MAKALAH PANCASILA DAN PENERAPANYA
Nama : Fajar Arianto NIM : 11.02.7987 Jurusan : D3 MI Dosen : M Khalis Purwanto, Drs, MM
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011 1
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Tugas Akhir ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul”Pancasila dan Penerapanya” Tugas Akhir yang berjudul”Pengamalan Pancasila” yang dimana buku ini menjelaskan penerapan-penerapan pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengamalkan makna-makna yang tersirat dalam pancasila dengan baik dan benar. Kami menyadari bahwa”Tugas Akhir”ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan ”Tugas Akhir” ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan ”Tugas Akhir” ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.
Yogyakarta, 08 Oktober 2011 Penyusun,
Fajar Arianto
2
DAFTAR ISI Kata pengantar ................................................................................................. 1 Daftar isi ........................................................................................................... 2 Latar belakang .................................................................................................. 3 Rumusan masalah............................................................................................. 4 Pendekatan ....................................................................................................... 5 Pembahasan ...................................................................................................... 8 Kesimpulan dan saran ...................................................................................... 12 Refrensi ............................................................................................................ 13
3
LATAR BELAKANG Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara Indonesia mengandung kosekoensi setiap aspek dalam penyeleggaraan Negara dan semua sikap tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermayarakat berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada nilainilai pancasila. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan dalam setiap aspek dalam penyelenggaraan Negara dan dalam wujud norma-norma baik norma hokum, kenegaraan, maupun norma moral yang harus dilaksanakan dan diamalakan oleh setipa warga Negara Indonesia Jadi dalam masalah ini kita sampai pada masalah pengamalan nilai-nilai pancasila tersebut baik dalam kaitannya dengan sikap moral dan tingkah laku semua warga Negara Indonesia. Oleh karena itu permasalahan pokok dalam pengamalan pancasila adalah bagaimana wujud pengamalan itu, yaitu bagaimana nilai-nilai pancasila yang universal itu dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas dalam kaitanya dengan tingkah laku semua warga Negara bermasyarakat, berbansa dan bernegara, serta dalam kaitannya dengan segala aspek penyeggalaraan Negara. Selain itu dalam pegamalan pancasila diperlukan juga suatu kondisi yang dapat menujang terlaksanannya pengamalan pancasila tersebut, baik kondisi yang berkaitan dengan sikap setiap warga Negara Indonesia dan wujud realisasi pengamalan pancasila. Maka perlu disadari oleh setiap warga Negara Indonesia bahwa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban.
4
RUMUSAN MASALAH 1. Pengertian pancasila secara objekti 2. Pengartian pancasila secara subjektif 3. Pengamalan pancasila dibidang ekomomi 4. Pengamalan pancasila dibidang politik dan hukum 5. Pengamalan pancasila pada kehidupan bermasyarakat
ABSTRAKSI Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara atau dengan lain perkataan pancasila merupakan sesuatu dasar untuk mengatur penyelengaraan Negara. Kosekuensinya seluruh pelaksanandan penyelengaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan Negara dijabarkan dan diderivisikan dari nilai-nilai pancasila. Maka pancasila adalah sumber dari segala hukum-hukum yang telah ada atau telah diterapkan pada saat ini, pancasila merupakan sumber kaidah hukum Negara yang secara konstitusional yang mengatur Negara Republik Indonesia beserta unsurunsurnya yaitu meliputi rakyat, wilayah, serta pemerintahan Negara.
5
PENDEKATAN A. Historis Bangsa Indonesia terbentuk dalam suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kutai, sriwijaya majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia.beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jatidiri sebagai suatu bangsa yang merdeka mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jati dirinya yang didalamnya tersimpul suatu cirri khas sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, oleh para pendiri bangsa kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang saderhana namun mendalam, yang 5 prinsip (5 sila) yang kemudian diberi nama pancasila. Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam era reformasi, bangsa Indonesia sebagai bangsa harus memiliki serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tangah masyarakat internasional.dengan kata lain perkataan bangsa indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat hal ini dapat dilaksanakan bukan melalui kekuasaan atau hegemoni idiologi melainkan suatu kasadaran bangsa dan bernegara yang berakar dalam sejarah bangsa. Jadi secara historis sejarah-sejarah yang terkandung dalam setiap sila pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar Negara Indonesia secara objektif historis talah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis pancasila.oleh karena itu berdasarkan fakta objektif secara historis kehidupan bangsa indinesia tidak dapat dipisahkan oleh nilai-nilai pancasila. atas dasar pengertian dan alas an histori inilah maka sangar penting bagi para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus untuk mengkaji,memahami dan mengambangkan berdasarkan ilmiah,yang pada giliranga akan memiliki suatu kesadaran serta wawasa.kebangsaan yang kuat beardasarkan nilai-nilain yang dimilikinya sendiri.konsekwensinya secara historis pancasila dalam dudukanya sebagai dasar filsafat Negara serta idiologi bangsa dan Negara bukanya suatu idiologi yang menguasai bangsa, namun justru nilai-nilai dari sila-sila pancasila itu melekat dan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri
6
B. Kultural Bangsa Indonesia berdasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara pada suatu asas cultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang saja melainkan merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai cultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofi para pendiri Negara. oleh karena itu generasi penerus terutama kalangan intekektual kampus sudah seharusnya harus memahami serta mengkaji karya besar tersebut dalam upanya melestarikan secara dinamis dalam arti mengembangkan sesuai dengan tuntunan zaman.
C. FILOSOF Pancasila sebagai dasar filsafat Negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia, oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan untuk secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyatakat, berbangsa dan bernegara. Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. hal ini berdasarkan kenyataan objek bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. setiap aspek penyelenggaraan Negara harus bersumber pada nilai-nilai pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. oleh karena itu realisasi kenegaraan termasuk dalam proses dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan Negara, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan nasional.
D. YURIDIS Landasan yuridis (hukum) merupakan peraturan yang telah di sepakati oleh para pendiri pancasila dan juga bisa di anggap sebagai pandangan hidup hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila 7
dipergunakan sebagai petunjuk, penuntun dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.kita juga bisa kaitkan dengan dengan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia hal ini berarti bahwa pancasila telah disepakati dan disetujui oleh rekyat Indonesia melalui pedebatan dan tukar pikiran baik dalam siding BPUPKI maupun PPKI oleh para pendiri Negara. perjanjian luhur tersebut dipertahankan terus oleh Negara dan bangsa Indonesia. kita semua mempunya janji untuk melaksanakan, mempertahankan serta tunduk pada asas pancasila.
8
PEMBAHASAN Pengamalan pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu: pengamalan objektif dan subjektif. 1. Pengamalan pancasila yang objektif Pengamalan pancasila yang objektif adalah pelaksanaan pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara, baik dibidang legislative, eksekutif, yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Pengamalan objektif ini terutama berkaitan dengan realisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Indonesia. 2. Pengamalan pancasila yang subjektif Pengamalan pancasila yang subjektif adalah pelaksanan pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga, Negara individu, penduduk, penguasa, dan setiap orang Indonesia. Pengamalan pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari pengamalan yang objektif, karena pengamalan yang subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan pengamalan yang objektif Dengan ini pelaksanan pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu untuk mengamalakan pancasila. Dalam pengamalan pancasila yang subjektif ini bilamana nilai-nilai pancasila telah dipahami, diresapi dan dihayati oleh seseorang maka seseorang itu telah memiliki moral pancasila. 3. Pelaksanan pancasila dalam bidang ekonomi Hampir semua pakar ekonomi Indonesia memiliki kesadaran akan pentingnya moralitas kemanusiaan dan ketuhanan sebagai landasan pembangunan ekonomi. Namun dalam praktiknya, mereka tidak mampu meyakinkan pemerintah akan konsep-konsep dan teori-teori yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Bahkan tidak sedikit pakar ekonomi Indonesia yang mengikuti pendapat atau pandangan pakar Barat (pakar IMF) tentang pembangunan ekonomi Indonesia. Pilar Sistem Ekonomi Pancasila meliputi: (1) ekonomika etik dan ekonomika humanistik (dasar), (2) nasional ekonomi dan demokrasi (cara/metode operasionalisasi), dan (3) ekonomi berkeadilan sosial (tujuan). Kontekstualisasi dan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi cukup dikaitkan dengan pilar-pilar di atas dan juga dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus dipecahkan oleh sistem ekonomi apapun. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah: (a) Barang dan jasa apa yang akan dihasilkan dan berapa jumlahnya; (b) Bagaimana pola atau cara 9
memproduksi barang dan jasa itu, dan (c) Untuk siapa barang tersebut dihasilkan, dan bagaimana mendistribusikan barang tersebut ke masyarakat. Langkah yang perlu dilakukan adalah perlu digalakkan kembali penanaman nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan dan keteladanan. Perlu dimunculkan gerakan penyadaran agar ilmu ekonomi ini dikembangkan ke arah ekonomi yang humanistik, bukan sebaliknya mengajarkan keserakahan dan mendorong persaingan yang saling mematikan untuk memuaskan kepentingan sendiri. Ini dilakukan guna mengimbangi ajaran yang mengedepankan kepentingan pribadi, yang melahirkan manusia sebagai manusia ekonomi (homo ekonomikus), telah melepaskan manusia dari fitrahnya sebagai makhluk sosial (homo socius), dan makhluk beretika (homo ethicus). Relevankah Ekonomi Pancasila dalam memperkuat peranan ekonomi rakyat dan ekonomi negara di era global (isme) kontemporer? Mereka skeptis, bukankah sistem ekonomi kita sudah mapan, makro-ekonomi sudah stabil dengan indikator rendahnya inflasi (di bawah 5%), stabilnya rupiah (Rp 8.500,-), menurunnya suku bunga (di bawah 10%). Lalu, apakah tidak mengada-ada bicara sistem ekonomi dari ideologi yang pernah “tercoreng”, dan tidak nampak wujudnya, tidak realistis, dan utopis? Mereka ini begitu yakin bahwa masalah ekonomi (krisis 97) adalah karena “salah urus” dan bukannya “salah sistem”, apalagi dikait-kaitkan dengan “salah ideologi” atau “salah teori” ekonomi. Tidak dapat disangkal, KKN yang ikut memberi sumbangan besar bagi keterpurukan ekonomi bangsa ini. Namun, krisis di Indonesia juga tidak terlepas dari berkembangnya paham kapitalisme disertai penerapan liberalisme ekonomi yang “kebablasan”. Akibatnya, kebijakan, program, dan kegiatan ekonomi banyak dipengaruhi paham (ideologi), moral, dan teori-teori kapitalisme-liberal. Di sinilah relevansi Ekonomi Pancasila, sebagai “media” untuk mengenali (detector) bekerjanya paham dan moral ekonomi yang berciri neo-liberal Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. 4. Pelaksanan pancasila dalam bidang politik dan hukum. Pembangunan politik memiliki dimensi yang strategis karena hampir semua kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari keberhasilannya. Tidak jarang kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah mengecewakan sebagian besar masyarakat. Beberapa penyebab kekecewaan masyarakat, antara lain: (1) kebijakan hanya dibangun atas dasar kepentingan politik tertentu, (2) kepentingan masyarakat kurang mendapat perhatian, (3) pemerintah dan elite politik kurang berpihak kepada masyarakat, (4) adanya tujuan tertentu untuk melanggengkan kekuasaan elite politik. 10
Keberhasilan pembangunan politik bukan hanya dilihat atau diukur dar terlaksananya pemilihan umum (pemilu) dan terbentuknya lembaga-lembaga demokratis seperti MPR, Presiden, DPR, dan DPRD, melainkan harus diukur dari kemampuan dan kedewasaan rakyat dalam berpolitik. Persoalan terakhirlah yang harus menjadi prioritas pembangunan bidang politik. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa manusia adalah subjek negara dan karena itu pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Namun, cita-cita ini sulit diwujudkan karena tidak ada kemauan dari elite politik sebagai pemegang kebijakan publik dan kegagalan pembangunan bidang politik selama ini. Pembangunan politik semakin tidak jelas arahnya, manakala pembangunan bidang hukum mengalami kegagalan. Penyelewengan-penyelewengan yang terjadi tidak dapat ditegakkan oleh hukum. Hukum yang berlaku hanya sebagai simbol tanpa memiliki makna yang berarti bagi kepentingan rakyat banyak. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik juga belum dapat direalisasikan sebagaimana yang dicita-citakan. Oleh karena itu, perlu analisis ulang untuk menentukan paradigma yang benar-benar sesuai dan dapat dilaksanakan secara tegas dan konsekuen. Pancasila sebagai paradigma pambangunan politik dan hukum kiranya tidak perlu dipertentangkan lagi. Bagaimanakah melaksanakan paradigma tersebut dalam praksisnya? Inilah persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan politik dan hukum di masa-masa mendatang. Apabila dianalisis, kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa persoalan seperti: 1. Tidak jelasnya paradigma pembangunan politik dan hukum karena tidak adanya blue print. 2. Penggunaan Pancasila sebagai paradigma pembangunan masih bersifat parsial. 3. Kurang berpihak pada hakikat pembangunan politik dan hukum. Prinsip-prinsip pembangunan politik yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila telah membawa implikasi yang luas dan mendasar bagi kehidupan manusia Indonesia. Pembangunan bidang ini boleh dikatakan telah gagal mendidik masyarakat agar mampu berpolitik secara cantik dan etis karena lebih menekankan pada upaya membangun dan mempertahankan kekuasaan. Implikasi yang paling nyata dapat dilihat dalam pembangunan bidang hukum serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan bidang hukum yang didasarkan pada nilai-nilai moral (kemanusiaan) baru sebatas pada tataran filosofis dan konseptual. Hukum nasional yang telah dikembangkan secra rasional dan realistis tidak pernah dapat direalisasikan karena setiap upaya penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh keputusan politik. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila pembangunan bidang hukum dikatakan telah mengalami kegagalan. Sementara, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan 11
juga telah menyimpang dari hakikat sistem pertahanan yang ingin dikembangkan seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri republik tercinta ini. Pembangunan pertahanan dan keamanan lebih diarahkan untuk kepentingan politik, terutama guna mempertahankan kekuasaan. 5. Pengamalan pancasila dalam kehidupan sehari-hari Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (falsafah hidup bangsa) berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari, agar hidup kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagian lahir dan batin. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini adalah sangat penting karena dengan demikian diharapkan adanya tata kehidupan yang serasi(harmonis)bahwa pengamalan Pancasila secara utuh (5 sila) tersebut adalah merupakan menjadi syarat penting bagi terwujudnya citacita kehidupan berbangsa dan bernegara.
12
KESIMPULAN DAN SARAN Pancasila sebagai warisan bangsa dapat digolongkan sebagai budaya sebab kompleksitas masyarakat Indonesia pada dasarnya dibangun selaras paham-paham dalam Pancasila. Dalam budaya Pancasila, dianut dan dikembangkan sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh semangat kebersamaan, kesediaan untuk saling mengingatkan, saling mengerti dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Budaya ini sudah terbukti mampu membawa bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, menggalang persatuan dan kesatuan, dan mendorong pembangunan. Keberhasilantersebut dapat terwujud sebab potensi konflik akibat perbedaan budaya tidak bisa hidup dalam Pancasila. Sebaliknya, budaya Pancasila itu terus menerus diperbaharui lewat pengalaman hidup bernegara dan bermasyarakat sehingga ia bisa mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai mosaik budaya etnis yang ada di bumi Nusantara. Sungguh suatu interaksi budaya yang dua arah dan dinamis. Dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama, dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apalagi manakala dikaji perkembangannya secara konstitusional selama lebih dari 55 tahun terakhir ini dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif sehingga kredibilitasnya menjadi diragukan, diperdebatkan, baik dalam wacana politis maupun akademis. Hal ini diperparah oleh minimal dua hal, ialah: pertama, penerapan Pancasila yang dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar filosofinya sebagai dasar negara; dan kedua, krisis multi dimensional yang melanda bangsa Indonesia sejak 1998 yang diikuti oleh fenomena disintegrasi bangsa.
13
REFRENSI DRS. Kaelan, M.S, 1998, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta. Aryakamara, 2008, Pengamalan pancasila, Jakarta. Bambang sumadio, 1997, Sejarah Nasional Indonesia, dapartemen pendidikan dan kebudayaan, Jakarta. Hatta Muhammad, Panitia Lima,1984, Uraian Pancasila, Mutiara , Jakarta. http://www.google.com/#hl=en&sa=X&psj=1&ei=81OqTru5LangiAKV7JGTCw&v ed=0CBUQBSgA&q=sejarah+pancasila+secara+historis&spell=1&fp=1&biw =1243&bih=636&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&cad=b
14
