Menanti Penjagal Lorenzo Hanya keajaiban yang bisa menghentikan pembalap Fiat Yamaha Jorge Lorenzo menjadi juara dunia 2010. Fokus Olahraga, Hlm 18-19
Layanan Berlangganan & Customer Service SMS: 08121128899 T: (021) 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail:
[email protected]
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
REUTERS/ALBERT GEA
MEDIAINDONESIA .COM
J U J U R B E R S UA R A
SABTU, 9 OKTOBER 2010 | NO.10819 | TAHUN XLI | 24 HALAMAN
Jaksa Teledor, Anggodo Menang Lagi
EDITORIAL
Pimpinan yang Mempermalukan Diri PIMPINAN semestinya memperlihatkan kualitas perilaku yang beretika tinggi, setidaknya di atas rata-rata orang kebanyakan. Dan hanya dengan kemauan kuat dan kemampuan menjaga etika itulah pimpinan mampu menjunjung martabatnya. Sebaliknya, bila gagal, sang pemimpin sesungguhnya telah mempermalukan dan menghina diri sendiri. Kita tentu berharap pimpinan bangsa ini mencapai taraf fatsun politik yang ideal seperti itu. Akan tetapi, dalam banyak perkara, pimpinan bangsa ini belum mau atau belum mampu menerapkannya dalam perilaku politik mereka. Masih banyak pimpinan yang berperilaku tidak etis. Contoh paling mutakhir terjadi ketika pimpinan DPR secara kolektif mengundang dan bertemu dengan calon Kapolri Komisaris Jenderal Timur Pradopo. Terdapat setidaknya tiga alasan untuk menyebut tindakan pimpinan DPR itu tidak beretika. Pertama, Timur Pradopo akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR. Pimpinan DPR merupakan bagian dari DPR sebagai sebuah entitas politik. Tidaklah etis penguji dan yang akan diuji bertemu sebelum pelaksanaan ujian. Penguji bisa saja membocorkan soal atau pertanyaan ujian kepada yang akan diuji. Lebih parah lagi, jika si penguji membocorkan soal disertai janji imbalan ekonomi atau politik dari yang diuji. Bukankah tak ada pemberian yang Posisi pimpinan DPR tak menuntut imbalan? No hanya patut dan free lunch! Kedua, pimpinan DPR pantas untuk mereka ber sikap diskriminatif. Setidaknya ada 12 jabatan yang yang punya etika mesti melewati mekanisme jabatan dan mampu uji kelayakan dan kepatutan. Mengapa hanya calon Kapolri menjaga martabat.’’ Timur Pradopo yang mendapat perlakuan istimewa pimpinan DPR? Ketiga, pimpinan DPR telah menerabas wilayah kewenangan lembaga lain dalam tubuh DPR. Pimpinan DPR beralasan pertemuan dengan Timur Pradopo merupakan silaturahim untuk menjelaskan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Padahal, menjelaskan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan merupakan kewenangan Badan Musyawarah DPR, bukan pimpinan DPR. Lembaga lain yang kewenangannya diterabas oleh pimpinan DPR adalah Komisi III DPR sebagai pelaksana uji kelayakan dan kepatutan. Melalui pertemuan itu, pimpinan DPR seolah telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan babak pertama. Dan, sepertinya dalam uji kelayakan dan kepatutan babak pertama itu, pimpinan DPR telah meluluskan dan memuluskan jalan Timur Pradopo menjadi Kapolri. Itu artinya pimpinan DPR telah menyandera Komisi III sebagai pelaksana uji kepatutan dan kelayakan. Pertemuan itu seolah menjadi sinyal bagi Komisi III untuk juga memuluskan dan meluluskan langkah Timur Pradopo menuju singgasana Kapolri. Itulah sebabnya, Komisi III DPR melayangkan nota protes kepada pimpinan DPR. Bukan sekadar melanggar etika, lewat pertemuan dengan calon Kapolri, pimpinan DPR telah mempermalukan diri. Oleh karena itu, pimpinan DPR harus mendengar kritik dan kecaman dari dalam tubuh DPR itu sendiri. Itu jika pimpinan DPR masih punya telinga yang peka. Jika tidak, minggir saja dari posisi pimpinan DPR. Posisi pimpinan DPR hanya patut dan pantas untuk mereka yang punya etika jabatan dan mampu menjaga martabat.
Kasus Bibit-Chandra menjadi jelas. Kejaksaan harus melanjutkan penuntutan perkara itu ke pengadilan. Edy Asrina Putra
K
EJAKSAAN Agung masih saja tidak cermat dalam prosedur hukum. Akibatnya, langkah hukum yang ditempuh lembaga itu ditolak bukan karena argumentasi hukumnya lemah, melainkan karena tidak memenuhi syarat formal. Itulah yang terjadi dalam permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) kasus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. MA menolak permohonan PK oleh Kejaksaan Agung atas perkara praperadilan Bibit-Chandra. “Amar putusannya berbunyi NO (niet ontvankelijk verklaard) atau tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Nurhadi, di Jakarta, kemarin. Dengan putusan itu berarti Anggodo Widjojo, tersangka ka sus penyuapan terhadap Bibit dan Chandra, menang untuk ketiga kalinya. Kejaksaan pun harus melanjutkan penuntutan perkara Bibit-Chandra dengan sangkaan menyalahgunakan wewenang dan upaya pemerasan. Sidang PK kasus itu digelar pada Kamis (7/10) oleh majelis hakim yang dipimpin Imron Anwari dengan anggota Komariah Sapar Jaya dan Mugiharjo. Kasus tersebut bermula dari praperadilan yang diajukan Anggodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) kasus Bibit-Chandra oleh Kejaksaan Agung. PN Jaksel mengabul-
kan praperadilan Anggodo dan menolak SKPP. Kejaksaan Agung mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jaksel sehingga Kejaksaan mengajukan PK ke MA. MA menolak PK karena mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pasal 45A ayat 1 dan 2 UU itu menyebutkan, MA berhak memutus PK kecuali putusan praperadilan. Dengan putusan PK itu, kata Nurhadi, berarti putusan PT DKI Jakarta yang menguatkan permohonan praperadilan Anggodo berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara pidana suap terhadap pimpinan KPK, Anggodo sudah divonis penjara empat tahun oleh Pengadilan Tipikor pada akhir Agustus. Dalam menanggapi putusan itu, Plt Jaksa Agung Darmono menyatakan akan mempelajari putusan tersebut. Bibit yang berada di Mataram, NTB, menyerahkannya ke Kejaksaan Agung. Kasus dugaan suap dirinya dan Chandra sejak awal direkayasa. Presiden pun sudah meminta kasus itu tidak dibawa ke pengadilan. Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana berharap Jaksa Agung menggunakan haknya mengeluarkan deponeering atas kasus Bibit-Chandra. (CC/ Rin/*/Ant/X-4)
[email protected] Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui
mediaindonesia.com atau e-mail:
[email protected]
Presiden Sangkal Pembalakan di Wasior PRESIDEN Susilo Bambang but dan menghentikan hak Yudhoyono menyatakan pe- pengusahaan hutan (HPH) dan nyebab banjir bandang di Kota konsesi tambang di sejumlah Wasior, Kabupaten Teluk Won- wilayah Provinsi Papua Barat. “Sudah jelas, Wasior masuk dama, Papua Barat, bukan karena pembalakan liar, melainkan kategori bencana ekologis. Pemicunya karena curah kerusakan dan hujan yang perubahan sangat tinggi. fungsi-fungsi “Menurut lingkungan la poran Kehi dup yang pala BNPB telah berlangSyamsul sung dalam Maarif semenbeberapa tatara tidak ada MI/SUMARYANTO hun terakhir kaitan dengan di wilayah pembalakan SB Yudhoyono ter sebut dan liar,” ujar Pre- Presiden RI Papua Barat siden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor lainnya,” sebut Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid MuPresiden, Jakarta, kemarin. Dalam pernyataan pers itu hammad. Sebelumnya, Menteri KehuPresiden didampingi Kepala Badan Nasional Penanggula- tanan Zulikfli Hasan menyatangan Bencana (BNPB) Syamsul kan banjir bandang di Wasior Maarif, Panglima TNI Laksama- akibat pembalakan liar. Data BNPB hingga kemarin na Agus Suhartono, dan Mensesneg Sudi Silalahi. Syamsul pukul 18.00 menyebutkan jumbaru kembali dari Papua sejak lah korban tewas 108 orang. 6 Oktober lalu. Menurut renca- Jumlah itu diperkirakan terus na, Presiden akan bertolak ke bertambah karena 76 orang masih dinyatakan hilang. Papua, Minggu (10/10) pagi. Adapun jumlah warga yang Terkait dengan penyebab banjir, Institut Hijau Indonesia, mengungsi ke Manokwari Wahana Lingkungan Hidup sebanyak 1.049 orang dan ke (Walhi), Pusaka, dan Jatam Nabire 135 orang. (Rin/FO/ mendesak pemerintah menca- Tlc/X-6)
SILATURAHIM TOKOH: Sejumlah tokoh nasional, di antaranya (dari kiri) Sutiyoso, Taufik Abdullah, Mahfud MD, Din Syamsuddin, Taufiq Kiemas, Jusuf Kalla, dan Wiranto hadir dalam silaturahim tokoh nasional di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin. MI/PANCA SYURKANI
Kepercayaan Rakyat Menguap MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan saat ini masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Karena itu, pemerintah harus mendapatkan kembali kepercayaan itu. “Saya melihat ada disparitas kehidupan yang cukup tinggi di negeri ini. Saya melihat masyarakat mulai kehilangan trust kepada pemerintah,” ujar JK dalam acara silaturahim tokoh-tokoh nasional bertema Mengurai problematika bangsa dan solusinya, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin. Bertindak sebagai moderator Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Sekitar 20 tokoh yang hadir dalam pertemuan itu. Selain JK, mereka antara lain Wiranto, Taufiq Kiemas, Mahfud MD, Su tiyoso, Taufik Abdullah, Rach mawati Soekarnoputri, Soe trisno Bachir, Sofjan Wanandi, Rizal Ramli, Tuty Alawiyah, Marzuki Alie, dan Dewi Motik. JK memberikan contoh kondisi yang terjadi di Thailand. “Di Thailand wibawa hilang karena trust hilang. Saya berharap tidak terjadi di sini.” Menurutnya, jika negara kehilangan wibawa dan kendali terhadap masyarakat, rakyat menjadi hidup bebas dan tidak terkendali. Akibat selanjutnya,
hukum rimba akan muncul dan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dalam kesempatan itu muncul pula desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari jabatannya. “Banyak kegagalan karena kepemimpinan yang lemah,” tukas Rizal Ramli. Menyambung permintaan Rizal itu, Soetrisno Bachir berpendapat daripada menurunkan presiden lebih baik menganggap presiden tidak ada. Sementara itu, Marzuki Alie menyatakan soal penurunan presiden itu ada mekanisme hukumnya. “Semua harus patuhi hukum,” ujarnya. (Rin/X-5)
Anda ingin menanggapi ”Editorial” ini, silakan kunjungi: mediaindonesia.com
PAUSE
Gaya Bahasa dan Harmonisasi PENELITIAN terbaru dari University of Texas mengungkapkan bahwa pasangan yang cocok dengan gaya bahasa masing-masing memiliki periode bahagia lebih panjang dalam hubungan mereka. “Ketika dua orang memulai percakapan, beberapa detik kemudian biasanya mereka mulai berbicara mirip. Hal itu juga terjadi ketika orang membaca buku atau menonton film. Begitu selesai, mereka akan menyadari diri mereka berbicara seperti penulis atau karakter utama dalam film tersebut,” kata James Pennebaker, seorang profesor psikologi di University of Texas di Austin, yang menulis hasil penelitian PATA AREADI tersebut. Pennebaker dan rekan-rekannya melakukan penelitian tentang bahasa yang digunakan sebanyak 2.000 mahasiswa dalam mengerjakan tugas kelas yang ditulis dalam gaya bahasa yang berbeda. Hasilnya, pengaruh pencocokan gaya bahasa meluas ke makna kata-kata tertulis. Ketika sebuah pertanyaan esai ditulis dengan nada datar dan membingungkan, mahasiswa menjawab dengan datar dan membingungkan pula. Jika pertanyaan ditulis dengan nada santai, siswa juga menjawab dengan gaya yang sama. Penelitian mengenai hubungan antara keharmonisan dan kesamaan gaya bahasa ini diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology edisi September. (LiveScience/*/X-5)
6 | Ekonomi
SABTU, 9 OKTOBER 2010 | MEDIA INDONESIA
Pengamanan Stok Beras Perlu Fleksibilitas
Produksi Minyak Pertamina EP Lampaui Target
an impornya ada di Kementerian Perdagangan,” ujarnya di Jakarta, kemarin . Menurut Sutarto, idealnya stok Bulog harus mencapai 1,2 juta ton per bulan. Ia meyakini paling tidak pada akhir tahun ini stok beras nasional di Bulog sekitar 2 juta ton, dengan ca tatan produksi berikutnya cukup baik.
Semestinya harga pembelian pemerintah (HPP) ditetapkan lebih dari satu, mengikuti kualitas beras. Bunga Pertiwi
P
EMERINTAH sebaiknya membenahi kebijakan harga pembelian beras petani yang mendukung keleluasaan Bulog mengamankan stok beras. Kebijakan satu harga untuk semua kualitas beras kerap menyebabkan pengadaan tidak maksimal. Pengamat sosial-ekonomi bidang pertanian Khudori mengemukakan hal tersebut ketika dihubungi, kemarin. Menurut dia, permasalahan pengadaan salah satunya terletak pada instruksi presiden (inpres) perberasan yang hanya menetapkan satu harga pem belian pemerintah (HPP) beras. “Saat ini harga beras di atas HPP, jadi Bulog tidak dapat menyerapnya. Ini perlu dilakukan pembenahan,” ujar Khudori. Namun ia juga menyayangkan kelambanan Bulog dalam memenuhi stok. Dalam panen raya yang berlangsung pada Maret hingga Juni lalu, Bulog mes tinya bisa menyerap 60% produksi. “Kalau Bulog bisa menyerap beras petani, artinya kan tidak perlu mengimpor,” kata dia. Berdasarkan Inpres No
EKONOMIKA
7/2009, HPP gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan adalah Rp3.300 per kilogram (kg) dan di gudang Bulog Rp3.345/kg. Lebih lanjut, Khudori menyatakan, pembenahan juga harus menyentuh kegiatan riset terkait. Penelitian dilakukan secara masif untuk menghasilkan varietas padi yang tahan
genangan, penyakit, dan kekeringan. “Selain itu, pelatihan dan pemahaman terhadap petani atas perubahan cuaca yang begitu cepat agar petani dapat merencanakan pola tanam. Ini harus dilakukan secara menyeluruh agar produksi meningkat dan Bulog dapat menyerap beras petani,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso me nyatakan stok berasnya aman pada jumlah 1,8 juta ton hingga Februari 2011. Namun agar lebih aman, pihaknya menilai sebaiknya impor juga dilakukan. “Seandainya kita impor beras, itu sekitar 300 ribu ton agar lebih aman. Tapi hitung-hitung-
Target meleset Sutarto mengakui, pengadaan beras Bulog tahun ini akan jauh di bawah target semula yang sebesar 3,2 juta ton. Peningkatan produksi yang hanya 1,17% membuat Bulog terpaksa menurunkan targetnya menjadi 1,8 juta ton. Kendati demikian, pengadaan gabah dan beras hingga Oktober 2010 ini, menurut Sutarto, sudah jauh lebih besar dari realisasi 2007. “Tahun 2007, pengadaan kami hanya mencapai 1,7 juta ton. Perbandingannya tahun 2007 karena kondisi cuacanya sama seperti tahun ini,” paparnya. Tak hanya kondisi cuaca, Sutarto juga mengungkapkan kenaikan harga beras menyebabkan target pengadaan Bulog ti dak tercapai. Menurutnya, kenaikan harga gabah dan be ras di pasaran hingga saat ini menyebabkan petani lebih memilih menjual berasnya ke pasar umum. Pada saat panen raya pun harga beras masih di atas HPP. Namun, Bulog masih mampu menyerap lebih dari 1,1 juta ton setara beras atau sekitar 26 ribu ton per hari.(E-2)
[email protected]
EDISI OKTOBER 2010 Harga Rp. 29.000,-/ Rp. 30.000,- Luar P. Jawa
'OØ4ECHNOØ)SSUE
,!.'3).' $%.'!. +%+5!4!. 0)+)2!.
PT Pertamina EP hingga September 2010 telah memproduksi minyak rata-rata sebesar 130.400 barel per hari (bph). Ratarata ini 1,87% di atas target yang telah ditetapkan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yakni sebesar 128 ribu bph. “Jumlah tersebut berhasil dicapai karena adanya peningkatan yang signifikan di beberapa lapangan, misalnya di Bunyu,” ungkap Presiden Direktur Pertamina EP Salis Aprilian di Jakarta, kemarin. Namun, realisasi produksi gas Pertamina EP masih di bawah target yang ditetapkan BP Migas sebesar 1.096 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd). Soalnya, realisasi produksi gas hingga 30 September 2010 baru sekitar 1.040 mmscfd. Sementara itu, dari target belanja modal sebesar Rp6 triliun, baru terserap sekitar 50%. (*/E-6)
Harga Saham IPO KS Diumumkan Selasa KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunda pengumuman harga penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) PT Krakatau Steel (KS) hingga Selasa (12/10) mendatang. Pengumuman itu akan dilakukan seiring dengan penjajakan minat investor (book building) yang akan dilakukan KS bersama dengan para penjamin emisinya. “Harga saham IPO baru akan dilakukan hari Selasa (12/10). Kalau saya umumkan sekarang, saya melanggar etika,” ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar saat dihubungi kemarin. Namun, ia mengakui harga saham tersebut memang sudah diputuskan pada Kamis (7/10) malam. Sebelumnya beredar kabar, harga IPO saham KS ini dipatok di kisaran Rp1.000Rp1.200 per lembar. Dengan harga ini, KS bisa mendapatkan dana segar Rp3,1 triliun karena saham yang dilepas KS sekitar 3,1 miliar lembar. Kementerian juga membantah rencana dual listing untuk KS. (Jaz/E-6)
Telkom Raih Pinjaman Rp4 Triliun dari BRI dan BNI PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mendapat pinjaman Rp4 triliun, dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebanyak Rp3 triliun dan dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sebesar Rp1 triliun. Pinjaman itu akan dipakai untuk menambah belanja modal (capital expenditure/capex) perusahaan di 2011. “Pinjaman ini memiliki jangka waktu selama lima tahun. Bunga yang ditetapkan untuk kedua utang ini sebesar Jakarta interbank offered rate (JIBOR) plus 1,25 basis poin, sekitar 8,35%,” ujar Direktur Keuangan Telkom Sudiro Asno, di Jakarta, kemarin. Perjanjian untuk pinjaman ini akan ditandatangani pada Rabu (13/10) mendatang. Menurutnya, selain untuk capex, tidak tertutup kemungkinan dana pinjaman tersebut dipakai untuk membiayai merger dan akuisisi. Saat ini Telkom masih menjajaki konsolidasi unit usahanya Flexi dengan Esia milik PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). (Jaz/E-6)
7 Anniversary th
Harga Rp. 29.000,-/ Rp. 30.000,- Luar P. Jawa
.%7 (%!,4(9 (!")4
BONUS:
'ELANG +ESEHATAN &UNGSI