LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226 TAHUN2015 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK CALON
DOSEN, DOSEN, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Satu dasawarsa terakhir, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mengalami perubahan dan peningkatan cukup signifikan baik dari sisi
jumlah lembaga, perkembangan akademik, penambahan program studi, layanan pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana, maupun citranya di tengah masyarakat. Perubahan bentuk kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau alih status dari perguruan tinggi Islam swasta menjadi negeri di satu sisi menunjukkan gejala positif. Namun di sisi lain, akibat dinamika kelembagaan tersebut mengharuskan perguruan tinggi menyediakan berbagai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan seperti ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan, kebutuhan sarana prasarana penunjang untuk menampung jumlah pendaftar yang terus meningkat, perlunya layanan pendidikan yang mudah dan terjangkau, dan Iain-lain. Pada aspek sumber daya manusia, kebutuhan dan ketersediaan dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta, dari tahun ke tahun selalu mengalami kekurangan. Bertambahnya jumlah program studi dan bertambahnya jumlah mahasiswa tidak berimbang dengan rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan. Kondisi ini mengakibatkan rasio dosen dan mahasiswa tidak ideal.
Menyadari kondisi tersebut, Kementerian Agama mengambil
kebijakan untuk menambah jumlah dosen dan tenaga kependidikan dengan berbagai cara, di antaranya 1) memberikan beasiswa kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut, baik di dalam maupun luar negeri; 2) penguatan akademik dan peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan melalui program academic recharging, pelatihan, kursus, penelitian, publikasi, dan Iain-lain; 3) bantuan studi dan program stimulus penyelesaian studi; dan 4) penyiapan calon dosen dan tenaga kependidikan. Di antara upaya tersebut, pemberian beasiswa kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut, maupun penyiapan calon dosen secara sistematik
memiliki nilai strategis dan berjangka panjang bagi kemajuan dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. B. Tujuan
Pemberian beasiswa bertujuan:
1. mengakselerasi jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. meningkatkan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan tinggi keagamaan Islam; dan
3. meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
A
C. Sasaran ...
C.
Sasaran
Penerima beasiswa terdiri dari:
1. Calon Dosen; 2. Dosen; dan
3. Tenaga Kependidikan. D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoman ini meliputi: 1. Persyaratan pemberian beasiswa;
2. Komponen pembiayaan; 3. Batas waktu pemberian beasiswa; 4. Pemberhentian beasiswa;
5. Hak dan kewajiban; 6. Mekanisme penerimaan beasiswa; dan 7. Pemantauan dan evaluasi.
E. Pengertian Umum
1. Beasiswa adalah bantuan keuangan dari Kementerian Agama yang diberikan kepada calon dosen, dosen, dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri. 2. Calon Dosen adalah individu yang dipersiapkan atau diproyeksikan sebagai dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. 3. Dosen adalah pendidik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam.
5. Komponen Pembiayaan adalah unsur-unsur yang akan diberikan kepada penerima Beasiswa.
6. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
7. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam. 9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
BAB II
PERSYARATAN PEMBERIAN BEASISWA
Beasiswa dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia;
b. pendidikan minimal Sarjana (SI) bagi calon dosen; c. lulus seleksi;
d. tidak sedang menerima Beasiswa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah atau sumber lain; e. tidak ...
e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang; f. tidak sedang menjalani sanksi pidana; g. bagi Pegawai Negeri Sipil melengkapi dokumen tugas belajar; h. membuat surat pernyataan di atas materai untuk bekerja pada Kementerian Agama setelah menyelesaikan studi; i. menandatangani kontrak kerja;
j. berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun untuk program Magister (S-2); dan
k. berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun untuk program Doktor (S-3).
BAB III
KOMPONEN PEMBIAYAAN
Komponen Beasiswa terdiri dari komponen Beasiswa Penuh dan Beasiswa Tidak Penuh.
A. Komponen Beasiswa Penuh terdiri dari:
1. biaya penyelenggaraan pendidikan {tuition fee); 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
biaya hidup; tunjangan domisili; biaya riset; tiket ekonomi pp; asuransi kesehatan; biaya buku; biaya penulisan karya ilmiah (tesis dan disertasi); dan/atau biaya ujian-ujian.
B. Komponen Beasiswa Tidak Penuh meliputi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi.
BAB IV
BATAS WAKTU PEMBERIAN BEASISWA
A. Beasiswa program Magister (S2) diberikan untuk waktu 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.
B. Beasiswa program Doktor (S3) diberikan untuk waktu 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.
C. Pemberian Beasiswa dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) semester atas rekomendasi dari pembimbing akademi dan penilaian Kementerian Agama.
BABV
PEMBERHENTIAN BEASISWA
Pemberian Beasiswa dihentikan apabila: 1. melebihi batas masa belajar yang ditetapkan; 2. tidak menepati kontrak kerja Beasiswa; 3. menerima
3. menerima Beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah dan sumber lain;
4. melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang; 5. terlibat tindak pidana;
6. terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif; atau 7. meninggal dunia.
Penghentian pemberian Beasiswa kepada penerima Beasiswa yang mengakibatkan kerugian negara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Penerima Beasiswa berhak:
a. memperoleh Beasiswa sampai lulus pendidikan sesuai dengan batas waktu pemberian Beasiswa; dan b. mendapatkan layanan pendidikan. Penerima Beasiswa wajib:
a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mentaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi tempat mengikuti program pendidikan; c. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan
waktu
dan
program
pendidikan; dan
d. membuat laporan akademik setiap tahun selama proses studi berupa nilai dan perkembagan studi.
BAB VII
MEKANISME PENERIMAAN BEASISWA
Penerimaan Beasiswa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: a. pendaftaran calon penerima Beasiswa dibuka sekali dalam setahun; b. permohonan Beasiswa disampaikan kepada Direktur Jenderal; c. seleksi calon penerima Beasiswa dilakukan melalui seleksi administrasi dan wawancara;
d. seleksi calon penerima Beasiswa dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan e. penetapan penerima Beasiswa oleh Direktur Jenderal dan diumumkan melalui website resmi Direktorat Jenderal.
BAB VIII
BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pemantauan dan evaluasi pemberian Beasiswa dilakukan oleh tim yang ditetapkan Direktur Jenderal.
Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
