PEMERKUATAN PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK HAKIM SELURUH INDONESIA Hotel Grand Angkasa Medan, 2 - 5 Mei 2011
MAKALAH
PENEMUAN HUKUM MELALUI PUTUSAN HAKIM Oleh: Dr. Shidarta, S.H., M.H.
PENEMUAN HUKUM MELALUI PUTUSAN HAKIM Oleh Shidarta1
Pengantar Tulisan singkat berikut ini dimaksudkan sebagai pengantar diskusi tentang penemuan hukum dalam putusan hakim. Tulisan pertama-tama akan memyingung tentang kesenjangan hukum (legal gap) yang kerap terjadi dalam penerapan hukum. Kesenjangan inilah yang membuka akses bagi penemuan hukum. Penemuan hukum sendiri tidak dapat dipisahkan dari aktivitas penalaran hukum, sehingga tidak mungkin kita dapat memahami hakikat penemuan hukum tanpa mengaitkannya dengan proses penalaran hukum. Untuk itu, uraian berikutnya berkisar seputar penalaran hukum dengan berbagai langkah-langkahnya. Sebelum ditutup, akan dibahas keterkaitan ulasan sebelumnya dengan aktivitas penemuan hukum.
Kesenjangan Hukum Dalam tradisi keluarga civil law system, norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama. Hal ini terlebih-lebih sangat ditekankan dalam ranah hukum pidana. Dalam alam pikiran demikian, keberadaan hukum tertulis menjadi sangat penting. Makna hukum tertulis dalam konteks hukum pidana kerap dibatasi denotasinya yaitu hanya berupa undangundang.2 Alhasil, undang-undang perlu dibuat selengkap mungkin agar mampu mengakomodasi dan mengantisipasi setiap perilaku pelanggaran hukum. Pembentuk undang-undang umumnya berkeyakinan bahwa undang-undang yang dihasilkannya mampu mengakomodasi dan mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hukum terkait dengan materi muatan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Jika mengikuti konsepsi teori kehendak dari John Austin, keyakinan demikian dapat dibenarkan mengingat para pembentuk undang-undang sudah memastikan bahwa undang-undang itu dibuat dengan menampung kehendak penuh semua pemangku kepentingan.3 Oleh sebab itu, undang-undang yang dihasilkan sudah dipastikan telah menampung rasa keadilan dan memuat jaminan kemanfaatan jika diterapkan. Hakim yang menjumpai adanya peristiwa konkret (empiri) yang dihadapkan di muka persidangan, dengan sendirinya tinggal menerapkan saja undang-undang itu. Jadi, menerapkan undang-undang dengan sendirinya sudah menjamin tegaknya keadilan dan kemanfaatan.
1
Dosen program sarjana dan pascasarjana sejumlah perguruan negeri dan swasta di Jakarta, Bandung, dan Semarang. Ia adalah pengurus Epistema Institute dan Sekretaris Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI). Korespodensi dengan yang bersangkutan dapat melalui email:
[email protected]. 2 Lihat kaitan pernyataan di atas dengan wacana perbuatan melawan hukum formal dan material, terutama pascaputusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Bandingkan dengan Pasal 20 AB. Ulasan menarik tentang hal ini disampaikan oleh Hakim Agung Komariah Emong Sapardjaja, dalam tulisannya berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”. Tulisan ini antara lain dapat diunduh dari: http://infohukum.co.cc/perbuatan-melawanhukum/. 3 Menurut John Austin, “A positive legal rule is to be equated with the expression of an act of wishing,” sedangkan “A legal system is to be equated with all the positive legal rules emanating from the same sovereign will.” Dengan demikian, “... the notion of law as a command of the sovereign. Anything that is not a command is not law. Only general command counts as law. And only commands emanating from the sovereign are ‘positive law’.” Mengenai hal ini lihat J.W. Harris, Law and Legal Science: An Inquiry into Concepts Legal Rule and Legal System (Oxford: Clarendon Press, 1982), hlm. 24. dan Raymond Wacks, Jurisprucence, Ed. 4 (London: Blackstone Press, 1995), hlm. 47
1
Norma hukum ditetapkan secara toptop-down menjadi hukum positif
Norma hukum positif direvisi (ditetapkan kembali) kembali)
diterapkan secara rasional
rasional
rasional
Peristiwa konkret A
Peristiwa konkret B
Peristiwa konkret C
empiri A empiri B
Pengalaman dari waktu ke waktu adalah penentu nilai kebaikan suatu norma hukum positif
empiri C
Namun, keyakinan seperti di atas sebenarnya hanya sebatas asumsi. Het recht hinkt achter de feiten aan: hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa konkret. Oleh sebab itu, cepat atau lambat, undang-undang akan tertinggal oleh fakta. Jurang ketertinggalan itu kian melebar seiring dengan berubahnya tatanan sosial tempat hukum itu hidup di dalam alam kenyataannya. Di sinilah terjadi legal gap antara hukum di atas kertas (law in the books) dan hukum yang hidup dalam kenyataan (law in action; the living law). Dalam praktik di ruang-ruang pengadilan, kesenjangan (gap) yang terjadi ini harus disiasati oleh hakim. Hakikat dari tindakan untuk menyiasati kesenjangan inilah yang disebut dengan penemuan hukum (rechtsvinding). Kesenjangan-kesenjangan ini, dalam kaca mata penganut legisme, merupakan anomali dalam penegakan hukum. Anomali adalah sesuatu yang buruk karena ia berpotensi menggerogoti kewibawaan hukum.4 Untuk itu, hakim disarankan untuk tidak memelihara anomali tersebut. Jika terjadi anomali yang tidak mungkin ditoleransi lagi, maka tugas pembentuk undang-undanglah untuk merevisi undang-undang tersebut melalui proses legislative review.5
4
Pandangan ini sebenarnya tidak tepat karena kewibawaan hukum tidak semata-mata muncul dari kepastian hukum. Ulasan mengenai hal ini dapat dibaca dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Bepikir (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 90 et seqq. 5 Pikiran kaum legisme seperti ini telah mulai ditinggalkan. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, misalnya, telah diberi kewenangan melakukan judicial review atas peraturan perundang-undangan. Kedua lembaga ini melakukan peninjauan atas peraturan perundang-undangan, yang hasil putusannya diberlakukan tidak hanya untuk para pemohon saja, melainkan kepada masyarakat luas. Dalam konteks ini ketentuan Pasal 21 AB sudah tidak lagi diikuti.
2
Hakikat Penalaran Hukum Sebagai ilmu praktis, ilmu hukum berkewajiban menjawab langsung problematika konkret yang diajukan masyarakat, yakni pertanyaan: jika orang melanggar hukum, apa hukumannya? Pertanyaan demikian harus dijawab segera, lugas, tegas, dan tidak boleh diambangkan (lites finiri oportet). Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban seperti itu. Oleh karena hakim dianggap tahu hukum (ius curia novit), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara.6 Hakim perlu mencermati apakah putusannya berpotensi untuk dikoreksi atau dibatalkan oleh rekan-rekannya di jenjang peradilan berikutnya. Ia juga perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum. Pada gilirannya, putusan itupun wajib memperhatikan tanggapan masyarakat luas, dan dalam lingkup yang lebih spesifik, juga tanggapan dari mereka yang terlibat langsung di dalam perkara itu. Dalam proses lahirnya putusan hakim itu, berlangsunglah apa yang disebut penlaran hukum. Kenneth J. Vandevelde menekankan dua hal setiap kali orang berbicara tentang penalaran hukum atau berpikir ala ahli hukum. Menurutnya, “The phrase ‘to think like a lawyer’ encapsulates a way of thinking that is characterized by both the goal pursued and the method used.”7 Persoalan yang pertama (goal pursued) berdimensi aksiologis, sedangkan yang kedua (method used) berdimensi epistemologis. Aspek epistemologis berupa metode yang dimaksud dalam konteks ini adalah halhal yang terkait dengan cara-cara penarikan kesimpulan dalam suatu proses penalaran hukum. Pada galibnya, penalaran hukum (legal reasoning) direpresentasikan dengan mengikuti rangkaian proses bekerja (berpikir) seorang hakim (judicial reasoning).8 Dengan demikian pengertian penalaran hukum seringkali dipersempit menjadi penalaran hakim tatkala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret. Dengan perkataan lain, penalaran hakim (judicial reasoning) dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran hukum (legal reasoning).
Langkah-Langkah Penalaran Hukum9 Terkait dengan langkah-langkah penalaran hukum, pertama-tema perlu diperhatikan pandangan Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa seorang sarjana hukum (termasuk hakim, tentu saja) selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (the power of solving legal problems). Kemampuan ini terdiri dari tiga kegiatan utama yakni merumuskan masalah hukum (legal problem indentification), memecahkannya (legal problem solving), dan terakhir mengambil keputusan (decision 6
Putusan hakim perlu diarahkan agar dapat diterima oleh keempat komponen ini. Pembahasannya dapat dibaca dalam N.E. Akgra & K. van Duyvendik, Mula Hukum (Rechtsaanvang), terjemahan J.C.T. Simorangkir (Bandung: Binacipta, 1983), hlm. 352-357. 7 Kenneth J. Vandevelde, Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning (Colorado: Westview Press, 1996), hlm. 1. 8 Kecenderungan ini demikian kuat, sehingga Peter Noll mensinyalir, “Die Rechtswissenschaft ist bis heute reine Rechtsprechungswissenschaft geblieben” (ilmu hukum sampai sekarang hanyalah tinggal ilmu yang murni tentang peradilan). W.G. van der Velden juga menggarisbawahi, “De rechtswetenschap heeft zich te sterk geconcentreed op de wetgevingsproducten en de rechtspraak... Deze ‘brave juristenkijk’, zoals Van Schendelen het noemt, heeft van de rechtswetenschap een rechtspraakswetenschap gemaakt” (Ilmu hukum telah terlalu kuat berkonsentrasi pada perundang-undangan dan pengadilan... ‘Pandangan yang baik hati dari para ahli hukum’ ini, sebagaimana disebutkan Van Schendelen, telah mengubah ilmu hukum menjadi ilmu tentang peradilan). Kecenderungan inipun terlihat dalam susunan materi kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Mengenai ini, lihat A. Hamid S. Attamimi, “Pengantar,” dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. xv–xxv. 9 Bagian ini sebagian mengutip tulisan penulis yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Lihat Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan (Bandung: Utomo, 2006), hlm. 195-225.
3
making).10 Kenneth J. Vandevelde menyebutkan lima langkah penalaran hukum, yaitu:11 1. mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (identify the applicable sources of law); 2. menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (analyze the sources of law); 3. mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (synthesize the applicable rules of law into a coherent structure); 4. menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the available facts); 5. menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (apply the structure of rules to the facts). Gr. van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus:12 1. meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya: memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi); 2. menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian); 3. menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan; 4. menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu; 5. menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus; 6. mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian; 7. merumuskan (formulasi) penyelesaian. Dengan mempertimbangkan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan enam langkah utama penalaran hukum, yaitu: 1. mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; 2. menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (legal term); 3. menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (the policies underlying those rules), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren; 4. menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; 5. mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; 6. menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir. Apabila diilustrasikan dalam sebuah skema, akan tampak simplifikasi dari enam
10
Lihat Sudikno Mertokusumo, “Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan,” Harian Kompas, 7 November 1990, hlm. 4 & 5. 11 Kenneth J. Vandevelde, Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning (Colorado: Westview Press, 1996), hlm. 2. 12 Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman, “Penyelesaian Kasus,” terjemahan B. Arief Sidharta, Jurnal Pro Justitia, Tahun XII, No. 1, Januari 1994, hlm. 35–36.
4
langkah penalaran tersebut dalam ragaan di bawah.13 Sebagaimana terbaca pada uraian atas masing-masing langkah tersebut, arah langkah demi langkah penalaran hukum ini bukanlah perjalanan linear seakan-akan seorang penalar hukum (in casu hakim) yang sudah sampai pada langkah tertentu berada pada point of no return. Ragaan yang menampilkan langkah-langkah tersebut hanyalah asumsi-asumsi di atas kertas (teoretis). Sementara di lapangan, langkah-langkah dalam proses penalaran itu dapat bergerak secara simultan, atau jika diperlukan, malahan dapat berbalik ke langkah sebelumnya (regresif).
c
Sumber Hukum
Struktur aturan
d b Alternatif
a
Alternatif
X
e Y
f
Putusan akhir
Alternatif
struktur kasus
a. Langkah Pertama Dalam ragaan di atas diasumsikan ada beberapa pihak (katakanlah X dan Y) yang sedang berperkara. Pihak-pihak mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Hakim berkewajiban untuk menempatkan para pihak pada posisi yang sejajar dan ia berkewajiban mendengarkan keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak (audi et alteram partem). Tentu saja setiap pihak akan mengajukan versi kasus menurut pandangan masing-masing. Hakim akan melakukan identifikasi atas setiap versi kasus itu, dengan membuang keterangan-keterangan yang irelevan, sehingga ia sampai pada keyakinan tentang posisi kasus yang sesungguhnya, yang disebut sebagai struktur kasus atau struktur fakta. Sekalipun hakim dilarang untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, ia tetap perlu diyakinkan oleh masing-masing pihak melalui serangkaian argumentasi. Dalam proses ini berarti hakim dihadapkan pada dialektika informasi yang disodorkan masing-masing pihak agar ia dapat membuat sintesis tertentu. Sintesis ini mewujud menjadi keyakinan hakim, yang pada saatnya dapat dijadikan sebagai sumber [hukum] “otonom” bagi yang bersangkutan dalam menyelesaikan kasus tersebut.
13
Bandingkan dengan skema yang dimuat dalam Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum..., Op. Cit., hlm. 159.
5
Keyakinan hakim tentang duduk perkara suatu kasus sangat penting,14 khususnya pada sistem peradilan dalam keluarga sistem civil law yang menempatkan hakim sebagai pemberi keputusan tunggal baik dari segi fakta (penetapan guilty or not guilty) maupun hukumnya. Dapat tidaknya perkara ini dilanjutkan, sangat bergantung pada keyakinan hakim tentang peta kasus tersebut sebagaimana terkonstruksi di benaknya. Sekali lagi ditegaskan, bahwa langkah pertama ini tidak selalu berjalan linear mendahului langkah-langkah berikutnya seperti akan dikemukakan kemudian. Menurut Brught dan Winkelman, langkah-langkah itu seringkali saling bertumpuan. Pengetahuan tentang isi dari aturan hukum yang dapat diterapkan ikut menentukan pada waktu hakim menyeleksi fakta-fakta mana yang dianggapnya relevan. Logika induktif banyak berperan dalam langkah pertama ini. Patut dicatat bahwa tidak semua kasus yang diajukan ke pengadilan berdimensi sengketa. Kasus-kasus berupa permohonan penetapan hakim, seperti pergantian nama seseorang atau adopsi anak, tidak menghadapkan pihak-pihak yang bersengketa di dalamnya. Dalam perkara seperti ini, struktur kasusnya tentu akan lebih mudah dipetakan oleh hakim. Sekalipun demikian, secara teoretis hakim tetap dianggap telah melakukan penarikan kesimpulan (inferensi) dalam menangani kasus semacam itu yang disebut inferensi langsung. Ia tetap berkewajiban mengkonstatasi fakta-fakta dalam kasus tersebut dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang irelevan. b. Langkah Kedua Pada langkah berikutnya, hakim akan melakukan pengkualifikasian dengan menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis. Pengkualifikasian merupakan titik krusial dalam penalaran hukum. Fakta-fakta yang dikemukakan para pihak umumnya diformulasikan dalam simbol, sebagian besar berupa kata-kata, yang mungkin dimaknai secara berbeda menurut kaca mata yuridis. Burght dan Winkelman memberi contoh sederhana dengan kata “membeli.” Bagi orang awam, istilah “membeli” sering dimanfaatkan untuk menyatakan bahwa seseorang menjadi pemilik suatu benda. Padahal, dalam bahasa hukum, kata ini menunjukkan hal mengadakan perjanjian obligatoir yang (di kemudian hari) akan menimbulkan penyerahan (levering) dan perolehan hak milik (eigendomsverkrijging).15 Seorang hakim, sebagai pengemban hukum, tentu saja telah dibekali pengetahuan yang cukup tentang macam-macam kualifikasi perbuatan hukum.16 Tiap-tiap kualifikasi tersebut diberi peristilahan yuridis (legal term) melalui sumber-sumber hukum yang telah disistematisasi oleh ilmu hukum. “Mengambil milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” diberi kualifikasi sebagai pencurian. “Menghilangkan nyawa orang lain” sebagai “pembunuhan” dan seterusnya. Demikian pula dengan kualifikasi perbuatan hukum pidana, perdata, administrasi negara, dan seterusnya. Pengkualifikasian tersebut dapat mudah dilakukan apabila kasus yang dihadapi 14
Dalam hukum acara pidana dikenal sedikitnya tiga pendekatan dalam meninjau alat-alat bukti: (1) sistem negatief wettelijk, yaitu hakim wajib terikat pada alat bukti minimum menurut undang-undang, tetapi masih perlu ditambah dengan keyakinan hakim; (2) sistem positief wettelijk, yakni tanpa ada keyakinan hakim, terdakwa tetap dapat dipidana sepanjang alat-alat bukti mencukupi; dan (3) sistem vrij bewijs atau conviction intieme, yang menyatakan cukup dengan keyakinan hakim, sekalipun tanpa diperkuat alat bukti lain, hakim dapat menjatuhkan pidana. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem negatief wettelijk. Lihat Andi Hamzah & Irdan Dahlan, Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 254–255. 15 Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman, Loc. Cit., hlm. 39. 16 Mengkualifikasikan tidak selalu identik dengan melihat telah dipenuhi tidaknya unsur-unsur suatu rumusan perbuatan hukum, sekalipun caranya demikian umum dilakukan. Moejatno memberi contoh tentang perbuatan seorang Hitlerjugend yang merebut bendera dari tangan seorang pemuda Katolik pada jaman Nazi. Orang yang merebut bendera itu tidak dikualifikasikan sebagai pencuri, sekalipun ia memenuhi unsur-unsur delik pencurian dalam KUHP Jerman. Pencuri dikualifikasikan tersendiri, menyimpang dari KUHP, yaitu sebagai “dem Wesen nach Dieb ist” (orang yang menurut hakikatnya adalah pencuri). Lihat Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, cet. 4 (Jakarta: Bina Aksarana, 1987) hlm. 67.
6
strukturnya sederhana (clear case). Namun, dalam kenyataannya, tidak semua kasus mempunyai struktur yang sederhana. Ada kasus yang strukturnya sedemikian kompleks (hard case; doubful case; penumbral case) karena terdiri dari kombinasi berbagai bidang hukum dan perbuatan hukum sekaligus, misalnya kasus yang membuka kemungkinan terdakwa diadili di pengadilan koneksitas atau tindak pidananya bersifat konkursus. Belum lagi jika sumber hukum yang diacu tidak memberikan rumusan yang eksplisit, atau bahkan sama sekali tidak menyediakan aturan apapun. Semua kondisi tersebut mengharuskan hakim melakukan kegiatan penemuan hukum (rechtsvinding). Kegiatan penemuan hukum pun sesungguhnya telah dimulai pada langkah pengkualifikasian ini. Tindakan pengkualifikasian itu sendiri pertama-tama sudah menggunakan logika induktif, yakni dengan menghubungkan fakta-fakta yang muncul dalam peristiwa yang telah terindentifikasi tersebut dengan sumber hukum tertentu. Langkah ini mungkin tidak berlangsung mulus, mengingat tidak semua kasus dapat dikualifikasikan secara mudah. Untuk kasus yang kompleks (hard case), dapat terjadi sumber hukumnya tidak dapat diacu secara cepat, sehingga dibutuhkan penyeleksian aturan-aturan secara lebih tepat untuk akhirnya dapat diperoleh kepastian (dikonstatasi) bahwa peristiwa konkret itu adalah suatu peristiwa hukum (peritiwa yang berakibat hukum). Mengingat sumber hukum tersebut demikian banyaknya, penyeleksian tadi harus dilakukan dengan hatihati. Sistem hukum suatu negara tentu telah memberikan pedoman tentang jalinan hubungan antara sumber-sumber hukum tersebut. Sebagai contoh, dalam sistem hukum Indonesia dapat ditunjukkan suatu jalinan hubungan antar-sumber hukum seperti ragaan di bawah. Sumber formal hukum secara klasikal dibedakan menjadi peraturan perundangundangan, traktat, perjanjian di lapangan keperdataan (kontrak), yurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin. Perkembangan dewasa ini telah menunjukkan makin luas dan beragamnya sumber-sumber formal hukum itu. Satu sumber formal hukum yang sudah eksis sejak lama, namun jarang dikemukakan dalam buku-buku teks adalah nilai-nilai atau asas-asas hukum.17 Asas hukum umumnya tidak dirumuskan dalam bentuk norma tersendiri di dalam undangundang. Oleh karena itu, wujudnya masih berupa nilai. Ia ada di balik ketentuan norma hukum positif tersebut. Principle of morality (sebutan dari John Chipman Gray),18 Grundnorm (istilah dari Hans Kelsen) atau Volksgeist (terminologi dari von Savigny) termasuk dalam kategori ini. Dalam sengketa hukum internasional publik, asas hukum ini (dirumuskan dengan kata-kata “general principles of law recognized by civilized nations”) bahkan digunakan sebagai sumber hukum utama.19
17
Menurut Bellefroid, asas hukum adalah pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Eikema Hommes mengartikan asas hukum itu sebagai dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Lihat O. Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), hlm. 49. 18 John Chipman Gray, The Nature and Sources of the Law, ed. 2 (New York: MacMillan, 1921), hlm. 123–125. 19 Lihat Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional.
7
Normatif-Imperatif Normatif-Koordinatif Normatif-Persuasif Nilai/Asas UU Traktat Kontrak
Putusan Doktrin
Kebiasaan Autonomic Legislation Yurisprudensi
Menurut J.H.M. Klanderman et al., asas hukum mempunyai dua fungsi, yakni fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Fungsi yang pertama mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim (fungsi mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Sementara fungsi dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.20 Dalam konteks pembicaran tentang penalaran hukum ini, asas hukum tersebut diartikan menurut fungsi yang pertama. Kedudukan traktat (perjanjian internasional) dalam ragaan di atas memang tidak langsung dihubungkan dengan kasus yang terindentifikasi, melainkan harus melalui “jembatan” undang-undang (peraturan perundang-undangan) terlebih dulu. Hal ini terutama karena setiap traktat baru mengikat setelah melalui proses pengundangan ke dalam hukum positif. Oleh karena itu, wujud traktat ini kemudian dapat berupa undangundang (dalam arti formal) atau jenis peraturan lainnya.21 Kebiasaan juga mempunyai kedudukan yang unik. Dalam lapangan hukum perdata dan hukum internasional publik,22 kebiasaan lebih dapat diterima sebagai sumber formal 20
Lihat Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), ed. 3 (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 34. Dalam sistem hukum Indonesia, tidak semua traktat harus diratifikasi dalam bentuk undang-undang. Menurut Surat Presiden RI No. 2826/HK/60 tanggal 22 Agustus 1960, hanya perjanjian yang terpenting saja, yakni yang mengandung soal-soal politik, yang perlu disahkan oleh Presiden dan DPR. Perjanjian yang tidak termasuk kategori ini cukup disahkan dalam bentuk keputusan Presiden. 22 Kebiasaan yang dimaksud sebagai sumber formal hukum internasional publik menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam 21
8
hukum. Dalam Code Civil yang berlaku sejak 1804 di Prancis, sebagaimana juga diikuti oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, kebiasaan menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian.23 Untuk konteks sistem hukum Indonesia, kedudukan kebiasaan ini menjadi salah satu sumber permasalahan tersendiri, mengingat terminologi ini sering diidentikkan dengan hukum adat. Dalam konteks keindonesiaan, kebiasaan yang termasuk kategori hukum adat tidak serta merta dapat dijadikan sumber formal hukum, kecuali jika telah ditunjuk oleh undang-undang.24 Kompleksitas permasalahan ini akan mempengaruhi pola penalaran hukum yang diperagakan oleh pengemban hukum di Indonesia sebagaimana akan dielaborasi kemudian dalam Bab IV karya tulis ini. Sumber formal hukum yang mungkin belum banyak disinggung adalah apa yang oleh Edgar Bodenheimer disebut sebagai autonomic legislation.25 Bentuk autonomic legislation ini antara lain berupa kode etik profesi. Hampir tidak ada ahli hukum yang menyadari bahwa sumber formal hukum seperti ini telah masuk ke dalam sistem hukum positif Indonesia (bahkan ke dalam sistem hukum pidana yang terkenal kaku), sekalipun mungkin hal ini dilakukan secara tidak disengaja.26 Pada ragaan di atas juga terlihat ada pola hubungan yang bersifat normatifimperatif. Jika sumber hukum itu dilihat satu demi satu secara terpisah, masing-masing memang memiliki sifat normatif-imperatif, sepanjang sumber hukum itu memang relevan dengan kasus yang dihadapi. Sebagai contoh, untuk sengketa sewa-menyewa antara dua orang warganegara Indonesia atas properti yang dilindungi oleh hukum Indonesia, tentu kontrak di antara pihak penyewa dan yang menyewakan akan memiliki sifat normatif-imperatif. Sebaliknya sumber hukum berupa traktat internasional tidak memiliki sifat normatif-imperatif karena tidak relevan bagi kasus tersebut. Mengingat sumber-sumber formal hukum itu berada dalam satu sistem, maka ada pola hubungan yang normatif-koordinatif. Hakim harus memanfaatkan sifat hubungan ini agar langkah-langkah yang dilakukannya tetap berada dalam koridor sistem hukum yang ada. Apabila ada sumber-sumber hukum yang kontradiktif dalam melihat kasus konkret yang dihadapinya, hakim harus mengambil sikap melalui pendekatan sistem. Dalam hal ini, asas-asas hukum dapat digunakan untuk membantu mencari pemecahan dari situasi kontradiksi itu. Pada garis yang lain, tampak ada gambaran pola hubungan yang normatif-persuasif. Mahkamah Internasional adalah international custom atau customary international law, yang oleh Mochtar Kusumaatmadja disebut sebagai “kesopanan internasional.” Lihat Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional: Buku I-Bagian Umum, cet. 4 (Bandung: Binacipta, 1982), hlm. 134. 23 Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk halhalyang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. 24 Pasal 15 AB menyatakan, “Behoudens de uitzonderingen omtrent de Indonesiërs en daarmee gelijkgestelde personen vastgesteld, geeft gewoonte geen regt, dan alleen wanneer de wet daarop verwijst,” yang secara bebas dapat diterjemahkan menjadi: “Selain pengecualian yang ditetapkan bagi Bumiputera dan orang-orang yang dipersamakan (dengan Bumiputera), maka kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika undang-undang menetapkan demikian.” Ketentuan ini mengalami modifikasi dalam Undang-Undang No. 1 drt Tahun 1951. Pasal 5 ayat (3) b undang-undang ini antara lain menegaskan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam kitab hukum pidana sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu. 25 Di Indonesia, ilmuwan hukum pertama yang secara khusus mengangkat persoalan ini adalah Valerine J.L. Kriekhoff melalui tulisannya berjudul “Autonomic Legislation sebagai Sumber Hukum Formal dalam Penelitian Hukum,” pidato pengukuhan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 Oktober 1997. 26 Contoh “infliltrasi” dari autonomic legislation ini adalah dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f jo. Pasal 62 ayat (2) dan 63 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Pasal 17 ayat (1) huruf f melarang pelaku usaha perikalanan memproduksi iklan yang melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari pelanggaran ini dinyatakan dalam Pasal 62 ayat (2) yaitu berupa pidana penjara dua tahun penjara atau pidana denda maksimal Rp500 juta. Di samping itu masih terdapat sanksi-sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan menurut Pasal 63.
9
Dalam sistem hukum Indonesia, atau keluarga sistem civil law pada umumnya, hal ini berlaku untuk sumber formal hukum berupa putusan pengadilan. Putusan yang ditetapkan oleh hakim selalu bernuansa personal-kasuistik.27 Karena sifat demikian, sejumlah ahli hukum seperti van Apeldoorn, menolak memasukkan putusan hakim sebagai sumber formal hukum. Menurutnya, putusan hakim bersama dengan perjanjian (di lapangan hukum keperdataan) dan doktrin adalah faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum, karena mereka semua tidak membentuk peraturan secara abstrakto.28 Di muka telah disinggung bahwa kegiatan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus konkret dengan sumber hukum merupakan proses penemuan hukum (rechtsvinding) sebagai bagian dari aktivitas penalaran hukum (juridisch redenering). Di sini pola penalaran hakim justru pertama-tama dibangun secara induktif, dengan mencermati fakta demi fakta yang dibentangkan sebagai posisi kasus tersebut. Baru kemudian hakim akan mengkualifikasi peristiwa konkret tadi agar dapat diberi predikat sebagai peristiwa hukum. c. Langkah Ketiga Langkah ketiga yang harus dilakukan hakim adalah menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (the policies underlying those rules), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren. Pada langkah ketiga ini didapati ada tiga tingkatan aktivitas: (1) menyeleksi sumber hukum terberi (given legal resources), (2) menyeleksi aturan hukum dalam sumber hukum terberi, dan (3) mencari kebijakan dalam aturan tersebut. Apa yang dimaksud dengan kebijakan ini, dalam terminologi ilmu politik sering juga disebut dengan istilah”politik hukum.” Dalam prakik penanganan perkara, khususnya kasus-kasus hukum pidana, hakim berada dalam posisi menerima saja pilihan sumber dan dasar hukum yang telah dipilih oleh jaksa penuntut umum. Oleh sebab itu, tingkatan aktivitas yang biasa dilakukan oleh hakim langsung pada butir ketiga, yakni mencari kebijakan dalam aturan tadi. Apabila dari sumber-sumber hukum yang sudah diseleksi itu ditemukan sejumlah aturan (norma) yang tingkat koherensinya tidak sempurna, maka harus dilakukan penyeleksian aturan secara hati-hati. Dalam konteks ini, dapat digunakan asas-asas hukum, misalnya dalam hal terjadi kontradiksi normatif antara: 1. undang-undang yang umum dan undang-undang yang khusus, dapat dicari pemecahannya dengan asas lex specialis derogat legi generali; 2. undang-undang lama dan undang-undang baru, dapat dicari pemecahannya dengan asas lex posterior derogat legi priori; 3. undang-undang lebih tinggi dan undang-undang lebih rendah (seperti undang-undang [dalam arti formal] dengan peraturan pemerintah), dapat dicari pemecahannya dengan asas lex superior derogat legi inferiori; 4. undang-undang dan putusan hakim, dapat dicari pemecahannya dengan asas res judicata pro veritate habetur; 5. undang-undang mengatur dan kebiasaan, dapat dicari pemecahannya dengan asas Die normatieve Kraft des Faktischen; 6. undang-undang memaksa dan kebiasaan, dapat dicari pemecahannya dengan asas lex dura sed tamen scripta. Dalam ilmu perundang-undangan, ada cara sederhana untuk menyusun sebuah 27
Dalam sistem hukum Indonesia, misalnya, terdapat ketentuan dalam Pasal 21 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (AB) yang melarang hakim mengeluarkan putusan yang mengikat setiap orang (umum). 28 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino, cet. 22 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 167-180.
10
struktur aturan dari sebuah ketentuan normatif. Setiap rumusan norma dapat terdiri dari norma primer dan norma sekunder. Norma sekunder yang dimaksud di sini tidak lain adalah konsekuensi dari terpenuhinya norma primer, yang lazim disebut ancaman hukuman. Norma primer ini memuat unsur-unsur berupa: (a) subjek hukum yang menjadi sasaran norma (normadressaat); (b) modus perilaku, yakni sifat-sifat norma terebut (modus van behoren); (c) objek norma, yaitu perilaku yang diminta untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (normgedrag); dan (d) kondisi norma, yakni persyaratan yang menyertai pelaku atau perilaku itu (normcondities). Apabila sebuah pasal atau rangkaian pasal dipilah menjadi unsur-unsur dari dasar hukum yang dipakai di dalam tuntutan atau gugatan, maka sesungguhnya keempat hal di atas sudah harus tercermin. Subjek yang terkena sasaran norma, apabila dirumuskan dengan kata-kata “setiap orang” atau “barangsiapa” tentu berbeda jika dirumuskan dengan kata-kata “setiap warganegara”. Dalam konteks hak asasi manusia di dalam konstitusi, misalnya, ada perbedaan antara penduduk dan warga negara. Demikian pula halnya dengan modus perilaku. Dalam modus ini ada koherensi sifatsifat norma (perintah, larangan, izin, dan dispensasi) yang harus diperhatikan.29 Relasi keempat sifat aturan normatif ini membentuk pola yang ditunjukkan dalam ragaan di bawah.
DIAGRAM RELASI Pola relasi antara Perintah (P), Larangan (L), Izin (I), dan Dispensasi (D) dalam bentuk diagram (segi empat oposisi):
P
Implikasi (subalternasi)
Kontraris
L
Implikasi (subalternasi)
Kontradiktori
I
Subkontraris
D
Jika persoalan koherensi antar-aturan itu telah teratasi, maka komposisi aturanaturannya dapat disajikan. Namun, semua aturan tadi belumlah “berbicara” untuk memecahkan kasus tersebut. Untuk itu, hakim terlebih dulu harus menganalisis aturanaturan ini. Itulah yang dimaksud dengan mencari kebijakan dalam aturan tersebut. Menurut Burght dan Winkelman, syarat pertama untuk dapat mengenali isi suatu aturan hukum adalah pembacaan teks dengan baik. Hal ini penting karena tidak semua 29
Dalam hukum Islam, bahkan dikenal ada lima sifat norma yang disebut “al-ahkam al-khamzah” (wajib, haram, sunnah, makruh,dan jaiz).
11
aturan hukum dirumuskan secara jelas. Upaya memperbesar pemahaman adalah perlu untuk menganalisis dan mengikhtisarkan teks demikian secara gramatikal. Syarat kedua adalah pengetahuan tentang pengertian-pengertian yang digunakan dalam aturan hukum itu. Apa arti, misalnya, suatu benda terdaftar (registergoed) itu? Apa pengalihan (overdracht) itu? Apa arti itikad baik (te goedertrouw) itu? 30 Pandangan Burght dan Winkelman tersebut mengantarkan hakim kepada keperluan untuk melakukan interpretasi. Paul Scholten menegaskan, “Tiap undang-undang, juga yang terbaik dirumuskan, memerlukan penafsiran.”31 Metode penafsiran adalah salah satu metode penemuan hukum (rechtsvinding). Di luar itu ada metode lain, yang disebut dengan metode konstruksi. Sudikno Mertokusumo membedakan kedua metode ini secara sederhana sebagai berikut:32 Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya (bandingkan Pasal 22 Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan Untuk Indonesia/S. 1847-23) dengan Pasal 14 UU no. 14 tahun 1970). Dalam hal ini apa yang harus dilakukan oleh hakim untuk menemukan hukumnya? untuk mengisi kekosongan itu digunakan metode berfikir analogi, metode penyempitan hukum dan metode a contrario.
Ada banyak metode interpretasi, yang satu sama lain bersifat saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam sebuah kasus konkret. Namun, dalam ranah hukum perjanjian (keperdataan), memang ada rangkaian ketentuan mulai dari Pasal 1342 KUH Perdata (asas sens-clair) yang memberi rambu-rambu dalam menafsirkan isi perjanjian. Menurut Burght dan Winkelman, di masa lalu memang telah “diperjuangkan” suatu pedoman yang kaku pada pemilihan metode-metode interpretasi, namun berlawanan dengan harapan itu, yang akhirnya diperoleh sekadar petunjukpetunjuk yang kabur. Hal ini karena sulit memperoleh pemahaman tentang motif-motif sesunguhnya dari hakim dalam mengambil suatu keputusan tertentu karena yang terlihat hanya argumen-argumen yang dikemukakan secara eksplisit dalam vonisnya.33 Sangat menarik untuk mengamati bahwa batas-batas antara metode interpretasi dan konstruksi dalam banyak segi demikian tipis. Interpretasi ekstensif dan analogi, misalnya, sama-sama terkesan memperluas keberlakuan suatu rumusan norma. Walaupun demikian, garis batas kedua metode ini dapat ditarik tegas, seperti dikemukakan Moeljatno. Menurutnya, perbedaannya terkait dengan gradasi semata. Interpretasi ekstensif masih berpegang pada aturan yang ada, sementara pada analogi, peristiwa yang menjadi persoalan tidak dapat dimasukkan ke dalam aturan yang ada, meskipun diyakini bahwa peristiwa itu seharusnya juga diatur atau dijadikan peristiwa hukum.34 Itulah sebabnya, ada pandangan yang masih menerima interpretasi ekstentif dalam hukum pidana, namun menolak analogi karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas. Untuk melakukan konstruksi, Paul Scholten menyebutkan tiga syarat, yaitu: (1) meliputi materi positif (het dekken der positieve stof); (2) ajarannya tidak kontradiksi secara internal (de leer mag niet zich zelf tegenspreken); dan (3) memenuhi syarat estetis (aesthetische eischen).35 Apa yang dimaksud oleh Scholten adalah kurang lebih 30
Gr. van der Burght & J.D.C. Winkelman, Loc. Cit., hlm. 41. Ibid., hlm. 42. 32 Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 21. 33 Gr. van der Burght & J.D.C. Winkelman, Loc. Cit., hlm. 44. 34 Lihat Moeljatno, Op. Cit., hlm. 27–28. 35 Paul Scholten, Mr. C. Asser’s Handeling tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel. 31
12
sebagai berikut. Materi yang dikonstruksikan harus positif dalam arti dapat diterima sebagai pandangan yang sejalan dengan ajaran yang berlaku, bukan ajaran yang sudah tersingkir oleh jaman. Kedua, hasil konstruksi tersebut harus diterima sebagai bagian dari sistem hukum yang logis, dan terakhir, konstruksi itu pun harus memperhatikan segisegi kesederhanaan dan kejelasan agar konklusi baru yang dihasilkannya mudah dipahami. Pembangunan struktur aturan yang dibentangkan di atas pada akhirnya harus tunduk pada asas-asas yang oleh J.W. Harris disebut “the rule-systematizing logic of legal science.” Ada empat asas yang disebutkan Harris, yaitu asas (1) eksklusi (exclusion); (2) subsumsi (subsumption); (3) derogasi (derogation); dan (4) nonkontradiksi (non-contradiction).36 Asas pertama mengandaikan sejumlah sumber legislatif independen (independent legislative sources) membentuk jalinan yang mengidentifikasikan sebuah sistem hukum. Selanjutnya, asas subsumsi mengandung arti bahwa aturan-aturan itu tunduk pada sistem hirarkis, dan ini sejalan dengan asas derogasi yang tidak menghendaki adanya konflik di dalam sistem aturan tersebut. Aturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan aturan yang lebih rendah. Konsekuensi lebih lanjut ditunjukkan oleh asas nonkontradiksi, yang menggarisbawahi bahwa eksistensi sebuah kewajiban tidak dapat dihadirkan bersamaan dengan sebuah nonkewajiban. Misalnya, peletakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang tidak boleh dihadirkan bersamaan dengan kewajiban untuk tidak membayar sejumlah uang.37 Masih ada kemungkinan lain. Struktur aturan yang dibuat itu, sekalipun telah melewati “the rule-systematizing logic of legal science” ternyata tetap tidak mungkin hadir secara tunggal. Artinya, ada beberapa struktur aturan yang semuanya mungkin untuk diterapkan pada langkah keempat nanti. Pada kasus yang kompleks (hard case), tingkat probabilitas terjadinya situasi demikian sangat tinggi. Apalagi, jika persidangannya berbentuk majelis. Antara hakim yang satu dengan hakim yang lain, mungkin saja masing-masing membangun struktur aturan yang berbeda, berangkat dari sudut pandang sendiri-sendiri, yang ternyata sulit dipersatukan. Dan, seharusnya pada langkah ketiga inipun, perbedaan struktur aturan itu tidak perlu buru-buru untuk dituntaskan (diseragamkan) karena justru perbedaan ini sangat berguna untuk melahirkan alternatifalternatif solusi yang dilakukan pada langkah kelima. d. Langkah Keempat Langkah keempat ini sebenarnya menyatu dengan langkah kelima. Intinya, pada kedua langkah ini si hakim menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus. Pada kasus-kasus yang terang-benderang (clear case), hakim sangat mungkin tidak perlu berpikir keras untuk mencari alternatif lain daripada jawaban yang ditelurkan melalui metode interpretasi gramatikal. Lain halnya, jika yang terjadi adalah kasus yang kompleks (hard case; penumbral case), sehingga hakim perlu membuat beberapa pola konklusi sesuai dengan kompleksitas struktur kasus yang dipetakannya. Seperti kata Lon L. Fuller, dalam area penumbra, “... men cannot live by deduction alone. And it follows that if legal arguments and legal decisions of penumbral questions are to be rational, their rationality must lie in something other than a logical realtion to premises.”38 e. Langkah Kelima Seperti diuraikan di muka, pada kasus yang kompleks (hard case), hakim atau majelis hakim sangat mungkin memiliki lebih dari satu alternatif jawaban atas masalah (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1934), hlm. 65–66. 36 J.W. Harris, Op. Cit., hlm. 10. 37 Bandingkan dengan penjelasan B. Arief Sidharta, “Struktur Ilmu Hukum Indonesia,” dalam Wila Ch. Supriadi, ed., Percikan Gagasan tentang Hukum ke-III (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 22–23. 38 J.W. Harris, Op. Cit., hlm. 141.
13
yang ditanganinya. Setiap struktur aturan, secara deduktif akan melahirkan minimal satu jawaban. Setiap jawaban harus dibangun melalui proses penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara disiplin hukum. Bagi sejumlah kalangan, pertanggungjawaban disiplin hukum ini harus juga dipadukan dengan pertanggungjawaban moral. Dengan demikian, penalaran hukum (legal reasoning) adalah juga penalaran moral (moral reasoning). Itu terbukti dari teori-teori tentang etika, yang sebagian besar mengemukakan contoh-contoh peristiwa hukum di dalamnya, seperti euthanasia, aborsi, diskriminasi rasial, dan hukuman mati.39 Tiap-tiap alternatif harus diverifikasi dengan argumentasi yang tepat. Kerja sama antara hakim-hakim yang duduk dalam satu majelis diuji pada langkah kelima ini. Hakim yang baik harus menerima apabila argumentasi yang diajukannya dikritik oleh rekannya. Bahkan, iapun wajib mengkritisi penalarannya sendiri. Untuk itu Langemeijer berpesan:40 Bila undang-undang dan “kesadaran umum” berdiam diri, maka keputusan dari orang, yang tidak mempunyai tujuan lain selain mewujudkan hukum dan terdidik (terlatih) di dalam menimbang kepentingan-kepentingan dan argumen-argumen, adalah masih yang terbaik yang terhadapnya orang dapat memberikan kepercayaan. Asalkan ia masih memiliki sifat, yang mutlak harus dimiliki seorang hakim yang baik: zelfkritiek (kritis terhadap diri sendiri atau mampu mengkritik diri sendiri). Seorang hakim yang baik harus, jika ia dihadapkan pada suatu penyelesaian, yang memuaskannya, juga memiliki sedemikian banyak pengetahuan tentang dirinya sendiri sehingga ia dapat mempertanyakan kepada dirinya sendiri apakah kepuasan itu tidak berkaitan dengan preferensipreferensi, yang ia ketahui bahwa tidak setiap orang merasakannya dengan cara yang sama dan sedemikian banyak pengetahuan tentang masyarakat sehingga ia dapat mengetahui yang (disebut) terakhir ini. Hanya setelah mampu mengatasi pengujian yang terakhir ini maka penilaiannya, yang terpaksa, kreatif, akan tidak subjektif lagi.
Hakim adalah profesi yang independen dalam bernalar. Independensi ini harus tetap dijamin, sekalipun ia duduk sebagai anggota majelis. Hakim yang bersikeras untuk mempertahankan alternatif lain di luar putusan rekan-rekannya, harus tetap dihormati. Untuk itu, argumentasi yang diajukannya sebaiknya dimuat dalam putusan juga, baik dalam berupa dissenting opinion (contrariety of opinion) maupun concurring opinion. f. Langkah Keenam Langkah keenam ini adalah langkah pamungkas, tetapi justru paling krusial sifatnya. Pada tahap ini hakim atau para hakim harus menetapkan pilihan atas salah satu alternatif yang paling sesuai dengan struktur kasus, untuk akhirnya diformulasikan sebagai putusan (termasuk juga yang lazim disebut “penetapan”).41 Putusan hakim per definisi adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.42 Dalam praktik, semua putusan selalu dibacakan (uitspraak) berdasarkan naskah tertulis yang telah dipersiapkan. Dalam hukum acara di Indonesia, misalnya, dianut pendapat bahwa apabila ada perbedaan antara naskah tertulis dan ucapan lisan pada saat naskah putusan dibacakan, maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan lisan.43 Putusan pengadilan memang senantiasa bersifat individual kasuistik. Oleh karena itu, seluruh isi putusan, terutama penalaran hukum yang menjadi benang merah lahirnya 39
Lihat Victor Grassian, Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems (New Jersey: Prentice-Hall, 1981), hlm. 194 et seq. 40 Gr. van der Burght & J.D.C. Winkelman, Loc. Cit., hlm. 52–53. 41 Istilah “putusan” secara teknis dibedakan dengan “penetapan” karena yang pertama mengacu pada produk peradilan contentieus, sementara yang kedua produk peradilan voluntair. 42 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 167–168. 43 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1962. Lihat pembahasan ini dalam Ibid., hlm. 168.
14
putusan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada para pihak. Pada perkara hukum publik, konotasi para pihak ini mencakup denotasi yang luas sekali. Kendati demikian, setelah dibacakan dan menjadi public domain, putusan ini akan terbuka sebagai bahan wacana publik (public discourse). Oleh sebab itu, publikasi putusan yang utuh sangat diperlukan agar masyarakat tidak hanya tercuri perhatiannya pada amar putusan, melainkan terutama harus pada konsideran yang menggiring diktum putusan. Masyarakat yang berkepentingan, khususnya para penstudi hukum harus diberi akses yang cukup agar setiap putusan hakim dapat dikaji penalarannya.44 Putusan hakim adalah produk penalaran hukum, sehingga tepat apa yang dikatakan Sir Alfred Denning. “In order that a trial should be fair, it is necessary, not only that a correct decision should be reached, but also that it should be seen to be based on reason; and that can only be seen if the judge himself states his reason.”45 Formulasi putusan dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol bahasa, yang tentu memiliki keterbatasan. Burght dan Winkelman menyatakan, sama seperti bentuk pelaporan (rapportage) lainnya, putusan pun harus disusun berstruktur. Pembagian dan pembahasan butir demi butirnya harus menghindari konstruksi kalimat yang jelimet.46 Oleh karena itu, putusan hakim menunjukkan keterampilan (skill) dan seni (art) bernalar praktis. Formulasi putusan dengan demikian terkait erat dengan persoalan-persoalan bahasa, seperti problematika pemilihan kata (diksi) dan pemaknaan (semantik) yang telah banyak disoroti para penstudi dan pemerhati hukum.47 Putusan yang baik, yang mempersiapkan diri sebagai bahan diskursus publik, akan memperhatikan penggunaan terminologi hukum dan pemaknaannya secara tepat. Penggunaan term yang tidak tepat, misalnya karena ekuivokasi, amfibolia, dan aksentuasi, dapat membawa kepada kesesatan penalaran para pengemban hukum yang menggunakan putusan itu sebagai sumber. Dalam formulasi putusan ini, teknik menguraikan pembuktian (betoog) menjadi sisi yang paling penting menurut perspektif penalaran hukum. Menurut M. Henket, suatu uraian pembuktian minimal terdiri dari dua bagian, yaitu titik berdiri (pendirian, standpunt) dan argumen. Ia selanjutnya membedakan lagi antara titik-titik berdiri antara (tussenstandpunten) dan titik berdiri akhir (eindstandpunt). Hubungan argumenargumen dalam mendukung suatu titik berdiri disebut dengan argumentasi, sehingga ada pula argumentasi yang dibentuk oleh argumen-argumen yang diletakkan di depan (vooruitwijzende argumentatie) dan argumen-argumen yang diletakkan di belakang (terugwijzende argumentatie). Titik berdiri antara biasanya ditandai dengan kata-kata: “menyimpulkan...,” “jadi...,” atau “oleh karena itu....” Titik berdiri akhir menggunakan kata-kata: “mengabulkan gugatan...,” atau “menolak permohonan kasasi....” Sudah dapat diduga bahwa titik berdiri akhir ini adalah bagian paling menarik bagi masyarakat umum dan para pihak yang berperkara karena secara langsung mengindikasikan pihak mana yang menang dan kalah. Sementara bagi penstudi hukum, ketertarikan mereka justru diarahkan kepada titik-titik berdiri antara beserta argumen-argumennya.48 Argumentasi kebanyakan bersifat majemuk (complexe argumentatie). Hubungan 44
Sayangnya, untuk kondisi di Indonesia publikasi putusan hakim secara luas masih terhalang antara lain oleh Pasal 179 Herziene Indonesisch Reglement (HIR). 45 Sir Alfred Denning, The Road to Justice (London: Stevens & Sons, 1955), hlm. 29 dikutip Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara..., Op. Cit., hlm. 178. 46 Gr. van der Burght & J.D.C. Winkelman, Loc. Cit., hlm. 53. 47 Kaitan hukum dan bahasa, termasuk sastra, juga banyak menyita perhatian ahli hukum. Salah satunya yang terkemuka adalah James Boyd White. Pemikiran White bahkan telah diteliti khusus dalam bentuk disertasi di Universitas Erasmus oleh Adriana M.P. Graakeer, De Waarde van het Woord: Eeen Studie van het Werk van James Boyd White in het Perspectief van Law and Literature (Arnhem: Sanders Instituut, 1995). 48 Lihat M. Henket, Teori Argumentasi dan Hukum, terjemahan B. Arief Sidharta (Bandung: Penerbitan Tidak Berkala No. 6 Laboratorium Hukum FH Unpar, 2003), hlm. 12.
15
argumen-argumen yang mendukung titik berdiri ini dibedakan oleh Henket dalam tiga bentuk dasar, yang dilihat dari posisi argumen-argumennya terhadap titik berdiri. Pertama, ada argumen-argumen yang bergantung (dalam ragaan ditunjukkan oleh Bentuk A). Dalam ragaan tersebut terlihat bahwa Pernyataan 2 (p2) atau Pernyataan 3 (p3) secara sendiri-sendiri tidak cukup mendukung titik berdiri Pernyataan 1 (p1). Titik berdiri ini baru eksis jika p2 dan p3 saling melengkapi. Argumen-argumen demikian disebut argumen-argumen bergantung atau tidak bebas (afhankelijke argumenten). Contoh rumusan titik berdiri dan argumen-argumennya dapat dilihat pada ragaan di bawah. Kedua, ada argumen-argumen yang bebas (onafhankelijke argumenten) karena masing-masing pernyataan (argumen) secara terpisah dapat mendukung titik berdiri (lihat Bentuk B). Ketiga, ada bentuk argumen-argumen yang disusun bertahap (tapsgewijs). Sebuah argumen berfungsi mendukung sebuah titik berdiri antara, yang pada gilirannya titik berdiri antara ini juga berfungsi sebagai argumen untuk mendukung titik berdiri berikutnya (lihat Bentuk C). Sekalipun demikian, Henket mencatat, bahwa kebanyakan uraian pembuktian dalam formulasi putusan hakim menampilkan bentukbentuk campuran (mengvormen) dari bentuk-bentuk dasar tersebut (contohnya lihat bentuk D).49
Keterangan: Huruf (a atau b) pada tanda panah menunjukkan argumen-argumen itu bergantung (jika hurufnya sama) dan bebas (jika hurufnya berbeda).
BENTUK-BENTUK ARGUMENTASI Modifikasi dari: © M. Henket, 2003
p1 a
p1 Jan dapat dipidana (melakukan pembunuhan) KARENA: p2 Jan telah menghilangkan nyawa ibunya p3 Jan sengaja melakukannya.
a p3
p2
p1 Jan dapat dipidana KARENA: p2 Jan telah menyelundup narkoba p3 Jan telah membunuh ibunya.
p1 a
BENTUK “A”
b
p2
p3
BENTUK “B”
Argumen-argumen bergantung
p1 a p2
p1 Jan tidak perlu dipidana penjara KARENA: p2 Jan akan diputus bebas KARENA: p3 Tidak cukup bukti untuk menjerat Jan.
b p3
BENTUK “C” Argumentasi bertahap
Argumen-argumen bebas
p1 a
a
b
p2
p3
p4
p1 Jan dapat dipidana KARENA: p2 Jan telah membunuh ibunya p3 Jan sengaja melakukannya p4 Jan menyelundup narkoba.
BENTUK “D” Argumentasi campuran
Keenam langkah tersebut, di atas kertas, tampak berlangsung secara linear, seakanakan kesimpulan akhir adalah konsekuensi logis dari setiap langkah yang mendahului rangkaian penalaran itu. Dalam kenyataannya, boleh jadi tidak selalu demikian. Dengan intuisinya, hakim terkadang telah terlebih dulu mampu meyakinkan dirinya tentang kesimpulan akhir seperti apa yang lahir dari perkara yang tengah ditanganinya. Kesimpulan inilah yang akhirnya menjadi panduan baginya. Ia membangun justifikasi dari kesimpulan tadi. Cara berpikir regresif demikian terkadang tidak dapat dihindari dan 49
Lihat Ibid., hlm. 13–14.
16
sah-sah saja, sepanjang formulasi putusan itu secara keseluruhan tetap dijalin dengan pertimbangan-pertimbangan (motivering vonis) yang tepat, runtut, dan proporsional.
Penemuan Hukum Untuk memastikan terdapat motivering vonis, hakim terutama diwajibkan memperagakan penalarannya melalui serangkaian silogisme. Ada dua jenis silogisme, yakni silogisme kategoris dan silogisme hipotetis. Silogisme jenis pertama (kategoris) mempersoalkan distribusi terma-terma di dalam premis mayor dan minor. Apabila diyakni di dalam premis mayor, misalnya dikatakan bahwa semua tindakan genosida adalah pelanggaran HAM berat, dan pada premis minornya dibangun proposisi bahwa operasi militer X adalah genosida, maka konklusinya sudah pasti adalah operasi militer X merupakan pelanggaran HAM berat. Konklusi ini tidak dapat dihindari, sehingga pola penalaran deduktif seperti ini disebut pola yang tunduk pada sistem logika tertutup (closed logical system). Dalam sistem logika tertutup, premis mayorlah yang memegang peranan menentukan. Silogisme jenis kedua adalah silogisme hipotetis, yang mempersoalkan terpenuhi tidaknya hubungan kausalitas antara anteseden dan konsekuen. Formulasi silogisme hipotetis dibangun dengan pola “jika...maka....”. Premis mayor berbicara tentang fakta yang bersentuhan dengan antieseden, sedangkan konklusi memuat konsekuen. Pada saat hakim membuat pertimbangan hukum, struktur aturan yang sudah dipersiapkannya harus diderivasi menjadi unsur-unsur yang lebih spesifik. Jika ranahnya berada dalam hukum pidana, misalnya, unsur-unsur dasar hukum yang memuat ketentuan tindak pidana itulah yang diderivasi. Pengurutan lazimnya dilakukan konsisten mengikuti bunyi pasal yang dijadikan dasar tuntutan, bukan mengikuti doktrin yakni mulai dari sasaran norma (normadressaat), modus perilaku (modus van behoren), objek norma (normgedrag), dan kondisi norma (normcondities). Ajaran doktrinal yang disebutkan di atas memang pertama-tama diperlukan untuk memastikan ketepatan pemahaman terhadap struktur aturan (terlebih-lebih jika terdapat beberapa pasal sekaligus yang dijadikan dasar pijakan), dan bukan dalam rangka mengurutkan silogisme demi silogisme dalam putusan. Tentu saja, rumusan-rumusan silogisme di dalam putusan tidak tampil eksplisit dan harus dirumsukan secara baku. Redaksi putusan memang tidak harus didesain seperti itu. Penulisan silogisme secara baku dalam putusan justru akan membuat putusan menjadi sulit dipahami bagi kalangan awam. Namun, bagi siapapun yang mencermati putusan hakim, silogisme-silogisme seimplisit apapun selalu bisa dilacak dengan mudah dan dapat disusun ulang. Dengan perkataan lain, hakim tidak mungkin dapat menyembunyikan keberadaan silogisme-silogisme tadi di balik permainan kata-kata. Strategi menyembunyikan silogisme justru akan membuat putusan itu kehilangan nilainya sebagai sebuah motivering vonis dan terdorong mengarah kepada kesesatan (fallacies) yang berbahaya, di mana jumping conclusion akan terjadi. Apabila penafsiran gramatikal dipandang sebagai sebuah metode penemuan hukum, maka sebenarnya peragaan silogisme-silogisme di atas sudah merupakan penemuan hukum juga. Itu berarti setiap putusan hakim pasti mengandung penemuan hukum. Dalam praktik, sadar atau tidak sadar kita kurang dapat menerima pandangan demikian. Penemuan hukum biasanya dimaknai sesuatu yang lebih dari sekadar memaknai ketentuan normatif mengikuti persis bunyi kata-katanya secara gramatikal dan leksikal. Dalam hal hakim berhasil merumuskan silogisme secara mengalir dan utuh dari unsur-unsur tindak pidana (di sini diambil contoh kasusnya dalam perkara pidana), maka “penemuan hukum” belum terjadi. Lain halnya jika hakim mengalami “ketersendatan” tatkala berhadapan dengan sebuah unsur tindak pidana. Artinya ia tidak dapat terus ke silogisme berikutnya sebelum ia terlebih dulu membereskan “ketersendatan” itu. Di situlah penemuan hukum baru terjadi. 17
Satu contoh klasik dapat ditunjukkan di sini. Dalam putusan terkenal dari Pengadilan Tinggi di Medan (Sumut) Nomor 144/Pid/1983/PT Mdn, majelis hakim yang dipimpin Bismar Siregar menyusun silogisme satu demi satu terkait dengan Pasal 378 KUHP, yaitu mengenai penipuan yang dituduhkan terhadap terdakwa Mertua Raja Sidabutar. Majelis hakim memulai silogisme dari unsur yang menunjukkan sasaran norma (normadressaat), yaitu kata “barangsiapa” dan berlanjut ke unsur-unsur berikutnya dari Pasal 378 KUHP itu. Tatkala majelis sampai pada unsur “barang” terjadi “ketersendatan” itu. Barang di sini tentu bisa dimaknai secara gramatikal, tetapi makna demikian sangat berbeda dengan fakta hukum. Hakim sadar dengan perbedaan makna ini, sehingga ia tidak boleh begitu saja mengabaikannya. Hakim harus berhenti sejenak dengan membuat silogisme antara, yaitu sebuah silogisme yang khusus dibuat untuk kepentingan menjelaskan makna barang ini. Ungkapan silogisme antara ini sekaligus menjelaskan apa yang dimaksud oleh Henket dengan titik-titik berdiri antara (tussenstandpunten). Penemuan hukum terjadi di sini, yakni penemuan hukum yang tidak sekadar berangkat dari penafsiran gramatikal semata. Bila penafsiran gramatikal yang diandalkan, konklusinya dapat diduga akan berujung menguntungkan terdakwa. Sangat mungkin hakim tatkala itu sudah mempraktikkan cara bernalar regresif. Hakim sudah memiliki kesimpulan lebih dulu, baru kemudian dicari justifikasinya. Kesimpulan ini mungkin sekali bertolak dari niat baik hakim untuk memberi porsi keadilan bagi saksi korban, dalam hal ini seorang perempuan muda, yang telah kehilangan kehormatan dirinya (kegadisannya) akibat termakan bujuk rayu terdakwa. Hakim juga ingin putusannya bermanfaat, yaitu agar menjadi preseden dan peringatan bagi kaum pria yang kerap mengambil keuntungan sepihak dari perilaku buruk seperti yang dilakukan terdakwa. Untuk itulah hakim lalu mencoba menggali makna “barang” dari berbagai sumber, termasuk dari budaya setempat. Akhirnya, sebuah silogisme antara berhasil dibangun oleh majelis hakim dengan kurang lebih dapat dieksplisitkan sebagai berikut: Premis mayor Premis minor Konklusi
Segala organ yang melekat pada tubuh seseorang adalah BARANG menurut ketentuan Pasal 378 KUHP. Kegadisan adalah organ yang melekat pada tubuh seseorang. Kegadisan adalah BARANG menurut ketentuan Pasal 378 KUHP.
Dengan dibuatnya silogisme antara ini, “ketersendatan” yang dikemukakan di atas, dengan ini sudah berhasil diselesaikan. Dengan demikian, hakim dapat meneruskan lagi rangkaian silogisme berikutnya, sampai akhirnya ia sampai pada kesimpulan akhir tentang terpenuhi tidaknya tindak pidana penipuan yang dikualifikasi oleh Pasal 378 KUHP itu. Jika terpenuhi, maka norma sekunder berupa ancaman pidana dapat dikenakan. Penerapan norma sekunder ini biasanya tidak banyak disinggung dalam wacana penalaran hukum. Ranah filosofisnya lebih banyak bersentuhan dengan wilayah etika dan diskresi hakim, daripada perbincangan logika. Jika diperhatikan dengan saksama, premis mayor di atas juga merupakan sebuah eksposisi. Hakim di sini sudah membuat sebuah definisi baru tentang terma “barang” di dalam Pasal 378 KUHP.50 Dalam kasus di atas, rumusan premis mayor tersebut benar-benar hasil kreasi dari hakim. Hakim kebetulan tidak mengambilnya dari penjelasan undang-undang (sehingga bukan penafsiran otentik), dan tidak juga meminjam pengertian dari undang-undang lain (sehingga bukan penafsiran sistematis), dan tidak mengambilnya dari sejarah hukum atau sejarah undang-undang (sehingga bukan penafsiran historis), dan tidak mengambil 50
Atas daaar itu penulis berpendapat, eksposisi bukan merupakan metode penemuan hukum tersendiri di luar penafsiran dan konstruksi.
18
dari rancagan KUHP (seingga bukan penafsiran futuristis), serta tidak menelusuri sistem hukum negara lain (sehingga bukan penafsiran komparatif). Karena hakim menyebutkan ia terinspirasi dari budaya setempat, maka ia mungkin bermaksud membuat penafsiran sosiologis. Namun, apapun nama penafsirannya, penemuan hukum dalam putusan ini telah memberi dampak perluasan (ekstensif) dari kata “barang” dalam Pasal 378 KUHP. Tapi, apakah putusan ini benar-benar sebuah penafsiran? Jika mengacu pada pembedaan antara metode penafsiran dan metode konstrusi seperti telah diungkapkan sebelumnya dalam tulisan ini, makna “barang” dalam Pasal 378 KUHP di sini sudah berpindah pijakan secara konseptual. Penjelasan mengenai hal ini jelas berada dalam diskursus teoretis. Barang dalam konteks Pasal 378 adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, sehingga dalam konteks KUH Perdata ia diatur dalam buku tersendiri (hukum benda), yang berbeda dengan makna “barang” sebagai organ tubuh manusia (hukum perorangan). Hukum positif kita tidak mengakui organ tubuh sebagai objek hukum benda. Dengan perbedaan konseptual ini, maka forum ilmu pengetahuan hukum sangat mungkin berpendapat apa yang dilakukan majelis hakim pengadilan tinggi tersebut bukan lagi menafsirkan, melainkan sudah mengkonstruksikan, tepatnya konstrusi yang memperluas (analogi). Penganut paham legisme sangat menafikan penerapan analogi dalam hukum pidana karena dipandang bertentangan dengan asas legalitas. Polemik tentang asas legalitas, dan seberapa jauh asas legalitas ini masih dapat dipertahankan untuk sebuah hard case, akan membawa kita pada topik lain yang tidak kalah menariknya, yaitu aliran-aliran pemikiran dalam hukum. Mengingat keterbatasan tempat, topik mengenai hal ini tidak akan dibahas dalam tulisan ini.
Penutup A. Pitlo pernah mengatakan, seorang penafsir yang baik adalah seorang ahli hukum yang baik, dan bukan sebaliknya.51 Ia ingin mengingatkan bahwa penafsiran, atau penemuan hukum secara umum, adalah bagian dari keterampilan yang harus dibangun agar dapat mengarahkan seseorang menjadi ahli hukum yang baik. Jika seseorang menjalankan keterampilan ini dengan baik, besar potensinya ia akan menjadi ahli hukum yang baik. Di sini Pitlo sekaligus ingin mengingatkan pada sisi lain, agar ahli hukum, khususnya hakim, tidak “bermain-main” semaunya dengan keterampilan ini. Sebab, dengan diskresi yang dimilikinya, aktivitas penafsiran itu akan berpotensi untuk menjadi bias. (*)
51
A. Pitlo, “Sistem Hukum Perdata Nederland” dalam Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 77.
19
Lampiran ==================================================== PUTUSAN HAKIM: ANTARA KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN Shidarta1
Pendahuluan Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit)2 adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruangruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law.3 Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan. Di sisi lain, ilmu hukum dogmatis sebagaimana lazim diajarkan di perguruan tinggi hukum, mengajarkan tentang bagaimana hukum dimaknai menurut arti kata-katanya secara objektif. Kata objektif di sini biasanya dieja sebagai sesuatu yang benar secara gramatikal (gramatically correct). Asas sens-clair yang diajarkan di bangku-bangku kuliah mensyaratkan hal tersebut.4 Pengertian hukum pun lebih diartikan pada hukum-hukum yang tersaji (given), yakni norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Hakim-hakim memang dianjurkan untuk menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, 5 tetapi kenyataannya hakim-hakim selalu diajarkan untuk memfokuskan pertimbangannya pada pasal undang-undang yang ada dalam surat dakwaan. Sangat jarang ada hakim yang berani keluar dan membuat pertimbangan dengan menggunakan undang-undang lain di luar yang didakwakan, sekalipun ia tahu misalnya, kalau saja jaksa mau menggunakan undang-undang lain, sangat mungkin muara putusannya akan berbeda.6 Fenomena ini tidak jarang menimbulkan sinisme: apabila untuk melakukan penafsiran sistematis dengan menggunakan sesama produk hukum sekelas undang-undang saja sudah dianggap tidak lazim, apalagi harus diminta menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat! 1
Penulis adalah dosen sejumlah program sarjana dan pascasarajana perguruan tinggi di Jakarta, Bandung, dan Semarang. Tulisan ini sudah pernah dimuat dalam buku berjudul Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm. 3-23. 2 Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973). 3 Phillipe Nonet & Philip Selznick, Law and Society in Transition: toward Responsive Law (New Brunswick: Harper Torch Books, 2001), hlm. 60 et seqq. 4 Asas ini umumnya mengacu pada bunyi Pasal 1342 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang aslinya berbunyi: "Indien de bewoordingen eener overeenkomst duidelijk zijn, mag men daarvan door uitlegging niet afwijken" (Jika kata-kata dalam perjanjian sudah jelas, dilarang untuk menafsirkannya secara lain). Dengan argumentum a fortiori, dapat dikatakan bahwa apabila untuk perjanjian keperdataan saja berlaku asas sens-clair apalagi terhadap sebuah undang-undang. 5 Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 6 Sebagai contoh konkret, apabila kasus Prita Mulyasari diadili dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, boleh jadi putusan hakim akan sangat berbeda dibandingkan dengan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, kunkungan prosedural peradilan membuat hakim tidak berani keluar dari "pakem" untuk mengikuti dasar hukum yang dipakai jaksa penuntut umum, sehingga ketidaktepatan pemilihan dasar hukum oleh JPU (dalam kasus pidana) kerap dipandang sebagai konsekuensi logis dari kesalahan yang harus dipikul bersama, termasuk jika itupun harus mengorbankan rasa keadilan masyarakat.
1
Penalaran hukum sebagaimana diperagakan dalam putusan-putusan hakim, disadari atau tidak, memang diarahkan kepada pencapaian pembenaran-pembenaran menurut sistem logika tertutup (closed logical system). Sistem logika demikian berbau simplistis karena sangat menggantungkan pada perumusan premis mayor. Jadi, apabila hakim sejak awal sudah dipersempit ruang gerak bernalarnya pada pilihan-pilihan normatif tertentu saja, maka muatan nilai aksiologis dari putusannya sudah dapat ditebak, yakni untuk memastikan terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana persis seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum. Sementara pada sisi lain, jika mengikuti filosofi irah-irah putusan hakim, dimensi aksiologis dari putusan hakim itu tidaklah demikian, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sisi yang lebih personal, setiap pihak yang terlibat dalam peradilan kontensius (contentieuze jurisdictie) tentu berharap hukum akan berpihak kepada mereka. Masingmasing menginginkan tetap ada kemanfaatan yang dapat diperoleh dari putusan hakim: kalaupun tidak berupa kemenangan, setidaknya berupa keringanan beban sanksi. Pada sisi inilah hakim harus memperhitungkan dimensi kemanfaatan di dalam putusannya. Nuansa ini lebih-lebih terlihat dalam perkara perdata dan akan lebih mudah bagi hakim untuk mengidentifikasikannya. Lain halnya dengan kasus-kasus pidana yang bermuatan kepentingan publik, sehingga sisi kemanfaatannya pun tidak lagi personal. Misalnya, apakah hukuman mati bagi seorang teroris akan bermanfaat bagi terpidana yang bersangkutan (mengingat kerap para teroris justru berhasrat untuk mati dalam "perjuangannya")? Jika tidak bermanfaat bagi yang bersangkutan, apakah berarti bermanfaat bagi para korban terorisme, atau bagi umat manusia keseluruhannya? Jika ya, di mana garis pembatas antara tujuan keadilan dan kemanfaatan itu? Tentu saja tulisan ini tidak berpretensi dapat menjawab secara tuntas pertanyaanpertanyaan di atas. Tulisan ini akan membahas akar filosofis yang sebaiknya dipahami terkait dengan persandingan di satu sisi dan perbenturan di sisi lain antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tersebut. Uraian akan ditutup dengan pembahasan tentang upaya meningkatkan kualitas motivering vonis dalam rangka mendorong hakim untuk menggapai tujuan hukum yang paling proporsional dalam setiap putusannya.
Akar Filosofis Ada satu pertanyaan besar yang selalu muncul dalam diskursus filsafat hukum, yakni apakah hukum yang melahirkan hak atau hak yang melahirkan hukum? Pertanyaan ini sekilas menjauh dari topik yang ingin diangkat sebagaimana terlihat dari judul tulisan ini. Namun, sebenarnya tidaklah demikian. Pertanyaan ini justru menjadi awal mula perjalanan panjang dari persoalan keadilan versus kepastian hukum yang ingin diperbincangkan. Sementara itu, uraian tentang kemanfaatan akan disinggung lebih kemudian. Hak kerap diartikan sebagai dimensi subjektif dari hukum. Ia lebih bernuansa individual ketimbang sosial, kendati tentu saja ada yang disebut hak-hak sosial itu. Di dalam hak terdapat kepentingan-kepentingan manusia, baik sebagai mahluk individu maupun mahluk sosial. Sebaliknya hukum lebih berdimensi sosial daripada individual. Hukum dalam konteks ini lebih diartikan sebagai aturan normatif buatan penguasa yang berdaulat (law as commands of the souverign). Oleh karena manusia lahir sebagai individu dan baru kemudian tumbuh sebagai mahluk sosial, maka secara tentatif dapat saja dikatakan bahwa hak timbul mendahului hukum. Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Hak ternyata dapat saja eksis secara moral, tetapi belum tentu secara legal. Artinya, hak hanya membutuhkan hukum untuk membuatnya menjadi lebih konkret dan terkomunikasikan. Hak yang dihukumkan (dilegitimasi) berubah menjadi hak legal, tidak lagi sekadar sebagai hak moral. Hak yang muncul dari ranah moralitas ini memiliki hierarki bobot moral. Makin tinggi derajat moral yang terkandung di dalamnya, makin lemah energi hukum untuk mengusik atau meniadakan hak-hak itu (unalineable rights). Lon F. Fuller menempatkan hakhak demikian ke dalam wadah moralitas terdalam dari hukum (inner morality of law).7 7
Lon L. Fuller, The Morality of Law (New Haven: Yale University Press, 1964).
2
Sebagian ahli hukum sepakat, bahwa hukum tidak boleh sampai meniadakan hak-hak seperti ini, di manapun dan dalam kondisi apapun. Untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak ini, maka dibuatlah rumusannya secara tertulis dan eksplisit di dalam peraturan perundangundangan yang paling tinggi tingkatannya, yakni konstitusi negara. Hak-hak ini lalu menjadi hak-hak konstitusional dan hampir seluruhnya identik dengan hak asasi manusia. Sampai di sini terlihat bahwa hak merupakan substansi pokok dari hukum, sementara hukum adalah formalitas guna menampung hak-hak itu. Jika hukum secara sempit diartikan sebagai produk politik para pemegang kekuasaan dalam suatu negara, maka hukum menjadi media pengakuan negara terhadap hak-hak individu yang bernegara. Kata-kata "individu yang bernegara" di sini sebenarnya mengandung contradictio in terminis karena setiap individu yang bernegara sesungguhnya bukan lagi terdiri dari satu individu melainkan sudah mencakup individu-individu yang jamak, yakni suatu masyarakat, bahkan suatu bangsa. Hukum yang mewadahi hak-hak ini lalu mengatur agar penerapan hak-hak ini dapat berjalan dengan adil dan pasti. Keadilan dan kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan. Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.8 Para penganut aliran hukum kodrat sangat meyakini bahwa hak lebih dulu ada daripada hukum positif buatan negara. Hak-hak itu dapat lahir dari moralitas tanpa perlu menunggu formalisasi tangan-tangan penguasa. Boleh jadi, formalisasi ini justru dapat mencederai hak-hak itu karena bisa saja ada hukum yang justru menghilangkan atau mereduksi hak. Artinya, ada saja kemungkinan muncul hukum yang tidak bermoral. Jika mengikuti perkataan St. Agustinus, seorang pengemuka aliran hukum kodrat, suatu hukum positif yang tidak bermoral (baca: menghilangkan hak-hak manusia) adalah bukan lagi hukum yang sebenarnya (an unjust law is no law). Thomas Aquinas menambahkan lagi, bahwa mereka yang mengikuti hukum yang tidak bermoral adalah sama seperti mereka yang menghalalkan penggunaan uang palsu. Kata-kata "tidak bermoral" dalam perspektif aliran ini dapat dengan mudah diganti dengan kata-kata "tidak adil". Cara berpikir seperti disampaikan oleh Agustinus dan Thomas Aquinas adalah versi tradisional dari aliran hukum kodrat. Dalam kenyataannya, cara berpikir seperti ini sudah banyak dipolemikkan. Sejarah juga membuktikan bahwa ada demikian banyak hukum positif yang sebenarnya tidak dapat dijustifikasi secara moral, dalam kenyataannya tetap berlaku efektif.9 Selain itu, ukuran moralitas pun ikut digugat karena tindakan bermoral menurut ukuran suatu komunitas bisa sangat berbeda menurut komunitas lain. Di sini universalitas dihadapkan dengan partikularitas. Jika universalitas diusung oleh aliran hukum kodrat, maka partikularitas didukung oleh satu aliran filsafat hukum lain yang berkembang di Jerman pada dekade pertama abad ke-19, yaitu mazhab sejarah. Kaum legisme tidak sabar dengan kebimbangan-kebimbangan ini. Bahkan jauh sebelum aliran-aliran seperti disinggung di atas tampil, sudah ada pemikiran untuk menerapkan standar moralitas yang partikular saja, alih-alih mencari standar umum yang 8
Jan Michiel Otto memperluas pengertian kepastian hukum ini menjadi lima aspek, yakni: (1) tersedianya aturan yang jernih, konsisten, dan mudah diakses, (2) diterapkan oleh instansi penguasa secara konsisten, (3) diterima oleh kebanyakan warga masyarakat dengan cara menyesuaikan perilaku mereka, (4) diterapkan oleh hakim-hakim dalam penyelesaian sengketa, dan (5) dilaksanakannya putusan pengadilan secara konkret. Lihat hal ini dalam Jan Michiel Otto, Kepastian Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristam Moeliono (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hlm.5. 9 Adolf Hitler, misalnya, pada era berkuasanya kaum Nazi pernah membuat peraturan yang melarang orang Jerman menikahi etnis Yahudi.
3
universal. Perdebatan tentang kebenaran objektif versus kebenaran relatif pada zaman Yunani kuno, misalnya, dapat ditelusuri sebagai cikal bakal dari perdebatan seputar urusan standardisasi ini. Agar standar itu dapat segera terbentuk, tidaklah perlu harus menunggu lama seperti dimaui mazhab sejarah. Cukuplah penguasa politik yang menetapkannya. Dari sini kemudian lahirnya gerakan kodifikasi dan unifikasi hukum. Kata "menetapkan" pada kalimat di atas harus dibaca berbeda dengan "membuatkan". Kodifikasi hukum yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah, seperti Code Justinianus, pada hakikatnya tidak sepenuhnya dibuatkan, tetapi sekadar ditetapkan. Secara sosiologis, aturan-aturan yang ada di dalam kodifikasi itu sudah berjalan di masyarakat. Penguasa hanya memformulasikannya kembali menjadi bahasa hukum tertulis. Itulah sebabnya kitab hukum tersebut praktis tidak mendapat penentangan dari masyarakat. Hakim yang mengadili kasuskasus konkret menjadi sangat terbantu dengan aturan-aturan tertulis ini. Tentu saja, seiring dengan kompleksitas yang muncul dalam masyarakat, kodifikasi yang sekadar memuat asas-asas hukum tidak lagi memadai. Undang-undang pun kemudian dibuat lebih detail dan rinci guna menjangkau berbagai probabilitas yang dapat terjadi di lapangan. Tindakan mendetailkan dan merincikan aturan pastilah bukan urusan sederhana. Formulasi yang terlalu detail dan rinci selalu membuka peluang masuknya kepentingankepentingan jangka pendek dari orang perorangan atau kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Dengan perkataan lain, hukum positif mulai dengan sengaja didesain untuk satu kepentingan tertentu. Kaum realis hukum biasanya menaruh perhatian pada titik ini, dengan mengatakan bahwa produk hukum adalah produk politik, dan setiap produk politik pasti mengandung agenda tersembunyi di dalamnya (hidden political agenda). Di sini lalu timbul problematika aksiologis, karena pengundangan aturan hukum berpeluang besar makin menekankan aspek kepastian hukum, tetapi sebaliknya mulai menjauh dari nilai keadilan menurut masyarakat luas. Lahirnya ilmu hukum dogmatis selepas Revolusi Perancis memperkukuh keadaan ini. Ruang lingkup "masyarakat luas" mulai dibatasi hanya untuk masyarakat yang tunduk pada kekuasaan politik di teritori tertentu. Mulai saat itu pula ilmu hukum kehilangan karakter universalitasnya karena orang mempelajari ilmu hukum dalam cakupan hukum positif belaka. Dan, masyarakat yang perlu diakomodasi kepentingannya tidak selalu harus mencakupi seluruh masyarakat yang ada. Kaum utilitarian menyatakan, agar hukum dianggap baik, cukuplah hukum itu menjamin kebahagiaan bagi golongan terbesar dari suatu masyarakat (the greatest happiness of the greatest number). Kaum utilitarian dalam hal ini berkontribusi untuk menambahkan dimensi kepastian hukum dengan tujuan lain dari hukum, yaitu kemanfaatan. Kaum Utilitarian ingin agar konsep kemanfaatan (kebahagiaan) ini dapat diperluas ke dalam skala sosial, bukan lagi personal. Walaupun demikian, klaim utilisme sosial ini sering menyesatkan karena apa yang disebut bermanfaat ternyata sangat kondisional. Suatu contoh klasik dapat diungkapkan di sini. Pada tahun 80 Masehi, tatkala penduduk Roma tengah dilanda kemuraman panjang setelah melewati bencana demi bencana, Kaisar Titus bermaksud membuat mereka berbahagia. Semua penduduk diundang menonton pertunjukan gladiator yang penuh darah. Tindakan Titus saat itu dinilai bermanfaat karena sebagian besar penduduk merasa terhibur, tetapi ukuran kemanfaatan itu sangat berbeda bagi minoritas kaum gladiator dan keluarga mereka yang miskin, apalagi jika digunakan tolok ukur kemanfaatan bagi masyarakat Roma sekarang. Untuk menjelaskan posisi filosofis dari ketiga tujuan hukum tersebut dapat digunakan ragaan berikut ini. Ragaan ini adalah modifikasi yang penulis lakukan dengan mengikuti pandangan Paul Scholten yang notabene juga dijadikan rujukan oleh ahli-ahli hukum lain seperti Sudikno Mertokusumo dan B. Arief Sidharta.10 Dalam ragaan ini disajikan lima asas universal dalam hukum, yakni: (1) pemisahan baik-buruk, (2) kesamaan perlakuan, (3) persekutuan, (4) kepribadian, dan (5) kewibawaan. Kendati urut-urutan di atas tidak lagi 10
Ulasan mengenai asas-asas ini dapat dibaca dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Bepikir (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 90 et seqq.
4
sepenuhnya mengikuti pemikiran Scholten, dalam ragaan ini sebutan untuk asas-asas itu masih tetap mengikuti terminologi yang dikemukakannya.
Pemisahan (BaikBaik-Buruk) Buruk)
Kesamaan Perlakuan
Kepribadian
Persekutuan
Kewibawaan © Shidarta, Shidarta, 2006
Asas pertama yang menjadi dasar paling fundamental adalah asas pemisahan baikburuk. Asas ini menjiwai semua sistem norma, termasuk norma agama, kesusilaan, sopansantun, dan norma hukum. Kitab suci Al-Quran, misalnya, dikenal sebagai Al-Furqaan (Pembeda) karena menjadi petunjuk untuk memisahkan perbuatan baik (haq) dan buruk (bathil). Norma hukum juga demikian halnya. Tindakan mencuri dilarang karena dinilai buruk, sedangkan membayar pajak diwajibkan karena dinilai baik. Sistem hukum Indonesia yang telah mendapat sentuhan hukum modern dari Barat, tidak luput ikut mendapat aksentuasi mengikuti pola logika biner (baik-buruk) tersebut. Asas pemisahan baik-buruk itu selanjutnya menuntut agar sistem hukum memberikan persamaan perlakuan terhadap siapa saja dalam hal terjadi penaatan atau pengabaian norma. Bagi yang berlaku baik akan diberikan keuntungan (reward) dan yang berlaku buruk diganjar dengan kerugian (punishment). Bagi yang memberikan kontribusi terbanyak layak mendapatkan keuntungan lebih besar, sebaliknya bagi yang berkontribusi paling sedikit atau malahan mengganggu kinerja sistem, diberikan keuntungan lebih sedikit atau bahkan dijatuhi hukuman. Masing-masing mendapatkan apa yang memang berhak ia dapatkan. Inilah esensi dari keadilan, persis seperti apa yang dikatakan oleh Aristoteles lebih dari 2.500 tahun lalu, bahwa orang yang adil adalah orang yang tidak mengambil lebih banyak daripada bagiannya. Sebaliknya, orang yang tidak adil adalah orang yang mengambil lebih banyak daripada haknya. Dalam sistem hukum modern, pola pendistribusian hak dan kewajiban itu harus dituangkan sebagai suatu kesepakatan sosial. Dalam konteks ini, Thomas Hobbes melalui teori Kontrak Sosial-nya, berjasa untuk menjelaskan filosofi mendasar tentang peranan penting negara dalam menjaga kesepakatan-kesepakatan sosial itu.11 Namun, seiring dengan 11
Hobbes menyebutkan ada empat fakta kehidupan manusia yang buruk, sehingga mereka perlu menciptakan kontrak sosial, yakni fakta bahwa semua manusia: (1) mempunyai kebutuhan dasar, (2) selalu merasakan
5
makin menguatnya peran-peran masyarakat sipil (civil society), kesepakatan-kesepakatan itu tidak harus berada di bawah payung kekuasaan negara. Oleh sebab itu, kesepakatan tersebut dapat berwujud undang-undang, konvensi, anggaran dasar, kode etik, dan sebagainya. Tujuan pencantuman ke dalam dokumen-dokumen tertulis tersebut tidak lain agar tercipta tujuan lain dalam hukum di luar keadilan, yakni kepastian hukum. Tujuan ini melekat pada asas kesamaan perlakuan. Asas ini menuntut agar suatu kasus yang sama diperlakukan sama dan kasus yang berbeda diperlakukan secara berbeda (treat like cases alike and different cases differently). Hart menyatakan asas ini merupakan prima facie bagi manusia.12 Sudah lazim diketahui, bahwa manusia yang menjadi sasaran setiap norma hukum adalah mahluk individual sekaligus sosial. Sebagai mahluk individual, manusia memiliki kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dari segi etika, asas kepribadian demikian menerbitkan kebebasan eksistensial. Kebebasan eksistensial ini merupakan syarat mutlak dalam menilai moralitas seseorang karena seseorang itu hanya mungkin dimintakan pertanggungjawabannya jika memang kebebasan ini benar-benar eksis melatarbelakangi tindakan yang bersangkutan. Kebebasan eksistensial yang lahir dari asas kepribadian tersebut berhadapan dengan kebebasan sosial yang idealnya berasal dari asas persekutuan. Asas ini merupakan antinomi dari asas kepribadian karena manusia selain sebagai mahluk pribadi memang juga adalah mahluk sosial. Setiap individu membutuhkan interaksi dengan individu-individu lain di luar dirinya. Dengan perkataan lain, ia terikat dan amat bergantung pada masyarakatnya. Tanpa masyarakat, hak-hak yang dimiliki oleh individu itu tidak perlu dipertahankan, bahkan tidak perlu diatur oleh hukum. Jadi, kebebasan eksistensial selalu dibatasi oleh kebebasan sosial, namun kebebasan eksistensial itu hanya memiliki arti jika ada kebebasan sosial. Hal ini mengingatkan kita pada kaidah kencana (golden rule) dari Confusius yang mengajarkan, "Jangan perlakukan orang lain dengan sesuatu yang tidak kamu inginkan orang lain perlakukan terhadapmu." Dalam kenyataannya, tidak pernah ada kasus-kasus yang identik atau persis sama satu dengan lainnya. Dalam hukum dikenal jargon summun ius, summa injuria. Artinya, menuntut hukum dilaksanakan secara ekstrem justru akan menghadirkan luka yang terdalam. Pepatah Latin yang lain mengajarkan, "Nil agit exemplum litem quo lite resolvit" (sebuah sengketa yang dipecahkan dengan contoh sengketa yang lain, tidak pernah berhasil menyelesaikan sengketa itu).13 Dengan perkataan lain, pelaksanaan hukum yang kaku (rigid) dan cenderung menyamaratakan segala hal, malahan akan melukai rasa keadilan. Persis seperti dikatakan John Rawls, "Treating similar cases similarly is not a sufficient guarantee of substantive justice. This depends upon the principles in accordance with which the basic structure is framed.... Nevertheless, formal justice, or justice as regularity, excludes significant kinds of injustices.... One kind of injustice is the failure of judges and others in authority to adhere to the appropriate rules or interpretation thereof in deciding claims."14 Di sinilah arti penting dari keberadaan asas berikutnya: asas kepribadian. Asas kepribadian menuntut agar secara personal kepentingan seseorang tetap dihormati sekalipun ia sedang berada dalam posisi sebagai pesakitan hukum. Proses hukum (due process of law) yang dijalani haruslah proses yang bermanfaat, demikian juga dengan akibat hukum yang akan ditanggungnya kelak. Jalur hukum harus dipandang sebagai jalan terbaik yang mampu memaksimalkan pencapaian kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berurusan dengan hukum. Tatkala pihak-pihak saling berhadapan di pengadilan (jaksa penuntut umum versus terdakwa atau penggugat versus tergugat), pada dasarnya mereka tengah berjuang mendapatkan keuntungan (kemanfaatan) terbesar untuk posisi mereka masing-masing. kekurangan, (3) memiliki kesamaan hakiki dari daya manusiawi, (4) atruisme terbatas. Penjelasan atas pandangan Hobbes ini dapat dibaca dalam James Rachels, Filsafat Moral, terjemahan A. Sudiarja (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 252−284. 12 H.L.A. Hart, The Concept of Law (Oxford: Oxford University Press, 1961), hlm. 158. 13 Ungkapan ini dikutip dari Horatius dalam karyanya Satires. Lihat B.J. Marwoto & H. Witdarmono, Proverbia Latina (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm.139. 14 John Rawls, A Theory of Justice (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 51.
6
Dua antinomi (asas kepribadian versus asas persekutuan) itu ketika bertemu dalam suatu kondisi konkret akan menuntut keseimbangan-keseimbangan. Di sinilah asas kesamaan perlakuan tadi perlu ditafsir ulang menurut kondisi ruang dan waktu. Artinya, sesuatu yang secara ideal seharusnya diperlakukan sama (adil), dalam kondisi-kondisi tertentu harus pula diperlakukan secara khusus. Dalam konteks inilah dapat dikatakan bahwa asas kesamaan perlakuan itu akan disimpangi dengan asas kewibawaan. Asas yang disebutkan terakhir ini dengan demikian merupakan konkretisasi dari asas kesamaan perlakuan yang oleh karena benturan asas persekutan dan kepribadian, sangat mungkin berujung pada "ketidaksamaan perlakuan". Namun, satu hal harus buru-buru dicatat bahwa "ketidaksamaan perlakuan" dalam perspektif teoretis di sini, di dalam praktiknya tidak selalu disikapi negatif oleh masyarakat. Ada saja kemungkinan pemberian keistimewaan-keistimewaan tertentu yang menyimpang dari kelaziman justru dilihat sebagai kepantasan yang "adil" sepanjang ada alasan yang masuk akal dan dapat diterima.15 Putusan hakim adalah dokumen hukum yang paling representatif untuk mencerminkan asas kewibawaan ini. Putusan hakim yang baik adalah putusan yang dibuat setelah melalui pergulatan semua asas tersebut. Kewibawaan hanya mungkin dicerna oleh masyarakat apabila hakim dapat menuangkannya ke dalam putusannya secara baik. Neil MacCormick berpesan kepada para hakim dengan menyatakan “Since they are required to state the reasons for their decisions, they must not merely reason out, they must publicly state and expound, the justifying reasons for their decisions—hence their eminent accessibility to study.”16
Vonis Beralasan Pendapat yang mengatakan bahwa idealnya putusan hakim harus menampung secara proporsional nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, adalah pandangan yang pasti akan disetujui oleh semua orang. Tulisan ini tidak akan memperpanjang argumentasi untuk mendukung pandangan yang sudah aksiomatis seperti itu. Persoalan yang lebih penting didiskusikan adalah bagaimana putusan hakim dapat menuangkan ketiga tujuan hukum itu secara tepat di dalam putusannya. Mengingat institusi kehakiman telah dibekali jaminan untuk dapat bekerja secara independen dan imparsial, maka segala gagasan ke arah intervensi terhadap kemandirian hakim dan/atau peradilan tentu bukan suatu ide yang baik. Biarkan hakim membuat putusan yang diyakininya secara intuitif adil, secara rasional benar, dan secara antisipatif (menurut takaran pengalaman empirisnya) akan mampu melahirkan kemanfaatan. Berbeda dengan nilai keadilan dan kepastian hukum, nilai kemanfaatan memang pada hakikatnya baru dicapai melalui pengalaman, yakni harus menunggu beberapa waktu setelah putusan dibacakan. Jalinan ketiga nilai utama yang menjadi tujuan hukum itu sangat tidak mudah dilakukan, dan sekaligus juga tidaklah fair membebani pencapaian itu pada pundak hakim semata. Untuk itu, perlu dipahami bagaimana hakim biasanya bernalar. H. Ph. Visser't Hooft menggambar pola penalaran hakim sebagai "berpikir problematik tersistematisasi" (gesystematiseerd probleemdenken). Istilah yang disebutkan terakhir ini dikemukakan oleh Ter Heide.17 Mengingat putusan hakim dalam peradilan kontensius adalah putusan yang terkait kasus-kasus konkret, maka dengan sendirinya putusan hakim adalah putusan yang berangkat dari problem (problem based thinking). Namun, pada saat hampir bersamaan, hakim juga akan mengaitkan problem ini dengan pengetahuannya tentang keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Hanya dengan pengaitan kedua hal inilah maka hakim dapat memastikan 15
Contoh yang dapat ditunjukkan di sini adalah diterapkannya pidana tutupan yang dikenal dalam UndangUndang No. 20 Tahun 1946. Pidana tutupan (custodia honesta) pernah diberikan misalnya kepada Moh. Yamin karena memberontak kepada pemerintah. Mengingat jasanya, ia lalu diberi pidana tutupan (pengganti penjara). Untuk itu ia diberi fasilitas rumah tutupan di bawah pengawasan militer. 16 Neil MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory (Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm. 19. 17 B. Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 164.
7
bahwa perkara yang ditanganinya itu benar-benar merupakan kasus hukum, bukan sekadar peristiwa konkret biasa tanpa akibat hukum. Dalam sistem peradilan dewasa ini, penalaran hukum dari hakim tidak pernah mulai dari nol sama sekali. Acara pertama yang harus didengar dalam rangkaian persidangan adalah pembacaan surat dakwaan. Dalam surat dakwaan ini, jaksa penuntut umum tidak saja menginformasikan fakta (versi jaksa) melainkan juga dasar hukum yang digunakan. Dasar hukum ini merupakan substansi hukum yang telah dipilihkan oleh jaksa dan disodorkan kepada hakim untuk dipertimbangkan. Pada galibnya, dalam putusannya kemudian hakim akan berkutat pada urusan membenarkan atau menyalahkan unsur demi unsur tindak pidana yang terkait dengan dasar hukum pilihan jaksa. Apabila pengertian sistem dalam konteks "berpikir problematik tersistematisasi" di atas ternyata hanya sekadar mendeduksikan dasar hukum yang telah disodorkan di hadapannya, maka hakim sesungguhnya telah memulai penalarannya dari ruang yang sempit. Hakim dianggap tahu hukum (ius curia novit), namun ia ternyata tidak dapat menggunakan pengetahuannya itu untuk keluar dari dasar hukum yang disodorkan kepadanya sekalipun misalnya ia tahu ada dasar hukum lain yang sebenarnya lebih layak digunakan untuk mengadili kasus tersebut. Sempitnya ruang bernalar sebagaimana dikemukakan di atas, dapat saja disiasati oleh hakim dengan cara melakukan penafsiran-penafsiran terhadap suatu unsur yang didakwakan. Kata "kerugian negara" dalam kasus korupsi, misalnya, dapat diberi makna baru menurut penafsiran hakim. Apabila hakim berkesimpulan satu unsur itu tidak terpenuhi, maka akibatnya akan menggugurkan keseluruhan dakwaan atas tindak pidana dalam ketentuan hukum tadi. Cara bernalar seperti ini mencerminkan salah satu asumsi kaum positivis, yaitu reduksionisme, atau mengacu pada metode geometrikal ala Cartesian-Newtonian. Menurut asumsi ini, setiap objek ilmiah adalah sesuatu yang bisa dipilah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan penjumlahan pemahaman atas bagian-bagian ini adalah sama dengan hakikat dari objek itu sendiri. Celah dari penalaran ala reduksionistis justru terletak pada titik ini. Rumusan bahasa hukum pada hakikatnya harus tunduk pada "hukum" bahasa. Artinya, pesan-pesan dalam bahasa hukum tidak bebas nilai. Karena ia dikemas dalam bahasa yang wajib dimengerti oleh masyarakat sasarannya (normadressaat), maka di dalamnya terkandung komprehensi yang berdimensi socio-linguistics dan psycho-linguistics. Reduksionisme sangat berpotensi mengabaikan segi-segi ini. Reduksionisme sangat mungkin akan menyelubungi pesan moral, yang oleh Lon L. Fuller disebut inner morality of law. Moralitas demikian hanya mungkin dipahami melalui pendekatan holistik, bukan reduksionis. Alhasil, apa yang dianggap pasti melalui pendekatan reduksionistis, pada akhirnya hanya berbuah pada pencarian validitas silogisme menurut logika formal. Pencarian nilai kepastian hukum lalu dimaknai sekadar sebagai kegiatan validasi unsur-unsur tindak pidana daripada kegiatan pencarian kebenaran material. Putusan hakim dapat dipandang berwibawa, dengan demikian, apabila pertama-tama hakim memfokuskan perhatiannya pada pencarian makna objektif atas ketentuan norma positif itu dengan cara menariknya ke posisi asas yang paling fundamental, yakni ke asas pemisahan baik-buruk dan kemudian menderivasinya secara intuitif ke asas kesamaan perlakuan. Tahap ini merupakan tahap filosofis, karena di sini hakim dapat merefleksikan makna tadi menembus batas-batas keberlakuan sistem hukum positifnya. Langkah pertama ini sangat diperlukan agar pijakan filsafati dari setiap dasar hukum yang digunakan dalam kasus yang tengah dihadapinya benar-benar dapat dipahami. Sebagai contoh, hakim yang tengah menangani kasus korupsi, harus dapat merefleksikan pasal-pasal korupsi yang akan digelutinya. Apa latar belakang dari kelahiran pasal-pasal dan undang-undang tersebut? Apa pesan moral terdalam (inner morality) dari norma tadi? Bagaimana mengaitkan bunyi pasalpasal itu dengan hakikat baik-buruk dari tindakan yang diaturnya? Langkah kedua adalah dengan menyelami asas persekutuan dari dasar hukum tersebut, yakni kehendak kolektif yang menjadi kesepakatan bersama tatkala suatu norma diundangkan. Jika korupsi dianggap sebagai musuh bersama dan urgen untuk diberantas, maka bukankah itu berarti masyarakat ingin memastikan setiap pelaku korupsi juga dapat 8
dihukum berat? Dengan meminjam kata-kata J.A. Pontier, langkah kedua ini kurang lebih berguna untuk mencari "samenspel-situatie" yakni situasi permainan bersama yang diridhoi oleh masyarakat luas.18 Langkah pertama dan kedua ini sudah dapat dilakukan oleh hakim sebelum ia mendalami struktur kasus itu. Lain halnya dengan langkah ketiga yaitu berupa pertimbangan terhadap asas kepribadian. Penilaian atas asas ini hanya mungkin dilakukan jika hakim mendalami fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam penalaran hukum, langkah pertama dan kedua ini dikenal sebagai pendekatan penalaran regresif, yaitu hakim sudah membuat konklusi sementara (bayangan) tentang "hasil akhir" seperti apa dari kasus ini. "Bayangan" ini merupakan desain konseptual yang berguna bagi hakim untuk membuat struktur aturan, yang pada gilirannya nanti dipakai sebagai premis mayor. Desain inilah yang kemudian dibenturkan dengan fakta-fakta hukum yang berjalan linier dengan pendekatan antisipasi-skematik.19 Pada langkah ketiga, hakim akan menimbang-nimbang seberapa mungkin kepentingan personal dari terdakwa dapat mengenyampingkan asas pemisahan baik-buruk, asas kesamaan perlakuan, dan asas persekutuan tadi. Dalam perkara pidana, asas kepribadian hanya mungkin diberi posisi lebih tinggi apabila akibat atau dampak dari "tindak pidana" itu sungguh luar biasa bermanfaatnya. Kejadian demikian tentu langka dan hampir mustahil. Jika dicontohkan dengan kasus korupsi, berarti korupsi itu harus berdampak positif sehingga menguntungkan masyarakat luas dan mampu memicu orang lain untuk meniru "kebaikan" tindakan itu. Langkah selanjutnya adalah memindahkan semua pergulatan asas-asas tadi ke dalam putusan. Pergulatan itulah yang menjadi jiwa dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusannya, sehingga putusannya layak disebut putusan beralasan (motivering vonis). Kewibawaan putusan hakim terletak pada kejernihan sikap dan keruntutan logikanya tatkala menuangkan argumentasinya di dalam putusan. Hanya dengan prinsip-prinsip ini reduksionisme dasar hukum ke dalam unsur-unsur yang kemudian disilogismekan itu akan tetap terpelihara dalam satu sistem pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara ilmiah hukum, melainkan juga secara moral.
Penutup Setelah berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, putusan hakim menjadi salah satu dokumen yang terbuka untuk diakses oleh publik. Dengan demikian putusan hakim dituntut untuk memuat pertimbanganpertimbangan (motivering vonis) yang makin mampu menjawab kebutuhan zamannya. Oleh karena "putusan hakim harus dianggap benar" (res judicata pro veritate habetur), maka wajar jika klaim kebenaran seperti itu akan senantiasa dievaluasi oleh publik, khususnya oleh kalangan komunitas hukum. Harus pula diakui, tidak ada rumusan baku yang dapat diterapkan untuk semua pola penjatuhan putusan. Pembakuan demikian justru akan menjerumuskan hakim kepada pola berpikir prosedural-legistik yang sempit. Hakim adalah mahluk intelektual dan etis yang layak diberi keleluasaan untuk berkarya, dan karena karya tersebut dialamatkan kepada publik, maka layak pula bagi publik untuk meminta pertanggungjawabannya, termasuk pertanggungjawabannya atas tujuan-tujuan hukum yang secara fundamental dan proporsional seyogianya melekat pada setiap putusan: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
18
J.A. Pontier, Penemuan Hukum, terjemahan B. Arief Sidharta (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm. 107. 19 Istilah penalaran regresif dan antisipasi-skematik dikutip dari J.A. Pontier. Lihat Ibid.
9
Daftar Pustaka Fuller, Lon L. The Morality of Law. New Haven: Yale University Press, 1964. Hart, H.L.A. The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press, 1961. Hooft, H. Ph. Visser’t. Filsafat Ilmu Hukum. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Penerbitan tidak berkala No. 4 Laboratorium Hukum FH Unpar, 2002. MacCormick, Neil. Legal Reasoning and Legal Theory. Oxford: Oxford University Press, 1994. Marwoto, B.J. & H. Witdarmono. Proverbia Latina. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004. Nonet, Phillipe & Philip Selznick. Law and Society in Transition: toward Responsive Law. New Brunswick: Harper Torch Books, 2001. Otto, Jan Michiel Kepastian Hukum di Negara Berkembang. Terjemahan Tristam Moeliono. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003. Pontier, J.A. Penemuan Hukum. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008. Rachels, James. Filsafat Moral. Terjemahan A. Sudiarja. Yogyakarta: Kanisius, 2004. Radbruch, Gustav. Rechtsphilosophie. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973. Rawls, John. A Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press, 1999. Sidharta, B. Arief. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2000. Shidarta. Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Bepikir. Bandung: Refika Aditama, 2006.
10
BIOGRAFI SINGKAT (jika akan digunakan sebagai lampiran buku) Shidarta lahir di Pangkalpinang (1967). Saat ini ia adalah dosen program sarjana dan pascasarjana di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta, Bandung, dan Semarang. Lulusan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Katolik Parahyangan ini mengasuh beberapa mata kuliah, antara lain Filsafat Ilmu, Filsafat Hukum, Penalaran Hukum, dan Hukum Perlindungan Konsumen. Beberapa buku terkait bidang-bidang tersebut telah dipublikasikannya dalam ranah filsafat hukum, penalaran hukum, metode penelitian hukum, sosiologi hukum, dan perlindungan konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, ia menjadi anggota tim pakar penelitian dan salah seorang Mitra Bestari Jurnal Yudisial dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Komunikasi dengan yang bersangkutan dapat dilakukan melalui email:
[email protected].
11
