MANAJEMEN SUMBER DAYA ANGGARAN KEUANGAN PENDIDIKAN. Ngismatul Choiriyah 1

87

STAIN Palangka Raya

MANAJEMEN SUMBER DAYA ANGGARAN KEUANGAN PENDIDIKAN Ngismatul Choiriyah1 Abstract Management education financing are all activities related to the planning, the use (execution) and accountability of funding education in schools or educational institutions. In general, existing activities in management education funding includes (1) Budget planning (budgeting), which is coordinating the activities of all the resources available to achieve the desired goals systematically. (2) Implementation (implenmentation involves accounting), namely the use of funds based on plans that have been made. (3) evaluation or accountability (auditing), namely the assessment of the implementation of the program that was created for the achievement of objectives. General principles of financial management of education are as follows: frugal, focused, open, thorough and periodic or transparent, accountable, effective and efficient. As for the types of funding that by its nature can be classified into two, among others: are routine funding, funding that is not routine. Meanwhile in other references on the types of budgets in education funding can be classified that the budget item by item budget programs, budgetary zero-based. Accountability is the process of proving and determining that what is being implemented in accordance with what was planned, this includes accountability receipt of funds, deposit and disbursement of funds in accordance with the planning (proportional) Abstrak Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan, penggunaan (pelaksanaan) dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Secara umum kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan pendidikan meliputi (1) Perencanaan anggaran (budgeting), yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik. (2) Pelaksanaan (implenmentation involves accounting), yaitu pengunaan dana berdasarkan rencana yang telah dibuat. (3) Evaluasi atau pertanggung jawaban (auditing), yaitu proses penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah dibuat untuk pencapaian tujuan. Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan pendidikan adalah sebagai berikut: hemat, terarah, terbuka, menyeluruh dan priodik atau transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis pendanaan tersebut berdasarkan sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain: pendanaan yang bersifat 1

Dosen UM Palangkaraya

Jurnal Studi Agama dan Masyarakat

Volume 8, Nomor 1, Juni 2014

88

STAIN Palangka Raya

rutin, pendanaan yang bersifat tidak rutin. Sementara itu dalam referensi lain mengenai jenis-jenis anggaran dalam pendanaan pendidikan dapat diklasifikasikan yaitu anggaran butir per butir anggaran program, aggaran berbasis nol. Pertanggung jawaban adalah proses pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dilaksananakan sesuai dengan apa yang direncanakan, hal ini meliputi pertanggungjawaban penerimaan dana, penyimpanan dan pengeluaran dana sesuai dengan perencanaan (proporsional) Keywords : Management, defrayal of education.

A. Pendahuluan Dari sekian banyak sumber daya pendidikan, uang merupakan salah satu yang memainkan peranan yang sangat peting.2

Hal ini dikarenakan oleh

asumsi bahwa keuangan atau pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efesiensi pengelolaan pendidikan.3

Meskipun pendidikan tidak bisa dikatakan hanya bergantung

pada uang (pendanaan), tapi tanpa didukung oleh pendanaan yang memadai maka proses pendidikan sulit diharapakan dapat berjalan secara efektif. Uang (pendanaan) dipandang ibarat bahan bakar dalam sistem kerja sebuah motor yang mati hidupnya ditentukan oleh ketersediaan bahan bakar itu sendiri. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya atau uang. Uang dalam kaitannya dengan proses pendidikan, termasuk sumber daya yang sangat esensial dan sangat terbatas. 4 Atas dasar asumsi itulah, uang perlu dikelola (dimanage) dengan efektif dan efisien agar tidak menghambat upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai investasi yang akan

2

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 255 3 E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 47 4 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, hal. 255



89

STAIN Palangka Raya

menghasilkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa. Pada dasarnya, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, pendidikan dipandang sebagai sektor public

yang dapat melayani dan

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ciri-ciri organisasi sector public adalah sebagai berikut: a. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan secara financial; b. Dimiliki secara kolektif oleh public; c. Kepemilikan atas sumber daya tidak dapat diwujudkan dalam bentuk saham yang dapat diperdagangkan; d. Keputusan-keputusan

(kebijakan)

yang

terkait

dengan

operasional

didasarkan atas kesepakatan (consensus)5 Manajemen pembiayaan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen pembiayaan perusahaan yang berorientasi profit atau laba secara materi. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang nirlaba (non profit). Oleh karena itu, manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan. Dengan kenyataan tersebut maka penerapan peraturan dan sistem manajemen pembiayaan yang baku dalam lembaga pendidikan tidak dapat dipungkiri lagi. Adapun persoalan yang berkaitan langsung dengan manajemen pembiayaan (pendanaan) pendidikan diantaranya meliputi sumber dana yang 5 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, hal. 258



90

STAIN Palangka Raya

terbatas, pembiayaan program yang serampangan (tidak proporsional), tidak sesuai dengan visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis didalam rencana strategis lembaga pendidikan. Disatu sisi, lembaga pendidikan perlu dikelola dengan tata kelola (manajemen) yang baik, sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih, transparan dan kredibel dari berbagai penyelewengan yang merugikan pendidikan itu sendiri. 1. Pengertian Manajemen Keuangan (dana) Pendidikan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.6 Manajemen keuangan dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah manajemen terhadap fungsifungsi keuangan, yang meliputi sumber pendapatan dana dan pengunaan dana pendidikan.7 Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Senada dengan itu E. Mulyasa merumuskan sebagai berikut, Ada tiga tahapan

dalam

manajemen

keuangan

pendidikan

yaitu

meliputi:

perencanaan keuangan yaitu yang dengan istilah lain disebut dengan budgeting yang merupakan kegiatan mengkoordinasi semua dana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan sistematis, tahap yang kedua yaitu pelaksanaan anggaran (implementation) 6

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hal. 909 7 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, hal. 256



91

STAIN Palangka Raya

yang merupakan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat pada proses perencanaan sebelumnya, setelah tahapan perencanaan dan pelaksanaan dilakukan maka tahapan selanjutnya yaitu Evaluasi yang merupakan proses evaluasi terladap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.8 Dalam referensi lain istilah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pendidikan juga dikenal dengan administrasi biaya pendidikan yang diartikan dengan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja dan dijalankan secara kontinu terhadap biaya (dana) operasional sekolah.9 Menurut Thomas H. Jones, sebagaimana yang dikutip oleh Abubakar dkk dalam bukunya Manajemen Pendidikan, Secara garis besar kegiatan (tahapan) yang ada dalam administrasi pembiayaan meliputi tiga hal yaitu: 1. Perencanaan anggaran (budgeting), yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik. 2. Pelaksanaan (implenmentation involves accounting), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. 3. Evaluasi atau pertanggung jawaban (auditing), yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.10

8 9

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah..., hal. 49 Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.160

10

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, hal. 257



92

STAIN Palangka Raya

Dengan demikian, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan

perencanaan,

penataan

sumber,

penggunaan

dan

pertanggungjawaban dana pendidikan. Secara umum kegiatan yang ada dalam manajemen keuangan dan dana pendidikan meliputi ; penyusunan anggaran, pembiayaan, pemeriksaan (pertanggungjawaban). Secara khusus bisa ditegaskan bahwa manajemen keuangan sekolah (lembaga pendidikan) dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah, sehingga dalam prosesnya dapat berjalan secara efektif dan terhindar dari berbagai penyalahgunaan yang berdampak pada terhambatnya proses pendidikan sehingga tujuan pendidikan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Tanpa perencanaan yang matang, serta pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan disertai dengan pertanggungjawaban dengan baik, maka sulit diharapkan pendanaan pendidikan yang sumbernya terbatas akan mampu mendukung berjalannya proses pendidikan secara efektif. 2. Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan Salah satu tugas manajer adalah menganggarkan biaya pendidikan yang tepat, efektif, dan efesien. Salah satu fungsi manajemen adalah menyusun anggaran biaya (budgeting). Oleh karena itu, salah satu tugas manajer adalah membuat anggaran biaya. Setiap lembaga membutuhkan pembiayaan yang terencana dengan matang, oleh karena itu manajer harus memperhatikan income yang di peroleh sebelum mengeluarkan dana untuk Jurnal Studi Agama dan Masyarakat


93

STAIN Palangka Raya

kegiatan tertentu. Suatu anggaran merupakam rencana penggunaan sumbersumber keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan terpadu. Kemudian, dalam rangka mewujudkan pembiayaan pendidikan yang bisa menunjang tercapainya tujuan pendidikan yaitu meningkatkan mutu SDM maka pembiayaan pendidikan itu harus dimenej sebaik mungkin.11 Dengan kata lain bisa ditegaskan bahwa, supaya berhasil manajemen pembiayaan pendidikan itu harus dijalankan secara efektif yaitu dengan menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (pertanggungjawaban). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pembiayaan adalah : a) perencanaan tentang jumlah biaya yang diperlukan; b) Sumber biaya yang diperoleh atau diusahakan; c) mekanisme penggunaannya; d) pelaksanaan

pembiayaan

kegiatan;

e)

pola

pembukuan

dan

pertangungjawabannya; serta f) pengawasan.12 Jadi secara konseptual, dalam manajemen pendanaan pendidikan langkah yang harus ditempuh adalah sama dengan manajemen secara umum yaitu membuat perencanaan penganggaran dana pendidikan, menjalankan setiap program yang telah direncanakan, serta mengawasi pelaksanaan setiap program penganggaran yang telah direncanakan, sehingga bisa dipertanggung jawabkan dengan baik sehingga penggunaan anggaran pendidikan

11 12

terhindar

dari

penyelewengan-penyelewengan

yang

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, h.257 Hikmat, Manajemen Pendidikan,Pustaka Setia, Bandung, h.127



94

STAIN Palangka Raya

menghambat tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri yaitu meningkatkan SDM.

3. Hal-hal yang Mempengaruhi terhadap Pembiayaan Pendidikan Pembiayaan pendidikan tidak pernah tetap akan tetapi selalu berkembang dari tahun ke tahun, Secara garis besar perubahan pembiayaan ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor eksternal dan internal. 1). Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada diluar sistem pendidikan yang meliputi

;

Berkembangnya

demokrasi

pendidikan,

kebijakan

pemerintah, tuntutan akan pendidikan, adanya inflasi. 2). Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan itu sendiri yang sepenuhnya mempengaruhi besarnya biaya pendidikan, antara lain sebagai berikut ; Tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, materi yang disajikan, tingkat dan jenis pendidikan.13 4. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan Dalam manajemen dana (keuangan) pendidikan, agar penggunaan anggaran bisa berjalan secara efektif maka harus didasarkan pada prinsipprinsip umum pengelolaan keuangan sebagai berikut : a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan.

13

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta ; Aditya Media/Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, 2008), hal. 320 - 321



95

STAIN Palangka Raya

c. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta disertai bukti penggunaannya. Sementara itu menurut Nanang Fattah, secara umum prinsi-prinsip penggunaan dana pendidikan jika dikaitkan dengan fungsi anggaran sebagai alat perencanaan adalah sebagai berikut: a. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas disetiap lini pelaksana proses manjerial. b. Adanya sistem akuntansi yang jelas dan memadai dalam proses pelaksanan anggaran. c. Adanya dukungan dari setiap lini pelaksana proses manajerial dari tingkat paling atas sampai ketingkat paling bawah.14 Sedangkan jika ditinjau dari fungsi anggaran dana pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan program kerja lembaga, maka prinsip-prinsip anggaran yaitu sebagai berikut: a. Otorisasi (pelimpahan wewenang) oleh atasan kepada lini dibawahnya. b. Menyeluruh, penganggaran mencakup keseluruhan proses kegiatan (program), sehingga tidak terjadi kekurangan dana ketika program sedang dilaksanakan. c. Preodik, artinya jangka waktu untuk merealisasikan semua anggaran program dibatasi dengan jelas. d. Jelas, dan

14

Nanang Fatah, Ekonomi dan…, hal. 49



96

STAIN Palangka Raya

e. Transparan.15 Secara umum kesemua prinsip penggunaan anggaran dan keuangan pendidikan tidak terlepas dari terbatasnya anggaran pendidikan itu sendiri, sehingga dalam penggunaannya harus dikelola seefektif dan seefesien mungkin, dengan kata lain dengan anggaran yang ada harus diupayakan untuk bisa mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Dalam sudut pandang mikro, manajemen keuangan di lembaga pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. a. Transparansi Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam

15

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, hal. 260



97

STAIN Palangka Raya

rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah. b. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performancenya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan

sesuai

dengan

perencanaan

yang

telah

ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara



98

STAIN Palangka Raya

bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara

sekolah

dengan

menerima

masukan

dan

mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat. c. Efektivitas Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness ”characterized by qualitative outcomes”. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. d. Efisiensi



99

STAIN Palangka Raya

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency”characterized by quantitative outputs” (Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal: 1). Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya: Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. 2). Dilihat dari segi hasil : kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.16 5. Implementasi Manajeman Keuangan di Sekolah Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah. Karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar.17 a. Penganggaran (Penyusunan Anggaran) Satuan pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan sekolah adalah bagian dari manajemen keuangan di tingkat satuan mikro. Setiap 16

http://4ni54.student.umm.ac.id/2010/01/23/konsep-dasar-manajemen-keuangansekolah/ diakses 29 September 2012 17 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 193



100

STAIN Palangka Raya

sekolah seyogyanya memiliki rencana strategis untuk periode waktu tertentu yang didalamnya mencakup visi, misi, dan program, serta sasaran tahunan. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan yang terintegrasi dan komprehensif dengan renstra di sekolah dan diarahkan untuk

ketercapaian

tujuan

lembaga

sebagaimana

sudah

didokumentasikan. Pada lazimnya, sumber pembiayaan untuk tiap sekolah mengenal dua macam pembiayaan, yaitu pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan. Untuk memperoleh biaya rutin, pimpinan sekolah harus dapat menyusun anggaran sekolah tiap tahunnya. Pimpinan juga harus memotivasi komite sekolah, sekolahnya, dan masyarakat setempat dalam rangka pengumpulan dana untuk menunjang pelaksanaan pendidikan yang ditawarkan. Semua dana yang diperoleh harus dikelola secara efektif untuk menjamin agar siswa memperoleh manfaat yang sebesarbesarnya. Tujuan utama manajemen keuangan sekolah adalah: 1. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. 2. Memelihara barang-barang (aset) sekolah 3.Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.



101

STAIN Palangka Raya

Kerangka kerja manajemen keuangan di sekolah mencakup pengertian seperti berikut: 1. Pembukuan yang cermat dan akurat 2. Pertanggungjawaban yang luwes 3. Pengeluaran 4. Kemudahan membelanjakan uang bagi kepala sekolah. Bila tidak akan menghambat kebebasan sekolah dalam bertransaksi apa yang dibutuhkannya 5. Kebijakan keuangan 6. Alokasi dana yang tepat Kebijakan keuangan sekolah terkait dengan pegangan dan bantuan bagi para administrator dan manajer dalam mengontrol dan mengatur : 1. Penerimaan uang 2. Pembukuan uang 3. Pengambilan uang 4. Pembelanjaan uang Untuk pengalokasian dana yang tepat kepala sekolah harus menguasai betul apa yang dimiliki dan dibutuhkan oleh tiap bagian. Agar dapat mengalokasikan dana dengan tepat, kepala sekolah perlu mengikutsertakan staf dan para pembantu kepala sekolah dalam proses penentuan alokasi dana. Selain itu, kepala sekolah perlu memahami tentang: 1. Tujuan diadakannya buku Catatan Penerimaan Dana Sekolah



102

STAIN Palangka Raya

2. Informasi yang harus tercantum dalam setiap penerimaan 3. Memberdayakan uang tunai Selain itu, kepala sekolah perlu memahami praktik-praktik pemanfaatan jasa perbankan dan jenis-jenis rekeningnya. Kepala sekolah juga perlu memahami cara untuk pengamanan dana selama bertransaksi dengan baik, dan penarikan dana dan cara mencegah pemalsuan.18 b. Akutansi (Pembukuan) Kepala sekolah hendaknya benar-benar memahami dan dapat menjelaskan fungsi, tujuan, dan manfaat pembukuan kepada staf keuangan. Hal-hal yang berkaitan dengan hal ini antara lain: a). Faktur Faktur dapat berupa buku atau lembaran lepas yang dapat diarsipkan. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Faktur ditulis dan ditandatangani sebelum uang dibayarkan 2. Harus ada nomor untuk diagendakan 3. Kwitansi pembelian harus dilampirkan 4. Faktur untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang umum. b). Buku Kas Buku kas mencatat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran uang serta sisa saldo secara harian dan dilakukan pada hari yang

18

http://blog.um.ac.id/intanmega/2011/12/20/manajemen-keuangan-pendidikan/ diakses 27 September 2012.



103

STAIN Palangka Raya

sama, misalnya pembelian kapur tulis. Dengan demikian kepala sekolah akan segera tahu tentang keluar masuknya uang pada hari yang sama. Termasuk yang harus dicatat pada buku kas adalah Cheque yang diterima dan dikeluarkan pada hari itu. Buku Kas biasanya terdiri dari BKU (Buku Kas Umum), Buku Pembantu Kas Umum, Buku Kas Tunai, dan Buku Bank, Buku Pajak. c). Lembar Cek Lembar cek merupakan alat bukti bahwa pembayaran yang dikeluarkan adalah sah. Lembar cek dikeluarkan bila menyangkut tagihan atas pelaksanaan suatu transaksi, misalnya barang yang dipesan sudah dikirimkan dan catatan transaksinya benar. Orang yang berhak menandatangani lembar cek adalah kepala sekolah atau petugas keuangan. d). Buku kas Piutang Buku ini berisi daftar/catatan orang yang berhutang kepada sekolah menurut jumlah uang yang berutang, tanggal pelunasan dan sisa utang yang belum dilunasi. Informasi dalam buku ini harus selalu dalam keadaan mutakhir untuk melihat jumlah uang milik sekolah yang belum kembali.



104

STAIN Palangka Raya

c. Bentuk-Bentuk Pendanaan Biaya Pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan.19

Biaya pendidikan

merupakan sumber daya yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan terdiri dari semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Biaya pendidikan meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia serta modal kerja tetap. Biaya operasioanal meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai serta biaya pendidikan tak langsung berupa air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur dan sebagainya. Selain itu juga ada Biaya personal yang mencakup pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dalam suatu proses pengelolaan (manajemen) pembiayaan, terlebih dahulu harus memahami jenis-jenis biaya dalam istilah pembiayaan (pendanaan). Adapun jenis-jenis pendanaan tersebut berdasarkan sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain : a). Pendanaan yang bersifat rutin 19

Harsono, Pembiyaan Pendidikan, Yogyakarta: Surayajaya Press , 2008, hal. 5



105

STAIN Palangka Raya

Pendanaan rutin di sekolah yaitu pendanaan yang dilakukan oleh sekolah sebagai lembaga yang dilakukan secara rutin dalam tenggat atau periode waktu tertentu, misalnya pengeluaran pelaksanaan proses belajar mengajar, pengeluaran tata usaha sekolah, pendanaan untuk pemeliharaan sarana/prasarana sekolah, pendanaan untuk menunjang kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya, administrasi, dan lain-lain. b). Pendanaan yang bersifat tidak rutin Pendanaan yang bersifat tidak rutin yaitu pendanaan yang dilakukan oleh sekolah hanya pada waktu tertentu tergantung kebutuhan dan tidak terjadwal secara periodik sebagaiman pendanaan rutin, misalnya: pembangunan gedung, pagar, lapangan dan lain-lain. Sementara itu dalam referensi lain mengenai jenis-jenis anggaran dalam pendanaan pendidikan dapat diklasifikasikan yaitu sebagai berikut : 1). Anggaran butir per butir Yang dimaksud dengan anggaran butir-perbutir yaitu dalam bentuk anggaran ini setiap pengeluaran dikatagorikan berdasarkan jenis butir.

Antara lain yaitu gaji, upah, honor dikatagorikan

menjadi satu, sementara itu anggaran untuk perlengkapan, material, sarana, dikatagorikan dalam satu butir tersendiri, dan lain-lain.20

20

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, hal. 261-262



106

STAIN Palangka Raya

2). Anggaran Program Dalam

bentuk

anggaran

program

ini

anggaran

dikelompokkan (dihitung) berdasarkan jenis program.21 Sehingga dengan bentuk anggaran program ini bisa diidentifikasikan biaya setiap program, dalam implementasisnya bisa dijelaskan bahwa pengelompokan anggaran menurut jenis ini dikelompokkan menurut sub program sebagai bagian dari program itu sendiri, dalam bentuk yang lebih kongkrit bisa dicontohkan yaitu: anggaran untuk penataran bidang studi yang mencakup gaji panitia, gaji penatar, konsumsi, sewa gedung, ATK dan lain-lain. Sementara

itu

program

untuk

dikelompokkan

menjadi

satu

alat

bantu

kelompok

pembelajaran

tersendiri

yang

mencakup: Mistar, peta, bola dunia, busur derajat segitiga dan lain-lain. 3). Aggaran Berbasis Nol. Anggaran berbasis nol yaitu jenis penganggaran dimana setiap anggaran (setiap program) dimulai dari nol di setiap tahun (periode) penganggaran.22 Artinya dalam bentuk penganggaran seperti ini setiap program yang telah diadakan pada tahun anggaran sebelumnya tidak secara otomatis bisa dilanjutkan. Sehingga keberlanjutan suatu program pada tahun anggaran yang

21

Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal.

146 22

Sudarwan Danim, Visi Baru..., hal. 147



107

STAIN Palangka Raya

berbeda tergantung pada hasil evaluasi sejauh mana program tersebut berkontribusi untuk pencapaian tujuan pendidikan. e. Sistem Pertanggungjawaban Dalam

sistem

manajemen

keuangan

(pendanaan),

pertanggungjawaban merupakan salah satu kegiatan sangat vital. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitasi pengelolaan keuangan suatu lembaga, hal ini juga berlaku dalam konteks manajemen keuangan pendidikan. Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan, dalam manajemen keuangannya juga diadakan pertanggungjawaban, hal ini sesuai dengan prinsip dasarnya yaitu sekolah merupakan lembaga sektor publik yang pengelolaan keuangannya harus dipertanggungjawabkan seakuntabel mungkin kepada publik. Dalam implementasinya pertanggungjawaban dalam manajemen sekolah dilakukan setiap akhir tahun anggaran.23 Dalam sistem manajemen keuangan lembaga pendidikan (sekolah), pada akhir tahun pelajaran sekolah harus mempertanggungjawabkan setiap dana yang telah dikeluarkan selama tahun anggaran terkait, apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, sehingga terhindar penyalahgunaan anggaran pendidikan. Pertanggungjawaban ini dilakukan dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti oleh steak holder pendidikan yang meliputi komponen sekolah, komponen masyarakat dan pemerintah daerah yang terkait.

23

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis…, hal. 177



108

STAIN Palangka Raya

Pertanggungjawaban adalah proses pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dilaksananakan sesuai dengan apa yang direncanakan, hal ini meliputi pertanggungjawaban penerimaan dana, penyimpanan dan pengeluaran dana sesuai dengan perencanaan (proporsional), atau secara lebih rinci bisa ditegaskan bahwa, pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan mencakup seluruh penerimanan hingga pengeluaran dana pendidikan yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan proses pendidikan apakah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan sejauh mana tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini juga sering diistilahkan dengan proses evaluasi. 6. Penutup Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan

dengan

perencanaan,

penggunaan

(pelaksanaan)

dan

pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Secara umum kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan pendidikan meliputi (1) Perencanaan anggaran (budgeting), yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik. (2) Pelaksanaan (implenmentation involves accounting), yaitu pengunaan dana berdasarkan rencana yang telah dibuat. (3) Evaluasi atau pertanggung jawaban (auditing), yaitu proses penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah dibuat untuk pencapaian tujuan.



109

STAIN Palangka Raya

Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan pendidikan adalah sebagai berikut: hemat, terarah, terbuka, menyeluruh dan priodik atau transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis pendanaan tersebut berdasarkan sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain: pendanaan yang bersifat rutin, pendanaan yang bersifat tidak rutin. Sementara itu dalam referensi lain mengenai jenis-jenis anggaran dalam pendanaan pendidikan dapat diklasifikasikan yaitu anggaran butir per butir anggaran program, aggaran berbasis nol. Pertanggung jawaban adalah proses pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dilaksananakan sesuai dengan apa yang direncanakan, hal ini meliputi

pertanggungjawaban

penerimaan

dana,

penyimpanan

dan

pengeluaran dana sesuai dengan perencanaan (proporsional)



110

STAIN Palangka Raya

DAFTAR PUSTAKA Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) E.

Mulyasa,

Manajemen

Berbasis

Sekolah,

(Bandung:

Remaja

Rosdakarya, 2002) E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009). Hikmat, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009) Suharsimi

Arikunto

dan

Lia

Yuliana,

Manajemen

Pendidikan,

(Yogyakarta ; Aditya Media/Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, 2008). Harsono, Pembiyaan Pendidikan, (Yogyakarta: Surayajaya Press , 2008). http://4ni54.student.umm.ac.id/2010/01/23/konsep-dasar

manajemen-

keuangansekolah/ diakses 29 September 2012. http://blog.um.ac.id/intanmega/2011/12/20/manajemen-keuangan pendidikan/ diakses 27 September 2012.



MANAJEMEN SUMBER DAYA ANGGARAN KEUANGAN PENDIDIKAN. Ngismatul Choiriyah 1

Recommend Documents