TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN
LAPORAN TRIWULAN-III AKTIVITAS APBD PROVINSI
Persiapan Penyusunan Laporan kepada Presiden RI 18 September 2012
Agenda
1
Status Realisasi Agustus 2012
2
Kendala Realisasi
3
Persiapan Pelaksanaan APBD 2013
4
Pengendalian Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota
2
Dibutuhkan semangat dan kerja keras ...
... tinggal
62 HARI KERJA hingga 15 Desember 2012 Jatim 70%! Jambi, Lampung, Maluku Utara, Banten, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Papua Barat, Sulawesi Barat
Rata-rata realisasi APBD
41,30 % * Dari sistem monitoring TEPPA
*
3
Kondisi pelaporan 33 provinsi hingga Agustus 2012
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
JUMLAH PROVINSI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
SUMBAR R I AU SUMSEL DKI K A L BA R K A LT E N G KALSEL K A LT I M
JA M B I LAMPUNG M A LU T BANTEN BABEL KEPRI PA P UA B A R AT S U L BA R
9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6.
S U LU T S U LT E N G SULSEL BALI NTB M A LU KU PA P UA G O R O N TA LO
Situasi pelaporan beragam, contoh: Kondisi laporan keuangan dan fisik baru sampai bulan April, capaian strategis belum dilaporkan.
!
4
Deviasi target dan realisasi yang besar menandakan kurangnya pengendalian atas realisasi APBD … Target dan realisasi sangat tidak realistis …
! J U M L A H P R OV I N S I
Perkiraan target harus ditetapkan secara sadar dan penuh pemikiran. Tidak hanya realisasi anggaran, deviasi target dan realisasinya menunjukkan pula tingkat pengendalian Pemprov atas pelaksanaan APBD. D E V I A S I TA R G E T DA N R E A L I SA S I K E UA N G A N 5
Tiga provinsi mencapai/melampaui target, 18 provinsi tidak mampu mencapai target, 12 yang lain ...?
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Data 21 provinsi yang mengirimkan laporan melalui sistem monev TEPPA
Hasil pelaporan setiap provinsi menunjukkan kemampuan yang masih beragam... Kelengkapan Laporan Keuangan No
Fisik
Keuangan Strategis
Provinsi
Status Pelaporan Bulan
Bulan
Bulan
Target (%)
Realisasi (%)
Deviasi (%) < -10 = Merah -10 s.d. -6 = Kuning -5 s.d. -1 = Hijau > 0 = Biru
Pantau Proses Pengadaan
1
Aceh
Agustus
Agustus
Agustus
Lengkap
50
48
-2
Lengkap
2
Sumatera Utara
Agustus
Agustus
Agustus
Lengkap
63
43
-20
Lengkap
3
Bengkulu
Agustus
Agustus
Agustus
Lengkap
67
43
-24
Lengkap
4
Jawa Barat
Agustus
Agustus
Agustus
Lengkap
67
52
-15
Lengkap
5
Jawa Tengah
Agustus
Agustus
Agustus
Lengkap
60
56
-5
Lengkap
6
DI Yogyakarta
Agustus
Agustus
Agustus
Lengkap
74
48
-26
Lengkap
7
Jawa Timur
Agustus
Agustus
Agustus
Lengkap
70
70
0
Lengkap
8
Sulawesi Tengah
Agustus
Agustus
Agustus
Lengkap
60
50
-10
Lengkap
9
Nusa Tenggara Timur
Agustus
Agustus
Agustus
Lengkap
67
56
-11
10
Sumatera Barat
April
April
Tidak Ada
Tidak Lengkap
64
11
Riau
Agustus
Agustus
Tidak Ada
Tidak Lengkap
77
45
-32
Tidak Ada
12
Sumatera Selatan
Agustus
Agustus
Parsial
Tidak Lengkap
87
55
-32
Tidak Lengkap
13
DKI Jakarta
Agustus
Agustus
Parsial
Tidak Lengkap
30
33
3
Tidak Lengkap
14
Kalimantan Barat
Agustus
April
Parsial
Tidak Lengkap
66
58
-8
Tidak Lengkap
15
Kalimantan Tengah
Agustus
Agustus
Parsial
Tidak Lengkap
70
51
-19
Tidak Lengkap
16
Kalimantan Selatan
Juni
Maret
Tidak Ada
Tidak Lengkap
71
17
Kalimantan Timur
Agustus
Agustus
April
Tidak Lengkap
50
41
-9
Tidak Lengkap
18
Sulawesi Utara
Mei
Tidak ada
Tidak Ada
Tidak Lengkap
71
19
Sulawesi Selatan
Agustus
Agustus
Tidak Ada
Tidak Lengkap
72
61
-11
Tidak Ada
20
Sulawesi Tenggara
Agustus
Agustus
Parsial
Tidak Lengkap
78
50
-29
Tidak Lengkap
21
Bali
Agustus
Juni
Juni
Tidak Lengkap
73
38
-35
Tidak Lengkap
22
Nusa Tenggara Barat
Agustus
Agustus
April
Tidak Lengkap
70
56
-14
Tidak Lengkap
23
Maluku
Juni
Juni
Juni
Tidak Lengkap
60
24
Papua
Agustus
Agustus
Parsial
Tidak Lengkap
71
30
-41
Tidak Lengkap
25
Gorontalo
Agustus
Agustus
April
Tidak Lengkap
55
66
11
Tidak Lengkap
26
Jambi
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
0
0
0
Tidak Ada
27
Lampung
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
0
0
0
Tidak Ada
28
Maluku Utara
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
0
0
0
Tidak Ada
29
Banten
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
0
0
0
Tidak Ada
30
Bangka Belitung
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
0
0
0
Tidak Ada
31
Kepulauan Riau
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
0
0
0
Tidak Ada
32
Papua Barat
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
0
0
0
Tidak Ada
33
Sulawesi Barat
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
0
0
0
Tidak Ada
Lengkap Tidak Ada
Tidak Ada Tidak Ada
Tidak Lengkap
7
Mohon disampaikan pada Bapak/Ibu Gubernur …
“ Secara berkala saya akan telpon Bapak atau Ibu Gubernur untuk mengetahui realisasi APBD di wilayah masing-masing … “ 8
Agenda
1
Status Realisasi Agustus 2012
2
Kendala Realisasi
3
Persiapan Pelaksanaan APBD 2013
4
Pengendalian Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota
9
Kendala dalam realisasi APBD 2012
Perpres 54/2010 -- sudah direvisi dalam Perpres 70/2011 Juknis/Juklak -- semua Kementerian sudah menerbitkan Juknis 2012 Kelengkapan dokumen pengadaan Pengadaan lahan Penggantian Pimpinan Daerah
Jika ada kendala lain yang membutuhkan penanganan lintas, mari kita diskusikan hari ini ...
Pemahaman/upaya Pimpinan Daerah atas upaya percepatan realisasi APBD 10
Agenda
1
Status Realisasi Agustus 2012
2
Kendala Realisasi
3
Persiapan Pelaksanaan APBD 2013
4
Pengendalian Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota
11
Intinya dari semua adalah pengendalian hulu-hilir, kita siapkan pelaksanaan 2013 yang lebih baik ... 2012 31 Mei
Penetapan RKPD
11 Juni
1 Des
Penyampaian Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Tahun 2013 kepada Menteri Dalam Negeri
Penetapan APBD Proses Pengadaan
Des
2013 Januari
April Agustus
Desember
Proses Rekam Jejak SK Pelaksana Teknis Kegiatan Rencana Umum Pengadaan
Serah Terim a Proses Pelaksanaan
Masing-masing langkah harus dikendalikan TEPPA Prov/Kab/Kota. Selama ini kendali diserahkan kepada SKPD, yang menyebabkan Pemda tidak memiliki kendali atas percepatan realisasi. 12
Akan diterbitkan surat yang memberikan arahan percepatan realisasi APBD 2013 ...
2012 1. Himbauan untuk segera menyelesaikan Perda APBD 2. Penunjukan Pejabat Penghubung 3. Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 4. Identifikasi Pengadaan melalui Tender, PL, Swa. 5. Penyusunan Disbursement Plan 6. Penyusunan Procurement Plan 7. Penyusunan Juknis 8. Pengumuman Pelelangan 9. Penandatanganan Kontrak
2013: 1. Arahan percepatan penetapan APBD 1 Desember 2012 2. Perkuatan kedudukan dan peran Pejabat Penghubung 13
Agenda
1
Status Realisasi Agustus 2012
2
Kendala Realisasi
3
Persiapan Pelaksanaan APBD 2013
4
Pengendalian Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota
14
Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Kabupaten/Kota 2013
• Pengendalian dan pengawasan realisasi APBD 2013 di Kabupaten/Kota akan dikoordinasikan oleh Pejabat Penghubung Provinsi atas nama Gubernur (berdasarkan PP 23/2011). • Pelaksanaan Pengendalian di Kab/Kota mereplikasi sistem pengendalian yang berada di Provinsi.
! ! !
… evaluasi … (ps.7 ay.1 hrf.(c) … frekuensi … (ps.7 ay.3 … wajib hadir (ps.7 ay.4 15
PP 23/2011 Pasal 7 (1) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi; b. Rapat kerja sinkronisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi; dan c. Rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi serta penyelesaian berbagai permasalahan. (2) Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2a) Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan: a. Prioritas pembangunan di wilayah dan lintas wilayah kabupaten/kota; dan b. Kesepakatan program dan anggaran melalui sinkronisasi antara program provinsi yang dibiayai oleh pemerintah provinsi dan program daerah kabupaten/kota yang dibiayai pemerintah kabupaten/kota. (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Bupati/walikota wajib hadir dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
!
!
!
16
Pejabat Penghubung memiliki peran yang strategis dalam percepatan realisasi APBD ...
Pusat
Tim TEPPA Pusat
Masing-masing daerah dapat menggunakan cara apa saja dalam mendapatkan rekap data dari SKPD. Pejabat penghubung provinsi silakan menetapkan cara yang paling efektif.
SKPD Pejabat Penghubung TEPPA Provinsi Ka. Biro Pemb. Prov
SKPD
Provinsi
SKPD SKPD Provinsi melapor ke pejabat penghubung Provinsi SKPD
Pejabat Penghubung TEPPA Kab / Kota
Kabag Pemb. Kab/Kota
SKPD SKPD
Kab/Kota
SKPD Kab/Kota melapor ke pejabat penghubung Kab/Kota 17
FORMAT TEP
DRAFT LAPORAN REALISASI DAN AKTIVITAS PENGADAAN BULANAN PER PROPINSI / KABUPATEN / KOTA Jlh SKPD
Propinsi X 2012
NAMA
X
Rp.X
PEJABAT PENGHUBUNG No. HP/Email
X
X
X/X
BL : Rp. X M
BTL : Rp. X M
Jabatan Struktural
BL Non Peg: Rp.X M
BTL PEGAWAI
BTL NON PEGAWAI
PEGAWAI
BARANG / JASA
MODAL
Rp.X M
X M / X Pkt
Rp. X M
Rp. X M / X Pkt
Rp. X M / X Pkt
Jenis Pengadaan Belanja Barang/Jasa dan Modal
LELANG UMUM SELEKSI UMUM Pkt
PEMILIHAN LANGSUNG LELANG SEDERHANA SELEKSI SEDERHANA
Rp M
Pkt
Rp M
PENUNJUKAN LANGSUNG Pkt
SAYEMBARA
Rp M
Pkt
Rp M
SWAKELOLA RUTIN Pkt
Rp M
SWAKELOLA PROGRAM Pkt
TOTAL
Rp M
Pkt
Rp M
BARANG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KONSTRUKSI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KONSULTANSI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JASA LAINNYA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JAN 0
FEB 0
MAR 0
APR 0
MEI 0
JUN 0
JUL 0
AGT 0
SEP 0
OKT 0
NOP 0
DES 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No.
KEGIATAN
TARGET Rencana Keuangan
1.
Realisasi Keuangan Rencana Fisik & Fisik Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
2. a.
Lelang Umum, Seleksi Umum dan Pemilihan Langsung, Lelang Sederhana, Seleksi Sederhana ( X Pkt / X M )
Aktivitas Strategis Proses Pengadaan
BULAN DAN CAPAIAN DALAM PERSENTASE
100 % Paket Maret
0
0
0
b. T.T Kontrak
100 % Paket Juni
-
-
0
c.
100 % Paket Juli
-
-
0
100 % Paket Nopember
-
-
Pelaksanaan
d. PHO
-
18
Contoh Tabel Bantu
19
Tantangan 2013 • Data dukung kegiatan Dekon/TP TEPPA mendorong agar Kemenkeu dan Kemendagri menetapkan bahwa pada Nopember 2012 data dukung lengkap.
• Pengadaan barang/jasa kegiatan Dekon/TP TEPPA mendorong agar setiap K/L/LN memulai proses pengadaan pada Triwulan 4 TA 2012.
• Penetapan APBD 2013 TEPPA mendorong Pemda untuk menetapkan Perda tentang APBD selambatnya 1 Desember 2012.
• Pengendalian Realisasi APBD 2013 1)TEPPA dan Kemendagri melakukan monitoring tahapan penyusunan APBD mulai dari penyerahan RAPBD ke DPRD; 2)TEPPA mensyaratkan penambahan informasi lelang dan penetapan target keuangan-fisik sesuai kinerja daerah. 20
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN
LAPORAN TRIWULAN-III AKTIVITAS APBD PROVINSI
Persiapan Penyusunan Laporan kepada Presiden RI 18 September 2012
