. Telah menyebutkan karakteristik jenis jasa pendidikan yang ditawarkan oleh STIKES NU Tuban 17. Telah menyebutkan dengan jelas dan rinci prioritas STIKES NU Tuban 18. Telah menyebutkan target pasar yang dituju


39

BAB V STANDAR ISI STIKES NU TUBAN

5.1 Pendahuluan Buku tentang standar isi STIKES NU Tuban ini dimaksudkan untuk memberi inspirasi STIKES NU Tuban dalam melaksanakan SPMI STIKES NU Tuban, khusunya dalam hal menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan standar isi. Tentunya pelaksanaan pemenuhan berbagai standar dalam SPMI STIKES NU Tuban, termasuk standar isi, perlu bertahap sesuai dengan kesiapan STIKES NU Tuban, namun sebaiknya perlu disusun kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaanya atau perlu disusun blue print. Bersdasarkan buku panduan pelaksnaan system penjaminan mutu perguruan tinggi (2006) ada beberapa formulasi SPMI, tetapi di cermati lebih dalam, maka dapat dicatat beberapa kata kunci yang sama terkandung dalam kegiatan tersebut, yaitu: 1. Penetapan standar 2. Pelaksanaan 3. Monitoring dan evaluasi 4. Evaluasi kolega eksternal (audit mutu akademika internal) 5. Peningkatan kualitas dan benchmarking


40

Pada prinsipnya STIKES NU Tuban apabila akan merumuskan dan menetapkan substandi dari berbagai standar mutu dalam SPMI nya, dan khusu dalam hal ini tentang standar isi, seyogyanya terlebih dahulu memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur, atau yang relevan dengan standar isi dalam konteks ini peraturan tersebut adalah (a) PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP, khusunya pasal 5,9,15,17 nayat 4 dan 18 (b) keputusan mendiknas no. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, dan (c) keputusan mendiknas no. 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidkan tinggi. 5.2 Mekanisme penetapan standar isi STIKES NU Tuban Standar isi STIKES NU Tuban adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam criteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa STIKES NU Tuban. Hal ini berarti bahwa substansi standar isi tidak lain adalah tentang kurikulum, dan standar ini akan berkaitan dengan standar mutu lain dalam SPMI STIKES NU Tuban yaitu standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, dan standar kompetensi lulusan.


41

Untuk memperjelas posisi standar isi dalam kurikulum suatu prodi dan kaitanya dengan standar proses dan standar penilaian pendidikan dapat dilihat skema kurikulum pada table dibawah ini: Table 3. kandungan dalam kurikulum STIKES NU Tuban Kurikulum Dokumen (curriculum plan)

Kegiatan

nyata

(actual

curriculum)  Serangkaian

mata

 Proses pembelajaran  Proses evaluasi

kuliah  Silabus

 Penciptaan suasana

 Program

pembelajaran

pembelajaran Berdasarkan table diatas dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan standar isi dlam SNP adalah dokumen kurikulum suatu prodi. Kegiatan nyata kurikulum yaitu

proses

pembelajaran

dan

penciptaan

suasana

pembelajaran sama dengan standar proses dalam SNP dan proses evaluasi sama dengan standar penilaian pendidikan dalam SNP. Adapun kualifikasi kemmapuan lulusan pendidikan tinggi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan


42

ketrampilan yang tercakup dalam kurikulum tersebut dinyatakan dalam standar kompetensi. Berdasarkan informasi ini dapat dinyatakan bahwa kurikulum merupakan hal yang sangat penting dalam suatu program studi karena menyangkut 4 butir standar dalam SNP. Untuk itu peningkatan mutu kurikulum merupakan keniscayaan bagi suatu perguruan tinggi. Karena standar isi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan kurikulum maka untuk memperjelas maksud standar isi dalam bab ini dituliskan definisi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampainya dan penilainya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar diperguruan tinggi (SK Mendiknas No. 232/U/2000 Psl. 1 butir 6). Kurikulum dipahami sebagai dokumen dan sebagai kegiatan nyata pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi. Kurikulum tersusun atas dua hal yaitu: 1. Kurikulum inti yang bmencirikan kompetensi utama


43

2. Kurikulum institusional yang merupakan bagian dari kurikulum STIKES NU Tuban komplementer dengan kurikulum

inti,

disusun

dengan

memperhatikan

keadaan dan kebutuhan lingkungan serta cirri khas STIKES NU Tuban yang bersangkutan (SK Mendiknas No. 232/U/2000 Psl. 7) Kurikulum disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat menghantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain. Proses penetapan standar isi perlu dilakukan secara berjenjang dimulai di tingkat STIKES NU Tuban dan tingkat program studi. Penetapan standar mutu ditingkat yang lebih tinggi dan mnyempurnakannya, sehingga standar mutu tersebut menjadi sesuai untuk masing-masing unit kerja. Standar isi STIKES NU Tuban secara deduktif merupakan penjabaran visi STIKES NU Tuban

dan

secara

induktif

merupakan

pemenuhan

kebutuhan stake holder dari STIKES NU Tuban tersebut. Proses penetapan standar isi perlu dilakukan secara berjenjang dimulai ditingkat STIKES, kemudian dan tingkat program studi. Penetapan standar mutu ditingkat yang lebih rendah perlu mengacu kebijakan standar mutu


44

ditingkat yang lebih tinggi dan menyempurnakannya, sehingga standar mutu tersebut menjadi sesuai untuk masing-masing institusi. Standar isi perguruan tinggi secara deduktif merupakan penjabaran visi perguruan tinggi

dan

secara

induktif

merupakan

pemenuhan

kebutuhan stakeholder dari perguruan tinggi tersebut. Tabel 4. Anatomi standar isi menurut PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP Diatur Oleh PP. No 19/2005 Permendiknas Perguruan Tinggi  Kurikulum tingkat  Beban SKS  Kerangka dasar pendidikan tinggi minimal dan dan struktur wajib memuat maksimal kurikulum mata kuliah program pendidikan tinggi pendidikan agama, pendidikan dikembangkan pendidikan pada oleh PT ybs untuk kewarganegaraan, pendidikan setiap program bahasa Indonesia tinggi studi dan bahasa inggris dirumuskan  Dalam pada program oleh BSNP mengembangkan sarjana dan dan ditetapkan kerangka dasar dan diploma permen struktur kurikulum,  Kurikulum tingkat  Kalender perguruan tinggi pendidikan tinggi akademik melibatkan asosiasi program sarjana untuk profesi, instandi dan diploma wajib perguruan pemerintah terkait, Manual Mutu Akademik

45

memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan serta mata kuliah statistika, dan atau matematika.

tinggi diatur lebih lanjut dengan  permen

dan kelompok ahli yang relevan Kurikulum tingkat pendidikan tinggi dan kedalaman muatanya diatur oleh perguruan tinggi masingmasing  Beban SKS efektif program pendidikan tinggi diatur oleh masingmasing perguruan tinggi  Kurikulum tingkat pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tringgi dikembangkan dan ditetapkan masingmasing perguruan tinggi dengan mengacu SNP. Apa substansi dari standar isi yang perlu dirumuskan

dan ditetapkan oleh STIKES NU Tuban agar dapat dikatakan memenuhi criteria dari SNP. Jawabanya adalah Manual Mutu Akademik

46

dengan mempelajari isi dari pasal 5,9,15,17 ayat 4, dan 18 dari PP No. 19 tahun 2005 sebagaimana telah dikutip diatas, dan berikut ini diulang kembali dalam bentuk tabel 4 yang terlihat ada substansi dari standar isi yang telah ditetapkan oleh PP No. 19/2005 dan peraturan menteri pendidikan nasional, tetapi ada juga yang perlu ditetapkan oleh STIKES NU Tuban relative lebih banyak dari pada yang

telah

diteapkan

oleh

PP.

No

19/2005

dan

permendiknas. Hal ini dapat disikapi dengan suatu pemikiran keleluasaan

yang

positif

terhadap

bahwa STIKES

pemerintah NU

member

Tuban

untuk

berkembang sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan budaya masing-masing. Suatu perguruan tinggi wajib menetapkan dan melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan kandungan standar isi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar perguruan tinggi dapat memenuhi SNP bahkan selanjutnya dapat melampaui SNP baik dalam jumlah maupun level dari substansu standar tersebut. Dalam proses penetapan standar isi, tim atau satuan tugas SPMI

STIKES

NU

Tuban

perlu

memetakan

dan

merumuskan secara lebih detail substandi dari standar isi, baik yang secara minimal telah diatur oleh pemerintah


47

melalui SNP seperti disebut diatas, ataupun substansi standar isi yang melebihi standar minimal menurut SNP itu. Berikut ini contoh Dario permetaan tersebut. 1. Substansi standar isi yang telah ditetapkan oleh PP No 19/2005 1. Kurikulum tingkat pendidikan tinggi wajib memuat mata

kuliah

pendidikan

agama,

pendidikan

kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan bahasa inggris pada program sarjana dan diploma 2. Kurikulum tingkat pendidikan tinggi program sarjana dan diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian kebudayaan serta mata kuliah statistika dan atau matematika 2. Substansi standar isi yang telah ditetapkan oleh permendiknas a. Beban

SKS

minimal

dan

maksimal

program

pendidikan pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan Permen b. Kalender akademik untuk perguruan tinggi diatur lebih lanjut dengan permen 3. Substansi standar isi yang perlu diteapkan oleh STIKES NU Tuban


48

a. kerangka dasar dan struktur kurikulum STIKES NU Tuban dikembangkan oleh STIKES NU Tuban untuk setiap program studi b. dalam mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, STIKES NU Tuban perlu melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait dan kelompok ahli yang relevan c. kurikulum

tingkat

STIKES

NU

Tuban

dan

kedalaman muatanya diatur oleh STIKES NU Tuban d. beban SKS efektif diatur oleh STIKES NU Tuban e. kurikulum tingkat pendidikan untuk setiap program studi di STIKES NU Tuban dikembangkan dan ditetapkan oleh STIKES NU Tuban dengan mengacu SNP Substansi Standar Isi Yang Melampaui SNP Salah satu cara sederhana dan praktis dalam perumusan substansi standar isi yang melampaui SNP dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dua aspek tersebut dan merujuk

pada

standar

penjaminan

mutu

eksternal

(akreditasi dan sertifikasi) yang di cita-citakan tim yang ditunjuk melakukan pencermatan substansi yang sesuai


49

dengan visi dan kebutuhan stakeholder dan yang ada dalam standar yang diacutersebut tetapi belum ada dalam SNP. Penetapan standar isi seyogyanya secara bertahap sesuai dengan kemampuan STIKES NU Tuban tersebut tetapi terprogram dengan baik. 5.3 Mekanisme Pemenuhan Standar Isi Dikatakan

sebagai

serangkaian

kegiatan

untuk

mendapatkan standar isi sebagai mana yang diharapkan oleh STIKES NU Tuban. Pemenuhan standar isi dapat dinyatakan dalam

tahapan

kegiatan

mulai

dari

penyusunan,

penyempurnaan atau peninjauan oleh STIKES NU Tuban yang menghasilkan dokumen.


50

BAB VI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

6.1 Pendahuluan Didalam pasal 1 butir 20 uu No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar

pada

suatu

lingkungan

belajar.

Dilingkungan

pendidikan tinggi interaksi tersebut terjadi antar mahsiswa (student centeres learning) tersebut terjadi proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam empat ranah, yaitu disebut ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran. Ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksireaksi

yang

berbeda

berdasarkan

penalaran

misalnya

penerimaan, partisipasi, penentuan sikap ranah psikomotorik yaitu kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmani, misalnya

persepsi,

kreatifitas,

ranah

kooperatif,

yaitu

kemampuan untuk bekerja sama Agar proses pembelajaran dapat menghasilkan perubahan pada mahasiswa dalam empat ranah seperti dikemukakan diatas dan bermutu (memenuhi standar kompetensi lulusan),


51

diperlukan standar mutu proses pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan perundangan, visi dan misi perguruan tinggi serta dengan memperhatikan kompetensi lulusan yang dibutuhkan stakeholder, sesuai dengan pasal 1 butir 6 peraturan pemerintahan nomor 19/2005 tentang standar nasional pendidikan dan pasal 21 SNP menyatakan bahwa, pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 3 harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik perkelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Dalam

suatu

komponen

proses

tersebut

pembelajaran, adalah

dosen,

terdapat

berbagai

mahasiswa,

tujuan

pembelajran, materi metode dan strategi pembelajaran. Komponen-komponen

yang

mempengaruhi

kebesaran

proses pembelajaran seperti dikemukakan diatas, (yang ditetapkan, dilaksanakan dikendalikan oleh perguruan tinggi, perlu

dikelola

dengan

baik agar menghasilkan

mutu

pembelajaran yang baik pula. Untuk itulah diperlukan standar mutu untuk berbagai komponen tersebut.


52

6.2 Mekanisme

penetapan

standar

proses

pembelajaran

STIKES NU Tuban Standar proses pembelajaran STIKES NU Tuban adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjaminan

mutu

tentang

bseluruh

proses

kegiatan

pembelajaran pada setiap program studi yang diselenggarakan oleh STIKES NU Tuban serta pengembanganya secara berkelanjutan. Tujuan standar ini adalah menjamin pemenuhan mutu seluruh proses pembelajaran didalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif yang mampu memotivasi dan meningkatkan

kemampuan

aspek

kognitif

afektif,

psikomotorik, dan kooperatif, secara utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan di STIKES NU Tuban. Untuk menetapkan standar proses pembelajaran di STIKES NU Tuban dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan

studi

pendahuluan

penelusuran

terhadap

ketentuan normatif yaitu peraturan perundangan yang mengatur tentang proses pembelajran. Selain ketentuan normatif, harus pula diperhatikan visi dan misi STIKES NU Tuban

sebagai


landasan

sekaligus

tujuan

dalam

53

menentukan isi standar proses pembelajaran. Berdasarkan hasil

penelusuran

tersebuty,

tentukan

standar

yang

menggambarkan sesuatu (dapt berupa keadaan, proses) yang diharapkan akan terjadi atau seharusnya terjadi 2. Melakukan evalluasi diri dengan menerapkan SWOT analisis 3. Melakukan studi lapangan untuk mengetahui kebutuhan stakeholder tentang kompetensi lulusan 4. Rumuskan standar dengan menggunakan rumus atau prinsip audience, behavior, competence dan degree (ABCD), dengan memperhatikan acuan normatif yaitu perundang-undangan yang relevan, nilai-nilai dasar, visi, misi dan tujuan dan sasaran STIKES NU Tuban serta keterkaitan antar standar Penjelasan: a. Studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normatif 1) Pasal 1 butir 20 UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional: pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar


54

2) Pasal 35 ayat 1 UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional yang intinya bahwa standar proses harus ditingkatkan secara berencana dan berkara. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetensi antar bangsadalam peradaban dunia 3) Pasal 60 huruf b UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen, bahwa tugas keprofesionalan dosen adalah merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran 4) Pasal 19 PP No 19/2005 tentang standar nasional pendidikan yang intinya: 

Proses

pembelajaran

diselenggarakan

secara

interaktif, inspiratif, menyenagkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Pendidik memberikan keteladanan



Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses


pembelajaran,

pelaksanaan

proses 55

pembelajaran, penilaian hasil pemebelajaran, dan pengawasan

proses

pembelajaran

untuk

terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

Pasal 20 PP No. 19/2005 tentang standar nasional pendidikan: meliputi

perencanaan

silabus

dan

proses

pembelajaran

rencana

pelaksanaan

pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar 

Pasal 21 PP No. 19/2005 tentang standar nasional pendidikan: pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik



Pasal 23 PP No. 19/2005 tentang standar nasional pendidikam:

pengawasan

proses

pembelajaran

meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Mekanisme penetapan standar proses pembelajaran adalah tentang tindakan apa saja yang harus dilakukan dalam perencanaaan pelaksanaan dan pengawasa proses Manual Mutu Akademik

56

pembelajaran oleh prodi pendidikan ners di STIKES NU Tuban. Seluruh proses pembelajaran tersebut perlu ditetapkan standar mutunya, yaitu: 

Standar perencanaan proses pembelajaran oleh STIKES NU Tuban



Standar pelaksanaan proses pembelajaran oleh STIKES NU Tuban



Standar pengawasan proses pembelajaran oleh STIKES NU Tuban

b. Evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT Setelah perumus standar mutu dalam SPMI STIKES NU Tuban menetapkan komponen atau unsur-unsur apa saja yang sebaiknya ditetapkan didalam standar mutu tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pembelajaran sesuai peraturan perundangan sebagaimana dipaparkan diatas, maka langkah berikutnya adalah melakukan

analisis

SWOT

dengan

dukungan

studi

pelacakan. Untuk aspek strengths, yang harus menjadi focus analisis

adalah

berbagai

hal

yang

menjadi

kekuatan/keunggulan dari STIKES NU Tuban, sedangkan untuk aspek weaknes, yang harus dianalisi adalah berbagai Manual Mutu Akademik

57

hal yang menjadi kelemahan/kekurangan STIKES NU Tuban tersebut, jadi, analisi terhadap kedua aspek ini lebih berupa analisis terhadap faktorinternal STIKES NU Tuban, seperti

misalnya

ketersediaan

jumlah

ruangan

dll.

dosen,

kualifikasi

Sedangkan

dosen,

untuk

aspek

opportunities dan threaths yang harus menjadi focus analisi adalah berbagai hal yang merupakan peluang dan ancaman bagi STIKES NU Tuban yang bersangkutan. Dengan demikian, analisis terhadap kedua aspek terakhir harus diarahkan pada faktor eksternal STIKES NU Tuban, mislanya perkembangan teknologi informasi, peraturan perundangan dll. Dengan

demikian,

untuk

merumuskan

substansi

standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran, harus mengetahui lebih dahulu kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dihadapi STIKES NU Tuban melalui analisa SWOT. Jika dilakukan secara cermat, terarah sesuai cita-cita bersama, dan melibatkan segenap potensi yang ada, maka analisa SWOT dapat yang minimal dengan tingkat akurasi yang sangta baik. Hasil analisa SWOT yang didukung dengan hasil kajian misi


58

STIKES NU Tuban sehingga menghasilkan rumusan substansi standar proses dari STIKES NU Tuban. c. Merumuskan standar dengan rumus ABCD Penjabaran rumus ABCD ke dalam perumusan, bahasa, standar mutu adalah sebagai berikut: 1) Siapa yang bertugas untuk menjalankan atau menjamin terpenuhinya isi standar (Audience) 2) Kondidi atau keadaan atau proses yang diharapkan terjadi,

kondisi

tersebut

sifatnya

harus

terukur

(Behavior) 3) Apa sasaran atau target tugas yang harus dicapai (competence) 4) Tentukan periode atau satuan waktu yang disebut (degree) Contoh perumusan standar dengan rumus tersebut: 

Setiap

awal

semester

kaprodi

menentukan

dan

mempersiapkan jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen pengampu mata kuliah 

Setiap dosen wajib menyusun bahan ajar yang dibagikan kepada mahasiswa pada awal kuliah



Setiap awal tahun akademik, kaprodi masing-masing prodi menyelenggarakan rapat dosen lengkap untuk


59

menentukan mata kuliah yang akan diselenggarakan dan dosen pengajarnya d. Uji publik untuk mengetahui kebutuhan stakeholders Setelah isi standar proses telah berhasil dirumuskan, maka sebelum standar tersebut resmi ditetapkan, lebih dahulu disosialisasikan kepada public, khususnya ke pada perwakilan dari unsure pemangku kepentingan STIKES NU Tuban. Tujuanya antara lain untuk memperkenalkan dan menguji sejauh mana tingkat akses STIKES NU Tuban, abilitas dan akurasi dari isi standar tersebut menurut penilaian mereka, dan untuk memperoleh ususlan-usulan yang konstruktif. Dari hasil uji coba ini, bila perlu isi standar dapat disempurnakan. 6.3 Standar proses pembelajaran di STIKES NU Tuban 6.3.1

Standar perencanaan proses pembelajaran oleh prodi di STIKES NU Tuban Standar mutu tentang perencanaan proses pembelajaran yang sekurang-kurangnya mengatur berbagai hal berikut ini: 1. Penetapan mata kuliah yang dilaksanakan pada semester tersebut 2. Penunjukan PJMK


60

3. Jadwal perwakilan akademik 4. Jadwal perwalian akademik 5. Jadwal pendaftaran mata kuliah (KRS) oleh mahasiswa 6. Penetapan kalender perkuliahan 7. Jadwal dan tempat perkuliahan 8. RPS dan RPP yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajran, materi ajar, metode pembelajran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar. Dan ditambahkan kode mata kuliah, jumlah SKS dalam distribusi (ceramah, diskusi, praktikum, lab atau klinik) PJMK, Deskripsi

mata kuliah, waktu dan tatap muka

perkuliahan. Demikian

pula

halnya

dengan

dosen,

harus

merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan proses pembelajarn yang telah ditetapkan oleh STIKES NU Tuban (Cq. Program Studi). Untuk menetapkan

standar

mutu

perncanaan

proses

pembelajaran STIKES NU Tuban beberapa hal berikut ini perku diperhatikan: 1. Standar silabus, standar perwalian akademik, standar KRS, standar pembelajran, standar penilaian


61

harus mengacu pada visi dan misi program studi yang diturunkan dari visi misi STIKES NU Tuban 2. Menetapkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan stakeholder 3. Substansi mata kuliah yang sesuai dengan visi misi program

studi,

kebtuhan

stakeholder

dan

keunggulan lokal 4. Strategi pembelajran yang sesuai, agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan demikian penyusunan langkahlangkah pembelajran, pemanfaatan berbagai fasilitas das umber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujaun. Oleh karena itu, sebelum mennetukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas dan dapat diukur keberhasilanya. 5. Metode pengajaran, yaitu untuk merealisasikan strategi pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam satu

strategi

pembelajaran

dapat

digunakan

beberapa metode, karena itu dosen harus dapat menerapkan metode pengajaran yang efektif dan efisien


62

6. Standar pelaksanaan proses pembelajaran STIKES NU Tuban Pelaksanaan

proses

pembelajaran

yang sekurang-

kuranya mengatur perihal: 1. Jumlah ± 40 mahasiswa 2. Beban mengajar seorang dosen 8 SKS/equivalen 112

jam/semester,

yang

lain

menyesuaikan

kebijakan institusi 3. Rasio jumlah mahasiswa untuk setiap dosen tetap 1: 20 4. Prasarana dan sarana perkuliahan: kursi mahasiswa, meja kursi dosen, white board dan spidolnya, LCD Proyektor, AC, Sound system Pelaksanaan perkuliahan: 1. Penguasaan materi kuliah oleh dosen 2. Kemampuan menjelaskan materi kuliah 3. Sistematika menjelaskan kuliah 4. Kemmapuan membangkitkan minat belajar bagi mahasiswa 5. Kemampuan member jawaban atas pernyataan yang diajukan 6. Kedisiplinan kehadiran dan ketetapan waktu


63

7. Kesediaan membantu mamhasiswa diluar jam kuliah 8. Kepatuhan terhadap silabus 9. Kejelasan kompetensi yang akan diperoleh setelah mengikuti kuliah 10. Kejelasan rangkaian mata kuliah ini dengan mata kuliah lainya 11. Tugas yang diberikan sesuai dengan bebean kuliah 12. Manfaat kuliah bagi mahasiswa 13. Pemanfaatan

sarana/prasarana

pendukung

perkuliahan 6.3.2

Standar pengawasan proses pembslajaranSTIKES NU Tuban Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, terutama oleh dosen, maka perlu ada mekanisme untuk mengawasinya dan mekanisme pengawasan ini perlu dibuatkan standar mutunya. Standar mutu pengawasan proses pembelajaran, meliputi: 1. Pemantauan Adanya suatu kegiatan pengawasan secara terus menerus oleh PJMK, Sekprodi, Kaprodi dan ketua dalam pelaksanaan proses pembelajaran


64

2. Supervise Adanya suatu kegiatan pengawasan secara berkala oleh sekprodi, kaprodi dan ketua dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 3. Evaluasi Kegiatan

untuk

pembelajaran

mengetahui

dalam

ranah

pencapaian kognitif,

afektif

tujuan dan

psikomotor. Evaluasi meliputi kegiatan mengukur dan menilai. a. Standar kegiatan mengukur: 

Ujian (UTS dan UAS, Ujian perbaikan)



Tugas



Presensi

b. Standar pelaksanaan dan soal ujian: 

Ujian boleh dilaksanakan bila jumlah tatap muka perkuliahan mencapai 60% dari rencana



Menetapkan jadual ujian satu minggu sebelum ujian dilaksanakan



Menetapkan penjaga dan tempat ujian satu minggu sebelum ujian dilaksanakan



Adanya tempat pengamanan soal ujian


65



Melengkapi

berita

acara

dan daftar hadir

mahasiswa dalam ujian 

PJMK diperkenankan memberikan kisi-kisi soal



PJMK diharuskan menyerahkan soal maksimal satu minggu sebelum ujian dilaksanakan



Pembuatan soal disesuaikan dengan tujuan pembelajaran

c. Menilai

(menentukan

kategori

kemampuan

mahasiswa) 

Penilaian PAP dan PAN



Nilai diserahkan maksimal dua minggu setelah ujian dilaksanakan

4. Pelaporan Adanya suatu system informasi dan solusi terkait dengan pelanggaran standar dari proses pembelajaran oleh PJMK, sekprodi, kaprodi ketua 1 dan ketua STIKES 5. Pengambilan tindak lanjut yang diperlukan dalam konteks pengawasan. 6.3.3

Mekanisme pemenuhan standar proses pembelajaran STIKES Nahdlatul Ulama Tuban Pemenuhan standar pada prinsipnya menuntut setiap program studi dan atau dosen sesuai dengan tugas dan


66

kewenangan masing-masing berdaarkan struktur organisasi STIKES Nahdlatul Ulama Tuban yang bersangkutan secara konsissten memenuhi atau melaksanakan standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian pejabat atau pimpinan unit atau dosen harus menjadikan standar ini sebagai tolok ukur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam tahap ini, pimpinan unit perlu melakukan sosialisasi isi standar proses pembelajaran kepada para pemangku kepentingan internal, khususnya dosen dan tenaga kependidikan. Setelah upaya ini dilakukan, pimpinan unit mulaibekerja untuk memenuhi atau melaksanakan isi standar tersebut. Pada tahap ini, pimpinan juga harus memperhatikan semua ketentuan normative yang relevan (bila ada), agar upaya pemenuhan isi standar tidak melanggar peraturan perundangan. Sebagai bagian dari mekanisme pemenuhan standar proses pembelajran, pengelola standar harus pula menyiapkan perangkat dokumen tertulis seperti formulir borang, bagan checklist, tabel atau instrument lain yang relevan dengan isi standar ini untuk memudahkan administrasi pelaksanaanya, maka semua instrument tertulis tersebut harus diberi nama dank ode numerasi tertentu.


67

Beberapa contoh dikemukakan dibawah ini. Pemenuhan standar perencanaan proses pembelajaran, termasuk juga administrasi kegiatan pendukung proses pembelajran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Program studi sesuai dengan kewenangan masing0masing mempersiapkan administrasi kegiatan pendukung proses pembelajaran, yang dapat dilakukan melalui: Penyelengaraan rapat dosen lengkap dengan cara: 1.

Memahami kembali Visi dan Misi program studi

2.

Penetapan standar administrasi kegiatan pendukung proses pemeblajaran, antara lain: a. Jumlah tatp muka rata-rata persemester, jika semester sebelumnya mencapai 80%, maka pada semester berjalan ditargetkan meningkat menjadi 85% b. Jumlah penugasan kepada mahasiswa rata-rata persemester, jika semester sebelumnya mencapai 50% dari tugas yang seharusnya diberikan, maka pada semester berjalan ditargetkan 60% c. Jumlah kelulusan dalam suatu mata kuliah, jika semester sebelumnya mencapai rata-rata 90%, maka pada semester berjalan ditargetkan 95%


68

dengan parameter yang sama dengan semsetr sebelumnya d. Kualitas kelulusan mahasiswa dari suatu mata kuliah, jika pada semsetr sebelumnya rata-rata dominan pada nilai akhir C, maka pada semester berjalan ditargetkan dominasi nilai akhir B dengan parameter yang sama dengan semester sebelumnya e. Koordinasi materi perkuliahan, termasuk evaluasi SAP f. Pengembangan metode pengajaran (bila ada) g. Manajemen kelas h. Koordinasi metode evaluasi proses pembelajaran, dll 6.4 Pemenuhan standar pelaksanaan proses pemeblajaran STIKES NU Tuban Penyelenggaraan proses pembelajaran terdiri dari kegiatan tatap muka yang diselenggrakan selama 16 minggu termasuk UTS dan UAS atau kegiatan lain yang setara dan bahkan lebih baik dan alat bantu berupa: 1. SAP yang dibagikan kepada mahasiswa peserta suatu mata kuliah, untuk memantau kelengkapan pemeberian dan pentahapan materi pembelajaran


69

2. Berita acara tatap muka perkuliahan yang berisi adata dan informasi tentang pembelajaran, tugas yang telah diberikan kepada masyarakat, penggunaan alat bantu pembelajaran 3. Presensi mahasiswa dan dosen untuk memantau standar minimal kehadiran mahasiswa dan dosen, misalnya sebanyak 90% dari 14 minggu tatap muka dalam satu semester 4. Pemberian tugas kepada mahasiswa untuk menunjang keberhasilan kegiatan tatp muka, yang dapat etrdiri atas penyususnan makalah, praktek dilaboratorium, kuliah kerja, penelitian, workshop dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan mata kuliah terkait 5. Pemberian memnatau

tes

formatif

tingkat

kepada

penyerapan

mahasiswa, materi

kuliah

untuk oleh

mahasiswa. Hasil tes formatif digunakan oleh doses untuk menguatkan materi pembelajaran yang telah berhasil diserap oleh mahasiswa dan atau memeperbaiki pemberian materi pembelajaran yang belum kurang atau tidak dapat diserap oleh mahasiswa hingga tujuan intsruksional khusus (TIK) yang dicantumkan dalam SAP dapat dicapai.


70

6.5 Pemenuhan standar pengawasan proses pembelajaran STIKES NU Tuban Prodi menyiapkan berita bacara muka/perkuliahan yang berisi data dan informasi tentang materi pembeljaran, tugas yang telah diberikan kepada mahasiswa’prodi menyiapkan presensi mahasiswa dan dosen untuk memantau standar minimalkehadiran dan dosen 6.6 Mekanisme pengendalian standar proses pembelajaran STIKES NU Tuban Pengendalian standar proses pembeljaran (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) harus dilakukan oleh STIKES NU Tuban yang dalam hal ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang (ketua dan program studi) Tujuannya adalah untuk memantau penenrapan standar secara konsisten pada kondisi prodi. Bilamana perlu pejabat tersebut segera mengambil tindakan korektif apabila ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Jadi setiap unit unit akademik yang bersangkutan selalu melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati Pengendalian standar perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan terhadap dosen:


71

1. Prodi mengecek pada dosen coordinator mata kuliah sebelum

a\suatu

semester

dimulai,

pakah

sudah

menyerahkan SAP mata kuliah yang dibinanya agar dapat dibagikan kepada mahasiswa sebelum kuliah pada awal semester dimulai 2. Prodi mengecek pada dosen apakah sudah mempersiapkan diklat perkuliahan atau power point sebagai nbahan ajar Pengendalian standar pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan terhadap dosen: Pengendalian oleh kaprodi dilakukan dengan pengisisan daftar hadir dosen dan mahasiswa, pengisisan berita acara perkuliahan, penyiapan bahan ajar dan teknologi informasi, peralatan up to date yang siap digunakan Pengendalian oleh dosen: 1. Dosen memperhatikan mutu pembelajran dengan mengikut sertakan secara aktif mahsiswa. Konsep pembelajran berfungsi untuk menfasilitasi pembelajran berdasarkan standar yang telah ditetapkan 2. Dosen

menciptakan

lingkungan

yang

medorong

pembeljaran kolaboratif 3. Dosen memenuhi standar kulaitas, dengan:


72

a. Medorong mahasiswa belajar mandiri dan dapat memilih sendiri pengembangan lebih lanjut model belajar untuknya b. Mendorong pengembangan kualitas pribadinya c. Member kemungkinan proses pembelajran berlangsung deng tujuan life long learning d. Menjamin bahwa mahasiswa aktif selama proses pembelajaran, yang dicerminkan dalam penguasaan teori, pengalaman dan problem nyata dan memiliki wawasan yang luas


73

Contoh formulir: Kuisioner evaluasi dosen oleh mahasiswa terhadap pelaksanaan kuliah

Program Study

:

Mata Kuliah

:

Dosen

:

Tahun Ajaran

:

Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan pendapat anda! No Pertanyaan 1.

2.

Lingkari Angka Pilihan Anda

Seberapa jelas rencana 1. Tidak jelas (tidak pernah pembelajaran mata dijelaskan rencananya) kuliah ini? 2. Kurang jelas (diterangkan secara lisan) 3. Jelas (diterangkan, ditulis dipapan atau transparansi) 4. Sangat jelas (diterangkan, dicetak dan dibagikan) Apakah rencana 1. Sangat sedikit yang terlaksana pembelajaran tersebut dengan baik (< 25%) terlaksana dengan 2. Sedikit yang terlaksana dengan baik? baik (> 25% - 50%) 3. Banyak yang terlaksana dengan baik (>50% - 75%) 4. Hampir semua terlaksana dengan baik (> 75%)


74

3.

4.

5.

6.

Rata-rata berapa lama diskusi/ Tanya jawab /prsentasi, berlangsung pada setiap tatap muka? Seberapa banyak materi yang bisa anda serap dengan jelas?

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. Seberapa besar 1. manfaat dari tugas yang diberikan dosen? 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Sangat sedikit (< 20%) Sedikit (>20% - 40%) Banyak (> 40% - 60%) Hampir seluruhnya (> 60%) Tidak banyak bermanfaat / menambah beban saja Sedikit menambah kemampuan Banyak menambah kemampuan Sangat banyak menambah kemampuan Tidak pernah dibahas dan tidak dikembalikan Dibahas secara umum, berkas tidak dikembalikan Dibahas secara rinci, berkas tidak dikembalikan Dibahas secara brinci, berkas dikoreksi dan dibagikan Kurang sekali Kurang Banyak Sangat banyak

1. 2. 3. 4.

Tidak pernah tepat waktu Jarang tepat waktu Sering tepat waktu Selalu tepat waktu

Apakah tugas / tes/ 1. UTS mendapat evaluasi dan koreksi 2. yang memadai? 3. 4.

7.

8.

Seberapa banyak anda mendapat materi yang up to date? (journal, informasi baru, konteks nyata saat ini) Seberapa sering perkuliahan ini berlangsung tepat waktu baik awal maupun akhirnya?


Sangat sedikit (< 10%) Sedikit (10% - 20%) Banyak (> 20% - 40%) Sangat banyak (> 40%)

75

9.

Bentuk pembelajaran yang dijalankan, seberapa besar dapat meningkatkan minat dan semangat belajar saudara? 10. Apakah proses evaluasi / penilaian belajar mahasiswa jelas dan akademis?

1. 2. 3. 4.

Menjadi sangat tidak berminat Kurang berminat Berminat dan semangat Sangat berminat dan bersemangat

1. 2. 3. 4.

Tidak jelas / tidak akademis Kurang jelas / kurang akademis Sebagian jelas dan akademis Hampir semua jelas dan akademis

Kuisioner evaluasi penyempurnaan silabus oleh dosen Program Study

:

Mata Kuliah

:

Dosen

:

Tahun Ajaran

:

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! No 1 2 3 4 5

Silabus

Komentar Dosen pengampu

Kesesuaian prasyarat mata kuliah Kesesuaian materi dengan ketersediaan waktu Pokok bahasan yang perlu ditambahkan Pokok bahasan yang perlu dihilangkan Inovasi pembelajaran yang


76

6 7

dilakukan System digunakan Lain-lain

penilaian

yang

Kuisioner evaluasi proses pembelajaran oleh dosen Tahun akademik

:

Semester

:

Dosen Pengampu

:

Mata Jumlah tatap muka Materi yang Evaluasi Kuliah diselesaikan pelaksanaan (SKS) Rencana Terlaksana (%) kometar, masukan dll


77

BAB VII STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STIKES NU TUBAN

7.1 Pendahuluan Tujuan utama dari penyelenggaraan program studi yang terdapat pada STIKES NU Tuban adalah menghasilkan lulusan sesuai dengan criteria yang ditetapkan oleh STIKES sebagai pengelola prodi itu. Criteria kelulusan mahasiswa dari suatu prodi lazimnya dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan.

Untuk

jenjang

pendidikan

timnggi

yang

menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, maupun vokasi, keberadaan standar ini menjadi sangat mutlak dan strategis sifatnya. Pasal 1 butir 4 peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, menyebutkan bahwa “standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan.” Pasal 25 ayat 1 sampai dengan 4 dari peraturan yang sama disebutkan bahwa: 1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penelitian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan


78

2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata kuliah 3. Kompetensi

lulusan

untuk

mata

pelajaran

bahasa

menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan 4. Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan Pasal 26 ayat 4 disebutkan bahwa satndar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

berakhlakul

mulia,

memiliki

pengetahuan,

ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat dabi kemanusiaan Terakhir pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh STIKES NU Tuban. Pada bagian penjelasnya diketahui bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi dikembangkan oelh STIKES NU Tuban sesuai dengan karakteristik program studi akademi, vokasi dan profesi.


79

Sementara itu pasal 1 keputusan mendiknas No. 045/UI2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi, menyebabkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah sperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat

dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang

pekerjaan tertentu. Kemudian pasal 2 ayat 1 menyebut bahwa kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas (a). kompetensi utama, (b) kompetensi pendukung (c) Kompetensi lain yang bersifat khusus ddengan kompetensi utama. Kompetensi utama adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan suatu prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lainnya. Ayat 2 pada pasal yang sama hanya menyebutkan bahwa elemen kompetensi terdiri atas: (a) landasan kepribadian (b) penguasaan ilmu dan ketrampilan (c) kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan dikuasai, (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.


80

7.2 Mekanisme penetapan standar kompetensi lulusan STIKES NU Tuban Berdasarkan keputusan mendiknas tahun 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi, sebagaimana dikutip diatas, dapatlah

dikatakan

bahwa

STIKES

NU

Tuban

perlu

mengidentifikasi terlebih dahulu jenis atau ragam kompetensi lulusanya sesuai dengan 3 kategori kompetensi yang disebut didalam keputusan mendiknas tersebut sebelum menyusun atau merumuskan isi standar kompetensi lulusan. Oleh karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak menyebutkan criteria tentang masing-masing kategori kompetensi (kecuali kompetensi utama yang disebut sebagai kompetensi yang membedakan lulusan dari setiap prodi), maka STIKES NU Tuban memiliki kebebasan untuk membuat criteria tersebut yang tentunya harus sesuai atau sejalan dengan: 1. Vivi misi dan tujuan dari STIKES NU Tuban 2. Visi misi dan tujuan setiap prodi yang diselenggarakan oleh STIKES NU Tuban Oleh karena itu, kompetensi utama lulusan dari prodi ners pasti akan berbeda dengan prodi kebidanan, walaupun semuanya adalah jurusan dari STIKES NU Tuban. Lebih lanjut, tebuka njuga kemungkinan bahwa STIKES NU Tuban


81

menetapkan pula kompetensilulusan yang sifatnya lebih umum yang harus dimiliki oleh para lulusan terlepas dari apapun prodinya. Dengan demikian lulusan dari STIKES NU Tuban terseut harus memiliki kompetensi yang khas atau sesuai dengan prodinya, dan kompetensi yang lebih umum sifatnya yang juga dimiliki oleh rekannya lulusan dari prodi lain. Sebagai contoh kompetensi lulusan yang sifatnya umum adlaah sebagai berikut: “setiap lulusan program strata 1 di STIKES NU Tuban harus memiliki kecakapan berbahasa inggris yang ditentukan berdasarkan nilai minimum TOEFL 500”. Contoh lain misalnya kompetensi yang menyangkut sikap atau perilaku yang terbuka (inklusif, demokratis, dan toleren). Tentunya dapat dipahami mengapa kompetensi berupa: kecakapanberbahasa inggris menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap lulusan STIKES NU Tuban Kompetensi lulusan tentunya juga menyesuaikan dengan visi, misi nilai dasar STIKES NU Tuban sehingga bias dirumuskan beberapa pertanyaan sebelum menetapkan stanar kompetensi lulusan: 1. Apa yang menjadi visi dan misi STIKES NU Tuban anda? 2. Apa yang menjadi visi misi prodi anda?


82

3. Apa nilai-nilai dasar yang diyakini oleh STIKES NU Tuban anda? 4. Sudahkah prodi anda mengidentifikasi kategori kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan? 5. Sudahkah prodi anda memperhatikan keselarasan antara visi misi STIKES NU, Prodi dengan kategori kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan? 6. Apakah STIKES NU Tuban anda juga mensyarakan kompetensi yang sifatnya umum yang tidak hanya harus dimiliki oleh prodi anda? 7. Bagaimana seluruh kompetensi lulusan tersebut mendapat tempat didalam isi kurikulum prodi anda? 8. Sudahkah kurikulum prodi anda diramu sedemikian rupa sehingga mendukung proses pembelajaran agar lulusanya dapat menguasai seluruh kompetensi tersebut? 9. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar tersebut. Apakanh dosen, dekan kaprodi atau lainya? 10. Siapa pemangku kepentingan yang harus dilibatkan dalam upaya menetapkan kompetensi lulusan dan bagaiman caranya?


83

7.3 Merumuskan standar STIKES NU Tuban Agar memudahkan pelaksanaan atau pemenuhan isi standar kompetensi lulusan, maka sebaiknya dalam merumuskan isi standar perlu diperhatikan bahwa: 1. Standar berupa pernyataan yang menggambarkan sesuatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi 2. Agar standar tersebut dapat dilaksanakan atau diupayakan pemenuhannya, mengikuti

maka

rumus

atau

rumusan

standar

sebaiknya

prinsip

audience,

behavior,

competence, dan degree. Artinya isi sebuah standar idealnya: a. Menyebutkan siapa pengelolanya atau siapa yang ditugasi

untuk

menjalankan

atau

menjamin

terpenuhinya isi standar (audience). Bila dibandingkan dengan struktur sebuah kalimat lengkap, maka audience ini menunjuk pada subyek kalimat b. Memuat kondisi atau keadaan yang bersifat should be yang selalu harus dapat diukur. Hal ini yang dapat diukur ini lazimnya akan berupa perilaku (behavior). Dalam struktur kalimat lengkap, bagian ini dapat disamakan dengan predikat


84

c. Memuat target 1 sasaran/tugas/materi/obyek, seperti obyek dalam struktur sebuah kalimat lengkap. Bagian ini disebut competence d. Memuat tingkatan/ satuan waktu /periode yang disebut degree 7.4 Mekanisme

pemenuhan

standar

kompetensi

lulusan

STIKES NU Tuban Pada prinsipnya, inti dari tahap ini adalah setiap prodi sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing haruslah secara konsisten melalui kebijakan-kebijakan yang terstruktur haruslah berupaya memenuhi atau mencapai isi dari standar kompetensi lulusan yang ditetapkan. Hal ini berarti pimpinan unit atas harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Tentang siapa yang harus memenuhi isi standar kompetensi lulusan dapat diketahui dengan melihat pada siapa audience dari standar tersebut. Itu sebabnya mengapa unsure ABCD seperti diuraikan pada bagian 2 diatas menjadi sangat penting dan mutlak ada didalam rumusan standar mutu. Dengan terpenuhinya rumus ABCD dalam rumusan setiap standar, maka akan lebih mudah bagi pengelola standar untuk


85

memenuhi isi standar tersebut. Dengan demikian dalam tahap ini pengelola standar itu akan dapat segera mengetahui apa yang menjadi tugas utamanya setelah membaca rumusan isi standar. Akibat berikutnya, akan lebih mudah bagi pengawa untuk memantau apakah bawahanya telah benar melakukan tugas sesuai dengan isi standar tersebut agar mutu lulusan dapat terjamin. Termasuk ke dalam tahap pemenuhan standar ini adalah perlunya pimpinan unit akademik yaitu program studi melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh pemangku kepentingan, misalnya dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan bila perlu dengan orang tua atau wali dan alumni. Setelah upaya ini dilakukan, maka mulailah pimpinan unit bekerja untuk mencapai atau memenuhi isi standar itu. Sama seperti dalam tahap penetapan standar, maka dalam tahap inipun tetap perlu diperhatikan semua ketentuan normative yang relevan (bila ada), dan juga visi misi STIKES NU Tuban dan prodi. Hal ini dimaksudkan agar berbagai upaya pemenuhan isi standar kompetensi lulusan tetap sejalan dengan visi misi institusi, serta tidak melanggar rambu-rambu hokum yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang relevan.


86

Kecuali itu, pihak-pihak didalam lingkungan STIKES NU Tubanyang diserahi tanggung jawab untuk memenuhi isi standar

kompetensi

lulusan

juga

harus

memperhatikan

keterkaitan standar ini dengan pemenuhan isi standar lain didalam SPMI STIKES NU Tuba, seperti misalnya standar isi/kurikulum, standar prtoses, pembelajaran dan standar penilaian pendidikan. Tujuannya adalah agar upaya pemenuhan isi beberapa satandar yang substansinya saling berkaitan itu dapat berjalan secara bersinegris. Berikut ini contoh konkrit tentang pemenuhan isi standar kompetensi lulusan. Misalnya isi standar kompetensi lulusan STIKES menyebutkan bahwa pimpinan prodi harus memastikan bahwa setiap mahasiswa pada setiap prodi, paling lambat pada semester terakhir dari masa studinya, harus telah menguasai kemampuan berbahasa inggris yang dibuktikan dengan TOEFL minimal 500. Ketika standar mutu ini ditetapkan maka Kaprodi harus mengambil langkah-lagngkah sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan kelas terstruktur atau kursus regular bahasa inggris serta tes TOEFL secara berkala 2. Menempatkan mata kuliah bahasa inggris sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum setiap prodi


87

3. Menyatakan

kelulusan

mahasiswa

dari

prodi

yang

bersangkutan hanya bila mahasiswa tersebut telah lulus mata kuliah bahasa inggris atau dinyatakan lulus tes TOEFL

dengan

nilai

minimal

500

oleh

unit

penyelenggaraan kursusu bahasa inggris pada perguruan tinggi tersebut 4. Mewajibkan dosen wali setiap mahasiswa untuk memantau pencapaian akademik mahasiswa yang berada dibawah perwalianyya agar persyaratan kompetensi bahasa inggris tersebut

benar-benar

mekanisme

pemenuhan

tercapai standar

sebagai

bagian

kompetensi

dari

lulusan,

pengelola standar harus pula menyiapkan perangkat dokumen tertulis seperti formulir/borang, bagan, checklist, tabel atau instrument lain apapun bentuknya, sepanjang instrument tersebut relevan dengan isi standar ini. Untuk memudahkan administrasi pelaksanaanya, maka semua instrument tertulis tersebut harus dinamai dan diberi kode numerasi tertentu. 7.5 Mekanisme pengendalian standar kompetensi lulusan STIKES NU Tuban Mekanisme pengendalian standar kompetensi lulusan mensyaratkan agar setiap unit didalam lingkungan STIKES NU


88

Tuban harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar secara konsisten dilapangan atau pada kondisi factual. Kemudian, bilamana perlu pimpinan unit tersebut segera mengambil tindakan korektif apabila ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Dengan kata lain, pesan utama dalam mekanisme ini adalah agar unit yang bersangkutan selalu melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati. Sebagai pedoman, mekanisme pengendalian standar ini harus mengacu pada aturan normative, visi misi STIKES NU Tuban dan prodi, seta keterkaitanyya dengan isi standar lain yang relevan didalam SPMI STIKES NU Tuban. Untuk kepentingan pengembangan isi standar pada siklus penjaminan mutu berikutnya (misalnya bila SPMI STIKES NU Tuban tersebut dievaluasi berkala setiap 5 tahun), maka sebaiknya pengelola standar kompetensi lulusan membuat catatan tertulis yang memuat semua data dan informasi tentang pencapaian substansi standar, penyebab terjadinya ketidaksesuaian antara tingkat pencapaian dengan substansi standard an tindakan korektif yang diambil. Sebagai konkrit contoh, isi standar kompetensi lulusan yang mewajibkan penguasaan kemampuan berbahasa inggris setiap


89

mahasiswa ekuivalen dengan nilai TOEFL minimal 500. Dalam penerapannya ternyata menghadapi kendala atau bahkan gagal dicapai sebab terbukti misalnya hanya 40% dari jumlah lulusan keseluruhan setiap tahun yang mampu meraih nilai tersebut. Apabila hal ini terjadi maka kaprodi serta ketua STIKES harus mampu mencari penyebab kegagalan pencapaian isi standar mutu tersebut dan kemudian mengambil tindakan korektif dengan tepat sambil mencatat semua penemuan itu untuk kepentingan

penyempurnaan

standar

mutu

pada

siklus

berikutnya. Mungkin saja, pejabat atau para pengelola standar mutu kompetensi lulusan tersebut menemukan bahwa penyebab kegagalan adalah (a) jumlah kelas terstruktur untuk mata kuliah bahasa inggris terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang harus mengambil mata kuliah tersebut, atau (b) metode penyelenggaraan kursus bahasa inggris ternyata tidak tepat atau tidak sesuai dengan pola tes TOEFL atau (c) kualifikasi pengajar bahasa inggris ternyata belum memenuhi standar atau mungkin juga (d) mutu mahasiswa yang ternyata jauh dibawah standar karena system rekruitasi calon mahasiswa sejak awal yang tidak baik, dan sebagainya. Pada

akhirnya,

mekanisme

pengendalian

standar

kompetensi lulusan kemudian akan diikuti dengan mekanisme


90

pengembangan standar kompetensi lulusan setelah terlewatinya jangka waktu tertentu, misalnya 5 atau 7 tahun. Tujuan dari mekanisme

pengembangan

standar

ini

adalah

untuk

mengevaluasi sejauh mana pencapaian isi standar oleh para pengelola

standar,

dan

menjajagi

kemungkinan

untuk

meningkatkan isi standar agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan. Tahap inilah yang disebut sebagai langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya sebagai penutup, dapat ditambahkan bahwa setiap STIKES NU Tuban memperluas isi dari standar kompetensi lulusan dengan mialnya memasukkan unsure-unsur lain yang tetap berkaitan erat dengan kompetensi lulusan. Sebagai contoh, misalnya dapat ditetapkan standar mutu tentang peningkatan kemampuan para lulusan seperti penyediaan informasi bagi para lulusan baru

untuk

meniti

kursus/pelatihan/pendidikan

karir,

dan

berkelanjutan

penyediaan dalam

upay

meningkatkan kmpetensi lulusan. Dengan kata lain, isi standar mutu kompetensi lulusan tidak hanya berhenti pada upaya peningkatan mutu para calon lulusan saja, melainkan juga ditujukan untuk para alumni STIKES NU Tuban yang bersangkutan.


91

BAB VIII STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STIKES NU TUBAN

8.1 Pendahuluan Mengawali uraian tentang praktik baik yang telah dilakukan

oleh

perguruan

tinggi

dalam

menetapkan,

melaksanakan dan mengendalikan standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari system penjaminan mutu internal akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari sebutan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bab ini. Ketentuan umum dalam undang-undang RI No. 20 tahun2003 tentang system pendidikan nasional menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri

dan

diangkat

untuk

menunjang

penyelenggaraan

pendidikan, sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi seperti guru, dosen, konselor, pamong pembelajaran, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, serta sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Namun kemudia, dalam pasal 39 disebutkan behwa tenaga kependidikan

bertugas


melaksanakan

administrasi,

92

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan tekhnis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Sedangkan

pendidik

merupakan

tenaga

professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakaukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian

masyarakat,

terutama

bagi

pendidik

pada

perguruan tinggi, jadi tampak ada sedikit inkosistensi : disatu sisi tenaga kependidikan seolah mempeunyai arti luas sebab mencakup pendidik, namun disisi lain tenaga kependidikan diartikan hanyalah sebagai pelaksana administrasi dan teknis untuk menunjang proses pendidikan, sehingga pendidik terkesan dikeluarkan dari pengertian itu. Sementara itu, dalam PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan walaupun ditemukan definisi dari standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu criteria pendidikan prajaiban dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan, tetapi tidak ditemukan definisi dari sebutan pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Lebih lanjut, UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik prodesional dan


93

ilmuwan

dengan

tugas

utama

mentransformasikan,

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (pasal 1). Oleh sebab itu, dalam bab ini digunakan istilah odsen dan tenaga kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laporan, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir hingga pekarya. Standart dosen dan tenaga kependidikan dapat pula disebut standar sumberdaya manusia sebagaimana disebutkan didalam instrument akreditasi institusi badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN-PT). Merupakan salah satu standar dari delapan standar yang terdapat didalam PP tentang SNP. Didalam bab ini diuraikan praktik baik yang berlaku pada STIKES

NU

Tuban

tentang

bagaimana

menetapkan,

melaksanakan dan mengendalikan standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai dalam SPMI STIKES NU Tuban. Perlu diingat bahwa standar yang diberlakukan disuatu STIKES NU Tuban belum tentu cocok apabila diterapkan pada STIKES lain karena, bagaimanapun visi dan misi adalah hal dasar yang perlu diperhatikan didalam penetapan sebuah standar.


94

8.2 Mekansime

penetapan

standar

dosen

dan

tenaga

kependidikan STIKES NU Tuban Seperti penetapan seluruh standar didalam SPMI STIKES NU Tuban, maka untuk menetapkan standar dosen dan tenga pendidikan ini sebaiknya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan studi terlebih dahulu terhadap seluruh ketentuan normative berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dosen dan non dosen 2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analisis 3. Melakukan uji public apabila perlu terhadap rancanaganisi standar dengan mengundang perwakilan dari undur-unsur para pemangku kepentingan stakeholder STIKES NU Tuban Uraian rinci setiap langkah tersebut adalah: Studi pendahuluan terhadap ketentuan normative Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui apakah pemerimntah melalui perundang-undangan telah menetapkan standar minimum nasional tentang dosen dan tenaga kependidikan. Apabila standar minimum nasional itu ternyata telah ada, maka setiap STIKES harus terlebih dahulu memenuhi


95

standar nasional tersebut. Dengan demikian setiap STIKES akan taat asas danpatuh pada peraturan nonnormative yang berlaku. Berikut ini uraian detail tentang perundangundangan tersebut: a. Hak-hak normative dosen dan tenaga kependidikan Setip STIKES dalam menetapkan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan harus menjamin terpenuhinnya semua hak mereka sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU sisdiknas, yaitu: 1) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan social yang pantas dan memadai 2) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja 3) Pembinaan

karier

sesuai

dengan

tuntutan

pengembangan kualitas 4) Perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual 5) Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan

fasilitas

pendidikan

untuk

menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas Khusus

dosen,

menambahkan

pasal bahwa

51

UU

dalam

guru

dan

dosen

melaksanakan

tugas

keprofesionala dosen berhak:


96

1) Memperoleh

kesempatan

untuk

meningkatkan

kompetensi, akses sumer belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian masyarakat 2) Memiliki kebebasan akademik mimbar akademik dan otonomi keilmuwan 3) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik dan memiliki

kebebasan

untuk

berserikat

dalam

organisasi profesi. b. Kewajiban normative dosen dan tenaga kependidikan Setiap STIKES dalam menetapkan standar mutu bagi dosen

dan

memperhatikan

tenaga

kependidikan

kewajiban

harus

normative

pula mereka

sebagaimana secara minimum diatur oleh pasar 40 UU sisdiknas, sebagai berikut: 1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan krteatif dinamis dan dialogis 2) Mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan


97

3) Member teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudkan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya Lebih jauh, UU Guru dan dosen menambahkan bahwa dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan wajib untuk: 1) Melaksanakan pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat 2) Merencanakan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran 3) Meningkatkan

dan

mengembangkan

kualifikasi

akademik dan kompetensi secara keberlanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan tekhnologi dan seni 4) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbnagan jenis kelamin, agama suku, ras kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran 5) Menunjang tinggi pertauran perundang-undangan, hokum dank ode etik serta nilai-nilai agama dan etika dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa


98

Dapat saja STIKES NU Tuban menambahkan kewajiban bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk misalnya memberi perhatian lebih pada masyarakat tersisih apabila hal ini memang sesuai dengan visi misi STIKES NU Tuban tersebut c. Kualifikasi akademik dosen Pasal 28 PP tentang SNP menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kualifikasi akademi adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangundangan

yang

berlaku.

Kualifikasi

pendidikan

minimum menurut PP tersebut adalah: 1) Lulusan diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) untuk program diploma 2) Lulusan program magister (S2) untuk program sarjana


99

3) Lulusan program doctor (S3) untuk program magister dan program doctor Dosen yang bertugas di program vokasi atau profesi lain selain mempunyai ijazah, juga harus mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan atau dihasilkan oleh STIKES NU Tuban. Pasal 45 dan 46 UU tentang guru dan dosen, menetapkan ketentuan yang agak lebih tinggi yaitu dosen wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi, bersertifikat pendidik, sehat jasmani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dosen terseut diperoleh

melalui

pendidikan

tinggi

program

pascasarjanayang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian standar minimum kualifikasi akademik dosen menurut UU ini adalah: 1) Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana 2) Lulusan program doctor untuk program pascasarjana


100

Dengan demikian jumlah dan kualifikasi dosen tetap untuk setiap program studi jenjang sarjan di STIKES NU Tuban skarang minimal adalah 6 dosen tetap bergelar magister. Perlu didingat pula bahwa gelar sarjana magsiter dan doctor yang dimiliki oleh dosen harus sama dan sesuai dengan program studi yang menjadi tempat bertugas tersebut (pasal 8 keputusan terseut). STIKES NU Tuban yang menyelenggrakan program studi jenjang pasca sarjana tentu harus mempunyai dosen tetap bergelar doctor lebih banyak. Kondidi ideal, yaitu lebih dari 80% dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 35% dosen tetap bergelar doctor, sebagaiana tercantum didalam instrument akreditasi institusi BANPT merupakan contoh praktik baik di perguruan tinggi yang mempunyai program pascasarjana. d. Sertifikasi dosen Pasal 3 UU tentang guru dan dosen menyatakan bahwa dosen

mempunyai

kedudukan

sebagai

tenaga

professional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat

sesuai

dengan

peratursn

perundangan.

pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesioanl terseut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Perlu


101

dicatat bahwa sertifikat pendidik yang dimaksud disini bukanlah sertifikast kompetensi yang harus dimiliki oleh dosen yang bertugas deprogram vokasi atau program profesi, melainkan sertifikasi yang diperoleh mellaui program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh PT yang penyelenggara sertifikasi dosen e. Kompetensi dosen Kompetensi menurut pasal 1 UU tentang guru dan dosen adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilkau yang harus dimiliki dihayati dan dikuasai oleh guru

atau

dosen

dalam

melaksanakan

tugas

keprofesional. Uraian lebih rinci tentang kompetensi, khususnya untuk guru, justru terdapat didalam pasal 28 PP tentang SNP, yaitu kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : kompetensi

pedagogic,

kompetensi

kepribafdian,

kompetensi professional dan kompetensi social.keempat ranah kompetensi ini dapat saja diterapkan padad dosen, namun dengan penyesuain : kompetensi pedagogic yang perlu diubah menjadi kompetensi adragogik karena


102

mengalami proses pembelajran adalah manusia dewasa (mahasiswa) bukan anak-anak (siswa). f. Jabatan akademik dosen Tentang jabatan akademik dosen diatur dalam pasal 48 ayat 2 UU tentang guru dan dosen yang mnyebutkan bahwa jenjang jabatan akademik dosen tetap terdidri atas \asisiten ahli. Lector, kepala, dan profesir. Kemudian ayat 4 menyebutkan bahwa STIKES NU Tuban dapat mengatur kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap sesuai dengan peraturan perUUan. Kewenagangan untuk masing-masing jenjang akademik yang masih berlaku dapat dilihat didalam: 1) Keputusan Menteri Negra Coordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3B/Kep/Mk.Waspan/8/1999 tentang

jabatan

fungsional

dosen

dan

angka

kreditnnya dan 2) Keputusan menteri pendidikan nasional nomor: 36/D/O/2001 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian

angka

kredit

jabatan

dosen

perlu

diperhatikan bahwa sesuai penjelasan pasal 48, yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang


103

bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Jabatan akademik tertinggi, yaitu professor hanya dapat dicapai oleh dosen dengan gelar akademik doctor, sebagaimana dinyatakan didalam pasal 48 UU tentang guru dan dosen. Bergantung pada visi misi STIKES NU Tuban dapat saja menerapkan standar lebih tinggi dari itu, misalnya untuk mencapai jabatan akademik lector kepala, seorang dosen harus mempunyai gelar akademik doctor. Sebagai pedoman, presentasi ideal yang terdapat didalam instrument akreditasi institusi BAN STIKES dapat

digunakan,

yaitu

dosen

tetap

berjabatan

akademikprofesor lebih dari 20% (untuk universitas, institusi atau sekolah tinggi) dan dosen tetap berjabatan akademik lector kepala lebih dari 50% (untuk politeknik dan akademik). Sebagaiman ditetapkan di dalam pasal 71 UU tentang guru dan dosen, kualifikasi akademik dan kompetensi dosen perlu dibina dan dikembangkan oleh: pemerintah (untuk STIKES PT/PHBN), dan perguruan tinggi (STIKES NU Tuban). Agar pembinaan dan pengembangan dosen dapat dilakukan dengan baik, peta


104

distribusi dosen di STIKES NU Tuban maupun ditingkat program studi, perlu ada. g. Beban tugas dosen Sesuai ketentuan pasal 72 UU tentang guru dan dosen, beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan

pembelajaran,

pembelajaran,

melakukan

membimbing

dan

melatih,

melaksanakan evaluasi

proses

pembelajaran,

melakukan

penelitian,

melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian masyarakat. Keseluruhan kegiatan dosen tersebut dapat dirangkum menjadi kegiatan tridarma STIKES NU Tuban dan kegiatan penunjangnya. Beban kerja tersebut sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 satuan kredit semester dan sebnayak-banyaknya 16 yang besarnya diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komposisi penugasan dosen didalam masing-masing kegiatan sebaiknya diatur sesuai visi misi STIKES NU Tuban. STIKES NU Tuban dapat saja mengatur penugasan dosen dengan titik berat pad adharma penelitian, apabila visi misi memang kearah tersebut. Sejumlah STIKES NU Tuban yang melengkapi formulir penugasan dosen (yang didisi


105

disetiap awal semester) dengan formulir kinerja dosen (yang didisi disetiap akhir semester) merupakan contoh praktik baik penjaminan mutu dosen. h. Rasio dosen tetap: mahasiswa Agar seluruh proses pelaksanaan Tridharma STIKES NU Tuban dapat terlaksana dengan baik, bukan hanya kualifikasi dosen yang harus memadai jumlah dosen, terutama dosen tetap, harus memadai. Indicator yang bias digunakan adalh rasio antara jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa. Ketentuan tentang rasio ini terdapat didalam

keputusan

mendiknas

tentang

pedoman

pendirian STIKES NU Tuban, yaitu : 1) Kelompok bidang ilmu pengetahuan social 1:30 2) Kelompok bidang ilmu pengetahuan alam 1:20 Rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa yang ideal menurut instrument akreditasi institusi BAN-PT sebesar 1:15, dapat saja digunakan sebagai standar mutu STIKES NU Tuban, sejauh hal ini sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan sesuai visi misi STIEKS NU Tuban tersebut. Perlu diperhatikan bahwa didalam menetapkan rasio ini, STIKES NU Tuban perlu memperhatikan pola pembelajarn yang dilaksanakannya.


106

Sebagai contoh, dengan pola pembelajaran jarak jauh (elearning) mungkin saja rasio dosen tetap disbanding mahasiswa 1 : 100, atau lebih dari itu. i. Rekrutasi dosen UU tentang guru dan dosen, pasal 50 mengamantkan bahwa STIKES NU Tuban, harus melakukan proses rekrutasi dosen dengan prinsip tanpa diskrimninasi. Artinya suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan tidak dapat digunakan sebagai dasar didalam rekrutasi dosen.

STIKES

NU

Tuban

harus

menggunakan

kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman sebagai dasar rekruitasi dosen. STIKES NU Tuban yang telah sangant maju dengan misi research university dapat saja mensyaratkan kualifikasi akademik berupa gelar akademik doctor didalam proses rekrutasinya. j. Tenaga kependidikan PP tentang SNP dalam pasal 36 menetapkan bahwa tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. Kualifikasi, kompetnsi, dan sertifikasi tersebut dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan


dengan

peraturan

menteri.

Sementara

107

peraturan menteri dimaksud dmaksud belum ada, ketentuan yang ada di dalam keputusan Mendiknas tentang pedoman pendirian STIKES NU TUBAN sebagaimana

ditunjukan

didalam

tabel

4

dapat

digunakan sebagai standar minimum. Untuk peningkatan kompetensi

tenaga

kependidikan,

STIKES

NU

Tubanperlu melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pustakawan, mislanya harus mengikuti pelatihan kepustakaan, teruatama apabila gelar gelar sarjana yang diperolehnya bukan sarjana perpustakaan. Bahkan, bidang tugas tenaga kependidikan tertentu

mungkin

membutuhkan

lulusan

minimal

magister, mislanya pengembang system informasi perguruan tinggi. Sertifikasi yang sesuai dengan bidang tugas tenaga kependidikan meruapkan amanat PP tentang SNP. Kondisi ideal, sebagaiman disebutkan didalam instrument akrediatsi institusi BAN PT adalah lebih tinggi dari 70% tenaga kependidikan (khususnya laboran, teknisi, pustakawan, seperti pada standar dosen, rekrutasi yang tidak diskriminatif juga harus ada didalam standar tenaga kependidikan). Rekrutasi ini harus


108

memperhatikan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan pengalaman tenaga kependidikan. Dengan demikian, dari

studi

terhadap ketentuan

perundang-undangan

sebagaiman

menunjukan

pemerintah

bahwa

diuraikan telah

diatas

menetapkan

berbagai tolak ukur minimum yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh STIKES NU Tuban menjalankan SPMI Khususnya ketika STIKES NU Tuban dalam menjalankan SPMI Khususnya ketika STIKES NU tersebut

menetapkan

standar

dosen

dan

tenaga

kependidikan. Apabila STIKES NU Tuban menghendaki substansi standar yang lebih tinggi dari ketentuan minimum tersebut tentu saja hal itu akan lebih baik. Semakin tinggi criteria/ukuran/tolok ukur sebuah standar maka tentunya mutunya akan lebih tinggi. Kecuali itu, STIKES NU Tuban juga dapat menambah jumlah standar mutu yang tergabung dalam kelompok dosen dan tenaga kependidikan ini, dengan misalnya, menerapkan standar mutu tentang kinerja dosen dan tenaga kependidikan, kpendidikan,

kesejahteraan pembinaan

karir

dosen

dan

dosen dan

tenaga tenaga

kependidikan, perjalanan dinas dosen dan sebagainya.


109

k. Evaluasi diri menggunakan SWOT analisis Setelah perumus standar mutu didalam SPMI STIKES NU Tuban menetapkan substansi atau butir-butir standar mutu apa saja yang masuk ke dalam lingkup standar dosen dan tenaga kependidikansesuai dengan peraturan perundang-undangan (seperti kualifikasi, kompetensi, rekrutasi dan sebagainnya, seperti dijelaskan diatas), maka mulaialah melakukan analisis SWOT dibutuhkan adanya kerjasama antara STIKES NU Tuban dengan para pemangku kepentingan (stake holder) internal maupun eksternal. Sebagaimana diketahui, untuk aspek strength dan weaknes suatu STIKES, yang harus dianalisi adalah berbagai hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan institusi tersebut, yang berarti analisi ini berfokus pada factor internal institusi, seperti misalnya ketersediaan dana, sarana serta prasarana, factor fungsional

dari

unit-unit

dalam

institusi,

dan

sebagaimana untuk aspek opportunities dan threats STIKES NU Tuban, yang harus dianalisi adalah berbagai hal yang menjadi peluang dan ancaman institusi tersebut, yang berarti analisis ini berfokus pada factor eksternal


institusi

tersebut,

misalnya

keadaan

110

perkembangan

STIKES

NU

lain,

Perkembangan

tekhnologi informasi, perubahan peraturan perundangundangan dan sebagainya. Setelah

melakukan

analisis

SWOT,

barulah

substansistandar dosen dan tenaga kependidikan dapat disusun. Dengan cara demikian, suatu STIKES tidak akan menetapkan suatu standara yang secara nyata tidak dapat dipenuhinya. Sebagai ilustrasi, tidak mungkin sebuah STIKES dapat mempunyai standar 80% dosen tetap bergelelar doctor, tanpa melakukan analisis terlebih dahulu pada ketersediaan dana di STIKES NU Tuban tersebut, tersediannya peluang mendapatkan beasiswa studi lanjut doctor, pemetaan gelar akademik dosen tetap dan sebagainya. l. Uji public dengan para pemangku kepentingan Apabila subtansi atau isi standar dosen dan tenaga kependidikan telah dirumuskan, maka sebelum standar itu

resmi

dilaksanakan

sebaiknya

disosialisasikan

terlebih dahulu kepada public, khususnya dari unsure pemangku kepenetingan STIKES NU. Tujuannya antara lain adalah untuk memperkenalkan dan atau menguji sejauh mana tingkat asset STIKES NU abilitas dan


111

akurasi dari isi standar tersebut menurut penilaian mereka, dan untuk memperoleh usulan-usulan yang konstruktif. Dari hasil uji public ini bila perlu isi standar dapat

lebih

disempurnakan.

Dnegan

demikian

diharapkan pada akhirnya selurtuh isi standar didalam SPMI STIKES NU Tuban dapatditerima sebagai standar oleh seluruh unsure pemangku kepentingan STIKES NU Tubantersebut sebagai ilustrasi, apabila standar tentang tenaga kependidikan pustakawan yang belum mencapai standar ini harus siap unyuk studi lanjut dibidang perpustakaan, atau siap untuk dipindahkan kebidang tugas lain yang sesuai, atau kemungkinan buruk berupa pemutusan hubungan kerja pension dini. Apabila sosialisasi telah dijalankan dengan baik, maka apapun kemungkinan yang terjadi diharapkan tidak akan menimbulkan

gejolak

disemua

unsure

pemangku

kepentingan. 8.3 Mekanisme

pemenuhan

standar

dosen

dan

tenaga

kependidikan Dosen pada umumnya bekerja diunit akademik, sedangkan tenaga kependdikan ada yang bekerja diunit akademik dan adapula yang bekerja di unit penunjang (biro, unit pelaksana


112

teknis). Keseluruhan unit tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing didalam struktur organisasi STIKES NU Tuban tersebt, harus melkukan langkah-langkah untuk pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan, mislanya persiapan administrasi dan keuangan, sosialisasi substansi standar, serta upaya pencapaian pemenuhan standar secara konsisten. 8.4 Mekanisme

pengendalian

standar

dosen

da

tenaga

kependidkan STIKES NU Tuban Maksud dari pengendalian standar, dalam hal ini standar dosen dan tenaga kependidikan, adalah setiap unit di STIKES NU tuban harus mampu memonitor dan mengevaluasi pemenuhan standar secara konsisten dan STIKES NU Tuban pad kondisi factual, untuk selanjtnya mengambil tindakan korektif apabila ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal tepenting adalah setiap unit, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam struktur organisasi pergiruang tinggi atau telah ditaati. Bila sebuah standar belum terpenuhi, perlu dicari apa penyebabnya dan dapat diketahui upaya untuk memnuhi standar tersebut. Sebagai contoh, misalkan standar kualifikasi akademik dosen menetapaknm bahwa dosen yang mengajar disuatu


113

program sarjana sebuah stikes nu minimal bergelar akademik magister. Apabila setelah dilakukan pemantauan di STIKES NU Tuban, tersebuit ternyata disalah satu program sarjana ternyata ada dosen tidak tetap yang belum bergelar magister, maka perlu dicari penyebabnya. Apabila penyebabnya adalah tidak ada dosen tetap yang mempunyai bidang keahlian sama dengan dosen tidak tetap tersebut (sebut saja bidang keahlian A) maka beberapa alternative upaya pemenuhan standar tersebut adalah : (a) mencari dosen tidak tetap lain yang mempunyai bidang keahlian A, namun bergelar magister (b) melakukan pengembangan, misalnya rekrutasi dosen tetap baru bergelar minimal register dengan yang mempunyai bidang keahlian A atau (c) memagangkan dosen tetap yang telah bergelar magister kedosen tidak tetap dengan keahlian bidang A tersebut. Alternative mana yang terpilih, bergantung pada tingkat urgensi pemenuhan standar tersebut. Apabila setelah di evaluasi ternyata seluruh program sarjana di STIKES NU tersebut telah memenuhi standar kualifikasi dosen sebagaimana disebutkan diatas, maka STIKES NU dapat meningkatkan standarnya menjadi, misalnya 30% dosen yang mengajar di program sarjana minimal bergelar akademik doctor dan sisanya bergelar magister. Peningkatan standar secara berkelanjutan


114

seperti inin dikenal dengan continuous improvement atau kaizen. Hal inilah yang diharapkan terjadi didalam system pusat penjaminan mutu STIKES NU Tuban. Pencatatan atau pendokumentaisan adalah bagian penting didalam pengendalian standar. STIKES NU dapat merancang dua formulir, masing-masing untuk pemenuhan standard an pengendalian standar. Cara lain adalah dengan menggunakan formulir yang sekaligus dapat dipakai untuk kedua langkah tersebut. Sebagai contoh, didalam formulir penugasan dosen sisuatu semester dapat dilengkapi dengan kolom atau bagan yang

menunjukan

proses

monitor

dan

evaluasi

atau

pelaksanaan tugas dosen tersebut. Untuk tenaga kependidikan, yang

mencakup

administrasi,

tekhnisi,

laboran,

dan

pustakawan, formulir atau dokumen yang dibutuhkan untuk pemebuhan standard an pengendlian standar dapat berbedabeda untuk masing-masing bidang tugas tersebut. Untuk administrasi, mialnya sertifikat kemampuan menggunakan pengolah kata dan pengolah basis data, mungkin dibutuhkan di STIKES. Untuk laboran misalnya, sertifikat penggunaan suatu alat uji serta pemeliharaanya, diperlukan disuatu laboratorium. Untuk memastikan pakah penggunaan dan pemeliharaan alat tersebutsesuai dengan standar yang ada, dibutuhkan formulir


115

pengendalian standar, yang tentu saja tidak sama dengan formulir

pengendalian

yang

digunakan

pada

tenaga

administrasi


116

BAB IX STANDAR PRA SARANA DAN SARANA STIKES NU TUBAN

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pada Standar pra sarana dan sarana dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Permen. Yang berpedoman pada UU Pasal 42 – 48 dan PP.No.19 / 2005, yaitu: Setiap perguruan tinggi wajib memiliki sarana yang meliputi: 1. perabot; 2. peralatan pendidikan; 3. media pendidikan; 4. buku dan sumber belajar (jurnal, ma-jalah, artikel, website, compact disc) lainnya; 5. bahan habis pakai; 6. perlengkapan lain yang diperlukan untuk me-nunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanju-tan. Setiap perguru-an tinggi wajib memiliki prasarana yang meliputi: 1. lahan; 2. ruang kelas; 3. ruang pimpinan satuan pendidikan;


117

4. ruang pendidik; 5. ruang tata usaha; 6. ruang perpustaka-an; 7. ruang labo-ratorium; 8. ruang bengkel kerja; 9. ruang unit produksi; 10. ruang kantin; 11. instalasi da-ya dan jasa; 12. tempat ber-olah raga; 13. tempat beri-badah; 14. tempat berkreasi; ruang/tempat lain yang diperlu-kan untuk menunjang

proses

pem-belajaran

yang

teratur

dan

berkerlanjutan.


118

BAB X STANDAR PENGELOLAAN STIKES NU TUBAN

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pada Standar pengelolahan

STIKES

NU

Tuban

berdasarkan

peraturan

pendidikan tinggi (STIKES) sendiri berpedoman pada UU Pasal 49 – 61, yaitu sebagai berikut: 1. Pengelolaan

perguruan

tinggi

mene-rapkan

otonomi

perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan

dan

mendo-rong

keman-dirian

dalam

pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelo-laan lainnya, yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. 2. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: 1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; 2) Kalender pendidikan/ akademik, yang menunjuk-kan seluruh kategori aktivitas perguruan tinggi sela-ma satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan ming-guan; 3) Struktur organisasi perguruan tinggi;


119

4) Pembagian tugas di antara dosen; 5) Pembagian tugas di antara tena-ga kepen-didikan; 6) Peraturan akademik; 7) Tata tertib perguruan tinggi, yang minimal meliputi tata tertib dosen, tenaga ke-pendidikan dan maha-siswa, serta pengguna-an dan pemelihara-an sarana dan prasarana; 8) Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan perguruan tinggi dan hubungan antara warga perguruan tinggi dengan masyarakat; 9) Biaya operasional perguruan tinggi. 3. Setiap perguru-an tinggi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah perguruan tinggi yang meliputi masa 4 (empat) tahun. 4. Rencana kerja tahunan meliputi: 5. Kalender pendidikan/ akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ujian, kegiat-an ekstra-kurikuler, dan hari libur; 6. jadwal penyusunan kurikulum perguruan tinggi untuk tahun kuliah berikutnya; 7. mata mata kuliah yang ditawarkan pada semes-ter gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;


120

8. penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya; 9. buku teks yang dipakai pada masing-masing mata kuliah; 10. jadwal

peng-gunaan

dan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana pembelajaran 11. pengadaan, penggunaan, dan persedi-aan minimal bahan habis pakai; 12. program peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelengga-ra program; 13. jadwal rapat Dewan Do-sen dan rapat Senat Akademik; 14. rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi untuk masa kerja satu tahun; 15. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja perguruan tinggi untuk satu tahun terakhir.


121

BAB XI STANDAR PEMBIAYAAN STIKES NU TUBAN

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pada Standar pembiayaan STIKES NU Tuban berdasarkan peraturan pendidikan tinggi (STIKES) sendiri dan pemen diknas yang berpedoman pada UU Pasal 62, yaitu sebagai berikut: 1.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Biaya operasi perguruan tinggi meliputi: 1)

gaji dosen dan tenaga kependidik-an serta segala tun-jangan yang melekat pada gaji,

2)

Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

3)

biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa tele-komunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asu-ransi, dan lainnya

2. 1)

peraturan pendidikan tinggi Biaya investasi perguruan tinggi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

2)

Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluar-kan oleh maha-siswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelan-jutan.


122

BAB XII STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pada Standar pembiayaan STIKES NU Tuban berdasarkan peraturan pendidikan tinggi (STIKES) sendiri yang berpedoman pada UU Pasal 63 – 72, yaitu Penilaian pendi-dikan pada jenjang pendidik-an tinggi diatur oleh masing-masing perguru-an tinggi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku


123

BAB XIII PROSES PENETAPAN STANDAR MUTU PERGURUAN TINGGI

Visi Perguruan Tinggi

Kebutuhan Stakeholders

Standar lain (Melampui SNP)

8 Jenis SNP (Standar Minimal)

Inisiatif Peruruan Tinggi

Diwajibkan oleh PP No. 19/2005

Gambar 5 : Proses penetapan standar mutu perguruan tinggi 1. Pemetaan Komponen dan Sub Komponen Perguruan Tinggi sebagai dasar penyusunan standar mutu pada setiap sub komponen. minimum berdasarkan SNP (8 macam) dan berdasarkan standar yang melampaui SNP, misalnya sebagai berikut:


124

a. Berdasarkan SNP (8 macam komponen):

KOMPONE

SUB KOMPONEN

N 1. Struktur kurikulum 1

2. Cakupan kurikulum 3. Relevansi kurikulum

Isi

4. Beban kredit kurikulum

Pendidikan

5. Integrasi kurikulum 6. Fleksibilitas kurikulum 1. Perencanaan proses

2

pembelajaran

Proses

2. Pelaksanaan proses

Pembelajara

pembelajaran

n

3. Penilaian hasil proses pembelajaran 4. Pengawasan proses pembelajaran 5. Pengembangan proses pembelajaran 1. Rekrutasi dan Seleksi

3 Manual Mutu Akademik

2. Kualifikasi 125

3. Pengalaman Dosen Dan

4. Kemampuan manajerial

Non Dosen

5. Kinerja 6. Ketaatan pada kode etik 7. Pengembangan diri 1. Peralatan ruang kuliah

4

2. Peralatan ruang kantor 3. Bahan Pustaka dan Sarana

Sarana Dan

Pendukung

Prasarana

4. Kendaraan bermotor 5. Fasilitas Komputer dan akses Komputer 6. Gedung ruang kuliah 7. dst.

Dan

Dst.

seterusnya sampai berjumlah 8


126

b. Berdasarkan standar yang melampaui SNP (sesuai visi perguruan

tinggi

dan

kebutuhan

stakeholders),

misalnya:

KOMPONEN

SUB KOMPONEN 1. Arah Penelitian

9

2. Peta penelitian 3. Agenda Penelitian

Penelitian

4. Metode Penelitian 5. Waktu penyelesaian penelitian 6. Prosedur Penelitian 1. Arah Kerjasama

10

2. Peta Kerjasama 3. Agenda Kerjasama

Kerjasama

4. Bentuk Kerjasama 5. Jangka Waktu Kerjasama 6. dst. 1. Perekrutan (media,

11

persyaratan masuk) 2. Sistem seleksi

Mahasiswa Manual Mutu Akademik

3. Kegiatan ekstra kurikuler 127

4. Pelayanan untuk mahasiswa 5. Bantuan tutorial 6. Informasi bimbingan karier 7. Konseling pribadi dan sosial 8. dst. Dan seterusnya sampai jumlah

Dst.

yang sesuai visi dan kebutuhan stakeholders perguruan tinggi

2. Langkah Kedua: Perumusan Standar Mutu Setiap Sub Komponen. Rumusan standar mutu pada setiap sub komponen harus didasarkan pada visi perguruan tinggi dan kebutuhan stakeholders. Misalnya tentang sub komponen perekrutan mahasiswa dalam komponen mahasiswa, dapat terdiri atas standar mutu sebagai berikut: 1. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon mahasiswa; Manual Mutu Akademik

128

2. Jurusan harus menetapkan persyaratan spesifik mahasiswa pada setiap program studi yang dikelolanya; 3. Jurusan harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima pada setiap program studi sesuai dengan kapasitas jurusan untuk setiap program studi; 4. Kebijakan perekrutan mahasiswa baru harus terus menerus dikembangkan secara reguler agar selalu sesuai dengan kebutuhan stakeholders.


129

IMPLEMENTASI STANDAR MUTU PERGURUAN TINGGI

1. Penetapan kelembagaan implementasi standar mutu perguruan tinggi (penetapan sistem mutu); 2. Penyusunan manual implementasi standar mutu perguruan tinggi (penyusunan manual mutu); 3. Penyusunan dokumen implementasi standar mutu perguruan tinggi (penyusunan manual prosedur, instruksi kerja, dan borang); 4. Sosialisasi standar mutu, kelembagaan, manual, serta dokumen pada internal stakeholders; 5. Implementasi standar mutu, kelembagaan, manual, serta dokumen. Adapun berbagai langkah sebagaimana dikemuka-kan di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Langkah Pertama: Penetapan kelembagaan implementasi standar mutu perguruan tinggi. Untuk mengimplementasikan standar mutu perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan, dibutuhkan suatu kelembagaan di dalam perguruan tinggi yang akan melaksa-nakan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu tersebut secara berkelanjutan.


130

Paling tidak terdapat tiga alternatif model kelembagaan dalam implementasi standar mutu perguruan tinggi, yaitu: a. Membentuk

unit/lembaga/kantor/biro

melaksanakan,

mengendalikan,

dan

yang

bertugas

mengembangkan

standar mutu perguruan tinggi; b. Implementasi standar mutu perguruan tinggi diintegrasikan ke dalam kelembagaan perguruan tinggi yang telah ada, sehingga tidak perlu dibentuk kelembagaan khusus yang menangani implementasi standar mutu perguruan tinggi; c. Pada tahap awal dibentuk unit/lembaga/ kantor/biro yang bertugas

melaksanakan,

mengendalikan,

dan

mengembangkan standar mutu perguruan tinggi. Sampai batas waktu yang ditetapkan, secara berangsur pelaksanaan, pengendalian,

dan

pengembangan

standar

mutu

diintegrasikan ke dalam kelembagaan perguruan tinggi yang telah ada. Masing-masing alternatif model kelembagaan sebagaimana dikemukakan di atas memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu setiap perguruan tinggi yang akan menjalankan penjaminan mutu dengan jalan mengelola standar mutu perguruan tinggi, harus memper-timbangkan secara seksama


131

kemampuan, budaya organisasi, ukuran, serta sejarah yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa untuk sebuah perguruan tinggi yang relatif baru berdiri, jumlah program studi serta mahasiswa yang dikelola relatif kecil, kemampuan pendanaan terbatas, dan belum memiliki budaya organisasi, maka sebaiknya memilih alternatif b, yaitu implementasi standar mutu perguruan tinggi diintegrasikan ke dalam kelembagaan perguruan tinggi yang telah ada. Alternatif model kelembagaan manapun yang dipilih, kelembagaan tersebut memiliki fungsi dan tugas antara lain: a. menjaga seluruh proses pengelolaan standar; b. memantau pengaruh proses itu pada mutu kegiatan suatu unit; c. mengkoordinasi

rapat

manajemen

untuk

membahas

implementasi standar mutu di unit; d. melaporkan setiap kemajuan dan hambatan yang terjadi dalam implementasi standar mutu; e. menemukan penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan koreksi; f. melakukan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.


132

2. Langkah Kedua: Penyusunan manual imple-mentasi standar mutu perguruan tinggi. Agar implementasi standar mutu perguruan tinggi dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yaitu penjaminan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, maka perlu ditetapkan manual atau petunjuk pelaksanaan mengenai prosedur atau tata cara implementasi standar mutu perguruan tinggi untuk setiap standar mutu perguruan tinggi. Manual implementasi ini sangat diperlukan untuk mencegah multi tafsir dari para pelaksana standar di lapangan, tentang bagaimana implementasi suatu standar mutu perguruan tinggi harus dilaksanakan Tim atau satuan tugas yang dibentuk oleh perguruan tinggi dapat merancang manual implementasi standar mutu perguruan tinggi. Dalam hal ini dapat dikemukakan sebuah contoh tentang Manual Implementasi Standar Mutu Kehadiran Dosen Dalam Tatap Muka. Standar mutu kehadiran dosen: 16 kali tatap muka per semester


133

No Urutan

Petugas

Kegiatan 1.

Kode Dokumen

Meminta

Tata Usaha

JK 001-

jadwal kuliah

Fakultas

06

Menyusun

Tata Usaha

JKL 001-

jadwal kuliah

Fakultas

06

setiap dosen 2.

lengkap per semester 3.

Mengumumkan Tata Usaha

PM 003-

jadwal kuliah

Fakultas

06

Menyediakan

Biro

BAK 001-

berita acara

Administrasi

06

kuliah setiap

Akademik

kepada mahasiswa 4.

dosen yang berisi tanggal, pokok bahasan, tanda tangan dosen 5.

Mengisi berita


Dosen

BAK 001134

acara kuliah 6.

06

Menyusun

Tata Usaha

RKD 001-

rekapitulasi

Fakultas

06

Melaporkan

Tata Usaha

RKD 002-

rekapitulasi

Fakultas

06

Memberikan

Pemimpin

UBD 001-

umpan balik

Fakultas

06

kehadiran dosen untuk memberi kuliah 7.

kehadiran dosen untuk memberi kuliah kepada pemimpin fakultas 8.

kepada Dosen tentang tingkat kehadirannya dalam memberi kuliah


135

3. Langkah Ketiga: Penyusunan dokumen imple-mentasi standar mutu perguruan tinggi. Dokumen implementasi standar mutu perguruan tinggi selain

berfungsi

sebagai

petunjuk

tentang

prosedur

implementasi suatu standar mutu, terutama juga berfungsi sebagai

alat

untuk

memantau

tingkat

keberhasilan

implementasi suatu standar mutu tertentu. Tim atau satuan tugas penjaminan mutu, yang di dalamnya terdapat unsur pelaksana, meng-inisiasi penyusunan dokumen ini dengan melakukan sosialisasi dan uji coba terlebih dahulu, sebelum dokumen tersebut ditetapkan sebagai dokumen resmi implementasi suatu standar mutu tertentu dengan dibubuhi kode dokumen. Keterlibatan unsur pelaksana dalam tim atau satuan tugas dalam penyusunan dokumen ini sangat diperlukan, agar dokumen yang dibuat sesuai dengan kebutuhan lapangan dan dapat mendukung pencapaian dan pemantauan pemenuhan suatu standar tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip ‘upstream management’. Contoh dokumen berita acara kuliah yang diletakkan di ruang kuliah, dan harus diisi dosen setiap kali memberi kuliah di ruang tersebut:


136

Form: BAK 001- 06 Mata kuliah

: _______________________

Dosen

: _______________________

No Tanggal

Pokok Bahasan

Tugas

Tanda Tangan Dosen

1

ada/tidak

2

ada/tidak

3

ada/tidak

4. Langkah

Keempat:

kelembagaan,

manual,

Sosialisasi serta

draft

dokumen

standar pada

mutu, internal

stakeholders. Setelah draft standar mutu, kelembagaan, manual, dan dokumen selesai dirumuskan oleh tim, sebelum ditetapkan Manual Mutu Akademik

137

dalam suatu peraturan oleh pemimpin perguruan tinggi, sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada seluruh internal stakeholders (dosen, non dosen, serta mahasiswa), sesuai dengan relevansinya. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan presentasi dan diskusi draft standar mutu, kelembagaan, manual, dan dokumen yang telah selesai dirumuskan oleh tim. Melalui kegiatan ini akan diperoleh masukan dari berbagai pihak, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penyempurnaan dokumen tersebut. Setelah standar mutu, kelembagaan, manual, dan dokumen selesai dirumuskan serta telah ditetapkan dalam suatu peraturan oleh pemimpin perguruan tinggi, maka sebelum implementasi secara menyeluruh, hal-hal tersebut perlu didiseminasikan secara seksama. Dalam kegiatan diseminasi ini, selain dipresen-tasikan penjaminan mutu secara konseptual, juga harus diperagakan tentang proses implementasi standar mutu perguruan tinggi in action. Atau dapat juga dilakukan dengan memilih satu atau lebih unit sebagai model uji coba.

Melalui diseminasi ini

diharapkan baik penanggungjawab, pelaksana, serta sasaran penerapan

standar


mutu

perguruan

tinggi,

memiliki

138

pemahaman dan komitmen untuk mengimplementasikan standar mutu yang telah ditetapkan. 5. Langkah Kelima: Implementasi standar mutu, kelembagaan, manual, serta dokumen. Implementasi

standar

mutu

oleh

penanggung-jawab,

pelaksana, serta sasaran penerapan standar mutu dalam suatu sub komponen perguruan tinggi, dimulai dengan melihat rumusan

standar

dari

setiap

kegiatan

yang

akan

dilaksanakannya. Mengacu

pada

standar

tersebut,

penanggung-jawab,

pelaksana, serta sasaran penerapan standar mutu membaca manual implementasi standar mutu setiap kegiatan dalam suatu sub komponen. Setelah itu siapkan dokumen yang relevan dengan setiap langkah dalam kegiatan tersebut. Sebagaimana dikemukakan di atas, dokumen ini selain berfungsi sebagai penuntun kegiatan agar sesuai dengan manual, juga akan berfungsi sebagai sarana pengendalian agar pelaksanaan kegiatan selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada gilirannya, hasil pengendalian tersebut digunakan untuk mengembangkan atau menaikkan standar ke arah yang lebih tinggi atau lebih baik.


139

DAFTAR PUSTAKA

Donald Kennedy, Academic Duty, Harvard University Press, 2003. Glenys Patterson, The University From Ancient Greece to the 20th Century, The Dunmore Press, 1997. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, Depdiknas 2003, Praktek Baik (Good Practices) Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi, Ditjen Dikti, Depdiknas, 2005. Sheila Slaughter and Larry L. Leslie, Academic Capitalism, Johns Hopkins University Press, 1997. Sinclair Goodlad, The Quest for Quality, Sixteen Forms of Heresy in Higher Education, 1995.


140

LAMPIRAN

STANDAR MUTU STANDARISASI KOMPETENSI LULUSAN Masing-masing Jurusan/Program Studi membuat Standar Kompetensi bagi lulu san dengan indicator (Motivasion, Ability, Skill, Attitude, Knowledge) MOTIVASION

ATTITUDE SKILL ABILITY

KNOWLADGE


141

3. MUTU LULUSAN Tabel 3.1 Profil Lulusan Berdasarkan Tahun Lulusan dan Lama Tugas Akhir Standart: ……………. Lulusan Tahun

1 semester jumlah

2 Semester

%

jumlah

%

>2 Semester jumlah

%

Total

Rata-

Lulusan

rata Lama Skripsi

Tabel 3.2 Profil Lulusan Berdasarkan Tahun Lulusan dan Lama Studi Standart :……………. Lulusan

8 Semester

Tahun

9-10

11 Semester

Semseter jumlah

%

Jumlah


%

Jumlah

%

>11

Total

Semester

Lulusan

jumlah

%

142

Tabel 3.3 Profil Lulusan Berdasarkan Tahun Lulusan dan IPK Standart :…………….

Lulusan

IPK < 2,5

Tahun

jumlah

IPK > 3.0 %

jumlah

IPK > 3,5 %

jumlah

%

Total

Rata-

Lulusan

rata IPK

Tabel 3.4 Nilai TOEFL, Lama Menunggu Kerja Standart: ……………. Lulusan

Rata-rata TOEFL

Lama Menunggu Kerja

Tahun

(Bulan) 400-

450-500

>500

<6

6-12

>12

500

Catatan : Beberapa % Dalam 5 Tahun Terahir Alumni Yang Dapat Didata Manual Mutu Akademik

143

Tabel 3.5 Relevansi dengan Bidang Pendidikan dengan Bidang Pekerjaan yang Diperoleh Standart: ……………. Lulusan Tahun

Lulusan Dengan Pekerjaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikannya Jumlah %

Tabel 3.6 jumlah Lulusan Yang Menjadi Pimpinan di Institusi Standart :……………. Lulusan

Low/eselon

Middle/esselon

Tahun

IV

III-II

Jumlah

%


Jumlah

%

Top/eselon I

Jumlah

%

owner

Jumlah

144

%

Tabel 3.7 jumlah Lulusan Yang Menjadi Wirausaha Standart :…………….

Lulusan Tahun

Low Jumlah

Middle %

Jumlah

Top %

Jumlah

Total %

Jumlah

%

Tabel 3.8 jumlah Permintaan Lilisan Stakeholders Standart :……………. Lulusan Tahun

Permintaan Dari Stakeholders Untuk Posisi Low Jumlah


Middle %

Jumlah

Top %

Jumlah

%

145

4. Sumber Daya Manusia Tabel 4.1 Struktur Staf Pengajar Tetap Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan Terahir Standart :…………………. Umur

Pendidikan Terahir

(Tahun)

S-1

S-2

Sp

S-3

1

2

3

4

5

Jumlah

%

6

7

<31 31-40 41-50 51-60 >60 Jumlah %

Tabel 4.2 Struktur Staf Pengajar Tidak Tetap Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan Terahir Standart :…………………. umur

1

Pendidikan terahir S-O

S-1

S-2

SP

S-3

2

3

4

5

6

JUMLAH

%

7

8

1 <31 31-41


146

41-50 51-60 >60 JUMLAH %

Tabel 4.4 Pertemuan Ilmiah yang diikuti Selama 5 Tahun Terahir Standart :…………………. Tahun

Sebagai Pembicara Seminar

Konfrensi

Sebagai Peserta Orasi

Seminar

Konfrensi

Ilmiah DN

LN

DN

LN

LN

DN

Orasi Ilmiah

DN

LN

DN

LN

LN

DN

LN: Di Luar Negeri Atau Seminar Internasional


147

Tabel 4.5 Profil Pengajar Yang Sedang Melanjutkan Studi Standart :…………………. Tingkat

Staf Pengajar

Staf Pengajar

Tingkat Pendidikan

Tahun

Pendidikan

Tetap

Luar Biasa

Yang Sedang

Masuk

Awal

Ditempuh Jumlah

%

Jumlah

%

S2

Spl

S3

Jumlah

Tabel 4.8 Daftar Penelitian Staf Pengajar 3 Tahun Terahir Standart :…………………. Tahun

Jumlah Penelitian Lokal

Nasional

Sumber Dana

Internasional

Universitas

Diknas

Sumber lain

M

K

M

Ket : M: Mandiri

K

M

K

M

K

M

K

M

K: Kelompok (Ketua/Anggota)


148

K

Tabel 4.9 Daftar Staf Pengajar Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 3Tahun Terahir Standart :…………………. Tahun

Jumlah Pengabdian Lokal M

Nasional K

Ket : M: Mandiri

M

Internasional K

M

K

K: Kelompok (Ketua/Anggota)

Tabel 4.10 Rasio Staf Akademik Dengan Staf Non Akademik Dalam 3 tahun Terahir Standart :………………….

Tahun

Staf Akademik Jumlah %


Staf Administrasi Jumlah %

Tenaga Laboran Jumlah %

Pustakawan Jumlah

%

149

Tabel 4.10 Rasio Staf Akademik Dengan Mahasiswa Dalam 3 tahun Terahir Standart :…………………. Tahun

Staf Jumlah

Staf Jumlah

%

%

MUTU KURIKULUM Tabel 5 Mutu Kurikulum 1 2

Pengembangan kurikulum Yang terlibat dalam pengembangan kurikulum

3

Deskripsi tujuan perkuliahan/kompetensi

4

Relevansi dari tujuan perkuliahan dengan realitas dunia professional Tumpang tindih mata kuliah

5

6

Analisis rencana pencampaian kompetensi


-

(...kali/…tahun) Ketua jurusan Tenaga pengajar Penguna Tersedia, sangat jelas Tersedia, kurang jelas Tidak tersedia Sangat relevan Agak relevan Tidak relevan <5% 5-<10% 10-15% 15-20% 20-25% Tersedia, sangat jelas Tersedia, kurang jelas Tidak tersedia 150

7

Rata-rata jumlah mahasiswa per kelas

-

20-<30 30-<40 40-<50 >50

5. PROSES PEMBELAJARAN Tabel 6.1 Kualitas Proses Pembelajaran No 1

2

3

4

Unsure PBM Keterangan Kualitas komunikasi dosen - Sangat baik dalam PBM - Baik - Sedang - Kurang Pengelola UTS dan UAS - Keduanya terjadwal dari awal semester - Keduanya terjadwal saat diperlukan - Hanya UAS yang terjadwal dari awal semester - Hanya UAS yang terjdwal dikeluarkan menjelang UAS - Keduanya tidak terjadwalk Kegiatan kurikulum - Dilakukan dan dikelola terstruktur dengan baik - Dilakukan tapi tidak dikelola - Tidak di lakukan Analisis ketuntasan - Diseminarkan pembelajaran - Dibentuk tim telaah - Tidak dilakukan


151

5

Kuaalitas evaluasi hasil belajar

-

6

Transparasi nilai

7

Proses penyusunan skripsi

-

Mencerminkan tuntutan kompetensi Kurang mencerminkan kompetensi Tidak mencerminkan Sangat transparan Cukup transparan Tidak transparan Sangat terkendali Cukup terkendali Kurang terkendali Tidak terkendali

Tabel 6.2 kelengkapan proses belajar mengajar No 1

Fasilitas SAP

2

GBPP


keterangan - Tersedia, lengkap, dan sesuai dengan kompetensi - Tersedia, lengkap, tetapi kurang menunjang kompetensi - Tersedia, tetapi tidak lengkap - Sama sekali tidak tersedia - Tersedia, lengkap, dan sesuai dengan kompetensi - Tersedia, lengkap, tetapi kurang menunjang

152

3

Fasilitas penunjang pembelajran

-

kompetensi Tersedia, tetapi lengkap Sama sekali tersedia Sangat memadai Cukup memadai Kurang memadai

tidak tidak

6. MUTU INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS FISIK Tabel 7.1 profil kapasitas ruang kuliah Standar : …………… kapasita

Jumlah Kelas

1 1 >2 21-40 41-60 >60

2


Total Kapasitas kelas 3

Jumlah pengguna Jam/hari Hari/minggu 4

5

153

Tabel 7.2 profil Laboratorium Penelitian Standar : …………… Nama laobaratorium 1

Jumlah 2

Luas (M2) 3

Kapasitas/shif

Subyek

4

5

Jumlah sif/minggu 6

Tabel 7.3 profil Laboratorium Penelitian Standar : …………… Nama laobaratorium

Jumlah

Luas (M2)

Subyek

1

2

3

4

Jumlah topik/bulan Terlayani Tidak terlayani 5 6

Tabel 7.4 profil ruang kuliah Standar : …………… Kelas Kelas 1 <20 21-40 41-60 >60

2

White board 3


Jumlah OHP LCD 4

5

TV

S

6

7

Sound system 8

154

Tabel 7.3 profil Laboratorium Penelitian No 1

3

Kreteria Jumlah computer yang digunakan oleh staf untuk setiap program studi Rata-rata jumlah refrensi yang digunakan oleh dosen untuk setiap mata kuliah Ruang kerja dosen

4

Ruang guru besar

2

Kualifikasi - Cukup - Tidak cukup - Tidak ada - Baik - Cukup - Kurang - Tersedia, satu ruang untuk setiap dosen - Tersedia, satu ruang untuk dua sampai empat dosen - Tersedia, satu ruang untuk loma dosen atau lebih - Tersedia satu ruang untuk setiap GB - Tersedia ruang kolektiif - Tidak tersedia sama sekali

Tabel 7.8 profil Perpustakaan No 1

Kriteria Luas ruang pustaka

2

Fasilitas baca diperpustakaan

3

Jumlah buku dan jurnal


Kualifikasi - Memadai - Kurang memadai - Tidak memadai - Memadai - Kurang memadai - Tidak memadai - Memadai - Kurang memadai - Tidak memadai 155

4

Jumlah judul buku dan jurnal

5

Relevansi kurikulum

6

Pemanfaatan perpustakaan

7

Keberadaan pustakawan

8

Jumlah petugas perpustakaan

buku

dengan

-

Memadai Kurang memadai Tidak memadai Relevan Kurang relevan Tidak relevan Memadai Kurang memadai Tidak memadai Ada S1 Ada D3 Tidak ada Memadai Kurang memadai Tidak memadai

Tabel 7.4 Fasilitas Kegiatan Mahasiswa No 1

2

Wujud fasilitas Ruang himpinan/senat

Fasilitas ekstra kurikuler


Kulifikasi - Memadai - Kurang memadai - Tidak memadai - Tidak sama memadai - Memadai - Kurang memadai - Tidak memadai - Tidak sama memadai

sekali

sekali

156

3

Area tunggu mahasiswa

-

Memadai Kurang memadai Tidak memadai Tidak sama memadai

sekali

7. MUTU ATMOSFER AKADEMIK Tabel 8 Atmosfer Akademik No 1

2

3

4

Kreteria Fasilitas umum

Aktifitas dosen

Aktifitas ilmiah mahasiswa

Aktifitas ekstra kurikuler mahasiswa


Kualifikasi - Memadai - Kurang memadai - Tidak memadai - Tidak sama memadai - Memadai - Kurang memadai - Tidak memadai - Tidak sama memadai - Memadai - Kurang memadai - Tidak memadai - Tidak sama memadai - Memadai - Kurang memadai - Tidak memadai - Tidak sama memadai

sekali

sekali

sekali

sekali

157

5

Aktifitas tenaga non medik

-

Memadai Kurang memadai Tidak memadai Tidak sama memadai

sekali

8. KEUANGAN Tabel 9.1 Pendapatan Hibah/”Grant” Nama Hibah/Grant

Nilai

Tabel 9.2 Proporsi Pengeluaran Dalam 5 Tahun terahir Standar :………………. Tahun

Pendidikan

Jumlah


%

Penelitian

Jumlah

%

Pengabdian kepada masyarakat Jumlah %

158

Tabel

9.3

Proporsi

Pengeluaran

Pengembangan

Perpustakaan dan Laborat Standar :………………. Tahun

Perpustakaan Jumlah %

Laboratorium Jumlah %

9. MUTU KEBIJAKAN Tabel 10.1 Mutu Kebijakan No 1

Kreteria Kualifikasi pelayanan

2

Indentifikasi dan pelayelesaian masalah

3

Kinerja tim

4

Kepemimpinan


Kualifikasi - Sangat baik - Baik - Sedang - Kurang - Dilaksanakan dengan sunguh-sunguh Dilaksanakan ala kadarnya - Tidak di lakukan - Adanya kinerja tim yang kompak - Ada upaya membangun kinerja tim - Bekerja sendiri-sendiri - Mengutamakan tim - Bekerja sendiri

159

5

Pembentukan opini publik

-

Dilaksanakan dengan sunguh-sunguh Dilaksanakan ala kadarnya Tidak di lakukan

Tabel 10.2 Mutu Kontrol Kebijakan No 1

Pelaksanaan control kontrol mutu dari universitas

2

Kontrol mutu dari fakultas

3

Kontrol mutu dari jurusan


Kualifikasi - Secara teratur - Kadang-kadang - Tidak ada - Secara teratur - Kadang-kadang - Tidak ada - Secara teratur - Kadang-kadang - Tidak ada

160

Tabel 10.3Kompetensi Kepegawaian No 1

Pelaksanaan control Rekrutmen Pegawai

2

Penempatan Pegawai

3

Pengembangan Pegawai


Kualifikasi - Objektif, sesuai kompetensi - Objektif, belum memperhatikan kompetensi - Kurang objektif - Tidak terprogram - Sesuai dengan kompetensi - Kurang memperhatikan kompetensi - Tidak memperhatikan kompetensi - Tidak terprogram - Terprogram dengan baik - Terprogram - Kurang terprogram - Tidak terprogram

161

MANUAL MUTU AKADEMIK STIKES NAHDLATUL ULAMA TUBAN

Recommend Documents