2
lingkungan hidup. Atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas. Kegiatan CSR dilakukan sejak beberapa tahun belakangan ini, ini disebabkan karena adanya tuntuntan warga masyarakat dan juga semakin besarnya perkembangan usaha di era globalisasi ini. Sehingga kesadaran dari dunia industri, betapa pentingnya melaksanakan tangggung jawab sosial atau CSR. Walaupun sudah lama prinsip-prinsip CSR diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum perusahaan yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas . Namun sangat disesalkan, masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut dengan benar, karena masih banyak perusahaan yang berpikiran kalau hal itu bukan merupakan prioritas perusahaan. CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihakpihak secara lebih luas (stakeholders) dibandingkan hanya memikirkan kepentingan perusahaan itu sendiri. karena kepedulian perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan
dampak-dampak
dari
kegiatan
usaha
yang
dijalankannya dalam aspek sosial, dan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas,2 lebih di fokuskan pada pasal 74 tentang tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan.
2
CSR merupakan bagian dari tanggung jawab dari perusahaan , UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3
Dalam konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan,namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya. Dasar pemikirannya adalah menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek terkait lainnya, yaitu aspek sosial dan lingkungan.
Jika ditarik dari pengertian CSR merupakan suatu komitmen yang harus dilaksanakan oleh perusahaan,. Dengan kata lain, perusahaan meskipun secara moral adalah baik, tetapi tidak semata-mata perusahaan itu berdiri hanya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga harus mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain, seperti halnya masyarakat yang ada di wilayah perusahaan itu berdiri. Dalam UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu pada Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan. ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dimaksudkan untuk mendukung hubungan perusahaan yang
4
serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya.3 Tujuan Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ( corporate social responsibility ) yang diatur di dalam Pasal (1) butir 3 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermamfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.4 Di Indonesia dalam pelaksanaan CSR sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, kepastian hukum dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah sangat berperan penting tanpa harus melihat regulasi hukum dan situasi politik saat ini. Ditengah kemiskinan dan keterbalakangan yang di alami Indonesia saat ini Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang apa aja penanganan fokus, dari masukan-masukan yang berkompeten. Setelah itu, pemerintah juga harus memfasilitasi, mendukung,dan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan CSR, sehingga perusahaan yang lain akan mulai peduli dengan adanya CSR.Dalam hal ini Pemerintah juga selalu mengawasi interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok lain, agar adil dan tidak terjadi manipulasi dan pengancaman satu pihak dengan yang lain.
3
UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perusahaan wajib melakukan tanggung jawab social dan lingkungan 4 Tujuan CSR dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 1 butir ( (3)
5
Namun seringkali dalam pelaksanaannya CSR menimbulkan beberapa konflik baik konflik manfaat, estetika pelaksanaan maupun konflik yang berhubungan langsung dengan mekanisme pelaksanaan CSR tersebut, beberapa contoh kasus yang penulis dapatkan antara lain ; konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan seperti yang terjadi pada PT ANTAM di Sulawesi Utara, yang secara garis besar diungkapkan sebagai salah satu contoh kasus penerapan CSR yang kurang tepat sasaran5. Hal ini bukanlah sebuah sebab dari sebuah masalah namun merupakan akibat dari tumpang tindihnya ketentuan mengenai penerapan CSR, batasan tanggung jawab dan pelaksanaannya dimuka hukum yang secara lugas dan jelas dibahas sebagai Esensi Masalah CSR.6 yang didalamnya berisikan pembahasan mengenai pertentangan antara UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang selanjutnya dibahas secara terbatas pada pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada sebelumnya seperti Undang Undang Dasar 1945 maupun dengan pasal lain pada tubuh UU No. 40 tahun 2007 itu sendiri.
Namun demikian masalahnya adalah selain implementasinya belum sepenuhnya memenuhi aturan-aturan tersebut, program-program pengembangan masyarakat atau community development (CD), belum menyentuh permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat. Secara umum program tersebut belum memberdayakan masyarakat sehingga, Ini artinya bahwa perusahaan belum mampu merealisasi
5 6
Dr Nur Arafah, “Opini”, Kendari pos 29 November 2009, Hal. 4 Fauso T Telaumbanua, “Esensi Masalah CSR” Media Indonesia, 23 April 2009.
6
program CSR dengan baik karena muara dari program CSR merupakan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan aturan yang di buat oleh Pemerintah dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengerucut pada pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dari penjelasan diatas, setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa perusahaan harus melaksanakan CSR,. Pertama, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan ( discomfort ) pada masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya izin untuk melakukan operasi yang sifatnya kultural. Wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak
7
operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.7 Tanggungjawab sosial perusahaan atau dikenal atau CSR merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya. Hal tersebut bukan semata-mata memenuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang undang No. 40 pasal 74 tahun 2007, melainkan secara logis terdapat hukum sebab akibat, dimana ketika operasional perusahaan memberikan dampak negatif, maka akan muncul respon negatif yang jauh lebih besar dari masyarakat maupun lingkungan yang dirugikan. Proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan memberi peluang kerja bagi masyarakat lokal. Terlepas dari jumlahnya, sebagian dari masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan mendapatkan kesempatan bekerja pada perusahaan tersebut. Selain itu, proses produksi merangsang munculnya kegiatan-kagiatan ekonomi di wilayah operasinya. Kondisi seperti ini memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Namun demikian kondisi ini bisa berubah sebaliknya ketika perusahaan tidak melakukan aturan Pemerintah yang di atur dalam UU No 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas, karena hal ini merupakan tujuan utama dari CSR tersebut, yaitu untuk meningkatkan kualitas masyarakat pada umumnya terlebih masyarakat yang ada di wilayah perusahaan.
7
Ramatullah “ Masalah pengelolaan CSR “ 8 mei 2010
8
Berangkat dari permasalahan diatas, masih terdapatnya banyak perusahaan yang belum melakukan kegiatan tanggung jawab social perusahaan ( CSR), dan masih banyak perusahaan menganggap CSR hanya sebagai kegiatan sukarela (voluntary).
Sedangkan
CSR
merupakan
suatu
komitmen
bersama
yang
berkelanjutan dari perusahaan yang bertanggung jawab terhadap masalah social. Sehingga dari latar belakang diatas timbul masalah. Bagaimana pelaksanaan CSR dan pertanggung jawaban social perusahaan secara perdata sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperlukan sebuah pembahasan mendasar mengenai CSR dan ketentuan yang mengatur hal tersebut yaitu UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, pembahasan secara menyeluruh mengenai keterkaitan CSR dengan ketentuan yang ada, batasan pelaksanaan dan tanggung jawabnya serta konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat dari tidak terpenuhinya tanggung jawab tersebut. Sehingga dari latar belakang diatas timbul pertanyaan : 1. Bagaimana pelaksanaan CSR menurut menurut peraturan Perundangundangan yang berlaku di Indonesia ? 2. Bagaimana Tanggung jawab Hukum apabila Perseroan Terbatas tidak melaksanakan CSR ?
9
1.3. Penjelasan Judul Dalam
penulisan
skripsi
“PERTANGGUNGJAWABAN
ini
HUKUM
penulis
memberikan
PELAKSANAAN
judul
TANGGUNG
:
JAWAB
SOSIAL ( CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ) PERSEROAN TERBATAS MENURUT
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
YANG
BERLAKU
DI
INDONESIA ” Dalam skripsi ini penulis ingin menjelaskan tentang CSR : 1.
Tinjauan adalah cara, sudut padang dari penyelesaian permasalahan. (kamus besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press)
2. Yuridis adalah suatu aturan hukum 3. Penyelesaian sengketa adalah salah satu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu masalah. 4. CSR adalah adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab
mereka
perusahaan itu berada.(
terhadap
sosial/lingkungan
sekitar
tempat
Peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia ). 5. CSR adalah bagian dari aturan pemerintah untuk meningkatkan kualitas masyarakat secara umum khususnya diwilayah perusahaan beridiri. 6. CSR adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur jaminan sosial dan lingkungan.
10
1.4. Alasan Pemilihan Judul Maka
berdasarkan
beberapa
temuan diatas
penulis
berasumsi bahwa
permasalahan CSR ini layak dan patut untuk diangkat menjadi sebuah karya tulis terkait pembahasan mendetail mengenai peraturan, ketentuan hukum, mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dimuka hukum serta solusinya yang selanjutnya diberi judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ( CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ) PERSEROAN TERBATAS MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA.
Sehingga dengan adanya pemilihan judul ini, penulis berasumsi bisa sebagai bahan untuk membantu
melaksanakan program CSR. Sehingga program CSR
tersebut bukan lagi sebagi sumbangan sukarela ( voluntary ) oleh perusahaan kepada masyarakat, tetapi merupakan kewajiban dalam jangka panjang sesuai dengan Tujuan CSR tersebut, yaitu untuk meningkatkan kualitas masyarakat umum lebih khusus masyarakat disekitar perusahaan itu berdiri, dan juga agar perusahaan sadar akan hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah, karena undang-undang tersebut bukanlah hanya dibuat oleh pemerintah, tetapi untuk dilaksanakan. Sehingga masyarakat dan juga perusahaan mengerti dan paham tentang CSR dan sanksi hukum apa yang diterima perusahaan terkait tidak dilaksanakannya program CSR.
11
1.5. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ; A. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program CSR
menurut
Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia . B. Untuk mengetahui bagaimana sanksi dan pertanggungjawaban hukum yang tidak melaksanakan program CSR menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
1.6. Manfaat penelitian Dalam penulisan skripsi ini mebagi manfaat dalam 3 hal pokok yaitu sebagai berikut : A. Mahasiswa Diharapkan penelitian mahasiswa mampu lebih jauh memahami hukum yang mengatur tentang pelaksanaan CSR dan pertanggung jawaban hukum yang tidak melakukan program CSR menurut Peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia B. Lembaga Bagi pihak lembaga Universitas Wijaya Putra Surabaya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan literatur yang nantinya digunakan untuk penelitian kepada pihak-pihak yang membutuhkan. C. Masyarakat Masyarakat dapat memanfaatkan hasil karya tulis ini sebagai informasi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat memanfaatkan hasil
12
penelitian ini sebagi informasi untuk dapat digunakan sehari-hari tentang pelaksanaan CSR dan pertanggungjawaban hukum yang tidak melakukan CSR menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
1.7 Metode Penelitian A. Jenis Penelitian Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini dari adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan terhadap bahan kepustakaan terhadap permasalahan yang dibahas. B.Pendekatan Penelitian Membahas pelaksanaan program CSR dan pertanggung jawaban hukum yang tidak melaksanakan CSR menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. C.Bahan Hukum 1. Obyek Penelitian Menganalisis peyelesaian pelaksanaan CSR dan pertanggung jawaban hukum yang tidak melakukan CSR berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 3. Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan
ini adalah
berupa bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, meliputi :
13
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti jurnal, hasil penelitian, buku-buku, literatur dan teks-teks tentang hukum. 1.8 Sistematika Penulisan Berdasarkan rumusan permasalahan dalam penulisan ini, maka penulisan dibagi menjadi 4 bab, yaitu sebagai berikut : BAB I adalah pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan yang ditulis, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. BAB II adalah tinjauan pustaka tentang Bagaimana pelaksanaan CSR menurut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia., dalam pelaksanaan program CSR sangatlah wajib hukumnya, dalam hal pelaksanaan juga dijelaskan bagaimana standarisasi dan pelaksanaan CSR tersebut. BAB III adalah tentang bagaimana tanggung jawaban hukum
apabila tidak
melaksanakan program CSR. Dalam hal ini dijelaskan tetang sanksi hukum apa yang didapat oleh pihak perusahaan apabila tiidak melaksanakan program CSR. BAB IV merupakan bagian yang paling terakhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan sebagai keterangan singkat atas masalah dan bagian saran, sumbangan pemikiran,masukan,yang dilakukan oleh penulis.
