Ferry Andriyanto, S. Pd. pnscitacitaku.wordpress.com
Langkah untuk mendapatkan kunci jawaban dan pembahasan download di pnscitacitaku.wordpress.com
Latihan Soal CPNS Tata Negara Kode I
LATIHAN SOAL TATA NEGARA ( waktu : 30 menit)
1. Perhatikan pernyataan berikut i. Sistem ceck and balances dapat menghasilkan keseimbangan antarorgan yang diserahi tugas kenegaraan. Dapat mencegah terjadinya ii. iii. iv.
kekuasaan yang absolut Kedudukan badan eksekutif lebih stabil Penyusunan program pemerintahan dapat disesuaikan dengan nama jabatan eksekutif
Pernyataan di atas merupakan kelebihan sistem pemerintahan a. presidensial b. parlementer c. kesatuan d. serikat e. federal f. konfederasi 2. Pemerintah dan pemerintahan itu sama yaituorganisasi yang mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi, merupakan pernyataan dari a. Ramlan Surbakti b. C.F. Strong c. Jimli Asshiddiqie d. Tatang M. Amirin e. Sukarna f. Soleman B. Taneko 3. Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang sejajar merupakan model bangunan negara a. presidensial b. parlementer c. kesatuan d. serikat e. federal f. konfederasi 4. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial menurut Jimli Asshiddiqie, kecuali a. Masa jabatan presiden dan wakil presiden ditentukan lebih pasti, misalnya 4 tahun atau lima tahun, Ferry Andriyanto, S.Pd.
sehingga presiden dan wakil presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik b. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen karena presiden tidak dipilih oleh parlemen c. Presiden dipilih secara langsung ataupun melalui perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakikat lembaga permanen d. Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara e. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen demikian juga sebaliknya f. Tanggungjawab pemerintahan berada di pundak presiden 5. Pemerintah pusat berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah lokal merupakan model bangunan negara a. presidensial b. parlementer c. kesatuan d. serikat e. federal f. konfederasi 6. Badan legislatif dan badan eksekutif mempunyai kedudukan yang sejajar dan saling melakukan kontrol melalui mekanisme check and balances merupakan model dari sistem a. konfederasi b. federal c. serikat d. kesatuan e. parlementer f. presidensial 7. Pemerintah lokal mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pemerintah pusat merupakan model bangunan negara a. presidensial b. parlementer c. kesatuan d. serikat pnscitacitaku.wordpress.com
Latihan Soal CPNS Tata Negara Kode I e. federal f. konfederasi 8. Perhatikan pernyataan berikut i.
ii.
Setiap keputusan adalah hasil tawar-menawar antara legislatif dan eksekutif sehinggasering kurang tegas dalam pengambilan suatu keputusan Pengambilan keputusan relatif lebih lama
Pernyataan di atas merupakan kekurangan sistem pemerintahan a. presidensial b. parlementer c. kesatuan d. serikat e. federal f. konfederasi 9. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara, merupakan pernyataan dari a. Tatang M. Amirin b. Sukarna c. Soleman B. Taneko d. Ramlan Surbakti e. C.F. Strong f. Jimli Asshiddiqie 10. Suatu negara disebut negara demokratis apabila 1) yang memerintah dalam negara tersebut adalah rakyat 2) bentuk pemerintahan yang diselenggarakan kekuasaannya terbatas, yang membiarkan beberapa atau sebagian besar lingkungan hidup individu dan golongan tanpa diatur Penrnyataan diatas dikemukakan oleh a. Moh Yamin dan Moh Hatta b. Mc Carter dan John Hertz c. C.F. Strong dan Jimli Asshiddiqie d. Ramlan Surbakti dan Tatang M. Amirin e. Sukarna dan Soleman B. Taneko f. Karl Marx dan Paul Laband Ferry Andriyanto, S.Pd.
11. Salah satu teori terbentuknya suatu negara adalah teori kontrak sosial. Istilah kontrak sosial pertama kali dimunculkan oleh a. Thomas Hobbes b. John Locke c. J.J. Rousseau d. Thomas Aquinas e. Karl Marx f. Harold J. Laski 12. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu presiden tahap I tanggal 5 Juli 2004, kecuali a. Susilo Bambang Yudhoyono – M. Yusuf Kalla b. Megawati Soekarno Putri – K.H. Hasyim Muzzadi c. Wiranto – Solehudin Wahid d. Amien Rais – Siswono Yudohusodo e. Prabowo Subianto – Hatta Rajasa f. Hamzah Haz – Agum Gumelar 13. Pemilu 7 Juni 1999 diikuti oleh a. 44 partai b. 46 partai c. 48 partai d. 50 partai e. 52 partai f. 54 partai 14. Badan legislatif mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada badan eksekutif merupakan model dari sistem a. presidensial b. parlementer c. kesatuan d. serikat e. federal f. konfederasi 15. Hasil pemilu 7 Juni 1999 menunjukkan PDI-P mendapat a. 7,12% suara b. 10,71% suara c. 12,61% suara d. 22,44% suara e. 33,74% suara f. 41,32% suara 16. Pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK harus berpedoman pada asas-asas berikut ini, kecuali a. koordinasi b. kepastian hukum c. keterbukaan pnscitacitaku.wordpress.com
Latihan Soal CPNS Tata Negara Kode I d. akuntabilitas e. kepentingan umum f. proporsionalitas 17. Wewenang KPK, kecuali a. Mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindakan korupsi c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait d. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara e. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi f. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi 18. Peran serta masyarakat dalam penanganan korupsi mendapatkan perlindungan hukum yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor a. 76 tahun 2005 b. 75 tahun 2004 c. 74 tahun 2003 d. 73 tahun 2002 e. 72 tahun 2001 f. 71 tahun 2000 19. Konsep pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut a. governing b. government c. governor d. governence e. to govern f. good governence 20. KPK harus berpedoman pada asas proporsionalitas yaitu a. asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi b. asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh Ferry Andriyanto, S.Pd.
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya c. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungkawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif e. asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi f. asas yang menghubungkan setiap unsur-unsur yang ada pada tindak pidana korupsi bailk itu Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi, aturan perundang-undangan yang berlaku, 21. Konsep pemerintah dalam bahasa Inggris disebut a. governing b. government c. governor d. governence e. to govern f. good governence 22. Sebagai pengganti BPKP, dibentuklah a. APRIS b. ABRI c. TNI d. TRI e. TKR f. BKR 23. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang a. Komisi Tindak Pidana Korupsi b. Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi pnscitacitaku.wordpress.com
Latihan Soal CPNS Tata Negara Kode I c. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme d. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi e. Tindak Pidana Korupsi f. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 24. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungkawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku adalah a. koordinasi b. kepastian hukum c. keterbukaan d. akuntabilitas e. kepentingan umum f. proporsionalitas 25. Lembaga Legislatif terdiri dari a. Presiden, Wakil Presiden b. Presiden, Wakil Presiden, Kementerian c. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial e. MPR, DPR f. MPR, DPR, DPRD, DPD 26. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah a. koordinasi b. kepastian hukum c. keterbukaan d. akuntabilitas e. kepentingan umum f. proporsionalitas 27. Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor a. 71 tahun 2000 b. 72 tahun 2001 Ferry Andriyanto, S.Pd.
c. 73 tahun 2002 d. 74 tahun 2003 e. 75 tahun 2004 f. 76 tahun 2005 28. Lembaga Yudikatif terdiri dari a. Presiden, Wakil Presiden b. Presiden, Wakil Presiden, Kementerian c. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial e. MPR, DPR f. MPR, DPR, DPRD, DPD 29. Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang a. Komisi Tindak Pidana Korupsi b. Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi c. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme d. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi e. Tindak Pidana Korupsi f. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 30. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer pada tahun a. 1998 – sekarang b. 1966 – 1998 c. 1959 – 1966 d. 1950 – 1959 e. 1949 – 1950 f. 1945 – 1949 31. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi adalah a. koordinasi b. kepastian hukum c. keterbukaan d. akuntabilitas e. kepentingan umum f. proporsionalitas 32. Hasil pemilu 7 Juni 1999 menunjukkan PKB mendapat a. 7,12% suara b. 10,71% suara pnscitacitaku.wordpress.com
Latihan Soal CPNS Tata Negara Kode I c. 12,61% suara d. 22,44% suara e. 33,74% suara f. 41,32% suara 33. Jumlah anggota MPR pada periode 2009 – 2014 sebanyak a. 269 b. 296 c. 629 d. 692 e. 926 f. 962 34. Sebagai pengganti Baban Penolong Korban Perang, dibentuklah a. BKR b. TKR c. TRI d. TNI e. ABRI f. APRIS 35. KPK harus berpedoman pada asas keterbukaan yaitu a. asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi b. asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya c. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungkawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif e. asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan Ferry Andriyanto, S.Pd.
kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi f. asas yang menghubungkan setiap unsur-unsur yang ada pada tindak pidana korupsi bailk itu Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi, aturan perundang-undangan yang berlaku, maupun proses penangkapan dan penyidikan 36. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan quasy parlementer pada tahun a. 1998 – sekarang b. 1966 – 1998 c. 1959 – 1966 d. 1950 – 1959 e. 1949 – 1950 f. 1945 – 1949 37. Sebelum amandemen, lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat adalah a. Presiden b. Perdana Menteri c. MPR d. DPR e. DPD f. Mahkamah Agung 38. Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif adalah a. koordinasi b. kepastian hukum c. keterbukaan d. akuntabilitas e. kepentingan umum f. proporsionalitas 39. Lembaga Eksekutif terdiri dari a. Presiden, Wakil Presiden b. Presiden, Wakil Presiden, Kementerian c. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial e. MPR, DPR f. MPR, DPR, DPRD, DPD 40. Alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;serta pembentukan, pnscitacitaku.wordpress.com
Latihan Soal CPNS Tata Negara Kode I pemekaran, dan penggabungan daerah adalah a. PURT DPD RI b. c c. Komite IV DPD RI d. Komite III DPD RI e. Komite II DPD RI f. Komite I DPD RI 41. Hasil pemilu 7 Juni 1999 menunjukkan Golkar mendapat a. 7,12% suara b. 10,71% suara c. 12,61% suara d. 22,44% suara e. 33,74% suara f. 41,32% suara 42. Sebagai pengganti Baban Penolong Korban Perang, dibentuklah a. Badan Keamanan Rakyat b. Tentara Keamanan Rakyat c. Tentara Republik Indonesia d. Tentara Nasional Indonesia e. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia f. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat 43. Jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pada periode 2009 – 2014 sebanyak a. 962 b. 926 c. 692 d. 629 e. 296 f. 269 44. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang a. Komisi Tindak Pidana Korupsi b. Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi c. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme d. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi e. Tindak Pidana Korupsi f. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ferry Andriyanto, S.Pd.
45. KPK harus berpedoman pada asas kepastian hukum yaitu a. asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi b. asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya c. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungkawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif e. asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi f. asas yang menghubungkan setiap unsur-unsur yang ada pada tindak pidana korupsi bailk itu Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi, aturan perundang-undangan yang berlaku, maupun proses penangkapan dan penyidikan 46. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1971 tentang a. Komisi Tindak Pidana Korupsi b. Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi c. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pnscitacitaku.wordpress.com
Latihan Soal CPNS Tata Negara Kode I d. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi e. Tindak Pidana Korupsi f. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 47. Jumlah anggota DPD pada periode 2009 – 2014 sebanyak a. 123 b. 132 c. 213 d. 231 e. 312 f. 321 48. Alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah adalah a. PURT DPD RI b. PURT DPD RI c. Komite I DPD RI d. Komite II DPD RI e. Komite III DPD RI f. Komite IV DPD RI 49. Pemilu presiden tahap II pada 20 September 2004 diikuti oleh dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden yaitu a. Wiranto – Solehudin Wahid dan Amien Rais – Siswono Yudohusodo b. Amien Rais – Siswono Yudohusodo dan Hamzah Haz – Agum Gumelar c. Hamzah Haz – Agum Gumelar dan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa d. Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Megawati Soekarno Putri – K.H. Hasyim Muzzadi e. Megawati Soekarno Putri – K.H. Hasyim Muzzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono – M. Yusuf Kalla f. Susilo Bambang Yudhoyono – M. Yusuf Kalla dan Wiranto – Solehudin Wahid 50. KPK harus berpedoman pada asas akuntabilitas yaitu Ferry Andriyanto, S.Pd.
a. asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi b. asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya c. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungkawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif e. asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi f. asas yang menghubungkan setiap unsur-unsur yang ada pada tindak pidana korupsi bailk itu Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi, aturan perundang-undangan yang berlaku, maupun proses penangkapan dan penyidikan 51. Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang a. Komisi Tindak Pidana Korupsi b. Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi c. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme d. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi e. Tindak Pidana Korupsi pnscitacitaku.wordpress.com
Latihan Soal CPNS Tata Negara Kode I f. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 52. KPK harus berpedoman pada asas kepentingan umum yaitu a. asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi b. asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya c. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungkawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif e. asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi f. asas yang menghubungkan setiap unsur-unsur yang ada pada tindak pidana korupsi bailk itu Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi, aturan perundang-undangan yang berlaku, maupun proses penangkapan dan penyidikan 53. Hasil pemilu 7 Juni 1999 menunjukkan PPP mendapat a. 7,12% suara b. 10,71% suara c. 12,61% suara d. 22,44% suara e. 33,74% suara f. 41,32% suara 54. Sebagai pengganti BPKP, dibentuklah Ferry Andriyanto, S.Pd.
a. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat b. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia c. Tentara Nasional Indonesia d. Tentara Republik Indonesia e. Tentara Keamanan Rakyat f. Badan Keamanan Rakyat 55. Jumlah anggota DPR pada periode 2009 – 2014 sebanyak a. 56 b. 65 c. 506 d. 560 e. 605 f. 650 56. Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI berjumlah a. 10 orang b. 11 orang c. 20 orang d. 22 orang e. 30 orang f. 33 orang 57. Sebelum amandemen, lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat adalah a. Dewan Perwakilan Daerah b. Mahkamah Agung c. Dewan Perwakilan Rakyat d. Perdana Menteri e. Majelis Permusyawaratan Rakyat f. Presiden 58. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang a. Komisi Tindak Pidana Korupsi b. Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi c. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme d. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi e. Tindak Pidana Korupsi f. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 59. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif pnscitacitaku.wordpress.com
Latihan Soal CPNS Tata Negara Kode I tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah a. koordinasi b. kepastian hukum c. keterbukaan d. akuntabilitas e. kepentingan umum f. proporsionalitas 60. Hasil pemilu 7 Juni 1999 menunjukkan PAN mendapat a. 7,12% suara b. 10,71% suara c. 12,61% suara d. 22,44% suara e. 33,74% suara f. 41,32% suara
Ferry Andriyanto, S.Pd.
pnscitacitaku.wordpress.com