MENTERI KEHUTANAN
LETTER OF INTENT (LOI) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH NORWEGIA TENTANG KERJASAMA PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI KEHUTANAN
JAKARTA, 4 JUNI 2010
1
MAKSUD DAN TUJUAN Melakukan dialog mengenai kebijakan perubahan iklim secara internasional, khususnya terkait REDD+
Melakukan kolaborasi dalam rangka mendukung pengembangan dan pelaksanaan Strategi REDD+ di Indonesia
2
PENDEKATAN UMUM DAN PRINSIP-PRINSIP
Memastikan kerjasama didasarkan pada dan tidak bertentangan dengan UNFCCC dan kemitraan global REDD+
Memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat madani untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apabila memungkinkan berdasarkan instrumen internasional
Mengupayakan skala pembiayaan secara proporsional dan progresif, termasuk langkah dan tindakan berdasarkan prinsip pencapaian hasil (principle of contributions for delivery)
Transparansi yang berkaitan dengan pembiayaan, pelaksanaan dan hasil 3
PENDEKATAN UMUM DAN PRINSIP-PRINSIP (Lanjutan)
Mendorong partisipasi mitra pembangunan lainnya
Memastikan koordinasi dengan program REDD+ lainnya, termasuk UN-REDD Programme, the Forest Carbon Partnership Facility, the Forest Investment Programme and other bi- and multilateral REDD+ initiative yang dilakukan di Indonesia
Mengupayakan langkah-langkah secara berkelanjutan dan terpadu di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan
4
PHASE KEMITRAAN Terdiri dari 3 Phase Phase I: Phase II :
Phase III:
Persiapan Harus diselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2010 Transformasi Dimulai pada awal Tahun 2011 sampai dengan akhir Tahun 2013 Pembayaran Kontribusi untuk Pengurangan Emisi yang telah diverifikasi Dimulai pada awal Tahun 2014
5
Phase I: Langkah Persiapan No
Kegiatan
Program Aksi
Target Waktu
Penetapan Strategi Nasional REDD+
Penyusunan Strategi Nasional REDD+
November 2010
Pembentukan lembaga khusus untuk mengoordinasikan pengembangan dan implementasi REDD+ Penetapan lembaga independen MRV termasuk strategi dan kerangka kerjanya
Penyiapan Keputusan Presiden
Agustus 2010
Penyiapan Peraturan Presiden
Oktober 2010
6
Phase I: Langkah Persiapan No
Kegiatan
Program Aksi
Target Waktu
Penetapan instrumen pembiayaan (bekerjasama dengan donor)
a. Penyusunan skema pembiayaan b. Pembentukan lembaga pembiayaan
November 2010
Penetapan provinsi percontohan untuk penerapan REDD+
Melakukan seleksi November 2010 satu provinsi percontohan untuk penerapan REDD+
7
Phase II Fokus pada : A
Pengembangan kapasitas nasional, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan termasuk reformasi dan penegakan hukum
B
Penetapan satu atau lebih provinsi sebagai proyek percontohan
8
Phase II (Bagian 1) No
Kegiatan
Program Aksi
Mengoperasikan secara penuh instrumen pembiayaan Pelaksanaan MRV sesuai dengan IPCC Tier 2 Peningkatan sistem MRV sesuai dengan IPCC Tier 3 Melakukan identifikasi, a. Penundaan selama 2 pengembangan dan tahun semua konsesi pelaksanaan kebijakan baru yang berasal nasional dan penegakan dari konversi lahan hukum gambut dan hutan alam
Target Waktu 1 Januari 2011
Desember 2013
Desember 2013
dimulai Januari 2011 sampai dengan akhir 2013
9
Phase II (Bagian 2) No
Kegiatan
Program Aksi
Target Waktu
b. Membangun data base dimulai Januari 2011 sampai degradasi lahan dengan akhir 2013 c. Penegakan peraturan perundang-undangan terhadap ilegal logging dan perdagangan kayu yang terkait tindak kejahatan di bidang kehutanan d. Membentuk unit khusus untuk menangani kejahatan dibidang kehutanan e. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi konflik pertanahan dan pemberian kompensasi
10
Phase II (Bagian 3) No
Kegiatan
Program Aksi
Implementasi proyek a. Implementasi startegi percontohan provinsi REDD+ berdasarkan pertama Phase I dengan (Catatan: Sesuai melibatkan seluruh dengan yang telah pemangku kepentingan diumumkan pada COP15 Kopenhagen b. Pelaksanaan sistem MRV di tingkat provinsi adalah Kaltim, Kalbar, dan Kalteng) sesuai dengan IPCC Tier 2 c. Melakukan langkahlangkah untuk mengatasi konflik pertanahan dan pemberian kompensasi
Target Waktu dimulai Januari 2011 sampai dengan akhir 2013
dimulai Desember 2011
dimulai Januari 2011
11
Phase II (Bagian 4) No
Kegiatan
Melaksanakan proyek percontohan provinsi kedua
Program Aksi a. Penetapan provinsi percontohan kedua b. Implementasi startegi REDD+ berdasarkan Phase I dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
Target Waktu Desember 2011 Dimulai Januari 2012
12
Phase III No
Kegiatan
Program Aksi
Pelaksanaan a. Indonesia menerima mekanisme verifikasi kontribusi tahunan atas pengurangan emisi pengurangan emisi gas gas rumah kaca rumah kaca yang telah diverifikasi berdasarkan metoda UNFCCC b. Norwegia menyalurkan kontribusi pendanaan melalui lembaga pembiayaan
Target Waktu Dimulai Januari 2014
Dimulai Januari 2014
13
Kontribusi Norwegia
Kontribusi dana sebesar USD 1 milyar
Jumlah kontribusi tergantung pada pembentukan mekanisme skema pembiayaan dan tingkat pencapaian sebagaimana dimaksud dalam LoI
Rincian persyaratan pemberian kontribusi pendanaan ditetapkan dalam perjanjian kontribusi yang berlaku antara Pemerintah Norwegia dan fund manager
Kontribusi pendanaan tahunan yang diberikan akan tergantung pada persetujuan Parlemen Norwegia
14
Hal Lain yang Perlu diperhatikan
LoI akan dirinci lebih lanjut dalam dokumen terpisah yang disusun dan disepakati bersama paling lambat Oktober 2010
Pembentukan joint consultation group Indonesia dan Norwegia untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kemitraan
Pembentukan independent review group yang disepakati oleh keduabelah pihak untuk melakukan reviu tahunan atas pencapaian indikator yang telah disepakati
Independent review group bertanggung jawab dan melaporkan kepada joint consultation group Indonesia dan Norwegia
LoI berlaku sampai dengan akhir Tahun 2016 dan dapat diperpanjang untuk setiap masa 4 tahun
15
Terima Kasih
16
