LOGO LOGO
Bank Indonesia Januari 2014
Pendahuluan
Pelaksanaan Sistem Pembayaran di 2013
Kebijakan Sistem Pembayaran di 2013
Arah Kebijakan Sistem Pembayaran di 2014
UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
• Pasal 8 huruf b: mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
• Pasal 15 huruf c: menetapkan penggunaan alat pembayaran
Indonesia*)
• Pasal 69: pemberian izin penyelenggara transfer dana
UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
• Pasal 72: pemantauan penyelenggaraan transfer dana
• Pasal 11 angka 2: perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan dilakukan BI berkoordinasi dgn pemerintah
UU No. 7 Tahun 2011
• Pasal 11 huruf (3): melakukan pengeluaran, pengedaran dan/atau pencabutan, dan penarikan Rupiah”
tentang Mata Uang *) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2009
Kebijakan • Menetapkan penggunaan alat pembayaran (Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Bank Indonesia) • Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valas (Pasal 16 Undang-undang Bank Indonesia) • Mengatur dan mengembangkan kegiatan Sistem Pembayaran (Pasal 15 – 18 Undang-undang Bank Indonesia) • Melakukan pengeluaran, pengedaran dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah (Pasal 11 Undang-undang Mata Uang) • Berkoordinasi dengan pemerintah melakukan perencanaan, pencetakan & pemusnahan Rupiah (Pasal 11 UU Mata Uang)
• Mewajibkan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran menyampaikan laporan kegiatannya (Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-undang Bank Indonesia) • BI berwenang & bertanggungjawab melakukan pengawasan jasa Sistem Pembayaran (Penjelasan Umum Undang-undang Bank Indonesia)
Pengawasan
Perizinan • Memberikan persetujuan dan izin penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran (Pasal 15 ayat (1) huruf a UUBI)
• Menyelenggarakan kegiatan kliring antarbank dlm mata uang rupiah dan/atau valas (Pasal 17 ayat (1) Undangundang Bank Indonesia) • Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank baik dalam rupiah dan/atau valas (Pasal 18 Undang-undang Bank Indonesia) • Melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/ atau pencabutan dan penarikan Rupiah (Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Mata Uang.
Penyelenggaraan
Sistem Pembayaran
Departemen Kebijakan dan Pengawasan SP •
Kebijakan
•
Pengaturan
•
Perizinan
•
Pengawasan
•
Pengembangan
Departemen Penyelenggaraan SP • Penyelenggaraan Sistem: Real Time Gross Settlement (RTGS) Scripless Securities Settlement System (SSSS) Sistem Kliring Nasional (SKN)
• Penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
KPwDN
Departemen Pengelolaan Uang • Perencanaan • Pencetakan
• Pengeluaran • Pengedaran
• Pencabutan & Penarikan • Pemusnahan
VISI Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil
Misi Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional
Issue Strategis Sistem Pembayaran • Tingkat kehandalan sistem pembayaran BI (RTGS, SSSS, SKN)
6
• Peningkatan transaksi SP retail (APMK dan uang elektronik)
• Indeks keyakinan perlindungan konsumen alat pembayaran
• Kesiapan infrastruktur cross border payment system
• Tingkat ketersediaan dan kualitas uang layak edar
Transaksi harian RTGS mencapai Rp365 triliun per hari. Sementara aktivitas harian transaksi pada RTGS diluar operasi moneter (RTGS xOM) mengalami peningkatan 15%. Namun demikian, secara keseluruhan transaksi RTGS turun akibat penurunan transaksi operasi moneter.
Transaksi harian SSSS mencapai Rp108 triliun per hari. Namun demikian sejalan dengan penurunan transaksi operasi moneter di RTGS, setelmen pada SSSS juga mengalami penurunan 18%.
Transaksi rata-rata harian di SKN naik dari Rp8,8 triliun menjadi Rp10,3 triliun per hari, antara lain didorong oleh kenaikan batas maksimal nominal kliring kredit dari Rp100 juta menjadi Rp500 juta yang berlaku sejak akhir April.
Terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2012) dari Rp8 triliun menjadi Rp10 triliun dan kartu kredit mencapai Rp600 miliar per hari.
Transaksi uang elektronik meningkat tajam sejak 2012, hingga 2013 rrh nominal mendekati Rp8 miliar dari Rp 5 miliar dan rrh volume mendekati 400 ribu dari 275 ribu.
Transaksi uang elektronik jauh lebih rendah dibandingkan kartu ATM-Debet dan kartu kredit, walau dari sisi jumlah pemakai telah melebihi kartu kredit. Hal ini disebabkan sekitar 60% uang e diterbitkan telco yang tingkat transaksinya masih sangat rendah
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
Infrastruktur mesin ATM naik signifikan di tahun 2013 hingga melewati 70 ribu unit.
rrh UYD di Perbankan dan Masyarakat
Transaksi Kas dan Pemusnahan UTLE
Rp. tr
Rp. tr
450 16.5%
400
16.8%
16.6%
16.6% 16.4%
350 300 250 200
600 400
2. Kinerja Sistem Pembayaran 2013 16.2%
15.8%
15.8%
200
16.0%
0 c. Kinerja Pengelolaan Uang – 15.8% (2) UYD, Transaksi Kas dan Pemusnahan UTLE 15.5% 15.6% (13.0) 15.4%
(41.4)
150
15.4%
100
15.2%
50
15.0%
0
14.8% 2008 Cash in Vault
2009
2010
2011
Currency Outside Banks
2012
2013
Pangsa CiV thd UYD (rhs)
(36.3)
(54.2)
(63.3)
(53.1)
2010
2011
2012
2013
-200 -400 -600 2008 Outflow
2009 Inflow
Net Flow
Pemusnahan
● Rata-rata harian (rrh) UYD pada tahun 2013 sebesar Rp420,9 triliun atau meningkat 13,6% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp370,6 triliun. Pangsa uang kartal yang ada pada khazanah perbankan (cash in vault) sebesar 15,8% yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 15,5%. ● Transaksi penarikan/setoran melalui Bank Indonesia selama tahun 2013 terjadi net outflow sebesar Rp53,1 triliun atau lebih rendah dibandingkan net outflow pada tahun sebelumnya sebesar Rp63,3 triliun. Meskipun transaksi penarikan selama 2013 lebih tinggi yakni Rp490,0 triliun dibandingkan Rp 429,6 triliun (meningkat 14%), namun terjadi kenaikan transaksi penyetoran (sebesar Rp436,9 triliun) yang lebih tinggi 19% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp366,3 triliun. ● Pemusnahan uang Rupiah untuk menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat selama tahun 2013 sebesar Rp105,3 triliun. 11
Peran TUKAB terhadap Transaksi Kas di Wil. Jakarta
30
Rp. tr
TUKAB 2012 : Rp65,6T
TUKAB 2013 : Rp69,2T
20 10 0 -10
-20 -30
Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
-40
Outflow KPBI
TUKAB Long
Inflow KPBI
TUKAB Short
● Transaksi uang kartal antar bank (TUKAB) di wilayah Jakarta pada tahun 2013 mencapai Rp69,2 triliun atau 31,7% dari total transaksi penarikan yang dilakukan perbankan dan masyarakat yang mencapai Rp218,5 triliun. Sementara 68,3% atau sebesar Rp.149,2 triliun merupakan penarikan bank dan masyarakat di KPBI. ● Nilai transaksi TUKAB 2013 tersebut lebih tinggi 5,5% dibandingkan tahun 2012 yang mencapai Rp65,6 triliun (lihat Lamp. 4). Hal ini menunjukkan TUKAB telah semakin optimal dalam mendorong efektivitas pengelolaan uang kas oleh perbankan. 12
Banda Aceh Lhokseumawe Medan Sibolga
Manado
Batam Pontianak
Pekan Baru
Ternate
Samarinda Jambi
Padang
Bengkulu
Palangkaraya Balikpapan
Palu
Jayapura
Banjarmasin Palembang
Kendari
Ambon Bandar Lampung
JAKARTA Makassar Cirebon Semarang Bandung Solo Surabaya Tasikmalaya Purwokerto Jember Mataram YogyakartaKediri Malang Denpasar Kupang
No
Depo Kas
Cabang
No
Depo Kas
Cabang
1
Medan
4
7
Makassar
3
2
Padang
2
8
Balikpapan
2
3
Bandung
2
9
Manado
1
4
Palembang
1
10
Banjarmasin
1
5
Semarang
4
11
Denpasar
1
6
Surabaya
3
-
Direct shipment
4
11 Depo Kas + 28 Cabang dan Direct Shipment
Moda Angkutan : 1. Kapal (ship/voyage) 2. Truk (Armored truck) 3. Truk – Kapal Feri – Kereta Api 4. Kereta Api 5. Pesawat (area tertentu/darurat)
13
Selama tahun 2013 transaksi penukaran uang dalam rangka Kas Keliling (baik di dalam kota maupun di wilayah terpencil dan terdepan NKRI sebesar Rp1,30 triliun dengan jumlah wilayah kegiatan yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Untuk Kas Keliling di wilayah terpencil dan terdepan NKRI pada tahun 2013 dilaksanakan 5 kali, sementara tahun 2012 dilaksanakan 4 kali. P. Sekatung
Banda Aceh Lhokseumawe
P. Tarempa
P. Marampit
P. Ranai P. Marore
Medan
P. Jemaja
Sibolga P. Siberut
P. Subi Besar
Batam Pontianak
Pekan Baru
P. Brass
Ternate
Samarinda
Padang P. Tello P. Sipora
P. Morotai
Manado
Jambi
Palangkaraya Balikpapan
Palu
Banjarmasin
Jayapura
P. Buru
Palembang Bandar Lampung JAKARTA
P. Supiori
P. Joronga
P. Balabalakang
Bengkulu
P. Gebe P. Waigeo P. Sorong
Kendari Ambon
P. Geser
Makassar
Cirebon P. Kayuadi Semarang Bandung Solo Tasikmalaya Surabaya Purwokerto P. Maomere Jember Mataram YogyakartaKediri Malan P. Lembata g P. Komodo Denpasar P. Sumba Timur
P. Tual P. Wetar P. Alor
P. Larat P. Kisar
Kupang
Keterangan: Kas Keliling di remote area Maluku–Nusa Tenggara Timur 2012 Bhakesra 2012 (Sail Morotai) Kas Keliling di Remote Area Jayapura – Maluku Utara 2013 Bhakesra I 2013 (Kawasan Barat Indonesia) Bhakesra II 2013 (Kawasan Timur Indonesia) Kas Keliling di Remote Area Batam – Pontianak 2013
P. Sabu
P. Rote
P. Sabu
14
Selama tahun 2013 jumlah transaksi penarikan perbankan dalam rangka Kas Titipan sebesar Rp19,1 triliun atau meningkat 48% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp12,9 triliun. Terdapat penambahan jumlah Kas Titipan pada tahun 2013 di 6 daerah yakni Muaro Bungo (Jambi), Bima (NTB), Prabumulih (Sumsel), Kotamobagu (Sulut), Bau-Bau (Sultra) dan Sintang (Kalbar), sehingga secara keseluruhan pada tahun 2013 berjumlah 25 Kas Titipan
Rantau Prapat Tahuna Toli Toli
Sintang Muara Teweh
Gunung Sitoli Muaro Bungo
Gorontalo Luwuk
Pangkal Pinang
Prabumilih Lubuk Linggau
Kota Mobago
Biak Sorong
Sampit
Palopo Timika
Mamuju Bau-Bau
Maumere Bima
Keterangan: Kas Titipan berada di 25 wilayah NKRI Kas Titipan yang dibuka tahun 1992 – 2011 Kas Titipan yang dibuka tahun 2012 Kas Titipan yang dibuka tahun 2013
Waingapu
Atambua
Merauke
15
III. Kebijakan SP 2013
1. Pengembangan Perluasan penggunaan instrumen non tunai • • • • • •
Interkoneksi Uang e TransJakarta Interkoneksi P2P Transfer Telco E-Payment RailLink Kuala Namu-Medan E-Ticketing Tol Benoa, Bali E-Ticketing Kereta Commuter Jakarta Uji coba kawasan LCS
Penyempurnaan Infrastruktur • • • • • •
Interkoneksi Transfer Prinsipal Kartu ATM/Debet Fasilitasi Pengembangan GPN Pengembangan RTGS/SSSS Generasi II Pengembangan SKNBI Next Generation Pengembangan Infrastruktur Pendukung SUN Valas Implementasi Kliring Debet Online
III. Kebijakan SP 2013
1. Pengembangan Ketersediaan Uang Rupiah yang Berkualitas dan Terpercaya • • •
Koordinasi dgn Pemerintah terkait penerbitan uang Rp “NKRI” (sesuai amanat UU Mata Uang). Kerjasama dgn Botasupal dan aparat penegak hukum lainnya., misalnya dalam bentuk Semiloka pada tahun 2013 di Cirebon, Lampung, Padang Kerjasama sosialisasi CIKUR & memperlakukan uang dgn baik melalui media (ILM), kebudayaan, pendidikan. Di bidang pendidikan, telah diimplementasikan di sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah se-Provinsi Jawa Barat; dan sebagai salah satu materi ajar Ekonomi secara nasional Kurikulum 2013 untuk tingkat SMA
Distribusi dan Pengolahan Uang yang Optimal • •
Rencana Pembangunan Sentra Pengedaran Uang dan Depo Kas Utama Wilayah Timur Kerjasama dengan TNI-AL dan Polair di wilayah terpencil dan terdepan NKRI. Telah dilakukan 5 kegiatan kas keliling di 6 Pulau di Wilayah Timur Indonesia, Ekspedisi Wilayah Barat Indonesia (Bhakesra 1), Safari Bhakti Kesetiakawanan Sosial, Ekspedisi Wilayah Timur Indonesia (Bhakesra II), Anambas – Natuna dan Kepulauan Seribu.
III. Kebijakan SP 2013
1. Pengembangan Layanan Kas Prima •
• •
Perluasan jaringan kas titipan di daerah yg sulit /belum dijangkau oleh layanan BI. Selama 2013, telah dibuka 6 Kas Titipan (KT) baru di Muara Bungo (Jambi), Bima (NTB), Prabumulih (Sumsel), Kotamobagu (Sulut), Bau-Bau (Sultra) dan Sintang (Kalbar). Total Kas Titipan di seluruh Indonesia : 25 KT Implementasi transaksi uang kartal antar bank (TUKAB) secara nasional Kerjasama layanan kas keliling, termasuk pada momen hari besar keagamaan
III. Kebijakan SP 2013
2. Pengaturan Penyusunan Ketentuan • • • • •
SE Ekstern Transfer dana PBI Perlindungan Konsumen SP Penyempurnaan PBI uang elektronik PBI Sarana Pemroses Transaksi Kebijakan pembatasan nilai transaksi melalui kliring
III. Kebijakan SP 2013
3. Perizinan
III. Kebijakan SP di 2013
4. Pengawasan Pelaksanaan fungsi pengawasan
• Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara SP, meliputi bank, lembaga keuangan selain bank dan perusahaan telekomunikasi serta PVA selain bank. • Melakukan joint audit dengan lembaga lain, seperti PPATK
Koordinasi dengan instansi lain • Berkoordinasi dengan pakar hukum dan kepolisian • Melakukan koordinasi dengan bank sentral lain dalam kawasan asia, seperti BNM
Penguatan dari sisi tools pengawasan • Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Sistem Pembayaran (SIPSP)
IV. Kebijakan SP 2014
SP Tunai dan Non Tunai Komponen SP
SP Non-tunai
Pengelolaan Uang Rupiah
Kelembagaan
Peningkatan fungsi dan peran Self Regulated Organization (SRO) SP seperti Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Asosiasi Perusahaan Jasa Angkutan Uang dan Barang Berharga Indonesia (APJATIN)
• Penguatan kelembagaan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) sesuai UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang • Peningkatan fungsi dan peran Persatuan Kasir Jakarta (Perkaja)
Infrastruktur
Penguatan infrastruktur melalui akselerasi kebijakan interoperabilitas uang elektronik, implementasi domestic payment scheme (GPN), RTGS/SSSS Generasi II, SKN NG
• Sentra Pengelolaan Uang (SPU) • Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas (BISILK) • Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center (BI-CAC)
Instrumen
• Perluasan layanan non-tunai melalui LCS dan G to P (Government to People) • Penerapan Chip dan PIN 6 Digit untuk Kartu ATM/ Debet dan Kartu Kredit.
• Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) • Bye Laws Nasional untuk TUKAB
Pengaturan
Penyempurnaan pengaturan uang elektronik, sarana pemrosesan transaksi pembayaran, perlindungan konsumen
Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), antara lain ketentuan setoran bayaran
Mekanisme
Penguatan perizinan dan pengawasan penyelenggara SP
Penyempurnaan Setoran dan Bayaran
LOGO LOGO
IV. Kebijakan SP 2014
1. SP NonTunai 1. Peningkatan penggunaan instrumen non-tunai a. Kawasan LCS; b. Layanan Transaksi Pemerintah; dan c. Interkoneksi di Sektor Transportasi.
2. Penguatan infrastruktur melalui: a. Pengembangan Domestic Switching sebagai bagian dari GPN. b. Implementasi RTGS/ SSSS Gen II. 3. Penguatan Perizinan dan Pengawasan SP
4. Legal Framework: a. Penyempurnaan ketentuan uang elektronik; b. Penyempurnaan ketentuan PVA; c. Penyempurnaan ketentuan perlindungan Konsumen; dan d. Penyempurnaan ketentuan Transfer Dana. 5. Penguatan Perlindungan Konsumen Jasa SP
IV. Kebijakan SP 2014
1. Pengelolaan Uang Ketersediaan Uang Rupiah yang Berkualitas dan Terpercaya • Pelaksanaan Pengadaan Uang Dan Bahan Uang Serta Unsur Pengaman. • Koordinasi dgn Pemerintah & Botasupal • Alignment dgn kapasitas cetak Peruri
• Penerbitan Uang Rupiah “NKRI”. • Penerbitan tgl 17 Agustus 2014 untuk pecahan tertentu. Ke depan, akan diterbitkan secara bertahap uang Rupiah NKRI untuk seluruh pecahan. • Koordinasi dgn Kemenkeu terkait penerbitan pecahan lainnya.
• Penanggulangan Uang Palsu. • Peningkatan kerjasama dgn Botasupal (BIN, Polri, Kejagung, Kemenkeu).
• Materi Ajar Kebanksentralan. • Koordinasi dgn Puskurbuk utk materi ajar SMA
Distribusi dan Pengolahan Uang yang Aman dan Optimal • Sentra Pengedaran Uang dan Depo Kas Utama • Otomasi Pengolahan Uang •Distribusi Wilayah Timur Indonesia melalui Depo Kas Utama di Jawa Timur
Layanan Kas yang Prima • Kerjasama dengan Instansi dan penyedia jasa layanan transportasi • Penyusunan MoU dengan penyedia jasa layanan transportasi (misalnya PELNI, KAI, Susi Air, Wings Air dll) • Kerjasama dgn TNI AL utk layanan kas di daerah terpencil & perbatasan baik bilateral maupun ikut serta dlm event khusus (SBKS & Bhakesra)
• Kerjasama dengan Bank Sentral Papua New Guinea. • Kerjasama penggunaan mata uang Rupiah dan Kina di perbatasan
• Evaluasi Bye Laws TUKAB Nasional • Pembukaan Kas Titipan Baru
