Sambutan Dekan FH-UI
v
Sambutan Ketua BAPEPAM
vii
Sekapur Sirih
ix
Daftar lsi
Bob 1 TlNJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL Lator Belakang
xiii
Posor Modal dan Poser Uong Pasar Modal Pasar Modal Syariah Pasar Uang
1
10
13
13
16
19
Peranan Posor Modal Bagi Pembangunon Ekonoml Perkembangan Ekonomi Ounia Peluang dan Tantangan Pembangunan Ekonomi Nasional
21
21
27
31
Posor Modal dan Badon Penyehaton Perbankan
Nasionol (BPPN) Hukum dan Pasor Modal Sumber Hukum Pasar Modal Regulasi Undang·Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Himpunan Peraturan Bapepam
37
42
42
43
45
50
Hoklkat Pasor Modal
Bob 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PASAR MODAL Sejarah Pasar Modal Dunia Sebelum Tahun 1900 Sesudah Tahun 1900
53 53 56
Sejarah Pasar Modal Indonesia Periode Permulaan (1878-1912) Periode Pembentukan Bursa (1912·1925) Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952) Periode Kebangkitan (1952-1976) Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987) Periode Deregulasi (1987-1995) Periode Kepastian Hukum (1995-sekarang) Periode Menyongsong Independensi Bapepam
62 62 63 64 67 68 71 73 74
Bob 3 PENGEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA Pengembangan Pasar Modal Indonesia Pengembangan Institusi Pasar Modal Pengembangan Bursa Efek Jakarta
lembaga Kliring dan Penjaminan
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Perusahaan Efek
Lembaga dan Protesi Penunjang Pasar Modal Lembaga Penunjang Pasar Modal Profesi Penunjang Pasar Modal Good Corporate Governance dan Pengembangan Pasar Modal Kerja Sama Internasional Otaritas Pasar Modal Bob 4 PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PASAR MODAL Struktur Kelembagaan Pasar Modal Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Pemeriksaan dan Penyidikan oleh Bapepam
Struklur Organisasi Bapepam
Bursa Etek Bursa Efek Jakarta Bursa Efek Surabaya Karaklerislik Bursa Efek
xiv
Pencatatan Saham Mekanisme Perdagangan Jakarta Automated Trading Sr. Online Trading System Perdagangan Tanpa Warkat (S,
53
Perusahaan Efek
lembaga Kliring dan Penjarr Lembaga Penyimpanan dar
lembaga Kliring dan Penjamim Lembaga Penyimpanan dan Pel
Emjten, Perusahaan Publlk, d( Emiten Perusahaan Publik Reksa Dana
77
Investor
77 86
Investor Domestik Investor Asing Tujuan Berinvestasi
86 87 88 88
lembaga Penunjang Pasar M Biro Administrasi Efek Kustodian Wali Amanat (Trustee) Penasihat Investasi Pemeringkat Efek (Rating Compo
88 88 89 95 109
BabS INSTRUMEN PASAR MODAL Instrumen Utang (ObligasO Instrumen Penyertaan (Sahall Instrumen Efek Lain
113 113 115 11 7 121
Indonesian Depository Receipt ( Efek Beragun Aset fndeks Saham Instrumen Efek Derivatif Right Option
124 127 129 130
II
Warrant (Waran/Surat Saham)
EI
Pencatatan Saham Mekanisme Perdagangan Jakarta Automated Trading System (JATS) Online Trading System Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless Trading) Perusahoon Efek Lembogo Kliring don Penjominon (LKP) & Lembogo Penyimponon don Penyelesoion (LPP) Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
141 148
148
150
Emiten. Perusahoon Publik. don Rekso Dono Emiten Perusahaan Publik Reksa Dana
151
151
154
155
Investor
165
167
168
169
Investor Domestik Investor Asing Tujuan Berinvestasi Lembogo Penunjong Pasor Modal Biro Administrasi Efek Kustodian Wali Amanat (Trustee) Penasihat Investasi Pemeringkat Efek (Rating Company)
BabS INSTRUMEN PASAR MODAL Instrumen Utong (Obligosi)
Instrumen Penyertoon ($ohom)
Instrumen Efek Loin
Indonesian Depository Receipt (lOR) Efek Beragun Aset Indeks Saham Instrumen Efek Derivotif
Right
Option
Warrant (Waran/Surat Saham)
II
131
134
138
139
140
171
171
172
173
174
176
181
182
188
193
193
196
202
203
203 .
204
204
xv
..
Pasar Modal Syariah
205
Landasan Yuridis
Instrumen Pasar Modal Syariah
205
Tindak Pidana di Bidang Pasar M Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidal Tindakan Lain yang Dikategorikar di Bidang Pasar Modal
Instrumen Utang (Obligasi Syariah Mudharabah) Instrumen Penyertaan (Saham) Instrumen Lain (Reksa Dana Syariah)
205
207
211
Bob 6 PENAWARAN UMUM DAN ASPEK HUKUMNYA
213
Pelanggaran di Bidang Pasar Mo
Tinjauan Umum
213
Kewenangan Bapepam untuk M Hukum
Aspek Hukum Penawaran Umum
215
Perlindungan Hukum Sagi Inve~
Penawaran Umum Obligasi
219
Kondisi Emiten Setelah Penawaran Umum
221
Daftar Pustaka
Bob 7 TRANSPARANSI PASAR MODAL
225
Arti Penting Transparansi
225
Manfaat Keterbukaan Informasi
231
Prinsip Transparansi dalam Peraturan Pasar Modal
233
Keterbukaan Merupakan Prinsip Good Corporate
Governance
236
Ketentuan Sanksi Atas Pelanggaran
238
BobS BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU
241
Pengertian Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Prinsip Good Corporate Governance
241
Peraturan Nomor IX.E.1. dan Prinsip Good Corporate Governance
244
Modus Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu
247
Unsur Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
248
Syarat Melakukan Benturan Kepentingan Transaksi
Tertentu
249
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham
251
Tanggung Jawab Perseroan dan Pengurus Atas
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
253
Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu
254
Bob 9 KEJAHATAN DAN PELANGGARAN 01 BIDANG
PASAR MODAL Kejahatan di Bidang Pasar Modal
xvi
257
257
II
Lampiran Tentang Penulis
..
Pasar Modal Syariah
205
Landasan Yuridis
Instrumen Pasar Modal Syariah
205
Tindak Pidana di Bidang Pasar M Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidal Tindakan Lain yang Dikategorikar di Bidang Pasar Modal
Instrumen Utang (Obligasi Syariah Mudharabah) Instrumen Penyertaan (Saham) Instrumen Lain (Reksa Dana Syariah)
205
207
211
Bob 6 PENAWARAN UMUM DAN ASPEK HUKUMNYA
213
Pelanggaran di Bidang Pasar Mo
Tinjauan Umum
213
Kewenangan Bapepam untuk M Hukum
Aspek Hukum Penawaran Umum
215
Perlindungan Hukum Sagi Inve~
Penawaran Umum Obligasi
219
Kondisi Emiten Setelah Penawaran Umum
221
Daftar Pustaka
Bob 7 TRANSPARANSI PASAR MODAL
225
Arti Penting Transparansi
225
Manfaat Keterbukaan Informasi
231
Prinsip Transparansi dalam Peraturan Pasar Modal
233
Keterbukaan Merupakan Prinsip Good Corporate
Governance
236
Ketentuan Sanksi Atas Pelanggaran
238
BobS BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU
241
Pengertian Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Prinsip Good Corporate Governance
241
Peraturan Nomor IX.E.1. dan Prinsip Good Corporate Governance
244
Modus Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu
247
Unsur Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
248
Syarat Melakukan Benturan Kepentingan Transaksi
Tertentu
249
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham
251
Tanggung Jawab Perseroan dan Pengurus Atas
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
253
Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu
254
Bob 9 KEJAHATAN DAN PELANGGARAN 01 BIDANG
PASAR MODAL Kejahatan di Bidang Pasar Modal
xvi
257
257
II
Lampiran Tentang Penulis
Landasan Yuridis Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal Tindakan Lain yang Dikategorikan sebagai Tindak Pidana
di Bidang Pasar Modal Pelanggaran di Bidang Pasar Modal Kewenangan Bapepam untuk Melakukan Penegakan
Hukum Perlindungan Hukum Bagi Investor
I
257
259
259
271
272
276
278
Daftar Pustaka
281
Lampiran
287
Tentang Penulis
393
xvii
