LINE:

PEDOMAN PERKULIAHAN MAHASISWA Nama Mata Kuliah Beban Kredit Kode MK Pengajar E_mail Adress No.HP

: : : : : :

Perpajakan 3 (tiga) SKS 31201331 Kesit Bambang Prakosa [email protected] 08174120779/LINE: 087788336863

Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini membahas ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai dasar penghitungan pajak terutang yang wajib dibayar oleh orang pribadi, karyawan maupun perusahaan. Di bagian awal akan membahas tentang administrasi perpajakan meliputi mendaftar, menghitung, menyetor dan melapor pajak yang dibayar oleh orang pribadi, karyawan maupun perusahaan. Di bagian tengah, akan membahas tentang tatacara menghitung pajak yang harus disetor (dibayar) oleh orang pribadi, karyawan maupun perusahaan. Di bagian akhir kuliah akan dibahas tentang teknik rekonsiliasi fiskal sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang bagi usaha perseorangan dan perusahaan. Tujuan Mata Kuliah : Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif mahasiswa agar : a. Berkemampuan menguasai pengaruh pajak dalam penyajian laporan keuangan b. Berkemampuan menguasai dampak peraturan pajak terhadap keputusan bisnis c. Berkemampuan mengaplikasikan peraturan pajak, dari pelaporan pajak dan penyajian pajak dalam laporan keuangan d. Memahami pentingnya etika dalam perpajakan. Metode Pembelajaran Pengajaran dimulai dengan penyampaian materi pokok seperti yang tercantum dalam sub pokok bahasan. Waktu yang diperlukan untuk penyampaian materi antara 30-60 menit. Diskusi dan pembahasan kasus 30 menit. Kasus akan diberikan . Peserta didik membuat naskah yang berisikan bahasan atas kasus tersbut kemudian mempresentasikan hasil pembahasannya di depan kelas. Kelompok lain harus membahas kasus tersbut dan mengumpulkannya. Dengan demikian seluruh peserta dapat berpartisipasi dalam diskusi. Agar peserta termotivasi untuk membaca materi yang diberikan di setiap pertemuan, akan diselenggarakan kuis di beberapa pertemuan. Waktu kuis antara 10-15 menit. Referensi Wajib § Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Undang-undang RI nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (UU KUP) § Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang pajak penghasilan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan (UU PPh) § Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya (terbaru) tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Undang - Undang RI No 42 tahun 2009. (UU PPN & PPnBM) § Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya (terbaru) tentang Pajak Bumi dan Bangunan. UndangUndang RI no 13 tahun 1985. (UU Bea Materai) § Undang-Undang peraturan pelaksanannya (terbaru) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2000. (UU BPHTB) § Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya (terbaru) atas penagihan Pajak dengan Surat Paksa . Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2000. (UU Penagihan dengan Surat Paksa)

1

§ § § §

Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya (terbaru) tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 1997. (UU Sengketa Pajak) Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya (terbaru) tentang Dokumen Perusahaan. UndangUndang RI nomor 8 tahun 1997. (UU Dokumen) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (UU Pajak dan Rertribusi Daerah) Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21 dan 26 (Peraturan Dir Jen Pajak, PER 31/PJ.2012). (Peraturan Pelaksana PPh 21)

Referensi Pendukung: § Mardiasmo, Perpajakan. (M) § Waluyo, Perpajakan Indonesia Buku 1 dan 2 Penerbit Salemba Empat 2007. (W) § Siti Resmi, Perpajakan Buku 1 dan 2 Salemba Empat. (SR) § Sukardji, Untung. Pajak Pertambahan Nilai. § Jurnal Perpajakan Indonesia.

Evaluasi Hasil Pembelajaran Evaluasi hasil pembelajaran lebih menekankan pada aspek proses tidak hanya hasil akhir sehingga proses pemantauan setiap pertemuan, interaksi peserta didik selama di kelas dan pembuatan tugas kelompok merupakan aspek yang penting dalam evaluasi selain penilaian hasil akhir akhir melalui evaluasi. Berikut ini adalah beberapa alat evaluasi yang dapat digunakan yaitu: 1 2 3 4

Keterangan Kehadiran Penyajian dan Penyelesaian kasus Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

Persentase 10% 20% 35% 35%

Topik Pertemuan Materi beirkut ini diajarkan dalam 12 kali pertemuan dengan durasi pertemuan masing-masing 150 menit Tabel Pokok Materi Kuliah KULIAH

TOPIK BAHASAN

1

1. Penjelasan Silabus MK Perpajakan (3 SKS), 2. Tatacara Menghitung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: a. beberapa contoh pajak daerah dan retribusi daerah b. mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak daerah

Silabus MK Perpajakan UU Pajak dan Retribusi Daerah Kasus : Pajak Hotel Retribusi Kesehatan

2

Tatacara Menghitung PBB dan BPHTB dan Pengenaan Bea Meterai: 1. Tatacara Menghitung PBB 2. Tatacara Menghitung BHHTP 3. Tatacara Pengenaan Bea/materai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (I) 1. Pendaftaran Diri Wajib Pajak 2. Pembukuan/Pencatatan dan Norma Penghitungan

UU PBB, UU BPHTB UU Bea Materal Kasus : PBB dan Bea Meterai

3

REFERENSI

UU KUP Kasus : Pendaftaran Wajib Pajak,

2

KULIAH

TOPIK BAHASAN

REFERENSI

Pembukuan Pembetulan SPT

6

Penghasilan sebagai Dasar Penghitungan Pajak 3. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) 4. Pembetulan SPT 5. Sanksi Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (II) 1. Ketetapan Pajak, Penagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Pajak 2. Sanksi-sanksi pajak 3. Restitusi 4. Tata Cara Keberatan 5. Tata Cara Banding 6. Pengadilan Pajak 7. Peninjauan Kembali Pajak Tatacara Menghitung PPh 21 dan 26 1. Tatacara Menghitung PPh 21 atas Bonus dan Rapel 2. Tatacara menghitung PPh 21 atas PPh Ditanggung Pemberi Kerja dan Tunjangan Pajak 3. Tataca Menghitung Pegawai Lepas 4. Tatacara menghitung PPh 26 Pegawai Ekspatriat yang kurang dari Time Test Tatacara Menghitung PPh Pasal 4 ayat 2

7

Tatacara Menghitung PPh 22,

UU Pajak penghasilan Peraturan pelakasna PPh Kasus: Perhitungan PPh 22

4

5

1. Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya 2. Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara 3. Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi kepada Anggota Orang Pribadi 4. Hadiah Undian 5. Transaksi Saham 6. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 7. Jasa Konstruksi 8. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 9. Dividen yang Diterima atau Diperoleh Orang Pribadi Dalam Negeri 10. Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

1. Pedagang Pengumpul 2. Impor 3. Pengecualian Pengenaan PPh Pasal Impor 22 4. Barang Bawaan Penumpang. 5. Impor oleh K3S 6. Penjualan BBM, BBG, dan Pelumas 7. Penjualan Baja 8. Penjualan Semen 9. Penjualan Farmasi 10. Pembelian Barang oleh BUMN Tertentu

UU KUP UU Penagihan dengan Surat Paksa Kasus : Sengketa pajak keberatan dan banding

UU Pajak penghasilan Peraturan pelakasna PPh Kasus: Perhitungan PPh 21 dan 26

UU Pajak penghasilan Peraturan pelakasna PPh Kasus: Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2

3

KULIAH

TOPIK BAHASAN

REFERENSI

11. Penjualan Apartemen Sangat Mewah 8

9

10

11

UJIAN TENGAH SEMESTER Tatacara Menghitung PPh Pasal 23 1. Jasa Pelabuahan 2. Jasa Perantara/Keagenan 3. Jasa Perhotelan 4. Jasa Penyedia Tenaga Kerja 5. Jasa Angkutan 6. Jasa Penunjang Bidang Pertambangan selain Migas 7. Sewa Tangki Timbun BMM 8. Pemotongan PPh terkait Kontrak Karya 9. Sewa Kendaraan Umum 10. Sewa Tower Menara Komunikasi 11. Licensi Number pada Produk Software 12. Bunga Pinjaman 13. Deviden yang diterima oleh Badan 14. Hadiah Perlombaan 15. Komisi Penjualan 16. Listing Fee 17. Pembayaran Deviden ke Luar Indonesia 18. Penjualan Saham yang dimiliki WPLN 19. Pembayaran Jasa ke LN Pajak Penghasilan BUT dan Ketentuan Lainnya 1. Bentuk Usaha Tetap 2. Biaya yang boleh dikurangkan dan pengecualiannya 3. Kompensasi kerugian 4. Penyusutan, amortisasi dan revaluasi aktiva 5. Penentuan harga perolehan 6. Hubungan istimewa Teknik Rekonsiliasi Fiskal 1. Laba Komersial dan Laba Fiskal 2. Konsep Pajak: Penghasilan dan Biaya 3. Koreksi Fiskal 4. Kredit Pajak (put/pot pihak lain) 5. Pajak akhir tahun PPh 28 dan PPh 29 6. Pajak Tangguhan 7. Angsuran Pajak PPh 25 8. Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 9. Kredit Pajak Luar Negeri PPh 24 Tatacara Menghitung PPN dan PPnBM 1. Pengusaha Kena Pajak 2. Penyerahan dan bukan penyerahan 3. Barang dan Jasa Kena Pajak 4. Saat dan tempat terutang 5. Faktur pajak dan nota retur 6. Dasar pengenaan Pajak 7. Hubungan istimewa dan kaitannya dengan DPP 8. Penghitungan dan pelaporan 9. Kredit pajak dan masukan 10. Pencatatan transaksi PPN dan PPnBM

UU Pajak penghasilan Peraturan pelaksana UU PPh Kasus : penerapan pajak atas penghasilan, transaksi atau industri khusus

UU Pajak Penghasilan Peraturan pelaksanaan UU PPh Kasus : Penyusutan dan Revaluasi Aset UU Pajak penghasilan Peraturan pelaksana UU PPh Kasus : Rekonsiliasi Fiskal dan perhitungan pajak akhir tahun PSAK 46

UU PPN dan PPnBM Peraturan pelaksana UU PPN dan PPn BM Kasus : Perhitungan PPN dan Penentuan utang PPn.BM akhir masa

4

KULIAH

12

TOPIK BAHASAN

REFERENSI

Tatacara Menghitung PPNdan PPnBM-Ketentuan Khusus 1. Fasilitas khusus dibidang PPn/PPnBM : tidak dipungut, dibebaskan 2. PPn dan PPnBM atas penyerahan kepada pemungut pajak 3. Ketentuan atas transaksi / industri khusus : - Apartemen, real estate dan konstruksi - Emas - Transaksi syariah - Pedagang eceran (retail) - Leasing - Kegiatan membangun sendiri UJIAN AKHIR SEMESTER

UU PPn dan PpnBM Peraturan pelaksana UU PPn dan PPnBM Kasus : perhitungan dan pelaporan PPn pada industri khusus

Penilaian Untuk mengukur capaian dari hasil proses perkuliahan yang telah diselenggarakan, maka dilakukan penilaian pada setiap akhir semester. Penilaian akan dilakukan oleh Pengajar dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor No.05/PR/REK/BPA/III/2014 sebagai berikut : Nilai A AA/B B+ B BB/C C+ C CC/D D+ D E

Point 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0

Score ≥ 90 85-89,00 80-84,99 75-79,99 70-74,99 65-69,99 60-64,99 55-59,99 50-54,99 40-49,99 35-39,99 30-34,99 25-29,99 ≤24,99

Kehadiran dan Partisipasi Aktif Kehadiran dan Partisipasi aktif dalam kelas para peserta baik individual maupun kelompok, di setiap pertemuan sangatlah diperlukan dan penting. Oleh karena itu untuk mendorong dan mendukung partisipasi aktif dan kehadiran mahasiswa diberikan apresiasi dalam bentuk kredit point (bonus) sebagai berikut : Jumlah Hadir 12 kali 11 kali

Tingkat Kehadiran 100 persen 91 persen

Bonus +15 point +10 point

5

10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali

83 75 66 58 50

persen persen persen persen persen

+ 5 point 0 -05 point -10 point -15 point

Peraturan Kelas Untuk keberhasilan, kelancaran, kenyamanan dan ketertiban perkuliahan, maka perlu hal-hal yang ditaati dan dipatuhi secara bersama-sama, yaitu : 1. Mahasiswa TIDAK DIPERKENANKAN mengikuti aktivitas perkuliahan, jika: a. Terlambat hadir 20 menit atau lebih dari waktu yang telah ditentukan (sesuai kesepatan) b. Berpenampilan tidak rapi, baik dalam berbusana atau potongan rambutnya c. Memakai Sandal, Sepatu Terbuka atau Sepatu Sandal d. Memakai Jaket, Kaos yang tidak berkrah, e. Beranting-anting (bagi Laki-laki), f. Selama kuliah HP tidak diperkenankan bernada dering g. Tidak berpakaian sebagaimana ketentuan perkuliahan yang berlaku 2. Mahasiswa DIPERKENANKAN tidak mengikuti aktivitas perkuliahan, jika sakit, pulang kampung atau ada keperluan/kepentingan lainnya, dengan membuat surat ijin yang dilengkapi dengan : a. Jika Sakit, dilengkapi Surat Keterangan Dokter atau Ibu atau Bapak Kos dan diketahui oleh Ketua RT setempat b. Jika Pulang Kampung (ke Kota Asalnya), dilengkapi Surat Keterangan dari Orang Tua/Wali Mahasiswa/Suami/Isteri dan disertai tiket pulang (bis, kereta api, pesawat, kapal). c. Jika Ada Tugas dari Institusi, dilengkapi dengan Surat Tugas dari Pimpinan/Ka.Kantor. 3. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester merupakan kesatuan proses penilaian sehingga wajib diikuti dan masing-masing tidak dapat saling menggantikan. 4. Kehadiran Mahasiswa kurang dari 75%, tidak diperkankan mengikuti UAS. 5. Ketika mengikuti Ujian baik UTS maupun UAS Mahasiswa DIWAJIBKAN: a. Membawa kartu mahasiswa yang masih berlaku dan kartu ujian b. Hadir tepat waktu dan membawa peralatan tulis sendiri tidak diperkanankan saling meminjam alat tulis selama ujian berlangsung c. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademiknya (Kartu Ujian harus telah disahkan oleh Pengajaran) d. Tidak memakai sepatu terbuka. e. Berpenampilan rapi baik dalam berbusana maupun berpenampilan diri. f. Tidak berpakaian terlalu pendek atau ketat sehingga mengakibatkan terlihat tubuh bagian dalamnya g. Tidak diperkenankan menggunakan HP sebagai calculator atau alat menghitung h. Mematikan HP 6. Pelanggaran akademik dalam bentuk apapun ketika mengerjakan tes ujian dan atau tugas menyebabkan mahasiswa secara langsung memperoleh nilai E.

6