1
LAYANAN BAGI PEMUSTAKA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Galih Rasiono, S.Hum Dr. H. Zulfikar Zen, M.A Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok, 16424. Email:
[email protected] [email protected]
Abstrak Skripsi ini membahas tentang layanan perpustakaan bagi pemustaka berkebutuhan khusus pada Perpustakaan Nasional RI yang tentunya berhubungan dengan koleksi dan fasilitas perpustakaan. Latar belakang penelitian ini adalah butir pasal lima ayat tiga Undang-Undang RI nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan yang menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masingmasing. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perencanaan dan pewujudan inovasi dalam pembentukan ketersediaan aksesibilitas dan fasilitas dalam bentuk layanan yang diberikan oleh perpustakaan bagi seluruh pemustakanya baik yang pernah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, dan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ditemukan beberapa kendala penting yang dihadapi oleh Perpustakaan Nasional dalam menyediakan fasilitas dan memberikan layanan bagi pemustaka berkebutuhan khusus, antara lain: kebijakan, anggaran, perencanaan gedung, sumber daya manusia, pertimbangan pengembangan, dan pemustaka berkebutuhan khusus itu sendiri.
Sedangkan upaya yang akan dilakukan sebagai inovasi yaitu: Perpustakaan Nasional akan membangun gedung layanan baru sebesar 24 lantai, melakukan sentralisasi perpustakaan dengan menggabungkan sistem layanan terbuka dan tertutup, menyediakan lantai khusus dengan segala koleksi yang dibutuhkan bagi pemustaka berkebutuhan khusus, menyediakan lantai khusus dengan segala fasilitas yang dibutuhkan bagi pemustaka berkebutuhan khusus, meningkatkan mutu pelayanan khususnya bagi pemustaka berkebutuhan khusus, dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pustakawan maupun petugas yang ada berkenaan dengan pemustaka berkebutuhan khusus. Kata
Kunci: Perpustakaan Nasional, Layanan Perpustakaan, Fasilitas, Pemustaka Berkebutuhan Khusus
Abstract This thesis discusses about library services for special needs at the National Library of Indonesia which is certainly related to the collection and library facilities. The background of this research is the point section five, verse three of Undang-Undang 43 of 2007 about the library which explains that people who have disabilities and/or physical, emotional, mental, intellectual, and/or social are entitled to library services
Layanan Bagi..., Galih Rasiono, FIB UI, 2013
2 which costumized to the abilities and limitations. The purpose of this study is to understand the planning and realization of innovation in the establishment of the availability and accessibility of facilities in the form of services provided by the library for everyone. The type of research used in this study is a qualitative research with case study strategy. Data collected through interviews, observation, document analysis, and triangulation of data. These results indicate that found some important obstacles faced by the National Library in providing the facilities and providing the services to the library user with special needs, such as: policy, budgets, building planning, human resources, development considerations, and library user with special needs itself. The efforts or services innovations of National Library are: the National Library will build a new 24 floors buiding, the National Library will conduct a centralization of library services by combining open access and closed access systems, the National Library will provide a special floor for people with special needs, the National Library will provide an education and training for librarians and existing officers, etc. Keywords:
National Library, Library Services, Facilities, Library User with Special Needs, Disability
Pendahuluan Perpustakaan sebagai sarana penunjang pembelajaran, penelitian, dan pengabdi masyarakat serta bertugas menyebarkan informasi secara cepat dan tepat demi terciptanya literasi informasi. Hal tersebut juga menjadi perhatian demi menjaga eksistensi mengenai fungsi perpustakaan tanpa menghadirkan
hambatan bagi seluruh pemustakanya. Begitupula hak untuk mendapatkan informasi merupakan milik semua orang tanpa adanya batasan bagi orang normal ataupun yang berkebutuhan khusus. Hal ini juga berhubungan dengan hak asasi manusia yang telah diatur oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dijelaskan pada pasal lima ayat tiga bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pada pasal 14 ayat satu dan dua juga dijelaskan bahwa: 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Selain itu, pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, dijelaskan pada pasal lima ayat tiga bahwa masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang
Layanan Bagi..., Galih Rasiono, FIB UI, 2013
3
disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Perpustakaan seperti halnya perpustakaan umum, sangat perlu memperhatikan layanan, fasilitas, dan aksesibilitas bagi seluruh pemustakanya tanpa terkecuali bagi yang berkebutuhan khusus atau dengan kata lain penyandang cacat. Oleh karena itu pemberian layanan dan penyediaan fasilitas serta aksesibilitas harus dapat dijangkau dan diterima dengan baik oleh pemustaka berkebutuhan khusus tersebut. Akses yang tidak terbatas dari perpustakaan merupakan hak setiap pemustaka seperti fasilitas ramp (tangga landai) dan elevator (lift) yang memungkinkan kursi roda untuk mengaksesnya dan pembuatan fasilitas lain bagi pemustaka berkebutuhan khusus dengan gangguan panca indera. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian agar proses pencarian informasi tersebut berjalan tanpa hambatan dan hak yang dimiliki oleh seluruh pemustaka dapat diberikan secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan informasi. Pertanyaan yang menjadi masalah dalam kegiatan ini yaitu: 1. Bagaimana upaya Perpustakaan Nasional dalam memenuhi kebutuhan pemustaka berkebutuhan khusus dengan berbagai fasilitas dan aksesibilitas layanan yang mendukung, baik yang pernah dijalankan, yang sedang dijalankan, maupun yang akan dijalankan? 2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Perpustakaan Nasional dalam
memenuhi kebutuhan pemustaka berkebutuhan khusus? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perencanaan dan pewujudan inovasi dalam pembentukan ketersediaan aksesibilitas dan fasilitas dalam bentuk layanan yang diberikan oleh perpustakaan bagi seluruh pemustakanya. Intinya adalah untuk menilai kesiapan perpustakaan baik fasilitas perpustakaan maupun kesediaan akses yang bertujuan khusus untuk mengidentifikasi dan menganalisis pembentukan solusi yang akan diberikan perpustakaan untuk para pemustaka dari hambatanhambatan yang ditemukan khususnya pemustaka berkebutuhan khusus dengan berbagai macam kebutuhan baik yang pernah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Tinjauan Literatur Perpustakaan Umum Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosialekonomi (UURI nomor 43, 2007). Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Perpustakaan umum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa memandang latar belakang pendidikan, agama, adat istiadat, umur, jenis dan lain
Layanan Bagi..., Galih Rasiono, FIB UI, 2013
4
sebagainya, maka koleksi perpustakaan umum pun terdiri dari beraneka ragam bidang dan pokok masalah sesuai dengan kebutuhan informasi dari pemakainya (Manifesto Perpustakaan Umum Unesco, 1994). McMenemy dalam bukunya The Public Library menjelaskan sebuah tujuan perpustakaan, yaitu: The public library has always played an important role as an educational vehicle for the wider community. A key goal of the public library movement was to provide the population with the means to access materials that would help them selfeducate (Black dalam McMenemy, 2009). Menurutnya, self-educate yang merupakan suatu tujuan perpustakaan umum bagi masyarakat luas untuk mengembangkan diri mereka sendiri dengan cara mereka sendiri tetapi dengan dukungan dari bahan-bahan yang disediakan oleh perpustakaan umum akan menjadi sebuah tantangan bagi perpustakaan dalam memenuhinya kebutuhan dari seluruh penggunanya baik dalam hal koleksi maupun layanan. Perpustakaan Nasional Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit,
perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara (UURI nomor 43, 2007). Peter Brophy (2001) membagi fungsi perpustakaan menjadi beberapa bagian, yaitu : 1. Essential functions a. Mengumpulkan dan memelihara literatur nasional, dengan tujuan untuk melengkapi cakupan b. Menghasilkan bibliografi nasional terbaru c. Bertindak sebagai sebuah layanan informasi bibliografi nasional 2. Desirable functions a. Bertindak sebagai pusat penelitian dan pengembangan dalam bidang perpustakaan dan informasi b. Menyediakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan dan informasi c. Bertindak sebagai pusat perencanaan perpustakaan bangsa 3. Possible functions a. Bertindak sebagai pusat pertukaran material antar perpustakaan b. Menyediakan layanan perpustakaan khusus bagi pemerintah c. Bertindak sebagai museum buku (tempat deposit) (Brophy, 2001). Fungsi perpustakaan yang mendasar dan rinci tersebut diataslah yang akan menjadi pegangan utama dalam
Layanan Bagi..., Galih Rasiono, FIB UI, 2013
5
menjalankan peran perpustakaan sesuai sebagaimana mestinya.
5.
Kebijakan Perpustakaan bagi Pemustaka Berkebutuhan Khusus Salah satu contoh kebijakan perpustakaan bagi masyarakat berkebutuhan khusus atau penyandang cacat adalah Library Services for People with Disabilities Policy, kebijakan yang dibuat oleh The Association of Specialized and Cooperative Library Agencies (ASCLA) pada tahun 2001, salah satu divisi dari The American Library Association. Kebijakan ini mengedepankan program yang mencakup kesetaraan yaitu: 1. The Scope of Disability Law, menyediakan akses terhadap fasilitas dan layanan perpustakaan yang adil bagi penyandang disabilitas 2. Library Service, perpustakaan tidak boleh mendiskriminasi orang penyandang cacat dan harus menjamin bahwa individu penyandang cacat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya perpustakaan 3. Facilities, ADA (Americans with Disabilities Act) menginginkan hambatan dalam arsitektur pada fasilitas yang ada serta hambatan komunikasi yang bersifat struktural dihapuskan 4. Collections, bahan pustaka harus dapat diakses oleh semua pelanggan termasuk para penyandang cacat
6.
7.
8.
9.
Assistive Technology, solusi teknologi terencana dan jalur akses berdasarkan konsep desain universal, sangat penting untuk penggunaan efektif informasi dan layanan perpustakaan lainnya oleh semua orang Employment, harus bekerja sama dengan pengusaha di sektor publik dan swasta untuk merekrut orang-orang penyandang cacat ke dalam profesi perpustakaan Library Education, Training and Professional Development, perpustakaan harus menyediakan kesempatan pelatihan bagi seluruh karyawan perpustakaan dan relawan dalam rangka untuk membuat mereka peka terhadap isu-isu yang mempengaruhi orang-orang dengan cacat dan untuk mengajarkan teknik yang efektif untuk menyediakan layanan bagi pengguna penyandang cacat dan untuk bekerja dengan rekan-rekan penyandang cacat Conferences, asosiasi dan staf, anggota, pameran, dan agen industri perhotelan harus mempertimbangkan kebutuhan peserta konferensi penyandang cacat dalam pemilihan, perencanaan, dan tata letak semua fasilitas konferensi, terutama kamar dan area pameran atau rapat. Publications and Communications, semua publikasi ALA termasuk buku, jurnal, dan surat, harus tersedia dalam format alternatif termasuk teks elektronik.
Layanan Bagi..., Galih Rasiono, FIB UI, 2013
6
Standar milik The Association of Specialized and Cooperative Library Agencies (2001) inilah yang akan dijadikan sebagai acuan kebijakan dalam melakukan penelitian ini. Studi Sebelumnya Penelitian mengenai layanan, fasilitas, dan aksesibilitas perpustakaan bagi pemustaka berkebutuhan khusus atau penyandang cacat sudah pernah dilakukan oleh peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Luluk Tri Wulandari yang merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, dengan judul penelitian Fasilitas Bagi Penyandang Cacat di Perpustakaan Umum: Studi analisis pada lima Perpustakaan Umum di Jakarta. Peneliti menekankan pada fasilitas yang dimiliki perpustakaan umum bagi penyandang cacat dalam hal ini tunanetra, tunarungu, dan cacat fisik. Jenis fasilitas yang dimaksud adalah seperti perabot perpustakaan dan koleksi perpustakaan. Peneliti melakukan penelitian di lima tempat yang berbeda namun diwilayah yang sama yaitu DKI Jakarta. Perpustakaan yang menjadi tempat penelitan antara lain, PERPUMDA Jakarta Timur, PERPUMDA Jakarta Selatan, PERPUMDA Soemantri Brodjonegoro, The British Council Library (Perpustakaan British Council), dan The Japan Foundation Library (Pepustakaan Japan Foundation).
Metode Penelitian Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan sejumlah data dan informasi dari 5 orang informan. Informan 1 adalah Drs. DPR. M.Lis seorang Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional RI yang saat ini berusia 64 tahun. Informan 1 merupakan mantan Kepala Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2001 – 2009. Informan 2 adalah Drs. AS. Msi seorang Kepala Humas Perpustakaan Nasional RI. Informan 3 adalah Hj. M. S.sos seorang Ketua Kelompok Layanan Informasi, Konsultasi, dan Kunjungan yang saat ini berusia 56 tahun. Informan 4 adalah HS. S.sos seorang Ketua Kelompok Layanan Terbuka di Perpustakaan Nasional RI jalan Merdeka Selatan 11 dan pada saat ini berusia 41 tahun. Informan 5 adalah YN. S.S seorang Pustakawan Muda yang bertugas di lantai lima Perpustakaan Nasional RI jalan Salemba Raya 28A. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam. Pada penelitian ini proses pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis dan Interpretasi Data The Scope of Disability Law The Scope of Disability Law, menyediakan akses terhadap fasilitas dan layanan perpustakaan yang adil bagi penyandang disabilitas (ASCLA, 2001). Sikap Perpustakaan Nasional dalam menyikapi poin kebijakan The Scope of Disability
Layanan Bagi..., Galih Rasiono, FIB UI, 2013
7
Law yang berarti menyediakan akses terhadap fasilitas dan layanan perpustakaan yang adil bagi penyandang disabilitas adalah membenarkan dan pernah dilakukan. Akan tetapi, implementasinya kurang berjalan dengan baik karena Perpustakaan Nasional kurang menganggap berjalannya poin kebijakan ini menjadi sebuah prioritas dengan berbagai alasan yang ada. Perpustakaan Nasional dalam hal ini telah menjalankan sebuah fungsi yang telah dihadapkan kepada masyarakat umum untuk memberikan layanan dan penyediaan fasilitas yang optimal baik untuk masyarakat normal maupun masyarakat berkebutuhan khusus tersebut ditunjukan melalui penyediaan koleksi khusus yaitu koleksi braille. Sehingga, pemustaka yang membutuhkan informasi sesuai porsinya akan dapat merasa terperhatikan. Library Service Library Service, perpustakaan tidak boleh mendiskriminasi orang penyandang cacat dan harus menjamin bahwa individu penyandang cacat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya perpustakaan (ASCLA, 2001). Pernyataan tersebut juga didukung oleh bentuk perundang-undangan yang dijelaskan melalui UURI nomor 43 tahun 2007. Pada UndangUndang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, dijelaskan pada pasal lima ayat tiga bahwa masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual,
dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing (Perpustakaan Nasional, 2007). Perpustakaan Nasional telah menjalankan poin kebijakan ini dengan menyamaratakan seluruh pemustakanya. Tidak ada pembedaan hanya saja dibedakan melalui kebutuhannya seperti penyediaan akses bagi anak-anak dan pembuatan program-program bagi pemustaka berkebutuhan khusus baik untuk saat ini maupun yang masih terus akan disiapkan untuk masa akan datang. Facilities Facilities, ADA (Americans with Disabilities Act) menginginkan hambatan dalam arsitektur pada fasilitas yang ada serta hambatan komunikasi yang bersifat struktural dihapuskan (ASCLA, 2001). a. Sarana Fisik Perpustakaan Nasional juga sebenarnya hanya menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh pemustaka biasa atau dengan kata lain orang normal, namun fasilitas yang dapat dipakai oleh pemustaka berkebutuhan khusus itu secara tidak langsung sudah menjadi suatu kebutuhan bagi pemustaka yang bersifat umum. Keadaan sarana fisik di Perpustakaan Nasional setelah dilakukan penelitian memang belum sepenuhnya memadai untuk pemustaka berkebutuhan khusus. Fasilitas fisik yang ada sebenarnya memiliki fungsi umum saja akan tetapi dapat digunakan bagi
Layanan Bagi..., Galih Rasiono, FIB UI, 2013
8
pemustaka dengan kebutuhan khusus. Perpustakaan Nasional hanya terfokus pada penyediaan koleksi yang dianggap sebagai sebuah fasilitas yang dapat dijadikan sebagai senjata utama termasuk bagi pemustaka berkebutuhan khusus. Sedangkan fasilitas yang menyangkut akses fisik perpustakaan menyangkut kebutuhan khusus belum sepenuhnya dijadikan prioritas. b. Sarana Non Fisik Sarana non fisik yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah merupakan suatu bentuk fasilitas khusus yang diberikan bagi pemustaka berkebutuhan khusus, akan tetapi kenyataannya fasilitas inilah yang diperuntukan bagi pemustaka biasa atau normal yang juga dapat digunakan untuk mendukung penyediaan fasilitas bagi pemustaka berkebutuhan khusus. Collections Collections, bahan pustaka harus dapat diakses oleh semua pelanggan termasuk para penyandang cacat (ASCLA, 2001). Kunci sukses sebuah perpustakaan tentunya didukung oleh keberhasilan koleksinya. Semakin baik koleksi perpustakaan, maka akan semakin baik pula menungjang fungsi dan tugas perpustakaan dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi pemustakanya baik secara keseluruhan maupun bagi pemustaka berkebutuhan khusus.
Koleksi yang menjadi andalan Perpustakaan Nasional bagi pemustaka berkebutuhan khusus sampai saat ini hanyalah koleksi braille yang secara tidak langsung dimiliki karena didapatkan melalui hibah. Sedangkan koleksi lain untuk pemustaka berkebutuhan khusus lainnya seperti tunarungu, dan tunadaksa atau cacat fisik masih bisa menggunakan koleksi yang disediakan secara umum untuk pemustaka umum. Jadi tidak ada spesifikasi khusus untuk koleksi bagi pemustaka berkebutuhan khusus dengan tunarungu dan tunadaksa atau cacat fisik. Assistive Technology Assistive Technology, solusi teknologi terencana dan jalur akses berdasarkan konsep desain universal, sangat penting untuk penggunaan efektif informasi dan layanan perpustakaan lainnya oleh semua orang (ASCLA, 2001). Berdasarkan penilitan yang telah dilakukan, untuk mencari tahu penerapan poin kebijakan ini pada Perpustakaan Nasional memang tidak ditemukan sebuah penjelasannya. Perpustakaan Nasional masih terfokus pada beberapa masalah-masalah lain yang lebih dahulu menjadi perhatiannya, sementara untuk program pemustaka berkebutuhan khusus sama sekali belum terpikirkan lagi Employment Employment, harus bekerja sama dengan pengusaha di sektor publik dan swasta untuk merekrut orangorang penyandang cacat ke dalam
Layanan Bagi..., Galih Rasiono, FIB UI, 2013
9
profesi perpustakaan (ASCLA, 2001). Perpustakaan Nasional belum pernah memikirkan untuk merekrut pegawai atau kerjasama seperti apa yang telah dijelaskan pada poin kebijakan diatas. Bahkan kerjasama dalam bentuk pemberian layanan bagi pemustaka berkebutuhan khusus di luar area perpustakaan juga sampai saat ini belum pernah dilakukan. Library Education, Training and Professional Development Library Education, Training and Professional Development, perpustakaan harus menyediakan kesempatan pelatihan bagi seluruh karyawan perpustakaan dan relawan dalam rangka untuk membuat mereka peka terhadap isu-isu yang mempengaruhi orang-orang dengan cacat dan untuk mengajarkan teknik yang efektif untuk menyediakan layanan bagi pengguna penyandang cacat dan untuk bekerja dengan rekan-rekan penyandang cacat (ASCLA, 2001). Perpustakaan Nasional belum mengimplementasikannya di dalam program yang dijalankan. Hal ini sangat disayangkan karena Perpustakaan Nasional perlu meningkatkan kinerja dari pustakawannya melalui pelatihan dan pendidikan dalam bidang pelayanan terhadap pemustaka berkebutuhan khusus sebagai bentuk pengembangan program-program yang bermutu. Conferences
Conferences, asosiasi dan staf, anggota, pameran, dan agen industri perhotelan harus mempertimbangkan kebutuhan peserta konferensi penyandang cacat dalam pemilihan, perencanaan, dan tata letak semua fasilitas konferensi, terutama kamar dan area pameran atau rapat (ASCLA, 2001). Perpustakaan Nasional menjadikan ini sebagai sebuah inovasi yang akan terus ditingkatkan. Sebenarnya kepedulian untuk melaksanakan poin kebijakan ini sudah ada, hanya saja belum menjadi sebuah kepentingan dan kewajiban karena perlu adanya dukungan dari pihak-pihak lain sebagai satu kesatuan yang mengedepankan kesetaraan serta meniadakan hambatan yang ada. Publications and Communications Publications and Communications, semua publikasi termasuk buku, jurnal, dan surat, harus tersedia dalam format alternatif termasuk teks elektronik (ASCLA, 2001). Keterkaitan antara poin kebijakan ini merupakan suatu upaya yang sangat mengedepankan keefektifitasan penggunaan koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan agar dapat dimanfaatkan oleh siapapun baik pemustaka umum maupun yang berkebutuhan khusus. Perpustakaan Nasional sendiri telah melakukan usaha ini, namun koleksi yang bersifat elektronik hanya sebatas buku-buku tertentu dan dengan tahun-tahun tertentu saja. Sedangkan untuk jurnal, Perpustakaan Nasional melanggan cukup banyak jurnal terbitan luar negeri yang bisa
Layanan Bagi..., Galih Rasiono, FIB UI, 2013
10
dijadikan referensi oleh pemustaka dalam mencari informasi. Secara garis besar, Perpustakaan Nasional telah berupaya untuk mewujudkan poin kebijakan ini. Akan tetapi, belum sepenuhnya terlaksana sehingga masih perlu adanya perhatian khusus untuk melengkapinya. Kesimpulan Dalam penelitian ini dengan judul layanan bagi pemustaka berkebutuhan khusus: studi kasus Perpustakaan Nasional Indonesia, tentunya terikat sudah di dalamnya permasalahan yang menyangkut fasilitas, koleksi, sumber daya manusia, serta gedung perpustakaan itu sendiri. Akan tetapi, sesungguhnya inti dari bentuk keseluruhan tersebut adalah peran dari Daftar Acuan American Library Association. (2001). Library services for people with disabilities policy. American Library Association. Brophy, Peter. (2001). The library in the twenty-first century : new services for the information age. London : Library ociation Publishing.
kebijakan yang diterapkan pada perpustakaan khususnya dalam hal ini Perpustakaan Nasional. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Perpustakaan Nasional belum berjalan dengan baik dalam menanggapi pemustaka berkebutuhan khusus baik dalam segi layanan maupun fasilitasnya. Apabila kebijakan dari Perpustakaan Nasional sudah dibuat mengenai kekhususan bagi pemustaka berkebutuhan khusus, maka bukan suatu hal yang tidak mungkin bahwa rencana, program, kegiatan, dan bentuk-bentuk fasilitas yang mendukung dan mengacu kearah tersebut dapat diwujudkan dengan sengaja dan dengan persiapan yang matang. Jadi ketersediaan fasilitas dan pemberian layanan bagi pemustaka berkebutuhan khusus tidak lagi dalam lingkup secara kebetulan. Manifesto perpustakaan umum Unesco. 1994. McMenemy, David. (2009). The public library. London : Facet Publishing. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan
Layanan Bagi..., Galih Rasiono, FIB UI, 2013
11
Lampiran Ketersediaan Fasilitas Bagi Pemustaka Perpustakaan Nasional RI Lokasi 1 : Salemba Raya 28A Lokasi 2 : Merdeka Selatan 11 No
Jenis
I Kebijakan
Berkebutuhan
Fasilitas
1. Menyediakan akses terhadap fasilitas dan layanan perpustakaan yang adil bagi penyandang disabilitas 2. Perpustakaan tidak boleh mendiskriminasi orang penyandang cacat dan harus menjamin bahwa individu penyandang cacat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya perpustakaan
Khusus
Lokasi Perpustakaan 1
2
-
-
√
√
3. Hambatan dalam arsitektur pada fasilitas yang ada serta hambatan komunikasi yang bersifat struktural dihapuskan 4. Bahan pustaka harus dapat diakses oleh semua pelanggan termasuk para penyandang cacat 5. Solusi teknologi terencana dan jalur akses berdasarkan konsep desain universal, sangat penting untuk penggunaan efektif informasi dan layanan perpustakaan lainnya oleh semua orang 6. Bekerja sama dengan pengusaha di sektor publik dan swasta untuk merekrut orang-orang penyandang cacat ke dalam profesi perpustakaan
Layanan Bagi..., Galih Rasiono, FIB UI, 2013
di
√
-
√
-
-
-
-
-
12
7. Perpustakaan harus menyediakan kesempatan pelatihan bagi seluruh karyawan perpustakaan dan relawan dalam rangka untuk membuat mereka peka terhadap isu-isu yang mempengaruhi orang-orang dengan cacat dan untuk mengajarkan teknik yang efektif untuk menyediakan layanan bagi pengguna penyandang cacat dan untuk bekerja dengan rekanrekan penyandang cacat 8. Asosiasi dan staf, anggota, pameran, dan agen industri perhotelan harus mempertimbangkan kebutuhan peserta konferensi penyandang cacat dalam pemilihan, perencanaan, dan tata letak semua fasilitas konferensi, terutama kamar dan area pameran atau rapat. 9. Semua publikasi termasuk buku, jurnal, dan surat, harus tersedia dalam format alternatif termasuk teks elektronik. II
-
-
-
-
-
-
√
-
- Majalah
-
-
- Surat kabar
-
-
- Koleksi referens
√
-
2. Cetakan besar (Large Print)
-
-
3. Buku wicara
-
-
4. Rekaman suara
√
-
1. Buku dan terbitan berseri
√
√
2. Gambar hidup dan rekaman video
-
-
Koleksi 1. Tunanetra
2. Tunarungu
1. Braille : - Buku
Layanan Bagi..., Galih Rasiono, FIB UI, 2013
13
3. Tunadaksa III
-
-
4. Bahan grafika 2 (transparansi dan filmstrip)
-
-
5. Bahan kartografi (peta, atlas, bola dunia, dan foto udara)
-
-
6. Bahan mikro (mikrofilm, mikrofis, dan mikroopaque)
-
-
1. Peminjaman koleksi
-
-
2. Bimbingan pemakai (pesan antar koleksi)
√
-
3. Layanan pembaca (membacakan koleksi)
-
-
4. Pendidikan pemakai (bimbingan terhadap penggunaan koleksi)
-
-
1. Layanan referensi atau rujukan
√
√
2. Pustakawan atau staf mengerti bahasa isyarat
-
-
3. Instalasi pendengaran
-
-
-
-
Tidak ada, karena seluruh koleksi dapat digunakan
Layanan 1. Tunanetra
2. Tunarungu
3. Tunadaksa IV
3. Bahan grafika 1 (lukisan, bagan, foto, dan gambar)
sistem
loop
alat
1. Pustakawan atau staf pendamping
Gedung dan Fasilitas
Layanan Bagi..., Galih Rasiono, FIB UI, 2013
14
1. Tunanetra
2. Tunarungu
3. Tunadaksa
1. Lokasi perpustakaan mudah dan ekonomis dikunjungi
√
√
2. Ada jalur khusus tunanetra untuk masuk ke perpustakaan
-
-
3. Ada penanda pintu kaca (bagi penderita gangguan penglihatan)
-
-
4. Cahaya dalam ruangan cukup terang (bagi penderita low vision)
√
√
5. Alat baca pembesar (bagi penderita low vision)
-
-
6. Keyboard braillle pada komputer
-
-
7. Alat pemutar rekaman suara
-
-
8. Tape recorder
-
-
1. Alat pemutar rekaman video
-
-
2. Alat pembaca transparasi dan filmstrip
-
-
3. Alat pembaca bahan koleksi mikro
-
-
4. Alat bantu pendengaran
-
-
5. Simbol petunjuk jalan atau signage
-
-
1. Area parkir dan lingkungan perpustakaan cukup luas bagi pengguna kursi roda tanpa ada halangan
√
√
2. Pintu masuk dapat diakses oleh pengguna kursi roda (cukup luas atau menggunakan pembuka pintu otomatis)
√
-
√
-
√
-
3. Tangga landai bagi pengguna kursi roda 4. Lift dapat diakses dan posisi tombol berada di ketinggian yang tepat bagi
Layanan Bagi..., Galih Rasiono, FIB UI, 2013
15
pengguna kursi roda 5. Toilet atau kamar kecil khusus penyandang cacat fisik (tunadaksa) mudah dijangkau dan cukup luas
-
-
6. Terdapat ruangan khusus bagi penyandang cacat dengan berbagai jenis ketidakmampuan (meja baca yang rendah, komputer katalog yang rendah)
-
-
Layanan Bagi..., Galih Rasiono, FIB UI, 2013
