SUMBER DAYA AIR
Latar Belakang
B
elakangan ini kondisi sumber daya air (SDA) di Indonesia berada pada kondisi yang mengkhawatirkan yang ditandai dengan proses degradasi SDA yang terus berlangsung. Tercatat bahwa lahan kritis di Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 30.196.800 Ha yang tersebar di 282 DAS kritis di Indonesia. Jumlah DAS Kritis prioritas I terus bertambah sejak 40 tahun terakhir ini, dari 22 buah DAS kritis pada tahun 1970 meningkat menjadi 36 buah pada tahun 1980, pada tahun 1999 menjadi 60 buah DAS, dan terakhir tahun 2013 ada sekitar 108 buah DAS kritis.
Gambar 1.1 Grafik Peningkatan Jumlah
semakin kompleks timbul dalam pengelolaan SDA seperti intensitas banjir dan tanah longsor yang semakin sering pada musim penghujan, kekeringan yang parah dan lama pada musim kemarau, hingga besarnya permintaan air dibandingkan dengan ketersediaan air tidak sebanding lagi sehingga menyebabkan defisit air yang cukup besar. Selain itu masalah juga ditambah dengan degradasi kualitas air akibat aliran sedimen yang besar dan dan pembuangan limbah ke sungai. Permasalahan demikian sudah terjadi hampir 20 tahun belakangan yang membuktikan bahwa Sistem SDA alami sudah terganggu yaitu siklus hidrologi
pada DAS sudah berubah dari alaminya sampai mencapai tingkat kritis. Penyebab permasalahan terganggunya sistem SDA di atas adalah pertumbuhan penduduk yang relatif cepat, perkembangan pembangunan yang pesat, daya dukunglahan dan sumber daya alam yang semakin berkurang. Hal itu diperparah dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap nilai keharmonisan hidup bersama lingkungan SDA. Pun demikian dengan lemahnya/kurangnya pengawasan dari para penegak hukum terkaitSDA
menambah beban bagi keselamatan sumber daya air yang ada. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kem. PU) dalam pengelolaan air meliputi upaya konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. Upaya ini akan dapat dilakukan secara optimal jika SDA berada dalam kondisi cukup memadai secara kuantitas, kualitas, dan berkesinambungan. Agar upaya itu efektif, maka program-program yang akan dilaksanakan perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan lintas sektoral maupun wilayah administrasi yang mencakup semua bidang pengelolaan, konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan SDA di atas antara laintelah ditetapkannya UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air (SDA) adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraankonservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. Di samping diterbitkannya UU No.7/2004 dan PP No. 42/2008, upaya untuk melaksanakan pengelolaan SDA ini juga harus ditunjang dengan tindakan nyata dengan dicanangkannya suatu aksi bersama antar pemangku kepentingan yang disebut dengan “Gerakan Nasional Kemitraan
Penyelamatan Air“ (GN-KPA) melalui penetapan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 April tahun 2005. Puslitbang Sosekling sebagai institusi litbang di Kementerian PU tidak terlepas dari kepentingan implementasi GN-KPA ini.Terdapat12 (dua belas)lokasi kegiatan yang dilaksanakan Puslitbang Sosekling terkait implementasiGN-KPA dimulai dari tahun 2005 sampai pada tahun 2011.Lokasi kegiatan tersebutadalah: DAS Brantasdi Jatim, DAS Kapuas di Sungai Landak Kalbar, DAS Bengawan Solo di Wonogiri Jawa Tengah, DAS Citanduy di Jawa Barat, DAS Asahan di Samosir Sumatera Utara, DAS Samarindadi Kalimantan Timur, DAS Serang di Boyolali Jawa tengah, DAS Serayu-Opak di Wonosobo,Temanggung dan Banjar Negara, DAS Krueng Aceh di Aceh Besar NAD, DAS Batang di Jambi Hari,dan DAS Cimanuk di Garut. Beberapa kegiatan GN-KPA di masingmasing DAS meliputi kegiatan Pemetaan, Sosialisasi,pembentukanKelompokKonse rvasi Tanah dan Air (KKTA), danpenyusunanRencana Konservasi Tanah Desa (RKTD). Hampir semua kegiatan GN-KPA di DAS yang telah dilakukan oleh Puslitbang Sosekling baru sampai pada tahap kesepakatan penyusunan RKTD saja, belum sampai pada implementasinya, sedangkan DAS yang sudah sampai pada implementasi RKTD adalah DAS Brantas di Jatim,DASSolo di Kabupaten Wonogiri, danDASSamarindadiKaltim.Dari DASyang sudahpada tahap implementasi RKTD tersebut, baru DAS
Solo yang sudah dimonitor dandievaluasi tingkat keberhasilannyamelalui kegiatan“Penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Air”pada tahun 2012.Kegiataninitelah menghasilkan suatupanduan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi SDA yang dilengkapi denganinstrumenmonitoring dan evaluasi yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya.Dimensi yang diukur mencakup dimensi “Cara- Tujuan” yaitu Mean-Ends Structure (MES) dan dimensi “Kategori Analisis Utama” yaitu (Main Categorical Analysis). Dari Kedua kategori ini diturunkan indikatorindikator sebagai intrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan konservasi sumber dayaair. Kegiatanpadatahun 2013 merupakan lanjutan kegiatan pada tahun 2012, dimana akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program pendampinganGN-KPA partisipatif mendukung pengelolaan SDA berkelanjutanpada tiga lokasi, yaitudiWilayah Sungai (WS)SerayuOpak, WSTobaAsahan,dan WSKapuas. Hasil
evaluasi pelaksanaan program pendampingan GN-KPA partisipatif menjadi bahan masukan danpenyempurnaan panduan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi SDA yang sudah disusun tersebut. Dengan adanya panduan ini diharapkan evaluasi pelaksanaan program pendampingan GN-KPA partisipatif dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholders seperti : InstansiPelaksana, Pengurus Kelompok, Anggota Kelompok, dan PendampingLapangan. Masukanmasukan untuk perbaikan program/ kegiatan GN-KPA partisipatif dari evaluasi akan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja seluruh pemangku kepentingan dalam program pendampinganGN-KPA partisipatif untuk mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Keberhasilan program pendampingan GN-KPA partisipatif akan berkontribusi padapeningkatan peran seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian air yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas, kuantitas,dan kuntinuitas air dalam DAS.
Berdasarkanlatar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskanpertanyaan penelitiansebagai berikut: Dengan menggunakan panduan monitoring dan evaluasi pelaksanaankonservasi SDA yang sudah dihasilkan sebelumnya, bagaimana tingkat keberhasilandari pelaksanaanprogrampendampingan GN-KPApartisipatifuntuk masingmasing lokasidiWSSerayu Opak,WSKapuas, danWS TobaAsahan?
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan uji penerapan terhadap “panduan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi SDA”yang telah dihasilkanpada tahun 2012 di tiga lokasiWSyang telah menyusundan mengimplementasikan community action plan dalam rangka GN-KPA. Tujuan kegiatan ini adalah untukmenghitung tingkat keberhasilan pelaksanaan programpendampingan GN-KPApartisipatifdiWSSerayu Opak,WSKapuas, dan WS TobaAsahan.
Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 (satu)buahnaskah ilmiah berupadokumen hasil evaluasi pelaksanaan program pendampingan GN-KPA Partisipatif di WS Serayu Opak,WSKapuas, danWS TobaAsahan menggunakan“panduan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi SDA”.
LokasiKegiatan evaluasi pelaksanaan programpendampinganGN-KPA partisipatif mendukung pengelolaan SDAberkelanjutandilaksanakan di tiga lokasiWSdengan criteria pemilihan lokasi WSyang telah menyusun dan mengimplementasikan community action plandalam rangka GN-KPA, sertamemiliki karakteristiksosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbedasatu sama lain. Ketiga lokasi WS terpilih adalah WS Serayu Opak mewakili Jawa, WS Toba Asahan mewakili Sumatera, dan WS Kapuas mewakili Kalimantan. UntukWSSerayuOpak, lokasi pelaksanaan evaluasiadalahdiDesa Hargotirto, Kecamatan Kokap,
Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). UntukWSAsahanpelaksanaan evaluasidilakukandiDesa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta, KabupatenSamosir, ProvinsiSumatera Utara. Sedangkan untuk WSKapuas, evaluasi dilaksanakan di Desa AurSampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi pelaksanaan evaluasi sedikit berbeda dari yang telah direncanakan. Untuk WS Serayu Opak, tadinya direncanakan di KabupatenKulon Progo dan kabupaten Temanggung. Ternyata untuk Kabupaten Temanggung tidak bisa
dilakukan evaluasi dikarenakan belum terbentuknya Tim GN-KPA Kabupaten Temanggung. Di samping itu, pada saat observasi lapangan di lokasi implementasi, ternyata juga belumterbentuknya kelompok komunitas, jadi pelaksanaan kegiatan GN-KPA tanpa didahului dengan pembentukan kelompok komunitas sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Kenyataan ini mengakibatkan tidak lengkapnya unit observasi dari instansi pelaksana di kabupaten, pengurus kelompok, dan anggota kelompok. Demikian juga denganWS Kapuas, pelaksanaan evaluasi yang direncanakan di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Landak danKabupaten Bengkayang, ternyata kondisi di Kabupaten Bengkayang juga sama dengan Kabupaten
Temanggung. Pelaksanan GN-KPA sudah pada tahap implementasi di lapangan, namun Tim GN-KPA baik di Kabupaten maupun di tingkat komunitas belumlah terbentuk. Berbeda dengan kondisi di kedua WS tersebut, pelaksanaan evaluasi di WS Toba Asahan tetap dilaksanakandi Kabupaten Samosir, hanya saja lokasi yang tadinya direncanakan di dua desa, yaitu Desa Ronggur Ni Huta dan Desa Simanindo. Mengingat kondisi pelaksanaan kegiatan GN-KPA di Desa Simanindo yang relatif sama dengan Desa Ronggur Ni Huta, maka untuk efisiensi, Tim memutuskan untuk fokus ke Desa Ronggur Ni Huta. Keputusan ini juga diambil agar seimbang untuk masing-masingWS.
Uji penerapan“panduan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi SDA”di tiga lokasiWSyang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda, diharapkan akan menyempurnakan panduan tersebut sehingga dapat digunakan oleh stakeholders dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program pendampingan GN-KPA parisipatif dalam mendukung pengeloaan SDA yang berkelanjutandi semua
Informasi detail hubungi Bidang Standar dan Diseminasi Pusat Litbang Sosial Ekonomi Lingkungan, Badan Litbang Kementerian PU Jl.Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp: 021-72784641 Fax:021-72786483
