MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (Studi di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati)
SKRIPSI
Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Ilmu Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam
Disusun oleh: BIDAYATUN NI’MAH NIM : 3105159
FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2009
DEPARTEMEN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS TARBIYAH Alamat: Prof. Dr. Hamka Kampus II Telp. 7601295 Fak. 7615387 Semarang
PERSETUJUAN PEMBIMBING Lamp. : 4 (empat) eksemplar Hal
Semarang, 12 Desember 2009
: Naskah Skripsi a.n. Sdr. Bidayatun Ni’mah
Kepada Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Di Semarang.
Assalaamu ‘alaikum Wr. Wb. Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan sepenuhnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara: Nama
: BIDAYATUN NI’MAH
NIM
: 3105159
Jurusan : Kependidikan Islam (KI) Judul
: Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Madrasah Ibtidaiyah Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati)
Demikian dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalaamu ‘alaikum Wr. Wb.
Pembimbing I
Pembimbing II
Drs. H. Jasuri M.Si NIP. 19671014 199403 1 005
Musthofa, M.Ag. NIP. 19710403 199603 1 002
ii
PENGESAHAN
Tanggal
Tanda Tangan
1. Mahfud Junaedi, M.Ag Ketua Sidang
______________
______________
2. Yunita Rahmawati, MA. Sekretaris Sidang
______________
______________
3. Ruswan, MA. Penguji I
______________
______________
4. Fakhrur Rozi, M.Ag Penguji II
______________
______________
iii
MOTTO
... ﻛﻠﻜﻢ ﺭﺍﻉ ﻭﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ... ( )ﺭﻭﺍﻩ ﲞﺎﺭﻱ 1
Artinya: Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. (HR. Imam Bukhari)
1
Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut: Darul Kitabul Ilmiyah, 1992), hlm. 173-
174
iv
PERSEMBAHAN Persembahan ini diberikan kepada: 1. Ayahanda dan Ibunda 2. Adik-adikku 3. Sahabat-sahabat seperjuangan.
v
DEKLARASI Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.
Semarang, 12 Desember 2009 Deklarator,
BIDAYATUN NI’MAH NIM. 3105159
vi
ABSTRAK BIDAYATUN NI’MAH (NIM: 3105159). Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati). Skripsi. Semarang: Program Strata 1 (S.1) Jurusan Kependidikan Islam (KI) Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Pelaksanaan manajemen pembiayaan Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati 2). Implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (Pengamatan), Dokumentasi, Interview. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan meliputi perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, evaluasi keuangan. Kegiatan perencanaan keuangan yang berupa penyusunan anggaran terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM) dan pengembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM). Kegiatan pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi penerimaan dana dan pengeluaran dana. Adapun kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan yang terakhir yaitu evaluasi berupa pemeriksaan merupakan pemeriksaan terhadap penerimaan dan pertanggung jawaban keuangan kepada pengawas keuangan madrasah. Sedangkan sumber pembiayaan yang ada di Perguruan Islam Matholi’ul Falah berasal dari siswa yang meliputi: Uang pendaftaran, Uang kegiatan 1 tahun, Shodaqoh, Uang khoirot (SPP) setiap bulannya, bersumber dari yayasan, bersumber dari pemerintah, bersumber dari sumbangan sukarela berupa hibah, waqof tanah, sumbangan material dan sumbangan bangunan. Implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso pati dapat dilihat melalui pengalokasian dana pada RAPBM yaitu melalui pengalokasian dana untuk siswa berupa kegiatan ekstrakurikuler, pengalokasian dana untuk guru melalui peningkatan profesionalisme guru berupa gaji dan tunjangan, pengalokasian dana untuk sarana dan prasarana yaitu dengan cara penambahan fasilitas, perbaikan sarana dan pemeliharaan
vii
KATA PENGANTAR
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat segera terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW serta semua pengikutnya yang taat menjalankan ajarannya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini mustahil terselesaikan tanpa pertolongan Allah yang dijelmakan melalui makhluk-Nya. Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak seraya berdoa semoga Allah selalu memberikan yang terbaik buat mereka semua, yaitu: 1. Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang beserta segenap stafnya. 2. Ismail SM, M.Ag., selaku ketua Jurusan Kependidikan Islam (KI) dan Mustofa Rahman, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Kependidikan Islam (KI). 3. Ikhrom, M.Ag., selaku dosen wali studi yang selalu membimbing dan mengarahkan selama kuliah. 4. Drs. H. Jasuri, M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Musthofa, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini di tengah kesibukannya. 5. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. 6. Dr. K.H.Sahal Mahfud, selaku Direktur Madrasah Matholi’ul Falah dan Pembantu Direktur yang telah memberikan waktu guna penyusunan skripsi ini.
viii
7. Bapak (Muhtadi) dan Ibu (Nur Janah) adik-adikku (Dek Arif dan Dek Lia), yang dengan tulus mendoakan dan memberikan bantuan secara moril maupun materiil, semoga kalian menjadi anak yang menjadi kebanggaan keluarga. 8. Sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan KI 2005 Fakultas Tarbiyah yang memberikan motivasi kepada penulis agar menyelesaikan studi ini segera, Tetap semangat dan semoga cepat lulus. 9. Tim PPL SMP Islam Hidayatullah Banyumanik Semarang, kawan-kawan KKN Desa Purwosari Sukorejo Kendal, SahabatQ Azka dan temanku senasib seperjuangan Mun2lisa dan keluarga besar Bu Pur yang selalu berbagi pengalaman baik suka maupun duka. 10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan dan budi mereka selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT. Seiring do’a dan ucapan terima kasih penulis mengharapkan tegur sapa, kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca yang budiman. Amin Ya Robbal ‘Alamin.
Semarang, 12 Desember 2009 Penulis
BIDAYATUN NI’MAH NIM. 3105159
ix
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................... iii HALAMAN MOTTO ..................................................................................... iv HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... v HALAMAN DEKLARASI ............................................................................. vi HALAMAN ABSTRAK ................................................................................. vii KATA PENGANTAR .................................................................................... viii DAFTAR ISI ................................................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xiii BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1 B. Rumusan Masalah ..................................................................... 5 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 5 D. Penegasan Istilah ....................................................................... 6 E. Kajian Pustaka ............................................................................ 8 F. Metode Penelitian ...................................................................... 10 BAB II
: MANAJEMEN
PEMBIAYAAN
DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN. A. Manajemen Pembiayaan .......................................................... 16 1. Pengertian Manajemen Pembiayaan ................................... 16 2. Jenis Manajemen Pembiayaan ............................................. 22 3. Sumber Manajemen Pembiayaan ......................................... 23 4. Ruang Lingkup Pembiayaan .............................................. 24 B. Mutu Pendidikan ....................................................................... 33 1. Pengertian Mutu Pendidikan ................................................ 33 2. Langkah-langkah Mutu Pendidikan ..................................... 35
x
C. Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan ......................................................................... 39 BAB III:
MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUTU
PENDIDIKAN
DALAM MENINGKATKAN
DI
PERGURUAN
ISLAM
MATHOLI’UL FALAH KAJEN MARGOYOSO PATI. A. Gambaran Umum Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati .......................................................................... 44 1. Sejarah
Perguruan
Islam
Matholi’ul
Falah
Kajen
Margoyoso Pati ..................................................................... 44 2. Struktur Organisasi Madrasah ............................................... 45 3. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah ........................................... 46 B. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Madrasah......................... 47 1. Perencanaan Pembiayaan Madrasah ..................................... 49 a. penyusunan anggaran belanja madrasah ............................ 50 b. pengembangan anggaran belanja madrasah ....................... 51 2. Pelaksanaan Pembiayaan Madrasah ...................................... 52 a. Penerimaan Pembiayaan Madrasah .................................... 52 b. Pengeluaran Pembiayaan Madrasah................................... 54 3. Evaluasi
Pembiayaan
dan
Pertanggung
jawaban
Pembiayaan Madrasah ......................................................... 55 C. Implikasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan ................................................................................... 56 BAB IV :
ANALISA MANAJEMEN
PEMBIAYAAN
DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN ISLAM MATHOLI’UL FALAH KAJEN MARGOYOSO PATI. A. Analisa
Pelaksanaan
Meningkatkan
Mutu
Manajemen Pendidikan
Pembiayaan di
Perguruan
Dalam Islam
Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati .................................... 63 1. Analisa Perencanaan Pembiayaan Madrasah ........................ 64 2. Analisa Pelaksanaan Pembiayaan Madrasah ........................ 66
xi
3. Analisa Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Madrasah ............................................................................... 68 B. Analisa
Implikasi
Meningkatkan
Mutu
Manajemen Pendidikan
Pembiayaan di
Perguruan
Dalam Islam
Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati .................................... 70 BAB V : PENUTUP A. Simpulan .................................................................................... 75 B. Saran-saran ................................................................................ 76 C. Penutup ...................................................................................... 77 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN-LAMPIRAN
xii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I
: Riwayat Pendidikan Penulis
Lampiran II
: Daftar Interview
Lampiran III
: Penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran IV
: Mohon Izin Riset
Lampiran V
: Surat Keterangan Penelitian
Lampiran VI
: Format RAPBM Perguruan Islam Matholi’ul Falah
Lampiran VII
: Format Berita Acara Penerimaan Dana
Lampiran VIII : Format Berita Acara Pengeluaran Dana Lampiran IX
: Stuktur Organisasi
Lampiran XI
: Surat Keterangan Ko Kurikuler
Lampiran XII
: Transkip Ko Kurikuler
Lampiran XII
: Piagam KKN
xiii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan
mempunyai
peranan
yang
sangat
penting
dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.1 Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapi kepada masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataaan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.2 Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu di hadapkan pada keterbatasan dana.3
1
Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 77 2
Ibid, hlm 78
3
E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005),
hlm. 48
1
2
Meskipun tidak sepenuhnya masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun
menjadi
kewenangan
yang
diberikan
secara
langsung
dalam
pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab keuangan sekolah. Maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut. Untuk menjadi kepala sekolah yang profesional dituntut kemampuan mengelola keuangan sekolah.4 Besar kecilnya biaya pendidikan terutama pada tingkat satuan pendidikan berhubugan dengan berbagai indikator mutu pendidikan seperti angka partisipasi, angka putus sekolah, tinggal kelas dan prestasi belajar siswa. (Ditjen PUOD,1993, Triaswati dkk, 2005, Supriadi, 2002 ). Oleh sebab itu dalam konteks pembiayaan pendidikan sangat penting. Pemahaman dimaksud menentang dari hal-hal yang sifatnya mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional) antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya dan akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tataran, khususnya di tingkat sekolah5. Berkaitan dengan biaya pendidikan, menurut Ace Suryadi (2004: 181) terdapat agenda kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu: 1. Besarnya anggaran pendidikan yang di alokasikan (revenue). 2. Aspek keadilan dalam alokasi anggaran.
4
E Mulayasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 193 5
Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Mengenah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 7
3
3. Aspek efisiensi dalam pendayagunaan anggaran, dan 4. Anggaran pendidikan dan desentralisasi penggelolaan6. Madrasah merupakan lembaga kependidikan islam yang menjadi cermin sebagai umat Islam. Fungsi dan tugasnya adalah merealisasikan citacita umat islam yang menginginkan anak-anaknya dididik menjadi manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah sudah ada sejak agama Islam berkembang di Indonesia. Madrasah sudah tumbuh dan berkembang di bawah dalam arti masyarakat (umum) yang didasari oleh rasa tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran islam kepada generasi penerus penyempurnaan dan
peningkatan
mutu
pendidikan
madrasah
sejalan
dengan
laju
perkembangan dan aspirasi madrasah.7 Madrasah pada umumnya swasta, berasal dari lingkungan masyarakat yang belum beruntung . Strategi pemberdayaan madrasah tingkat dasar juga di maksudkan sebagian bagian dari progam penuntasan wajar, yakni untuk memberikan tempat bagi anak-anak usia pendidikan dasar untuk dapat bersekolah. Program-program dalam upaya memberdayakan madrasah tersebut terutama berupa fisik, pelatihan, biaya operasional, beasiswa dan lain-lain. Dari strategi pembangunan madrasah di atas, secara fisik barang kali keberhasilannya lebih ditentukan kepada peran birokrat atau aparat pemerintah, namun keberhasilan pendidikan secara berkualitas akan lebih banyak tergantung pada peran guru-guru dan penyelenggara madrasah itu sendiri, karena bagaimanapun bagusnya sekolah, canggihnya peralatan penunjang pembelajaran yang tersedia, jika guru atau tenaga pengajarnya tidak mampu, maka resiko kegagalan pun akan sangat tinggi.8
6 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi-otonomi Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 27 7
Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 159-160 8
Abdul Rohman Sheleh, Madarasah dan Pendidikan Anak Bangsa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43
4
Untuk meningkatkan kualitas madrasah agar semua proses dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi harapan para stakeholdernya membutuhkan pengelolaan biaya yang profesional baik dalam penggalian sumber dana maupun pendistribusian dananya. Untuk itu madrasah hendaknya memenuhi standar pembiayaan minimal. Pembiayaan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Adapun biaya personal mencakup biaya-biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelajutan biaya operasi madrasah mencakup: 1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji 2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. 3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asurasi dan lain-lain.9 Manajemen keuangan sekolah atau madrasah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah atau madrasah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkannya secara transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan potensi yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana, dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.10
9
Khaeruddin dan Mahfrud Junaedi dkk, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep dan Implementasinya di Madrasah (Yogyakarta: Nuansa aksara, 2007), hlm. 67 10
E Mulyasa, Op. Cit., hlm. 194
5
Menurut Yudi Hartono, kebanyakan madrasah terutama swasta mengalami kesulitan dalam sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah tenaga kependidikan dan kemampuan yang kurang memadai dalam memberikan imbalan kepada tenaga kependidikannya. Banyak tenaga pendidikan yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan bidang keahlian dan pengalamannya di dunia pendidikan akibat lebih jauh mutu pendidikan madrasah makin tertinggal. Dalam kondisi demikian, kesiapan dan kelayakan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis madrasah tampaknya patut dipertanyakan.11 Salah satu yang menjadi indikasi ialah masalah pembiayaan di madrasah.
B. Rumusan Masalah Beberapa pokok permasalahan yang terjadi antara lain: 1. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati? 2. Bagaimana implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Setelah melihat rumusan masalah di atas peneliti akan menjelaskan tujuan yang ingin di capai adalah: a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati. b. Untuk
mengetahui
bagaimana
implikasi
pembiayaan
dalam
meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati.
11 Choirul Fuad Yusuf dkk, Potret Madrasah Dalam Media Massa (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006), hlm. 122
6
2. Manfaat Penelitian. Manfaat penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut: a. Dapat memberikan kontribusi berupa informasi tambahan mengenai manajemen pembiayaan dan juga untuk memperkaya khasanah ilmu bagi para pengelola madrasah. b. Sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai perbandingan penelitian-penelitian lebih lanjut khususnya tentang manajemen pembiayaan di madrasah. c. Untuk menambah pengalaman, wawasan serta ilmu pengetahuaan untuk memenuhi syarat akademik bagi peneliti untuk mencapai gelar sarjana.
D. Penegasan Istilah 1. Manajemen Pembiayaan Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses sosial, yang direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi dan keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran tertentu atau yang telah ditetapkan dengan efektif. Manajemen sebagai suatu proses sosial meletakkan bobotnya pada interaksi orang-orang baik orang-orang yang berada di dalam maupun di luar lembaga atau yang berada di atas maupun di bawah posisi operasional seseorang.12 Sedangkan proses manajemen terdiri dari 4 unsur yaitu pertama, perencanaan meliputi penciptaan, penyusunan program dan penyusunan proyek. Kedua, pengorganisasian meliputi perakitan sumber dan pengstafan. Ketiga, pengarahan meliputi motivasi, supervise dan
12
hlm. 13
Iwa Sukiswa, Dasar-dasar Umum Manajemen Pendidikan (Bandung: Tarsito, 1986),
7
koordinasi. Keempat, pengawasan meliputi penganggaran, pelaporan dan evaluasi.13 Dalam pengertian sehari-hari istilah pembiayaan yang berasal dari kata finance dikaitkan dengan usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas yang akan dilakukan.14 Dalam penyelenggaraan pendidikan keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen lain.15 Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen pembiayaan adalah pengelolaan semua bentuk keuangan baik pemasukan dan pengeluaran yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa. 2. Mutu Pendidikan Pengertian mutu pendidikan yang diambil dari buku berjudul Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah disebutkan bahwa secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.16 Mutu merupakan suatu hal yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan. Sehingga mutu jelas sekali merupakan masalah pokok yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang kian keras.
13
Ibid, hlm. 15 Harbangan Siagian, Administrasi Pendidikan Suatu Pendekatan Sistematik (Semarang: Satya Wacana, 1989), hlm. 130 15 E Mulyasa, Op. Cit, hlm. 47 16 http://www.lpmpkalteng.net/modules.php?name=News&file=article&sid=20.Didownlo ad tanggal 10 September 2009 14
8
Mutu pendidikan adalah pencapaian tujuan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh instansi pendidikan tinggi di dalam rencana strategisnya, atau kesesuaian dengan standard yang telah ditentukan. Secara luas pengertian mutu pendidikan dapat mencakup aspek sarana/prasarana, organisasi, manajemen, masukan, proses, keluaran yang dapat memuaskan pelanggan internal (pengajar, staf administrasi, pengelola lembaga pendidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat pengguna serta masyarakat yang lebih luas).17 Yang dimaksud sumber mutu dalam pendidikan misalnya: sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan komunikasi lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik
dan efektif, perhatian
terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum yang memadai atau juga kombinasi faktor-faktor tersebut.18
E. Kajian Pustaka Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di MI Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati. Sedangkan obyek kajian penelitian ini adalah tentang manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang sedang penulis teliti. Oleh karna itu, selain berdasarkan pada survai dan data-data yang diperoleh, penulis juga berpijak pada kajian serta penelitian yang telah di lakukan sebelumnya. 1.
Skripsi Fatur Rohman, tahun 2008 yang berjudul “Studi tentang Manajemen
Pembiayaan
Pendidikan
Melalui
Program
Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan
17
http://iwayan.staff.gunadarma.ac.id. Di download tanggal 10 september 2009 Edward Sallies, Total Quality Management In Education: Manajemen Mutu Pendidikan (Yogyakarta: Ircisod, 2007), hlm. 30-31 18
9
Tahunan
Kabupaten
Jepara”19.
Skripsi
ini
menjelaskan
bahwa
pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di internal madrasah atau yayasan menjadi sangat terbantu dengan adanya program BOS. 2.
Skripsi Muhlisin, tahun 2007 yang berjudul “Studi tentang Manajemen Keuangan Madarasah di Madrasah Aliyah Futuhiyah 2 Mranggen Demak Tahun
Pelajaran
2005/2006”.
Skripsi
ini
menjelaskan
tentang
pelaksanaan manajemen keuangan madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyah 2 sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat melalui perencanaan keuangan madrasah, pelaksanaan keuangan madrasah, evaluasi keuangan madrasah.20 3.
Skripsi Siti Faikoh, tahun 2006 yang berjudul “Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di MI Al-Khoiriyah 2 Semarang”. Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan manajemen pendidikan sudah sangat baik, namun konsep manajemen pendidikan belum dilaksanakan secara utuh, untuk itu diperlukan peningkatan mutu pada madrasah yang meliputi manajemen kesiswaan, kurikulum, tata usaha, sarana prasarana, kepegawaian, keuangan dan hubungan masyarakat, serta adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara madrasah, masyarakat dan yayasan. 21 Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang
telah ada. Penelitian ini difokuskan pada manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati.
19
Fatur Rahman (NIM: 3104360) “Studi Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara” Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008) 20 Muhlisin (NIM: 3101109) “Studi Tentang Manajemen Keuangan Madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak Tahun Pelajaran 2005/2006“ Skripsi Sarjana Pendidikan Islam (Semarang: IAIN Walisongo, 2007) 21
Siti Faikoh (NIM: 3101139) “ Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di MI Al Khoiriyyah 2 Semarang “ Skripsi Sarjana Pendidikan Islam (Semarang: IAIN Walisongo, 2006)
10
F. Metode Penelitian 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Sesuai dengan judul skripsinya maka jenis penelitian ini digolongkan ke dalam bentuk penelitian lapangan (field research). Field research adalah penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Adapun materi kajian dalam penelitian ini adalah manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang diterapkan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati. Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah data tentang perencanaan pembiayaan madrasah yang berupa penyusunan anggaran pembiayaan madrasah dan pengembangan rencana anggaran belanja madrasah. Pelaksanaan pembiayaan madrasah berupa penerimaan dan pengeluaran, evaluasi pembiayaan madrasah, serta aspek-aspek mengenai peningkatan mutu pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Ciri khas pendekatan ini terletak pada tujuan untuk mendiskripsikan keutuhan kasus dengan memahami makna dan gejala. Dengan kata lain, pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan pada perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu sasaran penelitian ini adalah pola-pola yang berlaku dan mencolok berdasarkan perwujudan gejala-gejala yang ada pada kehidupan manusia. Jadi Pendekatan ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.22
22
Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), cet 21, hlm. 4
11
Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menerangkan gambaran-gambaran atas dasar kenyataan-kenyataan empirik sebagaimana dapat dipahami dari permasalahan yang dirumuskan.23 2. Sumber Data dan Data Penelitian Menurut Lofland (sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J Moleong) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lainlain. Berkaitan dengan hal itu maka jenis data dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.24 Menurut Suharsimi Arikunto mengklarifikasikan sumber menjadi 3 (tiga) yaitu: a. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan, melalui wawancara tertulis berupa angket.25 Adapun yang berkaitan dalam penelitian ini meliputi direktur dan pembantu direktur untuk mendapatkan data tentang manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah, bendahara untuk mendapatkan data mengenai RAPBM, tata usaha untuk mendapatkan data tentang arsip dan dukumentasi madrasah. b. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Sumber data ini berasal pada tempat observasi di Perguruan Islam Matholi’ul Falah. c. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, simbol-simbol lain.26 Sumber data ini berupa dokumen, arsip sekolah tentang manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan.
23
Imam Burnadib, Pendidikan Perbandingan: Buku I Dasar-dasar (Yogyakarta: And Offset, 1998), hlm. 52 24
Lexy J Maleong, Op.Cit, hlm. 157
25
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), cet. 12, hlm. 107 26
Ibid, hlm. 107
12
Dalam penelitian ini menggunakan sumber data seperti person dan paper untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedangkan data penelitian adalah sebagai berikut: a. Data primer Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang didapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data ini meliputi manajemen pembiayaan dan data penunjang lainnya yang diperoleh melalui observasi, wawancara di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati. b. Data sekunder Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.27 Dokumen ini dapat berupa buku-buku, majalah, artikel atau karya ilmiah yang dapat melengkapi data dalam penelitian ini. 3. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi Observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap suatu obyek yang menggunakan keseluruhan alat indra.28 Metode observasi ini digunakan pada saat mengikuti rapat guru untuk mengetahui bagaimana kepala madrasah memberikan pengarahan kepada para guru atau karyawan perihal kebijakan yang terkait dengan pembiayaan sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Observasi ini untuk menggali informasi bagaimana pembiayaan madrasah, sarana dan
27
Saipuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36
28
Suharsimi Arikunto, Op.Cit, hlm. 133
13
prasarana dan kegiatan ekstrakulikuler dalam peningkatan mutu pendidikan. Observasi ini meliputi sarana dan prasarana. b. Wawancara Wawancara adalah metode yang dilakukan melalui dialog secara langsung antara pewawancara (interviewer) untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan.29 Metode wawancara ini dipakai untuk mengumpulkan data tentang kegiatan pelaksanaan manajemen pembiayaan madrasah, pengelolaan biaya, penugasan, pemeriksaan, dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan obyek yang akan diwawancarai antara lain: wawancara dengan direktur dan pembantu direktur, bendahara serta pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan manajemen pembiayaan secara umum dan untuk mengetahui manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan. c. Dokumentasi Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan lainnya.30 Adapun yang dimaksud dengan dokumen ini ialah data atau dokumen yang tertulis.31 Dokumentasi ini berupa surat keputusan, arsip sekolah, RAPBM. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang perencanaan anggaran, penggunaan dana, laporan biaya dan data lain yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk mengetahui arsip-arsip tentang pembiayaan dan peningkatan mutu pendidikan dan untuk mengetahui daftar anggaran pendapatan dan pengeluaran.
29
Ibid, hlm. 134
30
Ibid, hlm. 135
31
Ibid., hlm. 73
14
4. Teknik Analisis Data Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu pendekatan yang bertujuan
untuk
mengumpulkan
data
yang
sebanyak-banyaknya,
menganalisis data menggunakan metode deskriptif. Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.32 Ketika masih berada di lapangan dalam proses pendataan usaha penghalusan data yang diusahakan melalui: a. Meringkas data kontak langsung dengan orang kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Dimaksudkan agar data yang sudah didapat agar lebih mudah untuk difahami dan mengkaji lebih lanjut permasalahan yang diteliti. b. Memberi kode pada data yang diperoleh dimaksudkan untuk pengklasifikasian data sesuai dengan permasalahan. c. Membuat catatan obyektif yang berisi catatan dari rekaman, membuat klasifikasi
dan
pengeditan
jawaban.
Dimaksudkan
untuk
mempermudah pendataan sesuai permasalahan yang diteliti. d. Menyimpan data-data.33 Dimaksudkan untuk penentuan data akhir sehingga semua permasalahan dapat dijawab sesuai dengan klasifikasi data.
32 33
hlm. 30
Lexy J Moleong, Op.Cit., hlm. 11 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualititif (Yogyakarta: Rakesarasin, 1998),
15
Ketika tahap pendataan selesai, kemudian membuat analisis data secara keseluruhan dan membuat klasifikasi data yang telah terhimpun. Setelah semua data dan informasi selesai dihimpun, langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penerapan analisis ini di gunakan untuk menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan manajemen pembiayaan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati dan implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati.
BAB II MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN A. Manajemen Pembiayaan 1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari kata asal kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda management, dan manager untuk orang melakukan manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.1 Menurut Marry Parker Follet mengemukakan definisi manajemen sebagai berikut: “the art of getting things done through people” artinya manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orangorang.2 Sedangkan pengertian manajemen menurut Henry L. Sisk pada buku Principles of Management mengemukakan definisi manajemen sebagai berikut: “Management is the coordination of all resources through the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives.3 Manajemen berupa mengkoordinasikan semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan kontrol guna mencapai tujuan secara obyektif. Menurut
Sergiovanni,
Barlingome,
Coonbs
dan
Thurton
mendefinisikan manajemen sebagai “process of working with and through
1
Husaini Usman, Manajemen: teori praktik dan riset pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet 2, hlm. 4 2
Ibid, hlm. 3
3
Henry L. Sisk, Principles of Management (Brighton England: South-Western Publishing Company, 1969), hlm. 10.
16
17
others to accomplish organizational goals efficiently”. Yaitu proses kerja dengan dan melalui (memberdayakan) orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Oleh karena itu, definisinya merupakan proses terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan kerjasama (administrasi) secara efisien pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Gorton yang menegaskan bahwa manajemen merupakan metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu.4 Manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumbersumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Manajemen adalah suatu istilah yang sulit didefinisikan dan pekerjaan manajer sulit untuk didefinisikan secara tepat (persis) ada sejumlah teori yang dimajukan bersama dengan sangat banyak deskripsi berdasarkan observasi karena sulitnya maka batas-batas manajemen pendidikan tidak jelas.5 Sedangkan menurut beberapa pakar manajemen diberikan batasan mengenai pengertian manajemen: 1. Menurut Robert Kresther, manajemen adalah proses kerja dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuan 2. George Terry menggemukakan bahwa kemampuan menyuruh orang lain bekerja guna mencapai tujuan 3. Menurut James A.F. Stonner manajemen adalah proses perencanaan, penggorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
4
Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), cet 2, hlm. 39. 5
Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 16-17.
18
4. Sondang
Sangian
mengemukakan
bahwa
manajemen
adalah
kemampuan atau ketrampilan seseorang untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. 5. Menurut Ricard M. Hodgetts dan Steven Ultman manajemen adalah suatu proses untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. 6. Menurut Donnelly manajemen adalah proses koordinasi upaya terhadap tujuan kelompok. 7. Menurut J.L. Massie, manajemen adalah proses satu kelompok kooperatif menggerakkan tindakan untuk tujuan umum. Dalam definisi di atas mengandung unsur-unsur di bawah ini: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kemampuan mempengaruhi Orang, bawahan Melakukan pekerjaan Tujuan organisasi Kerja sama antara bawahan dengan pimpinan Terbatasnya sumber daya.6 Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu harus dilakukan
secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam yang sesuai dengan unsur-unsur manajemen. Berikut ini dapat kita lihat mengenai manajemen dan kewajiban untuk bertanggung jawab. Firman Allah SWT.
(38) ﻨ ﹲﺔﻴﻫ ﺭ ﺖ ﺒﺴ ﻤﺎ ﹶﻛ ﺲ ﹺﺑ ﻧ ﹾﻔ ﹴ ﹸﻛﻞﱡ Artinya:
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Mudasir: 38)7 Selain ayat di atas juga terdapat dalam hadits Nabi:
6
Soebagio Atmodiwiryo, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2000), hlm. 5-6. 7
Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Al-Waah, 1989), hlm. 1087
19
ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ:ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻛـﻠــﻜﻢ ﺭﺍﻉ ﻭﻛـﻠـﻜﻢ:ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ( ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺭﻋـﻴـﺘﻪ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ 8
“ Dari Abdillah bin Umar ra, bahwasanya: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya” (Muttafaqun Alaih) Dalam pengertian sehari-hari istilah keuangan atau pembiayaan yang berasal dari kata finance dikaitkan dengan usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas yang akan dilakukan. Namun akhir-akhir ini pengertian keuangan atau permodalan itu diperluas, dalam arti bukan hanya sebagai usaha pengumpulan modal, melainkan mencakup dimensi penggunaan modal tersebut. Perluasan pengertian itu sebagai akibat kesadaran bahwa modal merupakan faktor produksi yang langka sehingga perlu dipakai sebaik mungkin.9 Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Standar Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005 terdiri atas 3 bagian besar yaitu: 1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. 2. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 3. Biaya personal yang meliputi: a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
8
Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut: Darul Kitabul Ilmiyah, 1992), hlm. 173-
174 9
130
Harbangan Siagian, Administrasi Pendidikan, (Semarang: Satya Wacana, 1989), hlm.
20
c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Sekolah
seharusnya
memiliki
dana
yang
cukup
untuk
penyelenggaraan pendidikan. Sekolah menggunakan dana yang tersedia untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang bermutu. Sekolah harus menyediakan dana pendidikan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah berkewajiban menghimpun, mengelola, dan mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam menghimpun dana sekolah memperhatikan semua potensi sumber dana yang seperti subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat dan orangtua peserta didik, hibah, dan sumbangan lainnya. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan yaitu tidak diskriminatif terhadap anggaran biaya yang diperlukan untuk masingmasing kegiatan sekolah.10 Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang keefektifitasan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik 10
Redaksi Sinar Grafika, Standar Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 35-36
21
disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu
dikelola
sebaik-baiknya
agar
dana-dana
yang
ada
dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS yang memberikan
kewenangan
kepada
sekolah
untuk
mencari
dan
memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana.11 Masalah keuangan/Pembiayaan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya masalah keuangan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana, prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi kewenangan diberikan secara Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi kewenangan diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Agar keuangan sekolah dapat menunjang kegiatan
11
Ibid, hlm. 171-172.
22
pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah, maka perlu di lakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut. Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.12 Jadi, manajemen pembiayaan yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa. 2. Jenis Pembiayaan Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan praktek-praktek penyelenggaraan sekolah, baik yang dikelola secara konvensional maupun berbasis MBS. Pemikiran paling optimis mengenai posisi biaya dikaitkan dengan mutu pendidikan menggariskan bahwa biaya merupakan fungsi mutu. Kata lainnya, hubungan antara pertambahan biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan bersifat linier. Pendapat semacam ini tentu masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Bukan tidak mungkin dan memang hampir dipastikan masih banyak faktor dominan lain yang dapat mempengaruhi mutu kinerja sekolah, seperti kompetensi guru, lingkungan belajar, tingkat social ekonomi orang tua, dan lain-lain. Biaya pendidikan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang dimaksud 12
E Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 193-194
23
pada hal ini yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.13 Sedangkan biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi, misalnya biaya untuk hidup siswa, transportasi, jajan dan kesehatan. 3. Sumber Pembiayaan Madrasah Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.14 Dalam dimensi sumber-sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi dalam 4 kategori besar, yaitu: a. Hasil penerimaan umum pemerintah, merupakan sumber yang terpenting dalam pembiayaan pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah semua penerimaan pemerintah di semua tingkat pemerintahan, baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman pemerintah. Besarnya ditentukan oleh aparat pemerintah ditingkat pusat atau daerah yang pertimbangannya berdasarkan prioritas tertentu. b. Penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukkan untuk pendidikan, seperti UNICEF, Unesco, pajak khusus yang hasilnya seluruhnya atau sebagian diberikan untuk pendidikan. c. Uang sekolah atau iuran lainnya yaitu pembayaran orang tua murid secara langsung kepada sekolah berdasarkan pertimbangan tertentu.
13
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003). hlm.
48 14
Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, (Bandung: PT Rosda Karya, 2003), hlm. 5-6
24
d. Sumbangan sukarela seperti sumbangan perseorangan, sumbangan masyarakat, dapat berupa uang tunai, barang atau jasa serta segala usaha sekolah untuk mengumpulkan dana yang sifatnya sukarela. Untuk sekolah swasta, pemerintah juga memberikan bantuan, dapat dalam bentuk (a) penempatan guru negeri yang dipekerjakan, (b) bantuan khusus untuk pembangunan gedung dan peralatan serta (c) uang rutin untuk kebutuhan rutin, bantuan ini mungkin berbentuk sumbangan, bantuan atau subsidi. Sumbangan dapat diberikan secara incidental guna menutup sebagian kecil kebutuhan rutin sedang bantuan dapat diberikan berdasarkan jumlah murid, serta subsidi diberikan untuk menutup semua pengeluaran rutin sekolah.15 Jadi pendapatan madrasah selain bersumber berasal dari orang tua siswa juga bersumber dari pemerintah, bantuan luar negeri dan sumbangan sukarela. 4. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan Madrasah Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menuntut kemampuan madrasah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, manajemen pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan menjadi bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah mencakup tiga kegiatan pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban. 1. Perencanaan
15
Harbangan Siagian, ibid, hlm. 133.
25
Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain. Tanpa ada perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan. Seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan pegangan pada pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya.16 Ada empat langkah atau tahap dasar perencanaan, yaitu: Pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan tujan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber dayasumber daya yang secara tidak efektif. Kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. 17 Perencanaan
pembiayaan
pendidikan
berbasis
madrasah
sedikitnya mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran dan 16 Udin Syaefudin Sa’ud, Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 46.
17
T. Hani Handoko, MBA., Manajemen, (Yogyakarta, 2003), edisi 2, hlm. 167.
26
pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Kedua kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut: a. Penyusunan anggaran pembiayaan berbasis madrasah atau sering disebut Anggaran Belanja Madrasah (ABM) Anggaran (budget) merupakan rencana operasional yang dinyatakan ecara kuantitatif pada bentuk satuan uang yang digunakan
sebagai
pedoman
pelaksanaan
kegiatan-kegiatan
lembaga pada kurun waktu tertentu.18 Penyusunan anggaran merupakan visualisasi atau gambaran terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap-tiap kegiatannya. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Selain itu pula anggaran mempunyai manfaat atau berfungsi yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu: a) Sebagai alat penafsir yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dilihat kebutuhan dana
yang
diperlukan
untuk
merealisasikan
kegiatan
pendidikan di lembaga. b) Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan untuk pengeluaran dana, sehingga melalui anggaran dapat diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggran sebelumnya. c) Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya realisasi sebuah kegiatan
yang
perencanaan,
kemudian
sehingga
dapat
dapat
dibandingkan
dianalisis
ada
dengan tidaknya
pemborosan atau bahkan adanya penghematan anggaran. 18
Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 47.
27
Hal yang paling penting pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M) yaitu bagaimana memanfaatkan dana secara efisien dan efisien serta mengalokasikan dana secara tepat sesuai kebutuhan. Melalui RAPBS/M ini dapat diketahui satuan biaya pendidikan19 yang diperlukan oleh lembaga pendidikan. Format-format penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M) yang meliputi: (1) sumber
pendapatan
terdiri
dari
Uang
Yang
Harus
Dipertanggungjawabkan (UYHD), Dana Pembangunan Pendidikan (DPP), Operasi Perawatan Fasilitas (OPF) dan lain-lain. (2) pengeluaran untuk kegiatan untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan. Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa sumber esensial seperti: a) Sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan luas tentang dinamika sosial masyarakat b) Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan c) Menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan d) Tersedianya
dana
yang
memadai
untuk
menunjang
pelaksanaan. b. Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RAPBM) Proses pengembangan RAPBM pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut: 19
Satuan biaya pendidikan atau biaya satuan (unit cost) merupakan rata-rata biaya per siswa per satu tahun dalam satu tahun ajaran di lembaga pendidikan. Lihat Dedi Supriadi, Op. Cit., hlm. 4.
28
a) Pada tingkat kelompok kerja Kelompok kerja yang dibentuk madrasah yang terdiri dari para pembantu kepala madrasah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan
selanjutnya
diklasifikasikan
dan
dilakukan
perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia. b) Pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah Kerjasama antara komite madrasah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBM. c) Sosialisasi dan legalitas Setelah
RAPBM
dibicarakan
dengan
komite
madrasah
selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBM kepada Kanwil Departemen Agama untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.20
20
Departemen Agama, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, (Bandung: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Sekolah, 2003), hlm.116-119
29
2. Pelaksanaan Pelaksanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yakni penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan. a. Penerimaan Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketepatan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Secara konsep banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan, namun
secara
peraturan
termasuk
dalam
penyelenggaraan
pendidikan di sekolah ada beberapa karakteristik yang identik. Prosedur pembukuan penerimaan keuangan sekolah di lingkungan
Departemen
Pendidikan
Nasional,
tampaknya
menganut pola panduan antara pengaturan pemerintah pusat dan sekolah. Artinya terdapat beberapa anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang intinya pihak sekolah tidak boleh menyimpang dari petunjuk penggunaan atau pengeluarannya, dan sekolah hanya sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat makro kelembagaan. Dengan demikian, pola manajemen keuangan sekolah terbatas pengelolaan dana tingkat operasional. Salah satu kebijakan keuangan sekolah adalah adanya pencarian tambahan dana dari partisipasi masyarakat, selanjutnya cara pengelolaannya dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, sesuai dengan semangat otonomi
daerah
dan
desentralisasi
pendidikan
dengan
pengembangan konsep manajemen berbasis sekolah, maka sekolah memiliki kewenangan dan keleluasaan yang cukup lebar dalam kaitannya dengan manajemen keuangan untuk mencapai efektifitas pencapaian tujuan sekolah.
30
Pada umumnya disetiap sekolah telah ditetapkan bendahara sesuai dengan peran dan fungsinya. Untuk uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD), ditunjuk bendahara oleh pihak berwenang dan sebagai atasan langsungnya adalah kepala sekolah. Uang yang dibukukan merupakan aliran masuk dan keluar setelah mendapat perintah dari atasan langsung. Sedangkan uang yang diterima dari masyarakat, ditunjuk bendahara lain dengan sepengetahuan dan kesepakatan pihak komite sekolah ditunjuk dari anggota sesuai dengan persetujuan musyawarah. Berkaitan dengan aliran keuangan yang berasal dari masyarakat, sekolah dalam hal ini pengguna harus mendapat persetujuan komite sekolah. b. Pengeluaran Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian sumber atau input dari proses sekolah
seperti
tenaga
administrasi,
guru,
bahan-bahan,
perlengkapan dan fasilitas. Ongkos menggambarkan seluruh sumber
yang
digunakan
dalam
proses
sekolah,
apakah
digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau tidak. Ongkos dari sumber sekolah menyumbangkan atau tidak terlihat secara akurat. Dalam
manajemen
keuangan
sekolah,
pengeluaran
keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan
bendahara
dalam
pertanggungjawaban
pembukuan,
meliputi format buku kas harian, buku tabelaris, dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya. Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan sekolah, maka yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana
31
adalah
kepala
sekolah.
Kepala
sekolah
harus
mampu
mengembangkan sejumlah dimensi pembuatan administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam ekuivalen keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran belanja bukan pekerjaan rutin atau mekanis, melibatkan pertimbangan tentang maksud-maksud dasar dari pendidikan dan program. Berdasarkan perspektif tersebut perencanaan keuangan sekolah harus dapat membuka jalan bagi pengembangan dan penjelasan konsep-konsep tentang tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dan merancang cara-cara pencapaiannya. Dalam manajemen keuangan sekolah penyusunan anggaran belanja sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, serta komite sekolah di bawah pengawasan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).21 3. Evaluasi dan Pertanggungjawaban a. Evaluasi Langkah terakhir adalah evaluasi bagaimana anggaran dapat melayani dengan baik untuk meningkatkan efektifitas sekolah. Evaluasi sering menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan di dalam: tujuan, prioritas, dan kemungkinan berbagai sumber daya yang tersedia22 Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan
barang
oleh
petugas yang ditunjuk.
Secara
administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap 21
22
321
E Mulyasa, op. cit., hlm. 201-204 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.
32
pengeluaran dan pemasukan setiap bulan ditangani sebagai berita acara. Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggung jawab penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak berwenang, melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi vertical, seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan BAWASDA. Pengawasan tersebut relatif dilihat dari tugas rutinitas atas dasar kewenangan pengawasan pembiayaan yang masuk dan diserap di sekolah. Prosedur pengendalian penggunaan alokasi anggaran sifatnya
sangat
normatif
administratif
artinya
pemenuhan
pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang terdokumentasi.
Dengan
demikian
aspek-aspek
realistis
penggunaan sulit diukur secara obyektif. Persoalan tersebut sering terjadi disetiap sekolah. Hal tersebut disebabkan belum berjalannya fungsi administrasi keuangan dimana aliran uang dan barang teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsi. b. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
penerimaan
dan
penggunaan
keuangan sekolah di laksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan kepada: a.
Kepala Dinas Pendidikan
b.
Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD)
c.
Kantor Dinas pendidikan . Pertanggungjawaban yang dikenal dengan Uang Yang
Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), dilaporkan setiap bulan kepada pihak yang ditetapkan sesuai dengan format dan ketepatan waktu.
Khusus
untuk
keuangan
komite
sekolah,
bentuk
pertanggungjawaban sangat terbatas pada tingkat pengurus dan tidak secara langsung kepada orang tua peserta didik.23
23
E. Mulyasa, op. cit., hlm. 205-206.
33
Jadi dalam kegiatan manajemen pembiayaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggung jawaban perlu dikelola secara efektif dan efisien mungkin agar proses pelaksanaan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya keterpaduan antara penerimaan keuangan dan pengeluaran keuangan. B. Mutu Pendidikan 1. Pengertian Mutu Pendidikan Pengertian mutu pendidikan yang diambil dari buku berjudul “Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah” (buku I konsep dan pelaksanaan) terbitan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001 disebutkan bahwa secara umum, mutu adalah Gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses yang berupa sumber daya dan perangkat
lunak
serta
harapan-harapan
sebagai
pemandu
bagi
berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan dan siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb) Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundangundangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.
34
Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh guru, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting peserta didik mampu belajar cara belajar (mampu mengembangkan dirinya). Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, UN, karya ilmiah, lomba-lomba akademik; dan prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, ketrampilan kejujuran, dan kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler lainnya.24 Mutu pendidikan dalam konteks manajemen pendidikan berbasis sekolah, telah menjadi isu di masyarakat. Untuk itu semua sekolah 24
http://guruw.wordpress.com/2007/04/30/ktsp-kurikulum-tingkat-satuan-pendidikanwhats-up/ didownload hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009
35
sebaiknya menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Bukanlah suatu hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu tujuan diterapkannya manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah untuk peningkatan mutu manajemen persekolahan, dan dengan meningkatnya mutu manajemen persekolahan, berimplikasi luas kepada meningkatnya mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Mutu itu dapat dilihat bagaimana sekolah melalui guru-gurunya dapat melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing dan pelatih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang telah ditetapkan secara baku dalam konteks lokal maupun nasional.25 Mutu juga di tentukan bagaimana input, proses, output yang ada di madrasah tersebut. 2. Langkah-langkah Mutu Pendidikan Bagi sekolah atau madrasah yang sudah beroperasi paling tidak ada 6 (enam) langkah pokok: 1. Evaluasi diri (Self Assessment) Kegiatan ini bertujuan: a. Mengetahui kondisi sekolah dalam segala aspeknya (seluruh komponen sekolah), kemajuan yang ingin dicapai, maupun masalah-masalah yang dihadapi ataupun kelemahan. b. Refleksi/mawas diri, untuk membangkitkan kesadaran atau keprihatinan akan penting dan perlunya pendidikan bermutu, sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu. c. Merumuskan titik tolak (point of departure) Evaluasi diri atau perbaikan diri (self assessment) dalam buku lain sering disebut “school review” atau penilaian keadaan sekolah secara menyeluruh sebagai tindakan awal sebelum melakukan perencanaan pengembangan sekolah. Dalam kegiatan evaluasi diri, meskipun dilakukan secara bebas dan demokratis yang diawali dengan
25
Amiruddin Siahaan, dkk, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, (Jakarta: Quantum teaching, 2006), hlm. 121
36
“curah pendapat”, akhirnya harus menghasilkan rumusan tentang profil sekolah atau pemetaan keadaan sekolah dalam segala aspeknya, dari komponen ketenagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, programprogram sekolah dan proses pembelajaran, prestasi siswa dan guru yang dicapai di dalam program dan proses pembelajaran serta ketertinggalan serta persoalan yang belum/tidak teratasi yang dialami madrasah.26 2. Perumusan visi dan misi dan tujuan Pendidikan
menurut versi ini dengan demikian
harus
mengembangkan calon-calon pemimpin dalam berbagai bidang, agar mampu mengelola bumi dan isinya (termasuk manusia), agar manusia hidup sejahtera. Sehubungan dengan visi tersebut, maka pendidikan akan memfokuskan pada aspek: a. Pengembangan berpikir kritis b. Pengembangan kreativitas dan seni c. Pengembangan ketrampilan sosial dan budi pekerti luhur (akhlak mulia), serta nilai-nilai spiritual berdasarkan agama d. Pengembangan cara hidup sehat, sikap dan kebiasaan mandiri e. Pengembangan kepemimpinan yang dilandasi oleh falsafah bangsa. Perumusan visi dan misi yang dibuat sendiri oleh sekolah/ madrasah akan meningkatkan kesadaran, komitmen, dan motivasi untuk merealisasikannya, karena mereka merasa terlibat secara baik secara intelektual maupun emosional tentang gambaran dan cita-cita yang mereka inginkan.27 3. Perencanaan Perencanaan
yang
rinci
lengkap
dengan
perhitungan
anggarannya dibuat untuk satu tahun dan setiap tahun, biasa disebut RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah). Rencana
26
Umaedi, op. cit., hlm. 197
27
Ibid., hlm. 198
37
tahunan mempunyai target dan sasaran yang jelas baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sebagai bagian dari tujuan jangka menengah 3-5 tahunan. Dalam menyusun rencana tahunan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pertimbangkan prioritas. b. Pertimbangkan kondisi awal yang telah dirumuskan melalui langkah evaluasi diri untuk mempertimbangkan prioritas yang akan ditetapkan dan sebagai langkah awal ditetapkan dan sebagai titik berangkat. c. Perencanaan sekolah/madrasah (RAPBS) tahunan harus ada kaitannya dengan kemajuan mutu yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan d. Penyusunan draf
rencana tahunan sekolah/madrasah dibuat
bersama staf pengajar lainnya e. Pertimbangkan konteks lingkungan dan aspirasi masyarakat, utamanya orang tua siswa f. Finalisasi
(pembahasan
akhir)
harus
melibatkan
sekolah/madrasah untuk memperoleh dukungan.
komite
28
4. Pelaksanaan Apabila kita bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen yang umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/penggerakan atau pemimpinan dan kontrol/pengawasan serta evaluasi, maka langkah pertama sampai dengan ketiga dapat digabungkan fungsi perencanaan yang secara keseluruhan (untuk sekolah) sudah dibahas. Di dalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan perencanaan-perencanaan yang lebih mikro (kecil) baik yang berkaitan dengan penggalan waktu (bulanan, semesteran, bahkan
28
Ibid, hlm. 205-206.
38
mingguan) atau yang berkaitan dengan kegiatan khusus, misalnya menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya. Di
dalam
proses
merealisasikan
kegiatan
yang
telah
direncanakan setidak-tidaknya ada tiga pihak yang memiliki peran masing-masing yang sangat penting untuk keberhasilan program sekolah yang telah direncanakan ketiga pihak tersebut adalah kepala sekolah, guru, dan staf sekolah lainnya, serta orang tua/masyarakat yang direpresentasikan sebagai komite sekolah/madrasah.29 5. Evaluasi Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam MMBS/M merupakan untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang ingin dicapai oleh sekolah/madrasah didalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana
yang
telah
dibuat
sendiri
oleh
masing-masing
sekolah/madrasah. Evaluasi tahap ini adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan, yaitu bidang teknis edukatif (pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran dengan segala aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana prasarana, dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Walaupun demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama dengan fokus pada pencapaian hasil (prestasi belajar siswa). Evaluasi prestasi siswa secara menyeluruh adalah evaluasi terhadap pengembangan siswa baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler, semua ranah
kemampuan (kognitif, afektif,
psikomotor), baik untuk bidang-bidang yang sifatnya akademik maupun non akademik.
29
Ibid, hlm. 208-209
39
6. Pelaporan Kegiatan
pelaporan30
sebenarnya
merupakan
kelanjutan
kegiatan evaluasi dalam bentuk mengkomunikasikan hasil evaluasi secara resmi kepada berbagai pihak sebagai pertanggungjawaban mengenai apa-apa yang telah dikerjakan oleh sekolah/madrasah beserta hasil-hasilnya. Ada hasil evaluasi tertentu yang pemanfaatannya bersifat internal (untuk kalangan dalam sekolah sendiri), ada yang untuk kepentingan eksternal (pihak luar), bahkan masing-masing stake holder mungkin memerlukan laporan yang berbeda fokusnya. Di samping itu, sebagai dokumen tertulis resmi, yang menyangkut pertanggungjawaban serta reputasi lembaga pendidikan, sungguhpun isinya harus berdasarkan data dan informasi yang benar laporan memiliki tujuan tertentu sesuai dengan peran institusi yang dikirimi atau pembacanya.31 Dari pembahasan di atas untuk dapat meningkatkan mutu madrasah harus melalui langkah-langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Langkah-langkah mutu pendidikan ini dilaksanakan untuk dapat memonitoring semua kegiatan yang ada di madrasah guna perbaikan kualitas madrasah pada tahapan berikutnya. C. Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan dasar merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dituntut agar dapat mengembangkan setiap warga yang siap memasuki era globalisasi yang penuh tantangan menghasilkan manusia dan masyarakat indonesia yang maju dan mandiri dan tanggap terhadap perkembangan zaman. Dalam hubungan ini berbagai program pendidikan 30
Pelaporan diartikan sebagai pemberian atau penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan (stake holder), mengenai aktivitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut. 31
Ibid, hlm. 229-231
40
yang mengacu kepada tema pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan, meskipun sampai saat ini masih banyak permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian. 32 Keinginan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu merupakan tantangan bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Mutu tidak akan habis-habisnya dibicarakan dan dituntut oleh masyarakat. Keberhasilan sekolah membentuk opini yang positif masyarakat bahwa proses dan hasil pembelajaran di sekolah itu bermutu merupakan indikasi bahwa sekolah itu telah berhasil memuaskan pelanggannya. Mutu ada kalanya terbentuk melalui opini masyarakat yang merasa terpuaskan dengan proses dan hasil pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Kepuasan pelanggan pendidikan (orang tua peserta maupun dunia usaha) merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Walaupun kepuasan itu sifatnya berbeda antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya. Seorang warga masyarakat akan merasa puas terhadap proses pendidikan karena anaknya sebagai peserta didik telah mengalami perubahan baik sikap, perilaku, dan juga karena bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan anaknya. Sementara itu seorang masyarakat merasa dipuaskan karena anaknya telah mendapatkan pekerjaan dengan berbekal pengetahuan dan ketrampilan yang diperolehnya dari suatu sekolah. Kepuasan itu diartikan sebagai implikasi dari proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Dalam kenyataannya tidak semua sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan bermutu. Sekolah yang melakukan proses yang bermutu akan memuaskan orang tua peserta didik. Sebaliknya semua sekolah melakukan hal yang sama sehingga bukan orang tua saja yang terpuaskan, tetapi
juga
akan
meningkatkan
jumlah
siswa
berprestasi
sehingga
memudahkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sekolah bermutu adalah sekolah yang dapat mencapai tujuan dan dapat 32
Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 92-93
41
memuaskan seluruh masyarakat yang memanfaatkan jasa sekolah itu.33 Oleh karena itu sekolah perlu memperhatikan 3 komponen penentu keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang membutuhkan perhatian pengalokasian dana antara lain: 1. Siswa Para siswa merupakan klien utama yang harus dilayani, oleh sebab itu para siswa harus dilibatkan secara aktif dan tepat, tidak hanya di dalam proses pembelajaran melainkan juga kegiatan sekolah. Wahana yang paling tepat untuk melibatkan para siswa adalah kegiatan-kegiatan diluar kurikuler atau kegiatan ekstra kurikuler.34 Dalam mendukung terwujudnya keberhasilan program kurikuler para siswa lebih ditekankan kepada kemampuan intelektual yang mengacu kepada kemampuan berpikir secara rasional, sistem, analitik dan metodik sedangkan program pembinaan kesiswaan melalui ekstra kurikuler, disamping untuk mempertajam pemahaman terhadap keterkaitan terhadap keterkaitan dengan mata pelajaran-pelajaran kurikuler para siswa dibina ke arah mantapnya pemahaman, kesetiaan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, watak, dan kepribadian bangsa, berbudi pekerti luhur, kesadaran berbangsa dan bernegara, ketrampilan dan kemandirian, olahraga dan kesehatan, serta persepsi, apresiasi, dan kreasi seni.35 Kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler juga membutuhkan dana, untuk itu diperlukan anggaran tersendiri agar kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler dapat berjalan dengan baik demi perbaikan mutu sekolah tersebut. 2. Guru Para guru merupakan bagian integral dari keberadaan sumberdaya manusia yang mempunyai peranan strategis dalam kehidupan suatu
33
Amiruddin Siahaan,dkk, op. cit., hlm. 121
34
Wahyusumidjo, op. cit., hlm.239
35
Ibid, 241-242
42
sekolah. Oleh sebab itu agar tugas-tugas pembinaan bagi para guru oleh kepala sekolah dapat dilaksanakan secara efektif maka ruang lingkup atau dimensi-dimensi kepegawaian perlu dipahami oleh setiap kepala sekolah.36 Kurangnya jumlah tenaga guru antara yang ada dengan kebutuhan, disamping itu, kualifikasinya masih perlu peningkatan cukup besar, dan masih terdapatnya yang berpendidikan dibawah SPG.37 Menurut Rose dan Nicholl bahwa mengajar adalah salah satu jenis pekerjaan paling vital yang dimiliki oleh seseorang dalam masyarakat dewasa. Masyarakat menuntut lebih banyak kepada guru bahwa guru yang berkualitas berhak diberi imbalan atau penghargaan financial yang lebih banyak. Sehingga guru yang kurang berkualitas digaji sewajarnya. Skema berpikir di atas sangat populer dalam ilmu manajemen sumber daya manusia dengan sebutan system prestasi. Adanya keseragaman dalam pola penggajian guru menjadi salah satu syarat untuk memacu peningkatan mutu proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah sebagaimana yang digagas dalam konsep MBS, tentu saja kesejahteraan tidak identik dengan kesejahteraan
finansial.
Standar
gaji,
tunjangan
fungsional
dan
kesejahteraan material lain yang di perjuangkan guru-guru adalah realitas.38 3. Sarana dan Prasarana Untuk memperlancar belajar siswa adalah dengan memenuhi kebutuhan belajarnya. Ada kebutuhan siswa yang dapat disediakan oleh sekolah. Hal yang perlu disediakan sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa di sekolah antara lain adalah: buku pelajaran, alat-alat olah raga, ruang belajar yang bersih dan sehat, perpustakaan yang memadai, laboratorium yang fungsional, sarana bermain yang memadai, alat kesenian sesuai kebutuhan, tempat beribadah yang bersih, jamban yang bersih dan sehat, tempat parkir yang teratur dan sehat, dan semacamnya. 36
Ibid, hlm. 271.
37
Nanang Fattah, loc. cit., hlm. 94
38
Sudarwan Danim, op. cit., hlm. 14
43
Untuk memenuhi kriteria dan kebutuhan siswa memang mahal, karena faktor mutu merupakan faktor utama dalam menentukan perbedaan antara masyarakat terbelakang dan masyarakat maju, maka investasi untuk keperluan pendidikan dan sekolah amat diperlukan sebagai prioritas karenanya kepala sekolah harus dapat menghitung tiap item dan mengalokasikan anggarannya. 39 Sekolah-sekolah
menurut
Bobbit
secara
mandiri
dan
berkewenangan penuh menata anggaran biaya secara efisien, karena pertambahan jumlah enrollment akan menguras sumber-sumber daya dan dana yang cukup besar. Penggunaan biaya yang tidak perlu dihindari, oleh karena itu biaya diarahkan untuk mendukung proses belajar mengajar sebagai kegiatan pokok sekolah. Efektifitas pembiayaan sebagai salah satu alat ukur efisiensi, program kegiatan tidak hanya dihitung berdasarkan biaya tetapi juga waktu, dan amat penting menyeleksi penggunaan dan operasional, pemeliharaan dan biaya-biaya lain yang mengarah pada pemborosan.40 Implikasi
manajemen
pembiayaan
dalam
meningkatkan
mutu
pendidikan yaitu dengan adanya pengalokasian dana pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran yang memerlukan anggaran dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya anggaran dana yang di alokasikan untuk proses pembelajaran diharapkan dapat menunjang semua kegiatan yang di madrasah tersebut demi peningkatan mutu pendidikan.
39
40
Syaiful Sagala, op.cit., hlm. 140 Ibid, hlm. 141
BAB III MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN ISLAM MATHOLI’UL FALAH KAJEN MARGOYOSO PATI A. Gambaran Umum Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1.
Sejarah Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati
Matholi’ul Falah yang pada mulanya lebih dikenal dengan sebutan “Sekolah Arab” berdiri pada tahun 1912 M di tengah gejolak bangkitnya kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. Lahirnya sekolah ini adalah keprihatinan K.H. Abdus Salam dan K.H. Nawawi dengan mendapat dukungan dari mbah Said. Atas system pengajaran pesantren di desa kajen yang kurang sistematis beliau berinisiatif memunculkan sekolah arab dengan pengajaran klasikal Dalam kurun waktu empat tahun (1912-1916) perkembangan sekolah Arab berkembang pesat sehingga membuat pusat pengajaran yang semula bertempat tinggal di mushola Mbah Salam berpindah di Kulon Banon. Perkembangan ini ternyata tidak menggembirakan karena pemerintah belanda membuat peraturan yang menghambat geraknya setiap anak untuk mengikuti Sekolah Jawa sehingga K.H. Abdus Salam, K.H Nawawi, Mbah Said mendatangkan seorang pegawai kantor penggadaian untuk menjadi guru pertama dalam mata pelajaran umum. Karena meluapnya siswa sekolah Arab ini mengalami perpindahan dari Kulon Banon ke Masjid Jami’ Kajen, kemudian ke rumah K.H. Fauzan dan terakhir pada sebuah tanah waqaf sebelah utara Kulon Banon sampai sekarang.
44
45
Pada tahun 1922 M sekolah arab diberi nama oleh K.H Abdus Salam “Matholi’ul Falah” yang diambil dari nama pesantren yang waktu beliau menuntut ilmu di Saudi Arabia pada tahun ini pula di susun struktur kepengurusan. Meskipun hafalan menjadi ciri utama sejak berdirinya sehingga Perguruan Islam Matholi’ul Falah (PIM) meresmikan hafalan sebagai syarat kenaikan kelas pada tahun 1928 syarat ini merupakan sekian banyak ciri spesifik PIM yang terkesan lain dari pada yang lain dan konvensional hingga sekarang. Syarat lain adalah larangan bagi siswa untuk mendaftar sekolah lain selama masih belajar di PIM, syarat lain larangan mengikuti ujian Negara. Hal ini berdasarkan pada kenyataannya bahwa dengan demikian siswa lebih konsentrasi pada satu tujuan “Tafaquh Fii Ad Din” Pada tahun 1951 M mulai disusun kurikulum resmi pelajaran umum yang memasukkan bahasa inggris dengan pengajar K.H. Rodli dari Jakarta. Sampai kemudian pada tahun 1965 kepemimpinan Matholi’ul Falah dipegang K.H Sahal Mahfudz pada tahun kepemimpinan beliau kemudian ditambah jenjang baru yaitu Aliyah untuk putra dan Mualimat enam tahun untuk putri. Pada tahun 1987 mulai diberlakukannya dan ditetapkan sebuah dewan yang bernama pembantu direktur yang mana dewan ini memobilisasi berbagai bidang di antaranya bidang kurikulum dan pendidikan, bidang keguruan, bidang tata usaha dan keuangan, bidang kesiswaan.
2.
Struktur Organisasi Kepemimpinan di dalam struktur organisasi Matholi’ul Falah pengelolaannya bersifat centralistik (terpusat) yang dikelola oleh Direktur, yang dibantu oleh Pembantu Direktur I (Bidang Kurikulum Dan
46
Pendidikan), Pembantu Direktur II (Bidang Keguruan), Pembantu Direktur III (Bidang Kesiswaan), Pembantu Direktur IV (Bidang Keuangan Dan Ketatausahaan). Stuktur Organisasi Perguruan Islam Matholi’ul Falah Direktur
: Dr. H M.A Sahal Mahfudz
Pembantu Direktur a. Bidang Kurikulum dan Pendidikan
: H. A Junaidi M.H dan : H. Ahmad Ghofar Rozin,M. Ed
b. Bidang Keguruan
: H. Nor Hamid
c. Bidang Kesiswaan
: Drs. H A Subhan Salim, M Pd : Sidqon Famulaqih, Lc
d. Bidang Keuangan dan Ketatausahaan : H Muadz Thohir dan : H. Asnawi Rahmat, Lc Bendahara
3.
: H. Nafi’ Abdillah
Visi, Misi dan Tujuan a.
Visi dan Misi Perguruan Islam Matholi’ul Falah sebagai lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada pengembangan tafaquh fid din untuk mempersiapkan peserta didik menjadi shaleh akrom membutuhkan adanya penyempurnaan dan pengembangan perangkat kelembagaan sebagai langkah ikhtiar. Sedangkan misi Matholi’ul Falah yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
47
b.
Tujuan Tujuan umum Perguruan Islam Matholi’ul Falah dimaksudkan untuk mempersiapkan
peserta
didik
menjadi
mampu
mendalami,
menghayati, mengamalkan dan mengembangkan Islam secara utuh serta mampu mengelola lingkungan. Tujuan
khusus
perguruan
Islam
Matholi’ul
Falah
menitikberatkan pada penyiapan peserta didik a. Memiliki nilai-nilai ke Ulama' an. b. Mampu menguasai dasar-dasar ilmu Islam. c. Mampu mendalami ilmu-ilmu Fiqh. d. Memiliki kepedulian terhadap kegiatan nasyrul ilmi. e. Memiliki kepekaan terhadap kemaslahatan ummat. f. Mampu menerapkan pola hidup sederhana. g. Memahami nilai-nilai estetika.1 B. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Biaya pendidikan yang ada di Perguruan Islam Matholi’ul Falah adalah berupa biaya langsung yaitu biaya yang dikeluarkan oleh madrasah yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung di madrasah digunakan untuk memenuhi pengeluaran rutin madrasah dan pengeluaran non rutin madrasah meliputi bisyaroh guru, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan inventarisasi madrasah, rekening listrik dan telepon, pajak serta kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler Sumber pembiayaan yang ada di Perguruan Islam Matholi’ul Falah berasal dari Bersumber dari siswa yang meliputi:Uang pendaftaran, Uang kegiatan 1 tahun, Shodaqoh, Uang khoirot setiap bulannya, Bersumber dari 1
Dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Matholi’ul Falah, hlm. 1-3
48
yayasan Perguruan Islam Matholi’ul Falah merupakan madrasah yang berdiri di bawah naungan yayasan Nurus Salam. Yayasan ini mempunyai 20 badan usaha di antaranya BPR, hak milik atas beberapa tanah, foto copy, termasuk Perguruan Islam Matholi’ul Falah. Dalam pengelolaan madrasah yayasan dalam menentukan kebijakan terhadap Perguruan Islam Matholi’ul Falah memberikan kewenangan hak otonomi dalam mengelola madrasah. Sumber dana yang di berikan yayasan kepada madrasah berupa dana incidental yaitu dana yang dikeluarkan apabila dalam penganggarannya mengalami kekurangan dana.2 Juga bersumber dari pemerintah bersumber dari Depag dan Diknas yang berasal dari APBD bidang kependidikan. Dana yang bersumber dari pemerintah ini kemudian di gunakan untuk pelatihan peningkatan profesionalisme guru seperti: pelatihan metodologi mengajar, KBK, MBS.3 Dan juga bersumber dari sumbangan sukarela Sumbangan sukarela merupakan sumbangan yang di terima madrasah dari perseorangan maupun masyarakat. Sumbangan sukarela ini berupa hibah, waqaf tanah, sumbangan material dan sumbangan bangunan. Pembiayaan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah terdiri atas 3 bagian besar yaitu 1.
Biaya Investasi meliputi: a. pemeliharaan sarana dan prasarana seperti pemeliharaan gedung b. pengembangan kualitas guru seperti pengembangan bahasa inggris, kursus dan pelatihan guru
2.
Biaya Operasional meliputi: a. uang khoirot b. uang shodaqoh c. uang kegiatan selama 1 tahun
2
Wawancara dengan H. Asnawi Rahmat, Lc, Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Ketatausahaan pada tanggal 14 Oktober 2009 3
Wawancara dengan Drs. H. A Subhan Salim, M.Pd., Pembantu Direktur Bidang Kesiswaan pada tanggal 10 Oktober 2009
49
3.
Biaya Personal meliputi: a. bisyaroh guru dan karyawan, beserta tunjangan b. peralatan tulis kertas c. biaya operasional tak langsung berupa rekening listrik, rekening telefon, perawatan komputer/ printer, perawatan alat kantor, laboratorium, perabot, pajak mobil dan motor, konsumsi dan transportasi Sedangkan pelaksanaan Pembiayaan Madrasah Perguruan Islam
Matholi’ul Falah meliputi kegiatan sebagai berikut: 1.
Perencanaan Keuangan Madrasah. Perguruan Islam Matholiul Falah merupakan sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan Nurus Salam. Dalam menjalankan kegiatan pendidikan memerlukan perencanaan sebagai langkah dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan, untuk itu Perguruan Islam Matholiul Falah perlu menetapkan perencanaan dalam bidang keuangan madrasah sehingga dalam proses pengalokasian dana dapat mencapai sasaran yang hendak dicapai dan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan Perguruan Islam Matholi’ul Falah bersifat centralistik yaitu pengelolaan pembiayaan madrasah dikelola secara menyeluruh oleh direktur dan pembantu direktur bidang keuangan, sehingga dalam pengelolaannya Perguruan Islam Matholi’ul Falah bersifat terpusat (centralistik). Dalam perencanaan pembiayaan Perguruan Islam Matholiul Falah perlu memperhatikan berbagai hal melalui data dan informasi yang dikumpulkan kemudian data dan informasi tersebut dikaji yang pada ahirnya nanti disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBM. Dalam kegiatan perencanaan keuangan di Perguruan Islam Matholiul Falah melakukan tiga kegiatan yaitu:
50
a. Perumusan tujuan. Perumusan tujuan yang ingin dicapai dibuat berdasarkan visi dan misi pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah. Adapun visi dan misi madrasah adalah mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang shaleh akrom yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. b.
Memilih program. Dalam memilih program yang akan dilakukan dalam setahun kedepan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai dengan memperhatikan perkiraan besarnya sumber dana yang dapat diperoleh dan sumber daya lainnya, serta sumber daya manusia yang ada.
c.
Identifikasi dan pengerahan sumber daya yang ada. Identifikasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak, yang kemudian diidentifikasi oleh direktur dan pembantu direktur. Data dan informasi ini berupa sumber daya manusia, sarana maupun dana atau biaya. Perguruan Islam Matholiul Falah dalam melakukan perencanaan
terhadap keuangan madrasah mencakup dua kegiatan yang dilakukan oleh madrasah yaitu: a.
Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah. Anggaran di Perguruan Islam Matholiul Falah merupakan rencana pemasukan dan pengeluaran yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Oleh karena itu dalam penganggarannya Perguruan Islam Matholiul Falah terdapat gambaran kebutuhankebutuhan
untuk
melakukan
kegiatan-kegiatan
yang
akan
dilaksanakan oleh madrasah dalam jangka waktu satu tahun kedepan.
51
Di Perguruan Islam Matholiul Falah, anggaran difungsikan sebagai alat penaksir kebutuhan biaya yang diperlukan dan rincian pengeluaran beserta kegiatannya. Sebagai alat penaksir, anggaran berisi perkiraan pendapatan dari berbagai jenis sumbangan dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan madrasah. Selain itu anggaran berfungsi sebagai alat otoritas dalam mengeluarkan dana sesuai dengan perencanaan. Adapun sebagai alat efisiensi, anggaran digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pemborosan atau penghematan dan juga sebagai pengendali jumlah anggaran yang mendesak dan tidak mendesak. Penyusunan anggaran merupakan suatu proses negosiasi atau perundingan/kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari proses negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana. Dalam penyusunan anggaran di Perguruan Islam Matholiul Falah, Direktur dibantu Pembantu Direktur melakukan perundingan melalui rapatrapat terutama pada akhir tahun anggaran. Perundingan tersebut digunakan guna menentukan besarnya alokasi biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan program yang akan disusun yang pada akhirnya akan menjadi RAPBM. b.
Pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah Dalam proses pengembangan RAPBM di Perguruan Islam Matholiul Falah dengan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari Direktur beserta pembantu direkturnya dan staf tata usaha dalam rapat akhir tahun atau awal tahun dalam rapat ini merencanakan kebutuhankebutuhan apa-apa yang memerlukan anggaran dana seperti dalam menentukan anggaran dana pada bidang sarana dan prasarana, kesiswaaan, administrasi madrasah juga bisyaroh beserta tunjangan-
52
tunjangannya. Kemudian pada hasil rapat ditentukan perkiraan biaya yang dilakukan oleh kelompok kerja selanjutnya dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak dapat dikurangi sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses belajar mengajar, maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia. Hal ini dilakukan dengan skala prioritas. Dalam melakukan pengembangan RAPBM, kelompok kerja menentukan program-program apa saja pada awal tahun sampai akhir tahun dengan prioritas biaya yang telah ditentukan kemudian mendapat pengesahan dari Direktur. Dalam pelaksanaan programprogram tersebut sebelumnya setiap pembantu direktur masing-masing bidang pendidikan telah membuat rancangan program kegiatan kemudian diajukan kepada Direktur untuk mendapat pengesahan. Setelah program kegiatan disetujui maka pengalokasian dana dapat dilaksanakan.4
2.
Pelaksanaan Pembiayaan Madrasah Setelah perencanaan keuangan madrasah selesai dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat, maka langkah selanjutnya dalam manajemen adalah pelaksanaan terhadap perencanaan yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan keuangan madrasah Perguruan Islam Matholiul Falah melakukan dua jenis kegiatan: a.
Penerimaan Dana Pendidikan Penerimaan dana pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh madrasah dari sumber dana yakni pendapatan rutin dan non rutin.
4
Wawancara dengan H. Asnawi Rahmat, Lc. Op.Cit
53
Pendapatan rutin berupa penerimaan dana yang setiap bulan didapat untuk membiayai pengeluaran madrasah. Pendapatan rutin di Perguruan Islam Matholiul Falah berasal dari khoirot siswa, uang kegiatan selama 1 tahun yang digunakan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler, uang sodaqoh, administrasi tata usaha berupa administrasi surat edar, hasil penjualan warkat, jasa fotokopi. Sedangkan pendapatan non rutin berasal dari bantuan yang berupa pelatihan peningkatan profesionalisme guru dan badan usaha yang dimiliki yayasan berupa dana dari RSI (Rumah Sakit Islam), hasil percetakan PIM, bunga tabungan, hasil usaha penjualan keramik, sewa stand RB (rumah bersalin). Pendapatan non rutin ini bersifat insidental dana yang sewaktu-waktu dikeluarkan dan tidak rutin setiap bulan diberikan pendapatan non rutin ini digunakan apabila dalam pengelolaan keuangan madrasah mengalami kekurangan dana. Dalam pelaksanaan penerimaan dana pendidikan Perguruan Islam Matholiul Falah penerimaan yang berasal dari siswa (khoirot (SPP), kegiatan 1 tahun, uang sodaqoh) yang diterima oleh H. Ahmad Nafi’ Abdillah sebagai Bendahara Perguruan Islam Matholiul Falah kemudian dalam pembukuannya diserahkan kepada TU Bidang Keuangan, Hasyim, S.Pd yang setiap uang yang diterima direkap untuk mengetahui dana yang masuk. Kemudian dana tersebut dimasukkan ke bank untuk keamanan, setelah itu kwitansi yang telah diterima dipertanggungjawabkan kepada Bendahara untuk kemudian dimasukkan ke dalam Berita Acara Penerimaan Uang. Adapun untuk dana penerimaan yang berupa pendapatan non rutin penerimaannya melalui Pembantu Direktur, Mu’ad Thohir, sedangkan pembukuan keuangan diserahkan kepada Abdul Hasyim, S.Pd untuk di rekap pada setiap dana yang masuk demi keamanan dana yang diterima dimasukkan ke dalam Bank setelah itu kwitansi
54
yang telah diterima dipertanggungjawabkan kepada Bendahara untuk kemudian dimasukkan ke dalam Berita Acara Penerimaan Uang. b.
Pengeluaran Dana Pendidikan Setelah Perguruan Islam Matholiul Falah mendapatkan dana yang berasal dari pendapatan rutin dan pendapatan non rutin, dana tersebut
digunakan
untuk
membiayai
pengeluaran
madrasah.
Pengeluaran dana pendidikan di madrasah ini berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran non rutin. Pengeluaran rutin meliputi bisyaroh guru, konsumsi guru, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kesiswaaan yang berupa kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan pengeluaran non-rutin berupa bantuan sosial, transportasi tugas, proyek pembangunan fisik dan pengembangan kependidikan madrasah. Mengenai
proses
pengeluaran
atau
langkah
dalam
pengeluaran dana di Perguruan Islam Matholiul Falah a) Apabila dalam permintaan pengeluaran dana pada masing-masing bidang pendidikan harus membuat proposal terlebih dahulu sesuai dengan program pendidikan yang ada dalam perencanaan RAPBM. b) Setelah membuat proposal proses selanjutnya menyerahkan proposal kepada pembantu direktur bidang keuangan dengan mengajukan permintaan proposal untuk mendapat persetujuan. c) Setelah mendapat persetujuan pembantu direktur bidang keuangan kemudian proposal tersebut diserahkan kepada pembantu direktur bidang pendidikan untuk di ACC. d) Setelah mendapatkan persetujuan dan di ACC, selanjutnya proses pencairan dana pada Bendahara, Nafi’ Abdillah untuk mendapat kwitansi berita acara penyerahan uang dan dana dapat cair melalui dua kali tahapan.
55
3.
Evaluasi
Pembiayaan
dan
Pertanggungjawaban
Pembiayaan
Madrasah Evaluasi pembiayaan madrasah merupakan alat untuk mengukur biaya setelah perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini difungsikan sebagai langkah mengontrol perencanaan dan pelaksanaan keuangan madrasah. Dalam melakukan evaluasi Perguruan Islam Matholiul Falah melakukannya dengan melalui pengawasan dan pemeriksaan. Untuk pengawasan keuangan terhadap uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan ada pengawas tersendiri yang dilakukan oleh Pengawas Keuangan Madrasah H. Ahmad Junaidi, MH. Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan Madrasah Matholiul Falah pada setiap uang penerimaan dan pengeluaran harus melalui kwitansi keuangan berita acara. Melalui kwitansi ini pengawas keuangan dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap penerimaan dan pengeluaran madrasah. Sedangkan pemeriksaan keuangan madrasah dilakukan pada setiap penerimaan oleh Mu’ad Thohir pemeriksaan penerimaan uang yang masuk dapat dilihat melalui kwitansi berita acara. Untuk pengeluaran keuangan pemeriksaan keuangan dilakukan pada setiap proposal yang masuk apakah sudah sesuai dengan perencanaan keuangan madrasah yang tersusun dalam RAPBM, pemeriksaan pengeluaran dilakukan oleh Asnawi Rohmat, Lc. Setelah pengawasan dan pemeriksaan dilakukan, proses selanjutnya pertanggungjawaban keuangan madrasah terhadap penerimaan dana pengeluaran direkap oleh Abdul Hasyim ke dalam format RAPBM kemudian setiap tahunnya dilaporkan kepada Direktur Madrasah Matholiul Falah.5
5
Wawancara dengan Abdul Hasyim, TU Bidang Keuangan pada tanggal 11 Oktober 2009
56
C. Implikasi
Manajemen
Pembiayaan
Dalam
Meningkatkan
Mutu
Pendidikan Upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan di Perguruan Islam merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain madrasah dituntut untuk dapat menghasilkan anak didik yang maju dan tanggap terhadap perkembangan zaman. Untuk itu madrasah perlu mengelola komponen pendidikan secara optimal agar dalam proses pembelajaran berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Langkah-langkah yang dilakukan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah ialah dengan membentuk Tim Peningkatan Mutu di Perguruan Islam Matholi’ul Falah. Tugas dari Tim Peningkatan Mutu ini ialah mengawasi proses pengembangan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah, mengusulkan pemecahan masalah di Perguruan Islam Matholi’ul Falah, dan mengusulkan perubahan kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman misalnya memberi tambahan kursus komputer, mengembangkan sumber daya manusia, dan mengembangkan profesionalisme guru Selain itu langkah-langkah di atas madrasah juga melakukan langkah pokok untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain: 1. Evaluasi diri Evaluasi diri ini bertujuan untuk perbaikan madrasah kedepannya dalam perbaikan mutu madrasah. Evaluasi ini di laksanakan setiap diadakan rapat untuk mengetahui kendala apa yang terjadi dalam komponen ketenagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan serta program-progam madrasah lainnya untuk mendapatkan solusi dari kendala tersebut.
57
2. Merumuskan visi, misi dan tujuan. Madrasah dalam merumuskan visi, misi dan tujuan ini di harapkan sesuai dengan visi dan misi pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah yaitu mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang shaleh akrom yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan
dan
kebangsaan.
Serta
tujuan
madrasah
untuk
mempersiapkan peserta didik menjadi mampu mendalami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan islam secara utuh serta mampu mengelola lingkungan. Untuk itu dalam perumusan visi, misi dan tujuan ini di Perguruan Islam Matholi’ul Falah melibatkan semua komponen madrasah. 3. Perencanaan Perencanaan ini dibuat untuk satu tahun kedepan. Rencana ini berupa RAPBM harus sesuai dengan tarjet dan sasaran yang jelas yakni adanya pengalokasian dana untuk program-program kegiatan dalam upaya peningkatan mutu di madrasah sesuai dengan visi misi yang ada di madrasah. Dalam perencanaan ini dibuat oleh direktur dan pembantu direktur serta semua staf madrasah dalam rapat tahunan madrasah untuk merencanakan anggaran dalam RAPBM. 4. Pelaksanaan Setelah perencanaan dibuat tahap selanjutnya pelaksanaan madrasah. Pelaksanaan ini berupa pelaksanaan semua komponen pendidikan yaitu ketenagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan serta program-program madrasah lainnya apakah sudah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui pelaksanaan di madrasah direktur dan dibantu tim peningkatan mutu Perguruan Islam Matholi’ul Falah biasanya memonitoring semua kegiatan di madrasah dengan adanya rapat bulanan.
58
5. Evaluasi menyeluruh Evaluasi ini menyangkut pengelolaan semua bidang pendidikan yang mana dalam pelaksanaannya madrasah membentuk tim peningkatan mutu Perguruan Islam yang bertugas mengawasi semua bidang pendidikan yang ada di Perguruan Islam Matholi’ul Falah untuk dilaporkan kepada pembantu direktur masing-masing bidang pendidikan. Untuk evaluasi belajar siswa yaitu melalui kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran dan ekstrakulikuler di madrasah, dari hafalan siswa, dari penilaian akhlak siswa, dari rapor nilai-nilai pelajaran yang diperoleh. 6. Pelaporan Pelaporan semua bidang pendidikan yaitu dengan adanya laporan hasil kegiatan madrasah yang dilaporkan setiap tahunnya kepada pembantu direktur masing-masing bidang pendidikan yang telah tercantum dalam RAPBM.6 Dalam hal ini masyarakat akan merasa terpuaskan jika madrasah dapat melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Mutu dapat dilihat jika di madrasah tersebut peserta didiknya telah mengalami perubahan baik sikap, perilaku, maupun bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan peserta didik yang bersekolah di madrasah tersebut. Namun semua itu tidak dapat terlepas dari pembiayaan madrasah dalam mengalokasikan biaya pendidikan terhadap kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu Perguruan Islam Matholiul Falah perlu memperhatikan tiga komponen penentu keberhasilan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang membutuhkan perhatian pengalokasian dana.
6
Wawancara dengan Ahmad Ghofar Rozin, M.Ed Bidang Kerikulum dan Pendidikan pada tanggal 12 Oktober 2009
59
1. Siswa Siswa adalah faktor utama penentu keberhasilan peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu siswa harus dilibatkan secara aktif tidak hanya pembelajaran juga kegiatan madrasah. Sarana yang paling tepat untuk melibatkan para siswa adalah kegiatan ekstrakulikuler. Semua kegiatan yang ada di Matholiul Falah dilaksanakan pada hari jum’at dan pada jadwal-jadwal tertentu yang telah ditentukan pada awal tahunnya oleh Hismawati (Himpunan Siswi Matholiul Falah Putri) dan HSM (Himpunan Siswa Matholiul Falah) yang mengatur semua kegiatan ekstrakulikuler yang ada di Matholiul Falah. Selain kegiatan ekstrakurikuler di Perguruan Islam Matholiul Falah juga terdapat organisasi QNS (Qismun Nasat al Arabi Ladza Tholibat) yang artinya kelompok kegiatan bahasa Arab, yang memimpin semua organisasi kebahasaaraban di antaranya, Yaumul Lughoh yang diadakan pada hari Jum’at, Sabtu, Minggu dan Senin. Dalam kegiatan ini semua peserta didik diwajibkan menggunakan bahasa Arab pada hari yang telah ditentukan. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih agar murid dapat membiasakan diri menggunakan bahasa Arab setiap harinya. Juga pada hari minggu, peserta didik diberikan Mufradat untuk dihafalkan dan akan disetorkan kepada guru yang bersangkutan. Selain itu juga ada kegiatan Mudzhaharoh yaitu kegiatan yang dilaksanakan sebelum Dauroh Arabiyah dimulai kegiatan ini bertujuan untuk melatih siswa dalam mempermudah lagi berbicara bahasa Arab. Juga ada kegiatan kursus bahasa Inggris dalam kegiatan ini terdapat Vocab Game yaitu suatu kegiatan yang memadukan antara permainan dan bahasa Inggris agar supaya siswa dapat belajar bahasa Inggris dengan bermain dalam menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan ekstrakulikuler yang ada di Perguruan Islam Matholiul Falah ini telah mendapat alokasi dana yang telah tercantum dalam RAPBM.
60
Jika dalam pelaksanaannya kegiatan ekstrakulikuler kekurangan dana maka penanggung jawab kegiatan dapat mengajukan proposal kegiatan untuk diserahkan kepada pihak madrasah.7 2. Guru Guru merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting yang menjadi media penunjang pembelajaran siswa. Mutu siswa tergantung dari bagaimana peranan guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswanya agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu juga jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh guru juga mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Di Perguruan Islam Matholiul Falah masih terdapat guru yang berpendidikan terakhir Aliyah dan Pesantren. Untuk meningkatkan profesionalisme guru di Perguruan Islam Matholiul Falah mendapatkan bantuan dari Depag yaitu peningkatan profesionalisme guru. Dengan adanya program peningkatan profesionalisme mutu guru yaitu adanya pelatihan, Diklat, Workshop, diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru dalam proses belajar mengajar dan juga madrasah memberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah atau kursus selama tidak mengganggu tugasnya sebagai guru.8 Dalam meningkatkan mutu pendidikan, guru sebagai faktor terpenting dalam menunjang pendidikan dalam mencerdaskan peserta didik, guru di Perguruan Islam Matholiul Falah mendapat pelatihan Diklat, Workshop selain itu juga guru di Perguruan Islam Matholiul Falah mendapat peningkatan kesejahteraan diantaranya peningkatan material berupa gaji beserta tunjangan, peningkatan non material dan peningkatan kepuasan kerja. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan ini dimaksudkan akan 7 8
Wawancara dengan Drs. H.Ah. Subhan Salim, MPd, Op.Cit
Wawancara dengan H. Nor Hamid, Pembantu Direktur Bidang Keguruan pada tanggal 15 Oktober 2009
61
dapat meningkatkan profesionalisme kerja guru. Peningkatan kesejahteraan ini bertujuan untuk mengacu peningkatan mutu dalam proses pendidikan dan pembelajaran sehingga guru dapat berlomba-lomba dalam meningkatkan kinerja mengajarnya dan secara bersamaan akan berimplikasi pada kualitas siswa dalam peningkatan mutu pendidikan. 3. Sarana dan prasarana Peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh salah satunya adalah sarana dan prasarana. Oleh karena itu madrasah perlu mengelola sarana dan prasarana
dengan
sebaik-baiknya
sebagai
penunjang
pelaksanaan
pembelajaran. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran sarana dan prasarana sangat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, membantu memudahkan belajar bagi siswa, untuk dapat menarik perhatian siswa lebih besar dan menarik minat murid dalam belajar. Untuk itu sarana dan prasarana yang ada di Perguruan Islam Matholiul Falah perlu mendapat perhatian pengalokasian dana untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang baik sehingga dapat menunjang pembelajaran siswa. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Perguruan Islam Matholiul Falah selain mendapatkan dana yang berasal dari yayasan juga mendapatkan dana dari orang tua siswa melalui biaya Khoirot. Pengalokasian dana untuk pengelolaan sarana dan prasarana di Perguruan Islam Matholiul Falah telah tersusun dalam perencanaan RAPBM. Selama perjalanan dan perkembangan Perguruan Islam Matholiul Falah sejak berdiri hingga saat ini dari tahun ke tahun selalu diupayakan menambah sarana dan prasarana yang baik dilakukan setahap demi setahap berdasarkan perkembangan jumlah siswa
62
Selain itu madrasah juga setiap tahunnya madrasah mengalokasikan anggaran dana untuk perbaikan sarana dan prasarana yang tercantum dalam RAPBM dan juga melakukan pemeliharaan rutin setiap harinya seperti pemeliharaan kebersihan dan pemeliharaan non rutin seperti perawatan gedung.9
9
Observasi tanggal 15 Oktober 2009
BAB IV ANALISA MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN ISLAM MATHOLI’UL FALAH
Penelitian manajemen
ini
mempunyai
pembiayaan
dan
tujuan
implikasi
untuk
mengetahui
manajemen
pelaksanaan
pembiayaan
dalam
meningkatkan mutu pendidikan. Untuk mencapai upaya tersebut, dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan sejumlah dokumen mengenai manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Analisa merupakan usaha untuk memilah suatu integritas mengenai unsurunsur atau bagian-bagian sehingga jelas susunannya. Analisa termasuk mengolah data yang telah dikumpulkan untuk menentukan kesimpulan yang dikumpulkan, maka selanjutnya yang harus dilakukan mengolah terhadap data-data tersebut, mendeskripsikan pelaksanaan manajemen pembiayaan dan implikasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan dan kemudian menganalisisnya. A. Analisa Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan di Perguruan Islam Matholiul Falah bersifat tersentral artinya dalam melakukan pengelolaan keuangan madrasah dilakukan oleh pengelola keuangan yaitu pembantu direktur bidang keuangan. Semua kegiatan di madrasah yang memerlukan pengeluaran dana harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh madrasah. Dengan kata lain semua kegiatan madrasah harus melalui persetujuan dari direktur beserta pembantu direktur. Dalam melaksanakan pembiayaan yang ada di Perguruan Islam Matholiul Falah jenis pembiayaan berupa biaya langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran non rutin madrasah. Sedangkan sumber pembiayaan madrasah berasal dari siswa, yayasan, pemerintah dan bersumber dari sumbangan sukarela masyarakat. Ruang lingkup manajemen pembiayaan di Perguruan Islam Matholiul Falah yang meliputi:
63
64
1.
Analisa Perencanaan Pembiayaan Madrasah Perencanaan merupakan suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dalam menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang efisien dan seefektif mungkin telah dipraktekkan oleh Perguruan Islam Matholiul Falah. a.
Penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja madrasah Dalam penyusunan rencana anggaran belanja Madrasah di Perguruan Islam Matholiul Falah
merencanakan kebutuhan-
kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh madrasah dalam jangka waktu 1 tahun kedepan. Dalam perencanaan anggaran ini berisi rancangan anggaran penerimaan dan pengeluaran yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatankegiatan madrasah dalam 1 tahun kedepan. Anggaran difungsikan sebagai alat penaksir kebutuhan biaya yang diperlukan dan rincian pengeluaran beserta kegiatannya. Anggaran yang berisi perkiraan pendapatan dari berbagai jenis sumbangan dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan madrasah. Selain itu anggaran berfungsi sebagai alat otoritas dalam mengeluarkan
dana
sesuai
dengan
perencanaan
penyusunan
anggaran di Perguruan Islam Matholiul Falah dilakukan oleh direktur beserta pembantu direktur melakukan rapat-rapat terutama pada akhir tahun anggaran juga sebagai alat efisien, anggaran digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pemborosan atau penghematan dan juga sebagai pengendali jumlah anggaran yang mendesak dan tidak mendesak. Dalam penyusunan anggaran merupakan suatu proses negosiasi atau perundingan dengan kesepakatan
antara
direktur
dan
pembantu
direktur
dalam
menentukan besarnya alokasi biaya suatu pengangarannya akan didapat pada hasil akhirnya diproses melalui rapat-rapat tahunan. Hasil akhir rapat tahunan berupa pengeluaran dan pendapatan atau penerimaan yang kemudian disusun menjadi RAPBM.
65
Sumber pendapatan atau penerimaan dana yang diterima oleh madrasah berupa penerimaan rutin dan penerimaan non rutin. Pendapatan ini biasanya berasal dari siswa, yayasan, pemerintah dan dana sukarela dari masyarakat kemudian yang digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk kegiatan madrasah sesuai dengan program yang telah ditetapkan. b.
Pengembangan
Rencana
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Madrasah Pada proses perencanaan telah ditentukan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, kemudian proses selanjutnya adalah proses pengembangan RAPBM di Perguruan Islam Matholiul Falah dengan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari direktur beserta pembantu direktur dan staf tata usaha dalam rapat akhir tahun atau awal tahun dalam rapat ini merencanakan kebutuhan-kebutuhan apa yang memerlukan anggaran dana. Kelompok kerja ini memiliki tugas antara lain melaksanakan perhitungan kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan berdasarkan perkiraan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan madrasah. Selanjutnya dikelompokkan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan madrasah. Perkiraan kebutuhan biaya yang dilakukan oleh kelompok kerja selanjutnya diseleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak dapat dikurangi sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses belajar mengajar. Maka dapat dilakukan dengan pedoman skala prioritas. Kegiatan ini dilakukan pada awal tahun atau akhir tahun. Yang sebelumnya program-program tersebut telah mendapat persetujuan direktur. Dalam pelaksanaan program-program tersebut sebelumnya setiap pembantu direktur masing-masing bidang pendidikan telah membuat rancangan program kegiatan diajukan kepada direktur untuk mendapatkan pengesahan.
66
2.
Analisa Pelaksanaan Pembiayaan Madrasah Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan di Perguruan Islam Matholiul Falah dalam prosesnya melakukan berbagai perundingan mengenai hasil dari RAPBM. Sebelumnya RAPBM dibuat dari masingmasing pembantu direktur telah membuat rancangan kebutuhankebutuhan program yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan juga program yang membutuhkan tambahan biaya. Biasanya program tersebut yang membutuhkan tambahan biaya disesuaikan dengan besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Dalam pelaksanaannya pembantu direktur bertugas sebagai pengatur apabila ada uang yang masuk baik dari siswa maupun dari pemerintah maupun yayasan. Mengatur bagaimana penerimaan keuangan dipergunakan pengeluaran
sebagaimana untuk
mestinya.
dialokasikan
Serta
kepada
bertugas
masing-masing
mengatur bidang
pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam program kegiatan di RAPBM. Sedangkan urusan mengenai pembayaran khoirot (SPP) siswa dan pembukuan pengeluaran dan penerimaan oleh tata usaha bidang keuangan juga bertanggung jawab pada laporan pertanggungjawaban. Setelah laporan dibuat kemudian diserahkan kepada pembantu direktur dan pengawas keuangan. Pelaksanaan manajemen pembiayaan mempunyai dua jenis kegiatan penerimaan dan pengeluaran. a.
Penerimaan Penerimaan dan di Perguruan Islam Matholiul Falah yang diterima oleh madrasah berasal dari pendapatan rutin dan non rutin. Pendapatan rutin berasal dari khoirot (SPP) siswa, uang kegiatan selama 1 tahun dan lain-lain yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan pendapatan non rutin berasal dari bantuan pemerintah dan badan usaha yang dimiliki yayasan. Pendapatan non rutin ini bersifat incidental yakni dana yang sewaktu-waktu dikeluarkan apabila diterima. Pendapatan non
67
rutin ini digunakan apabila dalam pengelolaan keuangan madrasah mengalami kekurangan dana. Proses penerimaan keuangan tergolong panjang melalui persetujuan antara lain dari pengawas keuangan, bendahara, pembantu direktur keuangan melalui kwitansi berita acara biasanya penerimaan berasal dari siswa penerimaan keuangan diterima oleh tata usaha bidang keuangan, sedangkan penerimaan keuangan yang berasal dari pemerintah dan yayasan diterima langsung pada pembantu direktur bidang keuangan. Biasanya uang yang telah diterima langsung disimpan dalam bank demi keamanan. Selain itu penerimaan keuangan juga melalui tata usaha dan juga melalui bendahara sehingga apabila ada kebutuhan proses penerimaan juga berlangsung lama sehingga sangat efisien mengingat pembiayaan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di madrasah. b.
Pengeluaran Pelaksanaan pengeluaran di Perguruan Islam Matholiul Falah meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran non rutin. Pengeluaran rutin meliputi biaya pengeluaran rutin yang setiap bulan dikeluarkan. Pengeluaran non rutin meliputi biaya pengeluaran yang tidak dikeluarkan setiap bulan. Pengeluaran non rutin ini dilaksanakan jika ada kebutuhan mendadak atau kebutuhan yang dilaksanakan setiap tahun sekali dan juga kebutuhan yang sebelumnya direncanakan pada RAPBM. Proses pengeluaran di Perguruan Islam Matholiul Falah ada beberapa prosedur yang harus dijalankan. Apabila permintaan pengeluaran dana pada masing-masing bidang pendidikan harus membuat proposal terlebih dahulu sesuai dengan program sesuai dengan yang terdapat pada RAPBM. Setelah itu proposal diajukan kepada pembantu direktur bidang keuangan dan dilanjutkan kepada pembantu direktur masing-masing bidang pendidikan untuk di ACC.
68
Selanjutnya pada proses pencairan dan pada bendahara madrasah untuk mendapatkan kwitansi berita acara penyerahan uang baru kemudian dana dapat cair melalui dua tahapan. Dalam sistem pengeluaran dana di Perguruan Islam Matholiul Falah proses pengajuan dana sampai pada pencairan dana harus melalui proses yang cukup panjang dikarenakan harus mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak yang bersangkutan sehingga dalam proses pendanaan pada program kegiatan yang memerlukan bantuan dana menjadi tertunda. Penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan program kegiatan salah satunya adanya pendanaan guna membiayai pelaksanaan program kegiatan.
3.
Analisa Evaluasi dan Pertanggung Jawaban Pembiayaan Madrasah Dalam evaluasi pembiayaan pendidikan, pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan. Direktur madrasah perlu melakukan pengendalian pengeluaran yang selaras dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan evaluasi keuangan madrasah tidak melalui kepala madrasah Perguruan Islam Matholiul Falah karena proses keuangan langsung terpusat pada direktur. Pembantu direktur bidang keuangan, pengawas keuangan dan bendahara madrasah di Perguruan Islam Matholiul Falah. Kepala Madrasah hanya bertugas mengkoordinir kegiatan di Perguruan Islam Matholiul Falah, sedangkan keuangan dikelola langsung oleh Direktur dan Pembantu Direktur serta pihak-pihak yang terlibat. Evaluasi ini diketahui ketika terjadi transaksi pengeluaran dan penerimaan madrasah melalui kwitansi berita acara berdasarkan pengawasan dari beberapa pihak madrasah. Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan dapat melakukan pengawasan keuangan di
69
Perguruan Islam Matholiul Falah pada setiap uang penerimaan dan pengeluaran madrasah. Dimasukkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh pengawas keuangan, bendahara, pembantu direktur bidang keuangan dan pihak penerima keuangan. Fungsi dari kwitansi berita acara dimaksudkan untuk mengetahui berapa pengeluaran dan penerimaan keuangan madrasah. Dengan begitu pertanggungjawaban akan mendapat persetujuan dan diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan pemeriksaan keuangan madrasah dilakukan pada setiap penerimaan uang yang masuk dapat dilihat melalui kwitansi berita acara. Untuk pengeluaran, pemeriksaan keuangan dilakukan pada setiap proposal yang masuk apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang tersusun dalam RAPBM. Dalam pelaksanaan madrasah sistem pengelolaan keuangan madrasah terlalu rumit sehingga apabila ada kebutuhan keuangan untuk program kegiatan mendadak dari masing-masing bidang keuangan maka proses pencairan dana melalui dua tahapan sehingga dana prosesnya berjalan lama ketika dibutuhkan. Selain itu tidak adanya pertanggungjawaban pada komite madrasah mengakibatkan pertanggungjawabannya hanya pada direktur dan wakil direktur serta pengawas keuangan, bendahara yang mengetahui keuangan karena di Perguruan Islam Matholiul Falah tidak membentuk komite madrasah. Sedangkan sikap masyarakat atau wali murid terhadap madrasah terutama terhadap proses pertanggungjawaban keuangan madrasah dikarenakan madrasah telah membebaskan khoirot kepada masyarakat yang bertempat tinggal di desa Kajen. Kebanyakan siswasiswi di Perguruan Islam Matholiul Falah rata-rata bertempat tinggal di Kajen. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan program kegiatan sesuai dengan rancangan RAPBM Perguruan Islam melakukan subsidi silang untuk MI Matholiul Falah dengan dana yang diperoleh dari Madrasah
70
Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah dan juga dari sumber-sumber dana (yayasan, pemerintah, sumbangan masyarakat). B. Analisa Implikasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Madrasah merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adanya sumber daya manusia yang unggul dipengaruhi pula oleh faktor-faktor yang menunjang pembelajaran di madrasah. Faktor-faktor tersebut berupa guru yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, juga penunjang pembelajaran siswa berupa kegiatan ekstrakulikuler. Semua itu tidak akan terpenuhi jika tidak adanya biaya yang mencukupi kebutuhankebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Maka dari itu biaya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya demi kelancaran dan peningkatan mutu di madrasah. Pengelolaan pembiayaan di Perguruan Islam Matholiul Falah dikelola langsung oleh direktur dan pembantu direktur bidang keuangan. Sedangkan kepala madrasah Perguruan Islam Matholiul Falah hanya bertugas mengelola kegiatan pendidikan di madrasah. Hal ini menyebabkan manajemen pembiayaan di Madrasah Matholiul Falah bersifat tertutup. Dikarenakan kepala madrasah tidak mengetahui pengeluaran dan penerimaan keuangan secara langsung karena laporan RAPBM dipertanggungjawabkan kepada direktur, serta pengawasan keuangan telah dilakukan oleh pengawas keuangan. Kepala Madrasah hanya bertugas pelaksana bagaimana meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan mengkoordinir kegiatan-kegiatan demi berlangsungnnya peningkatan mutu pendidikan melalui pembiayaan yang telah diatur oleh pembantu direktur bidang keuangan. Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah perlu memperhatikan tiga komponen penentu keberhasilan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang membutuhkan perhatian pengalokasian dana antara lain:
71
1. Siswa Dalam usaha peningkatan mutu pendidikan siswa merupakan sumber daya terpenting dalam proses pembelajaran dan juga kegiatan sekolah. Wahana yang paling tepat untuk melibatkan para siswa adalah kegiatan-kegiatan diluar kurikuler atau ekstrakurikuler.1 Semakin banyak kegiatan yang di ikuti siswa maka akan menambah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa. ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mempertajam pemahaman terhadap keterkaitan dengan mata pelajaran kurikuler. Para siswa dibina kearah mantapnya pemahaman, kesetiaan dan pengalaman nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, watak dan kepribadian bangsa, budi pekerti luhur, kesadaran berbangsa dan bernegara, keterampilan dan kemandirian, olahraga dan kesehatan serta persepsi, apersepsi dan kreasi seni.2 Ekstra kurikuler yang ada di Matholiul Falah dilaksanakan pada hari jumat dan jadwal-jadwal tertentu yang telah ditentukan pada awal tahunnya oleh Hismawati dan HSM yang mengatur semua kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Matholiul Falah. Ekstrakurikuler yang ada di MI Matholiul Falah antara lain ubudiyah, keputrian, kursus pidato, kursus baca puisi, kaligrafi, kursus bahasa inggris, manasik haji, dan pramuka. Juga ada organisasi QNS yang khusus mengkoordinir kegiatan ekstra kurikuler kebahasa Araban. Di Madrasah Matholiul Falah memang yang diutamakan agar siswa-siswinya dapat berbahasa Arab dengan lancar. Kegiatan ekstrakurikuler kebahasa Araban meliputi Yaumul Lughoh yang diadakan pada hari jumat, sabtu, minggu dan senin. Biasanya dikordinir oleh wali kelas masing-masing, selain itu juga ada kegiatan Mudzaharah, kegiatan ini dilaksanakan sebelum Dauroh 1
Wahyu Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2008),
hlm 239. 2
Ibid 241-242
72
Arabiyah di mulai. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih siswa dalam mempermudah lagi berbicara bahasa Arab. Selain kursus bahasa Arab juga ada kursus bahasa Inggris dalam kegiatannya kursus bahasa Inggris terdapat Vocab Game yaitu kegiatan yang memadukan permainan dan berbahasa Inggris. Kegiatan ini dimaksudkan agar siswa dapat belajar bahasa Inggris dengan bermain dalam menggunakan bahasa Inggris. Semua siswa di Perguruan Islam Matholiul Falah diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini menjadi penting dalam
meningkatkan
estrakurikuler
mutu
menunjang
pendidikan
pembelajaran
dikarenakan
dan
juga
kegiatan
meningkatkan
keterampilan yang dimiliki peserta didik. Mengingat
begitu
pentingnya
ekstrakurikuler
dalam
meningkatkan kualitas siswa, untuk itu pengelola madrasah memberikan anggaran kegiatan untuk menunjang tercapainya proses kegiatan agar berjalan dengan lancar. Tanpa adanya pengalokasian dana yang cukup pelaksanaan kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu kegiatan ekstraklurikuler yang ada di Perguruan Islam Matholiul Falah ini telah mendapat pengalokasian dana yang telah tercantum dalam RAPBM. Jika dalam pelaksanaannya kegiatan ekstrakurikuler dapat mengajukan proposal kegiatan untuk diserahkan kepada pihak madrasah. 2. Guru Guru merupakan salah satu faktor yang mepengaruhi kualitas siswa. guru mempunyai peranan penting menjadi media dalam proses pembelajaran siswa. mutu siswa tergantung bagaimana peran guru dalam memberikan
pembelajaran
yang
tepat
kepada
siswanya.
Proses
pembelajaran yang ada di Perguruan Islam Matholiul Falah masih menggunakan pembelajaran konvensional antara lain menggunakan sistem Sorogan karena madrasah ini berbasis pesantren. Selain itu jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh guru juga mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Di Perguruan Islam
73
Matholiul Falah masih terdapat guru yang berpendidikan terakhir Madrasah Aliyah dan pesantren. Untuk meningkatkan profesionalisme guru di Perguruan Islam Matholiul Falah mendapatkan bantuan dari Depag yaitu peningkatan profesionalisme guru dengan adanya program peningkatan profesionalisme mutu guru yaitu adanya pelatihan, diklat, workshop diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru dalam proses belajar mengajar dan juga madrasah memberikan kesempatan para guru untuk melanjutkan kuliah dan membekali para guru kursus bahasa Inggris dan
kursus
bahasa
Arab.
Selama
dalam
pelaksanaannya
tidak
mengganggu tugasnya sebagai guru. Dalam peningkatan mutu pendidikan, guru sebagai faktor terpenting dalam penunjang pendidikan untuk mencerdaskan peserta didik, guru di Perguruan Islam Matholiul Falah mendapatkan pelatihan, selain itu juga guru mendapatkan peningkatan kesejahteraan dalam upaya membangkitkan gairah guru dalam meningkatkan kinerja pengajarannya. Dengan adanya peningkatan kinerja ini dimaksudkan akan dapat meningkatkan profesionalisme kerja guru. Peningkatan kesejahteraan ini bertujuan untuk mengacu peningkatan mutu dalam proses pendidikan dan pembelajaran sehingga guru dapat berlomba-lomba dalam meningkatkan kinerja mengajarnya dan secara bersamaan akan berimplikasi pada kualitas dalam peningkatan mutu pendidikan. 3. Sarana dan prasarana Faktor
yang
mempengaruhi
peningkatan
mutu
proses
pembelajaran salah satunya adalah sarana dan prasarana pendidikan. Agar sarana prasarana pendidikan dapat terus berdaya guna aktif dalam proses pembelajaran pihak madrasah harus terus melakukan perkembangan dan penambahan
sarana
dan
prasarana
pendidikan
sesuai
dengan
perkembangan zaman, karena zaman sekarang teknologi semakin berkembang terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan
sekarang
ini
terutama
proses
pembelajaran
memerlukan sarana dan prasarana pendidikan untuk membantu guru
74
dalam proses pembelajaran dan untuk mengoptimalkan kreatifitas siswa. sarana dan prasarana pendidikan yang canggih serta mengikuti kemajuan zaman adalah harapan dan keinginan setiap madrasah untuk mewujudkan harapan dan keinginan tersebut, pihak madrasah haruslah mempunyai dana yang cukup banyak dalam pengelolaan sarana dan prasarana madrasah. Madrasah perlu mengelola sarana dan prasarana dengan sebaikbaiknya sebagai penunjang pelaksanaan proses pembelajaran. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menunjang proses belajar dan mengajar. Dalam proses pembelajaran sarana dan prasarana sangat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, membantu memudahkan belajar bagi siswa. untuk dapat menarik perhatian siswa lebih besar dan menarik minat murid dalam belajar, untuk itu sarana dan prasarana yang ada di Perguruan Islam Matholiul Falah perlu mendapat perhatian pengelolaan pengalokasian dan untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang baik sehingga dapat menunjang proses pembelajaran siswa. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Perguruan Islam selain mendapatkan dana yang berasal dari yayasan juga mendapatkan dana swadaya dari orang tua siswa melalui biaya khoirot (SPP). Pengalokasian dana untuk pengelolaan sarana dan prasarana di Perguruan Islam Matholiul Falah telah tercantum dalam perencanaan RAPBM. Agar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat mempengaruhi mutu proses pembelajaran perlu partisipasi aktif dari guru dan murid, serta perlunya dukungan dari kepala madrasah untuk mewujudkannya. Sarana dan prasarana pendidikan yang sudah ada perlu dimaksimalkan penggunaannya karena dengan demikian sarana dan prasarana tersebut akan terus berdaya guna aktif terhadap proses pembelajaran.
BAB V PENUTUP
A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian tentang manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan studi di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Kegiatan perencanaan keuangan yang berupa penyusunan anggaran terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM) dan pengembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM). Kegiatan pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi penerimaan dana dan pengeluaran dana. Adapun kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan yang terakhir yaitu evaluasi berupa pemeriksaan
merupakan
pemeriksaan
terhadap
penerimaan
dan
pertanggung jawaban keuangan kepada pengawas keuangan madrasah. Sedangkan sumber pembiayaan yang ada di Perguruan Islam Matholi’ul Falah berasal dari siswa yang meliputi: Uang Pendaftaran, Uang Kegiatan 1 tahun, Shodaqoh, Uang Khoirot (SPP) setiap bulannya, bersumber dari yayasan, bersumber dari pemerintah, bersumber dari sumbangan sukarela berupa hibah, waqof tanah, sumbangan material dan sumbangan bangunan. 2. Implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso pati dapat dilihat melalui pengalokasian dana pada RAPBM yaitu pengalokasian dana untuk siswa berupa kegiatan ekstrakurikuler, pengalokasian dana untuk guru melalui peningkatan profesionalisme guru berupa gaji dan tunjangan, pengalokasian dana untuk sarana dan prasarana yaitu dengan cara penambahan fasilitas, perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan.
75
76
B. Saran-saran Melalui uraian di atas, maka demi kemajuan dan tercapainya tujuan madrasah dalam manajemen pembiayaan pendidikan, maka ada beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan madrasah, yaitu sebagai berikut: 1. Pelaksanaan keuangan madrasah sebaiknya dilaksanakan oleh Direktur Perguruan Islam Matholi’ul Falah dan bendahara sehingga dalam proses pelaksanaan pembiayaan berjalan secara efektif sehingga prosesnya tidak bertahap dan tidak membutuhkan waktu yang lama terutama usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui bidang-bidang pendidikan. 2. Hendaknya dalam melakukan pembukuan dilakukan langsung oleh bendahara sehingga dalam pembukuan tidak membingungkan dalam proses penerimaan dana untuk program pelaksanaan dalam meningkatkan mutu pendidikan. 3. Perguruan Islam Matholi’ul Falah di dalam evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan madrasah kiranya perlu melibatkan orang tua atau masyarakat (komite sekolah) agar tercipta transparansi keuangan kepada masyarakat. Hal ini sebagai langkah madrasah dalam mewujudkan kepedulian, merasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap keberadaan madrasah. 4. Perguruan Islam Matholi’ul Falah di dalam perencanaan keuangan berupa pengalokasian dana, madrasah hendaknya perlu lebih aktif melibatkan orang tua siswa dan masyarakat (komite sekolah) dalam menentukan kebijakan pembiayaan di madrasah, hal ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaannya nanti dapat dilakukan dengan baik dan ini juga dikarenakan salah satu sumber yang didapat madrasah berasal dari orang tua siswa.
77
C. Penutup Dengan curahan rasa syukur Alhamdulillah menghaturkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan nikmatnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang kontruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan kelengkapan penulisan selanjutnya. Akhirnya, penulis menyadari betul akan keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis, karena tiada gading yang tak retak, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari siapa saja guna perbaikan isi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal ‘Alamin.
DAFTAR PUSTAKA Atmodiwiryo, Soebagio Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta: Ardadizya Jaya, 2000 Arifin, Muzayyin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003 . Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002. Bafadal, Ibrahim Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, cet 2. Burnadib, Imam, Pendidikan Perbandingan: Buku I Dasar-dasar, Yogyakarta : And Offset, 1998. Danim, Sudarwan Visi Baru Manajemen Sekolah, Dari Unit Birokrasi ke Akademik, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, cet 3, hlm. 114. Departemen Agama, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, Bandung: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Sekolah, 2003. Fattah, Nanang, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000. , Landasan Manajemen Rosdakarya,2008, cet. 9.
Pendidikan,
Bandung:
Remaja
Faikoh, Siti, (NIM: 3101139) “ Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di MI Al Khoiriyyah 2 Semarang “ Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, Semarang : IAIN Walisongo, 2006. Fuad Yusuf, Choirul dkk, Protret Madrasah Dalam Media Massa, Jakarta Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006. Hamalik, Oemar Manajemen Pengembangan Kurikulum, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi-otonomi Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
Khaeruddin, dan Mahfud Junaedi dkk, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep dan Implementasinya di Madrasah, Yogyakarta : Nuansa aksara, 2007. Muhajir, Noeng, Metodologi Rakesarasin, 1998.
Penelitian
Kualititif,
Yogyakarta
:
Muhlisin (NIM: 3101109) “ Studi Tentang Manajemen Keuangan Madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak Tahun Pelajaran 2005/2006 “ Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, Semarang : IAIN Walisongo, 2007. Mulyasa E, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005. , Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003. Mantry, Nurdin Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah Dalam Era Otonomi Daerah, Yogyakarta: Aksara Madani, 2008. Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991. Rahman, Fatur, (NIM: 3104360) “ Studi Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ” Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, Semarang, IAIN Walisongo, 2008. Sagala, Syaiful Administrasi ALFABETA, 2008, cet 4.
Pendidikan
Kontemporer,
Bandung:
Salam, Burhanuddin, Pengantar Pedagogik: Dasar-dasar Ilmu Mendidik, Jakarta : Rineka Cipta, 2002. Sallies, Edward, Total Quality Management In Education: Manajemen Mutu Pendidikan, Yogyakarta : Ircisod, 2007. Sarlito, Irwan, Metode Penelitian Social, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000. Shaleh, Abdul Rohman, Madarasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
Siahaan, Amiruddin dkk, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Ciputat: Quantum Teaching, 2006 Siagian, Harbangan, Administrasi Pendidikan Suatu Pendekatan Sistematik, Semarang : Satya Wacana, 1989. Sisk, Henry L. Principles of Management, Brighton England: SouthWestern Publishing Company, 1969 Supriadi, Dedi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, Bandung: PT Rosda Karya, 2003. Sukiswa, Iwa, Dasar-dasar Umum Manajemen Pendidikan, Bandung : Tarsito, 1986. Supriadi, Dedi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Mengenah, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003. Umaedi, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah, Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan, 2004 Usman, Husaini Manajemen: teori praktik dan riset pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, cet 2. Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Jakarta: Rajawali Pers, 2003 http://guruw.wordpress.com/2007/04/30/ktsp-kurikulum-tingkat-satuanpendidikan-whats-up/ didownload, hari selasa tanggal 11 Agustus 2009.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama
: Bidayatun Ni’mah
Tempat/tanggal lahir
: Pati, 11 Juli 1987
Jenis Kelamin
: Perempuan
Alamat Asal
: Jl Tugu Salafiah No. 53 RT.II / RW.I Kajen Margoyoso Pati
Jenjang Pendidikan
: 1. MI PGIP Hadiwijaya Kajen Margoyoso Pati lulus tahun1999 2. MTs Salafiah Kajen Margoyoso Pati lulus tahun 2002 3. MAN Lasem Kab. Rembang lulus tahun 2005 4. IAIN Walisongo Semarang Semester IX
Semarang, Penulis
Bidayatun Ni’mah NIM. 3105159
HASIL WAWANCARA A. Manajemen Pembiayaan Madrasah 1. Sumber pembiayaan yang ada di Perguruan Islam Matholi’ul Falah berasal dari mana? Sumber pembiayaan yang ada di Perguruan Islam Matholi’ul Falah berasal dari Bersumber dari siswa, bersumber dari yayasan Nurus Salam yang mempunyai 20 badan usaha termasuk Perguruan Islam Matholi’ul Falah, Juga bersumber dari pemerintah bersumber dari Depag dan Diknas yang berasal dari APBD bidang kependidikan dan juga bersumber dari sumbangan sukarela Sumbangan sukarela yang di terima madrasah dari perseorangan maupun masyarakat. 2. Bagaimana perencanaan pembiayaan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati? Perguruan Islam Matholiul Falah dalam melakukan perencanaan terhadap keuangan madrasah mencakup dua kegiatan yang dilakukan oleh madrasah yaitu: a. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah. Anggaran di Perguruan Islam Matholiul Falah merupakan rencana pemasukan dan pengeluaran yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Oleh karena itu dalam penganggarannya Perguruan Islam Matholiul Falah terdapat gambaran kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh madrasah dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Dalam penyusunan anggaran di Perguruan Islam Matholiul Falah, Direktur dibantu Pembantu Direktur melakukan perundingan melalui rapat-rapat terutama pada akhir
tahun
menentukan
anggaran. besarnya
Perundingan alokasi
biaya
tersebut yang
digunakan dibutuhkan
guna dalam
melaksanakan program yang akan disusun yang pada akhirnya akan menjadi RAPBM.
b. Pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah Dalam proses pengembangan RAPBM di Perguruan Islam Matholiul Falah dengan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari Direktur beserta pembantu direkturnya dan staf tata usaha dalam rapat akhir tahun atau awal tahun dalam rapat ini merencanakan kebutuhankebutuhan apa-apa yang memerlukan anggaran dana. Dalam melakukan pengembangan RAPBM, kelompok kerja menentukan programprogram apa saja pada awal tahun sampai akhir tahun dengan prioritas biaya yang telah ditentukan kemudian mendapat pengesahan dari Direktur. Dalam pelaksanaan program-program tersebut sebelumnya setiap pembantu direktur masing-masing bidang pendidikan telah membuat rancangan program kegiatan kemudian diajukan kepada Direktur untuk mendapat pengesahan. Setelah program kegiatan disetujui maka pengalokasian dana dapat dilaksanakan. 3. Bagaimana langkah-langkah perencanaan pembiayaan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati? Langkah-langkah perencanaan pembiayaan di Perguruan Islam Matholiul Falah melakukan tiga kegiatan yaitu: Perumusan tujuan yang ingin dicapai dibuat berdasarkan visi dan misi pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah, memilih program. yang akan dilakukan dalam setahun kedepan, identifikasi dan pengerahan sumber daya yang ada. 4. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati? Dalam pelaksanaan keuangan madrasah Perguruan Islam Matholiul Falah melakukan dua jenis kegiatan: penerimaan dana pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh madrasah dari sumber dana yakni pendapatan rutin dan non rutin, sedangkan pengeluaran dana pendidikan pengeluaran dana pendidikan di madrasah ini berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran non rutin. Pengeluaran rutin meliputi bisyaroh guru, konsumsi guru, sarana dan
prasarana,
ketatausahaan,
kesiswaaan
yang
berupa
kegiatan
ekstrakurikuler. Sedangkan pengeluaran non-rutin berupa bantuan sosial,
transportasi tugas, proyek pembangunan fisik dan pengembangan kependidikan madrasah. 5. Bagaimana prosedur penerimaan pembiayaan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati? Dalam pelaksanaan penerimaan dana pendidikan Perguruan Islam Matholiul Falah penerimaan yang berasal dari siswa (khoirot, kegiatan 1 tahun, uang sodaqoh) yang diterima oleh H. Ahmad Nafi’ Abdillah sebagai Bendahara
Perguruan
Islam
Matholiul
Falah
kemudian
dalam
pembukuannya diserahkan kepada TU Bidang Keuangan, Hasyim, S.Pd yang setiap uang yang diterima direkap untuk mengetahui dana yang masuk. Kemudian dana tersebut dimasukkan ke bank untuk keamanan, setelah itu kwitansi yang telah diterima dipertanggungjawabkan kepada Bendahara untuk kemudian dimasukkan ke dalam Berita Acara Penerimaan Uang. 6. Bagaimana prosedur pengeluaran pembiayaan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati? Mengenai proses pengeluaran atau langkah dalam pengeluaran dana di Perguruan Islam Matholiul Falah a. Apabila dalam permintaan pengeluaran dana pada masing-masing bidang pendidikan harus membuat proposal terlebih dahulu sesuai dengan program pendidikan yang ada dalam perencanaan RAPBM. b. Setelah membuat proposal proses selanjutnya menyerahkan proposal kepada pembantu direktur bidang keuangan dengan mengajukan permintaan proposal untuk mendapat persetujuan. c. Setelah mendapat persetujuan pembantu direktur bidang keuangan kemudian proposal tersebut diserahkan kepada pembantu direktur bidang pendidikan untuk di ACC. d. Setelah mendapatkan persetujuan dan di ACC, selanjutnya proses pencairan dana pada Bendahara, Nafi’ Abdillah untuk mendapat kwitansi berita acara penyerahan uang dan dana dapat cair melalui dua kali tahapan.
7. Bagaimana evaluasi dan pertanggung jawaban pembiayaan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati? Dalam
melakukan
evaluasi
Perguruan
Islam
Matholiul
Falah
melakukannya dengan melalui pengawasan dan pemeriksaan. Untuk pengawasan keuangan terhadap uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan ada pengawas tersendiri yang dilakukan oleh Pengawas Keuangan Madrasah H. Ahmad Junaidi, MH. Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan Madrasah Matholiul Falah pada setiap uang penerimaan dan pengeluaran harus melalui kwitansi keuangan berita acara. Melalui kwitansi ini pengawas keuangan dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap penerimaan dan pengeluaran madrasah. Sedangkan pemeriksaan keuangan madrasah dilakukan pada setiap penerimaan oleh Mu’ad Thohir pemeriksaan penerimaan uang yang masuk dapat dilihat melalui kwitansi berita acara. Untuk pengeluaran keuangan pemeriksaan keuangan dilakukan pada setiap proposal yang masuk apakah sudah sesuai dengan perencanaan keuangan madrasah yang tersusun dalam RAPBM, pemeriksaan pengeluaran dilakukan oleh Asnawi Rohmat, Lc. Setelah pengawasan dan pemeriksaan dilakukan, proses selanjutnya pertanggungjawaban keuangan madrasah terhadap penerimaan dana pengeluaran direkap oleh Abdul Hasyim ke dalam format RAPBM kemudian setiap tahunnya dilaporkan kepada Direktur Madrasah Matholiul Falah. B. Implikasi
Manajemen
Pembiayaan
dalam
Meningkatkan
Mutu
pendidikan 1. Bagaimana
langkah-langkah
yang
dilakukan
madrasah
dalam
meningkatkan mutu pendidikan? Langkah-langkah yang dilakukan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah ialah dengan membentuk Tim Peningkatan Mutu di Perguruan Islam Matholi’ul Falah. Tugas dari Tim Peningkatan Mutu ini ialah melihat proses pengembangan di Perguruan Islam Matholi’ul Falah, mengusulkan pemecahan masalah di Perguruan Islam Matholi’ul Falah, dan
mengusulkan perubahan kurikulum. Selain itu langkah pokok yang dilakukan antara lain: evaluasi diri, perumusan visi, misi dan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi menyeluruh, pelaporan. 2. Bagaimana pengalokasian dana untuk siswa dalam meningkatkan mutu pendidikan? Pengalokasian dana untuk siswa dalam meningkatkan mutu berupa kegiatan ekstrakulikuler yang ada di Perguruan Islam Matholiul Falah ini telah mendapat alokasi dana yang telah tercantum dalam RAPBM. Jika dalam pelaksanaannya kegiatan ekstrakulikuler kekurangan dana maka penanggung jawab kegiatan dapat mengajukan proposal kegiatan untuk diserahkan kepada pihak madrasah. 3. Bagaimana pengalokasian dana untuk guru dalam meningkatkan mutu pendidikan? Pengalokasian dana dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk guru di Perguruan Islam Matholiul Falah yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisme guru berupa pelatihan Diklat, Workshop dan guru di Perguruan Islam Matholiul Falah mendapat peningkatan kesejahteraan diantaranya
peningkatan
material
berupa
gaji
beserta
tunjangan,
peningkatan non material dan peningkatan kepuasan kerja. 4. Bagaimana pengalokasian dana untuk sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan? Dalam pengalokasian dana sarana dan prasarana yang ada di Perguruan Islam Matholiul Falah diupayakan untuk menambah sarana dan prasarana yang baik dilakukan setahap demi setahap berdasarkan perkembangan jumlah siswa. Selain itu madrasah juga setiap tahunnya madrasah mengalokasikan anggaran dana untuk perbaikan sarana dan prasarana yang tercantum dalam RAPBM dan juga melakukan pemeliharaan rutin setiap harinya seperti pemeliharaan kebersihan dan pemeliharaan non rutin seperti perawatan gedung.
