Kepada Yth. Bupati Bengkulu Selatan Up. Sekretaris Daerah di.- MANNA
LAPORAN TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS RAKORTEK PUG DI BATAM DARI TANGGAL 10 APRIL – 14 APRIL 2017
I.
Pendahuluan : 1. Latar Belakang • • • • •
RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 menetapkan PUG sebagai salah satu strategi pembangunan; Semua kegiatan pembangunan harus menjadi responsif gender baik di pusat maupun daerah; Sasaran dan indikator harus menunjukkan kesetaraan gender; Tahun 2017, Perangkat Daerah(PD) dengan struktur dan SDM baru; Perlu dilakukan penyegaran kembali dan pembaharuan komitmen.
2. Maksud dan Tujuan. a. Maksud : Adanya kesamaan persepsi dan pandangan serta pemahaman pelaksanaan PUG di daerah; Terpetakannya kelembagaan OPD-OPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di daerah; Terciptanya sinergi dan sinkronisasi yang dituangkan dalam rencana aksi program dan kegiatan pelaksanaan PUG di daerah kedalam TUSI OPD PP dan PA atau PP dan KB di daerah; Tersusunnya kerangka strategi percepatan pelaksanaan PUG di daerah; Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan PP dan PA b. Tujuan : Menyamakan pandangan dan pemahaman pelaksanaan PUG di daerah; Memetakan kekuatan dan kelemahan OPD-OPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di daerah;
Membangun sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG di daerah dalam TUSI OPD PPPA atau PPKB di daerah; Menyusun strategi percepatan pelaksanaan PUG di daerah. 3. Dasar : 1. Surat Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Nomor B-
43/KPP-PA/D.I/03/2017, tanggal 13 Maret 2017, Hal Rapat Koordinasi Teknis PUG Tahun 2017; 2. Surat Perintah Tugas Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 64/KPA.1800/IV/2017, tanggal 03 April 2017. 4. Waktu Pelaksanaan Tugas : Dari tanggal 10 April - 14 April 2017. 5. Narasumber : a) b) c) d) e) f) g) h) i)
II.
Menteri PP dan PA Bappenas Kementerian Dalam Negeri Fasilitator PUG Pusat Para Asdep dilingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Kepala Dinas Provinsi Kepri Kepala Dinas Provinsi Banten Kepala Dinas Kota Pekanbaru Kepala Dinas Kota Bukit Tinggi.
Kegiatan Yang Dilaksanakan : 1. Penyampaian materi dari masing-masing narasumber; 2. Pendalaman materi melalui Diskusi Komisi (I, II, III dan IV).
III.
Hasil Yang Didapat Dari Pelaksanaan Tugas : a. Issue Strategis : • Pemahaman tentang kesetaraan gender di semua kalangan masih rendah, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat; • Pada banyak daerah, situasi kesetaraan gender dan PUG belum terintegrasi di dalam RPJMD dan indikator keberhasilannya; • Belum semua daerah memiliki kebijakan tentang pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender baik Peraturan Daerah maupun dasar hukum lainnya dan Rencana Aksi Daerah; • Belum semua pengambil kebijakan di PD paham tentang pentingnya PUG dan PPRG dalam pembangunan daerah;
• Gender focal point di PD belum berfungsi maksimal; • Tim teknis dan PD penggiat PUG dan PPRG(driver) di daerah belum optimal dalam mendukung pelaksanaan PPRG; • Mutasi pejabat di daerah masih cukup sering dan dilakukan dalam kurun waktu yang pendek; • Kualitas analisis gender dan penyusunan dokumen pernyataan anggaran gender(GBS) yang disusun PD masih rendah karena PD memandang dokumen GAP dan GBS hanya sebagai kewajiban saja, dan belum menyadari maksudnya; • Juklak dan juknis DAK yang disusun Pemerintah masih belum responsif gender; • Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin masih terbatas sehingga analisis gender masih belum dapat dilakukan dengan tajam; • Tim teknis dan PD penggiat PUGdan PPRG(driver) di daerah belum bekerja optimal; • Mutasi ASN terlalu sering; • Kualitas analisis gender dan penyusunan dokumen pernyataan anggaran gender(GBS) yang disusun PD masih rendah; • Juklak dan juknis DAK belum responsif gender; • Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin masih terbatas. b. Kesepakatan dan Rekomendasi : 3.1. Kelembagaan PUG : • Menyusun kebijakan daerah tentang pelaksanaan PUG termasuk mekanisme PPRG dalam pembangunan daerah; • Ikut secara aktif menyusun RPJMD bagi daerah yang mempunyai Kepala Daerah baru hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 20162017; • Meningkatkan kemampuan kelembagaan Dinas PP dan PA dan Dinas yang menangani; • PPPA dalam pelaksanaan PUG di daerah melalui pelatihan, dan bimbingan teknis serta pendampingan; • Menelaah kembali struktur kegiatan dan anggaran di Dinas PP dan PA dan Dinas yang menangani PPPA sesuai tugas dan fungsi serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi PUG kepada SKPD; • Menyusun pedoman kerja Dinas PP dan PA dan Dinas yang menangani PPPA agar pelaksanaan tugas dengan beberapa bidang pembangunan di dalam Dinas ini dapat berjalan dengan efektif; • Mempersiapkan fasilitator untuk mendukung pelaksanaan PUG dan PPRG di provinsi dan Kabupaten/Kota; • Menyiapkan bahan yang memadai untuk pelaksanaan PUG; • Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan PUG; • Menyiapkan data yang terkait dengan kesetaraan gender untuk proses fasilitasi PUG;
• Untuk provinsi yang sudah dapat melakukan sendiri fasilitasi PUG ke Kabupaten/Kota dan PD di wilayahnya, maka dukungan diberikan untuk memperkuat mereka dan menyerahkan penguatan kelembagaan di Kabupaten dan Kota kepada Provinsi. Hal yang sama juga dilakukan pada Provinsi-provinsi yang sudah berada pada kategori mentor. 3.2. Pelaksanaan PUG : • Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada pejabat di Sekretariat Pemerintah Daerah, dan Perangkat Daerah prioritas, dan masyarakat luas; • Bekerjasama dengan berbagai lembaga mendorong dan memfasilitasi sosialisasi kesetaraan gender di dalam masyarakat dan mempromosikan kesetaraan gender ke dalam program berbagai lembaga masyarakat dan lembaga lainnya; • Mengaktifkan Kelompok Kerja atau Sekretariat Bersama dan peran Lembaga-lembaga penggiat utama(driver) untuk peningkatan pelaksanaan PUG; • Memberikan bimbingan dan dukungan kepada Pemerintah Daerah di dalam lingkup kewenangannya; • Melakukan fasilitasi pelaksanaan PUG kepada Perangkat Daerah prioritas, khususnya yang terkait dengan program 3 Ends dan program prioritas daerah; • Mengikutsertakan lembaga masyarakat dalam proses PUG; • Mengembangkan mekanisme pemantauan pelaksanaan PUG dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; • Dinas PP harus melakukan pencatatan kegiatan-kegiatan yang ada di PD, yang telah memasukkan perempuan dalam target kegiatan mereka dan melaporkan kembali kepada PD dan Kepala Daerah sebagai bentuk awal yang konkrit bagaimana output dari PUG. Dalam laporan kepada PD diberikan catatan bahwa penetapan sasaran kegiatan selanjutnya dapat dilakukan dengan membuat analisis gender agar ada dasar pertimbangannya. 3. Dukungan Pelaksanaan : 3.1.Kementerian PPPA : o Menelaah kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 67 tahun 2011 tentang pelaksanaan PUG di daerah untuk melihat kesesuaiannya dengan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dan memastikan bahwa isu kesetaraan gender bisa dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD; o Bantuan teknis untuk peningkatan peran Kelompok Kerja, Lembaga Penggiat dan penyediaan tenaga ahli dan fasilitator untuk membantu proses fasilitasi PUG di daerah; o Penyediaan bantuan dana untuk pelaksanaan PUG di daerah sesuai dengan kemampuan pendanaan yang ada di KPPPA;
o Penyusunan pedoman kerja Dinas PP dan PA dan Dinas yang menangani pemberdaaan perempuan dan perlindungan anak; o Penyediaan data terpilah dan statistik gender yang dapat dilakukan dari tingkat nasional; o Fasilitasi penyelarasan kebijakan PUG dan pelaksanaannya di tingkat nasional dan daerah; o Pemberian umpan balik(feed back) atas hasil pelaksanaan PUG di daerah. 3.2.Dinas PPPA Provinsi : o Penerbitan kebijakan dlm bentuk Perda/Perggub/Bup yang mendukung pelaksanaan PUG di di Kabupaten/Kota; o Pemberian bantuan teknis dan bimbingan teknis untuk penguatan Dinas PP dan PA Kabupaten/Kota; o Penyediaan fasilitator untuk Kabupaten/Kota; o Penyediaan data terpilah dan statistic gender; o Fasilitasi penyelarasan dan sinkronisasi kebijakan PUG. 3.3.Dinas PPPA Kabupaten/Kota : o Penyediaan informasi tentang pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota; o Membantu penyediaan data melalui format evaluasi PPRG (permenpppa 6/20150 yang diperlukan untuk penyusunan kebijakan di tingkat provinsi dan nasional; o Mulai memanfaatkan peluang otonomi desa dengan penerpan PUG di tinbgkat desa/kelurahan o Memonitor secara aktif dampak pelaksanaan PUG di tingkat keluarga dan masyarakat IV. Simpulan dan Saran : 1. Simpulan. Semua peserta Rakortek sepakat, akan : • •
Berupaya semaksimal mungkin untuk peningkatan pelaksanaan PUG di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Melakukan komunikasi aktif dan berbagi pengalaman dalam pelaksanaan PUG.
2. Saran. Disarankan kepada Bapak Bupati kiranya pemdekatan PUG perlu dintegrasikan dalam RPJMD, Renstra OPD dan Renja serta dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan PUG di daerah.
V.
Penutup Demikian untuk Bapak maklum. Manna, 15 April 2017 Yang Membuat Laporan : Kepala Dinas PPKB, PP dan PA Kabupaten Bengkulu Selatan
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T Pembina Utama Muda Nip. 196711071992031004
LAMPIRAN : DOKUMENTASI RAKORTEK PUG DI BATAM, 10 APRIL – 13 APRIL 2017
PEMBUKAAN RAKORTEK PUG OLEH MENTERI PPPA RI
SUASANA SETELAH PEMBUKAAN RAKORTEK
SUASANA PENERIMAAN MATERI RAKORTEK
DISKUSI KOMISI
BERSAMA SESDEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER KEMEN PPPA RI SETELAH ACARA PENUTUPAN RAKORTEK PUG BATAM
