LOGICAL FRAMEWORK ANALYSIS (LFA) KONSIL LSM INDONESIA HASIL PERENCANAAN STRATEGIS – MARET 2011 TINGKATAN TUJUAN/HASIL
INDIKATOR
SUMBER VERIFIKASI
ASUMSI
- Naskah UU - Naskah Perda - Naskah Regulasi lain
Agenda yang tercantum dalam Prolegnas 2010-2014 dijalankan
GOAL/IMPACT Meningkatnya akuntabilitas, peran dan posisi LSM
- Jumlah LSM yang memperaktekkan prinsip-prinsip akuntabilitas - Keterlibatan LSM dalam proses pembuatan kebijakan public meningkat - Jumlah sumber daya dalam negeri yang diakses LSM anggota Konsil meningkat
OUTCOME 1 Lahirnya regulasi yang menjamin posisi dan peran LSM serta akses sumberdaya LSM dari berbagai pihak secara akuntabel
Output 1.1 Adanya rumusan usulan Konsil yang disampaikan kepada pemerintah dan atau DPR untuk pembahasan RUU Perkumpulan
Activity 1.1 1. Dialog dengan DEPKUMHAM dan DPR 2. Pembahasan Draft RUU secara Partisipatif
Adanya minimal 1 Undang-Undang dan 2 regulasi Kebijakan Daerah yang memperkuat posisi dan peran LSM yang disahkan
Tersedianya kertas kerja yang diusulkan Dokumen kertas kerja, Depkum HAM dan Konsil untuk pembahasan rancangan draft-draft usulan ke DPR DPR terbuka untuk Undang-Undang Perkumpulan kepada DPR dan pemerintah berdialog dan atau pemerintah RUU Perkumpulan yang sudah masuk dalam Prolegnas 2010-2014 dibahas
TINGKATAN TUJUAN/HASIL 3. 4. 5. 6.
INDIKATOR
SUMBER VERIFIKASI
dengan anggota Konsil Publik Awareness (Kampanye Publik) Hearing Lobby Bergabung dengan Koalisi LSM untuk advokasi RUU Perkumpulan
Output 1.2 Meningkatnya Keterlibatan Konsil dalam pembahasan regulasi yang terkait dengan kehidupan LSM pada level nasional dan daerah
Activity 1.2 1. Mengintensifkan Komunikasi dan Interaksi dengan berbagai elemen stakeholders yang berkaitan dengan regulasi kebijakan (DPR, DPRD, DEPKUM HAM Dll). 2. Membangun Forum Multi - stakeholder di daerah untuk mendorong Perda/kebijakan bagi kepentingan OMS (Perda CSR, Akuntabilitas pengelolaan dana publik dll)
ASUMSI oleh DPR Ada Koalisi LSM di Jakarta yang mengadvokasi UU Perkumpulan
Jumlah keterlibatan Konsil (menjadi narasumber, menghadiri atau menyelenggarakan pertemuan stakeholders) dalam proses perumusan Regulasi yang berkaitan dengan LSM pada level nasional dan daerah meningkat.
-
Absensi Notulensi Bahan-bahan Pertemuan Undangan Berita-berita media Laporan
TINGKATAN TUJUAN/HASIL
INDIKATOR
SUMBER VERIFIKASI
ASUMSI
OUTCOME 2: Terbangun kemitraan yang setara dan efektif antara LSM, pemerintah, dan swasta
- Ada kebijakan daerah yang menjamin keberadaan Multi-stakeholder Forum (MSF) - Ada alokasi dana dari pemerintah untuk mendanai forum multi stakeholder LSM, pemerintah, dan swasta - Jumlah LSM anggota Konsil yang mendapat dana dari pemerintah dan swasta - Kebijakan pemerintah dan pelayanan publik lebih akuntabel - Adanya criteria dan mekanisme yang transparan dan akuntabel bagi LSM/OMS yang mengakses dana dari pemerintah
Output 2.1 Terbentuknya forum multi stakeholder antara LSM, pemerintah, dan swasta -
1. Dokumen kebijakan 2. Laporan CSR perusahaan yang bekerja sama 3. MOU pembentukan MSF 4. Laporan Program LSM yang mendapat dana CSR
Minimal 2 (dua) forum MSF terbentuk di daerah dimana perwakilan KONSIL LSM Indonesia berada Adanya kesepakatan kemitraan antara LSM, pemerintah, dan swasta di daerah -
Dokumen kesepakatan kemitraan/MOU Notulensi-notulensi pertemuan Laporan kegiatan forum multi stakeholder
- Ada kebijakan mengenai CSR - Corporate tidak dalam pailit - Tidak ada konflik sosial yang mempengaruhi keamanan (dalam skala besar) di daerah atau nasioal - Situasi politik (lokal dan atau nasional) stabil
TINGKATAN TUJUAN/HASIL
INDIKATOR
SUMBER VERIFIKASI
- Adanya 2 kepengurusan dan secretariat Perwakilan daerah - Rencana Program perwakilan Konsil Daerah yang mengacu pada hasil SP Konsil khususnya yang terkait dengan tugas dan tanggungjawab Perwakilan Daerah. - Jumlah anggota Konsil meningkat - Adanya AD/ART, SOP kesekretariatan dan keuangan perwakilan Konsil di daerah yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas
- SK Kepengurusan Daerah - Laporan pembentukan kepengurusan Daerah - Hasil renstra Daerah - Kantor di 3 daerah dan kelengkapannya - Laporan kegiatan perwakilan Konsil daerah - Dokumen AD/ART dan SOP
Activity 2.1 1. Penyusunan tujuan dan model/pola kemitraan secara partisipatif 2. FGD perumusan tujuan dan model kemitraan 3. Learning visit 4. Dialog informal dengan pemerintah daerah, DPRD, dan swasta 5. Lokakarya membangun kesepakatan kemitraan LSM, pemerintah daerah, DPRD, dan swasta 6. Pertemuan regular Output 2.2 Terbentuknya Perwakilan KONSIL LSM Indonesia di daerah yang memiliki sistem kelembagaan yang kuat dan akuntabel untuk menjalankan misi Konsil
ASUMSI
TINGKATAN TUJUAN/HASIL
INDIKATOR
SUMBER VERIFIKASI
- Konsil dan aktivisnya menjalankan Kode Etik - Perangkat aturan lembaga Konsil tersedia dan didasarkan pada prinsip akuntabilitas - Komponen kelembagaan Konsil mencerminkan mekanisme check and balance
- Dokumen hasil Monev Kode Etik - Dokumen kelembagaan
- Adanya AD/ART, SOP kesekretariatan dan keuangan yang didasarkan pada
- Dokumen AD/ART, dan SOP
ASUMSI
Activity 2.2: 1. Assessment dan verifikasi awal 2. Lokakarya pengesahan Perwakilan Daerah KONSIL LSM Indonesia 3. Lokakarya perencanaan program Perwakilan Daerah KONSIL LSM Indonesia 4. Penguatan secretariat Perwakilan Daerah KONSIL LSM Indonesia (kontribusi untuk secretariat daerah) 5. Peningkatan kapasitas Sekretariat perwakilan Konsil Daerah dalam menerapkan prinsip dan mekanisme akuntabilitas OUTCOME 3 Terinternalisasinya prinsip akuntabilitas LSM melalui penerapan dan penegakan Kode Etik Konsil LSM Indonesia
Output 3.1 Meningkatnya kesadaran, pemahaman, dan kapasitas Konsil untuk menerapkan kode etik
Berfungsinya peran kontrol media dan masyarakat terhadap LSM
TINGKATAN TUJUAN/HASIL
INDIKATOR -
-
-
-
-
Activity 3.1 1. Sosialisasi kode etik ke LSM anggota 2. Pelatihan Keuangan berdasarkan PSAK 45 untuk LSM anggota 3. Pelatihan tentang Perencanaan dan Monev
prinsip akuntabilitas Adanya pemisahan fungsi dan kewenangan antara pengurus (board) dan eksekutif Adanya pergantian kepemimpinan yang regular dan demokratis Adanya mekanisme pengambilan keputusan strategis yang tidak didominasi oleh satu atau sekelompok orang Adanya perencanaan program, monev, dan pelaporan keuangan tahunan yang dipublikasikan Adanya penghargaan kepada anggota Konsil yang melakukan praktek terbaik Kode Etik dan sanksi bagi yang melanggar Adanya mekanisme komplain di LSM anggota Konsil dari penerima manfaat Jumlah penanganan terhadap pengaduan tentang pelanggaran Kode Etik
SUMBER VERIFIKASI - Dokumen perencanaan, laporan hasil monev, serta laporan tahunan - Keputusan Dewan Etik - Dokumen Penilaian Penerapan Kode Etik - Dokumen keputusan pemberian reward and punishment - Dokumen publikasi laporan hasil penerapan kode etik
ASUMSI
TINGKATAN TUJUAN/HASIL
INDIKATOR
SUMBER VERIFIKASI
4. Diskusi-diskusi tentang SOP 5. Pelatihan/lokakarya/asistensi lainya untuk peningkatan kapasitas LSM anggota dalam menerapkan praktik akuntabilitas dan Kode Etik 6. Pelatihan , pendampingan dan dukungan Fund Raising dari sumber dana lokal bagi lembaga anggota 7. Pemberian penghargaan terhadap praktek terbaik penerapan Kode Etik 8. Penanganan pengaduan atas pelanggaran Kode Etik
Output 3.2 Isu akuntabilitas menjadi wacana publik
-
Frekuensi dan jenis pemberitaan media - Dokumen Buku mengenai akuntabilitas LSM referensi tentang Jumlah media publikasi (buku, website, praktek akuntabilitas newslatter, profil) Konsil - Klipping pemberitaan Adanya diskusi-diskusi (lokakarya, media mengenai workshop, seminar) yang membahas akuntabilitas LSM tentang akuntabilitas LSM - Laporan kegiatan diskusi (lokakarya, workshop, seminar) yang membahas akuntabilitas LSM
ASUMSI
TINGKATAN TUJUAN/HASIL
INDIKATOR
SUMBER VERIFIKASI
- Penjabaran Kode Etik Final - Instrumen monev dan panduan penerapannya sudah tersedia - Panduan tata cara penanganan pengaduan terhadap pelanggaran Kode Etik final
- Dokumen Penjabaran Kode Etik - Instrumen monev penarapan Kode Etik - Panduan penggunaan instrument monev - Keputusan-keputusan Dewan Etik - Hasil monev Konsil - SK-SK
Activity 3.2 1. Publikasi profil dan Kode Etik Konsil 2. Publikasi laporan hasil penerapan Kode Etik 3. Penerbitan buku pengalaman penerapan prinsip akuntabilitas LSM oleh Konsil dan ‘best practices’ praktek akuntabilitas LSM di berbagai negara 4. Penyelenggaraan Konferensi Pers dan penyampaian Pers Release yang berkaitan dengan perkembangan penerapan prinsipprinsip Akuntabilitas 5. Penyelenggaraan diskusi tentang Kode Etik di daerah-daerah 6. Pengelolaan website 7. Penerbitan newsletter 8. Publikasi laporan tahunan Output 3.3 Tersedia penjabarannya Kode Etik, instrument monev, serta sistem dan mekanisme penegakan Kode Etik KONSIL LSM Indonesia
ASUMSI
TINGKATAN TUJUAN/HASIL
INDIKATOR
SUMBER VERIFIKASI - Milis - Web Konsil
Activity 3.3 1. Finalisasi draft Penjabaran Kode etik 2. Penyusunan instrument Monev dan panduan penggunaannya 3. Penyusunan tata cara penanganan aduan pelanggaran Kode Etik 4. Pelatihan assessor untuk melakukan monev penerapan Kode Etik 5. Monitoring dan evaluasi penerapan Kode Etik Output 3.4 Berfungsi efektifnya Konsil LSM Indonesia
- Komponen Kelembagaan Konsil berfungsi sesuai tugas dan kewenangannya - Adanya rencana strategis Konsil - Adanya secretariat dan staf yang memadai
- Notulensi dan hasil rapat-rapat - Dokumen hasil Rencana Strategis 3 tahun - Dokumen hasil evaluasi dan rencana Tahunan - Dokumen hasil konggres - Kantor dan dokumen
ASUMSI
TINGKATAN TUJUAN/HASIL
INDIKATOR
SUMBER VERIFIKASI sewa - Staf sekretariat
Activity 3.4 1. Rapat Komite pengarah, Dewan Etik, dan secretariat 2. Strategic planning 3 tahunan 3. Evaluasi dan rapat perencanaan tahunan 4. Konggres 5. Penyediaan infrastruktur SDM Konsil
ASUMSI
