30 mei 2012
Keuangan Negara
Balai Diklat Cimahi
Isi :
Penghargaan dan Sanksi (reward and Punishment) : Akankah mendorong Kementerian Negara / Lembaga meningkatkan Efisiensi Operasional ? 1. P endahuluan Salah satu upaya dalam rangka menguatkan pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah diterapkan Mekanisme Inisiatif Baru (new initiative). Mekanisme ini mengatur tata cara apabila ada kebijakan baru yang belum masuk dalam perencanaan yang ada. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru. Sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala
Bappenas
tentang
Tata
Cara
Penyusunan Inisiatif Baru tersebut diatas, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 38 / PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara /Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 yang tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya
Peraturan
Menteri
Keuangan
nomor
38
/
PMK.02/2011 Kementerian / Lembaga yang melakukan optimalisasi (hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan suatu paket pekerjaan yang target sasarannya telah dicapai) dapat menggunakan hasil optimalisasi tersebut dengan mekanisme inisiatif baru (new initiative), hal tersebut disebut sebagai penghargaan (reward). Sanksi (punishment) diberikan jika Kementerian Negara/ Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja dapat dikenakan pemotongan pagu belanja. Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) diharapkan memberikan dorongan akan meningkatnya efisiensi operasional yaitu
Pendahuluan Anggaran Sektor Publik Kesimpulan
Halaman 2
Penghargaan dan Sanksi (reward and Punishment) :
pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran tersebut. Penerapan konsep tersebut melalui pelaksanaan kegiatan dengan biaya yang sehemat mungkin (mengupayakan unit cost yang minimal), namun tetap dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Peningkatan efisiensi
operasional
merupakan
harapan
akan
diberlakukannya
Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) dan akan menimbulkan optimalisasi yang akan juga meningkatkan Inisiatif Baru (new initiative).
2. Anggaran S ektor P ublik Anggaran
menurut
Salvatore Schiavo-Campo
dalam bukunya
Managing Government Expenditure (1999): kata “budget” berasal dari budjet, yang berarti kantong sang raja yang berisikan uang untuk kepentingan pembayaran publik.
anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhankebutuhan yang tidak terbatas
Anggaran berasal dari kata budget
(Inggris), sebelumnya dari kata bougette (Perancis) yang berarti sebuah tas kecil. Anggaran negara
(state budget) menurut John F. Due dalam
”Government Finance and Economic Analysis” : Anggaran diartikan secara umum adalah rencana keuangan untuk suatu periode tertentu. Menurut Wildavsky, anggaran adalah : (i) catatan masa lalu; (ii) rencana masa depan; (iii) mekanisme pengalokasian sumber daya; (iv) metode
untuk
pertumbuhan;
(v) alat
penyaluran
pendapatan;
(vi) mekanisme untuk negosiasi; (vi) harapan-aspirasi-strategi organisasi; (vi) satu bentuk kekuatan kontrol; dan (vii) alat atau jaringan komunikasi. Menurut Freeman (2003), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik.
Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan
memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki (Deddi Nordiawan : 2006).
Halaman 3
2.1. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik Tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja menurut Deddi Nordiawan meliputi empat langkah yaitu ; 1.
Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi). Visi dan Misi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi.
2.
Pembuatan tujuan. Tujuan dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau sering diistilahkan dengan tujuan operasional. Karena tujuan operasional merupakan turunan dari Visi dan Misi organisasi, tujuan operasional seharusnya menjadi dasar untuk alokasi sumber daya yang dimiliki, mengelola akivitas harian, serta pemberian penghargaan dan hukuman.
3.
Penetapan Aktivitas. Tahapan selanjutnya adalah menetapkan aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan.
4.
Evaluasi dan Pengambilan Keputusan. Langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah proses evaluasi dan pengambilan keputusan.
2.2. Anggaran Sebagai Fungsi Alokasi Pengeluaran pemerintah mempunyai 3 (tiga) fungsi utama (Musgrave & Musgrave, 1984) yaitu fungsi alokasi, fungsi redistribusi, dan fungsi stabilisasi. fungsi alokasi adalah mengalokasikan sumber daya yang dimiliki kepada sektor-sektor yang memberikan manfaat paling besar (efisiensi alokasi). Fungsi redistribusi yaitu bertujuan pembagian pendapatan nasional kepada masyarakat lebih adil dan merata dan fungsi stabilisasi mengarahkan kebijakan pemerintah agar kondisi perekonomian tetap stabil. 2.3. Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) Salah satu syarat penerapan perencanaan dan penganggaran berjangka menengah dan berbasis kinerja terkait dengan dukungan terhadap proses desentralisasi (principal/agen) meliputi pertama reward dan sanksi, kedua
Keuangan Negara
Halaman 4
Penghargaan dan Sanksi (reward and Punishment) :
kejelasan tugas dan tanggung jawab, dan ketiga kombinasi mekanisme pengawasan yang mencakup pengawasan oleh Pemerintah daerah (state agency monitoring), Local electorate, Media massa (mass media) serta Kementerian Negara / Lembaga yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2010, dapat menggunakan Hasil Optimalisasi anggaran belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut dengan Penghargaan (reward).
pilihan pengguna (user choice) (Bappenas:2009). Reward dan sanksi seperti dijelaskan diatas merupakan salah satu syarat penerapan perencanaan dan penganggaran berjangka menengah dan berbasis kinerja sehingga perlu diatur mekanisme tersebut yaitu dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 dan
Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2011, dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya disebut dengan sanksi (punishment).
Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara /Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 yang tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010. Kementerian Negara / Lembaga yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2010, dapat menggunakan Hasil Optimalisasi anggaran belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut dengan Penghargaan (reward). Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan suatu paket pekerjaan yang target sasannya telah dicapai baik yang berasal dari paket pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual maupun swakelola. Penghargaan (reward) yang diberikan kepada Kementerian Negara/ Lembaga dapat berupa : 1.
Tambahan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2011.
2.
Prioritas dalam mendapatkan dana atas Inisiatif Baru (new initiative) yang diajukan.
3.
Prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan negara memungkinkan.
4.
Pemberian piagam penghargaan (award) kepada menteri/pimpinan lembaga atau kepala satuan kerja, dan/atau
5.
Publikasi ke mass media. Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan
anggaran belanja Tahun Anggaran 2011, dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya disebut dengan
Halaman 5
Keuangan Negara
sanksi (punishment).
2.4. Inisiatif Baru (New Initiative) Perencanaan dan penganggaran dalam perspektif jangka menengah berupa mekanisme pengambilan keputusan untuk menyeimbangkan penetapan anggaran secara agregat dengan kebijakan prioritas.
Proses penetapan
anggaran tersebut, terkait dengan proses prakiraan anggaran yang diusulkan (bottom-up) dengan penyesuaian prakiraan anggaran tersebut dengan sumber daya yang tersedia (top-down) yang dilakukan dalam perspektif jangka menengah (Bappenas:2009) Penyesuaian anggaran dilakukan dalam proses penyusunan anggaran tahunan dengan menerapkan mekanisme rolling plan. Penyesuaian ini dapat diakibatkan adanya perubahan kebijakan yang merupakan konsekuensi dari perubahan kondisi ekonomi makro dan perubahan strategi pemerintah. Pada dasarnya ada beberapa kondisi yang dapat merubah anggaran, salah satunya adalah Pemanfaatan untuk kegiatan baru (new initiative). Perubahan baseline juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan baru sepanjang pagu anggaran mencukupi. Jika salah satu kegiatan telah selesai pelaksanaanya pada tahun sebelumnya, maka dimungkinkan mengusulkan kegiatan baru. Pemanfaatan ini tidak selalu diperuntukkan bagi kegiatan baru, tetapi dapat berupa penguatan pendanaan terhadap kegiatan yang telah ada sebelumnya dan terus berlanjut (Bappenas:2009). Definisi inisiatif baru (new initiative) adalah usulan tambahan rencana kinerja selain yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 yang dapat berupa program, kegiatan, dan/atau keluaran baru. Mekanisme inisiatif baru (new initiative) diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru. Inisiatif Baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru dapat berupa penambahan Program (Fokus Prioritas)/ Outcome/Kegiatan/Output baru, Penambahan
Halaman 6
Penghargaan dan Sanksi (reward and Punishment) :
Volume Target, atau Percepatan Pencapaian Target. Inisiatif Baru merupakan salah satu mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, utamanya dalam penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dengan cara: 1.
Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran Mekanisme Inisiatif Baru menjadikan sistem perencanaan dan penganggaran
bersifat lebih fleksibel pada dua tingkat. Pertama,
fleksibilitas pada tingkat nasional. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah untuk menambah atau mengubah kebijakan nasional sebagai respon terhadap perkembangan keadaan dengan tetap dalam koridor Kerangka Fiskal Jangka Menengah (Medium Term Fiscal Framework). Kedua, fleksibilitas pada tingkat Kementerian/Lembaga. Mekanisme ini meningkatkan derajat fleksibilitas pada Kementerian/ Lembaga untuk mengelola anggaran agar mencapai hasil yang rnaksirnal dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). Keleluasaan tersebut termasuk merencanakan perubahan yang diperlukan untuk mengantisipasi keadaan baru yang muncul, dengan tetap menjaga tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah atau perubahan yang diperlukan agar capaian keluaran lebih maksimal. 2.
Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Mekanisme Inisiatif Baru memungkinkan pemerintah untuk mengadakan
penyesuaian
rencana
(baseline)
dalam
merespon
perubahan kondisi. Perubahan rencana ini (Inisiatif Baru) diarahkan untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan pembangunan nasional, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN. 3.
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Mekanisme Inisiatif Baru meningkatkan transparansi dalam sistem perencanaan dan penganggaran karena prosesnya bersifat terbuka, mulai dari proses pengusulan hingga penentuan hasil akhir proposal. Di sisi lain mekanisme ini meningkatkan akuntabilitas
Halaman 7
Keuangan Negara
karena adanya kejelasan tanggung jawab bagi setiap lembaga atau institusi yang terlibat. 4.
Melakukan Efisiensi Mekanisme Inisiatif Baru akan mendorong efisiensi anggaran, karena dalam mekanisme ini dimungkinkan terjadinya realokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga yang dapat digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru.
Konsep Efisiensi Operasional (operational efficiency) menekankan pada efisiensi dari sumber
2.5. Efisiensi Operasional (Operational Efficiency) Perlunya penggunaan public power secara efektif karena organisasi sektor publik dihadapkan pada kondisi semakin langkanya sumberdaya. Guna menopang skenario strategi, menempatkan sumber daya sebagai salah satu
daya yang digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh
persoalan strategis bagi organisasi sektor publik. Perlunya mencari sumber
pengguna anggaran
daya yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan sama pentingnya dengan
tersebut. Penerapan konsep tersebut melalui
bagaimana mengalokasikan sumberdaya tersebut secara efisien, efektif, dan memiliki daya guna. Tujuan dasar dari sistem manajemen sumberdaya, dimana anggaran sebagai satu-satunya komponen, adalah (OECD, 1999) : 1.
Aggregate fiscal dicipline.
Untuk mendesain dan menjaga disiplin
fiskal keseluruhan (aggregate fiscal dicipline), diantaranya untuk memastikan pemerintah tidak membelanjakan, secara keseluruhan, melebihi dari ketentuan, adalah merupakan satu kontrol terhadap anggaran. Efektifitas keseluruhan anggaran merupakan kedisiplinan keseluruhan sistem. Kontrol secara total merupakan tujuan dari semua sistem anggaran. 2.
Allocation Efficiency. Untuk mengalokasikan sumberdaya sesuai dengan
prioritas
pemerintah
(diantaranya
membelanjakan
atas
pertimbangan paling penting secara politik – efisiensi alokasi/allocation efficiency). Alokasi secara efisien merupakan kapasitas dalam mewujudkan prioritas melalui anggaran, yaitu (1) mendistribusikan sumberdaya atas dasar prioritas pemerintah dan efektifitas program, (2) mengalihkan sumberdaya dari prioritas lama ke prioritas baru atau dari yang wilayah tidak produktif ke wilayah lebih produktif sesuai dengan tujuan pemerintah. 3.
Mendorong efisiensi didalam penggunaan sumberdaya anggaran didalam menjalankan program dan pemberian pelayanan (efisiensi
pelaksanaan kegiatan (service delivery) dengan biaya yang sehemat mungkin (mengupayakan unit cost yang minimal), namun tetap dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
operasional/operational efficiency) Konsep Efisiensi Operasional (operational efficiency) menekankan
Balai Diklat Cimahi
pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran tersebut.
Penerapan konsep tersebut melalui pelaksanaan kegiatan
(service delivery) dengan biaya yang sehemat mungkin (mengupayakan unit cost yang minimal), namun tetap dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Robinson M dan Brumby J (2005), yang mengemukakan sasaran dari Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Anggaran Berbasis kinerja; Meningkatnya efisiensi alokasi dan efisiensi operasional dalam pembelanjaan publik. Meningkatnya keterkaitan yang kuat antara tujuan tingkat makro (prioritas)
dengan pembelanjaan agregat
dan kestabilan
fiskal.
Meningkatnya upaya penghematan terhadap agregat belanja, dengan cara : 1.
Efisiensi Alokasi.
2.
Konsolidasi Fiskal.
3.
Penyempurnaan prioritas pembelanjaan.
Bank dunia dalam Public expenditure management handbook (1998) : Anggaran memiliki pengaruh pada tiga level outcome : 1.
Agregat Fiskal Disiplin.
2.
Alokasi sumber daya dan menggunakannya berdasarkan prioritas.
3.
Efisiensi dan efektivitas program.
Bank dunia dalam Public expenditure management handbook (1998) diatas menyatakan bahwa pendekatan -pendekatan baru tersebut diatas diharapkan menghasilkan pencapaian (outcome) yang diharapkan salah satunya adalah efisiensi alokasi.
Bank dunia dalam Public expenditure management handbook (1998) diatas menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan baru tersebut diatas
Balai Diklat Cimahi
diharapkan menghasilkan pencapaian (outcome) yang diharapkan salah satunya adalah efisiensi alokasi.
Kesimpulan. Dari paparan teori diatas bangsa indonesia maju satu langkah lagi dalam Reformasi pada tahapan Perencanaan dan Penganggaran dengan menerapkan 3 pendekatan, yaitu Anggaran Terpadu (Unified Budgeting), Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting), dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework). Salah satu upaya dalam rangka menguatkan pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), diterapkan Mekanisme Inisiatif Baru (new initiative).
Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment)
diharapkan memberikan dorongan akan meningkatnya efisiensi operasional yaitu pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran tersebut.
Penerapan konsep tersebut melalui pelaksanaan
kegiatan dengan biaya yang sehemat mungkin (mengupayakan unit cost yang minimal), namun tetap dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Peningkatan
efisiensi
operasional
merupakan
harapan
akan
diberlakukannya Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) dan akan menimbulkan optimalisasi yang akan juga meningkatkan Inisiatif Baru (new initiative). Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan teori tersebut diatas agar diperoleh hasil yang secara empiris harapan terciptanya peningkatan
efisiensi
operasional
tercipta
dengan
diberlakukannya
peraturan reward and punishment ini.
Puji Agus., SST., Ak., M.Ak Widyaiswara Muda
[email protected]
Salah satu upaya dalam rangka menguatkan pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), diterapkan Mekanisme Inisiatif Baru (new initiative). Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) diharapkan memberikan dorongan akan meningkatnya efisiensi operasional yaitu pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran tersebut
Daftar P ustaka Adrienne Shall 2008 berdasarkan lesson learned di negara Afrika Selatan. Brown, J.R. 2003. Performance-Based Budgeting. In Rabin, J. (Ed). Encyclopaedia of Public Administration and Public Policy. Marcel Dekker: New York. Barberton C. et al (2002) ‘South Africa’ in Folscher A. (ed) Budget Transparency and Participation: Five African Case Studies IDASA, Cape Town. Christensen, P., McElravy, J. and Miranda, R. 2003. What is wrong with budgeting – a framework for evaluating and fixing public sector financial planning process. Government Finance Review, October, volume 19 No. 5. Dickey, T. 1992. Budgeting – A practical guide for better business planning. Crisp Publication Inc.London. Deddi Nordiawan, 2006, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat Jakarta. Gujarati, Damodar (1995). Basic Econometrics, (3rd edition). New York:Mc-Graw Hill, Inc Indra Bastian, 2007, Audit Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat Jakarta. Kajian Pengeluaran Publik, 2007, The World Bank, 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi Yogyakarta. Robinson M dan Brumby J : 2005, Performance budgeting, Palgrave Macmillan, October 2007 Rosen Harvey S, 2005, Public Finance seventh Edition McGraw-Hill Education (Asia). Robinson, M., & Brumby. J. Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of The Empirical Literature. IMF Working Paper. 2005:210 Salvatore Schiavo Campo and Daniel Tommasi, 1999, Managing Goverment Expenditure : Asian Development Bank. Steven Cohen and William Eimicke, 1995, The New Effective Public Manager, JosseyBass Publisher San fransisco. The world bank, maret 2007, Kajian Pengeluaran Publik Indonesia : memaksimalkan peluang baru, The world bank office Jakarta. The world bank, 1998, Public Expenditure Management Handbook, The world bank wahington, D.C. William N Dunn, 2000 Pengantar Analisis Kebijakan Publik Gadjah Mada University press. Republik Indonesia. Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia. Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Republik Indonesia. Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Modul Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Bappenas, 2009. Power point dan Modul Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru. PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L PMK Nomor 38/PMK.02/2011 Tanggal 2 Maret 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja K/L TA 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja K/L pada TA 2011 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja TA 2010
Balai Diklat Cimahi
