lvlenhut tanggal 19 April 2006 Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOilPLEK RUrO BRAJA USTIXA

&'ll,

Lental {

ASERT

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002y001. Bogor Barat - INDONESIA Telp. : 0251 -833351 3, 833351 5 Fax. 0251 -8333593

-

325.Rev.3

VxAw LPPHPL.OOl.IDN

LVLK.O11.IDN

PENGUMUMAN H/ISIL PELNG/INIA|{ AUDIT PENIUKAN KE-l (PERTAMA) SERIIFIIGSI PENIIAIAN KINER'A PENGELOI.AAN HUTAT{ PROTXJI(SI 1ESTARI (PHPL)

Nomor : Llg I A-SERT lllu20l7 LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (Pertama) sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a. b.

c. d.

IUPHHK-HA PT. TRISENA INNGA SK. 113/lvlenhut-1112006 tanggal 19 April 2006

Nama Auditee

Nomor Izin Lokasi Site Alamat Kantor Pusat

Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

.

-

Wisma Korindo Lt. 12 15, Jl. M.T. Haryono Kav. 62 Jakata Selatan 12780 Abdul Ancis 77, Mendawai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah + 69.070 Hektar 20 sld 27 Pebruari 2017

ll.

Cabang

e.

f.

Luas

Pelaksanaan

:

Hasil pengambilan keputusan IUPHHK-HA PT. TRISffiA INTIGA konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK", pemenuhan terhadap standar veriflkasi legalitas kayu "MEMENUHI". Dengan demikian Sertiflkat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2016, masa berlaku sampai

dengan 15 Maret 2021, dengan "terpelihara dan berlanjut"

Nomor

Revisi:

SPHPL.16/ASERT/LPPHPL-001-IDN

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada

:

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor 0251-8333513, 8333515; 0251-8333593 [email protected] [email protected] www.avamarusedifikasi.co. id

Telpon Fax Email Website

: : : :

Bogor, 13 Maret 2017 LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad Direktur

Tanggal 1 Juni 20'16

Iayanan Sertifikasi

E

:

Pengelolaan Hutan Produksi Lcstari (PHPL)

Vcrilikasi Lcgal,tas Ka)u {VLK)

ei.rtO.yamaru*rtlfi

r.I:

kasl.co.id

Ur.tdr.: wuw.ayamarusertrfl k si.co.ld

PT. AYAMARU SERTI FIKASI

KOTPLEK RUKO

BRAJA USTIKA B-ll, Lantal I

ASERT

-

vt
323.Rev.3

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

LPPHPL"OOl "IDN

LVLK.Ol1.IDN

. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 70/ASERT-PHPUKpts/PnlWllU2O17 Tentang HASIL PENILIKAN KE.1 (PERTAMA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK.HA) PT. TRISETIA INTIGA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HA NOMOR : SK. 113/MENHUT-1u2006 TANGGAL 19 APRIL 2006 SELUAS I 69.070 HEKTAR Menimbang

1. Bahwa IUPHHK-HA

PT. Trisetia Intiga pada tanggal 16 Maret 2016 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan Nomor : 35/A-SERTPHPUIIII2OT6 masa berlaku sampai dengan 15 Maret 2021 dengan predikat akhir kinerja "BAIK"; 2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHlVSetjenlPHPL.3l3l20L6 tanggal 1 Maret 2016 disebutkan bahwa Seftifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagi pemegang IUPHHK-HA dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan

sekalii

3. Bahwa berdasarkan butir ('l) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (Peftana) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : o8/ASERT-TVPHPLIIW29I5 tanggal 14 September 2015;

4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-1 (Peftama) terjadi perubahan 5.

standar

dan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasai Legalitas Kayu; Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga

diputuskan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "MEMENUHI"; 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-l (Perlama) dan revisi Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga. Mengingat

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN;

2. Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : SK. 1 1/Menhut-lV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-lV/BPPH H/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&Vl);

3. Peraturan

4.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

:

30/MenLHlvsetjenlPHPL.3/312076 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; Lampiran 1.'l Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14lPH PL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5.

Lampiran

Nomor

6.

:

2.1 Pe@turan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14IPHPL|SET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi

Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan; Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)i

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)l Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikasi : Pcngclolaan Hutan Produksi t-cstari (PHPL) Vcrifilasi Legalitas Kalx (VLK)

Hal 1 dari 2

Eh.[: as.d@ayamarus€rtifikasl.co.id

Wthlt

:

www.ayamaru5enifi kasl.co, id

ASERT

-

-

323.Rev.3

Persyaratan Untuk menjadi Lembaga

s.

SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian

9.

Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Mana.iemen Mutul

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENIUKAN KE.L (PERTAMA) DAN REVISi SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S.PHPL) IUPHHK-HA PT. TRISETIA INTIGA.

KESATU

Sertiflkat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepada IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga direvisi dengan nomor: SPHPL.36/ASERT/LPPH PL-001IDN masa berlaku 16 Maret 2016 sampai dengan 15 Maret 2021 dengan predikat akhir kinerja "BAlK" terpelihara dan berlanjut.

KEDUA

Penilikan Ke-2 (Kedua) akan dilaksanakan pada Tahun 2018 dengan mengacu pada Standar Penitaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada

IUPHHK-HA

PT. Trisetia Intiga.

KEEMPAT

Keputusan

ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa

apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada Tanooal LP

:

:

Bogor 10 Maret 2017

T, AYAMARU SERTIFIKASI

lr. Akhmad Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan; Direktur Usaha Hutan Produksii :

2.

Tanggal 1 Juni 2016

Hal2 dati 2

i

SERTIFIKAT PHPL

Yl(Atl Komite Akreditasi Nasional LPPHPL.OOl.IDN

No : SPHPL.36/ASERT/LPPHPL-001 -lDN Tanggal Penetapan : 16 Maret 2016 Tanggal Perubahan : 10 Maret2017

Berlaku hingga: 15 Maret 2O21

Diberikan kepada

:

PT. TRISETIA INTIGA SK IUPHHK-HA Nomor Luas & Lokasi Kantor Pusat Kantor Cabang

1 1 3/Menhut-|U2006, Tanggal 19 April 2006 69.070 Hektar'Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah WSMA KORINDO Lt. 13, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780 Telp. (021) 7975959; Fax. (021) 7976142 Jl. Abdul Ancis No. 77 Kelurahan Mendawai Pangkalan Bun Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Telp. (0532) 2 1 1 56; Fax. (0532) 21422

SK.

t

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAIK" sesuai dengan

:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL,3t3l2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Veriflkasl Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak dan

Lampiran 1.1, Lampiran 2.1 dan Lamplran 3.1 Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan Produksi Leetari Nomor: P.1aIPHPUSET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Klnerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestarl (PHPL) dan Verifikasl Legalltas Kayu (VLK)

lr. A Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali eecara keseluruhan dengan lzin lertulis dari PT AYAMARU SERTIFIKASI.

yffic[tr LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

ASERT-324. Rev.3

Ko mite Akr e d itas i N a s i o n a I


LPPHPL. ()()l.IDN

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN PERTAMA KINER]A PHPL PADA IUPHHK.HA PT. TRISETIA INTIGA KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(1)

Identitas LPPHPL a. Nama Lembaga


b. Nomor Akreditasi

LPPHPL-OO1-IDN,

tanggal 2 September 2010 Re-akreditasi tanggal 2 September 2014 LVLK-011-IDN

Tanggal 23 November

c. Alamat

2Ol2

!

KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11

JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111INDONESIA

d. Nomor telepon/faks/E-mail

Telp. 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593 Em a il .' asert@ayamarusertifi kasi.co.id We bsite .' \Alvvw.ayamarusertifi kasi.co.id

e. Direktur

Ir. Akhmad

t.

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.3O/MenLHK/ Setjen/PHPL.3 13 120L6 tanggal 1 Maret 2016 tenti r'; Penilaian Kinerja PHPL dan VLK Pada Pemegang izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan

Standar

Hak.

2, Peraturan Direktur

Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P. 14lPHPL/SEI/4120t6 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK - Lampiran 1.1 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada iUPHHK-HA. - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada iUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.

:

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 1 dari 30

\&';dr ':#J

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Y.KAN

ASERT-324. Rev.3

Konite Akred ita s i N a s iona I LPPHPL. O()l.IDN

- Lampiran 3.1 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. - Lampiran 3.13 : Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

g. Tim Audit

1. Ir. Widiarso Sulistiarjo (Auditor Prasyarat)

2. Ir. A.L Koestono (Auditor Produksi)

3. Ir. Lukman

Hakim

(Lead Auditor/Auditor Ekologi)

4. Arde Wisben, S.ST, MPd (Auditor Sosial) 5. Ir. David Losuh, Msi (Auditor VLK)

h. Pengambil

(2)

Keputusan

1. Ir. Akhmad

Identitas Auditee

a. b.

Nama Pemegang IUPHHK-HA Keputusan IUPHHK-HA

c.

e.

Nomor Tanggal Luas

13/Kpts-II/2006 19 April 2006 69.070 Ha SK.1

Lokasi

d.

PT. TRISETIA INTIGA

Kecamatan Kabupaten Provinsi

Bulik Timur Lamandau

Kalimantan Tengah

Alamat Perusahaan

-

Kantor Pusat

Wisma Korido, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Pancoran Jakafta Selatan - Jakafta 12780 Telp. (021) 797s9s9 Fax. (021) 7976t42

-

Kantor Cabang

Jl. Korindo No. 77 Kelurahan Mendawai Pangkalan Bun Kotawaringin Barat - Kalimantan Tengah Telp. (0532) 21156 Fax. (0532) 21422

Status Permodalan

Tanggal 1 Juni 2016

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Halaman 2 dari 30

iqi; *ff*#


f,

No. 1

Ko n i te Ak r e d i ta si N a s io

na

I

LPPHPL - ()()l.IDN

Komisaris

Yi Sun Hyeong

Direktur Utama

Kim Hoon

Direktur

Arifi n Tatang Nurshoflaran

Direktus

Rifki Arifiyanto, S.Hut

Komposisi Saham

-

(3)

ASERT-324. Rev.3

Pengurus Perusahaan

g

YIf,lN

PT. Pelayaran Korindo

52

o/o

PT. Balikpapan Forest Industri

48

o/o

t

h

SIUP

No. 10089-94 I PM I P I t.824.27

i

SITU

No. 066/0077 4 I KPIP ISITU/2O 13

j

TDP

No. 09.03.1.46.58768

k.

NPWP

No. 01.847.291.0.061.000

Ringkasan Tahapan Tahapan Audlt Tahai I

Ringkasan Catatan

Waktu dan Tempat - Senin - Jum'at, L3 Februari 2017

- t7

- Melakukan pengumpulan dokumen, verifikasi dokumen

- Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalui komunikasi telepon dan email. - Berdasarkan masa operasional IUPHHK-HA PT Trisetia Intiga, dinilai dengan bobot verifier dengan umur auditi di atas 5 tahun - Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu Perdirjen PHPL No : P.14lPHPLiSEf l4120L6

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 2 3

4

MobilisasiTim Audit

- Senin, 20 Februari 2017

- Perjalanan udara dari lakafta - Palangka Raya

Entry Meeting dengan

Institusi Kehutanan

- Senin, 20 Februari 2017 - Palangkaraya

- Melapor ke Dinas Kehutanan Pro. Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya - Menyampaikan rencana penilikan kinerja PHPL pada IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga - Pengumpulan data dan informasi

MobilisasiTim Audit

- Senin, L4 Februari20lT

- Perjalanan darat dari Palangka Raya - Pangkalan Bun

5

Pertemuan Pembukaan

- Selasa, 2t Februari 2017 - Kantor Perwakilan Pangkalan Bun

- Penjelasan mengenai tujuan, rung lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Management Representatif

- Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan alat transportasi ke lapangan

Tanggal 1 luni 2016

Halaman 3 dari 30

Y,I{AN

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ko mite Akred itasi N a s ion


No.

Tahapan Audit Dokumen

Audit Lapangan dan Audit Dokumen

a

I

LPPHPL. OOl.IDN

Ringkasan Catatan

Waktu dan Tempat - Selasa, 2L Februari 20L7 - Kantor Perwakilan Pangkalan Bun

6

ASERT-324. Rev.3

- Rabu - Jum'at, 22

-

24

Februari 2017

- Base Camp Palikodan

- Penelusuran data dan kelengkapan dokumen PHPL (aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK) PT. Trisetia Intiga

- Penelusuran data dan informasi aspek Prasyarat,

Produki, Ekologi, Sosial dan VLK melalui verifikasidi lapangan : - Prasyarat: - Aspek legal (dokumen perizinan/legalitas), dokumen ketenaga kerjaan, dll. - Aspek ketersediaan dan kompetensi GANIS PHPL

- Efektivitas SIM - Padiatapa - Produksi

PHPL

:

- Progres Penataan Areal Kerja - Progres Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur

- Progres Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan. - Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja

- Kesehatan finansial perusahaan - Ekologi

:

- Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

- Perlindungan dan Pengamanan Hutan - Pengelolaan dan Pemantauan Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan. - Pengelolaan flora dan fauna. - d[. - Sosial

:

- Progres implementasi Tata Batas masyarakat dan kawasan - Progres pelaksanaan kewajiban Auditi kepada masyarakat

- Ketersediaan peta konflik - dil. . VLK: - Aspek legal (dokumen perizinan dan pemenuhan kewajiban, dokumen perencanaan)

- Pelaksanaan PUHH - Dokumen ketenaga kerjaan, dll. - Implementasi K3

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 4 dari 30


No. 7

Tahapan Pertemuan Penutup

Y.T$N

ASERT-324. Rev.3

Ko nite Akre d itas i N a s i o n a I

LPPHPL. OOl.IDN

Ringkasan Catatan

Waktu dan Tempat - Sabtu, 25 Februari 2017 - Kantor Perwakilan Pangkalan Bun

- Penyampaian hasil audit dan klarifikasi temuan lapangan

- Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek

- Penandatanganan berita acara temuan hasil audit B

MobilisasiTim Audit

- Minggu, 26 Februari

20t7 9

Exit Meeting dengan Institusi Kehutanan

Senin, 27 Februari 2017 Palangka Raya

- Perjalanan darat dari Pangkalan Bun - Palangka Raya

- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya

- Menyampaikan audit penilikan kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga telah selesai 10

MobilisasiTim Audit

11

Pengambilan Keputusan

Senin, 27 Februari 2017 Kantor PT Ayamaru Sertifikasi

Bogor, 10 Maret 2017

- Perjalanan udara dari Palangka Raya - Jakarta Berdasarkan laporan hasil audit penilikan dan pengambilan keputusan diputuskan bahwa PT. Trisetia Intiga yang berlokasi di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, mendapatkan total nilai kinerja akhir sebesar 86,36 o/o, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu adalah memenuhi. Atas dasar hal tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 3.1 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.l4lPHPLlSfrl4l20t6 tanggal 29 April 2016 masuk dalam katagori "BAIK". Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan nomor 36/A-5ERT-PHPL^III2016 masa berlaku sampai dengan 15 Maret 2021 dengan nilai akhir kinerja "BAIK" terpelihara dan berlanjut.

Dengan adanya perubahan standard dan pedoman dalam pelaksanaan audit penilikan ke-1 kinerja PHPL pada tahun 2017 ini, maka Sertifikat PHPL PT. Trisetia Intiga direvisi menjadi nomor SPHPL.36/A5ERT/LPPH PL-001-IDN, dengan masa berlaku dari tanggal 16 Maret 2016

s/d 15 Maret 2021.

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 5 dari 30

ffi (4) No. 1.

yf,iln LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

ASERT-324. Rev.3

Konite Akredita si N a sio n a I LPPHPL . ()(),I.IDN

Resume Hasil Penilaian Kriteria dan Indikator

Nilai dan Kondisi Kinerja

Nilai dan Kondisi Kinerja Indikator Penilikan-I

Progres Kinerja PHPL

PRASYARAT 1.

1.

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHKHA

SEDANG o Tersedia Dokumen Perizinan SK IUPHHK-HA, dokumen legal lain seperti RKUPHHK, RKTUPHHK, Akta pendirian perusahaan berikut perubahannya, TDP, SIUP, SITU, NPWP, Izin Gangguan yang masih berlaku o Terdapat Pedoman Tatabatas No. 73/PB/IUPHHK/ 2008 serta Laporan TBT : No. 1170 Tahun 1996, No. 1170 Tahun 1996, No. 1192 Tahun 1996, No. 1482 Tahun 2009, No. 1483 tahun 2009 dan No. L7 lVlV BPKH V.3/201 0 tahun 2072,. o Panjang batas seluruhnya adalah 223,55 km dengan realisasi sampai Novermber 2015 sepanjang 176,55 km

(78,98

o/o)

o Tata Batas berupa Pal Batas

dari balok kayu dan tanda batas rintisan berupa polet cat merah

o Pengakuan para pihak terekam dalam dokumen Laporan TBT, serta pengakuan masyarakat telah terekam dalam dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi terpadu yang juga meliputi sosialisasi Tata Batas dan Tata Ruang Konsesi. o Terdapat overlapping

perizinan dengan 3 perkebunan kelapa sawit seluas 25.574 Ha, serta kegiatan perladangan oleh masyarakat di kiri kanan jalan dengan luas 74,69 Ha. o Terdapat dokumentasi proses penyelesaian yang pernah terjadi, termasuk proses pro justisia oleh SPORC yang ditindaklanjuti oleh Dirjen PHKA

o Berdasarkan Peta Lampiran SK IUPHHK, fungsi hutan areal kerja adalah HPT, HP dan HPK. Hasil overlay dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah skala 1.250.000 (Lampiran Kep. Menhut No. 529/Menhut-II/2012 tanggal

Tanggal 1 luni 2016

TETAP

SEDANG

o Dokumen legal (SK IUPHHKHA, TDP, SIUP, SITU, NPWP) dan dokumen administrasi tata batas berupa Pedoman Tata batas No. 73 I PB IIUPHHKI 2008 sefta Laporan TBT : No. 1170 Tahun 1996, No. 1170 Tahun 1996, No. 1192 Tahun 1996, No. 1482 Tahun 2009, No. 1483 tahun 2009 dan No. t7 lVlV BPKH V.3/2010 tahun 2012 terpelihara lengkaP sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan sepanjang 176,55 km o Realisasi tatabatas baru 176,55 km dari panjang total 232,62 km (78,98o/o). Untuk sampai temu gelang masih perlu penataan batas trayek P-PIP.68 sepanjang 6,45 km (batas sendiri) dan batas dengan hutan lindung trayek N-P sepanjang 40,55 km o Konflik batas berupa overlapping dengan tiga perusaha-an perkebunan seluas 25.574 Ha belum terselesaikan dengan baik, namun monitoring dan upaya penyelesaian terus dilaksanakan o Terdapat perubahan fungsi kawasan namun tidak signifikan pengaruhnya dalam penataan dan pengelolaan hutan. Usulan RKUPHHK nya masih proses terkait rencana addendum untuk mengeluarkan areal yang overlap dengan perkebunan o Auditi terus mengupayakan penyelesaian tumpang tindih seluas 25.574 Ha dengan perkebunan izin Bupati dengan perincian: 14.222 Ha dengan PT Sawit Multima Utama, 7.689 Ha dengan PT Mentobi Mitra Lestari dan 3.665 Ha dengan PTTanjung Sawit Abadi. Upaya-upaya dalam memelih-ara kawasannya antara lain : mendata dan memetakan areal yang tumpang tindih, menyura-ti dan berkoordinasi dengan perusahaan

Halaman 6 dari 30

# No.

yffillrr, LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

ASERT-324, ReV.3

Ko m i te Akre d i t a s i N a s io n a I


LPPHPL. ()()l-IDN



Kriteria dan Indikator

Indikator Penilaian Awal


perkebunan, melaporkan kepada instansi berwenang dan mendokumen-tasikan proses penyelesaian yang pernah terjadi hingga membuat usulan adendum

25 September 2012), areal kerja terdiri dari HPT, HP, HPK, HL dan APL o Perubahan fungsi hutan tersebut belum diakomodir dalam perubahan perencanaan yang dituangkan Revisi

SK IUPHHK

RKUPHHK-HA o Terdapat 3 (tiga) perusahaan

"

perkebunan yang mendapat izin Bupati yaitu PT. Tanjung Sawit Abadi, PT Sawit Multi Utama dan PT Menthobi Mitra Lestari dengan luas masingmasing 18.000 Ha Upaya-upaya dalam memelihara kawasannya

antara lain

-

:

Mendata dan memetakan areal yang tumpang tindih Menyurati dan berkoordinasi dengan perusahaan perkebunan Melaporkan kepada instansi berwenang Mendokumentasikan proses penyelesaian yang pernah

terjadi

1.2.

Komitmen Pemegang Ijin

BAIK o Terdapat Visi dan Misi yang

tertuang dalam dokumen

"

RKUPHHK-HA Periode 2011 -

2020 yang disahkan, dokumen Company Profile, poster, serta dikuatkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor O4IISI-JKr/2015 tanggal tanggal 14 Januari 2015 o Terdapat bukti sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan kepada karyawan dan mitra kerl'a tanggal 24 Januari 2015 o Terdapat bukti sosialisasi visi, misi kepada masyarakat pada tanggal 16 Desember 2015 di Kecamatan Bulik Timur o Belum terdapat kelengkapan peta pendukung data potensi tegakan (peta jalur survey, peta topografi dan peta pohon). Data pengukuran PUP yang sesuai dengan tipe ekosistemnya belum dianalisis o Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk semua tingkatan sebesar 17,0olo. lebih tinggi dari standar o Ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan SDM perlindungan dan pengamanan hutan belu memadai. o Pengelolaan terhadap flora dan fauna masih bersifat

Tanggal 1 Juni 2016

TETAP

BAIK

o

o

Visi dan Misi perusahaan terpelihara dalam dokumen formal RKUPHHK, Company Profile dan SK Direktur Utama serta telah sesuai dengan kerangka PHPL Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat telah dilaksanakan sebagaimana terekam dalam penilaian awal dan terdapat sosialisasi berkesinambungan berupa papan visi dan misi di lokasi strategis perusahaan Sebagian implementasi PHPL telah sesuai dengan Visi dan Misi namun masih ada yang belum terlaksana dengan baik antara lain: tatabatas belum temu gelang, areal yang dikuasai oleh pihak ketiga masih belum berkurang, perubahan fungsi hutan belum terakomodir dalam RKUPHHK yang disahkan, laporan keuangan belum sesuai dengan Dolapkeu dan belum diaudit

akuntan publik, parameter kesehatan fi nansial masih buruk, realisasi fisik pembinaan hutan masih rendah.

Halaman 7 dari 30

,:#i r&;dqd

No.

yf,iln LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ko ni/e Ak editas i N a s io n a I LPPHPL - ()()1-IDN




ASERT-324. Rev.3



umum (belum spesifik). o Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja belum sesuai dengan rencana 1.

3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan

BAIK

BAIK

o Realisasi penggunaan tenaga teknis kehutanan: (a) sarjana

o

kehutanan=3orang(2 diantaranya sebagai GANIS PHPL), dan (b) GANIS PHPL

TETAP

Auditi telah memiliki semua jenis Ganis yang diperlukan meskipun belum semua jenis memenuhi standard kebutuhan. Ganis yang tersedia adalah: GANIS

BINHUT=3orang,GANIS PHPLCANHUT=1orang,

KURPET=1orang, GANIS

GANIS PHPL NENHUT = 2 orang, GANIS PHPL PKB = 5 orang dan Ganis Kurpet nihil. Prosentase ketersediaan Ganis dihitung dari 4 jenis Ganis terpenuhi dari 5 jenis yang seharusnya dipenuhi (4/5 x

PHPLCANHUT

=2orang,

GANISNENHUT=2orang, GANISBINHUT=3OTANg,

GANISPKB=5orang. Prosentase ketersediaan Ganis (13/18 x 100%) = 72,220/o

100%) = 69o7o o Terdapat bukti adanya

o

realisasi peningkatan kompetensi SDM : - Tahun 2011 = 100 o/o (14 orang) - Tahun 2012 = 108 o/o (13 orang) - Tahun 2013 = I30 o/o (77 orang) - Tahun 2014 = B0 o/o (12 orang) - Tahun 2075 = 707 o/o (\4 orang) o Terdapat kelengkapan dokumen ketena gakerjaan yaitu laporan bulanan tenaga kerja, Laporan Tenaga teknis kehutanan, bukti setor iuran jamsostek, bukti setor iuran BPJS (sampai dengan Januari 2016), Surat Perjanjian Kerja, slip gaji dan sertifikat pelatihan o Terdapat Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 5 60/08/XII/Di nsosna ker-

.

Auditi melaksanakan peningkatakan kompetensi SDM berupa diklat sebanyak 32 orang dari 19 orang yang direncanakan (168%). Beberapa jenis Diklat yang direncanakan tidak terealisir karena BPHP setempat tidak menyelengga-rakan diklat tersebut, namun ada beberapa diklat yang tidak direncanakan terselenggara karena ada kesempatan dan perkembang-an kebutuhan internal Dokumen ketenagakerjaan terpelihara berupa Daftar Tenaga Kerja, Laporan Tenaga Kerja, Laporan Tenaga Teknis Kehutanan, bukti setor iuran jamsostek,

bukti setor iuran BPJS (sampai dengan Januari 2017), Surat Perjanjian Kerja, slip gaji dan sertifikat pelatih-an, dan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku

trans.2015 tanggal 10 Desember 2015 dan berlaku sampai tanggal 10 November

2017.

L.4.

Kapasitas dan Mekanlsme untuk Perencanaan,

SEDANG o Terdapat kelengkapan unit

Pelaksanaan,

kerja perusahaan berupa struktur organisasi dan job

Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam

description Dalam struktur tidak terlihat ada posisi Camp Manager serta tidak terdapat bidang yang bertugas menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Tanggal 1 Juni 2016

"

MENINGKAT

BAIK

"

Terdapat kelengkapan unit kerja perusahaan berupa struktur organisasi dan job description. Namun belum ada posisi Camp Manager serta tidak terdapat bidang yang ber-ugas menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Halaman B dari 30

ffi NO.

yrflfri LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

KomiteAk re





Indikator Penilaian Awal beroperasi dengan baik antara lain internet, program monitoring on line, dan server internet. o Terdapat 3 orang tenaga pelaksananya sesuai Surat Penugasan No. : 069f[SIPBN/III2015 tanggal 4 Februari 2015 dari Direktur Terdapat SPI dalam Struktur " Organisasi yang disahkan

o

o

Direksi. o Terdapat ketua SPI yang

ditunjuk Direksi melalui surat nomor 38fl-SI- )Kr fil I 20 t5 tanggal 4 Februari 2015 o terdapat proses pengawasan yang berlandaskan pada prinsip PHPL pada bidang produksi, lingkungan dan

o

sosial.

o Laporan Hasil Internal Audit hanya untuk tahun 2015 o Terdapat Laporan Pengawasan Internal berikut permintaan tindakan koreksinya telah disampaikan oleh ketua Tim pengawasan internal kepada Direksi melalui Surat No. 017/SPI-PBN/VI/205 tanggal 29 Juni 2015. Selanjutnya Direktur memberikan instruksi untuk melakukan perbaikan melalui Surat No. 044ffSIBPN/VII/2o15 tanggal 5 Juli 2015 o Laporan Pengawasan Internal baru dilaksanakan tahun 2015

5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

Tanggal 1 Juni 2016

siN a s ion a I

LPPHPL. ()()l.IDN

o Terdapat perangkat SIM yang

1.

d ita

ASERT-324. Rev.3

SEDANG RKT " Terdapat sosialisasi blok 2016 kepada masyarakat Desa Merambang, Desa Batu Tunggal dan Desa Nanga Kemujan yang dilakukan di kantor kecamatan Bulik Timur sesuai Berita Acara tanggal 16 Desember 2015 o Kegiatan sosialisasi baru dilakukan tahun 2015 Terdapat keikutsertaan wakil " masyarakat serta para pihak dalam proses tatabatas sebagaimana teduang dalam Laporan TBT No. 11701996, TBT No. t1721L996, TBT No. 11921t996, TBT No. 1482/ 2009, TBT No. 1483/2009 dan TBT No. 17 lvlll BPKHV.3 I 2012 tahun 2012 o Trdapat sosialisasi batas areal IUPHHK-HA kepada masyarakat desa Merambang, Desa Batu Tunggal dan Desa


Perangkat SIM dan tenaga pelasananyaM terpelihara untuk mendukung pelaksanaan PHPL Terdapat SPI yang befungsi dengan baik, yang telah melaksanakan internal tahun 2016. Internal audit sudah didasarkan pada jadwal audit, dan sudah meliputi seluruh tahapan kegiatan yaitu bidang Umum dan Personalia, PMDH dan Pamlinhut, Perencanaan, Bina Hutan dan Lingkungan serta bidang Produksi. Sudah terdapat realisasi dari permintaan tindak koreksi dari hasil internal audit, namun belum seluruhnya terlaksana antara lain : belum ada progress penambahan pelaksa-naan tatabatas, pengukuran PUP belum selesai, uji coba RIL belum dilaksanakan, kegiatan pembinaan hutan TPTI belum signifikan, belum ada penerapan standard jenjang karier dan lembaga resolusi konflik belum

terbentuk.

MENINGKAT

BAIK

"

o

RKT 2017 telah

disosialisasikan kepada msayarakat desa yang terkena dampak yakni Desa Nanga Kemujan dan Desa Lubuk Hiju sebagaimana BA tanggal 21 Oktober 2016. Atas dasar sosialisasi tersebut masyarakat memberikan persetujuan dan dukungan terhadap operasional RKT 2017 sebagaimana Surat Dukungan tanggal 21 Oktober 2016 Sosialisasi tata batas sudah dilaksanakan di semua desa yang berada di sekitar areal auditi yaitu Desa Nanga Kemujan, Desa Batu Tunggal, Desa Merambang, Kecamatan Bulik Timur yang terekam pada penilaian awal (BA tahun 2015) serta di

Halaman 9 dari 30


No.


ASERT-324. Rev.3

Ko mite Akr e d itas i N a sio n a I

LPPHPL.

OO.I.IDN



Progres Kinerja


Indikator Penilikan-I

PHPL

Kemujan yang dilakukan di

kantor Kecamatan Bulik T'imur sesuai Berita Acara tanggal 16 Desember 2015 o Terdapat sosialisasi program CSR/PMDH kepada

masyarakat Desa Merambang, Desa Batu Tunggal dan Desa Kemujan yang dilakukan di kantor kecamatan Bulik Tlmur sesuai Berlta Acara tanggal 16 Desember 2015 o Belum ada persetujuan tertulis untuk program tersebut, namun tidak ada penolakan dari masyarakat atas program yang disampaikan o Terdapat sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat desa Merambang, desa Batu Tunggal dan desa Kemujan yang dilakukan di kantor kecamatan Bulik llmur sesuai Berita Acara tanggal 16 Desember 2015 o Belum ada persetujuan tertulis atas keberadaan kawasan lindung tersebut, namun tidak ada penolakan dari masyarakat atas isi sosialisasi tersebut.

2.

YXAN

o

Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentobi Raya yang dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2016. Terdapat dukungan terhadap batasbatas areal auditi dari semua desa tersebut sebagaimana terekam dari tiga desa pada penilaian awal dan dari Desa Lubuk Hiju yang tertuang dalam Surat Dukungan tanggal 21 Oktober 2016. Sosialisasi dan dukungan dari masyakat desa sekitar areal auditi telah dilaknasakan sebagaimana BA tahun 2015

dan Ba tahun 2016. Khusus untuk CSR tahun 2017 telah disosialisasikan dan mendapat dukungan masyakat desa Nanga kemujan dan Desa Lubuk Hiju Yang menjadi wilayah RKT 2017 sebagai-mana BA Sosialisasi tanggal 21

Oktober 2016 dan Syurat Dukungan tanggal 21 Oktober 2016

o

Sosialisasi kawasan lindung

sudah dilaksanakan di semua desa di sekitar areal kerja yaitu Desa Desa Lubuk Hiju, Kec Mentobi Raya, Desa Nanga Kemujan, Desa Batu Tunggal, Desa Merambang, Kecamatan Bulik Timur yang dilaksanakan hingga tahun 2016. Terdapat dukungan terhadap kawasan lindung dari semua desa tersebut sebagaimana terekam dalam penilaian awal (Desa Nanga Kemujan dan Batu Tunggal dan Desa Merambang) dan dari Desa Lubuk Hiju sebagaimana tertuang dalam Surat Dukungan tanggal 21 Oktober 2016.

PRODUKSI

2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.

SEDANG o Terdapat dokumen RKUPHHKHA beserta lampirannya

"

Tanggal 1 Juni 2016

berupa Peta Rencana Kerja (RKUPHHK-HA) Berbasis IHMB yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Menteri Kehutanan Direktur Bina Usaha Hutan Alam Direktur lenderal Bina Usaha Kehutanan No. SK.1/uBUHA/2o11 tertanggal 5 Januari 2011 Batas blok berupa rintisan selebar dua meter dengan

TETAP

SEDANG

o Terdapat dokumen RKUPHHK-HA beserta lampirannya berupa Peta Rencana Kerja (RKUPHHKHA) Berbasis IHMB yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Menteri Kehutanan, Direktur Bina Usaha Hutan Alam Direktur lenderal Bina Usaha Kehutanan No. SK.1/VIBUHA/2011 tertanggal 5 Januari 2011.

Halaman 10 dari 30

YKAN


Konite Akre d itasi N a s io n a I LPPHPL. ()(}l.IDN


No.


dan


penandaan cat berwarna merah di sepanjang rintisan untuk batas petak berupa rintisan selebar satu meter dengan penandaan cat warna kuning sepanjang rintisan, untuk 5 tahun RKT terakhir

o

terdapat dua RKTyang tidak sesuai dengan rencana jangka panjang o Batas blok dan petak masih terlihat jelas dilapangan namun tidak ditemukan laporan atau berita acara kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak

o

lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu

SEDANG o Data Potensi terdapat pada

dokumen

utama dan nir kayu pada setiap tipe

-

ekosistem

-

berupa

:

(rrsP RKT 2016) pendukung seperti peta jalur survey, peta topografi dan peta penyebaran pohon o Informasi tentang riap

2008) Data hasil pengukuran belum di analisis - Pada lokasi RKUPHHK-HA periode 201 1-2020 belum terdapat hasil pembuatan dan pengukuran PUP o Berdasarkan telaahan

dokumen : - Pada dokumen RKUPHHK-

Tanggal 1 Juni 2016

TETAP :

-

Tldak memiliki peta

-

masing-masing merupakan Blok RKTUPHHK Tahun 2013 dan 2014 didalam RKUPHHKHA PT. Trisetia Intiga periode Tahun 2011 s.d 2020 yang telah disahkan Batas Blok dan Petak RKT RKT 2016 masih terlihat jelas di lapangan, namun batas Blok dan Petak Rfi sebelum tahun 2016 sebagian sudah tidak terlihat jelas. Tidak ada bukti Laporan atau Berita Acara Kegiatan Pemeliharaan Batas Blok dan Batas Petak yang menguatkan bahwa kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak benar-benar dilaksanakan untuk Blok dan Petak RKT tahun sebelumnya.

o Terdapat Data Potensi

Laporan hasil pelaksanaan IHMB tahun 2009 Laporan Hasil Inventarisasi Sebelum Penebangan (ITSP)

tegakan : - Terdapat tally sheet hasil pembuatan dan pengukuran PUP tahun 2012 yang telah diukur sebanyak tiga kali yang berlokasi pada periode RKU sebelumnya (ex RKT

PHPL

Batas Blok berupa rintisan selebar dua meter dengan penandaan cat berwarna merah di sepanjang rintisan dan untuk batas Petak berupa rintisan selebar satu meter dengan penandaan cat warna kuning sepanjang

SEDANG

tiga tahun terakhir (20132015) dan tahun berjalan

-

Progres Kinerja

rintisan. BIokRKTUPHHK Tahun 2016 dan20t7

o

2.2. Tingkat pemanenan

ASERT-324. Rev.3

o

Laporan hasil pelaksanaan IHMB tahun 2009 - Laporan Hasil ITSP berupa dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dalam tiga tahun terakhir (2015,2016 dan Tahun 2017) yang dilengkapi dengan Peta pendukungnya (Peta Penyebaran Pohon Skala 1:1.000) yang menggambarkan jalur survey dan garis konturPetak Ukur Permanen (PUP)

untuk RKUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga Periode tahun 20Ll - 2020 terletak di Petak AL 29 dan masih dalam tahap proses

"

pengukuran I (Pertama). Berlum terdapat data riap hasil analisis pengukuran PUP sehingga perhitungan

etat volume masih menggunakan riap hasil asumsi sebesar

1

m3/ha/tahun sesuai dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2011 - 2020

Halaman 11 dari 30

yf,rru LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Ko

n


No.


ASERT-324. Rev.3

iteAkred itasiN a sion a I LPPHPL - ()()l.IDN

Progres Kinerja


PHPL HA dalam perhitungan etat volume masih menggunakan riap hasil asumsi sebesar 1

m3/ha/tahun

-

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

Telah bekerjasama dengan badan litbang untuk menganalisis data hasil pengukuran PUP Telah melaporkan data hasil pengukuran ke badan litbang

BAIK o SOP tahapan kegiatan silvikultur TPTI tersedia lengkap dan telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis o Terdapat implemetasi SOP pada tahapan silvikultur : - Kegiatan PAK, PWH, Penebangan, Pembinaan pohon binaan dan perlindungan hutan telah sesuai dengan SOP - Pada Kegiatan ITSP dan Pemeliharaan dan penanaman tanaman pengayaan masih belum sesuai dengan SOP yang

dibuat o Potensi pohon inti berdasarkan hasil IHMB tahun 2009 sebesar 109 batang/ha, dan berdasarkan hasil uji petik sebesar 89 batang/ha

" Tegakan tingkat tiang

berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sebesar 460 batang/ha dan berdasarkan hasil uji petik sebesar 170

batang/ha

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

SOP tahapan kegiatan

" silvikultur TPTI telah tersedia secara lengkap dan isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis PT Trisetia Intiga telah berupaya mengimplementasi SOP pada seluruh tahapan silvikultur, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang implementasinya belum sesuai dengan SOP terutama terkait tata waktu pelaksanaannya Potensi pohon inti berdasarkan hasil IHMB tahun 2009 sebesar 109 batang/ha, dan berdasarkan hasil pengamatan pada Plot Sample mendapati bahwa terdapat pohon inti dari jenis komersial yang disisakan sebanyak 112 batang/hao Tegakan tingkat Tiang berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sebesar 460 Batang/Ha dan berdasarkan hasil pengamatan pada Plot sample adalah sebanyak 203 Batang/Ha

"

"

BAIK

BAIK

o Terdapat Standar Operasi

o

Prosedur (SOP) tentang Reduced Impact Logging (RIL) No. A-11 yang sesuai dengan karateristik hutan lahan kering o Terdapat implementasi RIL : - Pada tahap perencanaan (PAK, ITSP, PWH) - Pada tahap penebangan dan penyaradan (Pembuatan jalan sarad, teknik rebah, teknik winching) - Pada tahap pasca penen (pembuatan sodetan, monitoring stuktur tegakan, penanaman)

TETAP

BAIK

TETAP

PT. Trisetia Intiga telah

memiliki prosedur kerja pemanfaatan hutan ramah lingkungan yaitu Standar

o

Operasi Prosedur (SOP) tentang Reduced Impact Logging (RIL) No. B-02 yang sesuai dengan karateristik hutan lahan kering. Terdapat implementasi RIL - Pada tahap perencanaan (PAK, ITSP, PWH) - Pada tahap penebangan dan penyaradan (Pembuatan jalan sarad, teknik rebah. teknik

winching)

Tanggal 1 lunl 2016

Halaman 12 dari 30

{4} '"rffis' No.

}/rrJlN

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Ko



ASERT-324. Rev.3

niteAk r e d ita s i N a si o n a I LPPHPL. O()l-IDN



Progres Kinerja


Indikator Penilikan-I

PHPL

o Terdapat laporan hasil

o

17o/o

o Terdapat laporan hasil

"

pengukuran dan perhitungan

limbah tebangan/faktor exploitasi (FE) dengan hasil hitungan FE sebesar 0,87

Pada tahap pasca penen

(pembuatan sodetan dan

monitoring tingkat kerusakan tegakan tinggal dengan hasil hitungan kerusakan sebesar

monitoring stuktur tegakan).Terdapat laporan hasil monitoring tingkat kerusakan tegakan tinggal dengan hasil hitungan kerusakan sebesar 15,49

o/o

o Terdapat laporan

hasil

pengukuran dan perhitungan

limbah tebangan/faktor exploitasi (FE) dengan hasil hitungan FE sebesar 0,85

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

BAIK

o

sudah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan peta lampirannya selama periode penilaian (RKr 2012-2016) o Hasil telaahan kesesuain pada peta kerja : - Pada kawasan lindung terdapat kesesuaian lokasi di peta RKT dengan peta rencana jangka panjang

-

(RKUPHHK.HA) Pada areal kebun benih dan

o

petak ukur permanen terdapat kesesuaian lokasi di peta RKT dengan peta rencana jangka panjang

-

(RKUPHHK.HA) Pada areal yang akan

panjang (RKUPHHK-HA) o Terdapat Implementasi

-

-

o -

Tanggal 1 luni 2016

o

(RKUPHHK.HA) Pada areal yang akan

ditebang terdapat ketidaksesuain antara di peta RKT dengan peta rencana

jangka panjang (RKUPHHKHA,

o Terdapat Implementasi peta kerja berupa : Penandaan batas Blok dan Petak areal kerja RKT 2016 dan 2017, penandaan batas Buffer Zonepada areal yang berbatasan dengan blok RKT 2016.

2016 Penandaan batas sempadan sungai pada Sungai Bulik di blok RKT 2015 Prosentase Realisasi volume Produksi rata-rata per kelompok jenis tahun 20112015 Kelompok Meranti terealisasi sebesar 81,l9o/o Kelompok Rimba Campuran terealisasi sebesar 55,31o/o Kelompok Kayu Indah terealisasi sebesar 8,44olo

(RKUPHHK.HA) Pada areal kebun benih

dan petak ukur permanen terdapat kesesuaian lokasi di peta RKT dengan peta rencana jangka panjang

:

Penataan areal kerja RKT 2012-2016 berupa penandaan batas blok dan batas petak Penandaan batas buffer zone pada areal yang berbatasan dengan blok RKT

Terdapat dokumen RKT yang lengkap selama periode penilaian dan disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk RKT 2016 dan oleh Direktur Utama PT. Trisetia Intiga ( Sel f-Approva 11 untuk RKT tahun 2017. Hasil telaahan kesesuain pada peta kerja : - Pada kawasan lindung terdapat kesesuaian lokasi di peta RKT dengan peta rencana jangka panjang

-

ditebang terdapat ketidaksesuain (RKT 2012 dan RKT 2013) di peta RKT dengan peta rencana jangka

berupa

TETAP

BAIK

RKTPHHK" Terdapat dokumen HA an. PT. Trisetia Intiga yang

o

Prosentase rata-rata Realisasi Volume tebangan total Produksi per kelompok jenis tahun 2016 adalah sebesar 57,82 o/o dari rencana tebangan yang disahkan pada lokasi yang sesuai.

Halaman 13 dari 30

ffi No.


perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasl yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia

ASERT-324. RCV.3

Ko nite Akr e d itas iN a si o n a I

LPPHPL - ()()l.IDN

Kriteria dan Indikator 2.6. Kesehatan fi nansial

YKAN



Progres Kinerja


Indikator Penilikan-t

PHPL

BURUK

.

> 100o/o

<

100o/o, Solvabilitas

dan rentabilitas

bernilai Positif o Realisasi pembiayaan pengelolaan hutan rata-rata dari tahun 20ll-20l4 sebesar 56,770/o

o Proporsi realisasi biaya tertinggi sebesar 74,03o/o dan terendah sebesar 0,02olo, selisih proporsi tertinggi dan terendah sebesar 7 4,01o/o . Likuiditas untuk 4 (empat) tahun terakhir sebesar 98,59o/o

o Rata-rata realisasi kegiatan semua bidang sebesar 56,770/o

o Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan

"

TETAP

BURUK

Likuiditas

sebesar 7L,1lo/o dari yang direncanakan Realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan 4 (empat) tahun terkahir rata-rata sebesar 54,74o/o

.

Likuiditas >1000/0, Solvabilitas > 100o/o dan rentabilitas bernilai Negatif Realisasi pembiayaan pengelolaan hutan rata-rata tahun 2014 sebesar 53,85 o/o dan tahun 2015 sebesar 81,50 % berdasarkan Laporan keuangan yang belum diaudit oleh Akuntan Public . o Proporsi realisasi biaya tertinggi sebesar 75,60 o/o dan terendah sebesar 0,03olo, selisih proporsi tertinggi dan terendah sebesar 75,63 o/o Likuiditas untuk tahun 2014 adalah sebesar 112,95 o/o dan untuk tahun 2015 berdasarkan Laporan Keuangan yang belum di audit oleh Akuntan Publik adalah sebesar 712,5! o/o. Berdasarkan tata waktu pelaksanaan kegiatan operasional yang direncanakan dalam Dokumen Rencana Operasional, masih terlihat kurang lancar. o Rata-rata Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan untuk tahun 2015 adalah sebesar 60,12o/o dari yang direncanakan o Realisasi flsik kegiatan pembinaan hutan 2 (dua)

"

"

tahun terakhir rata-rata sebesar 52,83

3.

o/o.

EKOLOGI

3. 1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan

BAIK

BAIK

o Luas dan jenis kawasan lindung berdasarkan dokumen

o Luas kawasan lindung di

RKUPHHK-HA adalah seluas

4.758 Ha berupa Bufferzone HL, Sempadan Sungai, KPPn

dan KKI Tardapat pengukuhan " kawasan lindung melalui Keputusan Direktur terkait dengan penetapan kawasan

lindung No. : 511[SIPBN/XII/2015 bulan Desember 2015

o Realisasi penandaan batas kawasan lindung adalah 100 % dari yang seharusya. o Tanda batas kawasan lindung masih terlihat jelas berupa 2 polet dengan cat warna merah pada batang pohon

"

Tanggal 1 luni 2016

Berdasarkan overlay dengan

TETAP

lapangan sesuai dengan

dokumen RKUPHHK-HA dan telah dikukuhkan melalui Keputusan Direktur 511[SIPBN/XIIi2015 bulan Desember 2015, yaitu seluas 4.758 Ha dan sesuai dengan kondisi biofisiknya o Terdapat kegiatan penandaan batas kawasan lindung Bukit Ubau sepanjang 3.260 m, sehingga realisasi sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sepanjang 27.585 m atau 100 o/o dari yang seharusnya hasil penafsiran " Berdasarkan Peta Citra Landsat liputan 20 Oktober 2015, kondisi kawasan lindung sebagian sebagian

Halaman 14 dari 30

yrr,lN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

No.


ASERT-324. Rev.3

Ko n iteA kr e d ita s iN a s io n a I

LPPHPL. O()l-IDN


Nitai dan Kondisi Kinerja Peta Citra Landsat 8 OU Band 653Skala1:100.000

Path/Row 120/61, liputan tanggal 20 Oktober 2015 (sesuai Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. : s.23lTPSDH/PSDH/ PKTL.I/2016, tanggal 01 Februari 2016), kondisi penutupan kawasan lindung berupa areal berhutan adalah seluas 3.306 Ha (69,48 %) o Sosiallsasi kawasan lindung dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 di Desa Merambang yang dihadiri oleh 19 orang perwakilan masyarakat dari Desa Merambang, Desa Batu

Tunggal dan Desa Nanga Kemujan

o Masyarakat belum seluruhnya mengetahui baik terkait dengan jenis, lokasi dan fungsi


besar masih berhutan, yaitu seluas 3,306 Ha (69,48 o/o) seluruhnya berupa hutan lahan kering sekunder (LOA), sedangkan selebihnya berupa areal non hutan seluas 1.452 Ha (30,52 o/o) o Terdapat bukti sosialisasi dan surat dukungan masyarakat terhadap keberadaan kawasan lindung, namun di lapangan masih terdapat kegiatan perambahan lahan baik untuk ladang maupun kebun kelapa sawit o Realisasi pengelolaan kawasan lindung antara lain penandaan batas, pemasangan papan nama dan papan himbauan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan patroli pengaman-an. Laporan kegiatan pengelolaan tersebut masih bersifat umum dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan dan belum disajikan menurut jenis kawasan lindung

kawasan lindung o Terdapat kegiatan pengelolaan

pada kawasan lindung yang

telah direalisasikan antara lain penandaan batas, pemasangan papan nama dan papan himbauan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan patroli pengamanan. o Belum terdapat laporan untuk masing-masing jenis kawasan lindung

3. 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

SEDANG o Terdapat prosedur Pencegah-

an dan Pengamanan Kebakaran Hutan (POS No. B-01), dan prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan (POS No. B-02) o Prosedur sudah memenuhi standar teknis dan mencakup seluruh jenis gangguan o Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut di atas belum memadai, terutama jenis peralatan yang terkait dengan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan. Demikian pula halnya dengan ketersediaan APD. o Ketersediaan SDM perlindungan hutan belum memadai, yaitu 5 orang pemadam kebakaran dan 5 orang Satpam PH o Terdapat personil dari

Tanggal 1 luni 2016

TETAP

SEDANG

"

Tidak ada perubahan pada

prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, baik jumlah maupun jenisnya. Prosedur perlindungan di atas telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan memenuhi standar teknis o Jumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 23 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 133 unit, seluruhnya dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana lainnya adalah Menara Api, Posko Komando Damkarhut

dan Papan Tingkat Bahaya Kebakaran. Keterse-diaan

jenis dan jumlah sarana prasarana belum memadai (baik jenis maupun jumlah-

Halaman 15 dari 30

ikfi


No.


preemptif dan preventif namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada

ASERT-324. Rev.3

Ko n iteAkr e d i ta si N a s io n a I LPPHPL - ()()1-IDN



Indikator Penilaian Awal Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (BKO) sebanyak 2 orang Kesepakatan " Terdapat Nota antara PT. Trisetia Intiga dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah No. : 287ltst-B9ltxl20l3 dan No. : Bls4llxl2013 tentang Penyelenggaraan Pengamanan Terpadu di Areal PT. Trisetia Intiga Provinsi Kalimantan Tengah o Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu yaitu

Yf,ilrtl


nya), terutama jenis peralatan yang terkait dengan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan sebagaimana ketenfuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32l MenlhlVSeUen/Kum. U312016 Ketersediaan SDM " perlindung-an sebanyak 15 orang regu inti dan 25 orang regu bantu, sedangkan Satpam PH senanyak 5 orang, dibantu 3 orang BKO dari AURI). Seluruh personil seluruhnya belum memiliki kopetensi yang dipersyaratkan o Implementasi kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan berupa patroli, pembuatan menara pengawas kebakaran hutan, pemasangan papan himbauan dan papan indikator kerawanan kebakaran, serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kegiatan perlindungan diimplementasi-kan melalui tindakan tertentu namun belum mempertim-bangkan seluruh jenis gangguan yang ada

3. 3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

BAIK

o Terdapat prosedur

o Prosedur pengelolaan dan

pengelolaan dampak terhadap

tanah dan air yaitu POS : No. 8-06 (Konservasi Tanah dan Air di Areal Penebangan), No. B-09 (Konservasi Tanah dan Air di Lokasi lalan, TPK dan TPn), No. B-12 (Penanganan Limbah Oli dan 83) o Terdapat prosedur pemantauan dampak yaitu POS: No. B-03 (Pengukuran dan Pengolahan Data Erosi

Tanah), No. B-04 (Pengukuran dan Pengolahan Data Curah Hujan), No. B-05 (Pengukuran Debit Aliran dan Debit Suspensi) Terdapat sarana dan " prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan yang tercantum pada dokumen RKL dan RPL serta masih berfungsi dengan baik o Terdapat SDM yang mengangani bidang pengelolaan dan pemantauan

Tanggal 1 Juni 2016

TETAP

BAIK

pemantauan dampak terhadap tanah dan air tidak mengalarni perubahan baik jenis, jumlah, struktur maupun substansinya. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau o Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum sepenuhnya sesuai dengan yang tercantum pada dokumen RKL dan RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek

tersebut o Terdapat SDM sebanyak 3

Orang yang memiliki kualifi kasi sebagai GANIS PHPL-BINHUT, salah satunya berasal dari GanisPHPLKeling (No. Sertifikat :

"

KT.996/BP2H PXn-3/2014) Implmentasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan

Halaman 16 dari 30

# No.

yr(f,nt LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

ASERT-324. Rev.3

Ko nite Akre d itas i N a s i o n a I

LPPHPL. ()()l.IDN



Kriteria dan Indikato

"

"

.

dampak terhadap tanah dan air, dan sudah memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan Implementasi kegiatan pengelolaan antara lain : - Penanaman bekas TPn dan jalan sarad - Penanaman kanan kiri jalan - Pemeliharaan jalan utama - Pemeliharaan saluran drainase dan pembuatan sodetan - Penanganan limbah domestik - Pengumpulan limbah 83 pada Tempat Penampungan Sementara Terkait dengan pengelolaan limbah 83 : - Belum ada izin lokasi TPS - Belum dilakukan sosialisasi pengelolaan limbah kepada karyawan dan mitra kerja Implementasi kegiatan pemantauan antara lain berupa pemantauan t

erhadap

:

- Curah Hujan - Erosi Tanah - Debit Air - Sedimentasi dan kualitas


Indikator Penilaian Awal air dalam kurun waktu 1 tahun terakhir adalah : pengadaan bibit di persemaian, penanam-an tanah kosong di Eks TPn dan jalan sarad, pembuatan dan pemeliharaan bangunan konservasi, pengelolaan limbah domestik dan limbah 83. Izin TPS LB3 masih dalam proses permohonan, sedangkan sosialisasi belum dilakukan o Implementasi kegiatan pemantauan berupa pengukuran erosi iklim mikro, erosi dan sedimentasi, serta kualitas air. Hasil pemantauan belum disajikan secara kuantitatif. Selain itu belum dilakukan pemantauan terhadap penerimaan dan penggunaan limbah 83 Belum diketahui besarnya " erosi yang terjadi berdasarkan hasil pengukuran, namun terindikasi adanya gejala terjadinya erosi alur dan erosi parit pada beberapa bagian jalan cabang

'

air

o Belum terdapat catatan penerimaan dan pengeluaran/ pemakaian oli bekas serta

"

limbah domestik/rumah tangga Terindikasi adanya gejala erosi alur dan erosi parit meskipun intensitasnya masih relatif kecil

o Informasi dari masyarakat saat konsultasi publik bahwa terjadi perubahan kualitas air

sungal 3. 4. Identifikasi

Spesies Flora dan Fauna

Yang Dilindungi dan/

atau Langka (Endangereo), )arang (Rare), Terancam Punah (Threatenedl dan Endemik

BAIK

BAIK

o Terdapat prosedur identifikasi

o Prosedur masih mengacu pada POS No. B-07 (Identifikasi Satwa Liar) dan POS No. B-08 (Inventarisasi Flora). Metoda identifikasi status

yaitu

-

-

POS

:

No. B-07

:

Identifikasi Satwa Liar POS

No. B-08

:

Inventarisasi Flora o Subtansi dan isinya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran pembuatan prosedur

o Identifikasi flora dan fauna dilindungi bekerjasama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) tahun 2014 o Jenis flora belum dikalifikasikan status perlindungannya berdasarkan PP No. 7 tahun 1999, IUCN

Tanggal 1 luni 2016

TETAP

perlindungan mengacu pada PP No. Tahun 1999, Redlist IUCN dan CITES o Belum ada update data flora dan fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi (masih mengacu pada hasil identifikasi tahun 2014 oleh BOSF. Jenis flora belim ada status perlindungannya, serta belum dilakukan identifi kasi jenis reptilia

Halaman 17 dari 30

tS-;: '{{'

-# No.


'


Y.KAN

ASERT-324. Rev.3

Ko m i te A k r e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()()l-IDN


Progres Kinerja

SEDANG o Prosedur pengelolaan flora menjadi satu dengan prosedur pengelolaan fauna dilindungi, yaitu POS No. : 811 (Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi). Tidak ada perubahan pada prosedur tersebut, baik struktur maupun substansinya. Rencana pengelelolaan flora

TETAP



PHPL

maupun CITES

o Belum dilakukan implementasi identiflkasi fauna jenis reptilia sebagaimana tercantum dalam POS NO. B-07

3.5.Pengelolaan Flora untuk: (1) Luasan terten tu dari hutan produksi yang

tidak terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

(2)

Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

SEDANG Prosedur pengelolan flora " dilindungi yaitu : POS Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi (No. : 811 Revisi Ke-0) o Prosedur pengelolaan flora menjadi satu dengan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah o Implementasi kegiatan pengelolaan : - Mengalokasikan kawasan lindung - Sosialisasi dan larangan menebang jenis flora dilindungi - Pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi - Penanaman jenis flora dilindungi - Patroli pengamanan hutan o Terhadap jenis flora endemik, baru sebagian yang dikelola o lumlah jenis flora dilindungi tidak terlalu banyak mengalami perubahan, namun dari segi kelimpahan (kerapatan individu per hektar) mengalami penurunan dibandingan dengan kondisi sebelumnya. o Adanya konversi lahan dari areal berhutan menjadi lahan terbuka atau kebun kelapa sawit, maka secara langsung akan menghilangkan jenis flora dilindungi di areal

"

mengacu padadokumen RKL, sedangkan implentasi

antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasang-

an papan larangan menebang pohon dilindungi, patroli pengamanan hutan, sosialisasi dan penanaman jenis dilindungi. Belum dilakukan pengelolaan terhadap jenis kayu dilindungi yang dimanfaatkan oleh masyarakat o Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun sesuai dengan kajian dalam dokumen AMDAL diprakiraan terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang tidak berhutan seluas 7.452 Ha (30,52 o/o) mengindikasikan adanya gangguan

tersebut

tersebut

3.6.

Pengelolaan Fauna

BAIK

BATK

untuk:

o Prosedur pengelolan fauna dilindungi yaitu : POS Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi (No. : 811 Revisi

o Prosedur pengelolaan fauna menjadi satu dengan prosedur pengelolaan flora dilindungi, yaitu POS No. : 811 (Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi). Tldak ada

(1)

Luasan tertentu dari hutan produksi yang

tidak terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

(2)

Perlindungan

terha dap species fauna

dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

Tanggal 1 Juni 2016

Ke-0)

o Prosedur pengelolaan fauna menjadi satu dengan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah o Implementasi pengelolaan fauna dilindungi :

-

-

Pengalokasian kawasan lindung Sosialisasi jenis-jenis fauna dilindungi Patroli pencegahan perburuan liar

TETAP

perubahan pada prosedur

tersebut, baik struktur maupun substansinya

o Rencana pengelelolaan mengacu pada dokumen RKL, sedangkan implentasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan berburu, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi. Belum dilakukan penanaman jenis

Halaman 18 dari 30

# No.

yrr/lN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI


ASERT-324. Rev.3

Ko nite Akre d itasi N a s io n a I

LPPHPL. ()()l.IDN




-

Pemasangan papan larangan berburu o Selain pengelolaanya belum spesifik, juga belum dilaksanakan rekomendasi BOSF untuk melakukan rehabilitasi hutan dengan menanam pohon-pohon buah sebagai pakan orangutan serta serta belum melaksanakan sosialisasi tentang penti ngnya konservasi orangutan o Berdasarkan informasi dari karyawan dan masyarakat diketahui bahwa keberadaan jenis fauna dilindungi relatif tidak terganggu oleh adanya kegiatan pemanfaatan hasil

"


pohon pakan saWva dan sosialisasi mengenai Orangutan Keberadaan jenis fauna

dilindungi relatif tidak terganggu, terindikasi dari banyaknya perjumpaan langsung dengan jenis dilindung. Jenis fauna yang menjadi spesies kunci (key species) adalah orangutan (Pongo pygmaeus)

hutan kayu o Adanya beberapa perjumpaan dengan berbagai jenis fauna dilindungi secara langsung, baik di kawasan lindung maupun areal efektif, mengindikasikan tidak ada gangguan serius terhadap kondisi spesies fauna yang dilindungi

4.

SOSIAL

4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

Tanggal 1 luni 2016

BAIK

BAIK

o Terdapat dokumen mengenai

o

pola penguasaan dan pemanfaatan SDH setempat, identifi kasi hak-hak dasar masyarakat setempat seperti Data Monografi Penduduk di sekitar areal, Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Budaya Dayak Blaman. Namun belum memiliki dokumen Laporan Identifikasi dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk mengetahui nilai ekonomi yang diperoleh dari hasil pemanfaatannya. o Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang telah disepakati oleh para pihak, lengkap, jelas dan legal. o PT. Trisetia Intiga memiliki mekanisme pengakuan hakhak dasar masyarakat adat dan masyarakat setempat yang legal, lengkap dan jelas dalam perencanaan pengelolaan sumber daya hutan yaitu POS Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat, POS Meningkatkan Akses

TETAP

Terdapat informasi umum yang menjelaskan demografi dan tofografl beberapa desa, tetapi belum memberikan gambaran

yang lengkap mengenai pola ketergantungan masyarakat dengan hutan o Terdapat mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konfl ik batas kawasan yang telah disepakati oleh para pihak, lengkap dan jelas o Pengakuan pada hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat setempat telah diakomodir melalui dokumen Prosedur Operasi Standar dan perjanjian dengan masyarakat mengenai kompensasi kayu hasil produksi. Dokumen yang menunjukkan batas operasional perusahaan masih bersifat legal formal dan belum menunjukkan adanya partisipasi masyarakat desa sekitar. o Persetujuan luasan area operasional perusahaan

"

Halaman 19 dari 30

,.r,b;

'**#

NO.

y.r$N LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI


o Pada sebagian areal kerja, dijumpai bukti (identitas) batas kawasan pemegang izin, namun belum dilakukan penataan batas dengan kawasan kehidupan masyarakat hukum adat atau batas-batas desa. o Terdapat persetujuan atas keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK-HA oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, dan telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar areal, serta terdapat bukti-bukti proses penyelesaian tumpang tindih lahan yang dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik. Implementasi tanggung jawab sosial

BAIK

perusahaan sesuai

perencanaan yang mengatur kewajiban sosialnya terkait hak masyarakat setempat yaitu peningkatan taraf hidup, pendidikan yang layak dan pengembangan wilayah dan ekonomi. o Untuk memenuhi kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat, PT. Trisetia Intiga telah memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas serta telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar. o PT. Trisetia Intiga telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk berita acara sosialisasi. Namun kegiatan sosialisasi tersebut belum dilakukan terhadap seluruh desa yang berada di sekitar areal

dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

o Tersedia dokumen

pemerintah daerah melaui program social forestry dan program CD, serta telah merealisasikan 4 (empat) dari 5 (lima) program PMDH yang direncanakan. o Dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial tersedia dengan buktibukti yang cukup lengkap termasuk dokumen ganti rugi.

PHPL

TETAP

BAIK

"

Terdapat dokumen perencanaan tanggung

jawab sosial kepada

o

o

konsesi.

o Pemenuhan tanggung jawab sosial telah direalisasikan terhadap masyarakat maupun

Progres Kinerja

baru bersifat legal formal yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pemberi ijin. Masyarakat disekitar perughaan belum membuat kesepakatan mengenai luasan area kerja perusahaan.

Masyarakat Terhadap Hutan,

dan POS Kelola Sosial.

4.2.

KoniteAkred ita s i N a s iona I LPPHPL. ()()l.IDN




ASERT-324. Rev.3

masyarakat disekitar perusahaan yang meliputi program usaha, pendidikan, kesehatan dan penyerapan tenaga kerja lokal yang akan memberi nilai tambah bagi perekonomian wilayah. Terdapat mekanisme pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar, untuk mendorong terciptanya masyarakat desa hutan yang mandiri dan sejahtera. Terdapat bukti bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi materi yang disampaikan masih berupa informasi umum. Juga belum semua desa dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi.

o

Realisasi pemenuhan

tanggung jawab sosial telah diberikan dalam bentuk bantuan pembangunan fisik dan partisipasi pada kegiataan peringatan hari besar agama. Perusahaan masih perlu meluaskan cakupan pemenuhan tanggung jawab sehingga memberi manfaat lebih.

o

Dokumen/laporanterkait pelaksanaan tanggung

jawab sosial untuk kepentingan internal

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 20 dari 30

yf,fiIr, LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

No.

ASERT-324. Rev.3

K o n iteA k r e d it a s/Vasional

LPPHPL. {)()l.IDN




Progres Kinerja


Ihdikator Penilikan-I

PHPL

tersedia dengan bukti-bukti yang cukup lengkap termasuk dokumen ganti rugi, namun belum ada laporan lengkap yang disampaikan kepada pemerintah/dinas sebagai pembina program tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah.

4.3.

Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

BAIK

BAIK

o Terdapat data menyangkut

o

"

"

masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat (penyerapan tenaga kerja lokal) dan terpengaruh (masyarakat sekitar) oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun belum jelas. Demikian juga belum tersedia data yang lengkap terkait masyarakat yang tergantung oleh aktivitas pengelolaan SDH, seperti pencari hasil hutan non kayu (HHNK). PT. Trisetia Intiga telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas serta telah disosialisasikan terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Terdapat rencana kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar areal yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK-

o

o

HA,

o

RKTUPHHK-HA, daN RO PMDH serta mengatur

Tanggal 1 luni 2016

menjadi rujukan bagi pelaksana di lapangan. Rencana untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat masih sebatas perencanaan dalam dokumen ijin (RKUPHHK-

HA,

pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan HHNK. o Terdapat upaya dalam peningkatan peran sefta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, yaitu dalam bentuk program CDiCSR, namun penyerapan tenaga kerja lokal masih minim dan belum melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat. Tersedia dokumen/laporan " yang lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, baik kepada masyarakat sekitar, kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah

TETAP

Data-data mengenai masyarakat hukum adat masih bersifat umum dan belum menggambarkan hubungan dan ketergantungan mereka dengan SDH. Data yang ada juga belum mencakup semua desa yang ada disekitar perusahaan. Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah disusun dengan lengkap dan dapat

o

RKTUPHHK-HA). Masih

perlu pembuatan rencana yang lebih detail. Sudah ada usaha untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, namun bentuknya masih terbatas pada pemberian fee kayu. Masih perlu perluasaan program sehingga memberikan dampak yang maksimal. Dokumen berupa laporan yang lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, telah disusun rapi dan dapat diakses bilamana dibutuhkan.

Halaman 21 dari 30

i,9r; '*{ed4{t

No.


YKAN

ASERT-324. Rev.3

Ko m i te Akr e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL. O()l-IDN



(riteria dan Indikator



pusat yang terdokumentasi dengan baik.

4.4.

Keberadaan

mekanisme resolusi konflik yang handal

4.5.

Perlindungan, Pengem bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja

BAIK

"

penyelesaian konfl ik yang lengkap dan jelas untuk diimplementasikan di lapangan. . Auditi telah membuat peta konfl ik, yang menggambarkan lokasi-lokasi konflik dengan para pihak o Terdapat penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam kelembagaan, SDM dan pendanaan yang cukup dalam mengelola konflik yang ada. o Terdapat telah berupaya dalam meyelesaikan konfl ik yang terjadi pada areal kerjanya, hal tersebut ditunjukkan dengan tersedianya dokumen secara jelas dan lengkap.

SEDANG

"

.

5

dari B sarana hubungan industrial dengan karyawan, meliputi keberadaan Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Pengusaha, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Surat Edaran Kebebasan Berserikat, dan Peraturan perundangundangan ketenagakerjaa n. Auditi telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya secara bertahap, dengan tingkat pencapaian sebesar 92,860/o (26 orang dari 28 orang yang direncanakan)

Terdapat implementasi

o

o

o

o

dan telah diimplementasikan melalui POS Penilaian dan Evaluasi Karyawan dan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan, namun belum tersedia formulir Penilaian Kinerja Karyawan o Terdapat bukti adanya iengimplementasikan seluruh tunjangan kesejahteraan karyawan yang diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kena (SPK)

Tersedia mekanisme penyelesaian konfl ik yang lengkap dan dapat menjadi panduan untuk diimplementasikan di lapangan. Belum tersedia update peta konflik yang menggambarkan pihak pihak yang berkepentingan dalam konflik, dan rekam penyelesaian konflik Lembaga resolusi konflik yang ada baru sebatas penanggung jawab dalam struktur organisasi perusahaan, dan belum melibatkan pihak pihak diluar perusahaan. Tersedia dokumentasi penyelesaikan konfl ik yang pernah terjadi pada areal kerja perusahaan, dan dengan pencatatan yang baik, dokumen tersebut bisa diakses bilamana dibutuhkan. TETAP

SEDANG

o

o

o

o Terdapat standarjenjang karir

Tanggal 1 Juni 2016

TETAP

BAIK

Auditi memiliki mekanisme

"

Walaupun belum ada serikat pekerja, namun secara umum sudah sudah ada upaya untuk melaksanakan seluruh instrumen hubungan industrial. Beberapa rencana pengembangan kompetensi karyawan belum direalisasikan termasuk belum terpenuhinya permintaan untuk mengisi kekosongan jabatan dibidang sosial. Panduan untuk standar jenjang karir telah tersedia, tetapi belum ada instrumen penilaian tahunan yang bisa dijadikan acuan untuk promosi karyawan. Tersedia dokumen implementasi seluruh tunjangan kesejahteraan karyawan yang diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Halaman 22 dari 30

,:#J '+;dr (5)


ASERT-324. Rev.3

Ko n i te AX rc d ita s i N a s io n a I

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

LPPHPL. OOl-IDN

Resume Hasil Penilaian Kriteria Legalitas Kayu Kriteria/ Indikator

No 1

YKAN

P.1.

Verifier

Hasil Verifikasi

Hasil Verifikasi

Penilaian Awal

Penilikan ke-1

Tingkat Keterpeliharaan

Kepastian Area; IUPHHK-HT

K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1 Pemegang izin

a.

mampu menunjukkan keabsahan Izin

Terpelihara

Dokumen legal

Memenuhi

Memenuhi

terkait perizinan

PT. Tersetia Intiga memperoleh Izin Usaha

Tersedia dokumen legalitas IUPHHK An. PT, Tirsetia Intiga, yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri

usaha (SK IUPHHK)

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.113/ Menhut-II/2006, tanggal 19 April 2006. Luas areal konsesi yang diizinkan 69.070 Ha. adalah

Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Kehutanan Nomor : -lII 2006 tanggal 19 April 2006 SK. 1 1 3/ Menh ut

t

b.

Memenuhi

Memenuhi

kewajiban Iuran Izin

PT. Trisetia Intiga telah membayar Iuran IUPHHKHA sejumlah Rp. 7.77 0.375.000,- sesuai dengan SPP-IIUPHHK Direktur lenderal Bina

Terdapat bukti pembayaran Iuran

Produksi Kehutanan Nomor S.446lVI-BIKPHH/ 2006 tanggal 13 Juni 2006.

s.446lVI-BrKPHHl2006 tanggal 13 Juni 2006

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK)

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

P2. K2.1

IUPHHK-HA oleh PT. Trisetia Intiga kepada Negara, sesuai SPPIIUPHHK Nomor

Memenuhi

Memenuhi

Terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar

Terdapat data

kegiatan IUPHHK. Upaya yang dilakukan oleh pemegang izin adalah melakukan identifikasi lapangan maupun upaya

tindaklanjutnya.

2

Terpelihara

Bukti pemenuhan

Terpelihara

penggunaan kawasan hutan yang sah diluar kegiatan IUPHHK (untuk perkebunan sawit) di dalam areal PT. Trisetia Intiga, dan terdapat bukti-bukti upaya tindaklanjut/identifi kasi yang dilakukan oleh pemegang izin

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang 2.1.1

RKUPHHK/ RPKH dan

Rencana Kerja

Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang

Dokumen RKUPHHV RPKH, RKf/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, melipuU : Dokumen RKUPHHK/RPKH &

lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

Teroelihara

Memenuhi

Memenuhi

PT. Trisetia Intiga memiliki

Dokumen perencanaan yang dimiliki pemegang izin (RKUPHHK dan RKTUPHHK Tahun 2016), tersedia secara lengkap dan absah sesuai ketentuan yang berlaku

:

1) RKUPHHKHA berbasis IHMB Periode

dokumen

Tahun 2011 sld2020 beserta Peta Rencana Kerja. Dokumen RKUPHHK-HA dimaksud mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor sK.1/Vr-BUHA/2011

tanggal 5 lanuari 2011,2) RKTUPHHK-HA Tahun 2015 beserta Peta Kerja, yang disusun berdasarkan

dokumen RKUPHHK. Dokumen RKTUPHHK-HA

Tanggal 1 luni 2016

Halaman 23 dari 30

# NO

ytrf,il LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Hasil Verifikasi Penilaian Awal

Indikator

-

-

Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Penilikan ke-1

peliharaan

522.1.300/659/Dishut tanggal 22 Desember 2014, yang berlaku selama 12 (Duabelas) bulan sejak tanggal 1 Januari 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015; 3) Peta Rencana Penataan Areal Kerja (PAK) untuk tebangan Tahun 2015, yang dibuat oleh Tenaga Teknis yang sah.

Teroelihara

Memenuhi

Memenuhi

Pada Peta Kerja RKTUPHHK-HA Tahun

Tersedia peta areal yang tidak boleh ditebang

2015 tergambar Sempadan Sungai yang merupakan areal yang tidak boleh ditebang. Dilapangan

(buffer zonehutan lindung) yang berbatas-

dilakukannya perlindungan terhadap areal tersebut berupa : papan informasi Sempadan Sungai, patok/pal batas, rintisan batas, tanda batas dan tidak ada bekas tebangan. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Konite Akre dita siNa s ional LPPHPL. OOl.IDN

dimaksud mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat Keputusan Nomor

terdapat bukti-bukti

c.

ASERT-324. Rev.3

an dengan Blok RKTUPHHK Tahun 2016 dan keberadaannya terbukti di lapangan

Terpelihara

Memenuhi

Memenuhi

Penandaan batas Blok/Petak tergambar dengan jelas di Peta RKTUPHHK Tahun 2015, dan terbukti di lapangan.

Keberadaan lokasi blok/petak tebangan terbukti di lapangan dan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HA yang sah

K2,2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1. Pemegang izin hutan mem-

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses)

punyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b.

Memenuhi

Dokumen RKUPHHK-HA yang dimiliki PT. Trisetia

Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB yang dimiliki PT. Trisetia Intiga absah dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku

Intiga mendapat pengesahan dari pejabat

dengan lampiranlampirannya

yang sah, dan dilengkapi dengan beberapa Lampiran Perencanaan maupun Peta-peta pendukungnya.

Kesesuaian lokasi dan

Tidak Diverifikasi

Tidak Diverifikasi

volume pemanfaatan kayu hutan alam pada

Auditi adalah pemegang

Auditi adalah pemegang

IUPHHK-HA dengan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak ada tahapan kegiatan penyiapan lahan.

IUPHHK-HA dengan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak ada tahapan kegiatan penyiapan lahan.

areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan

tanaman industri.

Tanggal 1 Juni 2016

Terpelihara

Memenuhi

Halaman 24 dari 30

,:prl \:q*dsf

yl(flrr, LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

3

Ko mite Akre d itas i N a s i o n a I


Kriteria/ Indikator

No

P3.

ASERT-324. Rev.3

LPPHPL. OOl.IDN


Verifier

Hasil Verifikasi

Penilikan ke-1


Keabsahan Perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan

Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau

Terpelihara

Dokumen LHP yang

Memenuhi

Memenuhi

telah disahkan oleh

Bukti- yang diperoleh : 1) Hasil Produksi KB Tahun 2015 sebanyak 11.702 batang dengan volume 47.255,58 m3. Seluruh hasil produksi telah dibuatkan LHP per periode oleh Petugas Pembuat LHP dan mendapat pengesahan dari Pejabat Pengesah LHP (P2LPKHP), 2) Petugas Pembuat LHP An. Sujadi dengan Nomor Register 000826-12/PKBR/XVII/2O13, diangkat berdasarkan Keputusan Direktur PT.Trisetia Intiga

Seluruh hasil produksi PT. Trisetia Intiga Tahun 2016 (40.473,15 m3) telah tercatat dalam dokumen LHP yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Data kayu dalam dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu di lapangan.

pejabat yang berwenang

yang dipanen/ dimanfaatkan

telah di-LHPkan

No.005frSI-PBNlV20t5 tanggal 5-1-2015 dan P2LHP An. Wallen Purba Nomor register 004631

2/WAS-

P K

B- R/XV

trrI 20 t2

di angkat berdasarkan Keputusan Kadishut Prov. Kalteng No.522.2.221l 676lDishut tanggal 31-122014. Hasil uji petik, Identitas pohon pada tunggak, dapat ditelusuri dan sesuai dengan yang tercatat pada dokumen LHC, Buku Ukur dan LHP

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :

Memenuhi

Seluruh Kayu yang

Seluruh pengangkutan kayu hasil produksi dari areal PT. Trisetia intiga,

diangkut dari TPK hutan ke

-

TPK hutan ke TPK Antara,

TPK Antara maupun dari

-

TPK hutan ke

penqiriman kayu

industri primer dan/atau

selanjutnya, disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai ketentuan. Total Volume Kayu Bulat yang tercatat pada dokumen

penampung kayu

terdaftar,

-

TPK Antara ke

industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu

terdaftar

Terpelihara

Memenuhi

TPK Antara ke tujuan

dilindungi dengan surat angkutan kayu yang sah (SKSHHK) dan pemilirannya tercatat dalam dokumen mutasi kayu bulat (LMKB).

Rekapitulasi SKSKB sesuai dengan Total Volume pada Dokumen LMKB di TPK Hutan, dan Total Volume Kayu bulat yang tercatat pada dokumen Rekapitulasi FA-KB sesuai dengan dokumen LMKB di TPK Antara.

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 25 dari 30

# No

yf,lllrl LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ko nite Akred itasiN a s ion al


Kriteria/ Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

LPPHPL. ()Ol.IDN

membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Penilikan ke-l

Penilaian Awal Memenuhi

Memenuhi

barcodepada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak

Dari hasil uji petik diperoleh bukti bahwa pada batang Kayu Bulat terdapat label ID Barcode dan tanda V-Legal milik PT. Trisetia Intiga. Informasi yang terdapat di dalam label lD Barcode adalah : Nomor Batang, Nomor Petak, Jenis Kayu, Panjang, Diameter dan Volume, dimana informasi tersebut dapat ditelusuri dalam dokumen TUK (Buku Ukur dan LHP)

Terdapat tanda-tanda PUHH pada kayu hasil produksi yang sesuai dengan dokumen Tata Usaha Kayu (TUK)

Keterpeliharaan

Terpelihara

Memenuhi

Memenuhi

Terdapat SOP TUK yang

Terdapat SOP TUK yang

disusun berdasarkan peraturan Penatausahaan Hutan yang berlaku, dan tahan TUK dilakukan secara konsisten

disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, dan dijadikan acuan dalam penerapan penatausahaan hasil hutan

Arsip SKSKB dan

Memenuhi

Memenuhi

dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Bukti-bukti yang diperoleh : 1) seluruh Kayu Bulat yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara disertai dengan dokumen SKSKB dan dari TPK Antara ke tujuan selanjutnya/akhir disertai dengan dokumen FA-KB. Setiap dokumen pengangkutan dilampiri dengan lembar Daftar Kayu yang di dalamnya memuat informasi tentang jumlah kayu yang diangkut

Pengangkutan kayu dari areal pemegang izin (TPK Hutan ke TPK Antara dan TPK Antara ke Industri) disertai/ dilindungi dokumen

kayu

Tingkat

Teroelihara

Tanda-tanda PUHH/

diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

mampu

Hasil Verifikasi

Hasi! Verifikasi

Verifier

b. Identitas

3.1.4. Pemegang izin

ASERT-324. Rev.3

Teroelihara

angkutan (SKSHHK) yang dibuat secara lengkap dan benar oleh petugas penerbit yang sah

danlD Barcode,2) Dokumen SKSKB dan FAKB diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSKB (P2SKSKB) maupun penerbit FA-KB dan diperiksa serta dimatikan oleh P3KB yang sah, secara Self Assesment, 3) Petugas Penerbit SKSKB An. Wawan dengan Nomor Register 007 40-121 PKBRiXV[I/2013, diangkat berdasarkan Keputusan Direktur PT.Trisetia Intiga No.006/T5I-PBN/I/201 s tanggal 5-1-2015, Penerbit FA-KB An. Nanang Aris S Nomor

ster 0 1042- L2 I PKBR/XVIII/2014 di angkat

regi

berdasarkan Keputusan Direktur PT.Trisetia Intiga No. 009f1-SI-PBN/I/20 1 5

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 26 dari 30

*ili ":*e"-o$r

No

yrr/AN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ko n iteAk red itasi N a s io n a I


Kriteria/

LPPHPL. ()()l.IDI{

Verifier

Indikator

ASERT-324. Rev.3

Hasil Verifikasi

Hasil Verifikasi

Penilaian Awal

Penilikan ke-1


tanggal 8-1-2015,tanggal 3L-t2-2014, dan P3KB An. Ferri Indra H Nomor register 01041-12/PKBR/X/III/2014 di angkat berdasarkan Keputusan Direktur PT.Trisetia Intiga

No.007rSI-PBN/I/201s tanggal 5-1-2015,tanggal 3l-12-2014. Tersedia dokumen BAP Kayu Bulat di TPK Hutan yang diterbitkan oleh P2SKSKB

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

nasan Dana

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah

Reboisasi

diterbitkan

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelu-

(DR) dan Provisi

Memenuhi

Hasil Produksi Tahun 2015 sebanyak 11.702 batang dengan volume 47 .255,58 m3. Terhadap hasil produksi tersebut, Pejabat

Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas

Penagih menerbitkan SPPPSDH dengan nilai Rp. 3.377.049.500,- dan SPPDR dengan nilai US $ 755.764,98. Penetapan

Sumber Daya Hutan (PSDH)

Terpelihara

Memenuhi

PSDH (Rp.

2.84L.541.750,- ) dan DR (US $ 643,407.84) terhadap hasil produksi Tahun 2016 (s/d Desember) sesuai dengan LHP (40.473,15 m3)

besarnya tagihan kewajiban negara tersebut didasarkan atas jumlah KB yang tercatat dalam dokumen LHP

b.

Terpelihara

Bukti Setor DR

Memenuhi

Memenuhi

dan/atau PSDH

Seluruh kewajiban kepada negara telah dibayar sesuai dengan dokumen

Seluruh tagihan PSDH dan DR telah dibayar lunas oleh pemegang

SPP-PSDH

dan SPP-DR,

melalui Bank Mandiri An. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH Nomor Rekening 102-000420400t dan Bendahara-

izin sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP

wan Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102-0004819717.

c.

Kesesuaian

tarif

DR

dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Tanggal 1 luni 2016

Terpelihara

Memenuhi

Memenuhi


Pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif yang ditetapkan

membayar PSDH dan DR sesuai dengan Kelompok lenis dan Volume serta besaran Tarif yang

tercantum dalam Surat Perintah Pembayaran (sPP).

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara online melalui SIMPONI PNBP

Halaman 27 dari 30

#

yrf,lN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Kriteria/ Indikator

No


Verifier

ASERT-324. Rev.3

KoniteAkred ita siN a siona I LPPHPL. O(),I-IDN

Hasil Verifikasi

Penilikan ke-1


K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang izin

DoKUmen PKAPT

yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu

Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Teroelihara

Memenuhi

Memenuhi

PT. Trisetia Intiga

PT. Trisetia Intiga

memperoleh pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPD sesuai surat yang diterbi$
memiliki dokumen PKAPT yang absah sebagaimana hasil penilaian awal, dengan masa berlaku sampai tanggal 29 Januari 2018

34UUPPIPKAWI tl20r3 tanggal 31 Januari 2013, dengan masa berlaku sampai tanggal 29 lanuari 2018.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Terpelihara

Memenuhi

Memenuhi

Tersedia dokumen identitas kapal pengangkut kayu dari areal PT. Trisetia Intiga yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang sah.

Kapal pengangkut kayu dari areal PT. Trisetia Intiga ketujuan akhir di

luar pulau Kalimantan, berbendera Indonesia

memiliki izin yang sah.

K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 1.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

Memenuhi

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Tanda V-Legal atas hasil produksi kayu PT.

Trisetia Intiga, dibubuhkan pada dokumen SKSHHK yang merupakan dokumen angkutan kayu yang sah

4

P4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen

lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL.UPL

meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan

Teroelihara

Dokumen

Memenuhi

Memenuhi

AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

PT. Trisetia Intiga memiliki dokumen AMDAL yang

PT. Trisetia Intiga

memiliki dokumen

terdiri dari dokumen Andal, RKL dan RPL, yang

AMDAL (Andal, RKL dan RPL) yang disahkan oleh

mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi sesuai Surat Nomor

pejabat berwenang, sesuai penilaian awal

02i Dr-vr/AMDAL/g9

tanggal 4 Januari 1999

Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL) yans telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 28 dari 30

ffi


Yf,flIt, Ko n iteAk re d itas iN a sion a I


LPPHPL. ()()l.IDN

Verifier

No

4.t.2. Pemegang

izin

a.

memiliki laporan

Memenuhi

Dari hasil penelaahan dokumen dan observasi lapangan, diperoleh bukti bahwa Dokumen RKL dan RPL disusun dengan berpedoman kepada dokumen Andal

Penyusunan dokumen RKL dan RPL PT. Trisetia Intiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan

Memenuhi

Memenuhi

Pengelolaan dan Pemantauan aspek FisikKimia, Biologi dan Sosial, diterapkan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Secara periodik, pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dilaporkan ke


dan RPL

tindakan untuk

b.

Teroelihara

Memenuhi

RPL

yan9 menunjukan penerapan mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.



Dokumen RKL dan

pelaksanaan RKL

ASERT-324. Rev.3

sosial

Terpelihara

melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai rencana dan dampak penting

Intansi terkait 5

P5.

Pemenuhanterhadap peraturan ketenagakerjaan

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Memenuhi Memenuhi 5.1.1 Prosedur dan a. Implementasi prosedur K3

mplementasi K3

b.

c.

Ketersediaan peralatan K3

Catatan kecelakaan kerja

Pemegang izin telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Ke[a (P2K3), pedoman K3 dan buktibukti implementasi K3 sesuai ketentuan yang berlaku

Teroelihara

Memenuhi

Memenuhi

Tersedia sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan tenaga medis di lapangan. Tersedia seperangkat peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). APD digunakan/ dipakai oleh pekerja di lapangan

Peralatan K3 yang dimiliki pemegang izin (APD, Peralatan Klinik) memadai dan berfungsi dengan baik

Memenuhi

Memenuhi

Terdapat catatan kecelakaan kerja bulanan

Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan yang dilaporan secara periodik kepada instansi yang berwenang, dan ada upaya penekanan kecelakaan kerja

yang secara periodik dilaporkan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau. Dalam Tahun 2015, tidak terjadi kecelakaan kena (NIHIL).

Tanggal 1 Juni 2016

Terpelihara

Tersedia seperangkat peraturan dan SOP yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karyawan/pekerja. Sosialisasi K3 dilakukan dalam bentuk pemberian penjelasan kepada karyawan maupun spanduk. Telah terbentuk Panitia Pembinaan K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau

Terpelihara

Halaman 29 dari 30

y.KAt{

':#; 'q#tr


8

Ko niteAkredita s iN a s io n a I


LPPHPL. O()l.IDN

Hasil Verifikasi Penilikan ke-1

Hasil Verifikasi

No

Penilaian Awal

Indikator

K.5.2 5.2.1

ASERT-324. Rev.3


Pemenuhanhak-haktenagakerja

Kebebasan

berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Terpelihara

Memenuhi

Memenuhi

Melalui Surat Edaran Nomor 007IISI-

Terdapat pernyataan teftulis perusahaan terkait dengan kebebasan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Pernyataan kebebasan berserikat tersebut juga tercantum dalam Peraturan Perusahaan

PBN|V2OL2 tanssal 9 Januari 2012, Direktur PT. Trisetla Intiga mengizinkan dan tidak menghalangi setiap pekerja/karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dalam Peraturan

Perusahaan, pekerja/ karyawan diberi hak untuk menjadi anggota Organisasi Pekerja

5.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja

Memenuhi

KKB atau PP

Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan maupun karyawan, serta mendapat pengesahaan KEP. 560/08/XII/Dinsosnaker dari pejabat yang berwenang trans-2O15 tanggal 10 Desember 2015. Beberapa Pasal dalam Peraturan Perusahaan tersebut mengatur hak-hak pekerja.

(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Perusahaan

tidak mempekerjakan anak di bawah umur

PT. Trisetia Intiga memiliki

Peraturan Perusahaan yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sesua Surat Keputusan Nomor

Bersama

5.2.3

Terpelihara

Memenuhi

Ketersediaan Dokumen

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Terpelihara

Memenuhi

Memenuhi

Berdasarkan catatan Daftar Tenaga Kerja, membuktikan bahwa PT.

Berdasarkan bukti yang ada, PT. Trisetia Intiga tidak mempekerjakan karyawan yang usianya masih dibawah umur

Trisetia Intiga tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang masih di bawah umur.

Bogor, Maret 2017 LP PHPL PT Ayamaru Sertifikasi

trd

Ir. Akhmad Direktur

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 30 dari 30

lvlenhut tanggal 19 April 2006 Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Recommend Documents