LEMBAGA KEAGENAN 01 INDONESIA *

10

LEMBAGA KEAGENAN 01 INDONESIA * Oleh: Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja

SH

Keagenan adalah sualu pengerlian yang lercalfup dalam lembaga perwakilan dalam arti yang luas. l'Iamun karangan ini mempertanyakan apallah keagenan dalam bidang perdagangan lermasuk pemberiankuasa atau pemberian sualu kewenangan. Masalah keagenan dalam liidang perdagangan ini belum dialur baik dalam K. U.H Perdata maupun K.UH Dagang di Indonesia. Perlu juga diperhatikan mengenai hukum yang berlaku untuk keagenan. Karena para agen mempunyai kegiatan di Indonesia, sudah sepalutnyalah hukum Indonesia yang diperlakukan.

PANDANGAN UMUM Lembaga keagemn merupakan swtu bent uk atau sa lah Sltu bentuk dari pengerlian yang lebih Ims lagi yailu lembaga PERWAKILAN. O\eb karena itu letnbaga keagenan bukan merupakan suatu pengertian yang baru roelainkan merupakan suatu lembaga yang telah lama dikenal, baik dalam ,K, UH Perdata/RW, maupun dalam K,UH Dagang, Pada azasnya seseorang melakukan ,SWlu perbuatan hukum dengan maksud 'mluk memperoleh atau urUuk menciptakan akibal hukum unluk dirinya, Seorang pembeli umpamanya adalah subyek hukum dalam peIjanjian yang te lah di tanda tangani dan dengan demikian menciptakan akibat hukunn bagin)B , bandingkan pasal1315 dan pasal1340 K, U.H, Perdata / RW, Akan tetapi 'Undang-Undang juga menentukan bahw.t seorang WAKIL dapal melakukan swtu perbuatan hukumdan menciptakanakibat hukunn unluk kepenlingan orang lain (prinsipal), Dalam masyarakatlembaga perwakilan merupakan seswtu yang Slngat penting karena melalui lembaga ini seseorang dapat melakukan swtu perbuatan hukum meskipun ia secara fisik tidak berada di tempat tersebut. Hal ini dimungkinkan antara lain melalui pemberian kuasa yang jugamerupakan salah Sltu bentuk dagi lembaga PER W AKILAN, Dalam K,UR Dagang juga dikenal beberapa bentuk/konstruksi hukum yaitu orang-orang yang menjadi' PERANTARA yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan KUASA/VOLMACHT, antara lain yang dikenal adalah yang diuraikan dalam pasa\.62 dan ,seterusnya K.U.RD TENTANG- MAKELAAR (peda,gang perantara), demikianjl@:i seorang comissionair (pasal 76 K,U.H,D, dan seterusnya) • Makalah pacta Semimr 'A1unnni UNTARJakarta, 21 Oktober 1988,

I.l'mbaga kl'ogl'l1un

11

dan expedileur yang dialur dalam pasal86 dan selerusnya K.U.H.D. SualU bent uk yang sangat dikenal dalam bidang hukum aeara adalah para pengacara/ procureur yang merupakan KUASA ,(gevolmachtigdenJ dan bertindak/melakukan perbuatan hukum bagi kliennya baik untuk hal-hal di luar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan. Disamping bent uk seperti yang diuraikan diatas yang telah lama kita kenai, sejak tahun 1977 timl50l lagi istilah KEAGENAN sebagai akibat dari PENGAKHIRAN KEGIA TAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN, sesuai dengan pasal 6 (aJ Undang undang No. 6/ 1968 tentang PENANAMAN DALAM NEGERI.· Hal ini dapat diketahui dalam KEBIJAKSANAAN PEMERlNTAH DALAM RANGKA PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA DALAM BIDANG PERDAGANGAN yang dikeluarkan oleh Direktur .lenderal Perdagangan Dalam Negeri . (Departemen Perdagangan dan Koperasi R.I.) dalam bulan Desember 1978, serta . PERATURAN PEMERlNTAH R.1. No 36/1977 tentang PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING ALAM BIDANG PERDAGANGAN, tanggal 30 Desember 1977. Dalam uraian ini akan ditinjau masalah keagenan ini khususnya dari segi Hukum Perikatan dan perlindungan hukumnya berdasarkan Hukum Perikatan' tersebut. LEMBAGA PERWAKILAN SECARA \JMUM Karena lembaga keagenan tercakup juga dalam pengertian'yang lebih luas yaitu lembaga PERW AKILAN maka terlebihduluakan dijelaskan mengenai hill perwakiIan ini. Seperti yang diuraikan diatas, dalam hal perwakilan terdapat pengecualian terhadap azas dalam bidang hukum seseorang yang telah melakukan ~rbuatan hukum akan terikat oleh perbuatan hukumnya tersebut. Pengecualian ini telah diakui oleh literalur dan.putusan-putusan Pengadilan. Sesuai dengan azas' hukum yang berlaku, seorang terikat seeara hukum oleh pernyataan kehendak orang yang melak_ukan perbuatan hukum tersebuh demikianlah sistim hukum yang dianut dan telah diterima oleh para sarjana nukum. Dengan demikian pengecualiannya terletak dalam i (dua) unsur dari iemliaga ' perwakilan yang berhubungan erat dan lidak dapal dipisahkan yang salu dari yang lainnya yaitu ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM TIDAK TERIKAT OLEH PERBUATANNY A akan tetapi ORANG LAIN DARI YANG MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENJADI TERIKAT OLEH PERBUATAN HUKUM tersebut. Untuk menjelaskan pengecualian tersebul terhadap azas bahwa hanya pelaKil itu sendiri diangap terikat oleh hukum (persoonlyke wilsverkl,lfinllJ VON SA VIGNI telah mengemoangkan Orgaan theorienya. dalam leon mana omng yang mewak.liiyang melakukan perbuatan hukum dianggap oobagai "der blosse Trager mei :Dens Willens", disamping itu'masih ada teori-teori lain seperti REPRESENTATIE THEOR IE dengan meinpergunakan .suatu fictie ya itu bahwa yang diwakili berada di tempat itu sendiri melalui wakilnya. Sedangkan COOPERATIE THEORIE (VERMITT.LENDE THEORIEi, meng1'('hrtl(JI1/981)

12

Hukum dan PembangunUl.

anggaporang yang di~kilHkut ,!"rta secara nyata-nyata dalam inelakukan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang lain yaitu orang yang menjadi wakilnya, karena, kuasa yang d'ibe;ikan oleh yang diwakili tersebut merupakanunsur dari pi,rtapggung )awabannya/keterikatannya terhadap perbuatan hukum tersebut. Btikan maksudny.. untuk berpanjarig lebar tentang teori-teori yang dapat memberikan landasaD bagi lembaga perwakilan karena lembaga tersebut menyimpang dari 37AS yang dikenal dengan istilah PERSOONLYKE WlLSVERKLARING, karena yang ~ianggap penting adalah bagaimana PERLINDUNGAN HUKUM terhadap lembaga perwakilan termasuk lembaga keagenanI secara in concreto karena bagaimanapunjuga lembaga perwakilan telah diterima dalam kehidupan hukum dalam masyarakat. PEMBERIAN TUGAS/LASTGEVING DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MEW AKILI VOLI\JACT. Sistem perundang-undangan nasional dalamnegara kita tidak Q'engatur hal perwakilan berdasarkan pembenan kuasa secara terseudiri dalam K, U.H Perd,ta oleh karena itu terjemah LASTGEVING dengan KUASA adalah tidak tepat. Menl!rut sistimatik yanKdianut K:U.H Perdata hal pemberian kuasa untuk mewakilkan diatur sebagai bagian dari LASTGEVING, ,ehingga U1ltuk memperoleb pengertian yang tepat seyogyanya kOllua lembaga tersebut dibahasbersama-sama secara berdampingan, Dalam pasa117m. K,U,H. Perdata terdapar suatll',difinisi van. menyatakan bahwa lastgeving adatan suatu perjanjian, dalam perjanjian mana seseorang memberikan kuasal. (magt) kepada orang lain menerima kekuasaan tersebut, untuk melaksanakan suatu perkara atas nama pemberi kekuasaan tersebut. Oalam perumusan tersebut yang dimaksud dengan kekuasaanimagt sebenamya ,adalah TUGAS/OPORACHT yaitu melakukanperbuatan huk:um: Hal itu berarti baiiwa dalam hallasrgeving telah diciptakan suatu KEW AJIBAN bagi orang yang m~nerima tugas tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum (tugas tersebut), Sedangkan dalam hal VOLMACHT/KUASA yang terjadi adalah PEMBERIAN SUATU WEWENANG, Perhatikanlah i"!la pasal 1800 ,K,UcH Perdata yang pada p'()koknya menentukan 'bahwa Oiling yang menerima tugas herkewajiban untuk melak",nakan tugasnya , Selanjutnya pasa! 17m. K. U.H Perdata memakai istilah atas nama seakan-akan selalu atau bar~ ada suatll pelilberian kuasa (volmacbt) dalam ballasrgeving/pemberian tugas, Ea"" um~mnya telah diterima pendapat bahwa dalam hal pemberian tugas/lasrgeviog syarat pemberian kuasa/volmacht tidak diwrlukan, PITLO 'rnemberikan petumusan leljlang Iastgeving sebagai berijmt: "Lastgeving/pemberian tugas adalah sUatu tieQanjian dimani seorang telah memberikali tugas pada orang.lain untuk,melakukan suatu perbuatjln nukum, tugas mana diterima oleh orang lain tersebut; lanpa menyebutkan istilah atas nama", Oalam hal perjanjian memberikan (ugas/lastgtviug dapatdilibatkan pihak ketiga, )'lilli,kalaupibak yang rnenerima tugas/lastheb)x;r pada waktu melaksanakan tugas-

Lembaga keagenan

13

nya/perbualan hukumn),!, telahmemberitahuka'o pada pihak ketiga tersebuthahwa ia telalrmelakukan perbWltan tefS!'but atas nama pihak yang memberi tugas tersebut. Dalam keadaan seperti in; kita mulai mernasuki bidang pemberian kuasa '(untuk mewakili), Umpama A telah memberikan tugas kepadaB untuk membeli bukudan,kemudian B memberitahukan pada C bahwa ia' membeli bilku tersebut atas nama A, berarti G mengetahui B membeli buku tersebut atas nama/mewakil; A, Dengan demikian', mewakili berdasarkan pemberian kuasaadalah secara terbuka melakukan perbuatan untuk orang lain, dan masalah-masalab mengenai hubungan antara peinberi tugas dan pihak ketiga termasuk bidang perwakilan be~asarkan kuasa. Disamping itu dapat juga terjadi ' dalam confoh seperti yang diuraikao diatas bahwa B yang mendapat tugas dari A pada 'faktuimembelibuku, tidak memb'erita,hukan pada C bah"" .a membeh buKu tersebut alaS nama A, seakan akan ia (B) membeli baKu terrebut uotuk diri sendiri. Dalam keadaan sepeni im yang terjadi adalah pemberian tugas/ lastgeving dan bokan ~rwakilan berdasarkan pemberian' kuasa. Oleh karena itu dalam titel tentang LASTGEVINp seharusnya \1al pemberiankuasa tid.k disebut-sebut, sebab LASTGEVING dapal dan bokan selalu mengakibatkan adanya pemberian kuasa untuk mewakili, disam~ng itu wewenang untuk mewakili dapat juga diperoleh berdasarkan sebab sebab la(n. Hal pemberian kuasa untuk mewakili atau perwakilan berdasarkan pemberian kuasa sebaliknya diatur dalam bab terrendiri. Sekali lagi ditekankan bah"" dalam hal pembe[iaGkuasa uotuk rilewakili 1'ID~K diciptakan suatlf kewajiban untuk melakokan'isuatu perbuaian hukum, seliagai contoh umpama seOlang suailli yangmemberi'kuaSa kepada isterinya ,untuk menge-. lola rekening liang milik suami yang adadi bauk karena suami harus berada di luaT negeri untuk Witktu yaniagak .l ima. Balam keadaan'seperti ini'isteri tersebui tidak berke""jiban untuk mengelua'rkan uang. Sedangkan dalam '!Ial pembenan tilgaSilastgeving benar-benar terjadi suatn kewajiban )In'tuk melakukan perbuatan hukum yang tidak selalu disertai dengan pembenankuasa uniuk mewakili. perbedaan antara pemberian tugas/lastgeving dengan pemberian kuasa untuk mewakili/vohnacht dapatjuga dijelaskan sebagai berikut: "Pemberiaqrug;,s/lastgeving merupakan perjalliian obligatoir yang m~nciptakan secan.: intern hak-bakdan ke~jiban-kewajibaniiDtara pihak yang memberi'togas! iastgeving dan Penerima ttigas/ iasthebber, sedangkan-pihak ketiga yaitu pihak dengan siapa penerima ,tugas akan mengadakan perbuatan hukum, berada di luar perjanjian obligatoir tersebut". "Pemberian kuasa untuk mewakili/ volmacht, adalah suatu perbuatan hukum yang memberikan ," " wenang untuk mewakili karenanya terutama mempunyai akibat seeara extern, sehingga kalau yang menerima wewenang untuk mewakili melakukan suatu perbuatan hukum dengan orang lain/ pihak ketiga maka akan diciptakan akibat hukum bagipihak ketiga tersebut dan pihak yang memberi wewenang untuk mewakili / pemberi kuasa.volmachteger tersebut".

Pebruari 1989

16

Hukum don Pembangllnan

HA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN dalampasal2 ayat (el dan (d) nampaknya ada perbedaan antara PERUSAHAAN PERDAGANGAN NASIONAL YANG DITUNJUK SEBAGAI PENYALUR/AGEN dengan "membuat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat " ....... dan sebagainya dengan" menunjuk PERWJ\l(ILAN PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING DENGANMENUNJUKperorangan W.N.1. atau PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING baik Seb~gaiAGEN PENJUALAN (SELLING ' AGENT), AGEN PABRIK (MANUFACTURE'S AGEN1) maupun AGEN PEMBELIAN (BUYING AGEN1) sesuai peraturan Perundang-undangan yal'g berlaku". Apakah memang ada perbedaan antara agen/penyalur berdasarkan perjanjian dengan agen yang didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang beilaku ? Bagaimanapunjuga pengertian yang dimaksud oleh pembuat peraturan tersebut hendaknya selalu disadari bahwa penyalur/ agen berasal atau dicakup oleh'pengertian .PERW AKILAN dalam arti luas seperti yang telah dijelaskan sebelun/nya. Penting untuk diketahui ialahapakah penyalur/ agen yang dimaksudkan merupakan VOLMACHT atau LASTGEVING dengan segala ~kibat hukumnya. . Semuanya ini merupakanjuga PERANTARAITUSSENPERSONEN dalam dunia perdagangan, yang dapat melakukan perbuatan hukum berdasarkan pemberian . tilgas/opdraeht dan berdasarkan kuasa untuk mewakililvolmaeht. Dalam hal yang pertama, maka perantara terse but melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri meskipuo untuk kemudian diperhitungkan/ voor rekening dengan pihak yang memberikan tugas/ lastgever dengan pengertian bahwa .pihak yang memberikan tugas tersebut secara 'hukum berada diluar transaksi. . I Dalam hal yang kedua, maka perantara tersebul melakukanwerbuatan hukum juga berdasarkan kuasa untuk mewakili. . . . 'Perlu diingai bahwa lembaga perantara dalam dunia perdagangan dipergunakan karena ' adanya kebutuhan bagi perusahaan asing untuk melakukan perdagangan secara tidak Iangsuog, yang timbul karena adanya faktor-faktor tertentu, dalam hal" iniadanya pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangandi Indonesia sesuai Undang- Undang No. 6/ \968. Sedangkan khususnya tentang hal keagenan (dalam perdagangan) K.U.H. Dagang di Indonesia tidak mengatuffi)"t, dan di negeri Belllnda sendiri baru ditambabkan dalam bagian ke 3 W.v.K. van de agentuurovereenkomst pasal 74 - pasal 74 s. yang merupakan tambahan baru. Oleh karena itu kata-kata "menurut peraturan Peruodang-undangan berlaku" tidakmencukupi kafena K.U.H. Perdata di Indonesia adak me~tur "'nlllng keagemn (dalam perdagangin/ baixleisageilten) . . -Suatu Iiallagi yang penting untuk dipeihatikan ialah (entang hukum yang Iierlaku, meSkipun pada azasn.ya karena para .alien melakukan pekerjaannya terutama' 'di Indonesia maka hukum yang berlaku di Indonesia yang dlterapl
••• •