MAH.O t, liukll l PERBAt

,,,

MAH.O�t, liUKll�l PERBAt...

HUKUM PERBANKAN EDISI REVIS!

DR. Sentosa Sembiring, SH., MH.

vi 13&�9 (Cj

. \\ -

( frt t4 .

PENERBIT MANDAR MAJU /2012/ BAND.UNG

Hukum Perbankan Edisi Revisi

oleh DR. Sentosa Sembiring, SH., MH.

12- PH- 268

Copyright© 2012, Penerbit CV. Mandar Maju Jl. Sumber Resik No. 71 (4-19) Sumbersari Indah, Bandung 40222 Telp (022) 6018218, Fax (022) 6121762 E-mail : [email protected] Website : www.mandarmaju.com Anggota IKAPI No. 043/JBA/92 Tata Layout lsi : Team Mandar Maju Editor : Team Mandar Maju Design Cover : Agung Wulandana

Cetakan Ke- I : September 2000 Cetakan Ke- II : Oktober 2008 Cetakan Ke- III : Oktober 2012

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN : 978-979-538-401-4 lsi buku diluar tanggung jawab Percetakan dan Penerbit

KATA PENGANTAR CETAKAN PERTAMA

Sejak dicanangkannya liberalisasi dunia perbankan lima belas tahun yang lalu, terlihat bahwa perkembangan industri perbankan berjalan begitu cepat. Masyarakatpun mulai akrab dengan layanan jasa perbankan baik dalam urusan bisnis maupun urusan pribadi. Seiring dengan pesatnya bisnis perbankan tersebut, membawa konsekuensi pula dalam pengaturannya. Hal ini dirasakan penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan di bidang perbankan, untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat. Selain itu, perkembangan dunia lnternasionalpun tidak mungkin dihindarkan begitu saja. Hal-hal apa saja yang diatur dalam peraturan di bidang perbankan tersebut, hal inilah yang akan coba dibahas dalam buku kecil ini. Walaupun harus disadari, bahwa apa yang diuraikan di sini masih sangat sumir. Gagasan untuk menulis buku tiada lain adalah untuk membantu para mahasiswa dalam mengikuti kuliah HUKUM PERBANKAN yang diasuh oleh penulis di Fakultas Hukum UNPAR Bandung. Tiada gading yang tak retak, demikian juga buku kecil ini masih jauh dari lengkap untuk dapat disebut sebagai suatu buku teks. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan, agar dalam penerbitan selanjutnya dapat dilengkapi dengan pembahasan yang lebih komprehensif dalam penerbitan selanjutnya. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini, penulis menyampaikan penghargaan yang tulus.

Bandung, September 2000 DR. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

v

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Cetakan kedua buku HUKUM PERBANKAN ini materinya masih sama dengan cetakan pertama. Hadirnya cetakan kedua ini tidak lain adalah untuk memenuhi permintaan dari para pembaca. Semoga buku ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca. Bandung, Oktober 2008 Penerbit

KATA PENGANTAR CETAKAN KETIGA

Ketika buku ini diterbitkan kali pertama pacta Tahun 2000, sebenarnya sudah terlihat ada tanda-tanda jasa perbankan akan tumbuh dengan pesat. Pesatnya pertumbuhan jasa perbankan membawa implikasi perlunya landasan hukum jasa perbankan yang lebih komprehensif. Untuk itu, UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pun diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adanya perubahan undang-undang perbankan tersebut dapat dipahami, mengingat berbagai perkembangan industri sektor jasa tidak terkecuali sektor jasa perbankan pun tumbuh dengan cepat baik di tingkat nasional maupun internasional. Di sisi lain, Indonesia sebagai anggota komunitas masyarakat dunia, telah ikut serta dalam berbagai perjanjian internasional, yang mau tidak mau harus juga menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan nasional dengan alam globalisasi yang kian menyatu dalam berbagai bidang kehidupan termasuk juga di sektor jasa perbankan. Berangkat dari titik tolak inilah, serangkaian peraturan per­ undang--undangan di bidang jasa perbankan pun diterbitkan, antara lain: UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Beberapa tahun kernudian, undang-undang ini pun rnengalami perubahan kedua vi

dengan diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Lalu pada tahun 2009 undang-undang Bank Indonesia diubah kembali dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. Yang menarik dari Undang-Undang Bank Indonesia ini adalah keberadaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral ditempatkan sebagai Lembaga Negara Independen. Untuk itu, Bank Indonesia diberi kewenangan dalam menerbitkan peraturan yang terkait dengan perbankan yang dikenal dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Peraturan ini diurnumkan dalarn Lembaran Negara Republik Indonesia. Secara normatif, dengan diumumkannya suatu peraturan dalarn Lembaran Negara Republik Indonesia mengikat semua pihak. Oleh karena itu, baik para pelaku bisnis perbankan maupun masyarakat pada umumnya harus terus mengikuti tentang berbagai peraturan perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia baik berupa PBI maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Namun perlu kiranya dikemukakan di sini, bahwa hal-hal yang diatur dalam undang-undang Bank Indonesia hanya menyangkut yang terkait tentang kelembagaan Bank Indonesia. Sedangkan, pengaturan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran dalam bidang usaha perbankan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang perbankan. Sebagai tindak lanjut, diterbitkannya Undang-Undang Bank Indonesia, pada tahun 2004 diterbitkan UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan diterbitkannya undang-undang ini, maka jaminan nasabah yang ada di bank tidak lagi menjadi jaminan pemerintah, akan tetapi beralih ke Lembaga Penjarnin Simpanan. Adapun posisi dari Lembaga Penjarnin Simpanan adalah sebagai lembaga yang diberi tugas untuk mengelola dana yang dipercayakan oleh bank-bank peserta penjaminan. Semula jumlah simparran yang dijamin Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketika terjadi krisis global pada tahun 2008 yang berimbas juga ke Indonesia, maka jurnlah sirnpanan yang dijamin dirasakan terlalu kecil. Untuk itu, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan pun diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Penggant:i UU No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

vii

Menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang ini dijelaskan jumlah simpanan yang dijamin dalam satu bank berjumlah maksimal Rp 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah). Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Penyesuaian terhadap lembaga perbankan terus dilakukan. Pada tahun 2008 pembentuk undang-undang menerbitkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan diterbitkannya undang-undang ini, maka keberadaan Bank Syariah dalam struktur perbankan Indonesia semakin mendapat landasan hukum yang kuat. Bank Indonesia sendiri sebagai Bank Sentral, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dari waktu ke waktu menerbitkan serangkaian Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang perbankan. Jadi dapat dikatakan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dari hari ke hari terus disesuaikan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang industri jasa perbankan. Untuk menyesuaikan dengan berbagai peraturan perundang­ undangan yang ada, materi yang dibahas dalam buku ini pun mengalami perubahan yang cukup mendasar. Semula buku ini hanya terdiri dalam 6 (enam) Bab, pada cetakan ke 3 (tiga) diubah menjadi 10 (sepuluh) Bab. Dalam cetakan ketiga ini, tidak hanya sekedar menambah bab, akan tetapi baik sistematika bab maupun substansi yang dibahas dalam bab maupun sub bab juga mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan, maupun dengan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para akademisi perbankan maupun praktisi perbankan. Jika dilihat dari substansi apa yang dibahas baik dalam bab maupun sub bab pada dasarnya dapat dijadikan bahan kajian tersendiri. Untuk itu, di masa yang akan datang akan dicoba untuk membahasnya dalam satu buku tersendiri, dengan harapan bisa dibahas lebih mendalam. Dalam rangka memperkaya pemahaman pembaca, di bagian daftar pustaka dicantumkan sejumlah referensi. Untuk itu, bagi para pembaca yang ingin mendalami lebih lanjut tentang perbankan pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya disarankan untuk membaca berbagai referensi tersebut. Demikian juga berbagai peraturan perundang-undangan dan termasuk juga Peraturan Bank

viii

r ;j

Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia dicantumkan pada bagian daftar pustaka. Namun harus diakui secara jujur, berbagai peraturan yang dicantumkan tersebut, perlu terus dilihat kembali apakah berbagai peraturan yang dicantumkan tersebut masih berlaku ataukah sudah diganti. Seperti telah dikemukakan di atas, perkembangan pengaturan perbankan demikian cepat perubahannya. Oleh karena itu, jalan yang terbaik dalam hal ini adalah terus memperbaharui data tentang pengaturan bank, baik yang diterbitkan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, maupun Surat Edaran Bank Indonesia. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, ketika naskah buku revisi ini telah selesai dirampungkan diterbitkan UU No. 2.1 Tahun 2.011 tentang otoritas Jasa Keuangan. Mengingat sempitnya waktu topik tentang hal ini belum sernpat dibahas. Mudah-mudahan dalam cetakan berikutnya hal ini dapat dibahas. Buku ini tidak akan sampai di tangan pembaca, tanpa partisipasi aktif dari penerbit CV. Mandar Maju. Untuk itu kepada seluruh jajaran penerbit khususnya kepada Bapak Punomo, S.H, Direktur Penerbit CV. Mandar Maju, penulis menghaturkan terima kasih atas kerja sama yang baik, sehingga penerbitan buku ini dapat terbit secara berkesinambungan. Akhir kata, segala kritik dan saran dari pembaca dengan senang hati sangat dinantikan agar rnateri yang dibahas dalam buku ini dapat terus diperbaharui. Semoga bermanfaat. Bandung, Oktober 2012

1

li n

k n a a

DR. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H ([email protected])

n a a k 3i ik ix

DAFTAR lSI KATA PENGANTAR CETAKAN PERTAMA

Iv

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA I vi KATA PENGANTAR CETAKAN KETIGA I vi DAFTAR lSI

I xi

DAFTAR SINGKATAN I xvii BAB I

PENDAHULUAN 11

1.1 Pengertian Bank I 1 1.2 Landasan Yuridis Hukum Perbarikan I 3 1.3 Jenis-jenis Bank I 4 1.3.1 Dilihat Dari Bidang Usahanya I 4 1.3.1.1 Bank Umum 14 1.3.1.2 Bank Perkreditan Rakyat I 8 1.3.1.3 Bank Khusus I 9 1.3.2 Dilihat Dari Segi Kepemilikannya I 9 1.3.2.1 Bank Milik Negara I 9 1.3.2.2 Bank Milik Swasta I 12 Dilihat Dari Segi Operasionalnya 114 1.3.3 1.4 Fungsi Bank 115 BAB II BANK SEBAGAI BADAN USAHA I 21

2.1 Hakikat Badan Usaha I 21 2.2 Landasan Hukum Bentuk Hykum Badan Usaha Bank I 22 2.3 Bentuk Hukum Badan Usaha Bank I 24 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Perseroan Terbatas (PT) I 24 Koperasi I 27 Perusahaan Daerah (PO) I 28

2.4 Rahasia Bank I 30 2.4.1 Arti Pentingnya Rahasia Bank Dalam Bisnis Perbankan I 30 Pengaturan Rahasia Bank Dalam Undang­ 2.4.2 Undang Perbankan I 31 Kriteria Rahasia Bank I 34 2.4.3 2.4.4 Syarat Yang Harus Dipenuhi Membuka Rahasia Bank 136 2.5 Penggabungan Usaha Bank I 38

xi

2.6 Penilaian Kesehatan Bank I 41 Latar Belakang Pentingnya Kesehatan Bank I 41 2.6.1 2.6.2 Bank Indonesia Sebagai Penilai Kesehatan Bank 143 Faktor-Faktor Yang Dinilai Dalam Menentukan 2.6.3 Sehatnya Suatu Bank I 44 Peringkat Penilaian Keshatan Bank I 46 2.6.4 Sistem Penilaian Kesehatan Bank I 48 2.6.5 Penugasan Direktur Kepatuhan Dalam Penge .. 2.6.6 lolaan Bank I 50 Implikasi Yuridis Bank Dinyatakan Tidak 2.6.7 Sehat I 51 2.6.8. Arsitektur Perbankan Indonesia I 56 2.7 Manajemen Risiko I 56 Landasan Hukum Manajemen Risiko 156 2.7.1 Jenis Risiko Yang Mungkin Dihadapi Bank 158 2.7.2 Langkah Yang Perlu Disiapkan Dalam Meng·· 2.7.3 hadapi Risiko I 60 2.7.4 Penerapan Manajemen Risiko Dalam Peng·· gunaan Teknologi Informasi I 61 Sertifikasi Manajemen Risiko I 63 2.7.5 2.8 Good Corporate Governance I 64 2.9 Tenaga Kerja Asing I 68 BAB III BANK UMUM

I 71

3.1 Ketentuan Umum I 71 3.2 Pendirian Bank Umum I 73 Landasan Hukum Pendirian Bank Umum I 73 3.2.1 Modal Dalam Pendirian Bank Umum I 74 3.2.2 Pihak Yang Dapat Mendirikan Bank Umum I 75 3.2.3 Izin Usaha Mendirikan Bank Umum Dari 3.2.4 Pimpinan Bank Indonesia I 75 Persyaratan Untuk Mendapatkan Izin Prinsip 3.2.5 Mendirikan Bank Urnum I 76 Persyaratan Untuk Mendapatkan Izin Usaha 3.2.6 Mendirikan Bank Umum I 80 Kewajiban Menggunakan Kata Bank Pada Bank 3.2.7 Umum 182 Persyaratan Menjadi Pengelola Bank Umum I 83 3.2.8 3.3 Uji Kelayakan Bagi Pemilik dan Pengelola Bank Umum I 88 3.4 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum I 91 3.5 Batas Maksimurn Pernberian Kredit. Pada Bank Urnum I 94 xii

BAB IV BANK PERKREDITAN RAKYAT

199

4.1 Pendirian Bank Perkreditan Rakyat I 99 4.1.1 Landasan Hukum Pendirian Bank Perkreditan Rakyat 199 Pihak Yang Dapat Mendirikan Bank Perkreditan 4.1.2 Rakyat 1100 4.1.3 Modal Dalam Mendirikan Bank Perkreditan Rakyat 1101 Tahapan Pemberian Izin Pendirian Bank Per­ 4.1.4 kreditan Rakyat I 102 Persyaratan Mendapatkan Persetujuan Prinsip 4.1.5 Pendirian Bank Perkreditan Rakyat I 102 4.1.6 Persyaratan Mendapatkan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat I 107 Kewajiban Menggunakan Kata Bank Pada Bank 4.1.7 Perkreditan Rakyat I 108 4.1.8 Persyaratan Menjadi Pengelola Bank Per­ kreditan Rakyat I 108 Kegiatan Operasional Bank Perkreditan Rakyat 4.1.9 Di Luar Kantor I 110 4.2 Uji Kelayakan Bagi Pemilik dan Pengelola Bank Per­ kreditan Rakyat I 111 4.3 Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat 1113 4.4 Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat 1114 BAB V BANK SYARIAH

I 118

5.1 Dasar Hukum I 118 5.2 Dasar Pertimbangan 1120 5.3 Beberapa Pengertian Istilah Yang Digunakan Dalam Perbankan Syariah I 121 5.4 Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah I 12.3 5.5 Izin Usaha Mendirikan Bank Syariah 1125 5.6 Bidang Usaha Bank Syariah I 126 Bank Umum Syariah I 126 5.6.1 5.6.2. Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah I 130 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah I l32 5.6.3 5.7 Persyaratan Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan 1133

xiii

5.8 Batas Maksimum Penyediaan Dana I 135 5.9 Persyaratan Pendirian Bank Umum Syariah I 136 5.10Unit Usaha Syariah 1 144 BAB VI LAYANAN JASA PERBANKAN

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

1148

Memberikan Kredit I 148 Batas Maksimum Pemberian Kredit 1151 Lalu Lintas Pembayaran Giral 1153 Bank Garansi I 158 Letter of Credit I 162

BAB VII HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DENGAN NASABAH 1168

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Dasar Hukum 1168 Prinsip Mengenal Nasabah 1172 Hak dan Kewajiban Para Pihak 1176 Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah 1181 Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah Melalui Mediasi Perbankan 1184 Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa 1184 7.5.1 Melalui Proses Pengaduan 1185 7.5.2 7.5.3 Lembaga Independen 1186 7.6 Sistem Informasi Debitor 1188 BAB VIII JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

Dasar Hukum Perjanjian Kredit 1191 Analisis Kredit I 196 Fungsi Jaminan I 205 Jenis-jenis Jaminan I 211 8.4 .1 Jaminan Perorangan I 211 8.4.2 Jaminan Kebendaan I 212 8.4.2.1 Hak Tanggungan I 213 8.4.2.2 Hipotek I 217 8.4.2.3 Gadai I 219 8.4.2.4 Fidusia I 220 8.5 Monitoring Penggunaan Kredit I 22.2 8.6 Kreclit Macet I 226

1191

8.1 8.2 8.3 8.4

xiv

[ l

BAB IX LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN I 233

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9. 7 9.8 9.9 9.10

Dasar Hukum I 233 L.atar Belakang Diterbitkannya Lembaga Penjaminan Simpanan I 233 Federal Deposit Insurance Corporation Sebagai Modell236 Lembaga Penjamin Sirnpanan Sebagai Badan Hukurn I 238 Fungsi Lernbaga Penjamin Sirnpanan I 242 Tugas dan Kewenangan Lembaga Penjarnin Sirnpanan I 246 Jurnlah Sirnpanan Yang Dijarnin I 249 Program Penjarninan Sirnpanan I 252 Proses Pencairan Dana Penjaminan I 254 Likuidasi Bank 1257

BAB X BANK INDONESIA

I 266

10.1 Dasar Hukurn Keberadaan Bank Indonesia I 266 10.2 Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Yang lnde­ penden 1267 10.3 Tugas Bank Indonesia I 269 10.3.1 Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter I 270 10.3.2 Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistern Pern­ bayaran I 272 10.3.3 Mengatur dan Mengawasi Bank I 273 10.4 Pirnpinan Bank Indonesia I 276 10.4.1 Dewan Gubernur 1276 10.4.2 Pengangkatan Dewan Gubernur I 277 10.4.3 Kedudukan I 279 10.5 Badan Supervisi Bank Indonesia I 280 10.6 Pengawasan Bank I 283 DAFTAR PUSTAKA lAMPIRAN:

I 295

Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Susunan Dalam Satu Naskah) I 309 Riwayat Hid up Penulis I 377 XV

DAFTAR SINGKATAN

ADPT ALMA ATM ATMR AYDA BMPK BKD BKK BKPD BOPO BPPN BPR BPRS BNRI BSBI BU BUK BUMN BUMD BW CAMELS CAR DGBI DPS DSN DTL FDIC GCG HIR ICC KUHD KUHPdt KUHP KURK KPMM

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Assets And Liabilities Management Anjungan Tunai Mandiri(Automatic Teller Machine. Aset Tertimbang Menurut Risiko Agunan yang Diambil Alih. Batas Maksimum Pemberian Kredit. Badan Kredit Desa. Badan Kredit Kecamatan. Bank Karya Produksi Desa. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional. Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berita Negara Republik Indonesia. Badan Supervisi Bank Indonesia. Bank Umum. Bank Umum Konvensional. Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Daerah. Burgerl(jke Wetboek. Capital, Asset; Management; Earnings, Liqwdity, Sensitivity. Capital Adequacy Ratio. Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dewan Pengawas Syariah. Dewan Syariah Nasional. Daftar Tidak Lulus. Federal Deposit Insurance Company. Good Corporate Governance. Herziene Indonesische Reglement. International Chamber of Commerce. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kredit Usaha Rakyat Kecil. Kewa)iban Penyediaan Modal Minimum. xvii

KPMM L/C LNRl LPN LPD LPK LDR MARl NPWP NPL NIM PSI PERUM PERSERO Permendagri : PPAP PPRI PerPres Perpu RBG ROA ROE RUPS RDGBI SBI SEBI SK Dir BI SKNBI SUPR PKL SBPT SDM SPK SID sc

UCPC UUPT UUPD

Kewajiban Penyediaan Modal Maksimum. Letter of Credit. Lembaran Negara Republik Indonesia. Lumbung Pitih Nagari. Lembaga Perkreditan Desa. Lembaga Perkreditan l<ecamatan . Loan to Deposit Ratio. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor Pokok Wajib Pajak . Non Performing Loan. Net Interest Margin. Peraturan Bank Indonesia. Perusahaan Umum. Perusahaan Perseroan. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang·Undang. Rechtsreglement voor de Buitengewesten. Return On Assets. Return On Eqwty. Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Syarat·Syarat Umum Pembukaan Rekening. Penyelenggara Kliring Lokal. Surat Bukti Penerimaan Transfer. Sumber Daya Manusia . Surat Perintah Kerja. Sistem Informasi Debitur. Sales Contract. Uniform Customs and Practice for Documentary Credi!s. Undang·Undang Perseroan Terbatas. Undang·Undang Perusahaan Daerah. xviii

L L L L L l l l l l l l l l l

UMKM UUDRI UUBI UULPS UUPA UUHT UUF UUPS uus

UUP UUPK UUPS TBNRI TLNRI TDP

Usaha Mikro Kecil Menengah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia. Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-Undang Pokok Agraria . Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah. Undang-Undang Fidusia. Undang-Undang Perbankan Syariah. Unit Usaha Syariah. Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perbankan Syariah. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tanda Daftar Perusahaan.

xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Bank Apa yang dimaksud dengan Bank.1 Tampaknya pertanyaan ini cukup sederhana, namun untuk memberikan definisi yang tepat agaknya memerlukan penjabaran lebih lanjut, mengapa? Karena untuk memberikan definisi tentang bank dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Untuk ib sebagai gambaran umum, berikut dikutip beberapa pendapat tentang pengertian bank, antara lain: a.

b.

A. Abdurrachman, mengemukakan perbankan (banking) pada

umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.2

O.P Simorangkir mengemukakan, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Ada pun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Dalam kepustakaan Perbankan dikemukakan secara terminologi "Bank" berasal dari kata bahasa Italia "Bancd' yang berarti bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank. (Lihat H. Malayu S.P.Hasibuan. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bina Aksara, 2004. Cetakan Ketiga. Him.

2 3

Lihat Abdurrachman.

1).

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris­

Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991. Him. 86. �ihat O.P.Simorangkir. Seluk Beluk Bank Komersial. Jakarta: Perbanas, 1998.

Him. 10.

1

Hukum Perbankan

c.

d.

Hart dalam J. Milnes Holden. A banker or bank as a person or company carrying on the business of receiving moneys, and collecting draft� for customers subject to the oblg i ato i n of honoring cheques drawn upon them from tm i e to tm i e by the customers to extent of the amounts available on their current accounts. 4 Sementara itu dalam Pasal

1 angka 1 UU No. 7 Tahun 1992

Tentang

Perbankan,

UU

10 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat dengan

No.

sebagaimana

telah

diubah

dengan

UUP)5 dijelaskan: Perbankan adalah segala sesuatu yang

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; Pasal

Sedangkan

pengertian

Bank

dijelaskan

dalam

1 angka 2 UUP: Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari berbagai pengertian tentang bank seperti yang dikutip di atas, secar� sederhana kiranya dapat dikemukakan di sini, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan.

Mengingat Bank

sebagai lembaga jasa keuangan yang secara langsung dapat menarik dana dari masyarakat, perlu pengaturan secara khusus. Hal ini dibutuhkan agar bank dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank sebagai jasa keuangan.6 Ketentuan­ ketentuan yang mengatur tentang perbankan inilah yang menjadi objek studi hukum perbankan. 4

Lihat Hart dalam J. Milnes Holden. The

Banker and Customer. Pitman: 1970, Him. 2.

Law And Practice of Banking

Vol. 1

Secara Lengkap Undang-undang Perbankan disusun dalam satu naskah lihat

6

lampiran 1 dalam buku ini. Dalam praktik bank sebagai lembaga jasa keuangan sering juga digunakan istilah "Industri Perbankan".

2

·�

Bab I. Pendahuluan J/1

Dengan demikian dapat dirumuskan pula, hukum perbankan pada dasarnya adalah serangkaian norma yang mengatur tentang badan usaha perbankan. Norma yang dimaksud di sini adalah baik yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktik perbankan. 7

'5, ?17

by

9ir :l2 on an ng an an tm ng an dit an

1.2 landasan Yuridis Hukum Perbankan

Adapun landasan yuridis hul
I

di tnk -ak lari ke mk pat us. 1ya Jan an­ adi

7/. 1 lihat tilah

7

Uhat dan bandingkan Tan Kamello. "Karakter Hukum Perdata da/am Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabalt'. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilrnu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Kampus

USU, Medan, 2 September 2006. Him. 6. Jika hukum perbankan diartikan dengan Undang-Undang Perbankan, maka diperoleh batasan bahwa hukum perbankan ada!ah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur sega!a hal yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam rnelaksanakan usaha bank. Namun jika dilihat dalam perspektif sistem sebagai entitas, maka hukum perbankan dia1tikan sebagai kumpulan peraturan hukum yang merupakan satu kesatuan yang masing�masing unsurnya berkaltan satu sama lain dan bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan keseluruhan dari hukum perbankan.

3

Hukum Perbankan

c.

d.

e. f. g.

1.3

Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang yakni Undang­ Undang Nomor 6 Tahun 2009. Selanjutnya disebut UUBI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perubahan Atas Undang­ Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, disahkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) tanggal 16 Juli 2008 LNRI Tahun 2008 Nomor 94 TLN Nomor 4867. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006, tanggal 8 November 2006, Tentang Bank Perkreditan Rakyat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 Tentang Bank Umum.

Jenis-jenis Bank

1.3.1

Dilihat Dari Bidang Usahanya

1.3.1.1

Bank Umum

Selain terminologi Bank Umum dalam praktik perbankan dikenal juga istilah Bank Komersial (commercial bank). Apakah makna kedua istilah tersebut berbeda ataukah sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya mencermati apa yang dikemukakan oleh O.P.Simorangkir, di Indonesia istilah yang umum dipergunakan adalah bank umum, hal ini kemungkinan karena pengaruh bank-bank milik Belanda pada zaman penjajahan. Dengan masuknya bank-bank asing tahun-tahun terakhir maka bank umum disebut pula bank komersial. 8 Apa yang dikemukakan penulis buku-buku perbankan ini terlihat, bahwa tidak ada perbedaan antara Bank Umum dengan Bank Komersial. 8

4

Uhat O.P.Simorangkir. Seluk Beluk Bank Komersial. Jakarta: Akademi Akuntansi & Perbankan Perbanas,1983.hlm. 27.

_f:;

9 10

Bab I. Pendahuluan

g·

Bagaimana halnya dalam UUP sendiri istilah mana yang digunakan. Secara yuridis formal dalam UUP digunakan istilah Bank Umum. Hal ini dapat ditemui dalam Pasal 5 ayat (1) UUP sebagai salah satu jenis usaha di dunia perbankan. Pengertian Bank Umum sendiri dijabarkan dalam Pasal 1 angka 3 UUP yang mengemukakan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.9 Sedangkan yang dimaksud dengan usaha perbankan secara konvensional adalah usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik kepada orang pribadi maupun badan usaha. Ada pun makna usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dijabarkan dalam Pasal 1 angka 13 UUP sebaqai berikut: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (i;arah wa iqtina).10 Selain pemberian kredit, bidang usaha lain yang dapat dilakukan oleh bank umum dijabarkan dalam Pasal 6 UUP, sebagai berikut: Usaha Bank Umum meliputi: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito beljangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit; c. Menerbitkan surat pengakuan utang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

)4 ini 1ti )8 g­ lin an 09 08 RI er, 8 27

:an :ah :uk lpa 1ng 1an an. 1ka �an 1da 9 3nsi

10

Apa syarat�syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan Bank Umum, hal ini dijabarakan lebih lanjut dalam Bab III dalam buku ini. Secara khusus tentang Bank Syariah dibahas dalam Bab V dalarn buku ini.

5