www.aidsindonesia.or.id
FEBRUARI 2014
D
engan pemetaan yang benar akan didapatkan estimasi populasi kunci yang tepat dan valid, sehingga program dapat efektif dan tepat sasaran.
Sekretaris KPAN, Dr. Kemal N. Siregar, didampingi Koordinator Pelaporan dan Penasehat Teknis KPAN dalam Pembukaan Pertemuan Pengisian NCPI untuk Laporan GARP/UNGASS 2014 di KPAN, 18 Februari 2014.
BERITA KPA NASIONAL
LAPORAN LAIN
Lokakarya Gender untuk Staf KPAN Peningkatan kapasitas staf KPAN tentang isu gender dan kesehatan
Peningkatan Peran Populasi Kunci Dalam LKB Pelibatan komunitas untuk pelaksanaan LKB
Lokakarya HR petugas Puskesmas Peningkatan kapasitas petugas puskesmas untuk layanan HR
Lokakarya Metode dan Pemetaan Penasun Menyepakati alat dan metode dalam pemetaan penasun.
(Hal 3)
(Hal 3)
(Hal 4)
(Hal 4)
Pertemuan Pengisian NCPI 2014 (Hal 2)
Pengembangan Sistem Monev Sektor (Hal 2)
KEGIATAN KPA PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
PMTS Lokasi Km 15 Tanjungpinang, Kepulauan Riau
Program PMTS di Kota Medan Sumatera Utara
Pembentukan Kader Peduli AIDS Mappi Papua
Sosialisasi HIV dan AIDS Wakatobi Sulawesi Tenggaran
(Hal 6)
(Hal 6)
(Hal 7)
(Hal 7)
Wisma Sirca Lantai 2 Jalan Johar No 18 Jakarta Indonesia 10340 Telp: +62.21.3905918 Fax: +62.21.3905919 www.aidsindonesia.or.id
Februari 2014
Hal 2
PERTEMUAN PENGISIAN NCPI LAPORAN GARP 2014
S
ecara teratur Indonesia mengirimkan laporan United Nation General Assembly Special Session (UNGASS) atau saat ini disebut Global AIDS Response Progress (GARP) ke UNAIDS sejak tahun 2006, 2008, 2010 dan 2012. Sebagaimana sebelumnya pengembangan Laporan UNGASS 2014 ini dilakukan melalui kerjasama intensif dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga yang terkait dalam upaya penanggulangan AIDS. Rangkaian kegiatan yang dilakukan di bulan Februari adalah Pertemuan untuk membahas National Commitment and Policy Instrument (NCPI) atau Instrumen Kebijakan dan Komitmen Nasional untuk mengukur pencapaian serta respon masing-masing negara terhadap upaya penanggulangan AIDS serta pertemuan Pokja Monev. Pertemuan NCPI dilaksanakan tanggal 18 Februari 2014 di Sekretariat KPAN, Jakarta, diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari Anggota KPAN, sektor pemerintah, mitra pembangunan internasional, LSM dan
Sekretaris KPAN, Dr. Kemal N. Siregar membuka diskusi NCPI untuk Laporan GARP 2014 di Jakarta.
jaringan populasi kunci. Peserta dibagi dalam dua kelompok Pemerintah dan Non Pemerintah membahas topik dalam tiap form. Pasca pertemuan, para peserta menyepakati penilaian. Ada beberapa instrumen yang merngalami kenaikan penilaian dan beberapa dianggap tetap stagnan. Selanjutnya perwakilan tiap kelompok akan memperbaiki redaksi pelaporan dan selanjutnya akan dimasukan dalam laporan lengkap UNGASS/GARP.
PENGEMBANGAN SISTEM MONEV SEKTOR tem monev sector dapat terintegrasi dalam sistem pelaporan KPA secara online.
Tampilan SIM Monev yang dikelola bersama KPAN dan Sektor K/L
U
ntuk lebih baik lagi serta memudahkan dalam membagikan pengalaman pelaksanaan program oleh banyak implementer yang terlibat, KPA Nasional mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) nasional untuk Kementerian/Lembaga yang berperan dalam penanggulangan AIDS di Indonesia. Ke depan diharapkan sis-
Untuk itu dilakukan pertemuan persiapan dalam rangka mendapatkan masukan untuk sistem monev yang akan dikembangkan sekaligus menyusun rencana kegiatan yang diperlukan dalam proses pengembangan dan implementasinya. Pertemuan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2014 di KPAN. Pertemuan diikuti oleh 16 peserta yang berasal dari K/L, LSM dan jaringan populasi kunci. Tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain: kegiatan dan indikator yang sudah dibuat oleh K/L akan dibuat draft tampilan dari SIM K/L, kemudian draft tampilan tersebut akan ditampilkan pada pertemuan selanjutnya untuk mendapatkan masukan yang direncanakan pada minggu kedua bulan April 2014.
Februari 2014
Hal 3
LOKAKARYA GENDER UNTUK STAF KPAN Dalam lokakarya yang dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan dialog ini, narasumber menyampaikan materi antara lain tentang konsep gender, peran gender, pelecehan dan kekerasan seksual, konsep feminisme, orientasi seksual, identitas gender, hingga konsep dan pelaksanaan maskulinitas.
Diskusi salah satu kelompok dalam pembahasan gender di Sekretariat KPAN
S
ebagai bagian dari peningkatan kapasitas staf sekaligus untuk pengarus utamaan gender di lingkungan KPAN, pada tanggal 3 Februari 2014 di Ruang Rapat 3 Sekretariat KPAN dilaksanakan Lokakarya Gender untuk Staf. Narasumber lokakarya berasal dari Komnas Perempuan dan Komunitas Aliansi Laki-laki baru. Hampir seluruh staf KPAN hadir dalam lokakarya, kecuali yang sedang di luar kantor.
Melalui lokakarya ini diharapkan para staf KPAN memiliki persepsi dan konsep yang sama tentang gender dan dapat menerapkan pemahaman tentang gender dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual diharapkan semua pihak dapat mencegah serta melaporkan jika hal tersebut terjadi baik di lingkungan rumah maupun kantor. Ke depannya, acara lokakarya serupa akan terus dilakukan untuk mengingatkan staf KPAN pentingnya relasi gender dan yang terpenting terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan menghargai gender.
PENINGKATAN PERAN POPULASI KUNCI DALAM LKB
L
ayanan komprehensif berkesinmabungan (LKB) merupakan sebuah strategi penanggulangan HIV di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 21 tahun 2013. Strategi ini dikembangkan dan diinisiasi oleh pemerintah untuk mendekatkan layanan terkait HIVAIDS dan infeksi seksual menular (IMS) kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk mendukung dan memastikan berjalannya layanan komprehensif berkesinambungan tersebut, diperlukan peran serta dan dukungan dari berbagai stakeholder terkait. Salah satu stakeholder yang memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung dan memastikan berjalannya layanan ini adalah masyarakat secara umum dan populasi kunci secara khusus. Untuk itu pada tanggal 25-28 Februari 2014 dilak-
Peserta diskusi LKB dan SUFA dari populasi kunci komunitas Waria
sanakan Pelatihan Peningkatan Peran Populasi Kunci dalam LKB di Jakarta, yang diikuti komunitas Gay, Waria dan LSL (GWL), Pengguna Napza Suntik, Odha dan PS. Melalui pelatihan ini diharapkan populasi kunci dapat menjadi kader terdepan dalam penerapan LKB SUFA.
Februari 2014
Hal 4
LOKAKARYA HARM REDUCTION UNTUK PETUGAS PUSKESMAS 161 Puskesmas. Cakupan wilayah yang melaksanakan program HR ini tetap belum dapat memenuhi kebutuhan pada skala nasional. Untuk itu sangat dibutuhkan keterlibatan dari Puskesmas sebagai ujung tombak layanan di komunitas.
Peserta lokakarya tengah menyimak paparan yang disampaikan narasumber.
Berdasarkan situasi ini, maka KPA Nasional akan melaksanakan Lokakarya bagi Petugas baru dan Puskesmas Perluasan Layanan Harm Reduction di 2 provinsi. Lokakarya dilakukan pada tanggal 3-5 Februari 2014 di Jakarta diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari Petugas Puskesmas, Dinkes dan staf KPA. Narasumber berasal dari Kemkes, KPAN, LSM dan populasi kunci.
H
Pada hari terakhir, para peserta diwajibkan untuk menyusun program HR di Puskesmas sekaligus menyun anggaran yang sekiranya diperlukan dalam pelaksanaan program.
arm Reduction (HR) sebagai salah satu program dari KPA Nasional saat ini telah terlaksana di 19 Provinsi, 71 Kabupaten/Kota dan
LOKAKARYA METODE DAN ALAT PEMETAAN PENASUN
U
ntuk mendapatkan data dan angka populasi kunci yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan diperlukan suatu pemetaan yang baik. Selain itu, saat ini KPA Nasional sudah punya panduan pemetaan populasi rawan tertular HIV, termasuk pengguna napza suntik (Penasun). Untuk itu pada tahun 2014 ini akan dilakukan pemetaan. Pemetaan ini akan bermanfaat untuk memperkirakan populasi penasun yang masih tersembunyi. Sebelum dilakukan pemetaan, perlu diawali dengan penyepakatan metode dan alat pemetaan untuk Penasun. Untuk itu dilakukan lokakarya pada tanggal 27-28 Februari 2014 di Jakarta. Lokakarya diikuti 16 peserta yang berasal dari Kemenkes, LSM, Jaringan PKNI, KPA dan perwakilan Badan PBB. Pembahasan dalam lokakarya antara lain, gambaran pemetaan, pengalaman pemetaan oleh PKNI dan KPA DKI, protokol pemetaan yang
Ilustrasi pemetaan yang dilakukan KPAP Jawa Timur bersama Dinkes di Kota Surabaya
dilakukan dan pemaparan hasil sero surveilans yang terintegrasi dengan SCP oleh Kemenkes. Selanjutnya pasca lokakarya ini akan dilakukan pelatihan lanjutan Pemetaan di 72 kabupaten/ kota dari 19 provinsi. Setelah itu baru dilakukan pemetaan untuk melihat sebaran penasun di lapangan. Hasil pemetaan akan dilaporkan ke GF. Jika lebih rendah dari estimasi, akan berguna untuk perbaikan berikutnya.
Hal 5
LAPORAN DAERAH
LOKASI KM 15 TANJUNG PINANG, MEMBANGKITKAN KEMBALI PROGRAM PMTS Lokasi KM 15 sempat mengalami jatuh bangun pelaksanaan program PMTS, yang tadinya berjalan baik, tetapi karena berbeda kebijakan, sempat kosong. Namun demikian, sejak tahun 2012, program kembali dibangkitkan. Kerjasama antara KPA Kota, LSM dan pendidik sebaya terus ditingkatkan.
Klinik Kencana di lingkungan Lokasi 15 yang ke depan akan dibangkitkan kembali fungsinya untuk pemeriksaan rutin
L
okasi Km. 15 yang terletak di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri, terlihat seperti perkampungan masyarakat pada umumnya, karena di Km 15 ada juga masyarakat yang tinggal. Lokasi ini bernama Km. 15 dikarenakan berada 15 Km dari pusat Kota Tanjungpinang.
Lokasi Km 15 kembali mengintensifkan penyediaan dan penggunaan kondom serta pemeriksaan rutin pada WPS. Meskipun disadari bahwa layanan klinik terdekat berada sekitar 5 km, untuk itu layanan mobile clinic akan digalakkan kembali. Saat ini, kegiatan penjangkauan dan pendampingan di Km. 15 dilakukan oleh beberapa LSM, antara lain PKBI, KOMPAK, LSM SADAR dan Yayasan Bentan Serumpun. Saat ini WPS Km. 15 membentuk suatu Organisasi Rakyat dengan nama Organisasi Pekerja Seks 15 yang lebih dikenal dengan sebutan OP15.
PROGRAM PMTS DI KOTA MEDAN SUMATERA UTARA
K
ota Medan, Sumatera Utara setidaknya terdapat 2 lokasi transaksi seks yang cukup besar yaitu Medan Selayang dan Medan Tuntungan. Di kedua lokasi, program PMTS telah mulai berjalan baik, ditandainya dengan bergulirnya pelaksanaan 4 pilar PMTS. Kerjasama KPA Kota dengan LSM juga makin intensif. LSM melakukan pemberdayaan pada PS dan LBT dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta kemandirian dalam pencegahan dan penanggulangan IMS, HIV dan AIDS melalui pendekatan kelompok. Selain itu dilakukan penguatan peran pemangku kepentingan lokal dalam pencegahan dan penanggulangan AIDS, dengan kegiatan antara lain sosialiasi program ke aparat kecamatan, pengelola
Sosialisasi program HIV dan AIDS di sekitar daerah lokasi di Kota Medan, melibatkan aparat kecamatan dan masyarakat
pelabuhan Belawan dan juga pemangku kepentingan lokal. Meski demikian, masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan, misalnya kualitas SDM Pokja lokasi serta kemampuan negosiasi kondom yang kurang di kalangan PS.
LAPORAN DAERAH - PAPUA DAN SULTRA
Hal 6
PELATIHAN KADER PEDULI AIDS MAPPI PAPUA Menimbang luasnya wilayah di Kabupaten Mappi, maka KPA Kabupaten Mappi merasa perlu melakukan pelatihan-pelatihan bagi orang yang peduli HIV. Pelatihan kader yang peduli HIV-AIDS ditujukan bagi mitra KPA di Kabupaten Mappi seperti SKPD di Dispora, Dinas Sosial dan LSM peduli AIDS. Pelibatan SKPD menjadi penting karena sehari-hari mereka terus berinteraksi dengan masyarakat.
Pelatihan kader peduli AIDS di Kabupaten Mappi yang melibatkan masyarakat dan aparat pemerintah
S
ituasi HIV dan AIDS di Kabupaten Mappi tak lepas dari perjalanan situasi dan perkembangan di Kabupaten Merauke sebagai kabupaten induk. Tahun 2002 di Mappi sudah ditemukan kasus AIDS. Sejak Mappi menjadi kabupaten defenitif, penatalaksanaan HIV dan AIDS mulai berjalan. Kasus HIV dan AIDS sejak 2002 hingga 2013 terus mengalami peningkatan.
Dalam pelatihan, para kader dibekali dengan pengetahuan HIV dan AIDS, cara penularan, pencegahan, hingga informasi layanan dan rujukan. Selain itu kader juga diajarkan cara melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan, selain melakukan peran dan fungsinya para kader, juga tidak merasa canggung memberikan informasi HIV dan AIDS kepada masyarakat dan Odha serta keluarga dilapangan.
PENINGKATAN PENGETAHUAN HIV DAN AIDS MASYARAKAT WAKATOBI
K
PA Kabupaten Wakatobi adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan AIDS. Mengingat masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perkembangan dan pencegahan serta pengobatan HIV dan AIDS, maka Pemerintah dan KPA perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk itu KPA Kabupaten Wakatobi bersama dengan SKPD melakukan serangkaian kampanye penyuluhan dan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan. Secara teknis, kegiatan ini di lakukan oleh Pokja Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi dan pengelola program. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat yang berusia remaja dan dewasa Sosialisasi dilakukan mulai dari perkotaan sampai desadesa yang ada di kepulauan serta melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan tantang pelaksanaan program.
Sosialisasi pencegahan HIV dan AIDS oleh KPA dan Dinas Kesehatan Kab Wakatobi di salah satu kampung.
Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah diperluas daerah yang mendapatkan informasi. Selain itu akan dilakukan pelibatan pada dinas lainnya, misalnya Dinas Pendidikan untuk ke sekolah dan Dinas Pemuda untuk organisasi kepemudaan.
Februari 2014
Hal 7
RENCANA KEGIATAN BULAN MARET 2014 Lokakarya Kelompok Kerja Penanggulangan AIDS: Evaluasi Kebijakan dan Penyusunan Renja 2015, Jakarta 13 Maret 2014. Evaluasi dan rekomendasi kebijakan dan penyusunan rencanan kerja tahun 2015. Lokakarya Evaluasi Program Penanggulangan HIV pada Remaja Bagi Kementerian/Lembaga dan Daerah Pelaksana Program, Jakarta 13-14 Maret 2014. Evaluasi dan pendokumentasian pembelajaran program remaja.
Pertemuan Kebijakan Dana Alokasi Khusus Untuk Penanggulangan AIDS, Jakarta 18 Maret 2014. Memastikan perencanaan dan penganggaran daerah yang memadai untuk penanggulangan AIDS.
Lokakarya Nasional Pengintegrasian Layanan Terpadu untuk HIV-AIDS dan korban tindak kekerasan pada perempuan IPPI-RIH, Jakarta 19 Maret 2014. Promosi proyek One stop services: Layanan terpadu untuk HIV/AIDS dan kekerasan pada perempuan di institusi-institusi yang terkait di Indonesia.
Pertemuan Revisi Pedoman Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Penanggulangan HIV AIDS, Jakarta 24-27 Maret 2014. Penyesuaian pedoman pelaksanaan pencatatan dengan perkembangan program khususnya dukungan GF fase 2
Peningkatan Peran Populasi Kunci dalam Layanan Komprehensif Berkesinambungan di 25 K/K, Jakarta 25-28 Maret 2014. Meningkatkan pemahaman populasi kunci tentang LKB/SUFA sebagai strategi penanggulangan HIV di Kab/Kota
Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Komisi Penanggulangan AIDS adalah lembaga negara berdasar Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2006 dengan mandat untuk melaksanakan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi. KPA Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteran Rakyat, dengan anggota Sektor Kementerian/Lembaga, swasta, jaringan populasi kunci dan perwakilan masyarakat sipil peduli AIDS. Dalam pelaksanaannya, KPAN dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris KPAN. Infeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh akibat infeksi HIV tersebut. Hindari infeksi HIV dengan Abstinence – Tidak berhubungan seks (Selibat), Be Faithful - Selalu saling setia pada pasangan, Condom - Gunakan kondom pada setiap hubungan seks berisiko.
