LIMITED
DRAFT 3.4
2015 - 2045
S&T Policy In the Innovation System and Value Chain
Sumber : Rakornas Ristek, 2008, Diolah Kembali , 2011 didalam BPPT, 2012 yang diperkaya dari model Kuhlmann and Arnold (2001) Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi. The added Value Chain Sumber: McPhee and Wheeler (2009)
DESAIN KEBIJAKAN IPTEK DI RPJPN
Iptek sbg penggerak pembangunan Iptek digunakan
Lingkungan Iptek dibangun
Iptek dibangun
POSISI KEBIJAKAN IPTEK DALAM SPPN POSISI KEBIJAKAN (SEKTOR) IPTEK
Pedoman
Renja Pedoman - KL
Pedoman RPJP RPJM Nasional Nasional
Dijabarkan
RKP
Pedoman
APBN
Diserasikan Melalui Musrenbang
Diperhatikan
Pedoman
RAPBN
Bahan
Bahan
Dijabarkan Pedoman RPJM RKP RAPBD Daerah Daerah Bahan
Pedoman
Renstra SKPD
UU SPPN UU 25/2005
APBD
Bahan Diacu Pedoman
Renja - Pedoman SKPD
RKA SKPD
UU KN UU 17/2003
Rincian APBD
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Rincian APBN
Diacu
Pedoman
Diacu
RKAKL
Pemerintah Pusat
Renstra KL
PERMASALAHAN SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
MARWAH IPTEK (RISET) menciptakan nilai tambah sumber daya alam dalam rangka transformasi ekonomi nasional menuju Bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi masih lemahnya: Kapasitas dan kompetensi riset; Kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan berbasis Iptek; Jaringan kelembagaan dan peneliti di ranah lokal, regional dan global; Relevansi & Produktivitas litbangnas utk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; Pendayagunaan riset dan pengembangan nasional
innovation driven economy
Sejumlah kebijakan Iptek telah diterbitkan tapi belum optimal
Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025 Kebijakan Strategis Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) Agenda Riset Nasional (ARN) Iptek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
PERMASALAHAN SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
MARWAH IPTEK (RISET) menciptakan nilai tambah sumber daya alam dalam rangka transformasi ekonomi nasional menuju Bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi masih lemahnya: Kapasitas dan kompetensi riset; Kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan berbasis Iptek; Jaringan kelembagaan dan peneliti di ranah lokal, regional dan global; Relevansi & Produktivitas litbangnas utk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; Pendayagunaan riset dan pengembangan nasional
innovation driven economy
Sejumlah kebijakan Iptek telah diterbitkan tapi belum optimal
Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025 Kebijakan Strategis Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) Agenda Riset Nasional (ARN) Iptek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
• Diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri; • Diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset; • Belum optimalnya sumber daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa dan dosen; anggaran, peraturan dan fasilitas riset).
PERMASALAHAN SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
MARWAH IPTEK (RISET) menciptakan nilai tambah sumber daya alam dalam rangka transformasi ekonomi nasional menuju Bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi masih lemahnya: Kapasitas dan kompetensi riset; Kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan berbasis Iptek; Jaringan kelembagaan dan peneliti di ranah lokal, regional dan global; Relevansi & Produktivitas litbangnas utk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; Pendayagunaan riset dan pengembangan nasional
innovation driven economy
Lembaga Riset Non Kementerian (LPNK) Masyarakat/ Komunitas Peneliti spt AIPI, DRN
Unit Riset Pendidikan Tinggi Unit Riset Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sejumlah kebijakan Iptek telah diterbitkan tapi belum optimal
Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025 Kebijakan Strategis Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) Agenda Riset Nasional (ARN) Iptek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
• Diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri; • Diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset; • Belum optimalnya sumber daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa dan dosen; anggaran, peraturan dan fasilitas riset).
PERMASALAHAN SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
MARWAH IPTEK (RISET) menciptakan nilai tambah sumber daya alam dalam rangka transformasi ekonomi nasional menuju Bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi masih lemahnya: Kapasitas dan kompetensi riset; Kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan berbasis Iptek; Jaringan kelembagaan dan peneliti di ranah lokal, regional dan global; Relevansi & Produktivitas litbangnas utk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; Pendayagunaan riset dan pengembangan nasional
innovation driven economy
Lembaga Riset Non Kementerian (LPNK) Masyarakat/ Komunitas Peneliti spt AIPI, DRN
Unit Riset Pendidikan Tinggi
RENCANA INDUK RISET NASIONAL !!! Unit Riset Kementerian/ Lembaga/Daerah
Sejumlah kebijakan Iptek telah diterbitkan tapi belum optimal
Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025 Kebijakan Strategis Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) Agenda Riset Nasional (ARN) Iptek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
• Diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri; • Diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset; • Belum optimalnya sumber daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa dan dosen; anggaran, peraturan dan fasilitas riset).
PENDEKATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN IPTEKRIRN
POLICY MIXED MEMBUTUHKAN PEROMBAKAN KEBIJAKAN
SPPN TO GBHN
POLICY HARMONIZATION LEGAL STANDING-DIRECTLY LEGAL STANDING-INDIRECTLY
PERUBAHAN SPPN PENYELARASAN SPPN
PENDEKATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN IPTEKRIRN
POLICY MIXED MEMBUTUHKAN PEROMBAKAN KEBIJAKAN
SPPN TO GBHN
POLICY HARMONIZATION LEGAL STANDING-DIRECTLY LEGAL STANDING-INDIRECTLY
PERUBAHAN SPPN PENYELARASAN SPPN
MEKANISME PENYELARASAN RPJMN DAN RKP
PROG PRIORITAS PRESIDEN KE RKP
NAWACITA KE RPJMN+RKP
http://ksp.go.id/bappenas-ksp-pastikan-nawacita-jadi-acuan-rpjmn-dan-rkp
/
PENYELARASAN RIRN KE RPJMN DAN RKP
PROG PRIORITAS PRESIDEN KE RKP
NAWACITA KE RPJMN+RKP
http://ksp.go.id/bappenas-ksp-pastikan-nawacita-jadi-acuan-rpjmn-dan-rkp
/
Taksonomi Kebijakan Iptek Nasional UU 17/2007 RPJP 2005-2025 Perpres No.2/2015 RPJPMN 2015-2019
UU 18/2002 Perpres RIRN
Kepmenristekditki No ?/ 2017
Priorita Riset Nasional 2015-2019
Lembaga Riset Industri: Riset berbasis demand driven
Media
Asosiasi
Konsorsi Inovasi
Dukungan Kebijakan Pada Level Nasional Dicantumkannya Arah Pembangunan Riset dalam Dalam UU 17/2007 serta turunannya dalam Perpres RPJMN Tahap 3 dan 4 (20152019; dan 2020-2025) Dalam proses bottom up (musrenbangnas), berbekal naskah akademik-roadmap teknologi sektor iptek dapat memberikan masukan untuk penyusunan RPJP atau RPMN selanjutnya
Dukungan Kebijakan Pada Level Sektor Kementerian Riset, Teknologi Dikti merelease Kebijakan selevel Kepmen terkait Arah Pembangunan Riset Nasional dalam bentuk Prioritas Riset Nasional dengan mengacu pada kebijakan pada level diatasnya
Kegiatan Riset pada Level Operasional
Lembaga Riset Universitas Riset berbasis tri darma PT
Pengembangan Riset berbasis konsorsium dengan mengacu pada prioritas riset yang telah dicantumkan pada dokumen kebijakan pada level sektor dan nasional.dengan pendekatan kolaboratif.
Lembaga Riset Pemerintah: berbasis supply push
Gambar Harmonisasi Kebijakan Riset Berbasis pada Konsep Policy Process as Hierarchy Bromley, 1989 yang diadaptasi dari Disertasi M. Athar, 2015
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RENCANA INDUK RISET NASIONAL 2015-2045 VISI
“Indonesia 2045 Berdaya Saing dan Berdaulat Berbasis Iptek”
1. Menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis iptek 2. Menciptakan daya saing bangsa secara global berbasis riset
"Indonesia 2045 Berdaya Saing"
Riset menjadi motor utama untuk menghasilkan invensi dan inovasi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan daya saing bangsa.
“Berdaulat berbasis iptek”
RIRN menjadi titik awal membentuk Indonesia yang mandiri secara sosial ekonomi melalui penguasaan dan keunggulan komparatif iptek yang tinggi secara global.
BERKONTRIBUSI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL & PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MISI
TUJUAN:
1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi riset Indonesia di ranah global 2. Meningkatkan literasi iptek masyarakat 3. Meningkatkan ekonomi berbasis iptek SASARAN: SS1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM terkait riset yang mampu berkompetisi secara global SS2. Meningkatkan relevansi dan produktifitas riset serta peran pemangku kepentingan dalam kegiatan riset SS3. Meningkatkan kontribusi riset terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan
ISI
1. 2. 3. 4.
Pendahuluan Kondisi Riset Nasional dan Lingkungan Strategis Rencana Induk Riset Nasional 2015-2045 Prioritas Nasional 2015-2019
TITIK AWAL
1.
2. 3. 4.
IPTEK HARUS BERKONTRIBUSI SECARA TERUKUR DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL SINERGI DENGAN RIPIN & RIEKN ACUAN: KOREA SELATAN 2015 = INDONESIA 2039 CAKUPAN: LINTAS K/L
TITIK AWAL
PDB = Modal + Tenaga_Kerja + X TFP
MFP = (TFP / PDB) x 100% Korsel x Jepang, Swiss, ...
tahun
TAHAPAN INDIKATOR RISET 2015-2045 DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL Korsel 2015
input anggaran
input SDM
ouput
out come
SASARAN
2015
2019
2024
2029
2034
2039
2044
MFP
16,7
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
PRODUKTIVITAS PENELITI
0,02
0,04
0,07
0,10
0,14
0,18
0,22
SDM PENELITI
1.071
1.600
3.200
4.800
6.400
8,000
9.600
SDM KANDIDAT PENELITI
5,6
20
40
60
80
90
100
GERD/PDB
0,20
0,84
1,68
2,52
3,36
4,20
5,04
GBAORD/PDB
0,15
0,21
0,42
0,63
0,84
1,05
1,26
Catatan :
1) MFP: multi factor productivity (%) 2) Produktifitas Peneliti: jumlah total publikasi terindeks global / jumlah total peneliti 3) SDM Peneliti: rasio jumlah peneliti / sejuta populasi (orang) 4) SDM Kandidat Peneliti: rasio jumlah mahasiswa (S2 + S3) / S1 (%) 5) GERD / PDB dan GBAORD / PDB (%)
6 KELOMPOK MAKRO RISET SESUAI RIPIN Dengan Beberapa Contoh
KELOMPOK
CONTOH
Riset Terapan berbasis SDA (RT-SDA) Riset Maju berbasis SDA (RM-SDA)
Riset sexing sapi (PT KAR +P2Biotek LIPI)
Riset Terapan Manufaktur (RTM)
Riset baterai lithium berbasis bahan baku lokal (Batan + LIPI +BPPT + UI + Poltek Batam + Nippres + ANTAM + KS)
Riset Maju Manufaktur (RMM)
Riset pengembangan pesawat N219 (PT DI, LAPAN)
Riset Teknologi Tinggi (RTT)
Implementasi satelit mini LAPAN A2 (LAPAN+ITB+TU Berlin)
Riset Rintisan Terdepan
Riset deteksi cacat untuk chip berkecepatan tinggi
Riset obat berbasis human EPO (P2Biotek LIPI +Bio Farma) Riset BIG DATA untuk policy decision making terkait bencana banjir (P2Biotek LIPI & Bio Farma)
SKENARIO TRANSFORMASI PRIORITAS 6 KELOMPOK MAKRO RISET (sesuai RIPIN) Dalam Mendukung Target Kontribusi Riset Untuk Ekonomi Indonesia
RT-SDA
VI V IV
V IV
IV
RM-SDA
RTM
RMM
RTT
RRT
III II
III
I II
III II
III
I
II
II
I I
II
II
I
III II III
II I
III II III
2015-2019
2020-2024
2025-2029
IV 2030-2034
IV V 2035-2039
IV V VI 2040-2044
TAHAPAN INDIKATOR RISET 2015-2045 DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL T. Rintisan terdepan
OUTPUT & OUTCOME TERCAPAI BILA INPUT DIPENUHI
input anggaran
input SDM
ouput
out come
SASARAN
T. SDA
T. Maju SDA
T. Terapan
T. Terapan Jasa
T. Tinggi
Manufaktur
2015
2019
2024
2029
2034
2039
2044
MFP
16,7
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
PRODUKTIVITAS PENELITI
0,02
0,04
0,07
0,10
0,14
0,18
0,22
SDM PENELITI
1.071
1.600
3.200
4.800
6.400
8,000
9.600
SDM KANDIDAT PENELITI
5,6
20
40
60
80
90
100
GERD/PDB
0,20
0,84
1,68
2,52
3,36
4,20
5,04
GBAORD/PDB
0,15
0,21
0,42
0,63
0,84
1,05
1,26
Catatan :
1) MFP: multi factor productivity (%) 2) Produktivitas Peneliti: jumlah total publikasi terindeks global / jumlah total peneliti 3) SDM Peneliti: rasio jumlah peneliti / sejuta populasi (orang) 4) SDM Kandidat Peneliti: rasio jumlah mahasiswa (S2 + S3) / S1 (%) 5) GERD / PDB dan GBAORD / PDB (%))
STRATEGI PENCAPAIAN OUTPUT & OUTCOME TERCAPAI BILA INPUT DIPENUHI
Meningkatkan peran swasta dalam riset (unit R&D, double Filantropis, CSR, Linkmatch)
Terkait Sasaran Input GERD; dan BRB-APBN
S I. 3
Meningkatkan jumlah (absolut) dan kualitas peneliti (PT, LPNK, LPK, Industri, peneliti lain)
Terkait Sasaran Input SDM Peneliti
S I. 4
Meningkatkan jumlah S2 + S3 (perbanyak beasiswa dan kemudahan S2 & S3)
Terkait Sasaran Input SDM kandidat peneliti
SI .1 - tax, 2
Meningkatkan relevansi & produktivitas
S I.peneliti (sarpras, insentif, regulasi, 1
PMK 106-SBU)
PEMILIHAN PRIORITAS AREA & TEMA FOKUS RISET MENENTUKAN !!
Terkait Sasaran Output produktifitas peneliti
QUICK-WIN 2019 1. Indonesia Juara ASEAN pada tahun 2020 (Peringkat 2015 = # 4) Menambah peneliti dari 1.071 menjadi 1.600 persejuta penduduk (2019) Anggaran riset basis output dan MYC Pemanfaatan bersama infrastruktur riset Melakukan fokus riset basis RIRN Peningkatan kerjasama riset dengan mitra global
Insentif penyelenggaraan konferensi global Insentif publikasi global Optimalisasi sumber pendanaan riset LPDP, DIPI, CSR industri, filantropi, PTN/S Re-entry dan optimalisasi diaspora
2. Percepatan peningkatan hilirisasi hasil riset
Menyelesaikan regulasi turunan UU Paten-Royalti Revitalisasi proses paten dan insentif paten Penguatan kerjasama dengan BEkraf &Kemenperin
Peningkatan infrastruktur inkubasi Insentif untuk industri pemula Mendorong standarisasi proses dan produk
3. Peningkatan kontribusi swasta terhadap riset mendekati 75% pada 2020
Peningkatan kerjasama riset dengan industri Insentif fiskal: doubel tax deduction, dll
Peningkatan program PPBT, PUI, TP, STP
http://rirn.ristekdikti.go.id
BIDANG FOKUS RISET KEBUTUHAN (DINAMIS)
DASAR (PERMANEN) 1. PANGAN 2. ENERGI 3. KESEHATAN 4. TRANSPORTASI 5. TEKNOLOGI REKAYASA 6. HANKAM 7. SOSIAL HUMANIORA
1. Kemandirian Pangan
2. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan 3. Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat 4. Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi 5. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 6. Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan 7. Material Maju 8. Kemaritiman 9. Manajemen Penanggulangan Kebencanaan dan Lingkungan 10.Sosial Humaniora – Seni Budaya26 – Pendidikan
BIDANG FOKUS PRIORITAS RISET NASIONAL 2015-2019 PADA BUKU RIRN 2015-2045 1. Kemandirian Pangan 2. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan 3. Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat
Nawa Cita RPJMN Solusi Aktual
4. Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi 5. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 6. Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan 7. Material Maju 8. Kemaritiman 9. Manajemen Penanggulangan Kebencanaan dan 27 Lingkungan 10.Sosial Humaniora – Seni Budaya – Pendidikan
PRIORITAS KEBUTUHAN ANGGARAN HINGGA 2019
7 Bidang Fokus
TARGET PAGU APBN (TA 2015: 14,5 T)
Pangan
Energi
Kes & Obat
2016
14,5-18,2 T
Menyesuaikan kondisi perekonomian Asumsi GBAORD/PDB 2015-19: 0,15 – 0,21% PDB: 10.000 – 14.000 T
Hankam
Transportasi
TIK
Material Maju
3 Isu Aktual
2017
18,2-21,6 T
2018
21,6-25,4 T
2019
25,4-29,4 T
Total Pagu: 110 T
GERD 2014 Korsel Jepang Singapura 4,1% 3,5% 2% Vietnam Malaysia Thailand 0,19% 1,1% 0,39%
Rasio alokasi sesuai prioritasisasi periode saat itu Soshum Kebencanaan Kemaritiman
KEMANDIRIAN PANGAN TEKNOLOGI PEMULIAAN BIBIT TANAMAN
Pemanfaatan teknik radiasi untuk pencarian galur mutan unggul
Pemuliaan tanaman dengan teknologi berbasis bioteknologi
Pemuliaan tanaman teknik konvensional
TEKNOLOGI BUDIDAYA DAN PEMANFAATAN LAHAN SUB-OPTIMAL
TEKNOLOGI PASCAPANE N
TEKNOLOGI KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
Pertanian lahan sub-optimal basah
Penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal
Pendukung kemandirian pangan (PAJALE) dan tanaman perkebunan
Potensi tumbuhan dataran rendah kering sebagai sumber pangan
Teknologi iradiasi pengawetan hasil pertanian
Kemandirian pangan komoditas ruminansia
Optimasi sistem pertanian tropis
Diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian, perkeb unan, peternakan, dan perikanan
Kemandirian pangan komoditas perairan Efisiensi rantai nilai hasil pertanian, perke bunan, peternak an, dan perikanan
PENCIPTAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
TEKNOLOGI SUBSTITUSI BAHAN BAKAR
Teknologi pendukung konversi ke bahan bakar gas (BBG)
KEMANDIRIAN TEKNOLOGI PEMBANGKIT LISTRIK
TEKNOLOGI KONSERVASI ENERGI
TEKNOLOGI KETAHANAN, DIVERSI FIKASI ENERGI DAN PENGUATAN KOMUNITAS SOSIAL
Rancang bangun PLT panas bumi
Bangunan hemat dan mandiri energi
Teknologi pendukung EOR
Dimethyl ether untuk energi rumah tangga dan transportasi
Rancang bangun PLT mikro hidro darat dan marine
Sistem smart grid dan manajemen konservasi energi
Penyiapan infrastruktur PLTN
Pengembangan komponen konverter kit
PLT bioenergi (biomassa, biogas, biofuel) massif
Teknologi komponen listrik hemat energi
Teknologi pendukung clean coal
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESEHATAN DAN OBAT
TEKNOLOGI PRODUK BIOFARMASETIKA
Penguasaan produksi vaksin utama (hepatitis, dengue)
TEKNOLOGI ALAT KESEHATAN DAN DIAGNOSTIK
Pengembangan in vivo diagnostic (IVD) untuk deteksi penyakit infeksi
TEKNOLOGI KEMANDIRIAN BAHAN BAKU OBAT
Pengembangan fitofarmaka berbasis sumber daya lokal
Penguasaan sel punca (stem cell)
Pengembangan in vivo diagnostic (IVD) untukdeteksi penyakit degeneratif
Bahan baku obat kimia
Penguasaan produk biosimilar dan produk darah
Pengembangan alat elektromedik
Saintifikasi jamu & herbal, teknologi produksi pigmen alami
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TRANSPORTASI
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI
TEKNOLOGI PENGUATAN INDUSTRI TRANSPORTASI NASIONAL
TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN PENDUKUNG SISTEM TRANSPORTASI
Manajemen keselamatan
Moda jalan dan rel
Sistem cerdas manajemen transportasi
Sarana prasarana pendukung keselamatan
Moda air
Kajian kebijakan, sosial dan ekonomi transportasi
Moda udara
Riset dasar pendukung teknologi dan sistem transportasi
Taksonomi Kebijakan Iptek Nasional Riset Maju Manufaktur – Pesawat N 219
Mainstreaming pembangunan iptek sektor dirgantara melalui Proses partisipatif penyusunan arah kebijakan pembangunan iptek dalam RPJPN/RPJMN
Political wil: Menggunakan untuk pasar domestik melakukan promosi produk nasional baik melalui organisasi WTO maupun pada International Airshow
UU 17/2007 RENCANA PJP 2005-2025 Perpres RPJPMN 2015-2019
Pembangunan Iptek sektor Dirgantara
Kebijakan Sektor Iptek:
JAKSTRANAS IPTEK; ARN Insentif Riset LPDP Pendanaan SINas: Hibah Dikti Kebijakan Fiskal: Inovasi:Invest Insentif Fiskal asi SDM, Riset Sist Leasing dan Infrastruktur LPDP; Insentif Tax Riset Deduction
Kebijakan Sektor Industri: Bimtek Industri Komponen Pesawat : ACPDN
Pasar: Pemilihan Segmentasi Pasar Yang Lebih Kompetitif
Strategi Iptek: Penguatan Kemamuan Iptek melalui Risk Sharing Partnership
Pendanaan: Konsorsi Menemukan Inovasi channel-channel
pendanaan untuk desain pesawat
Dukungan Regulasi Arah Pembangunan Iptek untuk upgrading Teknologi yang survival dan berkesinambungan: Dicantumkannya Arah Pembangunan Ipek Sektor Dirgantara dalam Dalam UU 17/2007 serta turunannya dalam Perpres RPJMN Tahap 3 dan 4 (2015-2019; dan 2020-2025)
Dukungan Kebijakan Intersektoral untuk upgrading Teknologi yang survival dan berkesinambungan Membangunan kemampuan industri komponen; Insentif “ Aku Cnta Produk Dalam Negeri (ACPDN), pemberian sistem leasing dan tax deduction untuk Industri Dirgantara; Insentif Kredit u/Industri Komponen Pesawat Skim Insentif Riset Konsorium untuk melakukan studi atas beberapa teknologi yang belum dikuasai seperti composite structure. Hibah Dikti dapat dimanfaatkan untuk peningkatan academic exellance para peneliti bidang kedirgantaraan atau terkait, dan skim LPDP selain dimanfaatkan untuk studi tata kelola dan kebijakan juga dapat digunakan untuk studi yang membutuhkan pengadaan insfrastruktur, multiyears
Upgrading Teknologi yang survival dan berkesinambungan Pemilihan Manajemen yang Professional Pengembangan Iptek dengan konsorsium; Meningkatkan kemampuan produksi melalui peningkatan jejaring dengan industri domestik dan internasional. Studi kelayakan yang mencakup strategi pemasaran untuk mengurangi resiko kegagalan pasar.
Harmonisasi Kebijakan utk upgrading pesawat terbang IPTN Berbasis pada Konsep Policy Process as Hierarchy Bromley, 1989, M. Athar, 2015
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK
PENGEMBANGAN SISTEM/ PLATFORM BERBASIS OPEN SOURCE
TEKNOLOGI UNTUK PENINGKATAN KONTEN TIK
Teknologi 5G (broadband)
Sistem TIK e-Government
Teknologi dan konten untuk data informasi geospasial dan inderaja
Telekomunikasi berbasis internet protocol (IP)
Sistem TIK e-Bussiness
Pengembangan teknologi big data
Penyiaran multimedia berbasis digital
Framework/ Platform penunjang industri kreatif dan kontrol
IT security
TEKNOLOGI PIRANTI TIK DAN PENDUKUNG TIK
Piranti TIK untuk sistem jaringan
Piranti TIK untuk customer premises equipment (CPE)
Kebijakan dan sosial humaniora pendukung TIK
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN
TEKNOLOGI PENDUKUNG DAYA GERAK
TEKNOLOGI PENDUKUNG DAYA GEMPUR
TEKNOLOGI PENDUKUNG HANKAM
Pengembangan produk alat angkut matra darat
Pengembangan produk roket
Pengembangan produk K4IPP
Pengembangan produk alat angkut matra laut
Pengembangan produk handak
Pengembangan produk material
Pengembangan produk alat angkut matra udara
Pengembangan produk sistem persenjataan
Pengembangan sumber daya pertahanan
MATERIAL MAJU TEKNOLOGI PENGOLAHAN MINERAL STRATEGIS BERBAHAN BAKU LOKAL
TEKNOLOGI PENGEMBANGAN MATERIAL FUNGSIONAL
TEKNOLOGI EKSPLORASI POTENSI MATERIAL BARU
TEKNOLOGI KARAKTERISAS I MATERIAL DAN DUKUNGAN INDUSTRI
Ekstraksi dan rancang bangun pabrik logam tanah jarang
Produksi polimer untuk aplikasi separasi di industri
Desain dan eksplorasi material pigmen absorber
Karakterisasi material berbasis laser dan optik
Pengembangan sel surya berbasis non silikon
Material pendukung biosensor dan kemosensor
Pendukung transformasi material sampah dan pengolahan limbah
Karakterisasi material biokompatibel
Pengolahan bijih mineral strategis lokal
Pengembangan membran
Pendukung material struktur
Kemandirian bahan baku magnet kuat
Pengembangan katalisator dan biokatalisator (enzim) untuk aplikasi di industri
KEMARITIMAN TEKNOLOGI KEDAULATAN DAERAH 3T (TERDEPAN, TERPENCIL, TERBELAKANG)
Ketahanan sosial dan penguatan ekonomi pesisir Kedaulatan pangan masyarakat pesisir dan pulau terpencil Pengelolaan pesisir perbatasan dari aspek social security dan prosperity
TEKNOLOGI PEMANFAATAN SUMBER DAYA MARITIM
TEKNOLOGI KONSERVASI LINGKUNGAN MARITIM
TEKNOLOGI PENGUATAN INFRASTRUKTU R MARITIM
Eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut
Konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Penguasaan teknologi survei SDE/SDA laut dalam
Pengembangan teknologi dan manajemen pulaupulau kecil dan pesisir
Zonasi ekosistem dan pendukung kawasan konservasi laut
Pengembangan teknologi wahana pesisir, lepas pantai, dan laut dalam
Pengembangan industri pariwisata bahari
Kesehatan dan jasa ekosistem pesisir dan laut
Penguasaan teknologi komunikasi, navigasi, security dan supervisi Pengembangan teknologi infrastruktur pantai dan lepas pantai
MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBENCANAAN DAN LINGKUNGAN
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN BENCANA GEOLOGI
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN BENCANA HIDROMETEOROLOGI
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN BENCANA KEBAKARAN DAN HUTAN LAHAN
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN
Mitigasi pengurangan risiko bencana
Mitigasi pengurangan risiko bencana
Mitigasi pengurangan risiko bencana
Kajian pemetaan kesehatan lingkungan
Pencegahan dan kesiapsiagaan
Pencegahan dan kesiapsiagaan
Pencegahan dan kesiapsiagaan
Rehabilitasi ekosistem
Tanggap darurat
Tanggap darurat
Tanggap darurat
Eksplorasi ramah lingkungan
Rehabilitasi dan rekonstruksi
Rehabilitasi dan rekonstruksi
Rehabilitasi dan rekonstruksi
Regulasi dan budaya
Regulasi dan budaya sadar bencana
Regulasi dan budaya sadar bencana
Regulasi dan budaya sadar bencana
SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN
KAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
KAJIAN SUSTAINABLE MOBILITY
KAJIAN PENGUATAN MODAL SOSIAL
KAJIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Reforma agraria
Kewirausahaan, koperasi, dan UMKM
Indigenous studies
Pengentasan kemiskinan & kemandirian pangan
Pendidikan berkarakter dan berdaya saing
Global village
Rekayasa sosial & pengembangan pedesaan
Seni-budaya pendukung pariwisata
Kearifan lokal
Urban planning & transportation
8
Matriks Rencana Aksi
40
Integrasi aktor riset dalam Agenda Riset Nasional 2015-2019 BIDANG
AKTOR UTAMA Kementerian/ Lembaga
LPNK
Perguruan Tinggi
Swasta/ lainnya
Kemandirian Pangan
Kementan, Kemenristekdikti, KKP, LHK, Agraria/BPN, Kemenristekdikti
BPPT, LIPI, BATAN, BAPETEN, BPOM,
PTN/PTS terkait
PTPN, Indofood, BUMN Pangan, dan pihak terkait
Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
ESDM, Kemenperin, PUPR, LHK, DPDT2, KKP, Kemenhub, Kemenristekdikti
BATAN, LIPI, BAPETEN, BPPT
PTN/PTS terkait
Industri yang bergerak di sektor energi
Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat
Kemenkes, LHK, Kemenperin
BPOM, LIPI, BPPT
PTN/ PTS terkait
PT Bio Farma, Indofarma, Medica, Dexa dan pihak terkait
Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi
Kemenhub, Kominfo, Kemenristekdikti, Kemenperin, PUPR
LAPAN, BPPT
PTN/ PTS terkait
PT DI, PT LEN INDUSTRI, INKA, PT PAL, dan pihak lain terkait
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kominfo, PUPR, Kemenhan
LIPI, BPPT, BIG, Bekraf, Kemenristekdikti
PTN/ PTS terkait
INTI, CMI, SOLUSI, dan pihak lain terkait
Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan
Kemenko Polhukan, Kemenhan, Kominfo, Kemenperin, Kemenristekdikti
BPPT, LIPI
PTN/ PTS terkait
PT DI, PT Dahana, PT PAL, PT LEN dan pihak terkait
Material Maju
Kemenperin, ESDM, LHK, Kementan, Kemenkes, Kemenristekdikti
BPPT, LIPI
PTN/ PTS terkait
PT DI, PT Dahana, PT PAL, PT LEN dan pihak terkait
Kemaritiman
Kemenko Maritim, KKP, Kemenristekdikti, Kemenpar, Kemenhub
Bakamla, LIPI, BMKG, LAPAN, BIG, BPPT
PTN/ PTS terkait
PT PAL dan pihak terkait
Manajemen Penanggulangan Kebencanaan dan Lingkungan
LHK, Agraria/ BPN, PUPR, Kemenristekdikti, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkes, Kemensos
LAPAN, LIPI, BPPT, BNPB, BMKG, PVMBG, BIG
PTN/ PTS terkait
IABI, WWF, KEHATI, WALHI, dan pihak lain terkait
Sosial Humaniora - Seni Budaya Pendidikan
Bappenas, Kemensos, Kemenaker, Dikbud, DP2DT, Parekraf, Kemenristekdikti, Kemenag
LIPI, BPS
PTN/ PTS terkait
Masyarakat sipil terkait