MAKALAH KEWAJIBAN LANCAR Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Menengah I Dosen Pengampu : Ibu Adeng Pustikaningsih, M.Si
Disusun Oleh : 1. Diah Setianingsih
(09403241008)
2. Dian Normalitasari P.
(09403241018)
3. Khoiriyatul Mujahidah
(09403241029)
4. Fitria Nur Hidayat
(09403241039)
Kelas : Pendidikan Akuntansi 2009 A
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI REGULER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah Akuntansi Keuangan Menengah I dengan topik Kewajiban Lancar. Makalah Akuntansi Keuangan Menengah I ini berisi mengenai kewajiban terkait dengan karyawan, utang garansi purna jual, kewajiban kontijensi, serta penyajian, analisis, dan pengungkapan kewajiban lancar. Makalah ini dapat kami selesaikan berkat bantuan beberapa pihak, di antaranya Ibu Adeng Pustikaningsih, M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah I serta teman-teman yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan pembuatan makalah di kemudian hari. Semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Amin.
Yogyakarta, Desember 2010
Penulis
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Menurut FASB, kewajiban merupakan kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Karena kewajiban melibatkan pengeluaran aktiva atau jasa di masa depan, maka salah satu karakteristik yang paling penting adalah tanggal di mana kewajiban itu harus dibayarkan. Kewajiban yang jatuh tempo saat ini harus diselesaikan secara tepat waktu. Kewajiban yang likuidasinya diperkirakan secara layak memerlukan penggunaan sumber daya yang ada yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau yang memiliki jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi disebut sebagai kewajiban lancar. Ada banyak sekali bentuk kewajiban lancar dalam suatu perusahaan, di antaranya adalah hutang yang berkaitan dengan karyawan dan kontijensi. Dua bentuk kewajiban lancar tersebut memiliki perbedaan, baik dari segi asal mula/ sebab terjadinya, maupun perlakuan akuntansinya.
B. Rumusan Masalah 1. Apa saja kewajiban perusahaan yang terkait dengan karyawan? 2. Apa yang dimaksud kewajiban kontijensi? 3. Bagaimana penyajian dan analisis kewajiban lancar?
C. Tujuan 1. Mengetahui kewajiban-kewajiban yang terkait dengan karyawan. 2. Mengetahui pengertian kewajiban kontijensi dan perlakuan akuntansinya. 3. Mengetahui penyajian dan analisis kewajiban lancar.
BAB II PEMBAHASAN
A. Kewajiban Terkait dengan Karyawan (Employee-Related Liabilities) Jumlah yang terhutang kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Pos-pos yang berhubungan dengan kompensasi karyawan yang juga sering dilaporkan sebagai kewajiban lancar adalah sebagai berikut : 1. Pemotongan Gaji Pemotongan gaji dilakukan dalam suatu perusahaan untuk beberapa hal. Jenis yang paling umum dari pemotongan gaji adalah premi asuransi, tabungan karyawan serta iuran serikat kerja. Jika jumlah gaji yang dipotong oleh perusahaan belum diserahkan kepada pihak yang berwenang pada akhir periode akuntansi, maka jumlah itu harus diakui sebagai kewajiban lancar. Di Indonesia, penghasilan karyawan hanya dipotong PPh pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak karyawan yang bersangkutan, yaitu penghasilan bruto dikurangi tunjangan-tunjangan yang diterima karyawan dan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP Undang-Undang no.36 tahun 2008 untuk seorang karyawan tetap besarnya: Keadaan Wajib Pajak
PTKP setahun
Tidak kawin tanpa tanggungan
Rp15.840.000,00
Kawin tanpa anak/ tanggungan
Rp17.160.000,00
Kawin dengan 1 anak/ tanggungan
Rp18.480.000,00
Kawin dengan 2 anak/ tanggungan
Rp19.800.000,00
Kawin dengan 3 anak/ tanggungan
Rp21.120.000,00
Karyawati
Rp15.840.000,00
Adapun besarnya PPh pasal 21 yang dipotong didasarkan pada tarif pajak menurut UU no.36 tahun 2008, yaitu: Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00
5%
Di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00
15%
Di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00
25%
Di atas Rp500.000.000,00
30%
Sedangkan di Amerika Serikat, ada tiga unsur pemotong pajak, yaitu: a. Pajak Jaminan Sosial ( Social Security Taxes ) Di Amerika Serikat, sejak tanggal 1 Januari 1937, undangundang Jaminan Sosial telah menetapkan tunjangan asuransi federal untuk orang lanjut usia, orang yang selamat dari bencana, dan orang cacat (O.A.S.D.I) bagi pribadi- pribadi tertentu dan keluarganya melalui pengenaan pajak baik kepada perusahaan (pemberi kerja) dan karyawannya. Gaji atau upah kotor karyawan dipotong oleh perusahaan untuk membayar pajak tersebut. Baik perusahaan maupun karyawan dikenai tarif yang sama yaitu 6,2% berdasarkan gaji kotor pekerja hingga batas tahunan sebesar $50.000. Selain O.A.S.D.I, pemberi kerja serta karyawan juga di kenai potongan untuk asuransi kesehatan federal untuk orang lanjut usia atau disebut Medicare. Medicare merupakan program dua bagian yang dirancang untuk mengurangi biaya perawatan kesehatan yang tinggi bagi mereka yang berumur di atas 65 tahun. Hal tersebut dibiayai melalui Pajak Asuransi Rumah Sakit terpisah yang dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja pada tarif 1,45% dari total kompensasi pekerja. Rencana Sukarela menangani sebagian besar tagihan dokter dan pelayanan medis serta kesehatan lainnya yang dibiayai oleh pembayaran bulanan dari semua yang mendaftar ditambah dana yang mencukupi dari pemerintah federal.
Gabungan O.A.S.D.I, yang sering disebut Federal Insurance Contribution Act (FICA) dan Pajak Asuransi Rumah Sakit Federal biasanya dikenal sebagai pajak jaminan sosial. Tarif gabungan untuk pajak ini adalah 7,65% dari upak pekerja hingga $90.000 dan 1,45% atas kelebihan sebesar $90.000. Perusahaan harus melaporkan jumlah pajak jaminan sosial pekerja dan pemberi kerja yang belum disetor atas upah kotor yang dibayarkan harus dilaporkan oleh pemberi kerja sebagai kewajiban lancar. Contoh : Pak Duta seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan PT. 507, dan mempunyai gaji kotor senilai $100.000. Dari gaji tersebut dikenai pajak O.A.S.D.I, serta Medicare. Maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut :
Pajak orang cacat (O.A.S.D.I)
(6,2% x $100.000)
$6200
Pajak untuk Medicare
(1,45% x $100.000)
$1450
Jumlah pajak yang memotong gaji
$7650
Maka PT.507 akan mencatat pajak yang harus dibayar dari potongan gaji Pak Duta selaku karyawan sebagai berikut : Biaya Gaji
$100.000
Hutang Pajak O.A.S.D.I
$6200
Hutang Pajak Medicare
$1450
Kas
$92350
Setelah pajak dibayarkan, maka PT.507 akan mencatat sebagai berikut: Hutang Pajak O.A.S.D.I
$6200
Hutang Pajak Medicare
$1450
Kas
$7650
b. Pajak Pengangguran (Unemployment Taxes) Pajak gaji lainnya yang dipungut oleh pemerintah federal yang bekerja sama dengan pemerintah negara bagian menyediakan suatu sistem asuransi pengangguran. Semua pemberi kerja yang memenuhi
kriteria berikut ini dikenai pajak Federal Unemployment Tax Act (F.U.T.A) : 1) membayar upah sebesar $1.500 atau lebih selama setiap kuartal kalender dalam tahun berjalan atau tahun sebelumnya atau 2) mempekerjakan paling sedikit satu atau setidaknya satu hari dalam setiap 20 minggu selama tahun kalender berjalan atau sebelumnya. Pajak ini hanya dipungut dari setiap pemberi kerja dengan tarif 6,2% atas kompensasi $7000 pertama yang dibayarkan kepada setiap pekerja selama tahun kalender. Pemberi kerja atau majikan memperoleh kredit pajak yang tidak melebihi 5,4% dari kontribusi yang dikerjakan ke rencana negara bagian untuk kompensasi pengangguran. Pemberi kerja dikenai pajak pengangguran negara bagian sebesar 5,4% atau lebih, maka hanya pajak 0,8% yang terhutang kepada pemerintah. Walaupun undang- undang pajak negara bagian biasanya berkisar antara 3% hingga 7% atau lebih tinggi lagi, namun semua negara bagian menetapkan satu bentuk tarif keringanan, yang mengijinkan pengurangan tarif kontribusi negara bagian. Pemberi kerja yang menunjukkan dengan pengalaman tunjangan dan kontribusinya bahwa mereka telah menyediakan lapangan kerja
yang stabil dapat
memperoleh pengurangan ini, jika besarnya dana negara bagian cukup untuk menyediakan pengurangan itu. Dalam rangka
untuk tidak
mengenakan denda kepada pemberi kerja yang telah menghasilkan pengurangan tarif kontribusi negara bagian, undang- undang federal mengijinkan suatu kredit sebesar 5,4% walaupun tarif kontribusi negara bagian yang efektif kurang dari 5,4%. Contoh : Appliance Repair, Corp. memiliki gaji kena pajak $100.000, terkena tarif federal 6,2% dan tarif kontibusi negara bagian sebesar 5,7%. Namun karena pengalaman menyediakan lapangan kerja yang stabil, tarif negara bagian perusahaan telah dikurangi menjadi 1%. Perhitungan pajak pengangguran federal dan negara bagian untuk Appliance Repair Co adalah sebagai berikut :
Pembayaran pajak pengangguran negara bagian (1%x$100.000) Pajak penganggurab federal {(6,2%-5,4%)($100.000)}
$1.000 $800
Total pajak pengangguran federal dan negara bagian
$1.800
Perusahaan mencatat pajak pengangguran yang masih harus dibayar sebagai berikut : Beban Pajak Pengangguran Negara bagian Beban Pajak Pengangguran Federal
$1000 $800
Hutang Pajak Pengangguran Negara bagian
$1000
Hutang Pajak Pengangguran Federal
$800
Setelah pajak pengangguran dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak yang berwenang, maka perusahaan mencatat jurnalnya sebagai berikut : Hutang Pajak Pengangguran Negara bagian Hutang Pajak Pengangguran Federal Kas
$1000 $800 $1800
Pajak pengangguran federal dibayarkan secara kuartalan dengan formulir pajak yang diajukan secara tahunan. Perusahaan biasanya juga membayar kontribusi negara bagian secara kuartalan. Karena baik pajak perngangguran pajak federal maupun negara bagian diperhitungkan atas kompensasi yang dihasilkan, maka jumlah kontribusi pemberi kerja yang diakrualkan tetapi belum dibayar harus dicatat sebagai beban operasi dan sebagai kewajiban lancar apabila laporan keuangan disiapkan pada akhir tahun. c. Pemotongan Pajak Penghasilan Undang- undang pajak penghasilan federal dan beberapa negara bagian mengharuskan pemberi kerja untuk memotong dari pembayaran gaji/ upah setiap pekerja, pajak penghasilan yang dikenakan atas upah tersebut. jumlah pajak penghasilan yang dipotong dihitung oleh pemberi kerja menurut rumus yang diberikan pemerintah atau tabel pemotongan pajak. Jumlah tersebut tergantung pada lamanya periode
pembayaran dan upah kena pajak, status pernikahan dan tanggungan dari setiap karyawan. Jika pajak penghasilan yang dipotong ditambah pajak jaminan sosial karyawan dan pemberi kerja melebihi jumlah yang ditetapkan per bulan, maka pemberi kerja diwajibkan menyetorkan kepada pemerintah selama bulan tersebut.
Di bawah ini adalah ilustrasi berbagai pemotongan gaji dan kewajiban Pos
Siapa yang Membayar
Pemotongan pajak penghasilan Pajak FICA bagian karyawan
Karyawan Pemberi kerja melaporkan jumlah ini sebagai kewajiban hingga diserahkan
Iuran serikat kerja Pajak FICA bagian pemberi kerja Pengangguran federal
Pemberi Kerja
Pengangguran negara bagian Contoh kasus : Asumsikan pembayaran gaji mingguan sebesar $10.000 seluruhnya terkena pajak FICA dan Medicare (7,65%), pajak pengangguran federal (0,8%) dan negara bagian (4%), dengan pemotongan pajak penghasilan sebesar $1.320 dan iuran serikat kerja sebesar $88. Perusahaan menghitung potongan gaji untuk karyawan sebagai berikut : Pajak FICA dan Medicare (7,65% x $10.000) Pemotongan pajak penghasilan
$765 $1.320
Iuran serikat kerja
$88 $2.173
Perusahaan mencatat upah dan gaji yang dibayarkan dan potongan gaji karyawan (sebelum pajak dibayarkan kepada pihak yang berwenang) adalah sebagai berikut : Beban Gaji dan Upah Hutang Pajak yang Dipotong
$10.000 $1.320
Hutang Pajak FICA
$ 765
Hutang Iuran Serikat Kerja
$ 88
Kas
$7.827
Maka setelah pajak itu dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak yang berwenang perusahaan akan mencatat sebagai berikut : Hutang Pajak yang Dipotong
$1.320
Hutang Pajak FICA
$ 765
Hutang Iuran Serikat Kerja
$ 88
Kas
$2.173
Sedangkan perhitungan hutang pajak pemberi kerja adalah sebagai berikut : Pajak FICA dan Medicare (7,65% x $10.000)
$765
Pajak pengangguran federal (0,8% x $10.000)
$80
Pajak pengangguran negara bagian (4%x$10.000)
$400 + $1.245
Ayat jurnal untuk mencatat pajak gaji pemberi kerja (sebelum pajak tersebut dibayarkan) adalah sebagai berikut : Beban Pajak Gaji
$1.245
Hutang Pajak FICA
$765
Hutang Pajak Pengangguran Federal
$80
Hutang Pajak Pengangguran Negara Bagian
$400
Maka setelah pajak itu dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak yang berwenang perusahaan akan mencatat sebagai berikut : Hutang Pajak FICA Hutang Pajak Pengangguran Federal Hutang Pajak Pengangguran Negara Bagian Kas
$765 $80 $400 $1.245
Pemberi kerja atau majikan diharuskan untuk menyetorkan kepada pemerintah bagiannya atas pajak FICA bersama dengan jumlah pajak FICA yang dipotong dari setiap kompensasi kotor karyawan. Semua pajak FICA pemberi kerja yang belum disetorkan harus dicatat sebagai beban pajak gaji dan hutang pajak gaji
2. Absensi yang dikompensasi Absensi yang dikompensasi (compensated absences) adalah absensi dari pekerjaan seperti cuti, sakit dan hari libur. Suatu kewajiban harus diakrualkan untuk biaya kompensasi atas absensi di masa depan jika semua konsidi seberti berikut dibawah ini terpenuhi : a) Kewajiban pemberi kerja atau majikan yang berhubungan dengan hak karyawan untuk menerima kompensasi atas absensi di masa depan berasal dari jasa karyawan yang telah diserahkan. b) Kewajiban yang berhubungan dengan hak yang bersifat terjamin penuh atau berakumulasi. c) Pembayaran kompensasi itu adalah sangan mungkin, dan d) Jumlahnya dapat diestimasi dengan layak. Jika seorang majikan atau pemberi kerja memenuhi kondisi a) b) dan c) tetapi tidak mengakrualkan kewajiban karena lalai memenuhi kewajiban d), maka fakta ini harus diungkapkan.
3. Perjanjian Bonus Banyak perusahaan memberikan bonus kepada semua pejabat atau karyawan tertentu sebagai tambahan atas gaji atau upah reguler mereka. Sering kali jumlah bonusnya bergantung pada laba tahunan perusahaan. Sebagai contoh, karyawan Ford Motor Company mendapat bagian atas kesuksesan operasi perusahaan dengan menggunakan laba bersih sebagai dasar utama perhitungan. Dari sudut pandang perusahaan, pembayaran bonus kepada karyawan dapat dianggap sebagai tambahan upah dan harus dimasukkan sebagai pengurang dalam menentukan laba bersih tahun berjalan. Contoh kasus: Perusahaan Palmer Inc. Menunjukkan laba tahun 2009 sebesar $100.000, dan akan membayar bonus sebesar $10.700 pada bulan januari 2010. Palmer membuat ayat jurnal penyesuaian tertanggal 31 Desember 2009 untuk mencatat bonus adalah sebagai berikut :
Beban Bonus Karyawan Hutang Bonus Pembagian Laba
$10.700 $10.700
Pada bulan januari 2010, ketika palmer membayar bonus, ayat jurnalnya : Hutang Bonus Pembagian Laba Kas
$10.700 $10.700
Palmer seharusnya mencantumkan akun beban dalam laporan labarugi sebagai beban operasi. Kewajiban, yaitu Hutang Bonus Pembagian Laba, biasanya akan dibayar dalam periode waktu yang singkat dan harus dicatat sebagai kewajiban lancar dalam neraca. Serupa dengan perjanjian bonus dicatat sebagai kewajiban untuk beban bersyarat meliputi pembayaran sewa atau royalti yang bergantung pada jumlah pendapatan yang dihasilkan atau kuantitas produk yang di produksi. Beban bersyarat itu didasarkan atas pendapatan atau unit yang diproduksi biasanya lebih mudah untuk dihitung daripada perjanjian produk. Sebagai contoh, asumsikan bahwa suatu lease mensyaratkan pembayaran sewa yang tetap sebesar $500 per bulan dan 1% dari semua penjualan di atas $300.000 per tahun. Maka kewajiban sewa tahunan akan berjumlah $6.000 ditambah $0,01 dari setiap dolar pendapatan di atas $300.000. Atau, suatu perjanjian royalti dapat menimbulkan piutang bagi pemilik paten sebesar $1,00 atas setiap ton produk yang dihasilkan dari proses yang dipatenkan, atau menimbulkan piutang bagi pemilik hak mineral sebesar $0,50 atas setiap barel minyak. Dengan bertambahnya setiap unit produk yang diproduksi atau ekstraksi, maka suatu tambahan kewajiban, biasanya kewajiban lancar, akan tercipta.
B. Kewajiban Kontijensi (Contigent Liabilities) Kontinjensi adalah suatu kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan (keuntungan kontinjensi) atau kerugian (kerugian kontinjensi) untuk perusahaan yang
pada akhirnya akan diketahui ketika satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Keuntungan kontinjensi (gain contingencies) adalah klaim atau hak untuk menerima aktiva (atau memiliki kewajiban yang menurun) yang keberadaannya tidak pasti tetapi pada akhirnya mungkin akan menjadi sah. Jenis keuntungan kontinjensi: 1. Penerimaan yang mungkin atas uang dari hadiah, bonus, sumbangan, dan lain sebagainya. 2. Kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah atas kelebihan pajak 3. Penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkn menguntungkan. 4. Kerugian pajak yang dikompensasi ke depan Keuntungan kontijensi tidak diakui dalam laporan keuangan. Akan tetapi diungkapkan dalam catatan jika probabilitas terealisasinya tinggi. Tetapi jika realisasi keuntungan dapat dipastikan, maka itu bukan kontinjensi dan pengakuan keuntungan dapat dilakukan. Kerugian Kontinjensi (loss contingencies) adalah situasi yang melibatkan
ketidakpastian
atas
kemungkinan
terjadinya
kerugian.
Kewajiban yang terjadi sebagai akibat dari kerugian kontinjensi, menurut definisinya disebut sebagai kewajiban yang tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih kejadian di masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah hutang, pihak yang dibayar, tanggal pembayaran atau tanggal keberadaannya. Yaitu satu atau lebih faktor-faktor tersebut bergantung pada kerugian kontinjensi. Apabila terdapat kerugian kontinjensi, maka kemungkinan bahwa kejadian di masa dapan akan menguatkan terjadinya kewajiban dapat berkisar dari sangat mungkin hingga kurang mungkin. FASB menggunakan istilah: 1. Kemungkinan besar (probable), kejadian masa depan sangat mungkin terjadi. 2. Cukup mungkin (reasonably possible), peluang kejadian masa depan terjadi lebih besar daripada kemungkinan kecil tetapi lebih kecil dari mungkin.
3. Kemungkinan kecil (remote) ,peluang kejadian masa depan terjadi sangat kecil. Suatu
estimasi
kerugian
dari
kerugian
kontinjensi
harus
diakrualkan dengan membebankan ke beban dan kewajiban dicatat hanya jika kedua kondisi berikut dipenuhi: 1. Informasi
yang
tersedia
sebelum
penerbitan
laporan
keuangan
menunjukkan bahwa kemungkinan besar suatu kewajiban telah terjadi pada tanggal laporan keuangan. 2. Jumlah kerugian dapat diestimasi secara layak. Beberapa kerugian kontinjensi adalah sebagai berikut: 1. Perkara pengadilan, klaim, dan pengenaan Faktor-faktor berikut, di antara yang lainnya, harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu kewajiban harus dicatat berkenaan dengan perkara pengadilan (litigation) yang ditunda dan yang mengancam serta klaim (claim),dan pengenaan (assessment) aktual atau yang mungkin: a. Periode waktu dimana penyebab tindakan yang mendasari terjadi b. Probabilitas hasil yang tidak menguntungkan c. Kemampuan untuk membuat estimasi yang layak mengenai jumlah kerugian. Untuk melaporkan kerugian dan kewajiban dalam laporan keuangan, penyebab perkara keadilan harus terjadi pada atau sebelum tanggal laporan keuangan. Untuk mengevaluasi probabilitas hasil yang tidak menguntungkan, perusahaan mempertimbangkan: sifat perkara pengadilan,
kemajuan
perkara
itu,
pendapat
penasehat
hukum,
pengalaman perusahaan anda dan perusahaan lain dalam kasus yang serupa, dan setiap tanggapan manajemen terhadap tuntutan hukum tersebut. 2. Biaya jaminan dan garansi Jaminan (garansi produk) adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki defisiensi kuantitas, kualitas, atau kinerja suatu produk. Jaminan ini umumnya digunakan oleh manufaktur
sebagai tekhnik promosi penjualan. Perusahaan menggunakan 2 metode dasar akuntansi untuk biaya jaminan: a. Metode Dasar Kas Biaya jaminan dicatat sebagai beban pada saat dikeluarkan.
Atau
dengan kata lain,biaya jaminan dibebankan ke periode dimana penjual atau produsen menepati jaminan itu. Metode dasar kas diwajibkan apabila kewajiban jaminan tidak diakrualkan pada tahun penjualan karena: 1) Tidak mungkin bahwa kewajiban telah terjadi 2) Jumlah kewajiban tidak dapat di estimasi dengan layak b. Metode Dasar Akrual Biaya jaminan dibebankan ke beban operasi dalam tahunpenjualan. Ini merupakan metode yang diterima umum dan harus digunakan apabila jaminan merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari penjualan serta dipandang sebagai kerugian kontinjensi. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan jaminan beban. Contoh Pendekatan Jaminan Beban. Untuk mengilustrasikan metode jaminan beban, asumsikan bahwa Denson Company memulai produksinya pada mesin baru dalam bulan Juli 2006,dan menjual 100 unit masing- masing seharga $5000 pada akhir tahun,yaitu 31 Desember 2006. mesin
mendapat
jaminan
selama
satu
tahun.
Setiap
Denson
telah
mengestimasi, dari pengalaman masa lalu dengan mesin sejenis,bahwa biaya jaminan rata- rata mungkin sebesar $200 per unit. Lebih lanjut, sebagai akibat dari penggantian komponen dan servis yang diberikan sesuai dengan jaminan mesin, perusahaan mengeluarkan biaya garansi sebesar $4000 pada tahun 2006 dan $16000 pada tahun 2007 1) Penjualan 100 mesin masing- masing seharga $5000,selama bulan juli hingga Desember 2006: Kas atau piutang usaha Penjualan
$500.000 $500.000
2) Pengakuan beban jaminan, bulan juli hingga Desember 2006: Beban jaminan
$4,000
Kas, persediaan, gaji akrual
$4,000
(mencatat biaya jaminan yang terjadi) Beban jaminan
$16,000
Estimasi kewajiban menurut jaminan
$16,000
(untuk mengakrualkan estimasi biaya jaminan) Neraca per 31 Desember 2006 akan melaporkan “estimasi kewajiban menurut jaminan” sebagai kewajiban lancer sebesar $16000, laporan laba rugi untuk tahun 2006 akan melaporkan beban jaminan sebesar $20000. 3) Pengakuan biaya jaminan yang dikeluarkan pada tahun 2007(atas penjualan mesin tahun 2006) Estimasi kewajiban menurut jaminan Kas, persediaan, gaji akrual
$16,000 $16,000
(mencatat biaya garansi yang dikeluarakan) 3. Premi dan kupon Perusahan menawarkan premi (baik atas dasar terbatas maupun berkelanjutan) kepada pelanggan sebagai pengganti tutup kotak, sertifikat, kupon, label, atau pembungkus.
Premi (premium) itu dapat berupa
peralatan dari perak, piring, alat rumah tangga kecil, atau transportasi gratis. Kupon tercetak (printed coupons) yang dapat ditebus untuk potongan tunai atas barang yang dibeli juga sangat popular. Premi dan kupon biayanya harus dicatat sebagai beban pada periode penjualan. Contoh berikut mengilustrasikan perlakuan akuntansi untuk penawaran premi. Joddy Company menawarkan pelanggannya mankuk pencampur besar yang anti pecah sebagai penukaran atas $25 dan 10 tutup kotak. Mangkuk itu berharga pokok $75,dan perusahaan mengestimasi bahwa 60% dari tutup kotak akan ditebus. Penawaran premi ini dimulai pada bulan juni 2007 dan menghasilkan transaksi serta ayat jurnal berikut Joddy Company:
Untuk mencatat pembelian 20.000 mangkuk pencampur masing- masing seharga $75: Persediaan Premi mangkuk Pencampur
$150.000
Kas
$150.000
Untuk mencatat penjualan 30.000 kotak campuran kue masing- masing seharga $80: Kas
$240.000 Penjualan
$240.000
Untuk mencatat penebusan aktual dari 60.000 tutup kotak,penerimaan sebesar $25 per 10 tutup kotak,dan pengiriman mangkuk pencampur: Kas[(60.000/10)x $0,25]
$1.500
Beban premi
$3.000
Persediaan premi mangkuk pencampur[(60.000/10)x$0,75] $4.500
Untuk mencatat ayat jurnal penyesuaian akhir periode atas estimasi kewajiban untuk penawaran premi yang berlaku : Beban premi
$6.000
Estimasi kewajiban untuk premi
$6.000
Perhitungan: Total tutup kotak yang dijual dalam tahun 2007
300.000
Total estimasi penebusan
180.000
Tutup kotak yang ditebus dalam tahun 2007 Estimasi penebusan masa depan Biaya estimasi klaim yang beredar
60.000 120.000
(120.000/10)x($0,75-$0,25) = $6.000
4. Kewajiban lingkungan Yang termasuk dalam kategori ini antara lain pembersihan limbah beracun yang merupakan hasil dari aktivitas produksi perusahaan, pencegahan kerusakan lingkungan, dan pembersihan udara yang tercemar.
C. Penyajian dan Analisis Kewajiban Lancar 1. Penyajian Kewajiban Lancar Dalam praktek, kewajiban lancar biasanya dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada nilai penuh jatuh temponya. Karena singkatnya periode waktu yang terlibat, yang sering kali kurang dari satu tahun, maka perbedaan antara nilai sekarang kewajiban lancar dan nilai jatuh tempo biasanya tidak besar. Penilaian kewajiban yang sedikit terlalu tinggi akibat pencatatan kewajiban lancar pada nilai jatuh tempo dianggap sebagai tidak material. Akun kewajiban lancar biasanya disajikan sebagai klasifikasi pertama dalam kelompok kewajiban dan ekuitas pemegang saham di neraca. Dalam kelompok kewajiban lancar, akun-akun itu dapat dicantumkan menurut jatuh temponya, dalam jumlah yang menurun, atau menurut preferensi likuidasinya. Informasi yang terinci dan bersifat tambahan mengenai kewajiban lancar harus memadai untuk memenuhi persyaratan pengungkapan penuh. Kewajiban yang dijamin harus diidentifikasi dengan jelas, dan aktiva terkait yang dijaminkan harus ditunjukan. Jika tanggal jatuh tempo setiap kewajiban dapat diperpanjang, maka rinciannya harus diungkapakan. Kewajiban lancar ini tidak boleh dioffset terhadap aktiva yang akan digunakan untuk likuidasinya. Hutang jangka panjang yang akan jatuh temposaat ini harus diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Terdapat pengecualian penting apabila kewajiban yang jatuh tempo saat ini harus dibayar dari aktiva yang diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Sebagai contoh, jika pembayaran untuk menarik hutang obligasi diambil dari dana pelunasan obligasi yang diklasikasikan sebagai aktiva jangka panjang, maka hutang obligasi harus dilaporkan dalam kelompok kewajiban jangka panjang. Penyajian hutang ini dalam kelompok kewajiban lancar akan mengganggu posisi modal kerja perusahaan. Jika kewajiban jangka pendek dikeluarkan dari kewajiban lancar karena pendanaan kembali, maka catatan atas laporan keuangan harus mencakup :
a. Penjelasan umum mengenai perjanjian pendanaan b. Persyaratan dari setiap kewajiban baru yang terjadi atau akan terjadi c. Persyaratan dari setiap sekuritas ekuitas yang diterbitkan atau akan diterbitkan Apabila pendanaan kembali atas dasar jangaka panjang diharapkan dapat dilakukan melalui penerbitan sekuritas ekuitas, maka tidak layak untuk memasukan kewajiban jangka pendek dalam ekuitas pemilik. Pada tanggal neraca, kewajiban itu merupakan suatu kewajiban bukan ekuitas pemilik.
2. Pengungkapan Imbalan Kerja Peraturan komprehensif mengenai pernyataan akuntansi dan pengungkapan Imbalan Kerja bagi karyawan suatu perusahaan diatur dalam PSAK No. 24 (Revisi 2004). Adapun tujuan dari aplikasi PSAK 24 (Revisi 2004) adalah untuk mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja dimana mengharuskan perusahaan untuk mengakui : 1. Kewajiban jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan; dan 2. Beban jika perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Adapun ruang lingkup aplikasi PSAK 24 (Revisi 2004) ini diterapkan oleh pemberi kerja untuk imbalan kerja, dimana pernyataan ini tidak mencakup pelaporan oleh Dana Pensiun (lihat PSAK 18 : Akuntansi Dana Pensiun) dan PSAK 24 (Revisi 2004) ini diterapkan untuk seluruh imbalan kerja, termasuk yang diberikan : 1. Melalui program formal atau perjanjian formal lainnya antara perusahaan dan pekerja, serikat pekerja, atau perwakilan pekerja. 2. Melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan industri dimana perusahaan wajib untuk ikut serta. 3. Oleh kebiasaan yang menimbulkan kewajiban konstruktif.
3. Penyajian Kontijensi Di Amerika Serikat, perusahaan mencatat kerugian kontijensi dan kewajiban jika kerugiannya adalah mungkin dan dapat diestimasi. Akan tetapi, jika kerugaiannya sangant mungkin atau dapat diestimasi tetapi tidak keduanya, dan jika terdapat paling sedikit kemungkinan yang layak bahwa suatu kewajiban telah terjadi, maka pengungkapan berikut berikut diperlukan dalam catatan : a. Sifat kontijensi b. Estimasi mengenai kemungkinan kerugian atau rentang kerugian atau suatu pernyataan bahwa estimasi tidak dapat dilakukan Beberapa kewajiban kontijensi lain yang harus diungkapkan meskipun perusahaan kemungkinan kerugiannya kecil adalah : a. Jaminan atas hutang pihak lain b. Kewajiban bank komersial menurut “stand-by letters of credits” c. Jaminan untuk membeli kembali piutang (atau properti lain yang berhubungan) yang telah dijual atau diberikan Pengungkapan itu harus mencakup sifat dan jumlah jaminan serta jumlah yang dapat dipulihkan dari pihak lain, jika dapat diestimasi. Namun di Indonesia, IAI melarang perusahaan untuk mengakui kewajiban kontijensi. Hal itu didasarkan pada PSAK no.57 tentang Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijeni, dan Aset Kontijensi par.28. Meskipun begitu, kewajiban kontijensi harus diungkapkan, kecuali jika probabilitas aliran-keluar (kas atau asey lain) di masa depan adalah kecil.
4. Analisis Kewajiban Lancar Perbedaan antara kewajiban lancar dan hutang jangka panjang adalah penting karena
menyediakan informasi tentang
likuiditas
perusahaan. Likuiditas yang berkaitan dengan kewajiban adalah waktu yang diharapkan berlalu hingga suatu kewajiban harus dibayar. Dengan kata lain, kewajiban yang akan dibayar dengan segera merupakan kewajiban lancar. Suatu perusahaan yang likuid dapat bertahan lebih baik dalam menghadapi masalah keuangan. Selain itu, perusahaan ini juga
memiliki peluang yang lebih baik dalam mengambil keuntungan dari keempatan investasi yang berkembang. Analisis menggunakan rasio dasar tertentu seperti arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi terhadap kewajiban lancar, serta rasio perputaran untuk piutang dan persediaan, untuk menilai likuiditas. Dua rasio lainnya yang digunakan untuk menguji likuiditas adalah rasio lancar dan rasio cepat. a. Rasio Lancar (Current Ratio) Rasio lancar adalah rasio yang membandingkan antara total aktiva lancar terhadap total kewajiban lancar. Rasio lancar = Aktiva lancar Kewajiban lancar Rasio tersebut sering kali diekspresikan sebagai cakupan dari sedemikian banyak waktu. Terkadang rasio itu disebut sebagai rasio modal kerja karena modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar. Rasio lancar yang memadai tidak menngungkapkan bagian aktiva lancar yang terikat dalam persediaan yang bergerak lambat. Dengan persediaan, terutama bahan baku dan barang dalam proses, terdapat pertanyaan tentang berapa waktu yang akan diperlukan untuk mengubahnya menjadi produk jadi dan yang akhirnya akan direalisasi dalam penjualan barang dagang. Eliminasi persediaan, bersama dengan setiap beban dibayar dimuka dari jumlah aktiva lancar, dapat memberikan informasi yang lebih baik bagi kreditor jangka pendek. Sehingga beberapa analis lebih menyukai rasio cepat sebagai pengganti rasio lancar. b. Rasio Cepat (Quick Ratio) Banyak analis lebih menyukai rasio cepat yang menghubungkan total kewajiban lancar dengan kas, sekuritas, dan piutang. Rasio cepat = kas + investasi jangka pendek + piutang bersih Kewajiban lancar
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Kewajiban lancar adalah kewajiban yang likuidasinya diperkirakan secara layak memerlukan penggunaan sumber daya yang ada yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau yang memiliki jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi. Dua bentuk kewajiban lancar adalah kewajiban yang berhubungan dengan karyawan dan kewajiban kontijensi. Kewajiban yang berhubungan dengan karyawan (employee-related liabilities) adalah jumlah yang terhutang kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi. Sedangkan kewajiban kontijensi (contigent liabilities) adalah kewajiban yang potensial timbul yang kemungkinan menjadi kewajiban aktual di masa mendatang. Untuk penyajiannya dalam laporan keuangan, kewajiban lancar biasanya dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada nilai penuh jatuh temponya. Karena singkatnya periode waktu yang terlibat, yang sering kali kurang dari satu tahun, maka perbedaan antara nilai sekarang kewajiban lancar dan nilai jatuh tempo biasanya tidak besar. Penilaian kewajiban yang sedikit terlalu tinggi akibat pencatatan kewajiban lancar pada nilai jatuh tempo dianggap sebagai tidak material. Untuk menilai kemampuan tingkat likuiditas perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban lancar, diperlukan analisis laporan keuangan yaitu rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar adalah rasio yang membandingkan antara total aktiva lancar terhadap total kewajiban lancar. Sedangkan rasio cepat adalah rasio yang membandingkan antara kas, sekuritas, dan piutang dengan total kewajiban lancar.
B. Saran Perusahaan sebaiknya berhati-hati dalam pelaporan dan penyajian kewajiban lancarnya, karena setiap bentuk kewajiban lancar memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda-beda.
DAFTAR PUSTAKA
Isroah. Perpajakan. 2010. Yogyakarta: Ardana Media. Kieso, Donald E., dkk. Akuntansi Intermediate Jilid 2 Edisi ke-12. 2008. Jakarta: Penerbit Erlangga. Sugiri, Slamet. 2009. Akuntansi Pengantar 2 Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Weygandt, Jerry J., dkk. Accounting Principles. 2002. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
