MADRASAH

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 4, Desember 2013

PEMANFAATAN HASIL AKREDITASI DAN KREDIBILITAS ASESOR SEKOLAH/MADRASAH THE USE OF ACCREDITATION RESULTS AND THE CREDIBILITY OF ASSESORS OF SCHOOL/MADRASAH Hendarman Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pakuan Bogor email: [email protected] dan [email protected] Diterima tanggal: 08/11/2013; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 20/11/2013; Disetujui tanggal: 02/12/2013 Abstrak: Penelitian ini untuk mengkaji efektivitas penyelenggaraan akreditasi pada sekolah/ madrasah dengan dua tujuan, yaitu (1) bagaimana hasil akreditasi dimanfaatkan oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam penentuan kebijakan dan program, dan (2) bagaimana kredibilitas asesor dapat menjamin hasil akreditasi yang akurat dan akuntabel. Metode yang digunakan adalah meta-analysis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M). Data sekunder bersumber dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANS/M), Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, website BAP-S/M, media serta dokumen resmi peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil studi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil akreditasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan kredibilitas asesor sekolah/ madrasah belum dinilai secara akurat dan akuntabel karena menggunakan instrumen yang kurang relevan. Kata kunci: akreditasi, sekolah/madrasah, asesor, Badan Akreditasi Nasional Abstract: This study concerned on the effectiveness of accreditation process with two objectives, namely (1) how accreditation results are utilized by the local government at provincial/district/ city levels in determining policies and programs, and (2) how credibility of assesors could assure accountability and accuracy of accreditation results. The method used was meta-analysis using both primary and secondary data. The primary data was obtained through the interviews to Heads of School/Madrasah Accreditation Board at Provincial level (BAP-S/M). Whereas, the sources of secondary data were from School/Madrasah National Accreditation Board (BAN-S/ M), Centre for Educational Data and Statistics (PDSP) the Ministry of Education and Culture, BAP-S/M websites, media and official regulations, as well as related studies. The study results showed that local government at provincial/district/city levels tend to not follow-up the accreditation results, and credibility of assesors is not being evaluated in such an accurate and accountable manner as the instrument used was not relevant. Keywords: Accreditation, school/madrasah, assessor, National Accreditation Board

Pendahuluan

kab upat en/k ota

Penyelenggaraan akreditasi terhadap sekolah/

didasarkan pada saran-saran yang diberikan oleh

madrasah umumnya masih belum efektif, terutama

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-

dikaitkan dengan pemanfaatan hasil akreditasi

S/M). Hasil penelitian Sudiyono dan Suryawati

dan kredibilitas para asesor yang melakukan

(2008) mendukung hal tersebut, yaitu bahwa

akreditasi. Beberapa tindak lanjut yang dilakukan

pembinaan yang dilakukan dinas pendidikan kota

pe meri ntah dae rah pada tingkat provinsi/

belum dilaksanakan secara khusus terkait dengan

532

masi h

be lum

sepe nuhnya

Hendarman, Pemanfaatan Hasil Akreditasi dan Kredibilitas Asesor Sekolah/Madrasah

hasil-hasil akreditasi. Penelitian tersebut juga

kelayakan program dan/atau satuan pendidikan

menunjukkan bahwa walaupun telah dirancang

jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur

sejumlah kegiatan, tetapi dasar pertimbangan dari

formal dengan mengacu pada Standar Nasional

dinas-dinas yang ada bukan pada hasil akreditasi.

Pendidi kan

Sudiyono dan Suryawati (2008) menyebutkan hal

Ke buda yaan, 20 12). Pa sal 1 Pe rmendikb ud

tersebut sebagai “pembinaan yang secara tidak

dimaksud menyatakan bahwa untuk membantu

langsung bersinggungan dengan rekomendasi

BAN -S/M dal am m elak sana kan kewe nang an

hasil akreditasi”.

ak redi tasi ter sebut, m aka dibe ntuk Bad an

Pe nyel engg araa n sek olah/mad rasa h

ak red itasi

me rupa kan

te rhad ap sala h

sa tu

prioritas program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akreditasi pada hakikatnya meru-

(Kem ente rian

Pendidi kan

dan

Akr edit asi Prov insi Sek olah/Mad rasa h ya ng selanjutnya disebut BAP-S/M yang merupakan badan evaluasi mandiri di provinsi. Da lam

pela ksanaan

akr edit asi,

Bad an

pakan proses yang sangat protokoler dan ber-

Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M)

basiskan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas

melakukan perekrutan asesor. Tanggung jawab

suatu unit kerja atau institusi. Kecenderungan

asesor, yaitu: 1) melaksanakan tugas secara

sekarang, yaitu bahwa akreditasi dimaksudkan

sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada

untuk mengukur institusi secara keseluruhan yang

norma-norma pelaksanaan visitasi, sehingga hasil

meliputi aspek-aspek program, konteks budaya

akr edit asi yang dib erik an k epad a se kola h/

dan lingkup pemangku kepentingan (http://

madrasah benar-benar mencerminkan tingkat

www.advanced.org/what-accreditation, 2013).

kelayakan sekolah/madrasah yang sesungguh-

Pe manf aata n ak redi tasi yang di laksanak an

nya; dan 2) menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan

secara efektif akan dapat meningkatkan kinerja

melaporkannya secara objektif kepada BAP-S/M

pe sert a di dik dan per ubahan m utu seca ra

(Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah,

berkesinambungan dalam proses pendidikan.

2010).

Konsep akreditasi telah diatur dalam sejumlah

Anggaran untuk melaksanakan akreditasi

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

sekolah/madrasah selama ini dibebankan kepada

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan dan

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pen-

Kebudayaan. Keterbatasan Anggaran Pendapatan

didikan menyatakan bahwa akreditasi merupakan

dan Belanja Negara (APBN) menyebabkan target

kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau

akreditasi sekolah/madrasah tidak dapat dicapai.

satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah

Sehubungan dengan ke terbatasan anggaran

ditetapkan (Kementerian Pendidikan Nasional,

dalam rangka penyelenggaraan akreditasi dan

20 05). Per atur an M ent eri Pend idik an d an

berbagai peraturan perundang-undangan yang

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59, Tahun

ada, maka efektivitas penyelenggaraan akreditasi

2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, yaitu

sekolah/madrasah perlu diteliti. Secara khusus,

pada Pasal 1 butir 7 menyatakan bahwa akreditasi

penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan

sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan peni-

penelitian berikut: 1) bagaimana hasil akreditasi

laian kelayakan program dan satuan pendidikan

digunakan oleh pemangku kepentingan terkait,

dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang

ba ik d i ti ngka t pusat

telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan

kabupaten/kota dalam penentuan kebijakan dan

mutu pendidikan sekolah/madrasah (Kementerian

program-program?, dan 2) bagaimana asesor

Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).

memiliki kredibilitas untuk menghasilkan akreditasi

Pelaksanaan akreditasi terhadap sekolah/ ma drasah

m erup akan

ke wena ngan

maupun di t ingk at

yang akurat dan akuntabel?

Bad an

Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

Kajian Literatur

Hal ini merujuk pada Permendikbud Nomor 59

Pemanfaatan Hasil Akreditasi

Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional.

Akreditasi antara lain ditujukan untuk memetakan

Dalam Pasal 1 butir 2 dinyatakan bahwa BAN-S/M

mutu pendidikan, khususnya dikaitkan dengan 8

adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan

(delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang

533


pad a

ta hap

menetap kan

sela njut nya

digunaka n

prog ram- prog ram

untuk

Terkait dengan memacu kinerja sekolah, hasil

inte rvensi,

akreditasi dapat dijadikan umpan balik dalam

khususnya pada tingkat provinsi/kabupaten/kota

usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

warga sekolah/madrasah dalam rangka mene-

Akreditasi yang dilakukan akan bermuara pada

rapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan

status akreditasi. Agar hasil akreditasi dapat di-

program sekolah/madrasah. Di samping itu, hasil

manfaatkan dengan baik, kebijakan dan prosedur

akreditasi sekolah diharapkan mampu memotivasi

akr edit asi t erma suk l angk ah-l angka h untuk

sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu

menetapkan kebijakan atau program-program

pendidikan secara bertahap, terencana, dan

intervensi harus ditulis secara jelas dan diko-

kompetitif, baik di tingkat kabupaten/kota, pro-

munikasikan terhadap pemangku kepentingan

vinsi, nasional bahkan regional dan internasional.

(stakeholders) terkait (Singh, 2007).

Dalam aspek teknis, hasil akreditasi dapat di-

Tuj uan akre dita si, khususnya se kola h/

jadikan bahan informasi bagi sekolah/madrasah

madrasah, yaitu: untuk 1) memberikan informasi

sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan

te ntang ke laya kan sek olah/mad rasa h at au

dukungan dari Pemerintah, masyarakat, maupun

program yang dilaksanakan berdasarkan Standar

sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral,

Nasional Pendidikan; 2) memberikan pengakuan

tenaga, dan dana.

peringkat kelayakan; dan 3) memberikan reko-

Akreditasi dan hasilnya dianggap penting

mendasi tentang penjaminan mutu pendidikan

karena dikaitkan dengan suatu asumsi bahwa

kepada program dan/atau satuan pendidikan

akreditasi didesain untuk membantu lembaga-

yang diakreditasi dan pihak terkait (Badan Akre-

lembaga pendidikan guna meningkatkan usaha-

ditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2010). Hasil

usaha kinerja yang sedang berlangsung untuk

akreditasi dapat dimanfaatkan oleh berbagai

kepentingan peserta didiknya. Hasil akreditasi

pemangku kepentingan di antaranya bagi kepala

ak an m embe rika n infor masi kep ada publ ik

sekolah/madrasah dan bagi pemerintah daerah.

mengenai tingkat pelayanan dan kinerja dari

Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi

proses pembelajaran yang ada di setiap satuan

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan

pendidikan (http://www.advanced.org/what-

informasi untuk pemetaan indikator kelayakan

accreditation, 2013). Lembaga-lembaga pendi-

se kola h/ma drasah, kine rja warg a se kola h/

dikan unggulan pada salah satu negara bagian

madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/

di Ame rika Ser ikat ya ng b erga bung dal am

madrasah selama periode kepemimpinannya.

AdvancED Accreditation, memiliki keuntungan,

Kepala sekolah/madrasah memerlukan hasil

antara lain: 1) menjadi bagian dari jejaring global

akr edit asi

untuk

ya ng m emil iki komi tme n te rhad ap stand ar

penyusunan program serta anggaran pendapatan

pendidikan unggulan; 2) memperoleh pengakuan

dan belanja sekolah/madrasah. Bagi pemerintah

mutu sebagai akibat perolehan sertifikat dari

daerah, hasil akreditasi dapat digunakan sebagai

AdvancEd Accreditation; 3) memperoleh penga-

acuan dalam memetakan mutu dan kelayakan

laman proses akreditasi yang koheren, transparan

sekolah/madrasah guna mempermudah usaha-

dan terandal yang mutu pendidikannya dapat

usa ha p embi naan dan pem berd ayaa n se rta

dinilai dalam skala tertentu dan berkelanjutan.

sumber informasi yang dapat digunakan sebagai

Adapun keuntungan yang diperoleh peserta didik

dasar d alam menentukan kebi jaka n pe m-

dan orangtua peserta didik pada lembaga pen-

bangunan pendidikan di setiap daerah (Badan

didikan tersebut, di antaranya: 1) memperoleh

Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2010).

kemudahan d alam t ransfer kredit dari satu

seba gai

baha n

ma suka n

Subagy a (2 009) mey aki ni b ahwa hasil

sekolah ke sekolah lainnya; dan 2) memperoleh

akreditasi setidaknya dapat dijadikan acuan

ak ses yang leb ih b esa r te rhad ap b antuan

dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah

pendanaan dari negara bagian, beasiswa, dan

dan rencana pengembangan sekolah/madrasah.

pendidikan pada jenjang berikutnya.

534


Kredibilitas Asesor

dari berbagai sumber belajar, dan mengikuti

Tanggung jawab dan perekrutan asesor telah

pelatihan-pelatihan terkait. Keterampilan diartikan

diatur oleh BAN-SM sebagaimana tertulis dalam

bahwa asesor mengetahui bagaimana menggu-

buku Badan

Nasiona l Se kola h/

na kan inst rume n ak redi tasi secara tepa t,

Madrasah (2010) dengan judul “Pokok-Pokok

Akr edit asi

melakukan analisis terhadap data yang ada pada

Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/

instrumen secara akurat dan melaporkan hasil

Madrasah”. Tanggung jawab asesor, yaitu: 1)

analisis dengan berpedoman pada panduan yang

melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh

sudah ditetapkan. Sikap diartikan bahwa asesor

de ngan ber pedoman kepa da norma -nor ma

harus mematuhi kode etik, menjaga kerahasiaan,

pelaksanaan visitasi, sehingga hasil akreditasi

bersikap adil, dan tidak memiliki konflik kepen-

yang diberikan ke sekolah/madrasah benar-benar

tingan (conflict of interest) tertentu.

me ncer mink an t ingk at kela yaka n se kola h/ madrasah yang sesungguhnya; dan 2) menjaga

Metode Penelitian

kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya

Sumber data penelitian ini adalah gabungan data

secara objektif kepada BAP-S/M.

primer dan data sekunder. Data primer berasal

Adapun asesor direkrut dari berbagai unsur,

dari hasil wawancara dengan berbagai pemangku

termasuk dosen/guru, widyaiswara, pengawas

kepentingan (stakeholders), khususnya ketua

sek olah/mad rasa h, organisasi pr ofesi ya ng

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-

be rger ak d i bi dang pendidi kan; dan unsur

S/M) pada sejumlah provinsi. Provinsi dimaksud

masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan,

adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan

pengalaman, serta komitmen untuk meningkatkan

Gorontalo. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat

mutu pendidikan. Syarat untuk menjadi asesor,

mewakili provinsi dengan jumlah satuan pendi-

yaitu: 1) memiliki pengetahuan tentang sekolah/

dikan (sekolah) tinggi, Provinsi Banten mewakili

madrasah; 2) memiliki etika moral dengan men-

pr ovinsi d enga n jumlah sat uan pend idik an

junjung tinggi kejujuran; 3) memiliki kemampuan,

(sekolah) sedang, sedangkan Provinsi Gorontalo

kompetensi dan integritas diri serta komitmen

dengan jumlah satuan pendidikan (sekolah) yang

untuk melaksanakan tugas; 4) berpengalaman

termasuk rendah. Data sekunder berasal, antara

minimal 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan dan/

lain dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/

atau pengelolaan pendidikan dengan reputasi

Madrasah, Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP)

baik; 5) kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya

Kemdikbud, data yang tersedia pada website

adalah sarjana (S1) atau yang sederajat; 6)

sejumlah BAP-S/M, dan informasi yang didapat dari

berusia maksimal 65 tahun; 7) berbadan sehat;

be rbag ai m edia ser ta dokumen resm i ya ng

8) tidak sedang menduduki jabatan struktural di

dikeluarkan Pemerintah dalam bentuk peraturan

lingkungan Disdik dan Kanwil Depag; 9) tidak

perundang-undangan seperti Undang-Undang,

sedang menjadi anggota BAP-S/M; dan 10) telah

Pe raturan

mengikuti pelatihan asesor dan memperoleh

Pendidikan dan Kebudayaan.

sertifikat yang dikeluarkan oleh BAN-S/M atau BAP-S/M.

Peme rint ah,

Per atur an

M ente ri

Analisis yang digunakan adalah meta-analysis dengan fokus pada 2 (dua) variabel, yaitu pe-

Inferensi dari berbagai literatur mengung-

manfaatan hasil akreditasi dan kredibilitas asesor.

kapkan bahwa kredibilitas seorang asesor sangat

Pemanfaatan hasil akreditasi diukur, antara lain

terkait dengan tiga aspek, yaitu pengetahuan,

dari program yang dianggarkan dalam Anggaran

sikap, dan keterampilan tertentu (http://www.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

em aponline .org /ind ex.p hp?,

http: //

terkait dengan akreditasi, dan kebijakan yang

regenesys.co.za/assessor-training/, 2013; https:/

diambil oleh pemerintah daerah tingkat provinsi

/www.scc.ca/en/assessors, 2013). Pengetahuan

atau tingkat kabupaten/kota. Kredibilitas asesor

diartikan bahwa asesor memahami dan mengu-

diukur, antara lain dari tingkat kepatuhan para

asai substansi akreditasi dan selalu memper-

asesor terhadap aturan yang sudah ditetapkan,

baharui pengetahuannya dengan mempelajari

dan kode etik yang dipegang untuk menjamin

berbagai dinamika teoretis dan praktis akreditasi

akreditasi yang dilakukan transparan, objektif,

201 3;

535


dan rahasia. Untuk dapat melakukan meta-analysis

Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi

yang memiliki keakuratan data dan informasi

Nasiona l, y aitu “BAP-S/ M me laporkan hasil

diperlukan tahapan untuk melakukan kodifikasi

akr edit asi sekolah/ madr asah di wila yahnya

terhadap berbagai studi atau dokumen terkait

kepada BAN-S/M, Gubernur, Bupati/Walikota,

agar tidak terjadi bias yang cukup besar terhadap

Ka nwil

masalah yang akan dikaji dalam suatu penelitian

Kementerian Agama Kabupaten/Kota.”

(Cooper, 2010).

Kem ente rian

Aga ma,

dan

Kant or

Hasil wawancara terhadap beberapa Ketua BAP-S/M menunjukkan bahwa pemerintah daerah,

Hasil dan Pembahasan

khususnya dinas pendidikan baik pada tingkat

Hasil

provinsi maupun kabupaten/kota telah menin-


daklanjuti hasil akreditasi dalam hal pengalo-

Mekanisme akreditasi madrasah/sekolah diatur

kasian dana setiap tahun, khususnya untuk

dalam Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 19,

pelaksanaan akreditasi sekolah. Misalnya Dinas

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah mengalo-

pasal 86. Ayat (1) menyebutkan bahwa “Peme-

kasikan dana untuk kegiatan pelatihan/penye-

rintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang

garan asesor, sosialisasi akreditasi ke pimpinan

dan sat uan pend idik an untuk menentukan

satuan pendidikan, visitasi, pengolahan data, dan

kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;

pelaporan. Pada akhir tahun anggaran 2013,

(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimak-

pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menam-

sud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh

bah lagi kuota untuk akreditasi satuan pendidikan

lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh

dal am b entuk dukung an APBD- P (Angga ran

Pemerintah untuk melakukan akreditasi; dan (3)

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan)

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran dari

dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam

dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan

rangka menuntaskan satuan pendidikan yang

komprehensif dengan menggunakan instrumen

belum diakreditasi. Di Provinsi Jawa Timur, bantuan

dan kri teria yang me ngacu kepada Stándar

yang diberikan melalui dana APBD Pemerintah

Nasional Pendidikan.

Provinsi setiap tahun adalah dalam konteks biaya

Terkait dengan pemanfaatan hasil akreditasi,

op erasiona l, honor ari um a nggota d an t im

sesuai dengan prosedur maka BAP-S/M (Badan

sekretariat BAP-SM Provinsi Jawa Timur. Pada

Akreditasi Provinsi-Sekolah/Madrasah) mengko-

tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Timur

munikasikan hasil akreditasi kepada dinas-dinas

mela lui dana APBD 2 013 tel ah memba ngun

terkait pada tingkat provinsi/kabupaten/kota

gedung baru untuk Kantor Sekretariat BAP S/M

termasuk Kantor Wilayah Kementerian Agama,

Provinsi Jawa Timur 3 lantai dengan luas bangunan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,

sekitar 900 m2.

Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan

Hasil wawancara dengan Ketua BAP-S/M

Kabupaten/Kota. BAP-S/M merupakan lembaga

Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa hasil

yang dibentuk di tingkat provinsi yang merupakan

akreditasi telah digunakan oleh berbagai pihak.

perpanjangan tangan dari BAN-S/M yang ber-

Misalnya, terdapat beberapa bank swasta di

kedudukan di Pusat. Hasil akreditasi dalam bentuk

Provinsi Jawa Timur yang memanfaatkan hasil

laporan akhir akreditasi (direktori) berisikan,

akreditasi dalam rangka pemberian bantuan

antara lain: 1) data kuantitatif mengenai hasil

beasiswa d an lai nnya m elalui progr am CSR

ak redi tasi per

sat uan pend idik an/p rogr am

(Community Social Responsibility). Hal lain, yaitu

keahlian (A, B, C) dan per standar untuk masing-

1) Badan Penelitian dan Pengembangan Kemen-

masing satuan pendidikan/program keahlian -

terian Agama RI pernah meminta hasil akreditasi

profil standar; dan 2) data kualitatif berupa

untuk perencanaan program dan pengembangan

rekomendasi yang diagregasi dari laporan asesor.

di Madrasah; 2) perusahaan swasta nasional

Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-

yang merekrut pegawai baru dari lulusan SMK yang

undangan pada ayat (3) Pasal 11 Permendikbud

hasil akreditasinya berperingkat A; 3) beberapa

536


perguruan tinggi negeri/swasta yang menerima

Menarik untuk mengutip hasil penelitian

mahasiswa baru melalui jalur Kemitraan tanpa tes

Sudiyono dan Suryawati (2008), yaitu “dua dari

dari SMK yang peringkat akreditasinya A; dan 4)

lima sampel Dinas Pendidikan Kota menerima

sekola h-sekolah telah mela kukan perb aikan

tembusan hasil rekomendasi secara umum dari

manajemen sekolah, perencanaan, perbaikan

BAP, namun r ekomenda si per sekolah t idak

sarana-prasarana, dan pengelolaan serta proses

diterima oleh Dinas Pendidikan Kota”. Selanjutnya

pemb elajaran agar da pat mena ikkan st atus

mengutip laporan penelitian tersebut adalah “Hasil

akreditasinya.

akreditasi berupa rekomendasi umum ternyata

Wawancara dengan Ketua BAP-S/M Gorontalo

secara tidak langsung dijadikan sebagai salah

dan Banten mengungkapkan bahwa Pemerintah

sat u

Daerah Provinsi atau Dinas Pendidikan belum

madrasah. Artinya dasar program pembinaan

maksimal memanfaatkan hasil akreditasi. Namun,

sudah disusun setiap tahun berdasarkan rapat

Kepala Dinas Pendidikan selalu mengingatkan

koordinasi dan secara tidak langsung program

para kepala sekolah bahwa jika sekolah belum

pe mbinaan tersebut be rsinggungan deng an

terakreditasi, maka sekolah-sekolah dimaksud

rekomendasi hasil akreditasi” (halaman 47-48).

tidak bisa menandatangani ijasah. Yang sudah

Penelitian ini juga memberikan contoh upaya

dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan

Gorontalo melalui Dinas Pendidikan selama ini

Kota terhadap sekolah/madrasah yang secara

ada lah

pela ksanaan

tidak langsung bersinggungan dengan reko-

pendidikan dan pelatihan asesor dan pembayaran

mendasi hasil akreditasi. Misal, untuk komponen

honor staf. Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo

kurikulum dan pembelajaran, terdapat catatan

tel ah

masi h se bata s

m enga ngga rkan

untuk

prog ram

pemb inaa n

se kola h/

p elak sana an

saran dan rekomendasi dari BAP-S/M sebagai

akreditasi 150 sekolah pada tahun anggaran

berikut: 1) belum memiliki dokumen kurikulum

2014. Untuk Provinsi Banten, terdapat kabupaten

lengkap; dan 2) belum semua guru melaksanakan

yang sudah meng angg arka n untuk proses

PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Pembinaan yang

akreditasi satuan-satuan pendidikan pada tahun

dilakukan adalah melaksanakan pembinaan teknis

anggaran 2014, mengingat keterbatasan alokasi

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan

anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebu-

pelatihan PTK kepada guru dengan melibatkan

dayaan.

pengawas dan pelaksana teknis.

Dal am

k onte ks

unt uk

da sar

m adra sah,

penting nya

akreditasi dalam rangka peningkatan kualitas

Kredibilitas Asesor

madrasah sudah disadari oleh berbagai pemangku

Persyaratan untuk dapat dianggap layak sebagai

kep enti ngan (sta keholder s). Sal ah satunya

asesor adalah setiap calon asesor yang terpilih

seb agai mana dika taka n ol eh Ke pala Bid ang

harus mengikuti dan lulus pelatihan asesor yang

Madrasah dan Pendidikan Agama Islam, Kantor

dilaksanakan oleh BAP-S/M atas dasar pedoman

Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Barat pada saat

pelatihan yang ditentukan oleh BAN-S/M. Isi

menyerahkan sertifikat akreditasi madrasah bagi

pelatihan tidak hanya difokuskan pada instrumen

Madrasah Aliyah (MA) di Bogor, yaitu bahwa

akreditasi, melainkan juga mencakup filosofi,

“Akreditasi sekolah menjadi hal penting karena

tujuan, ma nfaa t, d an

dengan ting giny a ni lai akre dita si sekol ah,

akreditasi (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/

se hing ga t ingk at k epe rcay aan masy arak at

Madrasah, 2010). Setiap asesor dipersyaratkan

terhadap sekolah untuk memasukkan anaknya ke

untuk memahami keseluruhan aspek akreditasi

sekolah yang bersangkutan semakin tinggi”.

yang sekaligus dapat dimaknai bahwa mereka

Ditambahkannya lebih lanjut, “Akreditasi itu

harus memiliki kemampuan untuk menafsirkan

penilaian kualitas jadi akreditasi jangan mengada-

setiap nilai standar yang diperoleh oleh setiap

ngada, tetapi harus sesuai yang ada di lapangan”

satuan pendidikan yang diakreditasi sehingga

(http://www.jabarpost.com/fullpost/pendidikan/

dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut

1357783435, 2013).

se pert i ap a ya ng d apa t di lakukan satuan

kese luruhan proses

pendidikan yang bersangkutan.

537


Berdasarkan data rangkuman dari BAN-S/M

Kuesioner dimaksud berisikan perlakuan dan

per 15 September 2013, diketahui bahwa jumlah

perilaku asesor selama visitasi, yaitu sejauh mana

asesor yang terdapat di 33 provinsi berjumlah

mereka telah menjalankan norma-norma dan

14.491 orang. Jumlah asesor terbanyak terdapat

kode etik asesor. Kuesioner dimaksud diisi oleh

di Provinsi Jawa Timur, yaitu 2.694 orang, karena

pihak sekolah/madrasah yang telah divisitasi oleh

jumlah satuan pendidikan di provinsi ini meru-

asesor, dan dikirimkan kembali oleh sekolah/

pakan yang terbesar. Di lain pihak, jumlah satuan

madrasah kepada BAP-S/M Provinsi Jawa Timur

pendidikan dari jenjang TK sampai dengan Sekolah

dengan sampul tertutup melalui pos atau titipan

Menengah Atas yang berada pada Kementerian

surat/kilat. Belum didapat data dan informasi pada

Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian

BAP-BAP yang terdapat di 31 provinsi lainnya.

Agama, baik satuan pendidikan negeri dan swasta

Dalam konteks BAP-S/M Gorontalo, penilaian

adalah berjumlah 345.659 (Ministry of Education

ase sor

and Culture, 2012), yang terdiri atas 275.245

digunakan anggota BAN-S/M pada waktu moni-

sat uan

kewe nang an

toring dan evaluasi (monev). Para asesor yang

Kebudaya an

tidak melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi

(Kemendikbud) dan 70.414 satuan pendidikan

dan kode etik, diberikan hukuman dengan tidak

ber ada di b awah kew enangan Keme nter ian

dilibatkan untuk pelaksanaan akreditasi pada

Agama (Kemenag).

tahun berikutnya. Misalnya, asesor yang dengan

pend idik an

Kem ente rian

di

ba wah

Pendidi kan

dan

dila kuka n de ngan

instrum en

y ang

Hasil wawancara dengan sejumlah ketua

sengaja menukar lokasi penugasan, yaitu memilih

BAP-SM mengungkapkan bahwa secara umum

se kola h ya ng d ekat de ngan lok asi temp at

belum ada instrumen khusus yang disiapkan untuk

tinggalnya atau asesor yang ditugasi 2 (dua) hari

menilai kinerja asesor. Namun, terdapat beberapa

pada suatu sekolah tetapi hanya datang setengah

BAP-S/M yang memiliki cara khusus untuk mela-

hari. Asesor dengan perilaku seperti itu tidak

kukan penilaian kinerja dimaksud. Misalnya, BAP-

ditugasi lagi untuk melakukan akreditasi pada

S/M Provinsi Jawa Barat menilai kinerja asesor,

tahun berikutnya.

yaitu 1) asesor dinilai kepatuhannya pada etika asesor, yang meliputi penampilan dir i, cara

Pembahasan

berkomunikasi, manual prosedur, objektivitas


penetapan hasil, dan kerahasiaan; dan 2) asesor

Jika akreditasi sekolah sekadar memotret keadaan

dinilai kesungguhannya pada saat mengikuti

sekolah tanpa implikasi lanjutan untuk mening-

pelatihan/penyegaran asesor. Bobot penilaian

katkan mutu pendidikan, maka sumber daya besar

penting di antaranya untuk komponen pengu-

yang dikeluarkan untuk proses akreditasi tak

asaan materi dengan bobot 80%, di samping

sebanding dengan hasil yang didapat. Apalagi

penguasaan instrumen akreditasi, kemampuan

mengingat bahwa akreditasi menjadi salah satu

mengolah dan menganalisis, dan penguasaan

instrumen penting bagi pengembangan mutu

software. Bagi para calon asesor yang nilainya

pendidikan. Suyanto yang pada waktu itu sebagai

mencapai kurang dari 80%, dinyatakan tidak lulus.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian

Terkait dengan etika, bagi para asesor yang

Pendidikan Nasional, dalam salah satu pertemuan

melanggar etika tidak ditugasi lagi menjadi asesor.

denga n Badan Akredita si Nasional Sekolah/

Kasus asesor yang melanggar etika cenderung

Madrasah (BAN-S/M) pada tahun 2009 berpen-

amat kecil, misalnya di Provinsi Jawa Barat sekitar

da pat, bahwa p erlu se buah sti mula n ag ar

1-3 orang asesor setiap tahun.

keberadaan akreditasi benar-benar dirasakan

Untuk menilai kredibilitas asesor, BAP-S/M

sebagai

kebutuhan utama oleh sekolah-sekolah,

Provinsi Jawa Timur telah memberikan kuesioner

dan mengusulkan agar hasil akreditasi dijadikan

kinerja asesor yang diserahkan kepada sekolah/

faktor insentif untuk program-program Kemen-

madrasah yang akan diakreditasi. Kuesioner di-

terian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah

berikan pada saat sekolah/madrasah diundang

(http://dikdas.kemdikbud. go.id/content/berita/

untuk sosialisasi tentang mekanisme akreditasi.

utama/berita-78.html, 2013).

538


Walaupun dari hasil wawancara terungkap

bantuan pemerintah daerah diarahkan untuk

adanya tindak lanjut pemanfaatan hasil akreditasi,

mengantisipasi masalah kelima dan keenam

maka menarik untuk mempertimbangkan apa yang

sebagaimana diuraikan di atas. Hasil wawancara

disampaikan Umaedi, Ketua BAN-S/M periode

dengan ketua BAP-S/M memperkuat argumentasi

2007-2012 pada saat melakukan audiensi kepada

tersebut, yaitu di mana mereka mengatakan

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar pada tahun

bahwa bantuan tersebut lebih ditujukan untuk

2009. Umaedi mengindikasikan bahwa Badan

membantu proses akreditasi agar satuan pen-

Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)

didikan yang ada dalam lingkup kewilayahan

menghad api sejumlah per masa laha n da lam

pemerintahan daerah sehingga dapat dituntaskan

menjalankan peran dan fungsinya. Pertama,

status akreditasinya. Sampai saat ini yang masih

perhatian dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas

bel um a da k ejel asan ada lah bant uan dan

Pendidikan Kabupaten/Kota terhadap BAP-S/M

perhatian pemerintah daerah yang ditujukan

belum maksimal, karena melihat akreditasi tidak

untuk membenahi mutu satuan pendidikan sesuai

memberi manfaat secara langsung bagi sekolah.

dengan status akreditasinya. Misalnya, belum ada

Ked ua, pema nfaa tan hasi l ak redi tasi unt uk

informasi berapa anggaran yang dialokasikan

pembinaan sekolah secara umum belum maksimal.

untuk membantu satuan pendidikan tertentu agar

Ketiga, adanya penolakan sekolah/madrasah

dapat memperbaiki peringkat akreditasi menjadi

untuk diakreditasi karena mereka sudah men-

lebih baik. Lebih khusus lagi adalah berapa rincian

dapatkan ISO atau alasan belum siap diakreditasi.

anggaran yang dialokasikan untuk membenahi

Keempat, hasil akreditasi belum dimanfaatkan oleh

satuan pendidikan berdasarkan status penilaian

se kola h da n di rekt orat -dir ektorat. Ke lim a,

terhadap masing-masing standar dari 8 (delapan)

dukungan pemerintah daerah terhadap pelak-

standar nasional pendidikan yang terdapat pada

sanaan akreditasi belum maksimal, terutama

satuan pendidikan yang diakreditasi.

terkait dengan sosialisasi karena anggaran untuk

Sebagai contoh, apabila merujuk pada Tabel

sosialisasi yang dimiliki BAN-S/M sangat terbatas.

1, yaitu data satuan pendidikan dan peringkat

Keenam, alok asi ang gara n ti ap tahun ya ng

akreditasi jenjang SMA/MA di Provinsi DKI Jakarta,

disediakan pihak kementerian pendidikan selalu

mak a

menurun sehingga target akreditasi pada tahun-

pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki

tahun yang direncanakan tidak dapat tercapai

analisis mendalam terhadap capaian masing-

secara tuntas.

masing aspek standar nasional untuk satuan

pe rtanyaan

krusial

ada lah

apak ah

Apabila merujuk kepada tindak lanjut yang

pendidikan dengan akreditasi A, B, C atau tidak

telah dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah,

terakreditasi (TT), dan apakah kebijakan dan

seperti halnya Jawa Barat dan Jawa Timur, maka

program-program intervensi yang dilakukan

sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ketua BAN-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan atas

S/M periode 2007-2012 sebagaimana diuraikan

dasar analisis per standar nasional.

sebelumnya, cenderung kurang akurat karena

Tabel 1. Data Satuan Pendidikan dan Peringkat Akreditasi

Kota

Peringkat Akreditasi

Jumlah SMA/MA

A

B

C

TT

Jakarta Pusat

104

74

24

4

2

Jakarta Timur

184

112

52

15

5

Jakarta Selatan

144

108

34

-

2

Jakarta Utara

112

77

34

-

1

Jakarta Barat

137

96

36

5

-

Kabupaten Kepulauan Seribu

60

46

14

-

-

Total

731

513

194

24

10

Sumber: BAP-S/M DKI Jakarta. 2013. http://www.ban-sm.or.id/statistik

539


Tampaknya data dan informasi mengenai

Hal lain yang terkait dengan kredibilitas asesor

kebijakan dan program-program yang spesifik

ada lah kode eti k

yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah

tugasnya. Belum ada informasi yang jelas dari

terhadap satuan pendidikan yang ada dengan

BAP-S/M pada 33 provinsi tentang mekanisme

merujuk kepada status hasil per standar nasional,

dan instrumen untuk mengukur kode etik para

masih belum dimiliki, oleh baik BAP-SM yang berada

ase sor. Ber baga i la pora n ya ng d isam paik an

di tingkat provinsi maupun BAN-S/M yang ada di

secara informal dan tidak tertulis menunjukkan

pusat. Hal ini harus menjadi perhatian utama,

bahwa terdapat asesor yang menyalahgunakan

karena pembinaan kepada program dan satuan

ke wena ngannya

pendidikan sebagai tindak lanjut hasil akreditasi

tugasnya. Misalnya, asesor tidak melaksanakan

telah diatur khusus dalam Pasal 19 Permendikbud

tugas secara sungguh-sungguh dengan ber-

Nomor 59 Tahun 2012 tentang BAN. Pasal ini

pedoman kepada norma-norma pelaksanaan

menyatakan bahwa “Kementerian Pendidikan dan

visitasi, sehingga hasil akreditasi yang diberikan

Kebudayaan, Kementerian Agama, Pemerintah

kepada sekolah/madrasah tidak benar-benar

Pr ovinsi, Peme rint ah K abup aten/Kot a, d an

me ncer mink an t ingk at kela yaka n se kola h/

penyelenggara program dan satuan pendidikan

madrasah yang sesungguhnya. Hal lain adalah

melakukan pembinaan kepada p rogram dan

asesor tidak menjaga kerahasiaan hasil visitasi

satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi

dan tidak melaporkan secara objektif kepada BAP-

sesuai dengan kewenangannya.

S/M.

Kredibilitas Asesor

Simpulan dan Saran

Dengan memperhatikan data jumlah satuan

Simpulan

pendidikan (sekolah) dan data asesor yang ada,

Hasil

diketahui bahwa rasio asesor terhadap satuan

dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepen-

pendidikan secara rerata adalah 1:26. Data

tingan di t ingk at p rovi nsi/ kabupate n/kota,

satuan pendidikan menggunakan data Ministry of

khususnya dalam hal perbaikan mutu dengan

Education and Culture (2012) dari jenjang TK

me rujuk pa da status ha sil akre dita si p er

sampai dengan Sekolah Menengah Atas, baik

komponen standar nasional pendidikan. Anggaran

satuan pendidikan negeri maupun swasta, yaitu

ya ng d ialokasi kan lebi h pa da p elak sana an

sebanyak 345.659 satuan pendidikan. Isu yang

sosialisasi tentang pentingnya akreditasi dan

perlu dikaji adalah apakah dengan rasio tersebut,

menambah alokasi kuota untuk pelaksanaan

kegiatan akreditasi dapat diasumsikan sudah

akreditasi bagi satuan pendidikan yang belum

lay ak

dip erta nggungja wabk an

diakreditasi. Hal ini disebabkan bahwa hasil dan

(akuntabel), apalagi dengan mempertimbangkan

laporan akreditasi belum dirinci sampai aspek

sebaran lokasi keberadaan dari asesor tersebut

operasional berupa analisis secara sistematis

yang tidak dalam jangkauan dari satuan-satuan

terhadap rekomendasi dari setiap komponen yang

pendidikan yang ada.

dianalisis sesuai instrumen yang digunakan, serta

d an

d apat

a kred itasi

pa da saat

pada

saa t

ce nder ung

menj alankan

me laksanak an

masi h

be lum

Di samping itu, yang perlu dipertanyakan lebih

belum adanya rekomendasi yang jelas tentang

lanjut, apa kah asesor y ang suda h te rcat at

tindak-lanjut yang seyogianya dapat dilakukan

tersebut memiliki pengalaman atau ditugasi

oleh pemangku kepentingan di tingkat satuan

menjalankan akreditasi secara proporsional dan

pendidika n aga r dapa t mem benahi di m asa

merata, dalam arti apakah dapat dijamin bahwa

mendatang untuk meningkatkan status atau

frekuensi (kekerapan) dari penugasan asesor di

peringkat akreditasinya;

masing-masing provinsi berimbang antara 1

Masih belum ada suatu mekanisme yang

asesor dengan asesor lainnya, ataukah terdapat

dapat memberikan gambaran faktual terhadap

pembebanan yang besar untuk asesor tertentu

kredibilitas asesor yang ada, termasuk sejauh

karena diberi penugasan terus-menerus oleh BAP-

mana merek a sudah menjalanka n tanggung

S/M yang ada di daerahnya.

jawabnya secara akurat dan akuntabel; sejauh

540


mana sudah terdapat beban kerja yang memadai

selanjutnya dapat dialokasikan dalam usulan

antarasesor di masing-masing provinsi; serta

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

sejauhmana para asesor memiliki kode etik yang

Perlu segera dikembangkan mekanisme dan

dapat menjawab keraguan masyarakat terhadap

instrumen untuk mengukur kinerja para asesor

transparansi dan akuntabilitas asesor pada saat

sekaligus juga BAP-S/M di masing-masing provinsi.

melaksanakan tugasnya.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang digariskan dal am

Perat uran

Menteri

Pendidi kan

dan

Saran

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59, Tahun

Terkait dengan pemanfaatan hasil akreditasi, BAN-

2013 tentang Badan Akreditasi Nasional. Pada

S/M dan BAP-S/M seyogianya lebih berkoordinasi

Pasal 9 ayat (4) dituliskan bahwa “Balitbang

dengan pema ngku kep enti ngan di ting kat

mengkoordinasikan evaluasi kinerja BAN-S/M dan

provinsi/kabupaten/kota dengan mengkomuni-

angg ota BAN-S/M secara periodik ”. Deng an

kasikan makna hasil akreditasi. Makna hasil

menggunakan klausul dimaksud perlu dilakukan

akreditasi tersebut terkait bagaimana membenahi

suatu mekanisme yang sistematis dan sistemik

satuan pendidikan atas dasar komponen masing-

ter hadap kine rja BAP-S/M da n ase sor y ang

masing standar yang diwujudkan dalam bentuk-

mungkin dapat dilakukan oleh BAN-S/M atau

bentuk kegiatan-kegiatan yang relevan yang

provinsi masing-masing.

Pustaka Acuan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. 2010. Pokok-Pokok Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). BAP-S/M DKI Jakarta. 2013. http://www.ban-sm.or.id/statistik diunduh pada tanggal 5 Oktober 2013. Cooper, Harris. 2010. Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-Step Approach (4th ed.). London: SAGE Publications Ltd. http://dikdas.kemdikbud.go.id/content/berita/utama/berita-78.html. 2013. “Hasil Akreditasi Dijadikan Faktor Insentif” Diunduh pada tanggal 25 September 2013 http://www.advanced.org/what-accreditation. 2013. “Why Does Accreditation Matter”. Diunduh pada tanggal 30 September 2013 http://www.jabarpost.com/fullpost/pendidikan/1357783435. 2013. “Akreditasi Sekolah Menjadi Hal Penting”. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2013 http://www.emaponline.org/index.php. 2013. “EMAP Assessor Qualifications”. Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013. http://regenesys.co.za/assessor-training/. 2013. “Assesor Training”. Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013. https://www.scc.ca/en/assessors. 2013. “Become an Assessor”. Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR dan Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Pimpinan Kementeria Pendidikan dan Kebudayaan (tidak dipublikasikan). Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

541


Kementerian Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ministry of Education and Culture. 2012. INDONESIA: Educational Statistics in Brief 2011/2012. Jakarta: Ministry of Education and Culture. Singh, Mala. 2007. “The Governance of Accreditation” dalam GUNI (ed.). Higher Education in the World 2007, Accreditation for Quality Assurance: What is at Stake? Basingstoke: Palgrave Macmillan. Subagya, Ki Sugeng. 2009. “Implikasi Akreditasi Sekolah”. Yogyakarta: Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. (30/11/2009). Sudiyono dan Suryawati, D. 2008. Dampak Akreditasi terhadap Upaya Pembinaan Sekolah/Madrasah dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.

542

MADRASAH

Recommend Documents