PENEMUAN HUKUM Shidarta
Medan, 5 Mei 2011
Pemisahan (Baik-Buruk)
Kesamaan Perlakuan
Kepribadian
Persekutuan
Kewibawaan
Pemisahan (Baik-Buruk)
Kesamaan Perlakuan Kepribadian
Persekutuan
Hak sebagai seorang: -MANUSIA - warga penduduk - warga negara - anak - perempuan - buruh - konsumen - dll.
Hak sebagai kelompok: Kewibawaan Diterima baik oleh: 2. institusi profesi 3. komunitas keilmuan 4. masyarakat luas 5. para pihak
-- masy. internasional - - negara -- bangsa -- komunitas agama -- komunitas adat -- serikat buruh - asosiasi profesi dll.
Norma hukum ditetapkan secara top-down menjadi hukum positif
Norma hukum positif direvisi (ditetapkan kembali)
diterapkan secara rasional
rasional
rasional
Peristiwa konkret A
Peristiwa konkret B
Peristiwa konkret C
empiri A empiri B empiri C
Pengalaman dari waktu ke waktu adalah penentu nilai kebaikan suatu norma hukum positif
Norma hukum ditetapkan secara top-down menjadi hukum positif
Context of Justification I
Norma hukum positif direvisi (ditetapkan kembali)
diterapkan secara rasional
rasional
rasional
Peristiwa konkret A
Peristiwa konkret B
Peristiwa konkret C
empiri A empiri B
Pengalaman dari waktu ke waktu adalah penentu nilai kebaikan suatu norma hukum positif
empiri C Context of Discovery II
Asumsi fungsi “law as social order” hukum positif “X” Het recht hinkt achter de feiten aan.
Peristiwa konkret B
Peristiwa konkret A
empiri A empiri B empiri C
Peristiwa konkret C
Asumsi fungsi: “law as a tool of social engineering” hukum positif “X”
Peristiwa konkret B
Peristiwa konkret A
empiri A empiri B empiri C
Peristiwa konkret C
Asumsi fungsi “law as social order” hukum positif “X” Het recht hinkt achter de feiten aan.
Peristiwa konkret B
Peristiwa konkret A
empiri A empiri B empiri C
Peristiwa konkret C
Asumsi fungsi: “law as a tool of social engineering” hukum positif “X”
Peristiwa konkret B
Peristiwa konkret A
empiri A empiri B empiri C
Peristiwa konkret C
Langkah-Langkah Penalaran dalam Penemuan Hukum untuk menghasilkan suatu putusan konkret Sumber HUKUM
Putusan
Nilai/Asas UU Traktat Kontrak
Putusan Yurisprudensi
Kebiasaan
Garis Normatif-Imperatif Garis Normatif-Koordinatif Garis Persuasif
Normatif-Imperatif Normatif-Koordinatif Normatif-Persuasif Nilai/Asas UU Traktat Kontrak
Putusan Doktrin
Kebiasaan Autonomic Legislation Yurisprudensi
epi
Langkah-langkah PHApply the structure Research the facts Synthezise the rules Analyze the sources Identify the Source of law
5 4 3 2 1
Kenneth J. Vandevelde
A specific person’s rights & duties
Kenneth J. Vandevelde: Five separate steps:
Identify the applicable sources of law, usually statutes and judicial decisions; Analyze these sources of law to determine the applicable rules of law and the policies underlying those rules. Synthesize the applicable rules of law into a coherent structure in which the more specific rules are grouped under the more general ones; Research the available facts; and Apply the structure of rules to the facts to ascertain the rights or duties created by the facts, using the policies underlying the rules to resolve difficult cases.
Analyze the sources Synthesize the rules Sources of Law
Konsep Vandevelde
2
3
Structure of Law
1 Identify the sources of law Apply the structure 5 to the facts
Decision
4 Research the facts
Bukankah seharusnya “riset fakta” sudah dimulai di sini?
Fakta dimatangkan sepanjang proses pembuktian di persidangan
Langkah-langkah itu dapat lebih disistematisasi sebagai berikut:
c
Sumber Hukum
Struktur aturan
d b Alternatif
a
Alternatif
X
e Y
f
Putusan akhir
Alternatif
struktur kasus
© Shidarta, 2004
Menurut J.A. Pontier, penelitian psikologis empiris menunjukkan adanya 2 pendekatan penalaran hakim: a. antisipasi-skematik b. penalaran regresif Struktur
c
Sumber Hukum
aturan
d b Alternatif
a
Alternatif
X
e Y
f
Putusan akhir
Alternatif
struktur kasus
© Shidarta, 2004
Penalaran regresif dapat terjadi, seperti…
Sumber Hukum
Struktur aturan
Pendekatan* modulisasi (faktakonsep) Pendekatan tipologisasi (konsepfakta)
Alternatif
X Alternatif
Y
struktur kasus
Putusan akhir
* Nono Makarim, dalam biografi Busyro
Alternatif
Bagaimana menemukan hukumnya?
Sumber Hukum
Moral law Rational law
Empirical law
ASPEK Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis dalam Penalaran Hukum
• Idealisme • Intuisionisme • Keadilan z1 z2 z 3 z7
z8
z9
Sumbu y
Sumbu z zona 45° atas
Zona 45° bawah Sumbu x
z10
• Dualisme • Rasionalisme • Kepastian
z11 z12
z13
z17 z18 z19 • Materialisme • Empirisme • Kemanfaatan
Atas dasar ini, kita dapat memetakan minimal 6 aliran pemikiran dalam hukum: 1 2 3
Moralitas berupa asas kebenarankeadilan Undang-undang
Doktrinal-deduktif
Keadilan
Universal
Doktrinal-deduktif
Kepastian
Partikular-nasional
Undang-undang
Doktrinal-deduktif, diikuti nondoktrinalinduktif Doktrinal-deduktif sekaligus nondoktrinal-induktif
Kepastian diikuti kemanfaatan
Partikular-nasional
Keadilan sekaligus kemanfaatan
Makro-Partikular
4
Kebiasaan
5
Putusan hakim
Doktrinal-deduktif Kepastian sekaligus sekaligus nondoktrinal-induktif kemanfaatan
Kasusistik
6
Kasus faktual
Nondoktrial-induktif
Mikro-Kasuistik
Kemanfaatan
1. Aliran Hukum Kodrat
Ontologis: Hukum = asas kebenaran dan keadilan Epistemologis: Doktrinal-deduktif (dari premis normatif self-evident) Aksiologis: Keadilan
TOP-DOWN satu arah
2. Positivisme Hukum
Ontologis: Hukum = norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan Epistemologis: Doktrinal-deduktif Aksiologis: Kepastian
TOP-DOWN satu arah
3. Utilitarianisme
Ontologis: Hukum = norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan Epistemologis: Doktrinal-deduktif diikuti Nondoktrinal-induktif Aksiologis: Kepastian diikuti Kemanfaatan
TOP-DOWN diikuti BOTTOM-UP
4. Mazhab Sejarah
Ontologis: Hukum = pola perilaku yang terlembagakan Epistemologis: Nondoktrinal-induktif Internalisasi doktrinal-deduktif * (pendekatan struktural/makro) Aksiologis: Kemanfaatan, keadilan (simultan)
TOP-DOWN dan BOTTOM UP (simultan)
* Koreksi Shidarta, 2003
5. [American] Sociological Jurisprudence Ontologis: Hukum = putusan hakim in-concreto Epistemologis: Nondoktrinal-induktif Doktrinal-deduktif Aksiologis: Kemanfaatan, kepastian (simultan) TOP-DOWN dan BOTTOM UP (simultan)
6. Realisme Hukum
Ontologis: Hukum = manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial Epistemologis: Nondoktrinal-induktif (pendekatan interaksional/ mikro) Aksiologis: Kemanfaatan
BOTTOM-UP (satu arah)
METODE penemuan hukum
Metode penemuan hukum METODE INTERPRETASI
• Gramatikal (objektif) • Otentik • Teleologis (sosiologis) • Sistematis (logis) • Historis (subjektif) • Komparatif • Futuristis (antisipatif) ==================== • Restriktif • Ekstensif
METODE KONSTRUKSI
• Argumentum per analogiam • Argumentum a contrario • Argumentum a fortiori • Penghalusan (penyempitan) hukum
Sudikno Mertokusumo (2010) menyatakan eksposisi sama dengan metode konstruksi. Pandangan ini tidak tepat, karena eksposisi adalah lebih ke teknis merumuskan penemuan hukum itu sehingga bisa dimengerti (orang lain).
Metode EKSPOSISI
VERBAL
PRINSIPAL
NONVERBAL
MELENGKAPI
dIterapkan untuk kata-kata individual
diterapkan untuk kata-kata lain
REPRESENTASI
diterapkan dengan cara mencari sinonim dll.
Metode Interpretasi Saya masih menggunakan satu konsep hukum yang sama
Metode Interpretasi Saya masih menggunakan satu konsep hukum yang sama
Metode Konstruksi Saya sudah pindah ke konsep hukum lain
Metode Konstruksi Saya mungkin dapat menemukan satu konsep yang mendekati, tetapi TIDAK dapat saya gunakan…!
Metode Konstruksi Saya sudah mengkreasikan satu konsep hukum lain
Contoh: 2. 3. 4. 5. 6. 7. • •
Pasal 378 KUHP:
Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena PENIPUAN, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Subjek norma Modus perilaku Objek norma
Kondisi norma
: semua orang : larangan : - memiliki maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum - memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat/ rangkaian kebohongan - menggerakkan orang lain menyerahkan barang - meminta diberikan/dihapuskan utang : (mengikuti berlakunya asas teritorial, dll.)
Bagaimana dilakukan? Unsur 1
Barangsiapa
Unsur 2
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Unsur 3
secara melawan hukum
Unsur 4
dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan,
Unsur 5
menggerakkan orang lain
Unsur 6
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,
Kasus Putusan Hakim Bismar Siregar DESKRIPSI: Seorang pria yang sudah berkeluarga bernama MERTUA RAJA SIDABUTAR (perkerjaan kontraktor) berpacaran dengan seorang gadis di bawah umur bernama KATARINA Br. SIAHAAN. Selama masa pacaran, Mertua berjanji (ada bukti surat ybs) akan segera mengawini Katarina. Tertarik pada janji ini, Katarina bersedia menyerahkan kegadisannya kepada Mertua. Namun, Mertua melanggar janji ini, sehingga pihak Katarina melapor ke polisi. Kasus ini diproses secara pidana, sampai akhirnya diadili di PN Medan. Jaksa menuntut terdakwa melanggar pasal-pasal berikut secara kumulatif: 1. Pasal 293 KUHP jo Pasal 5 ayat (3) UU Drt 1951: (perbuatan cabul dengan anak di bawah umur) 2. Pasal 378 KUHP (penipuan) 3. Pasal 335 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan)
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN (No. 571/KS/1980/PN Mdn, tanggal 5 Maret 1980): • Terdakwa MERTUA terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan cabul dengan perempuan yang bukan isterinya. • Terdakwa dihukum 3 bulan penjara, tetapi tidak akan dijalankan dengan masa percobaan 6 bulan. JAKSA melakukan banding.
Putusan PENGADILAN TINGGI MEDAN (No. 144/PID/1983/PT Mdn) dengan Ketua Majelis Bismar Siregar
next slide
Kasus Putusan Hakim Bismar Siregar 1. 4. •
8.
Unsur krusial pelanggaran atas Pasal 378 KUHP yang ingin ditetapkan oleh Bismar Siregar: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ada bukti surat yang memuat rayuan/janji terdakwa. secara melawan hukum terpidana sudah beristeri, agamanya (Kristen) melarang perbuatan seperti itu. dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan keadaan palsu terbukti dengan telah dipenuhinya unsur no.1 dan 2 di atas. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya BARANG ini diartikan secara luas. KEGADISAN* yang melekat pada diri korban dapat dikategorikan sebagai BARANG. Terdakwa dipidana melakukan PENIPUAN dengan pidana penjara 3 tahun
* Juga disebut dalam putusan bahwa dalam bahasa Tapanuli, kemaluan ini disebut bonda yang tidak lain bermakna sama dengan benda (barang).
PERHATIKAN…! • Dalam pertimbangan putusan hakim, TIDAK HANYA unsur tindak pidana yang “bermasalah”* itu saja yang perlu diuraikan. Semua unsur harus diuraikan satu demi satu. • Pada hakikatnya hakim juga membuat silogisme setiap kali ia membuat uraian unsur demi unsur tadi (sekalipun tidak secara eksplisit dicantumkan). • Khusus untuk uraian unsur yang dilakukan penemuan hukum, argumentasi harus dijelaskan secara mendalam dan komprehensif. *) Pengertian “bermasalah” di sini dalam arti masih perlu dilakukan langkah-langkah penemuan hukum tersendiri.
Bagaimana dilakukan? Unsur 1
Barangsiapa
Unsur 2
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri …
Unsur 3
secara melawan hukum
Unsur 4
dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan,
Unsur 5
menggerakkan orang lain
Unsur 6
untuk menyerahkan BARANG sesuatu kepadanya,
FILSAFAT
Filsafat Hukum
Ilmu Bahasa
ILMU FORMAL
Logika
Teori Hukum
ILMU EMPIRIS Ilmu-ilmu empiris hukum*
Dogmatika Hukum
ILMU PRAKTIS Shidarta, 2003
* Menggantikan istilah: ilmu-ilmu hukum empiris
HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTAR-DISIPLIN untuk membantu kognisi hakim
hukum material
pembuktian
hukum acara
Ilmu Hukum
HTN
HAN
ilmu per-uu
(dogmatis)
politik sintaktika
semiotika
Ilmu lain
Ilmu Bahasa
(berobjekkan hukum)
semantika Pragtika dialektika © Shidarta, 2003
retorika
Logika
psikologi
antrosejapologi rah sosiologi
Pemisahan (Baik-Buruk)
Kesamaan Perlakuan
Kepribadian
Persekutuan
Kewibawaan
Dimensi kognisi tadi bertemu dengan dimensi afeksi…
Argumentasi hukum Ada satu atau beberapa unsur yang tidak dapat langsung diterapkan, namun harus diberikan pemaknaan tertentu.
P.Mayor P. Minor Konklusi
Segala organ [termasuk] yang melekat pada tubuh seseorang adalah BARANG menurut ketentuan Pasal 378 KUHP. Kegadisan adalah organ yang melekat pada tubuh seseorang. KEGADISAN adalah BARANG menurut ketentuan Pasal 378 KUHP.
Argumentasi hukum Pada akhirnya, setelah semua unsur-unsur diuraikan, maka akan ditemukan silogisme yang utuh, yang menunjukkan semua unsur terkait dengan Pasal 378 KUHP telah terpenuhi.
P.Mayor
Semua orang yang bermaksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan keadaan palsu menggerakkan orang lain menyerahkan barang ADALAH pelaku penipuan menurut Pasal 378 KUHP.
P. Minor
Mertua Raja Sidabutar adalah orang yang bermaksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan keadaan palsu menggerakkan orang lain [Katarina Br. Siahaan] menyerahkan barang [kegadisannya]. Mertua Raja Sidabutar adalah pelaku penipuan menurut Pasal 378 KUHP.
Konklusi
Apa inti dari penemuan hukum itu? Segala organ [termasuk] yang melekat pada tubuh seseorang adalah BARANG menurut ketentuan Pasal 378 KUHP.
EKSPLISIT: Dalam bahasa Tapanuli, kemaluan ini disebut bonda yang tidak lain bermakna sama dengan benda (barang).
Apakah dapat diterima sebagai putusan yang berwibawa? Jawabannya ditentukan oleh: 2. 3. 4. 5.
institusi profesi komunitas keilmuan masyarakat luas para pihak
