ls-UmBTinh]
ffit \s/
LEMBARANDAERAH KABUPATEN SUMBAWA Nomor 13 Tahun 2007
PERATURANDAERAH KABUPATENSUMBAWA N OMOR 13 TAHUN2OO7 TENTANG PEMBENTUKANKECAMATANLENANGGUAR DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATISUMBAWA, M e n i m b a n g : a . bahwa dalanr rangka pendekatanpelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-UndangNomor 32 Tahun ZO04tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Daram Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentangPedomanPembentukanKecamatan, serta denganmemperhatikankondisigeografidan demografi,maka wilayahsuatu kecamatandapat dimekarkan; b . bahwa sesuai dengan aspirasinrasyarakatdan hasil pengkajian,
maka dianggapperlu membentukKecamatanLenangEuarsebagai pemekarandari KecamatanRopang; c. bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhuruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang PembentukanKecamatanLenangguar.
Me n g i n g a t
: 1 . Undang-UndangNomor 69 Tahun lgSB tentang pembentukan Daerah-daerahringkat ll dalam wilayah Daerah-daerahringkat r Bali, Nusa TenggaraBarat dan Nusa TenggaraTimur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, TarnbahanLembaran Negara N o mo r1 6 6 5 );
2 . undang-UndangNomor 10 Tahun 20a4 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2oo4 Nomor53, TambahanLembaranNegaraNomor43Sg);
3 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4tentang Pemerintahan
Daerah(LembaranNegaraTahun 2AA4Nomor 125, Tambahan LembaranNegaraNomoraa37); 4 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2A04 tentang Perimbangan
KeuanganAntara PemerintahPusat dan PemerintahanDaerah (l-embaranNegaraTahun2AA4Nomor126,TambahanLembaran NegaraNomor4438); 5 . PeraturanPemerintah Nomor25 Tahun2000tentangKewenangan
Pemerintahdan KewenanganPropinsisebagaiDaerah Otonom (l-embaranNegaraTahun2000 Nomor54, TambahanLembaran NegaraNorrror3952); 6 . PeraturanPemerintahNomor I Tahun 2003 tentang Pedoman
OrganisasiPerangkatDaerah (LembaranNegara Tahun 2003 Nomor14,TambahanLembaranNegaraNomor4262); 7 " KeputusanMenteriDalam NegeriNomor 4 Tahun 2000 tentang
FedomanPembentukan Kecamatan; B . KeputusanMenteriDalamNegeriNomor158 Tahun2004tentang PedomanOrganisasi Kecamatan, DenganFersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSUTI,IBTTWA dan BUPATISUMBAWA MEMUTUSKAN : MENEtApKan: PERATURANDAERAHTENTANGPEMBENTUKAN KECAMATAN LENANGGUAR" BAB I KETENTUAN UI'IUII'I Pasal 1 DalamPeraturanDaerahini yang dimaksuddengan . 1. Daerahadalah KabupatenSumbawa. 2. Pemerlntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahandaerah. 3. BupatiadalahBupatiSurmbawa.
4 . Kecamatanadalahwilayahkerja Camatsebagaiperangkatdaerah kabupaten. q
Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepadaBupatimelaluiSekretarisDaerah.
6. Desa adalah kesatuanmasyarakathukum yang memilikibatas-bataswilayalt yang benruenanEuntuk mengatur dan mengurus kepentingan rnasyarakat setempat berdasarkanasal*usuldan adat istiadatsetempatyang diakuidan dihormatidalam sistem PemenntahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.
BAB II PEMBENTUKAN, NAMADAN BATASWILAYAH Pasal2 DenganFeraturanDaerahini dibentukKecamatanLenangguarsebagaipernekarandari KecamatanRopang. Pasaf3 KecamatanLenangguarberasal dari sebagian wilayah KecarnatanRopang yang terdiri atas : a. Desa Lenarrgguar, b. Desa Tatebal, c. Desa Ledang; d. DesaTelaga;
Pasal4 (1) Dengan terbentuknyaKecamatanLenangguarsebagaimanadimaksuddalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Ropang dikurangidengan wilayah KecannatanLenangguar sebagaimanadirnaksudPasal 3" (2) DenganterbentuknyaKecamatanLenangguarsebagaimanadimaksuddalam Pasal 2, nama Kecamatan RopangdiubahmenjadiKecamatanLenangguar. Pasal 5 (1) Luas wilayah Kecamatan Lenangguar adalah 5A432 Km2, dengan batas-batas wilayahsebagaiberikut" a. sebelahUtara berbatasandengan KecamatanMoyo Hulu; b. sebelahTimur berbatasandengan KecamatanRopang; c. sebelahSelatanberbatasandenganKecamatanLunyuk; d. sebelahBarat berbatasandengan Orong Telu
(2) BatasKecaryratan sehagaimana dimaksudpadaayat (1) digambarkan $ecaradetail Feta yang merupakanbaginnyang tidak terpisahkandari Peratruran daNarn Daerah inl {3) Penentuantsatas Wilayah Kecamatarrsecara pasti di lapangan,sebagaimana dimaksudayat(1) dan (2i ditetapkarr denganKeputusan Bupati. Fasai6 (X)lhtl KotaKecamatan Lenangguran berkedudukanr diwitayahdesaLenangguar" {2} FenetapanReneanaUmumTata RuangKecaniatanLenangguar akan diaturlebih lanjutdenganPeraturan Daerah.
BAB III KEWENANGAN
Pasal 7 (1) Kewenangan Carnat adalalr nrelaksanakansebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkanoteh Bupati" (2) FelimpahanKewenangansebagainnana dimaksudayat (1) diatur dcngan Feraturan Bupeti.
Pasal fl crganisasi dan Taia Kerja Kecarnatandiatur dengan peraturan Daerah"
EAB V KETENTTJAN PENUTI,"IF PasalI FadasaatberlakunyaPeraturanDaera!"1 ini, makaPeraturanDaerahKabupaten Selrnbawa Nomorg Tahun2005tentangFembentukan KccamatanRopangdicabutdan dinyatakan tidakberlakiliagi.
FeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggaidiundangkan
Agarsetiaporangmengetahuinya, pengundangan memerintahkan PeraturanDaerahini denganpenempatannya dalamLembaranDaerahKabupaten sumbawa.
Ditetapkan di Sumbawa Besar padatanggal, 1 Agustus 2CIA7 BUPATI SUMBAWA, ttd JAMALUDDIN MALIK Diundangkan di SumbawaBesar padatanggal,1 AgustusZ0A7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA. ttd A KAHAR KARIM
LEMBARANDAERAHKABUPATENSUMBAWATAHUN aOOV NOIMOR13
PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUFATEi.T sUirriunvvn
NOnnoR t3 TAr-iuN z0sr TEruTANG FEMBENTUKANKECAtrIATANLENANGGUAR
i. PENJELASAN UMUM Undang-undangNsmor 32 Tahun 2004 tentang PernerintahanDaerah pada prinsipnya rnengatur penyeienggaraan pemerintahan daerah yang lebih nnengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimanapenyelenggaraan otonomi daerah diiaksanakandengan memberikankewenanganyang luas, nyate dan bertanggunE jawab kepada daerah secara proporsional. Disamping itu, penyeienggaraanotonomi daeiah juga dilaksanakan dengan pnnsip-prinsip dernokrasi,peranserta masyarakat,pemerataan,keadilan,merrumbuhkan prakarsa dan kreatifitaesertamemperhatikan pctens!keanekaraEaman daerah. Daerahkabupatenyang dibentukberdasarkanasas desentralisasiberwenanguntuk mencntukantlan meiaksanakan kebijakanatas pr-akarsa sendiriberdasat'xan aspirasi nrasyarakat dan berdasarkanperaturanperundang-undangan yangberlaku. Atas dasarkewenanganter-sebut s*rta uniuk menyeienggarakan pemerintahanyang efektif,efisiendan responsifterhadapkebutuhanrnasyarakaiserta untuk memacu perkembanganw'ilayah, memacu pembangunandan mendekatkarrpelayanan kepada masyarakat maka pengembanganipernbentukan kecarnatan adatah merupakarr suatukebutuhan.
II. FENJELA.SANPASAL DEIT,iipAsAL Pasai t Cukupjetas Pasa! 2 Cukupjetas Pasal3 Cukupjelas
Fasa!4 Cukupjelas Fasal 5 Cukupjeias Pasal6 Cukup ielas Pasal7 Cukupjelas PasalI Cuk-upjetas Fasal I Cukup.lelas
TAMBAI.{A.N LEMBARAN DAERAHKABUPATEN SUMtsAwANoMuR 5T7
