MODUL VIII
MANAJEMEN JAMINAN MUTU PELAYANAN GIZI INSTITUSI Oleh:
Ir. SUYATNO, MKes Bagian Gizi FKM-UNDIP Semarang
Mutu Pangan • Mutu pangan dapat didefinisikan sebagai sekelompok sifat atau faktor pemuas yang melekat pada suatu pangan yang membedakan tingkat pemuas atau tingkat penerimaannya bagi pembeli atau konsumen. • Mutu suatu barang timbul karena barang tersebut dimanfaatkan manusia dan barang itu memiliki perbedaan nilai pemuas dalam pemanfaatannya. dibanding yang lain. • ISO 8402: keseluruhan karakteristik dari suatu produk/jasa yang mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat
Karakteristik Utama pangan: – Karakteristik fisik/tampak: -
warna flavor aroma tekstur/rasa dimulut viskositas/konsistensi, dll
– Karanteristik tersembunyi: - Nilai Gizi - Keamanan Mikrobiologis (keamanan pangan), dll
Batas Mutu dan Konsistensi Mutu : – Mutu tertinggi --------------------------------------Daerah Mutu Kisaran mutu
Beban Produsen
– Batas mutu Lewat Mutu
Beban Konsumen
– Mutu terendah ---------------------------------------
Penyimpangan mutu: • Pencemaran : – yaitu adanya benda asing (kontaminan) baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat dalam suatu komoditas pangan. – bentuk bahan pencemarnya, yaitu fisik, kimia, mikrobiologi dan biologik.
• Pemalsuan: – yaitu jika benda asing sengaja ditambahkan pada produk pangan dengan maksud untuk menambah volume atau untuk menutupi mutu yang kurang. – Mutu pangan turun, tidak boleh dijual.
Prinsip-prinsip dalam pengendalian mutu • Adanya suatu Sistem Standarisasi Mutu • Menetapkan Mutu Baku • Sosialisasi Baku Mutu dan Penegakan Hukum
Tahap-tahap pengembangan Standar Mutu – Pemilihan Komoditas – Pengumpulan Data Teknis – Penyusunan Konsep Standar – Pertemuan Teknis – Forum Konsensus – Penetapan Standar Mutu – Pengenalan Standar Mutu – Evaluasi Standar Mutu – Penyempurnaan – Penerapan Standar Mutu Nasional
Manajemen Jaminan Mutu • Penjaminan Mutu Pelayanan Gizi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan penyelenggaraan makanan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan • Penyelenggaraan bermutu/berkualitas: – Mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya
Siapa pelanggan kita? • Pelanggan eksternal – Pembeli – Pemakai – Pembuat keputusan – Penyandang dana
• Pelanggan internal (langsung): – Yang menerima output dari proses kita (next process is your customer)
Mutu dan Kepuasan Konsumen Kepuasan Konsumen ditentukan: • Mutu produk/pelayanan • Harapan atas produk tersebut Kepuasan Pelanggan = Mutu yg diberikan – Harapan pelanggan
Undang-Undang No.7/1996 Tentang Pangan Bab III. Mutu dan Gizi Pangan Pasal 24 •
Pemerintah menetapkan standar mutu pangan
•
Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, pemerintah dapat memberlakukan dan mewajibkan pemenuhan standar mutu pangan yang ditetetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
Undang-Undang No.7/1996 Tentang Pangan Pasal 26 Setiap orang dilarang memperdagangkan : • Pangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), apabila tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya
Undang-Undang No.7/1996 Tentang Pangan Pasal 27 • Pemerintah menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan dibidang gizi bagi perbaikan status gizi masyarakat. • Dalam hal terjadi kekurangan dan atau penurunan status gizi masyarakat, pemerintah dapat menetapkan persyaratan bagi perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan. • Setiap orang yang memproduksi pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib memenuhi persyaratan tentang gizi yang ditetapkan.
Undang-Undang No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen BAB IV. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Pasal 8 • Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. • Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menarik dari peredaran
Undang-Undang No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab XIII. Sanksi Pasal 62 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milliar rupiah)
(2) Label, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai
Nama produk Daftar bahan yang digunakan Berat bersih atau isi bersih Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasarkan pangan kedalam wilayah Indonesia Keterangan tentang halal dan Tanggal, bulan dan tahun kadulawarsa
Strategi Penjaminan Mutu • Institusi menetapkan Pedoman Penjaminan Mutu • Institusi menggalang komitmen • Institusi memilih dan menetapkan standar mutu • Institusi menjalankan mekanisme penjaminan mutu • Institusi melakukan benchmarking mutu
Standar Mutu -------- ISO...? • International Organization for Standardization • Suatu badan International yang beranggotakan organisasi standar nasional lebih dari 120 negara • Sekretariat berlokasi di Jenewa Swiss • Mengembangkan Standard International • Menyebarkan informasi tentang Standard • Mempromosikan pengunaan Standard Internasional
