Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 4, Desember 2013
PEMANFAATAN HASIL AKREDITASI DAN KREDIBILITAS ASESOR SEKOLAH/MADRASAH THE USE OF ACCREDITATION RESULTS AND THE CREDIBILITY OF ASSESORS OF SCHOOL/MADRASAH Hendarman Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pakuan Bogor email:
[email protected] dan
[email protected] Diterima tanggal: 08/11/2013; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 20/11/2013; Disetujui tanggal: 02/12/2013 Abstrak: Penelitian ini untuk mengkaji efektivitas penyelenggaraan akreditasi pada sekolah/ madrasah dengan dua tujuan, yaitu (1) bagaimana hasil akreditasi dimanfaatkan oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam penentuan kebijakan dan program, dan (2) bagaimana kredibilitas asesor dapat menjamin hasil akreditasi yang akurat dan akuntabel. Metode yang digunakan adalah meta-analysis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M). Data sekunder bersumber dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANS/M), Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, website BAP-S/M, media serta dokumen resmi peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil studi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil akreditasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan kredibilitas asesor sekolah/ madrasah belum dinilai secara akurat dan akuntabel karena menggunakan instrumen yang kurang relevan. Kata kunci: akreditasi, sekolah/madrasah, asesor, Badan Akreditasi Nasional Abstract: This study concerned on the effectiveness of accreditation process with two objectives, namely (1) how accreditation results are utilized by the local government at provincial/district/ city levels in determining policies and programs, and (2) how credibility of assesors could assure accountability and accuracy of accreditation results. The method used was meta-analysis using both primary and secondary data. The primary data was obtained through the interviews to Heads of School/Madrasah Accreditation Board at Provincial level (BAP-S/M). Whereas, the sources of secondary data were from School/Madrasah National Accreditation Board (BAN-S/ M), Centre for Educational Data and Statistics (PDSP) the Ministry of Education and Culture, BAP-S/M websites, media and official regulations, as well as related studies. The study results showed that local government at provincial/district/city levels tend to not follow-up the accreditation results, and credibility of assesors is not being evaluated in such an accurate and accountable manner as the instrument used was not relevant. Keywords: Accreditation, school/madrasah, assessor, National Accreditation Board
Pendahuluan
kab upat en/k ota
Penyelenggaraan akreditasi terhadap sekolah/
didasarkan pada saran-saran yang diberikan oleh
madrasah umumnya masih belum efektif, terutama
Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-
dikaitkan dengan pemanfaatan hasil akreditasi
S/M). Hasil penelitian Sudiyono dan Suryawati
dan kredibilitas para asesor yang melakukan
(2008) mendukung hal tersebut, yaitu bahwa
akreditasi. Beberapa tindak lanjut yang dilakukan
pembinaan yang dilakukan dinas pendidikan kota
pe meri ntah dae rah pada tingkat provinsi/
belum dilaksanakan secara khusus terkait dengan
532
masi h
be lum
sepe nuhnya
Hendarman, Pemanfaatan Hasil Akreditasi dan Kredibilitas Asesor Sekolah/Madrasah
hasil-hasil akreditasi. Penelitian tersebut juga
kelayakan program dan/atau satuan pendidikan
menunjukkan bahwa walaupun telah dirancang
jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur
sejumlah kegiatan, tetapi dasar pertimbangan dari
formal dengan mengacu pada Standar Nasional
dinas-dinas yang ada bukan pada hasil akreditasi.
Pendidi kan
Sudiyono dan Suryawati (2008) menyebutkan hal
Ke buda yaan, 20 12). Pa sal 1 Pe rmendikb ud
tersebut sebagai “pembinaan yang secara tidak
dimaksud menyatakan bahwa untuk membantu
langsung bersinggungan dengan rekomendasi
BAN -S/M dal am m elak sana kan kewe nang an
hasil akreditasi”.
ak redi tasi ter sebut, m aka dibe ntuk Bad an
Pe nyel engg araa n sek olah/mad rasa h
ak red itasi
me rupa kan
te rhad ap sala h
sa tu
prioritas program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akreditasi pada hakikatnya meru-
(Kem ente rian
Pendidi kan
dan
Akr edit asi Prov insi Sek olah/Mad rasa h ya ng selanjutnya disebut BAP-S/M yang merupakan badan evaluasi mandiri di provinsi. Da lam
pela ksanaan
akr edit asi,
Bad an
pakan proses yang sangat protokoler dan ber-
Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M)
basiskan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas
melakukan perekrutan asesor. Tanggung jawab
suatu unit kerja atau institusi. Kecenderungan
asesor, yaitu: 1) melaksanakan tugas secara
sekarang, yaitu bahwa akreditasi dimaksudkan
sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada
untuk mengukur institusi secara keseluruhan yang
norma-norma pelaksanaan visitasi, sehingga hasil
meliputi aspek-aspek program, konteks budaya
akr edit asi yang dib erik an k epad a se kola h/
dan lingkup pemangku kepentingan (http://
madrasah benar-benar mencerminkan tingkat
www.advanced.org/what-accreditation, 2013).
kelayakan sekolah/madrasah yang sesungguh-
Pe manf aata n ak redi tasi yang di laksanak an
nya; dan 2) menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan
secara efektif akan dapat meningkatkan kinerja
melaporkannya secara objektif kepada BAP-S/M
pe sert a di dik dan per ubahan m utu seca ra
(Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah,
berkesinambungan dalam proses pendidikan.
2010).
Konsep akreditasi telah diatur dalam sejumlah
Anggaran untuk melaksanakan akreditasi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
sekolah/madrasah selama ini dibebankan kepada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
Pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan dan
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pen-
Kebudayaan. Keterbatasan Anggaran Pendapatan
didikan menyatakan bahwa akreditasi merupakan
dan Belanja Negara (APBN) menyebabkan target
kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau
akreditasi sekolah/madrasah tidak dapat dicapai.
satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah
Sehubungan dengan ke terbatasan anggaran
ditetapkan (Kementerian Pendidikan Nasional,
dalam rangka penyelenggaraan akreditasi dan
20 05). Per atur an M ent eri Pend idik an d an
berbagai peraturan perundang-undangan yang
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59, Tahun
ada, maka efektivitas penyelenggaraan akreditasi
2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, yaitu
sekolah/madrasah perlu diteliti. Secara khusus,
pada Pasal 1 butir 7 menyatakan bahwa akreditasi
penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan
sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan peni-
penelitian berikut: 1) bagaimana hasil akreditasi
laian kelayakan program dan satuan pendidikan
digunakan oleh pemangku kepentingan terkait,
dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang
ba ik d i ti ngka t pusat
telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan
kabupaten/kota dalam penentuan kebijakan dan
mutu pendidikan sekolah/madrasah (Kementerian
program-program?, dan 2) bagaimana asesor
Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).
memiliki kredibilitas untuk menghasilkan akreditasi
Pelaksanaan akreditasi terhadap sekolah/ ma drasah
m erup akan
ke wena ngan
maupun di t ingk at
yang akurat dan akuntabel?
Bad an
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).
Kajian Literatur
Hal ini merujuk pada Permendikbud Nomor 59
Pemanfaatan Hasil Akreditasi
Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional.
Akreditasi antara lain ditujukan untuk memetakan
Dalam Pasal 1 butir 2 dinyatakan bahwa BAN-S/M
mutu pendidikan, khususnya dikaitkan dengan 8
adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan
(delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang
533
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 4, Desember 2013
pad a
ta hap
menetap kan
sela njut nya
digunaka n
prog ram- prog ram
untuk
Terkait dengan memacu kinerja sekolah, hasil
inte rvensi,
akreditasi dapat dijadikan umpan balik dalam
khususnya pada tingkat provinsi/kabupaten/kota
usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).
warga sekolah/madrasah dalam rangka mene-
Akreditasi yang dilakukan akan bermuara pada
rapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan
status akreditasi. Agar hasil akreditasi dapat di-
program sekolah/madrasah. Di samping itu, hasil
manfaatkan dengan baik, kebijakan dan prosedur
akreditasi sekolah diharapkan mampu memotivasi
akr edit asi t erma suk l angk ah-l angka h untuk
sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu
menetapkan kebijakan atau program-program
pendidikan secara bertahap, terencana, dan
intervensi harus ditulis secara jelas dan diko-
kompetitif, baik di tingkat kabupaten/kota, pro-
munikasikan terhadap pemangku kepentingan
vinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
(stakeholders) terkait (Singh, 2007).
Dalam aspek teknis, hasil akreditasi dapat di-
Tuj uan akre dita si, khususnya se kola h/
jadikan bahan informasi bagi sekolah/madrasah
madrasah, yaitu: untuk 1) memberikan informasi
sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan
te ntang ke laya kan sek olah/mad rasa h at au
dukungan dari Pemerintah, masyarakat, maupun
program yang dilaksanakan berdasarkan Standar
sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral,
Nasional Pendidikan; 2) memberikan pengakuan
tenaga, dan dana.
peringkat kelayakan; dan 3) memberikan reko-
Akreditasi dan hasilnya dianggap penting
mendasi tentang penjaminan mutu pendidikan
karena dikaitkan dengan suatu asumsi bahwa
kepada program dan/atau satuan pendidikan
akreditasi didesain untuk membantu lembaga-
yang diakreditasi dan pihak terkait (Badan Akre-
lembaga pendidikan guna meningkatkan usaha-
ditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2010). Hasil
usaha kinerja yang sedang berlangsung untuk
akreditasi dapat dimanfaatkan oleh berbagai
kepentingan peserta didiknya. Hasil akreditasi
pemangku kepentingan di antaranya bagi kepala
ak an m embe rika n infor masi kep ada publ ik
sekolah/madrasah dan bagi pemerintah daerah.
mengenai tingkat pelayanan dan kinerja dari
Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi
proses pembelajaran yang ada di setiap satuan
diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan
pendidikan (http://www.advanced.org/what-
informasi untuk pemetaan indikator kelayakan
accreditation, 2013). Lembaga-lembaga pendi-
se kola h/ma drasah, kine rja warg a se kola h/
dikan unggulan pada salah satu negara bagian
madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/
di Ame rika Ser ikat ya ng b erga bung dal am
madrasah selama periode kepemimpinannya.
AdvancED Accreditation, memiliki keuntungan,
Kepala sekolah/madrasah memerlukan hasil
antara lain: 1) menjadi bagian dari jejaring global
akr edit asi
untuk
ya ng m emil iki komi tme n te rhad ap stand ar
penyusunan program serta anggaran pendapatan
pendidikan unggulan; 2) memperoleh pengakuan
dan belanja sekolah/madrasah. Bagi pemerintah
mutu sebagai akibat perolehan sertifikat dari
daerah, hasil akreditasi dapat digunakan sebagai
AdvancEd Accreditation; 3) memperoleh penga-
acuan dalam memetakan mutu dan kelayakan
laman proses akreditasi yang koheren, transparan
sekolah/madrasah guna mempermudah usaha-
dan terandal yang mutu pendidikannya dapat
usa ha p embi naan dan pem berd ayaa n se rta
dinilai dalam skala tertentu dan berkelanjutan.
sumber informasi yang dapat digunakan sebagai
Adapun keuntungan yang diperoleh peserta didik
dasar d alam menentukan kebi jaka n pe m-
dan orangtua peserta didik pada lembaga pen-
bangunan pendidikan di setiap daerah (Badan
didikan tersebut, di antaranya: 1) memperoleh
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2010).
kemudahan d alam t ransfer kredit dari satu
seba gai
baha n
ma suka n
Subagy a (2 009) mey aki ni b ahwa hasil
sekolah ke sekolah lainnya; dan 2) memperoleh
akreditasi setidaknya dapat dijadikan acuan
ak ses yang leb ih b esa r te rhad ap b antuan
dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah
pendanaan dari negara bagian, beasiswa, dan
dan rencana pengembangan sekolah/madrasah.
pendidikan pada jenjang berikutnya.
534
Hendarman, Pemanfaatan Hasil Akreditasi dan Kredibilitas Asesor Sekolah/Madrasah
Kredibilitas Asesor
dari berbagai sumber belajar, dan mengikuti
Tanggung jawab dan perekrutan asesor telah
pelatihan-pelatihan terkait. Keterampilan diartikan
diatur oleh BAN-SM sebagaimana tertulis dalam
bahwa asesor mengetahui bagaimana menggu-
buku Badan
Nasiona l Se kola h/
na kan inst rume n ak redi tasi secara tepa t,
Madrasah (2010) dengan judul “Pokok-Pokok
Akr edit asi
melakukan analisis terhadap data yang ada pada
Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/
instrumen secara akurat dan melaporkan hasil
Madrasah”. Tanggung jawab asesor, yaitu: 1)
analisis dengan berpedoman pada panduan yang
melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh
sudah ditetapkan. Sikap diartikan bahwa asesor
de ngan ber pedoman kepa da norma -nor ma
harus mematuhi kode etik, menjaga kerahasiaan,
pelaksanaan visitasi, sehingga hasil akreditasi
bersikap adil, dan tidak memiliki konflik kepen-
yang diberikan ke sekolah/madrasah benar-benar
tingan (conflict of interest) tertentu.
me ncer mink an t ingk at kela yaka n se kola h/ madrasah yang sesungguhnya; dan 2) menjaga
Metode Penelitian
kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya
Sumber data penelitian ini adalah gabungan data
secara objektif kepada BAP-S/M.
primer dan data sekunder. Data primer berasal
Adapun asesor direkrut dari berbagai unsur,
dari hasil wawancara dengan berbagai pemangku
termasuk dosen/guru, widyaiswara, pengawas
kepentingan (stakeholders), khususnya ketua
sek olah/mad rasa h, organisasi pr ofesi ya ng
Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-
be rger ak d i bi dang pendidi kan; dan unsur
S/M) pada sejumlah provinsi. Provinsi dimaksud
masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan,
adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan
pengalaman, serta komitmen untuk meningkatkan
Gorontalo. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat
mutu pendidikan. Syarat untuk menjadi asesor,
mewakili provinsi dengan jumlah satuan pendi-
yaitu: 1) memiliki pengetahuan tentang sekolah/
dikan (sekolah) tinggi, Provinsi Banten mewakili
madrasah; 2) memiliki etika moral dengan men-
pr ovinsi d enga n jumlah sat uan pend idik an
junjung tinggi kejujuran; 3) memiliki kemampuan,
(sekolah) sedang, sedangkan Provinsi Gorontalo
kompetensi dan integritas diri serta komitmen
dengan jumlah satuan pendidikan (sekolah) yang
untuk melaksanakan tugas; 4) berpengalaman
termasuk rendah. Data sekunder berasal, antara
minimal 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan dan/
lain dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/
atau pengelolaan pendidikan dengan reputasi
Madrasah, Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP)
baik; 5) kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya
Kemdikbud, data yang tersedia pada website
adalah sarjana (S1) atau yang sederajat; 6)
sejumlah BAP-S/M, dan informasi yang didapat dari
berusia maksimal 65 tahun; 7) berbadan sehat;
be rbag ai m edia ser ta dokumen resm i ya ng
8) tidak sedang menduduki jabatan struktural di
dikeluarkan Pemerintah dalam bentuk peraturan
lingkungan Disdik dan Kanwil Depag; 9) tidak
perundang-undangan seperti Undang-Undang,
sedang menjadi anggota BAP-S/M; dan 10) telah
Pe raturan
mengikuti pelatihan asesor dan memperoleh
Pendidikan dan Kebudayaan.
sertifikat yang dikeluarkan oleh BAN-S/M atau BAP-S/M.
Peme rint ah,
Per atur an
M ente ri
Analisis yang digunakan adalah meta-analysis dengan fokus pada 2 (dua) variabel, yaitu pe-
Inferensi dari berbagai literatur mengung-
manfaatan hasil akreditasi dan kredibilitas asesor.
kapkan bahwa kredibilitas seorang asesor sangat
Pemanfaatan hasil akreditasi diukur, antara lain
terkait dengan tiga aspek, yaitu pengetahuan,
dari program yang dianggarkan dalam Anggaran
sikap, dan keterampilan tertentu (http://www.
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
em aponline .org /ind ex.p hp?,
http: //
terkait dengan akreditasi, dan kebijakan yang
regenesys.co.za/assessor-training/, 2013; https:/
diambil oleh pemerintah daerah tingkat provinsi
/www.scc.ca/en/assessors, 2013). Pengetahuan
atau tingkat kabupaten/kota. Kredibilitas asesor
diartikan bahwa asesor memahami dan mengu-
diukur, antara lain dari tingkat kepatuhan para
asai substansi akreditasi dan selalu memper-
asesor terhadap aturan yang sudah ditetapkan,
baharui pengetahuannya dengan mempelajari
dan kode etik yang dipegang untuk menjamin
berbagai dinamika teoretis dan praktis akreditasi
akreditasi yang dilakukan transparan, objektif,
201 3;
535
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 4, Desember 2013
dan rahasia. Untuk dapat melakukan meta-analysis
Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi
yang memiliki keakuratan data dan informasi
Nasiona l, y aitu “BAP-S/ M me laporkan hasil
diperlukan tahapan untuk melakukan kodifikasi
akr edit asi sekolah/ madr asah di wila yahnya
terhadap berbagai studi atau dokumen terkait
kepada BAN-S/M, Gubernur, Bupati/Walikota,
agar tidak terjadi bias yang cukup besar terhadap
Ka nwil
masalah yang akan dikaji dalam suatu penelitian
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.”
(Cooper, 2010).
Kem ente rian
Aga ma,
dan
Kant or
Hasil wawancara terhadap beberapa Ketua BAP-S/M menunjukkan bahwa pemerintah daerah,
Hasil dan Pembahasan
khususnya dinas pendidikan baik pada tingkat
Hasil
provinsi maupun kabupaten/kota telah menin-
Pemanfaatan Hasil Akreditasi
daklanjuti hasil akreditasi dalam hal pengalo-
Mekanisme akreditasi madrasah/sekolah diatur
kasian dana setiap tahun, khususnya untuk
dalam Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 19,
pelaksanaan akreditasi sekolah. Misalnya Dinas
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah mengalo-
pasal 86. Ayat (1) menyebutkan bahwa “Peme-
kasikan dana untuk kegiatan pelatihan/penye-
rintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang
garan asesor, sosialisasi akreditasi ke pimpinan
dan sat uan pend idik an untuk menentukan
satuan pendidikan, visitasi, pengolahan data, dan
kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
pelaporan. Pada akhir tahun anggaran 2013,
(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimak-
pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menam-
sud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh
bah lagi kuota untuk akreditasi satuan pendidikan
lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh
dal am b entuk dukung an APBD- P (Angga ran
Pemerintah untuk melakukan akreditasi; dan (3)
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan)
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran dari
dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan
rangka menuntaskan satuan pendidikan yang
komprehensif dengan menggunakan instrumen
belum diakreditasi. Di Provinsi Jawa Timur, bantuan
dan kri teria yang me ngacu kepada Stándar
yang diberikan melalui dana APBD Pemerintah
Nasional Pendidikan.
Provinsi setiap tahun adalah dalam konteks biaya
Terkait dengan pemanfaatan hasil akreditasi,
op erasiona l, honor ari um a nggota d an t im
sesuai dengan prosedur maka BAP-S/M (Badan
sekretariat BAP-SM Provinsi Jawa Timur. Pada
Akreditasi Provinsi-Sekolah/Madrasah) mengko-
tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
munikasikan hasil akreditasi kepada dinas-dinas
mela lui dana APBD 2 013 tel ah memba ngun
terkait pada tingkat provinsi/kabupaten/kota
gedung baru untuk Kantor Sekretariat BAP S/M
termasuk Kantor Wilayah Kementerian Agama,
Provinsi Jawa Timur 3 lantai dengan luas bangunan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
sekitar 900 m2.
Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan
Hasil wawancara dengan Ketua BAP-S/M
Kabupaten/Kota. BAP-S/M merupakan lembaga
Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa hasil
yang dibentuk di tingkat provinsi yang merupakan
akreditasi telah digunakan oleh berbagai pihak.
perpanjangan tangan dari BAN-S/M yang ber-
Misalnya, terdapat beberapa bank swasta di
kedudukan di Pusat. Hasil akreditasi dalam bentuk
Provinsi Jawa Timur yang memanfaatkan hasil
laporan akhir akreditasi (direktori) berisikan,
akreditasi dalam rangka pemberian bantuan
antara lain: 1) data kuantitatif mengenai hasil
beasiswa d an lai nnya m elalui progr am CSR
ak redi tasi per
sat uan pend idik an/p rogr am
(Community Social Responsibility). Hal lain, yaitu
keahlian (A, B, C) dan per standar untuk masing-
1) Badan Penelitian dan Pengembangan Kemen-
masing satuan pendidikan/program keahlian -
terian Agama RI pernah meminta hasil akreditasi
profil standar; dan 2) data kualitatif berupa
untuk perencanaan program dan pengembangan
rekomendasi yang diagregasi dari laporan asesor.
di Madrasah; 2) perusahaan swasta nasional
Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-
yang merekrut pegawai baru dari lulusan SMK yang
undangan pada ayat (3) Pasal 11 Permendikbud
hasil akreditasinya berperingkat A; 3) beberapa
536
Hendarman, Pemanfaatan Hasil Akreditasi dan Kredibilitas Asesor Sekolah/Madrasah
perguruan tinggi negeri/swasta yang menerima
Menarik untuk mengutip hasil penelitian
mahasiswa baru melalui jalur Kemitraan tanpa tes
Sudiyono dan Suryawati (2008), yaitu “dua dari
dari SMK yang peringkat akreditasinya A; dan 4)
lima sampel Dinas Pendidikan Kota menerima
sekola h-sekolah telah mela kukan perb aikan
tembusan hasil rekomendasi secara umum dari
manajemen sekolah, perencanaan, perbaikan
BAP, namun r ekomenda si per sekolah t idak
sarana-prasarana, dan pengelolaan serta proses
diterima oleh Dinas Pendidikan Kota”. Selanjutnya
pemb elajaran agar da pat mena ikkan st atus
mengutip laporan penelitian tersebut adalah “Hasil
akreditasinya.
akreditasi berupa rekomendasi umum ternyata
Wawancara dengan Ketua BAP-S/M Gorontalo
secara tidak langsung dijadikan sebagai salah
dan Banten mengungkapkan bahwa Pemerintah
sat u
Daerah Provinsi atau Dinas Pendidikan belum
madrasah. Artinya dasar program pembinaan
maksimal memanfaatkan hasil akreditasi. Namun,
sudah disusun setiap tahun berdasarkan rapat
Kepala Dinas Pendidikan selalu mengingatkan
koordinasi dan secara tidak langsung program
para kepala sekolah bahwa jika sekolah belum
pe mbinaan tersebut be rsinggungan deng an
terakreditasi, maka sekolah-sekolah dimaksud
rekomendasi hasil akreditasi” (halaman 47-48).
tidak bisa menandatangani ijasah. Yang sudah
Penelitian ini juga memberikan contoh upaya
dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan
Gorontalo melalui Dinas Pendidikan selama ini
Kota terhadap sekolah/madrasah yang secara
ada lah
pela ksanaan
tidak langsung bersinggungan dengan reko-
pendidikan dan pelatihan asesor dan pembayaran
mendasi hasil akreditasi. Misal, untuk komponen
honor staf. Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo
kurikulum dan pembelajaran, terdapat catatan
tel ah
masi h se bata s
m enga ngga rkan
untuk
prog ram
pemb inaa n
se kola h/
p elak sana an
saran dan rekomendasi dari BAP-S/M sebagai
akreditasi 150 sekolah pada tahun anggaran
berikut: 1) belum memiliki dokumen kurikulum
2014. Untuk Provinsi Banten, terdapat kabupaten
lengkap; dan 2) belum semua guru melaksanakan
yang sudah meng angg arka n untuk proses
PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Pembinaan yang
akreditasi satuan-satuan pendidikan pada tahun
dilakukan adalah melaksanakan pembinaan teknis
anggaran 2014, mengingat keterbatasan alokasi
KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan
anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebu-
pelatihan PTK kepada guru dengan melibatkan
dayaan.
pengawas dan pelaksana teknis.
Dal am
k onte ks
unt uk
da sar
m adra sah,
penting nya
akreditasi dalam rangka peningkatan kualitas
Kredibilitas Asesor
madrasah sudah disadari oleh berbagai pemangku
Persyaratan untuk dapat dianggap layak sebagai
kep enti ngan (sta keholder s). Sal ah satunya
asesor adalah setiap calon asesor yang terpilih
seb agai mana dika taka n ol eh Ke pala Bid ang
harus mengikuti dan lulus pelatihan asesor yang
Madrasah dan Pendidikan Agama Islam, Kantor
dilaksanakan oleh BAP-S/M atas dasar pedoman
Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Barat pada saat
pelatihan yang ditentukan oleh BAN-S/M. Isi
menyerahkan sertifikat akreditasi madrasah bagi
pelatihan tidak hanya difokuskan pada instrumen
Madrasah Aliyah (MA) di Bogor, yaitu bahwa
akreditasi, melainkan juga mencakup filosofi,
“Akreditasi sekolah menjadi hal penting karena
tujuan, ma nfaa t, d an
dengan ting giny a ni lai akre dita si sekol ah,
akreditasi (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/
se hing ga t ingk at k epe rcay aan masy arak at
Madrasah, 2010). Setiap asesor dipersyaratkan
terhadap sekolah untuk memasukkan anaknya ke
untuk memahami keseluruhan aspek akreditasi
sekolah yang bersangkutan semakin tinggi”.
yang sekaligus dapat dimaknai bahwa mereka
Ditambahkannya lebih lanjut, “Akreditasi itu
harus memiliki kemampuan untuk menafsirkan
penilaian kualitas jadi akreditasi jangan mengada-
setiap nilai standar yang diperoleh oleh setiap
ngada, tetapi harus sesuai yang ada di lapangan”
satuan pendidikan yang diakreditasi sehingga
(http://www.jabarpost.com/fullpost/pendidikan/
dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut
1357783435, 2013).
se pert i ap a ya ng d apa t di lakukan satuan
kese luruhan proses
pendidikan yang bersangkutan.
537
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 4, Desember 2013
Berdasarkan data rangkuman dari BAN-S/M
Kuesioner dimaksud berisikan perlakuan dan
per 15 September 2013, diketahui bahwa jumlah
perilaku asesor selama visitasi, yaitu sejauh mana
asesor yang terdapat di 33 provinsi berjumlah
mereka telah menjalankan norma-norma dan
14.491 orang. Jumlah asesor terbanyak terdapat
kode etik asesor. Kuesioner dimaksud diisi oleh
di Provinsi Jawa Timur, yaitu 2.694 orang, karena
pihak sekolah/madrasah yang telah divisitasi oleh
jumlah satuan pendidikan di provinsi ini meru-
asesor, dan dikirimkan kembali oleh sekolah/
pakan yang terbesar. Di lain pihak, jumlah satuan
madrasah kepada BAP-S/M Provinsi Jawa Timur
pendidikan dari jenjang TK sampai dengan Sekolah
dengan sampul tertutup melalui pos atau titipan
Menengah Atas yang berada pada Kementerian
surat/kilat. Belum didapat data dan informasi pada
Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian
BAP-BAP yang terdapat di 31 provinsi lainnya.
Agama, baik satuan pendidikan negeri dan swasta
Dalam konteks BAP-S/M Gorontalo, penilaian
adalah berjumlah 345.659 (Ministry of Education
ase sor
and Culture, 2012), yang terdiri atas 275.245
digunakan anggota BAN-S/M pada waktu moni-
sat uan
kewe nang an
toring dan evaluasi (monev). Para asesor yang
Kebudaya an
tidak melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi
(Kemendikbud) dan 70.414 satuan pendidikan
dan kode etik, diberikan hukuman dengan tidak
ber ada di b awah kew enangan Keme nter ian
dilibatkan untuk pelaksanaan akreditasi pada
Agama (Kemenag).
tahun berikutnya. Misalnya, asesor yang dengan
pend idik an
Kem ente rian
di
ba wah
Pendidi kan
dan
dila kuka n de ngan
instrum en
y ang
Hasil wawancara dengan sejumlah ketua
sengaja menukar lokasi penugasan, yaitu memilih
BAP-SM mengungkapkan bahwa secara umum
se kola h ya ng d ekat de ngan lok asi temp at
belum ada instrumen khusus yang disiapkan untuk
tinggalnya atau asesor yang ditugasi 2 (dua) hari
menilai kinerja asesor. Namun, terdapat beberapa
pada suatu sekolah tetapi hanya datang setengah
BAP-S/M yang memiliki cara khusus untuk mela-
hari. Asesor dengan perilaku seperti itu tidak
kukan penilaian kinerja dimaksud. Misalnya, BAP-
ditugasi lagi untuk melakukan akreditasi pada
S/M Provinsi Jawa Barat menilai kinerja asesor,
tahun berikutnya.
yaitu 1) asesor dinilai kepatuhannya pada etika asesor, yang meliputi penampilan dir i, cara
Pembahasan
berkomunikasi, manual prosedur, objektivitas
Pemanfaatan Hasil Akreditasi
penetapan hasil, dan kerahasiaan; dan 2) asesor
Jika akreditasi sekolah sekadar memotret keadaan
dinilai kesungguhannya pada saat mengikuti
sekolah tanpa implikasi lanjutan untuk mening-
pelatihan/penyegaran asesor. Bobot penilaian
katkan mutu pendidikan, maka sumber daya besar
penting di antaranya untuk komponen pengu-
yang dikeluarkan untuk proses akreditasi tak
asaan materi dengan bobot 80%, di samping
sebanding dengan hasil yang didapat. Apalagi
penguasaan instrumen akreditasi, kemampuan
mengingat bahwa akreditasi menjadi salah satu
mengolah dan menganalisis, dan penguasaan
instrumen penting bagi pengembangan mutu
software. Bagi para calon asesor yang nilainya
pendidikan. Suyanto yang pada waktu itu sebagai
mencapai kurang dari 80%, dinyatakan tidak lulus.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian
Terkait dengan etika, bagi para asesor yang
Pendidikan Nasional, dalam salah satu pertemuan
melanggar etika tidak ditugasi lagi menjadi asesor.
denga n Badan Akredita si Nasional Sekolah/
Kasus asesor yang melanggar etika cenderung
Madrasah (BAN-S/M) pada tahun 2009 berpen-
amat kecil, misalnya di Provinsi Jawa Barat sekitar
da pat, bahwa p erlu se buah sti mula n ag ar
1-3 orang asesor setiap tahun.
keberadaan akreditasi benar-benar dirasakan
Untuk menilai kredibilitas asesor, BAP-S/M
sebagai
kebutuhan utama oleh sekolah-sekolah,
Provinsi Jawa Timur telah memberikan kuesioner
dan mengusulkan agar hasil akreditasi dijadikan
kinerja asesor yang diserahkan kepada sekolah/
faktor insentif untuk program-program Kemen-
madrasah yang akan diakreditasi. Kuesioner di-
terian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah
berikan pada saat sekolah/madrasah diundang
(http://dikdas.kemdikbud. go.id/content/berita/
untuk sosialisasi tentang mekanisme akreditasi.
utama/berita-78.html, 2013).
538
Hendarman, Pemanfaatan Hasil Akreditasi dan Kredibilitas Asesor Sekolah/Madrasah
Walaupun dari hasil wawancara terungkap
bantuan pemerintah daerah diarahkan untuk
adanya tindak lanjut pemanfaatan hasil akreditasi,
mengantisipasi masalah kelima dan keenam
maka menarik untuk mempertimbangkan apa yang
sebagaimana diuraikan di atas. Hasil wawancara
disampaikan Umaedi, Ketua BAN-S/M periode
dengan ketua BAP-S/M memperkuat argumentasi
2007-2012 pada saat melakukan audiensi kepada
tersebut, yaitu di mana mereka mengatakan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar pada tahun
bahwa bantuan tersebut lebih ditujukan untuk
2009. Umaedi mengindikasikan bahwa Badan
membantu proses akreditasi agar satuan pen-
Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
didikan yang ada dalam lingkup kewilayahan
menghad api sejumlah per masa laha n da lam
pemerintahan daerah sehingga dapat dituntaskan
menjalankan peran dan fungsinya. Pertama,
status akreditasinya. Sampai saat ini yang masih
perhatian dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas
bel um a da k ejel asan ada lah bant uan dan
Pendidikan Kabupaten/Kota terhadap BAP-S/M
perhatian pemerintah daerah yang ditujukan
belum maksimal, karena melihat akreditasi tidak
untuk membenahi mutu satuan pendidikan sesuai
memberi manfaat secara langsung bagi sekolah.
dengan status akreditasinya. Misalnya, belum ada
Ked ua, pema nfaa tan hasi l ak redi tasi unt uk
informasi berapa anggaran yang dialokasikan
pembinaan sekolah secara umum belum maksimal.
untuk membantu satuan pendidikan tertentu agar
Ketiga, adanya penolakan sekolah/madrasah
dapat memperbaiki peringkat akreditasi menjadi
untuk diakreditasi karena mereka sudah men-
lebih baik. Lebih khusus lagi adalah berapa rincian
dapatkan ISO atau alasan belum siap diakreditasi.
anggaran yang dialokasikan untuk membenahi
Keempat, hasil akreditasi belum dimanfaatkan oleh
satuan pendidikan berdasarkan status penilaian
se kola h da n di rekt orat -dir ektorat. Ke lim a,
terhadap masing-masing standar dari 8 (delapan)
dukungan pemerintah daerah terhadap pelak-
standar nasional pendidikan yang terdapat pada
sanaan akreditasi belum maksimal, terutama
satuan pendidikan yang diakreditasi.
terkait dengan sosialisasi karena anggaran untuk
Sebagai contoh, apabila merujuk pada Tabel
sosialisasi yang dimiliki BAN-S/M sangat terbatas.
1, yaitu data satuan pendidikan dan peringkat
Keenam, alok asi ang gara n ti ap tahun ya ng
akreditasi jenjang SMA/MA di Provinsi DKI Jakarta,
disediakan pihak kementerian pendidikan selalu
mak a
menurun sehingga target akreditasi pada tahun-
pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki
tahun yang direncanakan tidak dapat tercapai
analisis mendalam terhadap capaian masing-
secara tuntas.
masing aspek standar nasional untuk satuan
pe rtanyaan
krusial
ada lah
apak ah
Apabila merujuk kepada tindak lanjut yang
pendidikan dengan akreditasi A, B, C atau tidak
telah dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah,
terakreditasi (TT), dan apakah kebijakan dan
seperti halnya Jawa Barat dan Jawa Timur, maka
program-program intervensi yang dilakukan
sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ketua BAN-
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan atas
S/M periode 2007-2012 sebagaimana diuraikan
dasar analisis per standar nasional.
sebelumnya, cenderung kurang akurat karena
Tabel 1. Data Satuan Pendidikan dan Peringkat Akreditasi
Kota
Peringkat Akreditasi
Jumlah SMA/MA
A
B
C
TT
Jakarta Pusat
104
74
24
4
2
Jakarta Timur
184
112
52
15
5
Jakarta Selatan
144
108
34
-
2
Jakarta Utara
112
77
34
-
1
Jakarta Barat
137
96
36
5
-
Kabupaten Kepulauan Seribu
60
46
14
-
-
Total
731
513
194
24
10
Sumber: BAP-S/M DKI Jakarta. 2013. http://www.ban-sm.or.id/statistik
539
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 4, Desember 2013
Tampaknya data dan informasi mengenai
Hal lain yang terkait dengan kredibilitas asesor
kebijakan dan program-program yang spesifik
ada lah kode eti k
yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah
tugasnya. Belum ada informasi yang jelas dari
terhadap satuan pendidikan yang ada dengan
BAP-S/M pada 33 provinsi tentang mekanisme
merujuk kepada status hasil per standar nasional,
dan instrumen untuk mengukur kode etik para
masih belum dimiliki, oleh baik BAP-SM yang berada
ase sor. Ber baga i la pora n ya ng d isam paik an
di tingkat provinsi maupun BAN-S/M yang ada di
secara informal dan tidak tertulis menunjukkan
pusat. Hal ini harus menjadi perhatian utama,
bahwa terdapat asesor yang menyalahgunakan
karena pembinaan kepada program dan satuan
ke wena ngannya
pendidikan sebagai tindak lanjut hasil akreditasi
tugasnya. Misalnya, asesor tidak melaksanakan
telah diatur khusus dalam Pasal 19 Permendikbud
tugas secara sungguh-sungguh dengan ber-
Nomor 59 Tahun 2012 tentang BAN. Pasal ini
pedoman kepada norma-norma pelaksanaan
menyatakan bahwa “Kementerian Pendidikan dan
visitasi, sehingga hasil akreditasi yang diberikan
Kebudayaan, Kementerian Agama, Pemerintah
kepada sekolah/madrasah tidak benar-benar
Pr ovinsi, Peme rint ah K abup aten/Kot a, d an
me ncer mink an t ingk at kela yaka n se kola h/
penyelenggara program dan satuan pendidikan
madrasah yang sesungguhnya. Hal lain adalah
melakukan pembinaan kepada p rogram dan
asesor tidak menjaga kerahasiaan hasil visitasi
satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi
dan tidak melaporkan secara objektif kepada BAP-
sesuai dengan kewenangannya.
S/M.
Kredibilitas Asesor
Simpulan dan Saran
Dengan memperhatikan data jumlah satuan
Simpulan
pendidikan (sekolah) dan data asesor yang ada,
Hasil
diketahui bahwa rasio asesor terhadap satuan
dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepen-
pendidikan secara rerata adalah 1:26. Data
tingan di t ingk at p rovi nsi/ kabupate n/kota,
satuan pendidikan menggunakan data Ministry of
khususnya dalam hal perbaikan mutu dengan
Education and Culture (2012) dari jenjang TK
me rujuk pa da status ha sil akre dita si p er
sampai dengan Sekolah Menengah Atas, baik
komponen standar nasional pendidikan. Anggaran
satuan pendidikan negeri maupun swasta, yaitu
ya ng d ialokasi kan lebi h pa da p elak sana an
sebanyak 345.659 satuan pendidikan. Isu yang
sosialisasi tentang pentingnya akreditasi dan
perlu dikaji adalah apakah dengan rasio tersebut,
menambah alokasi kuota untuk pelaksanaan
kegiatan akreditasi dapat diasumsikan sudah
akreditasi bagi satuan pendidikan yang belum
lay ak
dip erta nggungja wabk an
diakreditasi. Hal ini disebabkan bahwa hasil dan
(akuntabel), apalagi dengan mempertimbangkan
laporan akreditasi belum dirinci sampai aspek
sebaran lokasi keberadaan dari asesor tersebut
operasional berupa analisis secara sistematis
yang tidak dalam jangkauan dari satuan-satuan
terhadap rekomendasi dari setiap komponen yang
pendidikan yang ada.
dianalisis sesuai instrumen yang digunakan, serta
d an
d apat
a kred itasi
pa da saat
pada
saa t
ce nder ung
menj alankan
me laksanak an
masi h
be lum
Di samping itu, yang perlu dipertanyakan lebih
belum adanya rekomendasi yang jelas tentang
lanjut, apa kah asesor y ang suda h te rcat at
tindak-lanjut yang seyogianya dapat dilakukan
tersebut memiliki pengalaman atau ditugasi
oleh pemangku kepentingan di tingkat satuan
menjalankan akreditasi secara proporsional dan
pendidika n aga r dapa t mem benahi di m asa
merata, dalam arti apakah dapat dijamin bahwa
mendatang untuk meningkatkan status atau
frekuensi (kekerapan) dari penugasan asesor di
peringkat akreditasinya;
masing-masing provinsi berimbang antara 1
Masih belum ada suatu mekanisme yang
asesor dengan asesor lainnya, ataukah terdapat
dapat memberikan gambaran faktual terhadap
pembebanan yang besar untuk asesor tertentu
kredibilitas asesor yang ada, termasuk sejauh
karena diberi penugasan terus-menerus oleh BAP-
mana merek a sudah menjalanka n tanggung
S/M yang ada di daerahnya.
jawabnya secara akurat dan akuntabel; sejauh
540
Hendarman, Pemanfaatan Hasil Akreditasi dan Kredibilitas Asesor Sekolah/Madrasah
mana sudah terdapat beban kerja yang memadai
selanjutnya dapat dialokasikan dalam usulan
antarasesor di masing-masing provinsi; serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
sejauhmana para asesor memiliki kode etik yang
Perlu segera dikembangkan mekanisme dan
dapat menjawab keraguan masyarakat terhadap
instrumen untuk mengukur kinerja para asesor
transparansi dan akuntabilitas asesor pada saat
sekaligus juga BAP-S/M di masing-masing provinsi.
melaksanakan tugasnya.
Hal ini sejalan dengan ketentuan yang digariskan dal am
Perat uran
Menteri
Pendidi kan
dan
Saran
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59, Tahun
Terkait dengan pemanfaatan hasil akreditasi, BAN-
2013 tentang Badan Akreditasi Nasional. Pada
S/M dan BAP-S/M seyogianya lebih berkoordinasi
Pasal 9 ayat (4) dituliskan bahwa “Balitbang
dengan pema ngku kep enti ngan di ting kat
mengkoordinasikan evaluasi kinerja BAN-S/M dan
provinsi/kabupaten/kota dengan mengkomuni-
angg ota BAN-S/M secara periodik ”. Deng an
kasikan makna hasil akreditasi. Makna hasil
menggunakan klausul dimaksud perlu dilakukan
akreditasi tersebut terkait bagaimana membenahi
suatu mekanisme yang sistematis dan sistemik
satuan pendidikan atas dasar komponen masing-
ter hadap kine rja BAP-S/M da n ase sor y ang
masing standar yang diwujudkan dalam bentuk-
mungkin dapat dilakukan oleh BAN-S/M atau
bentuk kegiatan-kegiatan yang relevan yang
provinsi masing-masing.
Pustaka Acuan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. 2010. Pokok-Pokok Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). BAP-S/M DKI Jakarta. 2013. http://www.ban-sm.or.id/statistik diunduh pada tanggal 5 Oktober 2013. Cooper, Harris. 2010. Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-Step Approach (4th ed.). London: SAGE Publications Ltd. http://dikdas.kemdikbud.go.id/content/berita/utama/berita-78.html. 2013. “Hasil Akreditasi Dijadikan Faktor Insentif” Diunduh pada tanggal 25 September 2013 http://www.advanced.org/what-accreditation. 2013. “Why Does Accreditation Matter”. Diunduh pada tanggal 30 September 2013 http://www.jabarpost.com/fullpost/pendidikan/1357783435. 2013. “Akreditasi Sekolah Menjadi Hal Penting”. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2013 http://www.emaponline.org/index.php. 2013. “EMAP Assessor Qualifications”. Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013. http://regenesys.co.za/assessor-training/. 2013. “Assesor Training”. Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013. https://www.scc.ca/en/assessors. 2013. “Become an Assessor”. Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR dan Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Pimpinan Kementeria Pendidikan dan Kebudayaan (tidak dipublikasikan). Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
541
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 4, Desember 2013
Kementerian Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ministry of Education and Culture. 2012. INDONESIA: Educational Statistics in Brief 2011/2012. Jakarta: Ministry of Education and Culture. Singh, Mala. 2007. “The Governance of Accreditation” dalam GUNI (ed.). Higher Education in the World 2007, Accreditation for Quality Assurance: What is at Stake? Basingstoke: Palgrave Macmillan. Subagya, Ki Sugeng. 2009. “Implikasi Akreditasi Sekolah”. Yogyakarta: Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. (30/11/2009). Sudiyono dan Suryawati, D. 2008. Dampak Akreditasi terhadap Upaya Pembinaan Sekolah/Madrasah dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.
542