MANAJEMEN KETERLIBATAN SOSIAL GEREJA: STUDI KASUS PEMANFAATAN DANA AKSI PUASA PEMBANGUNAN DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG TESIS

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MANAJEMEN KETERLIBATAN SOSIAL GEREJA: STUDI KASUS PEMANFAATAN DANA AKSI PUASA PEMBANGUNAN DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

TESIS . PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN..

..

.. Diajukan oleh Bernadetta Rini Susanti 132222204.

Kepada FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA 2016


MANAJEMEN KETERLIBATAN SOSIAL GEREJA: STUDI KASUS PEMANFAATAN DANA AKSI PUASA PEMBANGUNAN DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

TESIS UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN MENCAPAI DERAJAT SARJANA S-2 . PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN..

..

.. Diajukan oleh Bernadetta Rini Susanti 132222204.

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA 2016

i






ABSTRAK Sampai sekarang, Gereja Katolik masih melihat kemiskinan sebagai sebuah persoalan yang penting dan mendesak untuk dibahas dan dicarikan jalan penyelesaiannya. Sikap Gereja itu tertuang dalam berbagai Ajaran Sosial Gereja. Dalam perspektif iman Katolik, kemiskinan bukanlah sebuah persoalan di balik meja teori melainkan sebuah persoalan konkret yang menyangkut martabat manusia sebagai gambaran Allah. Gereja mengajarkan agar umatnya sungguh-sungguh berpihak dan terlibat dalam usaha menyesejahterakan mereka yang miskin, lapar, dan tersingkir dalam kehidupan sosial masyarakat. Tesis ini merupakan penelitian dengan menggunakan desain studi kasus yang dimanfaatkan untuk mengevaluasi Program Pemanfaatan Dana Aksi Puasa Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang. Evaluasi Program Aksi Puasa Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang diletakkan dalam konteks persolan substansi dan aplikasi. Persoalan substansi berkaitan dengan landasan filosofi, idiologi dan tujuan yang hendak dicapai dalam Aksi Puasa Pembangunan. Persoalan aplikasi bersinggungan dengan manajemen keterlibatan sosial dalam pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Kerangka teori yang dikembangkan untuk tujuan evaluasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja dan teori community empowerment dalam dimensi Corporate Social Responbility. Kombinasi dari dua hal berbeda ini akan menjadi panduan dalam penyusunan standar kinerja pelaksanaan Program Aksi Puasa Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang. Standar kinerja yang dihasilkan akan digunakan untuk mengukur kinerja yang aktual terjadi. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa Gereja, dalam hal ini Keuskupan Agung Semarang, perlu menyesuaikan kebijakan dan program-program strategisnya pada aspek empowering agar tujuan mulianya, yakni pengentasan umat/masyarakat dari kemiskinan dapat benar-benar tercapai. Kata Kunci: Keterlibatan Sosial, Ajaran Sosial Gereja, community empowerment, Corporate Social Responbility

vi


ABSTRACT So far, Church still see poverty as an important and urgent issue to be discussed and to be sought its solution. That attitude is established by church in various Church Social Teachings. On the Catholic’s perspective, poverty is not an issue beyond a theory but a concrete problem corresponds with the dignity of human as an image of God. Church teaches its people to plead and involved in the effort on bringing welfare for the poor, the hunger, and the marginalized people to the society. This thesis is a research using study case design, applied to evaluate Utilization Program of Aksi Puasa Pembangunan fund on Semarang archdiocese. Aksi Puasa Pembangunan Evaluation Program on Semarang Archdiocese is placed on substantial and application context. Substantial issue is linked with philosophical cornerstone, ideology, and the goal that is going to be achieved in regards to Aksi Puasa Pembangunan. The application issue touches the social involvement management on the implementation of Utilization Program in regards to Aksi Puasa Pembangunan fund on Semarang Archdiocese Theoretical framework that is developed for evaluation goal uses the principle of Church Social Teachings and community empowerment theory in Corporate Social

Responsibility dimension. Combination of these two different situations will be the guidance on composing the implementation of performance standard of Aksi Puasa Pembangunan program on Semarang Archdiocese. Standard of performance that is obtained will be used to measure the actual performance. This research arrives at its conclusion which is, Church, in this case Semarang Archdiocese, needs to harmonize its policy and its strategic program on the empowering aspect so that its noble goal, which is to eradicate its people from poverty, will truly be fulfilled. Keywords: Social involvement, Church empowerment, Corporate Social Responsibility

vii

Social

Teaching,

community


DAFTAR ISI Bab

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Perumusan Masalah

15

1.3. Tujuan Penelitian

16

1.4. Manfaat Penelitian

17

1.4.1. Manfaat Teoretis

17

1.4.2. Manfaat Praktis

17

BAB II LANDASAN TEORI

18

2.1. Pengantar

18

2.2. Ajaran Sosial Gereja

19

2.2.1. Pengertian tentang Ajaran Sosial Gereja

21

2.2.2. Catatan Historis Ajaran Sosial Gereja

23

2.2.3. Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja

30

2.3. Community Empowerment dalam Dimensi Corporate

34

Social Responbility 2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kegiatan Community

35

Empowerment 2.3.2. Partisipasi Masyarakat

40

2.3.3. Kompetensi Agen Pemberdayaan

43

2.4. Kerangka Berpikir

48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

50

3.1. Pengantar

50

3.2. Paradigma Penelitian dan Trianggulasi

51

3.3. Strategi Penelitian Studi Kasus

56

3.4. Metode Penelitian

62

3.4.1. Desain Penelitian

62

3.4.2. Data dan Metode Pengumpulan Data

66

3.4.3. Metode Penelitian dan Analisis Data

71

viii


Bab

Halaman

BAB IV DESKRIPSI PELAKSANAAN PROGRAM

76

DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG 4.1. Pengantar

76

4.2. Gambaran Umum Keuskupan Agung Semarang

77

4.3. Mekanisme Alur Kerja Program Pemanfaatan Dana APP

79

Keuskupan Agung Semarang 4.4. Capaian Kinerja Program Pemanfaatan Dana APP di

90

Keuskupan Agung Semarang Periode Tahun 2011-2012 sampai dengan Tahun 2014-2015 4.4.1. Keterserapan Dana Program Pemanfaatan Dana Aksi

91

Puasa Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 4.4.2. Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang

94

Berdasarkan Lima Kategori Bidang Perhatian Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 4.4.3. Sebaran Penerima Manfaat Program Pemanfaatan Dana

114

APP di Keuskupan Agung Semarang Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 BAB V EVALUASI PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP

130

DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG DENGAN PARAMETER PRINSIP-PRINSIP ASG DAN TEORI COMMUNITY EMPOWERMENT 5.1. Pengantar

130

5.2. Analisis Kesesuaian Program Pemanfaatan Dana APP

132

di Keuskupan Agung Semarang dengan Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja

ix


Bab

Halaman

5.2.1. Keterserapan Dana Program Pemanfaatan Dana APP

134

di Keuskupan gung Semarang Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015: Catatan Kritis Berasas Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja 5.2.2. Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang

139

Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 Berdasarkan Lima Kategori Bidang Perhatian: Catatan Kritis Berasas Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja 5.2.3. Sebaran Penerima Manfaat Program Dana APP di

145

Keuskupan Agung PeriodeTahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015: Catatan Kritis Berasas Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja 5.3. Telaah Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung

155

Semarang Berdasarkan Kategori-Kategori Community Empowerment dalam Dimensi Corporate Social Responbility 5.3.1. Profil Community Empowerment dalam Keterserapan

157

Dana Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 5.3.2. Partisipasi Umat/Masyarakat dalam Lima Kategori

171

Bidang Perhatian Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 5.3.3. Korelasi Kompetensi Agen Pemberdayaan dengan Jumlah Proposal Disetujui dalam Sebaran Penerima Manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015

x

180


Bab

Halaman

5.4. Potensi Keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di

185

Keuskupan Agung Semarang

BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

188

6.1. Kesimpulan

188

6.2. Saran

192

6.2.1. Bagi Penelitian Selanjutnya

192

6.2.2. Bagi Pengelolaan Program Pemanfaatan Dana APP

193

di Keuskupan Agung Semarang

DAFTAR PUSTAKA

194

LAMPIRAN

199

xi


DAFTAR TABEL

Tabel Tabel 3.1 Tabel Interpretasi Koefisien Kolerasi Product Moment Tabel 4.1 Tabel Jumlah Paroki di Keuskupan Agung Semarang Tabel 4.2 Rekapitulasi Ketermanfaatan Dana APP di Kas Berdasarkan Kategori Bidang Perhatian Periode Tahun Anggaran 2011-2012 Tabel 4.3 Rekapitulasi Ketermanfaatan Dana APP di Kas Berdasarkan Kategori Bidang Perhatian Periode Tahun Anggaran 2012-2013 Tabel 4.4 Rekapitulasi Ketermanfaatan Dana APP di Kas Berdasarkan Kategori Bidang Perhatian Periode Tahun Anggaran 2013-2014 Tabel 4.5 Rekapitulasi Ketermanfaatan Dana APP di Kas Berdasarkan Kategori Bidang Perhatian Periode Tahun Anggaran 2014-2015 Tabel 4.6 Rekapitulasi Jumlah Proposal Disetujui Program Pemanfaatan Dana APP Panitia KAS Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 Tabel 4.7 Rekapitulasi Jumlah Proposal Disetujui Program Pemanfaatan Dana APP Panitia Kevikepan Semarang Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 Tabel 4.8 Rekapitulasi Jumlah Proposal Disetujui Program Pemanfaatan Dana APP Panitia Kevikepan Kedu Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 Tabel 4.9 Rekapitulasi Jumlah Proposal Disetujui Program Pemanfaatan Dana APP Panitia Kevikepan Surakarta Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 Tabel 4.10 Rekapitulasi Jumlah Proposal Disetujui Program Pemanfaatan Dana APP Panitia Kevikepan Yogyakarta Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 Tabel 5.1 Kepemilikan Pedoman Pengelolaan Dana Sosial Gereja Paroki-Paroki di Kevikepan Yogyakarta Tabel 5.2 Evolusi Konsep CSR Berdasarkan Fokus Perhatian CSR Tabel 5.3 Tabel Perhitungan Koefisien Korelasi Jumlah Proposal Disetujui (x) dengan Kompetensi Agen Pemberdayaan (y) Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang

xii

Halaman 75 78 97-99

100-102

103-105

106-107

117-121

122-123

124

125

126-128

144 167 182-183


DAFTAR DIAGRAM

Diagram

Halaman

Diagram 4.1 Pembagian Kolekte Dana APP di KAS Diagram 4.2 Perbandingan Jumlah Penerimaan dan Pemanfaatan Dana Program Pemanfaatan Dana APP di KAS Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 Diagram 4.3 Prosentase Keterserapan Dana APP di KAS Berdasar Lima Kepanitiaan Diagram 4.4 Jumlah Proposal Disetujui Program Pemanfaatan Dana APP di KAS Periode Tahun Anggaran 2011-2013 sampai dengan 2014-2015 Diagram 4.5 Pemanfaatan Dana APP di KAS Berdasarkan Lima Kategori Bidang Perhatian Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 Diagram 4.6 Pemanfaatan Dana APP di KAS Berdasarkan Lima Kategori Bidang Perhatian di Lima Kepanitiaan Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015

xiii

81 93

94 109

111

113


DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Gambar 4.1 Flow Chart Mekanisme Akses Dana APP Gambar 4.2 Struktur Tim Kerja PSE KAS

xiv

72 85 86


DAFTAR SKEMA

Skema

Halaman

Skema 2.1 Kerangka Berpikir Skema 5.1 Tipe Pelayan Pengelola Dana APP Kategori Pengembangan Sosial dan Ekonomi Program Pemanfaatan Dana APP di KAS

xv

49 163


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

Lampiran 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Kesesuaian Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan Prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja Lampiran 2 Kisi-kisi Intrumen Penelitian Profil Community Empowerment dalam pengelolaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Lampiran 3 Pokok Kerangka Acuan Kuesioner Profil Community Empowerment dalam Pengelolaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Lampiran 4 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Tingkat Partisipasi Penerima Manfaat Program Pemanfaatan Dana APP Di Keuskupan Agung Semarang Lampiran 5 Pokok Kerangka Acuan Penelitian Lapangan Tingkat Partisipasi Manfaat Program Pemanfaatan Dana APP Di Keuskupan Agung Semarang Lampiran 6 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Kompetensi Sebagai Agen Pemberdayaan Tim PSE Paroki di Keuskupan Agung Semarang Lampiran 7 Kuesioner Profil Tim Pengembangan Sosial Ekonomi Paroki

xvi

199-200

201-202

203-204

206-207

208-209

210-216


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Data resmi yang dikeluarkan pemerintah menunjukkan bahwa di Indonesia

masyarakat miskin saat ini berjumlah 28,59 juta orang (11,22 persen) bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Data kemiskinan ini diukur dari biaya pemenuhan bahan pokok pangan dan papan minimum dengan kisaran konsumsi kalori 2.100 kilokalori (kkal) atau garis kemiskinan sekitar Rp. 289 041,91 per kapita per bulan. 1 Data ini memperlihatkan dengan jelas bahwa secara umum masih ada puluhan juta orang Indonesia yang taraf hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Pemicu kemiskinan dewasa ini sangat bersifat multideminsional. Dunia kerja yang secara mendasar telah diubah oleh berbagai kemajuan teknologi modern, mendeskripsikan kemajuan kualitatif yang luar biasa, namun sayangnya hal ini juga diikuti dengan bentuk-bentuk baru ketidakstabilan dan penindasan di berbagai masyarakat yang justru dianggap makmur. Di berbagai tempat tingkat kesejahteraan terus bertumbuh, namun juga terdapat peningkatan yang memprihatinkan dalam jumlah orang-orang yang menjadi miskin dan, karena

1

Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada April 2014. Kegiatan tersebut bertujuan memotret kondisi sosial-ekonomi masyarakat, yang akan menjawab juga posisi terakhir kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik. Diunduh dari http://bps.go.id

1


berbagai alasan kesenjangan antara mereka yang miskin dan yang kaya terus melebar. Pasar bebas, sebuah proses ekonomi dengan segi-segi yang positif, bagaimanapun juga pada akhirnya memperlihatkan keterbatasan-keterbatasannya. Fenomena masalah sosial ini merupakan sebuah realitas sosial yang telah menjadi sebuah persoalan yang diperdebatkan, baik dalam ruang lingkup akademis maupun dalam ruang lingkup iman dan kepercayaan religius. Dari segi akademis, terdapat dua teori dan pendekatan terhadap kemiskinan, yakni teoriteori strukturalis, yang memandang kemiskinan dari sudut pandang sosial-politik (terutama teori-teori yang bermahzab Marxian), dan teori-teori kultural, terutama yang mendasarkan pendekatannya pada perspektif kebudayaan, seperti teori dan pendekatan kultural Oscar Lewis (Alhumami, 2008). Dari segi iman dan kepercayaan religius, Gereja Katolik menaruh perhatian yang serius terhadap persoalan kemiskinan dan upaya pengentasannya, seperti yang tertuang dari berbagai Ajaran Sosial Gereja. Perhatian terhadap kemiskinan dari aspek akademis maupun ajaran religius itu menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang mendesak untuk ditangani. Tidak mengherankan jika dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, dan semakin meningkatnya kesadaran manusia akan pentingnya kesamaan harkat dan martabat manusia, telah menjadikan fenomena kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang banyak mendapatkan sorotan. Secara akademis, berbagai telaah dalam ilmu sosial dan juga ilmu ekonomi banyak dilakukan, terutama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep kemiskinan dan mencari titik temu

2


penyelesaian yang benar-benar efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Sebagai sebuah realitas sosial, kemiskinan juga mendapat perhatian dari kaum religius, termasuk Gereja Katolik. Gereja merasa dipanggil untuk dapat berbuat sesuatu untuk mengentaskan kemiskinan sebagai jalan memulihkan martabat manusia sebagai citra Allah. Gereja senantiasa berupaya untuk membangun solidaritas dengan kaum miskin dan tersingkir, demi mengusahakan pembebasan mereka yang seutuhnya. Gereja adalah Umat Allah yang diharapkan ikut ambil bagian dalam keprihatinan Allah dan rencana karya penyelamatan-Nya bagi seluruh umat manusia. Salah satu bentuk keterlibatan nyata Gereja dalam upaya penanganan masalah sosial ini adalah

adanya Program Pemanfaatan Dana Aksi Puasa

Pembangun (APP) yang pelaksanaannya ditangani oleh Panitia APP

baik di

tingkat nasional maupun di tingkat keuskupan. 2 Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang yang akan dikaji dalam tesis ini dikelola oleh Panitia APP di Keuskupan Agung Semarang, yang terdiri dari lima kepanitiaan. Satu kepanitiaan di tingkat keuskupan dan empat kepanitiaan di tingkat kevikepan. 3 Terdapat lima kategori pemanfaatan dana APP, yaitu: (1) kategori karitatif kemanusiaan, (2) kategori motivasi-animasi, (3) kategori bantuan pendidikan, (4) kategori bidang sosial kemasyarakatan dan pengembangan kemasyarakatan, dan (5) kategori bidang sarana-prasarana yang dikhususkan untuk merenovasi sarana-prasarana yang 2

Keuskupan merupakan suatu wilayah gereja yang dipercayakan pada reksa pastoral seorang uskup dan pembantu-pembantunya. Keuskupan biasanya diberi nama menurut kota tempat tinggal uskup.

3

Kevikepan bagian dari wilayah keuskupan yang dilayani oleh vikep (wakil uskup). Kevikepan mencakup sejumlah paroki. Kevikepan dibentuk untuk menciptakan koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antarparoki sekevikepan.

3


rusak atau timbul akibat bencana alam atau musibah (Panitia APP Keuskupan Agung Semarang, 2012:3). Berdasarkan data lapangan programasi dan implementasinya di tingkat basis dari laporan Program Pemanfaatan Dana APP tahun anggaran 2012 – 2013 dapat ketahui bahwa jumlah keseluruhan nominal yang dikelola di Keuskupan Agung Semarang sebesar Rp 2.348.959.126. Angka yang mendeskripsikan jumlah nominal yang cukup besar. Dari 1.024 proposal yang masuk di lima kepanitiaan pengelola Program Pemanfaatan Dana APP pada tahun anggaran 2012 – 2013, 57,13% merupakan permohonan bantuan yang bersifat karitatif. Kemudian 14,13% merupakan permohonan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan retret, rekoleksi dan latihan kepemimpinan. Proposal yang bertujuan untuk pengembangan sosial-ekonomi dan kegiatan pemberdayaan sebanyak 28.74 %. Realisasi pemanfaatan dana APP berdasarkan permohonan proposal tersebut sebesar Rp 1.333.381.000. Termasuk dalam data ini

pemanfaatan dana yang tidak melalui proposal, yaitu bantuan

emergensi kemanusiaan. Dari nominal tersebut

49,09 % digunakan untuk

bantuan yang bersifat karitatif. Sebanyak 9,58% diberikan sebagai bantuan pelaksanaan rekoleksi, retret dan pelatihan kepemimpinan. Untuk kegiatan yang bersifat pengembangan sosial-ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sebesar 38,57 %. 4 Deskripsi data yang dipaparkan di atas memperlihatkan ada persoalan penting yang perlu dicermati berkaitan dengan substansi maupun aplikasi Program 4

Pada tahun 2014 penulis pernah mengadakan penelitian mengenai pemanfaatan dana APP di Keuskupan Agung Semarang dan dituangkan dalam bentuk makalah dengan judul Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaannya dalam Perspektif Iman Katolik: Studi Kasus Pemanfaatan Dana APP Keuskupan Agung Semarang.

4


Pemanfaatan Dana APP. Persoalan substansi berkaitan dengan landasan filosofi, idiologi dan tujuan yang hendak dicapai dalam Aksi Puasa Pembangunan. Pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan substansi ini antara lain apakah terdapat kesesuaian antara Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan prinsip-prinsip keterlibatan sosial

dalam pelayanan Gereja

yang sesuai dengan Ajaran Sosial Gereja yang disampaikan oleh Magesterium Partikular dan Universal, seperti tertuang dalam ensiklik-ensiklik sosial. Inspirasi Ajaran Sosial Gereja dalam meneliti dan menyelami tanda-tanda zaman secara global apakah sudah dijadikan tuntunan oleh pengelola Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dalam melaksanakan tugas perutusan sosialnya. Pola aplikasi berkaitan dengan tata kelola dan dampak Program Pemanfaatan Dana APP tersebut terhadap empowering umat. Pola pemberian dukungan dana kepada penerima manfaat program yang berbasis proposal mensyaratkan adanya Tim PSE Lingkungan dan Tim APP/PSE/DanPaMis Paroki yang peka terhadap kebutuhan umat dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai eksistensi dana-dana yang bisa diakses oleh umat. 5 Kondisi dari hasil pengamatan awal pengamatan di lapangan mendiskripsikan tidak semua Tim PSE Lingkungan dan Tim APP/PSE/DanPaMis di Paroki

memenuhi persyaratan

tersebut. Ketidakterpenuhinya salah satu kompetensi ini kemungkinan merupakan

5

Di setiap Paroki minimal ada tiga jenis pendanaan yang bisa diakses oleh umat, yaitu: Dana Papa Miskin yang berasal dari 15% dari hasil kolekte umum dan amplop persembahan pada setiap hari Minggu, Dana APP yang ditinggal di Paroki berasal dari 25% dari keseluruhan dana yang diperoleh dari kolekte Minggu Palma serta kotak APP dan dana Tim Kerja PSE yang berasal baik dari dana program yang dianggarkan di RAPB Paroki maupun dana yang diperoleh dari permohonan kepada Panitia APP Kevikepan/Keuskupan/Nasional

5


salah satu penyebab mengapa ada beberapa Paroki yang sama sekali belum pernah mengakses dana APP baik di tingkat Kevikepan maupun Keuskupan. Data keterserapan dana APP -sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di paragraf terdahulu- yang sebagian besar masih berada di kategori karitatif juga merupakan sinyal bahwa tata kelola Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang perlu melakukan evaluasi terkait dalam hal identifikasi masalah penerima manfaat dan perencanaan program. Lemahnya perencanaan dalam suatu program memproyeksikan rendahnya koordinasi dan partisipasi baik pemangku kepentingan maupun penerima manfaat. Berdasarkan pengamatan awal inilah penulis berketetapan hati mengangkat persoalan ini sebagai bahan penulisan tesis. Tesis ini merupakan penelitian yang akan menerapkan prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja dan Corporate Social Responbility dalam mengevaluasi Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Penelitian ini perlu dilakukan agar dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana Gereja melibatkan diri dalam

persoalan-persoalan

kemiskinan dengan sebuah pengamatan khusus pada kasus Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Ada dua perspektif teoritis yang digunakan dalam tesis ini, yaitu landasan filosofis dana APP dan teori Corporate Social Responbility. Perpektif teoritis pertama yang digunakan dalam studi ini berkaitan dengan landasan filosofis dana APP. Landasan ini bersumber dari pemahaman mengenai dua hal yang sangat fundamental dalam pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Pertama, mengenai apakah yang dimaksud

6


dengan APP. Kedua, perihal Ajaran Sosial Gereja yang merupakan pedoman bagi umat kristiani dalam berlaku sebagai orang kristiani dalam tata duniawi yang semakin diliputi persaingan dan pengelompokkan sehingga mengakibatkan rusaknya relasi antarmanusia, baik secara pribadi maupun bersama karena terbatasnya persediaan kebutuhan manusiawi (Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi-KWI, 2008:16) Inspirasi dasar APP dengan gerakan-tobat

bersumber pada pemurnian kehidupan Kristiani

bersama yang dilakukan selama Masa

Pra-Paskah

(Heuken, 2004:70). Pada masa ini seluruh umat mengolah diri dengan bermati raga, berpuasa dan berpantang. Aktivitas-aktivitas diarahkan pada yang bersifat membangan manusia seutuhnya. Mati raga, puasa dan pantang bukan sekedar tanda pertobatan pribadi demi kesucian diri sendiri, melainkan juga merupakan tanda lahiriah cinta kasih pada sesama. Demensi sosial dalam masa Pra-Paskah menjadi nyata dalam usaha-usaha untuk mengurangi penderitaan bersama dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan bersama (Caritas Indonesia: LPPS, 1994:1). Berdasarkan pengalaman, APP semakin memperlihatkan perkembangan sebagai medan untuk memperjuangkan keadilan sosial melalui gerakan-gerakan solidaritas umat dalam menanggapi segi-segi pembangunan dalam masyarakat. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam ber-APP adalah membangkitkan kesadaran umat akan pentingnya pembaharuan diri dan masyarakatnya dalam membangun manusia Indonesia yang dicita-citakan. Di satu pihak, Gereja mempunyai tujuan keselamatan yang baru akan tercapai sepenuhnya di dunia yang akan datang. Di lain pihak, Gereja juga merupakan tanda kehadiran Allah

7


Penyelamat di dunia ini. Maka umat sebagai Gereja Allah di Indonesia ada demi masyarakat Indonesia. Sebagai tanda keselamatan, umat menghayati iman sebagai anggota masyarakat dan terlibat dalam pembangunan masyarakat (Caritas Indonesia: LPPS, 1994 : 2). Pembangunan adalah gerakan pengambilbagian dalam penderitaan dan wafat Tuhan Yesus demi kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan sosial bagi semua manusia. Dengan APP diharapkan terjadi gerakan pemberdayaan masyarakat yang merupakan wujud dari pelayanan yang mengutamakan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel (Panitia APP Keuskupan Agung Semarang, 2009:17). Masa Pra-Paskah selain merupakan masa untuk olah kesalehan pribadi juga merupakan masa untuk mengembangkan solidaritas kemanusiaan dengan menghimpun dana dari umat selama masa puasa. Dana yang terkumpul disebut Dana Aksi Puasa Pembangunan. Secara garis besar ada dua bidang yang didukung pendanaannya oleh Panitia APP. Pertama, bidang pelayanan karitatif. Kedua, bidang pelayanan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (Panitia APP Keuskupan Agung Semarang, 2009:21). Terkait dengan pemanfaatannya untuk bidang yang kedua, secara nasional ditangani oleh Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konperensi Waligereja Indonesia atau disebut sebagai Komisi PSE KWI. Sedangkan di setiap keuskupan ditangani oleh Komisi PSE Keuskupan. Dana APP dimaksudkan untuk menunjang program pembangunan dan kegiatan masyarakat Indonesia. Program ini mengutamakan asas solidaritas dan subsidiaritas, yakni sebagai bantuan penunjang usaha-usaha swadaya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk:

8


(1) meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat terutama umat katolik agar lebih peka terhadap kebutuhan sesama yang lemah-miskin atas dasar keadilan sosial; (2) meningkatkan taraf hidup dengan mengusahakan pelbagai usaha di bidang sosial ekonomi masyarakat; (3) meningkatkan kemampuan kerja organisasi yang menaruh perhatian pada usaha-usaha pembangunan masyarakat kecil (Caritas Indonesia: LPPS, 1994 : 4). Tanggung jawab sosial gereja adalah penegasan tentang upaya dan pergumulan gereja untuk mengatasi segala sesuatu yang membuat orang-orang miskin terus-menerus menjadi orang yang terpinggirkan dan tersingkirkan, yakni kelaparan, penyakit kronis, tuna aksara, kemiskinan, ketidakadilan dalam relasi internasional khususnya di bidang perdagangan, situasi ekonomi, dan neokolonialisme budaya yang kadang kala lebih kejam daripada kolonialisme politik. Gereja memiliki tanggung jawab untuk mewartakan pembebasan bagi jutaan manusia; tanggung jawab untuk melahirkan pembebasan, untuk memberikan kesaksian tentangnya, dan untuk memastikan bahwa pembebasan tersebut mencapai kepenuhannya (Paul VI, 1991, hal 296) . Dalam hal ini, signifikasi dan relevansi Gereja bagi masyarakat tampak bila Gereja sungguh-sungguh terlibat dalam pergulatan hidup masyarakat. Gereja tidak menjadi asing di tengah pergulatan masyarakat, tetapi ikut menyumbang dalam kehidupan bersama secara khusus dalam pengembangan sosial ekonomi, maupun dalam memperjuangkan keadilan, kedamaian dan keutuhan ciptaan (Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang, 2011).

9


Komitmen bahwa Gereja sungguh-sungguh terlibat dalam pergulatan hidup masyarakat muncul secara tegas dalam Arah Dasar (Ardas) Keuskupan Agung Semarang tahun 2006-2010 dan tahun 2011-2015. Berikut petikan alinea terkait kedua Ardas tersebut. Alinea ke-2 Arah Dasar Umat Allah KAS tahun 2006-2010: Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sedang berjuang mengatasi korupsi, kekerasan, dan kerusakan lingkungan, umat Allah Keuskupan Agung Semarang terlibat secara aktif membangun habitus baru berdasarkan semangat Injil (bdk. Mat 5-7). Habitus baru dibangun bersama-sama: dalam keluarga dengan menjadikannya sebagai basis hidup beriman, dalam diri anak, remaja, dan kaum muda dengan melibatkan mereka untuk pengembangan umat, dalam diri yang kecil, lemah, miskin dan tersingkir (KLMT) dengan memberdayakannya. Alinea ke-3 Arah Dasar Umat Allah KAS tahun 2011-2015: Langkah pastoral yang ditempuh adalah pengembangan umat Allah, terutama optimalisasi peran kaum awam, secara berkesinambungan dan terpadu dalam perwujudan iman di tengah masyarakat; pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel; serta pelestarian keutuhan ciptaan. Langkah tersebut didukung oleh tata penggembalaan yang sinergis, mencerdaskan dan memberdayakan umat beriman serta memberikan peran pada berbagai kharisma yang hidup dalam diri pribadi maupun kelompok. Dua potongan alinea arah dasar KAS tersebut menunjukkan komitmen Gereja dalam hal keterlibatan sosial Gereja dalam menanggapi realitas kemiskinan. Mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel adalah bagian dari harta warisan Gereja, selalu ada bersama gereja. Bersama mereka,

dikembangkan

gerak pemberdayaan yang memerdekakan. Kegiatan Gereja demi keadilan dan partisipasi dalam perombakan dunia tersebut sepenuhnya sebagai demensi kostitutif pewartaan Injil (Roman Synod 1971, 1991:270). Gereja yang dimaksudkan dalam studi ini adalah Gereja Katolik dengan bentuk-bentuk tanggung jawab sosial gereja yang diwujudkan dalam

10


berbagai dokumen, seperti ketetapan Paus yang untuk selanjutnya disebut ensiklik maupun Ajaran Sosial Gereja. Perspektif teoritis kedua berkaitan dengan teori Corporate Social Responbility (CSR). Salah satu temuan utama ketika mempelajari CSR dari literatur adalah bahwa tidak ada satupun konsep yang secara universal dapat diterima sebagai definisi CSR. Definisi generik mengenai CSR yang mengandung pengertian cukup lengkap muncul dari World Business Council for Sustainable Development (Urip, 2014:6). CSR menurut World Business Council for Sustainable Development

adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam

pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, masyarakat lokal dan masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan (Holme dan Watts, 2000). Selanjutnya bidang ini berkembang secara signifikan dan saat ini berkembang beragam teori, pendekatan dan terminologi mengenai CSR. Bidang ini merupakan isu akademis yang menarik perhatian

banyak

pakar manajemen. Carr (1996;55-62), meletakkan CSR dalam kerangka profitmaking. Menurut Carr perusahaan memiliki standar etis yang lebih rendah daripada masyarakat pada umumnya dan tidak memiliki tanggung jawab sosial selain mematuhi hukum. Freedman (1996:241) berpendapat selain perusahaan memaksimalkan kekayaan shareholder dan mematuhi undang-undang, perusahaan juga harus bersifat etis. Freeman (2001) mengutamakan peran perusahaan untuk peduli tehadap masyarakat. Perusahaan harus peduli pada potensi kerugian dari perilaku bisnisnya dalam berbagai kelompok stakeholder. Carroll (2000)

11


menyempurnakan tiga pendapat ahli terdahulu dengan menunjukkan bahwa CSR terdiri dari empat jenis tanggung jawab, yaitu: ekonomi, hukum, etika dan filantropis. Masing-masing tanggung jawab merupakan domain atau demensi dari model CSR yang terpisah. Namun, mereka masih saling terkait satu sama lain serta saling tergantung dengan beberapa cara. Pada akhirnya, meskipun muncul banyak definisi dan teori CSR , Panwar dan Hansen (2007) menegaskan bahwa CSR harus mengacu pada keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan. Keseimbangan ini menempatkan CSR secara tegas dalam ranah sustainable development atau yang untuk selanjutnya disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Ide pembangunan berkelanjutan ini diterapkan di perusahaan dengan cara mengarahkan kegiatan bisnisnya pada penciptaan ketiga demensi nilai triple bottom line, yang sangat terkenal dengan istilah 3P, yaitu profit, planet dan people (Elkington, 1998). Langkah pencapaian triple bottom line dilebur dalam wawasan CSR. Profit membentuk landasan bagi keberlangsungan kegiatan perusahaan, dan juga merupakan prasyarat untuk tercapainya dua dimensi yang lain. Oleh sebab itu, meskipun perolehan laba secara berkelanjutan wajib terjaga, namun hanya pendekatan holistik terhadap semua keberlanjutan -di sinilah CSR memainkan peranan penting- yang akan memungkinkan perusahaan mempunyai daya saing. Terkait dengan hal di atas, maka dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kesuksesan sebuah perusahaan dapat dicapai melalui pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan tanpa mengorbankan keseimbangan hubungan antara tiga demensi dari pembangunan berkelanjutan. CSR, dalam hal

12


ini merupakan sarana untuk menuju tujuan tersebut. Dibedakan 3 tingkatan dalam pelaksanaan CSR, yaitu: (1) community relation yang menekankan jalinan harmonis antara perusahaan dan masyarakat dengan program sponsorship dan charity; (2) community assistance yang berorientasi pada bantuan-bantuan sosial kemanusiaan yang bersifat insidental; dan (3) community empowerment yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan daya saing masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tingkatan community empowerment inilah yang paling sesuai untuk dilaksanakan (Resnawaty, 2011:145-158). Seperti yang telah dipaparkan dalam paragraf terdahulu, perusahaan yang dianggap bertanggung jawab sosial adalah perusahaan yang secara sadar mengarahkan kegiatan bisnisnya pada penciptaan ketiga dimensi nilai, yaitu profit, people dan planet. Pendekatan holistik dan seimbang pada tiga dimensi nilai tersebut membentuk landasan bagi keberlanjutan kegiatan suatu perusahaan. Desain konsep triple bottom line dalam suatu perusahaan tersebut, diusulkan dalam studi ini untuk diadopsi dan diterapkan secara selektif pada

pelaksanaan

Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang sebagai prasyarat keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut.

Gereja sebagai

sebuah organisasi nonprofit tetap harus mempertimbangkan aspek economic goal dalam melaksanakan peran sosialnya supaya berkelanjutan dan bukan sesaat, sementara dan tidak berkesinambungan. Sebagaimana perusahaan sebagai organisasi yang berorientasi pada profit juga mempertimbangkan aspek social goal agar keberlanjutan perusahaan tetap terjaga.

13


Berdasarkan latar belakang dan wawasan teoritis yang dipaparkan di atas, studi ini mengambil judul “Manajemen Keterlibatan Sosial Gereja: Studi Kasus Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang”. Ada tiga alasan yang mendasarinya. Pertama, keprihatinan penulis terhadap pendekatan dan metode tata kelola Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dalam mewujudkan dimensi sosialnya. Seperti yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya, Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang sebagian besar berada dalam kategori karitatif kemanusiaan. Dewasa ini, dalam kerangka pengembangan perlindungan sosial berbasis kebutuhan masyarakat fase karitatif semacam ini memerlukan fase lanjutan yang dapat menunjang dan melengkapi. Program yang bersifat karitatif tidak berarti buruk tetapi efeknya hanya akan bertahan dalam siklus yang amat pendek dan tidak berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini dinilai kurang mampu meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal (Resnawaty, 2011:145-158). Kedua, ada keinginan agar ilmu Social Responbility Management yang dikuasai ini ikut memberikan kontribusi dalam tata kelola Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dalam menangani masalah-masalah sosial. Perkembangan terkini dari ilmu Social Responbility Management yang diaplikasikan dalam sebuah Corporate,

lebih menekankan pada pendekatan

community development yang bercirikan konsep empowerment dan sustainable development dalam penanganan masalah sosial. Konsep ini akan didiskusikan secara akademis untuk menemukan titik temu dengan prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja dalam melaksanakan dimensi sosialnya.

14


Ketiga,

tersusunnya

panduan

yang

lebih

komprehensif

dalam

pengembangan dimensi sosial ekonomi masyarakat dalam perspektif tata kelola gereja. Terkait dengan hal ini pengembangan dimensi sosial ekonomi masyarakat tidak hanya cukup dimengerti dalam arti pengembangan kemakmuran masyarakat tetapi harus mencakup pengertian yang lebih luas, yakni pengembangan hubungan sosial masyarakat dalam tingkat ekonomi yang semakin baik.

1.2.

Perumusan Masalah Gereja sebagai salah satu entitas dalam kehidupan masyarakat memiliki

tanggung jawab sosial, sehingga gereja perlu terlibat dan ambil bagian dalam penanganan masalah-masalah sosial. Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang merupakan salah satu bentuk keterlibatan sosial Gereja. Program ini menggunakan dana APP untuk mendukung pelayanan pemberdayaan umat katolik dan masyarakat pada umumnya yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan kualitas hidup manusia, terutama bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Data lapangan programasi dan implementasinya di tingkat basis dari laporan pemenfaatan dana APP tahun anggaran 2012 - 2013 memperlihatkan adanya suatu Persoalan yang perlu dicermati secara teliti dan mendalam terkait dengan persoalan substansi maupun aplikasi dalam pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Secara lebih spesifik, persoalan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

15


1.

Sejauh mana koherensi Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan kerangka kerja Ajaran Sosial Gereja?

2.

Sejauh mana kesesuaian pengelolaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan kategori-kategori yang terdapat dalam konsep community empowerment?

3.

Sejauh mana potensi keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian Tujuan umum penelitian ini adalah mengevaluasi Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1.

Menganalisis tingkat koherensi Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan kerangka kerja ASG.

2.

Mengevaluasi pengelolaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang berdasarkan kategori-kategori yang terdapat dalam konsep community empowerment.

3.

Menganalisis potensi keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang.

16


1.4. Manfaat Penelitian Penelitian mengenai evaluasi Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara spesifik kedua manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1.4.1. Manfaat Teoretis 1.

Memperkaya kajian dalam

Social Responbility Management, khususnya

mengenai pendekatan CSR yang dapat diterapkan sebagai model tata kelola gereja untuk mewujudkan dimensi sosialnya. 2.

Mengembangkan konsep Social Responbility Management dalam tata kelola Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang.

1.4.2. Manfaat Praktis 1.

Menyajikan model manajemen

CSR dalam pengelolaan dana APP di

Keuskupan Agung Semarang. 2.

Memberikan rekomendasi tentang tata kelola pemanfaatan dana APP di Keuskupan Agung Semarang dalam penanganan masalah-masalah sosial dalam perspektif Social Responbility Management .

17


BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Pengantar Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pendahuluan, tesis ini merupakan studi yang menggunakan pendekatan evaluasi untuk mengkaji Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Kata ‘evaluasi’ dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai padanan istilah ‘penilaian’ yaitu suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapanharapan yang ingin diperoleh. Dalam ilmu manajemen yang menekankan pada pelaksanaan empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengendalian, evaluasi menempati fungsi pengendalian. Pengendalian adalah proses untuk mengetahui apakah aktivitas organisasi telah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kegiatan pengendalian meliputi empat langkah yaitu: pertama, menetapkan standar kinerja; kedua, mengukur kinerja secara aktual; ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar; dan keempat, melakukan tindakan untuk perbaikan bila terjadi penyimpangan antara kinerja aktual dengan kinerja standar.

18


Terkait dengan hal di atas, evaluasi Program APP di Keuskupan Agung Semarang ini diletakkan dalam konteks persolan substansi dan

aplikasi.

Persoalan substansi berkaitan dengan landasan filosofi, idiologi dan tujuan yang hendak

dicapai

dalam

Aksi

Puasa

Pembangunan.

Persoalan

aplikasi

bersinggungan dengan manajemen keterlibatan sosial dalam pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Evaluasi ini dengan menggunakan standar dan orang-orang yang terlibat dalam suatu kegiatan yang dievaluasi. Hasil dari evaluasi program akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas perumusan, implementasi dan hasil dari program. Kerangka teori yang akan dikembangkan untuk tujuan evaluasi ini dengan menggunakan prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja dan teori

community

empowerment dalam dimensi Corporate Social Responbility. Kombinasi dari dua hal berbeda ini akan menjadi panduan dalam penyusunan standar kinerja pelaksanaan Program Aksi Puasa Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang. Standar kinerja yang dihasilkan akan digunakan untuk mengukur kinerja yang aktual terjadi. Selanjutnya, hasil perbandingan kinerja aktual dengan standar kinerja akan digunakan untuk perbaikan apabila terjadi penyimpangan antara kinerja aktual dengan kinerja standar.

2.2. Ajaran Sosial Gereja Ajaran sosial Gereja pada awalnya tidak dipikirkan sebagai sebuah sistem yang terstruktur tetapi muncul karena bergulirnya waktu, melalui sejumlah

19


intervensi Magisterium atas persoalan-persoalan sosial.

Ajaran sosial Gereja

termasuk dalam ranah teologi, bukan ideologi, dan khususnya teologi

moral

(Paul II, 1987:424). Ajaran sosial Gereja tidak dapat didefinisikan selaras dengan parameter-parameter sosio-ekonomi. Ajaran sosial Gereja bukan sistem ideologis atau pragmatis yang bermaksud untuk menentukan dan menciptakan relasi-relasi ekonomi, politik dan sosial, melainkan sebuah kategori yang mandiri. Ajaran sosial Gereja merupakan perumusan cermat hasil-hasil refleksi yang saksama tentang

realitas

kehidupan,

dalam

masyarakat

maupun

dalam

tatanan

internasional, dalam terang iman dan tradisi Gereja. Ajaran itu bermaksud menafsirkan kenyataan-kenyataan itu, dengan menetapkan keselarasan ataupun perbedaannya dengan ajaran Injil tentang manusia dan panggilannya, panggilan sekaligus duniawi dan adikodrati. Tujuan Ajaran sosial Gereja adalah menuntun menuju perilaku Kristen. Selanjutnya, Ajaran Sosial Gereja bercorak teologis, khususnya teologi moral, sebab Ajaran Sosial Gereja merupakan pedoman-pedoman untuk bertindak” (Paul II, 1987:424). Ajaran ini menempatkan diri pada titik temu antara kehidupan serta hati nurani Kristen di satu pihak dan kenyataan-kenyataan konkret dunia di lain pihak. Ajaran itu terealisasi dalam usaha-usaha yang dijalankan oleh kaum beriman secara individu, keluarga-keluarga, komunitas yang berkecimpung dalam bidang kebudayaan dan kemasyarakatan, para tokoh politik dan pemimpin negara, untuk mewujudnyatakan serta menerapkan ajaran itu dalam realitas kehidupan (Paul II, 1991:477). Dalam ajaran sosial ini tercermin tiga taraf pengajaran, yaitu teologi moral yang berada dalam taraf fondasional motivasi;

20


taraf direktive

kaidah untuk kehidupan di tengah masyarakat; dan taraf

deliberative hati nurani, yang dipanggil untuk mengantarai norma objektif serta norma umum dalam situasi sosial yang konkret dan tertentu. Ketiga taraf ini secara implisit menentukan pula metode yang tepat serta struktur epistemologis yang khas dari ajaran sosial Gereja (Pontifical Council for Justice and Peace, 2005:73). Terkait dengan tujuan penelitian tesis ini, maka pada komponen landasan teori mengenai Ajaran Sosial Gereja akan dipaparkan mengenai tiga hal, yaitu: pengertian tentang Ajaran Sosial Gereja, catatan historis perjalanan Ajaran Sosial Gereja dan prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja. Selanjutnya, untuk kepentingan penyusunan instrumen evaluasi Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang akan digunakan

prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja yang

merupakan nilai-nilai penting yang dirangkum dari setiap Ajaran Sosial Gereja yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

2.2.1. Pengertian tentang Ajaran Sosial Gereja Istilah “Ajaran Sosial Gereja” atau dalam bahasa Inggris sering disebut Social Doctrines of the Catholic Church menunjuk pertama-tama pada Ajaran para Paus dalam Ensiklik atau Surat Apostolik mengenai persolan-persoalan sosial sejak Surat Ensiklik Rerum Novarum dari Paus Leo XIII. Perhatian Gereja untuk persoalan-persoalan sosial tentu saja tidak baru dimulai dengan dokumen tersebut, karena Gereja tidak pernah lupa menunjukkan perhatiannya terhadap masyarakat. Namun demikian, Ensiklik Rerum Novarum menandai permulaan

21


kesadaran-kesadaran baru dalam hidup menggereja. Kesadaran baru ini dalam hal keterlibatan umat Katolik pada persoalan-persoalan politik, keadilan kerja, tata ekonomi dan relasi perdagangan, tata damai dunia, relasi pemilik modal dan buruh, kesehatan dan hidup manusia, teknologi komunikasi, radio, film, aneka perkembangan dan kemajuan global, hak asasi dan kebebasan beragama, kebebasan beremigrasi dan menentukan nasionalitas, soal-soal lingkungan dan pemanasan global. Ajaran Sosial Gereja bertujuan agar hidup beriman tidak hanya dipenuhi oleh sekedar “perbuatan-perbuatan saleh pribadi”, melainkan menampilkan dinamika partisipasi hidup beriman yang kongkret dalam pengalaman suka dan duka masyarakat. Ajaran Sosial Gereja memiliki tujuan agar umat beriman bertindak, bergerak, bekerja bersama-sama dalam cara-cara yang efektif untuk membangun tata hidup manusia. Cara efektif diwujudkan dalam aneka kerja sama pemberdayaan dan pengentasan sesama dari keterpurukan (Riyanto, 2015:3). Selanjutnya, dalam Ajaran Sosial Gereja

terdapat pemahaman yang

menyeluruh mengenai keterlibatan nyata bagaimana iman Katolik mendorong umat untuk berkarya nyata. Ajaran Sosial Gereja memiliki jalan pikiran yang integral dalam semua tahapan. Pada prinsipnya dokumen-dokumen Ajaran Sosial Gereja berpolakan jalan pikiran To see, judge and act seperti yang termuat dalam Ensiklik Mater et Magistra dari Yohanes XXIII (Riyanto, 2015:12). To see memuat maksud bahwa Gereja pertama-tama menyimak, mendengarkan dan mempelajari segala persoalan yang ada dalam realitas sosial. To judge

22


mengindikasikan langkah selanjutnya, yaitu Gereja memberikan refleksi teologis, penilaian, analitis, kritik, pembahasan atas realitas perkembangan yang ada dalam realitas tersebut. “Gereja” di sini adalah para pemimpin klerus maupun para tokoh umat. To act artinya Gereja mendesak umat Allah atau siapa pun yang berkehendak baik untuk bertindak konkret mempromosikan keadilan dan melawan segala bentuk ketidakadilan, mempromosikan perdamaian, dan tatanan sosial yang benar dan baik.

2.2.2. Catatan Historis Ajaran Sosial Gereja Sebagai tanggapan terhadap masalah sosial besar yang pertama, Paus Leo XIII memaklumkan ensiklik sosial yang pertama, Rerum Novarum. Ensiklik yang dimaklumatkan pada tanggal 15 Mei 1891 ini menaruh perhatian pada masalahmasalah sosial secara sistematis. Juga pertama kali jalan pikiran ajaran sosial berangkat dari prinsip keadilan universal. Paus Leo XIII telah melihat parahnya kondisi kerja, karena eksploitasi oleh kapitalisme tanpa kontrol akibat revolusi industri, dan bangkitnya kekuatan sosialisme serta marxisme. Dengan berdasarkan hukum kodrat, Paus membela hak-hak buruh, pentingnya keadilan dan solidaritas, sekaligus juga meneguhkan hak kodrati atas kepemilikan pribadi (Leo XIII, 1891: 15-40). Pada permulaan tahun 1930-an, menyusul krisis ekonomi dahsyat tahun 1929, Paus Pius XI menerbitkan Ensiklik Quadragesimo Anno, dalam konteks memperingati ulang tahun ke-40 Rerum Novarum. Ensiklik ini menegaskan kembali prinsip-prinsip dalam Rerum Novarum dan mengaplikasikannya dalam

23


situasi zaman itu. Paus menolak solusi komunisme yang menghilangkan hak-hak pribadi. Namun juga sekaligus mengkritik persaingan kapitalisme sebagai yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Ajaran Paus Pius XI (1931:41-80) menunjukkan bagaimana Ajaran Sosial Gereja berkembang dan menjadi lebih spesifik, terutama dalam mempertahankan prinsip-prinsip : perdamaian dan keadilan, solidaritas, kesejahteraan umum, subsidiaritas, hak milik, hak untuk berserikat, dan peranan fundamental keluarga dalam masyarakat. Paus Pius XI juga melawan rezim-rezim totaliter yang tengah menggejala di Eropa pada masa kepausannya. Paus Pius XI melancarkan protes menentang penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim fasis totaliter di Italia dengan Ensiklik Non Abbiamo Bisogno. Terbitnya Ensiklik Mit Brennender Sorge tentang situasi Gereja Katolik di bawah Reich Jerman pada tanggal 14 Maret 1937 juga merupakan tanggapan atas situasi zaman itu. Teks Mit Brennender Sorge dibacakan di setiap Gereja Katolik di Jerman, setelah disebarkan dengan rahasia. Ensiklik tersebut keluar setelah tahun-tahun kesewenang-wenangan dan tindak kekerasan, dan ensiklik itu secara tegas diminta dari Paus Pius XI oleh para Uskup Jerman setelah Reich menerapkan langkah-langkah yang kian keras dan represif pada tahun 1936, khususnya yang berkenaan dengan kaum muda yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Gerakan Kaum Muda Hitler (Pontifical Council for Justice and Peace, 2005:91). Bersama dengan Ensiklik Divini Redemptoris tentang komunisme ateistik dan ajaran sosial Kristen, Paus Pius XI menyajikan sebuah kritik yang sistematis terhadap komunisme, dengan menyebutnya sebagai “yang secara

24


intrinsik merupakan kejahatan”, dan menyiratkan bahwa sarana-sarana utama untuk membenahi kejahatan yang dilakukan olehnya dapat ditemukan dalam pembaruan kehidupan Kristen, praktik cinta kasih injili, pemenuhan tugas-tugas keadilan baik pada tingkat antarpribadi maupun sosial dalam kaitan dengan kesejahteraan umum, serta pelembagaan kelompok-kelompok profesi dan lintasprofesi (Pontifical Council for Justice and Peace, 2005:92). Paus Yohanes XXIII, dalam ensikliknya Mater et Magistra yang dipublikasikan tanggal 15 Mei 1961 untuk merayakan 70 tahun Rerum Novarum mengingatkan kembali semangat Rerum Novarum dan Quadragesimo Anno serta mengambil satu langkah maju dalam proses melibatkan seluruh jemaat Kristen. Ensiklik ini mengungkapkan keprihatinan mendalam Paus akan keadilan. Paus mencermati tumbuhnya jurang antara negara kaya dan miskin, sebagai produk dari sistem tata dunia yang tidak adil dan akibat dari penekanan yang terlalu kuat pada kemajuan industri, perdagangan, dan teknologi zaman itu. Dalam ensiklik ini diajukan pula “jalan pikiran” Ajaran Sosial Gereja: see, judge, and act. Gereja Katolik didesak untuk berpartisipasi secara aktif dalam memajukan tata dunia yang adil (John XXIII, 1961:80-124). Perdamaian dan perang adalah tema penting Ensiklik Pacem in Terris yang terbit pada tanggal 11 April 1963.

Paus Yohanes XXIII, menyerukan

perdamaian kepada dunia. Pada saat itu baru terjadi krisis Kuba, salah satu masa paling menegangkan dalam perang dingin dengan ancaman nuklirnya. Masa itu juga ditandai dengan berakhirnya kolonialisme di banyak negara, yang diwarnai dengan perselisihan tragis, yang melibatkan rasisme, tribalisme, dan aplikasi

25


brutal ideologi marxisme. Untuk memajukan tatanan sosial yang penuh damai, Paus mendukung partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kesejahteraan umum, terutama melalui proses-proses demokratis (John XXIII, 1963:125-156). Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes dari Konsili Vatikan II merupakan sebuah tanggapan yang sarat makna dari pihak Gereja terhadap berbagai harapan dan kerinduan dunia dewasa ini. Gaudium et Spes (kegembiraan dan harapan), merupakan dokumen Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam dunia modern, hasil Konsili Vatikan II tanggal 7 Desember 1965. Dokumen ini merupakan refleksi para Bapa Konsili tentang kehadiran Gereja di tengah dunia modern. Dalam refleksi itu, mereka mengaplikasikan ajaran-ajaran Gereja tentang moral dan sosial pada harapan-harapan dan tantangan-tantangan yang dialami di banyak negara pada masa itu. Para Bapa Konsili sangat kuat mendorong partisipasi umat Katolik dalam berbagai dimensi kehidupan duniawi (Second Vatikan Council, 1965:157-220). Dokumen lain dari Konsili Vatikan II yang sangat penting dalam kumpulan ajaran sosial Gereja adalah Pernyataan Dignitatis Humanae, di mana hak untuk kebebasan beragama dimaklumkan dengan sangat jelas dan tegas. Dokumen ini menyajikan tema tersebut dalam dua bab. Yang pertama, yang bercorak umum, menegaskan bahwa kebebasan beragama dilandaskan pada martabat pribadi manusia dan bahwa kebebasan itu mesti dikokohkan sebagai sebuah hak sipil dalam tatanan hukum masyarakat. Bab kedua mengkaji tema tersebut dalam terang wahyu serta menjelaskan dampak-dampak pastoralnya,

26


sembari menunjukkan bahwa itu adalah sebuah hak yang tidak hanya bersangkut paut dengan orang sebagai individu tetapi juga dengan berbagai kelompok orang (Pontifical Council for Justice and Peace, 2005:97). Ensiklik Populorum Progressio dimaklumatkan oleh Paus Paulus VI pada 26 Maret 1967. Paus Paulus VI berbicara di pihak jutaan rakyat dari negaranegara berkembang. Berhadapan dengan semakin lebarnya jurang antara negaranegara kaya dan miskin, Paus menegaskan bahwa keadilan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan dan kemajuan. Pembangunan dan kemajuan harus ditujukan pada perkembangan manusia secara integral. Isu tentang marginalisasi kaum miskin akibat pembangunan banyak dibahas. Ensiklik ini mendorong banyak umat Katolik untuk menjalankan option for the poor dan menghadapi sebab-sebab penindasan (Paul VI, 1967:221-244). Pada permulaan tahun 1970-an, dalam sebuah suasana pergolakan dan kontroversi ideologis yang kuat, Paus Paulus VI meninjau kembali ajaran sosial Paus Leo XIII dan memperbaharuinya, dalam kesempatan ulang tahun ke-80 Rerum Novarum, dengan Surat Apostolik Octogesima Adveniens. Paus membahas persoalan-persoalan khas tahun 70an dengan surat apostolik kepada Kardinal Maurice Roy. Surat tersebut menyerukan persoalan keadilan sosial dengan memperhitungkan ancaman komunisme dan masalah-masalah serius lain, seperti urbanisasi, diskriminasi rasial, teknologi baru, dan peran umat Katolik dalam politik. Soal-soal yang berkaitan dengan urbanisasi dipandang menjadi salah satu sebab lahirnya “kemiskinan baru”. Paus mendorong umat untuk bertindak mengambil bagian secara aktif dalam masalah-masalah politik dan mendesak

27


untuk memperjuangkan nilai-nilai injili guna membangun keadilan sosial (Paul VI, 1971:244-267). Dokumen Justicia in Mundo yang dikenal juga dengan Convenientes ex Universo. Dokumen ini merupakan hasil Sinode para uskup di Roma tahun 1971. Para uskup, yang berkumpul di Roma untuk sinode tahun 1971, menyuarakan untuk jutaan orang yang tinggal di negara-negara berkembang. Mereka tidak hanya menyerukan diakhirinya kemiskinan dan penindasan, namun juga perdamaian abadi dan keadilan sejati. Dalam Gereja, sebagaimana di dalam dunia, keadilan harus dipertahankan dan dipromosikan. Misi Gereja tanpa ada suatu upaya konkret dan tegas mengenai tindakan perjuangan keadilan, tidaklah integral. Misi Kristus dalam mewartakan datangnya Kerajaan Allah mencakup pula datangnya keadilan. Keadilan merupakan dimensi konstitutif pewartaan Injil. Para uskup juga menyerukan dihormatinya hak untuk hidup, hak-hak perempuan, dan perlunya pendidikan keadilan. Dokumen ini banyak diinspirasikan oleh seruan keadilan dari Gereja-Gereja di Afrika, Asia, dan Latin Amerika, khususnya pengaruh pembahasan tema “pembebasan” oleh para uskup Amerika Latin di Medellin (Roman Synod, 1971:267-283). Sembilan puluh tahun setelah Rerum Novarum, Yohanes Paulus II mempersembahkan Ensiklik Laborem Exercens bagi kerja sebagai kebaikan hakiki pribadi manusia, unsur utama kegiatan ekonomi serta kunci bagi seluruh persoalan sosial. Laborem Exercens memaparkan sebuah spiritualitas serta etika kerja dalam konteks refleksi teologis dan filosofis yang sangat mendasar. Kerja tidak boleh dipahami hanya dalam arti objektif dan materiil akan tetapi juga harus

28


dimengerti

makna subjektifnya. Ensiklik ini mengkritik komunisme dan

kapitalisme sekaligus sebagai yang memperlakukan manusia sekedar sebagai “alat”. Manusia dipandang sebagai instrumen penghasil kemajuan dan perkembangan. Manusia mempunyai hak untuk bekerja, menerima upah yang adil, sekaligus memiliki hak untuk hidup secara manusiawi dengan pekerjaannya (Paul II, 1981:351-391). Melalui Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis, Yohanes Paulus II memperingati ulang tahun ke-20 Populorum Progressio dan masih dalam konteks kebutuhan akan solidaritas, kebebasan, dan keadilan. Ensiklik ini berfokus pada makna dan nilai pribadi manusia. Dengan visi global tentang perubahan-perubahan sosial, Yohanes Paulus II mengamati relasi antarnegara, mencela beban hutang pada negara-negara dunia ketiga dan imperialisme baru (Paul II, 1987:392-431). Pada ulang tahun ke-100 Rerum Novarum, Yohanes Paulus II memaklumatkan ensiklik sosialnya yang ketiga, Centesimus Annus. Ensiklik ini memunculkan kembali prinsip-prinsip fundamental pandangan Kristen tentang organisasi sosial dan politik yang selama ini menjadi tema utama dari ensiklik sebelumnya. Analisis yang jelas dan mendalam tentang “hal-hal baru”, dan khususnya terobosan besar tahun 1989 dengan tumbangnya sistem Soviet, memperlihatkan penghargaan terhadap demokrasi serta ekonomi pasar dalam konteks sebuah solidaritas (Paul II, 1991:432-477). Ensiklik Caritas in Veritate ditulis oleh Benediktus XVI dan terbit 29 Juni 2009. Ensiklik ini berbicara tentang perkembangan integral manusia dalam kasih dan kebenaran. Ensiklik ini mendiskusikan krisis finansial global dalam konteks

29


meluasnya relativisme. Pandangan Benediktus XVI melampaui kategori-kategori tradisional kekuasaan pasar negara yang berpaham kapitalisme dan kekuasaan negara yang berpaham sosialisme. Dengan mengamati bahwa setiap keputusan ekonomi memiliki konsekuensi moral, Paus menekankan pengelolaan ekonomi yang berfokus pada martabat manusia (Riyanto, 2015:65).

2.2.3. Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja Gereja Katolik merupakan Gereja yang hidup. Gereja yang menunjukkan sikap-sikap responsif dan keberpihakan terhadap masalah-masalah sosial, seperti mengusahakan tercapainya keadilan dan perdamaian, pembelaan martabat manusia,

pengentasan

kemiskinan

dan

pelestarian

lingkungan

hidup.

Responsivitas tersebut sangat jelas terlihat dalam paparan mengenai catatan historis Ajaran Sosial Gereja. Selanjutnya, dari catatan historis Ajaran Sosial Gereja dapat dilihat suatu prinsip-prinsip yang bercorak umum dan fundamental terkait dengan realitas masyarakat dalam keseluruhannya: dari relasi-relasi yang dekat dan langsung ke relasi-relasi yang diperantarai politik, ekonomi dan hukum; dari relasi-relasi di antara berbagai komunitas dan kelompok ke relasi-relasi di antara orang perorangan dan bangsa-bangsa. Pontifical Council for Justice and Peace (2004) dalam Compendium of the Social Doctrine of the Church mengemukakan adanya empat prinsip Ajaran Sosial Gereja. Prinsip-prinsip tersebut adalah: martabat pribadi manusia, yang menjadi dasar bagi semua prinsip lain serta isi ajaran sosial Gereja; kesejahteraan umum; subsidiaritas; dan solidaritas. Prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja tersebut

30


memiliki nilai dalam kesatuannya, saling keterkaitan di antaranya serta dalam perumusannya. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa ajaran sosial Gereja merupakan kumpulan ajaran terpadu yang menafsirkan berbagai realitas sosial modern secara sistematis. Demikian juga dalam pengkajiannya, masing-masing prinsip ini tidak dapat berdiri sendiri secara individual dan digunakan secara terpisah dan tidak berkaitan satu dengan yang lain. Suatu pemahaman teoretis yang mendalam dan penerapan aktual atas satu

dari prinsip-prinsip sosial ini

akan menimbulkan resiproksitas, komplementaritas serta interkoneksitas yang menjadi bagian dari struktur prinsip-prinsip tersebut. Lebih dari itu, prinsipprinsip fundamental ajaran sosial Gereja ini menyajikan tidak hanya sekedar warisan refleksi yang permanen yang merupakan bagian hakiki dari pesan Kristen namun prinsip-prinsip tersebut menunjukkan jalan yang akan ditempuh untuk membangun sebuah kehidupan sosial yang baik, autentik dan diperbaharui (Pontifical Council for Justice and Peace, 2005:162). Berikut ini akan diuraikan secara singkat keempat prinsip Ajaran Sosial Gereja. 1) Prinsip hormat akan martabat dan hidup manusia Setiap manusia diciptakan menurut citra Allah. “Setiap manusia di sini maksudnya siapa pun, tidak dibeda-bedakan atas dasar ras, seks, usia, asal-usul, agama, orientasi seksual, status ekonomi, kesehatan, prestasi atau aneka ciri natural yang lain. Keluhuran manusia tidak tergantung dari apa yang dikerjakan atau diraih atau siapa dia. Ketika manusia dilahirkan, ia mempunyai hak untuk hidup. Ajaran Sosial Gereja menegaskan bahwa

31


“hidup”

di sini tidak sekedar bernafas tetapi juga berkaitan dengan

eksistensinya sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup layak. 2) Prinsip kesejahteraan umum Prinsip kesejahteraan umum mengacu pada pengertian bahwa kesejahteraan itu milik bersama bukan milik beberapa orang . Karena milik bersama, kesejahteraan itu berkaitan dengan sistem yang adil bukan berkaitan dengan pembagian materi yang adil. Sistem yang adil mengarah pada sistem tata kehidupan yang memungkinkan semua orang mendapat kesempatan yang sama

untuk

meningkatkan

taraf

hidupnya.

Kesejahteraan

umum

merupakan kondisi yang diciptakan dengan tujuan agar setiap orang dan kelompok dapat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi sepenuhnya. Kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab setiap individu. Dengan kata lain, prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab terhadap individu yang lain; bahwa orang lain adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab tersebut mewajibkan setiap individu untuk bekerja sama membangun kondisi-kondisi sosial yang menjamin agar setiap pribadi dan kelompok dalam masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mewujudkan potensi mereka. Selain itu, prinsip kesejahteraan umum memiliki kedalaman maksud untuk memprioritaskan keadilan yang menyejahterakan terutama bagi mereka yang lemah dan miskin.

32


3) Prinsip subsidiaritas Prinsip subsidiaritas terkait dengan permasalahan bagaimana sebuah tata kebijakan dan tanggung jawab dilaksanakan. Apabila lembaga di tingkat bawah mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya maka lembaga di tingkat atas jangan mengambil alih. Ketika kewenangan efektif dikerjakan di tingkat bawah, atasan tidak perlu memperumit dengan berbagai kebijakan yang mengambil alih tanggung jawab ataupun kebijakan. Prinsip Subsidiaritas memungkinkan partisipasi dari lembaga atau individu di lapis bawah dalam menentukan diri sendiri

dan di sinilah

tercermin penghargaan martabat manusia. Individu atau lembaga yang secara langsung terkena dampak dari suatu kewenangan atau kebijakan seharusnya memiliki peran dalam pengambilan keputusan atau kebijakan tersebut. Intinya, bagaimana melibatkan individu atau lembaga lapis bawah dalam setiap pengambilan keputusan yang nantinya akibatnya akan diterima oleh individu atau lembaga lapis bawah tersebut. 4) Prinsip solidaritas Solidaritas adalah sebuah kebajikan moral yang autentik, bukan suatu perasaan belas kasihan atau rasa sedih karena nasib buruk sekian banyak orang. Sebaliknya, solidaritas ialah tekad yang teguh dan tabah untuk membaktikan diri kepada kesejahteraan umum, artinya kepada kesejahteraan semua orang dan setiap orang perorangan karena kita semua sungguh bertanggung jawab atas semua orang. Istilah “solidaritas”, yang digunakan secara luas oleh Magisterium,mengungkapkan secara ringkas kebutuhan

33


untuk mengakui ikatan-ikatan kokoh yang mempersatukan semua orang dan kelompok-kelompok sosial satu sama lain, ruang yang diberikan kepada kebebasan manusia bagi pertumbuhan bersama dimana di dalamnya semua orang berbagi dan berperan serta.

2.3. Community Empowerment dalam Dimensi Corporate Social Responbility Community Empowerment merupakan sebuah aktualisasi dari CSR yang lebih bermakna daripada sekedar aktivitas charity. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan CSR dengan Community Empowerment terdapat kolaborasi kepentingan bersama antara perusahaan dengan komunitas, adanya partisipasi, produktivitas dan keberlanjutan (Sri Urip, 2014:81). Community Empowerment mengacu pada proses yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kontrol atas hidup mereka. Community adalah kelompok masyarakat yang kemungkinan memiliki hubungan atau kemungkinan tidak , tetapi mereka berbagi kepentingan bersama, keprihatinan atau identitas. Community ini kemungkinan berada di tingkat lokal, nasional maupun internasional, dengan kepentingan tertentu atau luas. Empowerment mengacu pada proses dimana orang mendapatkan kontrol atas faktor-faktor dan keputusan yang menentukan hidup mereka. Ini adalah proses dimana mereka meningkatkan aset dan atribut mereka dan membangun kapasitas untuk mendapatkan akses, mitra, jaringan , dalam rangka untuk mendapatkan kontrol. "Mengaktifkan" menyiratkan bahwa orang tidak bisa "diberdayakan" oleh orang lain; mereka hanya dapat memberdayakan diri dengan mengakuisisi

berbagai bentuk kekuasaan yang lebih. Ini

34


mengasumsikan bahwa orang adalah aset untuk mereka sendiri, dan peran agen eksternal adalah untuk mengkatalisis, memfasilitasi atau "menemani" masyarakat dalam memperoleh kekuasaan (Labonte dan Laverack, 2008). Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa dalam konsep ‘Community Empowerment dalam dimensi Corporate Social Responbility’ teridentifikasi tiga unsur pembentuk konsep, yaitu: Community Empowerment, partisipasi masyarakat dan kompetensi agen pemberdayaan. Instrumen evaluasi Program Aksi Puasa Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang akan dikembangkan berdasarkan tiga hal tersebut. Berikut akan diuraikan ketiga kerangka konseptual tersebut.

2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kegiatan Community Empowerment Konsep CSR telah dikembangkan sejak pertengahan abad 20. Konsep ini banyak diperdebatkan dan

dibahas dalam beberapa konteks sehingga

memunculkan berbagai gambaran mengenainya (Griffin, 2006:13-14). Tidak ada konsep yang resmi dan baku mengenai CSR. Konsep ini selalu berkembang dari masa ke masa. European Commision sukarela

mendefinisikan CSR sebagai bentuk integrasi

masalah sosial dan lingkungan hidup ke dalam operasi bisnis dan

interaksi mereka dengan pemangku kepentingan. Hal ini memuat pengertian bahwa dalam menjalankan perusahaan, para pemangku kepentingan di perusahaan berorientasi membantu lingkungan sosial yang berada di sekitar perusahan dan itu dilakukan dengan sukarela. Menurut Michael Hopkins (2007), CSR merupakan

35


bidang yang memusatkan perhatian pada upaya pemangku kepentingan untuk berperilaku beretika dan bertanggung jawab. Selanjutnya perilaku beretika dan bertanggung jawab itu diaplikasikan dalam tujuan CSR, yaitu untuk menciptakan standar kehidupan yang lebih tinggi dengan menciptakan laba usaha untuk orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan (Hopkins, 2007). Pernyataan tersebut menekankan bahwa dengan CSR diharapkan adanya keuntungan yang dapat di raih baik oleh pihak perusahaan maupun pihak di luar perusahaan yang dalam hal ini adalah masyarakat. Namun demikian, bagaimana agar pelaksanaan kegiatan CSR memberi nilai optimum bagi bisnis dan masyarakat masih harus dipahami dengan baik. Kegiatan seperti pameran yang bertema cinta lingkungan hidup dengan memamerkan konsep penghematan energi, pengelolaan limbah, dan gagasan kepedulian lingkungan lainnya sering dianggap sebagai prakarsa CSR. Padahal, kegiatan sesekali seperti ini tanpa

disertai dengan peningkatan kompetensi,

pelatihan, pemberdayaan, penyediaan lapangan pekerjaan dan penciptaan kemakmuran tidak akan memberi hasil yang menguntungkan dan oleh karenanya juga

tidak membawa manfaat berkelanjutan baik bagi perusahaan maupun

masyarakat. Jika perusahaan menekankan pelaksanaan kegiatan CSR-nya pada persoalan yang tidak relevan dengan lingkungan setempat, maka kegiatan terbaik sekalipun akan gagal menciptakan manfaat yang diharapkan baik untuk masyarakat maupun perusahaan. Keterlibatan perusahaan dalam kesepakatan sosial supaya relevan pada umumnya dengan mempertimbangkan beberapa faktor,

36


yaitu keadaan ekonomi, sosial, dan budaya di negara tempat bisnis tersebut beroperasi Urip, 2015:16). Berdasarkan uraian di atas, dalam kerangka kepentingan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip CSR yang efektif seharusnya ditempatkan dalam konteks pemahaman bisnis akan strategi bisnis perusahaan yang diimbangi pemahaman akan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan

CSR

yang berorientasi

pada

kebutuhan

masyarakat

menempatkan CSR pada konsep pembangunan berbasis masyarakat. Konsep ini mengandung pengertian bahwa pembangunan

berangkat dari kebutuhan

masyarakat,

oleh

direncanakan,

dan

dilaksanakan

masyarakat

dengan

memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat (Theresia, 2014:28). Pembangunan tidak dirumuskan oleh “orang luar” atau elit masyarakat yang merasa lebih tahu dan lebih pandai untuk merumuskan pembangunan yang cocok bagi masyarakatnya. Sejalan dengan konsep di atas, pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, telah diterima dan berkembang dalam berbagai literatur sebagai salah satu bentuk pembangunan berbasis masyarakat (Theresia, 2014:91). Selanjutnya, istilah ‘Pemberdayaan masyarakat’ merupakan alih bahasa dari kata ‘empowerment’. Kata power dalam empowerment diartikan sebagai ‘daya’

sehingga

empowerment

diartikan

sebagai

pemberdayaan.

Daya

mengandung pengertian kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993:188). Empowerment merupakan

sebuah

konsep

untuk

mengatasi

37

masalah-masalah

yang


menghubungkan

‘daya’

dengan

pembagian

kesejahteraan.

Keadaan

keterbelakangan dan kemiskinan seperti diutarakan di bab sebelumnya terjadi karena ketidakseimbangan dalam kepemilikan atau akses pada sumber-sumber ‘daya’. Proses historis yang panjang akhirnya menyebabkan terjadinya dispowerment, yakni peniadaan

‘daya’ pada sebagian besar masyarakat.

Akibatnya, muncul lapisan masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap aset produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang ‘memiliki daya’. Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi mengakibatkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Pemberdayaan merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan. Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu atau masyarakat khususnya kelompok rentan

dan

lemah untuk memiliki kekuatan dan

kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya; (b) menjangkau sumbersumber produktif; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan (Suharto, 2005:58). Dalam konteks ini pemberdayaan menekankan pada aspek pelimpahan wewenang atau memberi kekuasaan kepada individu sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, dalam konsep pemberdayaan tidak sekedar termuat proses pemberian kewenangan atau kekuasaan saja kepada mereka yang lemah dan miskin. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses menyiapkan masyarakat supaya memiliki sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat didalam menentukan masa depan mereka,

38


serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri (Ife, 1995). Dalam hal ini, konsep pemberdayaan dikaitkan dengan proses mendidik

dengan tujuan peningkatan kualitas individu, kelompok

masyarakat supaya mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Pemberdayaan memiliki makna kesetaraan, adil dan demokrasi tanpa adanya tekanan atau dominasi dalam suatu komunitas atau masyarakat. Perbedaan karakter dan kemampuan individu adalah suatu keniscayaan. Namun setiap individu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Realitas kesetaraan dan perbedaan individu ini menjadi prinsip dalam melakukan pemberdayaan. Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera (Anwas, 2014:50). Penuntasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat menekankan pada proses bukan semata-mata output dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat

terlibat

dalam

proses

tersebut,

semakin

berhasil

kegiatan

pemberdayaan tersebut. Keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan kemampuan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat (Anwas, 2014:51).

39


Dalam kerangka penelitian ini , upaya memberdayakan masyarakat, akan dilihat dari tiga sisi. Pertama, memberdayakan analog dengan membangun kondisi yang mendorong potensi masyarakat berkembang . Pijakan dari konsep ini adalah bahwa setiap individu atau

masyarakat memiliki kapasitas yang dapat

dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan kapasitas yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan. Kedua, memperkuat kapasitas atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Konsep ini dapat direalisasikan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Individu dan masyarakat perlu dibiasakan untuk belajar menggunakan berbagai sumber yang tersedia. Sumber belajar bisa berupa buku, orang lain, alat, bahan dan juga lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Ketiga, dalam istilah pemberdayaan termuat juga pengertian menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi.

2.3.2. Partisipasi Masyarakat Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tentu membutuhkan partisipasi masyarakat, terutama partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran program. Tanpa partisipasi masyarakat, maka efektivitas pelaksanaan program perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, dinamika partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai salah satu indikator penting

dalam

pemberdayaan

masyarakat

40

(Anwas,2014:92).

Partisipasi


masyarakat mempunyai peranan penting ,hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai objek tetapi juga berperan sebagai subyek. Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara sukarela dari seseorang untuk membantu kegiatan pembangunan yang berlangsung di daerahnya. Partisipasi yang dilakukan dengan sukarela tersebut akan membuat masyarakat merasa turut menjadi bagian dari kegiatan tersebut (Mulyadi, 2011:21).

Keith Davis (dalam Sastropoetro, 1988:89) mengartikan

partisipasi sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Tingkat partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan perlu diketahui agen pemberdayaan. Oleh karena itu indikator dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting untuk dipahami. Mengukur partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif (Ife dan Tesoriero, 2008). Indikator kuantitatif dalam mengukur partisipasi mencakup: 1) perubahan-perubahan positif dalam layanan lokal; 2) jumlah pertemuan dan jumlah peserta; 3) proporsi berbagai bagian dari kehadiran masyarakat; 4) jumlah orang yang dipengaruhi oleh isu; 5) jumlah pemimpin lokal yang memegang peranan;

41


6) jumlah warga lokal yang memegang peran dalam program; 7) jumlah warga lokal dalam berbagai aspek program dan pada waktu yang berbeda-beda. Semakin tinggi skor dari indikator-indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara kuantitatif partisipasi masyarakat juga tinggi, begitu pula sebaliknya. Secara kualitatif indikator dalam mengukur partisipasi masyarakat mencakup: 1) suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi; 2) dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah kuat; 3) peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen program; 4) keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan; 5) peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi; 6) meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi program untuk mewakilinya dalam organisasi-organisasi lain; 7) pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat; 8) meningkatnya jaringan dengan program-program, masyarakat dan organisasi lainnya; dan 9) mulai mempengaruhi kebijakan.

Indikator-indikator partisipasi tersebut baik secara kuantitatif maupun kualitatif dapat menjadi acuan dalam mengukur partisipasi masyarakat yang

42


efektif dalam kegiatan pemberdayaan. Agen pemberdayaan dapat menentukan sejumlah indikator atau seluruh indikator tersebut berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada. Agen pemberdayaan juga dapat menentukan jumlah indikator minimun atau indikator prioritas, indikator yang mempresentasikan proses partisipasi, serta sesuai dengan tujuan dari kegiatan pemberdayaan tersebut.

2.3.3. Kompetensi Agen Pemberdayaan Usaha-usaha pembangunan suatu masyarakat selalu ditandai oleh adanya sejumlah orang yang mempelopori, menggerakkan, dan menyebarluaskan proses perubahan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai agen perubahan. Nama yang diberikan sesuai dengan misi yang ingin dibawa, yakni membuat suatu perubahan yang berarti bagi sekelompok orang. Agen pembaharu dalam konteks pemberdayaan lebih tepat disebut sebagai Agen Pemberdayaan. Agen pemberdayaan disyaratkan

memiliki kompetensi yang sesuai dengan

kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kompetensi memberdayakan masyarakat yang berorientasi pada kegiatan menumbuhkan partisipasi masyarakat, program pemberdayaan yang berdasarkan pada kebutuhan dan potensi masyarakat serta dilakukan dengan menggunakan pendekatan holistik. Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman maka kompetensi agen pemberdayaan dalam melakukan pemberdayaan sumber daya manusia perlu dinamis. Kompetensi dalam pemberdayaan masyarakat memiliki makna upaya kemampuan yang harus dimiliki oleh para agen pemberdayaan masyarakat. Kompetensi yang diwujudkan dalam pengetahuan dan ketrampilan serta ditunjang

43


oleh sikap yang diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan yang dapat diuraikan dalam beberapa dimensi sebagai berikut ini (Anwas, 2014:61-79). 1) Kompetensi pemahaman sasaran. Kompetensi

ini

meliputi

kemampuan

individu

dalam

mengidentifikasikan sumber daya yang dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan. Dengan memahami kondisi sasaran dapat membantu agen pemberdayaan dalam memahami lingkungan alam, lingkungan sosial, dan juga lingkungan budaya sasaran. Pemahaman kondisi sasaran juga akan memudahkan agen pemberdayaan dalam mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat, kendala-kendala dan

mencari

solusi

pemecahan,

serta

potensi-potensi

yang

dapat

dikembangkan dalam pelaksanaan penyuluhan. Informasi ini sangat penting bagi agen pemberdayaan dalam melaksanakan pemberdayaan mulai dari tahap merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, serta evaluasi dan tindak lanjutnya. 2) Kompetensi menumbuhkan kesadaran. Menumbuhkan

kesadaran

merupakan

bagian

inti

dalam

pemberdayaan masyarakat. Kompetensi ini meliputi kemampuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam dirinya memiliki peluang dan potensi untuk menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan.

44


3) Kompetensi komunikasi inovasi. Dimensi komunikasi inovasi adalah kemampuan agen pemberdayaan dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik sesuai dengan potensi dan kehidupannya. Kemampuan ini meliputi kemampuan dalam mencari informasi inovasi melalui berbagai sumber informasi -media massa, media terprogram dan media lingkungan-, memahami inovasi yang dibutuhkan sasaran, serta mengkomunikasikannya dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilakukan secara logis. 4) Kompetensi pengelolaan pembaharuan. Kompetensi

ini

dapat

diartikan

sebagai

kemampuan

agen

pemberdayaan dalam memfasilitasi masyarakat agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang terus berubah. Kemampuan ini meliputi: kemampuan

membangkitkan

motivasi

untuk

berubah,

kemampuan

menumbuhkan kepekaan terhadap perubahan lingkungan dan kemampuan menerapkan teknologi atau ide baru dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat di lapangan. 5) Kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini menuntut kemampuan agen pemberdayaan dalam menciptakan proses belajar kepada masyarakat dalam mengubah perilakunya. Melalui belajar, masyarakat diharapkan mampu menguasai dan menerapkan inovasi yang lebih menguntungkan bagi diri dan keluarganya.

45


6) Kompetensi pengelolaan pelatihan. Kompetensi pengelolaan pelatihan bagi agen pemberdayaan ini meliputi: kemampuan merancang pelatihan, kemampuan melaksanakan pelatihan, kemampuan memfasilitasi narasumber, kemampuan mengevaluasi hasil pelatihan, kemampuan melakukan tindak lanjut pelatihan, serta kemampuan melibatkan masyarakat dalam tahapan pelatihan. 7) Kompetensi pengembangan kewirausahaan Kemampuan

mengembangkan

kewirausahaan

bagi

agen

pemberdayaan diantaranya kemampuan dalam: menanamkan sikap mental kepada masyarakat untuk berani mengambil resiko terhadap perubahan, mengembangkan sikap untuk berinisiatif dalam berbagai usaha sesuai tuntutan perubahan, dan membangun kerjasama dalam kelompok usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat. 8) Kompetensi pemandu sistem jaringan. Kompetensi ini meliputi kemampuan agen pemberdayaan dalam melakukan kerjasama yang sinergis antara berbagai pihak terkait. Dalam hal ini

agen

pemberdayaan

disyaratkan

memiliki

kemampuan

untuk

memfasilitasi masyarakat penerima manfaat dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi dalam menyampaikan permasalahan masyarakat serta mengakses informasi untuk keperluan pemberdayaan dan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha.

46


9) Kompetensi menumbuhkembangkan kelembagaan. Kompetensi agen pemberdayaan dalam menumbuhkan kelembagaan masyarakat meliputi: kemampuan dalam menguatkan atau menghidupkan kelembagaan yang sudah ada di masyarakat, kemampuan dalam membentuk kelembagaan

yang

belum

ada

tetapi

diperlukan

oleh

masyarakat,

mensinergikan kelembagaan yang telah ada di masyarakat dengan kelembagaan di luar masyarakat. 10) Kompetensi pendampingan. Pendampingan merupakan salah satu kemampuan yang sangat perlu dimiliki oleh agen pemberdayaan. Pendampingan ini tugasnya bukan menggurui, tetapi lebih tepat sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator, dan pembimbing masyarakat di lapangan. 11) Kompetensi Teknologi Informasi dan komunikasi Kompetensi ini bagi agen pemberdayaan dapat berfungsi mulai dari: mencari informasi yang berkembang sesuai kebutuhan pemberdayaan, sebagai media komunikasi baik dengan masyarakat maupun dengan pihak lain dalam mendukung kegiatan pemberdayaan; sebagai media pendidikan dalam menambah wawasan dan ketrampilan serta mencari dukungan partisipasi pihak-pihak luar yang mendukung kegiatan pemberdayaan. 12) Kompetensi mencari sponsorship. Terkait dengan menarik dukungan sponsorship, agen pemberdayaan perlu memiliki kemampuan dalam melakukan pendekatan atau menjelaskan berbagai program pemberdayaan. Agen pemberdayaan juga dituntut perlu

47


memiliki keuletan dan bekerja keras untuk dapat memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Dalam aspek lain diperlukan adanya kejujuran dan keterbukaan dari agen pemberdayaan dalam menggunakan dana atau dkungan lainnya dari pihak sponsor, sehingga akan dipercaya oleh para donatur. 13) Kompetensi mempengaruhi media massa. Kompetensi

ini

memungkinkan

agen

pemberdayaan

untuk

mempengaruhi media massa untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dengan menonjolkan nilai positif dan daya tarik. Daya tarik kegiatan pemberdayaan antara lain: tingkat partisipasi masyarakat, berbagai kegiatan pemberdayaan, niai-nilai empati, dan kepedulian sosial baik secara individu ataupun lembaga. Dalam hal ini, kreativitas agen pemberdayaan sangat diperlukan.

2.4. Kerangka Berpikir Berdasarkan berbagai kajian di atas, kerangka berpikir penelitian ini dapat dijabarkan dalam skema 2.1. Berikut ini.

48


SKEMA 2.1 KERANGKA BERPIKIR

Program Pemanfaatan Dana Aksi Puasa Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang

Evaluasi Alat Ukur Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja 

Hormat pada Martabat dan hidup manusia



Kesejahteraan Umum



Subsidiaritas



Solidaritas

Kategori-Kategori Community Empowerment dalam Dimensi Corporate Social Responbility 

Konsep Community Empowerment



Partisipasi Masyarakat



Kompetensi Agen Pemberdayaan

Potensi Keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana Aksi Puasa Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang

Model Ecclesia Social Responbility Management

49


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengantar Sebagaimana

telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, Program

Pemanfaatan Dana APP merupakan salah satu bentuk dimensi sosial Gereja dalam upaya merespon dan menangani masalah sosial. Dalam demensi ini, signifikansi dan relevansi Gereja bagi masyarakat tampak dalam keterlibatan Gereja

dalam

pergulatan hidup masyarakat. Gereja ikut ambil bagian dalam kehidupan bersama secara

khusus

dalam

pengembangan

sosial

ekonomi,

maupun

dalam

memperjuangkan keadilan, kedamaian dan keutuhan alam ciptaan (Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang, 2011). Program Pemanfaatan Dana APP merupakan fenomena kompleks yang memuat

dimensi Social Responbility

Management dalam konteks prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja. Agar fenomena kompleksitas tersebut dapat ditangkap dengan baik dan dapat dilakukan evaluasi kinerja dan keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan kedua hal tersebut secara holistik, maka penelitian ini menggunakan trianggulasi data dan metode analisis (Sugiyono, 2014:397; Yin, 1987: 119 - 122). Secara spesifik, penelitian ini menggunakan desain studi kasus embedded, dimana analisis mengenai kinerja dan tingkat keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya dilakukan berdasarkan fenomena Program Pemanfaatan Dana APP secara holistik dan hal-hal detail

50


terkait unit-unit dalam Program Pemanfaatan Dana APP. Pendekatan dengan menggunakan sub-subunit analisis yang terjalin ini memungkinkan desain yang lebih kompleks bisa berkembang. Subunit tersebut dapat menambah peluangpeluang signifikan bagi analisis yang lebih luas, yang mengembangkan bagianbagian kasus tunggal yang bersangkutan (Yin, 2014:54). Selanjutnya, menurut Yin pendekatan studi kasus dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan evaluasi terkait kinerja dan keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP (2014:17). Bab ini akan mendiskusikan metodologi yang digunakan oleh peneliti dalam mengevaluasi kinerja dan keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Bab ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, membahas paradigma penelitian dan penggunaan trianggulasi dalam penelitian ini. Bagian kedua akan membahas mengapa penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Ketiga, akan membahas metoda penelitian yang mencakup Desain Penelitian; Data dan Metode Pengumpulan Data; serta Metode Penelitian dan Alat Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3.2. Paradigma Penelitian dan Triangulasi Dalam kerangka menempatkan secara tepat posisinya di dalam penelitian, peneliti yang menggunakan sebuah metode penelitian tertentu harus mengetahui dan memahami paradigma yang memayungi metode yang diterapkannya tersebut. Pemahaman terhadap posisinya tersebut, akan membantu peneliti dalam

51


menempatkan penelitian dan pemikiran-pemikirannya pada posisi yang tepat dan memiliki alasan-alasan atas setiap pertanyaan yang berkaitan dengan posisinya tersebut. Bagian ini adalah kajian tentang paradigma penelitian yang menaungi atau menjadi landasan pemikiran tesis ini. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian (Guba dan Lincoln, 1988: 80115).

Mengacu

pada

bahwa paradigma ilmu itu

definisi paradigma tersebut, beragam,

dapat

kita

ketahui

ini didasarkan pada pandangan dan

pemikiran filsafat ilmuwan yang berbeda-beda. Dimana, masing-masing aliran filsafat tersebut memiliki cara pandang tersendiri mengenai hakikat sesuatu serta mempunyai ukuran-ukuran tertentu tentang kebenaran. Perbedaan aliran filsafat yang dijadikan pijakan berpikir oleh para ilmuwan , berakibat pada perbedaan paradigma yang dianut, baik menyangkut tentang hakikat apa yang harus dipelajari, obyek yang diamati maupun metode penelitian yang digunakan. Perbedaan paradigma yang dianut para ilmuan ternyata tidak hanya berakibat pada perbedaan skema konseptual penelitian, melainkan juga pada pendekatan yang melandasi semua proses dan kegiatan penelitian (Creswell, 2009: 7-28).

Dalam praktek penelitian ilmiah, setidaknya terdapat dua pendekatan

untuk menjawab permasalahan penelitian yang timbul sebagai suatu fenomena yang harus dicari jawabannya, yaitu: penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

52


Pendekatan kuantitatif sering dinamakan pendekatan tradisional, positivistik, scientific dan pendekatan konfirmatif. Selanjutnya pendekatan kualitatif sering dinamakan sebagai pendekatan baru, postpositivistik; artistik; dan interpretive research (Sugiono. 2014: 35). Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu bersifat tunggal -hanya meneliti fenomena yang teramati saja-, dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel yang representatif. Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut

selanjutnya

diuji

melalui

pengumpulan

data

lapangan.

Untuk

pengumpulan data digunakan instrumen penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil

secara

random,

sehingga

kesimpulan

hasil

penelitian

dapat

digeneralisasikan pada populasi sampel tersebut diambil (Sugiono. 2014: 36). Filsafat postpositivesme sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik -meneliti fenomena yang teramati dan perasaan-, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah . Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrumen, yaitu peneliti itu sendiri (Sugiono. 2014: 37). Pengumpulan data

53


dilakukan dengan menggunakan tiga cara: (1) wawancara mendalam, wawancara dengan format pertanyaan terbuka; (2) observasi langsung; dan (3) pemanfaatan dokumen tertulis, termasuk sumber-sumber tertulis dari hasil wawancara terbuka pada kuesioner, buku harian seseorang dan catatan program (Patton, 1991: 1). Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability (Sugiono. 2014: 38) . Menurut Newman dan Benz, kedua paradigma tadi tidak harus diposisikan sebagai antitesis atau dikotomi yang saling bertentangan; keduanya hanya merepresentasikan hasil akhir yang berbeda, namun tetap dalam satu continuum (dalam Creswell, 2009: 3). Keduanya bisa digunakan bersamaan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan meminimalkan bias-bias yang muncul dalam suatu pendekatan penelitian (Creswell, 2009: 22). Melalui kajian kritis dan pengalaman praktik-praktik penggunaan berbagai pendekatan penelitian lapangan, ternyata kedua pendekatan penelitian tersebut dapat dikombinasikan atau digabungkan. Pendekatan penelitian kombinasi akan berguna bila pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif secara sendiri-sendiri tidak cukup akurat digunakan untuk memahami permasalahan penelitian atau dengan menggunakan

54


pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara kombinasi akan dapat memperoleh pemahaman yang paling baik apabila dibandingkan dengan pemakaian pendekatan tunggal (Creswell, 2009: 17-28). Penerapkan kombinasi dua pendekatan sekaligus dalam satu proyek penelitian dikenal sebagai pendekatan kombinasi. Pendekatan kombinasi merupakan sebuah pendekatan penelitian, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi (Sugiono. 2014: 42). Saat ini dikenal istilah-istilah lain yang berbeda tetapi mengacu pada pendekatan kombinasi ini, seperti integrasi, sintetis, metode kuantitatif dan kualitatif, multimetode dan metodologi campuran (Creswell, 2009: 307). Membangun pengawasan dan keseimbangan dalam rancangan penelitian dengan menggunakan pendekatan ganda disebut dengan triangulasi (Patton, 1991: 98). Denzin (1978) telah menengarai adanya empat tipe dasar triangulasi: (1) triangulasi data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu

kajian;

(2) triangulasi investigator, apabila dalam sebuah penelitian menggunakan beberapa evaluator atau ilmuwan sosial yang berbeda; (3) triangulasi teori, yaitu penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal data; dan (4) triangulasi metodologis, ketika digunakan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal. Penelitian tesis ini dilakukan oleh satu orang peneliti dan tidak bertujuan untuk menggunakan sebuah teori dari disiplin ilmu tertentu untuk menjelaskan

55


sebuah fenomena dalam disiplin ilmu yang lain. Oleh karena itu, penelitian ini hanya menerapkan trianggulasi data dan metodologi. Data penelitian ini dikumpulkan dari sejumlah sumber yang berbeda dengan teknik pengumpulan data yang berbeda, termasuk dalam mengumpulkan arsip dokumentasi, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang, dan observasi langsung dengan mengunjungi Kantor Panitia APP Keuskupan Agung Semarang baik di tingkat pusat, kevikepan

maupun di tingkat paroki sampel penelitian.

Trianggulasi metodologi diterapkan dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif.

3.3. Strategi Penelitian Studi Kasus Setelah memahami paradigma riset, langkah berikutnya adalah merancang strategi

yang akan digunakan dalam penelitian . Strategi penelitian merupakan

rancangan penelitian

yang mencakup langkah-langkah, proses-proses dan

prosedur khusus yang akan dilakukan dalam mengerjakan penelitian (Creswell, 2009: 17). Creswell menjelaskan ada berbagai jenis strategi penelitian yang bisa digunakan. Pilihan strategi penelitian yang akan dipakai ditentukan oleh jenis penelitian yang dipilih. Strategi-strategi penelitian yang berkaitan dengan rancangan kuantitatif

memiliki kecenderungan menggunakan asumsi-asumsi

pengetahuan post-positivis. Dalam skenario ini, peneliti kuantitatif menguji suatu teori

dengan

cara

memerinci

hipotesisi-hipotesis

yang

spesifik,

lalu

mengumpulkan data-data untuk mendukung atau membantah hipotesis-hipotesis

56


tersebut. Strategi survai dan eksperimen merupakan varian yang dapat diterapkan dalam jenis penelitian ini. Selanjutnya, Strategi-strategi penelitian yang berkaitan dengan

rancangan

kualitatif

berkecenderungan

menggunakan

filosofis

pengetahuan konstruktivis/advokasi/ partisipatoris. Varian strategi yang dapat digunakan dalam penelitian jenis ini adalah fenomenologi, grounded theory, etnografi, naratif dan studi kasus (Creswell, 2009: 18-28). Seperti yang telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya, studi kasus merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan dalam penelitan. Beberapa pengertian mengenai penelitian studi kasus telah dikemukakan oleh para ahli. Secara umum, pengertian-pengertian tersebut mengarah pada pernyataan bahwa penelitian studi kasus adalah penelitian yang menempatkan sesuatu atau obyek yang diteliti sebagai ‘kasus’. Namun, pandangan tentang batasan obyek yang dapat disebut sebagai ‘kasus’ itu sendiri masih diperdebatkan . Perdebatan inilah yang menyebabkan perbedaan pengertian di antara para ahli tersebut. Menurut Creswell (1998),

suatu penelitian dapat disebut sebagai

penelitian studi kasus apabila proses penelitiannya dilakukan secara mendalam dan menyeluruh terhadap kasus yang diteliti, serta mengikuti struktur studi kasus seperti yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu: permasalahan, konteks, isu, dan pelajaran yang dapat diambil. Banyak penelitian yang telah mengikuti struktur tersebut tetapi tidak layak disebut sebagai penelitian studi kasus, karena tidak dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Penelitianpenelitian tersebut pada umumnya hanya menggunakan jenis sumber data yang terbatas, tidak menggunakan berbagai sumber data seperti yang disyaratkan dalam

57


penelitian studi kasus, sehingga hasilnya tidak mampu mengangkat dan menjelaskan substansi dari kasus yang diteliti secara fundamental dan menyeluruh. Pengertian yang kedua berkembang berdasarkan pendapat Yin (2014), yang secara khusus menempatkan penelitian studi kasus sebagai sebuah metode penelitian. Creswell menyebut metode penelitian studi kasus sebagai salah satu strategi penelitian kualitatif (Creswell, 1998). Kebutuhan terhadap metode penelitian studi kasus dikarenakan adanya keinginan dan tujuan peneliti untuk mengungkapkan secara terperinci dan menyeluruh terhadap obyek yang diteliti. Pengertian yang dikemukakanya

Yin (2014) tidak secara eksplisit menyebut

obyek penelitian studi kasus sebagai kasus, tetapi ia menyebut ciri-ciri dari obyek tersebut, yang menggambarkan ciri-ciri suatu kasus. Berikut kutipan definisi teknis yang diberikan oleh Yin . “The case study research method as an empirical inquiry that investigates a cotemporary phenomenon within its real-life context; when the boundaries between phenomenon and context are not cleary evident; and in which multiple sources of evidence are used” Menurut pengertian di atas, penelitian studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata -yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas- dengan menggunakan berbagai sumber data. Dalam kaitannya dengan waktu dan tempat, secara khusus Yin menjelaskan bahwa obyek yang dapat diangkat sebagai kasus bersifat kontemporer, yaitu yang sedang berlangsung atau telah berlangsung tetapi masih menyisakan dampak dan pengaruh yang luas, kuat atau khusus pada saat penelitian tersebut dilakukan.

58


Salah satu kekhususan penelitian studi kasus sebagai metode penelitian adalah pada tujuannya. Penelitian studi kasus sangat tepat digunakan pada penelitian yang bertujuan menjawab pertanyaan ‘bagaimana’ dan ‘mengapa’ terhadap sesuatu yang diteliti. Melalui pertanyaan penelitian yang demikian, substansi mendasar yang terkandung di dalam kasus yang diteliti dapat digali dengan mendalam. Dengan kata lain, penelitian studi kasus tepat digunakan pada penelitian yang bersifat eksplanatori, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggali penjelasan kasualitas, atau sebab dan akibat yang terkandung di dalam obyek yang diteliti (Yin, 2014). Selanjutnya, menurut Yin pendekatan studi kasus memiliki tempat tersendiri dalam penelitian evaluasi (Yin, 2014: 17).

Kedalaman dan detail

metode kualitatif khususnya yang berasal dari sejumlah kecil studi kasus, terlalu terbatas untuk generalisasi yang meyakinkan. Pada posisi inilah strategi studi kasus untuk penelitian evaluasi menjadi penting (Patton, 1991: 23). Setidaknya ada empat aplikasi yang berbeda terkait strategi studi kasus yang digunakan dalam kerangka evaluasi. Aplikasi yang paling penting adalah menjelaskan keterkaitan kausal dalam intervensi kehidupan nyata yang terlalu kompleks bagi strategi survai ataupun eksperimen. Aplikasi yang kedua adalah mendeskripsikan konteks kehidupan nyata di mana intervensi telah terjadi. Ketiga, evaluasi bisa memberi keuntungan dalam bentuk deskriptif dari studi kasus ilustratif tentang intervensi itu sendiri. Terakhir, studi kasus bisa digunakan untuk mengeksplorasi situasisituasi di mana intervensi yang akan dievaluasi tidak memiliki stuktur hasil yang tunggal dan jelas (Yin, 2014: 20).

59


Penelitian ini bertujuan untuk meneliti fenomena kompleks dari kinerja dan tingkat keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan mengevaluasi koherensi Program Pemanfaatan Dana APP dengan kerangka Ajaran Sosial Gereja, mengevaluasi

kesesuaian pengelolaan Program Pemanfaatan Dana APP di

Keuskupan Agung Semarang dengan kategori-kategori yang terdapat dalam konsep community empowerment, dan meneliti potensi keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Mengingat fenomena Program Pemanfaatan Dana APP dan konteks pelaksanaannya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam situasi kehidupan sehari-hari maka penerapan strategi studi kasus diharapkan sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Selanjutnya, berdasarkan pendapat Yin (2014); VanWynsberghe dan Khan (2007); dan Creswell (1998) secara lebih terperinci, karakteristik penelitian studi kasus dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Pertama, keunikan penelitian studi kasus adalah pada adanya cara pandang terhadap obyek penelitiannya sebagai ’kasus’. Sebuah kasus adalah isu atau masalah yang harus dipelajari, yang akan mengungkapkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut, sebagai suatu kesatuan sistem yang dibatasi, yang melibatkan pemahaman sebuah peristiwa, aktivitas, proses, satu atau lebih individu. Melalui penelitian studi kasus, kasus yang diteliti dapat dijelaskan secara terperinci dan komprehensif, menyangkut tidak hanya penjelasan tentang karakteristiknya, tetapi juga bagaimana dan mengapa karakteristik dari kasus tersebut dapat terbentuk.

60


Kedua, kasus bersifat kontemporer, berarti kasus tersebut sedang atau telah selesai terjadi,tetapi masih memiliki dampak yang dapat dirasakan pada saat penelitian dilaksanakan. Ketiga, penelitian studi kasus menggunakan salah satu karakteristik pendekatan penelitian kualitatif, yaitu meneliti obyek pada kondisi yang terkait dengan kontekstualnya. Keempat, penelitian studi kasus memanfaatkan berbagai sumber data. Kelima, penelitian studi kasus menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Pada penelitian studi kasus, teori digunakan baik untuk menentukan arah, konteks, maupun posisi hasil penelitian. Kajian teori dapat dilakukan di bagian depan, tengah dan belakang proses penelitian. Sebagaimana yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami sebuah fenomena kompleks mengenai Program Pemanfaatan Dana APP secara holistik dan kontekstual. Selain berfokus pada Program Pemanfaatan Dana APP, dalam penelitian ini karakteristik geografis di wilayah dimana program tersebut dilaksanakan juga akan diperhatikan. Penelitian ini akan menerapkan trianggulasi data dan metode analisis untuk mengevaluasi kinerja dan keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP. Penelitian ini juga menggunakan beberapa teori yang sudah ada untuk memahami dan menjelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Program Pemanfaatan Dana APP. Penggunaan teori-teori yang telah ada tersebut bukan dalam kerangka menguji teori-teori tersebut atau untuk membangun penjelasan teoritis yang baru, tetapi untuk memahami secara holistik Program Pemanfaatan Dana APP. Dengan demikian berdasarkan permasalahan penelitian dan karakteristik strategi studi

61


kasus seperti yang telah dipaparkan di atas strategi studi kasus merupakan strategi yang paling sesuai untuk penelitian ini.

3.4. Metode Penelitian Pada bagian metode penelitian ini tercakup pemaparan mengenai: Desain Penelitian; Data dan Metode Pengumpulan Data; serta Metode Penelitian dan Alat Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penjabaran mengenai masingmasing bagian diuraikan sebagai berikut.

3.4.1. Desain Penelitian Sampai saat ini sulit untuk menemukan

sebuah penelitian tentang

Program Pemanfaatan Dana APP yang diteliti dari aspek pengelolaan atau manajemennya. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Program Pemanfaatan Dana APP pada umumnya difokuskan pada aspek biblis dan teologi. Aini (1999) meneliti Aksi Puasa Pembangunan yang ditempatkan dalam konteks sejarah dan biblis. Ignasius (2012) meneliti Aksi Puasa Pembangunan dalam kaitannya dengan solidaritas dan tata penggembalaan umat di Keuskupan Agung Semarang. Selanjutnya, sebagaimana diuraikan di bab terdahulu, penelitian ini bermaksud meneliti fenomena kompleks dari Program Pemanfaatan Dana APP dengan kondisi kontekstualnya. Secara khusus penelitian ini meneliti Program Pemanfaatan Dana APP ditinjau dari prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja dan aspek

community

empowerment

serta

bagaimana

pencapaian

kondisi

keberlanjutan program. Mengingat masih terbatasnya penelitian mengenai

62


Program Pemanfaatan Dana APP maka penelitian ini bertujuan untuk mengumpukan data dan informasi, mengolah dan menganalisisnya dengan bantuan teori-teori dan metode terpilih sehingga diperoleh pemahaman yang lebih baik dan menyeluruh mengenai Program Pemanfaatan Dana APP. Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus dengan desain embedded tentang Program Pemanfaatan Dana APP, dan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama penelitian ini merupakan studi dokumentasi, yaitu menganalisis kinerja Program Pemanfaatan Dana APP berdasarkan dokumen adminitrasi laporan pemanfaatan dana yang disusun oleh lima kepanitiaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang.

Tahap ini ada tiga dokumen yang

dipresentasikan, yaitu dokumen laporan keuangan, dokumen pengajuan proposal dan dokumen jumlah paroki yang mengakses program. Dokumen proposal usulan yang masuk dan dikabulkan di lima kepanitiaan dikelompokkan berdasarkan jenis peruntukkannya dan kemudian dihitung jumlah prosentasenya. Dokumen laporan keuangan akan ditampilkan deskripsi pemasukan dan pengeluarannya. Pada bagian akhir akan diperlihatkan perbandingan dana yang masuk dan jumlah yang dana yang diakses dalam bentuk diagram batang. Dokumen jumlah paroki yang mengakses dana di masing-masing kevikepan akan dibandingkan dengan jumlah paroki yang berada di wilayah teritorial kevikepan terkait. Keseluruhan proses ini akan menampilkan data kuantitatif gambaran awal kinerja Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Tahap pertama ini akan dipaparkan secara khusus dalam satu bab tersendiri, yaitu bab empat.

63


Tahap kedua penelitian

digunakan untuk mencapai tujuan penelitian

nomor satu, yaitu menganalisis tingkat koherensi Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan kerangka kerja ASG. Dalam tahap pertama ini, penelitian menggunakan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang sebagai unit analisis. Tahap ini merupakan studi kualitatif. Tingkat koherensi Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan kerangka kerja ASG akan dianalisis berdasarkan hasil studi dokumen yang dipaparkan di bab IV dan dilengkapai dengan data wawancara dan observasi partisipatif. Tahap kedua penelitian


nomor dua, yaitu mengevaluasi pengelolaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang berdasarkan kategori-kategori dalam community empowerment. Dalam tahap kedua ini, penelitian menggunakan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang sebagai unit analisis. Tahap ini memberikan gambaran mengenai

kategori-kategori

community

empowerment dalam pencapaian kinerja pengelolaan Program Pemanfaatan Dana APP. Dalam tahap kedua ini, penelitian dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama dari tahap kedua menganalisis apakah kinerja program telah membangun kondisi yang mendorong, memotivasi dan membangun kesadaran kapasitas penerima manfaat program. Tahap ini juga akan menganalisis apakah kinerja program secara berkelanjutan telah memperkuat kapasitas penerima manfaat program dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan pendampingan. Bagian kedua ini

64


merupakan studi yang dilakukan dengan teknik wawancara yang bertipe openended dengan unit analisis pengelola Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang sampel. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode snowball sampling sampai diperoleh informasi yang merepresentasikan kondisi penerima manfaat program yang dikelola oleh informan terpilih sebagai sampel penelitian. Tahap ini akan memberikan deskripsi cukup jelas mengenai bagaimana kondisi pengelolaan penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang . Bagian kedua dari tahap kedua ini akan menganalisis partisipasi umat yang menjadi sasaran program. Bagian ketiga ini merupakan studi lapangan dengan unit analisis penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang sampel. Sampel penelitian ditentukan sedemikian rupa (purposive sampling) sehingga merepresentasikan partisipasi penerima manfaat program dalam kinerja Program Pemanfaatan Dana APP yang terpilih sebagai sampel penelitian. Sampel penelitian adalah dua kepanitiaan Program Pemanfaatan Dana APP yang mempunyai perbedaan jumlah Paroki yang dikelola. Studi lapangan yang bersifat eksploratif ini akan memberikan deskripsi cukup jelas mengenai tingkat partisipasi umat penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Bagian ketiga dari tahap kedua ini menganalisis kompetensi agen pemberdayaan yang dalam konteks penelitian ini adalah Pengurus PSE Paroki. Pada bagian keempat ini akan dianalisis apakah ada korelasi antara kompetensi Pengurus PSE Paroki dengan jumlah proposal yang masuk ke lima kepanitiaan

65


Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Unit analisisnya Pengurus PSE Paroki sampel. Sampel penelitian dengan menggunakan sampling kuota 20 orang. Masing-masing kevikepan dipilih 5 paroki. Tahap ketiga penelitian


nomor tiga, yaitu menganalisis potensi keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Tahap ini akan menggunakan

hasil

penelitian pada tahap satu dan tahap dua untuk menganalisis potensi keberlanjutan program. Penelitian dalam tahap ini menggunakan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang sebagai unit analisis.

3.4.2. Data dan Metode Pengumpulan Data Beberapa jenis metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan dokumen-dokumen yang terkait dengan Program Pemanfaatan

Dana

APP

di

Keuskupan

Agung

Semarang,

baik

yang

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, membagikan kuesioner, wawancara mendalam dan wawancara open-ended dengan pihak-pihak pemangku kepentingan dalam Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang, observasi lapangan secara langsung di wilayah teritorial Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang sampel. Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini mencakup data kuantitatif dan data kualitatif mengenai dua perihal. Pertama, data mengenai koherensi Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan kerangka kerja Ajaran Sosial Gereja. Kedua, data tentang kinerja tata kelola

66


Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang berdasarkan kategori-kategori community empowerment dalam dimensi Corporate Social Responbility. Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Populasi pertama, semua orang yang terlibat pengelolaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Populasi pengelola program akan mendeskripsikan

kesesuaian

atau

ketidaksesuaian

pengelolaan

Program

Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan parameter pemberdayaan masyarakat dan Ajaran Sosial Gereja. Populasi yang menjadi responden terdiri dari: 1.

Ketua Panitia APP dan/atau Ketua Komisi PSE Keuskupan Agung Semarang

2.

Ketua Panitia APP dan/atau Ketua Komisi PSE Kevikepan Semarang

3.

Ketua Panitia APP dan/atau Ketua Komisi PSE Kevikepan Kedu

4.

Ketua Panitia APP dan/atau Ketua Komisi PSE Kevikepan Yogyakarta

5.

Ketua Panitia APP dan/atau Ketua Komisi PSE Kevikepan Surakarta

6.

Tim APP dan/atau Tim PSE Kevikepan Semarang

7.

Tim APP dan/atau Tim PSE Kevikepan Kedu

8.

Tim APP dan/atau Tim PSE Kevikepan Yogyakarta

9.

Tim APP dan/atau Tim PSE Kevikepan Surakarta

10. Romo Paroki di wilayah teritorial Keuskupan Agung Semarang 11. Tim APP dan/atau Tim PSE Paroki di wilayah teritorial Keuskupan Agung Semarang

67


Populasi kedua, penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Populasi penerima manfaat program akan mendeskripsikan tingkat partisipasi penerima manfaat dalam tata kelola Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Sebuah penelitian dengan populasi yang besar tidak selalu harus menganalisis populasi sebagai obyek penelitian (Sugiyono, 2014:149). Berbagai keterbatasan menjadi pertimbangan peneliti untuk menggunakan sampel sebagai representasi populasi, sehingga analisis penelitian akan didasarkan pada data sampel dan bukan data populasi. Analisis penelitian dengan menggunakan data sampel mengasumsikan bahwa sampel benar-benar bisa mewakili populasi. Dalam konteks ini, pemilihan sampel menjadi hal penting yang harus diperhatikan peneliti, dimana sejumlah syarat terkait dengan kriteria sampel yang baik, kecukupan jumlah sampel dan prosedur pemilihan sampel secara benar harus diikuti oleh peneliti. Penelitian tesis ini juga menggunakan sampel yang diambil dari masingmasing

populasi

yang

ditentukan

dengan

mempertimbangkan

tingkat

kehomogenen yang cukup tinggi berkaitan dengan keberadaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Setiap anggota Gereja yang terlibat dalam tata kelola Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang -baik kaum klerus maupun umat- telah mengetahui dan memahami keberadaan program ini seperti yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa setiap anggota tim

68


pengelola telah mempunyai pengetahuan, dan sampai tingkatan tertentu mempunyai pemahaman yang relatif sama mengenai Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Sementara itu berkaitan dengan penerima manfaat program juga terdapat tingkat kehomogenan yang cukup tinggi, mengingat program ini ditujukan untuk kelompok yang sama, yaitu kelompok rentan terhadap kemiskinan yang memerlukan bantuan finansial maupun pendampingan. Adminitrasi pengajuan dan persyaratan yang ditentukan untuk mengakses dana dari program ini juga sama untuk di semua tingkatan program. Data mengenai tingkat koherensi Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan kerangka kerja ASG merupakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diambil dari data laporan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sampel laporan tahunan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang selama periode 2011-2012 sampai dengan periode 2014-2015 yang dilaporkan secara berkala kepada seluruh Paroki yang terletak di wilayah teritorial Keuskupan Agung Semarang. Sampel dipilih secara purposive sampling method dengan memperhatikan tingkat representasinya atas populasi. Sampel dipilih dengan mempertimbangkan jumlah paroki yang mengakses dana dan prosentase serapan dana berdasarkan peruntukannya. Data kualitatif menggunakan sampel tokoh yang pendapatnya merepresentasikan institusi pengelola program. Data

kualitatif

tentang

faktor

pemberdayaan

masyarakat

dalam

pengelolaan penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan

69


Agung Semarang menggunakan sampel

penelitian yang ditentukan dengan

menggunakan metode snowball sampling. Wawancara open-ended untuk mendalami sejauh mana program telah membangun kondisi yang mendorong potensi masyarakat untuk berkembang; sejauh mana program telah memperkuat kapasitas atau daya yang dimiliki masyarakat; dan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan serta evaluasi program.

Tahap

ini

dilakukan

sampai

diperoleh

informasi

yang

merepresentasikan institusi yang dikelola oleh informan terpilih sebagai sampel penelitian. Jumlah sampel bukan merupakan penentu dalam penelitian kualitatif tetapi kemampuan dan kompetensi sampel dalam merepresentasikan pendapat institusi yang berada dalam populasi. Penelitian lapangan (field study) difokuskan pada kegiatan observasi langsung untuk mencari data kualitatif tentang bagaimana partisipasi penerima manfaat program diaplikasikan dalam kinerja Program Pemanfaatan Dana APP, dan kegiatan indepth interview untuk mengukur tingkat partisipasi penerima manfaat baik dengan menggunakan indikator kuantitatif maupun indikator kualitatif. Selain itu, penelitian lapangan juga digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan. Studi lapangan dilakukan pada dua sampel kepanitiaan yang dipilih secara terencana (purposive sampling) berdasarkan perbedaan jumlah Paroki yang dikelola. Sampel penelitian adalah Program Pemanfaatan Dana APP di Kevikepan Yogyakarta dengan jumlah Paroki yang dikelola 31 Paroki dan Program Pemanfaatan Dana APP di Kevikepan Kedu dengan jumlah Paroki yang dikelola 10 Paroki.

70


Data mengenai korelasi antara kompetensi Pengurus PSE Paroki dengan jumlah proposal yang masuk di lima kepanitiaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang merupakan data kuantitatif yang dikumpulkan melalui kuesioner kepada sejumlah sampel yang menjadi responden penelitian. Data yang diambil dari sampel penelitian dapat memberi gambaran mengenai keadaan populasi. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan sampling kuota 20 orang. Masing-masing kevikepan dipilih 5 orang dari Paroki yang berbeda. Kuisioner penelitian dapat dilihat pada lampiran 3.1.

3.4.3. Metode Penelitian dan Analisis Data Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus dengan desain embedded dimana pendekatan-pendekatan analisis data yang

relevan dapat mencakup

hampir di setiap teknik dalam ilmu-ilmu sosial (Yin, 2014:159).

Analisis dari

unit-unit terjalin terdapat dalam kasus yang menjadi perhatian utama peneliti, yaitu Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Terdapat dua macam analisis data, metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Analisis kualitatif untuk mengevaluasi tingkat koherensi Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan kerangka kerja ASG; mengevaluasi kinerja Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang apakah telah membangun kondisi yang mendorong, memotivasi dan membangun kesadaran kapasitas penerima manfaat program; mengevaluasi kinerja Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang apakah secara berkelanjutan telah memperkuat kapasitas penerima manfaat program

71


dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan pendampingan; mengevaluasi partisipasi umat yang menjadi sasaran Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Analisis kuantitatif untuk mengevaluasi apakah ada korelasi antara kompetensi

Pengurus PSE Lingkungan dengan jumlah proposal yang

masuk ke lima kepanitiaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Analisis kualitatif menggunakan teknik yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:404). Aktivitas dalam analisis data terdiri dari data reduction, data display, dan conclusion verification. Aktivitas ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai titik jenuh. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 3.1 (Sugiyono, 2013:405). GAMBAR 3.1 KOMPONEN ANALISIS DATA

Periode Pengumpulan Data ..................................................... Reduksi data Selama

Setelah

Display data Selama

ANALISIS Setelah

Kesimpulan/verifikasi Selama

Setelah

72


Berdasarkan gambar 3.1 maka langkah-langkah analisis data dengan menggunakan metode analisis kualititatif adalah sebagai berikut. 1) Data yang diperoleh dari lapangan yang bersumber dari: dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, dan observasi pemeran dicatat secara teliti dan rinci. 2) Menganalisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal yang terkait dengan proposisi teori yang telah dipilih sesuai tujuan penelitian, mengelompokkan berdasarkan kategori terpilih dan membuang yang tidak perlu 3) Mendisplay data. Mendisplay data berarti menyajikan hasil analisis tahap 2 dalam pola-pola yang terstruktur. Dalam penelitian ini data selain disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif juga berupa flowchart, tabel, grafik maupun bagan kinerja. 4) Menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini akan berupa temuan baru

yang telah teruji berupa deskripsi kasus Program

Pemanfaatan Dana APP di Keusupan Agung Semarang yang selanjutnya akan dikonstruksikan dalam tema peneitian.

Sementara itu, analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product moment data tunggal untuk sampel kecil. Analisis dengan teknik ini mensyaratkan: sampel jumlah subyeknya kurang dari 30 orang; variabel yang akan dikorelasikan berbentuk gejala yang bersifat kontinyu atau data ratio dan data interval; sampel yang diteliti mempunyai sifat homogen atau mendekati

73


homogen; dan regresinya merupakan regresi linear (Hartono, 2012:78-79). Teknik korelasi product moment ini akan digunakan untuk menganalisis korelasi antara kompetensi Pengurus PSE Paroki dengan jumlah proposal yang masuk di lima kepanitiaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Penerapan teknik korelasi product moment dalam penelitian ini dengan urutan sebagai berikut. 1) Merumuskan hipoteses alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) a. Ha = Ada korelasi positif yang signifikan antara jumlah proposal yang masuk (variabel X) di lima kepanitiaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan kemampuan Pengurus PSE Lingkungan sebagai agen pemberdayaan (variabel Y) b. Ho = Tidak ada korelasi positif yang signifikan antara jumlah proposal yang masuk (variabel X) di lima kepanitiaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan kemampuan Pengurus PSE Lingkungan sebagai agen pemberdayaan (variabel Y) . 2) Melakukan perhitungan untuk menentukan koefisien korelasi product moment. Proses perhitungan koefisien korelasi product moment menggunakan rumus sebagai berikut. Rxy =

N ∑ XY − (∑ X )(∑ Y )

[N ∑ X

2

][

− (∑ X ) N .∑ Y 2 − (∑ Y ) 2

2

74

]


3) Menginterprestasikan

hasil

perhitungan

koefisien

korelasi

dengan

mempergunakan pedoman pada tabel 3.1.

TABEL 3.1 TABEL INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI PRODUCT MOMENT Besarnya “r” Product Moment 0,00 - 0,200

0,200 - 0,400 0,400 - 0,700 0,700 - 0,900 0,900 - 1,000

Interprestasi Korelasi anatara variabel X dengan variabel Y sangat lemah/rendah sehingga dianggap tidak ada korelasi. Korelasinya lemah atau rendah Korelasinya sedang atau cukup Korelasinya kuat atau tinggi Korelasinya sangat kuat atau sangat tinggi

75


BAB IV DESKRIPSI PELAKSANAAN PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

4.1. Pengantar Bab IV merupakan studi dokumen yang bersumber dari dokumen dokumen yang diterbitkan oleh Panitia Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Semarang dan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Semarang maupun KWI. Bab ini penting untuk diuraikan terlebih dahulu sebelum pemaparan mengenai hasil analisis dan sintesis temuan penelitian dan teori agar dapat diperoleh gambaran hasil evaluasi secara komprehensif mengenai Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Pemaparan pada Bab IV akan mencakup tiga hal. Pertama, deskripsi mengenai Gambaran Umum Keuskupan Agung Semarang. Kedua, mekanisme kinerja Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Ketiga, capaian kinerja Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang selama empat tahun, yaitu capaian kinerja periode tahun 2011 - 2012 sampai dengan 2014 - 2015.

76


4.2. Gambaran Umum Keuskupan Agung Semarang Keuskupan Agung Semarang memiliki wilayah pelayanan pastoral seluas 21.200 km2. Hampir seluruh Jawa Tengah, kecuali kabupaten Rembang dan kabupaten Blora. Data statistik tahun 2011 dan perkembangan paroki hingga tahun 2012 menunjukkan bahwa umat katolik Keuskupan Agung Semarang sebanyak 354.901 jiwa. Tanggung Jawab kepemimpinan pelayanan pastoral Keuskupan Agung Semarang ada pada Uskup Diosesan Keuskupan Agung Semarang. Uskup memiliki kuasa, baik kuasa legislatif, eksekutif dan yudisial menurut norma hukum (kanon 391§1). Kuasa legislatif dijalankan Uskup sendiri; kuasa eksekutif dijalankan baik sendiri maupun melalui Vikaris Jendral atau Vikaris Episkopal menurut norma hukum; kuasa yudisial dijalankan sendiri maupun lewat Vikaris Yudisial dan para hakim menurut norma hukum (kanon 391§2). Selanjutnya, untuk mendukung pelayanan kepemimpinannya, uskup Diosesan mengangkat Vikaris Episkopal. Di Keuskupan Agung Semarang, uskup mengangkat empat Vikaris Episkopal, masing-masing untuk Kevikepan Semarang, Kevikepan Surakarta, Kevikepan Kedu dan Kevikepan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di setiap kevikepan terdiri beberapa paroki yang masing-masing paroki dipimpin seorang Pastor Paroki dengan bekerja sama dengan Pastor Pembantu atau Diakon dan umat. Kepemimpinan Pastor Paroki di bawah otoritas

77


Uskup

Diosesan.

Dengan

kata lain,

dalam

kaitannya dengan

paroki,

kepemimpinan Pastor Paroki adalah mengambil bagian dalam kepemimpinan Uskup Diosesan yang dilandasi dengan semangat ketaatan. Terdapat 100 Paroki/Kuasi Paroki/Paroki Adminitrasi di Keuskupan Agung Semarang. Paroki-paroki tersebut terbagi di empat Kevikepan, yaitu Kevikepan Semarang , Kevikepan Surakarta , Kevikepan Kedu , dan kevikepan DIY . Paroki-paroki yang terdapat di Keuskupan Agung Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.1 TABEL JUMLAH PAROKI DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

Paroki

Paroki Kuasi

Paroki Adminitrasi

Jumlah Paroki

1

Kevikepan Semarang

26

1

2

2

Kevikepan Kedu

10

-

-

3

Kevikepan Yogyakarta

30

1

2

4

Kevikepan Surakarta

23

2

3

89

4

7

No

Nama Kevikepan

Jumlah Jumlah Keseluruhan

100

Sumber: Personalia Paroki dan DKP Keuskupan Agung Semarang

78


4.3. Mekanisme Alur Kerja Program Pemanfaatan Dana APP Keuskupan Agung Semarang. Seperti yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, masa Pra-Paskah selain merupakan masa untuk olah kesalehan pribadi juga merupakan masa untuk mengembangkan solidaritas kemanusiaan dengan menghimpun dana dari umat selama masa puasa. Dana yang terkumpul disebut Dana Aksi Puasa Pembangunnan Nasional. Dana Aksi Puasa Pembangunan merupakan wujud keterlibatan umat Katolik dalam membangun dan menegakkan Kerajaan Allah dengan menghayati solidaritas Kristus kepada manusia dengan menderita dan wafat di kayu salib. Dengan kata lain, Aksi Puasa Pembangunan adalah gerakan pengambilalihan dalam penderitaan dan wafat Tuhan Yesus demi kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan sosial bagi semua manusia. Dengan Aksi Puasa Pembangunan diharapkan terjadi gerakan pemberdayaan masyarakat yang merupakan wujud dari pelayanan yang mengutamakan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel (Pedoman Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Semarang, 2009:17) Hasil kotak Aksi Puasa Pembangunan yang dilakukan selama masa Pra-Paskah dan Minggu Palma dari paroki-paroki yang terletak di wilayah teritorial Keuskupan Agung Semarang setelah dikurangi 25% 6 dari jumlah

6

Jumlah ini akan digunakan untuk Program Pemanfaatan Dana Aksi Puasa Pembangunan yang dikelola di tingkat Paroki.

79


keseluruhan dan biaya pelaksanaan untuk selanjutnya akan dihimpun di Keuskupan Agung Semarang. Bersama dengan keuskupan-keuskupan yang lain, Keuskupan Agung Semarang akan mengirim 15 % Pemanfaatan Dana APP Nasional di Jakarta,

ke Panitia Program

10 % untuk Dana Solidaritas

Antarkeuskupan Konperensi Wali Gereja, 5% untuk Karitas Indonesia Konperensi Wali Gereja dan 45% untuk pembinaan dan pengembangan karya sosial ekonomi di keuskupan masing-masing. Di Keuskupan Agung Semarang, dari jumlah 45 % tersebut,

25% dikelola oleh empat kepanitian Pemanfaatan Dana APP di tingkat

kevikepan dan 20 % sisanya dikelola oleh Panitia Pemanfaatan Dana APP Keuskupan Agung Semarang. Prosentase pembagian kolekte APP di Keuskupan Agung Semarang dapat dilihat dalam diagram 4.1. Berdasarkan Buku Pedoman Aksi Puasa Pembangun Keuskupan Agung Semarang (2009), Dana APP diharapkan dapat memberikan dukungan baik dalam bidang pelayanan karitatif maupun bidang pelayanan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi. Selanjutnya, penerima manfaat yang mengakses dana APP dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: 1.

penerima manfaat perorangan yang bersifat karitatif,

2.

penerima

manfaat

perorangan

yang

pengembangan sosial ekonomi,

80

bersifat

pemberdayaan

dan


3.

penerima manfaat kelompok yang bersifat pemberdayaan dan pengembangan sosial ekonomi,

4.

sekolah/yayasan/lembaga pendidikan.

Dana APP diakses oleh penerima manfaat dengan mengirim proposal yang ditujuan kepada Panitia Aksi Puasa Pembangunan. Terkait dengan hal ini, tujuan proposal bisa ke Panitia APP di tingkat Paroki, Panitia APP di tingkat Kevikepan maupun Panitia APP di tingkat Keuskupan.

DIAGRAM 4.1 PEMBAGIAN KOLEKTE DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG AGUNG SEMARANG

Sumber: Dokumen Laporan Pemanfaatan Dana APP di KAS

81


Proposal yang dikirim disertai dengan lembar rekomendasi. Proposal kegiatan yang diajukan kepada Panitia APP di tingkat Keuskupan oleh umat/masyarakat umum rekomendasinya dibuat oleh Romo Paroki tempat kegiatan tersebut dilangsungkan atau oleh Panitia APP Paroki yang diketahui oleh Romo Paroki. Proposal kegiatan yang diajukan kepada Panitia APP di tingkat Kevikepan oleh umat/masyarakat umum rekomendasinya dibuat oleh Ketua PSE Lingkungan/Panitia APP Paroki/Panitia PSE Paroki/Tim DanPaMis Paroki atau Romo Paroki.

Proposal kegiatan yang diajukan

kepada Panitia APP baik di

tingkat Kevikepan maupun di tingkat keuskupan oleh lembaga/yayasan rekomendasinya dibuat oleh lembaga atau ketua yayasan yang bersangkutan (Dokumen Laporan Pemanfaatan Dana APP). Pemanfaatan dana APP di bidang pengembangan sosial dan ekonomi di semua tingkat ditangani oleh Tim PSE. Secara nasional ditangani oleh Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konperehensi Waligereja Indonesia atau disebut sebagai Komisi PSE KWI. Sedangkan pelaksanaannya di setiap keuskupan ditangani oleh Komisi PSE Keuskupan. Komisi PSE di Keuskupan Agung Semarang dalam ketugasannya dibantu oleh Komisi PSE Kevikepan, yaitu Komisi PSE Kevikepan Semarang, Komisi PSE Kevikepan Kedu, Komisi PSE Kevikepan Yogyakarta dan Komisi PSE Kevikepan Surakarta. Untuk kepentingan koordinasi paroki-paroki dalam wilayah tertentu yang menjadi bagian dari suatu kevikepan,

82


setiap Komisi PSE Kevikepan dipecah lagi menjadi beberapa Tim Kerja PSE Rayon. Penggerak dan penyelenggara karya pastoral bidang PSE di tingkat yang paling dasar terselenggara di paroki-paroki yang disebut Tim Kerja PSE Paroki yang beranggotakan Tim PSE Lingkungan sejumlah lingkungan yang berada dalam wilayah teritorial sebuah paroki. Ketugasan Tim Kerja PSE Lingkungan sangatlah vital dan penting karena lingkungan merupakan komunitas basis yang mempunyai banyak peluang untuk bertemu dan mengenal satu sama lain. Tim Kerja PSE Lingkungan berperan sebagai motivator dan inspirator yang memfasilitasi dan menciptakan gerakan karya kasih dan solidaritas dalam kerangka penguatan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP dalam kategori pengembangan sosial dan ekonomi di tingkat Paroki merupakan hasil rekomendasi dari TIM PSE Lingkungan. Demikian juga

dengan Program

Pemanfaatan Dana APP di tingkat Kevikepan, merupakan rekomendasi dari Tim PSE Paroki yang diusulkan dan disetujui oleh Tim PSE Lingkungan. Terkait dengan hal di atas, maka Tim Kerja PSE Paroki memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan para penggerak di Tim Kerja PSE Lingkungan. Tim Kerja PSE Paroki juga berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan penyedia fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan dinamika sosial ekonomi. Seperti yang telah disinggung di

83


paragraf sebelumnya, dalam konteks ini, Tim Kerja PSE Paroki juga selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Komisi PSE Kevikepan terutama dalam hal rekomendasi calon penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di tingkat Kevikepan dan pendampingan kepada penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di tingkat Kevikepan untuk kategori pemberdayaan masyarakat. Komisi PSE Kevikepan dalam perannya tidak melayani umat secara langsung tetapi pada porsi memberi inspirasi, motivasi, fasilitas, subsidi dan kesempatan agar terjadi gerakan-gerakan di Paroki. Fungsi sebagai koordinator jaringan antarparoki dalam hal ini lebih dominan. Demikian juga dengan Komisi PSE Keuskupan, Tim Kerja Komisi PSE Keuskupan tidak melayani umat secara langsung. Ketugasannya sama dengan Komisi PSE Kevikepan. Perbedaannya hanya terletak pada keluasan wilayah teritorialnya. Flow chart mekanisme akses Dana APP oleh penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP berbasis paroki dan Struktur Tim Kerja PSE di Keuskupan Agung Semarang dapat dideskripsikan dalam gambar 4.1 dan gambar 4.2 berikut ini.

84


GAMBAR 4.1 FLOW CHART MEKANISME AKSES DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

Sumber: Diolah oleh Bernadetta Rini Susanti dari Berbagai Sumber

85


GAMBAR 4.2 STUKTUR TIM KERJA PSE KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

Sumber: Diolah oleh Bernadetta Rini Susanti dari Berbagai Sumber

86


Dalam Pedoman Pastoral Tim Kerja Paroki (2009:37) disebutkan bahwa tim ini dibentuk untuk menanggapi kebutuhan sosial umat dan masyarakat melalui pelayanan-pelayanan langsung dan usaha-usaha menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan iman kristiani. Pelayanan diarahkan kepada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Prioritas dari pelayanan PSE di Keuskupan Agung Semarang adalah kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Bidang pelayanan PSE secara garis besar dapat dipaparkan sebagai berikut (Pedoman Pastoral Tim Kerja PSE Paroki, 2009:38-54). 1.

Pengumatan Spiritualitas PSE Pengumatan spiritualitas PSE ini juga sering disebut animasi dan konsientisasi. Diharapkan dengan animasi dan konsientisasi tumbuh suatu kehidupan

sosial

yang menerangi

serta

menghormati

inisiatif dan

kegiatan-kegiatan bersama; lahirnya kesadaran dan sikap keterlibatan sosial dalam cinta kasih; tumbuh dan berkembangnya solidaritas antarmanusia; serta semakin bersemangatnya para penggerak dan aktivis sosial ekonomi kemasyarakatan sehingga dinamika dan kreativitas dalam karya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat semakin signifikan dan relevan. 2.

Pelayanan Karitatif Pelayanan karitatif merupakan pelayanan karena kasih karena situasi khusus, dimana pertolongan harus segera diberikan. Prioritasnya adalah orang

87


miskin atau berkesusahan karena bencana alam atau musibah yang membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya baik makan, pakaian maupun tempat tinggal. Untuk kepentingan ini ada kewajiban dalam Gereja Katolik untuk menyisihkan sebagian dana kolekte dan persembahan guna membantu umat dan masyarakat miskin. Di Keuskupan Agung Semarang saat ini besarnya prosentase Dana Papa Miskin (Danpamis) adalah 15 % dari kolekte dan persembahan. 3.

Pengembangan Masyarakat Keterlibatan Gereja dalam pembangunan manusia dengan mengupayakan kekuatan untuk mengentaskan kemiskinan. Gereja menyadari akan panggilan ini dan melalui komisi PSE berusaha menemukan cara-cara yang efektif guna melibatkan diri dalam mengentaskan kelompok masyarakat miskin melalui upaya: a.

pengembangan pertanian lestari,

b.

pengembangan usaha kooperatif dalam konteks kemandirian melalui lembaga keuangan mikro,

c.

pengembangan wirausaha,

d.

pengembangan lingkungan hidup menuju keutuhan ciptaan,

e.

pengembangan ekonomi rumah tangga,

f.

pengembangan sosio-budaya masyarakat.

88


4.

Pengembangan Jaringan Kerjasama Arus Globalisasi yang sudah merambah di seluruh dunia terutama menyangkut relasi sosial ekonomi. Akibat dari arus globalisasi antara lain munculnya berbagai kesenjangan. Salah satu upaya menanggulangi persoalan ini adalah dengan mengembangkan kerja sama dengan banyak pihak yang berkepentingan.

5.

Penelitian dan Pengembangan Karya Pastoral PSE Partisipasi Gereja dalam pembangunan masyarakat yang mandiri ditantang untuk semakin realistis berdasarkan fakta kebutuhan masyarakat. Pengenalan masyarakat atas dasar petunjuk-petunjuk dan faktor-faktor yang tepat sangat membantu perumusan program yang sesuai dengan kondisi hidup masyarakat.

6.

Pemantapan Struktur Pelayanan PSE Struktur pelayanan komisi PSE mulai dari tingkat nasional sampai tingkat umat basis kristiani menunjukkan sikap mengabdi bagi kepentingan masyarakat. Struktur pelayanan PSE harus dipandang sebagai wujud solidaritas kristiani berhadapan dengan keprihatinan sosial ekonomi masyarakat. Tim kerja Komisi PSE di tingkat keuskupan, kevikepan, paroki, stasi, wilayah maupun lingkungan perlu terus menerus membenahi corak dan cara pelayanan sehingga fungsi pelayanan menjadi nyata dan bermanfaat bagi

89


peningkatan taraf kesejahteraan kelompok/pribadi masyarakat. 7.

Hari Pangan Sedunia (HPS) Kehadiran gerakan HPS dalam hidup menggereja pada saat ini semakin meluas. Gerakan ini juga memperlihatkan pertumbuhan kemampuan untuk membuka diri pada perubahan sosial yang terkait dengan persoalan pangan masyarakat. Pada akhirnya kemurahan hati untuk berbagi semakin memperkuat gerakan HPS sebagai suatu gerakan moral dalam persekutuan gerejawi yang merangkul semua orang yang berkehendak baik.

4.4.

Capaian Kinerja Program Pemanfaatana Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Periode Tahun 2011 - 2012 sampai dengan Tahun 2014 - 2015. Pada sub bab ini akan dipaparkan mengenai capaian kinerja Program

Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang selama empat periode, yaitu periode tahun 2011 - 2012

sampai dengan

tahun 2014 - 2015.

Paparan

mengenai capaian kinerja selama empat periode tahun anggaran ini akan mencakup tiga hal. Pertama, perbandingan antara jumlah penerimaan kolekte dana APP dari umat dan jumlah yang dikelola. Kedua, rekapitulasi pemanfaatan dana APP berdasarkan kategori bidang perhatian. Ketiga, rekapitulasi jumlah paroki yang mengakses dana di lima kepanitiaan APP di Keuskupan Agung Semarang.

90


4.4.1. Keterserapan

Dana

Program

Pemanfaatan

Dana

Aksi

Puasa

Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015. Data lapangan programasi dan implementasinya di tingkat basis dari dokumen Laporan Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dari tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan tahun anggaran 2014-2015 dapat kita ketahui bahwa jumlah keseluruhan nominal yang dikelola di Keuskupan Agung Semarang di lima kepanitiaan selama empat periode adalah sebesar Rp 7.094.133.202. Terdapat fenomena yang menarik dari data jumlah dana yang diterima. Terdapat kenaikan yang signifikan pada setiap tahun anggaran. Tahun anggaran 2011-2012 sejumlah Rp 1.465.317.274, tahun anggaran 2012-2013 sejumlah Rp 1.666.930.416, tahun anggaran 2013-2014 sejumlah Rp 1.863.120.511., dan tahun anggaran 2014-2015 sejumlah Rp 2.098.765.001. Fenomena kenaikan dana APP yang diterima oleh Panitia Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang, berdasarkan data, tidak diimbangi dengan pemanfaatan yang maksimal. Dokumen Laporan Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dari tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan tahun anggaran 2014-2015 menunjukkan bahwa dana belum terserap seluruhnya. Dari jumlah Rp 7.974.303.076 selama empat tahun anggran baru terserap Rp 4.361.133.202. Dengan rincian, tahun anggaran 2011-2012 sejumlah

91


Rp 1.135.284.300., tahun anggaran 2012-2013 sejumlah Rp 1.207.701.000., tahun anggaran 2013-2014 sejumlah Rp 924.166.000., dan tahun anggaran 2014-2015 sejumlah Rp 1.094.738.000. Digram 4.2 memperlihatkan dengan jelas perbandingan jumlah dana yang diterima dan jumlah dana yang mampu dikelola oleh Panitia Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang selama empat periode tahun anggaran. Prosentase ketermanfaatan dana APP selama tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan tahun anggaran 2014-2015 baru mencapai 61%. Kondisi terburuk ketermanfaatan dana APP terjadi pada tahun anggaran 2013 - 2014 yang hanya sebesar 50%. Kondisi terbaik ketermanfaatan dana dicapai pada tahun anggaran 2012-2013 yaitu sebesar 72%. Tidak terdapat catatan argumentasi mengenai fluktuasi besaran keterserapan dana yang disertakan pada dokumen Laporan Pemanfaatan APP di Keuskupan Agung Semarang Apabila data keterserapan dana APP di Keuskupan Agung Semarang dikelompokkan menurut kepanitiaan pengelola maka Panitia APP Keuskupan Agung Semarang keterserapan dana APP-nya paling rendah. Rerata prosentase dana yang dikelola selama empat periode tahun anggaran hanya mencapai 36 %. Panitia

APP

Kevikepan

Kedu

menduduki

peringkat tertinggi dalam

keterserapan dana, yaitu 92 % selama empat tahun anggaran. Kemudian berturut-turut Panitia APP Kevikepan Yogyakarta mencapai 85%,

92


Panitia APP Kevikepan Surakarta mencapai 83%, dan Panitia APP Kevikepan Semarang sebesar 73%. Diagram 4.3 mendeskripsikan uraian pada paragraf ini. DIAGRAM 4.2. PERBANDINGAN JUMLAH PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2012 SAMPAI DENGAN 2014-2015

Sumber: Diolah oleh Bernadetta Rini Susanti dari Dokumen Pemanfaatan Dana APP di KAS

93


DIAGRAM 4.3. PROSENTASE KETERSERAPAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG BERDASARKAN LIMA PANITIA PENGELOLA PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2013 SAMPAI DENGAN 2014-2015


4.4.2. Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Berdasarkan Lima Kategori Bidang Perhatian Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015. Bertolak dari dari tujuan akhir yang ingin dicapai dalam ber-APP seperti yang telah diuraikan di bagian pendahuluan, Panitia APP Keuskupan Agung Semarang menetapkan pemanfaatan dana APP untuk lima kategori. pemanfaatan. Pertama, kategori karitatif kemanusiaan. Kedua, kategori motivasi-animasi. Ketiga, kategori bantuan pendidikan. Keempat, kategori bidang sosial kemasyarakatan dan

94


pengembangan kemasyarakatan. Kelima, kategori bidang sarana-prasarana yang dikhususkan untuk merenovasi sarana-prasarana yang rusak atau timbul akibat bencana alam atau musibah (Panitia APP Keuskupan Agung Semarang, 2012:3). Secara lebih rinci, Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pemanfaatan Dana APP Tahun 2013 yang disusun Panitia APP Keuskupan Agung Semarang menetapkan pemanfaatan Dana APP seperti berikut ini. 1.

2.

Bidang karitatif a.

Bantuan untuk rehap rumah sederhana.

b.

Bantuan untuk korban musibah atau bencana.

c.

Bantuan untuk pengobatan dan perawatan orang sakit.

Bidang motivasi a.

Bantuan

bagi

kelompok

kategorial

yang

dipergunakan

untuk

yang

dipergunakan

untuk

retret/rekoleksi dan pelatihan/kaderisasi. b.

Bantuan

bagi

kelompok

teritorial

retret/rekoleksi dan pelatihan/kaderisasi. c.

Bantuan bagi mahasiswa yang dipergunakan untuk retret/rekoleksi dan pelatihan/kaderisasi.

d.

Bantuan bagi guru dan aktivis sosial yang dipergunakan untuk kegiatan pengembangan diri

95


3.

4.

Bidang pendidikan a.

Bantuan sarana-prasarana dan sarana pendukung pendidikan.

b.

Bantuan ujian akhir.

c.

Bantuan penyelesaian skripsi untuk mahasiswa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat a.

Bantuan untuk pembangunan sarana dan fasilitas umum.

b.

Bantuan untuk penambahan modal usaha kecil.

c.

Bantuan untuk usaha-usaha di bidang peternakan.

d.

Bantuan untuk sarana pendukung kerja.

e.

Bantuan untuk pelatihan-pelatihan dan kaderisasi untuk meningkatkan ketrampilan mengembangkan usaha.

Data ketermanfaatan dana APP berdasarkan kategori bidang perhatian yang dikelola oleh lima panitia Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang selama empat periode tahun anggaran dapat dicermati di empat tabel berikut ini. Tabel 4.2 merupakan rekapitulasi pemanfaatan dana APP periode tahun anggaran 2011-2012. Tabel 4.3 merupakan rekapitulasi pemanfaatan dana APP periode tahun anggaran 2012-2013. Tabel 4.4 merupakan rekapitulasi pemanfaatan dana APP periode tahun anggaran 2013-2014. Tabel 4.5 merupakan rekapitulasi pemanfaatan dana APP periode tahun anggaran 2014-2015.

96


TABEL 4.2 REKAPITULASI KETERMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG BERDASARKAN KATEGORI BIDANG PERHATIAN PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2012 Jumlah Bantuan (Rp)

Proposal Bidang

Karitatif Musibah Karitatif Sakit Motivasi Kaum Muda Kategorial Motivasi kaum Muda Teritorial Motivasi Mahasiswa

Jumlah KAS

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

31

0

13

7

9

60

64.450.000

0

21.750.000

9.000.000

7.400.000

59

17

26

20

93

215

132.759.300

37.300.000

38.988.000

15.850.000

30

3

0

6

10

49

35.925.000

4.500.000

0

8

0

0

6

7

21

7.700.000

0

21

1

0

3

19

44

23.590.000

3.000.000

Sem.

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

102.600.000

15,75

0

12,93

4,47

3,79

9,04

66.450.00

291.347.300

32,44

23,19

21,99

7,87

34,02

25,67

4.500.000

3.550.000

48.475.000

8,75

2,80

0

2,23

1,82

4,27

0

4.750.000

2.050.000

14.500.000

1,88

0

0

2,36

1,05

1,28

0

2.000.000

4.500.000

33.090.000

5,76

1,87

0

0,99

2,30

2,92

Sura.

Yog.

Jumlah

KAS

Kedu

97

Prosen (%)


TABEL 4.2 REKAPITULASI KETERMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG BERDASARKAN KATEGORI BIDANG PERHATIAN PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2012 Tabel 4.2,lanjutan Jumlah Bantuan (Rp)

Proposal Bidang

Motivasi Tokoh & Guru Pendidikan Bea Siswa Pendidikan Prasarana Pendidikan Mahasiswa Sosek Medis

Jumlah KAS

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

7

5

0

8

11

31

8.250.000

5.750.000

0

5.400.000

4.800.000

15

0

44

48

93

200

19.098.000

0

38.897.500

15.075.000

5

0

0

0

0

5

7.000.000

0

0

24

0

6

5

46

81

23.800.000

0

9

1

3

4

2

19

25.000.000

1.500.000

Sem.

Yog.

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

24.200.000

2,02

3,57

0

2,68

2,46

2,13

50.552.500

123.624.000

4,67

0

23,13

7,48

25,88

10,89

0

0

7.000.000

1,71

0

0

0

0

0,62

8.400.000

4.500.000

22.342.000

59.042.000

5,82

0

5,00

2,23

11,44

5,20

5.500.000

7.000.000

1.340.000

40.340.000

6,11

0,93

3,27

3,48

0,69

3,55

Kedu

98

Prosen (%)

Sura.


TABEL 4.2 REKAPITULASI KETERMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG BERDASARKAN KATEGORI BIDANG PERHATIAN PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2012

Tabel 4.2,lanjutan Jumlah Bantuan (Rp)

Proposal Bidang

Jumlah

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

2

2

3

6

15

18

2.600.000

22.065.000

7.181.500

19.250.000

2.500.000

Pemberdayaan

37

52

30

106

37

262

52.600.000

86.700.000

37.450.000

113.100.000

Sosek Prasarana

3

0

4

1

4

12

6.500.000

0

10.000.000

251

81

129

220

336

1017

409.272.300

160.815.000

168.167.000

Sosek Motivasi

KAS

Sem.

Kedu

Prosen (%)

Yog.

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

53.596.500

0,64

13,72

4,27

9,56

1,28

4,72

26.750.000

316.600.000

12,85

53,91

23,46

56,15

13,70

27,89

1.000.000

3.070.000

20.570.000

1,59

0

5,95

0,50

1,57

1,81

201.425.000

195.605.000

1.135.284.300

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sura.

Sosek

Jumlah

Sumber: Diolah oleh Bernadetta Rini Susanti dari Dokumen Laporan Pemanfaatan Dana APP di KAS

99



Proposal Bidang


Jumlah KAS

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

20

1

10

12

8

51

39.500.000

1.000.000

18.300.000

12.400.000

7.290.000

56

7

38

48

99

248

102.200.000

16.500.000

50.400.000

40.8000.000

13

3

1

6

14

37

13.000.000

4.500.000

500.000

5

3

1

4

19

32

6.500.000

3.950.000

22

0

0

3

20

45

23.100.000

0

Sem.

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

78.490.000

15,84

0,49

11,97

4,30

3,03

6,93

94.280.000

304.180.000

40,99

8,16

32,98

14,15

39,19

26,84

4.550.000

6.050.000

28.600.000

5,21

2,22

0,33

1,58

2,52

2,52

500.000

3.800.000

11.500.000

26.250.000

2,61

1,95

0,33

1,32

4,78

2,32

0

2.500.000

8.200.000

33.800.000

9,26

0

0

0,87

3,14

2,32

Sura.

Yog.

Jumlah

KAS

Kedu

100

Prosen (%)



Tabel 4.3, lanjutan Jumlah Bantuan (Rp)

Proposal Bidang


Jumlah KAS

Prosen (%)

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

7

6

0

10

9

32

6.200.000

5.700.000

0

11.313.000

4.200.000

27.413.000

2,49

2,82

0

3,92

1,75

2,42

8

6

28

74

112

228

6.900.000

10.970.000

18.075.000

32.100.000

65.825.000

133.868.000

2,77

5,42

11,83

11,13

27,36

11,81

1

0

0

2

0

3

1.000.000

0

0

2.000.000

0

3.000.000

1

0

0

0.69

0

0,26

6

1

7

5

36

55

5.815.000

1.000.000

7.300.000

4.200.000

18.500.000

36.865.000

2,33

0,49

4,81

1,46

7,69

3,25

11

0

0

2

3

16

19.000.000

0

0

2.750.000

1.950.000

23.700.000

7,62

0

0

0,95

0,81

2,09

Sem.

Kedu

101

Sura.

Yog.

Jumlah



Tabel 4.3,lanjutan Jumlah Bantuan (Rp)

Proposal Bidang

Jumlah

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

1

6

9

10

9

35

1.500.000

43.500.000

38.700.000

21.140.000

10.405.000

Pemberdayaan

12

58

13

144

8

235

24.620.000

115.200.000

17.500.000

145.750.000

Sosek Prasarana

0

0

1

4

2

7

0

0

1.500.000

162

91

108

424

339

1024

325.655.000

202.320.000

152.825.000

Sosek Motivasi

KAS

Sem.

Kedu

Prosen (%)

Yog.

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

115.245.000

7,62

21,50

25,32

7,33

4,33

10,17

10.350.000

313.420.000

9,87

56,94

11,45

50,55

4,30

27,65

5.050.000

2.000.000

8.550.000

0

0

0,98

1,75

0,83

0,75

288.353.000

240.548.000

1.207.701.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sura.

Sosek

Jumlah


102



Proposal Bidang


Jumlah KAS

Prosen (%)

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

14

4

8

11

6

43

31.500.000

20.000.000

13.300.000

11.500.000

7.800.000

84.100.000

14,04

13,26

10,10

5,93

3,67

9,10

44

10

16

26

74

170

80.150.000

22..500.000

22.00.000

21.050.000

86.650.000

232.350.000

34,09

14,92

16,71

10,85

40,77

25,14

22

2

0

1

10

35

21.250.000

2.900.000

0

500.000

6.700.000

31.350.000

9,04

1,92

0

0,26

3,15

3,39

3

2

1

2

8

16

4.000.000

1.500.000

1.000.000

1.00.000

4.150.000

11.650.000

1,70

0,99

0,76

0,52

1,95

1,26

11

0

0

3

16

30

10.610.000

0

0

2.400.000

8.600.000

21.650,000

4,51

0

0

1,24

4,05

2,34

Kedu

103

Sura.

Yog.

Jumlah

KAS

Sem.




Proposal Bidang


Jumlah KAS

Prosen (%)

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

9

1

2

1

7

20

14.500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

3.800.000

20.800.000

6,17

0,33

0,76

0,52

1,79

2,25

7

2

31

102

82

224

8.250.000

4.500.000

19.461.000

33.400.000

50.505.000

116.116.000

3,51

2,98

14,78

17,22

23,76

12,56

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1.000.000

0

1.000.000

0

0

0

0,52

0

0,11

15

2

4

7

25

53

15.000.000

2.075.000

3.800.000

6.500.000

12.270.000

39.645.000

6,38

1,38

2,89

3,35

5,77

4,29

7

0

3

5

3

18

12.500.000

0

4.150.000

3.750.000

3.850.000

24.230.000

2,32

0

3,15

1,93

1,80

2,62

Sem.

Kedu

104

Sura.

Yog.

Jumlah




Proposal Bidang

Jumlah

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

4

8

4

4

4

24

6.000.000

62.335.000

17.400.000

8.900.000

7.500.000

Pemberdayaan

19

16

10

85

19

149

28.750.000

34.500.000

45.575.000

97.500.000

Sosek Prasarana

1

0

2

5

2

10

2.600.000

0

4.000.000

156

47

81

253

256

793

235.110.000

150.840.000

131.686.000

Sosek Motivasi

KAS

Sem.

Kedu

Prosen (%)

Yog.

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

102.135.000

2,55

41,33

13,21

4,59

3,53

11,05

17.725.000

224.050.000

12,23

22,88

34,61

50,26

8,34

24,24

5.500.000

3.000.000

15.100.000

1,11

0

3,04

2,84

1,41

8.4

194.000.000

212.530.000

924.166.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sura.

Sosek

Jumlah


105



Proposal Bidang


Jumlah KAS

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

8

3

15

10

7

43

18.500.000

13.600.000

25.800.000

9.500.000

13.650.000

30

10

16

26

39

121

61.200.000

22.860.000

20.150.000

26.200.000

18

4

0

4

9

35

18.750.000

6.750.000

0

3

2

0

1

4

10

3.500.000

2.500.000

8

0

0

0

10

18

6.500.000

0

Sem.

Yog.

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

81.050.000

9,18

5,06

17,28

4,26

5,06

7,40

56.100.000

186.510.000

30,38

8,51

13,49

12,74

20,80

17,04

3.200.000

9.300.000

38.000.000

9,31

2,51

0

1,56

3,45

3,47

0

1.000.000

3.250.000

10.250.000

1,74

0,93

0

0,49

1,21

0,94

0

0

7.100.000

13.600.000

3.23

0

0

0

2,63

1,24

Kedu

106

Prosen (%)

Sura.




Proposal Bidang


Jumlah KAS

Prosen (%)

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

5

2

1

4

7

19

7.750.000

6.250.000

2.000.000

4.520.000

7.100.000

27.620.000

3,85

2,33

1,34

2,20

2,63

2,52

2

6

27

60

111

206

2.750.000

10.220.000

16.500.000

21.820.000

89.092.000

140.382.000

1,37

3,80

11,05

10,61

33,03

12,82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

2

9

14

15

66

26.000.000

3.150.000

9.000.000

13.250.000

8.900.000

60.300.000

12,91

1,17

6,03

6,44

3,30

5,51

6

0

1

8

2

17

1.500.000

0

1.500.000

9.500.000

1.460.000

37.460.000

12,41

0

1,00

4,62

0,54

3,42

Sem.

Kedu

107

Yog.

Jumlah

Sura.




Proposal Bidang

Jumlah

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

2

21

2

2

9

36

2.500.000

91.820.000

8.865.800

2.680.000

15.090.000

Pemberdayaan

4

42

13

86

35

180

29.000.000

111.450.000

63.506.000

113.000.000

Sosek Prasarana

0

0

1

1

1

3

0

0

2.000.000

112

92

85

216

249

754

201.450.000

268.600.000

149.321.800

Sosek Motivasi

KAS

Sem.

Kedu

Prosen (%)

Yog.

Jumlah

KAS

Sem.

Kedu

Sura.

Yog.

120.995.800

1,24

34,18

5,94

1,30

5,60

11,05

57.155.000

374.111.000

14,40

41,49

42,53

54,94

21,19

34,17

1.000.000

1.500.000

4.500.000

0

0

1,34

0,49

0,56

0,41

205.670.000

269.697.000

1.094.738.800

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sura.

Sosek

Jumlah


108


Berdasarkan pengamatan yang cermat terhadap Tabel 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 di atas, teridentifikasi sebanyak 3.588 proposal yang masuk di lima kepanitiaan pengelola dana APP selama empat periode tahun anggaran. Terdapat penurunan yang sinifikan dari jumlah proposal disetujui di tiga tahun terakhir periode anggaran. Tahun anggaran 2011-2012 jumlah proposal yang disetujui berjumlah 1.017, tahun anggaran 2012-2013 sebanyak 1.024 proposal, tahun anggaran 2013-2014 terhitung 793 proposal, dan tahun anggaran 2014-2015 sejumlah 754 proposal. Diagram 4.4 berikut ini mengilustrasikan jumlah proposal yang disetujui selama empat periode tahun anggaran di lima kepanitiaan Program Pemanfaatan Dana APP Keuskupan Agung Semarang. DIAGRAM 4.4 JUMLAH PROPOSAL DISETUJUI PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2013 SAMPAI DENGAN 2014-2015


109


Tabel 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 juga memuat informasi mengenai realisasi pemanfaatan dana APP berdasarkan lima kategori bidang perhatian selama empat periode tahun anggaran. Rerata selama periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2014 menghasilkan data bahwa prosentase terbesar pemanfaatan dana APP digunakan untuk kategori karitatif kemanusiaan, yaitu sebesar 34,71%. Prosentase terbesar kedua dipergunakan untuk kategori pengembangan sosial ekonomi sebesar 28,49%. Berturut-turut kemuadian kategori motivasi dan animasi sebesar 18,64%, kategori pendidikan 16,84% dan kategori bencana alam

dan

musibah 1.32%. Ilustrasi mengenai paragraf ini dapat dilihat dalam Diagram 4.5. Namun, data dokumen mengenai realisasi pemanfaatan dana APP berdasarkan lima kategori bidang perhatian akan mendeskripsikan hal yang sangat berbeda apabila dilihat dari perspektif masing-masing lima panitia pengelola. Prosentase terbesar kategori pemanfaatan menunjukkan realitas yang tidak sama. Di Kepanitian Pemanfaatan Dana APP Keuskupan Agung semarang, prosentase terbesar terdapat dalam kategori karitatif kemanusiaan. Kategori pendidikan mencakup penggunaan terbesar di Kepanitiaan Pemanfaatan Dana APP Kevikepan Kedu dan Kepanitiaan Pemanfaatan Dana APP Kevikepan Yogyakarta. Panitia Pemanfaatan Dana APP di Kevikepan Semarang dan Panitia Pemanfaatan Dana Kevikepan Surakarta menggunakan sebagian besar dananya untuk kategori pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Gejala keberagaman ini menjadi hal

110


yang menarik untuk dicermati karena memiliki kecenderungan yang berulang dari tahun ke tahun selama empat periode tahun anggaran. Masing-masing kepanitiaan mempunyai kategori bidang perhatian yang paling banyak dituju oleh penerima manfaat program. DIAGRAM 4.5 PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG BERDASARKAN LIMA KATEGORI BIDANG PERHATIAN PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2013 SAMPAI DENGAN 2014-2015


111


Kecenderungan atensi yang tinggi masing-masing Panitia Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dalam hal kategori bidang perhatian yang berulang dari tahun ke tahun selama empat periode tahun anggaran menjadi hal yang sangat menarik untuk dicermati. Ada kemungkinan ini disebabkan oleh latar belakang sosial ekonomi yang berbeda atau bahkan kondisi letak geografis lima Panitia Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Namun demikian, data dokumen tidak memuat alasan-alasan mengenai hal ini. Kategori pemanfaatan dana APP selama empat periode tahun anggaran untuk bencana alam dan musibah di lima kepanitiaan sangat rendah. Kelimanya dibawah 2%. Pemanfaatan dana APP untuk kategori pengembangan sosial dan ekonomi di tiga kepanitiaan juga mengidentifikasikan hal yang kurang menggembirakan. Di Kepanitiaan Pemanfaatan Dana APP Keuskupan Agung Semarang mencapai 10.57%, Kepanitiaan Pemanfaatan Dana APP Kevikepan Kedu tercatat 16.38% dan bahkan Kepanitiaan Pemanfaatan Dana APP Kevikepan Yogyakarta hanya di posisi 8.44%. Kategori pemanfaatan dana APP untuk motivasi dan animasi titik terendah berada di Kepanitiaan Kevikepan Kedu, yaitu 5,96% dan selanjutnya 8,29 % di Kepanitiaan Pemanfaatan Dana APP Kevikepan Yogyakarta. Diagram 4.6 berikut ini mengilustrasikan

pemanfaatan dana APP di

Keuskupan Agung Semarang berdasarkan lima kategori bidang perhatian selama periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2014.

112


DIAGRAM 4.6 PEMANFAATAN DANA APP KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG DI LIMA KEPANITIAAN PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2013 SAMPAI DENGAN 2014-2015


113


4.4.3.

Sebaran Penerima Manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015. Seperti yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan buku Pedoman

Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Semarang (2009:11), dana sebagai salah satu buah dari proses pertobatan melalui gerakan APP terarah kepada kesejahteraan dan kedamaian manusia terutama bagi mereka yang kehilangan harapan, tersingkir dan tertindas. Gerakan APP menjadi persembahan kepada Tuhan untuk keselamatan bersama. Momentum APP merupakan momentum yang paling religius untuk mengalami kematian, menjadi a big zero, pengosongan diri. Terkait dengan dana, menjadi a big zero berarti tidak ada dana mengendap karena Gereja merupakan Gereja peziarahan. Konsekuensi dari prinsip ini adalah Gereja harus senantiasa mengalirkan berkat melalui dana APP ke tengah masyarakat untuk pengembangan/pemberdayaan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan dan kedamaian manusia (Pedoman Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Semarang , 2009:12). Berdasarkan dua paragraf di atas dapat dikembangkan suatu pengertian bahwa penerima manfaat dana APP adalah umat atau masyarakat terutama mereka yang masuk dalam kategori marginal, tersisih dan miskin. Dalam terminologi di Keuskupan Agung Semarang kategori ini dikenal dengan istilah KLMTD, yaitu

114


Kecil, Lemah, Miskin, Tersingkir dan Difabel. Selajutnya, pada bagian pengantar sub bab 4.3 sudah dipaparkan mengenai pengelompokkan umat/masyarakat yang mengakses dana APP. Pada bagian tersebut telah dipaparkan empat kelompok pengakses dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Buku Pedoman Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Semarang (2009:25) selain menguraikan mengenai lima kategori bidang yang diprioritaskan untuk dibantu juga memaparkan mengenai sifat dana bantuan. Terdapat dua sifat bantuan dana yang diberikan oleh panitia APP kepada penerima manfaat program. Pertama, dana hibah. Dana ini diberikan kepada pemohon atau kelompok sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan pengertian hibah maka dalam kategori ini penerima manfaat tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan atau menggulirkan dana yang sudah diterima. Kedua, dana bergulir. Dana ini hanya disalurkan oleh Panitia APP Keuskupan Agung Semarang melalui Komisi PSE Keuskupan Agung Semarang sebagai dana bergulir/pinjaman untuk keperluan pemberdayaan masyarakat di bidang usaha produktif untuk peningkatan kesejahteraan hidup. Dana bergulir tersebut dikembalikan ke Komisi PSE KAS dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pemohon dengan Komisi PSE, dengan maksud supaya dapat digulirkan lagi ke penerima manfaat yang lain sehingga semakin banyak umat atau masyarakat yang terbantu.

115


Melalui tabel 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 dan 4.10 yang akan ditampilkan berikut ini akan diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai sebaran penerima manfaat dana APP di keuskupan Agung Semarang selama empat periode tahun anggaran baik yang berbasis paroki maupun lembaga/sekolah. Keempat tabel yang disajikan tersebut dalam menyajikan data tidak dengan membedakan empat kategori bidang perhatian dan jenis bantuan, -hibah atau guliran-. Sesuai dengan gambar 4.1 mengenai

flowchart mekanisme akses dana APP yang dipaparkan di bagian awal

bab ini, aplikasi akses dana APP oleh penerima manfaat tersebut termasuk yang berbasis Paroki. Flowchart mekanisme akses dana APP yang berbasis lembaga/sekolah tidak akan disajikan di laporan penelitian ini karena tidak berada di ranah luasan penelitian. Terkait dengan hal ini, maka lima kepanitiaan pemanfaatan dana APP di keuskupan Agung Semarang menggunakan Paroki dan lembaga/sekolah sebagai dasar dalam penghitungan jumlah penerima manfaat pada tiap tahun anggaran di dokumen pelaporannya. Dengan tabel 4.6 4.7, 4.8, 4.9 dan 4.10 ini juga dapat dilihat perbedaan jumlah penerima manfaat di tiap paroki yang mengakses dana APP. Temuan mengenai variasi dalam jumlah penerima manfaat ini merupakan hal menarik untuk dicermati. Keberagaman dalam jumlah tentunya memiliki pemaknaan yang beragam pula dan tentunya hal tersebut memerlukan argumentasi secara akademis. Berdasarkan data dokumen, terdapat sebuah Paroki dalam satu periode anggaran

116


sebuah kepanitiaan, jumlah proposal yang disetujui mencapai 33 proposal. Akan tetapi dalam satu periode tahun anggaran yang sama ada paroki yang sama sekali tidak memiliki proposal yang disetujui. Data lapangan menunjukkan bahwa Paroki tersebut memang sama sekali tidak mengirim proposal pada Panitia APP. TABEL 4.6 REKAPITULASI JUMLAH PROPOSAL DISETUJUI PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP PANITIA KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2012 SAMPAI DENGAN 2014-2015

No

Nama Paroki

Kevikepan Semarang 1 Randusari 2 Ambarawa 3 Atmodirono 4 Adminitrasi Demak 5 Banyumanik 6 Bedono 7 Bongsari 8 Gedangan 9 Girisonta 10 Gubug 11 Jepara 12 Karangpanas 13 Kebondalem 14 Kendal 15 Krapyak 16 Kudus 17 Lampersari 18 Pati 19 Adminitrasi Juwana 20 Purwodadi

Periode Tahun Anggaran 2011-2012

2012-2013

2013-2014

2015-2016

2 12 2 0 2 0 1 4 2 0 1 2 0 1 1 1 6 0 2 0

4 1 3 0 8 0 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0

4 1 1 0 2 1 5 1 3 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

0 3 5 0 1 0 2 1 1 3 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0

117

Jumlah

10 17 11 0 13 1 11 8 7 8 1 5 2 1 2 1 10 2 3 0


TABEL 4.6 REKAPITULASI JUMLAH PROPOSAL DISETUJUI PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP PANITIA KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2012 SAMPAI DENGAN 2014-2015 Tabel 4.6, Lanjutan

No

21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nama Paroki

Salatiga Sambiroto Semarang Indah Sendangguwo Sukorejo Tanah Mas Kuasi Tegalrejo Ungaran Waleri Kevikepan Semarang Sekolah-Kev. Semarang Mahasiswa-Kev. Semarang Jumlah Kevikepan Semarang Kevikepan Kedu 30 Magelang-Ignatius 31 Banyutemumpang 32 Magelang-Fatima 33 Panca Arga 34 Mertoyudan 35 Muntilan 36 Parakan 37 Salam 38 Sumber 39 Temanggung Kevikepan Kedu Sekolah Kev. Kedu Mahasiswa Kev. Kedu Jumlah Kevikepan Kedu Kevikepan Surakarta

Periode Tahun Anggaran

Jumlah

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2015-2016

1 2 0 2 1 0 0 0 0 5 16 26 92

0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 11 18 63

1 1 0 3 0 0 0 3 0 0 20 14 67

0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 12 28 70

2 3 1 5 2 0 0 8 0 10 59 86 292

0 0 0 0 1 8 4 3 0 5 0 5 6 27

0 0 0 0 0 3 0 0 4 8 1 0 0 16

0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 3 0 8

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3

0 1 0 0 1 14 4 3 3 13 3 8 6 54

118



No

40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Nama Paroki

Purbowardayan Kuasi Gemolong Baturetno Boyolali Adminitrasi Simo Dalem Danan Delanggu Dirjodipuran Gondangwinangun Jombor Adminitrasi Cawas Jumapolo Karanganyar Kartasuro Kebonarum Klaten Kleco Palur Purbayan Purwosari Kuasi Solo Baru Sragen Sukoharjo Wedi Adminitrasi Bayat Wonogiri Kevikepan Surakarta Sekolah Kev. Surakarta Mahasiswa Kev. Surakarta Jumlah Kevikepan Surakarta


2012-2013

2013-2014

2015-2016

0 0 1 0 1 0 5 0 3 1 1 0 1 1 9 3 5 0 1 2 4 0 2 0 3 0 1 2 7 3 56

0 0 0 0 0 9 5 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 1 0 1 2 0 33

0 0 2 0 0 9 8 0 3 3 3 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 5 0 1 0 7 0 49

0 0 2 0 0 1 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 19

119

Jumlah

0 0 5 0 1 19 20 1 8 12 5 1 1 2 11 3 6 3 2 6 9 1 2 1 8 1 2 4 18 4 157



No

Periode Tahun Anggaran

Nama Paroki

Kevikepan Yogyakarta 68 Kidul Loji 69 Babadan 70 Babarsari 71 Baciro 72 Kuasi Bandung 73 Banteng 74 Bantul 75 Bintaran 76 Adminitrasi Pringgolayan 77 Boro 78 Gamping 79 Ganjuran 80 Jetis 81 Kalasan 82 Kelor 83 Klepu 84 Kotabaru 85 Kumetiran 86 Medari 87 Minomartani 88 Mlati 89 Nandan 90 Nanggulan 91 Adminitrasi Pelem Dukuh 92 Pangkalan 93 Pakem 94 Pringwulung 95 Promasan 96 Pugeran

Jumlah

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2015-2016

7 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 3 2 1 1 0 1 2 3 1 3 3 1 0 0 0 0 3 0

4 2 0 0 3 0 0 0 0 3 2 0 2 0 2 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1

120

11 2 0 0 7 1 2 0 0 5 2 3 4 1 7 5 1 3 3 5 4 3 3 0 0 0 2 9 3



No

Nama Paroki


2012-2013

97 98 99

2013-2014

Sedayu 1 0 0 Somohitan 0 2 0 Wates 6 7 3 100 Wonosari 12 3 3 Jumlah Kevikepan Yogyakarta 74 52 32 Jumlah Proposal Disetujui di 4 Kevikepan

2015-2016

0 0 6 1 20

Jumlah

1 2 22 19 178 681


Tabel 4.6 memberikan gambaran sebaran proposal disetujui oleh Panitia Program Pemanfaatan Dana APP Keuskupan Agung Semarang. Terhitung 18 paroki dari 100 paroki/kuasi paroki/adminitrasi paroki di Keuskupan Agung Semarang tidak mengakses dana di Kepanitiaan Keuskupan Agung Semarang. Lima Paroki di Kevikepan Semarang, Tiga paroki di Kevikepan Kedu, tiga paroki di Kevikepan Surakarta dan tujuh di Kevikepan Yogyakarta. Paroki Wates merupakan paroki yang paling banyak mengakses bantuan, yaitu sebanyak 22 proposal disetujui. Paroki Danan menempati urutan kedua terbanyak, yaitu 20 proposal. Paroki Dalem dan Paroki Wonosari menempati urutan ketiga, yaitu sebanyak 19 proposal. Secara umum paroki-paroki yang paling banyak mengakses dana terletak di Kevikepan Semarang.

121


TABEL 4.7 REKAPITULASI JUMLAH PROPOSAL DISETUJUI PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP PANITIA KEVIKEPAN SEMARANG PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2012 SAMPAI DENGAN 2014-2015

No

Nama Paroki

Kevikepan Semarang 1 Randusari 2 Ambarawa 3 Atmodirono 4 Adminitrasi Demak 5 Banyumanik 6 Bedono 7 Bongsari 8 Gedangan 9 Girisonta 10 Gubug 11 Jepara 12 Karangpanas 13 Kebondalem 14 Kendal 15 Krapyak 16 Kudus 17 Lampersari 18 Pati 19 Adminitrasi Juwana 20 Purwodadi 21 Salatiga 22 Sambiroto 23 Semarang Indah 24 Sendangguwo 25 Sukorejo 26 Tanah Mas 27 Kuasi Tegalrejo 28 Ungaran


2012-2013

2013-2014

2015-2016

17 0 6 0 0 0 15 4 0 1 0 3 3 0 0 1 10 1 0 0 0 7 0 6 0 1 0 2

12 4 7 0 5 2 17 6 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 1 7 0 6 1 0 0 5

8 0 2 0 0 2 10 5 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1

9 0 1 0 0 1 6 13 2 0 0 2 2 0 1 0 4 2 0 0 2 5 0 6 0 1 10 4

122

Jumlah

46 4 16 0 5 5 48 28 2 1 0 8 11 0 2 2 16 4 0 0 5 19 0 18 2 2 10 8


TABEL 4.7 REKAPITULASI JUMLAH PROPOSAL DISETUJUI PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP PANITIA KEVIKEPAN SEMARANG PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2012 SAMPAI DENGAN 2014-2015 Tabel 4.7, lanjutan

No

29

Nama Paroki

Waleri Kevikepan Semarang PSE Rayon Jumlah


2012-2013

2013-2014

2015-2016

0 4 0 81

5 6 0 91

0 8 0 47

0 3 16 92

Jumlah

5 21 16 311


Tabel 4.7 memberikan informasi bahwa selama empat periode tahun anggaran di Panitia Pemanfaatan Dana APP Kevikepan Semarang sebanyak 6 paroki dari tidak mengakses bantuan, yaitu: Paroki Adminitrasi Demak, Paroki Jepara, Paroki Kendal, Adminitrasi Paroki Yuwana, Paroki Purwodadi dan Paroki Semarang Indah. Apabila diprosentasekan, 80 % paroki yang berada di kevikepan Semarang telah mengakses bantuan dari dana APP. Fakta yang menarik untuk dicermati, Paroki Purwodadi dan Adminitrasi Paroki Demak, selain tidak mengakses bantuan di tingkatan keuskupan ternyata juga tidak mengakses bantuan di tingkatan kevikepan. Rentangan sebaran jumlah proposal disetujui cukup lebar. Terdapat paroki yang mengakses 48 bantuan tetapi ada paroki yang sama sekali tidak mengakses bantuan. Tahun anggaran 2013-2014 merupakan tahun anggaran yang paling sedikit dalam merealisasikan usulan proposal. Hanya 47 proposal dari penerima manfaat program yang disetujui.

123


TABEL 4.8 REKAPITULASI JUMLAH PROPOSAL DISETUJUI PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP PANITIA KEVIKEPAN KEDU PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2012 SAMPAI DENGAN 2014-2015

No

Nama Paroki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Magelang-Ignatius Banyutemumpang Magelang-Fatima Panca Arga Mertoyudan Muntilan Parakan Salam Sumber Temanggung Kevikepan-PSE Kevikepan Kedu Jumlah


2012-2013

2013-2014

2015-2016

11 7 15 10 10 19 20 22 6 8 1 0 129

8 5 5 7 10 16 13 16 18 4 0 6 108

4 1 3 1 8 16 16 8 12 2 9 0 81

1 0 2 5 18 10 3 17 4 2 12 0 85

Jumlah

24 13 27 23 46 61 52 53 40 16 22 6 403


Tabel 4.8 memberikan gambaran mengenai akses dana APP di Kevikepan Kedu. Data memperlihatkan kesepuluh paroki di Kevikepan Kedu kesemuanya mengakses bantuan. Dengan 403 proposal disetujui untuk 10 paroki, diprediksi sudah ada upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan dana APP di kepanitiaan ini. Meskipun demikian, data masih menunjukkan rentangan jumlah proposal disetujui yang lebar antarparoki. Paroki Muntilan pengakses dana APP yang terbesar dengan 61 proposal disetujui. Paroki Banyutemumpang merupakan paroki yang terkecil jumlah proposal yang disetujui. Hanya 13 proposal selama empat periode tahun anggaran.

124


TABEL 4.9 REKAPITULASI JUMLAH PROPOSAL DISETUJUI PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP PANITIA KEVIKEPAN SURAKARTA PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2012 SAMPAI DENGAN 2014-2015

No

Nama Paroki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Purbowardayan Kuasi Gemolong Baturetno Boyolali Adminitrasi Simo Dalem Danan Delanggu Dirjodipuran Gondangwinangun Jombor Adminitrasi Cawas Jumapolo Karanganyar Kartasuro Kebonarum Klaten Kleco Palur Purbayan Purwosari Kuasi Solo Baru Sragen Sukoharjo Wedi Adminitrasi Bayat Wonogiri Kevikepan Surakarta Sekolah Kev. Surakarta PSE Kev. Surakarta Jumlah


2012-2013

2013-2014

2015-2016

47 2 13 0 3 0 5 1 27 17 3 0 0 1 3 0 55 31 4 2 8 0 6 0 0 0 27 0 0 0 220

54 3 0 1 0 15 2 0 27 17 0 0 24 2 17 12 19 25 1 10 7 0 6 1 26 0 27 20 0 0 324

43 0 0 0 0 27 0 16 10 6 2 0 33 2 2 0 14 38 3 0 7 0 1 0 0 0 42 7 0 0 253

38 0 1 0 1 18 0 1 9 5 1 7 33 3 2 0 20 20 1 1 3 0 1 0 0 0 12 0 36 3 216


125

Jumlah

182 5 14 1 4 60 7 18 73 45 6 7 90 8 24 12 108 114 9 13 25 0 14 1 26 0 108 27 36 3 1.013


Selama empat tahun periode tahun anggaran, penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di Kevikepan Surakarta mengakses bantuan melalui 1.013 proposal. Akses bantuan dana APP yang berbasis paroki menunjukkan rentangan jumlah proposal disetujui yang amat lebar. Paroki Purbowardayan sebagai paroki dengan jumlah proposal terbesar yang disetujui, sebanyak 182. Paroki Kleco, Paroki Klaten, dan Paroki Wonogiri meraih jumlah proposal disetujui yang juga tidak sedikit, yaitu 114 dan 108 proposal. Akan tetapi, Kuasi Paroki Solo Baru dan Adminitrasi Paroki Bayat sama sekali tidak mengakses bantuan dari dana APP. Paroki Boyolali dan Paroki Sukoharjo juga hanya mengakses dana APP dengan masing-masing 1 proposal. Perlu pengamatan yang lebih cermat dan diskusi yang akademis untuk menjelaskan fenomena menarik mengenai sebaran jumlah proposal yang tidak merata tersebut.

TABEL 4.10 REKAPITULASI JUMLAH PROPOSAL DISETUJUI PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP PANITIA KEVIKEPAN YOGYAKARTA PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2012 SAMPAI DENGAN 2014-2015

No

1 2 3 4 5

Nama Paroki

Kidul Loji Babadan Babarsari Baciro Kuasi Bandung


2012-2013

2013-2014

2015-2016

29 2 3 17 0

24 4 2 10 0

22 2 0 7 5

18 1 1 5 9

126

Jumlah

93 9 6 39 14



Tabel 4.10, lanjutan No

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Nama Paroki

Banteng Bantul Bintaran Adminitrasi Pringgolayan Boro Gamping Ganjuran Jetis Kalasan Kelor Klepu Kotabaru Kumetiran Medari Minomartani Mlati Nandan Nanggulan Adminitrasi Pelem Dukuh Pangkalan Pakem Pringwulung Promasan Pugeran Sedayu Somohitan Wates


2012-2013

2013-2014

2015-2016

9 10 7 10 4 15 18 2 12 6 17 18 3 13 1 5 0 11 0 4 9 13 3 24 19 2 2

5 11 5 4 5 11 23 5 7 13 33 10 6 10 7 9 2 11 0 3 15 1 7 27 12 2 6

1 3 6 0 3 11 20 3 5 7 31 6 5 2 5 6 2 13 2 1 6 2 2 24 6 0 4

3 8 10 1 6 7 24 0 10 8 20 6 6 4 2 6 1 3 0 3 4 3 5 20 9 5 9

127

Jumlah

18 32 28 15 18 44 85 10 34 34 101 40 20 29 15 26 5 38 2 11 34 19 17 95 46 9 21



Tabel 4.10, lanjutan No

33

Nama Paroki

Wonosari Asrama Sr RGS Kevikepan-Mahasiswa Kevikepan-PSE Kevikepan Yogyakarta Jumlah


2012-2013

2013-2014

2015-2016

6 0 19 0 14 336

3 0 20 0 11 339

4 7 16 0 7 256

5 0 11 6 8 249

Jumlah

18 7 66 6 40 1180


Secara spesifik gambaran paroki-paroki yang mengakses dana APP melalui proposal disetujui di Kepanitiaan Kevikepan Yogyakarta terlihat dalam tabel 4.10. Data memperlihatkan sebaran jumlah proposal yang disetujui antarparoki tidak merata. Proposal disetujui terbanyak berada di paroki Klepu, sebanyak 101 proposal. Sementara jumlah paling sedikit di Adminitrasi Paroki Pelem Dukuh sebanyak 2 proposal. Terdapat 3 paroki yang secara stabil proposal yang disetujui jumlahnya tinggi, yaitu: Paroki Kidul Loji, Paroki Ganjuran dan Paroki Pugeran. Berdasarkan data statistik yang disajikan tabel 4.6 4.7, 4.8, 4.9 dan 4.10 dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terang bahwa pemanfaatan Dana Aksi Puasa Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang belum memperlihatkan

128


adanya sebuah pengelolaan yang maksimal. Sebaran yang tidak merata jumlah proposal yang disetujui antarparoki, kestabilan jumlah proposal yang tinggi di beberapa paroki, dan adanya fakta terdapat paroki yang tidak mengakses bantuan yang ditawarkan oleh 5 panitia pemanfaatan dana APP, kiranya menjadi persoalan yang perlu didiskusikan agar ke depan ada perbaikan baik dalam ‘katekese’ mengenai dana APP maupun aplikasi pengelolaannya.

129


BAB V EVALUASI PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG DENGAN PARAMETER PRINSIP-PRINSIP ASG DAN TEORI COMMUNITY EMPOWERMENT

5.1. Pengantar Sebagaiman telah dibahas dalam bab-bab terdahulu, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti fenomena kompleks dari kinerja dan tingkat keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Penelitian menggunakan desain studi kasus yang dimanfaatkan untuk kegiatan evaluasi. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan mengevaluasi koherensi Program Pemanfaatan Dana APP dengan kerangka Ajaran Sosial Gereja, mengevaluasi pengelolaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang berdasarkan kategori-kategori community empowerment, dan meneliti potensi keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Pada bab terdahulu juga telah dipaparkan mengenai kerangka teori yang dikembangkan untuk tujuan evaluasi. Evaluasi dalam penelitian ini dengan menggunakan prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja dan teori community

130


empowerment dalam dimensi Corporate Social Responbility. Kombinasi dari dua hal berbeda ini menjadi panduan dalam penyusunan standar kinerja pelaksanaan Program Aksi Puasa Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang. Standar kinerja yang dihasilkan akan digunakan untuk mengukur kinerja yang aktual terjadi. Hasil perbandingan kinerja aktual dengan standar kinerja akan digunakan untuk melihat potensi keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Terkait dengan kedua paragraf di atas, maka pada bab ini, data statistik dari dokumen Laporan Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dan data penelitian lain yang dikumpulkan dari sejumlah sumber yang berbeda, -wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dan penerima manfaat program; observasi langsung dengan mengunjungi Kantor Panitia APP Keuskupan Agung Semarang baik di tingkat pusat, kevikepan maupun di tingkat paroki sampel penelitian; kuesioner yang diisi oleh Tim PSE Paroki-, akan dievaluasi dengan menggunakan teori prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja dan teori community empowerment yang telah dikembangkan untuk kepentingan penelitian ini. Penggunaan teori-teori tersebut bukan dalam kerangka menguji teori-teori tersebut atau untuk membangun penjelasan teoritis yang baru, tetapi untuk memahami secara holistik Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung

131


Semarang selama empat periode tahun anggaran. Pada Bab V ini akan dipaparkan tiga tema pembahasan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Pertama, Analisis Kesesuaian Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja. Kedua, Analisis Capaian Kinerja Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang berdasarkan kategori-kategori Community Empowerment dalam Dimensi Corporate Social Responbility. Ketiga, Potensi keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang.

5.2. Analisis Kesesuaian Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja. Gereja Katolik merupakan Gereja yang hidup. Gereja yang menunjukkan sikap-sikap responsif dan keberpihakan terhadap masalah-masalah sosial. Responsivitas tersebut sangat jelas terlihat dalam uraian mengenai catatan historis Ajaran Sosial Gereja, -dari Rerum Novarum sampai dengan Deus Caritas Est-. Dari catatan historis Ajaran Sosial Gereja itu pula dapat dilihat suatu prinsip-prinsip yang bercorak umum dan fundamental terkait dengan realitas masyarakat dalam keseluruhannya. Termuat adanya empat prinsip dalam Ajaran Sosial Gereja . Prinsip-prinsip tersebut adalah: martabat pribadi manusia, yang menjadi dasar bagi semua prinsip

132


lain serta isi ajaran sosial Gereja; kesejahteraan umum; subsidiaritas; dan solidaritas. Prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja tersebut memiliki nilai dalam kesatuannya, saling keterkaitan di antaranya serta dalam perumusannya. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa Ajaran Sosial Gereja merupakan kumpulan ajaran terpadu yang menafsirkan berbagai realitas sosial modern secara sistematis. Demikian juga dalam pengkajiannya, masing-masing prinsip ini tidak dapat berdiri sendiri secara individual dan digunakan secara terpisah dan tidak berkaitan satu dengan yang lain. Suatu pemahaman teoretis yang mendalam dan penerapan aktual atas satu dari prinsip-prinsip sosial ini akan menimbulkan resiproksitas, komplementaritas serta interkoneksitas yang menjadi bagian dari struktur prinsip-prinsip tersebut (Pontifical Council for Justice and Peace,Compendium of the Social Doctrine of the Church, 2004: 109-111). Pada sub bab ini, akan dijabarkan hasil analisis temuan studi dokumen Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dan temuan studi lapangan yang telah disintesiskan dengan pemahaman teoritis mengenai prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja. Struktur pemaparan akan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, Keterserapan Dana Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015: catatan kritis berasas prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja. Kedua, pemanfaatan dana APP di Keuskupan Agung Semarang selama periode tahun

133


anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 berdasarkan lima kategori bidang perhatian: catatan kritis berasas prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja. Ketiga, Sebaran penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang periode tahun angaaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015: catatan kritis berasas prinsip-prinsip Ajaran sosial Gereja. Berikut ini akan diuraikan satu persatu.

5.2.1. Keterserapan Dana Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015: Catatan Kritis Berasas Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja. Seperti yang telah diuraikan pada Bab IV, data Dokumen Laporan Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang selama periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 mendeskripsikan tiga hal yang menarik untuk dicermati terkait keterserapan dana Program Pemanfatan Dana APP. Pertama, fenomena kenaikan dana diterima dari tahun ke tahun berbanding dengan penurunan dana yang berhasil di kelola di tiga tahun periode anggaran. Kedua, rerata keterserapan dana di lima kepanitiaan hanya mencapai 61%. Ketiga, Panitia APP Keuskupan Agung Semarang keterserapan dana yang dikelola paling rendah dibandingkan dengan empat panitia di tingkat kevikepan.

134


Data fenomena kenaikan besaran dana yang diterima dari tahun ke tahun dapat dimaknai sebagai bentuk semangat bersolidaritas. Semangat untuk menyumbang dengan murah hati kepada mereka yang berkekurangan. Solidaritas di sini baru dalam tataran sebagai ‘prinsip sosial’ untuk berbagi dana dan terlibat dalam pengumpulan dana. Solidaritas merujuk pada sesuatu yang lebih daripada sekedar tindakan murah hati yang sporadis (Paus Fransiskus: no.188, 109). Tataran sebagai ‘prinsip sosial’ tersebut akan lengkap apabila solidaritas juga dimaknai sebagai suatu ‘kebajikan moral’ yang autentik untuk tekad yang teguh dan tabah membaktikan diri kepada kesejahteraan umum, artinya pada kesejahteraan semua orang dan setiap orang perorangan karena semua sungguh bertanggung jawab atas semua orang (Pope John Paul II: 419-420). Artinya, dalam konteks ini, kenaikan dana yang diterima dari tahun ke tahun tersebut seharusnya berbanding lurus dengan usaha lima kepanitiaan pemanfaatan dana APP di Keuskupan Agung Semarang menaikkan besaran dana yang dikelola. Usaha untuk menghayati solidaritas sebagai keputusan untuk mengembalikan kepada kaum miskin apa yang menjadi milik mereka (Paus Fransiskus: no.189, 109). Selanjutnya, logika sederhana memandu ke arah kesimpulan bahwa rerata keterserapan dana di lima kepanitiaan yang hanya mencapai 61% dan penurunan dana yang diserap pada tiga tahun anggaran dapat diinterprestasikan sebagai adanya kesejahteraan yang terus meningkat di paroki-paroki yang terletak di

135


wilayah teritorial Keuskupan Agung Semarang. Namun, data lapangan mengisyaratkan hal yang berbeda. Masih banyak penanda yang mengarah pada situasi dimana umat/masyarakat di wilayah ketugasan dan teritorial Keuskupan Agung Semarang umatnya belum sejahtera. Dalam suatu pemetaan yang diselenggarakan oleh Panitia APP Kevikepan Semarang, Paroki Purwodadi dan Adminitrasi

Paroki

Demak

merupakan

paroki

dengan

pemetaan

yang

mendeskripsikan masih cukup banyak kantong-kantong kemiskinan di wilayah teritorial kedua paroki tersebut. Akan tetapi, kedua paroki tersebut selama empat periode tahun anggaran tidak mengakses dana APP baik di tingkat kevikepan maupun keuskupan. Fenomena keterserapan dana yang tidak memenuhi harapan tersebut, besar kemungkinan disebabkan desain alur akses dana yang tidak memungkinkan adanya peran aktif dari Panitia APP di kelima kepanitiaan berkenaan dengan pemanfaatan dana APP. Gambar 4.1 mengenai flow chart mekanisme akses dana APP di Keuskupan Agung Semarang menunjukkan bahwa pemanfaatan dana APP sepenuhnya mengandalkan proposal yang masuk. Reksa pastoral 7 membutuhkan 7 Pelayanan pastoral adalah pelayanan keselamatan bagi semua orang sebagai tugas dasar Gereja, oleh semua anggota Gereja, selaras dengan bentuk, cara hidup dan jabatannya. Dengan kata lain, berpastoral secara benar berarti melakukan pelayanan pastoral seluas realitas kehidupan. Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) yang berlangsung pada tahun 2005 menegaskan ada 17 pokok masalah terkait dengan realitas kehidupan baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial yang dialami oleh rakyat Indonesia menjadi tanggung jawab dan panggilan iman Gereja Katolik Indonesia. 17 pokok masalah yang dipandang mendesak untuk diatasi bersama yaitu: (1) keretakan hidup berbangsa, (2) otonomi daerah dan masyarakat adat, (3) korupsi:masalah budaya, (4) korupsi: masalah lemahnya mekanisme kontrol, (5) kemiskinan, (6) pengangguran, (7) kriminalitas, (8) perburuhan, (9) pertanian, (10) lingkungan hidup: berkaitan dengan hutan, (11) lingkungan hidup: berkaitan dengan nonhutan, (12) pendidikan formal: pendidikan dasar-menengah, (13) pendidikan formal: pendidikan tinggi, (14) pendidikan nonformal: pendidikan dalam keluarga, (15) pendidikan nonformal: kaum muda, (16) kesehatan, dan (17) kekerasan dalam rumah tangga.

136


pemetaan

persoalan yang dihadapi umat/masyarakat yang cukup lengkap dan

menyeluruh dan ini mensyaratkan peran aktif Panitia APP di kelima kepanitiaan. Dengan adanya pemetaan persoalan, kebijakan pastoral diharapkan semakin bisa memberikan

gambaran

akan

persoalan

dan

realitas

yang

dihadapi

umat/masyarakat. Selain itu, dapat memprediksi dan mengantisipasi langkah pemulihan dan perbaikan melalui program yang dibuat oleh Panitia APP di kelima kepanitiaan. Dengan demikian diperlukan tinjauan ulang mengenai pemanfaatan dana APP yang hanya bertumpu pada proposal yang diusulkan oleh empat kriteria penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Digali sebuah kemungkinan pemanfaatan dana untuk sebuah program yang didanai dana APP dengan tidak melalui mekanisme akses dana APP seperti yang tertuang dalam gambar 4.1 tetapi melalui hasil pemetaan yang memberikan gambaran perlunya diadakan sebuah program untuk mengatasi problematik yang dihadapi oleh umat/masyararakat. Data primer dan data sekunder yang menunjukkan bahwa keterserapan dana Panitia APP Keuskupan Agung Semarang paling rendah dibandingkan dengan empat panitia di tingkat kevikepan secara sederhana ‘konteksnya’ dapat dijelaskan dengan menggunakan Gambar 4.1 mengenai flow chart mekanisme akses dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Melalui alur flow chart tersebut dapat dilihat bahwa penerima manfaat dari dana APP yang dikelola oleh Panitia APP

137


Keuskupan Agung Semarang juga merupakan penerima manfaat dari dana APP yang dikelola oleh Panitia APP Kevikepan Semarang, Panitia APP Kevikepan Kedu, Panitia APP Kevikepan Surakarta dan Panitia APP Kevikepan Yogyakarta. Terdapat overlapping fungsi yang diemban oleh Panitia APP Kevikepan Semarang. Fungsi yang telah diemban oleh empat panitia pengelola dana APP di tingkat kevikepan, diemban juga oleh Panitia APP Kevikepan Semarang. Dengan demikian, Overlapping fungsi inilah penyebab yang paling mungkin untuk kondisi tidak maksimalnya keterserapan dana yang dikelola oleh Panitia APP Keuskupan Agung Semarang. Berdasarkan data keterserapan dana APP pada diagram 4.3 tentang prosentase keterserapan dana APP di Keuskupan agung Semarang di lima kepanitiaan dapat dilihat bahwa pengelolaan dana APP lebih efektif di tingkat kevikepan, -Panitia APP Kevikepan Semarang, Panitia APP Kevikepan Kedu, Panitia APP Kevikepan Surakarta dan Panitia APP Kevikepan Yogyakarta-. Terkait dengan pola ini sangat mungkin prinsip subsidiaritas diterapkan oleh Panitia APP Keuskupan Agung Semarang. Panitia APP Keuskupan Agung Semarang bertindak sejauh sebagai “subsidium” bagi empat panitia pengelola dana APP di tingkat kevikepan. Untuk itu peran Panitia APP Keuskupan Agung Semarang lebih kepada mendukung, memajukan dan mengembangkan panitia APP di tingkat kevikepan. Bentuk ini sesuai dengan makna imperatif yang ditunjukkan oleh prinsip

138


subsidiaritas, yaitu fungsi-fungsi yang dapat dijalankan secara efisien oleh kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih rendah tingkatannya tidak usah diambil alih oleh kelompok yang lebih luas dan lebih tinggi (Pope John XXIII: 91-92).

5.2.2. Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 Berdasarkan Lima Kategori Bidang Perhatian: Catatan Kritis Berasas Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja. Pada bagian sub bab ini, Rerata pemanfaatan dana APP berdasarkan lima kategori bidang perhatian selama periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2014 akan ditinjau ulang dengan menggunakan prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja. Seperti yang telah dipaparkan dalam studi dokumen di bab IV, data mengenai hal tersebut mengarah pada fakta bahwa prosentase terbesar pemanfaatan dana APP digunakan untuk kategori karitatif kemanusiaan, yaitu sebesar 34,71%. Prosentase terbesar kedua dipergunakan untuk kategori pengembangan sosial ekonomi sebesar 28,49%. Berturut-turut kemudian kategori motivasi dan animasi sebesar 18,64%, kategori pendidikan 16,84% dan kategori bencana alam dan musibah 1.32%.

139


Selanjutnya, pemahaman bahwa “Allah tidak membedakan orang” karena semua orang memiliki martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan yang dibentuk seturut gambar dan rupa Allah, mensyaratkan adanya suatu jenis pertumbuhan bersama dan pribadi setiap orang. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut diperlukan jenis bantuan yang efektif untuk mereka yang miskin agar memiliki peluang yang setara dalam mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan tidak hanya berbicara tentang kepastian adanya makanan bagi semua orang tetapi juga kesejahteraan dalam segala aspeknya. Hal ini berarti pendidikan, akses pelayanan kesehatan dan terutama pekerjaan, karena melalui kerja yang bebas, kreatif dan partisipatif dan saling mendukung manusia dapat mengungkapkan dan meningkatkan martabat hidup mereka (Paus Fransiscus: no.192, 111). Terkait dengan pemahaman di atas dan prinsip kesejahteraan umum dalam Ajaran Sosial Gereja, deskripsi pemanfaatan dana APP di Keuskupan Agung Semarang berdasarkan lima kategori bidang perhatian selama periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2014 yang dominan diwarnai karya-karya karitatif 8 tersebut penting untuk dicermati kembali. Hal tersebut menjadi semakin mendesak jika dihubungkan dengan cita-cita Keuskupan Agung Semarang yang tertuang dalam Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang 2016 2035 yang menetapkan aspek sejahtera sebagai pintu masuk pertama menuju 8

Berdasarkan ciri-ciri karya kasih yang bercorak karitatif maka kategori pendidikan dan kategori musibah bencana alam termasuk dalam kelompok karya karitatif. Terkait dengan hal ini maka besaran prosentase dana APP di Keuskupan Agung Semarang selama empat periode yang dimanfaatkan untuk kelompok karitatif kemanusiaan adalah 82.87%.

140


terwujudnya peradapan kasih dalam masyarakat Indonesia (Dewan Karya Pastoral 2016:15). Kesejahteraan umum merujuk pada keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan

yang

memungkinkan

baik

kelompok-kelompok

maupun

anggota-anggota perorangan untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri (Second Vatican Council: no.26, 174). Pencapaian ‘kesempurnaan diri’ diinterpretasikan sebagai kondisi tidak tergantung pada bantuan orang lain tetapi mampu mengusahakan kehidupannya sendiri (Dewan Karya Pastoral 2016: no.34, 43). ‘Kesempurnaan diri’ kurang memungkinkan dicapai dengan karya karitatif. Karya ini perlu dipertimbangkan hanya sebagai jawaban sementara dari kebutuhan-kebutuhan yang mendesak untuk ditangani (Paus Fransiscus: no.202, 117). Dewan Karya pastoral Keuskupan Agung Semarang dalam buku “Gereja yang Signifikan dan Relevan: Pendalaman Ardas 2011 - 2015” menegaskan bahwa berdasarkan ciri-cirinya 9 karya-karya karitatif tidaklah cukup sebagai upaya solidaritas dengan mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Gereja perlu mengembangkan karya yang bersifat memberdayakan (2011:60-61). Argumentasinya, Karya pemberdayaan merupakan karya kasih yang mendorong orang lain menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Pemberdayaan merupakan perubahan yang 9

Tindakan karitatif adalah karya kasih yang memiliki ciri: pertama, karya kasih dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan analisis sosial-politik tentang penyebab terjadinya suatu situasi yang memprihatinkan, misalnya kemiskinan. Kedua, bantuan yang diberikan langsung dapat dirasakan. Ketiga, hanya cocok untuk membantu korban-korban bencana alam saja.

141


terjadi pada habitus yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan di mana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan hidup baik secara individu maupun secara sosial-kelompok (Dewan Karya Pastoral, 2011:61). Pemberdayaan yang memerdekakan bagi mereka yang kecil, lemah, miskin,

tersingkir

dan

difabel

seharusnya

lebih

diutamakan

daripada

kegiatan-kegiatan lain yang menciptakan ketergantungan (Dewan Karya Pastoral: no 3.2, 27) . Berkaitan dengan tingginya pemanfaatan dana APP untuk karya-karya karitatif, data lapangan mengidentifikasikan bahwa dana-dana sosial Gereja 10 belum dikelola secara efektif dan efisien berdasarkan intensio dantis-nya oleh Paroki. Misalnya, Dana Papa Miskin dan 25 % Dana APP yang ditinggal di Paroki. Di sebagian besar Paroki di Keuskupan Agung Semarang, kedua dana tersebut dikelola dengan tidak berdasarkan intensio dantis-nya. Menjadi suatu fenomena yang umum terjadi dimana kedua dana tersebut di Paroki-Paroki dipakai untuk pembangunan fisik gereja dan bahkan di beberapa kasus dijadikan sebagai dana abadi Paroki dalam bentuk tabungan atau deposito. Kondisi ini dapat menjadi salah satu argumentasi mengapa proposal-proposal yang ditujukan pada Panitia Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang selama periode tahun

10

Di setiap Paroki minimal ada tiga jenis dana sosial yang bisa diakses oleh umat, yaitu: Dana Papa Miskin yang berasal dari 15% dari hasil kolekte umum dan amplop persembahan pada setiap hari Minggu, Dana APP yang ditinggal di Paroki berasal dari 25% dari keseluruhan dana yang diperoleh dari kolekte Minggu Palma serta kotak APP dan dana Tim Kerja PSE yang berasal baik dari dana program yang dianggarkan di RAPB Paroki maupun dana yang diperoleh dari permohonan kepada Panitia APP Kevikepan/Keuskupan/Nasional

142


anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2014 dominan diwarnai karya-karya karitatif. Ketika kebutuhan akan dana-dana yang bersifat pertolongan pertama tidak dapat diakses di Paroki, sangatlah beralasan apabila kemudian kebutuhan akan dana tersebut diusulkan kepada Panitia Pemanfaatan Dana APP baik di tingkat kevikepan maupun tingkat Keuskupan. Pengelolaan dana-dana sosial Gereja yang belum diatur secara tegas berdasarkan intensio dantis-nya tersebut menyebabkan terjadinya overlapping baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatannya. Untuk itu, sangatlah mendesak adanya sebuah pedoman yang integral mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana-dana sosial gereja -yang memuat kriteria yang jelas, persyaratan penerima manfaat dan mekanisme tim kerjanya-. Kebutuhan akan pedoman ini menjadi semakin penting karena data di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa dana sosial Gereja di luar Dana APP dan Danpamis. Di Keuskupan Agung Semarang, untuk kepentingan pengembangan Pelayan Pastoral dikenal dana KPG (Kolekte Pelayan Gereja), untuk situasi bencana ada dana Karitas Indonesia dan di lapangan dikenal juga dana Tim Peduli Pendidikan (TPP). Dengan adanya sebuah pedoman yang integral mengenai dana-dana sosial Gereja ini sangatlah memungkinkan terjadinya sinergi dalam pengelolaan dan pemanfaatan masing-masing dana tersebut dan dengan demikian peluang untuk tercapainya wajah Gereja yang semakin signifikan dan relevan bagi umat dan masyarakat semakin besar. Melalui

143


pedoman ini pula karya-karya sosial Gereja terhindar dari dominasi warna karitatif yang cenderung tidak berkelanjutan. Berkenaan dengan pedoman pengelolaan dana sosial gereja, 26 paroki dari 33 Paroki di Kevikepan Yogyakarta telah memiliki pedoman tersebut. 2 paroki dalam proses penyusunan dan 5 paroki belum memiliki. Kepemilikan pedoman itupun dapat dibedakan menjadi dua kriteria, yaitu: mempunyai pedoman tetapi belum dilaksanakan dan mempunyai pedoman sekaligus sudah dilaksanakan. Tabel 5.1 berikut ini mengilustrasikan kepemilikan pedoman pengelolaan dana sosial gereja di Kevikepan Yogyakarta. TABEL 5.1 KEPEMILIKAN PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SOSIAL GEREJA PAROKI-PAROKI DI KEVIKEPAN YOGYAKARTA

No 1 2 3 4

Kriteria Kepemilikan Memiliki dan sudah dilaksanakan Memiliki tetapi belum dilaksanakan Proses penyusunan Belum memiliki Jumlah

Jumlah Paroki 8 16 2 5 33

Sumber: Diolah oleh Bernadetta Rini Susanti dari Berbagai sumber

Buku-buku pedoman pengelolaan dana sosial gereja tersebut di atas memiliki

keragaman baik dari segi isi maupun tampilan fisiknya. Dari segi isi, beberapa buku sudah memuat secara lengkap dana-dana sosial apa saja yang dikelola, kriteria yang jelas berdasarkan intensio dantis masing-masing dana, persyaratan penerima

144


manfaat dan mekanisme tim kerjanya. Namun, terdapat pula buku pengelolaan dana sosial gereja yang sangat minim dalam hal informasi. Kondisi ini nampaknya harus ditangkap sebagai persoalan di Keuskupan Agung Semarang yang ada solusinya. Bukan terbatas pada persoalan buku pedoman yang seragam di semua paroki karena keseragaman bukan jawabannya. Keanekaragaman kondisi sosial dan ekonomi paroki-paroki di Keuskupan Agung Semarang memang sangat memungkinkan adanya keragaman buku panduan. Namun, di Keuskupan Agung Semarang perlu adanya buku panduan penyusunan pedoman pengelolaan dana sosial gereja di paroki agar dalam keberagaman tetap ada hal-hal yang wajib ada dan ditaati oleh paroki-paroki di Keuskupan Agung Semarang.

5.2.3. Sebaran Penerima Manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015: Catatan Kritis Berasas Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja. Pada bagian sub bab ini, sebaran penerima manfaat dana APP di keuskupan Agung Semarang selama periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2014 akan ditinjau ulang dengan menggunakan prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja. Seperti yang telah dipaparkan dalam studi dokumen di bab IV, dari data statistik yang disajikan tabel 4.6 4.7, 4.8, 4.9 dan 4.10 dapat diperoleh gambaran

145


yang jelas dan terang bahwa pemanfaatan Dana Aksi Puasa Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang belum memperlihatkan adanya sebuah pemanfaatan yang maksimal. Ketidakmaksimalan tersebut terlihat dari tiga kondisi. Pertama, sebaran jumlah proposal disetujui yang tidak merata. Kedua, kestabilan jumlah proposal yang tinggi di beberapa paroki. Ketiga, fakta adanya paroki yang sama sekali tidak mengakses bantuan yang ditawarkan oleh 5 panitia pemanfaatan dana APP selama empat periode tahun anggaran. Selanjutnya, apabila tiga fenomena ketidakmaksimalan pemanfaatan dana APP dikaitkan dengan gambar 4.1 mengenai flow chart mekanisme akses dana APP di Keuskupan Agung Semarang, akan memunculkan diskusi bahwa hal tersebut ada pertaliannya dengan peran Romo Paroki dan Tim PSE Lingkungan/Paroki. Seperti yang tertera dalam flow chart, tahapan akses pemanfaatan dana APP sangat ditentukan oleh keaktifan Romo Paroki dan Tim PSE Lingkungan/Paroki. Dengan bahasa lain dapat dikatakan bahwa Romo Paroki dan Tim PSE Lingkungan/Paroki merupakan ujung tombak tumbuhnya kepekaan untuk merespon kebutuhan umat/masyarakat yang membutuhkan bantuan. Data lapangan sangat mendukung “statement” tersebut. Paroki-paroki dengan jumlah proposal disetujui merupakan paroki-paroki yang Romo Paroki atau Tim PSE Lingkungan/Parokinya

aktif terlibat dalam

pengembangan sosial ekonomi.

146

gerak pelayanan di

bidang


Dalam

konteks

penelitian

ini,

Romo

Paroki

dan

Tim

PSE

Lingkungan/Paroki adalah agen kesejahteraan umum. Agen yang mengikhtiarkan kebaikan sesama seolah-olah itu merupakan kebaikan sendiri. Hal ini sesuai dengan salah satu di antara banyak implikasi dari kesejahteraan umum yang menyangkut hak atas penggunaan bersama harta benda sebagai “prinsip utama seluruh tatanan etika dan sosial” serta “asas unik ajaran sosial kristen”. Prinsip yang menyangkut tujuan universal harta benda ini merupakan sebuah undangan untuk mengembangkan sebuah wawasan ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai moral yang memungkinkan tercapainya dunia yang adil dan solider (Pontifical Council for Justice and Peace,Compendium of the Social Doctrine of the Church, 2004: 114-118). Sebuah realitas yang tidak bisa disangkal bahwa kepemimpinan jemaat gerejani menuntut lebih pelayan imam sebab mereka dipanggil untuk lebih menghidupi rahmat imami, rajawi dan kenabian pembabtisan. Oleh karena itu, pelaksanaan

penggembalaan

Gereja

paroki

kepemimpinan serta pelayanan pastor paroki.

terutama

diletakkan

dalam

Selanjutnya, persoalan yang lalu

dihadapi dalam menjalankan reksa pastoral paroki adalah apa dan bagaimana konsekuensi dari pemahaman akan tugas perutusan Gereja dalam menjalankan reksa pastoral.

Peran

pastor paroki

adalah

menjalankan

tugas

utama

penggembalaan Gereja maka menjadi harapan agar kepentingan “agenda” pribadi

147


yang dimilikinya tidak menentukan reksa pastoral paroki. Dalam hal ini, setiap karisma atau talenta perlu ditempatkan pada kerangka perpektif sumbangan khas dan peran unik dari masing-masing pribadi. Karenanya aspek sharing, saling berbagi berbagi bakat, kemampuan, talenta, dan karisma yang lebih terjadi, bukan dominasi suatu talenta atau pendekatan tertentu oleh figur yang mendominasi dan menguasai (Cahyadi: 48 - 50). Terkait dengan paragraf di atas, data di lapangan merepresentasikan adanya suatu fenomena yang mendeskripsikan perhatian Gereja yang amat kurang dalam hal karya-karya sosial. Alasan ketidaksesuaian “minat, bakat dan kemampuan” Romo Paroki pada karya sosial menempati urutan pertama banyaknya Paroki di Keuskupan Agung Semarang yang sangat sedikit meletakkan karya sosial menjadi bagian penting dalam reksa pastoral mereka. Karya sosial merupakan karya yang sulit dan butuh pemikiran yang kompleks menjadi alasan kedua mengapa karya ini kurang diminati. Selebihnya alasan-alasan teknis, termasuk kurangnya pemahaman Romo Paroki terhadap tata kelola dana-dana sosial yang ada di Gereja melengkapi deretan alasan mengapa animo Romo Paroki terhadap karya sosial sangat rendah. Data lapangan yang kurang menguntungkan tersebut semakin menyedihkan ketika disandingkan dengan pengertian bahwa Gereja seharusnya menempatkan diri sebagai pelayanan karya keselamatan Allah yang diwujudkan lewat kehadiran serta karya pelayanan Gereja

148


yang tidak saja berdemensi gerejani, namun juga sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu karya keselamatan Allah dinyatakan tidak saja lewat perayaan sakramen (liturgia), pewartaan (kerygma), dan pembangunan jemaat yang hidup (koinonia), namun juga dengan pelayanan nyata (diakonia) (Cahyadi: 47) . Pesan Ajaran Sosial Gereja berkenaan dengan solidaritas jelas-jelas menunjukkan bahwa terdapat sebuah ikatan yang sangat erat antara solidaritas dan kesejahteraan umum, antara solidaritas dan tujuan universal harta benda, antara solidaritas dan kesetaraan di antara semua manusia. Istilah “solidaritas” yang digunakan secara luas oleh Magesterium mengungkapkan secara ringkas kebutuhan untuk mengakui ikatan-ikatan kokoh yang mempersatukan semua orang dan kelompok-kelompok sosial satu sama lain, untuk kemudian memberi ruang yang diberikan kepada pertumbuhan bersama yang di dalamnya semua orang berbagi dan berperan serta. Komitmen ini diterjemahkan ke dalam kesediaan ikut ambil bagian secara positif untuk kebaikan sesama melampaui setiap kepentingan individu atau golongan (Pontifical Council for Justice and Peace,Compendium of the Social Doctrine of the Church, 2004: 133-134). Romo Paroki dan Tim PSE Lingkungan/Paroki selain bertanggung jawab sebagai agen kesejahteraan umum juga berkewajiban untuk menjadi agen pertumbuhan bersama yang mendorong semua orang berbagi dan berperan aktif dalam gerakan solidaritas kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, terlantar dan

149


difabel. Kesadaran akan fungsi inilah yang nampaknya perlu dimunculkan sebagai bagian utama dari ketugasan Romo Paroki dan Tim PSE Lingkungan/Paroki dalam reksa pastoral Gereja. Realitas di lapangan menginformasikan kedua peran tadi sangat lemah dalam pelaksanaannya. Sebaran jumlah proposal disetujui yang tidak merata, kestabilan jumlah proposal yang tinggi di beberapa paroki dan data adanya paroki yang sama sekali tidak mengakses dana APP selama empat periode tahun anggaran merupakan fenomena konsekuensi dari tidak terpahaminya dengan baik tanggung jawab Romo Paroki dan Tim PSE Lingkungan/Paroki sebagai agen kesejahteraan umum dan agen solidaritas kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, terlantar dan difabel. Tinjauan mengenai integritas pelayanan pastoral, nampaknya perlu dimunculkan berkaitan dengan tanggung jawab Romo Paroki dan Tim PSE Lingkungan/Paroki sebagai agen kesejahteraan umum dan agen solidaritas. Integritas pelayanan pastoral mengacu pada keefektifan dan kekredibelan pelaku pelayan pastoral. Artinya, pelayanan pastoral dapat efektif dan kredibel apabila apa yang dilakukan oleh pelaku pelayanan pastoral sungguh mengalir dan menyatu dalam hidupnya. Hal ini mengacu pada karakter yang memiliki potensi dan kemampuan, baik dalam kemampuan pastoralnya maupun profesionalnya (Madya Utama: 67).

150


Komite Nasional Standar Profesional, Konferensi Waligereja Australia dan konferensi Pemimpin Tarekat Religius Australia menjelaskan integritas pelayan pastoral dengan menunjuk lima bidang perhatian, yaitu: hidup penuh komitmen, pengembangan kompetensi, komitmen untuk mewujudkan keadilan,

integritas

dalam pengelolaan adminitrasi, dan tanggung jawab untuk merawat kesejahteraan pribadi. Kelimanya akan diuraikan secara singkat sebagai berikut. 1) Hidup Penuh Komitmen Seorang pelayan pastoral menghayati hidupnya dan semua yang ia lakukan sebagai sebuah keputusan dan pilihan untuk mengikuti jejak Yesus guna mewujudkan rencana Allah, yakni keselamatan bagi seluruh umat manusia dan seluruh makhluk ciptaan-Nya. Pilihan hidup ini menuntut komitmen yang perlu diperbaharui terus-menerus. Pertama, komitmen untuk terbuka secara berkesinambungan

terhadap

panggilan

Allah

serta

kesediaan

untuk

menanggapi panggilan tersebut dan menghayatinya. Kedua, kesediaan untuk mengembangkan ketrampilan pastoral dan profesional yang dituntut oleh tugas pelayanannya. Ketiga, mengembangkan relasi untuk memperoleh afirmasi dan dukungan afektif dengan orang-orang yang tidak berada dalam relasi pastoral. Keempat, bertindak penuh integritas dalam semua relasi manusiawi yang dibangun. Kelima, memberikan kesaksian atas pola hidup yang menghormati martabat dan nilai dari setiap orang yang dilayani.

151


2) Pengembangan Kompetensi Seorang pelayan pastoral perlu mengembangkan ketrampilan pastoral maupun ketrampilan profesionalnya agar pelayanannya dapat efektif dan kredibel. 3) Komitmen untuk Mewujudkan Keadilan Dengan menjalankan tugas pelayanannya, seorang pelayan pastoral memberikan kesaksian akan keadilan Allah sekaligus menjadi pelaku dari keadilan tersebut. Hal ini diwujudkan lewat cara hidup dan pelayanannya yang adil. 4) Integritas dalam Pengelolaan Adminitrasi Dalam melaksanakan tugas pastoral, seorang pelayan pastoral diberi tanggung jawab atas berbagai harta kekayaan dan keuangan milik lembaga gerejawi. Ketika memanfaatkan harta kekayaan dan keuangan lembaga gerejawi, pelayan pastoral perlu bertindak sebagai pengelola dan bukan sebagai pemilik. Hal ini dilakukan dengan membuat perencanaan tahunan, mengevaluasi pengelolaan harta kekayaan dan keuangan yang dipercayakan kepada pelayan pastoral, serta menghindarkan diri dari penggunaan kedudukan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. 5) Tanggung Jawab untuk Merawat Kesejahteraan Pribadi Pelayan pastoral perlu memiliki kesadaran bahwa kesehatan fisik, emosional dan rohani merupakan anugerah yang sangat berharga dan wajib untuk dirawat.

152


Berkaitan dengan hal ini, seorang Uskup dan Pemimpin Tarekat Religius memiliki tanggung jawab khusus untuk mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan, kondisi kerja yang baik serta pengembangan profesional bagi pelayan pastoral yang berada di bawah tanggung jawab mereka.

Beberapa catatan yang terjadi di lapangan berkaitan dengan integritas pelayan pastoral di bidang pengembangan sosial dan ekonomi dalam konteks pemanfaatan dana APP di Keuskupan Agung Semarang dapat dipaparkan sebagai berikut. 1) Kompetensi Romo Paroki berkaitan dengan dana-dana sosial Gereja yang sangat minim sangat berkaitan dengan masa pendidikan yang memang tidak membekali pengetahuan tentang hal ini dengan cukup. Kompetensi mengenai hal ini lebih diperoleh pada masa Tahun Orientasi Pastoral dan kompetensi yang diperoleh ini pun sangat tergantung pada kompetensi Romo Paroki setempat. Sebagai catatan tambahan, tidak semua Frater melalui masa Tahun Orientasi Pastoral di Paroki. 2) Selama ini di Keuskupan Agung Semarang masih sangat sedikit pelatihan yang diselenggarakan untuk

peningkatan

kompetensi

pastoral

maupun

profesional Tim PSE Lingkungan/Paroki. Perlu adanya sebuah kurikulum sederhana yang memuat kompetensi apa saja yang wajib dimiliki Tim PSE

153


Lingkungan/Paroki. Juga dibutuhkan suatu sistem yang mengatur pergantian Tim PSE Lingkungan/Paroki se-Keuskupan Agung Semarang supaya pembekalan di awal masa tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien. 3) Rentangan jumlah proposal yang disetujui oleh lima Panitia Pemanfaatan dana APP di Keuskupan Agung semarang yang amat lebar memberikan kesan ada ketidakadilan dalam pengelolaan dana APP. Padahal, data di lapangan menunjukkan bahwa Panitia sudah maksimal dalam hal sosialisasi Program pemanfaatan Dana APP d Keuskupan agung Semarang. Panitia sudah membuka lebar kesempatan kepada paroki supaya mengakses dana APP. Berkaitan dengan hal ini, untuk mengantisipasi jarak yang lebar jumlah proposal yang disetujui dapat dibuat suatu sistem yang memungkinkan keadilan dapat dicapai dalam akses dana APP. Panitia Pemanfaatan dana APP Kevikepan Surakarta telah memiliki dan menerapkan sistem ini. Panitia Pemanfaatan dana APP Kevikepan Yogyakarta juga telah memiliki namun belum diterapkan secara maksimal. 4) Mengingat dana APP di Keuskupan Agung Semarang sudah dalam jumlah yang tidak sedikit, maka dalam pengelolaannya perlu suatu audit keuangan baik secara internal maupun eksternal. 5) Di beberapa paroki Tim PSE Lingkungan/Paroki bekerja dengan frekuensi yang cukup tinggi. Untuk itu perlu ada suatu pemikiran mengenai

154


kesejahteraan Tim PSE Lingkungan/Paroki. Kompetensi pastoral maupun profesional Tim PSE Lingkungan/Paroki perlu diapresiasi dengan pemberian uang transpot atau tunjangan keuangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan paroki setempat.

5.3.

Telaah Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Berdasarkan Kategori-Kategori Community Empowerment dalam Dimensi Corporate Social Responbility. Berdasarkan pemaparan teori pada bab terdahulu dapat kita peroleh

pemahaman bahwa Community Empowerment merupakan sebuah aktualisasi dari CSR yang lebih substansial daripada aktivitas charity. Pelaksanaan CSR dengan Community Empowerment memuat kolaborasi kepentingan bersama antara perusahaan dengan komunitas, adanya partisipasi, produktivitas dan keberlanjutan (Sri Urip, 2014:81).

Community Empowerment mengacu pada proses yang

memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kontrol atas hidup mereka. ‘Empowerment’ mengacu pada proses dimana orang mendapatkan kontrol atas faktor-faktor dan keputusan yang menentukan hidup mereka. Ini adalah proses dimana mereka meningkatkan aset dan atribut mereka dan membangun kapasitas untuk mendapatkan akses, mitra, jaringan , dalam rangka untuk mendapatkan kontrol. "Mengaktifkan" menyiratkan bahwa orang tidak bisa "diberdayakan" oleh

155


orang lain; mereka hanya dapat memberdayakan diri dengan mengakuisisi berbagai bentuk kekuasaan yang lebih. Ini mengasumsikan bahwa orang adalah aset untuk mereka sendiri, dan peran agen eksternal adalah untuk mengkatalisis, memfasilitasi atau "menemani" masyarakat dalam memperoleh kekuasaan (Labonte dan Laverack, 2008). Selanjutnya,

berdasarkan

uraian

mengenai

konsep

‘Community

Empowerment dalam Dimensi Corporate Social Responbility’ dapat diketahui adanya tiga unsur pembentuk konsep, yaitu: Community Empowerment, partisipasi masyarakat dan kompetensi agen pemberdayaan. Pada bab terdahulu dipaparkan bahwa salah satu instrumen evaluasi Program Aksi Puasa Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang

selama empat periode tahun

anggaran ini akan dikembangkan berdasarkan tiga hal tersebut. Pada sub bab ini akan dijabarkan hasil analisis temuan studi dokumen Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dan temuan studi lapangan yang telah disintesiskan dengan pemahaman teoritis mengenai ‘Community Empowerment dalam dimensi Corporate Social Responbility’. Struktur pemaparan akan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, profil Community Empowerment dalam keterserapan dana Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015. Kedua, partisipasi umat/masyarakat dalam lima kategori bidang

156


perhatian program pemanfaatan dana APP di Keuskupan Agung Semarang selama periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015. Ketiga, Korelasi kompetensi agen pemberdayaan dengan jmlah proposal disetujui dalam sebaran penerima manfaat dana APP di Keuskupan Agung Semarang periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015. Berikut ini akan diuraikan satu persatu.

5.3.1. Profil Community Empowerment dalam Keterserapan Dana Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015. Seperti yang telah diuraikan pada bab IV, data Dokumen Laporan Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang selama periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 mendeskripsikan tiga hal yang menarik untuk dicermati terkait keterserapan dana Program Pemanfatan Dana APP. Pertama, fenomena kenaikan dana diterima dari tahun ke tahun berbanding dengan penurunan dana yang berhasil di kelola di tiga tahun periode anggaran. Kedua, rerata keterserapan dana di lima kepanitiaan hanya mencapai 61%. Ketiga, Panitia APP Keuskupan Agung Semarang keterserapan dana yang dikelola paling rendah dibandingkan dengan empat panitia di tingkat kevikepan.

157


Pada sub bab 5.3.1 ini data dokumen mengenai keterserapan dana APP Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang selama periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 tersebut di atas akan disintesiskan dengan data lapangan dan teori Community Empowerment. Dalam konteks penelitian ini teori Community Empowerment digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Sintesis antara teori dan data dokumen maupun data lapangan akan dititikberatkan pada aktivitas pengelola pemberdayaan masyarakat . Di bab terdahulu sudah dipaparkan bahwa dalam perkembangannya istilah

‘Pemberdayaan

Masyarakat’

menggantikan

istilah

‘Community

Empowerment’. Kombinasi dari beberapa teori pemberdayaan masyarakat yang telah di uraikan pada bab 2 dan yang kemudian akan disintesiskan dengan data dokumen dan data lapangan dalam kerangka penelitian ini memuat tiga prinsip. Pertama, pemberdayaan masyarakat memuat pengertian pengelola sudah berupaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan kapasitas yang dimiliki penerima manfaat serta berupaya untuk mengembangkan. Kedua, pemberdayaan masyarakat memiliki konsekuensi bahwa pengelola sudah berupaya untuk memperkuat kapasitas atau daya yang dimiliki oleh penerima manfaat melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Ketiga, dalam pemberdayaan masyarakat, pengelola sudah

158


berupaya untuk menggerakkan partisipasi aktif penerima manfaat seluas-luasnya melalui partisipasi mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Buku Pedoman Aksi Puasa Pembangun Keuskupan Agung Semarang (2009: 34-35), menginformasikan bahwa salah satu tugas Panitia APP di tingkat Kevikepan dan Keuskupan adalah mengelola proposal-proposal permohonan dukungan dana untuk umat/masyarakat baik dalam bidang pelayanan karitatif maupun bidang pelayanan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi. Seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, terdapat lima kategori kegiatan yang didanai dengan dana APP, yaitu: (1) kategori karitatif kemanusiaan, (2) kategori motivasi-animasi, (3) kategori bantuan pendidikan, (4) kategori bidang sosial kemasyarakatan dan pengembangan kemasyarakatan, dan (5) kategori bidang sarana-prasarana yang dikhususkan untuk merenovasi sarana-prasarana yang rusak atau timbul akibat bencana alam atau musibah (Panitia APP Keuskupan Agung Semarang, 2012:3). Dari data dokumen dan data lapangan diketahui bahwa Panitia Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung untuk kategori kegiatan pengembangan sosial dan ekonomi bekerja sama dengan Tim Pengembangan Sosial Ekonomi di semua tingkat (Panitia APP Keuskupan Agung Semarang: 2009, 33-35). Secara nasional ditangani oleh Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi

159


Konperehensi Waligereja Indonesia atau disebut sebagai Komisi PSE KWI. Di tingkat keuskupan ditangani oleh Komisi PSE Keuskupan. Komisi PSE di Keuskupan Agung Semarang dalam ketugasannya dibantu oleh Komisi PSE Kevikepan, yaitu Komisi PSE Kevikepan Semarang, Komisi PSE Kevikepan Kedu, Komisi PSE Kevikepan Yogyakarta dan Komisi PSE Kevikepan Surakarta. Penggerak dan penyelenggara karya pastoral bidang PSE di tingkat yang paling dasar terselenggara di paroki-paroki yang disebut Tim Kerja PSE Paroki yang beranggotakan Tim PSE Lingkungan sejumlah lingkungan yang berada dalam wilayah teritorial sebuah paroki. Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa pengelolaan dana APP untuk pengembangan sosial dan ekonomi tidak dilakukan oleh Panitia Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang tetapi oleh Komisi PSE. Panitia APP di semua tingkatan bertindak sebatas sebagai penyedia dana. Maka dalam konteks penelitian ini, Komisi PSE Keuskupan Agung Semarang, Komisi PSE Kevikepan Semarang, Komisi PSE Kevikepan Kedu, Komisi PSE Kevikepan Surakarta, dan Tim PSE Paroki di seluruh wilayah teritorial Keuskupan Agung Semarang dipahami sebagai pengelola aktivitas pelayanan pengembangan sosial ekonomi yang dalam data dokumen juga disebut sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat 11. 11

Pada bab 4 sudah dipaparkan mengenai ketugasan Komisi/Tim PSE yang dibentuk untuk menanggapi kebutuhan sosial umat dan masyarakat melalui pelayanan-pelayanan langsung dan usaha-usaha menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan iman kristiani. Pelayanan diarahkan kepada pemberdayaan

160


Selanjutnya, terkait dengan kapasitas Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan

dalam

kegiatan

pengembangan

sosial

dan

ekonomi

umat/masyarakat 12, data lapangan mengungkapkan mengenail dua hal. Pertama, umat/masyarakat mengakses dana APP untuk kategori pemberdayaan masyarakat tanpa keterlibatan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan. Dalam konteks ini, umat/masyarakat mengetahui adanya dana APP yang bisa diakses dari Romo Paroki, sesama umat/masyarakat, Buku Panduan APP dan pamflet yang tertempel di papan pengumuman gereja. Kedua, umat/masyarakat mengakses dana APP untuk kategori pemberdayaan masyarakat karena peran aktif Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan. Akses dana APP untuk kategori pemberdayaan masyarakat karena peran aktif Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan aplikasinya di lapangan dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan terlibat dalam assessment awal calon penerima manfaat dana APP, mendampingi proses pembuatan proposal, mengawal proposal untuk mendapatkan rekomendasi dari Romo Paroki dan sampai pada Panitia Program Pemanfaatan Dana APP di tingkat kevikepan maupun di tingkat keuskupan. Kedua, Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan terlibat dalam assessment awal calon penerima manfaat dana APP, mendampingi proses pembuatan proposal, mengawal proposal untuk mendapatkan

dan kemandirian masyarakat. Mengenai ketugasan Komisi/Tim PSE secara rinci dapat dilihat pada hal. 86-89. 12 Lihat gambar 4.1 mengenai flow chart mekanisme akses dana APP.

161


rekomendasi dari Romo Paroki, mengawal proposal sampai pada Panitia Program Pemanfaatan Dana APP di tingkat kevikepan maupun di tingkat keuskupan dan bekerja sama dengan Komisi PSE Kevikepan/Keuskupan dalam pengelolaan dana APP. Ketiga, Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan terlibat dalam assessment awal calon penerima manfaat dana APP, mendampingi proses pembuatan proposal, mengawal proposal untuk mendapatkan rekomendasi dari Romo Paroki, mengawal proposal sampai pada Panitia Program Pemanfaatan Dana APP di tingkat kevikepan maupun di tingkat keuskupan, bekerja sama dengan Komisi PSE Kevikepan/Keuskupan dalam pengelolaan dana APP dan memberikan pendampingan serta pelatihan pada penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP. Berdasarkan uraian dua paragraf di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada empat tipe aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan yang diberikan kepada umat/masyarakat penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP. Keempat tipe aktivitas pelayanan tersebut dapat diilustrasikan dengan menggunakan skema 5.1. sebagai berikut.

162


SKEMA 5.1 TIPE AKTIVITAS PENGELOLA DANA APP KATEGORI PENGEMBANGAN SOSIAL DAN EKONOMI PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG PERIODE TAHUN ANGGARAN 2011-2012 SAMPAI DENGAN 2014-2015 Tipe 1  Pamflet

Penerima

Dana diterima

 Romo Paroki

Manfaat

Penerima

 Informasi lain

menyusun

Manfaat

proposal & menyampaikan ke Panitia APP

Tipe 2 Assessment

Tim PSE

Dana diterima

Tim PSE Ling./

bersama

Penerima

Paroki

menyusun

Manfaat

proposal & Menyampaikan

Tipe 3 Assessment

Tim PSE

Dana diterima

Bersama

Tim PSE Ling./

bersama

Penerima

Komisi PSE

Paroki

menyusun

Manfaat

Kev./Keuskupan

proposal &

mengelola

Menyampaikan

dana

ke Panitia APP

Tipe 4 Assessment

Tim PSE

Dana diterima

Bersama

Menyelenggarakan

Tim PSE Ling./

bersama

Penerima

Komisi PSE

pendampingan &

menyusun

Manfaat

Paroki

Kev./Keuskupan

pelatihan untuk

proposal &

mengelola

penerima

Menyampaikan

dana

manfaat. Bersama

ke Panitia APP

Komisi PSE Kev./

Keuskupan Sumber: Diolah oleh Bernadetta Rini Susanti dari Berbagai Sumber

163


Aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan dalam pengembangan sosial ekonomi umat/masyarakat yang terjadi hampir di sebagian besar paroki di Keuskupan Agung Semarang adalah aktivitas pelayanan tipe 1 dan tipe 2. Aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan tipe 3 dominan terjadi di paroki-paroki Kevikepan Surakarta 13. Paroki Jumapolo, Paroki Wonogiri, Paroki Kleco dan Paroki Klaten merupakan contoh untuk aktivitas pelayanan tipe 3. Dalam konteks ini, penerima manfaat yang mengakses dana APP memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjam. Tim PSE Paroki sebagai pengelola aktivitas pengembangan sosial dan ekonomi di tingkat paroki akan mengadminitrasikan pengembalian dana APP dari penerima manfaat. Di Kevikepan Surakarta, 50 % dari pengembalian dana akan ditinggal di paroki sebagai dana pemberdayaan masyarakat yang akan digulirkan pada penerima manfaat lain. 50% selebihnya akan di kembalikan ke Tim PSE Kevikepan sebagai dana kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sosial dan ekonomi umat/masyarakat. Aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan tipe 4 ditemukan dengan jumlah yang sangat terbatas dan kadar aktivitas yang beragam. Keberagaman aktivitas terutama dalam hal terselenggaranya pendampingan dan 13

Kondisi ini terjadi pada masa ketugasan Romo Agustinus Giyono Darmopranoto sebagai Romo Moderator PSE Kevikepan Surakarta. Pada masa ketugasan Romo Agustinus Sudarisman sebagai Romo Moderator PSE Kevikepan Surakarta, ada aturan baru yang berlaku di Keuskupan Agung Semarang, yaitu: Dana APP yang diakses umat/masyarakat dalam pengelolaannya tidak perlu dikembalikan oleh penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang untuk kepentingan bergulir kepada penerima manfaat lain.

164


pelatihan yang teratur dalam hal waktu dan terstruktur dalam hal materi.

Paroki

Gamping dan Paroki Pakem di Kevikepan Yogyakarta menjadi contoh dari aktivitas pelayanan tipe 4. Tim PSE Paroki di kedua paroki ini ikut terlibat dalam assessment awal calon penerima manfaat dana APP, mendampingi proses pembuatan proposal, mengawal proposal untuk mendapatkan rekomendasi dari Romo Paroki, mengawal proposal sampai pada Panitia Program Pemanfaatan Dana APP di tingkat kevikepan, bekerja sama dengan Komisi PSE Kevikepan Yogyakarta dalam hal pengelolaan pengembalian dana APP dan pendampingan serta pelatihan pada penerima manfaat. Jika tipe-tipe aktivitas pengelola dana APP kategori pengembangan sosial ekonomi di atas dikaitkan dengan teori pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi dalam pembangunan berbasis masyarakat. Maka, tipe yang paling mendekati konsep pemberdayaan masyarakat adalah tipe 4. Aktivitas pengelola tipe 4 mendekati konsep pemberdayaan masyarakat yang merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni yang bersifat “people centered, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996). Dalam sesi pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh pengelola tipe 4 pada penerima manfaat termuat upaya untuk membangun daya, memperkuat kapasitas dan mengedepankan partisipasi penerima manfaat mulai

165


dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi aktivitas pemberdayaan masyarakat. Konstruksi pendampingan dan pelatihan tiap paroki tentu sangat berbeda, ini mengingat bahwa bentuk pemberdayaan perlu menyesuaikan dengan potensi masalah,

dan

kebutuhan

masyarakat

lokal

atau

masyarakat

setempat.

Pemberdayaan masyarakat sangat jauh dengan bentuk-bentuk pembangunan yang cenderung top down ( Anwas: 2014, hal.3). Data lapangan menunjukkan bahwa pendampingan dan pelatihan yang terselenggara lebih banyak berada di tingkat Kevikepan dan Keuskupan. Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi di tingkat kevikepan dan Keuskupan memiliki peran yang sangat dominan untuk menentukan bentuk-bentuk pelatihan yang akan dilaksanakan. Sangat sedikit pendampingan dan pelatihan yang berbasis paroki. Sebagai

sebuah

pendekatan

yang

diyakini

dapat

mengantar

umat/masyarakat berdaya dan mandiri, pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah pendekatan yang mudah untuk dilakukan. Kompleksitas karakteristik umat/masyarakat penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang, tuntutan perubahan zaman yang begitu pesat menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi Tim PSE di Keuskupan Agung Semarang di semua tingkatan. Oleh karena itu kesuksesan dalam kegiatan pemberdayaan memerlukan agen pemberdayaan yang memiliki kompetensi sesuai

166


tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Selanjutnya, evolusi konsep Corporate Social Responbility (CSR) memiliki sejarah panjang terkait dengan bagaimana dampaknya terhadap perilaku perusahaan. Moura dan Padget (2011) dalam penelitiannya Historical Background of Corporate Social Responbility membagi proses evolusi konseptual CSR sebagai berikut. TABEL 5.2. KONSEP EVOLUSI CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY BERDASARKAN FOKUS PERHATIAN Sumber:

Diolah berdasarkan Social Responbility Journal/Vol.7 No. 4 2011, hal. 528-529

Tahun

Fokus Perhatian CSR

1950-an

Tanggung jawab bisnis terhadap masyarakat dan melakukan perbuatan baik bagi masyarakat.

1960-an

Orang dan ide-ide gerakan yang berperan dalam karakteristik perubahan sosial.

1970-an

Fungsi manajemen tradisional ketika berhadapan dengan isu-isu CSR.

1980-an

Bisnis dan kepentingan sosial. Perusahaan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan stakeholder.

1990-an

Gagasan CSR secara universal disetujui. CSR juga dikaitkan dengan srategi

2000-an

CSR menjadi isu

strategis yang penting dalam perusahaan

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa pada perkembangan awalnya CSR masih dianggap sebagai suatu kegiatan filantropi yang merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Perkembangan pada tahap awal ini masih menggunakan pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan

167


kemanusiaan. Pada perkembangan terkini, pemahaman dan pelaksanaan CSR mengalami kemajuan yang pesat. CSR menjadi bagian yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. CSR merupakan sarana dalam mengembangkan perusahaan agar dapat meraih pertumbuhan dan laba yang berkelanjutan. Aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan tipe 1 dan tipe 2 jika kita cermati dari perspektif evolusi konsep Corporate Social Responbility yang tertuang dalam tabel 5.2. menghasilkan konklusi bahwa pengelolaan kegiatan pengembangan sosial ekonomi yang dilakukan saat ini sama dengan yang dilakukan bidang CSR pada tahap awal perkembangannya. Interpretasinya, sampai saat ini sebagian besar dari paroki-paroki di Keuskupan Agung Semarang masih melaksanakan tanggung jawab keterlibatan sosialnya dengan pilihan aktivitas yang sangat tertinggal jika dibandingkan dengan aktivitas tanggung jawab sosial di bidang CSR.

Seperti yang tertera di tabel 5.2., di rentang tahun

1950-an, bidang CSR fokus utamanya adalah tanggung jawab bisnis kepada masyarakat dan melakukan perbuatan baik bagi masyarakat berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan (Caroll dan Frederick dalam Moura dan Padget :2011, hal 530). Kegiatan CSR dengan kebijakan murah hati yang diberikan bisnis bagi masyarakat dengan pola karitatif dan kemanusiaan seperti ini manfaatnya hanya dirasakan sesaat oleh masyarakat dan berdampak sangat terbatas bagi perusahaan. Maka konsep ini sudah mulai ditinggalkan. CSR pada saat ini dipahami sebagai

168


ikatan tanggung jawab yang layak dijalankan untuk menjamin terciptanya manfaat berkelanjutan bagi perusahaan maupun masyarakat (Urip: 2014, hal.40). Evolusi perkembangan CSR terkini yang membawa konsep baru bahwa jika perusahaan menekankan pelaksanaan kegiatan CSR-nya pada persolan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka kegiatan sebaik apapun yang dilaksanakan dalam kerangka CSR akan gagal menciptakan manfaat yang diharapkan baik untuk masyarakat maupun perusahaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip CSR pada saat ini lebih didorong oleh pemahaman bisnis akan strategi bisnisnya yang diimbangi dengan pemahaman akan kebutuhan masyarakat (Lantos: 2001;Urip: 2014, hal.16) . Evolusi perkembangan konsep CSR ini sangat relevan apabila diadopsi oleh Panitia Program Pemanfaatan Dana APP di tingkat Keuskupan/Kevikepan dan Komisi Pengembangan Sosial dan Ekonomi di tingkat Keuskupan/Kevikepan dengan beberapa diskusi untuk penerapannya dalam hal tanggung jawab keterlibatan sosial Gereja terhadap masalah-masalah kemiskinan dalam arti luas. Pemahaman Panitia Program Pemanfaatan Dana APP di tingkat Keuskupan/Kevikepan dan Komisi Pengembangan Sosial dan Ekonomi di tingkat Keuskupan/Kevikepan terhadap kebutuhan umat/masyarakat yang masuk dalam kategori kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel sangat menentukan bentuk-bentuk keterlibatan sosial apa sajakah yang akan dikelola.

169


Fenomena rerata keterserapan dana di lima kepanitiaan yang hanya mencapai 61%, besar kemungkinan terjadi karena Pemahaman Panitia Program Pemanfaatan

Dana APP di tingkat Keuskupan/Kevikepan

dan Komisi

Pengembangan Sosial dan Ekonomi di tingkat Keuskupan/Kevikepan yang sangat kurang terhadap kebutuhan umat/masyarakat yang masuk dalam kategori kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Flow Chart 4.1. mengenai mekanisme akses dana APP semakin menunjukkan bahwa memang sangat sedikit peluang bagi Panitia Program Pemanfaatan Dana APP di tingkat Keuskupan/Kevikepan dan Komisi Pengembangan Sosial dan Ekonomi di tingkat Keuskupan/Kevikepan untuk membuat suatu kegiatan keterlibatan sosial gereja yang sesuai dengan kebutuhan umat. Flow Chart 4.1. memuat informasi bahwa TIM PSE Paroki/Lingkungan yang lebih memungkinkan untuk mengadakan assessment terhadap kebutuhan umat/masyarakat. Namun, berdasarkan uraian yang terlebih dahulu dipaparkan, diperoleh data bahwa TIM PSE Paroki/Lingkungan pun dalam kegiatannya lebih banyak yang tidak berdasarkan assessment yang memadai terhadap kebutuhan umat/masyarakat. Ini ditunjukkan dengan dominannya tipe aktivitas pelayanan 1 dan 2. Pemahaman yang baik terhadap kebutuhan umat/masyarakat akan meningkatkan peluang untuk menaikkan tingkat keterserapan dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Data yang diuraikan di bagian pendahuluan

170


memperlihatkan dengan jelas bahwa secara umum masih ada puluhan juta orang Indonesia yang taraf hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, maka dari sini dapat diperoleh wawasan bahwa dana APP yang selama ini tidak terserap dengan baik masih sangat memungkinkan untuk dikelola dengan bentuk-bentuk kegiatan keterlibatan sosial Gereja yang lebih bersifat memberdayakan. Kegiatan keterlibatan sosial Gereja dengan motivasi karitatif dan kemanusiaan tanpa disertai peningkatan kompetensi, pelatihan, pemberdayaan, penyediaan lapangan kerja dan penciptaan kesejahteraan tidak akan memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat/masyarakat.

5.3.2. Partisipasi Umat/Masyarakat dalam Lima Kategori Bidang Perhatian Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015. Pada bagian sub bab ini, Rerata pemanfaatan dana APP berdasarkan lima kategori bidang perhatian selama periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 akan ditelaah dari perpektif partisipasi umat/masyarakat sebagai penerima manfaat program. Seperti yang telah dipaparkan dalam studi dokumen di bab IV, data mengenai hal tersebut mengarah pada fakta bahwa prosentase terbesar pemanfaatan dana APP di Keuskupan Agung Semarang digunakan untuk kategori karitatif kemanusiaan, yaitu sebesar 34,71%. Prosentase terbesar kedua

171


dipergunakan untuk kategori pengembangan sosial ekonomi sebesar 28,49%. Berturut-turut kemudian kategori motivasi dan animasi sebesar 18,64%, kategori pendidikan 16,84% dan kategori bencana alam dan musibah 1.32%. Pada bab terdahulu sudah dipaparkan bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara sukarela dari seseorang untuk membantu kegiatan pembangunan yang berlangsung di daerahnya. Partisipasi yang dilakukan dengan sukarela tersebut akan membuat masyarakat merasa turut menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Masyarakat selaku obyek pembangunan harus pula ditempatkan sebagai subyek pembangunan, yang mampu menetapkan tujuan dalam mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf hidupnya (Mulyadi, 2011:6 - 21). Selanjutnya, pada sub bab 5.3.1. juga sudah dipaparkan bahwa Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang untuk kategori pengembangan sosial ekonomi atau disebut juga kategori pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Tim PSE dalam berbagai tingkatan. Berdasarkan data lapangan, aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan dalam pengembangan sosial ekonomi umat/masyarakat di Keuskupan Agung Semarang dapat dibedakan menjadi empat tipe pelayanan 14. Aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan dalam pengembangan

14

Lihat skema 5.1 mengenai Tipe Pengelola Dana APP Kategori Pengembangan Sosial dan Ekonomi Program Pemanfaatan dana APP Keuskupan Agung Semarang.

172


sosial ekonomi umat/masyarakat yang terjadi hampir di sebagian besar paroki di Keuskupan Agung Semarang adalah aktivitas pelayanan tipe 1 dan tipe 2. Aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan tipe 3 dominan ditemukan di paroki-paroki yang masuk dalam wilayah teritorial Kevikepan Surakarta dan aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan tipe 4 hanya ditemukan dalam jumah yang sangat kecil dengan kadar yang beragam pula dalam hal kualitas pendampingan dan pelatihan. Dilihat dari perspektif konsep pemberdayaan masyarakat aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan tipe 1 dan 2 belum dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dalam tipe ini lebih

bersifat

charity.

Kecenderungan

bantuan

jenis

ini

menimbulkan

ketergantungan, timbulnya sifat malas, konsumtif, dan semakin jauh dari kemandirian (Anwas: 2014, hal. 10). Dari perspektif yang sama Aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan tipe 4 inilah yang paling mendekati konsep pemberdayaan masyarakat. Konsep ini mendorong adanya pelibatan dan partisipasi umat/masyarakat supaya program yang dilakukan menyentuh dan menjawab kebutuhan umat/masyarakat (Resnawaty: 2012, hal. 156). Dari data dokumen mengenai prosentase terbesar pemanfaatan dana APP di Keuskupan Agung Semarang yang digunakan untuk kategori karitatif kemanusiaan

173


dan data lapangan mengenai aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan dalam pengembangan sosial ekonomi umat/masyarakat di Keuskupan Agung Semarang yang dominan di posisi tipe 1 dan tipe 2 di atas dapat diprediksi bahwa partisipasi umat/masyarakat penerima manfaat Program Pemanfaatan dana APP di Keuskupan Agung Semarang sangat kurang. Hal ini sesuai dengan pendapat Anwas (2014, hal.60) bahwa keterlibatan sosial yang bersifat charity atau filantropi memiliki kecenderungan untuk menempatkan masyarakat hanya sebagai obyek dari suatu program pembangunan masyarakat bukan sebagai subyek yang secara aktif dilibatkan untuk berpartisipasi aktif mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi. Prediksi terkait partisipasi umat/masyarakat penerima manfaat Program Pemanfaatan dana APP di Keuskupan Agung Semarang yang sangat kurang didukung oleh data kuantitatif maupun data kualitatif mengenai tingkat partisipasi penerima manfaat Program Pemanfaatan dana APP Keuskupan Agung Semarang di Kevikepan Kedu sampel. Romo Moderator Pengembangan Sosial Ekonomi Kevikepan Kedu dalam beberapa kali pertemuan menekankan bahwa saat ini di wilayah teritorial Kevikepan Kedu baru ada satu program di tingkat Kevikepan yang dimulai dari assessment mengenai kebutuhan umat/masyarakat, perencanaan yang partisipatif, implementasi yang partisipatif dan juga monitoring dan evaluasi

174


yang partisipatif. Pada tahapan pertanyaan mengenai indikator kuantitatif 15 partisipasi penerima manfaat program, Romo Moderator Pengembangan Sosial Ekonomi Kevikepan Kedu juga menyebutkan jumlah yang tidak pasti terkait dengan program pembuatan demplot untuk skala kepentingan umat/masyarakat se-Kevikepan Kedu. Hanya dikatakan mulai ada pelaku-pelaku baru yang muncul tetapi belum konsisten dalam hal kehadiran dan isu-isu yang diperjuangkan. Untuk indikator kualitatif 16,

terlihat ada peningkatan dalam hal kapasitas umat

yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi yang berkaitan dengan isu pertanian organik. Begitu pula dalam hal meningkatnya dukungan yang tumbuh dari umat. Semakin banyak umat yang terlibat dalam kegiatan pelatihan pertanian organik, pemasaran maupun pembelian hasil-hasil pertanian di demplot. Umat/ masyarakat belum terlibat secara penuh dalam pembuatan kebijakan dan keputusan. Masih ada kecenderungan tergantung pada Romo Moderator Pengembangan Sosial Ekonomi. Untuk Program pengembangan sosial ekonomi di tingkat paroki di kevikepan Kedu, data lapangan memastikan belum ada paroki yang secara penuh menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengembangan sosial dan ekonomi yang memungkinkan adanya partisipasi umat/masyarakat. Akses dana APP untuk kategori pemberdayaan masyarakat masih menonjol dikelola dengan pola pengelolaan tipe 1 dan tipe 2. Kegiatan pendampingan dan 15

Lihat Lampiran 3 dan 4 mengenai kisi-kisi dan pokok kerangka acuan penelitian lapangan Program Pemanfaatan dana APP di Keuskupan Agung Semarang. 16 Lihat Lampiran 3 dan 4 mengenai kisi-kisi dan pokok kerangka acuan penelitian lapangan Program Pemanfaatan dana APP di Keuskupan Agung Semarang.

175


pelatihan dominan dilaksanakan di tingkat kevikepan dengan materi yang ditentukan oleh penentu kebijakan tertinggi di Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi dan Tim PSE Kevikepan Kedu. Tingkat partisipasi penerima manfaat Program Pemanfaatan dana APP Keuskupan Agung Semarang di Kevikepan Yogyakarta sampel secara umum memberikan deskripsi yang sama dengan penerima manfaat dana APP di Kevikepan Kedu sampel. Data lapangan mengenai akses dana APP untuk kategori pemberdayaan masyarakat yang masih dikelola dengan pola pengelolaan tipe 2 dan tipe 3 memberikan penanda bahwa partisipasi umat/masyarakat penerima manfaat belum tumbuh. Partisipasi hanya memungkinkan terjadi apabila kegiatan pengembangan sosial ekonomi dilakukan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Mulyadi: 2011, hal.17). Satu hal yang menjadi daya pembeda, Kevikepan Yogyakarta sudah memiliki Tim PSE yang terpisah dengan Panitia APP. Kedua Tim ini bekerja sesuai dengan job description masing-masing 17. Pertemuan untuk koordinasi di kedua kepanitiaan ini juga berbeda. Panitia APP Kevikepan Yogyakarta memiliki voulenteer 18 yang berkantor setiap hari dan pertemuan koordinasi dilakukan satu kali dalam setiap minggunya. Voulenteer Tim PSE Kevikepan Yogyakarta 17

Lihat halaman 78 sampai dengan 83. Panitia APP dan Tim PSE di tingkat kevikepan di seluruh Keuskupan Agung Semarang belum ada yang memiliki karyawan tetap. Semua bekerja dalam kategori voulenteer. 18

176


berkoordinasi satu kali dalam setiap bulannya. Dari deskripsi ini dapat kita peroleh

pemahaman

bahwa

pihak-pihak

yang

terlibat

dalam

kegiatan

pemberdayaan masyarakat di Kevikepan Yogyakarta lebih banyak. Tim PSE Kevikepan Yogyakarta memiliki program pendampingan dan pelatihan yang tertuang dalam program kerja yang dengan ketat dilaksanakan sesuai dengan agenda tertulis. Pendampingan dan pelatihan bagi penerima manfaat program masih dilaksanakan berbasis kevikepan bukan berbasis paroki. Data spesifik mengenai partisipasi umat/masyarakat di Kevikepan Yogyakarta ditemukan di Paroki Pakem. Pola pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Paroki ini memungkinkan keterlibatan umat/masyaraat dalam proses komunikasi dua arah secara terus menerus. Paroki Pakem memiliki Panitia Dana Sosial Gereja Pakem (PDSGP) dalam struktur kepengurusan Dewan Paroki Santa Maria Assumpta Pakem yang mengelola Dana Sosial Gereja. Kepanitiaan merupakan fusi antara Tim Kerja Aksi Puasa Pembangunan, Tim Kerja Pendidikan, Tim Kerja Pengembangan Sosial Ekonomi dan Tim Kerja Kesehatan 19 yang bertugas sebagai pengelola Dana Papa Miskin, Dana Aksi Puasa Pembangunan, Dana Pengembangan Sosial Ekonomi, Dana Bantuan Pendidikan, Dana Bantuan Kesehatan Paroki Santa Maria Assumpta Pakem dan Dana Pemberdayaan Masyarakat Karina-KAS.

19

Istilah Dewan Paroki dan berbagai tim kerja ini dapat dipelajari lebih lanjut dalam Buku: Pedoman Dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Semarang dan Penjelasannya.

177


PDSGP

menerapkan

aktivitas

pemberdayaan

masyarakat

dengan

memberikan ‘kail’ dan menciptakan kerja sama antarpenerima manfaat program untuk mencapai hidup yang lebih baik. Dalam kelompok-kelompok kecil, anggota masyarakat ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan lahan pertanian, peternakan dan pengelolaan ekonomi. Ikatan yang terbentuk dalam kelompok tersebut diharapkan akan mendukung proses kemandirian.

Dukungan, bantuan,

dan motivasi digali dan dibagi di antara anggota kelompok. Sistem pinjaman guliran diterapkan dalam proses pendampingan di Paroki Pakem. Pelatihan-pelatihan terkait dengan profesionalitas sebagai petani juga diberikan kepada kelompok-kelompok dampingan. Mengadakan pelatihan, kunjungan atau studi banding ke daerah-daerah yang maju bidang pertaniannya adalah agenda yang melekat pada proses pendampingan. Karena hendak membangun semangat solidaritas, keterlibatan awam dalam tim paroki menjadi tumpuan program ini.

Tim Paroki pun tidak hanya terdiri dari mereka yang

seiman. Masyarakat beragama bukan Katolik dilibatkan dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat ini. Keterlibatan semakin banyak orang ini diyakini oleh PDSGP sebagai upaya menumbuhkan harapan bahwa setelah pendampingan selesai, aset-aset yang telah diberikan PDSGP dapat terus dikelola demi kebaikan dan kemajuan semakin banyak orang. Selama

hampir

enam

tahun

178

masa

pendampingan

terhadap


kelompok-kelompok marginal, dari tahun ke tahun jumlah penerima manfaat dan keterlibatan umat/masyarakat dalam PDSGP semakin banyak. Kegiatan pengembangan sosial ekonomi di Paroki Pakem ternyata juga menjadi daya tarik bagi paroki-paroki dan kelompok-kelompok kategorial untuk melihat dan terlibat dalam pengelolaan aktivitas pemberdayaan. Frater-Frater dari Ordo CMF tanggal 9 - 13 Maret tinggal di Paroki Pakem untuk belajar tentang pengembangan sosial dan ekonomi umat. Tanggal 28 - 29 Mei 2016 sejumlah 50 orang Tim PSE Paroki dari 18 paroki se-Kevikepan DIY live in di Paroki Pakem dalam rangka belajar bersama mengenai aplikasi aktivitas pemberdayaan umat. 25 Romo Paroki dan 4 Diakon serta 2 pendeta, tinggal dan terlibat di Paroki Pakem dalam acara yang sama pada tanggal 9 - 10 Juli 2016. Data spesifik pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang telah dipaparkan di atas pararel dengan teori mengenai pemberdayaan masyarakat yang menginformasikan bahwa melalui kegiatan pemberdayaan, individu dan masyarakat disadarkan akan potensi, kebutuhan, dan masalah yang ada pada diri dan lingkungannya. Selanjutnya mereka didorong untuk melakukan perubahan. Untuk kemudian muncul penguatan dengan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sehingga perubahan akan meningkat. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta pendampingan. Pada akhirnya keberhasilan proses ini ditandai adanya perubahan perilaku individu dan masyarakat ke arah

179


yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penerima manfaat program. Keberhasilan seluruh rangkaian aktivitas ini sangat bergantung pada partisipasi umat/masyarakat

5.3.3. Korelasi Kompetensi Agen Pemberdayaan dengan Jumlah Proposal Disetujui dalam Sebaran Penerima Manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang Periode Tahun Anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015. Pada bagian sub bab ini, sebaran penerima manfaat dana APP di keuskupan Agung Semarang selama periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2014 akan dikaji dari perspektif kompetensi agen pemberdayaan. Seperti yang telah dipaparkan dalam studi dokumen di bab IV, dari data statistik yang disajikan tabel 4.6 4.7, 4.8, 4.9 dan 4.10 dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terang bahwa pemanfaatan Dana Aksi Puasa Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang belum memperlihatkan adanya sebuah pemanfaatan yang maksimal. Ketidakmaksimalan tersebut terlihat dari tiga kondisi. Pertama, sebaran jumlah proposal disetujui yang tidak merata. Kedua, kestabilan jumlah proposal yang tinggi di beberapa paroki. Ketiga, fakta adanya paroki yang sama sekali tidak mengakses bantuan yang ditawarkan oleh 5 panitia pemanfaatan dana APP selama empat periode tahun anggaran.

180


Selanjutnya, pada bagian landasan teori sudah dipaparkan mengenai usaha-usaha pembangunan suatu masyarakat yang selalu ditandai oleh adanya sejumlah orang yang mempelopori, menggerakkan, dan menyebarluaskan proses perubahan. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai agen perubahan. Nama yang diberikan sesuai dengan misi yang ingin dibawa, yakni membuat suatu perubahan yang berarti bagi sekelompok orang. Agen pembaharu dalam konteks pemberdayaan lebih tepat disebut sebagai Agen Pemberdayaan. Agen pemberdayaan disyaratkan

memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan

dan tuntutan masyarakat. Kompetensi untuk memberdayakan masyarakat yang berorientasi pada kegiatan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Kompetensi dalam pemberdayaan masyarakat memiliki makna upaya kemampuan yang harus dimiliki oleh para agen pemberdayaan masyarakat. Anwas (2014:61-79) mensyaratkan 14 kompetensi agen pemberdayaan yang diwujudkan dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan. Dari 14 kompetensi digunakan 10 untuk menyusun kuesioner Profil Tim Pengembangan Sosial Ekonomi Paroki. Kuesioner ini akan digunakan untuk mengukur kompetensi agen pemberdayaan yang dalam konteks penelitian ini adalah Pengurus PSE Paroki. Hasil dari proses ini nantinya akan dikorelasikan dengan jumlah proposal yang masuk ke lima kepanitiaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang.

181


Sub bab ini akan memaparkan hasil analisis korelasi antara kompetensi Pengurus PSE Paroki dengan jumlah proposal yang masuk ke lima kepanitiaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Unit analisisnya Pengurus PSE Lingkungan sampel. Sampel penelitian dengan menggunakan sampling kuota 20 orang. Masing-masing kevikepan dipilih 5 paroki. Hasil analisis kuantitatif korelasi antara kompetensi Pengurus PSE Paroki dengan jumlah proposal yang masuk ke lima kepanitiaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan menggunakan teknik korelasi product moment dapat dipaparkan sebagai berikut

TABEL 5.3. TABEL PERHITUNGAN KOEFISIEN KORELASI JUMLAH PROPOSAL DISETUJUI (X) DENGAN KOMPETENSI AGEN PEMBERDAYAAN (Y) PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

No

X

Y

XY

X2

Y2

1

11

66

726

121

4356

2

10

34

340

100

1156

3

5

82

410

25

6724

4

28

60

1680

784

3600

5

1

62

62

1

3844

6

40

80

3200

1600

6400

7

24

68

1632

576

4624

8

46

85

3910

2116

7225

182


TABEL 5.3. TABEL PERHITUNGAN KOEFISIEN KORELASI JUMLAH PROPOSAL DISETUJUI (X) DENGAN KOMPETENSI AGEN PEMBERDAYAAN (Y) PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

Lanjutan tabel 5.3. No

X

Y

XY

X2

Y2

9

27

77

2079

729

5929

10

53

82

4346

2809

6724

11

34

65

2210

1156

4225

12

101

48

4848

10201

2304

13

93

68

6324

8649

4624

14

26

74

1924

676

5476

15

34

85

2890

1156

7225

16

73

85

6205

5329

7225

17

90

68

6120

8100

4624

18

108

85

9180

11664

7225

19

182

82

14924

33124

6724

20

108

91

9828

11664

8281

𝛴𝛴XY

𝛴𝛴X2

𝛴𝛴Y2

N= 20

𝛴𝛴X = 1094

𝛴𝛴Y =1447

=82838

183

=100580

=108515


Dengan demikian secara sederhana dapat kita berikan interpretasi terhadap terletak antara 0,200 - 0,400 yang berarti korelasinya lemah atau rendah. Sehingga hipotesis (Ha) ditolak. Jadi hasil analisis korelasional menunjukkan: tidak ada korelasi positif yang signifikan antara jumlah proposal yang masuk di lima kepanitiaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan kemampuan Pengurus PSE Paroki sebagai agen pemberdayaan. Ketidaksignifikannya antara jumlah proposal yang masuk di lima kepanitiaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan kemampuan Pengurus PSE Paroki sebagai agen pemberdayaan banyak kemungkinan berkaitan dengan peranan Romo Paroki dalam akses dana APP. Berdasarkan Flow Chart 4.1. dapat kita ketahui bahwa Romo Paroki memegang peranan penting dalam teraksesnya dana APP dan di bab terdahulu juga sudah

184


dipaparkan bahwa Romo Paroki merupakan agen pemberdayaan. Data lapangan juga mengukuhkan hal tersebut. Berkaitan dengan peranan Romo Paroki sebagai agen pemberdayaan dalam Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang tidak akan secara rinci di konteks penelitian ini.

5.4. Potensi Keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Pada sub bab ini akan dibahas mengenai potensi keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Hasil penelitian pada tahap satu dan tahap dua akan dijadikan pijakan dalam analisisnya. Ada dua perspektif yang akan dipakai untuk melihat potensi keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Pertama, dari perspektif keuangan. Kedua, dari perpektif penerima manfaat program. Pada bab IV telah dipaparkan

bahwa terdapat kenaikan yang signifikan

pada setiap tahun anggaran. Tahun anggaran 2011-2012 sejumlah Rp 1.465.317.274, tahun anggaran 2012-2013 sejumlah Rp 1.666.930.416, tahun anggaran 2013-2014 sejumlah Rp 1.863.120.511., dan tahun anggaran 2014-2015 sejumlah Rp 2.098.765.001. Data lapangan menginformasikan kenaikan jumlah dana APP karena katekese mengenai APP yang benar-benar disiapkan oleh Panitia APP Keuskupan Agung Semarang. Bekerja sama dengan Romo Paroki katekese

185


mengenai APP ini disampaikan melalui homili dan pertemuan-pertemuan di lingkungan/komunitas basis. Katekese ini mampu menjadi daya ungkit kesadaran umat untuk bersolidaritas dengan terlibat dalam pengumpulan dana sebagai buah-buah pertobatan. Maka, dari perspektif keuangan dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang sangat sustainable sejauh katekese mengenai APP terjaga baik dari sudut kualitas materi maupun kuantitas penyampaiannya. Dari perpektif penerima manfaat program ke-sustainable-an Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dapat dilihat dari aktivitas pengelola dana APP.

Pada bab terdahulu sudah dipaparkan bahwa

aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan di Keuskupan Agung Semarang dapat dibedakan menjadi 4 tipe. Selanjutnya, yang terjadi hampir di sebagian besar paroki di Keuskupan Agung Semarang adalah aktivitas pelayanan tipe 1 dan tipe 2. Aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan tipe 3 dominan terjadi di paroki-paroki Kevikepan Surakarta. Paroki Jumapolo, Paroki Wonogiri, Paroki Kleco dan Paroki Klaten merupakan contoh untuk aktivitas pelayanan

tipe 3.

Aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan

tipe 4 ditemukan dengan jumlah yang sangat terbatas dan kadar aktivitas yang beragam.

Keberagaman

aktivitas

terutama

dalam

hal

terselenggaranya

pendampingan dan pelatihan yang teratur dalam hal waktu dan terstruktur dalam

186


hal materi. Paroki Gamping dan Paroki Pakem di Kevikepan Yogyakarta menjadi contoh dari aktivitas pelayanan tipe 4. Tim PSE Paroki di kedua paroki ini ikut terlibat dalam assessment awal calon penerima manfaat dana APP, mendampingi proses pembuatan proposal, mengawal proposal untuk mendapatkan rekomendasi dari Romo Paroki, mengawal proposal sampai pada Panitia Program Pemanfaatan Dana APP di tingkat kevikepan, bekerja sama dengan Komisi PSE Kevikepan Yogyakarta dalam hal pengelolaan pengembalian dana APP dan pendampingan serta pelatihan pada penerima manfaat. Seperti yang telah dipaparkan di awal, tipe-tipe aktivitas pengelola dana APP kategori pengembangan sosial ekonomi apabila dikaitkan dengan teori pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi dalam pembangunan berbasis masyarakat. Maka, tipe yang paling mendekati konsep pemberdayaan masyarakat adalah tipe 4. Aktivitas pengelola tipe 4 mendekati konsep pemberdayaan masyarakat

yang

merupakan

konsep

pembangunan

ekonomi

yang

ke-sustainable-an terjaga. Maka, dari perspektif penerima manfaat dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang sangat sustainable jika tata kelola aktivitas pengembangan sosial dan ekonominya diarahkan untuk lebih banyak tipe 4.

187

pada aktivitas pengelola


188


BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

6.1. Kesimpulan Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pendahuluan, tesis ini merupakan studi yang menggunakan pendekatan evaluasi untuk mengkaji Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Kerangka teori yang

dikembangkan

untuk

tujuan

evaluasi

ini

dengan

menggunakan

prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja dan teori community empowerment dalam dimensi Corporate Social Responbility. Kombinasi dari dua hal berbeda ini akan menjadi panduan dalam penyusunan standar kinerja pelaksanaan Program Aksi Puasa Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang. Standar kinerja yang dihasilkan akan digunakan untuk mengukur kinerja yang aktual terjadi. Selanjutnya, hasil perbandingan kinerja aktual dengan standar kinerja akan digunakan untuk usulan perbaikan apabila terjadi penyimpangan antara kinerja aktual dengan kinerja standar. Dari studi dokumen dalam Bab IV yang bersumber dari dokumen dokumen yang diterbitkan oleh Panitia Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Semarang dan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Semarang maupun KWI diperoleh pemahaman yang holistik mengenai Program Pemanfaatan Dana Aksi Puasa Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang. Data kuantitatif memperlihatkan mengenai tiga hal yang signifikan. Pertama, keterserapan dana Program Pemanfaatan Dana Aksi Puasa Pembangunan di

188


Keuskupan Agung Semarang periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 baru mencapai 61 %. Kedua, Pemanfaatan terbesar Dana APP di Keuskupan Agung Semarang berdasarkan lima kategori bidang perhatian selama periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 terletak di kategori karitatif kemanusiaan. Ketiga, sebaran penerima manfaat Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang periode tahun anggaran 2011-2012 sampai dengan 2014-2015 tidak merata dan dominan berada di paroki-paroki tertentu. Data kuantitatif dari dokumen Laporan Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dan data penelitian lain yang dikumpulkan dari sejumlah sumber yang berbeda dalam Bab V dievaluasi dengan menggunakan teori prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja dan teori community empowerment yang telah

dikembangkan

untuk

kepentingan

penelitian

ini.

Hasil

evaluasi

menghasilkan pemeringkatan baik dari perspektif prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja maupun dari perspektif kategori-kategori dalam konsep community empowerment. Evaluasi Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan menggunakan prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja menghasilkan pemeringkatan sebagai berikut. Pertama, pencapaian prinsip solidaritas dalam Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang baru dalam tataran sebagai ‘prinsip sosial’ untuk berbagi dana dan terlibat dalam pengumpulan dana. Tataran solidaritas yang baru terbatas sebagai ‘prinsip sosial’ tersebut perlu dikembangkan menjadi solidaritas yang juga dimaknai sebagai

189


suatu ‘kebajikan moral’ untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Kedua, Prinsip subsidiaritas perlu diterapkan di Panitia APP Keuskupan Agung Semarang. Panitia APP Keuskupan Agung Semarang bertindak sejauh sebagai “subsidium” bagi empat panitia pengelola dana APP di tingkat kevikepan. Peran ini sesuai dengan makna imperatif yang ditunjukkan oleh prinsip subsidiaritas, yaitu fungsi-fungsi yang dapat dijalankan secara efisien oleh kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih rendah tingkatannya tidak usah diambil alih oleh kelompok yang lebih luas dan lebih tinggi. Ketiga, Prinsip kesejahteraan umum kurang diaplikasikan dalam Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang yang memiliki kecenderungan menonjol pada bantuan dalam kategori karitatif kemanusiaan. Keempat, kurangnya kesadaran Romo Paroki dan Tim PSE Lingkungan/Paroki akan perannya sebagai agen kesejahteraan umum yang berkewajiban untuk sekaligus menjadi agen pertumbuhan bersama yang mendorong semua orang untuk berbagi dan berperan aktif dalam gerakan solidaritas kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, terlantar dan difabel. Evaluasi Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan menggunakan kategori-kategori community empowerment memberikan hasil pemeringkatan sebagai berikut. Pertama, Aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim

PSE

Lingkungan

dalam

pengembangan

sosial

ekonomi

umat/masyarakat yang terjadi hampir di sebagian besar paroki di Keuskupan Agung Semarang baru terbatas pada aktivitas pelayanan tipe 1 dan tipe 2. Aktivitas pelayanan Tim PSE Paroki/Tim PSE Lingkungan tipe 3 dan tipe 4 ditemukan dengan jumlah yang sangat terbatas dengan kadar aktivitas yang

190


beragam. Kedua, partisipasi umat/masyarakat penerima manfaat Program Pemanfaatan dana APP di Keuskupan Agung Semarang sangat kurang. Hal ini sangat erat berkaitan dengan dominannya aktivitas pelayanan tipe 1 dan tipe 2. Ketiga, tidak ada korelasi positif yang signifikan antara jumlah proposal yang masuk di lima kepanitiaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang dengan kemampuan Pengurus PSE Paroki sebagai agen pemberdayaan. Dalam konteks ini kemampuan Pengurus PSE Paroki sebagai agen pemberdayaan perlu dukungan Romo Paroki yang dalam pengembangan sosial ekonomi umat juga berperan sebagai agen pemberdayaan. Terdapat dua perspektif yang akan dipakai untuk melihat potensi keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Pertama, dari perspektif keuangan. Kedua, dari perpektif penerima manfaat program. Dari perspektif keuangan, keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang sangat sustainable sejauh katekese mengenai APP terjaga dengan baik. Baik dari sudut kualitas materi maupun kuantitas penyampaiannya. Katekese ini mampu menjadi daya ungkit kesadaran umat untuk bersolidaritas dengan terlibat dalam pengumpulan dana sebagai buah-buah pertobatan. Dari perspektif penerima manfaat program, keberlanjutan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang memiliki potensi yang sangat sustainable jika tata kelola aktivitas pengembangan sosial dan ekonominya diarahkan untuk lebih banyak pada aktivitas pengelola tipe 3 dan tipe 4.

191


6.2. Saran Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, dapat dikemukakan saran-saran

yang

perlu

ditindaklanjuti,

baik

untuk

pengembangan

pengetahuan, bagi penelitian selanjutnya, maupun untuk kepentingan Pengelola Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang.

6.2.1. Bagi Penelitian Selanjutnya. 1) Frame penelitian yang sangat luas mengenai Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang ini perlu dikembangkan lagi dengan unit analisis yang lebih kecil. Dengan unit analisis yang lebih kecil akan merepresentasikan lebih terang kondisi pelaksanaan keterlibatan sosial gereja dalam Pemanfaatan Dana APP di wilayah teritorial Keuskupan Agung Semarang. 2) Penelitian ini terbatas pada peran Komisi/Tim Pengembangan Sosial Ekonomi di berbagai tingkatan. Keberhasilan pelaksanaan keterlibatan sosial gereja dalam Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang tidak hanya dipengaruhi peran Komisi/Tim Pengembangan Sosial Ekonomi di berbagai tingkatan. Terdapat banyak pihak terkait sebagai penentu kebijakan yang dapat memberikan kontribusi yang besar bagi keberhasilan pelaksanaan keterlibatan sosial gereja dalam pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang.

192


6.2.1. Bagi Pengelolaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang. Berkaitan dengan hasil evaluasi ini, sangat diharapkan Pengelola Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang bersedia untuk meninjau kembali kinerja yang telah berjalan dan mempertimbangkan usulan-usulan yang secara spesifik telah dipaparkan dalam Bab V.

193


DAFTAR PUSTAKA

Aini, Titik Nur (Ed.). (1999). Aksi Puasa Pembangunan di Gereja Katolik Indonesia. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. Alhumami, Amich. (2008). Evolusi Pemikiran Pembangunan. Jakarta: Bappenas. Anwas, Oos M. (2014). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta. Cahyadi, Krispurwono SJ. (2009). Pastoral Gereja: Paroki dalam Upaya Membangun Gereja yang Hidup. Yogyakarta: Kanisius. Caritas Indonesia: Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial. (1994). Profil Program Aksi Puasa Pembangunan. Jakarta: Caritas LPPS. Carrol, A.B. (2000).”The four face of Corporate Citizenship”, Business Ethichs, Ed. J.E. Richardson. Guiford: McGraw-Hill. Carr, A.Z. (1996). “Is Business Bluffing Ethical”, Beyond Integrity: A JudeoChristian Approach, Ed. S.B. Rae dan K.L. Wong. Zondervan Publishing House. Grands Rapids. MI. pp 55-62 Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang. (2011). Nota Pastoral tentang Arah Dasar Umat Allah Kesukupan Agung Semarang 20112015: Gereja yang Siginifikan dan Relevan. Semarang: Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang. Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang. (2016). Membangun Gereja yang Inklusif, Inovatif dan Transformatif Demi Terwujudnya Peradaban Kasih di Indonesia. Semarang: Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang. Elkington, John. (1998). Cannibals With Forks: The Triple Bottom Lini in 21st. Gabriola Island BC: New Society Publisher. Friedman, M. (1996). “The Social Responbility of Business is to increase profits”, Beyond Integrity: A Judeo-Christian Approach, Ed. S.B. Rae dan K.L. Wong. MI: Zondervan Publishing House. Grands Rapids. MI. ppZondervan Publishing House. Grands Rapids. MI. Pp 241.

194


Freeman, R.E. (2001). “Stakeholder theory of the modern corporation”, Business Ethics: Reading and Cases in Corpotare morality, Ed. W. M. Hoffman, R.E. Freederick, M.S. Schwartz. Boston: Pitman. Heuken SJ, Adolf. (2004). Ensiklopedi Gereja. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka. Hopkins, Michael. (2007). Corporate Social Responbility & Internasional Development. London. Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. (2008). Community Development; Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. terj. Sastrawan Manulang dkk. Edisi 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. John W, Creswell. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. London: SAGE Publications. Kristianto, Ignatius Fajar. (2012). Justinus Kardinal Darmojuwono: Aksi Puasa Pembangunan sebagai Perwujudan Solidaritas Penggembalaan Umat Keuskupan Agung Semarang. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Jurusan Teologi. Komisi Pengembangan PSE KAS. (2009). Pedoman Pastoral Tim Kerja PSE Paroki. Semarang: Seri PSE-APP KAS 1. Labonte, Ronald & Glenn Laverack. (2008). Health Promotion in Action: From Local to Global Empowerment. New York: Palgrave Macmillan. Mulyadi, Mohammad. (2011). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta: Nadi Pustaka. Panitia Aksi Puasa Pembangunan KAS. (2009). Pedoman APP KAS. Semarang: Seri PSE-APP KAS 1. Panitia Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Semarang. (2012). Laporan Pemanfaatan Dana APP 2011-2012 dan Pemasukan Dana APP 2012. Semarang: KPP KAS. Panitia Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Semarang. (2014). Laporan Pemanfaatan Dana APP 2012-2013 dan Pemasukan Dana APP 2013. Semarang: KPP KAS.

195


Panitia Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Semarang. (2015). Laporan Pemanfaatan Dana APP 2013-2014 dan Pemasukan Dana APP 2014. Semarang: KPP KAS. Patton, Michael Quinn. (2006). Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Paus Fransiskus (2014). Evangelii Gaudium. terj. F.X. Adisusanto, SJ dkk. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. Pontifical Council for Justice and Peace. (2005). Compendium of the Social Doctrine of the Church. Vatican: Libreria Editrice Vaticana. Pope John XXIII. (1991). “Mater et Magistra”, Proclaming Justice and Peace, Ed. Michae; Walsh, Brian Davies. Connecticut: Twenty-Thirtd Publications. Pope John XXIII. (1991). “Pacem in Teris”, Proclaming Justice and Peace, Ed. Michae; Walsh, Brian Davies. Connecticut: Twenty-Thirtd Publications. Pope Leo XIII. (1991). “Rerum Novarum”, Proclaming Justice and Peace, Ed. Michae; Walsh, Brian Davies. Connecticut: Twenty-Thirtd Publications. Pope Pius XI. (1991). “Quadragesimo Anno”, Proclaming Justice and Peace, Ed. Michae; Walsh, Brian Davies. Connecticut: Twenty-Thirtd Publications. Pope Paul VI 1975. (1991). “Evangeli Nuntiandi”, Proclaming Justice and Peace, Ed. Michae; Walsh, Brian Davies. Connecticut: Twenty-Thirtd Publications. Panitia Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Semarang. (2012). Laporan Pemanfaatan Dana APP 2011-2012 dan Pemasukan Dana APP 2012. Semarang: Kantor Pelayanan Pastoral KAS Panitia Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Semarang. (2013). Laporan Pemanfaatan Dana APP 2012-2013 dan Pemasukan Dana APP 2013. Semarang: Kantor Pelayanan Pastoral KAS Panitia Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Semarang. (2014). Laporan Pemanfaatan Dana APP 2013-2014 dan Pemasukan Dana APP 2014. Semarang: Kantor Pelayanan Pastoral KAS

196


Panitia Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Semarang. (2015). Laporan Pemanfaatan Dana APP 2014-2015 dan Pemasukan Dana APP 2015. Semarang: Kantor Pelayanan Pastoral KAS Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1993). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Riyanto, Armada. (2014). Katolisitas Dialogal: Ajaran Sosial Katolik. Yogyakarta: Kanisius. Robert K, Yin. (1989). Case Study Research Design and Methods. Washington: COSMOS. Roman Synod 1971. (1991). “ Justice in The World”, Proclaming Justice and Peace, Ed. Michae; Walsh, Brian Davies. Connecticut: Twenty-Thirtd Publications. R Holme, P Watts. (2000). Corporate Social Responbility: Making Good Business Sense. Geneva. Sastropoetro, S. (1988). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta. Suharto, Edi. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama. Sunarko, dkk. (2006). Bangkit dan Bergeraklah Dokumentasi Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2005.Jakarta: Obor. Theresia, Aprilia dkk. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat. Bandung: Alfabeta. Urip, Sri. (2014). Strategi CSR: Tanggung Jawab Social Perusahaan untuk Peningkatan Daya Saing Perusahaan di Pasar Negara Berkembang. Jakarta: Gramedia. Yohanes Paulus II. (1991). “Sollicitudo Rei Socialis”, Proclaming Justice and Peace, Ed. Michae; Walsh, Brian Davies. Connecticut: Twenty-Thirtd Publications.

197


Yohanes Paulus II. (1991). “Centesimus Annus”, Proclaming Justice and Peace, Ed. Michae; Walsh, Brian Davies. Connecticut: Twenty-Thirtd Publications.

198


LAMPIRAN

Lampiran 1 KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN KESESUAIAN PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG DENGAN PRINSIP-PRINSIP AJARAN SOSIAL GEREJA

KESESUAIAN PROGRAM PEMANFAATAN DANA AKSI PUASA PEMBANGUNAN DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG DENGAN PRINSIP-PRINSIP AJARAN SOSIAL GEREJA

Aspek

Variabel 1. Prinsip hormat akan martabat manusia

2. Prinsip Kesejahteraan Umum

3. Prinsip Subsidiaritas

Indikator  Manusia tidak dapat dibedakan atas dasar ciri natural (ras, jenis kelamin, usia, asal-usul, agama)  Setiap manusia memiliki hak untuk hidup layak  Sistem tata kehidupan yang memungkinkan semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup.  Setiap individu bertanggung jawab terhadap individu yang yang lain.  Prioritas keadilan yang mensejahterakan terutama bagi mereka yang lemah dan miskin  Apabila tugas dan tanggung jawab yang dapat diselesaikan di tingkat bawah, lembaga di tingkat atas jangan mengambil alih.

199

Nomor Butir Pada Instrumen

1

2

3


Aspek

Variabel

4. Prinsip Solidaritas

Indikator  Keterlibatan dari lembaga atau individu di lapis bawah dalam pengambilan keputusan.  Kebajikan moral yang autentik. Bukan perasaan kasihan.  Tekad yang teguh dan tabah untuk membaktikan diri kepada kesejahteraan semua orang dan setap orang perorangan  Ruang yang diberikan kepada kebebasan manusia untuk pertumbuhan bersama dimana di dalamnya semua orang berbagi dan berperan serta.

200


4


Lampiran 2

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN PROFIL COMMUNITY EMPOWERMENT DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

PROFIL COMMUNITY EMPOWERMENT DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

Aspek

Variabel

Indikator

1. Adanya upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan kapasitas yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan.

Penerima manfaat Program:  dapat menggambarkan kepada publik keberhasilankeberhasilan yang diraih pada masa mengalami kesulitan  dapat mendokumentasikan unsur-unsur dan tahap yang mereka anggap penting untuk meraih keberhasilan  dapat menyepakati bersama dengan kelompok tentang gambaran visi yang mereka inginkan yang berkaitan dengan penghidupan mereka.  membuat daftar potensi dan aset yang tersedia di sekitar mereka

201


1a, 1b, 1c


PROFIL COMMUNITY EMPOWERMENT DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

Aspek

Variabel

Indikator

2. Adanya upaya untuk memperkuat kapasitas atau daya yang dimiliki oleh penerima manfaat program.

 Memiliki kegiatan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat program.  Memiliki kegiatan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat program.  Memiliki kegiatan pendampingan penerima manfaat program yang dilaksanakan secara berkala.  Ada upaya aktif menggerakkan partisipasi penerima manfaat mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi

3. Adanya upaya aktif untuk menggerakkan partisipasi penerima manfaat mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi?

202


2a, 2b, 2c

3


Lampiran 3 POKOK KERANGKA ACUAN KUESIONER PROFIL COMMUNITY EMPOWERMENT DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

Tujuan :

Mengetahui profil community empowerment dalam pengelolaan penerima manfaat

Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan

Agung Semarang Metode :

Penelitian kualitatif

Teknik :

Open-ended interview

1.

Apakah dalam pengelolaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang sudah ada upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan kapasitas yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan? a.

Apakah

penerima

manfaat

program

secara

berkelompok

dapat

menggambarkan kepada publik tentang keberhasilan-keberhasilan yang pernah mereka raih sebelumnya saat menghadapi kesulitan? b. Apakah

penerima

manfaat

program

dapat

mendokumentasikan

unsur-unsur dan tahap yang mereka anggap penting untuk meraih keberhasilan tersebut?

203


c.

Apakah penerima manfaat program dengan tegas dapat menyepakati bersama dengan kelompok tentang gambaran visi yang mereka inginkan yang berkaitan dengan penghidupan mereka.

d. Apakah penerima manfaat program mampu membuat daftar potensi dan aset yang tersedia di sekitar mereka (sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial, fisik dan finansial) untuk diketahui publik? 2.

Apakah dalam pengelolaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang sudah ada upaya untuk memperkuat kapasitas atau daya yang dimiliki oleh penerima manfaat program? a.

Apakah ada kegiatan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat program?

b. Apakah ada kegiatan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat program? c.

Apakah

ada

pendampingan

penerima

manfaat

program

yang

dilaksanakan secara berkala? 3.

Apakah dalam pengelolaan Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung Semarang ada upaya aktif menggerakkan partisipasi

penerima

manfaat mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi?

204


Lampiran 4 KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN TINGKAT PARTISIPASI PENERIMA MANFAAT PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

ISIPASI PENERIMA MANFAAT PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

Aspek

Indikator 1. Indikator kuantitatif partisipasi penerima manfaat program.

Indikator    

2. Indikator kualitatif partisipasi penerima manfaat program.

 





 

Jumlah pertemuan dan jumlah peserta. Jumlah orang yang dipengaruhi oleh isu. Jumlah umat yang memegang peranan sebagai pemimpin. Jumlah umat yang memegang peran dalam program Kapasitas umat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi Dukungan yang tumbuh dari umat dan jaringan yang bertambah kuat Peningkatan pengetahuan umat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen program Keinginan umat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan Pemimpin-pemimpin baru yang muncul. Umat mulai mempengaruhi kebijakan

205

Nomor Butir Pada Instrumen 1 2 3 4 5 6

7

8 9 10


205


Lampiran 5 POKOK KERANGKA ACUAN PENELITIAN LAPANGAN TINGKAT PARTISIPASI PENERIMA MANFAAT PROGRAM PEMANFAATAN DANA APP DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

Tujuan :

Mengetahui manfaat

deskripsi mengenai tingkat partisipasi umat penerima

Program Pemanfaatan Dana APP di Keuskupan Agung

Semarang. Metode :

Penelitian kualitatif

Teknik :

Studi lapangan

1.

Jumlah pertemuan dan jumlah peserta?

2.

Jumlah umat yang dipengaruhi oleh isu?

3.

Jumlah umat yang memegang peranan sebagai pemimpin?

4.

Jumlah umat yang memegang peran dalam program?

5.

Apakah kapasitas umat tumbuh untuk mengorganisasi aksi?

6.

Apakah ada dukungan yang tumbuh dari umat dan jaringan yang bertambah kuat?

206


7.

Apakah ada peningkatan pengetahuan umat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen program?

8.

Apakah ada keinginan umat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan?

9.

Apakah ada pemimpin-pemimpin yang muncul dari umat?

10. Apakah umat mulai mempengaruhi kebijakan?

207


Lampiran 6 KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN KOMPETENSI SEBAGAI

AGEN PEMBERDAYAAN

TIM PSE PAROKI DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

Variabel

Indikator

Kompetensi Tim PSE Paroki Sebagai Agen Pemberdayaan Umat

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Mengetahui eksistensi dana-dana yang bisa diakses umat. Memiliki pengetahuan tentang keberadaan Tim PSE dan job description Memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dapat dikembangkan. Memiliki kemampuan menumbuhkan kesadaran penerima manfaat akan peluang dan potensi yang dimiliki. Memiliki kemampuan memahami inovasi yang dibutuhkan penerima manfaat dan mengkomunikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Memiliki kemampuan mengelola pelatihan. Memiliki kemampuan mengembangkan kewirausahaan.

208

Nomor Butir Jumlah Butir Pada Instrumen 4 13, 14, 15, 16

11

9

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26,

2

30, 31

2

33

2

20, 27, 28

2

34


Variabel

Indikator 8.

Memiliki kemampuan untuk melakukan kerja sama yang sinergis dengan pihak-pihak terkait. 9. Memiliki kemampuan untuk mendampingi masyarakat di lapangan. 10. Memiliki kemampuan mencari sponsorship.

209

Nomor Butir Jumlah Butir Pada Instrumen 2 23, 29

1

35

1

32


Lampiran 7 KUESIONER PROFIL TIM PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI PAROKI RESPONDEN: PAROKI _______________

DAFTAR PERTANYAAN Petunjuk Umum : • Isilah kuesioner berikut ini dengan teliti. • Untuk pertanyaan pilihan ganda , berikan tanda silang (X) pada jawaban yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan paroki Anda. • Untuk pertanyaan isian, berikan jawaban Anda dengan singkat dan jelas. 1.

Di dalam susunan kepengurusan Dewan Paroki, apakah Paroki Anda telah memiliki Tim Kerja Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) ? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam perencanaan

2.

Apakah yang menjadi wewenang atau tugas dari Tim Kerja PSE di Paroki anda? A. ___________________________________________________________ B. ___________________________________________________________ C. ___________________________________________________________ D. ___________________________________________________________ E. ___________________________________________________________

3.

Menurut anda, keprihatinan pastoral di bidang sosial ekonomi seperti apa yang terdapat di Paroki anda? Mengapa demikian? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

4.

Apakah di Paroki Anda telah terbentuk Tim Kerja PSE atau Seksi Sosial Ekonomi (Sosek) di tingkat lingkungan? A. Sudah (Walaupun belum semua lingkungan ada) B. Belum C. Baru dalam perencanaan

210


5.

Jika di Paroki anda telah memiliki Tim Kerja PSE lingkungan, apakah yang menjadi tugas dari Tim Kerja PSE lingkungan di paroki Anda? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

6.

Apakah Paroki anda juga memiliki Tim Kerja Aksi Puasa Pembangunan (APP) ? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam rencana

7.

Apakah di dalam struktur kepengurusan Dewan Paroki anda, Tim Kerja PSE dipisahkan/dibedakan dengan Tim Kerja APP Paroki? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam rencana

8.

Siapakah yang bertugas mengurusi Dana Papa Miskin (Danpamis) di Paroki Anda? A. Tim Danpamis paroki B. Tim Kerja PSE Paroki C. Tim Kerja APP Paroki D. Tim Kerja PSE Paroki bekerja sama dengan Tim Kerja APP Paroki E. Romo Paroki F. Dewan Harian Paroki G. ___________________________________________________________

9.

Jika di Paroki Anda terdapat tim khusus yang menangani bidang sosial ekonomi, sebutkan siapa saja yang menjadi anggota tim tersebut? A. Ketua bidang pelayanan kemasyarakatan B. Anggota tim kerja PSE C. Anggota tim kerja APP Paroki D. Anggota tim kerja kesehatan E. Anggota tim kerja pendidikan F. Anggota tim kerja pangruktilaya G. Anggota tim kerja HAK H. Umat yang berpengalaman dalam pengembangan masyarakat, yaitu: a) LPMD b) Penmas c) Koperasi d) PKK e) Wirausahawan f) Biarawan/biarawati g) Lain-lain: _______________________________________________

211


10. Apakah di Paroki Anda terdapat pertemuan rutin (rapat) yang diselenggarakan oleh tim kerja PSE Paroki / Tim kerja APP Paroki / Tim Kerja Danpamis Paroki? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam rencana Jika sudah ada pertemuan rutin, pertemuan diselenggarakan: A. Setiap 1 minggu 1 kali B. Setiap 2 minggu 1 kali C. Setiap 1 bulan 1 kali D. Lainnya: ............................... 11. Apakah Paroki Anda telah memiliki Pedoman Pemanfaatan Dana Papa Miskin paroki ? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam rencana 12. Apakah Pedoman Pemanfaatan Dana Papa Miskin di Paroki anda telah disahkan oleh Romo Paroki Anda ? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam rencana 13. Tahukah Anda darimana Dana Papa Miskin yang ada di paroki berasal? Sebutkan! ______________________________________________________________

14. Tahukah anda dari mana dana APP yang dikelola paroki berasal? Sebutkan! _____________________________________________________________

15. Selain Dana papa miskin dan dana APP yang dikelola Paroki, apakah Paroki anda memiliki sumber-sumber pendanaan sosial yang lain? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam rencana Jika jawabannya Ya, dari mana sumbernya? ______________________________________________________________

212


16. Jika Paroki Anda telah memiliki Pedoman Pemanfaatan dan Pengelolaan Danpamis, Dana APP Paroki, maupun dana-dana sosial yang lain, sejauh mana upaya paroki untuk mensosialisasikannya kepada umat? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

17. Pernahkah Tim Kerja PSE Paroki/Lingkungan Anda melakukan kegiatan pendataan tentang umat yang memerlukan bantuan dan pendampingan di bidang sosial ekonomi? A. Sudah pernah B. Belum pernah C. Baru dalam rencana 18. Apakah Paroki Anda menyediakan anggaran yang relatif mencukupi untuk menunjang kegiatan pengembangan sosial ekonomi di paroki Anda? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam rencana 19. Apakah di Paroki Anda terdapat program kegiatan lingkungan/keluarga dalam rangka kerasulan sosial ekonomi? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam rencana

kunjungan

20. Apakah di paroki anda terdapat program kegiatan lokakarya, pelatihan, sarasehan atau bentuk kegiatan yang lainyang diselenggarakan dalam rangka kerasulan sosial ekonomi? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam perencanaan Apabila jawabannya Ya, sebutkan nama dan tema kegiatan tersebut! ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

213


21. Apakah Paroki Anda telah memiliki program peduli pendidikan untuk membantu biaya pendidikan bagi anak-anak kurang mampu atau sekolah-sekolah yang berada di wilayah teritorial Paroki Anda? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam rencana 22. Apakah di paroki anda terdapat program kegiatan bakti sosial (kerja bakti, donor darah, pelayanan kesehatan gratis, dll)? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam perencanaan Apabila jawabannya Ya, sebutkan program kegiatan dan waktu pelaksanaannya. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 23. Apakah di Paroki Anda terdapat usaha untuk mengembangkan gerakan koperasi (Credit Union, usaha simpan pinjam, usaha bersama, arisan cinta kasih, dll) ? Sebutkan! A. Ya B. Tidak C. Baru dalam perencanaan Apabila jawabannya Ya, sebutkan program kegiatan dan waktu pelaksanaannya. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 24. Apakah di Paroki Anda Tim Kerja PSE Paroki/Lingkungan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menaruh perhatian dan membantu orang-orang jompo? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam perencanaan

214


25. Apakah di Paroki Anda terdapat keterlibatan tim kerja PSE Paroki/Lingkungan dalam kegiatan-kegiatan yang menaruh perhatian dan membantu orang-orang yang terkena musibah? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam perencanaan 26. Apakah di Paroki Anda Tim Kerja PSE Paroki/Lingkungan terlibat dalam kegiatan kunjungan dan usaha membantu - orang-orang sakit? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam perencanaan 27. Apakah di Paroki Anda Tim Kerja PSE Paroki pernah menyelenggarakan kegiatan kursus / pelatihan ketrampilan usaha? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam perencanaan 28. Apakah di Paroki Anda terdapat kegiatan penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, atau wirausaha yang dilakukan oleh Tim Kerja PSE Paroki/Lingkungan? A. Ya B. Tidak C. Baru dalam perencanaan 29. Apakah di paroki Anda terdapat usaha-usaha membangun jaringan dan kerjasama dalam kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi? Sebutkan! A. Ya B. Tidak C. Baru dalam perencanaan Apabila jawabannya Ya, apa bentuk kegiatannya? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 30. Apakah di Paroki Anda pernah mengadakan diskusi mengenai kegiatan di bidang pertanian/peternakan/Usaha Kecil Menengah yang telah berhasil dilaksanakan dengan baik? A. Pernah. B. Belum pernah C. Baru dalam perencanaan.

215


31. Apakah di Paroki Anda pernah mendiskusikan Sumber Daya Manusia (pengelola, pemilik ketrampilan, pengorganisir) apa saja yang dimiliki oleh umat berkaitan dengan kegiatan di bidang pertanian/peternakan/Usaha Kecil Menengah? A. Pernah B. Belum pernah. C. Baru dalam perencanaan. 32. Apakah di Paroki Anda pernah mendiskusikan tentang aset sosial (nama kelompok atau organisasi yang ada dan dapat bergabung) untuk membantu kegiatan di bidang pertanian/peternakan/Usaha Kecil Menengah? A. Pernah B. Belum pernah. C. Baru dalam perencanaan. 33. Apakah di Paroki Anda pernah membuat data mengenai Sumber Daya Fisik (alat atau sarana) yang dapat digunakan umat berkaitan dengan kegiatan di bidang pertanian/peternakan/Usaha Kecil Menengah? A. Pernah. B. Belum pernah. C. Baru dalam perencanaan. 34. Apakah di Paroki Anda pernah mengadakan sarasehan mengenai bagaimana mengembangkan sikap untuk berinisiatif dalam berbagai usaha di bidang pertanian/peternakan/Usaha Kecil Menengah? A. Pernah. B. Belum pernah. C. Baru dalam perencanaan. 35. Apakah dalam proses penyusunan rencana kegiatan di bidang pertanian/peternakan/Usaha Kecil Menengah Anda melakukan bersama dengan dan oleh umat sendiri? A. Ya B. Tidak C. Rencana kegiatan ditentukan pihak lain.

216

MANAJEMEN KETERLIBATAN SOSIAL GEREJA: STUDI KASUS PEMANFAATAN DANA AKSI PUASA PEMBANGUNAN DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG TESIS

Recommend Documents