Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2015

Annuaal Rep An port PT Firs irst Meedi di dia Tbk. bk. 2011155

1

BROADBAND UNITED Merupakan istilah yang digunakan First Media untuk Laporan Tahunannya, yang menggambarkan bahwa First Media memiliki berbagai bisnis layanan terpadu menggunakan jaringan pita lebar berkecepatan tinggi (broadband) baik dengan menggunakan teknologi kabel, nirkabel, maupun satelit. Dengan memanfaatkan kelebihan teknologi tersebut, masyarakat dapat membangun dan menjalankan bisnisnya sehingga menjadi bagian kekuatan ekonomi masa depan Indonesia. Hal ini membuat First Media mampu menyemarakkan kehidupan masyarakat Indonesia untuk terkoneksi dengan dunia luas (Enliven the Broad World).

2

Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2015

LAPORAN TAHUNAN PT FIRST MEDIA Tbk 2015 PT FIRST MEDIA Tbk ANNUAL REPORT 2015

3

4

Laporan Tahu h n PT hunan T Fi Firs First rst Me Media Tbk. 2015 Med

Annual Report PT First Media Tbk. 2015

5

LAPORAN TAHUNAN 2015 PT FIRST MEDIA Tbk

PENDAHULUAN

6

Daftar Isi

6

Enliven the Broad World

10

Definisi dan Singkatan

16

Ikhtisar Keuangan

18

Ikhtisar Bisnis dan Operasional

19

Harga Saham dan Kinerja Saham

20


ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN (MDNA)

80

LAPORAN MANAJEMEN Sambutan Dewan Komisaris

22

Laporan Direksi

30

INFORMASI UMUM Sekilas First Media

38

Profil First Media

40

Sejarah Ringkas (Milestone)

42

Penghargaan dan Sertifikasi

44

Peristiwa Penting 2015

46

Identitas Perusahaan

48

Visi, Misi, Nilai Perusahaan, dan Strategi Usaha

49

Anggaran Dasar

49


7

LAPORAN TAHUNAN 2015 PT FIRST MEDIA Tbk

INFORMASI UMUM

8

Produk dan Layanan

50

Manajemen First Media

53

Profil Dewan Komisaris

54

Profil Direksi

62

Informasi Pemegang Saham

66

Kronologi Kepemilikan Saham

66

Struktur Organisasi Perseroan

72

Struktur Entitas Anak Perseroan

73

Entitas Anak Perseroan

74

Daftar Alamat First Media

78


PROFIL DIREKSI

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

80

TATA KELOLA PERUSAHAAN

114

SUMBER DAYA MANUSIA

138

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

142

Referensi Silang Peraturan Bapepam-LK X.K.6

146

THE LAST PAGE

155

ENGLISH VERSION

157

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2015

231

62

233

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN


9

ENLIVEN THE B Enliven the Broad World (Menyemarakkan kehidupan masyarakat Indonesia untuk terkoneksi dengan Dunia Luas) Pada Konperensi Tingkat Tinggi Dunia Mengenai Masyarakat Informasi (World Summit on the Information Society) tahun 2003 dan 2005, dinyatakan harapan agar seluruh negara di dunia menindaklanjuti rencana pembangunan dunia menuju masyarakat informasi yang menitikberatkan kepada kesejahteraan manusia (people-centered development) dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Diperhitungkan pada tahun 2015, harapan tersebut dapat terpenuhi sebagian, yakni minimal separuh penduduk dunia harus sudah bisa mengakses informasi dengan fasilitas TIK. Dalam perkembangannya, industri yang berbasiskan Teknologi, Media, dan Telekomunikasi (TMT) memiliki kesempatan gemilang untuk menjadi pemimpin bisnis dunia. Apalagi banyak penelitian yang mengarahkan bahwa ekonomi dunia di masa depan banyak ditentukan dengan pembangunan ekonomi kreatif dengan pilar utama kekuatan sektor TIK.

10


BROAD WORLD P

emerintah Indonesia amat menyadari hal itu. Desain Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014 – 2019 menjadi mandatori yang diberikan oleh Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011 – 2025 untuk menjadi pendorong pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. RPI akan mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, membangun koneksi sumber industri Indonesia, meningkatkan produktivitas ekonomi kreatif, dan sekaligus mempromosikannya. TIK dipastikan menjadi salah satu tonggak kekuatan pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. RPI 2014 – 2019 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 didefinisikan sebagai akses internet dalam jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya serta memiliki kemampuan TriplePlay dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk akses bergerak. PT First Media Tbk adalah pelopor layanan telekomunikasi dan multimedia terpadu di Indonesia yang sejak awal mengusung konsep TriplePlay, yaitu layanan televisi berlangganan (HomeCable), layanan internet pita lebar berkecepatan tinggi (FastNet), dan layanan komunikasi data melalui jaringan telekomunikasi digital (DataComm).

mengembangkan layanan telekomunikasi nirkabel (wireless) dengan teknologi Long Term Evolution (LTE) dengan nama dagang “Bolt!Super4GLTE”. Sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menjadi yang terdepan dalam industri TMT di Indonesia, Perseroan juga mengembangkan layanannya sebagai penyedia konten siaran televisi ke dalam layanan jasa jaringan televisi berlangganan dan penyelenggaraan usaha sinema yang bergerak dalam bidang penyedia jaringan bioskop. Konten siaran televisi dan usaha layanan sinema tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam kegiatan Perseroan dalam memberikan nilai tambah dan pembeda pada jasa layanan Perseroan. Saat ini, Perseroan merupakan perusahaan induk (holding company) dari kelompok perusahaan yang bergerak di bidang penyedia layanan telekomunikasi dengan jaringan infrastrukturnya, dan penyedia jaringan layanan televisi berlangganan yang juga memproduksi konten siaran serta penyedia layanan sinema dengan jaringan bioskop dengan jangkauan wilayah operasi tersebar di Indonesia. Perseroan berkontribusi besar terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia atas layanan telekomunikasi digital dan konten siaran televisi terpadu yang MENYEMARAKKAN kehidupan masyarakat Indonesia untuk terkoneksi dengan DUNIA LUAS.

Mencermati persaingan dalam bisnis TIK yang semakin ketat, Perseroan melihat bahwa perluasan jaringan dan pengembangan teknologi saja tidak lagi cukup. Seiring dengan pengembangan jaringan backbone dan konfigurasinya, Perseroan


11

ENLIVEN THE BROAD WORLD KESINAMBUNGAN TEMA LAPORAN TAHUNAN

Tema Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2012 Road to the Future Sejak dua tahun sebelumnya, Perseroan sudah menjadi salah satu perusahaan layanan jasa jaringan pita lebar berkecepatan tinggi dan televisi berbayar terdepan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menyatakan layanan terpadu melalui pita lebar berkecepatan tinggi, termasuk dalam menghantarkan layanan siaran televisi berbayar, Perseroan menggunakan kata-kata BROADBAND UNITED dalam setiap tema Laporan Tahunan Perseroan. Tema “Road to the Future” menggambarkan bahwa Perseroan adalah penyedia layanan jasa jaringan pita lebar berkecepatan tinggi dan siaran televisi berlangganan yang menjadi rekanan masyarakat dalam membangun masa depannya.

12

Tema Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2013 Welcoming the Future Masyarakat di Indonesia menjadi bagian dari masyarakat dunia yang menyambut perubahan wajah kehidupan dunia yang berubah dengan cepat karena pengaruh perkembangan pesat dari TIK. Mencermati perkembangan TIK dan perubahan kehidupan masyarakat di seluruh dunia, Perseroan turut meningkatkan kemampuan performa layanan jasa jaringan pita lebar dan siaran televisi berlangganannya dengan terus memperbaharui TIK dan memperluas konfigurasi jaringannya untuk menyambut masa depan dengan kesiapan teknologi yang terus dikembangkan.


Tema Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 Broadband Leader

Tema Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 Enliven the Broad World

Langkah strategis Perseroan dalam meningkat performa perusahaan di tahun 2014, meliputi etika bisnis yang bermartabat, kebijakan dan prosedur, manajemen risiko, pengendalian dan pengawasan internal, kepemimpinan, pengelolaan tugas dan tanggung jawab, pemberdayaan manajemen dan karyawan, sejalan dengan pengembangan TIK dan perluasan konfigurasi jaringan jasa layanan Perseroan telah merubah positioning Perseroan dari pelopor layanan telekomunikasi dan multimedia terpadu di Indonesia, menjadi penyedia jaringan jasa layanan pita lebar berkecepatan tinggi dan siaran televisi berlangganan terkemuka di Indonesia untuk menjadi rekanan terbaik bagi masyarakat dalam menyambut masa depan yang semakin canggih.

Menyemarakan kehidupan masyarakat Indonesia untuk terkoneksi dengan Dunia Luas. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan kebanyakan masyarakat di perkotaan di Indonesia akan akses layanan internet semakin tinggi. Fenomena ini terus menjalar ke masyarakat di berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Kebutuhan untuk mengakses informasi, hiburan, pendidikan, berkarya, hingga mengaktualisasi diri di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompetitif menjadi semakin luas. Keseharian kehidupan semakin marak dengan jaringan layanan internet yang didukung dengan perkembangan pesat TIK. Sebagai perusahaan penyedia jaringan jasa layanan pita lebar berkecepatan tinggi dan siaran televisi berlangganan terkemuka di Indonesia, Perseroan mampu menyemarakkan kehidupan masyarakat Indonesia yang terkoneksi dengan kehidupan masyarakat seluruh dunia.


13

14


SEKILAS LAPORAN TAHUNAN Laporan Tahunan 2015 ini menyajikan kinerja Perseroan dalam bidang keuangan, bisnis, dan operasional serta peristiwa penting yang dialami Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015. Informasi dan data yang disajikan pada Laporan Tahunan ini bersumber pada data keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak. Laporan Tahunan ini dibuat dengan mengacu pada Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam – LK), yaitu Peraturan No. X.K.6. Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan kajian yang mendalam terhadap prospek keberlanjutan bisnis Perseroan dengan melihat terbukanya peluang perkembangan dan dinamika bisnis jasa layanan Teknologi Media Telekomunikasi – TMT di Indonesia di tahun 2015, mengingat jasa layanan tersebut semakin menjadi kebutuhan bagi pemberdayaan ekonomi nasional dan menjadi bagian kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya Laporan Tahunan ini bersifat pandangan ke depan (forward-looking statement), berkaitan dengan ekspektasi dan proyeksi atas kinerja operasional dan prospek bisnis di masa mendatang. Tujuan dari laporan ini adalah menjadi bagian keterbukaan informasi Perseroan yang ditujukan ke lingkup eksternal dan internal untuk menjadi bagian dari pembelajaran dalam organisasi Perseroan. Hal ini tidak lepas dari tujuan Perseroan untuk menjadi perusahaan yang mampu menyelenggarakan jasa layanan Teknologi Media dan Telekomunikasi (TMT).

Laporan ini juga dengan jelas menggambarkan tugas, peran dan fungsi struktural organisasi Perseroan yang mencerminkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk informasi yang memadai terkait langkah kebijakan yang telah ditempuh Perseroan berikut pencapaiannya pada tahun 2015. Informasi lebih lanjut mengenai Laporan Tahunan First Media dapat Anda peroleh dengan menghubungi Corporate Secretary PT First Media Tbk, dengan alamat: BeritaSatu Plaza, Lantai 4, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950, Indonesia. Telepon: +62-21-5278811, Faximile: +62-21-5278833 atau e-mail: corporate.secretary@firstmedia.com. Anda juga dapat mengunduh dokumen ini secara online melalui situs kami pada http://www.firstmedia.co.id. RINGKASAN LAPORAN TAHUNAN Perseroan harus melalui tahun 2015 dengan penuh tantangan terutama dalam hal pencatatan pendapatan entitas anak dengan tidak dikonsolidasikannya LN dalam laporan keuangan Perseroan, sebagai akibat dari pelepasan sebagian kepemilikan sahamnya dalam LN pada akhir tahun 2014. Walaupun demikian Perseroan tetap mewujudkan tujuannya sebagai perusahaan berbasis TMT terkemuka dengan melakukan upaya berkesinambungan dan konsisten. Sepanjang tahun 2015, Perseroan mengembangkan investasinya dalam membangun perluasan jaringan infrastruktur pita lebar, mengembangkan teknologi layanan telekomunikasi nirkabel serta perluasan pada bisnis media dan pengembangan kontennya.


15

DEFINISI DAN SINGKATAN Istilah dan ungkapan dalam Laporan Tahunan ini mempunyai arti sebagai berikut : 4G

4G-LTE

Afiliasi

Merupakan generasi teknologi komunikasi nirkabel bergerak ke-4, yang bertujuan untuk menggantikan teknologi 3G dimana teknologi ini dapat menghasilkan akses internet yang lebih cepat. Jenis teknologi yang telah memenuhi standar dan kriteria 4G adalah WIMAX dan LTE. Singkatan dari Long Term Evolution, yaitu teknologi komunikasi nirkabel bergerak ke-4 untuk data kecepatan tinggi yang digunakan sebagian besar untuk telepon selular dan terminal data. Berarti, Afiliasi sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu : (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

ARPU

Singkatan dari Average Revenue Per User.

ASEAN

Singkatan dari Association of Southeast Asian Nation, yang berarti sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

BAE

Singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini adalah PT Sharestar Indonesia.

Bandwidth

Berarti, kapasitas transmisi data.

Bapepam

Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM.

Bapepam-LK

Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang dahulu dikenal sebagai Bapepam.

BEI

Singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

DAS

Singkatan dari Distributed Antenna System, berarti rangkaian perangkat untuk mendistribusikan sinyal selular ke dalam gedung.

Decoder

Seperti halnya converter tetapi berupa sinyal digital.

DPS

Singkatan dari Daftar Pemegang Saham, berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.

DTH

Singkatan dari Direct to Home, yaitu sistem penerimaan tayangan dengan menggunakan parabola sebagai alat penerima sinyal yang dipasang di tempat pelanggan.

EBITDA

Singkatan dari Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, yaitu laba yang didapatkan sebelum bunga, pajak, depresiasi, amortisasi.

Encoder atau Scrambler

Berarti, alat pengacak yang biasanya dipasang di sisi Master Headend atau video centralized sebelum dikirim via jaringan (HFC atau satelit) rumah pelanggan dimana pelanggan harus mempunyai decoder/digital set top box (STB) untuk membuka siaran tersebut.

MEA

Singkatan, Masyarakat Ekonomi Asean, yaitu sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN.

First Media atau Perseroan

Berarti, PT First Media Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, dan beralamat di BeritaSatu Plaza, Lantai 4, Suite 401, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.

FTA

Singkatan dari Free to Air, atau layanan televisi bebas dari biaya berlangganan.

GDP

Singkatan, Gross Domestic Product, yaitu nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun.

Hari Bursa

Berarti, hari dimana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.

Hari Kalender

Berarti, semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktuwaktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja

Berarti, hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Headend

Berarti, peralatan di sentral terdiri dari peralatan penerima yaitu Parabola, receiver, modulator, encoder, combiner, alat pengacak dan peralatan pengirim.

HD

Singkatan dari High Definition, yaitu resolusi gambar yang lebih tinggi dari pada SD.

Home Banking

Berarti, transaksi perbankan untuk semua transaksi yang dilakukan melalui jaringan internet dari tempat pelanggan.

Home Shopping

Berarti, transaksi belanja secara langsung oleh pelanggan yang dilakukan melalui fasilitas internet.

BTS

Singkatan dari Base Transceiver Station, adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan, secara nirkabel, peralatan pengguna (telepon selular/ modem/ terminal data) dengan jaringan komunikasi.

BWA

Singkatan dari Broadband Wireless Access yang berarti jasa layanan internet kecepatan tinggi berbasis nirkabel.

Indonesia

Berarti, Republik Indonesia

BOLT!

Berarti, merek dagang milik PTI yang digunakan sebagai merek dari produk-produk PTI.

Interactive Games

Berarti, pelayanan program permainan yang dilakukan secara dua arah/ interaktif.

Cable Drop

Berarti, Kabel Coaxial yang menghubungkan televisi maupun internet para pelanggan dengan jaringan utama kabel serat optik.

ISP

Singkatan dari Internet Service Provider yang berarti penyedia jasa internet.

Kabel Coaxial

Berarti, kabel yang terbuat dari tembaga dengan dilapisi oleh isolator bagian luarnya untuk menghindari adanya induksi sinyal.

Kabel Serat Optik

Berarti, kabel yang terbuat dari serat kaca dengan menggunakan sinar laser yang sangat tipis dengan kapasitas transmisi data yang sangat cepat.

KAP

Singkatan dari Kantor Akuntan Publik.

Konten

Berarti, materi atau isi dari program televisi.

KP3EI

Singkatan dari Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

KSEI

Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.

KU Band

Berarti, gelombang KU (Kurtz-under) yang digunakan untuk transmisi konten siaran.

Kustodian

Berarti, pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Cable Modem

Berarti, suatu perangkat yang berfungsi mengubah atau memodulasi paket data melalui signal RF (radio frequency). Semua modem paket data akan berbasis IP (internet protocol) untuk akses komunikasinya.

Churn

Berarti, jumlah pelanggan per bulan yang berhenti berlangganan, dikurangi dengan jumlah pelanggan yang kembali berlangganan setelah sempat berhenti berlangganan.

Cloud BTS

Berarti, arsitektur jaringan nirkabel untuk mendukung jasa layanan internet kecepatan tinggi berbasis nirkabel yang berfungsi untuk memaksimalkan penggunaan perangkat BTS sehingga biaya operasional menjadi minimum.

Converter

Berarti alat bantu perangkat pelanggan (customer premises equipment) yang berfungsi sebagai tuner bandwidth analog serta sebagai pengubah scramble atau di-scramble di sisi pelanggan.

CPE

Singkatan dari Customer Premises Equipment, berarti peralatan yang ditempatkan di lokasi pelanggan, yang terdiri dari STB, smart card, parabola, remote control, dan kabel.

Data Center

Pusat Data Elektronik.

16


Masyarakat

Berarti, perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.

Menkominfo

Berarti, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Menkumham

Berarti, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Modulator

Berarti, peralatan elektronik untuk pengalokasian saluran yang diterima receiver.

OJK

Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

TMT

Singkatan dari Teknologi, Media, dan Telekomunikasi (Technology, Media, and Telecommunications).

Transmitters

Merupakan alat yang berfungsi untuk mengirimkan atau memancarkan sinyal audio atau video.

TVRO

Singkatan dari Television Receive Only atau perangkat parabola penerima siaran televisi.

USD atau US$

Berarti, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.

UUPM

Berarti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahanperubahannya.

UUPT

Berarti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UUWDP

Berarti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Video on Demand

Berarti, permintaan suatu program tertentu dari suatu layanan sistem kabel TV dengan memberikan suatu akses tertentu (seperti film, olahraga, dan sebagainya) kepada pelanggan tersebut melalui nomor identitas dari alat penerima yang digunakan oleh pelanggan. Layanan tayangan film dengan jadwal tayangan dan judul film sesuai dengan permintaan pelanggan.

VSAT

Singkatan dari Very Small Aperture Terminal, yang berarti stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 (tiga) meter.

WIMAX

Singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, merupakan salah satu varian teknologi komunikasi nirkabel untuk data berkecepatan tinggi.

Parabola

Berarti, alat penerima sinyal yang dipancarkan dari satelit dengan ukuran diameter yang bervariasi disesuaikan dengan kekuatan sinyal yang hendak diterima dari satelit tersebut.

Pemegang Saham Utama

Berarti, setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Pemerintah

Berarti, Pemerintah Republik Indonesia

Penitipan Kolektif

Berarti, jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Peraturan No. IX.E.1

Berarti, Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2

Berarti, Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. X.K.6

Berarti, Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

BMI

: PT Bina Mahasiswa Indonesia

BMPA

: PT Bintang Merah Perkasa Abadi

Berarti, program-program tambahan yang dipilih oleh pelanggan dengan membayar biaya tambahan.

CERIA

: PT Citra Eka Rama Investama Andalan

CIAT

: PT Citra Investama Andalan Terpadu

Cinemaxx atau CGP

: PT Cinemaxx Global Pasifik

Premium

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Program Pay Per View

Berarti, pelayanan tayangan program khusus sesuai dengan permintaan pelanggan dimana pelanggan diharuskan membayar sejumlah tertentu atas tayangan khusus tersebut.

DNN

: PT Delta Nusantara Networks

Receiver

Berarti, alat penerima direct signal dari satelit, biasanya berupa sinyal analog. Jika sinyal yang diterima adalah berupa digital, maka alat yang dipakai adalah berupa decoder.

DSM

: PT Daya Sarana Mantap

FMN

: PT First Media News

Rp atau Rupiah

Berarti, mata uang resmi Republik Indonesia

FMP

: PT First Media Production

RPI

Singkatan dari Rencana Pitalebar Indonesia

FMTV

: PT First Media Television

RUPS

Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS dimaksud terdiri dari Tahunan dan atau Luar Biasa.

GIAT

: PT Graha Investama Andalan Terpadu

GREAT

: PT Graha Raya Ekatama Andalan Terpadu

RUPSLB

Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

IMTV

: PT Indonesia Media Televisi

JDI

: PT Jaring Data Interaktif

RUPST

Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

JMM

: PT Jakarta Marcapada Media

Berarti, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LMA

: PT Lynx Mitra Asia

SD

Singkatan dari Standard Definition, menyediakan resolusi gambar standar.

LN

: PT Link Net Tbk

STB

Berarti, set-top box atau perangkat penyiaran untuk menangkap sinyal di rumah pelanggan dan mengkonversikannya dalam bentuk audio visual ke televisi.

MMM

: PT Mitra Mandiri Mantap

MSH

: PT MSH Niaga Telecom Indonesia

Berarti, alat penyimpanan data.

MSI

: PT Media Sinema Indonesia

TDP

Singkatan dari Tanda Daftar Perusahaan.

MVC

: PT Margayu Vatri Chantiqa

TDD-LTE

Singkatan dari Time-Division Duplex Long-Term Evolution merupakan salah satu varian standar teknologi LTE dimana kapasitas jaringan yang digunakan untuk download dan upload dapat dialokasikan secara dinamis.

PTI atau Internux

: PT Internux

PWU

: PT Prima Wira Utama

WV

: PT Wireless Vision

SAK

Storage

Televisi Berlangganan

Berarti, pendistribusian program-program acara TV baik untuk jaringan digital maupun analog melalui jaringan kabel maupun satelit dimana pada umumnya pelanggan diharuskan membayar biaya langganan setiap bulannya atas program-program acara yang diambil.

TIK

Singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi.


17

Ikhtisar Keuangan Dalam Jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain)

Financial Highlights 2015

2014

2013

KINERJA NERACA Aset Lancar

In Millions of Rupiah (except stated otherwise) BALANCE SHEET PERFORMANCE

1.206.209

1.479.197

1.223.581

Total Current Assets

Aset Tidak Lancar

12.505.779

11.472.749

4.018.111

Total Non Current Assets

Modal Kerja Bersih

(1.915.546)

10.293

(382.626)

Working Capital

Jumlah Aset

13.711.988

12.951.946

5.241.692

Total Assets

Liabilitas Jangka Pendek

3.121.755

1.468.904

1.606.207

Total Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang

2.125.762

2.117.656

1.201.387

Total Non Current Liabilities

Jumlah Liabilitas

5.247.517

3.586.560

2.807.594

Total Liabilities

Ekuitas Bersih

8.464.471

9.365.386

2.434.098

Stockholders’ Equity - Net

Pendapatan

1.062.980

2.024.973

1.754.102

Revenues

Laba (Rugi) Kotor

(358.521)

1.433.057

1.279.988

Gross Profit (Loss)

KINERJA USAHA

Biaya Operasional

OPERATING

674.809

628.062

718.015

Operating Expenses

(1.033.330)

804.995

561.973

EBITDA

748.826

391.657

361.992

Depreciation & Amortization

15.233

7.828.319

-

Gain from Divestment

(1.513.714)

7.943.319

Pemilik entitas induk

(624.967)

7.737.476

(103.375)

Equity Holders of the Parent Entity

Kepentingan Non-Pengendali

(888.747)

205.843

123.312

Non - Controlling Interests

(1.289.061)

7.944.488

19.937

EBITDA Penyusutan & Amortisasi Keuntungan dari Divestasi Entitas Anak Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Penyesuaian Proforma

19.937 Profit (Loss) for The Year after Proforma Adjustments

Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan kepada:

Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Income (Loss) Attributable to:

Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

Total Comprehensive Income (Loss) for the Year Comprehensive Income (Loss) Attributable to:

Pemilik Entitas Induk

(507.683)

7.738.818

(103.375)



(781.378)

205.670

123.312


(359)

4.441

(59)

*Basic Income (Loss) Per Share

(33,73)

70,77

72,97

Gross Margin

Laba (Rugi) Per Saham Dasar* RASIO (%) Marjin Laba Kotor Marjin EBITDA

RATIOS (%) (97,21)

39,75

32,04

EBITDA Margin

(142,40)

392,27

1,14

Profit for The Year Margin

Rentabilitas Modal

(17,88)

84,82

0,82

Return on Equity

Rentabilitas Aset

(11,04)

61,33

0,38

Return on Assets

38,64

100,70

76,18

Current Ratio

Marjin Laba Tahun Berjalan

Rasio Lancar Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas

61,99

38,30

115,34

Debt to Equity Ratio

Rasio Liabilitas terhadap Aset

38,27

27,69

53,56

Debt to Assets Ratio

Catatan: *) Laba bersih per saham disajikan dalam Rupiah penuh

18

*) Earning per share are presented in full IDR


2015 IKHTISAR BISNIS DAN OPERASIONAL 3.400

1.3 MILLION

BTS

SUBSCRIBERS BASE TRANSCEIVER STATION

MOBILE

1.67 MILLION

94

HOME PASSED

BUILDINGS DATA COMMUNICATION

HOME PASSED

12.741

10.118

KILOMETER

KILOMETER

COAXIAL CABLE

FIBER OPTIC

59 DAS 28 WIFI

177

SUBSCRIBERS PRIMAWIRAUTAMA

INTERNET SERVICE PROVIDER

IN-BUILDING SOLUTION

14

CINEMAS

1.300

73

CORPORATE

CINEMA

TELEPHONE Annual Report PT First Mediia Tbk 2015

SCREENS

19

HARGA SAHAM DAN KINERJA SAHAM

IKHTISAR KINERJA SAHAM Share Performance Highlights

KINERJA SAHAM SHARE PERFORMANCE

2015

2014

(359)

4.441

Jumlah Saham yang Beredar (Saham) Outstanding Shares (Shares)

1.742.167.907

1.742.167.907

Jumlah Saham Rata-rata Tertimbang (Saham) Weighted Average Shares (Shares)

1.742.167.907

1.742.167.907

4.859

5.376

Laba ( Rugi ) Per Saham Dasar (Rp) Basic Loss Per Share (Rp)

Nilai Buku Per Saham (Rp) Book Value Per Share (Rp)

RIWAYAT PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA* History of Registration of Shares on The Indonesia Stock Exchange

Asal Saham Origin of Shares

Tanggal Pencatatan Listing Date

Tambahan Jumlah Saham (Lembar) Addition Number of Shares

Jumlah Saham Beredar Setelah Transaksi Total Outstanding Shares After Transaction

Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering

27 Januari 2000

20.000.000

20.000.000

500

25 Pebruari 2000

354.300.000

374.300.000

500

2 Pebruari 2007

441.674.000

815.974.000

500

Exercise Waran Seri I Exercised Warrant Serie I

27 Juni 2008

13.000.000

828.974.000

500


1 Juli 2008

500.000

829.474.000

500

24 Mei 2010

912.421.400

1.741.895.400

500

Exercise Waran Seri II Exercised Warrant Serie II

28 Januari 2011

1.500

1.741.896.900

500


11 Juli 2011

78

1.741.896.978

500


3 Mei 2013

270.929

1.742.167.907

500

Pencatatan Seluruh Saham di Bursa Company Listing Penawaran Umum Terbatas I Right Issue I

Penawaran Umum Terbatas II Right Issue II

*) Sebelumnya Bursa Efek Surabaya (before The Surabaya Stock Exchange)

20


Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rp) Nominal Value Per Share (Rp)

HARGA SAHAM Share Price 2015 Harga Saham Per Kuartal

Kuartal 1 1st Quarter

Kuartal 2 2nd Quarter

Kuartal 3 3rd Quarter

Kuartal 4 4th Quarter

Share Price Per Quarter

Tertinggi (Rp)

2.995

2.900

2.500

2.100

Highest (Rp)

Terendah (Rp)

1.900

1.850

2.000

1.700

Lowest (Rp)

Akhir (Rp)

2.770

2.600

2.100

3.367.400

6.484.900

3.036.200

14.483.200

Tertinggi (Rp)

900

2.500

3.800

3.610

Highest (Rp)

Terendah (Rp)

530

815

1.900

2.275

Lowest (Rp)

Akhir (Rp)

860

2.050

3.520

2.590 Closing (Rp)

3.037.600

15.843.500

13.639.200

Volume (Saham)

1.875 Closing (Rp) Volume (Shares)

2014

Volume (Saham)

5.427.000

Volume (Shares)

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM Shareholders’ Structure

Jumlah Saham Biasa Number of Common Shares

Jumlah Nilai Nominal Nominal Value (Rp)

6.967.587.600

3.483.793.800.000

AcrossAsia Limited

959.976.602

479.988.301.000

55,10

PT Reksa Puspita Karya

588.167.378

294.083.689.000

33,76

Masyarakat dan Kepemilikan dibawah 5% Public and Shareholders Under 5%

194.023.927

97.011.963.500

11,14

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Number of Issued and Paid-Up Capital

1.742.167.907

871.083.953.500

100

Jumlah Saham dalam Portepel Number of Shares in The Portfolio

5.225.419.693

2.612.709.846.500

Pemegang Saham Shareholders Modal Dasar Authorized Capital

%

Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Paid-Up Capital


21

Dewan Komisaris menilai pentingnya kontinuitas dari penciptaan nilai pada portofolio investasi perusahaan yang berfokus pada bisnis Teknologi, Media dan Telekomunikasi (TMT)

22

Theo Sambuaga Presiden Komisaris PT First Media Tbk. Annual Report PT First Media Tbk. 2015

23

SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS MENUJU PERUSAHAAN BERBASIS TMT TERKEMUKA “Dalam rangka menjaga kontinuitas dan konsistensi untuk menjadi perusahaan terkemuka dalam bisnis berbasis TMT, Dewan Komisaris yakin Perseroan telah berada di jalur yang tepat. Dewan Komisaris senantiasa berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan dan tindakan antisipatif yang difokuskan pada penguatan manajemen risiko, tata kelola yang baik, dan sistem pengendalian investasi. Hal ini sejalan dengan visi Perseroan, yaitu mengerahkan segenap potensi untuk memperkuat eksistensi Perseroan di Indonesia.” Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, Pada penghujung tahun 2014, berbagai prediksi ekonomi berkaitan dengan perekonomian dunia yang mengatakan bahwa perekonomian dunia pada tahun 2015 akan mengalami perbaikan dengan estimasi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5%. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian, karena sepanjang tahun 2015 perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia terus dikoreksi, hingga mencapai 2,4%. Salah satu penyebabnya antara lain adalah terjadinya penurunan nilai ekspor di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Asian Development Bank (ADB) yang pada awalnya memberikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 mencapai 4,9%, di akhir tahun merevisi menjadi 4,8%. Meski mengalami koreksi, akan tetapi secara keseluruhan, Indonesia, seperti halnya negara berkembang di kawasan Asia lainnya, masih berada di jalur yang benar dan memiliki ketahanan untuk mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik daripada di kawasan dunia lainnya.

24

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terbilang baik dibanding pertumbuhan ekonomi di banyak negara lainnya, membuat pertumbuhan industri bisnis TMT di Indonesia tetap mengalami pertumbuhan. Fakta bahwa berdasarkan pada hasil riset yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) dan Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (PusKaKom UI) pada tahun 2014, yang menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta pengguna, dimana sepertiga dari total penduduk Indonesia yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 252 juta jiwa merupakan pengguna aktif internet. Perseroan meyakini bahwa jumlah pengguna internet ini akan terus bertambah dari tahun ke tahun, mengingat masyarakat makin banyak mengakses data, pembelian secara online, streaming konten audio maupun video, dan terutama penggunaan sosial media. Belum lagi pentingnya ketersediaan layanan jasa broadband internet semakin meningkat dalam rangka memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA 2015). Kebutuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan pengembangan layanan internet memang harus dilakukan di seluruh Indonesia. Dewan Komisaris meyakini bahwa tantangan pembangunan infrastruktur, teknologi, dan kompetisi dalam bisnis TMT di Indonesia selalu menarik untuk dihadapi. Di sisi lain kebutuhan dan peluang pasar yang terbuka lebar menjadi daya tarik tersendiri bagi Perseroan untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Apalagi kebutuhan teknologi cloud computing dan big data, rencana pembangunan smart city, serta perlunya pengembangan teknologi konvergensi media tidak bisa lagi ditunda. Pembangunan semua lini bisnis TMT pada gilirannya dipastikan akan memberi kontribusi besar terhadap pemberdayaan ekonomi kreatif dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dewan Komisaris menilai Direksi telah dengan sangat baik memetakan perencanaan Perseroan untuk mencapai keberhasilan di tahun 2015, termasuk dalam mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang diperhitungkan memberikan pertumbuhan kinerja Perseroan. Target yang ditetapkan oleh Direksi telah ditetapkan sesuai dengan berbagai aspek termasuk kondisi internal dan eksternal Perseroan.


PANDANGAN ATAS KINERJA PERSEROAN 2015 Dewan Komisaris berpendapat bahwa Perseroan telah mampu mencatatkan kinerja yang baik pada tahun 2015 walaupun pendapatan Perseroan mengalami penurunan akibat tidak dikonsolidasinya LN dalam pembukuan Perseroan. Perseroan tetap berhasil mengembangkan bisnis dan merefleksikan posisi Perseroan sebagai salah satu pelaku bisnis TMT yang terkemuka di negeri ini, dengan melebarkan sayap usahanya pada pengembangan layanan akses internet pita lebar nirkabel (broadband wireless access) dan jaringan bioskop. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa kinerja Perseroan berhasil menerapkan strategi yang tepat dalam mencapai target yang ditetapkan berdasarkan analisis dan berbagai masukan yang tepat. Program utama Perseroan yakni penguatan BOLT!, agar terus memiliki kinerja di atas industri mobile broadband, membangun dan mewujudkan masyarakat digital. Ke depan, Perseroan akan melanjutkan strategi ini untuk menciptakan kinerja yang lebih baik lagi.

Selain hal tersebut diatas, Perseroan juga didukung oleh Komisaris Independen sebanyak 4 (empat) orang dari total 8 (delapan) orang anggota Dewan Komisaris. Selama ini, Perseroan telah menerapkan praktik tata kelola perusahaan dengan baik. Dengan senantiasa memenuhi ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan, seperti mendapatkan persetujuan-persetujuan korporasi, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan melakukan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk kepatuhan Perseroan sebagai perusahaan terbuka, menjadi bukti penerapan tata kelola perusahaan yang baik tersebut. Sudah menjadi komitmen Perseroan untuk konsisten menerapkan praktik tata kelola dengan standar terbaik untuk memastikan bahwa Perseroan dikelola dengan baik dan bertanggung-jawab dalam mencapai keberhasilan di tahun-tahun mendatang.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PENGAWASAN OLEH DEWAN KOMISARIS

PANDANGAN ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memandang pengawasan secara disiplin perlu dilakukan terhadap Perseroan dalam penerapan dan penegakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai best practices untuk menjadi pijakan dasar yang kokoh dalam mengelola Perseroan agar terus tumbuh secara berkelanjutan di masa mendatang. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sepanjang tahun 2015 difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang mencakup peninjauan kembali pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan pemantapan program GCG yang telah dilakukan Perseroan. Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris turut serta berperan dalam melakukan pemantauan dengan mengadakan pertemuan berkala. Peran Dewan Komisaris menjadi semakin penting dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melalui fungsi pengawasannya. Fungsi pengawasan yang dilakukan melalui mekanisme: · Rapat Dewan Komisaris · Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi · Rapat Komite dengan Direksi dan unit terkait

Dalam menjalankan fungsi pengawasan di bidang pelaksanaan aksi korporasi, pelaksanaan transformasi organisasi, dan performasi kinerja anak usaha, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang telah bekerja dengan sangat baik dan memberikan dukungan yang optimal. Melalui mekanisme rapat Dewan Komisaris, Direksi mendapatkan masukan, pertimbangan dan nasihat Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit untuk memastikan strategi bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik dijalankan dengan benar serta sejalan dengan visi dan misi Perseroan.


25

SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS

PERUBAHAN KOMPOSISI PENGURUS Pada bulan Agustus 2015, PT First Media Tbk berbangga hati dengan dipercayanya salah seorang Komisaris Independennya, Bapak DR. Rizal Ramli, untuk mengemban tugas Negara menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bapak DR. Rizal Ramli mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Independen PT First Media Tbk pada tanggal 12 Agustus 2015. Dewan Komisaris, melalui Keputusan Rapat Dewan Komisaris, menyetujui pengunduran diri Bapak DR. Rizal Ramli sebagai Komisaris Independen PT First Media Tbk. Selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 12 Agustus 2015, menjadi sebagai berikut: Theo L. Sambuaga Presiden Komisaris Prof. DR. Didik J. Rachbini Komisaris Independen Prof. DR. H. Muladi, SH Komisaris Independen Drs. Nanan Soekarna Komisaris Independen DR. Drs. Ito Sumardi DS, SH, MBA, MM Komisaris Independen Markus Permadi Komisaris Benny Haryanto Komisaris Richard Setiadi Komisaris

26

Lap ap p

T First Media Tbk. 2015

SASARAN KE DEPAN

APRESIASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

Selaras dengan Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), masuknya era MEA 2015, dan fakta bahwa penduduk Indonesia merupakan populasi pengguna internet keempat terbesar di dunia, serta kontribusi TIK terhadap Gross Domestic Product (GDP) sebesar dua digit selama 10 tahun terakhir, maka lingkungan makro yang kondusif ini dapat memberikan rangsangan positif untuk perkembangan bisnis Perseroan di tahun 2016.

Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham yang terhormat atas dukungannya selama ini kepada Perseroan. Secara khusus Dewan Komisaris mengucapkan selamat kepada Bapak DR. Rizal Ramli dalam mengemban tugas negara sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Dewan Komisaris memaknai pengangkatan tersebut sebagai kepercayaan bangsa dan negara serta kebanggaan bagi Perseroan. Berkat sumbangsihnya, beliau turut menghantarkan kinerja luar biasa Perseroan pada tahun 2015. Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh jajaran manajemen serta karyawan First Media, yang telah bekerja keras dalam menghadapi tahun 2015 yang penuh tantangan. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan First Media dan entitas anaknya, atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga tahun 2015 yang penuh tantangan dapat dilalui dengan baik. Semoga pencapaian kinerja tahun 2015 semakin memacu semangat seluruh pemangku kepentingan untuk menorehkan kinerja lebih baik lagi pada tahun 2016.

Inovasi senantiasa dilakukan oleh Perseroan, dimana pada tahun 2016, Perseroan telah menyiapkan sejumlah strategi bisnis, dimana salah satunya adalah pengembangan layanan akses internet melalui satelit. Dewan Komisaris menilai portofolio bisnis Perseroan yaitu Teknologi, Media dan Telekomunikasi (TMT) harus semakin diperkuat di antaranya dengan menciptakan sinergi di antara entitas anak, mengingat industri yang akan lebih kompetitif di masa mendatang. Perseroan harus selalu siap untuk berada di barisan depan dalam membangun Indonesia terkoneksi untuk membuat perekonomian Indonesia semakin berjaya di masa depan.

Jakarta, Untuk dan atas nama Dewan Komisaris, PT First Media Tbk

Theo L. Sambuaga Presiden Komisaris


27

DEWAN KOMISARIS PT FIRST MEDIA Tbk

Dari Kiri ke kanan: Richard Setiadi, Markus Permadi, Didik J. Rachbini, Muladi, Benny Haryanto, Theo Sambuaga, Ito Sumardi, dan Nanan Soekarna

28



29

Ali Chendra Presiden Direktur PT First Media Tbk.

30



31

LAPORAN DIREKSI SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK INVESTASI STRATEGIS (STRATEGIC INVESTMENT HOLDING COMPANY), PERSEROAN MELALUKAN INKUBASI PORTOFOLIO USAHA-USAHA BARU YANG BERFOKUS PADA BIDANG USAHA TEKNOLOGI, MEDIA DAN TELEKOMUNIKASI

Setelah sukses menjadi perusahaan yang terdepan penyedia layanan jaringan internet pita lebar dengan kabel dan nirkabel serta layanan jaringan TV berbayar, di tahun 2015, Perseroan mengembangkan investasi pada usaha-usaha berdasarkan Visi Megamedia agar dapat memberikan layanan sesuai dengan perkembangan perilaku dan kebutuhan masyarakat dalam menggunakan internet, maupun mengakses tayangan informasi, edukasi dan hiburan.

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, Salam dari First Media. Dunia masih terus berada di dalam tekanan resesi ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar belum banyak mengalami perubahan sepanjang tahun 2015. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun 2015 hanya sebesar 4,8%. Namun demikian, kebijakan ekonomi Indonesia masih di jalur yang tepat sehingga pertumbuhan ekonominya masih lebih baik daripada kebanyakan negara lain di dunia. Pertumbuhan industri di bidang telekomunikasi yang menjadi bagian penting dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025, membuat Pemerintah terus mendorong pertumbuhan industri ini. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan layanan jaringan

32

pita lebar dari masyarakat yang semakin banyak menggunakan internet dalam mengakses informasi, edukasi dan hiburan baik melalui layanan satelit, maupun jaringan kabel ke rumah ataupun gedung. Menilik bahwa pengguna internet terbanyak ada di segmen muda dan meningkatnya jumlah kelas menengah yang menjadikan penggunaan internet sebagai gaya hidup digital, hal ini mendorong tingginya kebutuhan layanan jaringan internet. Pertumbuhan bisnis digital yang terus meninggi juga mutlak memerlukan pertumbuhan industri TMT. Ini sejalan dengan pengguna smartphone yang mengakibatkan kenaikan trafik data yang tumbuh melebihi 100%. Tantangan yang dihadapi adalah semakin maraknya kebutuhan layanan Over The Top (OTT) di masyarakat perkotaan dimana sebagian besar pengguna internet berdomisili. Penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 mengakibatkan terbukanya kompetisi usaha layanan jaringan pita lebar dengan perusahaan dari negara-negara Asean lainnya yang mempunyai pengalaman dan perkembangan teknologi lebih maju. Tantangan lain adalah keadaan ekonomi dunia yang belum membaik, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar yang belum menggembirakan membuat pengembangan bisnis TMT di tanah air belum dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin. KINERJA PERSEROAN Secara umum, kinerja unit-unit usaha Perseroan selama tahun 2015 secara konsolidasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan sudah tidak lagi mengkonsolidasi LN. Perseroan tetap mewujudkan tujuannya sebagai perusahaan yang terdepan dalam bisnis TMT di Indonesia walaupun pendapatan menurun sebesar 47,51% dari Rp2.024.973 juta menjadi Rp1.062.980 juta, akan tetapi aset Perseroan meningkat 5,9% dibanding tahun 2014. Peningkatan ini tidak terlepas dari fokus yang ditetapkan oleh Perseroan dalam meningkatkan kualitas layanannya kepada pelanggan.


Selama tahun 2015, Perseroan senantiasa melakukan inovasi pada sektor telekomunikasi, siaran televisi, pembangunan dan perluasan infrastruktur telekomunikasi dan pembuatan konten media. Pengembangan layanan akses internet nirkabel (broadband wireless access) dengan teknologi 4G LTE, dilakukan Perseroan melalui entitas anaknya, PTI dengan menggunakan merek dagang BOLT!. Layanan ini dikembangkan Perseroan untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas akses internet secara mobile. Dengan misi “Transforming Lives”, BOLT! melayani kebutuhan mobile internet dengan cakupan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta Medan yang bekerjasama dengan Perseroan. Kebutuhan masyarakat akan akses internet juga disediakan Perseroan melalui entitas anak, DNN yang bergerak di bidang Internet Service Provider (ISP) dengan menggunakan jaringan fiber optic dan radio link. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa in-building solution provider yang dilakukan entitas anak Perseroan, PWU, sebanyak 59 gedung dan pembangunan infrastruktur Wi-Fi sebanyak 28 gedung yang tersebar diseluruh Indonesia. Selain itu, Perseroan memperkuat layanannya dengan jasa nilai tambah teleponi yang dijalankan oleh MSH. Hingga akhir 2015, layanan teleponi ini sudah menjangkau 1.312 pelanggan.

Dalam mengembangkan media dan pembuatan konten, Perseroan melalui entitas-entitas anak, FMP dan FMN, memproduksi kanal-kanal siaran program berita dan informasi serta hiburan yang dihantarkan oleh jasa layanan televisi berlangganan milik Perseroan: HomeCable dan BiGTV. Melalui entitas anak, Cinemaxx, Perseroan menghadirkan jaringan bioskop dengan teknologi mutakhir yang memberikan pengalaman terbaik dalam menonton film. Hingga akhir 2015, Cinemaxx telah memiliki dan mengoperasikan 14 bioskop dengan total 73 layar yang tersebar di Indonesia.

PROSPEK USAHA Walaupun dengan diberlakukannya MEA yang berarti bertambahnya kompetitor baru dalam persaingan usaha, Perseroan tetap optimis menyambut masa yang akan datang sebagai masa depan yang menjanjikan, khususnya pada pertumbuhan segmen konsumen menengah. Dari sisi perilaku, saat ini konsumen sedang masuk dalam tren penggunaan aplikasi konten streaming melalui perangkat di luar televisi seperti tablet, personal computer dan smartphone serta perdagangan via elektronik (e-commerce). Pertumbuhan konsumsi produk digital akan menimbulkan dampak positif, salah satunya peningkatan volume data yang berimplikasi pada tingginya permintaan akan koneksi internet, yang merupakan keunggulan Perseroan. Oleh karenanya, di tahun mendatang Perseroan senantiasa melakukan inovasi dalam pengembangan layanannya di antaranya penyediaan layanan internet melalui satelit.

Annual Report PT First Media Tbk 2015

33

LAPORAN DIREKSI

TATA KELOLA PERUSAHAAN Perseroan menjunjung tinggi penerapan Good Corporate Governance (GCG) – Tata Kelola Perusahaan yang Baik, secara konsisten dan bertahap meningkatkannya dengan melengkapi diri dengan perangkat pendukung Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Divisi Corporate Legal terlibat dalam setiap proses kegiatan berbagai lini Perseroan untuk memastikan ketaatan atas peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan. Perseroan juga memiliki Peraturan Perusahaan, Panduan mengenai Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional, serta berbagai Standar Prosedur Operasional. Dengan demikian, Perseroan dapat memastikan bahwa ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik diterapkan dengan sebaik-baiknya. Perseroan menggunakan pendekatan top-down dengan menjalankan peraturan perundangan, best practice dan menerapkan budaya Perseroan. Perseroan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan. Penerapan GCG ini dilakukan dengan ketat, namun juga didukung oleh semua pihak. Untuk memastikan penerapan GCG, Perseroan memfokuskan tanggung jawabnya guna mengendalikan jalannya operasional Perseroan. Setiap bulan Direksi melakukan peninjauan atas kegiatan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan mengadakan rapat koordinasi antara Perseroan dengan manajemen dari masing-masing entitas anak Perseroan. Dalam rangka meningkatkan standar kerja yang baik Perseroan memiliki Komite Audit yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan, serta divisi Internal Audit yang bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan.

34

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Sebagai bentuk dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Wujud penerapan yang dilakukan Perseroan pada lingkungan sekitar dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perseroan (CSR) dengan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang bersifat sosial seperti pemberian beasiswa, donor darah, pemberian layanan internet ke beberapa sekolah di pedalaman, dan beberapa kegiatan lainnya. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Upaya menjadi perusahaan terkemuka di bisnis TMT, sekaligus meluaskan ragam jasa layanan dan terus menerus dihadapkan kompetisi yang semakin ketat, Perseroan menyadari pentingnya peningkatan kompetensi karyawan yang seiring dengan penguatan integritasnya. Divisi Sumber Daya Manusia Perseroan menyelenggarakan program peningkatan kualitas karyawan Perseroan melalui pelatihan dan pendidikan terstruktur dan terencana untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan layanan bisnis TMT yang mumpuni dan menjaga agar Perseroan tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai perusahaan terkemuka dalam bisnis TMT. BUDAYA PERUSAHAAN Dalam menjalankan bisnisnya Perseroan senantiasa menjaga etika dalam menjalani usaha yang mengacu pada disiplin dalam pelaksanaan kualitas dalam pelayanan, inovasi dalam pengembangan, agresif dalam penetrasi pasar, dan perhatian terhadap masyarakat dan lingkungan.


AKSI KORPORASI Setiap melakukan aksi korporasi, Direksi selalu mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan perusahaan. Sepanjang tahun 2015, Perseroan melepas seluruh kepemilikannya dalam FMTV kepada salah satu entitas anak Perseroan, LN. Aksi korporasi tersebut sejalan dengan fokus strategi bisnis Perseroan. PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI Pencapaian yang sangat baik telah berhasil diraih oleh Perseroan di tahun 2015, dimana hal tersebut merupakan hasil kerja keras dan kerjasama diantara para Direksi dan seluruh karyawan Perseroan beserta dengan entitas anak. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Perseroan menyatakan bahwa tidak ada perubahan susunan Direksi dari Perseroan sejak tahun 2014, sehingga susunan Direksi adalah sebagai berikut: Ali Chendra Presiden Direktur Irwan Djaja Wakil Presiden Direktur Harianda Noerlan Direktur Independen Dicky Setiadi Moechtar Direktur Johannes Tong Direktur Anthony C. Kartawiria Direktur Richard Kartawijaya Direktur

APRESIASI Direksi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris, dan seluruh manajemen serta karyawan yang telah bekerja keras dalam mencapai kinerja yang baik selama tahun 2015. Penghargaan setingginya juga diberikan kepada Lembaga Pemerintah, pelanggan, rekan bisnis, masyarakat Pasar Modal, dan media massa yang selama ini telah mendukung kerja Perseroan. Direksi berharap agar kesuksesan selalu menjadi milik kita semua dan kerjasama yang selama ini telah berjalan secara komprehensif dengan penuh harmoni dapat terus berlangsung dengan baik.

Jakarta, Untuk dan atas nama Direksi, PT First Media Tbk

Ali Chendra Presiden Direktur


35

36


DIREKSI

PT FIRST MEDIA Tbk

Dari Kiri ke kanan: Irwan Djaja, Ali Chendra, Anthony C. Kartawiria, Dicky S. Moechtar, Richard Kartawijaya, Harianda Noerlan, dan Johannes Tong


37

38

INFORMASI UMUM FIRST MEDIA

P

erseroan dikenal sebagai pelopor layanan telekomunikasi dan multimedia terpadu dengan memperkenalkan konsep layanan TriplePlay, yakni jaringan kabel dengan jasa layanan internet pita lebar berkecepatan tinggi (FastNet), jasa layanan televisi berlangganan (HomeCable), dan jasa layanan telekomunikasi digital (DataComm). Saat ini, Perseroan telah menyediakan layanan QuadruplePlay dengan menambahkan jasa layanan pita lebar berkecepatan tinggi nirkabel (BOLT!) dan jasa layanan televisi berlangganan satelit (BiGTV). Hal ini menjadikan Perseroan menjadi perusahaan terdepan dalam bisnis TMT. Perseroan melalui entitas anak terus mengadaptasi teknologi serta membangun sinergi seluruh produk, layanan, dan solusi agar masyarakat dapat terkoneksi dan mengakses informasi, edukasi, bisnis, dan hiburan yang tersedia di seluruh dunia. Koordinasi yang baik dan rutin antara Perseroan dan entitasentitas anak menciptakan sinergi antar entitas anak penyedia jaringan jasa layanan internet (PT Link Net Tbk dan PT Internux) dan penyedia jasa layanan televisi berlangganan (PT First Media Television dan PT Indonesia Media Televisi) dengan entitas anak milik Perseroan lainnya yang menyediakan konten (PT First Media Production dan PT First Media News), serta entitas anak yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi (PT Prima Wira Utama).

nama untuk terakhir kalinya dengan nama PT First Media Tbk. Visi Perseroan adalah “Menjadi perusahaan penyelenggara jasa Megamedia terpadu terkemuka di Indonesia yang memanfaatkan teknologi internet pita lebar guna menciptakan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.” Perseroan memiliki enam misi, yaitu: · Menjadi pelopor di bidangnya · Mengutamakan kompetensi dan profesionalisme · Fokus pada pelanggan · Menjadi pilihan utama untuk berkarir · Berpartisipasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab · Semangat dalam bekerja Untuk mencapai visi, misi Perseroan menjawab tantangan untuk menjadi perusahaan TMT terkemuka, dan menghadapi persaingan dalam bisnis telekomunikasi yang makin ketat, Perseroan secara terus menerus mengupayakan konvergensi teknologi, media dan telekomunikasi. Transformasi sumber daya manusia juga menjadi program yang diutamakan Perseroan untuk memberikan peluang dan pengembangan kemampuan bagi karyawan Perseroan hingga mampu memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan.

Perseroan yang didirikan pada tahun 1994 dengan nama PT Safira Ananda yang berkedudukan di Jakarta mengalami beberapa kali perubahan nama dan pada tahun 2007 berubah


39

IA D E M T S IR F PROFIL SAHA

KEGIATAN U

upun tanpa

i kabel ma nikasi melalu

kabel, baik

an telekomu ggara jaring ; (i) Penyelen an bergerak aupun jaring m p ta kabel; dan te n a g jarin upun tanpa a m l e b a k n a si baik deng lekomunika te sa ja ra a g g (ii) Penyelen dia ten multime tributor kon is d n a d r to , aggrega (iii) Penyedia TETAP

ber 2002 nggal 9 Okto a rt te 2 0 0 /2 4 erhubungan bungan/200 No. 297/T/P 415/T/Perhu M . P o K N B M la a P p K e B Keputusan K tusan Kepala Tetap, Kepu a h sa U Perluasan, in Iz tentang tentang Izin 4 0 I/2011 0 2 r e b KOMUNIKAS Desem E 6 L 1 E l T a N g g D n M a P II/ tert g Usaha No. 19/1/IU/I bahan Bidan M P ru K e B P n la a a p ju e tu e Surat K tentang Pers 7 Juni 2011 2 l a g g n a rt te roduksi dan Jenis P

IZIN USAHA

SIONAL

ovember rtanggal 6 N te 9 0 0 /2 1 ed .KOMINFO/1 cket-Switch o. 420/KEP/M Berbasis Pa N l a fo k o in L m p o k ta n Te e an Jaringan Keputusan M nyelenggara e P s in Menkominfo Iz n g n sa rubahan ata Keputu n 2009 tenta a g n e d h 2 tentang Pe a 1 b 0 09 2 iu l d ri h p e la A b te 2 a ovem r 20 ggal sebagaiman rtanggal 6 N /2012 tertan te 4 9 /0 0 O 0 F /2 IN 1 M /M.KO .KOMINFO/1 witched No. 179/KEP o. 420/KEP/M sis Packet-S N a rb fo e in B l m a o k k o n L e ringan Tetap Keputusan M nggaraan Ja le ye n e P in tentang Iz

IZIN OPERA

40

Lapora Lap apora oran an Tahun ahu hu unan nan n PT P Fi First rsst Me Med Media diiiaa Tb dia T kk.. 2015 20 5 201

Nama Perusah aan : Kode Saham : Nama Komers ial : Bidang Usaha : NPWP : TDP : Domisili : Alamat : Telepon Faksimili Website Email Tanggal berdir i

PT First Media Tbk KBLV First Media / F M Telekomunika si dan Penyed ia Konten 01.707.304.0-0 54.000 09.03.1.61.34 391 Jakarta BeritaSatu Pla za lt.4, Suite 4 01, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.3 5-36, Jakarta 12950 021-5278811 / 021-557777 55 021-5278833 www.firstmed ia.co.id corporate.secre tary@firstmed ia.com 6 Januari 199 4

: : : : :

A

41

SEJARAH RINGKAS PERSEROAN

Berdirinya Perseroan dengan nama 376DƓUD$QDQGD Berubah nama menjadi 377DQMXQJ%DQJXQ6HPHVWD Pengambilalihan seluruh aset 79.DEHOGDUL37$QGLWLUWD,QGRQXVD Berubah nama menjadi PT Tanjung Bangun Semesta Tbk Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan Pencatatan di Bursa Efek Surabaya (kini Bursa Efek Indonesia) Berubah nama menjadi 37%URDGEDQG0XOWLPHGLD7EN Peluncuran layanan televisi berlangganan GL%DOLGDQ6XUDED\D 3HOXQFXUDQDNVHVOD\DQDQLQWHUQHW (NVSDQVLMDULQJDQ$QDORJWDKDSDZDOGLPXODL

1998 1999

Penyedia tunggal jaringan JATS Remote Trading milik Bursa Efek Jakarta (kini Bursa Efek Indonesia)

2002

Ekspansi jaringan berbasis Digital

Pengambilalihan PT Link Net, sebuah perusahaan yang bergerak GLELGDQJMDVDLQWHUQHW Pendirian PT First Media Production, PT First Media Television dan 37)LUVW0HGLD1HZV 3HODNVDQDDQ:DUDQ6HUL,

2009

Pendapatan meningkat sebanyak PHQFDSDL5SPLOLDUGDQ (%,7'$VHMXPODK5SPLOLDU Memperoleh izin Broadband Wireless Access (“BWA”) untuk daerah Jabodetabek dan %DQWHQVHUWD6XPDWHUDEDJLDQ8WDUD Memperkenalkan FastNet 10 Mbps GDQ)DVW1HW62+2+RPH&DEOH)DPLO\ GDQ+RPH&DEOH8OWLPDWH

2010

0HPSHUNHQDONDQ)DVW1HW.LGV +RPH&DEOH)DPLO\3OXV First HD ChannelsLQ,QGRQHVLD )DVW1HW0ESV Premium Call Center 16,$2QOLQH3D\PHQW)DFLOLW\ 3HQDZDUDQ8PXP7HUEDWDV,,

2011

Ekspansi Jaringan (New Roll-Out) Meluncurkan Video on Demand Memperkenalkan BeritaSatu News Channel VHEXDKVDOXUDQEHULWD 3HODNVDQDDQ:DUDQ6HUL,,

2003 2004 2006

%HUXEDKQDPDPHQMDGL37)LUVW0HGLD7EN 3HQDZDUDQ8PXP7HUEDWDV, Memperkenalkan produk Internet berkecepatan tinggi berbasis pita lebar ŏ)DVW1HWŐ Re-Branding dari “Kabelvision” PHQMDGLŏ)LUVW0HGLDŐ Memperkenalkan konsep Triple-Play )DVW1HW+RPH&DEOHGDQ'DWD&RPP Mendapatkan 41 ribu pelanggan FastNet selama masa promosi

2008 2000

2001

Peluncuran layanan “MyNet” 0HPSHUROHKVHUWLƓNDVL,62

2007

1995

EBITDA Positif dicapai Ekspansi Jaringan Analog tahap awal selesai

Jumlah Pelanggan menembus angka 100ribu

42

1994


TELEVISION

PRODUCTION

2012

2013

2014

0HPSHUNHQDONDQƓWXU395 (Personal Video Recording) GDQWHNQRORJL277Over The Top) yaitu menyaksikan siaran televisi melalui internet (online) dalam EHQWXNDSOLNDVL)LUVW0HGLD/,9( Jaringan mencapai 1 juta Homepassed Peluncuran layanan televisi berlangganan PHODOXLVDWHOLWGHQJDQQDPDŏ%,*79Ő Memperkenalkan layanan FastNet 100 Mbps (NVSDQVLMDULQJDQNHNRWD%DQGXQJ Memiliki 50 kanal High Definition GDODPOD\DQDQ+RPH&DEOH 3HODNVDQDDQ:DUDQ6HUL,, Peluncuran STB (Set-Top Box) berbasis WHNQRORJL$QGURLG Re-Branding First Media Live menjadi )LUVW0HGLD*2 $NXLVLVL3HUXVDKDDQ 3706+1LDJD7HOHFRP,QGRQHVLD 37'HOWD1XVDQWDUD1HWZRUNV 373ULPD:LUD8WDPD 370LWUD0DQGLUL0DQWDS 37&LQHPD[[*OREDO3DVLƓN

2015

Melalui entitas anak Perseroan yaitu PTI, melakukan launching SURGXN%2/7*3RZHUSKRQH( %2/7*7DEOHW;%2/70RELOH:L)L+\GUDPHPSHUNHQDONDQDSOLNDVL%2/77DONGDQPHQMDODQNDQ NRODERUDVLVWUDWHJLV%2/7GDQ6DPVXQJVHUWDPHPSHUNHQDONDQ8/75$/7( (QWLWDVDQDNSHUVHURDQ&LQHPD[[EHUKDVLOPHQJHPEDQJNDQOD\DQDQELRVNRSGLEHUEDJDLGDHUDK KLQJJDPHQFDSDLOD\DU 0HODOXLHQWLWDVDQDN3HUVHURDQ\DLWX06+PHODNXNDQNHUMDVDPDSHPDVDQJDQ3$%;GHQJDQ%DQN 3HUPDWD Entitas anak Perseroan yaitu PWU melakukan kerjasama in-building solution (penguat sinyal dalam JHGXQJ GHQJDQRSHUDWRUWHUNHPXNDGL,QGRQHVLD3:8MXJDEHUHNVSDQVLNH%DOL0HGDQGDQ %RJRU 3HUVHURDQEHUVDPD%03$PHQGLULNDQ'60 Perseroan melepas kepemilikan sahamnya di FMTV kepada entitas anak Perseroan lainnya yaitu LN GDQ&,$7


43

Customer Loyality Award NET PROMOTER LEADER 2015 NPS Leader for Broadband/Fixed ISP Category

44

Customer Loyality Award NET PROMOTER LEADER 2015 NPS Leader for Pay TV Category

Certificate of Registration in recognition of the organization’s Quality Management System which complies with ISO 9001:2008 at Jakarta Office

Pada 3 Maret 2015, Mobile World Congress,

Pada 25 Maret 2015, The Ritz-Carlton,

advocacy ratio tertinggi dalam

BOLT! dianugerahi Excellence Award

Jakarta, BOLT! pionir penyedia layanan

kategorinya sesuai konsep WOW

untuk “Best Market Introduction of LTE

internet berkecepatan tinggi pertama di

Marketing. BOLT! Super 4G LTE dinilai

Services and Successful Services” atas

Indonesia, berhasil meraih penghargaan

sebagai merek yang berhasil mengubah

kinerja yang cemerlang di tahun

prestisius dalam ajang Indonesia WOW

kesadaran (awareness) konsumen

2014, yaitu keberhasilan BOLT!

Brand 2015: Telco, Gadget & Broadcast TV

menjadi anjuran/dengan sukarela

dalam meluncurkan layanan internet

yang diselenggarakan oleh MarkPlus,Inc.

merekomendasikan kepada orang

berkecepatan tinggi berbasis teknologi 4G

BOLT! Super 4G LTE mendapatkan

lain (advocacy) dan tindakan membeli

TDD-LTE dan menembus angka satu juta

penghargaan dalam kategori Mobile

(purchase action).

pelanggan 4G di Indonesia dalam periode

Internet Service Provider. Penghargaan

Penetapan pemenang dilakukan

setahun. Pencapaian ini dinilai menjadi

ini merupakan bentuk apresiasi yang

berdasarkan hasil survei melalui

sebuah fenomena di antara operator

diberikan oleh MarkPlus,Inc. terhadap

telepon (phone survey) pada Januari

telekomunikasi di dunia.

merek yang mampu mencapai tingkat


Silver Champion Category Fixed Internet Service Provider Indonesia WOW Brand 2015

Certificate of Registration in recognition of the organization’s Quality Management System which complies with ISO 9001:2008 at Tangerang Office

Gold Champion Category Fixed Internet Service Provider Indonesia WOW Brand 2015

hingga Februari 2015 terhadap 1.350

Service Provider of The Year. Di tahun

responden yang dipilih secara random

ke-8 ini, Frost & Sullivan memberikan

dari 18 kota besar di berbagai wilayah

sebanyak 52 penghargaan kepada

di Indonesia termasuk Jabodetabek dan

perusahaan-perusahaan terkemuka

Medan di mana BOLT! Super 4G LTE

di Indonesia yang menunjukkan

sukses menggelar layanannya hingga

pencapaian dan kinerja luar biasa di

Category Word of Mouth Marketing #1

menjadi operator 4G pertama yang

industrinya dalam hal kepemimpinan,

Recommended Brand 2015

mampu menembus satu juta pelanggan

inovasi teknologi, customer service, dan

pada Januari 2015.

strategi pengembangan produk.

Pengharggan untuk LinkNet 1.

2.

diraih atas inovasi yang dihadirkan

BOLT! berhasil meraih penghargaan

dalam pengembangan teknologi 4G

di ajang Selular Award ke-12 tahun

berbasis teknologi TDD-LTE dan

2015 untuk kategori Most Favorite 4G

pertumbuhan yang sangat cepat di

Provider. Sebagai penyedia jaringan

industri telekomunikasi di Indonesia.

First Winner in Cable TV Category Word of Mouth Marketing #1 Recommended Brand 2015

Penghargaan yang diterima oleh BOLT! Pada 7 April 2015, Balai Kartini Jakarta,

First Winner in Fixed Internet Provider

3.

Top Telco 2015 Fixed Internet Provider In Recognition of Outstanding Achievement in Telecommunication

4.

Brand Finance plc Brand Rating Award has been awarded a US$ 25 mil Brand Value & A+

mobile broadband dengan teknologi 4G 5.

Gold Champion Category Fixed Internet

TDD-LTE pertama yang telah memiliki

Pada 6 November 2015, JCC Jakarta,

lebih dari satu juta pelanggan, BOLT!

BOLT!, penyedia layanan 4G LTE

Service Provider Indonesia WOW Brand

dinilai memiliki infrastruktur jaringan

pertama di Indonesia membuktikan

2015

yang paling luas di Jabodetabek dan

kualitas layanannya dengan kembali

Medan (melalui kerjasama dengan

menerima penghargaan bergengsi.

Perseroan).

BOLT! berhasil meraih penghargaan

6.

Silver Champion Category Pay TV Indonesia

7.

Customer Loyalty Award NET PROMOTER

WOW Brand 2015 LEADER 2015 NPS Leader for Broadband/

sebagai TOP Wireless Internet Pada 1 Oktober 2015, Shangri-La

2015 dalam ajang TOP IT & TELCO

hotel Jakarta, pada ajang tahunan

2015 yang diselenggarakan oleh

ini, BOLT! menerima penghargaan

majalah Itech.

Fixed ISP Category 8.

Customer Loyalty Award NET PROMOTER LEADER 2015 NPS Leader for Pay TV Category

sebagai Indonesia Most Promising


45

-

JAN

FEB

-

MAR

-

-

MAY

-

-

-

JUN

-

46

-

Pada 15 Januari 2015, bertempat di Bau-Bau, entitas anak, Cinemaxx, mengumumkan peresmian bioskop terbarunya di Ground Floor Lippo Plaza Buton, yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 50-58, Kecamatan Wolio, Bau-Bau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

Pada 24 Februari 2015, Perseroan melalui entitas anak, PTI, mengumumkan kesuksesan BOLT! menembus angka lebih dari satu juta pelanggan dalam kurun waktu satu tahun beroperasi.

Pada tanggal 4 Maret 2015 dan 16 Maret 2015, entitas anak, PWU, mengikatkan kerjasama dengan Indosat untuk pembangunan pelayanan in-building solution di pusat perbelanjaan, yaitu: St. Moritz Mall, Plaza Medan Fair dan Siloam Kebon Jeruk. Pada 11 Maret 2015, bertempat di Hotel Aryaduta Medan, Perseroan bekerjasama dengan entitas anak, PTI, secara resmi meluncurkan layanan 4G LTE untuk masyarakat Medan. Pada 18 Maret 2015, bertempat di Bali, entitas anak, Cinemaxx, meresmikan bioskop terbarunya di lantai LG Lippo Mall Kuta, yang beralamat di Jl. Kartika Plaza, Lingkungan Segara, Kuta Badung, Bali 80361. Pada 31 Maret 2015, entitas anak, CIAT, melakukan penyertaan dalam CGP sehingga total kepemilikan saham CIAT pada CGP sebanyak 83,33%.

Pada 21 Mei 2015, bertempat di Medan, entitas anak, Cinemaxx, meresmikan bioskop terbarunya di lantai 4 Sun Plaza Medan, yang beralamat di Jl. H. Zainul Arifin No. 7, Medan 20152. Pada 21 Mei 2015, bertempat di Cikarang, entitas anak, Cinemaxx, mengumumkan peresmian bioskop terbarunya yang ke-9 di Cinemaxx MaxxBox Orange County Cikarang, yang beralamat di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Pada 22 Mei 2015, bertempat di Medan, entitas anak, Cinemaxx, meresmikan bioskop terbarunya di lantai 1 Lippo Plaza Medan, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 6, Medan 20112.

Pada tanggal 12 Juni 2015 dan 17 Juni 2015, entitas anak, PWU, mengikatkan kerjasama dengan Indosat untuk penyediaan in-building solution di Grand Palladium Medan, Bandung Indah Plaza, Sun Plaza, Pejaten Village, Istana Plaza, Metropolis Town Square, Ekalokasari Bogor, Cibubur Junction, Kediri Town Square dan Kediri Town Square. Pada 18 Juni 2015, Perseroan dan entitas anak, BMPA, mendirikan DSM dengan modal saham masing-masing sejumlah 248 dan 2 lembar saham, sehingga total kepemilikan saham Perseroan pada DSM sebanyak 100%. Pada 30 Juni 2015, Perseroan menjual 31% sahamnya di FMTV kepada entitas anak, LN, sehingga saham Perseroan di FMTV menjadi sebesar 49%.


-

JUL -

-

Bertempat di Karawaci, pada 1 Juli 2015, entitas anak, Cinemaxx, melakukan Soft Opening bioskop Cinemaxx yang ke-11 di MaxxBox Lippo Village. Bioskop flagship terbaru Cinemaxx ini adalah satu-satunya sinema di Indonesia yang dilengkapi dengan layar Ultra XD dimana koridor menuju Ultra XD disempurnakan dengan adanya Immersive Corridor yang menampilkan trailer film, animasi, serta jadwal tayang film. Disamping itu, MaxxBox Lippo Village juga memperkenalkan salah satu area interaktif terbesar dan pertama di Indonesia, yaitu Cinemaxx Hyperstation. Bertempat di Yogyakarta, pada 4 Juli 2015, entitas anak, Cinemaxx, meresmikan bioskop terbarunya di lantai 4 Lippo Plaza Jogja, yang beralamat di Jl. Laksda Adisucipto 32-34, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta 55001. Pada 6 Juli 2015, entitas anak, PTI, melakukan peluncuran produk-produk baru (BOLT! 4G Powerphone E1, BOLT! 4G Tablet X1, dan BOLT! Mobile WiFi Hydra) di Beka Resto Balai Kartini Jakarta.

AUG

-

Pada 21 Agustus 2015, bertempat di Penang Bistro Kelapa Gading, entitas anak, PTI, berkolaborasi dengan Samsung melakukan peluncuran produk teranyar dari kolaborasinya, yaitu Samsung Galaxy J5.

SEP

-

Pada 21 September 2015, entitas anak, PTI, bertempat di Nona Manis Resto, Lippo Mall Kemang memperkenalkan ULTRA LTE.

-

Pada 1 Oktober 2015, bertempat di Serpong, entitas anak, Cinemaxx, mengumumkan peresmian bioskop terbarunya yang ke-12 di lantai 3 Mall WTC Matahari, yang beralamat di Jl. Raya Serpong No. 39, Serpong Utara 15326, Tangerang. Pada tanggal 30 Oktober 2015, entitas anak, PWU, mengikatkan kerjasama dengan H3I untuk penyediaan in-building solution di Bandung Indah Plaza, WTC Serpong, Istana Plaza, Metropolis Town Square, dan Pluit Village.

OCT

-

-

Pada 6 November 2015, bertempat di Cikarang, entitas anak, Cinemaxx, sebuah jaringan bioskop di bawah bendera Lippo Group, mengumumkan peresmian bioskop terbarunya yang ke-13 di lantai 1 Mal Lippo Cikarang, yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin, Lippo Cikarang, Bekasi 17550.

-

Pada 11 Desember 2015, bertempat di Tangerang, entitas anak, Cinemaxx, mengumumkan peresmian bioskop terbarunya di lantai 3 Metropolis Town Square, yang beralamat di Jl. Hartono Raya Modern 1 No. 17, Tangerang, Banten.

NOV

DEC

Annual Ann ual Reportt PT First Media Tbk. 20155

47

‘SOCIAL CATALYST to a SEAMLESS and EXCITING LIFE’

Our Vision

To be Indonesia’s first choice for information, communications and entertainment services

Our Mission

We transform lives by providing innovative and exceptional broadband and media services and solutions

Our Brand Promise

We create the most insightful, innovative and empowering experiences from information communication and entertainment products, services and content centered around the only person that matters :

YOU

48

VISI Menjadi perusahaan penyelenggara jasa megamedia terpadu terkemuka di Indonesia yang memanfaatkan teknologi internet pita lebar guna menciptakan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.

Visi Perseroan mencakup landasan layanan Lima-C yang terpadu: • • • • •

Cable TV – Multi-Channels Interactive Television Computer – Layanan Broadband Internet Communication – Layanan Data Komunikasi Content – Konten untuk Internet dan TV Channels – Memproduksi “In-House Channel”

MISI • • • • • •

Menjadi pelopor di bidangnya Mengutamakan kompetensi dan profesionalisme Fokus pada pelanggan Menjadi pilihan utama untuk berkarir Warga usaha yang bertanggung jawab Semangat dalam bekerja

NILAI-NILAI BUDAYA • • • • •

Disiplin dalam pelaksanaan Kualitas dalam pelayanan Inovasi dalam pengembangan Agresif dalam penetrasi pasar Perhatian terhadap masyarakat dan lingkungan

STRATEGI USAHA Memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, khususnya teknologi internet pita lebar digital berkecepatan tinggi, untuk menghadirkan layanan Megamedia terpadu dengan harga yang terjangkau di Indonesia. Senantiasa menjadi yang pertama di Indonesia dalam mengadopsi terobosan teknologi terkini, dalam rangka mengupayakan lompatan ke depan bagi Perseroan, sekaligus menyediakan jasa dan produk yang superior kepada pelanggan. 0HQJXSD\DNDQHƓVLHQVLXVDKDVHFDUDWHUXVPHQHUXVXQWXN menjadi penyelenggara jasa Megamedia bermutu tinggi dengan biaya yang efektif serta kompetitif.

ANGGARAN DASAR Perseroan didirikan dengan nama PT Safira Ananda, berdasarkan Akta Pendirian No.37 tanggal 6 Januari 1994 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1.446 HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Februari 1995 yang sudah mengacu kepada Kitab UU Hukum Dagang (Staatblad Tahun 1847 No.23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 1971. Perubahan seluruh Anggaran Dasar berikutnya saat bernama PT Tanjung Bangun Semesta Tbk yang terdapat pada Akta No.1 tanggal 2 Desember 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-19466 HT.01.04.TH.99 tanggal 3 Desember 1999 yang sudah mengacu kepada UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar berikutnya sekaligus menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan saat bernama PT Broadband Multimedia Tbk yang terdapat pada Akta No.56 tanggal 30 Juli 2001 dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-08744 HT.01.04. TH.2001 tanggal 19 September 2001 yang sudah mengacu kepada UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan seluruh Anggaran Dasar berikutnya saat bernama PT First Media Tbk yang terdapat pada Akta No.42 tanggal 15 Agustus 2008 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-74501.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang sudah mengacu kepada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar saat bernama PT First Media Tbk terdapat pada Akta No.33 tanggal 15 Mei 2015 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0940134 tanggal 11 Juni 2015 yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 dan Nomor: 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-udangan lain yang berlaku di bidang pasar modal.

49

PRODUK DAN LAYANAN Sebagai pelopor layanan telekomunikasi dan multimedia terpadu, Perseroan telah memperkenalkan konsep layanan TriplePlay yakni jaringan kabel dengan jasa layanan internet pita lebar berkecepatan tinggi (FastNet), jasa layanan televisi berlangganan (HomeCable), dan jasa layanan telekomunikasi digital (DataComm).

Teknologi • • •

Selain itu, Perseroan juga mengembangkan pembuatan konten siaran sebagai kontribusi pengadaan kanal-kanal in-house (BeritaSatu News Channel, Foodie, Karaoke, Mix, J’Go) untuk memperkaya kanal-kanal siaran yang ditayangkan pada televisi berlangganan milik Perseroan. Saat ini, Perseroan telah melebarkan sayap usahanya dengan menyediakan layanan QuadruplePlay dengan menambahkan jasa layanan pita lebar berkecepatan tinggi nirkabel (BOLT!) dan jasa layanan televisi berlangganan satelit (BiG TV) serta bioskop (Cinemaxx). Hal ini menjadikan Perseroan menjadi perusahaan terdepan dalam bisnis TMT. Dalam rangka menjadi perusahaan bisnis TMT terkemuka, Perseroan senantiasa mengupayakan inovasi di sektor telekomunikasi, siaran televisi, pembangunan dan perluasan infrastruktur jaringan layanan, dan pembuatan konten multimedia, serta membangun sinergi seluruh produk, layanan dan solusi untuk kepuasan pelanggan

•

•

•

•

•

•

50

penyediaan layanan pita lebar dengan kabel berkapasitas 100 Mbps oleh LN; layanan televisi berlangganan dengan teknologi HD pertama di Indonesia oleh FMTV dan LN; upgrade jaringan 4G LTE dengan teknologi advance mobile networks terdepan: LTE Advanced (LTE-A) yang merupakan evolusi teknologi 4G terkini yang mampu memberikan kecepatan download hingga 200 Mbps, oleh PTI; Aplikasi BOLT!Talk: aplikasi yang memudahkan pengguna BOLT! berkomunikasi dengan sesama pengguna BOLT! dan non-BOLT!, dihadirkan oleh PTI; Aplikasi First Media Go: pengembangan teknologi agar masyarakat dapat menonton acara televisi favorit melalui PC, laptop, smartphone dan tablet, dihadirkan oleh LN; Smart Box HD: modem internal DOCSIS 3.0 dengan fasilitas interaktif yang melengkapi layanan televisi berlangganan, dihadirkan oleh LN; Parental Control System: sistem penguncian program-program siaran televisi untuk dewasa sehingga tidak dapat ditonton anak-anak, dihadirkan oleh LN; Multi Protocol Label Switching (MPLS): teknologi jaringan pintar sebagai konfigurasi sambungan dalam layanan telekomunikasi digital untuk pelanggan korporasi; Big Picture, Big Sound: teknologi digital terkini untuk kualitas gambar yang tak tertandingi dan kualitas suara yang tiada banding, yang memberikan pengalaman menonton film di layar sinema secara optimal.

Laporan Tahu hu h unan nan an PT PT Fi First rrssst Me Med ed dia di ia Tbk. 2015

Media dan Pembuatan Konten

Telekomunikasi

•

•

• • •

•

•

HomeCable: televisi berlangganan melalui kabel yang dioperasikan LN bekerjasama dengan FMTV; BiGTV: televisi berlangganan melalui satelit, yang dioperasikan oleh IMTV; BeritaSatu News Channel: kanal siaran program berita dan informasi, yang diproduksi oleh FMN; J’Go, Dangdutz, Hi TV, MIX, Reformed 21, Foodie TV, Kairos TV, Karaoke TV: kanal-kanal siaran program hiburan, film dan musik yang diproduksi oleh FMP; Cinemaxx: jaringan bioskop berteknologi mutakhir yang memberikan pengalaman audio-visual terbaik dalam menonton film (Maxximum Movie Experience); Majalah VIEW: Majalah panduan program televisi dan hiburan premier Indonesia untuk para pelanggan HomeCable dan BiGTV.

•

•

• •

•

FastNet: layanan internet pita lebar berkecepatan tinggi dengan menggunakan media kabel, dioperasikan oleh LN; DataComm: layanan komunikasi digital melalui jaringan telekomunikasi digital untuk bisnis korporasi dan keperluan komersil lainnya, dioperasikan oleh LN; BOLT!Super4GLTE: layanan jaringan pita lebar nirkabel (broadband wireless access) yang menggunakan teknologi 4G TDD-LTE, dioperasikan oleh PTI; Layanan teleponi melalui jaringan pintar terintegrasi, dioperasikan oleh MSH; Pembangunan infrastruktur telekomunikasi inbuilding solution dan Wi-Fi pada gedung-gedung pusat perbelanjaan, rumah sakit, hotel dan pusat pendidikan, yang dilakukan oleh PWU; Layanan penyedia internet yang menggunakan gabungan kabel serat optik (fiber optic) dengan radio link, dioperasikan oleh DNN.

Annual Ann ua Re ual R por po t PT First Media Tbk. 2015

51

52


Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) First Media tanggal 23 April 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Presiden Komisaris

:

Theo L. Sambuaga

Komisaris Independen

:

Didik J. Rachbini


:

Rizal Ramli (Pada 12 Agustus 2015 berhenti/mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen karena panggilan tugas sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Republik Indonesia)


:

Nanan Soekarna


:

Ito Sumardi DS

Komisaris

:

Markus Permadi

Komisaris

:

Benny Haryanto

Komisaris

:

Richard Setiadi

Presiden Direktur

:

Ali Chendra

Wakil Presiden Direktur

:

Irwan Djaja

Direktur Independen

:

Harianda Noerlan

Direktur

:

Dicky Moechtar

Direktur

:

Johannes Tong

Direktur

:

Anthony Chandra Kartawiria

Direktur

:

Richard Kartawijaya

Direksi

Untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan RUPS sampai dengan penutupan RUPST yang ketiga setelah pengangkatan. Pada tahun 2015 dalam RUPST tanggal 15 Mei 2015, Perseroan menetapkan untuk tidak melakukan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi. Namun, kemudian terjadi pengunduran diri Bapak Rizal Ramli sebagai Komisaris Independen pada tanggal 12 Agustus 2015. Atas pengunduran diri tersebut Perseroan sudah menyampaikan Keterbukaan Informasi melalui surat No: 060/DIR/IX/2015, tanggal 8 September 2015 kepada OJK up. Ibu Ir. Nurhaida, MBA, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Pengunduran diri tersebut tidak mempengaruhi komposisi presentasi Komisaris Independen yang diwajibkan dalam POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, sehingga tidak diselenggarakan RUPSLB.

MANAJEEMEN FIRST MEDIA A


53

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Theo L. Sambuaga Presiden Komisaris

Theo L. Sambuaga menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan pendidikan Strata 2 dalam bidang ilmu International Public Policy di School of Advanced International Studies, John Hopkins University, Amerika Serikat pada tahun 1989. Beliau mulai duduk sebagai Komisaris PT First Media Tbk sejak tahun 2011 dan diangkat sebagai Presiden Komisaris PT First Media Tbk sejak tanggal 24 September 2013. Pada saat ini, beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk (sejak tahun 2010), Presiden Lippo Group sejak 2010, dan Pimpinan Umum Harian Suara Pembaruan dan Presiden BeritaSatu Media Holding. Beliau juga pernah menjadi Presiden Globe Media Group (2010-2011). Theo L. Sambuaga pernah menjadi anggota DPR RI mewakili Golongan Pemuda (1982-1998), Anggota MPR RI (1982-2009), Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (1998), kemudian menjadi Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman Republik Indonesia (1998-1999). Pada tahun 2009, beliau menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hingga sekarang.

54



55


Muladi menyelesaikan pendidikan Strata 1 dalam bidang ilmu hukum di Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1968, pendidikan Strata 2 juga di bidang hukum dengan predikat Cumlaude di Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1984, dan KSA III Lemhanas tahun 1993. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT First Media Tbk sejak tanggal 24 September 2013. Muladi memulai karirnya sebagai dosen di Universitas Diponegoro. Kemudian menjadi Rektor dan Guru Besar di Universitas Diponegoro. Beliau pernah menjadi Ketua Delegasi Indonesia pada Kongres Crime Prevention and Criminal Justice (ECOSOC) (1991-1998), Anggota Komnas HAM (1993-1998), Anggota MPR RI, Fraksi Utusan Daerah (1997-1999), Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan VII (1998) dan pada Kabinet Reformasi Pembangunan merangkap Menteri Sekretaris Negara (1998-1999), Ketua Institute for Democracy and Human Rights di The Habibie Center (1999-2002), Hakim Agung RI (2000-2001), Gubernur Lemhanas (2005-2011), Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM (20092014).

Prof. DR. H. Muladi, SH


56


Nanan Soekarna menyelesaikan pendidikan AKABRI Kepolisian dengan status sebagai alumni terbaik AKABRI Kepolisian tahun 1978 dengan meraih penghargaan Adhi Makayasa. Setelah menyelesaikan pendidikan AKABRI Kepolisian, beliau melanjutkan pendidikan Palan Reserse Narkotik tahun 1987, pendidikan PTIK tahun 1986, Kibi Hankam tahun 1988, FBI National Academy Quantico USA tahun 1989, Sespim Pol Angkatan XXX tahun 1995, Sesko Gab angkatan XXVI tahun 1999, Lemhanas KSA XIII tahun 2005, dan Police Leadership Executive Course NEI (National Executive Institute) FBI Academy Quantico USA tahun 2008. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT First Media Tbk sejak tanggal 23 April 2014. Nanan Soekarna adalah Purnawirawan Perwira Tinggi Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) berpangkat Komisaris Jenderal.

Beliau memulai karirnya di Polda Metro sebagai Dan Unit Patko Sabhara 1979 dan sebagai Wadan Kie III Sat pada tahun 1980. Kemudian menjabat di berbagai posisi pada Polres Tangerang, terakhir sebagai Kadis Serse (1981-1984). Beliau kemudian bertugas di Mabes Polri sebagai Pasis PTIK XXI (1984-1986), SPN Mojokerto dengan posisi terakhir sebagai Ka Korsis (1986-1990), Polwil Bojonegoro sebagai Kabag Reserse (1990-1992), Polres Kediri sebagai Wakapolres (1992-1994), Pol XXX sebagai Pasis Sespim (1994-1995), AKPOL sebagai Dan Yon Tar (1995), Polda Metro Jaya sebagai KORSPRIPIM (1995-1996), Polres Jakarta Timur sebagai Kapolres (1996-1997), Polda Kalimantan Selatan sebagai Kadit Serse (1997-1998), GAB XXVI sebagai Pasis SESKO (1998-1999), kembali ke Mabes Polri sebagai Kasubdit Kamneg Serse (1999-2000), sebagai Koorspripim Kapolri (2000-2001), sebagai Kapus Kodalops Polda (2001), kemudian Polwil Purwakarta sebagai Kapolwil (2001), Polwil Bogor sebagai Kapolwil (2001-2002), sebagai SES NCB-Interpol Indonesia (2002-2003), Polda Metro Jaya sebagai Wakapolda (2003-2004), Polda Kalimantan Barat sebagai Kapolda (2004-2006), Staf Ahli Kapolri (2006-2009), Kadiv Humas Polri (2009), dan Irwasum Polri (2009-2011). Beberapa penugasan luar negeri, yaitu Muhibah Taruna Akabri (perwakilan Akpol) ke Jepang tahun 1974, Misi perdamaian PBB UN Police Mission (Untag) Namibia / South West Africa tahun 1990, Misi Perdamaian PBB UN Police Mission (Untag) Cambodia tahun 1992, serta seminar-seminar / konferensi-konferensi di Jepang, Australia, Belanda, Lyon, USA, New Zealand, Jerman, Thailand, Hongkong, Turki, Malaysia dan Myanmar.

Drs. Nanan Soekarna Komisaris Independen


57

PROFIL DEWAN KOMISARIS Didik J. Rachbini menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1983, pendidikan Strata 2 dengan meraih gelar Master of Science pada tahun 1988 dan Strata 3 dengan meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) pada tahun 1991, dari Central Luzon State University, Filipina. Beberapa pendidikan non-gelar yang pernah dijalani beliau, antara lain di University of the Philippines at Los Banos (ekonomi) dan Boston University (Economic Culture). Beliau menjadi Komisaris Independen PT First Media Tbk sejak tanggal 29 Juni 2006. Didik J. Rachbini dikenal sebagai salah satu ekonom di Indonesia dan mendirikan lembaga riset ekonomi INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) pada tahun 1995. Selain sebagai ekonom, beliau juga merupakan dosen dan guru besar ekonomi pada Universitas Mercu Buana, Jakarta serta menjadi pengajar pada program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana (1995-1997) dan Pembantu Rektor I Universitas Mercu Buana. Beliau pernah aktif dalam beberapa organisasi profesi dan pemerintahan, diantaranya sebagai Komisioner KPPU (2000-2004), pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (2009-sekarang), pengurus pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (1995-sekarang), Senior advisor pada International Tax and Investment Center (2014-sekarang), Federation of ASEAN Economist Association (2009-sekarang), Anggota Komite Ekonomi Nasional (2012-2014), Staf Ahli Menko Perekonomian RI (2013-2014), dan Ketua LP3E Kadin Indonesia (2011-sekarang). Didik J. Rachbini pernah menjadi anggota MPR RI (1998-1999), Ketua Komisi VI DPR RI membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan BUMN (2004-2007), Wakil Ketua Komisi X DPR RI membidangi Pariwisata, Kepemudaan, Pendidikan dan Kebudayaan (2007-2009).

Prof. DR. Didik J. Rachbini Komisaris Independen

58


DR. Drs. Ito Sumardi DS, SH, MBA, MM Komisaris Independen

Ito Sumardi menyelesaikan pendidikan AKABRI Kepolisian pada tahun 1977, pendidikan bidang Hukum pada tahun 1996, pendidikan Pasca Sarjana bidang Bisnis Administrasi pada tahun 1997, pendidikan Pasca Sarjana bidang Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 1999, pendidikan Pasca Sarjana bidang Hukum Pidana pada tahun 2004, dan mendapat gelar Doktor Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2005. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT First Media Tbk sejak tanggal 24 September 2013. Ito Sumardi adalah Purnawirawan Perwira Tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang memiliki karir gemilang selama berdinas di Kepolisian, dengan pangkat terakhir sebagai Komisaris Jenderal. Beliau memulai dinas di Kepolisian saat bertugas di Kores 811 Serang (19781980). Kemudian berdinas di Polwil 15.3 Timtim (1979-1980), menjadi Ajudan Deputi Kapolri/Wakapolri (1980-1982), berdinas di bagian kriminal Metro 701 (1982- 1985). Melanjutkan pendidikan di PTIK (19861989) lalu berdinas di Lantas Polri (1989-1996). Beliau pernah bertugas di beberapa satuan operasional di berbagai wilayah Operasi Kepolisian. Ito Sumardi juga sempat menjadi Dan Kontingen Garuda XIV/11 PBB (1996 – 1997), Dan Satgas Ops Tsunami I (2004 – 2005), Dan Satgas PAM Aceh Monitoring Mission (2005 -2006), menjadi Kapolda di dua wilayah operasi, Polda Riau (2005 – 2006) dan Polda Sumatera Selatan (2006 – 2008). Jabatan terakhirnya di Kepolisian adalah Kabareskrim dengan pangkat tiga bintang di pundaknya.

59


Markus Permadi Komisaris Markus Permadi menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan pendidikan Strata 2 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau menjabat sebagai Komisaris PT First Media Tbk sejak 25 April 2013. Lama berkarir di dunia perbankan, Markus Permadi pernah bekerja di Citibank N.A. (1971 – 1983) dengan jabatan terakhir sebagai Vice President, PT Bank Central Asia (1983 – 1990) dengan jabatan Direktur, lalu Bank Lippo (1990 – 1998) sebagai Presiden Direktur. Beliau juga pernah menjabat sebagai Asisten Menteri/Deputi Bidang Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya pada Kantor Menteri Negara BUMN/Badan Pengelola BUMN (1998) dan Asisten Menteri/ Deputi Bidang Usaha Keuangan dan Jasa Lainnya (1998 – 2000). Kemudian Markus Permadi menjabat sebagai Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1998 -2003). Selanjutnya beliau melanjutkan perjalanan karirnya pada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sebagai Komisaris (1999 -2000) dan Komisaris Independen (2001 – 2007). Pada tahun 2003 -2005,

60

Markus Permadi menjabat sebagai Vice President/Komisaris Independen pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, kemudian menjabat sebagai Komisaris pada Lembaga Penjamin Simpanan pada tahun 2005 – 2008. Beliau kemudian bergabung di PT Broadband Multimedia Tbk sebagai Komisaris (2006 – 2007). Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris pada PT Ciptadana Multifinance (2006 – 2007), Komisaris pada Media Interaksi Utama (2007 -2012), dan Presiden Komisaris pada PT Star Pacific Tbk (2009 -2013). Semenjak tahun 2012 hingga sekarang, Markus Permadi menjabat sebagai Komisaris pada PT Bank National Nobu. Sejak tahun 1993, Markus Permadi meluangkan waktu untuk mengurusi dunia pendidikan dengan menjadi Sekretaris Yayasan Pendidikan Pelita Harapan hingga saat ini.


Benny Haryanto

Richard Setiadi

Komisaris

Komisaris

Benny Haryanto menyelesaikan pendidikan Strata 1 dengan meraih gelar Bachelor of Administration dari Brandon University, Manitoba dan pendidikan Strata 2 dengan meraih gelar Master of Business Administration dari Washburn University di Kansas, Amerika Serikat. Beliau menjabat sebagai Komisaris PT First Media Tbk sejak tanggal 23 April 2014. Benny Haryanto memulai karirnya sebagai Manajemen Trainee di Bank Danamon dan kemudian melanjutkan karirnya di Standard Chartered Bank dan Deutsche Bank di Jakarta. Benny Haryanto telah menjabat berbagai posisi manajemen, termasuk sebagai Presiden Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selama empat tahun. Kemudian, bergabung dengan grup Lippo di berbagai posisi manajemen termasuk sebagai Presiden Komisaris di Lippo Securities (2014-sekarang).

Richard Setiadi menyelesaikan pendidikan Strata 1 jurusan Akuntansi di Universitas Atma Jaya, Yogyakarta dengan predikat lulusan terbaik pada tahun 1994. Beliau menjabat sebagai anggota Komisaris PT First Media Tbk sejak 23 April 2014. Memulai karir sebagai Auditor di Kantor Akuntan Arthur Andersen pada tahun 1994 dan melakukan audit di beberapa perusahaan terkemuka seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Great Giant Pinapple Company, Asia Pulp & Paper Co dan PT Matahari Putra Prima Tbk. Richard Setiadi telah menjadi External Auditor untuk PT Matahari Putra Prima Tbk sejak tahun 1993. Kemudian pada tahun 2001 menjabat sebagai Head of Finance and Accounting di PT Matahari Putra Prima Tbk dan kemudian bergabung dengan Lippo Group Companies. Di tahun 2002 beliau mengikuti proses pemisahan bisnis unit Matahari Departemen Store (MDS) dan Matahari Food Business (MFB) dan diangkat menjadi CFO Matahari Food Business (MFB) pada tahun 2003. Beliau turut berperan serta dalam proses transformasi bisnis MFB menjadi unit bisnis yang berkembang sebagai food retailer terdepan di Indonesia. Saat ini beliau juga menjabat sebagai CFO PT Multipolar Tbk dan CFO PT Matahari Putra Prima Tbk.


61

PROFIL DIREKSI

Ali Chendra Presiden Direktur Ali Chendra menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Control Data Institute, Toronto, Canada pada tahun 2003. Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2014. Sebelumnya Ali Chendra menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013. Beliau memulai karir sebagai technical staff pada PT Metrodata/Wang Computer (1979-1983). Kemudian menjabat sebagai Direktur pada PT Total Data (1983-1993); PT Telepoint Nusantara (1993-1999); PT Telplus Digitalindo (1993-1999); dan PT Infracom Telesarana (2009-2012). Pada tahun 2003, beliau mendirikan Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) dengan jabatan Vice Chairman. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di beberapa Perusahaan, antara lain: PT Media Citra Indostar (2001-2004); PT MLC/Indovision (2001-2004); PT Datakom Pratama (2005-2006); PT Infokom Elektrindo (2006-2009); PT Indonesia Media Televisi (2012-2014). Selain itu, beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari beberapa perusahaan milik Bhakti Investama/ MNC group, yaitu: Linktone-Nasdag Listed (anggota Direksi); PT Bhakti Investama Tbk (anggota Direksi); PT Agis Tbk (anggota Direksi); PT Metrosel (anggota Dewan Komisaris); PT Mobile 8 Telecom Tbk (anggota Dewan Komisaris).

62

Laporan Tah hunan PT Fiirst rs Media Tb bk. k. 201 20155

Ann nual al Re Repor portt PT First Medi por ediaa Tbk. bk. 2015 015

63 63

Irwan Djaja Wakil Presiden Direktur Irwan Djaja menyelesaikan pendidikan Strata 1 jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta dan pendidikan Strata 2 dengan meraih gelar Master of Applied Finance dari The University of Melbourne, Australia serta pendidikan Strata 3 dengan meraih gelar Doctoral in Management dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia. Beliau juga pemegang beberapa sertifikasi akuntan manajemen dan CPA dari Institusi akuntansi Australia, UK, dan Indonesia. Beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tanggal 23 April 2014, setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan (2009) dan Presiden Direktur Perseroan (2011). Beliau mengawali karir sebagai akuntan di PT Citra Dimensi Arthali pada tahun 1993. Kemudian beliau bergabung dengan kantor akuntan publik Prasetio Utomo & Co. (Arthur Andersen Co.SC) dengan jabatan terakhir sebagai Supervisor di Divisi Business Advisory (1994-1996), KPMG dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Corporate Finance (1998-2005). Beliau juga pernah menjabat sebagai Deputy CEO di PT Clipan Finance Indonesia Tbk, perusahaan multifinance (20062008).

Dari Kiri ke kanan: Irwan Djaja, Harianda Noerlan, Ali Chendra, Johannes Tong, Dicky S. Moechtar, Anthony C. Kartawiria , dan Richard Kartawijaya

Harianda Noerlan Direktur Independen

Johannes Tong Direktur

Harianda Noerlan menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.

Johannes Tong menyelesaikan pendidikan Strata 1 di bidang fisika, matematika, dan administrasi bisnis dari Azusa Pacific University dan pendidikan Strata 2 dengan meraih gelar Magister in Business Administration di California State University, Los Angeles.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan dan merangkap Corporate Secretary sejak tahun 2006.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 25 April 2013. Beliau memulai karir profesionalnya di dunia perbankan pada tahun 1990 dengan bekerja di PT Bank Niaga Tbk. Jabatan terakhir di bank tersebut sebagai Head of International Banking Division–Capital Market Group di tahun 2000. Kemudian beliau bekerja di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Indonesian Bank Restructuring Agency - IBRA) dengan jabatan terakhir sebagai Vice President, Group Head pada Bank Restructuring Unit di tahun 2002. Selanjutnya beliau bergabung dengan PT Bank Lippo Tbk dengan menjabat beebrapa posisi, yaitu Managing Director Compliance (Direktur Kepatuhan), Director Distribution Financial Services, dan Senior Vice President, Channels & Alliances Group Head (2002-2006).

64

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga duduk sebagai Direktur di Art Department, Universitas Pelita Harapan (2008-2014), PT First Media Production (2008-sekarang), PT Media Sinema Indonesia (2010-sekarang), dan BiGTV (2015-sekarang). Beliau juga menjabat posisi manajemen senior di PT First Media News (2008 – sekarang). Karir profesional beliau antara lain adalah Loan Officer Bank of America, Area Manager TIMS, General Manager PT Sopanusa Paper Mill & Converting, General Manager PT Tjakrindo Mas Steel Industry, General Manager PT Plasma Plastic Industry, General Manager PT Indonesia Performing Arts, dan General Manager PT Melodia.


Richard Kartawijaya Direktur Richard Kartawijaya menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Indonesia dan pendidikan Strata 2 dengan meraih gelar Master of Business Administration di bidang Marketing dari Indonesian European University, Surabaya, Indonesia. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014. Beliau memulai karir profesionalnya di dunia computer sebagai Distributor NEC Computer, PT Citra Caraka sejak tahun 1982. Berkarir selama 15 tahun di Berca, Distributor HewlettPackard, sejak Engineer sampai Direktur. Selanjutnya beliau menjadi Country Manager di Microsoft Indonesia (1998-2002). Presiden Direktur di Integrasi Teknologi (2002-2003), Country Manager di Motorola Indonesia (20032005), Presiden Direktur di PT Informatika Solusi Bisnis (2005-2010), dan juga menjadi Managing Director di PT Andalan Solusindo Pratama (2008-2013). Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Chief Executive Officer di PT Ander Cakra Buana (2010-2013).

Dicky S. Moechtar Direktur

Anthony Chandra Kartawiria Direktur

Dicky S. Moechtar menyelesaikan pendidikan Strata 1 bidang Computer Studies dari The Control Data Institute, University Des Saarlandes, Jerman.

Anthony Chandra Kartawiria menyelesaikan pendidikan Strata 1 di bidang Akuntansi dan Keuangan dari Universitas Carleton, Ottawa – Canada.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2006.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 23 April 2014.

Beliau mengawali karir di dunia perbankan di PT Bank Perniagaan pada tahun 1984 sebagai Programmer, dan kemudian meningkat menjadi Asisten Manajer Sistem Analis (1986-1991). Selanjutnya beliau berkarir di PT Bank Lippo Tbk dengan posisi terakhir sebagai Managing Director yang membawahi bidang IT, Operation, General Affair, Asset Administration, Distribution Financial Services (1999–2002). Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur pada PT Multipolar Corporation Tbk (2002–2008), PT Link Net (2009-2011) dan PT Link Net Tbk (2014-sekarang).

Pada tahun 1985 hingga 1994, beliau memulai karirnya di bidang pemasaran dan persetujuan pemberian kredit pada PT. Indocitra Finance Tbk. Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur Kredit di PT Bank CIC Tbk (1995-2003), sebagai Presiden Direktur (CEO) di PT Bhakti Capital Tbk (2004–2007), sebagai Direktur Operasi dan Keuangan (CFO) di PT Mobile-8 Telecom Tbk /PT Smartfren Telecom Tbk (2008-2011) dan sebagai Chief Executive Officer Mobile Commerce di PT Smartfren Telecom Tbk (2011-2013).


Richard Kartawijaya juga menjadi Dosen di Universitas Bina Nusantara, Graduate Program. Beliau pun aktif berorganisasi, antara lain mengikuti di Asosiasi Piranti Lunak dan Telematika Indonesia (ASPILUKI) sejak 1992 dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Ketua Umum, Masyarakat Industri Kreatif dan Teknologi Informasi (MIKTI) sejak 2009 dengan jabatan sebagai Bendahara, Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) sejak 2003 dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Bidang ICT dan Content. Kemudian beliau juga pernah menjadi Ketua Dewan Juri dari Majalah Swa Sembada untuk Best e-Corporation 2009 & 2012, Future IT Leader 2009 & 2012, Indonesia ICT Award (INAICTA) sejak 2007 sampai dengan 2013 dan terakhir sebagai anggota dari Steering Committee dan sebagai Ketua Juri Asia Pacific ICT Award (APICTA) sejak 2002 sampai dengan 2013. Mobile Content & Application Award 2008 Kadin (MCAA 2008) sebagai Wakil Ketua Pelaksana dan sebagai ketua Dewan Juri.

65

INFORMASI PEMEGANG SAHAM Saham biasa atas nama Nilai Nominal Rp500 per lembar

Keterangan

Pemegang saham dengan kepemilikan ≥ 5%

Jumlah Saham

Jumlan Nominal

%

1.548.143.980

774.071.990.000

88,86

-

AcrossAsia Ltd

959.976.602

479.988.301.000

55,10

-


588.167.378

294.083.689.000

33,76

Pemegang saham dengan kepemilikan ≤ 5%

194.023.927

97.011.963.500

11,14

149.546.007

74.773.003.500

77,08

135.600

67.500.000

0.07

Badan usaha:

33.818.570

16.909.285.000

17,43

Perorangan

10.523.750

5.261.875.000

5,42

-

Asing

Badan usaha Perorangan -

Lokal

Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Komisaris Pada tanggal 31 Desember 2015 tidak ada anggota dari Direksi atau Dewan Komisaris yang memiliki saham dalam Perseroan.

KRONOLOGI KEPEMILIKAN SAHAM Pada bulan Februari 2000, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana yang dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya. Setelah penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 2007, kronologi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

2007 Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 29 Desember 2006 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.85, tanggal 29 Desember 2006, yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.8 tanggal 5 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pengeluaran saham baru sejumlah 441.674.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 220.837.000.000 sebagai hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I). Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. W7HT.01.04-6246 tanggal 3 Mei 2007, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: 56,02% = AcrossAsia Ltd 32,67% = PT Reksa Puspita Karya 11,31% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%

Saham biasa atas nama Nilai Nominal Rp 500 per lembar

Keterangan

Jumlah Saham

Jumlah Nominal

1.497.200.000

748.600.000.000

815.974.000

407.987.000.000

100,00

AcrossAsia Ltd

457.131.716

228.565.858.000

56,02


266.579.704

133.289.852.000

32,67

92.262.580

46.131.290.000

11,31

Modal Dasar Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh

%



66


2008 Pada tanggal 26 Juni 2008 dan tanggal 30 Juni 2008, PT Reksa Puspita Karya melakukan pelaksanaan Waran Seri I masing-masing sejumlah 13.000.000 lembar waran dan 500.000 lembar waran dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 1.000 per lembar waran. Dana pelaksanaan Waran Seri I tersebut telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 27 Juni 2008 dan 1 Juli 2008 masing-masing sebesar Rp 13.000.000.000 dan Rp 500.000.000. Dengan demikian, setelah pelaksanaan Waran Seri I oleh PT Reksa Puspita Karya tersebut, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan mengalami peningkatan menjadi sejumlah 829.474.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 414.737.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I oleh PT Reksa Puspita Karya tersebut kemudian disahkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 13 Nopember 2009, yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta dan selanjutnya dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 13 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-00269 tanggal 6 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000833.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: 55,11% = AcrossAsia Ltd 33,77% = PT Reksa Puspita Karya 11,12% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%


Keterangan

Jumlah Saham

Jumlah Nominal

1.497.200.000

748.600.000.000

829.474.000

414.737.000.000

100,00

AcrossAsia Ltd

457.131.718

228.565.858.000

55,11


280.079.704

140.039.852.000

33,77

92.262.580

46.131.290.000

11,12


%




67

KRONOLOGI KEPEMILIKAN SAHAM 2009 Pada tahun 2009, Perseroan tidak mengalami perubahan kepemilikan saham. Kepemilikan saham masih sama dengan tahun 2008. 55,11% = AcrossAsia Ltd 33,77% = PT Reksa Puspita Karya 11,12% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%

2010 Pada tangal 18 Maret 2010, Perseroan telah melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp 1.650.000.000.000 yang terbagi menjadi 3.300.000.000 saham, sebagaimana disetujui berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 4 Maret 2010 yang dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 6 tanggal 4 Maret 2010, yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta dan dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 4 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-13941.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: 55,11% = AcrossAsia Ltd 33,77% = PT Reksa Puspita Karya 11,12% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%


Keterangan

Jumlah Saham

Jumlah Nominal

3.300.000.000

1.650.000.000.000

829.474.000

414.737.000.000

100,00

AcrossAsia Ltd

457.131.716

228.565.858.000

55,11


280.079.704

140.039.852.000

33,77

92.262.580

46.131.290.000

11,12


%



Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 19 April 2010 yang dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 21 tanggal 19 April 2010, yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 20 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II) dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pengeluaran saham baru sejumlah 912.421.400 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 456.210.700.000 sebagai hasil pelaksanaan PUT II. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-21071 tanggal 18 Agustus 2010, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:


Keterangan

Jumlah Saham

Jumlah Nominal

%

Modal Dasar

3.300.000.000

1.650.000.000.000

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh

1.741.895.400

870.947.700.000

100,00

AcrossAsia Ltd

959.976.602

479.988.301.000

55,11


588.167.378

294.083.689.000

33,77

193.751.420

96.875.710.000

11,12



68


2011 Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 3 Juni 2011, yang dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-36144.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011, Perseroan telah melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp 3.483.793.800.000 terbagi menjadi 6.967.587.600 saham dan meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri II, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: 55,11% = AcrossAsia Ltd 33,77% = PT Reksa Puspita Karya 11,12% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%


Keterangan

Jumlah Saham

Jumlah Nominal

%

Modal Dasar

6.967.587.600

3.483.793.800.000


1.741.896.900

870.948.450.000

100,00

AcrossAsia Ltd

959.976.602

479.988.301.000

55,11


588.167.378

294.083.689.000

33,77

193.752.920

96.876.460.000

11,12



Pada tanggal 5 Oktober 2011, pemegang saham Perseroan yang berasal dari masyarakat telah melaksanakan Waran Seri II dan dana pelaksanaan Waran Seri II tersebut telah diterima penuh oleh Perseroan. Atas pelaksanaan Waran Seri II tersebut peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan disahkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 21 Oktober 2011 yang dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 6 tanggal 21 Oktober 2011, yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan menjadi sejumlah 1.741.896.978 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 870.948.489.000 dengan susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:


Keterangan

Jumlah Saham

Jumlah Nominal

%

Modal Dasar

6.967.587.600

3.483.793.800.000


1.741.896.978

870.948.489.000

100,00

AcrossAsia Ltd

959.976.602

479.988.301.000

55,11


588.167.378

294.083.689.000

33,77

193.752.998

96.876.449.000

11,12



2012 Pada tahun 2012, Perseroan tidak mengalami perubahan kepemilikan saham. Kepemilikan saham masih sama dengan tahun 2011. 55,11% = AcrossAsia Ltd 33,77% = PT Reksa Puspita Karya 11,12% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%


69

KRONOLOGI KEPEMILIKAN SAHAM

2013 Pada tanggal 22 Agustus 2013, pemegang saham Perseroan telah melakukan konversi Waran Seri II menjadi saham. Konversi Waran Seri II tersebut menyebabkan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tangggal 22 Agustus 2013, yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan menjadi sejumlah 1.742.167.907 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 871.083.953.500. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-35144 tanggal 26 Agustus 2013, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebagai berikut: 55,10% = AcrossAsia Ltd 33,76% = PT Reksa Puspita Karya 11,14% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%


Keterangan

Jumlah Saham

Jumlah Nominal

%

Modal Dasar

6.967.587.600

3.483.793.800.000


1.742.167.907

871.083.953.500

100,00

AcrossAsia Ltd

959.976.602

479.988.301.000

55,10


588.167.378

294.083.689.000

33,76

194.023.927

97.011.963.500

11,14



2014 Pada tahun 2014, Perseroan tidak mengalami perubahan kepemilikan saham. Kepemilikan saham masih sama dengan tahun 2013. 55,10% = AcrossAsia Ltd 33,76% = PT Reksa Puspita Karya 11,14% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%

2015 Sampai dengan tahun 2015, Perseroan tidak mengalami perubahan kepemilikan saham. Kepemilikan saham masih sama dengan tahun 2013. 55,10% = AcrossAsia Ltd 33,76% = PT Reksa Puspita Karya 11,14% = Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%

70



71

DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

Board of Commisioner

Audit Commitee

PRESIDEN DIREKTUR President Director

UNIT AUDIT INTERNAL

Ali Chendra

Internal Audit

WAKIL PRESIDEN DIREKTUR Vice President Director

Irwan Djaja

STRUKTUR

ORGANISASI

Organization Structure

FIRST MEDIA

72

DIREKTUR KORPORASI

DIREKTUR PENGEMBANGAN BISNIS STRATEGIS

DIREKTUR PENGEMBANGAN BISNIS UNIT-UNIT USAHA

DIREKTUR STRATEGI PERUSAHAAN DAN PERENCANAAN

DIREKTUR KEUANGAN

Corporate Services Director

Strategic Business Development Director

Subsidiaries Business Development Director

Corporate Strategic and Planning Director

Finance Director

Harianda Noerlan

Dicky S. Moechtar

Johannes Tong

Richard Kartawijaya

Anthony C. Kartawiria


PT FIRST MEDIA Tbk

PRODUCTION

Tbk

TELEVISION

STRUKTUR ENTITAS ANAK PERUSAHAAN


73

PT Internux (“PTI”) Jl. Sultan Hasanuddin 19, Makassar Sulawesi Selatan - Indonesia Pendirian dan Bidang Usaha PTI didirikan pada tahun 2000, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched dan jasa akses internet.

PT First Media News (“FMN”) BeritaSatu Plaza Lt.11, Suite 1101 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950

NPWP: 02.013.079.5-804.000 TDP: 202316110141 IP Jartaplok Berbasis Packet-Switched: 243/KEP/M.KOMINFO/04/2012 IP PMA: 1395/1/IP-PB/PMA/2015 Penyertaan Saham

Pendirian dan Bidang Usaha FMN didirikan pada tahun 2008, dan bidang usaha saat inia adalah industri jasa penyiaran televisi swasta (sedang dalam pengurusan perizinan).

Pernyetaan Perseroan dalam PTI melalui MMM adalah sebesar 70,20%.

NPWP: 02.845.133.4-063.000

Manajemen

TDP: 09.03.1.59.58438 Presiden Komisaris: Masagus Ismail Ning Komisaris: Teuku Bachrumsjah Hamzah Komisaris Independen: Yukio Takebe Bintan Regen Saragih Sasmito Dirdjo

Presiden Direktur: Dicky S. Moechtar Direktur Independen: Indryanarum Direktur: Yuhi Abe Timotius Max Sulaiman

IUP: 463/PROD/PP-FS.R/IX/2008 (Pembuatan Film) IUP: 13/IMPOR/PP-FS.RV/IX/2008 (Impor Film) Kepemilikan Saham Perseroan memiliki 99,98% saham FMN, dan 0,02% saham melalui MVC. Manajemen Komisaris: Dicky S. Moechtar

Direktur: Selamun Y. Bosko

PT Media Sinema Indonesia (“MSI”) BeritaSatu Plaza Lt.4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950

PT First Media Production (“FMP”) BeritaSatu Plaza Lt.4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 Pendirian dan Bidang Usaha FMP didirikan pada tahun 2008.Bidang usaha saat ini adalah industri jasa penyiaran televisi swasta (dalam proses pengurusan perizinan).

Pendirian dan Bidang Usaha MSI didirikan pada tahun 2003. Bidang usaha saat ini adalah industri

NPWP: 02.261.841.7-063.000

NPWP: 02.270.069.4-063.000 TDP: 09.03.1.59.59984 IUP: 526/PROD/PP-FS.RV/I/2009 (Pembuatan Film)

Penyertaan Saham Pernyetaan Perseroan dalam MSI melalui FMP adalah sebesar 99,97% dan 0,03% saham melalui FMN.

Kepemilikan Saham Perseroan memiliki 99,89% saham FMP, dan 0,11% saham melalui FMN. Manajemen Komisaris: Anthony C. Kartawiria

74

Manajemen Komisaris: Anthony C. Kartawiria

Direktur: Johannes Tong


Presiden Direktur: Johannes Tong Direktur: Tjakradidjaja Handany

PT Cinemaxx Global Pasifik (CGP)

PT Delta Nusantara Networks (DNN)

Menara Matahari Lt.2 Jl. Boulevard Palem Raya 7, Lippo Karawaci, Tangerang.

Gedung Graha Kencana Lt. Mezzanine Unit J Jl. Raya Perjuangan No.88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530

Pendirian dan Bidang Usaha

Pendirian dan Bidang Usaha DNN didirikan pada tahun 2006, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang penyedia jasa akses internet.

CGP didirikan pada tahun 2014, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang Perfilman dan Perekaman Video dan Jasa Bioskop.

NPWP: 02.555.936.0-035.000

NPWP: 66.757.488.3-451.000

TDP: 09.02.1.46.31177

TDP: 30.03.1.46.15079

ISP: 852 Tahun 2014

ISIUP: 503/00320-BPMPTSP/30-03-PB/ II/2015

Kepemilikan Saham

Penyertaan Saham

Perseroan memiliki 49,83% saham DNN, dan 50,17% saham melalui GIAT.

Pernyetaan Perseroan dalam CGP melalui CIAT adalah sebesar 51,02.

Manajemen Komisaris: Dicky S. Moechtar

Manajemen

Direktur Utama: Debora R.M. Girsang Direktur: Rony Ardhitya Ariyanto Koesdinar Kwa Andy Widodo

Komisaris: Made Seputra Djaya

Direktur: Rudy Nanggulangi

PT Indonesia Media Televisi (“IMTV”) BeritaSatu Plaza Lt.2 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950

PT Prima Wira Utama (“PWU”) BeritaSatu Plaza Lt.7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950



IMTV didirikan pada tahun 2007, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang penyiaran televisi berlangganan.

PWU didirikan pada tahun 2011, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

NPWP: 02.671.869.2-063.000 TDP: 09.03.1.60.70711

NPWP: 03.199.753.9-063.000

IPP LPB: 112/KEP/M.KOMINFO/02/2012

TDP: 09.03.1.46.76907

IPP PMA: 33/1/IP-PB/PMA/2015

Penyertaan Saham

Penyertaan Saham

Pernyetaan Perseroan dalam PWU melalui BMPA adalah sebesar 99,99%, dan 0,1% saham melalui MVC.

Pernyetaan Perseroan dalam IMTV melalui LN sebesar 15%. Manajemen Presiden Komisaris: Ali Chendra Komisaris Independen: Nanan Soekarna Didik J. Rachbini Komisaris: Harijono Suwarno Dewi Dharma Yanti

Manajemen Presiden Komisaris: Harijono Suwarno Komisaris: Anthony C. Kartawiria Irwan Djaja

Presiden Direktur: Richard Kartawijaya Direktur: Indra Yanto Timotius Max Sulaiman

Presiden Direktur: Irwan Djaja Direktur Independen: Maria Clarissa Fernandez Joesoep Direktur: Johannes Tong Poon Sui Meng (Desmond Poon)

PT MSH Niaga Telecom Indonesia (“MSH”) Rukan Graha Cempaka Mas Blok C-06, Jl. Letjen Suprapto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pendirian dan Bidang Usaha: MSH didirikan pada tahun 2011, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang jasa kartu panggil. NPWP: 02.832.587.8-027.000

TDP: 09.03.1.46.30067

Penyertaan Saham Pernyetaan Perseroan dalam MSH melalui BMPA adalah sebesar 80% dan 20% saham melalui GIAT. Manajemen Komisaris: Eddy Rizal Umar Annual A Ann nnuall Re Report R Repor eportt PT PT Fi F First irst M irst irs Media edi dia Tbk T Tbk. bk 20 2015 15

Direktur: Kwaq Andy Widodo

75

PT Daya Sarana Mantap (“DSM”) Ruko Cyber Park Nomor 2160 Jl. Boulevard Gajah Mada, Tangerang, Banten

”) levision (“FMTV PT First Media Te 5 BeritaSatu Plaza Lt. 36, Jakarta 5v.3 Ka to bro Su Jl. Jend. Gatot 0 95 12 n Bidang Usaha da n iria nd Pe njalanktahun 2008, dan me ustri FMTV didirikan pada Ind ng ida dib ini t ya saa an kegiatan usahan n. na ga ng evisi Berla Jasa Penyiaran Tel .5-063.000 NPWP: 02.901.331 259 TDP: 09.03.1.60.69 MINiaran: 393/KEP/M.KO IPP LPB Jasa Peny 10 FO/11/20 /PMDN/2015 : IP PMDN 97/1/IP Penyertaan Saham lalui LN n dalam FMTV me Pernyetaan Perseroa %. ,99 99 sar be adalah se Manajemen Presiden Direktur: Presiden Komisaris: Dicky S. Moechtar Roberto F. Feliciano Direktur: Komisaris: Dewi Dharma Yanti Henry J. Liando Tan Ting Luen ono Andy N. Purwohard

Pendirian dan Bidang Usaha DSM didirikan pada tahun 2015, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang Perdagangan. NPWP: 73.570.090.8-402.000 TDP: 30.06.1.47.11578 SIUP: 2116/PK/XII/BPMPTSP/2015 Kepemilikan Saham Perseroan memiliki 99,9% saham DSM, dan 0,1% saham melalui BMPA. Manajemen Presiden Komisaris: Rickard Kartawijaya Komisaris: Edward Sanusi

Presiden Direktur: Poon Sui Meng (Desmond Poon) Direktur: Meena Kumari K. Adnani Dewi Dharma Yanti

PT Bintang Merah Perkasa Abadi (“BMPA”)

PT Link Net Tbk (“LN”)

BeritaSatu Plaza Lt.7, Suite 702 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 Pendirian dan Bidang Usaha BMPA didirikan pada tahun 2011, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang usaha jasa telekomunikasi. NPWP: 03.173.948.5-063.000 TDP: 09.03.1.46.73026 SIUP: 04898-04/PM/P /1.824.271 Kepemilikan Saham Perseroan memiliki 99,91% saham BMPA dan MVC memiliki saham sebesr 0,09% Manajemen Komisaris: Irwan Djaja

Direktur: Dicky S. Moechtar

PT Mitra Mandiri Mantap (“MMM”) Jl. KH. Moh. Mansyur No.36A Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat Pendirian dan Bidang Usaha MMM didirikan pada tahun 2010, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang perdagangan umum dan jasa. NPWP: 21.151.631.5-029.000 Penyertaan Saham

BeritaSatu Plaza Lt.4, Suite 403 Jl. Jend. Gatot Subroto kav.3536, Jakarta 12950 Pendirian dan Bidang Usaha LN didirikan pada tahun 1996, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang pen yedia jaringan tetap berbasis kabel, jasa multimedia, jasa aks es internet, jasa nilai tambah teleponi dan jasa konsultasi man ajemen bisnis. NPWP: 01.770.114.5-054.0 00 TDP: 09.03.1.61.30472 IP Jartaplok Berbasis PacketSwitched: 246/KEP/M.KOMINFO/06/201 1 IP PMDN: 232/1/IP/PMDN/2 014 Kepemilikan Saham Perseroan memiliki 33,82% saham LN, dan 66,18% saham dimiliki oleh masyarakat. Manajemen Presiden Komisaris: Presiden Direktur: Ali Chendra Roberto F. Feliciano Komisaris Independen: Direktur Independen: Jonathan L. Parapak Henry J. Liando Bintan R. Saragih Direktur: Komisaris: Dicky S. Moechtar Edward D. Horowitz Sigit Prasetya Lorne R. Somerville Andy N. Purwohardono

Pernyetaan Perseroan dalam MMM sebesar 69,04%. Manajemen Komisaris: Bambang Sucahyo

76

Direktur: Masagus Ismail Ning Laporan Tahunan PT First Media Tbk Tbk. 2015

PT Margayu Vatri Chantiqa (“MVC”)

PT Bina Mahasiswa Indonesia (“BMI”)

BeritaSatu Plaza Lt.11 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950

Gedung Plaza Asia Lt.26, Zone ABCD Jl. Jend. Sudirman Kav.59, Jakarta 12190



MVC didirikan pada tahun 2002, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang usaha perdagangan umum dan jasa.

BMI didirikan pada tahun 2006, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang Jasa Konsultasi Bidang Olahraga.

NPWP: 02.270.069.4-063.000

Penyertaan Saham

Kepemilikan Saham

Penyertaan Perseroan dalam BMI melalui GIAT adalah sebesar 45% saham.

Perseroan memiliki 99% saham dalam MVC dan 1% saham melalui FMP

Manajemen


Presiden Komisaris John Riady Komisaris: Erick Thohir


Direktur: Ryan Rusli Gozali

PT Graha Raya Ekatama Andalan Terpadu (“GREAT”)

PT Citra Investama Andalan Terpadu (“CIAT”)





GREAT didirikan pada tahun 2014, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang perdagangan umum dan jasa.

CIAT didirikan pada tahun 2014, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang perdagangan umum dan jasa.

NPWP: 71.812.386.2-063.000

NPWP: 71.800.643.0-063.000

Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham

Perseroan memiliki 99% saham GREAT, dan CIAT memiliki saham sebesar 1%

Perseroan memiliki 99,99% saham CIAT, dan GIAT memiliki saham sebesar 0,01%

Manajemen

Manajemen

Komisaris: Irwan Djaja

Direktur: Anthony C. Kartawiria

Komisaris: Irwan Djaja

Direktur: Anthony C. Kartawiria

PT Jaring Data Interaktif (“JDI”) Gedung BeritaSatu Plaza Lt. 11 Suite 1101 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 Pendirian dan Bidang Usaha JDI didirikan pada tahun 1999. Saat ini bidang usahanya adalah industri jasa penyiaran swasta (dalam proses pengurusan). NPWP: 01.903.863.7-056.000 TDP: 09.03.1.62.62106 Izin Usaha: 23/1/IU/I/PMDN/TELEKOMUNIKASI/2011 Penyertaan Saham Penyertaan Perseroan dalam JDI melalui FMN sebesar 70% dan FMP sebesar 30%. Manajemen Komisaris: Johannes Tong

Direktur: Tjakradidjaja Handany

PT Graha Investama Andalan Terpadu (“GIAT”) BeritaSatu Plaza Lt.4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 Pendirian dan Bidang Usaha GIAT didirikan pada tahun 2011, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang perdagangan umum dan jasa. NPWP: 03.230.458.6-063.000 Penyertaan Saham Penyertaan Perseroan dalam GIAT melalui FMP adalah sebesar 99,7% saham dan 0,3% saham melalui MVC. Manajemen Presiden Komisaris: Direktur: Ali Chendra Irwan Djaja Komisaris: Johannes Tong


77

DAFTAR ALAMAT FIRST MEDIA Kantor First Media: BeritaSatu Plaza Lantai 4, Suite 401 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 527 8811 Fax (62-21) 527 8833

78

Kantor Link Net: BeritaSatu Plaza Lantai 4, Suite 403 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 527 8811 Fax (62-21) 527 8833

Kantor BMPA: BeritaSatu Plaza Lantai 7, Suite 702 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 527 9057 Fax (62-21) 527 9056

Kantor FMN: BeritaSatu Plaza Lantai 11, Suite 1101 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 5290 0303 Fax (62-21) 5290 0301

Kantor FMTV: BeritaSatu Plaza Lantai 5 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 527 7976

Kantor FMP: BeritaSatu Plaza Lantai 4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 520 1066 Fax (62-21) 520 1067

Kantor MSI: BeritaSatu Plaza Lantai 4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 520 1066 Fax (62-21) 520 1067

Kantor MVC: BeritaSatu Plaza Lantai 11 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia

Kantor CIAT: BeritaSatu Plaza Lantai 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia

Kantor GREAT: BeritaSatu Plaza Lantai 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia

Kantor IMTV: BeritaSatu Plaza Lantai 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 520 1066 Fax (62-21) 520 1067

Kantor PWU: BeritaSatu Plaza Lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia

Kantor Internux BeritaSatu Plaza Lantai 6 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 527 1920 Fax (62-21) 527 1922

Kantor MSH Niaga Telecom: Graha Cempaka Mas Blok C-06 Jl. Letjen. Suprapto Kav.3 Jakarta 10640, Indonesia Telp (62-21) 424 2000 Fax (62-21) 4288 0203/04

Kantor Internux: Jl. Sultan Hasanuddin 19, Makassar, Indonesia


79

ANALISA DAN PEMBAHASAN

MANAJEMEN ATAS KINERJA

FIRST MEDIA

Tinjauan Ekonomi dan Industri ǡϐ menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan utama perekonomian dunia. Meskipun pertumbuhan di kawasan ASEAN dipangkas hingga 4,6%, namun Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 4,8% di tahun 2015. Reformasi di bidang perekonomian, termasuk perbaikan kebijakan keuangan, ketenagakerjaan, dan pasar yang semakin transparan dan membaiknya akuntabilitas membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi, walaupun tetap terkoreksi karena tekanan pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk perlambatan ekonomi Tiongkok dan anjloknya harga komoditas dan energi. Pertumbuhan perekonomian Indonesia banyak ditopang konsumsi rumah tangga dan ekspor komoditas primer. Menguatnya konsumsi rumah ϐ besar berada di usia produktif dan berada di kelas menengah yang meningkatkan pendapatan per-kapita. Menariknya, 58,4% pengguna internet di Indonesia adalah generasi muda, dimana 48,5% berada di usia 15 – 34 tahun. Pemerintah Indonesia memang mendorong pembangunan infrastruktur dan TIK karena memahami betul

80

bahwa pembangunan ekonomi Indonesia akan banyak dipengaruhi dari penggunaan TIK. Sosial media memberikan kontribusi pemberdayaan mikro ekonomi di tengah masyarakat Indonesia. Di sisi lain, 95% akses internet masih dilakukan melalui mobile devices, seperti smartphone dan tablet. Sehingga Indonesia masih memerlukan pembangunan infrastruktur jaringan internet melalui kabel yang kerap disebut the truly broadband ke rumah-rumah ataupun gedung. Tata kelola, baik di sektor pemerintah, maupun swasta yang transparan dan terintegrasi juga menuntut penerapan strategi e-Government untuk membuat data yang terkoneksi dengan sistem yang aman sehingga memudahkan ϔ komunikasi informasi membutuhkan jasa jaringan layanan internet pita lebar yang baik. Mencermati hal ini, Perseroan melihat bahwa pengembangan bisnis TMT masih amat terbuka lebar, walaupun kompetisi akan semakin ketat dengan dimulainya MEA 2015 yang berarti akan adanya kompetitor baru dari beberapa negara ASEAN yang akan masuk mencari pasar pengguna internet di Indonesia, pasar terbesar di kawasan Asia Tenggara.


95%

akses internet masih dilakukan melalui mobile devices, seperti smartphone dan tablet. Sehingga Indonesia masih memerlukan pembangunan infrastruktur jaringan internet melalui kabel yang kerap disebut the truly broadband ke rumah-rumah ataupun gedung.

Annual Report PT Firs irstt Media Tbk. 2015

81


Tinjauan Bisnis dan Produk Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang TMT meliputi jasa jaringan layanan internet pita lebar dengan kabel maupun nirkabel, jasa jaringan layanan televisi berlangganan, jasa layanan komunikasi data melalui jaringan telekomunikasi digital, jasa pembangunan infrastruktur pasif multimedia di gedung-gedung, jasa layanan teleponi melalui jaringan pintar terintegrasi, pembuat dan penyedia konten multimedia serta bioskop. Dalam rangka menjadi perusahaan bisnis TMT terkemuka, Perseroan mengupayakan inovasi di sektor telekomunikasi, siaran televisi, pembangunan dan perluasan infrastruktur jaringan layanan, dan pembuatan konten multimedia, serta membangun sinergi seluruh produk, layanan dan solusi untuk kepuasan pelanggan. Adapun pembagian bisnis Perseroan yang dijalankan oleh entitas-entitas anak dan/atau entitas asosiasi berikut produk layanan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Teknologi Teknologi merupakan salah satu faktor utama dari perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat selama jutaan tahun. Teknologi menentukan Revolusi Industri pada abad 18. Ketika masyarakat dunia memasuki Era Informasi, dimulai dari terjadinya Revolusi Digital yang berbasis ilmu pengetahuan dan

82

teknologi. Pentingnya pengembangan teknologi yang membuat jarak terasa semakin dekat, lalu lintas informasi semakin cepat, transaksi bisnis meningkat berkali lipat, dan juga keamanan menjadi semakin terjamin. Perseroan menyadari benar akan hal ini, karena itu teknologi mendapatkan porsi perhatian besar dalam menetapkan setiap langkah strategis dari Perseroan dan entitas anak. Perseroan dan entitas anak senantiasa menerapkan pengembangan teknologi terbaik di setiap produknya untuk menghasilkan dan menghadirkan layanan telekomunikasi dan multimedia terpadu. Perseroan telah dikenal sebagai penyedia layanan pita lebar dengan kabel pertama yang mampu memberikan kapasitas 100 Mbps kepada pelanggan dan juga sebagai penyedia siaran televisi dengan teknologi ϔ (HD) pertama di Indonesia. Pengalaman bertahun-tahun mengelola jasa layanan jaringan internet pita lebar, Perseroan memahami betul perilaku dan semakin tingginya kebutuhan layanan jaringan internet pita lebar yang leluasa digunakan pelanggan dimana saja secara mobile, karena itu Perseroan menghantarkan teknologi yang terus lebih baik kepada pelanggannya melalui layanan nirkabel pita lebarnya yakni ULTRA LTE, BOLT! merupakan upgrade jaringan 4G LTE-nya dengan teknologi advanced mobile network terdepan, yaitu LTE Advanced (LTE-A) yang merupakan evolusi teknologi 4G terkini yang mampu memberikan kecepatan download hingga 200 Mbps.


Aplikasi BOLT!Talk, adalah aplikasi yang dapat diunduh oleh pengguna smartphone ataupun tablet sehingga memungkinkan pelanggan BOLT! berkomunikasi dengan sesama pelanggan BOLT! dan non-BOLT!. Ini merupakan pengembangan teknologi yang disambut gembira oleh pelanggan. Melalui penerapan teknologi pula, PTI dapat bekerjasama dengan produsen smartphone dan tablet sehingga masyarakat semakin lebih leluasa menggunakan keunggulan layanan jaringan 4G LTE, BOLT!.

Annual ual Repo porrt PT PT F Firs irstt Medi ed a Tbk.. 20015

83


Perseroan menyadari akan meningkatnya kebiasaan masyarakat menonton video melalui fasilitas layanan internet. Dengan tagline “TV Anywhere” melalui layanan First Media GO, LN terus mengembangkan teknologi agar masyarakat dapat menikmati acara televisi favoritnya melalui PC, laptop, smartphone, atau tablet. Termasuk menonton siaran langsung yang disiarkan secara live streaming. Dalam rangka memperluas akses menonton video secara live streaming, LN menggandeng produk BOLT!4G LTE. First Media GO juga dapat dinikmati melalui Google Chrome atau Firefox browser. Aplikasi First Media GO dapat diunduh melalui aplikasi App Store (Apple iOS) atau Play Store (Android). Mengenai kebiasaan menonton televisi, Perseroan memahami betul perubahan perilaku dan kebutuhan penonton di jaman sekarang. LN melengkapi jaringan layanan televisi berbayar dengan Smart Box HD yang dilengkapi modem

84

internal DOCSIS 3.0 dengan fasilitas interaktif, sehingga penonton dapat menikmati Video on Demand, Catch UP TV, Personal Video Recorder, Games, Video Streaming, TV Anywhere, dan mengakses layanan internet pita lebar yang dilengkapi dengan Google Android platform 4.2, sehingga pelanggan dapat mengakses berbagai aplikasi Android, seperti Youtube, Gmail, Facebook, dan Twitter. Selain itu Smart Box HD juga berfungsi sebagai Wi-Fi dengan DLNA yang memberikan jaringan Wi-Fi ke seluruh rumah. Perseroan menaruh perhatian terhadap paparan konten yang tidak baik bagi anak-anak. Oleh karena itu, produk yang dapat digunakan mengakses ϐparental controls, baik itu di layanan internet, maupun di layanan televisi berbayar. Teknologi harus dapat memberikan kepastian bagi orangtua akan konten yang memapar anak-anaknya.


Guna menunjang proses bisnis pelanggan korporasi secara optimal, Perseroan melalui entitas anak berhasil menerapkan teknologi yang memuaskan pelanggannya selama bertahun-tahun dengan memberikan layanan koneksi internet yang stabil. Teknologi yang menunjang proses bisnis korporasi dengan didukung infrastruktur yang kokoh yang disebut Metropolitan atau MetroEthernetǤϐ teknologi jaringan pintar bernama MPLS (Multi Protocol Label Switching). Layanan yang diberikan adalah data transfer dengan kecepatan tinggi, seperti disaster recovery, storage area network, peering services, inter-branch connection dan video streaming. Sedangkan sistem peralihan atau routing jaringan mengadopsi metode BGP Best-Path Route dalam koneksi jaringan Global Internet melalui Shortest Path Technique. Kesediaan teknologi ini disiapkan untuk dapat menampung kapasitas bandwidth 40 Gbps. Teknologi yang diterapkan ini menjadikan entitas anak Perseroan sebagai penyedia jaringan dengan availability dan reliability jaringan secara keseluruhan yang dapat mencapai lebih dari 99,5%. Hingga akhir 2015, sekitar 94 (sembilan puluh empat) gedung sudah terpasang jaringan komunikasi DataComm atau disebut Spider Building. Tersedianya jaringan Spider akan memudahkan dan mempercepat layanan kepada pelanggan korporasi yang ingin meningkatkan akses pertukaran data dan informasi, serta percepatan proses bisnis yang dijalankan.

Ann A nual uaal Reepor u po p o t PT Firs or irs ir rst st Medi diia T Tbk bk. 20 bk bk. 2015 2015 15

85


Perseroan meyakini teknologi menghadirkan mutu untuk kepuasan masyarakat. Demikian pula pada saat Perseroan melalui entitas anak menghadirkan jaringan bioskop yang menawarkan “Maximumm Movie Experience” dengan teknologi digital terkini, untuk kualitas gambar yang tak tertandingi dan kekuatan audio yang tiada banding (Big Picture, Big Sound). Auditorium sinema Ultra XD memiliki layar raksasa berteknologi terbaik yang luasnya setara dengan 370 layar LCD 55 inci, dan dilengkapi dengan teknologi mutakhir, yaitu Dolby Atmos untuk audio dan Dual Digital Projection untuk sistem proyeksi gambarnya. Tidak hanya itu saja, Maxx Box Lippo Village juga memperkenalkan salah satu area interaktif terbesar dan pertama di Indonesia, yaitu Cinemaxx Hyperstation.

86



87


88


Bisnis Telekomunikasi 1. BISNIS LAYANAN JARINGAN INTERNET PITA LEBAR DENGAN KABEL Bisnis layanan ini pada awalnya dioperasikan oleh Perseroan sendiri pada tahun 2007 dan kemudian dinovasikan ke LN pada tahun 2011 sampai saat ini. Layanan bisnis ini mengusung konsep TriplePlay yang memberikan layanan terpadu dari ketiga produknya, yaitu (i) layanan internet pita lebar berkecepatan tinggi (“FastNet”), (ii) layanan televisi berlangganan melalui kabel (“HomeCable”), dan (iii) layanan komunikasi digital melalui jaringan telekomunikasi digital (“DataComm”). Layanan TriplePlay tersebut dioperasikan dengan sistem kabel Hybrid Fiber Coaxial (“HFC”) yang berteknologi tinggi dan mampu mengoperasikan 870 MHz two-way broadband services. “FastNet” merupakan produk layanan internet dengan menggunakan media kabel dan hadir di Indonesia sebagai yang pertama memberikan layanan internet cepat dan murah dengan harga Rp 99.000,- untuk kecepatan 384


Kbps. Dengan jaringan HFC yang memiliki frekuensi hingga 870 Mhz tersebut, mampu menghantarkan bandwidth yang besar kepada masyarakat Indonesia. Saat ini layanan FastNet dapat dinikmati di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Bali. “HomeCable” merupakan layanan televisi berlangganan yang diberikan LN bekerjasama dengan PT First Media Television (FMTV) selaku pemegang izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Layanan HomeCable ini akan dijelaskan dalam bagian Bisnis Media - Jasa Layanan Televisi Berlangganan yang terdapat pada halaman 98-99. “DataComm” merupakan layanan komunikasi data berkecepatan tinggi dengan menggunakan jaringan kabel serat optik (ϔ) untuk bisnis dan keperluan komersial lainnya. Dengan menggunakan infrastruktur jaringan ϔ optic, DataComm memberikan jasa layanan data kepada pelanggan-pelanggan korporasi di berbagai sektor industri dan usaha. Layanan DataComm sudah dapat dinikmati oleh sejumlah korporasi di daerah segitiga emas DKI Jakarta.

89


2. BISNIS LAYANAN JARINGAN INTERNET PITA LEBAR NIRKABEL Internux merupakan entitas anak Perseroan yang mengoperasikan bisnis layanan jaringan internet pita lebar nirkabel – Broadband Wireless Access (BWA) dengan nama dagang “BOLT!Super4GLTE” (“PTI/BOLT!”). Produk BOLT! mengadopsi teknologi 4G LTE-TDD (Long Term Evolution – Time Division Duplex). Produk ini menjawab kebutuhan layanan internet pita lebar masyarakat, yaitu layanan internet pita lebar yang mobile, sehingga pelanggan bisa memanfaatkan layanan tersebut dengan leluasa bergerak, bahkan ketika harus berada di perjalanan. Dengan misi “Transforming Lives”, BOLT! kini melayani kebutuhan mobile internet melalui 3.400 jaringan BTS yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, dan Medan.

90

Sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menjadi yang terdepan dalam pemberi layanan TMT, PTI melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan kualitas layanannya. Pada tahun 2015, BOLT! melakukan bundling dengan produk smartphone (“BOLT!4G Powerphone E1”), tablet (“BOLT!4G Tablet X1”), dan mobile Wi-Fi Hydra, serta berkolaborasi strategis dengan Samsung menghadirkan Samsung Galaxy J5. Selain itu, BOLT! juga melakukan gebrakan dengan memperkenalkan ULTRA LTE yang menawarkan tiga keunggulan, yaitu ultra speed, ultra coverage dan ultra value. Dalam menghadirkan ULTRA LTE, BOLT! melakukan upgrade jaringan 4G LTE-nya dengan teknologi advanced mobile network terdepan, yaitu LTE Advanced (LTE-A) yang merupakan evolusi teknologi 4G terkini yang mampu memberikan kecepatan download hingga 200 Mbps. Ini

Laporan Tahunan PT First Media Tbk 2015

memungkinkan pelanggan mengunduh ϔ berukuran 1 GB dalam waktu hanya 40 detik. Pelanggan BOLT! juga dapat menikmati layanan ULTRA LTE melalui perangkat Samsung Note 5 dan Samsung S6 Edge+. BOLT! memiliki segmentasi pasar pelanggan reguler (perorangan) dan pelanggan korporasi, yang berlangganan atas layanan BOLT! dengan cara prabayar ataupun pasca bayar. Pada akhir tahun 2015, jumlah pelanggan reguler adalah sebesar 1.3 juta pelanggan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari jumlah pelanggan reguler BOLT! di tahun 2014 yang sebesar 958.508 pelanggan. Jumlah pelanggan korporasi pada tahun 2015 adalah sejumlah 4.513 pelanggan. Sama halnya dengan pelanggan reguler, pelanggan korporasi juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 1.236 pelanggan.


91


3. BISNIS TELEPONI MELALUI JARINGAN PINTAR TERINTEGRASI Mencermati perkembangan dunia usaha di Indonesia dan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi, Perseroan memperkuat layanannya dengan jasa nilai tambah teleponi yang dijalankan oleh MSH. Jasa nilai tambah teleponi merupakan jasa komunikasi melalui telepon dengan biaya yang lebih terjangkau. Layanannya meliputi, antara lain, jasa teleponi melalui jaringan pintar, kartu panggil, jasa teknologi interactive voice response, dan radio panggil untuk umum. Pangsa pasar Perseroan sebagian besar adalah pelanggan korporasi, dengan wilayah layanan Jakarta dan Surabaya. Perseroan hingga 31 Desember 2015 sudah melayani kurang lebih 1.300 pelanggan korporasi di berbagai bentuk industri seperti rumah sakit, asuransi, farmasi, otomotif, dan pertambangan.

92

4. BISNIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI PWU adalah entitas anak Perseroan yang berbisnis dalam bidang pembangunan, pengelolaan, pengoperasian dan pengaturan keperluan infrastruktur telekomunikasi. Dimana infrastruktur telekomunikasi ini termasuk namun tidak terbatas pada Distributed Antenna System (DAS), penguatan sinyal telepon selular, internet, teleponi, televisi berlangganan, informasi dan komunikasi data, digital signage, CCTV, mesin EDC, dan banyak bentuk lainnya. Layanan infrastruktur telekomunikasi ini disediakan di gedung perkantoran, residensial (perumahan dan apartemen), rumah sakit, hotel, pusat pendidikan, dan pusat perbelanjaan. Bentuk telekomunikasi yang menggunakan infrastruktur milik Perseroan.

Lap aporan p n Tahu Tah nan PT First Media Tbk. 201 015

Dalam rangka menunjang kebutuhan PWU dan permintaan dari klien, PWU telah membangun jasa penunjang telekomunikasi dalam gedung (in-building solution) di 59 gedung yang tersebar diseluruh Indonesia. Disamping hal-hal tersebut diatas, PWU telah melakukan pembangunan infrastruktur nirkabel (Wi-Fi) di 25 pusat perbelanjaan dan 3 rumah sakit, guna menghantarkan layanan Wi-Fi kepada para tenant dan pengunjung dari pusat berbelanjaan atau rumah sakit tersebut. Infrastruktur ini dihadirkan PWU bekerjasama dengan LN dan DNN sehingga membuat pengunjung dapat menikmati layanan WiFi super cepat hingga 100Mbps, dimana hal tersebut merupakan fasilitas tercepat yang disediakan untuk pengunjung di pusat perbelanjaan dan rumah sakit di Indonesia. 5. BISNIS PENYEDIA LAYANAN INTERNET ȍINTERNET SERVICE PROVIDERȀ Ȏ

Perseroan ini memperkuat Perseroan dalam bisnis jasa layanan internet di kota Tangerang, Bandung, Belawan, Medan, Palembang, dan di tahun 2015 mengembangkan layanannya ke kota Bogor. Di tahun yang sama jasa layanan internet yang disediakan DNN juga melayani para tenant di berbagai gedung pusat perbelanjaan milik Lippo Malls. Hal tersebut terjadi berkat kerjasama dengan entitas anak Perseroan lainnya, yaitu PWU. Di akhir tahun 2015, DNN melakukan pengembangan bisnis internet dengan merek dagang “FirstNet” untuk melayani pengguna layanan internet di berbagai daerah yang sulit dijangkau melalui jaringan teresterial. Pangsa pasar DNN adalah pelanggan korporasi, dengan jumlah pelanggan pada tahun 2015 sebanyak 177 pelanggan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 16,45% dari jumlah pelanggan di tahun 2014 yang sebanyak 152 pelanggan.

DNN merupakan entitas anak Perseroan yang bergerak di bidang Internet Service Provider (ISP) dengan menggunakan gabungan jaringan ϔ dan radio link. Entitas anak

Annual Reeport PT First Media Tbk. 2015

93


Bisnis Media dan Pembuat Konten 1.

BISNIS TELEVISI BERLANGGANAN DENGAN KABEL Entitas asosiasi Perseroan, FMTV, bekerjasama dalam menggunakan jaringan kabel milik LN untuk menghantarkan siaran televisi dengan berkualitas ϔ dengan kanal siaran terbanyak di Indonesia, berlabelkan “HomeCable”. Program siaran yang dihantarkan HomeCable sangat bervariasi, mulai dari program edukasi, berita, musik, hiburan, gaya hidup (lifestyleȌǡϐǡ anak-anak. Tidak saja kanal siaran dari luar negeri yang dihadirkan, HomeCable juga menyediakan 9 kanal lokal dan merupakan produksi in-house seperti J’Go, Dangdutz, Hi TV, MIX, Reformed 21, Foodie TV , Kairos TV, Karaoke TV dan BeritaSatu. Kesembilan kanal in-house yang diproduksi oleh FMP dan FMN ini, sebagai bentuk kanal kreatif HomeCable untuk mendorong kepedulian akan konten Indonesia. Bukan hanya keunggulan mutu siaran yang disajikan, layanan siaran televisi berlangganan yang diberi nama HomeCable juga dilengkapi aplikasi interaktif yang menjadi daya tawar yang kuat kepada pasar. Pasar generasi muda dan remaja, saat ini banyak memanfaatkan televisi sebagai pusat informasi, diikuti media online internet, sehingga memerlukan aplikasi interaktif. Jangkauan siaran televisi berlangganan HomeCable ini mencakup wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Bali.

94

Laporan Tahunan n PT T First Med dia Tbk. 2015

BISNIS TELEVISI BERLANGGANAN DIRECT TO HOMEȍ Ȏ Bisnis ini dijalankan oleh perusahaan ϐǡ IMTV berdasarkan izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan yang dimilikinya. Dalam menyediakan jasa layanan televisi berlangganan direct to home yang berlabelkan “BiGTV” ini, IMTV menggunakan teknologi satelit sebagai infrastruktur utama untuk menyiarkan program tayangan ke seluruh Indonesia. Dengan memanfaatkan kapasitas 9 transponder untuk membawa 184 kanal dengan komposisi 30 kanal HD dan 154 kanal SD, layanan televisi melalui satelit BiGTV ini dapat menjangkau potensial penonton di seluruh Indonesia. Hal mana memang menjadi salah satu tujuan Perseroan untuk memberi akses layanan hiburan terbaik kepada seluruh masyarakat dimanapun di Indonesia. Seperti halnya HomeCable, BiGTV juga menghadirkan konten-konten siaran lokal yang diproduksi inhouse. BiGTV memposisikan mereknya sebagai merek televisi berlangganan yang menanamkan cinta akan negeri Indonesia kepada masyarakat. Hal ini menjadi perhatian BiGTV, mengingat tingginya penetrasi konten asing yang beredar di Indonesia yang mengakibatkan penetrasi akan konten lokal menjadi semakin rendah dan masyarakat menjadi lupa terhadap kontenkonten dalam negeri yang sebetulnya tidak kalah baik dengan konten asing. Visi untuk memajukan masyarakat Indonesia melalui konten televisi menjadi sasaran utama Perseroan. Melalui konten televisi yang berkualitas, BiGTV dapat memperluas wawasan masyarakat dengan informasi yang baik, menghibur, mendidik, dan mempererat persatuan bangsa.


95


2. BISNIS PEMBUATAN KONTEN SIARAN Dalam bisnis megamedia memerlukan konvergensi media dan juga pembuatan konten untuk dapat memperkuat kemampuan berkompetisi. Entitas anak, FMP dan FMN menjadi unit usaha Perseroan dalam melakukan produksi dan pengembangan konten siaran. Unit usaha FMP ini bergerak dalam bidang ϐ produksi yaitu kreatif, rumah produksi dan bagian post-production. Disamping itu, FMP juga memproduksi iklan dan mengembangkan siaran in-house yang dihantarkan oleh jasa layanan siaran televisi berlangganan milik Perseroan yaitu HomeCable dan BiGTV.

96

Perseroan menyadari meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang terkini atau diperbaharui setiap waktu. Hal tersebutlah yang mendorong entitas anak FMN yang didirikan sebagai penghasil produk berita dan informasi yang disalurkan melalui kanal siaran “BeritaSatu News Channel” dan disebarluaskan lewat jasa siaran televisi berlangganan milik Perseroan. Dengan demikian, Perseroan, melalui entitas anak, FMN, dapat menyediakan informasi dan berita kepada publik dengan standar jurnalisme yang tinggi, serta menjunjung tinggi nilai integritas, obyektivitas, imparsialitas, dan akurasi berita. Visi editorial yang kuat serta menjunjung nilai obyektif, tajam, komprehensif dan investigatif merupakan nilai yang selalu dipertahankan BeritaSatu News Channel dalam menyajikan berita kepada para pemirsa.

Lapora Lap oran ora n Taahu hun hu nan na aan n PT TF Fiirrst rsst st Me Med Media dia di iiaa Tb Tbk. k. 201 2001 015

3. BISNIS BIOSKOP Melalui entitas anak Cinemaxx, Perseroan menghadirkan jaringan bioskop berteknologi mutakhir Big Picture, Big Sound yang memberikan pengalaman audio-visual ϐȋMaxximum Movie Experience). Dengan 2 tipe sinema yaitu Ultra XD dan Cinemaxx Gold, Cinemaxx ϐ layar lebar dengan optimal. Sinema Ultra XD memberikan pengalaman sinematik yang mengagumkan dengan sensasi yang berbeda melalui layar lengkung raksasa selesar 22 meter. Sedangkan Cinemaxx Gold memberikan pengalaman VIP dalam menonton bioskop, dimana penonton dapat menikmati layanan kelas atas dari tempat duduk yang terdiri dari sofa-sofa berlapis kulit mewah dilengkapi

dengan twin-motor recliners, sehingga penonton dapat mengatur posisi duduk mereka hanya dengan sentuhan tombol, hingga hidangan makanan ala hotel berbintang yang diantarkan langsung ke bangku penonton. Sejak Desember 2014 hingga akhir 2015, Cinemaxx telah memiliki dan mengoperasikan 14 bioskop dengan total 73 layar yang berada di wilayah: Plaza Semanggi - Jakarta, FX Sudirman – Jakarta, Palembang Icon, Ponorogo City Center, Lippo Plaza Manado, Lippo Mal Kuta, Sun Plaza Medan, Lippo Plaza Medan, Orange County Cikarang, Lippo Plaza Cikarang, Lippo Plaza Jogja, Maxxbox Lippo Village, Mal Matahari WTC Serpong, Metropolis Town Square.

97

4.

MAJALAH VIEW Merupakan majalah panduan acara televisi dan hiburan premier Indonesia, yang diproduksi FMP untuk mendukung layanan HomeCable dan BiGTV. Majalah ini berisi artikel-artikel yang menghibur dan informatif dengan pembagian 5 segmen artikel, yaitu bayi & anak (0-12 tahun); remaja (13-18 tahun); laki-laki dewasa (> 19 tahun); wanita dewasa (> 19 tahun); dan unisex dewasa (> 19 tahun). Diterbitkan secara bulanan, majalah VIEW dikemas secara eksklusif khusus untuk para pelanggan HomeCable dan BiGTV.

98



Aspek Pemasaran dan Promosi % Untuk mengoptimalkan layanan home multimedia, Perseroan akan terus mempublikasi tagline “Nyamannya layanan First Media” melalui penawaran paket combo yang menggabungkan layanan internet dan tv berlangganan sekaligus. Tidak hanya itu, Perseroan akan mengembangkan layanan pembayaran on-line melalui First Media-Selfcare. Publikasi ini merupakan penetrasi image positioning dari layanan First Media sebagai layanan digital dengan atribut terdepan, mudah, dan murah. % Untuk layanan korporasi, Perseroan layanan DataComm akan senantiasa memperluas jaringan MPLS (Multi Protocol Layer Switching) network di area pusat perkantoran DKI Jakarta (Spider Building). Saat ini sudah ada 94 gedung perkantoran terpasang jaringan DataComm. Penambahan jaringan DataComm dinilai efektif untuk mempercepat layanan instalasi maupun pemeliharaan. Layanan korporasi lain yang akan dikembangkan yakni penjualan slot iklan melalui kanal siaran in-house maupun luar negeri, hal tersebut perlu dikembangkan mengingat bertambahnya jatah slot iklan yang diberikan oleh penyedia konten. Selain itu layanan televisi berlangganan korporasi untuk hotel akan terus dikembangkan khususnya pendistribusian kanal siaran HD melalui jaringan analog. % Layanan TriplePlay yang disediakan LN ditujukan untuk dua sasaran pasar, yaitu pasar konsumen dan pasar bisnis. Untuk pasar konsumen, LN menawarkan produk internet broadband berlabel FastNet dan produk televisi berlangganan melalui kabel berlabel HomeCable. Sedangkan untuk pasar bisnis, LN menawarkan layanan data komunikasi berlabel DataComm dan produk solusi korporasi lainnya seperti media sales dan corporate tv untuk hotel.

Annual An ual Re Repor porrt PT Firs rsst Medi e a Tbk. bk. 220015 0155

99


% Untuk layanan BOLT! Perseroan melakukan kegiatan pemasaran di berbagai jalur, yaitu: 1. Jalur tradisional, yaitu jalur pemasaran melalui distributor untuk pemasaran produk-produk BOLT! di outlet-outlet handphone tradisional baik di sentra handphone dan outlet di sekitar area jalan umum. 2. Jalur modern, yaitu jalur pemasaran di (i) outlet-outlet modern pihak ketiga, (ii) outlet-outlet modern yang dikelola bersama antara pihak BOLT! dan MD: BOLT Store, (iii) e-Commerce (MatahariMall.com). 3. Jalur pemasaran sendiri, yaitu jalur pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan melalui PTI, seperti membuka boothbooth di pusat-pusat perbelanjaan, area residensial (perumahan) dan gedunggedung perkantoran yang sudah terjangkau jaringan BOLT!, dan pemasaran di pusat layanan pelanggan BOLT! yaitu BOLT! Zone yang juga melakukan penjualan produkproduk BOLT!. 4. Jalur korporasi, yaitu jalur pemasaran yang dilakukan dengan target pelangganpelanggan korporasi. 5. Jalur telesales, yaitu jalur pemasaran yang dilakukan melalui telepon menggunakan agen telesales.

100


% Untuk layanan internet yang disediakan DNN, DNN memasarkannya secara langsung ke pelanggan-pelanggan korporasi. Sampai akhir tahun 2015, DNN memiliki pelanggan beragam dari perusahaan farmasi, ritel, pusat perbelanjaan sampai ke universitas. % Pada bisnis infrastruktur telekomunikasi yang disiapkan oleh PWU, PWU sudah memasarkan kepada operator selular dan penyedia jasa telekomunikasi, dengan cara melakukan penjualan langsung ke masing-masing operator selular. % Guna memenuhi kebutuhan pemasaran layanan media dan konten, Perseroan tidak hanya memberikan program-program siaran yang berkualitas tetapi media pendistribusiannya pun beragam. Program-program BeritaSatu News Channel dapat dinikmati pemirsa melalui jaringan televisi berlangganan seperti FirstMedia HomeCable, BiG TV, Transvision,

AORA, K Vision, Telkomvision, Skynindo dan Innovate, dan juga dapat dinikmati melalui jaringan analog free to air dari beberapa saluran televisi lokal. Sebagai akses tambahan bagi para pemirsa, program-program BeritaSatu News Channel juga dapat disaksikan secara streaming melalui media online (www. beritasatu.com) dan juga smartphone serta tablet dengan mengunduh aplikasi First Media Go. Dengan kualitas program yang tinggi dan terjaga serta cakupan siarannya yang luas melalui berbagai media, Perseroan telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari beragam pelaku industri untuk memasarkan produk-produknya ataupun instansi-instansi pemerintahan untuk mensosialisasikan program kegiatannya melalui kanal-kanal inhouse Perseroan.


101


102



103

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Tinjauan Keuangan Secara umum, kinerja unit-unit usaha Perseroan selama tahun 2015 secara konsolidasi kinerja Perseroan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Penurunan ini terutama disebabkan karena Perseroan sudah tidak lagi mengkonsolidasi LN sejak tanggal 1 November 2014, setelah Perseroan melakukan divestasi sebagian sahamnya di LN sehingga kepemilikan saham Perseroan menjadi sebesar 33,82%.

104

Perseroan mewujudkan tujuannya sebagai perusahaan yang terdepan dalam bisnis TMT di Indonesia melalui entitas-entitas anak yang lain yang mempunyai prospek masa depan yang cerah dan penuh harapan. Walaupun pendapatan menurun sebesar 47,51% dari Rp 2.024.973 juta menjadi Rp 1.062.980 juta akan tetapi aset Perseroan berkembang 5,9% dibanding tahun 2014.


Salah satu entitas anak tersebut dan yang paling besar adalah PTI, yang baru diakuisisi di akhir tahun 2014. PTI bergerak dalam bidang telekomunikasi dan mengoperasikan layanan jasa akses internet dan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched dengan menggunakan teknologi 4G-LTE. Saat ini, PTI merupakan satu-satunya penyedia jasa layanan internet 4G TDD-LTE yang hanya digunakan untuk memberikan layanan data. PTI bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang menawarkan jasa layanan internet dengan jaringan 3G yang harus membagi spectrum antara voice dan data. Sampai dengan akhir 2015, PTI mempunyai 1.3 juta pelanggan. Berikut adalah ringkasan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014 dengan penekanan penting pada tahun tersebut.

Keterangan (dalam jutaan Rupiah)

2015

2014

Pendapatan

1.062.980

2.024.973

Beban Layanan

1.421.501

591.916

Laba (Rugi) Kotor

(358.521)

1.433.057

674.809

628.062

(1.033.330)

804.995

748.826

391.657

15.233

7.828.319

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

(1.513.714)

7.943.319

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

(1.289.061)

7.944.488


(624.967)

7.737.476

Kepentingan Non Pengendali

(888.747)

205.843

Beban Operasional EBITDA Penyusutan dan Amortisasi Keuntungan dari Divestasi Entitas Anak

Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan kepada:


105

Ikhtisar Secara konsolidasi, pendapatan Perseroan pada tahun 2015 menunjukkan penurunan, dikarenakan Perseroan sudah tidak lagi mengkonsolidasi LN sejak 1 November 2014. Perseroan tetap akan melakukan investasi dan belanja modal dalam rangka peningkatan kualitas, ekspansi jaringan dan peralatan terkait dengan pengembangan produk dan jasa. Manajemen senantiasa menerapkan kebijakan keuangan secara hati-hati dan disiplin di seluruh kegiatan Perseroan. Pendapatan Operasional Pendapatan Perseroan pada tahun 2015 yang mencapai Rp 1.062.980 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 961.993 juta atau 47,5% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 2.024.973 juta. Penurunan ini dikarenakan Perseroan sudah tidak mengkonsolidasi LN. Pendapatan atas layanan internet menyumbang 58,1%, dan bioskop menyumbang 16,6% dari total pendapatan. Selebihnya sejumlah 25,3% dari total pendapatan diperoleh melalui perangkat komunikasi dan pendapatan lainnya.

Berikut adalah tabel menunjukkan komposisi pendapatan Perseroan

Produk (dalam jutaan Rupiah)

2015 Jumlah

%

Jumlah

%

Jasa Langganan untuk Internet dan Layanan Komunikasi Data

617.453

58

1.198.642

59

Bioskop

176.941

17

22,172

1

Perangkat Komunikasi

170,957

16

-

-

-

649,743

32

-

-

77,944

4

Lain-lain

142,262

13

76,472

4

Potongan Penjualan

(44,633)

-4

-

-

1.062.980

100

2.024.973

100

Jasa Langganan untuk Televisi Kabel Pemasangan Media Iklan

Jumlah

106

2014


Beban Layanan Beban layanan Perseroan berupa biaya dan pengeluaran yang dibayarkan untuk hal-hal sebagai berikut: % Beban layanan internet yang mencakup biaya bandwidth internet, biaya sewa perangkat internet, dan biaya akses internet lain-lain % Beban layanan komunikasi data, mencakup biaya instalasi dan biaya perangkat % Beban layanan bioskop % Beban perangkat komunikasi % Biaya atas jasa-jasa lain. Beban layanan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.421.501 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp 829.585 juta atau 140,2% dibandingkan dengan beban layanan pada tahun 2014 yang mencapai Rp 591.916 juta. Hal ini disebabkan adanya penambahan beban sewa menara BTS, beban perolehan pelanggan dan perangkat komunikasi pada tahun 2015. Secara umum rasio total biaya layanan yang dibebankan terhadap pendapatan mengalami peningkatan menjadi sebesar 133,7% pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 29,2%. Berikut adalah tabel menunjukkan komposisi beban layanan Perseroan

Produk (dalam jutaan Rupiah)

2015

2014

Jumlah

%

Sewa Menara

537.982

38

18.527

3

Perizinan

312.657

22

145.026

24

Biaya Perolehan Pelanggan

159.466

11

-

-

Perangkat Komunikasi

156.361

11

-

-

Beban Bandwidth dan Beban Terkait Jasa Internet Lainnya

69.621

-

120.799

20

Bioskop

64.415

5

9.790

2

-

-

211.436

36

Televisi Kabel Distribusi Program dan Jasa Teknis

Jumlah

%

Lain-lain

120.999

8

86.338

15

Jumlah

1.421.501

100

591.916

100


107


Laba (Rugi) Kotor Perseroan membukukan margin rugi kotor sebesar 33,7% pada tahun 2015, yang lebih menurun dibandingkan margin laba kotor di tahun 2014 yaitu sebesar 70,8%, hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan beban layanan. Beban Operasional Beban operasional terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Beban operasional meningkat sebesar Rp 46.747 juta dari Rp 628.062 juta pada tahun 2014, menjadi Rp 674.809 juta pada tahun 2015. Peningkatan beban operasional terutama terkait dengan kenaikan beban Gaji dan Kesejahteraan Karyawan. Laba (Rugi) Tahun Berjalan Rugi tahun berjalan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.513.714 juta, yang mengalami penurunan sebesar 119,1% dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 7.943.319 juta. Penurunan Laba Tahun Berjalan pada tahun 2015 disebabkan pada tahun 2014 terdapat keuntungan dari penjualan sebagian kepemilikan saham entitas anak dan keuntungan pencatatan investasi pada entitas asosiasi dengan nilai wajar. Laba (Rugi) Komprehensif Rugi komprehensif pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.289.061 juta, yang mengalami penurunan sekitar Rp 9.233.549 juta dibandingkan dengan laba komprehensif pada tahun 2014 yaitu sejumlah Rp 7.944.488 juta. Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan Rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 624.967 juta, sedangkan kepada kepentingan non pengendali adalah rugi sebesar Rp 888.747 juta. Laba yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali turun sebesar Rp 1.094.590 juta atau turun 531,8% dibandingkan tahun 2014. Pertumbuhan Aset Total aset per tanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp 13.711.988 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp 760.042 juta atau

108

sebesar 5,9% dibandingkan dengan total aset per tanggal 31 Desember 2014, yaitu sebesar Rp 12.951.946 juta. Aset lancar Perseroan turun sebesar Rp 272.988 juta dari Rp 1.479.197 juta per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 1.206.209 juta per tanggal 31 Desember 2015. Aset tidak lancar Perseroan meningkat sebesar Rp 1.033.030 juta dari Rp 11.472.749 juta per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 12.505.779 juta per tanggal 31 Desember 2015. Posisi Kewajiban Total kewajiban per tanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp 5.247.517 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.660.957 juta atau naik 46,3% dibandingkan dengan total kewajiban sebesar Rp 3.586.560 juta per tanggal 31 Desember 2014. Total kewajiban lancar mengalami peningkatan sebesar Rp 1.652.851 juta dari Rp 1.468.904 juta per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 3.121.755 juta per tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan kewajiban lancar ini disebabkan peningkatan pinjaman bank dan sewa guna usaha pada tahun 2015. Kewajiban tidak lancar Perseroan meningkat sebesar Rp 8.106 juta dari Rp 2.117.656 juta per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 2.125.762 juta per tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan pinjaman dan hutang sewa pembiayaan pada tahun 2015. Pertumbuhan Ekuitas Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp 8.464.471 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 900.915 juta atau turun 9,6% dibandingkan dengan total ekuitas per tanggal 31 Desember 2014, yaitu sebesar Rp 9.365.386 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh nilai laba komprehensif yang diperoleh Perseroan pada tahun 2014. Likuiditas dan Sumber Pendanaan Arus kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasional tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.006.982 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 1.046.918 juta dibandingkan tahun 2014 dimana arus kas bersih yang diperoleh


dari aktivitas operasional adalah sebesar Rp 39.936 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 1.379.733 juta di-offset dengan peningkatan pembayaran kas kepada pemasuk Rp 69.658 juta dan penurunan pembayaran untuk beban usaha dan lainnya Rp 332.281 juta. Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai Rp 305.764 juta pada tahun 2015, mengalami penurunan sebesar Rp 477.196 juta atau 278% dari kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 171.432 juta pada tahun 2014. Pada tahun 2015, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 1.084.418 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.185.969 juta atau 1167% dibandingkan tahun 2014. Manajemen Risiko Keuangan Risiko keuangan utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit, risiko mata uang, risiko suku bunga, risiko likuiditas. Melalui pendekatan manajemen risiko, Perseroan mencoba untuk meminimalkan potensi dampak negatif dari risikorisiko di atas. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko salah satu pihak atas instrumen keuangan yang gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Instrumen keuangan Perseroan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas di bank, piutang usaha dan piutang lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank-bank dengan predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan Perseroan adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga Perseroan memiliki kas dan setara kas di berbagai bank. Risiko Mata Uang ϐ instrumen keuangan yang disebabkan perubahan

nilai tukar mata uang asing. Perseroan melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan mata uang asing, di antaranya adalah pembiayaan modal kerja Perseroan. Sehingga, Perseroan harus mengkonversikan Rupiah ke mata uang asing, terutama dolar Amerika, untuk memenuhi kebutuhan liabilitas dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dapat memberikan dampak pada kondisi keuangan Perseroan. Perseroan mengelola risiko mata uang ϐ nilai tukar mata uang secara terus menerus sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat seperti penggunaan transaksi lindung nilai apabila diperlukan untuk mengurangi risiko mata uang asing. Risiko suku bunga ϐ instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Perseroan memiliki risiko suku bunga terutama karena melakukan pinjaman menggunakan suku bunga mengambang. Perseroan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan. Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perseroan dalam memenuhi komitmen Perseroan untuk operasi normal Perseroan. Selain itu Perseroan juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Peristiwa Penting Setelah Tanggal Neraca a) Pada bulan Januari 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 32.000 juta dari PT Ciptadana Capital dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dengan suku bunga 17% per tahun.


109

b) Pada bulan Januari 2016, fasilitas pembiayaan anjak piutang milik Perusahaan sebesar ͷͲǤͲͲͲϐ telah diperpanjang untuk 6 (enam) bulan kedepan dengan suku bunga yang masih sama. c) Pada bulan Maret 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas Uncommitted Revolving Loan sebesar Rp 100.000 juta dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited dengan suku bunga ϔ sebesar 12,55% per tahun. Jaminan atas fasilitas tersebut adalah saham PT Multipolar Technology Tbk maksimal sebanyak 91.750.000 lembar yang dimiliki oleh Perusahaan. Tenor fasilitas adalah 12 (dua belas) bulan. Prospek ke depan Dengan penduduk mudanya, Indonesia memiliki potensi pasar sekitar 250 juta konsumen. Mengambil langkah-langkah yang tepat, mengingat pengalaman praktek terbaik di sektor TIK secara global, Indonesia memiliki kesempatan yang realistis untuk memperkuat sektor TIK nasional di tahun-tahun mendatang dan memainkan peran yang sama di pasar Asia dan global yang sangat kompetitif. Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseoran dan entitas anak memiliki prospek yang cerah, hal ini dikarenakan berbagai faktor yang

110

sangat menunjang bagi perkembangan kegiatan usaha ini, diantaranya adalah: a. Peningkatan Penetrasi Pengguna Internet Indonesia memiliki sekitar 80 juta pengguna internet dari total populasi sebanyak sekitar 250 juta penduduk atau sebesar 34,9% tingkat penetrasi pengguna internet. Jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, angka penetrasi ini relatif rendah. Malaysia memiliki angka penetrasi sebesar 66%, sedangkan Singapura memiliki angka penetrasi sebesar 81% (sumber: Digital, Social & Mobile in 2015). Apabila Indonesia mampu mencapai tingkat penetrasi antara 66%81%, maka jumlah pengguna internet di Indonesia dapat mencapai antara 169 juta - 207 juta atau potensial tambahan sebesar 96 juta - 134 juta pengguna internet. b. Pengembangan Teknologi Teknologi yang ada seperti 3G cenderung berkecepatan rendah dan mahal. Kecepatan tertinggi yang saat ini ditawarkan hanya 42 Mbps speed download dengan teknologi HSPA+ dibandingkan dengan 100 MBps speed download yang ditawarkan oleh Perseroan dengan merek BOLT!.



111

Tinjauan Fungsional Secara ilmiah, strategi manajemen sumber daya manusia adalah rumusan mendasar mengenai pendayagunaan sumber daya manusia sebagai usaha mempertahankan dan meningkatkan kemampuan terbaik sebuah perusahaan atau industri untuk menjadi pesaing yang mampu memenangkan dan menguasai pasar, melalui tenaga kerja yang dimilikinya.

Online System, e-Recruitment System dan Exit Clearance Online System telah berjalan dan senantiasa disempurnakan. Sistem tersebut memberikan kontribusi perubahan terbesar pada kegiatan dan proses kerja yang terjadi pada Divisi SDM maupun organisasi. Pengoperasiannya yang mudah, membuat pengguna mudah mendapatkan informasi terbaru, dan mudah dalam hal mengelola setiap tahapan pada proses rekrutmen. Manajemen dapat memperoleh informasi real time dan transparan mengenai data terkait SDM. Waktu dan biaya yang dikeluarkan dapat dikurangi dibandingkan manajemen SDM dilakukan secara manual. Performance Management System

Perseroan dan entitas anak sangat mementingkan bagaimana meningkatkan kualitas karyawannya agar dapat memberikan kontribusi dengan dedikasi tinggi serta kompetensi dalam bidangnya. Perseroan meyakini dengan mengatur sumber daya manusia dengan baik maka kinerja Perseroan dalam operasional usaha akan semakin meningkat dan menjadi competitive advantage yang tidak dimiliki oleh pesaing. Keyakinan itulah yang mendorong Perseroan untuk selalu mengembangkan karyawan yang dimilikinya agar menjadi faktor pembeda dalam memenangkan persaingan. Divisi SDM dengan Sistem Informasi SDM (HRIS) untuk korporasi, telah meningkatkan fungsinya menjadi mitra strategis Perseroan yang dapat menyelaraskan kebutuhan korporasi dan unit usaha sehingga mempermudah serta mempercepat akses informasi tentang layanan SDM secara akurat dan terkini. Sistem Informasi SDM Sistem Informasi SDM (HRIS) dikembangkan dengan dukungan kerjasama dari Divisi Teknologi Informasi sejak tahun 2011. Penerapan Overtime

112

Performance Management System (PMS) di Perseroan sudah dilakukan secara elektronik, sehingga disebut dengan Electronic Performance Management System atau disingkat E-PMS. Sistem manajemen kinerja yang dikembangkan oleh Perseroan dalam bentuk system electronic untuk menghubungkan tujuan serta visi dan misi organisasi kepada karyawan, sehingga setiap karyawan bukan hanya tahu arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi, namun secara sadar ikut berperan serta dalam mengupayakan pencapaian tujuan organisasi tersebut melalui kinerja pribadi. Selain untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi, E-PMS juga bertujuan untuk mengukur, mengevaluasi, meningkatkan dan memberikan penghargaan terhadap kinerja karyawan atas pencapaian kinerjanya dengan lebih adil dan obyektif dan dihubungkan dengan kompensasi sebagai penghargaan. E-PMS membuat sistem penilaian dirasakan menjadi lebih adil, obyektif dan lebih menyeluruh bila ditinjau dari aspek penilaiannya yaitu target dan perilaku. Konsep


E-PMS dibangun dengan menggunakan pendekatan Management by Objectives (MBO) yang dipopulerkan oleh Peter Drucker. Terdapat siklus yang berkesinambungan dalam system ini yang meliputi Performance Planning, Performance Coaching dan Performance Appraisal. Penilaian dalam E-PMS didasarkan pada 2 hal yaitu target yang dituangkan dalam bentuk Key Business Objective (KBO) dan Key Performance Indicator (KPI), serta perilaku karyawan yang dituangkan dalam Behavior Competencies (BC). Penilaian dalam KBO memiliki bobot 70 persen, sedangkan penilaian BC sebesar 30 persen dengan nilai maksimal penilaian sebesar 130 persen dari pencapaian. Nilai yang keluar dari total KBO dan B dihubungkan dengan kisaran angka tertentu dan dibuatkan menjadi bentuk rating. Agar penilaian menjadi lebih adil dan obyektif, maka nilai yang didapat dibandingkan dengan nilai karyawan lainnya dalam satu bagian. Proses ini dinamakan normalisasi. Proses normalisasi dilakukan dalam 3 tingkatan mulai dari tingkat section, departemen dan divisi. Pada proses normalisasi mungkin terjadi perubahan nilai yang didapat, apakah menjadi naik atau turun, walau ada kemungkinan tidak ada perubahan. Salah satu unsur penilaian yang masuk dalam KBO adalah kepelatihan. Setiap karyawan yang memiliki team member,

maka secara otomatis akan memiliki KBO coaching. Tujuannya adalah untuk mengembangkan budaya kepelatihan dalam perusahaan. Dengan adanya kepelatihan ini diharapkan akan membantu karyawan dalam mencapai targetnya, dan dapat mengatasi permasalahan pada saat terdapat kesulitan. Proses kepelatihan ini dilakukan dengan proses one by one. Seorang karyawan yang memiliki anggota tim akan melakukan pelatihan kepada anggota timnya. Selanjutnya dari hasil pelatihan tersebut, karyawan akan memasukkan datadatanya kedalam PMS. Setiap tahunnya sistem E-PMS selalu dikembangkan untuk dapat menjadi lebih baik. Pada tahun 2014 ini, E-PMS melakukan perubahan pada dimensi-dimensi dalam Behavior Competencies dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Perubahan ini ditujukan untuk lebih ϐǤ masing-masing terdiri dari 5 poin pernyataan sehingga total keseluruhan sebanyak 30 poin. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: Discipline and Control, Leadership and Support, Communication, Achievement, Self-Development, Challenge and Problem Solving.


113

114



115

116


An nnual Repor po t PT Firstt Me Mediaa Tbk. bk. 2015

117

118



119

120



121

Tata Cara Pelaksanaan RUPS Dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, RUPST diselenggarakan paling lama enam bulan setelah tahun buku berakhir. Selama RUPST, Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempresentasikan hal-hal berikut: 1. Buku Laporan Tahunan 2. Rekomendasi penggunaan laba bersih sepanjang Perseroan mencatat laba bersih. 3. Rekomendasi tentang Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku berjalan, berdasarkan pada sarat Dewan Komisaris, atau mentransfer wewenang penunjukan KAP ke Dewan Komisaris. 4. Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penentuan gaji, tunjangan, honorarium,bonus, dana atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 5. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam RUPS demi kepentingan Perseroan tanpa prasangka pada ketentuan Anggaran Dasar. Pada umumnya tahapan pelaksanaan RUPS adalah sebagai berikut:

122

Waktu

Kegiatan

H-44

Surat Pemberitahuan kepada OJK

H-37

Iklan Pengumuman RUPS - Perseroan harus membuat pengumuman/pemberitahuan akan diadakannya RUPS 14 hari sebelum undangan/ pemanggilan disebar.

H-29

Batas waktu penyampaian usulan Agenda RUPS oleh pemegang saham 5%

H-23

Recording date yang berhak menghadiri RUPS

H-22

Iklan Pemanggilan RUPS - Perseroan mengundang/memanggil pemegang saham melalui surat tercatat atau iklan di surat kabar yang diterbitkan sedikitnya 21 hari sebelum tanggal pelaksanan RUPS, di luar tanggal undangan dan tanggal RUPS. - Sebagai Perseroan terbuka, agar menjamin koherensi informasi tentang rencana atau pelaksanaan RUPS, dan sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014, Perseroan memberikan detil dari rencana tersebut ke OJK sedikitnya tujuh hari sebelum undangan disebar.

H

RUPS

H+2

Iklan Pemberitahuan Hasil RUPS - Sesudah penyelenggaraan RUPS, perseroan malaporkan hasil RUPS ke OJK selambat-lambatnya dua hari kerja dan mengumumkan keputusan RUPS melalui sedikitnya satu surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. - Semua saham yang diterbitkan memiliki satu hak suara jika tidak dinyatakan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan.


Selama tahun 2015 Perseroan telah mengadakan RUPST dan RUPSLB masing-masing sebanyak satu kali dengan rincian keterangan sebagai berikut: RUPS

Jadwal

Tempat

Agenda

Surat Kabar

RUPST

Jumat,15 Mei 2015,

Ballroom B Hotel

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun

Iklan Pengumuman pada

pk.13:30

Aryaduta Tugu Tani

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

surat kabar Investor Daily

Jakarta

dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri

dan Suara Pembaruan

Jl. Prapatan 44-48,

dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk

tanggal 8 April 2015

Jakarta 10110

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Iklan Pemanggilan pada

2014, serta memberikan pembebasan dan pelunasan


sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota

dan Suara Pembaruan

Direksi dan Komisaris Perseroan.


2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun

Iklan Pengumuman Hasil

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

RUPS pada surat kabar

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku

Investor Daily dan Suara

Perseroan tahun buku 2015 dan pemberian wewenang

Pembaruan tanggal 19

kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah

Mei 2015

honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya. 4. Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dana tau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. RUPSLB

Jumat, 15 Mei 2015,

Ballroom B Hotel

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka

Iklan Pengumuman pada

pk.14:30

Aryaduta Tugu Tani

penyesuaian dengan Peraturan OJK


Jakarta

No.32/POJK.04/2014 dan No.33/POJK.04/2014.

dan Suara Pembaruan

Jl. Prapatan 44-48,


Jakarta 10110

Iklan Pemanggilan pada surat kabar Investor Daily dan Suara Pembaruan tanggal 23 April 2015 Iklan Pengumuman Hasil RUPS pada surat kabar Investor Daily dan Suara Pembaruan tanggal 19 Mei 2015


123

Pelaksanaan RUPS Pelaksanaan RUPST Pada tahun 2015 Perseroan mengadakan RUPST pada 15 Mei 2015 dengan agenda dan keputusan sebagai berikut: Agenda

Keputusan

Agenda 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang pokok-pokoknya telah disampaikan dalam RUPS oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan (Konsolidasian) Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates is a member of the RSM network) sesuai dengan laporannya Nomor: R/144.AGA/dwd.2/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang menyatakan opininya bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangn di Indonesia. 3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercatat pada Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2014.

Agenda 2

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2014 yang diperuntukan sebagai berikut: 1. Dibukukan sejumlah Laba Ditahan sejumlah yang akan digunakan untuk membiayai pengembangan usaha Perseroan. 2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk Tahun Buku 2014 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama Tahun Buku 2014 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.

Agenda 3

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates is a member of the RSM network) untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2015. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya.

Agenda 4

1. Menetapkan untuk tidak melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah tetap dengan susunan pada tahun sebelumnya dan dengan demikian menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris

Direksi

- Presiden Direktur: Ali Chendra - Presiden Komisaris: Theo L. Sambuaga - Komisaris Indepedenden: Didik J. Rachbini - Wakil Presiden Direktur: Irwan Djaja - Direktur Independen: Harianda Noerlan - Komisaris Independen: Rizal Ramli - Direktur: Dicky S. Moechtar - Komisaris Independen: H. Muladi - Direktur: Johannes Tong - Komisaris Independen: Nanan Soekarna - Direktur: Anthony Chandra Kartawiria - Komisaris Independen: Ito Sumardi DS - Direktur: Richard Kartawijaya - Komisaris: Markus Permadi - Komisaris: Benny Haryanto - Komisaris: Richard Setiadi Sampai dengan penutupan RUPST untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan penegasan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam suatu akta notarial tersendiri. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

124


Pelaksanaan RUPSLB Pada tahun 2015 Perseroan mengadakan RUPSLB pada 15 Mei 2015 dengan agenda dan keputusan sebagai berikut: Agenda

Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No.32/ POJK.04/2014 dan POJK No.33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal. 2. Memberikan persetujuan, wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Agenda RUPS.

Informasi Pemegang Saham Pengendali Pemegang saham pengendali Perseroan adalah AcrossAsia Limited sejumlah 55,10% selebihnya dimiliki oleh PT Reksa Puspita Karya sejumlah 33,76%, dan masyarakat sebesar 11,14%. Dewan Komisaris Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang mewakili Pemegang Saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan arahan/nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan dengan itikad yang baik, kehatihatian dan bertanggung-jawab, serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra Perseroan dimata masyarakat dan para pemegang saham. Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Persyaratan formal dan material yang berlaku telah dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan persyaratan material bersifat khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No.33/POJK.4/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan Asing (yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah: (a) dinyatakan pailit; (b) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, atau anggota dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; (c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; (d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; (e) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; (f) menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu calon anggota Dewan Komisaris tersebut wajib memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan dan kemampuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Anggota Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan (semenda).


125

126


Dewan Komisaris

Jabatan

Masa Jabatan sejak

1.

Theo L. Sambuaga

Presiden Komisaris

24 September 2013

2.

Didik J. Rachbini


3.

Rizal Ramli


16 Januari 2008

4.

H. Muladi


24 September 2013

5.

Nanan Soekarna


23 April 2014

6.

Ito Sumardi DS


24 September 2013

7.

Markus Permadi

Komisaris

25 April 2013

8.

Benny Haryanto

Komisaris

23 April 2014

9.

Richard Setiadi

Komisaris

23 April 2014

29 Juni 2006

Komposisi Dewan Komisaris kembali mengalami perubahan berdasarkan surat pengunduran diri Bapak Rizal Ramli sebagai Komisaris Independen yang kemudian oleh Perseroan disampaikan Keterbukaan Informasi melalui surat no. 060/DIR/IX/2015, tanggal 8 September 2015 kepada OJK. Pengunduran diri tersebut tidak mempengaruhi komposisi presentasi Komisaris Independen yang diwajibkan dalam POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, sehingga tidak diselenggarakan RUPSLB. Dengan demikian komposisi dari anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris

Jabatan

Masa Jabatan sejak

1.

Theo L. Sambuaga

Presiden Komisaris

24 Sep 2013

2.

Didik J. Rachbini


29 Juni 2006

3.

H. Muladi


24 September 2013

4.

Nanan Soekarna


23 April 2014

5.

Ito Sumardi DS


24 September 2013

6.

Markus Permadi

Komisaris

25 April 2013

7.

Benny Haryanto

Komisaris

23 April 2014

8.

Richard Setiadi

Komisaris

23 April 2014

ϐǲ Ȃ Ȃ ϐǳǤ

Tugas, Tanggung-jawab dan Kewajiban 1. Mengawasi dan bertanggung-jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi, termasuk mengenai rencana pengembangan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan. 2. Melakukan tugas dan tanggung-jawab dengan itikad baik, penuh tanggung-jawab, dan kehatihatian, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. 3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya, termasuk berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite.


127

TATA KELOLA PERUSAHAAN Rapat Dewan Komisaris Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 bulan. Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan. Rapat dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari 50% dari jumlah anggotanya hadir dan diwakili dalam rapat. Tabel berikut memuat informasi tentang kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan sepanjang tahun 2015. Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Jumlah Kehadiran

Jumlah Kehadiran

Theo L. Sambuaga

12 kali

3 kali

Didik J. Rachbini

12 kali

3 kali

Rizal Ramli

7 kali

2 kali

H. Muladi

12 kali

3 kali

Nanan Soekarna

12 kali

3 kali

Ito Sumardi DS

8 kali

3 kali

Markus Permadi

12 kali

3 kali

Benny Haryanto

12 kali

3 kali

Richard Setiadi

12 kali

3 kali

Komisaris

Bapak Rizal Ramli kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris dalam setahun hanya sampai dengan pengunduran dirinya sebagai Komisaris Independen pada tanggal 12 Agustus 2015, karena panggilan tugas negara sebagai Menteri. Direksi Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung-jawab penuh atas pengelolaan Perseroan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan Perseroan dan unit usaha serta mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dan seluruh stakeholders. Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan dalam RUPS. Direksi First Media memiliki jabatan sampai dengan RUPST 3 (tiga) tahun berikutnya sejak tanggal pengangkatan. Pemegang Saham dalam RUPST atau RUPSLB berhak untuk memberhentikan anggota Direksi pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir. Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No.33/POJK.4/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, maka yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: 1. 2. 3.

128

Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik. Cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: a. Tidak pernah dinyatakan pailit; b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan


d.

4. 5.

Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: (1) pernah tidak menyelenggarakan RUPST; (2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertangggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Komisaris kepada RUPS; dan (3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Susunan anggota Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dari RUPST 2013. Oleh karena itu susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Direksi

Jabatan

Masa Jabatan sejak

Ali Chendra

Presiden Direktur

23 April 2014

Irwan Djaja


23 April 2014

Harianda Noerlan

Direktur Independen

29 Juni 2006

Dicky S. Moechtar

Direktur

29 Juni 2006


Direktur

23 April 2014

Richard Kartawijaya

Direktur

23 April 2014

Johannes Tong

Direktur

25 April 2013

Tugas, Tanggung-jawab dan Kewajiban Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, secara garis besar Direksi bertanggung-jawab atas pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab. Direksi juga berhak untuk mengambil tindakan untuk dan atas nama Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, atas hal atau kejadian apapun, dengan pihak lain. Direksi juga wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembidangan tugas Direksi, maka pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ali Chendra (Presiden Direktur) secara umum bertanggung-jawab terhadap seluruh kegiatan Perseroan; Irwan Djaja (Wakil Presiden Direktur) secara umum bertanggung-jawab terhadap kebijakan keuangan Perseroan. Harianda Noerlan (Direktur Independen) bertanggung-jawab atas bidang Corporate Services dan merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). Dicky S. Moechtar (Direktur) bertanggung-jawab atas bidang Strategic Business Development. Anthony C. Kartawiria (Direktur) bertanggung-jawab atas bidang Financial Management. Richard Kartawijaya (Direktur) bertanggung-jawab atas bidang Wireless Business Development. Johannes Tong (Direktur) bertanggung-jawab atas bidang Subsidiaries Business Development.

Rapat Direksi Direksi mengadakan rapat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan atau kapan saja diperlukan, dengan lokasi di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan Perseroan. Direksi juga turut dalam Rapat Dewan Komisaris untuk membahas kemajuan Perseroan secara umum. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.


129

TATA KELOLA PERUSAHAAN Tabel berikut memuat informasi tentang kehadiran Direksi dalam rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2015. Kehadiran Direksi

Rapat Direksi

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Jumlah Pertemuan

Jumlah Pertemuan

Ali Chendra

20 kali

2 kali

Irwan Djaja

24 kali

3 kali

Harianda Noerlan

24 kali

3 kali

Dicky S. Moechtar

24 kali

3 kali


24 kali

3 kali

Richard Kartawijaya

20 kali

3 kali

Johannes Tong

10 kali

1 kali

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS Komite Audit Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit terdiri dari dua anggota yang merupakan pihak independen yang berkemampuan di bidang akuntansi dan keuangan dan diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit dalam menjalankan fungsinya, memiliki tugas dan tanggung-jawab untuk: a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya. d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal. f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaanmanajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris. g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan. h. Menelaah dan memberikan sarat kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi Audit Internal. Komite Audit beranggota 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota independen. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman

130


dan integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku. Sepanjang tahun 2015, Komite Audit telah melakukan 4 (empat kali rapat. Susunan Komite Audit per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: 1. Didik Junaidi Rachbini (Ketua/Komisaris Independen) 2. Herman Latief (Anggota/Independen) 3. Raden Hikmat Kartadjoemena (Anggota/Independen) Agenda rapat dan kehadiran Komite Audit Komite Audit

Kehadiran Rapat Komite Audit % Kehadiran

Didik J. Rachbini

4 kali

Herman Latief

4 kali

Raden Hikmat Kartadjoemena

4 kali

ϐ Didik J. Rachbini Ketua/Komisaris Independen Warga Negara Indonesia. Beliau memperoleh gelar Ph.D dan M.Sc dalam bidang Studi Pembangunan dari Central Luzon State University, Filipina. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2006. Beliau pernah menduduki berbagai posisi pada beberapa institusi antara lain Anggota MPR, Anggota DPR, Komisaris KPPU, Komisaris PT Angkasa Pura I dan saat ini masih menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Humanika Consultindo. Herman Latief Anggota/Independen Warga Negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak Januari 2013. Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Kawasan Industri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (sejak 2008), dan Wakil Ketua Dewan Penasehat Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) (sejak 2000). Beliau lulus dari TFH, Hamburg., Jerman, dengan gelar Diplom Ingenier Architect (Dipl. Ing) pada tahun 1976. Sebelumnya beliau bekerja sebagai Arsitek di PT Widya Pertiwi Engineering (1976-1978), Direktur di Perseroan grup Kalbe Farma (1979-1988), Direktur Utama PT Lippo Cikarang Tbk. (1989-1999), Wakil Komisaris Utama PT Lippo Cikarang Tbk. (1999-2001), Komisaris PT Lippo Land Development (2001-2004), Komisaris PT Bukit Sentul Tbk. (2004-2005), Direktur PT East Jakarta Industrial Park (2004-2010), di ϐǤȋʹͲͲͷǦʹͲͲ͹Ȍǡ ȋʹͲͲͷǦʹͲͲ͹Ȍǡ Multipolar Tbk (2007-2009). Beliau juga aktif di Dewan Penasehat Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) (19952000) dan sebagai Wakil Ketua Real Estate Indonesia (1999-2008). R. Hikmat Kartadjoemena Anggota/Independensi Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tahun 1943, lulus dari City University, New York, Amerika Serikat. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam bisnis perbankan Indonesia. Memulai karirnya sebagai Wakil Asisten di New York untuk Bank Ekspor Impor Indonesia pada tahun 1970-1975, beliau kemudian ditunjuk oleh Chemical Bank New York untuk menjadi Chief Representative Chemical Bank di Jakarta pada tahun 1983-1987. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Unibank dan Direktur Corporate Bangking ϔǤ Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Inti Indorayon Utama Tbk pada tahun 1990-1997. Beliau juga pernah menjabat sebagai Advisor untuk Indonesia di Newbridge Capital (Singapore) Pte Ltd dan Komisaris Saratoga Capital pada tahun 1997-2008, kemudian menjabat sebagai Senior Advisor untuk Indonesia di Imprimis (Singapore) Pte Ltd dan Khronos Advisory Limited hingga saat ini. Beliau mulai bergabung dengan Perseroan sebagai Anggota Komite Audit sejak Januari 2013.


131


Sekretaris Perusahaan Sebagai tugas penghubung antara Perseroan dengan Pelaksana Perseroan dan pemangku kepentingan, maka Perseroan mengangkat Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung-jawab kepada Direksi. Berdasarkan kepada Peraturan OJK No. 35/POJK/04/2014, tgl. 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan wajib memiliki fungsi sekretaris perusahaan. Fungsi sekretaris perusahaan dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan atau unit kerja. Dalam pasal 3 ayat 2 peraturan ini, Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh seorang anggota Direksi. Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Harianda Noerlan yang juga adalah Direktur Independen Perseroan. Tugas Sekretaris Perusahaan adalah: a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan; - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan - pelaksana program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Memandu Perseroan untuk senantiasa patuh terhadap peraturan pasar modal, dan mengikuti perkembangan peraturan baru untuk selanjutnya memastikan bahwa Perseroan mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut. Perseroan menerbitkan 4 (empat) Laporan Keuangan dan 1 (satu) Laporan Tahunan. 2. Melakukan korespondensi dengan regulator pasar modal (OJK dan BEI) maupun lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti KSEI, BAE dan wali amanat. Korespondensi yang dilakukan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali. 3. Menyampaikan keterbukaan informasi terkait Perseroan yang disampaikan melalui pelaporan, baik yang diatur maupun tidak antara lain dalam bentuk siaran pers, website, dan melayani setiap kebutuhan informasi terkait kondisi Perseroan. 4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB. 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan paparan publik tahunan.

132


ϐ Harianda Noerlan, Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Perseroan di bidang Corporate Services dan merangkap juga sebagai Sekretaris Perusahaan sejak bulan Juni 2006. Memulai karir profesionalnya di dunia perbankan sejak tahun 1990, yaitu di PT Bank Niaga Tbk, dengan jabatan terkahir sebagai Head of International Banking Division – Capital Market Group. Pada tahun 2000, bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) dengan jabatan terakhir sebagai Vice President, Group Head pada Bank Restructuring Unit. Sejak Januari 2002 hingga Mei 2006 bergabung dengan PT Bank Lippo Tbk. Posisi yang pernah dijabat selama di PT Bank Lippo Tbk antara lain sebagai managing Director, Direktur Kepatuhan, Distribution Financial Services, dan Senior Vice President, Channels & Alliances Group Head. Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Mesin dari Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. Piagam Audit Internal Pembentukan Unit Audit Internal Pembentukan Unit Audit Internal kepada peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal. Unit Audit Internal bertugas antara lain untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan ϐ di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi d an kegiatan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal akan selalu bekerjasama dengan Komite Audit dan bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Pembentukan Unit Audit Internal merupakan wujud nyata dari komitmen Perseroan dalam ϐǤ Pada tahun 2014, Unit Audit Internal Perusahaan dijalankan oleh Leony hartono. Memulai karir di tahun 2000 sebagai auditor di kantor akuntan publik di Detroit, Amerika Serikat. Bergabung dengan kantor akuntan Ernst & Young Indonesia di tahun 2002 dan kemudian bekerja di bidang perbankan dan perusahaan industri manufaktur sebelum bergabung dengan Perseroan di tahun 2008. Mendapat gelar Bachelor of Accounting dan Master in Professional dari Michigan State University, Amerika Serikat.


133


PIAGAM AUDIT INTERNAL Latar Belakang Piagam Audit Internal PT First Media Tbk dibuat untuk memenuhi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) Nomor: KEP-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Visi Menjadi penyedia jasa layanan Audit Internal berbasis manajemen risiko dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance-GCG). Misi Memberikan layanan Audit Internal yang profesional untuk memastikan terwujudnya perusahaan yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional yang merupakan kepentingan dari para stakeholders secara baik. Pengertian Audit Internal Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Unit Audit Internal Unit Audit Internal adalah unit kerja yang independen, obyektif dan bersifat sebagai konsultan, yang dibentuk dalam Perseroan untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi termasuk anak-anak perusahaannya. Unit Audit Internal bukan perpanjangan, atau pengganti manajemen. Tanggung jawab untuk pengendalian operasional terletak sepenuhnya kepada manajemen operasional yang harus memastikan bahwa manajemen kontrol yang sesuai dan memadai telah diterapkan sebagaimana mestinya. Unit Audit Internal dalam melaksanakan fungsi Audit Internal memberikan jasa assurance, konsultasi, dan investigasi kasus fraud yang independen dan obyektif yang dapat memberi nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional First Media baik di kantor pusat maupun cabang. Jasa Assurance Suatu assessment yang obyektif melalui pengujian atas suatu bukti dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen atas pelaksanaan risk management, control dan governance processes dalam kegiatan operasional First Media. Jasa Konsultasi ϐ pelaksanaan risk management, control dan governance processes. Jasa konsultasi yang diberikan bersifat tidak mengikat dan tanpa mengabaikan prinsip independensi, sehingga tanggung jawab atas tindak lanjut dari hasil konsultasi tersebut tetap pada auditee. Jasa Investigasi Kasus Fraud ϐǡ investigasi audit terhadap kegiatan operasional First Media yang dicurigai mengandung unsur fraud.

134


Kunci Keberhasilan (Key Success Factor) ǡϐ didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan selalu menjunjung tinggi etika profesi, melalui proses kerja yang: 1. Fokus pada proses bisnis dan pelayanan kepada stakeholders. 2. Bersikap proaktif, tanggap, terpercaya dan obyektif. 3. Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis. 4. Mampu menemukan akar permasalahan dan deteksi dini. 5. Mampu menyajikan temuan secara obyektif. 6. Mampu menyampaikan rekomendasi yang efektif dan implementif. Kedudukan Unit Audit Internal mempunyai kedudukan sebagai berikut : 1. Dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Ketua Bapepam-LK. 2. Kepala Unit Audit Internal bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Presiden Komisaris/Komite Audit, untuk menginformasikan halhal yang berhubungan dengan audit. 3. Pemberitahuan informasi yang berkaitan dengan audit kepada Dewan Komisaris tersebut harus dilaporkan kepada Presiden Direktur. 4. Unit Audit Internal dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak internal yang membutuhkan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya, serta bersifat strategis. Ruang Lingkup Unit Audit Internal membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui : 1. Menggunakan metode yang sistimatis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas risk management, control dan governance processes. 2. ǡϐ dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran atau program organisasi yang telah dicanangkan. 3. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan, seperti evaluasi, penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan dan pemborosan. 4. Unit Audit Internal menjaga, meningkatkan dan menciptakan nilai tambah bagi stakeholders melalui penyelarasan aktivitas Audit Internal dengan business objectives First Media, dengan target utama adalah untuk meyakinkan bahwa: Ǥ ϐǤ b. Informasi penting keuangan, manajerial dan operasional telah disajikan secara akurat, handal dan tepat waktu. c. Seluruh aktivitas First Media telah sesuai dengan anggaran dasar, kebijakan standar, prosedur serta peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku. d. Program-program, rencana-rencana dan tujuan-tujuan dapat tercapai secara efektif dan ϐǤ e. Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan selalu terpelihara dengan tetap memperhatikan aspek internal control system. f. Sarana-saran untuk menjaga dan melindungi kekayaan dan reputasi First media telah


135


tercukupi. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal First Media bertugas dan bertanggung jawab untuk: 1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, khususnya Komite Audit, secara independen, dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. 2. Memonitor kecukupan dan efektivitas sistem kontrol manajemen organisasi ϐǡ system informatika. 3. Memberikan penilaian dan rekomendasi secara obyektif atas kegiatan operasi dalam pencapaian tujuan dan sasarannya ǡϐ dalam bentuk penyampaian laporan bulanan dan tahunan secara periodik. 4. Mengarah perhatian manajemen terhadap timbulnya risiko operasi yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan operasi/bisnis yang muncul, dan halhal lain yang mempengaruhi hasil dan kinerja. Kewenangan Presiden Direktur memberikan kewenangan kepada Audit Internal dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan hal-hal seperti berikut: 1. Untuk melihat dan memeriksa semua dokumen dan catatan, meminta keterangan dari setiap anggota Direksi dan Karyawan yang berkewajiban membantu memberikan

136

informasi yang diperlukan oleh Audit Internal dalam waktu yang layak, sehingga memungkinkan untuk bekerja melakukan ϐǤ 2. Untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan focus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit. Jika dipandang perlu, dalam menjalankan fungsinya Audit Internal memiliki kewenangan untuk mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga professional (tenaga ahli) yang diperlukan. 3. Menyampaikan laporan hasil audit dan melakukan konsultasi langsung dengan Presiden Direktur. 4. Mempunyai akses penuh dan bebas kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris apabila diperlukan. Independensi dan Objektivitas 1. Unit Audit Internal bertanggung-jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dalam tugasnya memberikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit). Untuk menjaga independensi dan mempertahankan objektivitas, Unit Audit Internal tidak terlibat langsung dan tidak mempunyai tanggungjawab langsung atau wewenang atas proses transaksi harian dan aktivitas transaksi lainnya pada unit kerja yang diperiksa. 2. Dalam melaksanakan tugas, Audit Internal berpedoman kepada Kode Etik First Media dan Kode Etik Audit Internal yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Piagam

Laporaan Tah Tah hunan n PT PT First Media Tbk. 201 015 015

Audit Internal ini. Standar Pelaksanaan Kerja Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Internal mengacu dan merujuk pada berbagai peraturan dan ketentuan internal dan pedoman yang terdapat dalam berbagai standar profesional Audit Internal, yaitu: 1. Standar Operating Procedure Audit Internal serta pemutakhirannya. 2. Semua peraturan pemerintah yang telah diberlakukan oleh manajemen First Media. 3. Standar Audit dan Kode Etik dari The Institute of Internal Auditors Inc., sebagaimana telah dikuasakan oleh Presiden Direktur. Pelaporan 1. Laporan Tindak Lanjut Audit, baik internal maupun eksternal, merupakan tanggungjawab dari masing-masing unit kerja yang diperiksa untuk diperbaiki sesuai kebijakan First Media dan sekaligus menjadi salah satu factor bagi perusahaan untuk menilai kinerja unit-unit kerja tersebut. Dalam pelaksanaan pengawasan/pengendalian, Direksi terkait memastikan bahwa setiap hasil pemeriksaan akan dan/atau telah ditindaklanjuti oleh unitunit yang diperiksa. 2. Audit Internal harus memantau serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee. Tindak lanjut tersebut meliputi: a. Pemantauan atau pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut dilakukan, agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada auditee apabila auditee belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas

waktu yang dijanjikan. b. Analisis kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pemantauan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan auditee. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. c. Pelaporan tindak lanjut. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh auditee, maka Audit Internal memberikan laporan tertulis kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit), untuk tindakan lebih lanjut. Piagam Audit Internal PT First Media Tbk Ditetapkan di :Jakarta Tanggal: 20 Januari 2011 Hengkie Liwanto

Harianda Noerlan

Presiden Direktur

Direktur

Auditor Independen Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan Jasa Audit di Pasar Modal, maka laporan keuangan konsolidasian Perseroan mulai tahun buku 2009 diaudit oleh Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto, dengan auditor Didik Wahyudiyanto.


137

SUMBER DAYA MANUSIA Secara ilmiah, strategi manajemen sumber daya manusia adalah rumusan mendasar mengenai pendayagunaan sumber daya manusia sebagai usaha mempertahankan dan meningkatkan kemampuan terbaik sebuah perusahaan atau industri untuk menjadi pesaing yang mampu memenangkan dan menguasai pasar, malalui tenaga kerja yang dimilikinya. Perseroan senantiasa mengarahkan pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai visi dan misi Perseroan. Perseroan juga senantiasa berupaya meningkatkan sinergi dan efisiensi di antara Perseroan dengan anak Perusahaan Perseroan dengan terus menekankan penerapan nilai-nilai Perusahaan yang telah ditetapkan. Perseroan sangat mementingkan bagaimana meningkatkan kualitas karyawannya agar dapat memberikan kontribusi dengan dedikasi tinggi serta kompetensi dalam bidangnya. Perseroan meyakini dengan mengatur sumber daya manusia dengan baik maka kinerja Perseroan dalam operasional usaha akan semakin meningkat dan menjadi competitive advantage yang tidak dimiliki oleh pesaing. Keyakinan itulah yang mendorong Perseroan untuk selalu mengembangkan karyawan yang dimilikinya agar menjadi faktor pembeda dalam memenangkan persaingan. Divisi SDM dengan Sistem Informasi SDM (HRIS) untuk korporasi, telah meningkatkan fungsinya menjadi mitra strategis Perseroan yang dapat menyelaraskan kebutuhan korporasi dan unit usaha sehingga mempermudah serta mempercepat akses informasi tentang layanan SDM secara akurat dan terkini.

138

Laporan Tahunan PT First M Media Tbk. 2015

PENDIDIKAN

USIA

POSISI JABATAN

S3 (0,5%)

Direktur (2%)

46 - 50 th 2%

1% >51 th

4% 40 - 45 th

S2 (3,5%)

Senior Management (2%)

36 - 40 th 11% S1 (50%)

D3 (11%)

<25 th 37%

Management (8%) Supervisor (10%)

31 - 35 th 15% 26 - 30 th 29%

Staff (77%)

<SMU (35%)

JUMLAH KARYAWAN = 1,565 Non Staff (1%)

KOMPOSISI KARYAWAN PT FIRST MEDIA TBK. 71% Pria

Wanita 29%

49% Kontrak

Tetap 51%


139

SUMBER DAYA MANUSIA

SISTEM INFORMASI SDM Sistem Informasi SDM (HRIS) dikembangkan dengan dukungan kerjasama dari Divisi Teknologi Informasi sejak tahun 2011. Penerapan Overtime Online System, e-Recruitment System dan Exit Clearance Online System telah berjalan dan senantiasa disempurnakan. Sistem tersebut memberikan kontribusi perubahan terbesar pada kegiatan dan proses kerja yang terjadi pada Divisi SDM maupun organisasi. Pengoperasiannya yang mudah, membuat pengguna mudah mendapatkan informasi terbaru, dan mudah dalam hal mengelola setiap tahapan pada proses rekrutmen. Manajemen dapat memperoleh informasi real time dan transparan mengenai data terkait SDM. Waktu dan biaya yang dikeluarkan dapat dikurangi dibandingkan manajemen SDM dilakukan secara manual. PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM Performance management system (PMS) di Perseroan sudah dilakukan secara elektronik, sehingga disebut dengan Electronic Performance Management System atau disingkat E-PMS. Sistem manajemen kinerja yang dikembangkan oleh Perseroan dalam bentuk system electronic untuk menghubungkan tujuan serta visi dan misi organisasi kepada karyawan, sehingga setiap karyawan bukan hanya tahu arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi, namun secara sadar ikut berperan serta dalam mengupayakan pencapaian tujuan organisasi tersebut melalui kinerja pribadi. Selain untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi, E-PMS juga bertujuan untuk mengukur, mengevaluasi, meningkatkan dan memberikan penghargaan terhadap kinerja karyawan atas pencapaian kinerjanya dengan lebih adil dan obyektif dan dihubungkan dengan kompensasi sebagai penghargaan. E-PMS membuat sistem penilaian

140

dirasakan menjadi lebih adil, obyektif dan lebih menyeluruh bila ditinjau dari aspek penilaiannya yaitu target dan perilaku. Konsep E-PMS dibangun dengan menggunakan pendekatan Management by Objectives (MBO) yang dipopulerkan oleh Peter Drucker. Terdapat siklus yang berkesinambungan dalam system ini yang meliputi Performance Planning, Performance Coaching, dan Performance Appraisal. Penilaian dalam E-PMS didasarkan pada 2 hal yaitu target yang dituangkan dalam bentuk Key Business Objective (KBO) dan Key Performance Indicator (KPI), serta perilaku karyawan yang dituangkan dalam Behavior Competencies (BC). Penilaian dalam KBO memiliki bobot 70 persen, sedangkan penilaian BC sebesar 30 persen dengan nilai maksimal penilaian sebesar 130 persen dari pencapaian. Nilai yang keluar dari total KBO dan B dihubungkan dengan kisaran angka tertentu dan dibuatkan menjadi bentuk rating. Agar penilaian menjadi lebih adil dan obyektif, maka nilai yang didapat dibandingkan dengan nilai karyawan lainnya dalam satu bagian. Proses ini dinamakan normalisasi. Proses normalisasi dilakukan dalam 3 tingkatan mulai dari tingkat section, departmen dan divisi. Pada proses normalisasi mungkin terjadi perubahan nilai yang didapat, apakah menjadi naik atau turun, walau ada kemungkinan tidak ada perubahan. Salah satu unsur penilaian yang masuk dalam KBO adalah Coaching. Setiap karyawan yang memiliki team member, maka secara otomatis akan memiliki KBO coaching. Tujuannya adalah untuk mengembangkan budaya coaching dalam perusahaan. Dengan adanya coaching ini diharapkan akan membantu karyawan dalam mencapai targetnya, dan dapat mengatasi permasalahan pada saat terdapat kesulitan.


Jumlah Gender Laki-laki Perempuan

1.108 457

Usia 25 tahun ke bawah

581

26-30 tahun

453

31-35 tahun

238

36-40 tahun

179

41-45 tahun

67

46-50 tahun

30

51 tahun ke atas

17

Pendidikan SMU ke bawah

558

D3

172

S1

779

S2

55

S3

1

Posisi Jabatan

Proses coaching ini dilakukan dengan proses one by one. Seorang karyawan yang memiliki team member akan melakukan coach kepada team member-nya. Selanjutnya dari hasil coaching tersebut, karyawan akan memasukkan data-datanya kedalam PMS. Setiap tahunnya sistem E-PMS selalu dikembangkan untuk dapat menjadi lebih baik. Pada tahun 2014 ini, E-PMS melakukan perubahan pada dimensi-dimensi dalam Behavior Competencies dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Perubahan ini ditujukan untuk lebih meminimalkan tingkat subjektifitas. Setiap dimensi masingmasing terdiri dari 5 poin pernyataan sehingga total keseluruhan sebanyak 30 poin. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: Discipline and Control, Leadership and Support, Communication, Achievement, SelfDevelopment, Challenge and Problem Solving.

Direktur

33

Senior Management (13-14)

25

Management (11-12)

125

Supervisor (9-10)

155

Staff (5-8) Non-Staff (1-4)

1.207 20

Status Karyawan Tetap

794

Kontrak

771


141

TANGGUNG JAWAB SOSIAL KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL FIRST MEDIA Kegiatan tanggung jawab sosial boleh dibilang merupakan aktivitas wajib yang harus dilaksanakan setiap perusahaan di dunia. Kebebasan berbisnis dan mendapat keuntungan menjadi landasan awal setiap perusahaan pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, dunia bergerak ke arah yang tidak stabil, kemakmuran menjadi tidak merata, banyak aspek yang akhirnya dirugikan atau menjadi korban, salah satunya adalah lingkungan (environment). Ketidakseimbangan ini mengundang beberapa kali pertemuan para pemimpin dunia dalam KTT Bumi di Rio pada 1992 dan tahun 2002 bertempat di Johannesburg. Sejak pertemuan di Johannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep social responsibility, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu economic dan environment sustainability. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (Corporate Social Responsibility).

142

Tanggung Jawab Sosial adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoritis, Tanggung Jawab Sosial dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic stakeholders-nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Tanggung Jawab Sosial memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang tanggung jawab sosial adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.


AKTIVITAS DAN PROGRAM CSR FIRST MEDIA Perseroan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial berdasarkan asas CSR dari Carrol Pyramid yang terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan paling dasar atau fondasi, sudah pasti tanggung jawab perusahaan diawal yang menjaga kestabilan usahanya melalui peningkatan arus kas masuk. Lapisan kedua, perusahaan harus menjalani sebuah usaha dengan patuh pada peraturan atau regulasi pemerintah yang berlaku. Lapisan ketiga, perusahaan bertanggung jawab dalam menjaga etika saat menjalani usaha, etika dalam studi ini mengacu pada nilai-nilai moral, keadilan, dan hak manusia (human rights). Lapisan paling atas adalah tanggung jawab perusahaan dalam berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti sumbangan, dukungan akan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya Pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan merupakan bagian dari praktik usaha yang dilakukan secara sukarela berdasarkan inisiatif sendiri dari Perseroan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan CSR Perseroan mengedepankan pemberian kontribusi terbaik kepada karyawan, masyarakat serta lingkungan tempat Perseroan beroperasi. Kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh Perseroan dan entitas anak Perseroan meliputi: Dalam bidang kesehatan, pada tahun 2015 fokus

utama kegiatan CSR Perseroan ialah program donor darah. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, Perseroan mengadakan program donor darah di kantor Perseroan sebanyak 6 (enam) kali, yaitu: di tanggal 14 Januari 2015, 17 Maret 2015, 7 Mei 2015, 10 Juni 2015, 3 September 2015, 30 September 2015. Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2015, Perseroan melalui entitas anak Perseroan, DNN, memberikan layanan internet melalui VSAT ke 4 Sekolah Lentera Harapan (SLH), 3 sekolah berada di Jayapura: Sentani, Doyo, Kampung Harapan , dan 1 sekolah berada di Mamit. Selain hal-hal tersebut diatas, dalam rangka peningkatan pendidikan bagi karyawan Perseroan, Perseroan bekerjasama dengan Universitas Pelita Harapan, memberikan Dean’s Grant Program kepada karyawan Perseroan, dimana karyawan diberikan beberapa potongan biaya yang meringankan beban biaya karyawan pada saat melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 jurusan Manajemen / Akuntansi (Business School). Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan mencakup berbagai hal, namun tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan diatas, dimana dalam pelaksanaan kegiatan CSR tetap mengacu pada peraturan perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.


143

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

TANGGUNG JAWAB FIRST MEDIA TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA

diterapkan secara berkesinambungan dan setara bagi setiap karyawan tanpa membedakan jenis kelamin. Kualifikasi yang disyaratkan dalam setiap posisi adalah berkaitan dengan pendidikan dan kompetensi dari tiap-tiap karyawan.

KETENAGAKERJAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM Perseroan menyadari bahwa kemampuan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan Perseroan, dimana seluruh karyawan Perseroan bekerja saling bahu membahu untuk membawa Perseroan hingga bisnis Perseroan meraih pencapaian di tahun 2015.

Pengelolaan SDM Perseroan mengacu pada Undangundang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk memastikan kepatuhan terhadap perundangundangan yang berlaku dan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja. Kemampuan Perseroan untuk merekrut, mengembangkan dan mempertahankan karyawan dengan kompetensi yang relevan merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan Perseroan dalam mencapai tujuan.

Selama 2015, Perseroan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi karyawan Perseroan untuk mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, keahlian dan keterampilan setiap karyawan dengan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti seminar dan/atau pelatihan yang diadakan oleh lembaga pelatihan baik swasta maupun negeri. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) Dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya lokasi kerja yang aman, efisien dan produktif, berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Perseroan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja Perseroan.

KEGIATAN SELEKSI DAN REKRUTMEN KARYAWAN Dalam kegiatan seleksi dan rekrutmen karyawan, Perseroan menyesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing karyawan. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memberikan kesempatan berkarir yang berkesinambungan selama karyawan menunjukkan kinerja kerja yang optimal dan sesuai dengan harapan Perseroan. Kesempatan berkarir yang diberikan oleh Perseroan

144

K3 merupakan upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjamin dan melindungi para karyawan, yang direalisasikan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selama tahun 2015, kegiatan yang dilakukan Perseroan berhubungan dengan pengimplementasian K3 meliputi: Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja Pelatihan dan simulasi tanggap darurat bencana kebakaran Sosialisasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3)



145

REFERENSI SILANG PERATURAN BAPEPAM-LK NO.X.K.6 Cross Referense of Bapepam-LK Regulation No. X.K.6 Halaman Page

Materi & Penjelasan I.

Umum

General

1.

Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris. 2. Dicetak pada kertas yang berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas. 3. Mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. Nama Perusahaan dan Tahun Annual Report ditampilkan di: a. Sampul muka b. Samping c. Sampul belakang d. Setiap halaman 4. Laporan Tahunan ditampilkan di website perusahaan. II. 1.

2.

3.

4.

5.

ξ

1.

ξ

2.

ξ

3.

ξ

4.

In good and correct Indonesian, it is recommended to present the report also in English. Printed on light-colored paper so that the text is clear and easy to read. Should state clearly the identity of the company. Name of company and year of the Annual Report is placed on: a. The front cover b. Sides c. Back cover d. Each page The Annual Report is presented in the company’s website.

Ikhtisar Data Keuangan Penting Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat antara lain: a. Penjualan/pendapatan usaha b. Laba (rugi) kotor c. Laba (rugi) usaha d. Laba (rugi) bersih e. Laba (rugi) bersih per saham Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat antara lain: a. Modal kerja bersih b. Jumlah investasi c. Jumlah aset d. Jumlah kewajiban e. Jumlah ekuitas Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat 3 (tiga) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. Laporan Tahunan wajib memuat informasi harga ϐǤ saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan saham, dividen saham, dan saham bonus. ϐǣ a. Harga saham tertinggi b. Harga saham terendah c. Harga saham penutupan d. Volume saham yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). Laporan Tahunan wajib memuat informasi dalam 2 (dua) tahun buku terakhir mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konvertibel yang diterbitkan. Informasi memuat: a. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar b. c. d.

II.

Summary of Key Financial Information

18-20

1.

18-20

2.

18-20

͵Ǥ

21

4.

-

5.

Result of the Company information in comparative form ͵ȋȌϐ commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years. The information contained includes: a. Sales/income from business Ǥ ϐȋȌ Ǥ ϐȋȌ Ǥ ϐȋȌ Ǥ ϐȋȌ Financial information in comparative form over a period ͵ȋȌϐ of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years. The information contained includes: a. Net working capital b. Total investment c. Total assets d. Total liabilities e. Total equity ͷȋϐȌ ϐ the company has been running its business activities for ͷȋϐȌǤ ͵ȋȌϐ and relevant to the industry. The Annual Report must contain information regarding share price in the form of tables and graphs. The price of shares prior to the last revision in capital should be adjusted in the event, among others, that it was due to a splitting of shares, dividend on shares, and bonus shares. Information in the form of tables and graphs includes: a. Highest share price b. Lowest share price c. Closing share price d. Quarterly of trade share volume for the last 2 (two) ϐȋȌǤ The Annual Report must contain information for the ʹȋȌϐǡǡ convertible bonds issued. The information contained includes: a. The number of bonds/sukuk/ outstanding convertible bonds b. Interest rate c. Maturity date d. Rating of bonds/sukuk

Tingkat bunga/imbalan Tanggal jatuh tempo Peringkat obligasi/sukuk

III. Sambutan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi 1.

146

Subject & Explanation

Sambutan Dewan Komisaris. Memuat hal-hal sebagai berikut: a. Penilaian kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan. b. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi.

III. Board of Commissioners’ and Board of Directors’ Report 22-29

1.

Board of Commissioners’ Report. Contains the following items: a. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company. b. View on the prospects of the company’s business as established by the Board of Directors.


Halaman Page

Materi & Penjelasan c. d.


Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada).

c. d.

2.

Laporan Direksi. Memuat hal-hal sebagai berikut: a. Kinerja perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. b. Prospek usaha. c. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. d. Perubahan komposisi Direksi (jika ada).

32-37

2.

3.

Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Memuat hal-hal sebagai berikut: a. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri. b. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. c. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya. d. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.

185

3.

Ǥ ϐ 1.

2.

3. 4. 5. 6.

7.

8.

Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any). Report of the Board of Directors. Contains the following items: a. The company’s performance, encompassing among others strategic policies, comparison between achievement of results and targets, and challenges faced by the company. b. Business prospects. c. Implementation of Good Corporate Governance by the company. d. Changes in the composition of the Board of Directors (if any). Signature of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. Contains the following items: a. Signatures are set on a separate page. b. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the accuracy of the annual report. c. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, stating their names and titles/ positions. d. A written explanation in a separate letter from each member of the Board of Commissioners or Board of Directors who refuses to sign the annual report, or written explanation in a separate letter from the other members in the event that there is no written explanation provided by the said member.

Ǥ ϐ

Back Cover, 1. Nama dan alamat perusahaan. 43 Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. telpon, no. fax, email, dan website. 44-45 2. Riwayat singkat perusahaan. Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada). 43 Bidang usaha. 3. 56-57 Meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan 98 Struktur Organisasi. 4. Dalam bentuk bagan meliputi nama dan jabatan. 52-53 5. Visi dan misi perusahaan. Mencakup penjelasan visi dan misi perusahaan. 62-77 6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Informasi memuat antara lain: a. Nama b. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) c. Umur d. Pendidikan e. Pengalaman kerja 78-91 7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi. Informasi memuat antara lain: a. Nama b. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) c. Umur d. Pendidikan e. Pengalaman kerja 167 Jumlah Karyawan (komparatif 2 (dua) tahun) dan 8. deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan). Informasi memuat antara lain: a. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi b.

Committees under the Board of Commissioners.

Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan

Name and address of the company. Includes information on name and address, zip code, telephone, facsimile, email, and website. Brief history of the company. Includes among others: date/year of establishment, name and change in the company name, if any. Field of business. Includes the types of products and or services produced. Organization structure. In the form of a chart with names and titles. Company vision and mission. Includes explanation on the company’s vision and mission Identity and history of members of the Board of Commissioners. The information should contain: a. Name b. Title (including in other company or institution) c. Age d. Education e. Working experience Identity and history of members of the Board of Directors. The information should contain: a. Name b. Title (including in other company or institution) c. Age d. Education e. Working experience Number of employees (comparative in 2 (two) years) and description of competence building (for example: education and training of employees). The information should contain: a. Number of employees for each level of the organization. b. Number of employees for each level of education.


147

REFERENSI SILANG PERATURAN BAPEPAM-LK NO.X.K.6 Halaman Page

Materi & Penjelasan Pelatihan karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan d. Biaya yang telah dikeluarkan 9. Komposisi pemegang saham. Mencakup antara lain: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham b. Direktur dan komisaris yang memiliki saham c. Pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 10. Daftar anak perusahaan dan atau perusahaan asosiasi. Informasi memuat antara lain: a. Nama Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi. b. Persentase kepemilikan saham. c. Keterangan tentang bidang usaha anak perusahaan atau perusahaan asosiasi. d. Keterangan status operasi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). 11. Kronologi pencatatan saham. Mencakup antara lain: a. Kronologis pencatatan saham. b. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham. c. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku. d. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.


c.

12. Kronologi pencatatan efek lainnya. Mencakup antara lain: a. Kronologis pencatatan efek lainnya. b. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya. c. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku. d. Nama Bursa dimana efek lainnya perusahaan dicatatkan e. Peringkat efek. 13. Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal. Informasi memuat antara lain: a. Nama dan alamat BAE b. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik c. Nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat 14. Akuntan publik perusahaan. Informasi memuat antara lain: a. Jumlah periode akuntan telah melakukan audit laporan keuangan tahunan perusahaan. b. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan perusahaan. c. Besarnya fee audit. Ǥ ϐ audit. ͳͷǤ ϐ perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional. Informasi memuat antara lain: Ǥ ϐǤ b. Tahun perolehan. Ǥ ϐǤ Ǥ ȋϐȌǤ 16. Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada). V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan 1.

148

Tinjauan operasi per segmen usaha. Memuat uraian mengenai: a. Produksi/kegiatan usaha

c.

21

9.

Training of employees that has been and will be conducted shown the availability of equal opportunity to all employees. d. Expenses incurred. Composition of shareholders. Should include: a. Names of shareholders having 5% or more shares.

b. c. 73-77

ͳͲǤ

91-96

11.

66-70

12.

Cover 13. Belakang Dalam

137

Directors and Commissioners who own shares. Public shareholders having respective share ownership of less than 5%. ȀϐǤ The information contains, among others: Ǥ ȀϐǤ b. Percentage of share ownership. Ǥ ϐ ϐǤ d. Explanation regarding the operational status of the ϐȋ not yet operating). Chronology of shares listing. Includes among others: a. Chronology of shares listing. b. Types of corporate action that caused changes in the number of shares. c. Changes in the number of shares from the beginning of ϐǤ d. Name of stock exchange where the company’s shares is listed. Chronology of other securities listing. Includes among others: a. Chronology of other securities listing. b. Types of corporate action that caused changes in the number of securities. c. Changes in the number of securities from the initial ϐǤ d. Name of stock exchange where the company’s other securities is listed. e. Rating of the securities. Name and address of capital market institutions and or supporting professions.

The information contains, among others: a. Name and address of Share Registrar. Ǥ ǯϐǤ c. Name and address of the securities rating company. 14. Company’s public accountant. The information should contain: a. How many audit periods has the accountant audited ϐǤ b. How many audit periods has the public accountant ϐϐǤ c. d.

44-45

74-78 80-113

The amount of audit fee. Other service provided by the accountant in addition ϐǤ ͳͷǤ ϐǡ national scale and international scale. Information should include: a. Name of award. b. Year of receiving award. Ǥ ϐǤ Ǥ ȋϐȌǤ ͳ͸Ǥ ϐ ϐȋȌǤ V. Management Analysis and Discussion on Company Performance 1.

Operational review per business segment. Contains description of: a. Production/business activitiy


Materi & Penjelasan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Halaman Page

b. Penjualan/pendapatan usaha Ǥ ϐ d. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi untuk masing-masing segmen usaha 104-110 ʹǤ Uraian atas kinerja keuangan perusahaan. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan jumlah aset b. Kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban c. Penjualan/pendapatan usaha d. Beban usaha e. Laba (Rugi) bersih 108-109 3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan. Penjelasan tentang: a. Kemampuan membayar hutang b. Tingkat kolektibilitas piutang 21 Bahasan tentang struktur modal (capital structure), 4. kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies), dan tingkat solvabilitas perusahaan. Penjelasan atas: a. Struktur modal (capital structure) b. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies) c. Tingkat solvabilitas perusahaan Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi ͷǤ barang modal. Penjelasan tentang: a. Tujuan dari ikatan tersebut b. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatanikatan tersebut c. Mata uang yang menjadi denominasi d. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal, agar diungkapkan. Tidak ada Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang pengungkapan/ ͸Ǥ Not disclosed telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi. Penjelasan mengenai: a. Kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi b. Dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan Catatan: apabila tidak ada kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi, agar diungkapkan. Uraian tentang komponen-komponen substansial dari 7. pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan. Penjelasan mengenai: a. Komponen substansial dari pendapatan lainnya b. Komponen substansial dari beban lainnya Tidak ada Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau pengungkapan/ ͺǤ Not disclosed penurunan yang material dari penjualan/pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru. Penjelasan mengenai: a. Besaran peningkatan/penurunan penjualan atau pendapatan bersih b. Peningkatan/penurunan material dari penjualan atau pendapatan bersih dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap 9. penjualan/pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2(dua) tahun.

Subject & Explanation b. Ǥ d.

Sales/revenue ϐ Increase/decrease in production capacity in each business segment ǯϐǤ Financial performance analysis which includes a ϐ current year and that of the previous year (in the form of narration and tables), among others concerning: a. Current assets, non-current assets, and total assets b. Current liabilities, non-current liabilities, and total liabilities c. Sales/revenue d. Operating expenses e. Net income (loss) Discussion and analysis on the capacity to pay debts and the company’s collectable accounts receivable. Explanation on: a. Capability to pay debts. b. Collectable accounts receivable. Discussion on company’s capital structure, capital structure policies, and solvability rate. Explanation on: a. Capital structure b. Capital structure policies c. Company’s solvability rate ϐ investment. Explanation on: a. Objective of such commitments Ǥ ϐ c. d.

Denominated currency Steps taken by the company to protect the position of related foreign currency against risks.

Note: Should be disclosed if the company has no material commitment for capital investment ϐ reported concerning extraordinary and rare events. Explanation on: a. Extraordinary and rare events Ǥ ϐ Note: Should be disclosed if there is no extraordinary and rare event. Information regarding substantial components of earnings and other expenses, in order to disclose the company’s business results. Explanation on: a. Substantial component of other incomes b. Substantial component of other expenses ϐ decrease in the sales or net income, then an explanation should be included concerning the extent that such changes can be linked to, among others, the amount of goods or services sold, and or the existence of new products or services. Explanation on: a. The increase/decrease in sales or net income b.

The increase / decrease in material from the sales or net income related to the amount of goods or services sold, and or any new products or services

Discussion on the impact of price change to the company’s ϐ company for the past two (2) years or since the company commenced its business, if the company has been operating for less than two years.


149


Materi & Penjelasan Ada atau tidak ada pengungkapan. 10. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan 11. Uraian tentang prospek usaha perusahaan. Uraian mengenai prospek perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya. 12. Uraian tentang aspek pemasaran. Uraian tentang pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar. 13. Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Memuat uraian mengenai: a. Jumlah dividen b. Jumlah dividen per saham c. Payout ratio untuk masing-masing tahun Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasan tidak membagikan dividen 14. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana). Memuat uraian mengenai: a. Total perolehan dana b. Rencana penggunaan dana c. Rincian penggunaan dana d. Saldo dana e. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada) 15. Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi hutang/modal. Memuat uraian mengenai: a. Tujuan dilakukannya transaksi b. Nilai transaksi atau jumlah yg direstrukturisasi c. Sumber dana Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. 16. Informasi transaksi material yang mengandung benturan ȀϐǤ Memuat uraian mengenai: a. Nama pihak yang bertransaksi Ǥ ϐ c. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi d. Realisasi transaksi pada periode berjalan Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. 17. Uraian mengenai perubahan peraturan perundangϐ perusahaan. Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundangundangan dan dampaknya terhadap perusahaan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan Ǧϐǡ diungkapkan. 18. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi. Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan. VI. 1.

150

Tata Kelola Perusahaan Uraian Dewan Komisaris. Uraian memuat antara lain:


131

10.

133

11.

122

12.

Tidak ada pengungkapan/ Not disclosed

13.


14.

45 49

15.

Is this disclosed or not. Material Information and acts that occurred after the date of the accountant’s report. Description of important events after the date of the accountant’s report including their impact on performance and business risks in the future. ǣϐ after the date of accountant report Description of the company’s business prospects. Information on the company prospects in connection with industry, economy in general, and the international market, which can be accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source. Information on marketing aspects. Information regarding the marketing of the company’s products and services, among others concerning the market segment. Statement regarding the dividend policy and the date and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year as announced or paid during the past 2 (two) years. Contains information on: a. Amount of dividend b. Dividend per share c. Pay-out ratio for each year Note: if there is no dividend payment, disclose the reasons for not making a dividend payment Realization of utilization of proceeds from the limited public offering (in a case that a company is obligated to report the realization of utilization of proceeds). Contains information on: a. Total funds obtained b. Plan of unitization of funds c. Details of utilization of proceeds d. Balance e. Date of GMS approval on utilization of funds amended (if any) Material information concerning investment, expansion, divestment, acquisition or debt/capital restructuring. Contains information on: a. Objective of the transaction b. Value of transactions or number of restructuring c. Source of funds Note: should be disclosed if there are no such transactions.


ͳ͸Ǥ ϐ ȀϐǤ Contains information on: a. Name of transacting parties Ǥ ϐ c. Description of fairness of the transaction d. Realization of transactions during the period Note: should be disclosed if there are no such transactions.


17. Description of changes in legislation which have a ϐǤ Description should contain among others: any changes in legislation dan its impact to the company. Note: should be disclosed if there is no change in regulation ϐǤ


18. Description of changes in the accounting policies. Description should contain among others: changes in ǡϐ statements. VI.

62-77 1. 149-152

Corporate Governance Description of the Board of Commissioners. The information should contain:


Halaman Page

Materi & Penjelasan a.


Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Besarnya remunerasi untuk setiap anggota dewan komisaris. d. Frekuensi pertemuan e. Tingkat kehadiran dewan komisaris dalam pertemuan 2. Uraian Direksi. Uraian memuat antara lain: a. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masingmasing anggota Direksi. b. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi c. Besarnya remunerasi untuk setiap anggota direksi.

a.

b. c.

Frekuensi pertemuan Tingkat kehadiran anggota direksi dalam pertemuan Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi 3. Komite Audit. Mencakup antara lain: a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit b. Uraian tugas dan tanggung jawab. c. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit d. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit e. Independensi anggota komite audit 4. Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan. Mencakup antara lain: a. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan b. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan

128-130 2.

d. e. f.

5.

Uraian mengenai unit audit internal. Mencakup antara lain: a. Nama ketua unit audit internal Ǥ ϐȀϐ

130-131 3.

132-133 4.

160-165 5.

c. Struktur atau kedudukan unit audit internal d. Keberadaan piagam unit audit internal e. Uraian pelaksanaan tugas 134-137 10. 6. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan. Mencakup antara lain: a. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya risiko yang disebabkan oleh ϐǡǡ pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah) b. Upaya untuk mengelola risiko Laporan 14. 7. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada Keuangan periode laporan tahunan. Mencakup antara lain: a. pokok perkara/gugatan b. status penyelesaian perkara/gugatan c. pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan 15. Akses informasi dan data perusahaan. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, buletin dan sebagainya. 16. Etika Perusahaan. Memuat uraian antara lain: a. Keberadaan code of conduct b. Isi code of conduct c. Penyebaran code of conduct kepada karyawan dan upaya penegakannya d. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan 17. Pengungkapan mengenai whistleblowing system.

41, 78

15.

117-119 16.

Description of the duties of the Board of Commissioners b. Disclosure of remuneration procedure c. Remuneration amount for each member of the Board of Commissioners d. Frequency of meetings e. Meeting attendance of the Board of Commissioners Description of the Board of Directors. The information should include: a. Scope of work and responsibility of each member of the Board of Directors. b. Disclosure of remuneration procedure c. Remuneration amount for each member of the Board of Directors d. Frequency of meetings e. Meeting attendance of the Board of Directors f. Training programs to improve competence of the Board of Directors Audit Committee. Includes among others: a. Name, title, and brief history of the members of the Audit Committee b. Description of tasks and responsibilities c. Frequency of meetings and the attendance of the Audit Committee d. Activity report of the Audit Committee e. Independence of the members of the Audit Committee. Description of tasks and function of Corporate Secretary. Includes among others: a. Name and brief history of the position of Corporate Secretary. b. Description of the tasks performed by the Corporate Secretary. Description of the internal audit. Includes among others: a. Name of the head of internal audit unit Ǥ ϐȀϐ profession c. Structure or position of the internal audit unit d. The existence of an internal audit unit charter e. Description of duties Description of the company’s risk management unit. Includes among others: a. Description of the risks faced by the company (eg ϐ interest rates, competition, supply of raw materials, foreign or international regulations, and government policies) b. Efforts to manage the risks Important cases faced by the issuer or public company, current members of the Board of Directors and Board of Commissioners. Information includes among others: a. Material of the case/claim. b. Status of settlement of case/claim. Ǥ ϐ company Notes: in case not litigants, to be disclosed Access to corporate information and data. Description on the availability of access to corporate information and data to the public, for example through website, mass media, mailing list, bulletin etc. Company Ethics. Contains information on: a. The existence of the Code of Conduct b. Content of the Code of Conduct c. Distribution of the Code of Conduct to the employees and efforts to uphold the Code d. Statement concerning the corporate culture

120-121 17. Disclosures of the whistleblowing system.


151


Materi & Penjelasan


Memuat uraian antara lain: a. Keberadaan whistleblowing system b. Mekanisme whistleblowing system c. Penggunaan dan output whistleblowing system

Contains information on: a. The existence of whistleblowing system b. Mechanism of whistleblowing system c. Use and output of whistleblowing system

VII. Informasi Keuangan 1.

VII. Financial Information

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

ξ

1.

Kesesuaian dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. 2.

Opini auditor independen atas laporan keuangan.

3.

Deskripsi Auditor Independen di Opini. Deskripsi memuat tentang:

a. Nama & tanda tangan b. Tanggal Laporan Audit c. No. ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik 4. Laporan keuangan yang lengkap. Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:

ͷǤ

6.

7.

8.

152

a. Neraca b. Laporan laba rugi c. Laporan perubahan ekuitas d. Laporan arus kas e. Catatan atas laporan keuangan. ϐǤ Perbandingan laba/rugi usaha tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Penyajian Laporan Arus Kas. Memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan b. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi c. Pengungkapan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas d. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas kepada pelanggan (customer), karyawan, pemasok, dan pembayaran pajak selama tahun berjalan pada aktivitas operasi e. Penyajian penambahan dan pembayaran hutang jangka panjang serta dividen pada aktivitas pendanaan. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. Meliputi sekurang-kurangnya: a. Konsep dasar penyajian laporan keuangan b. Pengakuan pendapatan dan beban c. Penilaian investasi (penyertaan pada entitas lain) d. Persediaan e. Sewa Pengungkapan yang berhubungan dengan properti investasi. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: a. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model nilai wajar dan model biaya Ǥ ϐ menentukan nilai wajar dari properti investasi c. Apakah penentuan nilai wajar properti investasi didasarkan atas penilaian oleh penilai independen. Apabila tidak ada penilaian seperti itu, hal tersebut harus diungkapkan d. Rekonsiliasi nilai tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode e. Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi yang berasal dari properti investasi (penghasilan rental, beban operasi langsung, perubahan kumulatif dalam nilai wajar)

Laporan ʹǤ Keuangan ii Laporan 3. Keuangan iii

Laporan ͶǤ Keuangan

Laporan ͷǤ Keuangan Laporan 6. Keuangan

Statement by the Board of Directors concerning the Responsibility of the Board of Directors on the Financial Statement. Compliance with Bapepam Regulation No. VIII.G.11 on Responsibility of the Board of Directors on the Financial Statements. ǯϐǤ Description of the Independent Auditor in the Opinion. The description contains: a. Name and signature. b. Date of the audit report. c. KAP and Independent Auditor license number ϐǤ ϐǣ a. Balance sheet Ǥ ϐ c. Equity statement Ǥ ϐ Ǥ ϐ ϐǤ ϐȀ the previous year. Presentation Report of Cash Flow. Meets the following provisions: a. Grouped into three categories of activity: operational activity, investment, and funding. b. Uses a direct method. Ǥ

Laporan 7. Keuangan

Laporan 8. Keuangan

ϐ ϐǤ d. Separating the presentation between cash receipt and or cash expended to the customer, employee, supplier, and payment of taxes during the current year for operational activities. e. Presenting the addition and payment of long-term debt as well as dividend in funding. Summary of Accounting Policy. Includes at least: Ǥ ϐǤ b. Recognition of income and expense. c. Assessment of investment (shares in other entity) d. Inventories e. Leases Disclosures relating to investment properties. Issues that should be disclosed are: a. Description of the selected accounting policies between the fair value model and cost model Ǥ ϐ determining the fair value of investment properties c. Determination of the fair value of investment property based on valuation by independent valuers. If no such assessment, it should be disclosed d. e.

Reconciliation of the carrying value of investment property at the beginning and end of period The amounts recognized in the consolidated income derived from investment property (rental income, operating expenses directly, the cumulative change in fair value)


Materi & Penjelasan 9.

Halaman Page Laporan 9. Keuangan


Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan. Disclosure related to taxation Hal-hal yang harus diungkapkan selain Jenis dan Jumlah Issues that should be disclosed in addition to Type and Hutang Pajak Amount of Tax Debt a. Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan a. Reconciliation between tax charge (income) and the hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif yang ϐ berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan current rate and disclosing the basis for calculating the tarif pajak yang berlaku. tax rate. Ǥ ϐ b. Fiscal reconciliation and calculation of current tax. c. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil Ǥ ϐ rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT calculated through reconciliation is in accordance with Tahunan PPh Badan. the Tax Return. d. Rincian aset dan kewajiban pajak tangguhan yang d. Details of the assets and liabilities in deferred tax disajikan pada neraca untuk setiap periode penyajian, presented in the balance sheet in each period of dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang presentation, and amount of charge (income) of diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut ϐ tidak terlihat dari jumlah aset atau kewajiban pajak if the said amount is not evident in the asset or liability tangguhan yang diakui pada neraca. of deferred tax acknowledged in the balance sheet. e. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak e. Disclosure of whether or not there is a tax dispute. Laporan ͳͲǤ ϐǤ 10. Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap. Keuangan Hal-hal yang harus diungkapkan: Issues that should be disclosed: a. Metode penyusutan yang digunakan a. Depreciation method used b. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih b. Description of the selected accounting policies antara model revaluasi dan model biaya between the revaluation model and cost model Ǥ ϐ Ǥ ϐ mengestimasi nilai wajar aset tetap (model revaluasi) ϐȋ atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (model biaya) Ȍϐ (cost model) d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada d. Gross amount and accumulated depreciation at the awal dan akhir periode untuk tiap kelompok aset tetap ϐ assets e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir e. Reconciliation amount at the beginning and end of the periode untuk tiap kelompok aset, yang menunjukkan: period for each group of assets, which shows: ǡϐ ǡϐȀ untuk dijual/kelompok lepasan, penggabungan disposal groups, mergers, revaluation, impairment usaha, revaluasi, rugi penurunan nilai, penyusutan, losses, depreciation, net foreign exchange, or other selisih nilai tukar neto, atau perubahan lain changes 11. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Laporan 11. Updates on Financial Accounting Standards and Other Keuangan Peraturan Lainnya. Regulations. Hal-hal yang harus diungkapkan: Issues that should be disclosed: a. Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan Ǥ ϐ peraturan baru yang diterapkan dan mempengaruhi regulations are implemented and affects the activity of aktivitas perusahaan; dan enterprise; b. Dampak penerapan standar akuntansi keuangan dan Ǥ ϐ peraturan baru tersebut. standards and new regulations. Laporan 12. Disclosures relating to Financial Instruments. 12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Keuangan. Hal-hal yang harus diungkapkan: Issues that should be disclosed: a. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk a. Terms, conditions and accounting policies for each setiap kelompok instrumen keuangan ϐ Ǥ ϐ Ǥ ϐϐ c. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan Ǥ ϐ d. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen Ǥ ϐ keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko instruments: market risk, credit risk and liquidity risk likuiditas e. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangannya Ǥ ϐ


153

THE LAST PAGE Satu hal yang pada akhirnya dicari orang adalah kenyamanan. Kenyamanan dihadirkan dari berbagai kemudahan, seperti kemudahan berkomunikasi, kemudahan mengakses informasi, atau kemudahan menikmati hiburan. Teknologi menghasilkan penemuan-penemuan

untuk

memberi

kenyamanan

bagi

masyarakat dan di sana ada mutu. Teknologi pula yang menghasilkan media dimana komunikasi dapat berlangsung dengan jernih. Pada saat naluri ingin tahu yang ada di setiap manusia dijawab dengan teknologi dan media yang membuat setiap individu dapat memperoleh dari manapun data tersebut disimpan. Lalu lintas pertukaran data dapat dengan mulus dilakukan sehingga tidak ada jeda menunggu yang kadang membuat kreativitas dan pekerjaan terhambat. Semua tersaji dalam pinggan layanan telekomunikasi.

Pada saat seseorang perlu rehat dan menikmati hiburan, beragam media dan konten dapat diakses dan dinikmati dengan tingkat mutu yang terbaik. Sehingga ada ruang bagi rasa syukur karena kenyamanan yang disajikan.

TMT bukanlah sekedar kecanggihan dari sebuah kehidupan moderen, tapi sudah menjadi kebutuhan yang memberikan alternatif bagi penggunanya. Menjadi bagian ekosistem dari kehidupan masyarakat yang hidup di jalur pacu yang lebih cepat. Seperti halnya asupan makanan yang menyehatkan, jasa layanan dari bisnis TMT berkontribusi menyehatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menjadi penghantar menu ilmu pengetahuan bagi pendidikan.

Sebagai bagian dari ekosistem kehidupan masyarakat kini dan di masa depan, TMT akan terus hadir dan meluaskan layanan untuk menyajikan kenyamanan yang penting bagi pembangunan kehidupan yang lebih kreatif dan produktif. Karena masyarakat tak akan berhenti berkembang menuju kehidupan yang lebih baik.

First Media adalah rekanan terbaik di kehidupan masyarakat kini dan di tahun-tahun yang akan datang.


155

ENGLISH VERSION

Annual Report PT Firrst Media Tbk. 2015

157

ENGLISH VERSION

158


TABLE OF CONTENTS Introduction Table of Content Enliven the Broad World Definition and abbreviation Financial Highlights Business and Operational Highlights Share Values and Share Performance

159 160 162 162 162 162

Management Report Message from the Board of Commissioners Report from the Board of Directors

163 166

General Report First Media Overview First Media Profile Milestone Awards and Certification Important Event 2015 Company Identity Vision, Mission of Company and Business Stategy Article of Association Product and Services First Media Management Profile of the Board of Commissioners Profile of the Board of Directors Information of Shareholders Chronology of Shares Ownership Company Organization Structure Structure of Subsidiary Entity of Company Subsidiary Entity of Company Mailing List

169 169 170 172 173 174 174 175 176 177 178 182 185 186 189 189 190 196

Management Discussion and Analysis (MDnA)

197

Good Corporate Governance (GCG)

208

Human Resources

226

Corporate Social Responsbility (CSR)

228

Cross Reference Regulation of BAPPEPAM – LK X.K.6

229

The Last Page

229

Statement of Member of Board of Commissioners and

231

Board of Directors regarding Responsibility for Annual Report Financial Report

233


159

ENGLISH VERSION

At the World Summit On the Information Society that was held in 2003 and 2005, expressed the hope that all countries in the world follow the development plan of the world towards the information society with an emphasis on human well-being (people-centered development) by utilizing Information and Communication Technology (ICT). Taken into account in 2015, these expectations can be met in part, that at least half of the world’s population should have access to information with ICT facilities. In its development, the Technology, Media and Telecommunications (TMT) industry-based has a glorious chance to become the world’s business leaders. Moreover, many studies that directs that the world economy in the future is largely determined by creative economic development with the main pillars of strength of the ICT sector. The Indonesian government is very aware of it. The Design of Indonesian Broadband Plan (Rencana Pitalebar Indonesia/RPI) 2014-2019 became

Enliven the Broad World

mandatory by the Committee Acceleration and Expansion of the Indonesian Economic Development (KP3EI) 2011-2025 to become the engine of

(Enliven the life of the people of Indonesia

economic development of Indonesia in the future. RPI will encourage the mastery of science and technology that improve the quality of Indonesian

to connect with the Broad World) See Page: 10

human resources, establish Indonesian industry sources connections, improve the productivity of the creative economy, and at the same time promoting it. ICT is certainly become one of the pillars of economic development power of Indonesia in the future. RPI 2014 - 2019 as stipulated in the Presidential Regulation No. 96 Year 2014 is defined as internet access in the guarantee of connectivity that is always connected, guaranteed durability and safety information as well as have the triple-play ability with a minimum speed of 2 Mbps for fixed access and 1 Mbps for mobile access. PT First Media Tbk is a pioneer of telecommunications services and multimedia integrated in Indonesia since the beginning carries the concept of TriplePlay, namely the subscription television service (HomeCable), broadband high speed internet service (Fastnet), and data communications services through a network of digital telecommunications (DataComm). Looking at the competition in the ICT business that increasingly stingent, the Company views that the network expansion and technology development alone is no longer enough. Along with the development of backbone network and its configuration, the Company developed a wireless telecommunications services using Long Term Evolution (LTE) technology under the trade name “Bolt! Super4GLTE”. In line with the Company’s commitment to be a leader in TMT industry in Indonesia, the Company also expanded its services as a content provider to the broadcast television network subscription television services and business operation engaged in the cinema theater network provider. The broadcast television content and cinema services business has become one of the important aspects of the Company’s activities in providing added value and differentiating the services of the Company. Currently, the Company is the holding company of a group of companies engaged in the field of telecommunications service providers with infrastructure network, and network service providers of subscription television which also produces broadcast content and cinema service providers with theater network with a range of operation region spread in Indonesia. The Company has contributed greatly to the needs of the people of Indonesia on integrated digital telecommunications and broadcast television content services that ENLIVEN the Indonesian people’s lives to connect with BROAD WORLD. The Sustainabillity of Annual Reports’ Theme The Theme of the Company’s 2012 Annual Report Road to the Future Since the two previous years, the Company has become one of the companies of high-speed broadband networks services provider and the leading pay-TV in Indonesia. Therefore, in order to express a unified service through high-speed broadband, including in delivering pay television broadcast service, the Company uses the words BROADBAND UNITED within each theme of the Company’s Annual Report. The theme of “Road to the Future” describes that the Company is a service provider of high speed broadband networks and television broadcasting subscription that is partnering with local communities to build their future.

160


The Theme of the Company’s 2013 Annual Report Welcoming the Future People in Indonesia to be part of a world community that welcomes the rapidly change of the face of life of the world due to the influence of the rapid development of ICT. Observing the development of ICT and change lives of people around the world, the Company helped to improve the performance of mobile broadband services and subscription television broadcasting with continue to renew ICT and expand the network configuration for welcoming the future by the readiness of the technology that continues to be developed. The Theme of the Company’s 2014 Annual Report Broadband Leader The strategic measures of the Company in increasing the performance of the company in 2014, covering dignified business ethics, policies and procedures, risk management, internal control and supervision, leadership, management of tasks and responsibilities, empowerment of management and employees, in line with the ICT development and expansion of the network configuration services the Company has changed the positioning of the Company from the pioneer of telecommunications and multimedia services integrated in Indonesia, being a network provider of high-speed broadband services and subscription television broadcasts leading in Indonesia to become the best partner for the community in welcoming the increasingly sophisticated future. The Theme of the Company’s 2015 Annual Report Enliven the Broad World Enliven the life of the people of Indonesia to connect with the Broad World In recent years, the needs of most people in urban areas in Indonesia on the access internet services is increasing. This phenomenon continues to spread to the community at various levels of society throughout Indonesia. The need to access information, entertainment, education, work, to actualize themselves in the midst of a society that is increasingly competitive becoming increasingly widespread. Everyday’s life is increasingly splendour with internet service network that is supported by the rapid development of ICT. As a network provider of high-speed broadband services and subscription television broadcast in Indonesia, the Company is able to brighten the lives of the people of Indonesia that connected with people’s lives throughout the world. ANNUAL REPORT IN BRIEF This 2015 Annual Report presents the Company’s performance in the areas of finance, business, and operations and significant events experienced by the Company for the period ended on December 31, 2015. The information and data presented in this Annual Report is sourced on the consolidated financial data of the Company and its subsidiaries. This Annual Report is made with reference to the Decree of the Financial Services Authority (previously Bapepam - LK), namely Regulation No. X.K.6. This Annual Report is based on in-depth study of the outlook for the sustainability of our business by looking at opening up opportunities development and dynamics of Technology Media Telecommunications – TMT’s business services in Indonesia in 2015, in view of these services is increasingly becoming a necessity for national economic empowerment and become part of people’s needs in daily life. Therefore this Annual Report has the quality of forward-looking statements, relating to expectations and projections of operational performance and business prospects in the future. The purpose of this report is to be part of the disclosure of the Company devoted to external and internal sphere to become a part of learning in the organization of the Company. This is inseparable from the Company’s objective to become a company that ables to deliver the Technology Media and Telecommunications (TMT) services. The report also clearly describes the duties, roles and functions of the Company’s organizational structure that reflects the application of good corporate governance, including adequate information related to policy measures that have been taken by the Company following its achievements in 2015.


161

ENGLISH VERSION

Further information on the First Media Annual Report can be obtained by contacting the Corporate Secretary of PT First Media Tbk, with the address: BeritaSatu Plaza, 4th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950, Indonesia. Phone: + 62-21-5278811, Facsimile: + 62-21-5278833 or e-mail: corporate.secretary@firstmedia.com. You can also download this document online through our website at http://www.firstmedia.co.id. THE SUMMARY OF THIS ANNUAL REPORT The Company had to go through year 2015 with full challenge, especially in terms of recording earnings of subsidiaries with no consolidation of LN in the financial statements of the Company, as a result of the release of some of the Company’s shareholding in LN at the end of 2014. Nevertheless, the Company remains its goal as the leading TMT based company with continuous and consistent efforts. Throughout 2015, the

Enliven the Broad World (Enliven the life of the people of Indonesia to

Company develops its investment in building expansion of broadband infrastructure network, developing technologies of wireless telecommunications services and expansion in the business of media and content development.

connect with the Broad World)

Financial Highlights See page: 18

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Dalam Jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain)

2014

2013

1.206.209

1.479.197

1.223.581

12.505.779

2015

11.472.749

4.018.111

In Millions of Rupiah (except stated otherwise)

KINERJA NERACA

BALANCE SHEET PERFORMANCE

Aset Lancar Aset Tidak Lancar Modal Kerja Bersih

(1.915.546)

10.293

(382.626)

Jumlah Aset

13.711.988

12.951.946

5.241.692

Total Current Assets Total Non Current Assets Working Capital Total Assets

Liabilitas Jangka Pendek

3.121.755

1.468.904

1.606.207

Total Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang

2.125.762

2.117.656

1.201.387

Total Non Current Liabilities

Jumlah Liabilitas

5.247.517

Ekuitas Bersih

2.807.594

Total Liabilities

8.464.471

9.365.386

2.434.098

Stockholders’ Equity - Net

1.062.980

2.024.973

3.586.560

1.754.102

1.433.057

1.279.988

KINERJA USAHA

OPERATING

Pendapatan Laba (Rugi) Kotor

(358.521)

Biaya Operasional

674.809

EBITDA

(1.033.330)

Penyusutan & Amortisasi

748.826

Keuntungan dari Divestasi Entitas Anak

628.062

Revenues Gross Profit (Loss)

718.015

804.995

561.973

391.657

361.992

Operating Expenses EBITDA Depreciation & Amortization

15.233

7.828.319

-

Gain from Divestment

(1.513.714)

7.943.319

19.937

Profit (Loss) for The Year after Proforma Adjustments

Pemilik entitas induk

(624.967)

7.737.476

(103.375)



(888.747)

205.843

123.312


Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Penyesuaian Proforma Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan kepada:

Income (Loss) Attributable to:

Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

(1.289.061)

7.944.488

19.937


(507.683)

7.738.818

(103.375)


(781.378)

205.670

123.312

Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

Total Comprehensive Income (Loss) for the Year Comprehensive Income (Loss) Attributable to:

Laba (Rugi) Per Saham Dasar*

(359)

4.441

Equity Holders of the Parent Entity Non - Controlling Interests

(59)

*Basic Income (Loss) Per Share

RASIO (%)

RATIOS (%)

Marjin Laba Kotor

(33,73)

70,77

72,97

Marjin EBITDA

(97,21)

39,75

32,04

EBITDA Margin Profit for The Year Margin

Marjin Laba Tahun Berjalan

Gross Margin

(142,40)

392,27

1,14

Rentabilitas Modal

(17,88)

84,82

0,82

Return on Equity

Rentabilitas Aset

(11,04)

61,33

0,38

Return on Assets

38,64

100,70

76,18

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas

61,99

38,30

115,34

Rasio Liabilitas terhadap Aset

Rasio Lancar

38,27

27,69

53,56

Current Ratio Debt to Equity Ratio Debt to Assets Ratio

Catatan: *) Laba bersih per saham disajikan dalam Rupiah penuh

Business and Operational Highlights See page: 19

*) Earning per share are presented in full IDR

2015

IKHTISAR BISNIS DAN OPERASIONAL 3.600

1.757.627

BTS

SUBSCRIBERS BASE TRANSCEIVER STATION

MOBILE

1.67 MILLION

94

HOME PASSED

BUILDINGS DATA COMMUNICATION

HOME PASSED

12.741

10.118

KILOMETER

KILOMETER

COAXIAL CABLE

FIBER OPTIC

59 DAS 28 WIFI

177

SUBSCRIBERS PRIMAWIRAUTAMA

INTERNET SERVICE PROVIDER

IN-BUILDING SOLUTION

TELEPHONE

CINEMA

14

CINEMAS

1.300

85

CORPORATE

SCREENS

HARGA SAHAM DAN KINERJA SAHAM

Share Values and Share Performance See page: 20

IKHTISAR KINERJA SAHAM Share Performance Highlights

KINERJA SAHAM SHARE PERFORMANCE

2014

2015 (359)

4.441

Jumlah Saham yang Beredar (Saham) Outstanding Shares (Shares)

1.742.167.907

1.742.167.907

Jumlah Saham Rata-rata Tertimbang (Saham) Weighted Average Shares (Shares)

1.742.167.907

1.742.167.907

4.858

5.376

Laba ( Rugi ) Per Saham Dasar (Rp) Basic Loss Per Share (Rp)

Nilai Buku Per Saham (Rp) Book Value Per Share (Rp)

RIWAYAT PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA* History of Registration of Shares on The Indonesia Stock Exchange

Asal Saham Origin of Shares

Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering Pencatatan Seluruh Saham di Bursa Company Listing Penawaran Umum Terbatas I Right Issue I

Tanggal Pencatatan Listing Date

Tambahan Jumlah Saham (Lembar) Addition Number of Shares

Jumlah Saham Beredar Setelah Transaksi Total Outstanding Shares After Transaction

27 Januari 2000

20.000.000

20.000.000

25 Pebruari 2000

354.300.000

374.300.000

500 500

2 Pebruari 2007

441.674.000


27 Juni 2008

13.000.000

828.974.000

500


1 Juli 2008

500.000

829.474.000

500

24 Mei 2010

912.421.400

1.741.895.400

500


28 Januari 2011

1.500

1.741.896.900

500


11 Juli 2011

78

1.741.896.978

500


3 Mei 2013

270.929

1.742.167.907

500

Penawaran Umum Terbatas II Right Issue II

815.974.000

Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rp) Nominal Value Per Share (Rp)

500

*) Sebelumnya Bursa Efek Surabaya (before The Surabaya Stock Exchange)

0

162



Leading to become a Prominent TMT Based Company "In order to maintain the continuity and consistency to become a prominent company in TMT-based business, the Board of Commissioners believes that the Company is already on the right track. The Board of Commissioners is always committed to strengthen the monitoring functions and anticipative actions focused on strengthening risk management, good governance, and investment control system. This is in line with the Company's vision, which is to mobilize all potentials to strengthen the Company's existence in Indonesia." Dear Respected Shareholders and Stakeholders,


At the end of 2014, various economic forecasts relating to the world economy stated that the world economy in 2015 would be improved with an estimated economic growth of 3.5%. However the reality was different. Throughout 2015, the forecast of the world economy growth continued to be corrected, reaching 2.4%. One of the reasons, among others, was the decline in export value around the world, including Indonesia. Asian Development Bank (ADB), which initially provided an estimate of Indonesia's economic growth in 2015 to reach 4.9%, at the end of the year revised it to be 4.8%.

25

Message from the Board of Commissioners See page: 22

Despite the correction however, overall, Indonesia like many other developing countries in the Asian region is still on the right track and has endurance to record a relatively better economic growth compared to that of other regions in the world. Views on Business Prospects Indonesia's economic growth that is fairly good compared to economic growth in many other countries makes the TMT business industrial growth rate in Indonesia continues to increase. The fact that is based on the result of a research conducted by the Association of Indonesian Internet Network Operator (APJII) and the Center for Communication Studies, University of Indonesia (PusKaKom UI) in 2014 stated that Internet users in Indonesia reached 88.1 million users, which is one third of the total Indonesian population that according to the Central Statistics Agency (BPS) amounted to 252 million people, who were active users of the Internet. The Company believes that the number of Internet users will continue to grow from year to year, considering that the community accessing the data more and more, purchasing online, streaming audio and video content, and especially using social media. Not to mention the importance of the availability of broadband internet services is increasing in entering the 2015 ASEAN Economic Community (AEC 2015). The needs of telecommunication infrastructure development and internet service development indeed have to be fulfilled throughout Indonesia. The Board of Commissioners believes that the challenge in developing infrastructure, technology, and competition in TMT business in Indonesia is always interesting to face. On the other hand, the needs and market opportunities that are open wide becomes the main attraction for the Company to continue to grow for the better. Moreover, the needs of cloud computing and big data technology, smart city development plans, as well as the needs for media convergence technology development can no longer be postponed. The development of all TMT business lines in turn will certainly contribute greatly to the creative economic empowerment and economic growth in Indonesia. The Board of Commissioners views that the Directors have very well mapped out the Company's plan to achieve success in 2015, including in developing the human resource capacity that is counted to contribute to the Company's performance growth. The targets set by the Directors have been established in line with various aspects including internal and external conditions of the Company. Views on 2015 Company Performance The Board of Commissioners believes that the Company was able to record good performance in 2015 despite the Company's revenues decreased due to LN was not consolidated in the Company's books. The Company still managed to grow business and reflect the Company's position as one of the leading TMT business players in the country, by expanding its business on developing wireless broadband internet access (broadband wireless access) and a cinema network.


163

ENGLISH VERSION

Based on the above, the Board of Commissioners views that the Company's performance succeeded to apply the right strategy to achieve the established targets based on analysis and various proper inputs. The Company's main program, which is strengthening BOLT!, continues to have performance on mobile broadband industry, building and realizing the digital society. Going forward, the Company will continue this strategy to create an even better performance.


25

Message from the Board of Commissioners See page: 22

Implementation of Good Corporate Governance and Monitoring by the Board of Commissioners The Board of Commissioners views that a disciplined supervision needs to be conducted in the Company in implementing and enforcing good corporate governance according to the best practices to be the basis of a solid foundation in managing the Company in order to grow sustainably in the future. The implementation of good corporate governance throughout 2015 focused on improving the quality of corporate governance that includes a review of the implementation of good corporate governance and stabilization of GCG program conducted by the Company. In implementing good corporate governance, the Board of Commissioners participated in the monitoring role by holding regular meetings. The role of the Board of Commissioners has become increasingly important in implementing the principles of good corporate governance, through its monitoring function. The supervisory function is conducted through the mechanisms of: Board of Commissioners' Meeting Board of Commissioners' Meeting inviting the Directors Committee Meeting with the Directors and related units In addition to the above, the Company is also supported by 4 (four) Independent Commissioners out of 8 (eight) members of the Board of Commissioners. During this time, the Company has implemented good corporate governance practices. By continually fulfilling the provisions of the articles of association and the applicable laws and regulations in every business transaction, such as obtaining corporation approvals, holding General Meeting of Shareholders, and disclosing information to public as a form of compliance of the Company as a publicly listed company, becomes an evidence of such good corporate governance implementation. It has become the Company's commitment to consistently implement corporate governance practices with the best standards to ensure that the Company is well managed and responsible for achieving success in the future years. Views on the Committee's Performance Under the Board of Commissioners In carrying out the supervisory function in the implementation of corporate action, the implementation of organizational transformation and performance of the subsidiaries, the Board of Commissioners is assisted by an Audit Committee that has worked very well and provides optimal support. Through the mechanism of meetings of the Board of Commissioners, the Directors get input, consideration, and advice from the Board of Commissioners or through the Audit Committee to ensure that business strategies and good corporate governance are conducted properly and in line with the vision and mission of the Company. Changes of Board Composition In August 2015, PT First Media Tbk was proud as one of the independent commissioners, DR. Rizal Ramli, was appointed to carry out National task by becoming the Coordinating Minister of Maritime of the Republic of Indonesia. This is based on the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 79/P of 2015 on the Replacement of Minister of State of the Work Cabinet for the Period of 2014-2019. In accordance with the applicable laws and regulations, then DR. Rizal Ramli resigned from his position as an Independent Commissioner of PT First Media Tbk on August 12, 2015. The Board of Commissioners through Resolutions of the Board of Commissioners Meeting approved the resignation of DR. Rizal Ramli as an Independent Commissioner of PT First Media Tbk. Hence, the composition of the Board of Commissioners of the Company as at August 12, 2015, is as follows:

164


Theo L. Sambuaga Prof. DR. Didik J. Rachbini Prof. DR. H. Muladi, SH Drs. Nanan Soekarna DR. Drs. Ito Sumardi DS, SH, MBA, MM Markus Permadi Benny Haryanto Richard Setiadi

:President Commissioner :Independent Commissioner :Independent Commissioner :Independent Commissioner :Independent Commissioner :Commissioner :Commissioner :Commissioner

Future Targets In line with the Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI), entering the era of AEC 2015, and the fact that Indonesian population is the world's fourth largest population of Internet users, and its double digit contribution of ICT to the Gross Domestic Product (GDP) for the last 10 years, a conducive macro environment can provide a positive stimulation for the Company's business development in 2016. Innovation is always done by the Company, where in 2016 the Company has prepared a number of business strategies, one of which is the development of Internet access services via satellite. The Board of Commissioners views that the Company's business portfolio, which is Technology, Media, and Telecommunications (TMT), must be strengthened among others by creating synergies among the subsidiaries, given that the industry will be more competitive in the future. The Company must always be prepared to be in the front line to build a connected Indonesia in order to make the Indonesia's economy more glorious in the future. Appreciation to Stakeholders On this good occasion, we would like to thank the Respected Shareholders for their support all this time to the Company. In particular, the Board of Commissioners congratulates DR. Rizal Ramli for carrying out the Nation task as a Coordinating Minister of Maritime of the Republic of Indonesia. The Board of Commissioners interprets such appointment as the country's and nation's trust and pride for the Company. Thanks to his contribution, he helped deliver the outstanding performance of the Company in 2015. The Board of Commissioners also extends gratitude and highest appreciation to the Directors and all management and employees of First Media, who have worked hard in facing 2015, a year full of challenge. We also express gratitude and highest appreciation to all management and employees of First Media and its subsidiaries, for their dedication and hard work so that 2015, which was a year full of challenge, could be well overcome. Hopefully the performance achievement of 2015 will further drive the spirit of all stakeholders to carve a better performance in 2016.

Jakarta, For and on behalf of the Board of Commissioners, PT First Media Tbk

Theo L. Sambuaga President Commissioner


165

ENGLISH VERSION

Leading to be a prominent parent company (holding company) in TMT business, the Company expands its ICT service line to provide the best for the community. After successfully becoming a leading company that provides broadband internet network services both cable and wireless as well as Pay-TV network services, in 2015 the Company developed a business based on the Vision of Megamedia in order to provide services that are in line with the development of the community behavior and needs of the communities in using the Internet, or accessing information, education, and entertainment broadcasts.

Ali Chendra Presiden Direktur PT First Media Tbk.

32

Dear Shareholders and Stakeholders,


Report from the Board of Directors See Page: 30

Greetings from First Media. The world is still under the pressure of the economic recession. The exchange rate of rupiah against dollar did not experience much change much throughout 2015. Whereas Indonesia’s economic growth at the end of 2015 was only 4.8%. However, Indonesia’s economic policy is still on the right track, therefore, the economic growth is still better than that of most other countries in the world. The growth in telecommunication industry that becomes a significant part of the Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development 2011–2025 makes the Government continue to encourage the growth of this industry. This is due to the increase of needs for broadband network services from communities who increasingly use the Internet to access information, education, and entertainment either through satellite services or cable network to home or building. Considering that most Internet users are in the youth segment and the growing number of the middle class uses the Internet as a digital lifestyle, this is driving the high demand for Internet network services. The digital business growth that keeps rising also absolutely requires TMT industry growth. This is in line with the smartphone users that have generated data traffic increase of over 100%. The challenge faced is the increasingly widespread service requirements of Over the Top (OTT) in urban communities where the majority of the Internet users reside. The implementation of the Asean Economic Community (AEC) in 2015 has opened up business competition of broadband network services with companies from other ASEAN countries that have experience and more advanced technology development. Another challenge is the world economy condition that has not improved, and the exchange rate of rupiah against dollar is not yet encouraging has made TMT business in the country has not been developed to the maximum. Company Performance In general, the performance of the business units of the Company during 2015 on a consolidated basis decreased if compared to those of 2014. This decrease was due to the Company no longer consolidates LN. The Company keeps achieving its goal as a leading company in TMT business in Indonesia although the revenue decreased by 47.51% from Rp 2,024,973 million to Rp 1,062,980 million, however, the Company asset increased by 5.9% if compared to that of 2014. This increase was inseparably due to the focus established by the Company in improving the quality of its services to customers. During 2015, the Company kept making innovations in telecommunication sector, television broadcasting, development and expansion of telecommunication infrastructures and media content creation. The development of wireless Internet access services (broadband wireless access) with 4G LTE technology was conducted by the Company through its subsidiary, PTI, by using the trademark BOLT!. This service was developed by the Company to answer the community needs for mobile Internet access. With the mission of “Transforming Lives”, BOLT! served the mobile internet needs with coverage areas of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi, as well as Medan in cooperation with the Company. The community needs for Internet access have also been fulfilled by the Company through its subsidiary, DNN, which is engaged in the field of Internet Service Provider (ISP) by using fiber optic networks and radio links.

166


The development of telecommunication infrastructure in the form of in-building solution provider was done by the Company’s subsidiary, PWU, for as many as 59 buildings and infrastructure construction of wifi for as many as 28 buildings that are scattered throughout Indonesia. In addition, the Company strengthened its services with value added telephony services run by MSH. Until the end of 2015 this telephony service had reached 1,312 customers. In developing media and content creation, the Company through its subsidiaries, FMP and FMN, produces channels of news program broadcast, information and entertainment that are delivered by subscription television service owned by the Company: Home Cable and BiG TV. Through its subsidiary, Cinemaxx, the Company presents a theater network with cutting-edge technology that provides the best experience of watching a movie. Until the end of 2015, Cinemaxx had already owned and operated 14 cinemas with a total of 73 screens spread across Indonesia. Business Prospect Even though there is the implementation of MEA that means more new competitors in the business competition, the Company remains optimistic to welcome the future as a promising one, especially for the growth of medium consumer segment. In terms of behavior, at this time the consumer is entering the trend for the use of streaming content application through devices aside from the television such as tablets, personal computers, and smartphones as well as electronic commerce (e-commerce). The growth in digital product consumption will lead to a positive impact, one of which is an increase in the data volume that has implications in the high demand for internet connection, which is an advantage of the Company. Therefore, in the coming year the Company continues to make innovations in the development of its services, among others is providing internet services via satellite. Corporate Governance The Company upholds the implementation of Good Corporate Governance (GCG), consistently and gradually improving it by equipping itself with supporting tools of Good Corporate Governance. The Corporate Legal Division is involved in every process of various lines of activities of the Company to ensure compliance with the applicable regulations, and in accordance with the Company’s vision, mission, and values that have been established. The Company also has the Company Regulations, Guidelines on the Code of Ethics and Professional Responsibility, as well as various Standard Operational Procedures. Therefore, the Company can ensure that provisions of Good Corporate Governance are implemented in the best way possible. The Company uses a top-down approach by implementing laws and regulations, best practice, and applying corporate culture. The Company implements Good Corporate Governance including transparency, accountability, responsibility, and fairness. GCG implementation is done rigorously and also supported by all parties. To ensure the implementation of GCG, the Company focuses its responsibility in controlling the Company’s operations. Each month the Directors review the activities that have been carried out and will be carried out by the Company by holding coordination meetings between the Company and the management of each subsidiary of the Company. In order to improve the standard of good work, the Company has an Audit Committee that is responsible to the Board of Commissioners and an Internal Audit division that is responsible to the Company’s Board of Directors. Corporate Social Responsibility As part of the implementation of Good Corporate Governance, the Company also has concerns to the surrounding environment. The realization of the Company on the surrounding environment is in the form of the Corporate Social Responsibility (CSR) by participating in any social activities such as granting scholarships, blood donation, providing Internet services to several schools in rural areas, and several other activities. Human Resources Development In the effort to become a leading company in TMT business, as well as to expand the range of services and to continuously face the increasingly fierce competition, the Company is aware of the importance to increase employees’ competencies along with strengthening the integrity. The Company’s Human Resources Division holds a quality improvement program for the employees through structured and planned training and education to prepare the Human Resources in running TMT business services effectively and in order that the Company is able to maintain its position as a leading company in TMT business.


167

ENGLISH VERSION

Corporate Culture In conducting its business, the Company continues to maintain ethics in running the business that refers to discipline in providing quality service, innovation in the development, being aggressive in market penetration, and giving attention to people and the environment. Corporate Action At every corporate action, the Directors always comply with all applicable laws and regulations as well as the Company Regulations. Throughout 2015, the Company released all of its ownership in FMTV to one of the subsidiaries of the Company, LN. The corporate action is in line Ali Chendra Presiden Direktur PT First Media Tbk.

32

with the focus of the Company’s business strategy.


Report from the Board of Directors See Page: 30

Changes of Directors’ Composition An excellent achievement was accomplished by the Company in 2015, where it was the result of hard work and cooperation between the Directors and all of the Company’s employees along with its subsidiaries. Based on the foregoing, the Company states that there has been no changes in the composition of the Directors of the Company since 2014, thus, the composition of the Directors is as follows: Ali Chendra

: President Director

Irwan Djaja

: Vice President Director

Harianda Noerlan

: Independent Director

Dicky Setiadi Moechtar

: Director

Johannes Tong

: Director


: Director

Richard Kartawijaya

: Director

Appreciation The Directors expresses their gratitude and highest appreciation to all shareholders and stakeholders of the Company, the Board of Commissioners, and the entire management and employees who had worked hard to achieve good performance during 2015. The highest possible appreciation is also given to Government Institutions, customers, business partners, Capital Market community, mass media that have been supporting the Company’s work. The Directors are hoping that the success will always belong to us all and the cooperation thus far undertaken comprehensively and in full harmony may continue. Jakarta, For and on behalf of the Directors, PT First Media Tbk

Ali Chendra President Director

168


Company known as pioneer telecommunication service and multimedia with promoted the services tripleplay, namely the wires with the internet services a broadband high speed (FastNet), subscription television services (Homecable), and services telecommunication service digital (DataComm). Currently, Company has provided QuadruplePlay by adding the services of broad band high speed (BOLT!) and wireless services subscription satellite television. (BiGTV). It make the Company into the leading company in TMT business. Company through its subsidaries countinues to adapt technologies and build a sinergy the products, services, and solution so that community can connec access information, education, business, and entertainment available in the worldwide. The good coordination and frequent between Company and its subsidaries who provide internet access (PT Link Net Tbk and PT Internux) and subscription television services (PT First Media Television and PT Indonesia Media Televisi) with other Company subsidaries who provide content (PT First Media Production and PT First Media News), and the subsidaries who engaged in telecommunication infrastructure (PT Prima Wira Utama).

40

First Media Overview See Page: 38

The Company establish in the year 1994 with name PT Safira Ananda domiciled in Jakarta has changed several time name and the last change was in 2007 to become PT First Media Tbk. Company Vision is “To become a leading intergrated megamedia service operating company in Indonesia taking advantage of broadband internet technology in order to create added values for the stakeholders.” Company has six mission: • • • • • •

To become the pioneer in its field Prioritize competencies and professionalism Focus on customers Become the main choice in building career Responsible Business actors Have working Spirit

To reach vision, mision the Company to the challenge into a leading TMT company, and face competition in business telecommunication more rigorous, Company constantly seek convergence technology, media and telecommunication. Transformation of human resources also preferred program the Company to provide opportunities and ability development for employees of the Company to giving the best service for customers.

First Media Profile Company Name

PT First Media Tbk

Stock Code

KBLV

Commercial Name

First Media / FM

Business Field

Telecommunication and Content Provider

Nama Perusah aan : Kode Saham : Nama Komers ial : Bidang Usaha : NPWP : TDP : Domisili : Alamat : Telepon

Business Activities

Faksimili Website Email Tanggal berdiri

: : : : :

PT First Media Tbk KBLV First Media / FM Telekomunikasi dan Penyedia Konten 01.707.304.0054.000 09.03.1.61.343 91 Jakarta BeritaSatu Plaza lt.4, Suite 401, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.3536, Jakarta 12950 021-5278811 / 021-55777755 021-5278833 www.firstmedi a.co.id corporate.secre tary@firstmedi a.com 6 Januari 1994

(i) Telecommunication network provider through cable and non-cable, either by fixed network and mobile network; (ii) Telecommunication service provider, either by fixed network and mobile network; and (iii) Provider, aggregator and distributor of multimedia content.

Taxpayer Registration Number

01.707.304.0-054.000

Company Registration Certificate

09.03.1.61.34391


Annual A nnual Report ort PT Firs Firstt Media Tbk. 2015

43 43

First Media Profile See Page: 40

169

ENGLISH VERSION

Permanent Business License

Head of BKPM Decree No. 297/T/Perhubungan/2002 dated October 9th, 2002 in regards to Permanent Business License, Head of BKPM Decree No. 415/T/Perhubungan/2004 in regards

Nama Perusah aan : Kode Saham : Nama Komers ial : Bidang Usaha : NPWP : TDP : Domisili : Alamat : Telepon Faksimili Website Email Tanggal berdiri

: : : : :

to Expansion License, Head of BKPM Letter No. 19/1/IU/III/PMDN/TELEKOMUNIKASI/2011

PT First Media Tbk KBLV First Media / FM Telekomunikasi dan Penyedia Konten 01.707.304.0054.000 09.03.1.61.343 91 Jakarta BeritaSatu Plaza lt.4, Suite 401, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.3536, Jakarta 12950 021-5278811 / 021-55777755 021-5278833 www.firstmedi a.co.id corporate.secre tary@firstmedi a.com 6 Januari 1994

dated June 27th, 2011 in regards to Amendment of Business Field and Type of Production Operational License

Minister of Telecommunication and Information Decree No. 420/ KEP/M.KOMINFO/11/2009 dated November 6th, 2009 in regards to License of Local Fixed Network Operation Packet Switched Based as amended with Minister of Telecommunication and Information Decree No. 179/ KEP/M.KOMINFO/04/2012 dated April 2nd, in regards to Amendment of Minister

Annual A nnual Report ort PT Firs Firstt Media Tbk. 2015

of Telecommunication and Information Decree No. 420/ KEP/M.KOMINFO/11/2009 dated

43 3

First Media Profile See Page: 40

November 6th, 2009 in regards to License of Local Fixed Network Operation Packet Switched Based. Domicile

Jakarta

Address

BeritaSatu Plaza lt.4, Suite 401, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950

Faximile

021-5278811 / 021-55777755

Website

021-5278833

Email

www.firstmedia.co.id

Date of Incorporation

January 6th, 1994

2015

•

TELEVISION

PRODUCTION

2012

2013

2014

0HPSHUNHQDONDQƓWXU395 3HUVRQDO9LGHR5HFRUGLQJ GDQWHNQRORJL2772YHU7KH7RS yaitu menyaksikan siaran televisi PHODOXLLQWHUQHWRQOLQH GDODP EHQWXNDSOLNDVL)LUVW0HGLD/,9(

•

-DULQJDQPHQFDSDLMXWD+RPHSDVVHG Peluncuran layanan televisi berlangganan PHODOXLVDWHOLWGHQJDQQDPDŏ%,*79Ő Memperkenalkan layanan FastNet 100 Mbps (NVSDQVLMDULQJDQNHNRWD%DQGXQJ 0HPLOLNLNDQDO+LJK'HƓQLWLRQ GDODPOD\DQDQ+RPH&DEOH 3HODNVDQDDQ:DUDQ6HUL,, 3HOXQFXUDQ67%6HW7RS%R[ EHUEDVLV WHNQRORJL$QGURLG Re-Branding First Media Live menjadi )LUVW0HGLD*2 $NXLVLVL3HUXVDKDDQ 3706+1LDJD7HOHFRP,QGRQHVLD 37'HOWD1XVDQWDUD1HWZRUNV 373ULPD:LUD8WDPD 370LWUD0DQGLUL0DQWDS 37&LQHPD[[*OREDO3DVLƓN

• •

2015

Kerjasama antara Perseroan dengan Internux dalam hal penyediaan jasa akses data nirkabel pita OHEDUEURDGEDQGZLUHOHVVDFFHVV GHQJDQPHQJJXQDNDQWHNQRORJL*/7(GL6XPDWHUDEDJLDQ8WDUD 0HODOXLHQWLWDVDQDN3HUVHURDQ\DLWX37,PHODNXNDQODXQFKLQJSURGXN%2/7*3RZHUSKRQH( %2/7*7DEOHW;%2/70RELOH:L)L+\GUDPHPSHUNHQDONDQDSOLNDVL%2/77DONGDQPHQMDODQNDQ NRODERUDVLVWUDWHJLV%2/7GDQ6DPVXQJVHUWDPHPSHUNHQDONDQ8/75$/7( 0HODOXLHQWLWDVDQDN3HUVHURDQ\DLWX06+PHODNXNDQNHUMDVDPDSHPDVDQJDQ3$%;GHQJDQ%DQN 3HUPDWD Entitas anak Perseroan yaitu PWU melakukan kerjasama in-building solution (penguat sinyal dalam JHGXQJ GHQJDQRSHUDWRUWHUNHPXNDGL,QGRQHVLD3:8MXJDEHUHNVSDQVLNH%DOL0HGDQGDQ %RJRU 3HUVHURDQEHUVDPD%03$PHQGLULNDQ'60 Perseroan melepas kepemilikan sahamnya di FMTV kepada entitas anak Perseroan lainnya yaitu LN GDQ&,$7

• • 45

2014

• • •

Launch of Android technology based STB (Set-Top-Box). Re-Branding First Media Live to First Media GO. Company acquisition: 1. PT MSH Niaga Telecom Indonesia 2. PT Delta Nusantara Networks 3. PT Prima Wira Utama 4. PT Mitra Mandiri Mantap 5. PT Cinemaxx Global Pasifik

2013

• • • • • •

Network achieved 1 million Homepassed. Launched of subscribed television service through satellite with the name ”BIGTV”. Introduced FastNet 100 Mbps service. Network Expansion to Bandung. Owned 50 High Definition channels in HomeCable service. Excercised Warrant Series II.

2012

•

Introduced PVR (Personal Video Recorder) features and OTT (Over The Top) technology namely watching television broadcast through internet (online) in the form of First Media Live application.

Milestones See Page: 42

170

Cooperation between the Company and Internux in related to providing broadband wireless access service by using 4G LTE technology in Northern part of Sumatra. Through its subsidiary, PTI, launched the products such as BOLT!4G Powerphone E1, BOLT! 4G Tablet X1, BOLT! Mobile WiFi Hydra, introduced BOLT! Talk application, and conducted strategic collaboration between BOLT! and Samsung and also introduced ULTRA LTE. Through its subsidiary, MSH, conducted partnership to install PABX with Bank Permata. Company subsidiary, PWU, conducted its in building solution with 5 prominent operators in Indonesia. PWU also expand its business to Bali, Medan and Bogor. The Company and BMPA established DSM. The Company released its shares ownership in FMTV to other Company subsidiary which is LN and CIAT.


2011

• • • •

Network Expansion (New Roll-Out). Launched Video on Demand. Introduced BeritSatu Channel. Exercised of Warrant Series II.

2010

• • • • • • •

Introduced FastNet Kids. HomeCable Family Plus. First HD Channels in Indonesia. FastNet 20 Mbps. Premium Call Center. NSIA Online Payment Facility. Right Issue II.

2009

• • •

Income increased 36% reaching Rp 772 billion and EBITDA totaling Rp 199 billion. Obtained the Broadband Wireless Access (BWA) license for Jabodetabek and Banten area as well as Northern part of Sumatra. Introduced FastNet 10 Mbps and FastNet SOHO, HomeCable Family and HomeCable Ultimate.

2008

• • •

Taking over PT Link Net, a company engaged in Internet Service. Establishment of PT First Media Production, PT First Media Television dan PT First Media News. Excercised Warrant Series I.

2007

• • • • • •

Changed the name to become PT First Media Tbk. Right Issue I. Introduced “FastNet” broadband-based high speed internet product. Re-Branding of “Kabelvision” to “First Media”. Introduced Triple-Play concept: FastNet, HomeCable and DataComm. Obtained 41 thousand FastNet customers during promotional period.

2006

•

Digital based network expansion.

2004

• •

Launched of “MyNet” service. Obtained certification ISO 9001:2000.

2003

•

Number of customers is achieved more than 100 thousand

2002

•

Only provider JATS network, Remote Trading of Jakarta Stock Exchange (now Indonesian Stock Exchange).

2001

• •

EBITDA Positive is achieved Initial stage of Analog Network Expansion completed.

2000

• • • • •

Initial Public Offering of the Company and Registration at Surabaya Stock Exchange (now Indonesian Stock Exchange). Changed the name to PT Broadband Multimedia Tbk. Launched subscribed television service in Bali and Surabaya. Launched access to internet service access. Commencement of Initial Stage of Analog network expansion.

1999

•

Changed the name to PT Tanjung Bangun Semesta Tbk.

1998

•

Taking over all TV Kabel assets from PT Anditirta Indonusa.

1995

•

Changed name to PT Tanjung Bangun Semesta.

1994

•

Establishment of the company named PT Safira Ananda.


171

ENGLISH VERSION

On 3 March 2015, MobileWorld Congress, BOLT! was awarded the Exellence Award for “Best Market Introduction of LTE Services and Successful Services” on a brilliant performance in 2014, the success BOLT! in launching high-speed internet services based on TDD-LTE 4G technology and exceeded to one million 4G customers in Indonesia within a period of one year. This achievement is judged to be a phenomenon among telecomCustomer Loyality Award NET PROMOTER LEADER 2015 NPS Leader for Broadband/Fixed ISP Category

Customer Loyality Award NET PROMOTER LEADER 2015 NPS Leader for Pay TV Category

Certificate of Registration in recognition of the organization’s Quality Management System which complies with ISO 9001:2008 at Jakarta Office

munication operator in the world. On 25 March 2015, The Ritz-Carlton, jakarta, BOLT! as a pioneer provider of high-speed internet services in Indonesia, achieved the prestigious award in the Indonesia WOW Brand 2015: Telco, Gadget & TV Broadcast organized by MarkPlus, Inc.

Pada 3 Maret 2015, Mobile World Congress, BOLT! dianugerahi Excellence Award

Jakarta, BOLT! pionir penyedia layanan

advocacy ratio tertinggi dalam kategorinya sesuai konsep WOW

internet berkecepatan tinggi pertama di

Marketing. BOLT! Super 4G LTE dinilai

Indonesia, berhasil meraih penghargaan

sebagai merek yang berhasil mengubah

kinerja yang cemerlang di tahun

prestisius dalam ajang Indonesia WOW

kesadaran (awareness) konsumen

2014, yaitu keberhasilan BOLT!

Brand 2015: Telco, Gadget & Broadcast TV

menjadi anjuran/dengan sukarela

dalam meluncurkan layanan internet berkecepatan tinggi berbasis teknologi 4G

yang diselenggarakan oleh MarkPlus,Inc.

merekomendasikan kepada orang

BOLT! Super 4G LTE mendapatkan

lain (advocacy) dan tindakan membeli

TDD-LTE dan menembus angka satu juta

penghargaan dalam kategori Mobile

(purchase action).

pelanggan 4G di Indonesia dalam periode

Internet Service Provider. Penghargaan

Penetapan pemenang dilakukan

setahun. Pencapaian ini dinilai menjadi sebuah fenomena di antara operator telekomunikasi di dunia.

46

Pada 25 Maret 2015, The Ritz-Carlton,

untuk “Best Market Introduction of LTE Services and Successful Services” atas

ini merupakan bentuk apresiasi yang

berdasarkan hasil survei melalui

diberikan oleh MarkPlus,Inc. terhadap

telepon (phone survey) pada Januari

merek yang mampu mencapai tingkat

BOLT! Super 4G LTE obtain an award in the category of Mobile Internet Service Provider. This award is a form appreciation given by MarkPlus, Inc.,


Awards and Certification See Page: 44

to the brand is able of achieveing the hightest level of advocacy ratio in its category according to the concept of WOW Marketing. BOLT! Super 4G LTE rated as the brand that succeeded in the changing consumer awareness into recommeded/willingly recommend to others (advocacy) and purchase action. Decision for the winner based on a survey carried by telephone in January through February 2015 to the 1,350 randomly selected respondents from 18 big cities in the arious regions of Indonesia including Jabodetabek and Medan where BOLT! Super 4G LTE has successfully held its services to become the first 4G operator that is able to penetrate one million customers in January 2015. On 7 April 2015, in Balai Kartini Jakarta, BOLT! has achieved at the 12th Mobile Award 2015 for the category of Most Favorite 4G Provider. As a provider of mobile broadband network with the first of 4G TDD-LTE technology has had more than one million customers, BOLT! considered to have the most extensive network infrastructure in Jabodetabek and Medan (in cooperation with the Company). On 1 October 2015, in Shangri-La Hotel Jakarta, on this annual event, BOLT! received the award for the Indonesia Most Promising Services Provider of the Year. In the 8th year, Frost & Sullivian gives a total of 52 awards to leading companies in Indonesia that showed achieement and outstanding performance in its industry in terms of leadership, technological innovation, customer services, and product development strategy. The award received by BOT! achieved on innovation that were presented in the development of technology and the very rapid growth in the telecommunication industry in Indonesia. On 6 November 2015, in JCC Jakarta, BOLT! as the first 4G LTE service provider in Indonesia prove the quality of its services by receiving again the prestigious award. BOLT! has successfully achieved as the TOP Wireless Internet 2015 in the event TOP IT & TELCO 2015 organized by the Itech magazine. Awards for LinkNet

172

1.

First Winner in Fixed Internet Provider Category Word of Mouth Marketing #1 Recommended Brand 2015

2.

First Winner in Cable TV Category Word of Mouth Marketing #1 Recommended Brand 2015

3.

Top Telco 2015 Fixed Internet Provider In Recognition of Outstanding Achievement in Telecommunication

4.

Brand Finance plc Brand Rating Award has been awarded a US$ 25 mil Brand Value & A+

5.

Gold Champion Category Fixed Internet Service Provider Indonesia WOW Brand 2015

6.

Silver Champion Category Pay TV Indonesia WOW Brand 2015

7.

Customer Loyalty Award NET PROMOTER LEADER 2015 NPS Leader for Broadband/Fixed ISP Category

8.

Customer Loyalty Award NET PROMOTER LEADER 2015 NPS Leader for Pay TV Category


Important Events 2015 PEERRISSTIW TIWA PEEN NTING 2015

January: •

FEB

On 12 January 2015, located in Jakarta, Company subsidaries, PWU, engaged cooperation agreement with PT Telekomunikasi Selular to

-

MAR

-

provide in-building solution at Grand Mall Bekasi. •

-

JAN

-

On 15 January 2015, located in Bau-Bau, Company subsidaries, Cinemaxx, officially announce for newest cinema at Ground Floor Lippo

-

MAY

-

Plaza Buton, domiciled at Jl. Sultan Hasanuddin No. 50-58, Wolio, Bau-Bau, Pulau Buton, South East Sulawesi.

-

-

JUN

-

-

Pada 15 Januari 2015, bertempat di Bau-Bau, entitas anak, Cinemaxx, mengumumkan peresmian bioskop terbarunya di Ground Floor Lippo Plaza Buton, yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 50-58, Kecamatan Wolio, Bau-Bau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

Pada 24 Februari 2015, Perseroan melalui entitas anak, PTI, mengumumkan kesuksesan BOLT! menembus angka lebih dari satu juta pelanggan dalam kurun waktu satu tahun beroperasi.

Pada tanggal 4 Maret 2015 dan 16 Maret 2015, entitas anak, PWU, mengikatkan kerjasama dengan Indosat untuk pembangunan pelayanan in-building solution di pusat perbelanjaan, yaitu: St. Moritz Mall, Plaza Medan Fair dan Siloam Kebon Jeruk. Pada 11 Maret 2015, bertempat di Hotel Aryaduta Medan, Perseroan bekerjasama dengan entitas anak, PTI, secara resmi meluncurkan layanan 4G LTE untuk masyarakat Medan. Pada 18 Maret 2015, bertempat di Bali, entitas anak, Cinemaxx, meresmikan bioskop terbarunya di lantai LG Lippo Mall Kuta, yang beralamat di Jl. Kartika Plaza, Lingkungan Segara, Kuta Badung, Bali 80361. Pada 31 Maret 2015, entitas anak, CIAT, melakukan penyertaan dalam CGP sehingga total kepemilikan saham CIAT pada CGP sebanyak 83,33%.

Pada 21 Mei 2015, bertempat di Medan, entitas anak, Cinemaxx, meresmikan bioskop terbarunya di lantai 4 Sun Plaza Medan, yang beralamat di Jl. H. Zainul Arifin No. 7, Medan 20152. Pada 21 Mei 2015, bertempat di Cikarang, entitas anak, Cinemaxx, mengumumkan peresmian bioskop terbarunya yang ke-9 di Cinemaxx MaxxBox Orange County Cikarang, yang beralamat di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Pada 22 Mei 2015, bertempat di Medan, entitas anak, Cinemaxx, meresmikan bioskop terbarunya di lantai 1 Lippo Plaza Medan, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 6, Medan 20112.

Pada tanggal 12 Juni 2015 dan 17 Juni 2015, entitas anak, PWU, mengikatkan kerjasama dengan Indosat untuk penyediaan in-building solution di Grand Palladium Medan, Bandung Indah Plaza, Sun Plaza, Pejaten Village, Istana Plaza, Metropolis Town Square, Ekalokasari Bogor, Cibubur Junction, Kediri Town Square dan Kediri Town Square. Pada 18 Juni 2015, Perseroan dan entitas anak, BMPA, mendirikan DSM dengan modal saham masing-masing sejumlah 248 dan 2 lembar saham, sehingga total kepemilikan saham Perseroan pada DSM sebanyak 100%. Pada 30 Juni 2015, Perseroan menjual 31% sahamnya di FMTV kepada entitas anak, LN, sehingga saham Perseroan di FMTV menjadi sebesar 49%.

February: 48

•


On 24 February 2015, Company through its subsidaries, PTI, announced the the BOLT! successfull to breaking through the number of customers more than one million within one year operation.

Important Event 2015 See Page: 46

March: •

On 4 March 2015 and 16 March 2015, Company subsidaries, PWU, engaged cooperation agreement with Indosat to provide in-building solution di shopping center, such as: St. Moritz mall, Plaza Medan Fair and Siloam Kebon Jeruk.

•

On 11 March 2015, located in Hotel Aryaduta Medan, the Company engaged cooperation with its subsidaries, PTI, officially launch 4G LTE to Medan community.

•

On 18 March 2015, located in Bali, company subsidary, Cinemaxx, officially announce for newest cinema in LG floor Lippo Mall Kuta, domiciled at Jl. Kartika Plaza, Lingkungan Segara, Kuta Badung, Bali 80361.

•

On 31 March 2015, Company subsidaries, CIAT, make its participation on CGP so CIAT share ownership on CGP as much as 83,33%.

May: •

On 21 May 2015, located in Medan, Company subsidaries, Cinemaxx, officially announce for newest cinema di lantai 4 Sun Plaza Medan, domicile at Jl. H. Zainul Arifin No. 7, Medan 2015.

•

On 21 May 2015, located in Cikarang, Company subsidaries, Cinemaxx, officially announce for the nineth cinema on Cinemaxx MaxxBox Orange County Cikarang, domicileat Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

•

On 22 May 2015, located in Medan, Company subsidaries, Cinemaxx, officially announce for newest bioskop on 1st Floor Lippo Plaza Medan, domicille at Jl. Imam Bonjol No. 6, Medan 20112.

June: •

On 12 June 2015 and 17 June 2015, Comapny subsidaries, PWU, engaged cooperation agreement with Indosat to provide in-building solution on Grand Palladium Medan, Bandung Indah Plaza, Sun Plaza, Pejaten Village, Istana Plaza, Metropolis Town Square, Ekalokasari Bogor, Cibubur Junction, Kediri Town Square and Kediri Town Square.

•

On 18 June 2015, Perseroan and its subsidaries, BMPA, establish DSM with each shares as much as 248 shares and 2 shares, accumulatively shares ownership the Company in DSM as much as 100%.

•

On 30 June 2015, the Company sell 31% shares in FMTV to its subsidaries, LN, so total shares the Company in FMTV as much as 49%.

July: •

Located in Karawaci, on 1 July 2015, Company subsidaries, Cinemaxx, proudly announce the soft opening of the 11th Cinemaxx at MaxxBox Lippo Village. This cinema flagship is the only cinema in Indonesia which equipped with newly minted Ultra XD, enchance by the presence of immersive corridor displaying movie trailers, animation, and movie playing schedule. Not only that, Maxxbox Lippo Village also introduces the largest and most interactive area in Indonesia, called Cinemaxx Hyperstation.

•

Located in Yogyakarta, on 4 July 2015, Company subsidaries, Cinemaxx, officially announce for newest cinema on 4th Floor Lippo Plaza Jogja, domicille at Jl. Laksda Adisucipto 32-34, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta 55001.

•

On 6 July 2015, company subsidaries, PTI, launch new products (BOLT! 4G Powerphone E1, BOLT! 4G Tablet X1, dan BOLT! Mobile WiFi Hydra) at Beka Resto Balai Kartini Jakarta.

August: •

On 21 August2015, located on Penang Bistro Kelapa Gading, company subsidaries, PTI, collaberated with Samsung launch the newest product, Samsung Galaxy J5.


173

ENGLISH VERSION September: •

In 21 September 2015, the Company’s subsidiaries, PTI, located at Nona Manis Resto, Lippo Mall Kemang present the ULTRA LTE.

October: •

On 1 October 2015, located at Serpong, the Company’s subsidiaries, Cinemaxx, officially announced the 12th cinema on the 3rd floor of the

•

On 30 October 2015, the Company’s subsidiaries , PWU, engage cooperation with H3I for the provision in-building solution in Bandung Indah

WTC Matahari Mall, which is located at Jl. Raya Serpong No. 39 Serpong Utara 15326 Tangerang. Plaza, WTC Serpong, Istana Plaza, Metropolis Town Square and Pluit Village. November: •

On 6 November 2015, located on Cikarang, company subsidaries, Cinemaxx, a cinema network under Lippo Group, officially announce for the 13th cinema on 1st Mal Lippo Cikarang, domicille at Jl. M.H. Thamrin, Lippo Cikarang, Bekasi 17550.

December: •

On 11 December 2015, located on Tangerang, company subsidaries, Cinemaxx, officially announce for newest cinema at 3rd Floor Metropolis Town Square, domicille at Jl. Hartono Raya Modern 1 No. 17, Tangerang, Banten.

Company Identity See Page: 48 BRAND DNA: ‘SOCIAL CATALYST to a SEAMLESS and EXCITING LIFE’

Our Vision

To be Indonesia’s first choice for information, communications and entertainment services.

Our Mission

We transform lives by providing innovative and exceptional broadband and media services and solutions

Our Brand Promise

We create the most insightful, innovative and empowering experiences from information communication and entertainment products, services and content centered around the only person that matters :

YOU.

52

Vision: to become the premier integrated Megamedia services company in Indonesia that capitalizing on the advancement in Internet Broadband VISI Menjadi perusahaan penyelenggara jasa megamedia terpadu terkemuka di Indonesia yang memanfaatkan teknologi internet pita lebar guna menciptakan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.

Technology platform in order to deliver superior value to stakeholders. Our vision encompasses the integrated Five-C platform of:



•

Cable TV – Multi-Channels Interactive Television

•

Computer – Broadband Internet Services

•

Communication – Data Communication Services

•

Content – Content on Internet and TV

•

Channels – In-House Channel production

MISI • • • • • •


NILAI-NILAI BUDAYA • • • • •


STRATEGI USAHA Memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, khususnya teknologi internet pita lebar digital berkecepatan tinggi, untuk menghadirkan layanan Megamedia terpadu dengan harga yang terjangkau di Indonesia. Senantiasa menjadi yang pertama di Indonesia dalam mengadopsi terobosan teknologi terkini, dalam rangka mengupayakan lompatan ke depan bagi Perseroan, sekaligus menyediakan jasa dan produk yang superior kepada pelanggan. 0HQJXSD\DNDQHƓVLHQVLXVDKDVHFDUDWHUXVPHQHUXVXQWXN menjadi penyelenggara jasa Megamedia bermutu tinggi dengan biaya yang efektif serta kompetitif.


53

Vision, Mision of Company and Business Stategy See Page: 49

Mission: •

to be the leader in its field

•

To emphasize on competence and professionalism

•

To focus on customer centric

•

To become prime employer of choice

•

To participate in social corporate citizenship

•

To passion at work

Corporate values

174

•

Discipline in our execution

•

Quality in our service

•

Innovative in our development

•

Aggressive in our market penetration

•

Care for our community and environment


Business Strategies VISI

Utilizing the advances in communications technology – especially the high-speed digital broadband internet technology – to provide the integrated

Menjadi perusahaan penyelenggara jasa megamedia terpadu terkemuka di Indonesia yang memanfaatkan teknologi internet pita lebar guna menciptakan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.



MISI

Megamedia services at affordable prices in Indonesia.

• • • • • •


NILAI-NILAI BUDAYA

Consistently become the first in Indonesia to adopt the latest technological breakthrough, in an effort to quantum leap, and deliver superior products

• • • • •


STRATEGI USAHA

and services to customers.

Memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, khususnya teknologi internet pita lebar digital berkecepatan tinggi, untuk menghadirkan layanan Megamedia terpadu dengan harga yang terjangkau di Indonesia. Senantiasa menjadi yang pertama di Indonesia dalam mengadopsi terobosan teknologi terkini, dalam rangka mengupayakan lompatan ke depan bagi Perseroan, sekaligus menyediakan jasa dan produk yang superior kepada pelanggan.

Continuously achieve business efficiency to be the provider of high quality Megamedia services with effective and competitive costs.

0HQJXSD\DNDQHƓVLHQVLXVDKDVHFDUDWHUXVPHQHUXVXQWXN menjadi penyelenggara jasa Megamedia bermutu tinggi dengan biaya yang efektif serta kompetitif.


53

Vision, Mision of Company and Business Stategy See Page: 49

Article of Association

Articles of Association See Page: 49

The Company is established under the name of PT Safira Ananda, based on notarial deed No. 37 January 6th,1994 and Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number C2-1.446 HT.01.01.Th.95 dated February 1st, 1995 that have been referred to the Book of the Law of Commercial Law (Gazette Year 1847 No. 23) as amended, the latest by Law No. 4 of 1971 . Amendment the Articles of Association following currently named PT Tanjung Bangun Semesta Tbk contained in the Deed No. 1 dated December 2nd, 1999 and the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C-19466 HT.01.04.TH.99 dated December 3, 1999 which has been referred to the Law No.1 of year 1995 regarding Limited Liability Company. Amendment some of the provisions in the statutes following as well as recast is currently Articles of Association named PT Broadband Multimedia Tbk contained in the Deed No. 56 dated July 30th, 2001 and Receiving Reports Amendment of Articles of Association by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: C- HT.01.04.TH.2001 08 744 on 19 September 2001 with reference to Law No.1 year 1995 on Limited Liability Company. Amendment the Articles of Association following is currently named PT First Media Tbk contained in the Deed No. 42 dated August 15th, 2008 and the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-74501.AH.01.02.Tahun 2008 dated October 16th, 2008 that have been refers to Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. The latest amendment of the Articles of Association currently named PT First Media Tbk contained in Deed No.33 dated May 15th , 2015 and Receipt of Notification of Change Statutes by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0940134 the date of June 11th , 2015 has been adapted to the Financial Services Authority Regulation No. 32 / POJK.04 / 2014 and No. 33 / POJK.04 / 2014 as well as laws and other crustaceans prevailing in the capital market.


175

ENGLISH VERSION

PRODUK & LAYANAN

Product and Services Sebagai pelopor layanan telekomunikasi dan multimedia terpadu, Perseroan telah memperkenalkan konsep layanan TriplePlay yakni jaringan kabel dengan jasa layanan internet pita lebar berkecepatan tinggi (FastNet), jasa layanan televisi berlangganan (HomeCable), dan jasa layanan telekomunikasi digital (DataComm).

Teknologi • • •

Selain itu, Perseroan juga mengembangkan pembuatan konten siaran sebagai kontribusi pengadaan kanal-kanal in-house (BeritaSatu News Channel, Foodie, Karaoke, Mix, J’Go) untuk memperkaya kanal-kanal siaran yang ditayangkan pada televisi berlangganan milik Perseroan. Saat ini, Perseroan telah melebarkan sayap usahanya dengan menyediakan layanan QuadruplePlay dengan menambahkan jasa layanan pita lebar berkecepatan tinggi nirkabel (BOLT!) dan jasa layanan televisi berlangganan satelit (BiG TV) serta bioskop (Cinemaxx). Hal ini menjadikan Perseroan menjadi perusahaan terdepan dalam bisnis TMT. Dalam rangka menjadi perusahaan bisnis TMT terkemuka, Perseroan senantiasa mengupayakan inovasi di sektor telekomunikasi, siaran televisi, pembangunan dan perluasan infrastruktur jaringan layanan, dan pembuatan konten multimedia, serta membangun sinergi seluruh produk, layanan dan solusi untuk kepuasan pelanggan

•

•

•

•

•

•

penyediaan layanan pita lebar dengan kabel berkapasitas 100 Mbps oleh LN; layanan televisi berlangganan dengan teknologi HD pertama di Indonesia oleh FMTV dan LN; upgrade jaringan 4G LTE dengan teknologi advance mobile networks terdepan: LTE Advanced (LTE-A) yang merupakan evolusi teknologi 4G terkini yang mampu memberikan kecepatan download hingga 200 Mbps, oleh PTI; Aplikasi BOLT!Talk: aplikasi yang memudahkan pengguna BOLT! berkomunikasi dengan sesama pengguna BOLT! dan non-BOLT!, dihadirkan oleh PTI; Aplikasi First Media Go: pengembangan teknologi agar masyarakat dapat menonton acara televisi favorit melalui PC, laptop, smartphone dan tablet, dihadirkan oleh LN; Smart Box HD: modem internal DOCSIS 3.0 dengan fasilitas interaktif yang melengkapi layanan televisi berlangganan, dihadirkan oleh LN; Parental Control System: sistem penguncian program-program siaran televisi untuk dewasa sehingga tidak dapat ditonton anak-anak, dihadirkan oleh LN; Multi Protocol Label Switching (MPLS): teknologi jaringan pintar sebagai konfigurasi sambungan dalam layanan telekomunikasi digital untuk pelanggan korporasi; Big Picture, Big Sound: teknologi digital terkini untuk kualitas gambar yang tak tertandingi dan kualitas suara yang tiada banding, yang memberikan pengalaman menonton film di layar sinema secara optimal.

As the pioneer of integrated telecommunications services and multimedia, the Company introduced the concept of service TriplePlay cable network services with high-speed broadband internet (Fastnet), subscription television services (HomeCable), and digital telecommunication service (DataComm). In addition, the Company is also developing the production of broadcast content as contributions procurement canals in-house (BeritaSatu News Channel, Foodie, Karaoke, Mix, J’Go) to enrich the broadcast channels are shown on subscription television owned by the Company. Currently, the Company has expanded its business by providing services QuadruplePlay by adding high-speed broadband wireless (BOLT!) And satellite subscription television services (BiG TV) and cinema (Cinemaxx). It makes the company become the leading company in the business of TMT.

54

Laporan oran an Tahunan Th PT First Fi F rst Media M Med di diaa Tbk. T 2015

Product and Services See Page: 50

In the context of become the leading TMT business, the Company continues to seek innovations in telecommunications, television broadcasting, construction and expansion of network infrastructure services and multimedia content creation, and to build synergies across products, services and solutions for customer satisfaction. Technology •

providing broadband services by cable with a capacity of 100 Mbps by LN;

•

subscription television service with HD technology first in Indonesia by FMTV and LN;

•

4G LTE network upgrade with advanced technology leading mobile networks: LTE Advanced (LTE-A) which is the latest evolution of 4G technology is capable of delivering download speeds of up to 200 Mbps, by PTI;

•

Application BOLT! Talk: application that allows users BOLT! to communicating with fellow users BOLT! and non-BOLT !, presented by PTI;

•

First Media Go application: the development of technologies so that people can watch your favorite television shows via a PC, laptop,

•

Smart Box HD: internal DOCSIS 3.0 modem with interactive facilities that complement subscription television service, presented by LN;

•

Parental Control System: the locking system broadcast television programs for an adult so it can not be watched by children, presented by

•

Multi Protocol Label Switching (MPLS): intelligent network technology as the connection configuration in the digital telecommunication

•

Big Picture Big Sound: the latest digital technology for is unmatched picture quality and sound quality that is unmatched, providing experience

smartphone and tablet, presented by LN;

LN; services for corporate customers; of watching movies in the cinema screen optimally. Media and Content Creation •

HomeCable: subscription television through a cable which is operated by LN in collaboration with FMTV

•

BiG TV: subscription television via satellite, operated by IMTV;

•

BeritaSatu News Channel: channel broadcasts news and information program, produced by FMN;

•

J’Go, Dangdutz, Hi TV, MIX, Reformed 21, Foodie TV, Kairos TV, Karaoke TV: channels broadcasting entertainment programs, movies and music produced by FMP;

•

Cinemaxx: theater cinema network, advanced technology that provides the best audio-visual experience in watching movies (Maxximum Movie Experience);

•

VIEW Magazine: The magazine television program guide and Indonesia’s premier entertainment customers HomeCable and BiGTV.

Telecommunication •

Fastnet: broadband internet service using a high-speed cable media, operated by LN;

•

DataComm: digital communication service via digital telecommunications networks for corporate business and other commercial purposes, operated by LN;

•

BOLTSuper4GLTE: wireless broadband network services (broadband wireless access) which uses TDD-LTE 4G technology, operated by PTI;

•

The phone service through an integrated intelligent network, operated by MSH;

•

The development of telecommunications infrastructure in-building solution and Wifi on buildings shopping centers, hospitals, hotels and educational centers, carried out by PWU;

•

176

Service providers over the Internet using a combination of fiber optic cable (fiber optic) with a radio link, operated by DNN.


Management of First Media

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) First Media tanggal 23 April 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Presiden Komisaris

Accordance with the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) First Media April 23, 2014, the composition of the Board of

:

Theo L. Sambuaga

Komisaris Independen :

Didik J. Rachbini


Rizal Ramli (Pada 12 Agustus 2015 berhenti/mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen karena panggilan tugas sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Republik Indonesia)


Nanan Soekarna


Ito Sumardi DS

Komisaris

:

Markus Permadi

Komisaris

:

Benny Haryanto

Komisaris

:

Richard Setiadi

Direksi

Commissioners and Directors are as follows:

Presiden Direktur

:


:

Irwan Djaja

Direktur Independen

:

Harianda Noerlan

Direktur

:

Dicky Moechtar

Ali Chendra

Direktur

:

Johannes Tong

Direktur

:


Direktur

:

Richard Kartawijaya

Untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan RUPS sampai dengan penutupan RUPST yang ketiga setelah pengangkatan. Pada tahun 2015 dalam RUPST tanggal 15 Mei 2015, Perseroan menetapkan untuk tidak melakukan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi. Namun, kemudian terjadi pengunduran diri Bapak Rizal Ramli sebagai Komisaris Independen pada tanggal 12 Agustus 2015. Atas pengunduran diri tersebut Perseroan sudah menyampaikan Keterbukaan Informasi melalui surat No: 060/DIR/IX/2015, tanggal 8 September 2015 kepada OJK up. Ibu Ir. Nurhaida, MBA, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Pengunduran diri tersebut tidak mempengaruhi komposisi presentasi Komisaris Independen yang diwajibkan dalam POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, sehingga tidak diselenggarakan RUPSLB.

Board of Commissioners President Commissioner

:

Theo L. Sambuaga

Independent Commissioner

:

Didik J. Rachbini


:

MANAJEME M ANAJEME MEEN FIR FIRST RST MEDIA MEDIA IA A

Rizal Ramli Annual Report PT First Media Tbk. 2015

(On August 12th, 2015 quit / resigned as the Independent Commissioner for the call of duty as Coordinator Minister for th e maritime of the Republic of Indonesia)


:

Nanan Soekarna


:

Ito Sumardi DS

Commissioner

:

Markus Permadi

Commissioner

:

Benny Haryanto

Commissioner

:

Richard Setiadi

President Director

:

Ali Chendra

Vice President Director

:

Irwan Djaja

Independent Director

:

Harianda Noerlan

Director

:

Dicky Moechtar

Director

:

Johannes Tong

Director

:


Director

:

Richard Kartawijaya

57

First Media Management See Page: 53

Board of Directors

For the period commencing from the closing of the GMS until closing of the third AGMS following after the appointment. In year 2015 the GMS dated May 15th, 2015, the Company opted not to change the Board of Commissioners and Board of Directors. However, followed the resignation of Mr. Rizal Ramli as Independent Commissioner on August 12th, 2015. Upon resignation, the Company has submitted the Disclosure of Information through letter No: 060 / DIR / IX / 2015, dated 8th September 2015 the FSA up. Ir. Nurhaida, MBA, Chief Executive of the Capital Market Supervisory. The resignation does not affect the composition of the Independent Commissioner presentation required in POJK 33 / POJK.04 / 2014 dated December 8th, 2014,


177

ENGLISH VERSION

Profile of the Board of Commissioners See Page: 54

Theo L. Sambuaga President Commissioner Theo L. Sambuaga graduated his bachelor degree from the Faculty Social and Political, University of Indonesia and Master Degree in the field of International Public Policy at the School of Advanced International Studies, John Hopkins University, USA in 1989. He was the Commissioner of the PT First Media Tbk since 2011 and be appointed as President Commissioner PT First Media Tbk since 24 September 2013. At this time, he also serves as President Commissioner of PT Lippo Karawaci Tbk (since 2010), President of Lippo Group since 2010, and General Director Daily Voice Reform and President BeritaSatu Media Holding. He also served as President of the Globe Media Group (2010-2011). Theo L. Sambuaga once a member of the House of Representatives representing Golongan Pemuda (1982-1998), Member of the Constitutional Committee (1982-2009), Minister of Labour of the Republic of Indonesia (1998), then became Minister of State for Housing and Human Settlements of the Republic of Indonesia (1998-1999). In 2009, he became Vice Chairman of the Executive Board of Golkar Party until now. Prof.DR.Didik J. Rachbini Commissioner Independent Didik J. Rachbini graduated his bachelor degree from Bogor Agricultural Institute (IPB) in 1983, master degree with holds a Master degree of Science in 1988 and the Doctor degree with the title of Doctor of Philosophy (PhD) in 1991, from Central Luzon State University, Philippines. Some non-degree education he graduated, among others at the University of the Philippines at Los Banos (economy) and Boston University (Economic Culture). Holds the posisition as the Independent Commissioner of the First Media Tbk since June 29th, 2006. Didik J. Rachbini known as one economist in Indonesia and established INDEF economic research institute (Institute for Development of Economics and Finance) in 1995. In addition to being an economist, he is also a lecturer and professor of economics at the University of Mercu Buana, Jakarta as well as being lecturer at the Graduate program, University of Indonesia. He also served as Dean of the Faculty of Economics, University of Mercu Buana (1995-1997) and Vice Rector of the University of Mercu Buana. He has been active in several professional organizations and government, such as the Commissioner of KPPU (2000-2004), the central committee of Indonesian Economists Association (2009-present), the central committee of Indonesian Muslim Intellectuals Association (1995-present), a senior advisor at the International Tax and Investment Center (2014-present), Federation of ASEAN Economist Association (2009-present), Member of the National Economic Committee (2012-2014), Expert Staff of Minister for Economic Affairs of Indonesia (2013-2014), and Chairman of Kadin Indonesia LP3E (2011-present). Didik J. Rachbini been a member of the MPR (1998-1999), Chairman of the House of Representatives Commission VI overseeing of Commerce, Industry, Investment and SOE (2004-2007), Vice-Chairman of the commission was in charge of Tourism, Youth, Education and Culture (2007 -2009).

178


Prof. DR. H. Muladi, SH Independent Commissioner Muladi graduated his bachelor degree in the field of law at the University of Diponegoro, Semarang in 1968, graduated master degree also in the field of law with Cumlaude predicate at Padjadjaran University, Bandung in 1984, and KSA III National Defense in 1993. Holds the posisition as the Independent Commissioner of the First Media Tbk since June 24th, 2013 Muladi started his career as a lecturer at the University of Diponegoro. Then became rector and professor at the University of Diponegoro. He was Chairman of Indonesian Delegation at the Congress of Crime Prevention and Criminal Justice (ECOSOC) (1991-1998), Member of the Commission (1993-1998), Member of the Assembly of Representatives, Regional Representatives Faction (1997-1999), Minister of Justice of the Seventh Development Cabinet ( 1998) and the Development Reform Cabinet Secretary and Minister of State (1998-1999), Chairman of the Institute for Democracy and Human Rights at the Habibie Center (1999-2002), Supreme Court of Justice RI (2000-2001), Governor of Defense (2005-2011), Chairman of board Golkar Party in Legal Affairs and human rights (2009-2014). Drs. Nanan Soekarna Independent Commissioner Nanan Soekarna graduated from police academy with its status as the best alumni of the Police academy in 1978 with the award-winning Adhi Makayasa. After completing the training academy Police, he continued his education Palan Investigation Narcotics in 1987, education PTIK 1986, Kibi Hankam 1988, the FBI National Academy at Quantico USA 1989, Sespim Police Force XXX 1995, Sesko Gab force XXVI of 1999, Defense KSA XIII 2005, and the Police Executive Leadership Course NEI (National Executive Institute) FBI Academy at Quantico, USA in 2008. Holds the posisition as the Independent Commissioner of the First Media Tbk since April 23th, 2014 Nanan Soekarna is a retired Senior Officer at the Indonesian National Police with his last position as Vice Chief of the Indonesian National Police (deputy chief) the rank of Commissioner General. He started his career in the Police as Dan Unit Patko Sabhara 1979 and as Wadan Kie III Sat in 1980. Later served in various positions at the Tangerang Police, most recently as Head of Serse (1981-1984). He then served in the Police Headquarters as pasis PTIK XXI (1984-1986), SPN Mojokerto with his last position as Ka Korsis (1986-1990), Polwil Bojonegoro as the Head Investigation Department (1990-1992), as Wakapolres Kediri Police (1992-1994) Pol XXX as pasis Sespim (1994-1995), the Police Academy as Battalion Tar (1995), Polda Metro Jaya as KORSPRIPIM (1995-1996), East Jakarta Police as a police chief (1996-1997), South Kalimantan Police as Kadit Serse ( 1997-1998), GAB XXVI as pasis SESKO (1998-1999), returned to Police Headquarters as Kasubdit Kamneg Serse (1999-2000), as Koorspripim police chief (2000-2001), as Head of Kodalops Police (2001), then Polwil Purwakarta as Kapolwil (2001), Bogor police resort as Kapolwil (2001-2002), as SES NCB-Interpol Indonesia (2002-2003), Polda Metro Jaya as Wakapolda (2003-2004), West Kalimantan Regional Police as a police chief (2004-2006), Advisor to the Chief of Police (2006-2009), Head of the Police Public Relations (2009), and Irwasum Police (2009-2011). Several assignments abroad, namely Goodwill Taruna Armed Forces Academy (representative Akpol) to Japan in 1974, the Mission of the UN peacekeeping UN Police Mission (UNTAG) Namibia / South West Africa in 1990, Mission of the UN Peacekeeping UN Police Mission (UNTAG) Cambodia in 1992, as well as seminars -seminar / conferences in Japan, Australia, the Netherlands, Lyon, USA, New Zealand, Germany, Thailand, Hong Kong, Turkey, Malaysia and Myanmar.


179

ENGLISH VERSION

Profile of the Board of Commissioners See Page: 54

DR. Drs. Ito Sumardi DS, SH, MBA, MM Independent Commissioner Ito Sumardi graduated from the military academy of Police in 1977, education in Law in 1996, Post graduate education in the field Business Administration in 1997, Postgraduate education in the field of Human Resource Management in 1999, Postgraduate education in the field of Criminal Law in 2004, and graduated the degree of Doctor in the field of Criminal Law of the University of Padjadjaran Bandung in 2005. Holds the posisition as the Independent Commissioner of the First Media Tbk since September 24th, 2013. Ito Sumardi is a retired Senior Officer at the Indonesian National Police (INP), which has a glorious career for serving in the Police, with the rank of Commissioner General. He began his service in the police while on duty at Serang 811 Kores (1978-1980). 15.3 Regional Police then serving in East Timor (1979-1980), became Adjutant deputy police chief / deputy chief (1980-1982), served in the criminal Metro section 701 (1982- 1985). Continuing education at the Police Staff College (1986-1989) and served in So Police (1989-1996). He served in several operational units in various regions of the Police Operations. Ito Sumardi also had to be Dan Garuda Contingent XIV / 11 United Nations (1996-1997), Dan Ops Tsunami Task Force I (2004-2005), and the Task Force PAM Aceh Monitoring Mission (2005 -2006), became police chief in two operating regions, the Riau Police (2005 - 2006) and South Sumatra Police (2006-2008). His final position at the Criminal Police are with the rank of three stars on his shoulders. Benny Haryanto Commissioner Benny Haryanto graduated his bachelor degree with holds a Bachelor of Administration from Brandon University, Manitoba and master degree with holds a Master of Business Administration degree from Washburn University in Kansas, United States. Holds the posisition as the Commissioner of the First Media Tbk since April 23th, 2014. Benny Haryanto began his career as a Management Trainee at Bank Danamon and then continue his career at Standard Chartered Bank and Deutsche Bank in Jakarta. Benny Haryanto has held various management positions, including as the President Director of PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI) for four years. Then, joined Lippo Group in various management positions including as President Commissioner of Lippo Securities (2014-present). Markus Permadi Commisioner Markus Permadi graduated his bachelor degree in the field of faculty technic from Indonesia University and Master Degree in the field of Faculty Economic from Indonesia University. Holds the posisition as the Commissioner of the First Media Tbk since April 25th, 2013. He started his career in banking, Markus Permadi worked at Citibank N.A. (1971 - 1983) with his last position as Vice President, PT Bank Central Asia (1983 - 1990) with the rank of Director and Bank Lippo (1990 - 1998) as the President. He also served as Assistant Secretary / Deputy of Community Services

180


and Resources Development in the Office of Minister of State Enterprises / Management Body SOE (1998) and Assistant Secretary / Deputy of Financial Services (1998-2000). Then Markus Permadi served as a Commissioner of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1998 -2003). Later, he continued his career in PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk as Commissioner (1999 -2000) and the Independent Commissioner (2001-2007). In 2003 -2005, Mark Permadi served as Vice President / Independent Commissioner of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, then served as a Commissioner on the Deposit Insurance Agency in 2005 - 2008. He then joined PT Broadband Multimedia Tbk as Commissioner (2006 - 2007). He also served as President Commissioner of PT Ciptadana Multifinance (2006 - 2007), Commissioner of the Primary Interaction Media (2007 -2012), and President Commissioner of PT Star Pacific Tbk (2009 -2013). Since the year 2012 until now, Mark Permadi served as a Commissioner of PT Bank National Nobu. Since 1993, Markus Permadi take the time to take care of education by being a Secretary of Pelita Harapan Education Foundation to date. Richard Setiadi Commissioner Richard Setiadi graduated his bachelor degree from Faculty Accounting, in Atma Jaya University, Yogyakarta with the best graduate in 1994. Holds the position as the Commissioner of the First Media Tbk since April 23th, 2014. He started his career as an auditor at the accounting firm Arthur Andersen in 1994 and conducted an audit at some leading companies such as PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Great Giant Pinapple Company, Asia Pulp & Paper Co. and PT Matahari Putra Prima Tbk. Richard Setiadi has been the External Auditor for PT Matahari Putra Prima Tbk since 1993. Then in 2001 also holds as Head of Finance and Accounting at PT Matahari Putra Prima Tbk and then joined the Lippo Group Companies.

In year 2002 he participated in the process of separating the business unit Matahari Department Store (MDS) and Matahari Food Business (MFB) and was appointed as CFO Matahari Food Business (MFB) in 2003. He was to have participated in the process of business transformation MFB into growing business units as a leading food retailer in Indonesia. Currently he also holds the position as CFO of PT Multipolar Tbk and CFO PT Matahari Putra Prima Tbk.


181

ENGLISH VERSION

Profile of the Board of Directors See Page: 62

Ali Chendra President Director Ali Chendra graduated his Bachelor degree from Control Data Institute, Toronto, Canada in 2003. He holds the position as the President Director of the Company since 2014. Previously, Ali Chendra held the position as the Director of the Company since 2013. He started his career as technical staff in PT Metrodata/Wang Computer (1979-1983). Then served as Director at PT Total Data (1983-1993); PT Telepoint Nusantara (1993-1999)’ PT Telplus Digitalindo (1993-1999); and PT Infracom Telesarana (2009-2012). In 2003, He established Indonesian Multimedia Association (APMI) with the position as its Vice Chairman. He also held the position of President Director in a number of Companies among others: PT Media Citra Indostar (2001-2004); PT MLC/Indovision (2001-2004); PT Datakom Pratama (2005-2006); PT Infokom Elektrindo (2006-2009); PT Indonesia Media Televisi (2012-2014). In addition, he was also a member of Board of Commissioners and Board of Directors in several companies of Bhakti Investama/MNC Group, namely: Linktone-Nasdag Listed (member of Board of Directors); PT Bhakti Investama Tbk (member of Board of Directors); PT Agis Tbk (member of Board of Directors); PT Metrosel (member of Board of Commissioners); PT Mobile 8 Telecom Tbk (member of Board of Commissioners). Irwan Djaja Vice President Director Irwan Djaja graduated his Bachelor degree in majoring of Accounting from Trisakti University, Jakarta, then obtained his Master of Applied Finance from The University of Melbourne, Australia and obtained his Doctoral in Management from Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia. He is also the holder of several certified management accountant and CPA of accounting Institution Australia, UK and Indonesia. He holds the position as the Vice President Director of the Company since April 24, 2014, having previously served as Finance Director of the Company (2009) and President Director of the Company (2011). He started his career as an Accountant in PT Citra Dimensi Arthali in 1993. Then, he joined the public accountant office of Prasetio Utomo & Co. (Arthur Andersen Co.SC) with his last position as Supervisor in Business Advisory Division (1994-1996), KPMG (Klynveld Peat Marwich and Goerdeler) Asia Pacific as Senior Manager, Siddharta Consulting (a member firm of KPMG International) with his last position as the Director and Associate Partner Corporate Finance in the Financial Advisory Services Division since 2001. He also served as Deputy CEO in PT Clipan Finance Indonesia Tbk, a multifinance company (2006-2008).

182


Harianda Noerlan Independent Director Harianda Noerlan graduated his Bachelor degree in Machine Engineering from Faculty of Engineering, Trisakti University, Jakarta, Indonesia. He holds the position as the Independent Director of the Company and concurrently as Corporate Secretary since 2006. He started his professional career in banking in 1990 at PT Bank Niaga Tbk. His last position in the bank was the Head of International Banking Division-Capital Market Group in 2000. He then worked in Indonesian Bank Restructuring Agency – IBRA with his last position as Vice President, Group Head in the Bank Restructuring Unit in 2002. He then joined PT Bank Lippo Tbk and held several positions namely Managing Director Compliance (Compliance Director), Director of Distribution Financial Services, and Senior Vice President, Channels & Alliances Group Head (2002-2006). Dicky S. Moechtar Director Dicky S. Moechtar graduated his Bachelor degree in majoring of Computer Studies from The Control Data Institute, University Des Saarlandes, Germany. He holds the position as Director of the Company since 2006. He started his career in Banking at PT Bank Perniagaan in 1984 as Programmer, and then he was promoted to Analyst System Assistant Manager (1986-1991). Subsequently, he pursued his career in PT Bank Lippo Tbk with his last position as Managing Director subordinating divisions IT, Operation, General Affair, Asset Administration, Distribution Financial Services (1999-2002). He then held the position of Director in PT Multipolar Corporation Tbk (2002-2008), PT Link Net (2009-2011) and PT Link Net Tbk (2014-to date). Johannes Tong Director Johannes Tong graduated his Bachelor degree in physics, mathematics and business administration in Azusa Pacific University and degree of Magister in Business Administration from California State University, Los Angeles. He holds the position as the Director of the Company since April 24, 2013. In addition to his position as the Company’s Director, he also holds the position as Director in Art Department, Pelita Harapan University (2008-2014), PT First Media Production (2008-to date), PT Media Sinema Indonesia (2010-to date), and PT Indonesia Media Televisi (2015-to date). He also served as Senior Management in PT First Media News (2008-to date). His previous professional career among others was Loan Officer in Bank of America, Area Manager of TIMS, General Manager of PT Sopanusa Paper Mill & Converting, General Manager of PT Tjakrindo Mas Steel Industry, General Manager of PT Plasma Plastic Industry, General Manager of PT Indonesia Performing Arts, and General Manager of PT Melodia.


183

ENGLISH VERSION

Profile of the Board of Directors See Page: 62

Anthony Chandra Kartawiria Director Anthony Chandra Kartawiria graduated his Bachelor degree in Accounting and Finance from Carleton University, Ottawa – Canada. He holds the position as the Director of the Company since April 24, 2014. In 1985 until 1994, he started his career in marketing and credit granting approval in PT Indocitra Finance Tbk. He then held the position as Credit Director in PT Bank CIC Tbk (1995-2003), as President Director (CEO) in PT Bhakti Capital Tbk (2004-2007), as Operation and Finance Director (CFO) in PT Mobile-8 Telecom Tbk / PT Smartfren Telecom Tbk (2008-2011) and as Chief Executive Officer Mobile Commerce in PT Smartfren Telecom Tbk (2011-2013).

Richard Kartawijaya Director Richard Kartawijaya graduated his Bachelor degree in Electro Engineering from Faculty of Engineering, Atma Jaya Catholic University, Jakarta, Indonesia and Master of Business Administration degree in Marketing from Indonesian European University, Surabaya, Indonesia. He holds the position as the Director of the Company since 2014. He started his professional career in computer field as NEC Computer Distributor, PT Citra Caraka since 1982. Building his career for 15 years in Berca, Hewlett-Packard Distributor, began with position as Engineer up to Director. He then became the Country Manager of Microsoft Indonesia (1998-2002). President Director of Integrasi Teknologi (2002-2003), Country Manager of Motorola Indonesia (2003-2005), President Director of PT Infromatika Solusi Bisnis (2005-2010), and he was also the Managing Director in PT Andalan Solusindo Pratama (2008-2013). Besides that, he once also held the position as Chief Executive Officer of PT Ander Cakra Buana (2010-2013). Richard Kartawijaya was also a Lecturer in Bina Nusantara University, Graduate Program. He was also actively involved in organizations, among others participating in Indonesia Software and Telematic Association (ASPILUKI) since 1992 with his last position as Vice General Chairman, Creative Industry and Information Technology Society (MIKTI) since 2009 as its Treasurer, Indonesian Telematic Society (MASTEL) since 2003 with his last position as Head of ICT and Content Department. Subsequent to that, he was the Head of Judges Board of Swa Sembada Magazine for Best e-Corporation 2009 & 2012, Future IT Leader 2009 & 2012, Indonesia ICT Award (INAICTA) from 2007 to 2013 and lastly, as a member of Steering Committee and Head of Judges of Asia Pacific ICT Award (APICTA) from 2002 to 2013. Mobile Content & Application Award 2008 of National Chamber of Commerce (Kadin) (MCAA 2008) as the Executive Vice Chairman and as the Head of Judges Board.

184


Number of Shares Shareholders with the ownership ≥ 5%

Information of Shareholders See Page: 66

Registered Common Share Nominal Value Rp500 per share

Description

Nominal Value

%

1.548.143.980

774.071.990.000

88,86

-

AcrossAsia Ltd

959.976.602

479.988.301.000

55,10

-


588.167.378

294.083.689.000

33,76

194.023.927

97.011.963.500

11,14

Company

149.546.007

74.773.003.500

77,08

Individual

135.600

67.500.000

0.07

Company

33.818.570

16.909.285.000

17,43

Individual

10.523.750

5.261.875.000

5,42

Shareholders with the ownership ≤ 5% -

Foreign

-

Local

Share Ownership by Director and Commissioner On December 31, 2015 there was no members of the Board of Directors or Board of Commissioners who have shares in the Company.

In February 2000, the Company’s Initial Public Offering which is listed on the Surabaya Stock Exchange. After the merger of the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange in 2007, the chronology of ownership of shares of the Company are as follows :

Chronology of Share Ownership See Page: 66

2007 Based on the resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated December 29, 2006 as stipulated in the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 85, dated December 29, 2006, made by Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta, and pursuant to the shareholders resolution statement stipulated in the Deed of Meeting Resolution Statement No. 8 dated March 5, 2007, made before Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta, the Company has increased its subscribed and paid-up capital related to the issuance of new shares of 441,674,000 shares with the aggregate nominal value of Rp 220,837,000,000 as a result of the exercise of Right Issue I (PUT I). The deed was accepted and recorded in Legal Entity Administration System Database at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the acceptance of Report of Deed of Amendment of Company Articles of Association No. W7-HT.01.04-6246 dated May 3, 2007. Therefore, the structure of the capital and shareholders of the Company is as follows : 56,02% = AcrossAsia Ltd 32,67% = PT Reksa Puspita Karya 11,31% = Shareholders with the ownership ≤ 5% Registered Common Share Nominal Value Rp 500 per share

Description Number of Shares Authorized Capital Amount of subscribed and fully paid-up capital

Nominal Value

1.497.200.000

748.600.000.000

815.974.000

407.987.000.000

%

100,00

Shareholders with the ownership ≥ 5% -

AcrossAsia Ltd

457.131.716

228.565.858.000

56,02

-


266.579.704

133.289.852.000

32,67

Shareholders with the ownership ≤ 5%

92.262.580

46.131.290.000

11,31


185

ENGLISH VERSION


2008 On the June 26, 2008 and June 30, 2008, PT Reksa Puspita Karya exercised Warrant Series I respectively amounting to 13,000,000 warrants and 500,000 warrants with the exercise price of Rp 1,000 per warrant. The funds for exercising Warrant Series I have been received by the Company on the June 27, 2008 and July 1, 2008 respectively in the amount of Rp 13,000,000,000 and Rp 500,000,000. Therefore, after the exercise of Warrant Series I by PT Reksa Puspita Karya, the subscribed and paid-up capital of the Company has increased to 829,474,000 shares, with the aggregate nominal value of Rp 414,737,000,000. The increase of the subscribed and paid up capital of the Company that occurred related to the exercise of Warrant Series I by PT Reksa Puspita Karya was validated by the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stipulated in the Deed of Minutes of Meeting No. 4 dated November 13, 2009, made by Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta and subsequently stated in in the Deed of Meeting Resolution Statement No. 5 dated November 13, 2009, made before Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta. The Deed has been reported to the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia by Acceptance of Notice of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0000833.AH.01.09.Year 2010 dated January 6, 2010. Therefore, the structure of the capital and shareholders of the Company is as follows : 55,11% = AcrossAsia Ltd 33,77% = PT Reksa Puspita Karya 11,12% = Shareholders with the ownership ≤ 5% Registered Common Share Nominal Value Rp 500 per share


Nominal Value

1.497.200.000

748.600.000.000

829.474.000

414.737.000.000

%

100,00


AcrossAsia Ltd

457.131.716

228.565.858.000

55,11

-


280.079.704

140.039.852.000

33,77


92.262.580

46.131.290.000

11,12

2009 In 2009, there was no change of share ownership in the Company. The share ownership remains the same as in 2008. 55,11% = AcrossAsia Ltd 33,77% = PT Reksa Puspita Karya 11,12% = Shareholders with the ownership ≤ 5%

2010 On March 18, 2010, the Company has increased its authorized capital to Rp 1,650,000,000,000 comprising of 3,300,000,000 shares, as approved pursuant to the resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated March 4, 2010 as stipulated in the Deed of Minutes of Meeting No. 6 dated March 4, 2010, made by Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta and is stated in the Deed Of Meeting Resolution Statement No. 7 dated March 4, 2010, made before Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta, which has obtained the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia pursuant to the decree No. AHU-13941.AH.01.02.Year 2010 dated March 18, 2010, so that the structure of the capital and shareholders of the Company is as follows : 55,11% = AcrossAsia Ltd 33,77% = PT Reksa Puspita Karya 11,12% = Shareholders with the ownership ≤ 5%

186


Registered Common Share Nominal Value Rp 500 per share


Nominal Value

3.300.000.000

1.650.000.000.000

829.474.000

414.737.000.000

%

100,00


AcrossAsia Ltd

457.131.716

228.565.858.000

55,11

-


280.079.704

140.039.852.000

33,77


92.262.580

46.131.290.000

11,12

Pursuant to the resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated April 19, 2010 as stipulated in the Deed of Minutes of Meeting No. 21 dated April 19, 2010, made by Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta, and pursuant to the shareholder resolution statement stipulated in the Deed of Meeting Resolution Statement No. 7 dated July 20, 2010, made before Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta, the Company has obtained the approval to conduct Right Issue II for the purpose of Shares Issuance with Pre-emptive Rights (PUT II) and to increase the subscribed and paid-up capital related to the issuance of new shares of 912,421,400 shares with the aggregate nominal value of Rp 456,210,700,000 as a result of the exercise of PUT II. The deed was accepted and recorded in the Legal Entity Administration System Database at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to the acceptance of Report of Deed of Amendment of Company’s Articles of Association No. AHU-AH.01.10-21071 dated August 18, 2010. Therefore, the structure of the capital and shareholders of the Company is as follows : Registered Common Share Nominal Value Rp 500 per share

Description Number of Shares

Nominal Value

Authorized Capital

3.300.000.000

1.650.000.000.000

Amount of subscribed and fully paid-up capital

1.741.895.400

870.947.700.000

%

100,00


AcrossAsia Ltd

959.976.602

479.988.301.000

55,11

-


588.167.378

294.083.689.000

33,77


193.751.420

96.875.710.000

11,12

2011 Pursuant to the resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company as stipulated in the Deed of Meeting Resolution Statement No. 16 dated June 3, 2011, made by Dr. Irawan Soerodjo S.H., M.Si., Notary in Jakarta, which has obtained the approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as per decree No. AHU-36144.AH.01.02.Year 2011 dated July 19, 2011, the Company has increase the authorized capital to Rp 3,483,793,800,000 comprising of 6,967,587,600 shares and increased the Subscribed and Paid-Up Capital related to the exercise of Warrant Series II, so that the structure of the capital and shareholders of the Company is as follows : 55,11% = AcrossAsia Ltd 33,77% = PT Reksa Puspita Karya 11,12% = Shareholders with the ownership ≤ 5%


187

ENGLISH VERSION




Nominal Value

Authorized Capital

6.967.587.600

3.483.793.800.000


1.741.896.900

870.948.450.000

%

100,00


AcrossAsia Ltd

959.976.602

479.988.301.000

55,11

-


588.167.378

294.083.689.000

33,77


193.752.920

96.876.460.000

11,12

On October 5, 2011, the public shareholders of the Company exercised Warrant Series II and the funds from such exercise have been fully received by the Company. The exercise of Warrant Series II has increased the Company’s Subscribed and Paid-Up Capital and it is validated by the resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated October 21, 2011 as stipulated in the Deed of Minutes of Meeting No. 6 dated October 21, 2011, made by Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta. Therefore, the Subscribed and Paid-Up Capital of the Company increased to 1,741,896,978 shares with the aggregate nominal value of Rp 870,948,489,000 with the structure of the capital and shareholders of the Company is as follows : Registered Common Share Nominal Value Rp 500 per share


Nominal Value

Authorized Capital

6.967.587.600

3.483.793.800.000


1.741.896.978

870.948.489.000

%

100,00


AcrossAsia Ltd

959.976.602

479.988.301.000

55,11

-


588.167.378

294.083.689.000

33,77


193.752.998

96.876.449.000

11,12


2013 On August 22, 2013, the shareholders of the Company have converted Warrant Series into shares. The Conversion of Warrant Series II have led to an increase of Subscribed and Paid-Up Capital of the Company as stipulated in the Deed of Meeting Statement Resolution No. 7 dated August 22, 2013, made by Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta, therefore the Subscribed and Paid-Up Capital of the Company becomes 1,742,167,907 shares with the aggregate nominal value of Rp 871,083,953,500. The Deed has been accepted and recorded in Legal Entity Administration System Database at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia based on the acceptance of Report of Deed of Amendment of Company’s Articles of Association No. AHU-AH.01.10-35144 dated August 26, 2013. Therefore, the structure of the capital and shareholders of the Company is as follows : 55,10% = AcrossAsia Ltd 33,76% = PT Reksa Puspita Karya 11,14% = Shareholders with the ownership ≤ 5%

188




Nominal Value

%

Authorized Capital

6.967.587.600

3.483.793.800.000


1.742.167.907

871.083.953.500

100,00


AcrossAsia Ltd

959.976.602

479.988.301.000

55,10

-


588.167.378

294.083.689.000

33,76


194.023.927

97.011.963.500

11,14



DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

Board of Commisioner

Audit Commitee

Company Organization Structure See Page: 72

PRESIDEN DIREKTUR President Director

UNIT AUDIT INTERNAL

Ali Chendra

Internal Audit

WAKIL PRESIDEN DIREKTUR Vice President Director

Irwan Djaja

STRUKTUR

ORGANISASI

Organization Structure

FIRST MEDIA DIREKTUR KORPORASI

DIREKTUR PENGEMBANGAN BISNIS STRATEGIS

DIREKTUR PENGEMBANGAN BISNIS UNIT-UNIT USAHA

DIREKTUR STRATEGI PERUSAHAAN DAN PERENCANAAN

Corporate Services Director

Strategic Business Development Director

Subsidiaries Business Development Director

Corporate Strategic and Planning Director

Finance Director

Harianda Noerlan

Dicky S. Moechtar

Johannes Tong

Richard Kartawijaya


DIREKTUR KEUANGAN

Structure of Subsidiary Entity of Company See Page: 73

PT FIRST MEDIA TBK.

PRODUCTION

TELEVISION

STRUKTUR ENTITAS ANAK PERUSAHAAN



99

189

ENGLISH VERSION

PT Internux (“PTI”)

PT Internux (“PTI”) Jl. Sultan Hasanuddin 19, Makassar Sulawesi Selatan - Indonesia Pendirian dan Bidang Usaha PTI didirikan pada tahun 2000, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched dan jasa akses internet. NPWP: 02.013.079.5-804.000 TDP: 202316110141 IP Jartaplok Berbasis Packet-Switched: 243/KEP/M.KOMINFO/04/2012 IP PMA: 1395/1/IP-PB/PMA/2015 Penyertaan Saham Pernyetaan Perseroan dalam PTI melalui MMM adalah sebesar 70,20%. Manajemen

PT First Media News (“FMN”) %HULWD6DWX3OD]DWKÁRRU6XLWH -O-HQG*DWRW6XEURWR.DY-DNDUWD

13:3 7'3


Presiden Komisaris: Masagus Ismail Ning Komisaris: Teuku Bachrumsjah Hamzah Komisaris Independen: Yukio Takebe Bintan Regen Saragih Sasmito Dirdjo

,83,032533)659,;,PSRU)LOP Kepemilikan Saham 3HUVHURDQPHPLOLNLVDKDP)01GDQ VDKDPPHODOXL09& Manajemen Direktur: Selamun Y. Bosko

PT Media Sinema Indonesia (“MSI”) PT First Media Production (“FMP”)

Pendirian dan Bidang Usaha FMP didirikan pada tahun 2008.Bidang usaha saat ini adalah industri jasa penyiaran televisi swasta (dalam proses pengurusan perizinan)

Establishment and Line of Business

,83352'33)65,;3HPEXDWDQ)LOP

Komisaris: Dicky S. Moechtar

BeritaSatu Plaza 4th floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950

Jl. Sultan Hasanuddin 19, MakassarSulawesi Selatan - Indonesia

Pendirian dan Bidang Usaha )01GLGLULNDQSDGDWDKXQGDQELGDQJXVDKDVDDW inia adalah industri jasa penyiaran televisi swasta (sedang dalam pengurusan perizinan).


PTI was established in 2000, and run its business activities in the field of implementation of local fixed network-based packet switched and internet access services NPWP: 02.013.079.5-804.000


NPWP: 02.261.841.7-063.000

NPWP: 02.270.069.4-063.000

TDP: 202316110141

TDP: 09.03.1.59.59984 IUP: 526/PROD/PP-FS.RV/I/2009 (Pembuatan Film)





Presiden Direktur: Johannes Tong Direktur: Tjakradidjaya Handany

IP Jartaplok Berbasis Packet-Switched: 243/KEP/M.KOMINFO/04/2012 IPP PMA: 1395/1/IP-PB/PMA/2015

Subsidiary Entity of Company See Page: 74

Investment Shares Investment shares of the Company in PTI through MMM is equal to 70,20% Management President Commissioner: Masagus Ismail Ning Commissioner: Teuku Bachrumsjah Hamzah Independent Commissioner: Yukio Takebe Bintan Regen Saragih Sasmito Dirdjo

President Director: Dicky S. Moechtar Director Independent: Indryanarum Director: Yuhi Abe Timotius Max Sulaiman

PT First Media Production (“FMP”) BeritaSatu Plaza Lt. 4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 Establishment and Line of Business FMP was established in 2008, and run its business activities in the field of industrial private television broadcasting services (currently in the licensing) NPWP: 02.270.069.4-063.000 TDP: 09.03.1.59.59984 IUP: 526/PROD/PP-FS.RV/I/2009 (Cinematography) Investment Shares The Company has 99,89% shares in FMP and 0,11% shares through FMN Management Commissioner: Anthony C. Kartawiria

Director: Johannes Tong

PT First Media News (“FMN”) BeritaSatu Plaza Lt. 11, Suite 1101 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 Establishment and Line of Business FMN was established in 2008, and run its business activities in the field of industrial private television broadcasting services (currently in the licensing) NPWP: 02.845.133.4-063.000 TDP: 09.03.1.59.58438 IUP: 463/PROD/PP-FS.R/IX/2008 (Cinematography) IUP: 13/IMPOR/PP-FS.RV/IX/2008 (Import Movies) Investment Shares The Company has 99,98% shares in FMN and 0,02% shares through MVC Management Commissioner: Dicky S. Moechtar

190

Director: Selamun Y. Bosko


PT Media Sinema Indonesia (“MSI”) BeritaSatu Plaza Lt. 4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 Establishment and Line of Business FMNMSI was established in 2003, and run its business activities in the field of industrial private television broadcasting services (currently in the licensing) NPWP: 02.261.841.7-063.000 Investment Shares Investment shares of the Company in MSI through FMP is equal to 99,97% and 0,03% shares through FMN Management Commissioner: Anthony C. Kartawiria

President Director: Johannes Tong Director: Tjakradidjaya Handany

PT Delta Nusantara Networks (“DNN”) Gedung Graha Kencana Lt. Mezzanine Unit J Jl. Raya Perjuangan No.88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 Establishment and Line of Business DNN was established in 2006, and run its business activities in the field of Internet Service Provider NPWP: 02.555.936.0-035.000 TDP: 09.02.1.46.31177 ISP: 852 Year 2014 Investment Shares The Company has 49,83% shares in DNN, and 50,17% shares through GIAT Management Commissioner: Dicky S. Moechtar

President Director: Debora R.M. Girsang Director: Rony Ardhitya Soetedjo Ariyanto Koesdinar KWA Andy Widodo

PT MSH Niaga Telecom Indonesia (“MSH”) Rukan Graha Cempaka Mas Blok C-06 Jl. Letjen Suprapto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Establishment and Line of Business MSH was established in 2011, and run its business activities in the field of Calling Card and Services NPWP: 01.832.587.8-027.000 TDP: 09.03.1.46.30067 Investment Shares Investment shares of the Company in MSH through BMPA is equal to 80% and 20% shares through GIAT. Management Commissioner: Eddy Rizal Umar

Director: Kwa Andy Widodo


191

ENGLISH VERSION

PT Cinemaxx Global Pasifik (“CGP”)


PT First Media News (“FMN”) %HULWD6DWX3OD]DWKÁRRU6XLWH -O-HQG*DWRW6XEURWR.DY-DNDUWD Pendirian dan Bidang Usaha )01GLGLULNDQSDGDWDKXQGDQELGDQJXVDKDVDDW inia adalah industri jasa penyiaran televisi swasta (sedang dalam pengurusan perizinan).

Menara Matahari Lt.2 Jl. Boulevard Palem Raya 7, Lippo Karawaci Tangerang.

13:3 7'3



,83352'33)65,;3HPEXDWDQ)LOP ,83,032533)659,;,PSRU)LOP Kepemilikan Saham 3HUVHURDQPHPLOLNLVDKDP)01GDQ VDKDPPHODOXL09&




PT Media Sinema Indonesia (“MSI”) PT First Media Production (“FMP”) BeritaSatu Plaza 4th floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 Pendirian dan Bidang Usaha FMP didirikan pada tahun 2008.Bidang usaha saat ini adalah industri jasa penyiaran televisi swasta (dalam proses pengurusan perizinan)


CGP was established in 2014, and run its business activities in the field of Film and Video Recording and Cinema Services NPWP: 66.757.488.3-451.000


NPWP: 02.261.841.7-063.000

NPWP: 02.270.069.4-063.000

TDP: 30.03.1.46.15079







SIUP: 503/00320-BPMPTSP/30-03-PB/II/2015 Investment Shares


Investment shares of the Company in CGP through CIAT is equal to 51,02% Management Commissioner: Made Seputra Djaya

Director: Rudy Nanggulangi

PT Prima Wira Utama (“PWU”) BeritaSatu Plaza Lt. 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 Establishment and Line of Business PWU was established in 2011, and run its business activities in the field of Trading NPWP: 03.199.753.9-063.000 TDP: 09.03.1.46.76907 Investment Shares Investment shares of the Company in PWU through BMPA is equal to 99,99% and 0,01% shares through MVC Management President Commissioner: Harijono Suwarno Commissioner: Anthony C. Kartawiria Irwan Djaja

President Director: Richard Kartawijaya Director: Indra Yanto Timotius Max Sulaiman

PT Daya Sarana Mantap (“DSM”) Ruko Cyber Park Nomor 2160 Jl. Boulevard Gajah Mada, Tangerang, Banten Establishment and Line of Business DSM was established in 2015, and run its business activities in the field of Trading NPWP: 73.570.090.8-402.000 TDP: 30.06.1.47.11578 SIUP: 2116/PK/XII/BPMPTSP/2015 Investment Shares The Company has 99,9% shares in DSM, and 0,1% shares through BMPA Management President Commissioner: Richard Kartawijaya Commissioner: Edward Sanusi

192

President Director: Poon Sui Meng (Desmond Poon) Director: Meena Kumari K. Adnani Dewi Dharma Yanti


PT Link Net Tbk (“LN”) BeritaSatu Plaza Lt. 4, Suite 403 Jl. Jend. Gatot Subroto kav.35-36, Jakarta 12950 Establishment and Line of Business LN was established in 1996, and run its business activities as providers of a network of fixex cable-based, multimedia services, internet access services, telephony added value services and business management consultancy services NPWP: 01.770.114.5-054.000 TDP: 09.03.1.61.30472 IP Jartaplok Berbasis Packet-Switched: 246/KEP/M.KOMINFO/06/2011 IP PMDN: 232/1/IP/PMDN/2014 Investment Shares The Company has 33,82% shares in LN, and 66,18% shares is owned by public Management President Commissioner: Ali Chendra Independent Commissioner: Jonathan L. Parapak Bintan R. Saragih Commissioner: Edward D. Horowitz Lorne R. Somerville

President Director: Roberto F. Feliciano Independent Director: Henry J. Liando Director: Dicky S. Moechtar Sigit Prasetya Andy N. Purwohardono

PT First Media Television (“FMTV”) BeritaSatu Plaza lt.5 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 Establishment and Line of Business FMTV was established in 2008, and run its business activities in the field of subscribe broadcasting services NPWP: 02.901.331.5-063.000 TDP: 09.03.1.60.69259 IPP LPB Jasa Penyiaran: 393/KEP/M.KOMINFO/11/2010 IP PMDN: 97/1/IP/PMDN/2015 Investment Shares Investment shares of the Company in FMTV through LN is equal to 99,99% Management President Commissioner: Roberto F. Feliciano Commissioner: Henry J. Liando Andy N. Purwohardono

President Director: Dicky S. Moechtar Director: Dewi Dharma Yanti Tan Ting Luen

PT Bintang Merah Perkasa Abadi (“BMPA”) BeritaSatu Plaza Lt.7, Suite 702 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 Establishment and Line of Business BMPA was established in 2011, and run its business activities in the field of telecommunication services NPWP: 03.173.948.5-063.000 TDP: 09.03.1.46.73026 SIUP: 04898-04/PM/P /1.824.271 Investment Shares The Company has 99,91% shares in BMPA, and MVC has 0,09% shares Management Commissioner: Irwan Djaja

Director: Dicky S. Moechtar


193

ENGLISH VERSION

PT Margayu Vatri Chantiqa (“MVC”)


PT First Media News (“FMN”) %HULWD6DWX3OD]DWKÁRRU6XLWH -O-HQG*DWRW6XEURWR.DY-DNDUWD Pendirian dan Bidang Usaha )01GLGLULNDQSDGDWDKXQGDQELGDQJXVDKDVDDW inia adalah industri jasa penyiaran televisi swasta (sedang dalam pengurusan perizinan).


13:3 7'3



,83352'33)65,;3HPEXDWDQ)LOP ,83,032533)659,;,PSRU)LOP Kepemilikan Saham 3HUVHURDQPHPLOLNLVDKDP)01GDQ VDKDPPHODOXL09&






MVC was established in 2002, and run its business activities in the field of general trading and services NPWP: 02.270.069.4-063.000


NPWP: 02.261.841.7-063.000

NPWP: 02.270.069.4-063.000

Investment Shares







The Company has 99% shares in MVC, and 1% through FMP Management


Commissioner: Dicky S. Moechtar

Director: Johannes Tong

PT Citra Investama Andalan Terpadu (“CIAT”) BeritaSatu Plaza Lt.9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 Establishment and Line of Business CIAT was established in 2014, and run its business activities in the field of general trading and services NPWP: 71.800.643.0-063.000 Investment Shares The Commpany has 99,99% shares in CIAT, and GIAT has 0,01% shares Management Commissioner: Irwan Djaja

Director: Anthony C. Kartawiria

PT Graha Raya Ekatama Andalan Terpadu (“GREAT”) BeritaSatu Plaza Lt.9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 Establishment and Line of Business GREAT was established in 2014, and run its business activities in the field of general trading and services NPWP: 71.812.386.2-063.000 Investment Shares The Company has 99% shares in GREAT, and CIAT has 1% shares Management Commissioner: Irwan Djaja

Director: Anthony C. Kartawiria

PT Graha Investama Andalan Terpadu (“GIAT”) BeritaSatu Plaza Lt. 4, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 Establishment and Line of Business GIAT was established in 2011, and run its business activities in the field of general trading and services NPWP: 03.230.458.6-063.000 Investment Shares Investment shares of the Company in GIAT through FMP is equal to 99,7% shares and 0,3% shares through MVC Management President Commissioner: Ali Chendra Commissioner: Johannes Tong

194

Director: Irwan Djaja


PT Bina Mahasiswa Indonesia (“BMI”) Gedung Plaza Asia Lt.26, Zone ABCD Jl. Jend. Sudirman Kav.59, Jakarta 12190 Establishment and Line of Business BMI was established in 2006, and run its business activities in the field of sports consultancy services Investment Shares Investment shares of the Company in BMI through GIAT is equal to 45% shares Management President Commissioner: John Riady Commissioner: Erick Thohir

Director: Ryan Rusli Gozali

PT Jaring Data Interaktif (“JDI”) Gedung BeritaSatu Plaza Lt. 11 Suite 1101 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta - 12950 Establishment and Line of Business JDI was established in 1999, and run its business activities in the field of private broadcasting services industry (currently in the licensing) NPWP: 01.903.863.7-056.000 TDP: 09.03.1.62.62106 Izin Usaha: 23/1/IU/I/PMDN/TELEKOMUNIKASI/2011 Investment Shares Investment shares of the Company in JDI through FMN is equal to 70% and FMP is equal to 30% Management Commissioner: Johannes Tong

Director: Tjakradidjaja Handany

PT Mitra Mandiri Mantap (“MMM”) Jl. KH. Moh Mansyur No. 36A Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat - Indonesia Establishment and Line of Business MMM was established in 2010, and run its business activities in the field of general trading and services NPWP: 21.151631.5-029.000 Investment Shares Investment shares of the Company in MMM is equal to 69,04% Management Commissioner: Bambang Sucahyo

Director: Masagus Ismail Ning


195

ENGLISH VERSION

PT Indonesia Media Televisi (“IMTV”)

PT Internux (“PTI”) Jl. Sultan Hasanuddin 19, Makassar Sulawesi Selatan - Indonesia Pendirian dan Bidang Usaha PTI didirikan pada tahun 2000, dan menjalankan kegiatan usahanya saat ini dibidang penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched dan jasa akses internet.

PT First Media News (“FMN”) %HULWD6DWX3OD]DWKÁRRU6XLWH -O-HQG*DWRW6XEURWR.DY-DNDUWD

NPWP: 02.013.079.5-804.000 TDP: 202316110141


IP Jartaplok Berbasis Packet-Switched: 243/KEP/M.KOMINFO/04/2012

)01GLGLULNDQSDGDWDKXQGDQELGDQJXVDKDVDDW inia adalah industri jasa penyiaran televisi swasta (sedang dalam pengurusan perizinan).

IP PMA: 1395/1/IP-PB/PMA/2015 Penyertaan Saham Pernyetaan Perseroan dalam PTI melalui MMM adalah sebesar 70,20%. Manajemen

13:3 7'3



,83352'33)65,;3HPEXDWDQ)LOP ,83,032533)659,;,PSRU)LOP Kepemilikan Saham 3HUVHURDQPHPLOLNLVDKDP)01GDQ VDKDPPHODOXL09& Manajemen Komisaris: Dicky S. Moechtar



Berita SatuPlaza, Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 35-36 Jakarta 12950 - Indonesia Establishment and Line of Business IMTV was established in 2007, and run its business activities in the field of subscribe broadcasting services

BeritaSatu Plaza 4th floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 Pendirian dan Bidang Usaha MSI didirikan pada tahun 2003. Bidang usaha saat ini adalah industri

NPWP: 02.261.841.7-063.000

NPWP: 02.671.869.2-063.000

NPWP: 02.270.069.4-063.000 TDP: 09.03.1.59.59984 IUP: 526/PROD/PP-FS.RV/I/2009 (Pembuatan Film)






TDP:09.03.1.60.70711 IPP Lembaga Penyiaran Berlangganan: 112/KEP/M.KOMINFO/02/2012 IPP PMA: 33/1/IP-PB/PMA/2015


Investment Shares Investment shares of the Company in IMTV through LN is equal to 15% Management President Commissioner: Ali Chendra Independent Commissioner: Nanan Soekarna Didik J. Rachbini Commissioner: Harijono Suwarno Dewi Dharma Yanti

Mailing List See Page: 78

President Director: Irwan Djaja Independent Director: Maria Clarissa Fernandez Joesoep Director: Johannes Tong Poon Sui Meng (Desmond Poon)

DAFTAR ALAMAT FIRST MEDIA Kantor First Media: BeritaSatu Plaza Lantai 4, Suite 401 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 527 8811 Fax (62-21) 527 8833

Kantor Link Net: BeritaSatu Plaza Lantai 4, Suite 403 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 527 8811 Fax (62-21) 527 8833

Kantor BMPA: BeritaSatu Plaza Lantai 7, Suite 702 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 527 9057 Fax (62-21) 527 9056

Kantor FMN: BeritaSatu Plaza Lantai 11, Suite 1101 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 5290 0303 Fax (62-21) 5290 0301

Kantor FMTV: BeritaSatu Plaza Lantai 5 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 527 7976 Fax (62-21) 527 XXX

Kantor FMP: BeritaSatu Plaza Lantai 5 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 520 1066 Fax (62-21) 520 1067

Kantor MSI: BeritaSatu Plaza Lantai 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 520 1066 Fax (62-21) 520 1067

Kantor MVC: BeritaSatu Plaza Lantai 11 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) XXX Fax (62-21) XXX

Kantor CIAT: BeritaSatu Plaza Lantai 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) XXX Fax (62-21) XXX

Kantor GREAT: BeritaSatu Plaza Lantai 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) XXX Fax (62-21) XXX

Kantor IMTV: BeritaSatu Plaza Lantai 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 520 1066 Fax (62-21) 520 1067

Kantor PWU: BeritaSatu Plaza Lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) XXX Fax (62-21) XXX

Kantor Internux: BeritaSatu Plaza Lantai 6 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 527 1920 Fax (62-21) 527 1922

Kantor MSH Niaga Telecom: Graha Cempaka Mas Blok C-06 Jl. Letjen. Suprapto Kav.3 Jakarta 10640, Indonesia Telp (62-21) 424 2000 Fax (62-21) 4288 0203/04

Kantor Internux: Jl. Sultan Hasanuddin 19, Makassar, Indonesia Telp (62-21) 424 2000 Fax (62-21) 4288 0203/04

104

196


MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON FIRST MEDIA PERFORMANCE Industry and Economic Review Today, the East Asia and Pacific region remains one of the leading contributors to the world’s economic growth. Although the economic growth in the ASEAN region has whittled down to 4,6% Indonesia still records a 4,8% growth in 2015. Reformation in the field of economy, including the improvement in financial, labor policies, and an increasingly transparent market and improved accountability help sustain the economic

95%


growth although it is still corrected due the pressure of the world’s economy, including the slowing down of China’s economy and the plummet in commodity and energy prices. Annual Report PT First Media Tbk. 2015

Indonesian economic growth is heavily sustained by household consumption and primary commodity exports. The strengthening of this household consumption is caused by the demographic structure consisting mostly of those who are at a productive age and is a thriving middle class that increased the income per capita. Interestingly, 58.4% internet users in Indonesia are the young generations, where 48.5% of those are in the range of 15 – 34 years of age. Indonesian government promotes the development of infrastructure and communication information technology because

107

Management Analysis and Business Strategy See Page: 80

they fully understand that Indonesia’s economic development will be massively impacted by the use of communication information technology. Social media contributes to the empowerment of micro-economy in the midst of Indonesian society. On the other side, 95% internet access is still done through mobile devices, such as smartphone and tablet. This is why Indonesia still needs construction of internet network infrastructure through cable that is often referred to as truly broadband in homes or buildings. Governance, both in government sector, as well as a transparent private sector and integrated also demands an e-government strategy to enable security for data connected to the system and thus to facilitate the traffic of information communication a good broadband internet service network is required. Observing this demand, the Company sees that the development for TMT business is still very wide open, although competition will become even more tight with the commencement of MEA 2015 that will mean new competitors from several ASEAN countries will come looking for an internet user market in Indonesia, the biggest market in the South East Asian region. Business and Product Review The company is a company that engages in the field of TMT that includes network services of broadband internet services with or without cable, pay television service with cable and direct to home (satellite), data communication services through digital communication network, passive multimedia infrastructure construction service in buildings, telephony network service through an integrated smart network, multimedia content creator and provider as well as movie theater. In order to become a leading company in TMT business, the Company seeks innovation in the telecommunication sector, television broadcast, the service network construction and infrastructure expansion, creation of multimedia content, as well as building the synergy of all products, services and solutions for customers’ satisfaction. The division of the Company’s business run by subsidiary entities and/or association entity along with the service products generated is as follows: Technology Technology is one of the main factors of the changes that occurs in the life of communities for millions of years. Technology determines the Industrial Revolution in the 18th century. When citizens of the world entered the Information Era, it begun with knowledge and technology based Digital Revolution. The importance of developing a technology that makes distances feel closer, faster information traffic, business transactions multiplied, and security is more guaranteed. The Company is fully aware of these, which is why technology gets the biggest portion of attention in determining every strategic steps from the Company and the subsidiary entity. The Company and subsidiary entity continually applied the best technology development on each product to generate and present an integrated telecommunication and multimedia services. The Company is also known as a first cable broadband internet to be able to provide a 100 Mpbs capacity to its customers and also as the first company to provide high definition (HD) television channel in Indonesia.


197

ENGLISH VERSION

Years of experience in managing a broadband internet network, the Company truly understands the behavior and the increasing need for broadband internet network that can be used by the customer at ease anywhere by mobile, that is why the Company delivers technology that keeps on improving to its customers through broadband wireless service which is ULTRA LTE, BOLT! That is an upgrade of 4G LTE network with leading advanced mobile network, namely LTE Advance (LTE-A) that is an evolution in the latest 4G technology that can give up to 200 Mbps download

95%


BOLT!Talk application, an application that can be downloaded by smartphone or tablet user so that it enables BOLT! Customers to communicate with other BOLT! and non-BOLT! Users. This is a technology development that is happily welcomed by customers. Moreover, through the application of technology, PTI can work together with smartphone and tablet producers so people is increasingly more flexible in using the excellence of the 4G LTE, BOLT! Network service.


107


The company is aware of the increasing habit of people watching video through internet service facility. With the tagline “TV Anywhere” through First Media GO service, LN continues to develop technology so people can enjoy their favorite TV show on their PC, laptop, smartphone or tablet. Including watching live broadcast via live streaming. In order to expand the access for video viewing via live streaming, LN employ the BOLT! 4G LTE product. First Media GO can also be enjoyed through Google Chrome or Firefox browser. First Media GO application can also be downloaded through App Store (Apple iOS) or Play Store (Android). With regards to television watching habit, the Company fully understands the change in behavior and needs of today’s audience. LN completes pay television network service with Smart Box HD that is completed with a DOCSIS 3.0 internal modem with interactive facility, so audience can enjoy Video on Demand, Catch Up TV, Personal Video Recorder, Games, Video Streaming, TV Anywhere, and accessing broadband internet service that is completed with Google Android platform 4.3 so customers can access a variety of Android application, such as YouTube, Gmail, Facebook, and Twitter. In addition to that, SmartBox HD also functions as Wi-Fi with DLNA that provides Wi-Fi network for the entire house. The Company pays attention to content exposure that is not appropriate for children. Therefore, products that are used to access content is equipped with parental controls feature, whether it is for internet service, as well as pay television service. Technology has to be able to give assurance to parents with regards to contents exposed to their children. In order to optimally support the business process of corporate customer, the Company through its subsidiary entity has successfully implemented a technology that has satisfied its customers for years by giving a stable internet connection service. Technology that supports corporate business is bolstered by a sturdy infrastructure called Metropolitan or Metro-Ethernet. To configure the connection a smart network technology is used, which is called MPLS (Multi Protocol Label Switching). The services given are high speed data transfer, such as disaster recovery, storage area network, peering services, inter-branch connection and video streaming. Whereas network routing adopted the BGP Best-Path Route method in the global internet network connection through Shortest Path Technique. The availability of this technology is prepared to be able to hold a 40 Gbps bandwidth capacity. This implemented technology assigns Company’s subsidiary entity as the network provider with overall network availability and reliability reaching more than 99.5%. Till end of 2015, about 98 buildings have installed DataComm communication network or also referred to Spider Building. The availability of spider network will facilitate and accelerate service to corporate customers that would like to increase the access of data exchange and information, and the acceleration of the business process being run. The Company believes technology presents quality for public satisfaction. Likewise when the Company through subsidiary entity presented a chain of movie theater that offers “Maximum Movie Experience” with digital technology, for an unmatched picture quality and unrivalled audio power (Big Picture, Big Sound). The Ultra XD cinema auditorium has giant screens with the best technology, with width equal to 370 55 inch LCD screens it is equipped with state-of-the art technology, which are Dolby Atmos audio and Dual Digital Projection image projection system. Not only that, Maxx Box Lippo Village also introduces one of the biggest and the first interactive area in Indonesia, Cinemaxx Hyperstation.

198


Telecommunication Business Cable broadband internet network service business. In the beginning, this service business was operated by the Company itself starting in 2007 and then was novated to PT Link Net Tbk (LN) in 2011 until present. This business service’s concept is TriplePlay that provides an integrated service from its three products, (i) high-speed broadband internet service (“FastNet”), (ii) pay cable television (“HomeCable”), and (iii) digital communication service through digital telecommunication network (“DataComm”). TriplePlay service is operated with a high-tech cable system called Hybrid Fiber Coaxial (“HFC”) and can operate an 870 MHz twoway broadband services. “FastNet” is internet service product that uses media cable and is available in Indonesia as the first to provide a fast and affordable internet service costing Rp 99.000,- for a 384 Kbps speed. With HFC network that has a frequency up to 870 MHz, it is able to deliver a large bandwidth to the Indonesian people. Today FastNet service can be experienced in Jabodetabek, Bandung, Surabaya and Bali areas. “HomeCable” is a pay television service that LN provides in collaboration with PT First Media Television (FMTV) as the license holder of subscription broadcast management. HomeCable service will be elaborated in the Media Business – Paid Television Service part on page 98-99. “DataComm” is a high speed data communication service that uses fiber optic cable network for business and other commercial necessity. By using a fiber optic network infrastructure, DataComm provides data service to corporate customers in various industrial and business sector. DataComm service is already available to a number of corporate in Jakarta’s golden triangle business district. Wireless Broadband Internet Network Business Internux is the Company’s subsidiary that operates the Wireless Broadband Internet Network Business – Broadband Wireless Access (BWA) under the trade name “BOLT! Super4GLTE” (“PTI/BOLT!”). BOLT! Product adopted the 4G LTE-TDD technology (Long Term Evolution – Time Division Duplex). This product caters to the need of people’s broadband internet service, which is a mobile broadband internet, so that customers can use the service while on the move at their convenience, even when they are travelling. With the mission of “Transforming Lives”, BOLT! it is now servicing mobile internet needs through 3.400 BTS networks spread over the areas of Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, and Medan. In line with the Company’s commitment to be the leading TMT service provider, PTI has come up with innovations to upgrade the quality of its service. In 2015, BOLT! Did program bundling with smartphone products namely smartphone (“BOLT!4G Powerphone E1”), tablet (“BOLT!4G Tablet X1”), and mobile WiFi Hydra, and also strategically collaborated with Samsung in presenting Samsung Galaxy J5. Moreover, BOLT! Also made a breakthrough by introducing ULTRA LTE that offers three advantages, which are ultra speed, ultra coverage and ultra value. In bringing about ULTRA LTE, BOLT! upgraded its 4G LTE network with leading mobile network advance technology, that is LTE Advanced (LTE-A) that is the evolution of the latest 4G technology that has a download speed of up to 200 Mbps. This will enable BOLT! customers to upload a 1 GB file in only 40 seconds. BOLT! customers can also enjoy ULTRA LTE service through Samsung Note 5 and Samsung S6 Edge+ devices. BOLT! has a regular (individual) market segment and corporate customers that subscribe to BOLT! services using a prepaid as well as a postpaid method. At end of 2015, there are 1.3 million listed subscriber. These numbers saw an increase from the number of regular BOLT! customers in 2014 of 958.508 customers, Corporate customer’s data in 2015 listed 4.513 customers. Similar to the regular customer’s data, corporate customer’s data also saw an increase from 2014 of 1.236 customers. Integrated Smart Network Telephony Business In light of business development in Indonesia and how competition is getting tighter among companies engaged in the telecommunication industry, the Company is strengthening its service with a telephony added value being run by MSH. The telephony added value service is a communication service through telephone at a more affordable price. The service covers, among others, telephony service through a smart network, calling card, interactive voice response technology and call for public radio. The target market for the Company is mostly corporate customers, with service area covering Jakarta and Surabaya. Till December 31st, 2015 the Company has serviced approximately 1.300 corporate customers from a range of industries such as hospital, insurance, pharmacy, automotive and mining.


199

ENGLISH VERSION

Telecommunication Infrastructure Construction Business PWU is the Company’s subsidiary engaged in construction business, management, operation and regulation of telecommunication infrastructure necessity. Where this telecommunication infrastructure includes but not limited to Distributed Antenna System (DAS), strengthening of cellular phone signal, digital signage, CCTV, EDC machine, and many other forms. This telecommunication infrastructure is provided in office buildings,

95%


residential areas (housing complex and apartment), hospital, hotel, center of education, and shopping center. A form of telecommunication that uses infrastructure owned by the Company. In order to support PWU needs and client’s request, PWU has built communication support services in the building (in building solution) in 59 buildings across Indonesia, consisting of 37 shopping centers, 8 hospitals, 5 hotels, 9 center of educations.


107


Apart from the things mentioned above, PWU has also done wireless infrastructure connection (Wi-Fi) in 25 shopping centers and 3 hospitals, to deliver Wi-Fi service to the tenants and visitors of the said shopping centers or hospitals. This infrastructure is presented by PWU in joint cooperation with LN and DNN enabling visitors to enjoy a super-fast Wi-Fi up to 100 Mbps, where it is the fastest facility provided for visitors in shopping centers and hospitals in Indonesia. Internet Service Provider/ISP Business DNN is Company’s subsidiary that engages in the field of internet service provider (ISP) using a combination of fiber optic and radio link networks. This subsidiary reinforce the Company in the internet service business in Tangerang, Bandung, Belawan, Medan, Palembang, and in 2015 expanded its service to the city of Bogor. In the same year the internet service that is provided by DNN also caters to tenants in various shopping center buildings belonging to Lippo Malls. This is made possible through a joint cooperation with another of the Company’s subsidiary entity, PWU. At the end of 2015, DNN developed its internet business through LippoStar1 satellite with the trade name “FirstNet” to serve internet user in hard to reach regions through a terrestrial network. DNN market shares are corporate customers, with 177 customers in 2015. That number is 16,45% increase to the number of customers in 2014, which was 152 customers. Media and Content Creator Business Pay Cable Television Business Company’s associate entity, FMTV, worked together in using the cable network owned by LN to deliver high definition quality television broadcast labeled “HomeCable”. The broadcasting program that is delivered by HomeCable is highly varied, starting from educational program, news, music, entertainment, lifestyle, movie, sports to children’s program. Not only presenting foreign broadcasting channels, HomeCable also provides nine local channels that are created in-house such as J’Go, Dangdutz, Hi TV, MIX, Reformed 21, Foodie TV , Kairos TV, Karaoke TV and BeritaSatu. This nine in-house channels produced by FMP and FMN is a form of creative initiative by HomeCable to promote interest towards Indonesian content. Not only broadcast quality excellence is presented, the broadcast service pay television that is called HomeCable is also equipped with an interactive that is a strong bargaining proposition to the market. The young generation and teenager market these days is leveraging television as a center for information, followed by online internet media, so that an interactive application is needed. The broadcast range covered the Jabodetabek, Bandung, Surabaya and Bali. Direct to Home (Satellite) Pay Television Business This business is ran by a company that is affiliated with the Company, IMTV based on the subscribed broadcast operating license that it owns. In providing this direct to home pay television service labeled “BiGTV”, IMTV uses a satellite technology as the main infrastructure to broadcast the television program across Indonesia. By taking advantage of the 9 transponder capacity to bring 184 channel consisting of 30 HD channel and 154 SD channel, the satellite television service through BiGTV can reach out potential customers all across Indonesia. This is indeed one of the Company’s main goals to give access to the best entertainment service to people everywhere in Indonesia. Like HomeCable, BiGTV also presents local contents produced in-house. BiGTV has positioned its brand as a television brand that instills a love for Indonesia values in the people. This is a main focus of BiGTV, bearing in main the high penetration of foreign content circulating Indonesia, resulting to an even lower penetration of

200


local content and people tend to forget that local contents are not inferior to foreign content. The vision to advance Indonesian community through television content is the Company’s main goal. Through good quality television content, BiGTV can expand people’s insight with good information, that is entertaining, educational, and promote unity of the people. Broadcast Content Creation Business In the mega media business, a media convergence, and also content creation are needed to strengthen its competitive edge. Company’s subsidiary FMP and FMN becomes the Company’s business unit in carrying out production and development of broadcast content. FMP business unit manages the film production part of the business that has three production groups, which are creative, production house and post-production division. Aside from that, PT First Media Production also produces ads and develop in-house broadcast that is delivered by subscription television service owned by the Company: HomeCable and BiGTV. The Company realizes the increase in people’s need for current information or one that is constantly updated. This is what propels the subsidiary PT First Media News (FMN) that was established to function as a producer of news and information products that is distributed through the channel “BeritaSatu News Channel” and disseminated through subscription television service owned by the Company. Therefore, the Company, through FMN subsidiary can provide information and news to the public on a high journalistic standard, while upholding high integrity value, objectivity, impartiality, and news accuracy. A strong editorial vision that respects objective values, sharp, comprehensive and investigative are the values that are always maintained by BeritaSatu News Channel in presenting the news to the viewers. Cinema Business Through Cinemaxx entity, the Company presents a network of state of the art technology movie theaters Big Picture, Big Sound that gives the best audio-visual experience in movie watching (Maxximum Movie Experience). With two types of cinema which area Ultra XD and Cinemaxx Gold, Cinemaxx brings an optimum big screen movie watching enjoyment. Ultra XD cinema gives an impressive cinematic experience with a different sensation through a curved 22-meter screen. Cinemaxx Gold gives a VIP experience in movie watching, where viewers can enjoy high class service from their seats that consist of luxurious leather sofas equipped with twin-motor recliners, so that viewers can adjust their sitting position just with a touch of a button to enjoying a 5-star hotel standard dishes delivered direct to their seats. From December 2014 to end of 2015, Cinemax has owned and operated 14 cinemas with a total of 73 screens in: Plaza Semanggi - Jakarta, FX Sudirman – Jakarta, Palembang Icon, Ponorogo City Center, Lippo Plaza Manado, Lippo Mal Kuta, Sun Plaza Medan, Lippo Plaza Medan, Orange County Cikarang, Lippo Plaza Cikarang, Lippo Plaza Jogja, Maxxbox Lippo Village, Mal Matahari WTC Serpong, Metropolis Town Square. VIEW Magazine Is a television program and Indonesia’s premium entertainment guide magazine that is produce by FMP to support HomeCable and BiGTV service. This magazine feature articles that are entertaining and informative in five segments, they are: baby & kids (0-12 years); teenager (13-18 years); adult male (> 19 years); adult female (> 19 years); and adult unisex (> 19 years). Published monthly, VIEW magazine is packaged exclusively for subscriber of HomeCable and BiGTV. Marketing and Promotion Aspect To optimize home multimedia service, the Company will continue publishing the tagline “Nyamannya Layanan First Media” (The Comfort of First Media Service) through combo package offering combined internet service and pay tv. Not only that, the Company also develops an online payment through First Media Selfcare. This publication is an image positioning penetration from First Media service as a digital service with leading attribute, easy, and cheap. For corporate service, the Company’s DataComm service is continually expand the MPLS (Multi-Protocol Layer Switching) network in the heart of Jakarta offices (spider building). Today there are 98 office buildings that has a DataComm network installed. The addition of DataComm network is deemed effective to accelerate installation service as well as maintenance. Another corporate service that is being developed is the sale of advertisement slots through an in-house as well as foreign channels, this is continually developed bearing in mind the available ad slot that is given by content provider. Apart from that, corporate subscription television service for hotel will continue to be developed, in particular HD broadcast channel distribution through analog network.


201

ENGLISH VERSION

TriplePlay service that LN provides is aimed at two market segments, which are consumer market and business market. For the consumer market, LN offers broadband internet product labeled FastNet and subscription television product labeled HomeCable. Whereas for business market, LN offers communication data service labeled DataComm and other corporate solution such as sales and corporate TV for hotels.

95%


For BOLT! service the Company is engaged in marketing activities through various channels, such as: Traditional channel, which are marketing channel through distributors for the marketing of BOLT! products at traditional handphone outlets, whether it be on a handphone centers or roadside outlets. Modern channels, which are marketing channels in (i) third party modern outlets, (ii) modern outlets co-managed between BOLT! and MD: BOLT


107


Store, (iii) e-Commerce (MatahariMall.com). Own sales channel, which are marketing channel handled by the Company through PTI, such as opening booths in shopping centers, residential areas, and office buildings that is covered by BOLT! network, and marketing in BOLT! customer service centers which are BOLT! zones that also conduct sale of BOLT! products. Corporate channels, which is a marketing channel that targets corporate customers. Telesales channel, which is a marketing channel that is established through telesales agent calls. For internet service provided by DNN, DNN markets directly to corporate customers. Till end of 2015, DNN has a variety of customers ranging from pharmacy, retail, shopping center to university. In the telecommunication infrastructure business that is prepared by PWU, PWU has marketed to cellular operator and telecommunication service provider, by selling directly to each individual cellular operator. In order to fulfill the needs of marketing media and content services, the Company not only provide quality broadcast programs but also a variety of distribution media. Programs such as BeritaSatu News Channel can be enjoyed by viewers through subscription television network such as FirstMedia HomeCable, BIG TV, Transvision, AORA, K Vision, Telkomvision, Skynindo and Innovate, and can also be enjoyed free to air through analog networks from several local television channelsin South Sumatra, Jambi, Riau, East Kalimantan, West Kalimantan, Central Kalimantan,SoutheastSulawesi, North Sulawesi andPapua. As an extra access to the viewers, BeritaSatu News Channel programs can also be viewed through streaming on www.beritasatu.com online media and also on smartphone as well as tablet by downloading the First Media Go application. With a high quality and well-maintained program and a wide reach of broadcast through a variety of media, the Company has managed to earn the trust of various industry players to market products or government institutions to socialize their activity programs through the Company’s in house channels. Financial Review In general, the Company’s consolidated business units performance during 2015 experienced a decline compared to 2014. This decline is particularly caused by the fact that the Company no longer consolidated LN as of November 1st, 2014, after the Company divested parts of its stocks in LN so that the percentage of stocks owned by the Company is only 33,82%. The Company manifested its goal to become a leading company in TMT business in Indonesia through its other subsidiaries that have bright and promising future prospects. Although income is down by 47,51% from Rp 2.024.973 million to Rp 1.062.980 million, the Company’s asset grew 5,9% compared to 2014. One of the biggest subsidiary, which is PTI, was acquired at the end of 2014. PTI is engaged in the field of communication and operates an internet access service and packet-switched permanent local network by using 4G-LTE technology. Right now, PTI is the only service provider for 4G TDDLTE internet that is only used to provide data service. PTI is competing with other companies that offer 3G network internet service that has to divide its spectrum between voice and data. Till end of 2015, PTI has 1.3 million customers. The following is a summary of the Company’s financial statement for financial year till December 31st, 2015 and 2014 with highlights on the said year.

202


Description (in million Rupiah)

2015

2014

Income Revenues

1.062.980

2.024.973

Service Expenses

1.421.501

591.916

Gross Profit (Loss)

(358.521)

1.433.057

Operational Expenses EBITDA

674.809

628.062

(1.033.330)

804.995

Depreciation and Amortization Gain Profit from Divestment of Subsidiary Entity

748.826

391.657

15.233

7.828.319

Profit (Loss) for the Year

(1.513.714)

7.943.319

Comprehensive Profit (Loss) for the Year

(1.289.061)

7.944.488

Equity Holders of the Parent Entity Owner

(624.967)

7.737.476

Non-Controlling Interest

(888.747)

205.843

Profit (Loss) that can be Attributable to:

Overview Consolidated, the Company’s earnings in 2015 showed a decline because the Company no longer consolidated LN as of November 1st, 2014. The Company will continue to spend for investment and capital expenditure in order to increase quality, expand network and purchase equipment pertaining to product and service development. The management is continuously implementing financial policy with prudence and discipline in all Company’s activities. Operating Revenues The Company’s revenues in 2015 was Rp 1.062.980 million, experiencing a decline of Rp 961.993 million or 47,5% compared to 2014 of Rp 2.024.973 million.This decline is due to the Company no longer consolidated LN. The income on internet service contributed 58,1% and cinema contributed to 16,6% of total income. The remaining 25,3% from total income, gained through communication devices and other income. The following table shows the composition of the Company’s revenues: Product (in million Rupiah)

2015

2014

Amount

%

Amount

%

Subscription service for Internet and Data Communication

617,453

58

1,198,642

59

Cinema

176,941

17

22,172

1

Communication Device

170,957

16

-

-

Subscription Service for Cable Television

-

-

649,743

32

Advertising Media Installation

-

-

77,944

4

Others

142,262

13

76,472

4

Sales Discount

(44,633)

-4

-

-

1,062,980

100

2,024,973

100

Total Amount


203

ENGLISH VERSION

Service Expenses Service Expense of the Company is costs and expenditure being paid for the following: Expense of internet service, including internet bandwidth, internet device rental, and internet access cost, etc. Expense of service of data communication, includes cost of installation and device cost

95%


Cinema’s service expense Communication device expense Cost of other services. Service expense in 2015 amounted to Rp 1.421.501 million, this is an increase Rp 829.585 million or 140,2% compared to service expense


107


in 2014 that amounted to Rp 591.916 million. This is due to an additional BTS tower rental expense, expense of customer’s gains and communication devices in 2015. Generally, the ratio of total service expense charged against the revenues experienced an increase to become 133,7% in 2015 compared to 29,2% in 2014. The following table shows the composition of the Company’s cost of services: Product (in million Rupiah)

2015

2014

Amount

%

Amount

%

BTS Tower Rental

537,982

38

18,527

3

Permits and Licenses

312,657

22

145,026

24

Costomer Acquisition Cost

159,466

11

-

-

11

-

-

Communication Device

156,361

Bandwidth Fees and Other Internet Acess Cost

69,621

5

120,799

20

Cinema

64,415

5

9,790

2

-

-

211,436

36

Cable Television Program Distribution and Technical Services Others Total

120,999

8

86,338

15

1,421,501

100

591,916

100

Gross Profit (Loss) The Company posted a gross loss profit margin of 33,7% in 2015, which was a decline compared to gross profit margin of 70,8% in 2014, this is due to the increase in service expense. Operational Expense Operational expense consists of sales expense and administration and general expenses. Operational expense increased to Rp 46.747 million from Rp 628.062 million in 2014, becoming Rp 674.809 million in 2015. The increase in operation expense especially related to increasing in salary cost and employee welfare. Profit (Loss) for the Year Loss Current earnings in 2015 is Rp 1.513.714 million, that experienced a decrease of 119,1% compared to the current earning of 2014 that was Rp 7.943.319 million. The decline in current earnings in 2015 is because in 2014 there was a profit from the sale of part of the ownership of entity stocks and profit from investment posting on associate entity on a fair value.

204


Comprehensive Profit (Loss) Comprehensive Loss profit in 2015 was Rp 1.289.061 million, which decreased Rp 9,233,549 million compared to comprehensive profit in 2014 which was Rp 7.944.488 million. Attributable Profit (Loss) Loss Profit that is Attributable to Equity Holders of Parent Entity in 2015 is Rp 624.967 million, meanwhile to interest of non-controlling Interest was loss of Rp 888.747 million. Profit that is attributed to the interest of non-controller went down to Rp 1.094.590 million or decrease by 531,8% compared to 2014. Asset Growth Total asset per 31 December 2015 was Rp 13.711.988 million, this is an increase of Rp 760.042 million or 5,9% compared to total asset per 31 December 2014, which was Rp 12.951.946 million. Current assets of the Company went down for Rp 272.988 million from Rp 1.479.197 million per 31 December 2014 to Rp 1.206.209 million per 31 December 2015. The Company’s non current assets increased Rp 1.033.030 million from Rp 11.472.749 million per 31 December 2014 to Rp 12.505.779 million per 31 December 2015. Liability Position Total liability per 31 December 2015 was Rp 5.247.517 million, an increase of Rp 1.660.957 million or 46,3% compared to total liability of Rp 3.586.560 million per 31 December 2014. Total of current liability experienced an increase of Rp 1.652.851 million from Rp 1.468.904 million per 31 December 2014 becoming Rp 3.121.755 million per 31 December 2015. The increase in current liability is caused by the increase of bank loan and lease in 2015. The Company non current liability increased Rp 8.106 million from Rp 2.117.656 million per 31 December 2014 to Rp 2.125.762 million per 31 December 2015. The increase is mainly due to additional loan and finance lease debts in 2015. Equity Growth Total equity per 31 December 2015 was Rp 8,464,471 million, experiencing a decrease of Rp 900,915 million or 9,6% compared to total equity per 31 December 2014, which was Rp 9,365,386 million. The decline is mostly caused by comprehensive profit value earned by the Company in 2014. Liquidity and Funding Sources Company net cash flow used for operational activities in 2015 amounted to Rp 1,006,982 million, a decrease of Rp 1,046,918 million compared to 2014 where net cash flow obtained from operational activities was Rp 39,936 million. This is mainly due to a decline in cash revenues from customers in the amount of Rp 1,379,733 million was offset against the increase of cash payment to the suppliers amounting to Rp 69,658 million and a decline in the payment for business expenses and others Rp 332,281 million. Net cash used for investment activities reached Rp 305,764 million in 2015, experienced a decline of Rp 477,196 million or 278% of net cash which was used for investment activities in the amount of Rp 171,432 million in 2014. In 2015, net cash flow obtained from funding activities was Rp 1,084,418 million, experiencing an increase of Rp 1,185,969 million or 1167% compared to that of 2014. Financial Risk Management The main financial risk faced by the Company is credit risks, currency risks, interest risks, liquidity risks. Through risk management approach, the Company tried to minimize the potential negative impact of those risks. Credit Risk Credit Risk is the risk of one of the parties on financial instrument which fails to fulfill its liabilities and has caused the other parties suffer from financial loss. The Company financial instruments that have potential credit risks consist of cash and cash equivalent in bank, account payable and other payables. The amount of credit risk exposure maximum is he same with the recorded value of those accounts. For credit risks relaed to the


205

ENGLISH VERSION

bank, only banks with good preciates are selected. Additionally, Company policies are not to restrict exposure to only a certain institution, so that Company has cash and equivalent cash in various banks. Currency Risks

95%


Currency risks are risks of fluctuations of financial instrument value due to the change of foreign currency exchange rate. The Company conducts transactions by using foreign currencies, inter alia for working capital financing of the Company. Thus, the Company should convert Rupiah to foreign currencies, particularly US Dollar, to meet the liability requirements in foreign currency when it has fallen due. Fluctuations of Rupiah currency exchange rate against US Dollar may impact the Company financial condition. The Company manage currency risks by continuous monitoring of fluctuations of currency exchange rate so that appropriate measures can be taken such as the use of hedge transaction if necessary to minimize


107


foreign currenty risks. Interest rate Risk Interest rate risk is risk of fluctuations of financial instrument value due to the change of market interest rate. The Company has interest rate risks mainly due to transacting loan using floating interest. The Company controls the impact of interest rate movement to minimize any negative impacts to the Company. Liquidity Risk Liquidity risk is where the Company will experience difficulties for the purpose of obtaining funds to meet its commitment related to financial instrument. The Company manages liquidity risks by maintaining adequate cash and cash equivalent to allow the Company to meet Company’s commitment for Company’s normal operation. In addition, the Company also monitors projection and actual cash flow continuously and control on the due date of assets and financial liabilities. Significant events after Balance Date In January 2016, the Company obtains a loan facility of Rp 32,000 million from PT Ciptadana Capital with a period of maximum 3 (three) months with interest rate of 17% per annum. In January 2016, the factoring financing facility of the Company is in the amount of Rp 50,000 million from PT Ciptadana Multifinance which has been extended for the next 6 (six) months with the same interest rate. In March 2016, the Company obtained the facility Uncommitted Revolving Loan in the amount of Rp 100,000 million from The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited with floating interest rate of 12,55% per annum. The guarantee of the facility is the shares of PT Multipolar Technology Tbk at maximum 91,750,000 shares owned by the Company. Facility tenor is 12 (twelve) months. Future Prospect With its young population, Indonesia has market potential around 250 million consumes. Having taken the right steps, in view of the experience is the best practice in TIC sector globally, Indonesia has the opportunity to realistically strengthen national TIC sector in the years to come and play the same role in the highly competitive Asia and global markets. The Company believe that Company business activities and subsidiary company has bright prospects, this is due to varioius factors which are supportive for the activities in business development, inter alia : a. Increase in Penetration of Internet Users Indonesia has around 80 million of internet users from total population of about 250 million population or about 34,9% level of penetration of internet users. When compared with Malaysia and Singapore, the figure of penetration is relatively low. Malaysia has penetration figure of 66%, whereas Singapore has penetration figure of 81% (source: Digital, Social & Mobile in 2015). If Indonesia is able to reach penetration level in the range of 66%-81%, then total internet users in Indonesia may reach the range of 169 million- 207 million or a potential addition of 96 million 134 million of internet users. b. Technology Development Current technology such as 3G tends to have low speed and expensive. The highest speed currently offered is 42 Mbps speed download with technology HSPA+ compared to 100 MBps speed download offered by the Company with the brand BOLT!.

206


Functional Review Scientifically, human resources management strategy is the underlying formulation concerning human resources effective use of empowerment as an effort to maintain and improve capabilities at best of a company or industry to become a competitor that is able to win and control market, thorugh the manpower it has. The Company and its subsidiary is concerned on how to improve their employees’ quality in order they could give contribution with high dedication and competencies in their respective field. The Company believes that organizing their human resources properly, the Company performance in business operation will gradually increase and become a competitive advantage that competitors do not have. The belief has encouoraged the Company to constantly developes their employees in order it will be a distinctive factor in winning the competiton. Human Resources Division with HR Information System (HRIS) for corporation has improved its function to become Company strategic partner which can align the need of corporation and business units thus facilitating and accellerating information access on Human Resources services accurately and up-to-date. HR Information System HR Information System (HRIS) is developed with the support of cooperation from Information Technology Division since 2011. Application of Overtime Online System, e-Recruitment System and Exit Clearance Online System has been running and continuously improved. The system has contributed the biggest change in activities and working processes that occur in HR Division as well as organization. The operation is easy, making the users easily obtain latest information, an easy to manage each stage in the recruitment process. Management may obtain information in real time and transparent concerning data related HR. Time and cost expended may be reduced compared when HR management done manually. Performance Management System Performance Management System (PMS) in the Company has been done electronically, so that it is called Electronic Performance Management System or abbreviated E-PMS. Performance management sytem developed by the Company in the form of electronic system to link objectives and vision and mission or of organization to the employees, so that each employee knows not only the direction and target to be achieved by the organization, but with full awareness participate in the endeavor to to achieve the objectives of the company thrugh personal performance. In addition to encourage the achievement of organizational objectives, E-PMS also aims to measure, evaluate, enhance and give rewards to employee performane for their performance achievement in a fair and objective manner and linked with compensation as an appreciation. E-PMS has made evaluaton system feld more fair, objective and comprehensive if viewed from the aspect of assessment namely target and behavior. E-PMS concept is developed by using the approach of Management by Objectives (MBO) made popular by Peter Drucker. There are continuous cycles in this system that includes Performance Planning, Performance Coaching and Performance Appraisal. Assessment in E-PMS is based on 2 things namely target which are contained in the form of Key Business Objective (KBO) and Key Performance Indicator (KPI), and employee behavior contained in Behavior Competencies (BC). Assessment in KBO has 70 percent weighting, while BC assessment 30 percent with the maximum value of assessment 130 percent of achievement. The value obtained from the total of KBO and B is linked with a certain range of numbers and made in the form of rating. In order that assessment becomes more fair and objective, the value obtained is compared with the value of other employees in one division. This process is called normalization. Normalization process is conducted 3 levels starting from the level of section, department and division. In the normalization process, perhaps there is a change in the value obtained, whether up or down, though possibly there is no change. One of assessment value that is included in KBO is training. Every employee is a team member, then automatically they will have KBO coaching. The purpose is to develop training culture in the company. It is expected that training will assist the employee in achieving their target, and overcome issues when in difficulties. This training process is conducted using one by one process. An employee who has a team member will conduct training for his/her team member. Subsequently, based on the result of the training, the employee will enter the data into PMS. Every year E-PMS system is developed to be better. In 2014, E-PMS made some changes in the dimensions of Behavior Competencies by using a different approach. This change is for the purpose of minimizing the level of subjectivity. Each dimension consist of 5 points of statement so that the total is 30 points. The dimensions encompass Discipline and Control, Leadership and Support, Communication, Achievement, Self-Development, Challenge and Problem Solving.


207

ENGLISH VERSION

GOOD CORPORATE GOVERNANCE The Company deems the implementation of Good Corporate Governance is important in the process of maintaining long-term sustainability of Disamping visi dan misi, nilai-nilai Perseroan, Peraturan Perseroan, Panduan Mengenai Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional, serta berbagai Standar Prosedur Operasional, Perseroan juga secara konsisten mengembangkan perangkat pendukung yang telah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan usaha Perseroan dan kondisi persaingan pasar. Dengan semua hal tersebut, diharapkan komitmen Perseroan untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkesinambungan dapat terpenuhi. Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pedoman Umum Tata Kelola Perseroan yang Baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang menerapkan lima pilar dasar GCG, Transperancy (Keterbukaan), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Pertanggungjawaban), Independency (Independensi), Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran) – TARIF, merupakan prinsip yang dipegang oleh Perseroan.

KETERBUKAAN

company business that gives priority to the interests of shareholders, stakeholders, and the public using Company services.

Sebagai perusahaan publik, Perseroan wajib menjaga obyektivitas dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan cara menyediakan materi informasi yang relevan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Perseroan juga harus memastikan ketersediaan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses. Penyampaian berbagai laporan rutin merupakan kewajiban bagi Perseroan publik, diantaranya laporan keuangan interim, laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan yang diaudit, laporan tahunan, dan laporan insidentil dimana di dalamnya termasuk hal yang terkait dengan aksi koporasi, transaksi afiliasi, maupun transaksi material. Seluruhnya dalam bentuk paparan publik, dan juga melalui media massa. Selain itu, Perseroan harus menyediakan website resmi Perseroan (www. firstmedia.co.id) sebagai salah satu sarana yang dapat diakses khalayak umum untuk memperoleh laporan tahunan Perseroan.


In order to benefit from the GCG implementation, the Company has been consistently and continouosly implement GCG with the support that is provided with high integrity and commitment from various apparatus and all strata of employees within the Company. GCG is not only a necessity, 137

but it is part of Company culture, so that sustainability and business resilience of the Company can be achieved for a long term, and Company performance can be enhanced which will give added value to the Company for the interests of its shareholders and stakeholders, as well as users of Company services

Good Corporate Governance (GCG) See Page: 114

GCG implementation by the Company has full and active support from the ranks of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company. The clarity of duties to be carried out by the respective Board of Commissioners and Board of Directors, the company strategic plan devised are made in line with the Company Work Plan and Budget (RKAP). The compliance function and risk management and committee formation and working unit supervising and controlling Company internal activities is the realization of commitment of the Board of Commissioners and Board of Directors in GCG implementation. Top-down approach in GCG implementation highly observes the applicable regulations and the Company culture is the basis that facilitates GCG implementation with the support of all parties. In addition to vision and mission, Company values, Company Regulations, Guidelines concerning Code of Ethics and Professional Responsibility, and various Standard Operational Procedures, the Company has also been consistently developing the existing supporting tools to be adjusted with the Company business development and the condition of market competition. It is expected that by consistenly and continuously implementing GCG the Company meets its commitment. Implementation of Good Corporate Governance Principle General Guidelines for Good Corporate Governance are established by the Governance Policy National Committee (KNKG / Komite Nasional Kebijakan Governance) that implements the fundamental five pillars of GCG, Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness – TARIF, which are the principles underpinned by the Company. Transparency As a public company, the Company must maintain objectivity in performing its business activities by providing information relevant to its shareholders and stakeholders. The Company must also ensure that information is available timely, adequately, clearly, and easily accessed. Submission of various routine reports is an obligation of a public Company, among others interim financial report, mid year financial report, audited Annual Report, annual report, and incidental report that encompass corporation actions, affiliation transactions, as well as material transactions. All of those are in the form of public presentation, and through mass media. In addition, the Company must provide an official website of the Compamy (www.firstmedia.co.id) as one of the facilities accessible by the public at large to obtain the Company’s annual report. Accountability The Company as a public company implements the pillar of accountability as a form of Company’s accountability to the shareholders and stakeholders to indicate that Company management has been conducted properly, measurably, and is in accordance with the Company interests, without setting aside the interests of shareholders and stakeholders. In its implementation, the clarity of function, implementation, and accountability of the respective division in the Company, is equally important as ascertaining that all divisions of Company and employees have sufficient competencies, in accordance with their duties and responsibibilities, and their roles in Company business activities.

208


Every employee is given an opportunity to participate in the training programs and seminars ,both within and outside the Company, for the development of their competencies. It does not stop here, the result of the development must be implemented and disseminated for the other employees in order that there is always improvement and refinement in every aspect in the Company. The system implemented by the Compamy related to giving awards to employees with high achievement and sanctions for employees not adhering to the rules, is one of the endeavors made by the Company to test its accountability objectively. The Company also has a committee and working units for supervising and controlling Company’s internal activities that are responsible directly to the Board of Commissioners and Board of Directors. This is to ensure that each division in the Company plays its role and performs its function well. Responsibillity As a company, the Company is accountable to perform its business in accordance with the applicable laws and regulations. The compliance of Company with the laws and regulations has given assurance of comfort for the Company’s customers in enjoying the service. On the other hand, the Company may run its business activities smoothly and achieve business sustainability. One way to ensure the compliance with the applicable laws and regulations is by having the Company Secretary working in collaboration with the Corporate Legal Division. This measure is deemed necessary and it is assured that all activities of the Company are in line with the Articles of Association, Company Regulations, and regulations of capital market. The Company emphasizes the implementation of prudence in carrying out its activity. In undertaking business, the Company serves its function as job provider for the society. Corporate Social Responsibility – CRS conducted by the Company is also addressed for the society, particularly those domiciling around the business location of Company. As such, the Company may contribute for the benefit of society life. Independence In the effort of creating independence, the Company has appointed an independent party that has high reputation to sit in the Board of Commissioners and Board of Directors, and provide its optimal role for Company Audit Committee in conducting supervision to the performance of Company business activities. The step taken by the Company is to ensure that the Pillar of Independence implemented in Company management, so that no one dominating each other, and nor influenced by a certain interests, and free from various interests, decision making will always be objective and create an optimal output for the interests of shareholders, stakeholders, and the employees. Certainly, the principle of independence will always consider the opinion and recommendations given by legal consultants, human resources, and other independent consultants. Equality and Fairness The fifth Pillar of the General Guidelines for Good Corporate Governance stipulated by the Governance Policy National Committee (KNKG / Komite Nasional Kebijakan Governance) is Equality and Fairness which is implemented by the Company, among others, the Company will always give a reasonable opportunity to any party in accessing information of the Company in accordance with the principle of transparency in the scope of position of the respective party, in line with the benefit and contribution given by the capital market authority, capital market community, and Company stakeholders. The equality principle is also implemented by the Company for every competent individual who has the desire and is highly dedicated to work for the progress of the Company. Career development for each Company’s employee is not based on ethnicity, religion, race, groups, gender, and physical condition. The Company will always maintain and pay attention to the balance between the rights and obligations of employees in a fair and reasonable manner.


209

ENGLISH VERSION

GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE Company Regulation The Company’s endeavor to implement corporate governance is reflected starting from the vision, mission and Company values, up to how the Company adheres to the applicable regulations in achieving it vision, mission and values. The awareness that the Company should be part of good corporate citizen, the Company has established balanced regulations in managing the external and internal relationship of the Company. The parties having external relationship of the Company, among others are ndependent government agencies related to the Company business actviities, users of Company services, company partners in Company business activities, and the communtieis in the surrounding areas of the workplace of the Company. Whereas the parties having Company internal relationship are Company organ and its employees. To that end, the Company has prepared a series of regulations defined to be company regulations. The Company Regulations have been formulated in line with Pancasila (the Five Principles) and National Development Program, in particular in matters for the enhancement of economy and life of the nation. With regard to those matters, the Company has the desire not only to play a role in the Indonesian economic development by developing its business activities, but also by enhancing its human resources thorugh increased competitiveness and competencies. Based on the awareness of the Company in establishing balanced regulations in managing the external and internal relationship of the Company and creating good corporate governance, a regulation has been formulated that covers dignified business ethics principles, policies and procedures, risk management, internal control and supervision, leadership, management of duties and responsibilities, management empowerment and competition of employees complete with work evaluation system and awards. Company regulations established by the Company should be able to strengthen the corporate governance structure in order to create a harmonious, at the same time effective working relationship among the Company organs and employees. Supervisory system, evaluation and actions should be based on accurateness and accountability, without impeding the performance of each organ of the Company. Thus, the corporate governance process can be initiated with continuingly increased quality, starting from employee, management up to the leaders of the Company. The continuingly enhanced governance process will eventually lead to Company external and internal relationship being maintained. Human resources management has been determined as one part of Company development strategic plan, because in that way the Company may smoothly and sustainably enhance its capacities to compete with other companies in Indonesia. The Compamy always believes that human resources are the most important asset for the existence, sustainable growth and development of the Company in the long term. Various aspects are considered by the Company in order a harmonious, secure, stable, peaceful and dynamic relationship between the Company and all employees can be created, among others through clarity in task assignments, day-to-day rights and obligations of the respective employee, giving attention on employees’ health, and work environment atmosphere that support employees’ performance. Those aspects are expected to be able to improve employees’ productivity and assist in creating peace and satisfaction of the employees at work so that it will greatly assist in settling any issues that may arise by deliberations. The Company Regulations have been validated by the Decision of Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia, Directorate General for Industrial Relations Development and Manpower Social Security Number : 249/ PHIJSK- PKKAD/PP/IV/2013 dated 22 April 2013 which is valid until 21 April 2015. In general, Company Regulations contain the rights and obligations of employees and the Company, as well as rules aiming to develop a harmonious, aligned, balanced in the efforts to increase efficiency, productivity and work achievement optimally. It is expected that the Company Regulations may create a conducive industrial relationship between employees and the Company, in observance of the applicable laws and regulations and government regulations, including any adjustment thereto in the future. Code of Ethics and Professional Responsibility The commitment of Company as a public company to have a sustainable business for a long term is not only reflected from the Company’s compliance with binding rules. The Company has also been implementing a standard of code of ethics and professional responsibility as one benchmark in achieving balance in Company’s business operation.

210


Other than the obligation to meet the requirements of all applicable laws and regulations, the Company also implements standards of Code of Ethics and Professional Responsibility as a form of Company’s responsibility to the public, customers, shareholders and stakeholders in undertaking its business activities. Guided by international standards, commitment to be always compliant with the applicable regulations, and implementation of Good Corporate Governance, fundamentally, it is essential for the Company to implement Standards of Code of Ethics and Professional Responsibility (Code of Ethics) which have been validated by the Decision of Board of Directors Number: SK-008/DIR/X/10, dated 19 October 2010. All management and employees must understand these standards of code of ethics as the basis in the conduct that governs the relationship between employees and the Company, among employees, customers, suppliers, shareholders, stakeholders, government and the society. All management and employees must sign the standards of code of ethics once every two years. Any deviation from Company Regulations, Code of Ethics and Professional Responsibility is carried out through a thorough investigation based on facts, while the decision is made and given based on the considerations on the results of the actions, degree of faults and motives of actions. Through careful and objective considerations, Board of Directors decide types of sanctions which are made in line with the degree of deviations and organizational hierarchy (ranks or positions of employees. Sanctions imposed on employees could be in the form of a verbal warning, warning letters (I, II, III), no salary increment, no promotion or no bonus, until termination of employment (Pemutusan Hubungan Kerja / PHK). Specifically for termination of employment, after having the approval of Board of Directors, it is followed by a submission of request for approval to the Ministry of Manpower in accordance with the Manpower Law of the Republic of Indonesia. The Policies on the Management of Irregularities Complaints The Policies on the Management of Irregularities Complaints (KP3, Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran) is a system that can serve as a media for the reporting witness to submit information regarding alleged irregularities. The complaint received from irregularities complaints mechanism (whistleblowing) needs to have some attention and follow up, including a proper punishment to give deterrent effects to the perpetrators and those having intentions to commit such acts. KP3 is intended to be the basis and guidelines for handling Irregularities Complaints from the stakeholdersto guarantee an effective settlement of irregularities complaint within a reasonable timeframe. The target is to find out all issues in the Company which are not in line with the Code of Ethics applicable in the Company. This KP3 is valid for management and employees within the Company and all its business units in carrying out their day-to-day duties in accordance with the principle of Good Corporate Governance. GENERAL CONDITIONS IN HANDLING COMPLAINTS Irregularities The Company must accept complaints of irregularities from both internal and external parties. The Company must accept and settle complaints of irregularities, both from those reporting parties who provides and does not provide its identity . The Company provides two means for complaint management, namely through the Board of Directors if the irregularities are allegedly committed by employees, and through the Board of Commissioners if the irregularities are allegedly committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, the supporting organ of Board of Commissioners and Head of Working Unit in accordance with the level of perpetrators’ positions. A. Complaint Handling Process 1.

Irregularities Complaint Management Team conducts a verification on the report received based on the team’s records. The Irregularities Complaint Management Team shall decide on whether or not an investigation should be made upon irregularities complaint within 30 days and it may be extended 30 working days at the maximum.

2.

If the result of verification indicates that the complaint is not right and there is no evidence then it will not be processed further.

3.

If the result of verification indicates that there is a violation supported with sufficient evidence, the complaint can be processed to the investigation stage.


211

ENGLISH VERSION

4.

Related to complaints of irregularities involving an employee that requires an investigation, it shall be followed up by the Irregularities

5.

Related to irregularities complaint involving Board of Directors, Board of Commissioners, supporting organ of Board of Commissinoners and

Complaint Management Team of the Board of Directors’ level to be investigated. Head of Work Units that will have to be investigated, it must be followed up by the Irregularities Complaint Management Team of Board of Commissioners’ level to be investigated. 6.

The perpetrator who has been proven based on the result of investigation, will be processed in accordance with the applicable regulations.

7.

If from the result of investigation it is proven that there is a disciplinary violation by employees, it can be followed up with a disiciplinary meeting in accordance with the applicable provisions with the Board of Directors serves as the judge, Internal Audit Division as the prosecutor, Human Resources Division or Legal Corporate Division as the defender and the opinion or input from the concerned supervisor.

8.

If from the result of investigation it is proven that there is a violation by an employee that leads to a criminal act, a follow-up action through the legal proceedings applicable by the law enforcement agencies with the Board of Directors or those given the authority therefor as the official handling the case.

9.

All irregularities complaint process is properly administered by the Irregularities Complaint Management Team.

B. Monitoring on the Follow up 1.

Monitoring on the follow up of irregularities complaint is made by the Irregularities Complaint Management Team.

2.

Irregularities Complaint Management Team must inform any irregularities complaint which is received, investigated, and deemed completed to the Board of Directors and or Board of Commissioners at any time required

Protection and Appreciation A.Protection for the Reporting Party and Reported Party 1. 2.

3.

The Company is obliged to protect the reporting party which is meant to encourage people to report any irregularities. Protection for the reporting party includes •

Guarantee of confidentiality of the identity of the reporting party and the content of the report .

•

Guarantee of security for the reporting party and his/her family.

•

Guarantee of protection from disadvantageous treatment

The Company provides guarantee of confidentiality of the reported party identity until the status of as a witness is changed.

B. Reward to Reporting Party 1.

The Company may give a reward to the reporting party if the irregularities can be proven and that the asset/finance of the Company can be

2.

Reward is given based on the policies of Board of Directors.

saved.

Standard Operational Procedure In order to ensure that all operational activities run according to the rules, the Company has prepared Standard Operational Procedure in details. The Standard also functions as one of references in quality audit process conducted on the Company.

Corporate Governance Structure Corporate Governance Structure consists of GMS, Board of Commissioners and Board of Directors, supported by the Audit Committee as the committee responsible for the Board of Commissioners, Secretary of Company, and Internal Audit Unit responsible directly to the President Director. The Company Organ plays a key role in the success of the implementation of Corporate Governance. This Company Organ carries out its function in accordance with the provisions of the laws, Articles of Association of the Company and other provisions based on the principle that each organ is independent in carrying out is duties, function and responsibilities for the interest of the Company.

212


General Meeting of Shareholders (GMS) both Annual GMS (AGMS) and Extraordinary GMS (EGMS) exercise the highest power and authority in the company. The authority of GMS includes appointing and dismissing of members of Board of Commissioners and Board of Directors, approving the change of Articles of Association, approving annual report and making decision on the form and amount of remuneration of members of Board of Commissioners and Baord of Directors. EGMS shall be held once a year, while EGMS may be convened in accordance with the need. During 2015, the Company held 1 (one) AGMS and 1 (one) EGMS on 15 May 2015. Procedure for GMS Implementation In the Law on Limited Liability Company and Articles of Association of Company, EGMS is held at the latest six months after the end of financial year. During AGMS, Board of Commissioners and members of Board of Directors present the followings : 1.

Annual Report

2.

Recommendation on the appropriation of net profit provided the Company records a net profit.

3.

Recommendation on Public Accounting Office to conduct an audit of Company’s financial report for the current financial year, based on the requirements of Board of Commissioners, or transfer the authority for the appointment of Public Accounting Ofice to the Board of Commissioners.

4.

Appointment of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as well as the determination of salary, benefits, honorarium,bonus, funds or other remuneration for members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

5.

Other matters requiring the approval of shareholders in GMS for the interest of the Company without prejudice to the provisions of Articles of Association.

In general the stages of GMS implementation are as follows : Time

Activities

H-44

Notification to OJK

H-37

Announcement of GMS The Company must make an announcement/notification on the holding of GMS 14 days prior to the invitation/summon is distributed.

H-29

Time limit for the submission of proposal of GMS Agenda by shareholders with 5% shareholding

H-23

Recording Date of those entitled to attend GMS

H-22

Announcement of GMS The Company invites/summons shareholders by registered letter or announcement in the newspaper issued at least 21 days prior to GMS, outside the date of invitation and date of GMS. As an open Company, in order to guarantee the coherence of information regarding the plan or implementation of GMS, and pursuant to OJK Regulation No.32/POJK.04/2014, the Company provides the details of the plan to OJK at least seven days prior to the distribution of invitation.

H

GMS

H+2

Announcement on the GMS Result After GMS is convened, the company reports the GMS result to OJK latest two working days and announce GMS decision through at least one Indonesian newspaper circulated nationally. All shares issued has one voting right if it is not determined otherwise by the Company’s Articles of Association .


213

ENGLISH VERSION

During 2015 the Company has convened AGMS and EGMS respectively once with the following details : GMS

Time

Venue

Agenda

Newspaper

AGMS

Friday, 15 May 2015, at13:30 hours

Ballroom B Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110

1.

Announcement in Investor Daily and Suara Pembaruan newspapers dated 8 April 2015

2. 3.

4.

EGSM

Friday , 15 May 2015, at 14:30 hours

Ballroom B Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110

Approval of Company Annual Report for the financial year ending 31 December 2014 and Validation of the Annual Statement comprising of Balance Statement and Profit and Loss Statement the fiscal year ending 31 December 2014, and give acquit et de charge to all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. Stipulation on the appropriate of Company Profit and Loss of fiscal year ending 31 Desember 2014. Appointment of Public Accountant Office to audit the book of Company for 2015 financial year and conferment of authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium of Public Accountant together with other appointment requirements. Appointment of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company and the determination of honorarium, benefit, salary, bonus of funds or other remunerations for members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Amendment of Company’s Articles of Association in adjustment with OJK Regulations No.32/POJK.04/2014 and No.33/ POJK.04/2014.

Announcement in the Investor Daily and Suara Pembaruan newspapers dated 23 April 2015 Announcement of GMS Result in Investor Daily and Suara Pembaruan newspapers dated 19 May 2015

Announcement in Investor Daily and Suara Pembaruan newspapers dated 8 April 2015 Announcement in Investor Daily Suara Pembaruan newspapers dated 23 April 2015 Announcement of GMS Result in Investor Daily Suara Pembaruan newspapers dated 19 May 2015

GMS Implementation AGMS Implementation During 2015 the Company convened AGMS on 15 May 2015 with the following agenda and decision: Agenda

Decision

Agenda 1

1.

2.

3.

214

Approve Company Annual Report, main points of which have been conveyed by the Board of Directors in GMS with regard to the condition and performance of the Company for 2014 Financial Year including Report on the Implementation of Supervisory Duties of Company’s Board of Commissioners for 2014 Financial Year. Validate the Company Financial Statement (Consolidated) for 2014 Financial Year which has been audited by Public Accountant Office Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates is a member of the RSM network) in accordance with its report Number: R/144.AGA/dwd.2/2015 dated 23 March 2015 which gave unqualified opinion on the financial statement, in all material matters, the consolidated financial position of the Company and its subsidiary dated 31 Desember 2014, as well as financial performance and consolidated cash flow for the year ending on that date, in accordance with Financial Accounting Standard in Indonesia. Further with the approval of Company Annual Report for 2014 Financial Year and the validation of Company Financial Statement for 2014 Finanial Year, GMS has given full release and discharge (acquit et de charge) to all members of Board of Directors for the management actions of the Board of Directors and supervisory actions of members of Board of Commissioners carried out during 2014 Financial Year, to the extent it is not a criminal act or does not violate the provisions of legal procedures applicable and recorded in the Company’s Financial Statement for 2014 Financial Year.


Agenda 2

Approve the stipulation of appropriation of Company’s net profit for 2014 Fiscal Year which in for the followings: 1. Booked as Retained Earning will be used to finance the Company’s business development 2. Approve the Company policy not to distribute dividends to the shareholders for 2014 Financial Year and the total net profit of current year obtained by the Company during 2014 Financial Year is recorded as retained earnings by the Company .

Agenda 3

1. 2.

Agenda 4

1.

Reappoint Public Accountant Office Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates is a member of the RSM network) to audit Company book for 2015 Financial Year. Give authority to the Company’s Board of Directors to determine the honorarium of Public Accountant together with the other requirements for its appointment. Stipulate not to make any change of composition of members of Board of Directors and Board of Commissioners, so that the composition of members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners remain the same as the composition of that of previous year and therefore confirm that the composition of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors is as follows : Board of Commissioners : President Commissioner : Theo L. Sambuaga Independent Commissioner : Didik J. Rachbini Independent Commissioner: Rizal Ramli Independent Commissioner: H. Muladi Independent Commissioner: Nanan Soekarna Independent Commissioner: Ito Sumardi DS Commissioner : Markus Permadi Commissioner : Benny Haryanto Commissioner : Richard Setiadi Board of Directors President Director: Ali Chendra Vice President Director : Irwan Djaja Independent Director: Harianda Noerlan Director: Dicky S. Moechtar Director: Johannes Tong Director: Anthony Chandra Kartawiria Director: Richard Kartawijaya Up to the closing of AGMS for 2016 financial year which will be held in 2017. Confer power to the Company’s Board of Directors to make resolution statement in confirming the composition of Company’s Board of Commissioners and Board of Directors in a separate notarial deed.

2.

Approve the conferment of authority to the Company’s President Commissioner to determine honorarium, benefit, salary, bonus and/or other remunerations for members of Company’s Board of Directors and Board of Commissioners

Implementation of EGMS During 2015 the Company convened EGMS on 15 May 2015 with the following agenda and resolutions. Agenda

Resolutions 1. 2.

Approve the amendment of Company’s Articles of Association in adjustment with OJK Regulation No.32/POJK.04/2014 dan POJK No.33/POJK.04/2014 and other laws and regulations applicable in capital market. Give full approval, authority and power to the Board of Directors with substitution right to take any actions necessary related to matters decided in GMS Agenda.

Information of Controlling Shareholders The Company’s controlling shareholder is AcrossAsia Limited with a total of 55,10% and the remaining shares are owned by PT Reksa Puspita Karya totaling 33,76%, and public has 11,14%. Board of Commissioners In accordance with the applicable laws and regulations, the Board of Commissioners is the Company organ that represents the Shareholders to conduct supervisory function on the implementation of Company’s policies and strategies by the Board of Directors and provide direction/advice to


215

ENGLISH VERSION

the Board of Directors in managing the Company in good faith, with prudence and accountability, as well as carrying out the function to strengthen the image of the Company in the eyes of the public and shareholders. Requirements, Membership and Term-of-Office The applicable formal and material requirements have been fulfilled by all members of Company’s Board of Commissioners. Formal requirements are general, which are in accordance with the applicable laws and regulations while material requirements are specific, which are adjusted with the need and nature of Company business. The Board of Commissioners constitute a board and each member of Board of Commissioners is not allowed to take actions individually but it will have to be based on the decision of Board of Commissioners. Pursuant to Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company and OJK Regulation No.33/POJK.4/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company, those who may be appointed as a member of Board of Commissioners is an individual of Indonesian or foreign citizen (who meets the requirements of the prevailing laws and regulations) who is competent in taking legal actions, unless within the period of 5 (five) years prior to the appointment : (a) has been declared bankrupt; (b) has been a member of Board of Directors or member of Board of Commisioners, or a member of supervisory board who is declared guilty for causing a Company bankrupt; (c) has been sentenced for committing a criminal offence creating financial loss to the state and/or State Owned Enterprises and/or that of related to financial sector; (d) has never been a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners; (e) its accountability as member of Board of Directors and/or Board of Commissioners once has not been accepted by GMS or once did not give his/her accountability to GMS as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners; (f) causing company that has obtained a permit, approval or registration from Financial Service Authority (OJK) not fulfilling its obligation in submitting an annual report and/or financial report to OJK. In addition, the candidate member of Board of Commissioners must have a commitment to comply with the laws and regulations and has the capability and/or expertise in the field required by the Issuer or Public Company. Member of Board of Commissioners who meets the requirements in accordance with the laws and regulations. Among members of Board of Commissioners and among members of Board of Directors there should not be blood family relationship up to the third degree, either vertically or horizontally, or a relationship as a result of a marriage (allied by marriage). The term-of-office of members of Board of Commissioners is for a period of 3 (three) years as of the date stipulated by GMS that made the appointment until the the closing of the third AGMS following his/her appointment. The provision regarding the term-of-office of member of Board of Commissioners does not lessen the right of GMS to dismiss the member of Board of Commissioners at any time prior to the expiry of his/her term-of-office. The followings are, among others, the reasons for the dismissal of members of Board of Commissioners : (a) cannot perform his/her duties properly; (b) does not implement the provisions of laws and regulations or the provisions of Articles of Association; or (c) is not involved in the action creating loss to the Company or State. Member of Board of Commissioners may concurrently have a position as : (a) member of Board of Direcords at the most in 2 (two) other Issuers or Public Companies; and (b) member of Board of Commissioners at the most in 2 (two) other Issuers or Public Companies. In the event a member of Board of Commissioners does not concurrently have a position as a member of Board of Directors, the concerned member of Board of Commissioners may concurrently have a position as member of Board of Commissioners at the most in 4 (four other Issuers or Public Companies. Member of Board of Commissioners may concurrently serve as a member of committee at the most in 5 (five) committees in Issuer or Public Company where the person concerned also has a position as a member of Board of Directors or member of Board of Commissioners. Having concurrently a position as a member of committee is possible to the extent it is not contrary to the other laws and regulations. Independent Commissioner who has held the position for 2 (two) periods of term-of-office may be re-appointed in the next period to the extent the Independent Commissioner declares that he/she is still independent of GMS. Statement of independence of the Independent Commissioner shall

216


be disclosed in the Annual Report. In the event Independent Commissioner has a position in the Audit Committee, the concerned Independent Commissioner may only be re-appointed in the Audit Committee for the next 1 (one) period of term-of-office of Audit Committee. A member of Board of Commissioner shall be entitled to resign from his/her position by giving a written notice regarding such intention to the Company copied to the Company’s Shareholders, Board of Commissioners and other members of Board of Directors at the latest 90 (ninety) days prior to the date of resignation. If the request for resignation does not mention the effective date of resignation and there is GMS resolution concerning the resignation, then the member of Board of Commissioners shall effectively resigns after 90 (ninety) days of the date of receipt of resignation letter. The position of Board of Commissioners shall expire if : (a) the term-of-office expires; (b) resigns in accordance with the provisions of Articles of Association; (c) does not meet the requirements of laws and regulations; (d) passes away and (e) is dismissed based on GMS. Composition and Term-of-office of Board of Commissioners The AGMS convened on 15 May 2015 GMS decided not to make any changes to the composition of members of Board of Commissioners, thus the composition of members of Board of Commissioners of the Company remains the same as that of previous year. Hence the composition of members of Board of Commissioners is as follows :

Board of Commissioners

Date of commencement of term-of-office

Title

Theo L. Sambuaga

President Commissioner

24 September 2013

Didik J. Rachbini


29 June 2006

Rizal Ramli


16 Januari 2008

H. Muladi


24 September 2013

Nanan Soekarna


23 April 2014

Ito Sumardi DS


24 September 2013

Markus Permadi

Commissioner

25 April 2013

Benny Haryanto

Commissioner

23 April 2014

Richard Setiadi

Commissioner

23 April 2014

The composition of Board of Commissioners again experienced a change following the resignation letter of Mr. Rizal Ramli as Independent Commissioner and subsequently Information Disclosure was submitted by the Company through letter no. 060/DIR/IX/2015, date 8 September 2015 to OJK. Such resignation does not affect the composition of presentation of Independent Commissioner as required in POJK No.33/ POJK.04/2014 dated 8 December 2014, therefore EGMS is not convened. Thus, the composition of members of Board of Commissioners is as follows :

Board of Commissioners

Title

Date of commencement of term-of-office

Theo L. Sambuaga

President Commissioner

24 Sep 2013

Didik J. Rachbini


29 Juni 2006

H. Muladi


24 September 2013

Nanan Soekarna


23 April 2014

Ito Sumardi DS


24 September 2013

Markus Permadi

Commissioner

25 April 2013

Benny Haryanto

Commissioner

23 April 2014

Richard Setiadi

Commissioner

23 April 2014

Short profile of members of Board of Commissioners is presented on the page under the topic “First Media General Information –First Media Management– Profile of Board of Commissioners”.


217

ENGLISH VERSION

Duties, Responsibilities and Obligations 1.

Supervise and responsible for the supervision of management policies, how management of the Company and Company business is carried out in general and give advice to the Board of Directors, including matters concerning development plan, work plan and annual budget of the Company, implementation of provisions of Company’s Articles of Association and decision of GMS and laws and regulations with due regard to the interests of the Company.

2.

Perform duties and assume responsibilities in good faith, full of accountability, and prudence, in accordance with the provisions of Company’s

3.

For the purpose of supporting the effectiveness in the implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners is obligated

Articles of Association and GMS resolutions. to form an Audit Committee and may form other committees, including making an evaluation on the committee performance. Meeting of Board of Commissioners Board of Commissioners holds a meeting at least once in 2 months. Board of Commissioners conduct a meeting together with the Board of Directors regularly at least once in 4 months. The meeting is deemed valid and binding if more than 50% of its total members present and represented in the meeting. The following table contains information on the attendance of Board of Commissioners in the meeting of Board of Commissioners conducted throughout 2015. Attendance Commissioner

Meeting of Board of Commissioners

Meeting of Board of Commissioners with the Board of Directors

Total Attendance

Total Attendance

Theo L. Sambuaga

12 times

3 times

Didik J. Rachbini

12 times

3 times

Rizal Ramli

7 times

2 times

H. Muladi

12 times

3 times

Nanan Soekarna

12 times

3 times

Ito Sumardi DS

8 times

3 times

Markus Permadi

12 times

3 times

Benny Haryanto

12 times

3 times

Rchard Setiadi

12 times

3 times

Mr. Rizal Ramli attended the meeting of Board of Commissioners in a year only up to his resignation as an Independent Commissioner on 12 August 2015, because of a call of duty to become a Minister. Board of Directors Board of Directors is the Company organ fully responsible for the management of Company by constantly giving attention to the interests and objectives of the Company and business units as well as considering the interests of shareholders and all stakeholders. Board of Directors shall be appointed and dismissed based on GMS resolutions. Board of Directors of First Media has a term-of-office up to the next 3 (three) years of AGMS from the date of appointment by the Shareholders. Shareholders in GMS or AGMS shall be entitled to dismiss members of Board of Directors at any time prior to the expiry of their term-of-office. Requirements, Membership and Term-of-Office Pursuant to Law No.40 of 2007 on Limited Company and OJK Regulation No.33/POJK.4/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, those who may become members of Board of Directors are natural persons who meet the following requirements at the time of appointment and during term-of-office : 1.

218

Has good character, morality, and integrity.


2.

Competent to take legal actions.

3.

Within 5 years prior to the appointment and during term-of-office :

a.

Has never been declared bankrupt;

b.

Has never been a member of Board of Directors and or member of Board of Commissioners who are declared guilty for causing a company declared bankrupt;

c.

Has never been punished for committing a criminal act creating state financial loss and/or that is related to financial sector; and

d.

Has never been a member of Board of Directors and/or member of Board of Commissioners who during term-of-office: (1) did not convene AGMS; (2) its accountability as member of Board of Directors and/or member of Board of Commissioners has not been accepted by GMS or did not give his/her accountability as a member of Board of Directors and/or member of Commissioner to GMS; and (3) caused the company that obtains permit, approval or registration from OJK did not fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to OJK.

4.

Has a commitment to comply with the laws and regulations; and

5.

Has knowledge and/or expertise in the field required by Issuers or Public Companies.

The composition of members of Company’s Board of Directors did not experience any change since 2013 AGMS. Therefore the composition of Company’s Board of Directors is as follows: Board of Directors

Title

Date of commencement of term-ofoffice

Ali Chendra

President Director

23 April 2014

Irwan Djaja

Vice President Director

23 April 2014

Harianda Noerlan

Independent Director

29 Juni 2006

Dicky S. Moechtar

Director

29 Juni 2006


Director

23 April 2014

Richard Kartawijaya

Director

23 April 2014

Johannes Tong

Director

25 April 2013

Duties, Responsibilities and Obligations Based on the Company’s Articles of Association, broadly speaking the Board of Directors is responsible to manage the Company in good faith and with full of responsibility. The Board of Directors is also entitled to take actions for and on behalf of the Company, within or outside the court, for any matter or event, with other parties. The Board of Directors shall also be accounted for the implementation of their duties to the shareholders through GMS. In the event GMS does not stipulate segregation of duties of Board of Directors, then the distribution of duties of Board of Directors shall be determined based on the resolutions of Board of Directors, as follows : 1.

Ali Chendra (President Director) generally is responsible for all Company’s activities;

2.

Irwan Djaja (Vice President Director) generally is responsible for Company’s financial policies.

3.

Harianda Noerlan (Independent Director) is responsible for Corporate Services and concurrently as Corporate Secretary.

4.

Dicky S. Moechtar (Director) is responsible for Strategic Business Development.

5.

Anthony C. Kartawiria (Director) is responsible for Financial Management.

6.

Richard Kartawijaya (Director) is responsible for Corporate Strategic and Planning Business Development.

7.

Johannes Tong (Director) is responsible for Subsidiaries Business Development.

Meeting of Board of Directors Board of Directors holds meeting at least once in 1 (one) month or anytime as necessary, at the location of the domicile or business activities of the Company. Board of Directors also participates in the Board of Commissioners’ Meeting to discuss the progress of Company in general. Meeting of Board of Directors is deemed valid and entitled to make binding resolutions if more than 50% of the total number of Board of Directors are present or represented in the meeting.


219

ENGLISH VERSION

The following table contains information on the attendance of Board of Directors in the meetings of Board of Directors and meetings of Board of Commissioners throughout 2015. Attendance Meeting of Board of Directors

Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

Total Attendance

Total Attendance

Ali Chendra

20 times

2 times

Irwan Djaja

24 times

3 times

Board of Directors

Harianda Noerlan

24 times

3 times

Dicky S. Moechtar

24 times

3 times


24 times

3 times

Richard Kartawijaya

20 times

3 times

Johannes Tong

10 times

1 times

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS Audit Committee Audit Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the implementation of duties and functions of Board of Commissioners. Audit Committee consists of two members who are independent parties competent in accounting and financial fields and chaired by an Independent Commissioner. Audit Committee in performing its functions, has the duties and responsibilities to : Examine financial information to be issued by the Company among others, financial statements, projections, and other financial information. Examine the compliance with the laws and regulations related to the Company activities. Give independent opinion in the event there is a difference of opinion between management and Accountant related to the services provided. Give recommendations to the Board of Commissioners concerning the appointment of Accountant which is based on independence, scope of duties, and fees for services. Examine the implementation of inspection by internal auditor and supervise the implementation of follow up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor. Examine the activities of risk management implementation carried out by the the Board of Directors, if the Company does not have risk monitoring function under the Board of Commissioners. Examine complaints related to accounting process and financial statements of the Company. Examine and give requirements to the Board of Commissioners related to the potential conflict of interest of the Company; and Maintain the confidentiality of document, data and information of Company. In performing the duties, Audit Committee must work in collaboration with the party conducting Internal Audit function. Audit Committee has 3 (three) members, consisting of 1 (one) Chairman concurrently Independent Commissioner and 2 (two) independent members. All members of Audit Committee have met the criteria of independence, expertise, experience and integrity required in the various applicable regulations. Throughout 2015, Audit Committee conducted 4 (four) meetings. The composition of Audit Committee per 31 December 2015 is as follows : 1.

Didik Junaidi Rachbini (Chairman/Independent Commissioner)

2.

Herman Latief (Member/Independent)

3.

Raden Hikmat Kartadjoemena (Member/Independent)

Meeting Agenda and attendance of Audit Committee

220


Audit Committee

Attendance of Audit Committee Meeting % of Attendance

Didik J. Rachbini

4 times

Herman Latief

4 times

Raden Hikmat Kartadjoemena

4 times

Profile of Audit Committee Didik J. Rachbini Chairman/ Independent Commissioner Indonesian Citizen. He obtained the degrees Ph.D and M.Sc in the field of Development Study from Central Luzon State University, Philippines. Holding the position as Company’s Independent Commissioner since 2006. He held a number of positions in various institutions among others Member of People’s Consultative Assembly (MPR), Member of House of Represenstatives (DPR), Commissioner of Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU), Commissioner of PT Angkasa Pura I and currently holding a position as President Commissioner of PT Humanika Consultindo. Herman Latief Member/Independent Indonesian Citizen. He serves as a Member of Audit Committee since January 2013. Deputy Chairman of Permanent Committee for Industrial Estate Development, Chamber of Commerce (KADIN/Kamar Dagang dan Industri) (since 2008), and Deputy Chairman of Advisory Board of Association of Indonesian Industrial Estate (HKI / Himpunan Kawasan Industri Indonesia) (since 2000). He graduated from TFH, Hamburg., Germany, with the degree Diplom Ingenier Architect (Dipl. Ing) in 1976. Previous to that he worked as an Architect in PT Widya Pertiwi Engineering (19761978), Director in Kalbe Farma Group Company (1979-1988), President Director of PT Lippo Cikarang Tbk. (1989-1999), Deputy President Commissioner of PT Lippo Cikarang Tbk. (1999-2001), Commissioner of PT Lippo Land Development (2001-2004), Commissioner of PT Bukit Sentul Tbk. (2004-2005), Director of PT East Jakarta Industrial Park (2004-2010), Audit Commmitte of PT Pacific Utama Tbk. (2005-2007), Audit Committee ofPT Gowa Makassar (2005-2007), and Audit Committee of PT Multipolar Tbk (2007-2009). He was also active in the Advisory Board of Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) (1995-2000) and as Deputy Chairman of Real Estate Indonesia (1999-2008).

R. Hikmat Kartadjoemena Member/Independent Indonesian Citizen, born in Semarang in 1943, graduated from City University, New York, United States of America. He has an extensive experience in Indonesian banking business. He started his career as Deputy Assistant in New York for Bank Ekspor Impor Indonesia during the period 1970-1975, he was then appointed by Chemical Bank New York to become Chief Representative Chemical Bank in Jakarta during the period of 1983-1987. Subsequently he had a position as Deputy President Director of Unibank and Director of Corporate Bangking Bank Pacific. He served as Commissioner of PT Inti Indorayon Utama Tbk during the period of 1990-1997. He also held a position as the Advisor for Indonesia in Newbridge Capital (Singapore) Pte Ltd and Commissioner of Saratoga Capital during the period of 1997-2008, he has a position as Senior Advisor for Indonesia in Imprimis (Singapore) Pte Ltd and Khronos Advisory Limited until to date. He has joined the Company as a Member of Audit Committee since January 2013.


221

ENGLISH VERSION

Corporate Secretary As the liaison between the Company and Company Executives, the Company has appointed a Corporate Secretary who is responsible to the Board of Directors. Based on OJK Regulation No. 35/POJK/04/2014, dated 8 December 2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, the Company must have a function of corporate secretary. The function of corporate secretary can be performed by a natural person or working unit. In article 3 paragraph 2 of this regulation, a member Board of Directors may concurrently hold the position of Corporate Secretary. At present Corporate Secretary position is held by Harianda Noerlan who is also the Independent Director of the Company. Duties of Corporate Secretary are : 1.

Follow the development of Capital Market specifically laws and regulations applicable in Capital Market.

2.

Give input to the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the laws and regulations on Capital Market.

3.

Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in corporate governance that include :

-

information disclosure to the public, including information availability at the Company Website;

-

timely submission of report to OJK;

-

organize and documentation of GMS;

-

organize and documentation of meeting of Board of Directors and/or Board of Commissioners; and

4.

implement orientation program of the company for the Board of Directors and/or Board of Commissioners. as the liaison between the Company and Company’s shareholders, OJK, and other stakeholders.

Activities of Corporate Secretary during 2015 are as follows : 1.

Guide the Company to constantly comply with capital market regulations, and follow new development in regulations to further ensure that the Company implements such regulations. The Company issues 4 (four) Financial Statements and 1 (one) Annual Report.

2.

Make correspondence with the capital market regulator (OJK and BEI) as well as the other supporting agencies such as KSEI, BAE and the

3.

Convey information disclosure related to the Company submitted through reports, whether regulated or not, among others in the form of press

trustee. Correspondence is conducted 48 (forty-eight) times. release, website, and provide service for any need of information related to the Company condition. 4.

Coordinate the holding of AGMS and EGMS.

5.

Coordinate the implementation of annual public presentation.

Profile of Corporate Secretary Harianda Noerlan, Indonesian Citizen Holding a position as Company Director in the Company in the area of Corporate Services and concurrently also has a position as Corporate Secretary since June 2006. He started his professional career in banking since 1990, namely in PT Bank Niaga Tbk, with the latest position as Head of International Banking Division – Capital Market Group. In 2000, he joined Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) with the last post as Vice President, Group Head in the Bank Restructuring Unit. January 2002 through May 2006 he joined PT Bank Lippo Tbk. The position held during his time with PT Bank Lippo Tbk among others were Managing Director, Director of Compliance, Distribution Financial Services, and Senior Vice President, Channels & Alliances Group Head. He earned his postgraduate degree in Machine Engineering from Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.

222


Internal Audit Charter Formation of Internal Audit Unit The formation of Internal Audit Unit in the Bapepam-LK Regulation No. IX.I.7 Appendix of Decision of Chairman of Bapepam-LK No. Kep-496/ BL/2008 concerning the formation and guidelines for the formulation of internal audit unit charter. Internal Audit Unit has the duties among others to test and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with the Company policy and conduct examination and evaluation on the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operation, human resources, marketing, information technology and other activities. In implementing the duties Internal Audit Unit will always collaborate with Audit Committee and responsible to President Director, the Formation of Internal Audit unit is the realization of Company commitment in creating a proper and efficient governance. During 2014, Internal Audit Unit is run by Leony Hartono. He started his career in 2000 as an auditor in a public accountant office in Detroit, United States of America. He joined the accounting office Ernst & Young Indonesia in 2002 and later worked in the banking sector and manufacturing industry company prior to joining the Company in 2008. He obtained a degree of Bachelor of Accounting and Master in Professional from Michigan State University, United States of America. INTERNAL AUDIT CHARTER Background Internal Audit Charter of PT First Media Tbk is made to fulfill the Decision of Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (“Bapepam-LK” / Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) Number : KEP-496/BL/2008 dated 28 November 2008 on the Formation and Guidelines for the Formulation of Internal Audit Unit Charter. Vision To be a risk management-based Internal Audit service provider by applying the principle of good corporate governance-GCG). Mission Provide professional Internal Audit services to ensure the creation of a sound company, that is developing normally and can well support the national economic development which is the interest of the stakeholders. Definition of Audit Internal Audit Internal is an activity of providing assurance and independent as well a objective consultation, with the aim to enhance the value and improve company operation, through enhancing the effectiveness of risk management, control and corporate governance process. Unit Audit Internal Internal Audit Unit is an independent, objective work unit, that serves as a consultant, formed within PT First Media Tbk (“hereinafter referred to as First Media”) to give an added value and enhance operations including that of its subsidiaries. Internal Audit Unit is not an extension, or substitute of management. The responsibility for operational control is not fully under the operational management that has to ensure that an appropriate and adequate control management has been applied. Internal Audit Unit in performing Audit Internal function has given assurance, consultation services and investigation on fraud cases in an independent and objective manner that may give added value and improve First Media operations both at the head office and branches. Assurance Services An objective assessment which evidence has been tested with the aim to give an independent assessment on the implementation of risk management, control and governance processes in First Media operation.


223

ENGLISH VERSION

Consultation Services Activities for providing consultation services related to the efforts in improving the effectiveness of risk management implementation, control and governance processes. Consultation services provided is not binding and without omitting the independence principle, thus responsibility for following up the result of consultation remains with the auditee. Investigation Services of Fraud Case Internal Audit Unit proactively assists the management in the identifying, detecting and conducting an audit investigation on First Media operational activities suspected to be a fraud. Key Success Factor Optimalization of utilization of technology, application of the best method and effective as well as efficient organization which is supported by competent human resources that constantly uphold the professional ethics, through working process which : Focus on business process and service to stakeholders Proactive, responsive, credible and objective Communicate effectively both verbally and in writing Capable to find the roots of the problems and early detection Able to present findings objectively Able to present effective recommendations that can be implemented Position Internal Audit Unit has the following position: Led by the Head of Audit Unit who is appointed and dismissed by the Board of Directors with the approval of Board of Commissioners and reported to the Chairman of Bapepam-LK. The Head of Unit Audit Internal shall be responsible to the President Director and can communicate directly with the President Commissioner/Audit Committee, to inform matters related to audit. Notification of information related to audit to the Board of Commissioners should be reported to President Director. Internal Audit Unit may act as a consultant for internal parties that require such services, particularly for matters related to its duties, and of strategic in nature. Scope Internal Audit Unit assists the company in achieving its objectives by : Using a systematical method in evaluating and improving risk management effectiveness, control and governance processes. Ensuring that control system and risk management are adequate, working efficiently and economically, and function effectively in achieving the objectives and target or organization programs that have been announced. Implement special assignment which is relevant to the scope of works, such as evaluation, investigation and disclosure on deviation, fraud and waste. Internal Audit Unit protects, enhances and creates added values for stakeholders through an alignment of Internal Audit activities with business objectives of First Media, with the main target to assure that : Risks have been identified and managed appropriately. Important information on financial, managerial and operational aspects have been presented accurately, reliably and timely. All First Media activities are in line with articles of association, standard policies, procedures and applicable laws and regulations. Programs, plans and objectives can be achieved effectively and efficiently. Quality and continuous improvement are constantly maintained with due regard to internal control system. Recommendations to maintain and protect the wealth and reputation of First Media have been implemented. Duties and Responsibilities First Media Internal Audit has the duties and are responsible for : Assist the duties of President Director and Board of Commissioners, particularly Audit Committee, independently, in conducting supervision by describing the operation in terms of planning, implementation or monitoring of audit result.

224


Monitor the adequacy and effectiveness of organizational management control system in finance, operation and informatics system. Give objective evaluation and recommendation on operational activities in achieving the objectives and targets effectively, efficiently and economically in the form of periodic submission of monthly and annual reports. Direct the attention of management to the operational risks arised due to the change of operational / business environment and other matters that affect the result and performance. Authority 1.

President Director gives the authority to Internal Audit in performing the following duties:

2.

To review and examine all documents and records, ask information from every member of Board of Directors and Employees who are obliged to assist in giving information needed by the Internal Audit within an appropriate time, thus allowing it to work in performing its function efficiently and efficiently.

3.

To allocate audit resources, determine focus, scope and audit schedule, as well as applying the technique deemed necessary to achieve audit purpose. If deemed necessary, in performing its function, Internal Audit has the authority to obtain recommendations and advice from professional people (experts) as necessary.

4.

Submit audit result report and conduct direct consultation with the President Director.

5.

Has full and free access to Audit Committee and Board of Commissioners if necessary.

Independence and Objectivity 1.

Internal Audit Unit is responsible directly to the President Director and in related to the duties report to President Director and Board of Commissioners (through Audit Committee). To maintain independence and objectivity, Internal Audit Unit is not involved directly and does not have direct responsibility or authority on the daily transactional processes and other transactional activities in the working unit being examined.

2.

In performing its duties, Internal Audit is guided by First Media Internal Code of Ethics and Internal Audit Code of Ethics laid down in the appendices which are integral parts of this Internal Audit Charter.

Work Implementation Standard In performing its function, Internal Audit refers to various regulations and internal provisions and guidelines available in various Audit Internal Audit professional standards, namely : 1.

Standar Operating Procedure of Internal Audit and its update.

2.

All government regulations that have been put into effect by First Media management.

3.

Standard Audit and Code of Ethics of The Institute of Internal Auditors Inc., as authorized by the President Director.

Reporting 1.

Audit Follow Up Report, either internally or externally, is the responsibility of the respective work unit which is examined and improved in accordance with the policies of First Media and at the same time becomes one of the factors for the company in assessing the performance of the work units. In implementing supervision/control, the concerned Board of Directors ensures that each audit result will be followed up by the examined units.

2.

Internal Audit must monitor and report the development in implementing follow up for improvement conducted by Auditee. The follow up includes : a.

Monitoring or implementation of follow up. Monitoring on the implementation of follow up, to find out about the development and to

b.

Analysis on adequacy of follow up. From the result of follow up monitoring, adequacy analysis is made on the realization of the promise

remind Auditee if Auditee has not implemented the commitment to make an improvement towards or by the time it is due as promised. for improvement that is conducted by the Auditee. Subsequently, follow up needs to be re-checked to find out if there are difficulties or contraints that have caused follow up cannot be done as intended. c.

Follow up Reporting. In the event follow up implementation is not carried out by Auditee, Internal Audit provides a written report to the President Director and Board of Commissioners (through Audit Committee), for further action.


225

ENGLISH VERSION

Internal Audit Charter of PT First Media Tbk Enacted in

:

Jakarta

Date

:

20 January 2011

Hengkie Liwanto

Harianda Noerlan

President Director

Director

Independent Auditor In compliance with the provisions of Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesian Number 17/PMK.01/2008 on Public Accounting Service and regulation of Bapepam-LK No. VIII.A.2 on Independence of Accountant providing Audit Services in Capital Market, consolidated financial report of the Company commencing financial year 2009 has been audited by Public Accountant Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto, with the auditor Didik Wahyudiyanto.

PENDIDIKAN

USIA

POSISI JABATAN

HUMAN RESOURCES

Direktur (2%)

46 - 50 th 2%

1% >51 th

4% 40 - 45 th

S3 (4%)

Senior Management (2%)

36 - 40 th 11% S2 (36%)

S1 (11%)

<25 th 37%

Management (8%) Supervisor (10%)

31 - 35 th 15% 26 - 30 th 29%

Staff (77%)

<SMU (50%)

JUMLAH KARYAWAN = 1,565 Non Staff (1%)

KOMPOSISI KARYAWAN PT FIRST MEDIA TBK. 71% Pria

Wanita 29%

49% Kontrak

Tetap 51%

Human Resources See Page: 138

226

Scientifically, human resource management strategy is a fundamental formulation concerning the utilization of human resources in an effort to maintain and improve the best ability of a company or industry to be competitors that are able to win and dominate the market, through their own labor. The Company gives priority on how to improve the quality of its employees in order to be able to contribute with high dedication and competencies in the field. The Company believes that organizing human resources properly will make the Company's performance in business operations will be increasingly enhanced and become a competitive advantage that the Company has over its competitors. This belief drives the Company to constantly develop its employees in order to be the differentiating factor in winning the competition. HR Division, with the Human Resource Information System (HRIS) for corporations, has improved its function to become the Company's strategic partner that can align corporate needs and business units so that it simplifies and accelerates access to information about HR services accurately and up to date. HR Information System HR Information Systems (HRIS) has been developed with cooperation support from the Information Technology Division since 2011. The implementation of Overtime Online System, e-Recruitment System, and Exit Online Clearance System has been running and constantly refined. Such system contributes the biggest changes in the activities and work processes that occur in either the HR Division or the organizations. Its operation is easy, allowing users to easily get the latest information, and it is easy in terms of managing every stage of the recruitment process. The management can obtain real time and transparent information regarding HR related data. Time and costs can be reduced compared to if HR management is performed manually.


Performance Management System Performance management system (PMS) in the Company has already been applied electronically, therefore, it is called the Electronic Performance Management System or abbreviated as E-PMS. The performance management system is developed by the Company in the form of electronic system in order to connect the objectives as well as the vision and mission of the organization to the employees so that every employee not only knows the direction and objectives to be achieved by the organization, but also consciously participates in pursuing the achievement of the objectives through personal performance. In addition to encouraging the achievement of the organization's objectives, E-PMS also aims to measure, evaluate, improve, and give reward on employees' performance as a result of their performance achievement, in a fairer and more objective way that is related to compensation as the reward. E-PMS has made scoring system to be fairer, more objective, and more thorough if considered from the evaluation aspects, which are target and behavior. The concept of E-PMS is constructed by using the approach of Management by Objectives (MBO), which was popularized by Peter Drucker. There is a continuous cycle in this system that includes Performance Planning, Performance Coaching, and Performance Appraisal. Assessment in E-PMS is based on 2 things: the targets written in the form of Key Business Objective (KBO) and Key Performance Indicator (KPI), as well as employee behavior as outlined in Behavior Competencies (BC). Assessment in KBO weighs for 70 percent, while BC assessment is 30 percent with maximum assessment value of 130 percent from the achievement. The value resulted from total KBO and B is connected to a certain range of numbers and made into a form of rating. In order to make the assessment be fairer and more objective, the value obtained is compared with other employee's value in one division. This process is called normalization. The normalization process is done in 3 levels ranging from sectional, departmental, and divisional level. In the normalization process, it is possible that there are changes in the value obtained, whether up or down, although there might not be changes. One of the assessment elements included in KBO is Coaching. Any employee who has a team member will automatically have the KBO coaching. The objective is to develop coaching culture within the company. By coaching, it is expected to assist employees in achieving their target, and solving problems in difficulties. The coaching process is done through one-by-one process. An employee who has a team member will coach the team member. Further, from the coaching results, the employees will enter their data into PMS. Every year, E-PMS system is continuously developed for better performance. In 2014, E-PMS made changes to the dimensions of the Behavior Competencies by using a different approach. These changes are intended to further minimize the degree of subjectivity. Every dimension, respectively consists of 5 points of statement, thus, the overall total is 30 points. These dimensions include: Discipline and Control, Leadership and Support, Communication, Achievement, Self- Development, Challenge and Problem Solving. Total Gender Male

1,108

Female

457

Age 25 years and below

581

26-30 years

453

31-35 years

238

36-40 years

179

41-45 years

67

46-50 years

30

51 years and above

17

Education High School and lower

558

Diploma 3

172

Bachelor

779

Masters

55

PhD

1

Position Title Director

33

Senior Management (13-14)

25

Management (11-12)

125

Supervisor (9-10)

155

Staff (5-8)

1,207

Non-Staff (1-4)

20

Employment Status Permanent

794

Contract

771


227

ENGLISH VERSION

Corporate Social Responsibility (CSR) First Media Commitment of Corporate Social Responsibility TANGGUNG JAWAB SOSIAL KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL FIRST MEDIA Kegiatan tanggung jawab sosial boleh dibilang merupakan aktivitas wajib yang harus dilaksanakan setiap perusahaan di dunia. Kebebasan berbisnis dan mendapat keuntungan menjadi landasan awal setiap perusahaan pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, dunia bergerak ke arah yang tidak stabil, kemakmuran menjadi tidak merata, banyak aspek yang akhirnya dirugikan atau menjadi korban, salah satunya adalah lingkungan (environment). Ketidakseimbangan ini mengundang beberapa kali pertemuan para pemimpin dunia dalam KTT Bumi di Rio pada 1992 dan tahun 2002 bertempat di Johannesburg. Sejak pertemuan di Johannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep social responsibility, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu economic dan environment sustainability. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (Corporate Social Responsibility).

170

Tanggung Jawab Sosial adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoritis, Tanggung Jawab Sosial dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic stakeholders-nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Tanggung Jawab Sosial memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang tanggung jawab sosial adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.


CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY See Page: 142

Social responsibility activities are practically mandatory activities that must be carried out by every company in the world. The freedom to do business and gain profit becomes the initial foundation of every company in general. Over time, the world is moving toward instability, uneven prosperity, and many aspects that are ultimately harmed or victimized, one of which is the environment. This imbalance prompted several meetings of world leaders in the Earth Summit in Rio in 1992 and 2002 that took place in Johannesburg. The meeting in Johannesburg in 2002 that was attended by the world leaders has produced the social responsibility concept that accompanies the previous two concepts, namely economic and environment sustainability. These three concepts become the basis for the company to conduct its social responsibility (Corporate Social Responsibility). Social Responsibility is the theoretical basis of the need for a company to build a harmonious relationship with the local community. Theoretically, Social Responsibility can be defined as the moral responsibility of a company towards the strategic stakeholders, particularly the community or people around the work area and operation. Social Responsibility regards the company as a moral agent. With or without the rule of law, a company must uphold morality. The parameter of success of a company from social responsibility point of view is to put forward moral and ethical principles, which is to achieve the best results, without harming the other community groups. Therefore, a company that works by putting forward moral and ethical principles will give the greatest benefit to the community.

Activities and CSR Program of First Media The Company conducts social responsibility activities based on the CSR principles of Carrol Pyramid that consists of several layers. The most basic layer or the foundation is definitely the company's responsibility in the beginning to maintain its business stability through the increase of cash inflows. The second layer, the company must run the business by abiding the applicable laws and regulations. The third layer, the company is responsible for maintaining ethics while running the business, ethics in this study refers to values of moral, justice, and human rights. The top layer is the company's responsibility to participate in improving people's welfare, such as donations, cultural, educational, and health supports, and so on. The implementation of CSR activities that are conducted by the Company is part of the business practice that is done voluntarily based on the Company's own initiative. In every implementation of CSR activities, the Company prioritizes in giving the best contribution to the employees, communities, and the environment where the Company operates. CSR activities that have been done by the Company and its subsidiaries include: In regard of health, in 2015 the main focus of the Company's CSR activities was blood donation program. In cooperation with the Indonesian Red Cross, the Company held blood donation program at the Company's office for 6 (six) times, on these dates: January 14, 2015, March 17, 2015, May 7, 2015, June 10, 2015, September 3, 2015, and September 30, 2015. In the field of education, in 2015, the Company, through its subsidiary, DNN, provided Internet services through VSAT to 4 Lentera Harapan Schools (SLH), 3 schools in Jayapura: Sentani, Doyo, Kampung Harapan, and 1 school in Mamit. In addition to the above mentioned, in order to improve the education of the Company's employees, the Company in cooperation with Pelita Harapan University gives Dean's Grant Program to the Company's employees where employees are given some exemption that reduces the burden of the cost of the employees when continuing their education to S1 degree majoring in Management/Accounting (Business School). CSR activities that are conducted by the Company include a variety of things, but not limited to the things mentioned above, where the implementation of CSR activities keeps referring to the company regulations and the applicable laws and regulations.

First Media's Responsibility on Manpower, Occupational Safety and Health at Work Manpower The Company realizes that the capabilities and quality of human resources (HR) are keys to the Company's success, in which all of the Company's employees work hand in hand to bring the Company to reach its business achievement in 2015. The Company's HR Management refers to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, to ensure compliance to the applicable laws and regulations, and to minimize violations against human rights in employment. The Company's ability to recruit, develop, and retain its employees with relevant competence is crucial to the Company's success in achieving its objectives.

228


Employee Selection and Recruitment Activities In the employee selection and recruitment activities, the Company adjust with the competency of each employee. The company is always committed to provide ongoing career opportunities as long as the employees show optimal work performance and in accordance with the Company's expectations. The career opportunities provided by the Company are applied on an ongoing basis and are equal to every employee, regardless of gender. The qualifications required in each position is related to the education and competencies of each employee. HR Training and Development During 2015, the Company opened a wide opportunity for its employees to develop themselves, improve the competence, expertise, and skills of each employee by providing opportunities for employees to participate in seminars and/or trainings conducted by either public or private training institutions. Occupational Safety and Health (OSH) In terms of controlling risks related to work activities in order to create work locations that are safe, efficient, and productive based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health (OSH) Management System, the Company introduced an occupational safety and health management system in the Company's work environment. OSH is an effort made by the Company to secure and protect the employees, which is realized through prevention efforts of occupational accidents and occupational diseases. During 2015, activities done by the Company that are related to the implementation of OSH include: Occupational safety and health training Training and simulation of emergency response of fire Dissemination of safety and health management system (OSH)

THE LAST PAGE THE LAST PAGE Satu hal yang pada akhirnya dicari orang adalah kenyamanan. Kenyamanan dihadirkan dari berbagai kemudahan, seperti

One thing that people eventually look for is comfort. Comfort is presented from many easiness, such as easiness to communicate, easiness to access information, or easiness to enjoy entertainment. Technology produces inventions to provide comfort for the community and there is quality. Technology also produces medium where communications can be done with clarity. When human instinct of curiosity is answered with technology and media that make it possible for any individual to obtain data wherever it is stored. Data exchange traffic can be smoothly done so that there is no time lag that sometimes makes creativity and work are delayed. All is presented in the telecommunication service dish.

kemudahan berkomunikasi, kemudahan mengakses informasi, atau kemudahan menikmati hiburan. Teknologi menghasilkan penemuan-penemuan

untuk

memberi

kenyamanan

bagi

masyarakat dan di sana ada mutu. Teknologi pula yang menghasilkan media dimana komunikasi dapat berlangsung dengan jernih. Pada saat naluri ingin tahu yang ada di setiap manusia dijawab dengan teknologi dan media yang membuat setiap individu dapat memperoleh dari manapun data tersebut disimpan. Lalu lintas pertukaran data dapat dengan mulus dilakukan sehingga tidak ada jeda menunggu yang kadang membuat kreativitas dan pekerjaan terhambat. Semua tersaji dalam pinggan layanan telekomunikasi.

Pada saat seseorang perlu rehat dan menikmati hiburan, beragam media dan konten dapat diakses dan dinikmati dengan tingkat mutu yang terbaik. Sehingga ada ruang bagi rasa syukur karena kenyamanan yang disajikan.

TMT bukanlah sekedar kecanggihan dari sebuah kehidupan moderen, tapi sudah menjadi kebutuhan yang memberikan alternatif bagi penggunanya. Menjadi bagian ekosistem dari kehidupan masyarakat yang hidup di jalur pacu yang lebih cepat. Seperti halnya asupan makanan yang menyehatkan, jasa layanan dari bisnis TMT berkontribusi menyehatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menjadi penghantar menu ilmu pengetahuan bagi pendidikan.

Sebagai bagian dari ekosistem kehidupan masyarakat kini dan di masa depan, TMT akan terus hadir dan meluaskan layanan untuk menyajikan kenyamanan yang penting bagi pembangunan

When someone needs a break and enjoy the entertainment, various media and contents can be accessed and enjoyed with the best level of quality. So there is room to feel gratitude due to the comfort presented.

kehidupan yang lebih kreatif dan produktif. Karena masyarakat tak akan berhenti berkembang menuju kehidupan yang lebih baik.

First Media adalah rekanan terbaik di kehidupan masyarakat kini dan di tahun-tahun yang akan datang.


TMT is not just a sophistication of a modern life, but it has become a necessity that provides alternatives for the users. Being part of the ecosystem of the life of society that lives in the fast lane. Just like healthy food intake, services of TMT businesses contribute to a healthy economic growth for the society and deliver the menu of science for education.

157

THE LAST PAGE See Page: 155

As part of the ecosystem of the life of society now and in the future, TMT will continue to be present and expand the service to provide the comfort that is essential for the development of a more creative and productive life. Because people will not stop evolving towards a better life. First Media is the best partner in people's lives now and in the years to come.

Cross Reference Regulation of BAPPEPAM – LK X.K.6 See Page: 231



185

229

Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank

230


Annual Report p PT First Media Tbk. 2015

231

232


LAPORAN KEUANGAN

Annual Report PT Firrst Media Tbk. 2015

233

234


PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Serta Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Pada Tanggal 1 Januari 2014

March 24, 2016

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 and Consolidated Statement of Financial Position as of January 1, 2014

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

Daftar Isi

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES

Halaman/ Pages

Surat Pernyataan Direksi

Table of Contents

Directors’ Statement

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors’ Report

Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Serta Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Pada Tanggal 1 Januari 2014

Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 and Consolidated Statement of Financial Position as of January 1, 2014

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

1

Consolidated Statements of Financial Position

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

4

Consolidated Statements of Comprehensive Income

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian

6

Consolidated Statements of Changes in Equity

Laporan Arus Kas Konsolidasian

8

Consolidated Statements of Cash Flows

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

9

Notes to the Consolidated Financial Statements

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali data saham)

ASET ASET LANCAR Kas d an Set ar a Kas Piu t an g Usah a Pih ak Ket ig a Pih ak Ber elasi Aset Keu an g an Lan car Lain n ya Per sed iaan Pajak Dib ayar d i Mu ka Biaya Dib ayar d i Mu ka Ju m lah Aset Lan car ASET TIDAK LANCAR Piu t an g Pih ak Ber elasi No n -Usah a Aset Keu an g an Tid ak Lan car Lain n ya In vest asi p ad a En t it as Aso siasi Aset Tet ap Aset Takb er w u ju d Biaya Per o leh an Pelan g g an Biaya Dib ayar d i Mu ka Jan g ka Pan jan g Uan g Mu ka Aset Pajak Tan g g u h an Aset Tid ak Lan car Lain n ya Ju m lah Aset Tid ak Lan car

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As of December 31 , 2015 and 2014 and January 1 ,2014 (In Million Rupiah, except shares data) 31 Des/ Dec 31, 2015

Catatan/ Note

3, 31, 32, 36 4, 16, 31, 32, 33.c, 36

5, 32, 36 6 19.a 7

1 Jan/ Jan 1, 2014 *)

80,463

317,412

392,453

89,339 12,169 264,974 113,486 344,207 301,571 1,206,209

92,071 18,975 220,464 184,224 276,413 369,638 1,479,197

601,086 2,074 27,311 -65,105 135,552 1,223,581

31, 32, 36

646,826

584,631

571,707

14, 36 8, 31 9, 16, 33 12 13

172,315 6,417,995 2,806,231 1,193,764 128,491

152,510 6,200,739 1,937,316 1,625,211 85,898

38,445 18,458 2,749,755 115,239 --

10, 33 11, 31, 32 19.e 32

136,465 144,603 827,656 31,433 12,505,779

195,723 197,945 469,512 23,264 11,472,749

125,400 101,886 219,101 78,120 4,018,111

13,711,988

12,951,946

5,241,692

JUMLAH ASET

*) Disajikan kembali dan Direklasifikasi, lihat Catatan 41

ASSETS CURRENT ASSETS Cash and Cash Equivalents Trade Receivables Third Parties Related Parties Other Current Financial Assets Inventories Prepaid Taxes Prepaid Expenses Total Current Assets NON-CURRENT ASSETS Non-Trade Receivables from Related Parties Other Non-Current Financial Assets Investment in Associates Property, Plant and Equipment Intangible Assets Customer Acquisition Costs Long-Term Prepayment Advances Deferred Tax Assets Other Non-Current Assets Total Non-Current Assets TOTAL ASSETS

*) Restated and Reclassified, see Note 41

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

March 24, 2016

31 Des/ Dec 31, 2014 *)

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

1

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali data saham)

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Ut an g Usah a Pih ak Ket ig a Pih ak Ber elasi Beb an Akr u al Ut an g Pajak Liab ilit as Im b alan Ker ja Jan g ka Pen d ek Bag ian Lan car at as Liab ilit as Jan g ka Pan jan g : Ut an g Ban k d an Lem b ag a Keu an g an Jan g ka Pan jan g Ut an g Sew a Pem b iayaan Liab ilit as Keu an g an Jan g ka Pen d ek Lain n ya Pin jam an Jan g ka Pen d ek Liab ilit as Jan g ka Pen d ek Lain n ya Ju m lah Liab ilit as Jan g ka Pen d ek LIABILITAS JANGKA PANJANG Ut an g Ban k d an Lem b ag a Keu an g an Jan g ka Pan jan g Ut an g Sew a Pem b iayaan Ut an g Ob lig asi Liab ilit as Keu an g an Jan g ka Pan jan g Lain n ya Liab ilit as Im b alan Ker ja Jan g ka Pan jan g Liab ilit as Pajak Tan g g u h an Ju m lah Liab ilit as Jan g ka Pan jan g Ju m lah Liab ilit as

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued) As of December 31 , 2015 and 2014 and January 1 ,2014 (In Million Rupiah, except shares data) 31 Des/ Dec 31, 2015

Catatan/ Note

1 Jan/ Jan 1, 2014 *)

LIABILITIES AND EQUITY

18, 31, 32, 36 974,040 97,248 470,584 11,419

488,682 277,810 273,743 8,735

229,708 153,055 133,419 33,970

8,469

5,823

15,848

16, 36 20, 31

690,309 113,869

290,619 24,436

305,906 53,389

31, 36 15, 36 22, 31

370,773 327,205 57,839 3,121,755

59,644 7,543 31,869 1,468,904

198,011 12,000 470,901 1,606,207

21, 32, 36 19.b , 36

9, 16, 20, 31, 32, 36

16, 36 20, 31, 36 17

1,384,473 321,458 --

1,480,363 212,375 --

262,799 127,898 736,829

8,434

26,291

8,284

42,619 368,778 2,125,762 5,247,517

29,849 368,778 2,117,656 3,586,560

65,577 -1,201,387 2,807,594

31, 36 23 19.e


LIABILITIES CURRENT LIABILITIES Trade Payables Third Parties Related Parties Accrued Expenses Taxes Payable Short-Term Employee Benefit Liabilities Current Portion of Long-Term Debts: Long-Term Borrowing from Banks and Other Financial Institutions Obligation under Finance Lease Other Current Financial Liabilities Short-Term Loan Other Current Liabilities Total Current Liabilities NON-CURRENT LIABILITIES Long-Term Borrowing from Banks and Other Financial Institutions Obligations under Finance Lease Bonds Payable Other Non-Current Financial Liabilities Long-Term Employee Benefit Liabilities Deferred Tax Liabilities Total Non-Current Liabilities Total Liabilities



March 24, 2016

31 Des/ Dec 31, 2014 *)


2

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali data saham)

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued) As of December 31, 2015 and 2014 and January 1 ,2014 (In Million Rupiah, except shares data) 31 Des/ Dec 31, 2015

Catatan/ Note EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Mo d al Sah am - Nilai No m in al Rp 500 p er Sah am Mo d al Dasar sejum lah 6.967.587.600 sah am Mo d al Dit em p at kan d an Diset o r Pen uh - sejum lah 1,742,167,907 sah am Tam b ah an Mo d al Diset o r - Net o Selisih Tr an saksi Per ub ah an Ekuit as En t it as An ak Pen d ap at an Ko m p r eh en sif Lain Sald o Lab a (Def isit )

24 25 26.a

Jumlah Kepentingan Non-Pengendali Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

1 Jan/ Jan 1, 2014 *)

871,084 (12,220)

871,084 (12,220)

871,084 (12,220)

-113,938 6,776,980 7,749,782 714,689 8,464,471

235 -7,398,601 8,257,700 1,107,686 9,365,386

1,028,828 -(340,217) 1,547,475 886,623 2,434,098

13,711,988

12,951,946

5,241,692


EQUITY Equity Attributable to Equity Owners of Parent Entity Share Capital - Par Value of Rp500 per Share Authorized amounting 6,967,587,600 shares Issued and Fully Paid 1,742,167,907 shares Additional Paid-in Capital - Net Difference arising from Equity Transaction of Subsidiaries Other Comprehensive Income Retained Earnings (Deficit) Total Non-Controlling Interests Total Stockholders' Equity TOTAL LIABILITIES AND EQUITY



March 24, 2016

31 Des/ Dec 31, 2014 *)


3

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OF FINANCIAL POSITION For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Note

PENDAPATAN BEBAN LAYANAN

27, 31 28

2015

1,062,980 (1,421,501)

2,024,973 (591,916)

REVENUES COST OF SERVICES

(358,521)

1,433,057

GROSS PROFIT (LOSS)

(173,936) (500,873) (748,826) (103,019)

(133,698) (494,364) (391,657) 13,518

3,051 (9,828) 41,402

115 (41,719) 25,227

Selling Expenses General and Administrative Expenses Depreciation and Amortization Expenses Gain (Loss) on Foreign Exchange in Fair Gain (Loss) on Disposal of Property, Plant and Equipment Tax Expenses Others - Net

(1,850,550)

410,479

OPERATING PROFIT (LOSS)

(325,164) 217,256

(105,121) 18,202

15,233

1,333,120

--

537,233

-(1,943,225)

5,957,966 8,151,879

Finance Costs - Net Share of Gain (Loss) from Associates Gain from Sale of Partial Stock Subsidiaries Gain on Realization of Difference in Transaction with Non-Controlling Interest Gain recording Investment in Associates with Fair Value PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX

429,511

(265,727)

Income Tax Expenses

(1,513,714)

7,886,152

PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR

--

57,167

Effect of Proforma Adjustments

(1,513,714)

7,943,319

PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENTS

LABA (RUGI) BRUTO Beb an Pen ju alan Beb an Um u m d an Ad m in ist r asi Beb an Pen yu su t an d an Am o r t isasi Keu n t u n g an (Ker u g ian ) Selisih Ku r s Keu n t u n g an (Ker u g ian ) at as Pelep asan Aset Tet ap Beb an Pajak Lain -lain - Ber sih

29 30, 31 7, 9, 12, 13

9

LABA (RUGI) USAHA Biaya Keu an g an - Ber sih Bag ian Lab a (Ru g i) d ar i En t it as Aso siasi Keu n t u n g an d ar i Pen ju alan Seb ag ian Kep em ilikan Sah am En t it as An ak Keu n t u n g an at as Realisasi Nilai Tr an saksi Den g an Pih ak No n -Pen g en d ali Keu n t u n g an Pen cat at an In vest asi p ad a En t it as Aso siasi d en g an Nilai Wajar

31 8

8

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK Man f aat (Beb an ) Pajak Pen g h asilan

19.c

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Ef ek Pen yesu aian Pr o f o r m a LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA




March 24, 2016

2014 *)


4

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan/ Note

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued) For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2015

2014 *) Other Comprehensive Income

Penghasilan Komprehensif Lain Po s-p o s yan g Tid ak akan Dir eklasif ikasi Ke Lab a Ru g i Pen g u ku r an Kem b ali at as Pr o g r am Im b alan Past i Su r p lu s Revalu asi Aset Tet ap Pajak Pen g h asilan Ter kait Po s-p o s yan g Tid ak akan Dir eklasif ikasi ke Lab a Ru g i

5,651 279,818

1,559 --

(71,367)

(390)

Items That Will Not be Reccassified to Profit or Loss Remeasurement on Defined Benefit Plans Surplus Revaluation of Fixed Asset Income Tax Related to Items That Will Not be Reccassified to Profit or Loss

10,551 224,653

-1,169

Items that May be Reclassified Subsequently to Profit or Loss Gain on Financial Asset Available for Sale Other Comprehensive Income

(1,289,061)

7,944,488

(624,967) (888,747)

7,737,476 205,843

(1,513,714)

7,943,319

9

Po s -p o s yan g akan Dir eklasif ikasi Ke Lab a Ru g i Keu n t u n g an at as Aset Keu an g an Ter sed ia u n t u k Diju al Ju m lah Pen g h asilan Ko m p er eh en sif Lain JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Lab a (Ru g i) yan g Dap at Diat r ib u sikan kep ad a: Pem ilik En t it as In d u k Kep en t in g an No n -Pen g en d ali Ju m lah Lab a (Ru g i) Ko m p r eh en sif yan g Dap at Diat r ib u sikan Kep ad a: Pem ilik En t it as In d u k Kep en t in g an No n -Pen g en d ali Ju m lah LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (Dalam Ru p iah Pen u h )

Income (Loss) Attributable to: Equity Holders of the Parent Entity Non-Controlling Interests Total

(507,683) (781,378)

7,738,818 205,670

(1,289,061)

7,944,488

Comprehensive Income (Loss) Attributable To: Equity Holders of the Parent Entity Non-Controlling Interests Total

(359)

4,441

BASIC INCOME (LOSS) PER SHARE (in Full Rupiah)

38




March 24, 2016

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR


5

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan/ Note

SALDO PER 1 JANUARI 2014 (Sebelum Disajikan Kembali) Pen yajian Kem b ali Seh ub un gan d en gan Pen er ap an PSAK 24

41

SALDO PER 1 JANUARI 2014 (Setelah Disajikan Kembali) Per ub ah an Kep en t in gan No n -Pen gen d ali Pelep asan Seb agian Sah am En t it as An ak Jum lah Lab a Tah un Ber jalan Pen gh asilan Ko m p r eh en sif Lain SALDO PER 31 DESEMBER 2014 (Setelah disajikan kembali)

26.b

Modal Saham/ Share Capital

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 (Express in Million Rupiah, unless otherwise stated)

Tambahan Modal Disetor - Neto/ Additional Paid-in Capital - Net

Saldo laba (defisit)/ Selisih Retained Earning (deficit) Transaksi Agio Saham Selisih Nilai Perubahan Ekuitas Yang Telah Yang Belum - Neto/ Transaksi Entitas Anak/ Ditentukan Ditentukan Share Premium Restrukturisasi Difference in Penggunaannya/ Penggunaannya/ - Net Entitas Changes on Appropriated Unappropriated *) Sepengendali/ Equity of Difference in Value Subsidiaries of Restructuring Transactions Transactions of Entities Under Common Control

Ekuitas yang Kepentingan Jumlah Ekuitas/ Dapat Non-Pengendali/ Total Diatribusikan Non-Controlling Equity Kepada Pemilik Interest Entitas Induk/ Equity Attributable to Equity Owners of the Parent

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

871,084

(3,629)

(8,591)

1,028,828

100

(337,661)

--

-

1,550,131

886,623

2,436,754

--

--

--

--

--

(2,656)

--

-

(2,656)

--

(2,656)

871,084

(3,629)

(8,591)

1,028,828

100

(340,317)

--

--

1,547,475

886,623

2,434,098

BALANCE AS OF JANUARY 1, 2014 (Before Restatement) Restatement according to Implementation of PSAK 24 BALANCE AS OF JANUARY 1, 2014 (After Restatement)

-----

-----

-----

-(1,028,593) ---

-----

--7,737,476 1,342

-----

-----

-(1,028,593) 7,737,476 1,342

15,393 -205,843 (173)

15,393 (1,028,593) 7,943,319 1,169

Changes in Non-Controlling Interest Disposal of Certain Shares of Subsidiary Total Profit for the Year Other Comprehensive Income

9,365,386

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2014 (after restated)

871,084

(3,629)

(8,591)

235

100

7,398,501

*) Saldo laba (defisit) termasuk pengukuran kembali program imbalan pasti

--

--

8,257,700

1,107,686

*) Retained earning (deficit) include measurement on defined benefit plan


March 24, 2016

Penghasilan Komprehensif Lain Keuntungan Revaluasi Aset Tetap/ Surplus Revaluation Fixed Asset


6

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan/ Note

Modal Saham/ Share Capital

Tambahan Modal Disetor - Neto/ Additional Paid-in Capital - Net Agio Saham - Neto/ Share Premium - Net

SALDO PER 31 DESEMBER 2014 (Setelah disajikan kembali) Pelepasan Sebagian Saham Ent it as Anak Perubahan Kepent ingan Non-Pengendali Jum lah Rugi Tahun Berjalan Penghasilan Kom prehensif Lain

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued) For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 (Express in Million Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo laba (defisit)/ Selisih Retained Earning (deficit) Transaksi Selisih Nilai Perubahan Ekuitas Yang Telah Yang Belum Transaksi Entitas Anak/ Ditentukan Ditentukan Restrukturisasi Difference in Penggunaannya/ Penggunaannya/ Entitas Changes on Appropriated Unappropriated *) Sepengendali/ Equity of Difference in Value Subsidiaries of Restructuring Transactions Transactions of Entities Under Common Control

Penghasilan Komprehensif Lain Keuntungan Revaluasi Aset Tetap/ Surplus Revaluation Fixed Asset

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Ekuitas yang Kepentingan Jumlah Ekuitas/ Dapat Non-Pengendali/ Total Diatribusikan Non-Controlling Equity Kepada Pemilik Interest Entitas Induk/ Equity Attributable to Equity Owners of the Parent

871,084

(3,629)

(8,591)

235

100

7,398,501

--

--

8,257,700

1,107,686

9,365,386

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2014 (after restated)

-----

-----

-----

(235) ----

-----

--(624,967) 3,346

---103,387

---10,551

(235) -(624,967) 117,284

-388,381 (888,747) 107,369

(235) 388,381 (1,513,714) 224,653

Disposal of Certain Shares of Subsidiary Changes in Non Controlling Interest Total Loss for the Year Other Comprehensive Income

871,084

(3,629)

(8,591)

--

100

6,776,880

103,387

10,551

7,749,782

714,689

8,464,471

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2015

SALDO PER 31 DESEMBER 2015

*) Saldo laba (defisit) termasuk pengukuran kembali program imbalan pasti

*) Retained earning (deficit) include measurement on defined benefit plan


March 24, 2016


7

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 (Express in Million Rupiah, unless otherwise stated) 2015

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Pen er im aan Kas d ar i Pelan g g an Pem b ay ar an Kas kep ad a Pem aso k Pem b ay ar an Un t u k Beb an Usah a Pem b ay ar an kep ad a Kar y aw an Pem b ay ar an Pajak Pem b ay ar an Bu n g a - Ber sih Pen er im aan (Pem b ay ar an ) Lain n y a Arus Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Aset Tet ap Pen ju alan Pem b elian In v est asi d i En t it as Aso siasi Pen am b ah an Hasil Pen ju alan Sah am En t it as An ak Melalu i Div est asi Pelep asan Aset m elalu i Tr an saksi Pen ju alan d an Pen y ew aan Kem b ali Pem b elian Aset Takb er w u ju d Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

2014

1,071,975 (1,127,940) (216,763) (252,089) (7,481) (163,228) (311,456)

2,451,708 (1,058,282) (549,044) (415,659) (354,289) (74,166) 39,668

(1,006,982)

39,936

97,751 (416,054)

3,913 (1,147,944)

--

(156,113)

15,371

1,846,886

-(2,832)

166,972 (542,282)

(305,764)

171,432

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash Received from Subscribers Payment to Suppliers Payment for Operating Expenses Payment to Employees Income Taxes Paid Interest Paid - Net Other Cash Received (Payment) Net Cash Flows (Used in) Provided by Operating Activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Property, Plant and Equipment Sales Acquisition Investment in Associates Acquisition Proceed from Sale of Share in Subsidiary's Through Divesment Disposal of Assets through the sale and lease back transactions Acquisition of Intangible Assets Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities

319,662 845,149 -(541,349) 100,000 (60,578)

7,543 1,301,345 (12,000) (526,799) -(67,072)

290,835 305,241 (174,542) ----

55,000 -(99,153) (7,128) (14,261) (739,026)

Arus Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

1,084,418

(101,551)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Bank Loans and Financial Institution Receipt of Short-Term Bank Loans Receipt of Long-Term Bank Loans Payment of Short-Term Bank Loans Payment of Long-Term Bank Loans Receipts of Factoring Payables Payment of Factoring Payables Proceeds from Additional Paid-in Capital of Subsidiaries Proceeds from Finance Lease Obligation Payment of Finance Lease Obligation Disbursement for Stock Issuance Cost of Subsidiary Payment Dividend for Non-Controlling Interest Repayments of Long-Term Debt Net Cash Flows (Used in) Provided by Financing Activities

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS

(228,329)

109,817

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

317,412

392,453

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pin jam an Ban k d an Lem b ag a Keu an g an Pen er im aan Pin jam an Ban k Jan g ka Pen d ek Pen er im aan Pin jam an Ban k Jan g ka Pan jan g Pem b ay ar an Pin jam an Ban k Jan g ka Pen d ek Pem b ay ar an Pin jam an Ban k Jan g ka Pan jan g Pen er im aan An jak Piu t an g Pem b ay ar an An jak Piu t an g Pen er im aan d ar i Pen am b ah an Mo d al Diset o r En t it as An ak Pen er im aan d ar i Ut an g Sew a Pem b iay aan Pem b ay ar an Ut an g Sew a Pem b iay aan Pen g elu ar an u n t u k Beb an Em isi Sah am En t it as An ak Pem b ay ar an Div id en kep ad a Pih ak No n -Pen g en d ali Pem b ay ar an Pin jam an Jan g ka Pan jan g

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN

CHANGES OF CASH AND CASH EQUIVALENT FROM:

PERUBAHAN SALDO KAS DAN SETARA KAS DARI: - ENTITAS ANAK YANG TIDAK DIKONSOLIDASI

(8,729)

(421,587)

- NOT CONSOLIDATED SUBSIDIARY

--

268,563

- ADDITIONAL FROM CONSOLIDATED SUBSIDIARIES

108

(31,834)

- TAMBAHAN ENTITAS ANAK YANG DIKONSOLIDASI

Effect in foreign exchange changes

Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas dan Setara Kas SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

80,463

Informasi tambahan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan di Catatan 39. Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

March 24, 2016

317,412

in cash and cash equivalents CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Additional information on activities not affecting cash flows is presented in Note 39. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

8

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 1 Januari 2014 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali dinyatakan lain) 1. Umum

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of 31 December 2015 and 2014 and January 1, 2014 and for the Years Ended December 31, 2015 and 2014 (Express in Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies, unless otherwise stated) 1. General

1.a. Pendirian Perusahaan PT First Media Tbk (Perusahaan) didirikan pada tanggal 6 Januari 1994 berdasarkan akta notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., No. 37 dengan nama PT Safira Ananda. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. C2-1.446.HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Februari 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 81 Tambahan No. 6613 tanggal 8 Oktober 1999. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir Perseroan melakukan perubahan akta yang dibuat dihadapan notaris Andalia Farida, SH No. 33 , tanggal 11 Juni 2015 yang mana perubahan tersebut telah diberitahukan dan disimpan dalam sistem administrasi badan hukum sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0940134 tanggal 11 Juni 2015.

1.a. The Company’s Establishment PT First Media Tbk (the Company) was established on January 6, 1994, based on notarial deed No. 37 of B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., under the name of PT Safira Ananda. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice in his decree No. C2-1.446.HT.01.01.Th.95 dated February 1, 1995 and was published in the State Gazette No. 81 Supplement No. 6613 dated October 8, 1999. The Company’s articles of association has been amended by notarial deed No. 33 dated June 11, 2015 made before notary Andalia Farida, S.H., M.M, which has been notified and registered at Legal Entity Administration System through letter issued by Ministry of Law and Human Right No. AHU-AH.01.03-0940134 dated June 11, 2015.

Perusahaan melakukan inkubasi usaha-usaha baru yang berfokus pada bisnis teknologi, media, dan telekomunikasi. Portofolio Perusahaan saat ini terutama terkait dalam penyediaan jasa melalui jaringan komunikasi pita lebar (“jaringan”) (broadband communication network), yang saat ini pendapatan utamanya dihasilkan oleh Entitas Anak yaitu PT Internux. Portofolio Perusahaan utama lainnya adalah penyelenggaraan usaha sinema, yang saat ini pendapatannya dihasilkan oleh Entitas Anak yaitu PT Cinemaxx Global Pasifik, dimana sampai saat ini telah memiliki 14 (empat belas) lokasi sinema pada beberapa wilayah sebagai berikut: (i) Plaza Semanggi, (ii) FX Sudirman, (iii) Palembang Icon, (iv) Ponorogo City Center, (v) Lippo Plaza Manado, (vi) Lippo Mall Kuta, (vii) Sun Plaza Medan, (viii) Orange County Cikarang, (ix) Lippo Plaza Jogja, (x) Maxxbox Lippo Village, (xi) Mall Matahari WTC Serpong, (xii) Lippo Plaza Medan, (xiii) Metropolis Town Square dan (xiv) Lippo Plaza Cikarang.

The Company involved in incubating new business focusing in the areas of technology, media, and telecomunication. The Company’s portofolio primarily related to provision of services through a broadband communication network (“the network”) with its revenuederived primarily by subsidiary namely PT Internux. Another Company’s portofolio primarily is conducted Cinema business, with its revenue derived by subsidiary, namely PT Cinemaxx Global Pasifik, which until now has 14 (fourteen) cinema location in several areas as follows: (i) the Plaza Semanggi, (ii) FX Sudirman, (iii) Palembang Icon, (iv) Ponorogo City Center, (v) Lippo Plaza Manado, (vi) Lippo Mall Kuta, (vii) Sun Plaza Medan, (viii) Orange County Cikarang, (ix) Lippo Plaza Jogja, (x ) Maxxbox Lippo Village, (xi) Mall Matahari WTC Serpong, (xii) Lippo Plaza Medan, (xiii) Metropolis Town Square and (xiv) Lippo Plaza Cikarang.

Perusahaan berdomisili di BeritaSatu Plaza Lantai 4, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 1 Maret 1999.

The Company is domiciled at BeritaSatu Plaza 4th Floor, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta. It started its commercial operations on March 1, 1999.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia dan No. 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 tanggal 27 Juli 2009, Perusahaan telah ditetapkan sebagai salah satu pemenang seleksi untuk memperoleh izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang menggunakan Pita Frekuensi

Based on the Decree of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia No. 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 dated July 27, 2009, the Company has been appointed as one of the selection winners to obtain implementation license of fixed local Packet Switched Based Network using 2.3 GHz Radio Frequency Band for Wireless

March 24, 2016

9

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit)

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 and January 1, 2014 (In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except data shares per unit)

Radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) di Zona 1 (wilayah Sumatera Bagian Utara) dan Zona 4 (wilayah Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Selanjutnya, Perusahaan telah memperoleh izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 November 2009 dan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.179/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tanggal 2 April (“Izin Penyelenggaraan”). Dengan 2012 ditetapkannya Izin Penyelenggaraan tersebut maka Izin Penyelenggaraan jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan sebagaimana tercantum Keputusan Menteri Perhubungan Nomor dalam KP.227 tahun 2001 tanggal 26 September 2001 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Broadband services in Zone 1 (Northern part of Sumatera Area) and Zone 4 (Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi area). Furthermore, the Company has obtained the operational license of fixed local Packet Switched based network No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009 dated November 6, 2009 and as amended by the Decree of Minister of Informatics and Telecommunication of Republic of Indonesia No.179/KEP/M.KOMINFO/04/2012 dated April 2, 2012 (“Operational License”). In connection with the issuance of such operational license, the previous operational license owned by the Company under the Decree of Minister of Transportation Number KP.227 year 2001 dated September 26, 2001 regarding implementation license of the Fixed Local Packet Switched based network was revoked and declared invalid.

Entitas induk Perusahaan adalah AcrossAsia Limited, sebuah perusahaan yang didirikan di Cayman Islands dan kepemilikan sahamnya telah tercatat di Bursa Efek Hongkong.

The parent of the Company is AcrossAsia Limited, a company was incorporated in the Cayman Islands and its shares have been listed on the Hongkong Stock Exchange.

1.b. Penawaran Umum Saham Perusahaan Pernyataan Pendaftaran Perusahaan untuk menawarkan 20.000.000 sahamnya kepada masyarakat dengan harga pelaksanaan Rp500 per saham dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam suratnya No. S-73/PM/2000 tanggal 27 Januari 2000. Saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Surabaya pada tanggal 25 Februari 2000.

1.b. The Company’s Public Offering The Company’s Registration Statement to offer its 20,000,000 shares to the public at the price of Rp500 per share was declared effective by the Capital Market Supervisory Agency in its letter No. S-73/PM/2000 on January 27, 2000. The Company's shares were listed at the Surabaya Stock Exchange on February 25, 2000.

Pada tahun 2006, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 441.674.000 saham baru (dengan nilai nominal Rp500 per saham) dengan harga penawaran Rp500 per saham dan sebanyak-banyaknya 129.904.118. Waran Seri I yang diterbitkan menyertai saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi Pemegang Saham Perusahaan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Penawaran tersebut telah mendapat pemberitahuan pernyataan efektifnya berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.S-3415/BL/2006 tanggal 28 Desember 2006, dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tanggal 29 Desember 2006.

In 2006, The Company conducted Limited Public Offering in connection with Pre-Emptive Rights Issuance I of 441,674,000 new shares (with par value Rp500 per share) at an offering price of Rp500 per share and a maximum of 129,904,118. Warrant Serie I was issued attached to the new shares which given freely as incentive for the Shareholders of the Company and/or Pre-emptive Rights holders who exercise their rights. The offering received an effective notification statement based on the Letter from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. S-3415/BL/2006 dated December 28, 2006, and became effective after obtaining an approval from the Company’s General Meeting of Shareholders dated December 29, 2006.

March 24, 2016 10



Pada tahun 2010, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 912.421.400 saham baru (dengan nilai nominal Rp500 per saham) dengan harga penawaran Rp500 per saham dan sejumlah 130.345.914 Waran Seri II yang diterbitkan menyertai saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi Pemegang Saham Perusahaan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Penawaran tersebut telah mendapat pernyataan efektif berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-3383/BL/2010 dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tanggal 19 April 2010.

In 2010, the Company conducted Limited Public Offering in connection with Pre-Emptive Rights Issuance II of 912,421,400 new shares (with par value Rp500 per share) at an offering price of Rp500 per share and a total of 130,345,914 Warant Serie II was issued attached to the new shares which was given freely as incentive for the new Shareholders of the Company and/or Pre-emptive Rights holders who exercised their rights. The offering received an effective statement based on the letter from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. S-3383/BL/2010 and became effective upon approval from the General Meeting of Shareholders on April 19, 2010.

Seluruh saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.

All of the Company's shares are listed on the Indonesian Stock Exchange.

1.c. Struktur Entitas Anak Perusahaan memiliki pengendalian atas Entitas Anakyang dimiliki secara langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

1.c. The Structure of Subsidiaries The Company has control over the subsidiaries which owned directly and indirectlys as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries

Domisili/ Domicile

Bidang Usaha/ Operations

Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership 31 Des/ 31 Des/ Dec 31, Dec 31, 2015 2014

Tahun Operasi Komersial/Start of Commercial Operations 1 Jan/ Jan 1, 2014

Jumlah Aset/ Total Assets

31 Des/ Dec 31, 2015

31 Des/ Dec 31, 2014

1 Jan/ Jan 1, 2014

PT Fir st Med ia Pr o d uct io n ("FMP")

Jakar t a

Per f ilm an d an Per ekam an Vid eo / Film and Video Recording

100.00

100.00

100.00

2009

28,837

25,909

25,100

PT Fir st Med ia New s ("FMN")

Jakar t a


100.00

100.00

100.00

2010

96,363

84,025

52,300

PT Mar gayu Vat r i Ch an t iq a ("MVC")

Jakar t a

Per d agan gan / Trading

100.00

100.00

100.00

Belum Ber o p er asi/ Non Operating

795

782

781

PT Jar in g Dat a In t er akt if ("JDI") Dim iliki o leh FMN Seb esar 70%

Jakar t a

Pen yiar an / Broadcasting

100.00

100.00

100.00


1,585

2,089

2,127

PT Bin t an g Mer ah Per kasa Ab ad i ("BMPA")

Jakar t a

Teleko m un ikasi/ Telecommunication

100.00

100.00

100.00


26,839

26,840

2,529

March 24, 2016 11

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) Entitas Anak/ Subsidiaries

Domisili/ Domicile

PT Gr ah a Jakar t a In vest am a An d alan Ter p ad u ("GIAT") Seb elu m n ya PT Fir st Dig it al Br o ad cast in g Televisi ("FDBT") Dim iliki o leh FMP Seb esar 99.71%





Per d ag an g an / Trading

100.00

100.00

100.00

Belu m Ber o p er asi/ Non Operating

100.00


31 Des/ Dec 31, 2015

31 Des/ Dec 31, 2014

1 Jan/ Jan 1, 2014

11,057

10,095

2,519

2004

894

761

1,134

2008

6,911

7,805

7,164

PT Med ia Sin em a In d o n esia ("MSI") Dim iliki o leh FMP Seb esar 99%

Jakar t a


100.00

100.00

PT Delt a Nu san t ar a Net w o r ks ("DNN") Dim iliki o leh GIAT Seb esar 50.17%

Jakar t a

Pen yed ia Jasa Akses In t er n et / Internet Service Provider

100.00

100.00

49.83

PT Cit r a In vest am a An d alan Ter p ad u ("CIAT")

Jakar t a


100.00

100.00

--


125,041

75,001

--

PT Mit r a Man d ir i Man t ap ("MMM")

Jakar t a


69.04

69.04

--


3,936,548

3,824,541

--

PT In t er n u x ("PT I"), Dim iliki o leh MMM Seb esar 70.2%

Jakar t a

Pen yed ia Jasa Akses In t er n et / Internet Service Provider

48.47

39.35

--

2013

3,729,586

3,304,187

--

PT MSH Niag a Teleco m In d o n esia ("MSH") Dim iliki o leh BMPA Seb esar 80%

Jakar t a

Jasa Kar t u Pan g g il/ Calling Card Services

100.00

100.00

--

2009

17,557

20,465

--

PT Cin em axx Glo b al Pasif ik ("CGP") Dim iliki o leh CIAT Seb esar 51.02%

Jakar t a

Per f ilm an d an Per ekam an Vid eo d an Jasa Bio sko p / Film and

51.02

75.00

--

2014

754,063

261,225

--

PT Pr im a Wir a Ut am a ("PWU") Dim iliki o leh BMPA Seb esar 99.99%

Jakar t a


100.00

100.00

--

2013

164,632

33,125

--

PT Daya Sar an a Man t ap ("DSM")

Jakar t a


100.00

--

2015

2,439

Video Recording and Cinema Services

--

March 24, 2016 12

--

--

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) Entitas Anak/ Subsidiaries

Domisili/ Domicile




--


31 Des/ Dec 31, 2015

PT Lin k Net Tb k* ) ("Lin k Net ")

Jakar t a

Pen yed ian Jar in g an Tet ap Lo kal Ber b asis Packet-Switched d an Jasa Layan an In t er n et / Provider of the Fixed Local Packet-Switched Based Network and Internet Service Provider

--

PT Fir st Med ia Televisio n * * ) ("FMTV")

Jakar t a

Pen yiar an Ber lan g g an an / Subscription Broadcasting

--

PT Gr ah a Raya Ekat am a An d alan Ter p ad u ("GREAT")

Jakar t a


100.00

--

--


PT Cit r a Eka Ram a Jakar t a In vest am a An d alan ("CERIA") Dim iliki o leh GREAT Seb esar 99%


100.00

--

--


80.00


66.06

80.00

31 Des/ Dec 31, 2014

1 Jan/ Jan 1, 2014

2000

--

--

3,225,807

2011

--

13,205

10,753

995

--

--

500

--

--

*) PT Link Net Tbk tidak lagi dikonsolidasi sejak 1 November 2014 (Catatan 1.c butir 6). **) FMTV tidak lagi dikonsolidasi sejak 30 Juni 2015 (Catatan 1.c butir 19).

*) PT Link Net Tbk is no longer consolidated since November 1, 2014 (Note 1.c point 6). **) FMTV is no longer consolidated since June 30, 2015 (Note 1.c point 19).

(1). Berdasarkan Akta No. 49 tanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di kota Tangerang, pemegang saham FMN setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor FMN sebesar Rp50.890. Terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, pemegang saham FMN juga menyetujui untuk meningkatkan modal dasar FMN dari sebesar Rp10.000 menjadi Rp200.000.

(1). Based on Deed No. 49 dated February 19, 2014 of Charles Hermawan, S.H., notary in Tangerang, shareholders of FMN agreed to increase the issued and paid-up capital of FMN amounting to Rp50,890. Pursuant to the conversion, the shareholders of FMN also agreed to increase the authorized capital of FMN from Rp10,000 to Rp200,000.

(2). Pada bulan Juni 2014, LN melakukan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan melakukan penawaran umum perdana saham. Dalam penawaran umum saham perdana tersebut, LN menawarkan sejumlah 304.265.000 saham milik Perusahaan di LN. Pada saat yang sama, Asia Link Dewa Pte Ltd melakukan pembelian sejumlah 458.248.814 saham milik Perusahaan di LN. Atas penawaran umum saham perdana dan pembelian saham tersebut, Perusahaan mengalami penurunan kepemilikan saham di LN dari 66,06% menjadi 41%.

(2)

March 24, 2016 13

In June 2014, LN listed its shares in Indonesia Stock Exchange and conduct initial public offerring (IPO). In the IPO, LN offerred 304,265,000 shares of the Company in LN. On the same time, Asia Link Dewa Pte Ltd purchase 458,248,814 shares of the Company in LN. Upon the IPO and purchase of shares, the Company’s shares ownership in LN declined from 66.06% to 41%.



(3). Pada tanggal 30 Juni 2014, LN dan GIAT (entitas anak) membeli saham LMA masingmasing sejumlah 178.750 lembar dan 96.250 lembar saham sehingga total kepemilikan saham pada LMA sebanyak 100%.

(3). On June 30, 2014, LN and GIAT (subsidiaries) acquires LMA’s shares of 178,750 shares and 96,250 shares, respectively, and total share ownership of LMA amounted to 100%.

(4). Perusahaan dan Asia Link telah menandatangani Cooperation Agreement tertanggal 9 Oktober 2014, yang antara lain mengatur pengaturan dan pengembangan bisnis LN untuk melindungi investasi Asia Link selaku pemegang saham minoritas nonpengendali. Cooperation Agreement mulai efektif sejak selesainya transaksi penjualan saham Perusahaan dalam LN. Dengan efektifnya Cooperation Agreement, Shareholders’ Agreement tertanggal 21 Maret 2011 yang ditandatangani Perusahaan dan Asia Link berakhir dan tidak berlaku lagi.

(4). The Company and Asia Link has signed a Cooperation Agreement dated October 9, 2014, which among other things regulates the setting and business development in order to protect investments LN Asia Link as holder of non-controlling minority stake. Cooperation Agreement became effective as of the completion of the sale of shares of the Company in LN. With effective Cooperation Agreement, Shareholders' Agreement dated March 21, 2011 signed by the Company and Asia Link expired and is no longer valid.

(5). Berdasarkan Akta No. 83 tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Tangerang tentang pendirian CIAT, Perusahaan dan GIAT melakukan penyertaan modal dalam CIAT masing-masing sejumlah 495 dan 5 lembar saham sehingga total kepemilikan saham pada CIAT sebanyak 100%.

(5). Based on Deed No.83 dated October 22, 2014 of Charles Hermawan, S.H., Notary in Tangerang about establishment of CIAT, the Company and GIAT has subscribe shares of CIAT amounting to 495 and 5 shares therefore the total shareholding of CIAT as much as 100%.

(6). Pada tanggal 29 Oktober 2014, RUPSLB Perusahaan telah menyetujui antara lain rencana penjualan saham milik Perusahaan dalam LN (divestasi) melalui pelaksanaan rencana private placement yang akan dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sejumlah kurang lebih 11% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam LN, yang akan dilakukan melalui penjualan kurang lebih 7,45% dari total saham dalam LN berdasarkan Underwriting Agreement tertanggal 24 Oktober 2014 dan melalui pemberian hak opsi untuk membeli kurang lebih 3,55% dari total saham dalam LN kepada Credit Suisse (Singapore) Ltd. Transaksi penjualan saham Perusahaan dalam LN sebanyak 226.677.000 lembar saham telah selesai pada tanggal 3 November 2014 dengan nilai penjualan sebesar Rp1.360.062. Atas transaksi tersebut Perusahaan mencatat keuntungan dari penjualan saham sebesar Rp1.333.120.

(6). On October 29, 2014, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company has approved the plan to sell the Company’s shares in the LN (divestment) through a private placement, that will be executed within or outside the territory of the Republic of Indonesia, a number of more or less 11% of the total issued shares and paid in LN, which will be done through the sale of approximately 7.45% of the total shares in the LN based on Underwriting Agreement dated October 24, 2014 and through the provision of an option to purchase approximately 3.55% of the total shares in the LN to Credit Suisse (Singapore) Ltd. Transactions sale of shares of the Company in the LN of 226,677,000 shares was completed on November 3, 2014 with selling value amounting to Rp1,360,062. From this transaction, the Company has recorded gain on sale of shares amounting to Rp1,333,120.

March 24, 2016 14



Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, atas opsi tersebut belum dilaksanakan sehingga kepemilikan saham Perusahaan di LN adalah sebesar 33.82% dan sejak tanggal tersebut Perusahaan juga tidak lagi mengkonsolidasi laporan keuangan LN dan mencatat LN sebagai Entitas Asosiasi (Catatan 8).

As of December 31, 2014, at the option has not been exercise so that the Company's shareholding in LN is equal to 33.82% and since that date the Company no longer consolidates the financial statements LN, and records LN as Associate Company (Note 8).

(7). Pada tanggal 31 Oktober 2014, BMPA dan GIAT (entitas anak) membeli saham MSH masingmasing sejumlah 10.000.000 lembar dan 2.500.000 lembar saham sehingga total kepemilikan saham pada MSH sebanyak 100%.

(7). On October 31, 2014, BMPA and GIAT (subsidiaries) acquired MSH amounted to 10,000,000 shares and 2,500,000 shares, respectively bringing the total shareholding of MSH as much as 100%.

(8). Pada tanggal 31 Oktober 2014, Perusahaan telah melakukan kesepakatan dengan MMM untuk penyelesaian piutang usaha Perusahaan melalui konversi utang non-afiliasi sebesar Rp477.600 menjadi saham di MMM dan konversi tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham MMM sebagaimana tertuang dalam akta No. 50 tanggal 20 November 2014 yang dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., notaris di Tangerang.

(8). On October 31, 2014, the Company has an agreement with MMM for the settlement of trade receivable of the Company through the conversion of a non-affiliated debt into shares in MMM amounted to Rp477,600 and such conversion has been approved by the shareholders of MMM as stipulted under deed No. 50 dated November 20, 2014 made before Charles Hermawan, S.H., Notary in Tangerang.

(9). Pada tanggal 5 November 2014, GIAT (entitas anak) membeli 301 saham DNN dari PT Arydan Pacific Indonesia sehingga total kepemilikan saham pada DNN sebanyak 100%.

(9). As of November 5, 2014, GIAT (a subsidiary) had acquired 301 shares of DNN from PT Arydan Pacific Indonesia bringing the total shareholding of DNN as much as 100%.

(10).Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 15 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Nurlani Yusup, SH, M.Kn, Notaris di Kabupatan Tangerang, BMPA dan MVC (entitas anak) membeli saham PWU masing-masing sejumlah 9.999.000 lembar saham dan 1.000 lembar saham sehingga total kepemilikan saham pada PWU sebanyak 100%.

(10).Based on Deed No. 25 dated December 15, 2014 of Nurlani Yusup, SH, M.Kn, notary in Tangerang regency, BMPA dan MVC (subsidiaries) has acquired PWU amounted to 9,999,000 shares and 1,000 shares, respectively bringing the total shareholding of PWU as much as 100%.

(11).Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, CIAT (entitas anak) melakukan penyertaan dalam CGP senilai Rp75.000 yang setara dengan 75.000.000 lembar saham sehingga total kepemilikan saham pada CGP adalah sebanyak 75%.

(11).Based on Deed No. 53 dated December 23, 2014 of Sriwi Bawana Nawaksari, S.H, M.Kn., Notary in Tangerang regency, CIAT (a subsidiary) has subscribe shares of CGP amounting to Rp75,000 equal to 75,000,000 shares therefore the total shareholding of CGP as much as 75%.

(12).Berdasarkan Akta No. 102 tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di kota Tangerang, Perusahaan melakukan peningkatan penyertaan dalam MMM sebesar Rp18.000 dan Rp739.800 dengan mengambil pengeluaran saham baru yang dikeluarkan oleh MMM, sehingga

(12).Based on Deed No. 102 dated December 24, 2014 of Charles Hermawan, S.H., Notary in Tangerang, Company has increased its shareholding in MMM amounting Rp18,000 and Rp739,800 by subscribe new shares issued by MMM, therefore the total shareholding is 69,04%.

March 24, 2016 15



kepemilikan saham Perusahaan di MMM adalah sebanyak 69,04%. (13).Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham FMN setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor FMN sebesar Rp67.400. Terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, pemegang saham FMN juga setuju untuk meningkatkan modal dasar FMN dari sebesar Rp200.000 menjadi Rp503.160.

(13).Based on Deed No. 19 dated December 30, 2014 of Andalia Farida, S.H., M.H., Notary in Jakarta, shareholders of FMN agreed to increase the issued and paid-up capital of FMN amounting to Rp67,400. Pursuant to the conversion, the shareholders of FMN also agreed to increase the authorized capital of FMN from Rp200,000 to Rp503,160.

(14).Berdasarkan Akta No. 18 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, SH, MH, Notaris di Jakarta, pemegang saham CIAT setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor CIAT sebesar Rp75.000 dengan pengeluaran saham baru yang seluruhnya diambil oleh Perusahaan. Terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, pemegang saham CIAT juga setuju untuk meningkatkan modal dasar CIAT dari sebesar Rp2.000 menjadi Rp302.000.

(14).Based on Deed No. 18 dated December 30, 2014 of Andalia Farida, SH, MH, Notary in Jakarta, shareholders of CIAT agreed to increase the issued and paid-up capital of CIAT amounting to Rp75,000 by the issuance of new shares which fully subscribed by the Company. Pursuant to the conversion, the shareholders of CIAT also agreed to increase the authorized capital of CIAT from Rp2,000 to Rp302,000.

(15).Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, SH, MH, Notaris di Jakarta, pemegang saham FMP setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor FMP sebesar Rp16.500. FMP juga setuju untuk meningkatkan modal dasar FMP dari sebesar Rp7.500 menjadi sebesar Rp96,000.

(15).Based on Deed No. 20 dated December 30, 2014 of Andalia Farida, SH, MH, Notary in Jakarta, shareholders of FMP agreed to increase the issued and paid-up capital of FMP amounting to Rp16,500. Pursuant to the conversion, the shareholders of FMP also agreed to increase the authorized capital of FMP from Rp7,500 to Rp96,000.

(16).Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, SH, MH, Notaris di Jakarta, pemegang saham GIAT setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor GIAT sebesar Rp6.000 dengan pengeluaran saham baru yang seluruhnya diambil oleh FMP. Terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, pemegang saham GIAT juga setuju untuk meningkatkan modal dasar GIAT dari sebesar Rp10.000 menjadi Rp34.000.

(16).Based on Deed No. 21 dated December 30, 2014 of Andalia Farida, SH, MH, Notary in Jakarta, shareholders of GIAT agreed to increase the issued and paid-up capital of GIAT amounting to Rp6,000 by the issuance of new shares which fully subscribed by the FMP. Pursuant to the conversion, the shareholders of GIAT also agreed to increase the authorized capital of GIAT from Rp10,000 to Rp34,000.

(17).Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, SH, MH, Notaris di Jakarta, pemegang saham BMPA setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor BMPA sebesar Rp24.500 dengan pengeluaran saham baru yang seluruhnya diambil oleh Perusahaan.

(17).Based on Deed No. 22 dated December 30, 2014 of Andalia Farida, SH, MH, Notary in Jakarta, shareholders of BMPA agreed to increase the issued and paid-up capital of BMPA amounting to Rp24,500 by the issuance of new shares which fully subscribed by the Company. Pursuant to the conversion, the shareholders of

March 24, 2016 16



Terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, pemegang saham BMPA juga setuju untuk meningkatkan modal dasar BMPA dari sebesar Rp10.000 menjadi Rp108.000.

BMPA also agreed to increase the authorized capital of BMPA from Rp10,000 to Rp108,000.

(18).Berdasarkan Akta No. 56 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, CIAT (entitas anak) melakukan peningkatan penyertaan dalam CGP senilai Rp50.000 yang setara dengan 50.000.000 saham sehingga total kepemilikan saham CIAT pada CGP adalah sebanyak 83,33%. Kemudian berdasarkan Akta No. 74 tanggal 26 Juni 2015 yang juga dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H. M.Kn, Notaris di Kabupaten, pemegang saham CGP setuju untuk menerima baik PT Investama Cahaya Adikarya sebagai pemegang saham baru dan peningkatan modal CGP. Terkait dengan hal tersebut dan dikarenakan CIAT melepaskan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru CGP, posisi CIAT terdilusi sehingga kepemilikan sahamnya di CGP menjadi sebesar 51,02%.

(18).Based on Deed No. 56 dated March 31, 2015 of Sriwi Bawana Nawaksadi, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang regency, CIAT (a subsidiary) has increase its share ownership in CGP amounting to Rp50,000 equal to 50,000,000 shares therefore the total shareholding of CIAT in CGP is 83,33%. Then, based on Deed No. 74 dated 26 June 2015 which also made before Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notary in Tangerang, the shareholders of CGP has agreed to accept PT Investama Cahaya Adikarya as its new shareholder and to increase the capital of CGP. In relation to that and since CIAT released its rights to buy CGP’s new shares, CIAT in CGP was diluted and its share ownership became 51.02%.

(19).Berdasarkan Akta Penyimpanan No. 79 tanggal 29 Juni 2015, dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn, Notaris Pengganti dari Ny. Ira Sudjono, S.H., M.H, M.Kn., MM, M.Psi, Notaris di Jakarta, atas Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 29 Juni 2015 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perusahaan dan LN, Perusahaan menjual kepemilikan 31% sahamnya di FMTV kepada LN, sehingga terhitung tanggal 29 Juni 2015 kepemilikan saham Perusahaan di FMTV menjadi sebesar 49%.

(19).Based on Deposit Deed No. 79 dated June 29, 2015, made before Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Substitute Notary for Mrs. Ira Sudjono, S.H., M.H, M.Kn., MM, M.Psi, Notary in Jakarta, on the Agreement for the Sale and Purchase of Shares dated June 29, 2015 made by and between the Company and LN, the Company sold its 31% share ownership in FMTV to LN, thus as of June 29, 2015 the share ownership of the Company in FMTV is becoming 49%.

(20).Berdasarkan Akta No. 85 tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Tangerang tentang pendirian DSM, Perusahaan dan BMPA melakukan penyertaan modal dalam DSM masing-masing sejumlah 248 dan 2 lembar saham sehingga total kepemilikan saham pada DSM sebanyak 100%.

(20).Based on Deed No.85 dated June 18, 2015 of Charles Hermawan, S.H., Notary in Tangerang about establishment of DSM, the Company and BMPA has subscribe shares of DSM amounting to 248 and 2 shares therefore the total shareholding of DSM as much as 100%.

(21). Berdasarkan Akta Penyimpanan No. 80 and 81 tanggal 19 Nopember 2015, dibuat di hadapan Charles Hermawan, SH, notaris di Tangerang , atas Perjanjian Jual Beli Saham PT First Media Television tertanggal 19 Nopember 2015 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara

(21).Based on Deed no.80 dan 81 dated November 19, 2015, of Charles Hermawan, SH, Notary in Tangerang, on the Agreement for the Sale and Purchase of Shares dated November 19, 2015 made by and between the Company and CIAT, the Company sold its 48,992% shares ownership

March 24, 2016 17


PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 and January 1, 2014 (In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except data shares per unit) in FMTV to LN and 0,008% shares ownership therefore as of November 19, 2015 the Company release all its Shares ownership in FMTV.

Perusahaan dengan CIAT dan LN, Perusahaan menjual kepemilikan 48,992% sahamnya di FMTV kepada LN dan 0,008% sahamnya di FMTV kepada CIAT, sehingga terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2015 Perusahaan sudah melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya di FMTV. 1.d. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

1.d.Board of Commissioners, Directors and Employees As of December 31, 2015 and 2014, the members of the Company’s Board of Commissioners and Directors based on the Annual General Meeting of Shareholders most recently held on May 15, 2015, as covered by notarial deed No. 31 of Andalia Farida, S.H., M.kn., dated May 15, 2015, are as follows:

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan Rapat Umum masing-masing Saham Tahunan yang terakhir Pemegang diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2015, yang diaktakan dalam akta notaris Andalia Farida, S.H., M.kn., No. 31 tanggal 15 Mei 2015 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris

Theo L. Sambuaga Didik J. Rachbini Rizal Ramli *) Muladi Nanan Soekarna Ito Sumardi DS Markus Permadi Benny Haryanto Djie Richard Setiadi WP

Direksi Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Independen Direktur Direktur Direktur Direktur

Ali Chendra Irwan Djaja Harianda Noerlan Dicky Setiadi Moechtar Johannes Tong Anthony Chandra Kartawiria Richard Kartawijaya

Board of Commissioners President Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Directors President Director Vice President Director Independent Director Director Director Director Director

*) Mengundurkan diri per 12 Agustus 2015 terkait penugasan beliau sebagai Menteri.

*) Resigned per August 12, 2015 related to his assignment as Minister.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, susunan komite audit adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2015 and 2014, the members of the audit committee are as follows:

Ketua Anggota Anggota

Didik J. Rachbini Herman Latief R Hikmat Kartadjoemena

Chairman Member Member

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, corporate secretary Perusahaan adalah Harianda Noerlan.

As of December 31, 2015 and 2014, the Company’s corporate secretary is Harianda Noerlan.

Perusahaan dan Entitas-entitas Anak (selanjutnya disebut Grup), pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 mempunyai masing-masing sekitar 1.565 dan 1.085 karyawan tetap (tidak diaudit).

The Company and its Subsidiaries (hereinafter referred as the Group), as of December 31, 2015 and 2014, have approximately 1,565 and 1,085 permanent employees, respectively (unaudited).

March 24, 2016 18

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 and January 1, 2014 (In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except data shares per unit) 2. Summary of Significant Accounting Policies

2.a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2.a. Compliance to the Financial Accounting Standards (FAS) The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Sevices Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masingmasing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

2.b. Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

March 24, 2016 19



Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015, yaitu: x PSAK No. 1 (Revisi 2013) “Penyajian Laporan Keuangan” x PSAK No. 4 (Revisi 2013) “Laporan Keuangan Tersendiri” x PSAK No. 15 (Revisi 2013) “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” x PSAK No. 24 (Revisi 2013) “Imbalan Kerja”

The following are new standards, amendments of standards and interpretation of standard issued by DSAK - IAI and effectively applied for the period starting on or after January 1, 2015, as follows: x PSAK No. 1 (Revised 2013) “Presentation of Financial Statements” x PSAK No. 4 (Revised 2013) “Separate Financial Statements” x PSAK No. 15 (Revised 2013) “Investments in Associates and Joint Ventures” x PSAK No. 24 (Revised 2013) “Employee Benefits” x PSAK No. 46 (Revised 2013) “Income Taxes” x PSAK No. 48 (Revised 2014) “Impairment of Assets” x PSAK No. 50 (Revised 2014) “Financial Instruments: Presentation” x PSAK No. 55 (Revised 2014) “Financial Instruments: Recognition and Measurement” x PSAK No. 60 (Revised 2014) “Financial Instruments: Disclosures” x PSAK No. 65 “Consolidated Financial Statements” x PSAK No. 66 “Joint Arrangements” x PSAK No. 67 “Disclosure of Interests in Other Entities” x PSAK No.68 “Fair Value Measurement” x ISAK No. 26 “Reassessment of Embedded Derivatives”

x PSAK No. 46 (Revisi 2013) “Pajak Penghasilan” x PSAK No. 48 (Revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset” x PSAK No. 50 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Penyajian” x PSAK No. 55 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” x PSAK No. 60 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” No. 65 “Laporan Keuangan x PSAK Konsolidasian” x PSAK No. 66 “Pengaturan Bersama” x PSAK No. 67 “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain” x PSAK No. 68 “Pengukuran Nilai Wajar” x ISAK No. 26 (Revisi 2014) “Penilaian Kembali Derivatif Melekat”

The following is the impact of the amendments in accounting standards that are relevant and significant to the consolidated financial statements of the Group: x PSAK No. 1 (Revised 2013) “Presentation of Financial Statements” PSAK No. 1 (Revised 2013) has introduce changes in the format and revision of the title of the report. The significant impact of changes of this accounting standard to the Group, among others, are: - Change of report title which previously named “Statement of Comprehensive Income” become “Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income”

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar akuntansi diatas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup: x PSAK No. 1 (Revisi 2013) “Penyajian Laporan Keuangan”. PSAK No.1 (Revisi 2013) mengatur perubahan dalam format serta revisi judul laporan. Dampak signifikan dari perubahan dalam standar akuntansi ini terhadap Grup antara lain: - Perubahan nama laporan yang sebelumnya adalah “Laporan Laba Rugi Komprehensif” menjadi “Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain” March 24, 2016 20

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) -

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 and January 1, 2014 (In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except data shares per unit) -

Adanya persyaratan penyajian penghasilan komprehensif lain yang dikelompokkan menjadi (a) pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; dan (b) pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi.

Requirement for the presentation of other comprehensive income are grouped into (a) items that will not be reclassified to profit or loss; and (b) items that will be reclassified to profit or loss.

x PSAK No. 4 (Revisi 2013) “Laporan Keuangan Tersendiri” PSAK No. 4 (Revisi 2009) “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” telah revisi dan diubah namanya menjadi PSAK No. 4 (Revisi 2013) “Laporan Keuangan Tersendiri” yang menjadi suatu standar yang hanya mengatur laporan keuangan tersendiri. Panduan yang telah ada untuk laporan keuangan tersendiri tetap tidak diubah.

x PSAK No. 4 (Revised 2013) “Separate Financial Statements” PSAK No. 4 (Revised 2009) “Consolidated and Separate Financial Statements” has been revised and re-titled into PSAK No. 4 (Revised 2013) “Separate Financial Statements” which became a standard only deals with requirement for separate financial statements. The existing guidance for separate financial statements remains unchanged.

x PSAK No. 15 (Revisi 2013) “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” PSAK No. 15 (Revisi 2009) “Investasi pada Entitas Asosiasi” telah direvisi dan diubah namanya menjadi PSAK No. 15 (revisi 2013), “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”. Standar ini mengatur ketentuan mengenai penerapan metode ekuitas sebagai metode akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama.

x PSAK No. 15 (Revised 2013) “Investments in Associates and Joint Ventures” PSAK No. 15 (Revised 2009) “Investments in Associates” has been revised and re-titled into PSAK No. 15 (Revised 2013) “Investments in Associates and Joint Ventures”. This standard sets out the requirements for the application of the equity method when accounting for investments in associates and joint ventures.

Standar ini mendefinisikan “pengaruh signifikan”, memberikan panduan mengenai bagaimana metode ekuitas diterapkan dan menetapkan bagaimana investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama diuji penurunan nilainya.

It defines “significant influence”, provides guidance on how the equity method of accounting is to be applied and prescribes how investments in associates and joint ventures should be tested for impairment.

Penerapan standar revisi ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The adoption of the revised standard had no material effect to the consolidated financial statements. x PSAK No. 24 (Revised 2013) “Employee Benefits” This PSAK amending some accounting provisions related to defined benefit plans. The key amendments include elimination of the “corridor approach”, modification of accounting for termination benefits and improvement of the recognition, presentation and disclosure requirements for defined benefit plans.

x PSAK No. 24 (Revisi 2013) “Imbalan Kerja” PSAK ini mengubah beberapa ketentuan akuntansi terkait program imbalan pasti. Perubahan utama mencakup penghapusan “pendekatan koridor”, modifikasi akuntansi untuk pesangon dan penyempurnaan ketentuan mengenai pengakuan, penyajian dan pengakuan untuk program imbalan kerja imbalan pasti.

March 24, 2016 21



Perubahan ketentuan yang berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Grup antara lain sebagai berikut: a. pengakuan keuntungan (kerugian) aktuaria melalui penghasilan komprehensif lain; b. semua biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen/kurtailmen program terjadi atau ketika entitas mengakui biaya terkait restrukturisasi atau pesangon. Sehingga biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui sepanjang periode vesting; c. beban bunga dan imbal hasil aset program yang digunakan dalam PSAK No. 24 terdahulu diganti dengan konsep bunga neto, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto liabilitas (aset) neto imbalan pasti yang ditentukan pada awal setiap periode pelaporan tahunan.

Amended provisions that impacting the Group's consolidated financial statements are as follows: a. the recognition of actuarial gains (losses) through other comprehensive income; b. all past service cost is recognized as an expense at the earlier of the date when the amendment/curtailment occurs or the date when the entity recognizes related restructuring costs or termination benefits. Therefore the unvested past service cost is no longer be deferred and recognized over the vesting period; c. interest expense and returns on plan assets used in the previous PSAK No. 24 is replaced by the concept of net interest, which is calculated using a discount rate net defined benefit liabilities (assets) as determined at the beginning of each annual reporting period.

Perubahan ini diterapkan secara retrospektif (kecuali perubahan nilai tercatat aset yang mencakup biaya imbalan kerja dalam nilai tercatatnya) dan dampak perubahan dari standar ini dijelaskan pada Catatan 41.

These amendments have been applied retrospectively (except for changes to the carrying value of assets that include employee benefit costs in the carrying amount) and the effect of the revised standard is presented in Note 41.

x PSAK No. 46 (Revisi 2013) “Pajak Penghasilan” PSAK No. 46 (Revisi 2013) ini memberikan penekanan pada pengukuran pajak tangguhan atas aset yang diukur dengan nilai wajar, dengan mengasumsikan bahwa jumlah tercatat aset akan dipulihkan melalui penjualan. Selain itu, standar ini juga menghilangkan pengaturan tentang pajak final.

x PSAK No. 46 (Revised 2013) “Income Taxes” This PSAK No. 46 (Revised 2013) emphasize on measurement of deferred tax on assets measured at fair value, assuming that the carrying amount of the assets will be recovered through sales. In addition, this standard also removes provision on final tax.

x PSAK No. 48 (Revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset” Perubahan dalam PSAK No. 48 (Revisi 2014), terutama berkaitan dengan perubahan definisi dan pengaturan nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK No. 68.

x PSAK No. 48 (Revised 2014) “Impairment of Assets” Changes in PSAK No. 48 (Revised 2014), mainly to incorporate the changes in definition and requirements of fair value as governed in PSAK No. 68.

Penerapan standar revisi ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The adoption of the revised standard had no material effect to the consolidated financial statements.

March 24, 2016 22



x PSAK No. 50 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK No. 55 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dan PSAK No. 60 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” Perubahan pada ketiga PSAK ini, terutama merupakan penyesuaian akibat diterbitkannya PSAK No. 68 mengenai nilai wajar.

x PSAK No. 50 (Revised 2014) “Financial Instrument: Presentation”, PSAK No. 55 (Revised 2014) “Financial Instrument: Recognition and Measurement”, and PSAK No. 60 (Revised 2014) “Financial Instrument: Disclosures” The amendment of these PSAKs mainly related to the changes as an impact the issuance of PSAK No. 68 concerning fair value.

PSAK No. 50 (Revisi 2014) menghapus pengaturan pajak penghasilan yang terkait dengan dividen dan akan mengacu pada PSAK No. 46. Selain itu, PSAK No. 50 (Revisi 2014) memberikan pengaturan (pedoman aplikasi) yang lebih spesifik terkait kriteria untuk melakukan saling hapus dan penyelesaian neto aset dan liabilitas keuangan.

PSAK No. 50 (Revised 2014) removing arrangement of income tax related to dividend and will refer to PSAK No. 46. Furthermore, PSAK No. 50 (Revised 2014) provides more specific arrangement (application guidelines) related to the criteria for offsetting and net settlement of financial asset and financial liability.

Perubahan PSAK No. 55 (Revisi 2014) mengatur tentang pengukuran dan reklasifikasi derivatif melekat, pengaturan kriteria dan penghentian instrumen lindung nilai, serta pengaturan tanggal pencatatan instrumen keuangan.

The changes in PSAK No. 55 (Revised 2014) deals with measurement and reclassification of embedded derivative, arrangement of criteria and derecognition of hedging instrument, and arrangement of date of recording financial instrument.

PSAK No. 60 (Revisi 2014) mengatur pengungkapan tambahan terkait nilai wajar, saling hapus aset dan liabilitas keuangan, serta pengalihan aset keuangan.

PSAK No. 60 (Revised 2014) deals with additional disclosures relates to the fair value, offetting financial asset and liability, and transfers of financial assets.

Grup telah menerapkan PSAK-PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta.

The Group had adopting these PSAKs and had completed the required disclosures requirements.

x PSAK No. 65 “Laporan Keuangan Konsolidasian” Standar ini mengganti semua pedoman mengenai pengendalian dan konsolidasi dalam PSAK No. 4 (Revisi 2009) dan ISAK No.7. Prinsip dasar bahwa suatu entitas konsolidasian menyajikan suatu induk dan entitas-entitas anaknya seolah-olah merupakan satu entitas ekonomi tunggal, beserta prosedur konsolidasinya, tidak berubah.

x PSAK No. 65 “Consolidated Financial Statements” This standard replaces all of the guidance on control and consolidation in PSAK No. 4 (Revised 2009) and ISAK No.7. The core principle that a consolidated entity presents a parent and its subsidiaries as if they are a single economic entity remains unchanged, as do the consolidation procedures.

PSAK No. 65 memperkenalkan suatu model konsolidasi tunggal yang menggunakan pengendalian sebagai dasar untuk mengkonsolidasikan seluruh jenis entitas, dimana pengendalian didasarkan

PSAK No. 65 introduces a single consolidation model that identifies control as the basis for consolidation for all types of entities, where control is based on whether an investor has power over the

March 24, 2016 23



pada apakah suatu investor memiliki kekuasaan atas investee, eksposur/hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee serta kemampuannya menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

investee, exposure / rights to variable returns from its involvement with the investee and the ability to use its power over the investee to affect the amount of the returns.

Standar baru ini juga mencakup pedoman mengenai hak substantif dan protektif serta mengenai hubungan prinsipal-agen.

The new standard also includes guidance on substantive and protective rights and on agent -principal relationships.

Penerapan PSAK No. 65 ini tidak memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasian pada penerapan awal, karena lingkup konsolidasi tetap tidak berubah.

The adoption of the PSAK No. 65 has no impact to the consolidated financial statements upon initial adoption, as its scope of consolidation remains unchanged.

x PSAK No. 67 “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain” PSAK No. 67 menggabungkan, meningkatkan, dan menggantikan persyaratan pengungkapan untuk entitas anak, pengaturan bersama, entitas asosiasi, dan entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi. Standar ini mensyaratkan Grup untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan, risiko yang terkait dengan, kepentingannya dalam entitas lain dan dampak dari kepentingan tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

x PSAK No. 67 “Disclosure of Interests in Other Entities” PSAK No. 67 combines, enhances, and replaces the disclosure requirements for subsidiaries, joint arrangements, associates, and unconsolidated structured entities. This standard requires the Group to disclose information that enables users of financial statements to evaluate the nature of, and risks associated with, its interests in other entities and the effects of those interests on Group’s consolidated financial statements.

Penerapan standar ini menyebabkan pengungkapan yang lebih ekstensif dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

The application of this standard has resulted in more extensive disclosures in the Group’s consolidated financial statements.

x PSAK No. 68 “Pengukuran Nilai Wajar” PSAK No. 68 mendefinisikan nilai wajar, menetapkan satu kerangka tunggal untuk mengukur nilai wajar dan menetapkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. PSAK No. 68 berlaku saat SAK lain mengharuskan dan mengizinkan pengukuran nilai wajar.

x PSAK No. 68 “Fair Value Measurement” PSAK No. 68 defines fair value, sets out a single framework for measuring fair value and requires disclosures about fair value measurements. PSAK No.68 applies when other SAKs require or permit fair value measurements.

Grup telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta sesuai standar ini.

The Group has completed the disclosures requirement as required under this standard.

March 24, 2016 24



2.c. Prinsip-prinsip Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan Entitasentitas Anak seperti disebutkan pada Catatan 1.c.

2.c. Consolidation Principles The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and Subsidiaries as described in Note 1.c.

Entitas Anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee).

A Subsidiary is an entity controlled by the Group, ie the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity’s relevant activities (power over the investee).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh Entitas Anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas Anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

The Group’s financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled Subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and noncontrolling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik

Changes in the parent’s ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners). When the

March 24, 2016 25



dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup: (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang; (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali); (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian; (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian; ke laba rugi, atau (e) Mereklasifikasi mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

If the Group loses control, the Group: (a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost; (b) Derecognize the carrying amount of any noncontrolling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);

(c) Recognize the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control; (d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost; (e) Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

2.d. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

2.d. Business Combination of Entities Under Commom Control Business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of the entities that are in the same group, not a change of ownership in terms of economic substance, so that the transaction can not result in a gain or loss for the Group as a whole or the individual entity within the Group.

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup. March 24, 2016 26



Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Due to business combination transactions of entities under common control does not lead to change in economic substance of ownership on the exchanged asset, liability, shares or other ownership instrument, then the transferred aset or liability (in its legal form) is recorded at its carrying amount as well as a business combination under the pooling of interest method.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

An entity that receives the business, in a business combination of entities under common control, recognizes the difference between the amount of the consideration transferred and the carrying amount of each transaction is a business combination of entities under common control in equity under additional paid in capital.

2.e.Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

2.e. Foreign Currency Transactions and Balances In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (“the functional currency”). The functional currency of the Company and the Subsidiaries is Rupiah.

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak adalah Rupiah.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, ie middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2015 and 2014 as follows:

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut:

31 Des/ Dec 31, 2015 1 Do lar Am er ika Ser ikat USD

31 Des/ Dec 31, 2014

13,795

12,440

1 United State Dollar

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.f. Transaksi dengan Pihak-pihak berelasi Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor: a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

2.f. Transaction with Related Parties A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity: a) A person or a close member of that person’s family is related to a reporting entity if that person:

March 24, 2016 27



i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

i. has control or joint control over the reporting entity; ii. has significant influence over the reporting entity; or iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan Entitas Anakberikutnya saling berelasi dengan entitas lain); ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya); iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga; v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor; vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

2.g. Setara Kas Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.g. Cash Equivalents Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others); ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member); iii. Both entities are joint ventures of the same third party; iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity; v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity; vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

March 24, 2016 28

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) 2.h. Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran Awal Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.


2.h. Financial Instrument Initial Recognition and Measurement The Group recognize a financial assets or a financial liabilities in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measure all financial assets and financial liabilites at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributtable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Subsequent Measurement of Financial Assets Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut: (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL) Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

(i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

March 24, 2016 29



(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

(ii) Loans and Receivables Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

(a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;

(b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or

(c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

(iii) Held-to-Maturity (HTM) Invetsments

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM) Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS) Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

March 24, 2016 30



Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gains losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Subsequent Measurement of Financial Liabilities Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut: (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL) Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

(i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan

(ii) Other Financial Liabilities Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in

March 24, 2016 31



yang diukur pada FVTPL dikelompokan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities The Group derecognize a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognize the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfer nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continue to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continue to recognize the financial asset.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

The Group remove a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Penurunan Nilai Aset Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak

Impairment of Financial Assets At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impared and impairment lossess are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occured after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

March 24, 2016 32



pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai: (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; kemungkinan bahwa pihak (c) Terdapat peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired: (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor; (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset’s original effective interest rate and recognized in profit or loss.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi

When a decline in the fair value of an availablefor-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and

(c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.

March 24, 2016 33



pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

Metode Suku Bunga Efektif Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

The Effective Interest Method The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimate cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Reclassification The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan

If, as a result of a change in Group’s intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification

March 24, 2016 34



diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

of more than an insignificant amount of held-tomaturity investments, any remaining held-tomaturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset’s call date, occur after all the financial asset’s original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, nonrecurring, and could not have been reasonably anticipated.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar: (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1) (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety: (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1) (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2)

March 24, 2016 35



(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

Lindung nilai Dalam bisnis normal Grup terekspos dengan risiko nilai tukar dan tingkat bunga. Untuk melindungi dari risiko-risiko ini sesuai dengan kebijakan treasuri tertulis dari manajemen, Grup menggunakan derivatif dan instrumen lindung nilai lainnya. PSAK No. 55 memperbolehkan tiga jenis hubungan lindung nilai: • Lindung nilai atas nilai wajar; • Lindung nilai atas arus kas; • Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

Hedging The normal course of the Group’s business exposes it to currency and interest rate risks. In order to hedge these risks in accordance with the management’s written treasury policies, the Group uses derivatives and other hedging instruments. PSAK No. 55 allows 3 types of hedging relationships: • Fair value hedge; • Cash flow hedge; a net investment in a • Hedge of foreignoperation.

Grup menggunakan akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi pada saat dimulainya lindung nilai: • Instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai diidentifikasi dengan jelas; • Terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai. Dokumentasi lindung nilai mencakup strategi lindung nilai dan metode yang digunakan untuk menilai efektivitas lindung nilai; dan • Efektifitas hubungan lindung nilai diperkirakan sangat tinggi di sepanjang masa dari lindung nilai.

The Group uses hedge accounting only when the following conditions at the inception of the hedge are satisfied: • The hedging instrument and the hedged item are clearly identified; • Formal designation and documentation of the hedging relationship is in place. Such hedge documentation includes the hedge strategy and the method used to assess the hedge’s effectiveness; and • The hedge relationship is expected to be highly effective throughout the life of the hedge.

Dokumentasi di atas selanjutnya dimutakhirkan pada setiap periode pelaporan untuk menilai apakah lindung nilai tetap diperkirakan akan sangat efektif di sepanjang sisa masa lindung nilai.

The above documentation is subsequently updated at each reporting date in order to assess whether the hedge is still expected to be highly effective over its remaining life.

Lindung nilai atas nilai wajar Keuntungan atau kerugian yang berasal dari pengukuran kembali instrumen lindung nilai

Fair value hedge The gain or loss from remeasuring the hedging instrument at fair value (for a derivative hedging

March 24, 2016 36



pada nilai wajar (untuk instrumen lindung nilai derivatif) atau komponen valuta asing dari jumlah tercatat (untuk instrumen lindung nilai nonderivatif) diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian atas item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai juga diakui dalam laba rugi. Jika lindung nilai dihentikan, tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai atau dibatalkan, setiap penyesuaian terhadap jumlah tercatat instrumen keuangan yang dilindung nilai yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diamortisasi ke laba rugi.

instrument) or the foreign currency component of its carrying amount (for a non-derivative hedging instrument) is recognised in profit or loss. The gain or loss on the hedged item attributable to the hedged risk is also recognised in profit or loss. If the hedge is terminated, no longer meets the criteria for hedge accounting or is revoked, the adjusted carrying amount of a hedged financial instrument for which the effective interest method is used is amortised to profit or loss.

Lindung nilai atas arus kas Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui (setelah pajak) dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan lindung nilai, dan bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai tersebut diakui dalam laba rugi.

Cash flow hedge The portion of the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge is recognised (net of tax) in other comprehensive income and accumulated under hedging reserve, and the ineffective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognised in profit or loss.

Tidak dilakukan penyesuaian atas item yang dilindung nilai.

No adjustment is made to the hedged item.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian terkait yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode yang sama pada saat lindung nilai atas prakiraan arus kas mempengaruhi laba rugi.

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a financial asset or a financial liability, the associated gains or losses that were recognised in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment in the same period or periods during which the hedged forecast cash flows affects profit or loss.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan, atau jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi atas aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan menjadi komitmen pasti dimana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan, maka Grup memindahkan keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan memasukkannya sebagai biaya perolehan awal atau jumlah tercatat lain dari aset atau liabilitas.

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, or a forecast transaction for a non-financial asset or nonfinancial liability becomes a firm commitment for which fair value hedge accounting is applied, then the Group removes the associated gains and losses that were accumulated in other comprehensive income and includes them in the initial cost or other carrying amount of the asset or liability.

March 24, 2016 37



Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri dicatat dengan cara yang serupa seperti lindung nilai atas arus kas. Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrument lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sementara bagian yang tidak efektif diakui dalam laba rugi.

Hedges of a net investment in a foreign operation Hedges of a net investment in a foreign operation are accounted for similarly to cash flow hedges. The effective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognised in other comprehensive income and accumulated in the foreign currency translation reserve, whilst the ineffective portion is recognised immediately in profit or loss.

Keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang diakumulasikan dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi pada saat pelepasan atau pelepasan sebagaian kegiatan usaha luar negeri.

The gain or loss on the hedging instrument that has been accumulated in other comprehensive income is reclassified to profit or loss on disposal or partial disposal of the foreign operation.

Derivatif Seluruh derivatif awalnya diakui dan selanjutnya dinyatakan pada nilai wajar. Kebijakan Grup menggunakan derivatif hanya untuk tujuan lindung nilai. Akuntansi untuk derivatif dalam hubungan lindung nilai diuraikan dalam bagian di atas.

Derivatives All derivatives are initially recognised and subsequently carried at fair value. The Group policy is to use derivatives only for hedging purposes. Accounting for derivatives engaged in hedging relationships is described in the above section.

Kadangkala, Grup melibatkan derivatif untuk melindung nilai beberapa transaksi tetapi kriteria lindung nilai yang ketat sesuai PSAK No. 55 tidak dipenuhi. Dalam hal ini, meskipun transaksi memiliki alasan ekonomi dan bisnis, akuntansi lindung nilai tidak dapat diterapkan. Akibatnya, perubahan dalam nilai wajar derivatif tersebut diakui dalam laba rugi dan akuntansi untuk item yang dilindung nilai mengikuti kebijakan Grup untuk item tersebut.

Sometimes, the Group enters into certain derivatives in order to hedge some transactions but the strict hedging criteria prescribed by PSAK No. 55 are not met. In those cases, even though the transaction has its economic and business rationale, hedge accounting cannot be applied. As a result, changes in the fair value of those derivatives are recognised in profit or loss and accounting for the hedged item follows the Group’s policies for that item.

2.i. Biaya Dibayar di Muka Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.i. Prepaid Expenses Prepaid expenses are amortized over the periods benefitted by using the straight-line method.

2.j. Aset Tetap Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

2.j. Property, Plant and Equipment Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or

March 24, 2016 38



penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Lands are recognised at its cost and are not depreciated.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets starts when its available for use and its computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

Bangunan Renovasi Peralatan Kantor, Perabotan dan Kendaraan Jaringan Distribusi Peralatan BTS Peralatan Komunikasi

Tahun/Years 15 4 - 20 4 - 10 5 - 15 8 4 - 7.5

Building Leasehold Improvements Office Equipment, Furniture and Fixtures and Vehicle Distribution Network BTS Equipment Communication Devices

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset dalam Penyelesaian” dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Self-constructed fixed assets are presented as part of the fixed assets under “Construction in Progress” and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arrising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

March 24, 2016 39

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) saat penghentian dilakukan.

pengakuan


tersebut

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, the Company made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

Pada tahun 2015, Grup mengganti kebijakan untuk pengukuran peralatan BTS dari model biaya menjadi model revaluasi, yakni nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca.

In 2015, the Group change its policy for measurement of BTS equipment from cost model into revaluation model, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluation are performed with sufficient regularity such that carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair values at the balance sheet date.

Jika aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasiannya dari aset tersebut.

When an item of fixed assets is revalued, any accumulated depreciation at the date of the revaluation is treated in one of the following ways eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount restated to the revalued amount of the asset.

Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian kembali atau eliminasi akumulasi penyusutan tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat yang jumlah tercatat yang ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan berikut ini.

The amount of the adjustment arising on the restatement or elimination of accumulated depreciation forms part of the increase or decrease in carrying amount that is accounted for in accordance with the following policy.

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

If an asset’s carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is recognised in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase is recognised in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognised in profit or loss.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

If an asset’s carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease is recognised in profit or loss. However, the decrease is recognised in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognised in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.

March 24, 2016 40



Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Revaluations is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.

2.k. Periode Prematur Periode prematur dimulai ketika pendapatan dari pelanggan pertama diterima dan berakhir ketika pembangunan jaringan distribusi selesai, termasuk waktu yang cukup untuk menyiapkan instalasi drops pelanggan beserta perangkat keras yang berhubungan. Perusahaan menetapkan jangka waktu periode prematur selama 3 tahun.

2.k. Prematurity Period Prematurity period begins when the first subscriber’s revenue is earned and ends when the construction of the distribution network is completed, including a reasonable time to provide for installation of subscriber drops and related hardware. Management has determined the length of the prematurity period to be 3 years.

2.l.Sewa Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

2.l.Leases The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Pada awal masa sewa, Grup mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

At the commencement of the lease term, Group recognizes finance leases as assets and liabilities in the statement of financial position at amounts equal to the fair value of leased asset or the present value of the minimum lease payments, if the present value is lower than fair value. Assessment is determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the minimum lease payments is the interest rate implicit in the lease, if this is practicable to determine, if not, the lessee's incremental borrowing is used. Any initial direct costs of the lessee are added to the amount recognized as an asset. The depreciation policy for depreciable leased assets is consistent with the fixed assets that are owned.

Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Under an operating lease, Group recognizes the lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

March 24, 2016 41



Jual dan Sewa-Balik Aset yang dijual berdasarkan transaksi jual dan sewa - balik diperlakukan sebagai berikut: x Jika suatu transaksi jual dan sewa-balik menghasilkan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan atas nilai tercatat akan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. x Jika transaksi jual dan sewa-balik menghasilkan sewa operasi dan transaksi tersebut dilakukan pada nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera. Jika harga jual di bawah nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera, kecuali kerugian tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka kerugian tersebut ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Jika harga jual di atas nilai wajar, maka selisih lebih atas nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama perkiraan periode penggunaan aset.

Sale and Leaseback Assets sold under a sale and leaseback transaction are accounted for as follows: x If the sale and leaseback transaction results in a finance lease, any excess of sales proceeds over the carrying amount of the asset is deferred and amortized over the lease term. x If the sale and leaseback transaction result in an operating lease and the transaction is established at fair value, any profit or loss is recognized immediately. If the sale price is below fair value, any profit or loss is recognized immediately except that, if the loss is compensated by future lease payments at below market price, it is deferred and amortized in proportion to the lease payments over the period for which the asset is expected to be used. If the sale price is above fair value, the excess over fair value is deferred and amortized over the period for which the asset is expected to be used.

2.m. Persediaan Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

2.m. Inventories Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realisable value, is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.

2.n. Aset takberwujud Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya

2.n. Intangible Assets Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any

March 24, 2016 42



perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lainya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

Intangible asset with finite useful life Intangible asset with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method (or other method as it reflecst the pattern in which the asset’s future economic benefits are expected to be consumed by the entity).

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:

Amortisation is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value, over its useful economic life as follows:

Biaya Izin Awal

Up Front Fee

10 years straight line

Software

4 years straight line

Perangkat Lunak Komputer

10 tahun garis lurus

4 tahun garis lurus

Aset takberwujud meliputi biaya izin awal (upfront fee) Layanan Pita Lebar Nirkabel dan perangkat lunak komputer dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) tahun.

Intangible assets represent up-front fee of Wireless Broadband and computer software and are amortized using the straight-line method over the estimated useful life of 10 (ten) years and 4 (four) years, respectively.

Perangkat lunak komputer (software) disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi, yang dihitung menggunakan metode garis lurus selama 4 tahun perkiraan masa manfaat. Amortisasi software komputer dimulai pada saat aset siap untuk digunakan. Amortisasi software komputer dicatat sebagai biaya amortisasi.

Computer software is recorded at historical cost less accumulated amortization which is calculated using the straight-line method over the estimated useful life of 4 years. The amortization of computer software commences from the date when the assets are ready for use. The amortization of computer software is recognized as amortization expense.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.

Intangible assets are derecognized when disposed or when no future economic benefits are expected from their use or disposal.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year-end.

Goodwill Goodwill yang berasal dari suatu kombinasi bisnis awalnya diukur pada biaya perolehan, yang merupakan selisih lebih antara nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah

Goodwill Goodwill arising in a business combination is initially measured at its cost, being the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the

March 24, 2016 43



setiap kepentingan nonpengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang telah dimiliki pengakuisisi dalam pihak yang diakuisisi atas jumlah neto terindentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed.

Setelah pengakuan awal, goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Goodwill tidak diamortisasi.

After initial recognition, goodwill acquired in a business combination is measured at cost less any accumulated impairment losses. Goodwill is not amortised.

2.o. Diskonto Surat Promes Diskonto yang berasal dari penerbitan surat promes diamortisasi sesuai dengan periode jatuh tempo masing-masing surat promes dengan menggunakan metode garis lurus.

2.o. Discount on Promissory Notes Discount arising from the issuance of promissory notes is amortized over the period of the related notes using the straight-line method.

2.p. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.p. Revenue and Expenses Recognition Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT).

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Penjualan barang Penjualan barang diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang Grup atas permintaan pelanggan, pada saat diterbitkan faktur.

Sales of goods Sales of goods are recognized upon the transfer of ownership of the goods to the customer, either upon delivery of the goods, or in the case of goods stored in the Group’ warehouse at the request of the customer, when issued invoices.

Pendapatan jasa Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi.

Rendering of services Revenue is recognized when the service is rendered by reference to the stage of completion of transaction.

Pendapatan bunga, royalti dan dividen Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan, dan dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Interest, royalties and dividends Interest is recognized using the effective interest method, royalty is recognized on an accrual basis in accordance with the substance of the relevant agreement, and dividend is recognized when the shareholder’s right to receive payment is established.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Expenses are recognised as incurred on an accruals basis.

March 24, 2016 44



2.q. Pajak Penghasilan Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

2.q. Income Tax Tax expense is the aggregate amount included in the determinination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periodeperiode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undangundang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untu dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari: a) pengakuan awal goodwill; atau b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from: a) the initial recognition of goodwill; or b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss). A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba March 24, 2016 45



dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika: a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas: entitas kena pajak yang sama; atau i. ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if: a) the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and b) the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either: i. the same taxable entity; or ii. different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

March 24, 2016 46



Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup: a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

2.r. Imbalan Kerja Imbalan Kerja Jangka Pendek Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar.

2.r. Employee Benefits Short-term Employee Benefits When an employee has rendered service during accounting period, the Company recognized the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Imbalan kerja jangka pendek termasuk upah, gaji, bonus dan insentif.

Short-term employee benefits include wages, salaries, bonus and incentive.

Imbalan Pasca Kerja Imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (”UU 13/2003”).

Post-Employment Benefits Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 (“Law 13/2003”).

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini liabilitas imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

Biaya jasa kini, setiap biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Current service cost, any past service cost and gain or loss on settlement and net interets on the net defined benefit liabilities (assets) recognized in profit and loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprise actuarial gain and losses, return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling recognized in other comprehensive income.

Pesangon Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

Termination Benefits The Group shall recognizes a liabilities and expenses for termination benefits at the earlier of the following dates: a) When the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and

a) Ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan March 24, 2016 47

a)

has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and

b)

intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.



b) Ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup “PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi” dan melibatkan pembayaran pesangon.

b) When the Company recognized costs for a restructuring that is within the scope of “PSAK 57: Provision, Contingent Liability, and Contingent Asset” and involves payment of termination benefits.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

2.s. Biaya Perolehan Pelanggan Biaya insentif sehubungan dengan perolehan pelanggan, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama 2 tahun.

2.s. Customer Acquisition Cost Incentive costs in connection with customer acquisition, are deferred and amortized on a straight-line basis over 2 years.

Pada setiap akhir periode nilai residu, umur manfaat dan metode amortisasi diriviu sesuai dengan keadaan dan disesuaikan secara prospektif.

At the end of each period residual values, useful lives and methods of amortization reviewed accordance with the circumstances and adjusted prospectively.

2.t. Biaya Emisi Saham Biaya emisi saham merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham Perusahaan. Biaya ini mencakup fee dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, serta biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas di bursa efek, dan biaya promosi. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pencatatan saham di bursa efek atas saham yang sudah beredar dan biaya yang berkaitan dengan dividen saham dan pemecahan saham tidak termasuk dalam pos biaya emisi efek ekuitas.

2.t. Stock Issuance Costs Stock issuance costs represent expenses which relate to the issuance of the stock of the Company. These expenses include fee and commission which paid to underwriter, stock exchanges’ supporting institutions and professionals, and registration document printing expenses, listing at stock exchange expense and promotion expenses. Expenses relate to the listing of outstanding stock at stock exchange and expenses relate to stock dividend and stock split does not included in stock issuance cost.

Efektif tanggal 1 Januari 2000, sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, beban yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham Perusahaan kepada masyarakat dibebankan ke “Tambahan Modal Disetor”.

Effective January 1, 2000, in accordance with the decree of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) No. KEP-06/PM/2000 dated March 13, 2000, the expenses incurred with regard to the shares offered by the Company to public will be charged into “Additional Paid In Capital”.

2.u. Segmen Operasi Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup.

2.u. Operating Segments The Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

March 24, 2016 48



Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas: x yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); x hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan x tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

An operating segment is a component of the entity: x that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity); x whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and x for which separate financial information is available.

2.v.Laba per Saham Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu tahun.

2.v. Earning per Share Basic earning per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

For the purpose of calculationg diluted earning per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

2.w. Investasi pada Entitas Asosiasi Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

2.w. Investment in Associate Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence). Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor’s share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor’s share of the profit or loss of the investee is recognised in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor’s proportionate interest in the investee arising from changes in the investee’s other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi investee setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi investee diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari investee mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas investee yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain. March 24, 2016 49


PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 and January 1, 2014 (In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except data shares per unit) equipment and from foreign exchange translation differences.The investor’s share of those changes is recognized in other comprehensive income. The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut: (a) jika investasi menjadi entitas anak. (b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar. (c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika investee telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

(a) if the investment becomes a subsidiary. (b) If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measure the retained interest at fair value. (c) When the Group discontinue the use of the equity method, the Group account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

2.x. Kombinasi Bisnis Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

2.x. Business Combination Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are received.

Pada tanggal akuisisi, asset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Komponen kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Component of non-controlling interests are measured either at fair value or at the present ownership instruments’ proportionate share in the recognized amounts of the acquiree’s identifiable net assets.

March 24, 2016 50



Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

When a business combination is achieved in stages, the Group’s previously held equity interest in the acquire is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. When in prior periods, a changes in the value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income, that amount shall be recognized on the same basis as would be required if the Group had disposed directly of the previously held equity interest.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognitionof those assets and liabilities as of that date.

Pada tanggal akusisi, goodwill diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali, atas (b) jumlah neto terindentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto Entitas Anakyang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akusisi Entitas Anaksetelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over (b) the net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

March 24, 2016 51



Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akusisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakusisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

After intial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, be allocated to each of the Group’s Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka goodwill yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugiaan dari pelepasan. Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

If goodwill has been allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating Units is disposed, the goodwill associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the operation disposed of and the portion of the Cash Generating Units retained.

2.y Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Penting Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

2.y Sources of Estimation Uncertainties and Critical Accounting Judgments The preparation of the Group’s consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Group’s based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group’s. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

March 24, 2016 52



Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment and Intangible Assets Group’s reviews periodically the estimated useful lives of property, plant and equipment and intangible assets based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned.

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat peralatan berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan teknologi dan potensi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan peralatan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan Grup melakukan penurunan maupun penghapusan aset tetap dan aset takberwujud apabila peralatan tersebut sudah obsolete seiring dengan perkembangan teknologi. Nilai tercatat aset tetap dan aset takberwujud disajikan dalam Catatan 9 dan 12.

Group’s reviews periodically the estimated useful lives of renovation of equipment based on factors such as change in technology and potential income that can be generated from the equipment. This condition may cause Group’s to impair or write-off the property, plant and equipment and intangible assets if the equipment has obsolete with the development of new technology. The carrying value of property, plant and equipment and intangible asset are presented in Notes 9 and 12.

Liabilitas Imbalan Kerja Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja.

Employee Benefit Liabilities The present value of the employee benefit liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of short term employee benefit liabilities.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Group’s determine the appropriate discount rate at the end of each reporting period, that is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, Group’s considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related obligation.

Asumsi kunci liabilitas imbalan kerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi mengenai asumsi dan jumlah liabilitas dan beban imbalan kerja diungkapkan pada Catatan 23.

Other key assumptions for employee benefit liabilities are based in part on current market conditions. Information on assumptions and total liabilities and employee benefits expense is disclosed in Note 23.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa

Fair Value of Financial Instruments Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the financial statement position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable

March 24, 2016 53



diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan Manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

market data where possible, but where observable market data are not available,Management’s judgment is required to establish fair values. The judgments include considerations of liquidity discount rates, prepayment rates, and default rate assumptions.

Pajak Penghasilan Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Income Tax Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transaction and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Group’s recognized liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Informasi mengenai pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 19.c dan 19.d.

Information on income tax is disclosed in Note 19.c and 19.d.

Aset Pajak Tangguhan Aset pajak tangguhan diakui hanya ketika pajak tangguhan yang timbul dapat dipulihkan, dalam hal ini tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi jumlah penambahan subscribers, inovasi teknologi, biaya operasi, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen modal lainnya di masa depan.

Deferred Tax Asset Deferred tax asset are recognized only when deferred tax will be recovered, in this case is dependent on generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management estimates of future cash flows. These depend on estimates of the number of additional subscribers, technology innovation, operating cost, capital expenditure, dividends, and other capital management transactions.

Informasi mengenai aset pajak diungkapkan pada Catatan 19.e.

Information on deferred tax asset is disclosed in Note 19.e.

tangguhan

March 24, 2016 54



3. Kas dan Setara Kas

Kas Bank Pih ak b er elasi (Cat at an 31) Rup iah : PT Ban k Nat io n aln o b u Tb k Do lar AS : PT Ban k Nat io n aln o b u Tb k Pih ak ket iga: Rup iah : PT Ban k CIMB Niaga Tb k PT Ban k Cen t r al Asia Tb k PT Ban k ICBC In d o n esia PT Ban k Negar a In d o n esia (Per ser o ) Tb k PT Ban k Man d ir i (Per ser o ) Tb k PT Ban k Sin ar m as Tb k PT Ban k Per m at a Tb k PT Ban k Mayap ad a In t er n asio n al Tb k Lain -lain (Masin g-m asin g d ib aw ah Rp 1.000) Do lar AS: PT Ban k CIMB Niaga Tb k Lain -lain (Masin g-m asin g d ib aw ah Rp 1.000) Jumlah bank

3. Cash and Cash Equivalents 31 Des/ Dec 31, 2015 1,673

31 Des/ Dec 31, 2014 1,534

10,129

30,536

20,521 20,521

---

32,635 4,478 4,167 2,400 966 737 407 379 454

201,353 4,458 325 2,117 5,751 803 1,474 1,206 360

1,274 131 78,678

31,557 140 280,080

Cash in banks Related party (Note 31) Rupiah: PT Bank Nationalnobu Tbk Dolar AS: PT Bank Nationalnobu Tbk Third parties: Rupiah: PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Mayapada Internasional Tbk Others (Each Below Rp1,000) US Dollar: PT Bank CIMB Niaga Tbk Others (Each Below Rp1,000) Total cash in banks Time deposits a month

Deposito berjangka 1 bulanan Pih ak ket iga: Rup iah : PT Ban k Sin ar m as Tb k PT Ban k Mayap ad a In t er n asio n al Tb k PT Ban k Man d ir i (Per ser o ) Tb k PT Ban k CIMB Niaga Tb k Jumlah deposito berjangka Jumlah

Cash on hand

---112 112 80,463

3,298 30,000 2,500 -35,798 317,412

Third parties: Rupiah: PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk Total time deposits Total

Time deposits earned interest at annual contractual rates ranging from 6.75% to 8% for the year ended December 31, 2015, ranging from 9.5% to 10.5% for the year ended December 31, 2014.

Deposito berjangka memperoleh bunga dengan tingkat bunga kontraktual tahunan berkisar antara 6,75% sampai 8% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, antara 9,5% sampai 10,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

March 24, 2016 55



4. Piutang Usaha

4. Trade Receivables 31 Des/ Dec 31, 2015

Pih ak b er elasi (Cat at an 31) Pih ak ket ig a Pen yisih an p en u r u n an n ilai p iu t an g u sah a Net o - Pih ak ket ig a Neto

31 Des/ Dec 31, 2014

12,169 101,667 (12,328) 89,339 101,508

31 Des/ Dec 31, 2015

31 Des/ Dec 31, 2014

109,932 3,904 113,836 (12,328) 101,508

31 Des/ Dec 31, 2015 30,513 38,542 10,865 33,916 113,836 (12,328) 101,508

56,881 9,408 6,213 65,913 138,415 (27,369) 111,046

Less than 31 days 31 - 60 days 61 - 90 days More than 90 days Total Provision for impairment of trade receivables Net

The changes in provision for impairment of trade receivables are as follows:

31 Des/ Dec 31, 2015

Pada akhir tahun

Rupiah US Dollars Total Provision for impairment of trade receivables Net

31 Des/ Dec 31, 2014

Perubahan penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Pad a aw al t ah u n Pen yisih an t ah u n b er jalan Pen g h ap u san En t it as An ak yan g t id ak d iko n so lid asi PT Lin k Net Tb k

134,903 3,512 138,415 (27,369) 111,046

The aging analysis of trade receivables are as follows:

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

Ku r an g d ar i 31 h ar i 31 - 60 h ar i 61 - 90 h ar i Di at as 90 h ar i Ju m lah Pen yisih an p en u r u n an n ilai p iu t an g u sah a Neto

Related parties (Note 31) Third parties Provision for impairment of trade receivables Third parties - Net Net

The details of trade receivables based on its currency are as follows:

Rincian piutang usaha berdasarkan satuan mata uang adalah sebagai berikut:

Ru p iah Do lar AS Ju m lah Pen yisih an p en u r u n an n ilai p iu t an g u sah a Neto

18,975 119,440 (27,369) 92,071 111,046

31 Des/ Dec 31, 2014

27,369 3,520 (18,561)

49,885 931 --

-12,328

(23,447) 27,369

At the beginning of year Provision during the year Written-off Unconsolidated Subsidiary PT Link Net Tbk At end of year

Based on a review of the collectability of individual receivables, the management of the Group’s believe that provision for impairment of trade receivables are adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Berdasarkan hasil penelaahan atas kolektabilitas piutang masing-masing pelanggan, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha. March 24, 2016 56



Certain trade receivables are used as collateral for factoring facility obtained by the Company (Notes 16 and 33.c).

Piutang usaha tertentu digunakan sebagai jaminan atas fasilitas anjak piutang yang diperoleh Perusahaan (Catatan 16 dan 33.c).

5. Aset Keuangan Lancar Lainnya

5. Other Current Financial Assets Other current financial assets consist of other receivables to third parties. As of December 31, 2015 and 2014, other receivables to third parties are and Rp220,464, amounting to Rp264,974 respectively.

Aset keuangan lancar lainnya terdiri dari piutang lainlain kepada pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, nilai piutang lain-lain kepada pihak ketiga masing-masing adalah sebesar Rp264.974 dan Rp220.464.

6. Persediaan

6. Inventories 31 Des/ Dec 31, 2015

Per an gkat Ko m un ikasi Lain n ya Jumlah

31 Des/ Dec 31, 2014

104,690 8,796 113,486

182,681 1,543 184,224

Communication Devices Others Total

Penyisihan atas penurunan nilai sebesar Rp53.858 pada tanggal 31 Desember 2015 dibentuk atas perangkat komunikasi yang mengalami penurunan nilai. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai peralatan untuk instalasi tersebut cukup untuk menutupi kerugian penurunan nilai aset tersebut.

A provision for impairment of Rp53,858 as of December 31, 2015 was established against slowmoving equipment of communication devices. Management believes that the provision for impairment of equipment for installation is adequate to cover loss on the impairment of the assets.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak ada persediaan yang dijadikan sebagai jaminan.

As at December 31, 2015 and 2014, there are no inventories used as collateral.

7. Biaya Dibayar di Muka

7. Prepaid Expenses 31 Des/ Dec 31, 2015

Biaya Izin Pit a Sp ekt r u m Fr eku en si Rad io Sew a Asu r an si Lain -lain Jumlah

31 Des/ Dec 31, 2014

165,501 91,715 20,308 24,047 301,571

March 24, 2016 57

265,030 66,406 16,045 22,157 369,638

Radio Frequency Spectrum License Fee Rent Insurance Others Total



Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 tanggal 27 Juli 2009, Perusahaan telah ditetapkan sebagai salah satu pemenang seleksi untuk memperoleh izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) di Zona 1 (wilayah Sumatera Bagian Utara) dan Zona 4 (wilayah Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Selanjutnya, Perusahaan telah memperoleh izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009 dan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.179/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tanggal 2 April 2012. Biaya Izin Awal (Up-Front Fee) yang dibayar ke Kas Negara dicatat sebagai Aset Takberwujud (Catatan 12) dan diamortisasi selama 10 (sepuluh) tahun.

Based on the Decree of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia No. 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 dated July 27, 2009, the Company has been appointed as one of the selection winner to obtain implementation license of Fixed Local Packet Switched Based Network using 2.3 GHz Radio Frequency Band for Wireless Broadband services in Zone 1 (Northern part of Sumatera area) and Zone 4 (Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi area). Furthermore, the Company has obtained an operating license of Fixed Local Packet-Switched Based Network No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009 and amended by the Decree of Minister of Informatics and Telecommunication of Republic of Indonesia No.179/KEP/M.KOMINFO/04/2012 dated April 2, 2012. Up-Front Fee paid to the State Treasury was recorded as Intangible Assets (Note 12) and amortized for 10 (ten) years.

Sedangkan biaya tahunan Izin Pita Frekuensi Radio dicatat dalam akun “Biaya Dibayar Dimuka” dan diamortisasi dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayarannya (setiap tanggal 18 November).

Meanwhile, Radio Frequency Band License Annual Fee was recorded as “Prepaid Expenses” and amortized within one year period since the payment th due date (or every November 18 ).

8. Investasi pada Entitas Asosiasi

8. Investment in Associates

31 Desember 2015/ December 31, 2015 Persentase Nilai Tercatat/ Kepemilikian/ Book Value Percentage of Ownership PT Lin k Net Tb k PT Bin a Mah asisw a In d o n esia PT Lyn x Mit ra Asia Jumlah

33.82% 45.00% 35.00%

31 Desember 2014/ December 31, 2014 Persentase Nilai Tercatat/ Kepemilikian/ Book Value Percentage of Ownership

6,413,200 3,505 1,290 6,417,995

PT Link Net Tbk (LN) Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 1.c butir 2 dan 6, Perusahaan telah menjual sebagian kepemilikan sahamnya di LN dan saat ini kepemilikan saham di LN tinggal 33,82%. Atas penjualan tersebut Perusahaan tidak lagi melakukan konsolidasi atas laporan keuangan LN sehingga kepemilikan saham di LN tersebut dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi Perusahaan mengakui sisa investasi pada LN (Entitas Anak terdahulu) sejumlah Rp6.124.855 dan pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, Perusahaan mencatat keuntungan

33.82% 45.00% 35.00%

6,196,912 2,684 1,143 6,200,739

PT Link Net Tbk PT Bina Mahasiswa Indonesia PT Lynx Mitra Asia Total

PT Link Net Tbk (LN) As explained in Note 1.c point 2 and 6, the Company sold some its ownership in the LN and the current shareholding in LN of 33.82%. After the sale, the Company has not consolidated the financial statements of LN, that ownership in LN recorded as investments in associates. The Company recognizes the residual investment in LN (former Subsidiary) at fair value on the date of loss of control of Rp6,124,855 and the Company recorded gain from investment in the association at fair value of Rp5,957,966. At December 2014, the Company

March 24, 2016 58



pencatatan investasi pada asosiasi tersebut pada nilai wajar sebesar Rp5.957.966. Pada bulan Desember 2014, Perusahaan membeli saham LN sebanyak 8.270.000 lembar sejumlah Rp43.143. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, Perusahaan telah mencatat bagian laba dari asosiasi, LN sebesar Rp216.288.

bought LN shares of 8,270,000 shares amounting to Rp43,143. For the year ended December 31, 2015, the Company have recorded portion of gain from associate, LN amounting to Rp216,288.

PT Bina Mahasiswa Indonesia Pada bulan September 2012, GIAT, Entitas Anak, telah menandatangani Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham untuk pembelian saham sebesar 45% saham dalam PT Bina Mahasiswa Indonesia.

PT Bina Mahasiswa Indonesia In September 2012, GIAT, a subsidiary had signed the Share Transfer Agreement in regards to the purchase of 45% shares in PT Bina Mahasiswa Indonesia.

PT Lynx Mitra Asia Pada tanggal 30 Juni 2014, LN dan GIAT (entitas anak) membeli saham LMA masing-masing sejumlah 178.750 lembar dan 96.250 lembar saham.

PT Lynx Mitra Asia On June 30, 2014, LN and GIAT (subsidiaries) acquires LMA’s shares of 178,750 shares and 96,250 shares.

Pada 31 Desember 2014, LMA diakui sebagai entitas asosiasi karena LN tidak dikonsolidasi lagi oleh Perusahaan sejak 1 November 2014.

As of December 31, 2014, LMA is recognized as associates due to LN has not consolidated by the Company since November 1, 2014.

Penambahan saldo invetasi pada entitas asosiasi berasal dari porsi laba entitas asosiasi sebesar Rp217.256 tahun 2015 dan Rp18.202 tahun 2014

The addition amounts of the investments in associates come from the portion of profit of associates amounted to Rp217,256 2015 and Rp18,202 2014

Ringkasan informasi jumlah aset pada asosiasi adalah sebagai berikut :

Summary of total assets of the associates are as follow :

entitas

2015 Rp Aset lan car Aset t id ak lan car Liab ilit as jan g ka p en d ek Liab ilit as jan g ka p an jan g Pen d ap at an u sah a Lab a t ah u n b er jalan Pen g h asilan ko m p r eh en sif lain Ru g i ko m p r eh en sif t ah u n b er jalan

2014 Rp

619,208 3,835,733 660,166 123,240 2,594,254 641,916 (6,413) 635,503

March 24, 2016 59

589,262 3,168,605 564,157 157,084 2,156,563 559,571 1,104 560,675

Current assets Non-current assets Current liabilities Non-current liabilities Revenues Gain for the year Other comprehensive income Comprehensive loss for the year



9. Aset Tetap

9. Property, Plant, and Equipment 31 Desember 2015/December 31, 2015 Saldo Awal/ Eliminasi Akumulasi Penambahan/ Beginning Balance Depresiasi/ Additions Elimination Accumulated Depreciation

Biaya Perolehan Pemilikan Langsung Hak At as Tan ah Ban g u n an Ren o vasi Per ab o t an Per alat an Kan t o r Ken d ar aan Jar in g an Dist r ib u si Per alat an BTS Su b Ju m lah Aset Sew a Pem b iayaan Aset Dalam Pen yelesaian To t al Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung Ban g u n an Ren o vasi Per ab o t an Per alat an Kan t o r Ken d ar aan Jar in g an Dist r ib u si Per alat an BTS Su b Ju m lah Aset Sew a Pem b iayaan Ju m lah Penyisihan Penurunan Nilai Aset Tetap Per alat an Kan t o r Per alat an BTS Aset Sew a Pem b iayaan Ju m lah Nilai Buku

Pengurangan/ Deductions

Reklasifikasi/ Surplus Revaluasi/ Saldo Akhir/ Reclassification Surplus Revaluation Ending Balance

2,276 120,127 83,438 35,034 291,394 1,385 10,551 1,377,494 1,921,699 273,903 2,195,602 131,533 2,327,135

-------192,628 192,628 21,886 214,514 -214,514

--105,748 8,244 119,230 394 11,850 102,419 347,885 86,255 434,140 571,030 1,005,170

--12,105 8,841 66,286 182 -66,834 154,248 1,515 155,763 29,702 185,465

--144,018 40,348 (42,251) --177,933 320,048 18,935 338,983 (338,983) --

-------277,555 277,555 2,263 279,818 -279,818

2,276 120,127 321,099 74,785 302,087 1,597 22,401 1,675,939 2,520,311 357,955 2,878,266 333,878 3,212,144

32,140 17,720 9,581 128,578 883 2,145 120,773 311,822 27,230 339,051

------192,628 192,628 21,886 214,514

8,008 11,377 6,670 34,535 79 1,123 214,737 276,529 41,670 318,199

-196 222 33,094 182 -55,466 89,161 928 90,089

---(5,814) --12,110 6,296 (6,296) --

-----------

40,148 28,901 16,029 124,205 780 3,268 99,526 312,857 39,790 352,647

13,068 21,873 15,827 50,768

-----

-2,498 -2,498

-----

-----

-----

1,937,316

13,068 24,371 15,827 53,266 2,806,231

Acquisition Cost Direct Ownership Landrights Building Leasehold Improvement Furniture and Fixtures Office Equipment Vehicles Distribution Network BTS Equipment Sub Total Assets under Finance Lease Construction in Progress Total Accumulated Depreciation Direct Ownership Building Leasehold Improvement Furniture and Fixtures Office Equipment Vehicles Distribution Network BTS Equipment Sub Total Assets under Finance Lease Total Allowance For Impairment of Fixed Assets Office Equipment BTS Equipment Assets under Finance Lease Total Net Book Value

31 Desember 2014/December 31, 2014 Saldo Awal/ Beginning Balance Biaya Perolehan Pemilikan Langsung Hak At as Tan ah Ban gun an Ren o vasi Per ab o t an Per alat an Kan t o r Ken d ar aan Jar in gan Dist r ib usi Per alat an BTS Per an gkat Ko m un ikasi Sub Jum lah Aset Sew a Pem b iayaan Aset Dalam Pen yelesaian To t al

3,732 139,347 37,292 11,313 200,301 3,556 2,566,399 184,766 881,700 4,028,406 215,816 4,244,222 8,346 4,252,568

Penambahan/ Additions

--68,280 26,689 145,132 499 4,207 1,094,619 -1,339,426 203,082 1,542,508 131,567 1,674,075

Pengurangan/ Deductions *)

1,456 19,220 21,370 3,017 66,630 2,670 2,564,870 37,249 881,705 3,598,187 3 3,598,190 1,318 3,599,508

March 24, 2016 60

Reklasifikasi/ Reclassification

--(764) 49 12,591 -4,815 135,358 5 152,054 (144,992) 7,062 (7,062) --

Saldo Akhir/ Ending Balance

2,276 120,127 83,438 35,034 291,394 1,385 10,551 1,377,494 -1,921,699 273,903 2,195,602 131,533 2,327,135

Acquisition Cost Direct Ownership Landrights Building Leasehold Improvement Furniture and Fixtures Office Equipment Vehicles Distribution Network BTS Equipment Communication Devices Sub Total Assets under Finance Lease Construction in Progress Total



31 Desember 2014/December 31, 2014 Saldo Awal/ Beginning Balance

Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung Ban g u n an Ren o vasi Per ab o t an Per alat an Kan t o r Ken d ar aan Jar in g an Dist r ib u si Per alat an BTS Per an g kat Ko m u n ikasi Su b Ju m lah Aset Sew a Pem b iayaan Ju m lah Penyisihan Penurunan Nilai Aset Tetap Per alat an Kan t o r Per alat an BTS Aset Sew a Pem b iayaan Ju m lah Nilai Buku

27,964 27,181 9,945 121,486 1,694 828,700 25,815 389,044 1,431,830 30,524 1,462,354

13,068 11,565 15,827 40,460

Penambahan/ Additions

Pengurangan/ Deductions *)

8,008 2,310 1,627 30,629 28 596 83,141 13 126,352 23,393 149,745

Reklasifikasi/ Reclassification

3,998 11,605 2,036 30,400 839 828,354 6,758 389,057 1,273,047 1 1,273,048

-10,308 -10,308

-----

2,749,755

Saldo Akhir/ Ending Balance

166 (166) 45 6,863 -1,203 18,575 -26,686 (26,686) --

-----

32,140 17,720 9,581 128,578 883 2,145 120,773 -311,822 27,230 339,051

13,068 21,873 15,827 50,768 1,937,316

Accumulated Depreciation Direct Ownership Building Leasehold Improvement Furniture and Fixtures Office Equipment Vehicles Distribution Network BTS Equipment Communication Devices Sub Total Assets under Finance Lease Total Allowance For Impairment of Fixed Assets Office Equipment BTS Equipment Assets under Finance Lease Total Net Book Value

*) Termasuk aset tetap PT Link Net Tbk sebesar Rp2.295.036 yang tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal 1 November 2014.

*) Included property, plant and equipment of PT Link Net Tbk amounted to Rp2,295,036 which are no longer be consolidated since November 1, 2014.

Pada tanggal 31 Oktober 2015, peralatan BTS yang dicatat berdasarkan nilai revaluasi telah dinilai oleh KJPP Yanuar Bey dan Rekan, penilai independen, dalam laporannya bertanggal 10 Februari 2016 dan 15 Maret 2016. Dasar penilaian yang diterapkan adalah nilai pasar dengan menggunakan pendekatan pendapatan (income approach) dan pendekatan biaya (cost approach)

As of October 31, 2015, BTS equipments recorded at revalued amounts which revalued by KJPP Yanuar Bey and partners, an independent appraisal, in reports dated February 10, 2016 and March 15, 2016 respectively.

Dalam penambahan aset tetap peralatan BTS tahun 2014, sejumlah Rp484.262 berasal dari selisih nilai wajar dengan nilai bukunya sehubungan dengan akuisisi MMM oleh Perusahaan (Catatan 40).

In addition of fixed assets – BTS equipment on 2014, amounting to Rp484,262 derived from the difference between the fair value to its book value in connection with the acquisition of MMM by the Company (Note 40).

Pada tahun 2014, penambahan aset tetap termasuk aset tetap dari entitas yang diakuisisi dengan biaya perolehan sebesar Rp1.143.268 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp78.528.

In 2014, additional property, plant and equipment included from subsidiaries acquired by the Company with acquisition cost amounting to Rp1,143,268 and accumulated depreciation amounting to Rp78,528.

Pada tahun 2014, nilai buku aset tetap LN yang didekonsolidasi adalah sebesar Rp2.295.036 yang terdiri dari biaya perolehan sebesar Rp2.902.896 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp607.860.

In 2014, book value of LN’s property, plant and equipment which deconsollidated amounting to Rp2,295,036 consist of acquisition cost amunting to and accumulated depreciation Rp2,902,896 amounting to Rp607,860.

Pada 31 Desember 2015, nilai tercatat aset dalam penyelesaian Perusahaan mencapai 99% dari besarnya nilai kontrak, dimana estimasi penyelesaian aset di 2016. Tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam penyelesaian aset.

On December 31, 2015, the carrying value of the construction in progress of the Company was 99% of the amount value of the contract, where the estimated settlement of assets in 2016 There are no significant barriers to the completion of asset.

March 24, 2016 61



Penyusutan yang dibebankan pada operasi tahun berjalan masing-masing sebesar Rp318.199 dan Rp377.665 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Depreciation expense that was charged to current year operations amounted to Rp318,199 and Rp377,665 for the years ended December 31, 2015 and 2014, respectively.

Beban penyusutan aset tetap tahun 2014 dialokasikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Depreciation expenses of fixed assets year 2014 allocated in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is as follow:

31 Des/ Dec 31 2014 Ju m lah Pen yu su t an Tah u n Ber jalan Dit am b ah : Biaya Aku m u lasi Dep r esiasi LN yan g Diab so r b FM (10 b u lan )

149,745

Total Depreciation During the Year Addition: Accumulated Depreciation Expenses of LN which absorbed by FM (10 Months)

300,289

Diku r an g i: Aku m u lasi Pen yu su t an at as En t it as yan g Bar u Diaku isisi

(72,369)

Jumlah Biaya Penyusutan

377,665

Deducted: Accumulated Depreciation from Subsidiaries Acquired by the Company Total Accumulated Depreciation

Head-end electronic, bangunan dan peralatan lain Grup diasuransikan terhadap risiko kerugian dan risiko usaha kepada PT Lippo General Insurance Tbk (pihak berelasi) pada 31 Desember 2015 dan 2014. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Group’s head-end electronics, building and other equipment are covered by insurance against terrorism and sabotage risk to PT Lippo General Insurance Tbk (a related party) as of December 31, 2015 and 2014. Management believes that the foregoing insurance coverage is adequate to cover possible losses from the said risks.

Pada tahun 2015, Cinemaxx Global Pasifik (CGP) entitas anak mencatat keuntungan dari transaksi penjualan dan penyewaan kembali sebesar Rp2.852 yang merupakan selisih dari nilai jual sebesar Rp86.185 dan nilai buku sebesar Rp83.333.

On 2015, Cinemaxx Global Pasifik (CGP) a subsidiary recorded gain on sale and lease back transaction amounting to Rp2,852 which is the difference from the sale value of Rp86,185 and book value of Rp83,333.

Grup mencatat keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap sebagai berikut:

Group recorded gain (loss) on disposal of property, plant and equipment, as follows:

atas

2015 Har ga Jual Nilai Buku Keuntungan (Kerugian) Atas Pelepasan Aset Tetap

2014

97,751 (94,700)

3,913 (3,798)

3,051

115

Proceeds Net Book Value Gain (Loss) on Disposal of Property, Plant and Equipment

Management believes there is no significant difference between the fair value and the carrying value of property, plant and equipment.

Manajemen berkeyakinan tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat dari aset tetap.

March 24, 2016 62



Certain property, plant and equipment are used as collateral for short-term and long-term credit facility obtained by Group’s.

Aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang yang diperoleh Grup.

10. Biaya Dibayar Dimuka Jangka Panjang

10. Long Term Prepayment Prepaid long-term represents long-term prepayment for a communication system for a period of 15 years (Note 33.f) and prepayment on subscription services using dark fiber optic cores. As of December 31, 2015 and 2014, long term prepayment are amounting to Rp136,465 and Rp195,723, respectively.

Biaya dibayar dimuka jangka panjang merupakan biaya dibayar dimuka atas langganan jasa sistem komunikasi untuk jangka waktu 15 tahun (Catatan 33.f) dan biaya dibayar dimuka atas langganan jasa penggunaan dark fiber optic cores. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, nilai biaya dibayar dimuka jangka panjang masing-masing sebesar Rp136.465 dan Rp195.723.

11. Uang Muka

11. Advances 31 Des/ Dec 31, 2015

Uan g Mu ka: Pem b elian Mat er ial In st alasi d an Ko n st r u ksi Elekt r o n ik Equipment Lain -lain

31 Des/ Dec 31, 2014

82,180 16,487 1,618 44,318 144,603

Jumlah

Advances for: Purchase of Materials Installation and Construction Electronic Equipments Others Total

108,896 17,178 6,741 65,130 197,945

Advances to related parties amounted to Rp541 and Rp5,895 as of December 31, 2015 and 2014, respectively (Note 31).

Uang muka kepada pihak berelasi adalah sebesar Rp541 dan Rp5.895 masing-masing pada 31 Desember 2015 dan 2014 (Catatan 31).

12. Aset Takberwujud

12. Intangible Assets 1 Jan/ Jan 1, 2015

Biaya Perolehan Biaya Izin Aw al Layan an Pit a Leb ar Nir kab el Mer ek Goodwill Lain n ya Jumlah Akumulasi Amortisasi Biaya Izin Aw al Layan an Pit a Leb ar Nir kab el Mer ek Lain n ya Jumlah Nilai Buku

1,190,065 378,642 113,710 10,082 1,692,499

64,200 -3,088 67,288 1,625,211

Penambahan/ Addition

Pengurangan/ Deduction

---15,787 15,787

213,949 126,214 101,890 442,053

March 24, 2016 63

---5,426 5,426

--245 245

31 Des/ Dec 31, 2015

1,190,065 378,642 113,710 20,443 1,702,860

Acquisition Cost Up-Front Fee of Wireless Broadband Brand Goodwill Others Total

278,149 126,214 104,733 509,096 1,193,764

Accumulated Amortization Up-Front Fee of Wireless Broadband Brand Others Total Net Book Value

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) 1 Jan/ Jan 1, 2014 Biaya Perolehan Biaya Izin Aw al Layan an Pit a Leb ar Nir kab el Mer ek Goodwill Lain n ya

126,868 ---

Jumlah Akumulasi Amortisasi Biaya Izin Aw al Layan an Pit a Leb ar Nir kab el Lain n ya Jumlah Nilai Buku

Penambahan/ Addition


Pengurangan/ Deduction

1,190,065 378,642 113,710

Acquisition Cost Up-Front Fee of Wireless Broadband Brand Goodwill

54,842

10,082

Others

54,842

1,692,499

Total

64,200 3,088 67,288 1,625,211

Accumulated Amortization Up-Front Fee of Wireless Broadband Others Total Net Book Value

1,063,197 378,642 113,710

----

58,594

6,330

185,462

1,561,879

51,360 18,863 70,223 115,239

12,840 1,301 14,141

31 Des/ Dec 31, 2014

-17,076 17,076

Aset takberwujud biaya izin awal layanan pita lebar nirkabel (lisensi), merek dan goodwill berasal dari nilai wajar yang dicatat dari akuisisi MMM oleh Perusahaan (Catatan 40).

Intangible assets up-front fee of wireless broadband (license), brand and goodwill came from the fair value which was recorded from the acquisition of MMM by the Company (Note 40).

Beban amortisasi yang dibebankan pada tahun berjalan masing-masing sebesar Rp442.053 dan Rp14.141 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Amortization expense had been recorded to the current year respectively Rp442,053 and Rp14,141 for the years ended December 31, 2015 and 2014 and recorded in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

13. Biaya Perolehan Pelanggan

13. Customer Acquisition Cost 31 Des/ Dec 31, 2015

Biaya Perolehan Sald o Aw al Pen am b ah an Ju m lah Akumulasi Amortisasi Sald o Aw al Pen am b ah an Ju m lah Jumlah Tercatat

31 Des/ Dec 31, 2014

85,898 598,196 684,094

-85,898 85,898

Acquisition Cost Beginning Balance Addition Total

-555,603 555,603 128,491

---85,898

Accumulated Amortization Beginning Balance Addition Total Carrying Amount

Biaya perolehan pelanggan merupakan biaya insentif berupa biaya terkait penjualan perangkat komunikasi seperti modem dan powerphone kepada pelanggan baru dan diamortisasi secara garis lurus selama 1 (satu) tahun untuk pelanggan post paid dan 2 (dua) tahun untuk pelanggan prepaid.

Customer acquisition cost is the cost of sales incentives related costs of communication devices such as modems and powerphone to new customers and amortized on a straight-line basis over 1 (one) year for post paid customer and 2 (two) years for prepaid customer.

Berdasarkan reviu yang dilakukan sesuai dengan keadaan pada tanggal laporan keuangan, Perusahaan mencatat jumlah penambahan

Based on the review made in accordance with the circumstances at the date of the financial statements, the Company recorded additional

March 24, 2016 64



amount charged to depreciation and amortization for the period ended December 31, 2015 amounted to Rp396,137. As for Customer Acquisition cost prepaid category in 2015 is charged to the cost of service amounted to Rp159,466 (Note 28).

amortisasi yang dibebankan pada beban penyusutan dan amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp396.137. Sedangkan pada biaya perolehan pelanggan pada kategori prepaid di tahun 2015 dibebankan pada beban layanan (Catatan 28) sebesar Rp159.466.

14. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

14. Other Non-Current Financial Assets 31 Des/ Dec 31, 2015

Uan g Jam in an In vest asi Ter sed ia u n t u k Diju al: PT Mu lt ip o lar Tech n o lo g y Tb k PT Jakar t a Mar cap ad a Med ia PT Wir eless Visio n Jumlah

31 Des/ Dec 31, 2014

63,154

53,900

104,136 5,000 25 172,315

93,585 5,000 25 152,510

Refundable Deposit Available for Sale Investment: PT Multipolar Technology Tbk PT Jakarta Marcapada Media PT Wireless Vision Total

Berdasarkan akta No. 22 tanggal 17 November 2008 oleh Notaris Lindasari Bachroem, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan membeli dan menerima penyerahan dari PT Spektrum Duta Corporasi, pihak ketiga, sebanyak 3.334 saham dengan nominal sebesar Rp1 yang merupakan 12,5% dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam PT Jakarta Marcapada Media, dengan harga Rp5.000.

Based on notarial deed No. 22 dated November 17, 2008 by Notary Lindasari Bachroem, S.H., notary in Jakarta, the Company has purchased and accepted 3,334 shares from PT Spektrum Duta Corporasi, third party, with par value of Rp1 per share which represents 12.5% from total shares of PT Jakarta Marcapada Media with amounting to Rp5,000.

Pada tanggal 31 Oktober 2014, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) sebanyak 91.750.000 lembar. Pembelian saham tersebut dilakukan dengan pembelian saham dari publik melalui mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

On October 31, 2014, the Company purchased shares of PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) of 91,750,000 shares. The purchase of these shares is done by buying shares from the public through the trading mechanism in the Indonesia Stock Exchange.

MVC, Entitas Anak, memiliki sejumlah 25 saham atau kepemilikan 10% saham di PT Wireless Vision.

MVC, a Subsidiary, has 25 shares or 10% share ownership in PT Wireless Vision.

15. Pinjaman Jangka Pendek

15. Short-Term Loan 31 Des/ Dec 31, 2015

PT Ban k ICBC In d o n esia PT Ban k Cap it al In d o n esia Tb k PT Ban k Mayap ad a In t er n asio n al Tb k PT Cip t ad an a Cap it al Jumlah

31 Des/ Dec 31, 2014

199,999 80,000 44,206 3,000 327,205

March 24, 2016 65

--7,543 -7,543

PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Capital Indonesia Tbk PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Ciptadana Capital Total



PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank Mayapada) Pada bulan Oktober 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp50.000 dari Bank Mayapada. Jangka waktu fasilitas ini adalah 12 bulan dengan suku bunga 15% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Desember 2015.

PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank Mayapada) In October 2014, the Company obtained an OverDraft Facility as much as Rp50,000 from Bank Mayapada. The term of this facility is 12 months with interest rate 15% per annum. The facility will due on December 2015.

Pada bulan Desember 2015, fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang dimiliki oleh Perusahaan dari Bank Mayapada dengan jumlah sebesar Rp50.000 telah diperpanjang hingga Desember 2016. Tingkat suku bunga masih tetap di 15% per tahun.

In December 2015, an Overdraft Facility of the Company amounting Rp50,000 from Bank Mayapada has been extended until December 2016. Still with interest rate at 15% per annum.

PT Bank ICBC Indonesia (Bank ICBC) Pada bulan September 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap on Demand (PTD) dari Bank ICBC dengan pagu kredit sebesar Rp200.000. Fasilitas pinjaman ini merupakan pengalihan sebagian pinjaman dari PT Bank Permata Tbk sebesar Rp123.752. Jangka waktu fasilitas 12 bulan dengan suku bunga saat ini 12,50% per tahun.

PT Bank ICBC Indonesia (Bank ICBC) In September 2015, the Company obtained a Demand Loan (PTD) facility from Bank ICBC amounting to Rp200,000. Part of the facility is used to take over the existing loan from PT Bank Permata Tbk amounting Rp123,752. Tenor of this facility is 12 months with interest rate currently at 12.50% per annum.

PT Bank Capital Indonesia Tbk (Bank Capital) Pada bulan Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Aksep Money Market dari Bank Capital sebesar Rp80.000 untuk pembiayaan modal kerja dengan jaminan piutang usaha (Catatan 4). Jangka waktu fasilitas 3 bulan dengan suku bunga 14,50% per tahun.

PT Bank Capital Indonesia Tbk (Bank Capital) In December 2015, the Company obtained a Acceptance Money Market Loan facility from Bank Capital amounting Rp80,000 for working capital with account receivables (Note 4) for collateral. Tenor of this facility is 3 months with interest rate at 14.50% per annum.

PT Ciptadana Capital Pada bulan Oktober 2015, MMM memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Ciptadana Capital sebesar Rp50.000 selama jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 12,5% per tahun. Di bulan Desember 2015, MMM telah melunasi pinjaman tersebut.

PT Ciptadana Capital In October 2015, MMM obtained a loan facility from PT Ciptadana Capital amounting Rp50,000 for 3 months periods with interest rate at 12,5% per annum. In December 2015, MMM has paid off the loan.

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp3.000 dari PT Ciptadana Capital dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan suku bunga 17% per tahun.

In December 2015, the Company obtained a loan facility amounting Rp3,000 from PT Ciptadana Capital for 1 (one) month with interest rate at 17% per annum.

March 24, 2016 66

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) 16. Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang

16. Long-Term Borrowing from Bank and Other Financial Institutions 31 Des/ Dec 31, 2015

PT Ban k CIMB Niag a Tb k Raif f eisen Ban k In t er n at io n al AG, Malaysia PT Hu aw ei Tech In vest m en t PT Ban k Per m at a Tb k Cisco Syst em Cap it al Asia Pt e. Lt d . PT Ban k ICBC In d o n esia PT Ban k Sin ar m as Tb k Ju m lah Biaya Pr o visi Bag ian Lan car : PT Hu aw ei Tech In vest m en t PT Ban k Per m at a Tb k Raif f eisen Ban k In t er n at io n al AG, Malaysia PT Ban k CIMB Niag a Tb k Cisco Syst em Cap it al Asia Pt e. Lt d . PT Ban k ICBC In d o n esia PT Ban k Sin ar m as Tb k Ju m lah Bagian Jangka Panjang


31 Des/ Dec 31, 2014

850,000 689,750 527,550 -15,242 --2,082,542

517,357 622,000 490,006 106,130 27,925 11,941 2,969 1,778,328

PT Bank CIMB Niaga Tbk Raiffeisen Bank International AG, Malaysia PT Huawei Tech Investment PT Bank Permata Tbk Cisco System Capital Asia Pte. Ltd. PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Sinarmas Tbk Total

(7,760)

(7,346)

Provision fee

372,999 -206,925 97,500 12,885 --690,309 1,384,473

154,995 105,311 --15,403 11,941 2,969 290,619 1,480,363

Current Portion: PT Huawei Tech Investment PT Bank Permata Tbk Raiffeisen Bank International AG, Malaysia PT Bank CIMB Niaga Tbk Cisco System Capital Asia Pte. Ltd. PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Sinarmas Tbk Total Non-Current Portion

Cisco System Capital Asia Pte. Ltd. (Cisco) Pada bulan April 2013, Perusahaan mendapatkan fasilitas term loan dari Cisco sebesar USD2,000 dengan jangka waktu 3 tahun.

Cisco System Capital Asia Pte. Ltd. (Cisco) In April 2013, the Company obtained a term loan facility from Cisco amounting to USD2,000 with 3 years period.

Pada bulan Agustus 2013, Perusahaan mendapatkan fasilitas term loan dari Cisco sebesar USD826 dengan jangka waktu 3 tahun.

In August 2013, the Company obtained a loan term facility from Cisco amounting USD826 with 3 years period.

Pada bulan Oktober 2013, Perusahaan mendapatkan fasilitas term loan dari Cisco sebesar USD887 dengan jangka waktu 3 tahun. Fasilitas tersebut baru digunakan pada bulan Mei dan September 2014.

In October 2013, the Company obtained term loan facility from Cisco amounting USD887 with 3 year period. This facility has been disbursed in May and September 2014.

Fasilitas-fasilitas dari Cisco tersebut akan digunakan untuk pembelian peralatan elektronik. Tingkat suku bunga tahunan untuk fasilitas tersebut adalah 4,75% - 5%.

The facilities from Cisco were used to purchase electronic equipments. The annual interest rate is 4.75% - 5%.

PT Bank Sinarmas Tbk (Bank Sinarmas) Perusahaan memperoleh pinjaman dari Bank Sinarmas sebesar Rp45.000 dengan periode pinjaman selama 3 tahun yang akan jatuh tempo pada bulan Februari 2015.

PT Bank Sinarmas Tbk (Bank Sinarmas) The Company obtained a credit facility from Bank Sinarmas amounting to Rp45,000 with 3 years period of loan which will due on February 2015.

March 24, 2016 67



Pada bulan Desember 2011, Perusahaan melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman jangka panjang Rp25.000 dari Bank Sinarmas. Fasilitas ini berjangka waktu selama 3 tahun yang akan jatuh tempo pada Desember 2014.

In December 2011, the Company has withdrawn a long-term facility amounting to Rp25,000 from Bank Sinarmas. This facility period is 3 years which will due on December 2014.

Pada bulan Desember 2014, salah satu fasilitas pinjaman Perusahaan telah lunas sesuai tanggal jatuh tempo fasilitas.

In December 2014, one of the Company’s credit facility has paid off in accordance with the maturity date.

Pada bulan Februari 2015, pinjaman Perusahaan di Bank Sinarmas telah lunas sesuai tanggal jatuh tempo fasilitas sehingga Perusahaan sudah tidak memiliki pinjaman di Bank tersebut.

In Februari 2015, the credit facilities of the Company at Bank Sinarmas has been settled in accordance with the maturity date of the facility therefore the Company has no longer obligation in the Bank.

PT Bank ICBC Indonesia (Bank ICBC) Pada bulan Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tetap installment (PTI-1) dari Bank ICBC sebesar Rp4.800 untuk jangka waktu selama 3 tahun. Pada tanggal 27 Januari 2012, Perusahaan menandatangani fasilitas pinjaman tetap installment (PTI-2) sebesar Rp32.000 dengan terms yang sama dengan fasilitas sebelumnya. Pada tanggal 13 Maret 2012, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman tetap installment (PTI-3) sebesar Rp45.000 dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan. Pada tanggal 16 Mei 2012, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman tetap installment (PTI-4) sebesar Rp90.000 dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan. Pada bulan Oktober 2012 Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman tetap installment (PTI-5) sebesar Rp20.000 dengan jangka waktu 36 bulan. Pada bulan Mei 2013 dan bulan Oktober 2013, Perusahaan melakukan pelunasan atas fasilitas PTI-5 dan PTI-4. Hingga bulan Desember 2014, fasilitas pinjaman yang masih dimiliki oleh Perusahaan adalah PTI-2 dan PTI-3.

PT Bank ICBC Indonesia (Bank ICBC) In December 2011, the Company obtained a fixed installment facility (PTI-1) from Bank ICBC amounting to Rp4,800 for the period of 3 years. On January 27, 2012, the Company entered a fixed installment facility (PTI-2) amounting to Rp32,000 with the same terms with previous facility. On March 13, 2012, the Company entered into credit agreement for additional fixed installment (PTI-3) facility amounted to Rp45,000 for a period of 36 months. On May 16, 2012, the Company entered into credit agreement for additional fixed installment facility (PTI-4) amounting to Rp90,000 for a period of 36 months. In October 2012, the Company entered into a credit agreement for additional fixed installment facility (PTI-5) amounting Rp20,000 for a period of 36 months. In May 2013 and October 2013, the Company has made settlement to PTI-5 and PTI4 facilities.Until December 2014, the Company still has remaining facilities of PTI-2 and PTI-3.

Pada bulan Maret 2015, pinjaman Perusahaan di Bank ICBC telah lunas sesuai tanggal jatuh tempo fasilitas. Dengan demikian, Perusahaan sudah tidak memiliki pinjaman di Bank tersebut.

In March 2015, the Company’s loan has been paid off in accordance with the maturity date of the facility. Thereby, the Company has no obligation to the Bank.

PT Bank Permata Tbk (Bank Permata) dPada bulan Oktober 2013, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank Permata sebesar Rp296.050 dan USD500. Fasilitas pinjaman ini merupakan pengalihan sebagian pinjaman dari Bank ICBC sebesar Rp83.050 dalam bentuk fasilitas Term Loan.

PT Bank Permata Tbk (Bank Permata) In October 2013, the Company obtained a credit facility from Bank Permata amounting Rp296,050 and USD500. This credit facility is used to take over a part of the existing credit facility from Bank ICBC amounting Rp83,050 as Term Loan facilities.

March 24, 2016 68



Pada bulan Desember 2013, salah satu fasilitas kredit dari Bank Permata yang diperoleh pada bulan Oktober 2013 yaitu fasilitas Revolving Loan sebesar Rp11.800 telah diperpanjang dengan jangka waktu 12 bulan.

In December 2013, one of credit facility from Bank Permata which was obtained in October 2013, ie Revolving Loan amounting Rp11,800 was extended with 12 months.

Pada bulan Februari 2015, Perusahaan memperpanjang fasilitas Revolving Loan sebesar Rp11.800 dan Omnibus Invoice Financing Buyer sebesar Rp193.000 dari Bank Permata selama 12 bulan.

In Februari 2015, the Company has extended Revolving Loan facility amounting to Rp11,800 and Omnibus Invoice Financing Buyer amounting to Rp193,000 from Bank Permata for 12 months period.

Pada pertengahan bulan Juli 2015, salah satu fasilitas kredit dari Bank Permata yang diperoleh pada bulan Oktober 2013 yaitu fasilitas Term Loan sebesar Rp71.250 telah lunas sesuai tanggal jatuh tempo.

In the middle of July 2015, one of credit facility from Bank Permata which was obtained in October 2013, ie Term Loan amounting Rp71,250 has been paid off in accordance with the maturity date of the facility.

Pada bulan September 2015, Perusahaan melakukan pelunasan lebih cepat terhadap seluruh outstanding fasilitas Term Loan sebesar Rp4.166 dan mengalihkan seluruh outstanding pinjaman Omnibus Invoice Financing Buyer sebesar Rp123.752 kepada Bank ICBC. Dengan demikian, Perusahaan sudah tidak memiliki kewajiban apapun di Bank Permata.

In September 2015, the Company has made early repayment of outstanding of the Term Loan facility amounting Rp4,166 and diverting the existing loan of Omnibus Invoice Financing Buyer amounting Rp123,752 to Bank ICBC. Thereby, the Company has no obligation to Bank Permata.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga) Pada bulan Desember 2014, berdasarkan akta perjanjian kredit No.149 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Audrey Wardhani, S.H., M.Kn., sebagai notaris pengganti dari Engawati , S.H., notaris di Jakarta, PT Internux, memperoleh fasilitas kredit dari Bank CIMB Niaga maksimum sebesar Rp600.000. Periode pinjaman adalah 36 bulan dan 10% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 24, 20% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 30 serta sisanya pada bulan ke 36 dari tanggal perjanjian kredit. Jumlah pinjaman yang diperoleh pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp350.000. Pada bulan Juni 2015, PT Internux telah melakukan pencairan sisa fasilitas kredit sebesar Rp250.000.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga) In December 2014, based on loan agreement deed no. 149 dated December 23, 2014 were made before Audrey Wardhani, S.H., M.Kn., as a substitute notary of Engawati, S.H., Notary in Jakarta, PT Internux, obtained a credit facility from Bank CIMB Niaga, a maximum of Rp600,000. Loan period is 36 months and 10% of the total loan will mature in 24 months, 20% of the total loan will mature in 30 months and the remaining month to 36 from the date of the credit agreement. Total loans obtained on December 31, 2014 amounted to Rp350,000. In June 2015, PT Internux made drawdown amounting to Rp250,000 from the remaining facility.

Pada tahun 2014, Cinemaxx Global Pasifik, memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank CIMB Niaga dengan jumlah maksimum sebesar Rp250.000, sesuai perjanjian No. 226/WY-NJ/CBGISFMA/VI/2014 tertanggal 27 Juni 2014 untuk pembiayaan capital expenditure. Dengan bunga 14% per tahun dan jangka waktu 1 tahun dengan provisi 2% dari jumlah maksimum.

In 2014, Cinemaxx Global Pasifik, obtained a working capital credit facility from Bank CIMB Niaga with a maximum amount of Rp250,000, according to the agreement No. 226/WY-NJ/CBGI-SFMA/VI/2014 dated June 27, 2014 for financing capital expenditure.

March 24, 2016 69



Pada tahun 2015, perjanjian fasilitas kredit ini telah diperbaharui kembali dan telah disetujui oleh Bank CIMB Niaga pada tanggal 8 Juli 2015.

In 2015, the credit facility have amended and approved by Bank CIMB Niaga on July 8, 2015.

Jaminan atas pinjaman berupa seluruh rekening Debitur pada Kreditur kecuali rekening operasional, serta beberapa jaminan lainnya seperti tanah dan bangunan yang bukan milik Perusahaan.

The collateral for the loan in the form of assignment of the all of Creditor Debtor’s account except operating account, and other collateral such as land and building which are not belong to Company.

Pada bulan Juni 2015, fasilitas kredit Cinemaxx Global Pasifik sebesar Rp250.000 dari Bank CIMB Niaga yang telah diperoleh sejak Juni 2014, diperpanjang dan diubah menjadi fasilitas Term Loan untuk jangka waktu 5 tahun dan 6 bulan sejak 27 Juni 2015 dengan grace period selama 6 bulan. Pembayaran cicilan per bulan dilakukan mulai bulan Januari 2016. Suku bunga kredit 14% per tahun.

In June 2015, Cinemaxx Global Pasifik credit facility amounting to Rp250,000 from Bank CIMB Niaga has extended and converted into Term Loan facility for 5 years and 6 months since from 27 June 2015. The facility has grace period for 6 months. The first monthly repayment will begin in Januari 2016. Interest rate of the facility is at 14% per annum.

Untuk fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut di atas, PT Internux dan Cinemaxx Global Pasific dikenakan bunga dengan tingkat tahunan berkisar antara 11% sampai 14% untuk Rupiah dan 5% untuk USD pada tahun 2015 dan 2014. Perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut di atas mensyaratkan, antara lain bahwa Perusahaan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang mana semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Fasilitasfasilitas kredit yang diperoleh tersebut dijamin dengan aset tetap yang dimiliki (Catatan 9).

On that facilities above, PT Internux and Cinemaxx Global Pasific charged by interest at annual rates ranging from 11% - 14% for Rupiah and 5% for USD in 2015 and 2014. All requirements for those credit facilities above has been fulfilled by the Company. The credit facilities obtained are guaranteed with property, plant and equipment (Note 9).

Raiffeisen Bank International AG Pada bulan Mei 2014, PT Internux, memperoleh fasiltas pinjaman dari Raiffeisen Bank International AG cabang Labuan, Malaysia sebesar USD50,000 dengan opsi untuk meningkatkan jumlah fasilitas menjadi USD100,000. Suku bunga pinjaman adalah maksimal 3 bulan LIBOR+ 0,5% premi +3% per tahun. Periode pinjaman adalah 36 bulan dan 10 % dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 24, 20% dari total pinjaman jatuh tempo pada bulan ke 30 serta sisanya pada bulan ke 36 dari tanggal perjanjian kredit. Fasilitas pinjaman ini diperoleh untuk modal kerja. Fasilitas pinjaman ini memiliki jaminan berupa piutang usaha (Catatan 4), aset tetap (Catatan 9) serta penjaminan dari MMM dan PT Prosper International Limited.

Raiffeisen Bank International AG In May 2014, PT Internux, obtained a loan facility from Raiffeisen Bank International AG branch of Labuan, Malaysia amounted to USD 50,000 with an option to increase the number of facilities be USD100,000. The lending rate is a maximum of 3 months LIBOR + 0.5% premium + 3% per year. Loan period is 36 months and 10% of the total loan will mature in 24 months, 20% of the total loan maturing in 30 months and the remaining on the month of 36 from the date of the credit agreement. This loan facility was obtained for working capital. The loan facility has a guarantee in the form of trade receivables (Note 4), property, plant and equipment (Note 9) as well as the guarantee from MMM and PT Prosper International Limited.

PT Huawei Tech Investment Pada bulan Juli 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pembayaran jangka panjang dari pemasok perusahaan, PT Huawei Tech Investment, dengan jangka waktu 36 bulan. Hingga bulan Desember 2015, Perusahaan telah menerbitkan Surat Sanggup sebesar USD6,028.

PT Huawei Tech Investment In July 2015, the Company has obtained a long-term payment facility from supplier, PT Huawei Tech Investment, with a period of 36 months. Until December 2015, the Company has issued promissory notes in the amount of USD6,028.

March 24, 2016 70



In 2013, PT Internux, obtained a long-term payment facility from PT Huawei Tech Investment, supplier companies, with a period of 36 months. Related to this, the Company is subject to a surcharge of 3-6month LIBOR + 3% per year. Until December 2015 PT I has issued promissory notes in the amount of USD44,302.

Pada tahun 2013, PT Internux, memperoleh fasilitas pembayaran jangka panjang dari PT Huawei Tech Investment, pemasok perusahaan, dengan jangka waktu 36 bulan. Terkait hal tersebut, Perusahaan dikenakan biaya tambahan sebesar 3-6 bulan LIBOR + 3% per tahun. Hingga bulan Desember 2015 PT I telah menerbitkan Promissory Notes sejumlah USD44,302.

17. Utang Obligasi

17. Bond Payable

Pada 27 Juni 2011, Perusahaan telah menandatangani Secured Bond Agreement dengan Asia Link Dewa Pte Ltd (ALD). Pada tanggal tersebut telah diterbitkan obligasi sebesar Rp722.310 kepada ALD dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga sebesar 1% per tahun. Obligasi ini dijamin dengan saham PT Link Net Tbk. Jumlah saldo bunga yang dikapitalisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp14.519.

On June 27, 2011, the Company has entered into a Secured Bond Agreement with Asia Link Dewa Pte Ltd (ALD). On the same date, 5-year bond instrument of Rp722,310 had been issued to ALD with an interest rate of 1% per annum. The bond is secured by shares of PT Link Net Tbk. Total capitalized of interest balance until December 31, 2014 is amounting to Rp14,519.

Pada bulan Juni 2014, utang obligasi telah diselesaikan dengan pembelian saham PT Link Net Tbk yang dimiliki Perusahaan oleh Asia Link Dewa Pte Ltd (Catatan 1.c).

On June 2014, bond payable had been settled in regard with the purchase of share ownership of PT Link Net Tbk owned by the Company by Asia Link Dewa Pte Ltd (Note 1.c).

18. Utang Usaha

18. Trade Payables 31 Des/ Dec 31, 2015

Pih ak b er elasi (Cat at an 31) Pih ak ket iga Jumlah

31 Des/ Dec 31, 2014

97,248 974,040 1,071,288

31 Des/ Dec 31, 2015

Jumlah

Related parties (Note 31) Third parties Total

The details of trade payables based on currency are as follows:

Rincian utang usaha berdasarkan satuan mata uang adalah sebagai berikut:

Rup iah Do lar AS

277,810 488,682 766,492

31 Des/ Dec 31, 2014

884,657 186,631 1,071,288

March 24, 2016 71

307,020 459,472 766,492

Rupiah US Dollars Total


The aging analysis of trade payables is as follows:

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut: 31 Des/ Dec 31, 2015 Ku r an g d ar i 31 h ar i 31 - 60 h ar i 61 - 90 h ar i Di at as 90 h ar i Jumlah


31 Des/ Dec 31, 2014

496,255 304,035 140,588 130,410 1,071,288

424,405 64,346 101,075 176,666 766,492

19. Perpajakan

19. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Tax 31 Des/ Dec 31, 2015

Perusahaan Pajak Pen g h asilan Pasal 23 Pajak Per t am b ah an Nilai Entitas Anak Pajak Pen g h asilan Pasal 23 Pasal 4 (2) Pajak Per t am b ah an Nilai Jumlah

31 Des/ Dec 31, 2014

6,693 4,359

2,070 650 330,435 344,207

b. Utang Pajak

Entitas Anak Pajak Pen gh asilan Pasal 4 (2) Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 29 Pajak Per t am b ah an Nilai Pajak Hib ur an Jumlah

5,536 9,467

The Company Income Tax Article 23 Value Added Taxes

5,952 -255,458 276,413

Subsidiaries Income Tax Article 23 Article 4 (2) Value Added Taxes Total

b. Taxes Payable 31 Des/ Dec 31, 2015

Perusahaan Pajak Pen gh asilan Pasal 4 (2) Pasal 21 Pasal 23 Pasal 26

Less than 31 days 31 - 60 days 61 - 90 days More than 90 days Total

31 Des/ Dec 31, 2014

7 536 6 10

9 537 344 374

2,084 3,251 2,056 -120 -1,361 1,988

742 2,814 1,554 25 70 9 1,066 1,191

11,419

8,735

March 24, 2016 72

The Company Income Tax Article 4 (2) Article 21 Article 23 Article 26 Subsidiaries Income Tax Article 4 (2) Article 21 Article 23 Article 25 Article 26 Article 29 Value Added Taxes Entertainment Tax Total

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) c. Beban (Manfaat) Pajak


c. Tax Expense (Income) 2015

Beb an Pajak Kin i Per u sah aan En t it as An ak Su b Ju m lah

2014 ----

-166,955 166,955

Current Tax Expense The Company Subsidiaries Sub-Total

(Beb an ) Man f aat Pajak Tan g g u h an Per u sah aan En t it as An ak Su b Ju m lah

4,460 (433,971) (429,511)

129,534 (30,762) 98,772

Deferred Tax (Expense) Benefit The Company Subsidiaries Sub-Total

(Beban) Manfaat Pajak - Neto

(429,511)

265,727

Tax (Expense) Benefit - Net

d. Pajak Kini Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum taksiran beban pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi dan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014, adalah sebagai berikut:

d. Current Tax A reconciliation between income (loss) before estimated tax expense as shown in the consolidated statements of comprehensive income and estimated taxable income of the Company for the years ended December 31, 2015 and 2014, are as follows:

2015 Lab a (Ru g i) seb elu m Pajak Pen g h asilan sesu ai d en g an Lap o r an Lab a Ru g i d an Pen g h asilan Ko m p r eh en sif Lain Lab a (Ru g i) seb elu m Beb an Pajak Pen g h asilan d ar i Per u sah aan An ak yan g Diko n so lid asi Lab a (Ru g i) Seb elu m Beb an Pajak Pen g h asilan Per u sah aan

2014 Income (Loss) before Income Tax Expense According to Consolidated Statement of Comprehensive Income Income (Loss) before Income Tax Expense of Consolidated Subsidiaries Income (Loss) before Income Tax Expense Attributable to the Company

(1,943,225)

8,151,879

(2,000,530)

618,652

57,305

7,533,227

9,166

3,525

23,683 (60,118) 5,540

12,690 (20,273) 3,107

3,888

2,386

1,648 378 58 218

43,108 335 63 118

(1,053) (15,233) 2,272

(7,606) (7,815,629) 10,697

Permanent Differences: Tax Expenses and Penalties Rental Electricity, Water and Telephone Entertainment Interest Income Already Subjected to Final Tax Income from Disposing Subsidiary Others

27,752

(234,252)

Estimated Taxable Income (Loss)

Aku m u lasi Ru g i Fiskal Aw al Tah u n

(917,060)

(682,808)

Tax loss carryforward Beginning of Year

Rugi Kena Pajak Perusahaan pada Akhir Tahun

(889,308)

(917,060)

Fiscal Loss of the Company in Ending of Year

Beda Waktu: Im b alan Ker ja Pen yu su t an Aset Sew a Pem b iayaan An g su r an Ut an g Sew a Pem b iayaan Alo kasi Biaya Per izin an Secar a Fiskal Pen yu su t an Aset Tet ap Beda Tetap: Beb an d an Den d a Pajak Sew a List r ik, Air d an Telep o n Jam u an Pen g h asilan Bu n g a yan g Telah Diken akan Pajak Pen g h asilan Fin al Lab a d ar i Pelep asan Per u sah aan An ak Lain -lain Taksir an Pen g h asilan (Ru g i) Ken a Pajak

March 24, 2016 73

Timing Differences: Employee Benefits Depreciation of Assets under Finance Lease Lease Installments Allocation of Licence Fee in Fiscal Depreciation of Property, Plant and Equipment


The income tax expense and computations of the estimated corporate income tax payable of the Company and subsidiaries as follows:

Beban pajak penghasilan dan perhitungan taksiran utang pajak penghasilan badan Perusahaan dan Entitas Anakadalah sebagai berikut: 31 Desember/December 31, 2015 Perusahaan/ Entitas Anak/ Company Subsidiaries Beb an Pajak Pen g h asilan Pajak Pen g h asilan Dib ayar Dim u ka Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25 Ju m lah Pajak Pen g h asilan Dib ayar Dim u ka Taksiran Utang Pajak Penghasilan Badan (Klaim atas Pengembalian Pajak Penghasilan)

31 Desember/December 31, 2014 Perusahaan/ Entitas Anak/ Company Subsidiaries

--

--

--

166,955

-6,693 -6,693

-----

-5,536 -5,536

--166,946 166,946

(6,693)

--

(5,536)

9

2015

Beb an Pajak Pen gh asilan d en gan Tar if Pajak yan g Ber laku Seb esar 25%

2014

(1,943,225)

8,151,879

Consolidated Income (Loss) before Income Tax

485,806

(2,037,970)

Tax Calculated at Applicable Tax Rate of 25% Tax Effect for Permanent Difference: Income Subject to Final Income Tax - Net Others - Net

Pen gar uh Pajak At as Bed a Tet ap : Pen d ap at an yan g t elah Diken akan Pajak Fin al/Bukan Ob jek Pajak - Net o Lain -lain - Net o

263 (56,558)

1,902 1,770,341

Beban Pajak - Neto

429,511

(265,727)

e. Aset Pajak Tangguhan - Neto Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan atas perbedaan temporer untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014, dengan menggunakan maksimum tarif pajak 25% adalah sebagai berikut:

Tax Expenses - Net

e. Deferred Tax Assets – Net A computation of deferred tax benefit (expense) on temporary differences for the years ended December 31, 2015 and 2014, using the maximum tax rate of 25% are as follows:

2015 Per u sah aan Ru g i Fiskal Selisih an t ar a p en yu su t an aset t et ap d an aset sew a p em b iayaan ko m er sial d an f iskal Pen yisih an Piu t an g Rag u -r ag u Im b alan Ker ja Pen yisih an Aset Pajak Tan gguh an yan g Tid ak Ter p u lih kan Alo kasi Biaya Per izin an Secar a Fiskal Net o En t it as An ak Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan

Income Tax Expense Prepayment of Income Tax Article 22 Article 23 Article 25 Total Prepayment of Income Tax Estimated Corporate Income Tax Payable (Claim for Income Tax Refund)

A reconciliation between the consolidated income tax expense - net calculated by applying the applicable tax rate to consolidated profit (loss) for the years ended December 31, 2015 and 2014 are as follows:

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian - neto yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba (rugi) konsolidasian sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Lab a (Rugi) ko n so lid asian seb elum Pajak Pen gh asilan


2014 --

47,779

(8,137) 2,292

3,307 -881

-1,385 (4,460) 433,971 429,511

(182,278) 777 (129,534) (136,193) (265,727)

March 24, 2016 74

The Company Fiscal Loss Difference between depreciation of property, plant and equipment and assets under finance lease commercial and fiscal Provision for Doubtful Accounts Employee Benefits Allowance for Unrecoverable Deferred Tax Assets Allocation of Licence Fee in Fiscal Net Subsidiaries Income Tax Benefit


The details of deferred tax assets - net are as follows:

Rincian aset pajak tangguhan - neto adalah sebagai berikut:

Per u sah aan Aset Pajak Tan g g u h an Ru g i Fiskal Per b ed aan n ilai b u ku aset t et ap d an aset sew a p em b iayaan m en u r u t aku n t an si d an p ajak Pen yisih an Piu t an g Rag u -r ag u Liab ilit as Diest im asi at as Im b alan Ker ja Su r p lu s Revalu asi Aset Tet ap Alo kasi Biaya Per izin an Secar a Fiskal Ju m lah Pen yisih an Aset Pajak Tan g g u h an yan g Tid ak Ter p u lih kan Bersih Aset Pajak Tan g g u h an - Net o Per u sah aan En t it as An ak Jumlah

(10,747)

--

11,758 6,363 4,345 -(8,367) 243,365

(8,137) -2,292 -1,385 (15,207)

--(848) (1,083) -(1,931)

3,621 6,363 5,789 (1,083) (6,982) 226,227

(207,743) 35,622

10,747 (4,460)

-(1,931)

(196,996) 29,231

35,622 433,890

(4,460) 433,971

(1,931) (69,436)

429,511

(71,367)

--

--

368,778

Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lainnya Credited (Charged) to Other Comprehensive Income

Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi Credited (Charged) to Profit or Loss

1 Jan/ Jan 1, 2014 Per u sah aan Aset Pajak Tan g g u h an Ru g i Fiskal Per b ed aan n ilai b u ku aset t et ap d an aset sew a p em b iayaan m en u r u t aku n t an si d an p ajak Pen yisih an Piu t an g Rag u -r ag u Liab ilit as Diest im asi at as Im b alan Ker ja Selisih Nilai Tr an saksi Pelep asan Aset kep ad a En t it as An ak Alo kasi Biaya Per izin an Secar a Fiskal Ju m lah Pen yisih an Aset Pajak Tan g g u h an yan g Tid ak Ter p u lih kan Bersih

31 Des/ Dec 31, 2015

229,266

469,512

Liab ilit as Pajak Tan g g u h an d ar i aku isisi MMM (Cat at an 40)

Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lainnya Credited (Charged) to Other Comprehensive Income

Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi Credited (Charged) to Profit or Loss

31 Des/ Dec 31, 2014


218,519

29,231 798,425 827,656

368,778

Deferred Tax Assets- Net The Company Subsidiaries Total Deferred Tax Liabilities from acquisition of MMM (Note 40)

31 Des/ Dec 31, 2014

211,987

17,279

--

229,266

8,451 6,363 2,492

3,307 -2,243

--(390)

11,758 6,363 4,345

(30,500) (9,143) 189,650

30,500 776 54,105

--(390)

-(8,367) 243,365

(25,465) 164,185

(182,278) (128,173)

-(390)

(207,743) 35,622

Aset Pajak Tan g g u h an - Net o Per u sah aan En t it as An ak

164,185 54,916

(128,173) 378,974

(390) --

35,622 433,890

Jumlah

219,101

250,801

(390)

469,512

Liab ilit as Pajak Tan g g u h an

The Company Deferred Tax Assets Fiscal Loss Difference net book value property, plant and equipment and assets under finance lease based on accounting and tax Provision for Doubtful Accounts Estimated Liabilities on Employee benefits Difference in Value of Assets Disposal to Subsidiary Allocation of Licence Fee in Fiscal Total Allowance for Unrecoverable Deferred Tax Assets Net Deferred Tax Assets- Net The Company Subsidiaries Total Deferred Tax Liabilities

d ar i aku isisi MMM (Cat at an 40)

The Company Deferred Tax Assets Fiscal Loss Difference net book value property, plant and equipment and assets under finance lease based on accounting and tax Provision for Doubtful Accounts Estimated Liabilities on Employee benefits Surplus Revaluation of Fixed Asset Allocation of Licence Fee in Fiscal Total Allowance for Unrecoverable Deferred Tax Assets Net

from acquisition of MMM --

368,778

f. Surat Ketetapan Pajak Pada bulan April 2014, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) untuk tahun pajak 2010. Berdasarkan SKPKB tersebut, Perusahaan terutang tambahan pajak dan denda untuk Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 26, Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri.

--

368,778

(Note 40)

f. Tax Assessments In April 2014, the Company received an assessment letter on tax underpayment (“SKPKB”) for the tax year 2010. Based on this underpayment, the Company owed additional taxes and penalties for the Corporate Income Tax, Income Tax article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 (2), Income Tax Article 26, Value Added Tax on Foreign Services and Value Added Tax of Domestic.

March 24, 2016 75



20. Utang Sewa Pembiayaan

20. Obligation Under Finance Lease

Perusahaan Sewa Pembiayaan/ Leasing Company

Jenis Aset/ Type of Assets

PT Cip t ad an a Mu lt if in an ce (p ih ak b er elasi/ related party , Cat at an / Note 31) PT Cen t u r y To kyo Leasin g In d o n esia Ju m lah / Total Bag ian yan g Jat u h Tem p o Dalam Sat u Tah u n / Current Maturity in 1 Year Bagian Jangka Panjang/Long-Term Portion

Per alat an BTS/BTS Equipments Per alat an /Equipments

31 Des/ Dec 31, 2015

197,499 39,312 236,811

113,869 321,458

24,436 212,375

-166,883 180,875 106,936 43,540 24,010 522,244 86,917 435,327

60,905 119,264 126,663 1,443 1,082 -309,357 72,546 236,811

Year: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Deducted by Interests Net

113,869 321,458

24,436 212,375

Current Maturity In one Year Long-Term Portion

21. Accrued Expenses 31 Des/ Dec 31, 2015

Jumlah

101,885 333,442 435,327

31 Des/ Dec 31, 2014

21. Beban Akrual

Bu n g a d an Beb an Pen d an aan Lain n ya Sew a Jasa Pr o f esio n al Iklan d an Pr o m o si Biaya Hak Pen yelen g g ar aan Jasa Teleko m u n ikasi Lain -lain

31 Des/ Dec 31, 2014

The minimum rental payment in financial lease agreement as of December 31, 2015 and 2014 are as follows:

Pembayaran sewa minimum masa datang dalam perjanjian sewa pembiayaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tah u n : 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ju m lah Diku r an g i Bag ian Bu n g a Net o Bag ian yan g Jat u h Tem p o d alam Sat u Tah u n Bagian Jangka Panjang

31 Des/ Dec 31, 2015

31 Des/ Dec 31, 2014

133,085 85,732 61,528 35,579

29,390 77,175 59,797 53,885

Interest and Other Financing Charges Rent Professional Fee Advertising and Promotion

19,010 135,650 470,584

31,549 21,947 273,743

Telecommunication License Fee Others Total

March 24, 2016 76



22. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

22. 31 Des/ Dec 31, 2015

Biaya Lan g g an an Dit er im a Dim u ka d an Dep o sit Pelan g g an Lain -lain Jumlah

Other Short-Term Liabilities

31 Des/ Dec 31, 2014

19,814

12,114

38,025 57,839

19,755 31,869

23. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Cost of Subscriptions Received in Advance and Customer Deposits Others Total

23. Long-Term Employee Benefits Liabilities

Grup menghitung liabilitas estimasi atas pemberhentian karyawan dan imbalan kerja pada kasus pemecatan karyawan berdasarkan masa tahun kerja karyawan. Liabilitas imbalan kerja karyawan Perusahaan dan Entitas Anak pada tahun 2015 dan 2014 didasarkan pada penilaian aktuaria yang dilakukan oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaria independen dengan metode penilaian aktuaria “Projected Unit Credit”.

Group’s have determined the estimated liabilities on their employee’s termination, gratuity and compensation benefits in case of employment dismissal based on employees’ number of years of service provided. In 2015 and 2014 provisions for employee benefits are based on calculation of PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, independent actuaries, using the Projected-Unit-Credit.

Jumlah liabilitas imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen, dengan menggunakan asumsi aktuaria sebagai berikut:

Total long-term employee benefits liabilities calculated by independent actuaries, with key assumptions used in are as follows:

31 Des 2015, 31 Des 2014/ 31 Dec 2015, 31 Dec 2014 Usia Pen siu n No r m al Tin g kat Disko n t o Tin g kat Pr o yeksi Ken aikan Gaji Tab el Mo r t alit a Tin g kat Cacat Tin g kat Pen g u n d u r an Dir i

55 t ah u n / years 8,9% (2014: 8,2% ) p er t ah u n / per annum 10% p er t ah u n / per annum TMI-3 Im p r o vem en t 10% d ar i t in g kat m o r t alit as/ of mortality rate 5% u n t u k u sia 25 t ah u n d an m en u r u n d en g an g ar is lu r u s seb esar 0% p ad a u sia 45 t ah u n d an set er u sn ya/ 5% at age 25 and reducing linearly each year up to 0% at age 45 thereafter

Resignation Rate

Post-employement liabilities recognized in statement of financial position is as follows:

Liabililtas imbalan pasca kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: 31 Des/ Dec 31, 2015 Nilai Kin i Liab ilit as Beb an Jasa Kin i Beb an Bu n g a Pem b ayar an Im b alan Ker ja

Normal Pension Age Discount Rate Projection of Salary Increase Rate Table of Mortality Disability Rate

31 Des/ Dec 31, 2014

29,849 11,080 3,140 (770)

March 24, 2016 77

65,577 11,656 1,822 (88)

Present Value of Liabilities Current Service Cost Interest Cost Payment of Employee Benefit

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) 31 Des/ Dec 31, 2015 Pen yesu aian at as Jasa Kar yaw an Seb elu m n ya (Keu n t u n g an ) / Ker u g ian Akt u ar ia yan g Belu m Diaku i - Net o En t it as An ak yan g t id ak d iko n so lid asi PT Lin k Net Tb k Jumlah

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 and January 1, 2014 (In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except data shares per unit) 31 Des/ Dec 31, 2014

4,971

(44)

(5,651)

1,559

--

(50,633)

Adjustment for Past Service of Employees Unrecognized Actuarial (Gain) / Loss - Net Not Consolidated Subsidiary PT Link Net Tbk

42,619

29,849

Total

A reconciliation of charges on liabilities recognized in statement of financial position is as follows:

Penyesuaian atas perubahan pada liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: 31 Des/ Dec 31, 2015

31 Des/ Dec 31, 2014

Sald o Aw al Pen am b ah an (Pen g u r an g an ) Pem b ayar an Man f aat Pen yesu aian at as Jasa Kar yaw an Seb elu m n ya Pen d ap at an Ko m p r eh en sif Lain n ya En t it as An ak yan g t id ak d iko n so lid asi PT Lin k Net Tb k

29,849 14,220 (770)

65,577 13,478 (88)

4,971 (5,651)

(44) 1,559

--

(50,633)

Beginning Balance Addition (Deduction) Payment of Employee Benefit Adjustment for Past Service of Employees Other Comprehensive Income Not Consolidated Subsidiary PT Link Net Tbk

Jumlah

42,619

29,849

Total

Grup mengakui penyisihan bersih untuk pemutusan hubungan kerja, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan berdasarkan Undangundang Tenaga Kerja No. 13/2003 yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003. Penyisihan tersebut disajikan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (gaji dan kesejahteraan karyawan) pada laba rugi periode berjalan.

Group’s recognize net of allowance for termination, gratuity and compensation benefits to employees under Labor Law No. 13/2003 which was enacted on March 25, 2003. The provision has been presented as part of general and administrative expenses (salaries and employee benefits) in the profit and loss for the period.

Rincian beban sebagai berikut:

Detail of employee benefit expense are as follows:

kesejahteraan

karyawan

adalah

31 Des/ Dec 31, 2015

31 Des/ Dec 31, 2014

Beb an Jasa Kin i Beb an Bu n g a

11,080 3,140

11,656 1,822

Jumlah

14,220

13,478

Current Service Cost Interest Cost

The defined benefit pension plan typically expose the Company to interest rate risk and salary risk.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

March 24, 2016 78



Risiko Tingkat Bunga Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest Risk The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond rate. A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Risiko Gaji Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan’s ability.

Analisis Sensitivitas Peningkatan 2% tingkat diskonto yang diasumsikan pada 31 Desember 2015, akan berakibat pada penurunan kewajiban imbalan pasti sebesar Rp33.849.

Sensitivity analysis A 2% increase in the assumed discount rate on 31 December 2015, will result in a decrease in defined benefit obligation of Rp33,849.

Penurunan 2% tingkat diskonto yang diasumsikan pada 31 Desember 2015, akan berakibat pada peningkatan kewajiban imbalan pasti sebesar Rp45.472.

A decrease of 2% in the discount rate assumed on the 31 December 2015, will result in an increase in defined benefit obligation of Rp45,472.

Informasi mengenai Maturity Profile dari program imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Information on the Maturity Profile of a defined benefit plan are as follows:

Ku r an g d ar i 1 Tah u n An t ar a 1 d an 5 Tah u n An t ar a 5 d an 10 Tah u n Diat as 10 Tah u n Jumlah

31 Desember/ December 2015 11,532,407 6,831,855 20,643,791 137,597,316 176,605,369

31 Desember/ December 2014 5,867,828 4,620,116 14,714,184 141,526,137 166,728,265

24. Modal Saham

Less than 1 Year Between 1 and 5 Years Between 5 and 10 Years Beyond 10 Years Total

24. Capital Stock The composition of the Company’s shareholders and theirr respective share ownerships are as follows:

Susunan pemegang saham Perusahaan dan masingmasing kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

31 Des 2015 dan 31 Des 2014/ Dec 31, 2015 and Dec 31, 2014 Jumlah Persentase Jumlah/ Saham/ Kepemilikan/ Total Number of Percentage of Shares Ownership Rp % AcrossAsia Ltd PT Reksa Puspita Karya Masyarakat dengan Kepemilikan di bawah 5% Jumlah

959,976,602 588,167,378

55.10 33.76

479,988 294,084

194,023,927 1,742,167,907

11.14 100.00

97,012 871,084

March 24, 2016 79

AcrossAsia Ltd PT Reksa Puspita Karya Public with Ownership below 5% Total



25. Tambahan Modal Disetor - Neto

25. Additional Paid in Capital – Net 31 Des/ Dec 31, 2015

Pen aw ar an Um u m Ter b at as I d alam Ran g ka Hak Mem esan Ef ek Ter leb ih Dah u lu Ag io at as Pelaksan aan War an Ser i II Beb an Em isi Sah am Jumlah Agio Saham - Neto Reklasif ikasi Selisih Nilai Tr an saksi Rest r u kt u r isasi En t it as Sep en g en d ali Neto

31 Des/ Dec 31, 2014

6,750

6,750

81 (10,460) (3,629)

81 (10,460) (3,629)

(8,591) (12,220)

(8,591) (12,220)

26. Transaksi Ekuitas Lainnya

Limited Public Offering in connection with Pre-Emptive Rights Issuance I Premium from Exercise of Warrant Series II Stock Issuance Costs Total Share Premium - Net Reclassification of Difference in Value of Restructuring Transactions of Entities under Common Control Net

26. Other Equity Transactions

a. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak berasal dari perubahan ekuitas FMTV, entitas anak, terkait dengan penerbitan saham baru di FMTV.

a. Difference in Changes in Equity Transaction of Subsidiaries Difference in changes in equity transactions of Subsidiary resulted from the changes in equity of FMTV, a subsidiary, in regard with the new shares issuance in FMTV.

Pada 27 Juni 2011, LN menerbitkan saham baru kepada Asia Link Dewa Pte Ltd sebanyak 1.032.649.384 saham senilai Rp1.627.703. Atas penerbitan saham tersebut, Perusahaan mengalami penurunan kepemilikan saham di LN dari 100% menjadi 66,06%. Selisih antara nilai penyertaan Perusahaan di LN dengan ekuitas LN setelah penerbitan saham baru tersebut adalah sebesar Rp1.028.593.

On June 27, 2011, LN issued new shares to Asia Link Dewa Pte Ltd for 1,032,649,384 shares amounting to Rp1,627,703. Due the shares issuance, the Company’s shares ownership in LN decline from 100% to 66.06%. The difference between the investment of the Company in LN with the equity of LN after the issuance of new shares amounted to Rp1,028,593.

Pada tanggal yang sama, FMTV menerbitkan saham baru kepada Asia Link Dewa Pte Ltd sebanyak 2.375 saham dan kepada Asia Link Company Limited sebanyak 125 saham, dengan jumlah nilai sebesar Rp1.000. Atas penerbitan saham tersebut, Perusahaan mengalami penurunan kepemilikan saham di FMTV dari 100% menjadi 80%. Selisih antara nilai penyertaan Perusahaan di FMTV dengan ekuitas FMTV setelah penerbitan saham baru tersebut adalah sebesar Rp235.

On the same date, FMTV issued new shares to Asia Link Dewa Pte Ltd for 2,375 shares and to Asia Link Company Limited for 125 shares, amounting to Rp1,000. Due the shares issuance, the Company’s shares ownership in FMTV declined from 100% to 80%. The difference between the investment of the Company in FMTV with the equity of FMTV after the issuance of new shares amounted to Rp235.

Pada tahun 2015, Perusahaan melepaskan seluruh kepemilikan saham FMTV kepada LN. Atas pelepasan saham tersebut, Perusahaan sudah tidak memiliki lagi kepemilikan saham di FMTV.

In 2015, the Company is disposing all of its ownership on FMTV to LN. Because of the event, the Company has no longer any ownership shares in FMTV.

March 24, 2016 80



b. Selisih Nilai Transaksi dengan Pihak NonPengendali Pada bulan Juni 2014, LN melakukan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan melakukan Dalam penawaran umum perdana saham. penawaran umum saham perdana tersebut, LN menawarkan sejumlah 304.265.000 saham milik Perusahaan di LN. Setelah penawaran umum, Asia Link Dewa Pte Ltd (ALD) melakukan pembelian sejumlah 458.248.814 saham milik Perusahaan di LN. Atas penawaran umum saham perdana dan pembelian saham oleh ALD tersebut, Perusahaan mengalami penurunan kepemilikan saham di LN dari 66,06% menjadi 41% (Catatan 1.c dan 17).

b. Difference in Transactions with NonControlling Interest In June 2014, LN listed its shares in Indonesia Stock Exchange and conduct initial public offerring (IPO). In the IPO, LN offerred 304,265,000 shares of the Company in LN. After public offering, Asia Link Dewa Pte Ltd (ALD) purchase 458,248,814 shares of the Company in LN. Upon the IPO and purchases of shares by ALD, the Company’s shares ownership in LN declined from 66,06% to 41% (Notes 1.c and 17).

Atas transaksi-transaksi ekuitas di atas, pada tahun 2014, Perusahaan mencatat selisih transaksi dengan pihak non-pengendali sebesar Rp537.233. Karena LN tidak dikonsolidasi lagi pada 31 Desember 2014 (Catatan 1.c), maka atas saldo sebesar Rp537.233 dicatat sebagai keuntungan realisasi seluruh transaksi dengan pihak non-pengendali dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir konsolidasian 31 Desember 2014.

In regard with above equity transactions, in 2014, the Company recorded difference in transactions with non-controlling interest amounting to Rp537,233. Because LN has not consolidated as of December 31, 2014 (Note 1.c), accordingly the balance of Rp537.233 has been recorded as gain on realization of differences in transaction with non-cotrolling interest on consolidated statement of profit and loss and other of comprehensive income for the year ended December 31, 2014.

27. Pendapatan

27. Revenues 2015

2014

617,453 176,941 170,957 --142,262 1,107,613 (44,633) 1,062,980

1,198,642 22,172 -649,743 77,944 76,472 2,024,973 -2,024,973

Jasa Lan g g an an u n t u k In t er n et d an Layan an Ko m u n ikasi Dat a Bio sko p Per an g kat Ko m u n ikasi Jasa Lan g g an an u n t u k Televisi Kab el Pem asan g an Med ia Iklan Lain -lain Po t o n g an Pen ju alan Jumlah

Subscription Fees for Internet and Data Communication Services Cinema Communication Devices Subscription Fees for Cable Television Media Sales Others Sales Discount Total

Pendapatan layanan komunikasi data sebagian besar berasal dari pemasangan dan penyewaan jaringan dari jaringan distribusi dan penjualan peralatan akses jaringan korporasi.

Data communication services revenues are derived mainly from installation and rental line fees of the distribution network and selling equipment of corporate access network.

Pemasangan media iklan merupakan pendapatan iklan yang berasal dari pelanggan yang menempatkan iklan pada program televisi kabel.

Media sales fee represent advertising revenues generated from customers who place advertisements on cable television programs.

Pendapatan bioskop merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan tiket nonton film bioskop.

Cinema revenue represent revenue from selling ticket watching movie in cinema.

March 24, 2016 81



Pendapatan lain-lain terutama terdiri dari penjualan perangkat komunikasi, peralatan, biaya pemasangan dan jasa terkait lainnya.

Other revenues consist mainly of income from the sale of communication devices, equipment, joining fee and other related services.

Rincian pendapatan berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of revenue based on relationship of subscribers are as follows:

Pih ak Ber elasi (Cat at an 31) Pih ak Ket iga Jumlah

hubungan 2015

2014

7,783 1,055,197 1,062,980

8,209 2,016,764 2,024,973

28. Beban Layanan Sew a Men ar a BTS Per izin an Biaya Per o leh an Pelan g g an Per an g kat Ko m u n ikasi Beb an Bandwidth d an Beb an Ter kait Jasa In t er n et Lain n ya Bio sko p Televisi Kab el Dist r ib u si Pr o g r am d an Jasa Tekn is Lain -lain (Masin g -m asin g d ib aw ah Rp 1.000) Jumlah

28. Cost of Services 2015 537,982 312,657 159,466 156,361

2014 18,527 145,026 ---

69,621 64,415

120,799 9,790

-120,999 1,421,501

211,436 86,338 591,916

29. Beban Penjualan Beban Penjualan Gaji d an Kesejah t er aan Kar yaw an Ko m isi Pr o m o si Sew a Per jalan an d an Ako m o d asi List r ik, Air d an Telep o n Lain -lain (Masin g -m asin g d ib aw ah Rp 1.000) Jumlah

BTS Tower Rental Permits and Licenses Customer Aquisition Cost Communication Devices Bandwidth Fees and Other Internet Access Cinema Cable Television Programming Distribution and Technical Services Others (Each Below Rp1,000) Total

29. Selling Expenses 2015

2014

53,778 77,631 34,043 4,022 761 1,776 1,925 173,936

Selling Expenses

72,693 21,704 28,310 4,890 2,052 1,465 2,584 133,698

30. Beban Umum dan Administrasi

Salaries and Employee Benefits Commissions Promotion Rent Travelling and Accommodation Electricity, Water and Telephone Others ( Each Below Rp1,000) Total

30. General and Administrative Expense 2015

Gaji d an Kesejah t er aan Kar yaw an Ho n o r ar iu m Ten ag a Ah li Sew a List r ik, Air d an Telep o n Per jalan an d an Ako m o d asi Per b aikan d an Pem elih ar aan Per izin an Beb an Pen u r u n an Nilai Piu t an g Usah a Lain -lain (Masin g -m asin g d ib aw ah Rp 1.000) Jumlah

Related Parties (Note 31) Third Parties Total

2014

270,067 63,872 26,230 19,822 10,848 4,686 5,144 3,569 96,635 500,873

March 24, 2016 82

218,405 108,064 14,120 31,452 8,381 7,728 24,075 34,496 47,643 494,364

Salaries and Employee Benefits Professional Fees Rent Electricity, Water and Telephone Traveling and Accomodation Repairs and Maintenance Permits and Licenses Impairment of Trade Receivables Others (Each Below Rp1,000) Total



31. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

31. Transactions and Balances with Related Parties

Perusahaan dan Entitas Anakdalam kegiatan usaha normal, melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

In its normal activities, the Company and Subsidiaries has transactions with related parties.

Entitas Anak Perincian Entitas Anak Perusahaan diungkapkan dalam Catatan 1.c.

Subsidiaries The details of Subsidiaries have been disclosed in Note 1.c.

Investasi pada Entitas Asosiasi Perincian investasi pada entitas diungkapkan dalam Catatan 8.

Investments in Associates The details of investment in associates have been disclosed in Note 8.

asosiasi

Kompensasi Manajemen Kunci Personil manajemen kunci Perusahaan adalah Dewan Komisaris dan Direksi yang dirinci pada Catatan 1.d. Gaji dan imbalan jangka pendek lainnya yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Key Management Compensation Key management personel of the Company are Board of Comissioner and Director specified on note 1.d. Salary and other short-term benefit expense or payable to key management are as follow:

2015

2014

Dir eksi Dew an Ko m isar is

35,391 1,428

65,437 3,235

Directors Board of Commissioners

Jumlah

36,819

68,672

Total

Transaksi Pihak Berelasi Rincian akun pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transactions with Related Parties The details of the accounts and transactions with related parties are as follows:

Jumlah/ Total

31 Des/Dec 31, 2015

31 Des/Dec 31, 2014

Persentase Terhadap Jumlah Aset/Liabilitas Percentage of Total Respective Assets/Liabilities 31 Des/Dec 31, 31 Des/Dec 31, 2015 2014

Bank (Catatan 3) PT Ban k Nat io n aln o b u Tb k

30,650

30,536

0.224

0.236

PT Bank Nationalnobu Tbk

Cash in Bank (Note 3)

Piutang Usaha (Catatan 4) PT Lin k Net Tb k PT Ko r an Med ia In vest o r In d o n esia Lain -lain

581 1,216 10,372

11,819 1,216 5,940

0.000 0.009 0.076

0.001 0.009 0.046

Jumlah

Trade Receivables (Note 4) PT Link Net Tbk PT Koran Media Investor Indonesia Others Total

12,169

18,975

0.085

0.056

Uang Muka (Catatan 11) PT Mu lt ip o lar Tech n o lo g y Tb k PT Mu lt ip o lar Tb k

436 105

5,790 105

0.003 0.001

0.045 0.001

Jumlah

541

5,895

0.004

0.046

Advances (Note 11) PT Multipolar Technology Tbk PT Multipolar Tbk Total

38,642

50,533

0.282

0.390

Long-Term Prepayment PT Link Net Tbk

Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang PT Lin k Net Tb k Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha Acr o ssAsia Lt d d an /at au Af iliasi PT Asian et Mu lt im ed ia PT Lin k Net Tb k Lain -lain Ju m lah Pen yisih an Pen u r u n an Nilai Piu t an g

645,253 1,786 -37 647,076 (250)

581,874 1,786 1,184 37 584,881 (250)

4.706 0.013 -0.000 4.719 (0.002)

4.489 0.014 0.009 0.000 4.512 (0.002)

Bersih

646,826

584,631

4.717

4.510

March 24, 2016 83

Non-Trade Receivables from Related Parties AcrossAsia Ltd and/or Affiliate PT Asianet Multimedia PT Link Net Tbk Others Total Provision for Impairment Receivables Net

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) Jumlah/

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 and January 1, 2014 (In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except data shares per unit) Persentase Terhadap Jumlah

Total

Aset/Liabilitas Pendapatan/Beban yang Bersangkutan/ Percentage of Total Respective Assets/Liabilities Revenue/Expenses

31 Des/Dec 31,

31 Des/Dec 31,

31 Des/Dec 31,

31 Des/Dec 31,

2015

2014

2015

2014

Investasi pada Entitas Asosiasi (Catatan 8) PT Lin k Net Tb k PT Bin a Mah asisw a In d o n esia PT Lyn x Mit r a Asia Jumlah

6,413,200 3,505 1,290

6,196,912 2,684 1,143

46.771 0.026 0.009

47.807 0.021 0.009

Investment in Associates (Note 8) PT Linknet Tbk PT Bina Mahasiswa Indonesia PT Lynx Mitra Asia Total

6,417,995

6,200,739

46.806

47.837

Utang Usaha (Catatan 18) PT Mu lt ip o lar Tech n o lo g y Tb k PT Lin k Net Tb k PT Mu lt ip o lar Tb k Lain -lain

56,098 30,632 350 10,168

246,142 19,956 318 11,394

1.069 0.584 0.007 0.194

6.888 0.558 0.009 0.319

Jumlah

97,248

277,810

1.854

7.774

Trade Payables (Note 18) PT Multipolar Technology Tbk PT Link Net Tbk PT Multipolar Tbk Others Total

4,977

--

0.095

--

Accrued Expenses PT Link Net Tbk

101,885

197,499

1.942

5.527

Obligation Under Finance Lease (Note 20) PT Ciptadana Multifinance

0.294

Other Short-Term Financial Liabilities - Factoring Payable PT Ciptadana Multifinance

0.181

Other Long-Term Financial Liabilities - Factoring Payable PT Ciptadana Multifinance

Beban Akrual PT Lin k Net Tb k Utang Sewa Pembiayaan (Catatan 20) PT Cip t ad an a Mu lt if in an ce Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya - Utang Anjak Piutang PT Cip t ad an a Mu lt if in an ce Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya - Utang Anjak Piutang PT Cip t ad an a Mu lt if in an ce

50,000

5,583

10,494

0.953

6,460

0.106

Pada tanggal 30 Juni 2011 Perusahaan telah Facility Agreement dengan menandatangani AcrossAsia Limited (AAL), pemegang saham Perusahaan, untuk pemberian fasilitas sebesar maksimum USD44.000 kepada AAL dan/atau afiliasi dengan tingkat bunga sebesar LIBOR +4,75% per tahun.

On June 30, 2011, the Company signed the Facility Agreement with AcrossAsia Limited (AAL), shareholder of the Company, for a maximum of USD44,000 facility to AAL and/or affiliate with LIBOR +4.75% per annum interest rate.

Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

The relationship and nature of balances/transactions with related parties are described as follows:

No.

Pihak Berelasi/ Related Parties

Hubungan dengan Perusahaan/Relationship with the Company

Transaksi/Transactions

1

PT Asianet Multimedia

Afiliasi karena di bawah kesamaan pengendalian/ Affiliate, common controlled entity

Uang muka antar perusahaan/ Intercompany advances Piutang pihak berelasi non-usaha/ Non trade receivabes from related party

2

PT Lippo General Insurance Tbk


Asuransi/ Insurance

3

PT Lippo Karawaci Tbk (LK)


Jasa langganan televisi kabel dan layanan komunikasi data/ Subscription fees for cable television and data communication services

March 24, 2016 84

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) No.

Pihak Berelasi/ Related Parties

Hubungan dengan Perusahaan/Relationship with the Company

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 and January 1, 2014 (In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except data shares per unit) Transaksi/Transactions

4

PT Matahari Putra Prima Tbk


Layanan komunikasi communication services

5

PT Multipolar Tbk (MLPL)


Pemasangan dan penyewaan jaringan dan akses jaringan korporasi, uang muka antar perusahaan dan jasa tenaga ahli untuk implementasi sistem keuangan Oracle/ Installation and lease line and corporate network, intercompany advances and professional fees for implementation of Oracle financial system.

6

PT Ciptadana Multifinance


Anjak piutang dan Factoring and leasing

7

PT Multipolar Technology Tbk


Pembelian peralatan elektronik/ Electronic equipment purchase

8

AcrossAsia Ltd

Afiliasi sebagai pemegang saham dan entitas induk/ Affiliate, shareholder and parent

Pinjaman antar perusahaan/ Intercompany loan

9

PT Bank Nationalnobu Tbk


Bank dan deposito berjangka/ Cash in bank and time deposit

10

PT Koran Media Investor Indonesia


Piutang Usaha / Trade receivables

11

PT Bina Mahasiswa Indonesia

Entitas asosiasi/ Associate

Investasi pada Entitas Asosiasi / Investment in Associates

12

PT Link Net Tbk


Piutang Usaha / Trade receivables, Investasi pada Entitas Asosiasi / Investment in Associates, Utang Usaha / Trade Payables

13

PT Lynx Mitra Asia


Investasi pada Entitas Asosiasi / Investment in Associates

March 24, 2016 85

sewa

data/

Data

pembiayaan/



Account balances and transactions with other related parties (under Rp1,000 each) is mainly consist of net, intercompany accounts receivables advances/loan, accounts payables, accrued expenses, revenues, professional fees and insurance expenses.

Saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi lainnya (masing-masing di bawah Rp1.000) terutama terdiri dari piutang usaha - neto, piutang/utang antar akrual, perusahaan, utang usaha, beban pendapatan, honorarium tenaga ahli dan beban asuransi.

32. Aset dan Liabilitas Dalam Mata Uang Asing

32. Assets and Liabilities in Foreign Currency

31 Des 2015/Dec 31, 2015 Mata Uang Asing/ Ekuivalen Rupiah/ Foreign Currency Rupiah Equivalent Aset Kas d an Set ar a Kas Piu t an g Usah a Aset Keu an g an Lan car Lain n ya Piu t an g Pih ak Ber elasi No n -Usah a Uan g Mu ka d an Aset Lain -lain Ju m lah Aset Liabilitas Pin jam an Ut an g Usah a Beb an Akr u al Ju m lah Liab ilit as Liabilitas Neto

USD USD USD USD USD

1,589 283 455 46,774 6,519

21,926 3,904 6,272 645,253 89,930 767,285

Assets Cash and Cash Equivalents Accounts Receivables Other Current Financial Assets Non-Trade Receivable from Related Parties Advances and Other Assets Total Assets

USD USD USD

89,347 13,529 3,335

1,232,542 186,631 46,008 1,465,181 (697,896)

Liabilities Loans Account Payables Accrued Expenses Total Liabilities Net Liabilities

31 Des 2014/Dec 31, 2014 Mata Uang Asing/ Ekuivalen Rupiah/ Foreign Currency Rupiah Equivalent Aset Kas d an Set ar a Kas Piut an g Usah a Aset Keuan gan Lan car Lain n ya Piut an g Pih ak Ber elasi No n -Usah a Uan g Muka d an Aset Lain -lain Jum lah Aset Liab ilit as Pin jam an Ut an g Usah a Ut an g Lain -lain Beb an Akr ual Jum lah Liab ilit as Liabilitas Neto

USD USD USD USD USD

2,548 282 5,796 46,774 11,863

31,697 3,512 72,104 581,874 147,581 836,768

USD USD USD SGD USD

91,634 36,935 1,059 92 7,376

1,139,931 459,472 13,169 865 91,762 1,705,199 (868,431)

33. Perjanjian dan Ikatan

Assets Cash and Cash Equivalents Accounts Receivables Other Current Financial Assets Non-Trade Receivable from Related Parties Advances and Other Assets Total Assets Liabilities Loans Account Payables Other Payables Accrued Expenses Total Liabilities Net Liabilities

33. Agreements and Commitments

a. Pemasok Program Perusahaan mempunyai program distribusi dan perjanjian jasa teknik dengan beberapa pemberi program televisi.

a. Program Suppliers The Company have program distribution and technical service agreements with various TV program providers.

Perjanjian tersebut dapat diperbaharui kembali dan berlaku untuk jangka waktu satu (1) hingga March 24, 2016

The agreements are renewable and valid for certain periods ranging from one (1) to three (3) 86



tiga (3) tahun dari tanggal 31 Desember 2013. Beberapa perjanjian juga mengizinkan Perusahaan untuk membagi waktu komersial dan mengharuskan penempatan uang jaminan kepada pemberi program. Selain itu, perjanjian menetapkan, antara lain, biaya yang harus dibayar untuk setiap tipe pelanggan yang dilayani oleh Perusahaan.

years from December 31, 2013. Certain agreements also allow the Company to share commercial time and require placement of security deposits with program providers. Furthermore, the agreements stipulate, among others, fees to be paid for each type of subscribers serviced by the Company.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas dinovasikan oleh Perusahaan kepada LN.

telah

The above mentioned agreements have been novated by the Company to LN.

b. Menara Telekomunikasi dan Infrastruktur Inbuilding Coverage Sejak tahun 2013, PT I memiliki perjanjian sewa dengan berbagai penyedia menara telekomunikasi dan penyedia jasa penunjang telekomunikasi inbuilding coverage antara lain dengan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Indosat Tbk, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Solusi Tunas Pratama Tbk, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Bali Telekom, PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Batavia Towerindo, PT United Towerindo, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Solusi Menara Indonesia, PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Bali Towerindo Sentra Tbk, PT BIT Teknologi Nusantara, PT Centratama Menara Indonesia, PT Prima Wira Utama, PT Iforte Solusi Infotek, PT Permata Karya Perdana, PT Gametraco Tunggal, PT Era Bangun Jaya, PT Mac Sarana Djaya, PT Tara Telco Indonesia, PT Star Global Indonesia, PT Infrasia Investama, PT Wireless Network Indonesia, PT IBC Solutions, dan PT Adicipta Mediakom untuk menyewa sebagian ruang (space) pada menara telekomunikasi dan lahan untuk periode awal berkisar antara 5 – 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 – 10 tahun berikutnya. PT I juga memiliki perjanjian sewa infrastruktur antara lain dengan PT Mac Sarana Djaya, PT Wireless Network Indonesia, PT Tara Telco Indonesia untuk periode awal rata-rata 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk rata-rata 5 tahun berikutnya.

b. Telecommunication Tower and Inbuilding Coverage Infrastructure Since the year 2013, PT I has lease agreements with various providers of telecommunication towers and providers of inbuilding coverage telecommunication service, among others, with PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Indosat Tbk, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Solusi Tunas Pratama Tbk, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Bali Telekom, PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Batavia Towerindo, PT United Towerindo, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Solusi Menara Indonesia, and PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Bali Towerindo Sentra Tbk, PT BIT Teknologi Nusantara, PT Centratama Menara Indonesia, PT Prima Wira Utama, PT Iforte Solusi Infotek, PT Permata Karya Perdana, PT Gametraco Tunggal, PT Era Bangun Jaya, PT Mac Sarana Djaya, PT Tara Telco Indonesia, PT Star Global Indonesia, PT Infrasia Investama, PT Wireless Network Indonesia, PT IBC Solutions, and PT Adicipta Mediakom to lease part of the room (space) in the telecommunications tower and land for initial period ranged from 5-10 years and can be extended to 5-10 years. PT I also has a lease agreement among other coverages with PT Mac Sarana Djaya, PT Wireless Network Indonesia, PT Tara Telco Indonesia for an initial period of an average of 5 years and can be extended to an average of 5 years later.

c. PT Ciptadana Multifinance Hingga bulan Maret 2014, Perusahaan memiliki fasilitas sewa pembiayaan pada PT Ciptadana Multifinance sebesar Rp161.088. Perusahaan telah melakukan pelunasan atas semua fasilitas tersebut pada bulan Juni 2014.

c.

March 24, 2016 87

PT Ciptadana Multifinance Until March 2014, the Company has finance lease facilties from PT Ciptadana Multifinance amounting to Rp161,088. The company has paid off all the facilities in June 2014.



Hingga bulan Oktober 2014, Perusahaan menjaminkan sebagian piutang usaha kepada PT Ciptadana Multifinance untuk fasilitas anjak piutang sebesar Rp67.671 (Catatan 4), dalam bentuk anjak piutang with recourse. Periode fasilitas anjak piutang ini adalah 12 (dua belas) bulan dengan tingkat suku bunga saat ini 16% per tahun.

Until October 2014, the Company factor some of its receivables to PT Ciptadana Multifinance for factoring facilities amounting Rp67,671 (Note 4), in a with recourse arrangement The period of the facilities are 12 (twelve) months with 16% interest rate per annum.

Perusahaan telah melakukan pelunasan fasilitas tersebut di November 2014.

The Company has fully paid the facility in November 2014.

Pada bulan Desember 2014, Perusahaan menjaminkan sebagian piutang usaha kepada PT Ciptadana Multifinance untuk fasilitas anjak piutang sebesar Rp10.000.

In December 2014, the Company factor some of its receivables to PT Ciptadana Multifinance for factoring facilities amounting Rp10,000.

Pada bulan April 2015, Perusahaan menjaminkan sebagian piutang usaha kepada PT Ciptadana Multifinance untuk fasilitas anjak piutang sebesar Rp50.000, dalam bentuk anjak piutang with recourse. Periode fasilitas anjak piutang ini adalah 60 (enam puluh) hari dengan tingkat suku bunga 16.0% per tahun.

In April 2015, the Company factor some of its receivables to PT Ciptadana Multifinance for factoring facilities amounting Rp50,000, in a with recourse arrangement. The period of the facilities are 60 (sixty) days with 16.0% interest rate per annum.

Pada pertengahan bulan Mei 2015, Perusahaan telah melunasi fasilitas tersebut.

In the mid of May 2015, the Company has paid the facility.

Pada bulan Juli 2015, Perusahaan menjaminkan sebagian piutang usaha kepada PT Ciptadana Multifinance untuk fasilitas anjak piutang sebesar Rp50.000, dalam bentuk anjak piutang with recourse. Periode fasilitas anjak piutang ini adalah 6 (enam) bulan dengan tingkat suku bunga 16,0% per tahun.

In July 2015, the Company factor some of its receivables to PT Ciptadana Multifinance for factoring facilities amounting Rp50,000, in a with recourse arrangement. The period of the facilities are 6 (six) months with 16.0% interest rate per annum.

Pada tahun 2012, FMN, Entitas Anak, menjaminkan sebagian piutang usaha kepada PT Ciptadana Multifinance untuk fasilitas anjak piutang sebesar Rp7.994, dalam bentuk anjak piutang with recourse. Periode fasilitas anjak piutang ini adalah 12 (dua belas) bulan.

In year 2012, FMN, a Subsidiary, factor some of its receivables to PT Ciptadana Multifinance for factoring facilities amounting to Rp7,994, in a with recourse arrangement. The period of the facilities are 12 (twelve) months.

Untuk fasilitas di atas, Perusahaan dan FMN, Entitas Anak, dikenakan bunga dengan tingkat tahunan sebesar 16%. Jenis barang modal untuk fasilitas sewa pembiayaan diatas adalah aset tetap.

On the facilities above, the Company and FMN, a Subsidiary, bear interest at annual rate of 16%. Types of assets for the finance lease facilities are property, plant, and equipment.

Pada tahun 2014, sesuai dengan perjanjian No. 383/CMF/MKT/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014, No. 402/CMF/MKT/X/2014 tertanggal 23 Oktober 2014, dan No. 0455/CMF/MKT/XI/2014 tertanggal 12 November 2014 PT I, melakukan

In 2014, according to the agreement No. 383 / CMF / MKT / X / 2014 dated October 14, 2014, No. 402 / CMF / MKT / X / 2014 dated October 23, 2014, and No. 0455 / CMF / MKT / XI / 2014 dated November 12, 2014 PT I, doing some sale

March 24, 2016 88



beberapa transaksi penjualan dan penyewaan kembali dengan PT Ciptadana Multifinance untuk jangka waktu fasilitas selama 36 bulan (termasuk grace period tidak membayar utang pokok selama 18 bulan) dengan suku bunga 19% per tahun efektif in arrear.

and leaseback transaction with PT Ciptadana Multifinance facility for a period of 36 months (including a grace period of not paying the principal debt for 18 months) with 19% interest rate per year effective in arrear.

Pada bulan September 2013, DNN memperoleh fasilitas sewa pembiayaan sebesar Rp5.000 dari PT Ciptadana Multifinance dengan jangka waktu pembiayaan 72 bulan dan tingkat suku bunga 15,5% per tahun efektif in arrear.

In September 2013, DNN obtained a finance lease facility amounting Rp5,000 from PT Ciptadana Multifinance for 72 months with interest rate at 15,5% per annum effective in arrear.

Pada bulan September 2015, CGP memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dari PT Ciptadana Multifinance sebesar Rp50.000 dengan jangka waktu 36 bulan termasuk grace period 6 bulan. Suku bunga fasilitas yang berlaku saat ini adalah sebesar 19% per tahun.

In September 2015, CGP obtained a finance lease facility from PT Ciptadana Multifinance amounting Rp50,000 with period 36 months including grace period 6 months. Interest rate of this facility is at 19% per annum.

Pada bulan Oktober 2015, CGP memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dari PT Ciptadana Multifinance sebesar Rp25.000 dengan jangka waktu 36 bulan termasuk grace period selama 6 bulan. Suku bunga fasilitas 19% per tahun.

In October 2015, CGP obtained a finance lease facility from PT Ciptadana Multifinance amounting Rp25,000 with period 36 months including grace period for 6 months. Interest rate of this facility is at 19% per annum.

d. PT Asiatic Sejahtera Finance Dari tahun 2011 sampai dengan 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dari PT Asiatic Sejahtera Finance sebesar Rp10.309. Pada bulan November 2014, Perusahaan telah melunasi seluruh fasilitas tersebut.

d. PT Asiatic Sejahtera Finance From year 2011 until 2013, the Company obtained finance lease facilities from PT Asiatic Sejahtera Finance amounting total Rp10,309. In November 2014, the Company has paid off all the facilities.

Dari tahun 2012 sampai dengan 2013, FMN memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dari PT Asiatic Sejahtera Finance sebesar Rp4.846.

From year 2012 until 2013, FMN obtained finance lease facilities from PT Asiatic Sejahtera Finance amounting total Rp4,846.

Untuk fasilitas sewa pembiayaan di atas, Perusahaan dan FMN dikenakan bunga dengan tingkat tahunan sebesar 15%. Periode sewa pembiayaan ini adalah 3 tahun. Jenis barang modal untuk fasilitas-fasilitas sewa pembiayaan diatas adalah aset tetap (Catatan 9).

On those finance lease facilities above, the Company and FMN bear interest at annual rate of 15%. The period of the facility is 3 years. Types of assets for those finance lease facilities are property, plant and equipment (Note 9).

Pada bulan November 2014, FMN melakukan pelunasan seluruh fasilitas sewa pembiayaan dari PT Asiatic Sejahtera Finance sebesar Rp4.350.

In November 2014, FMN has fully paid the finance lease facility from PT Asiatic Sejahtera Finance amounting to Rp4,350.

e. PT Century Tokyo Leasing Indonesia Pada bulan Agustus 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dari PT Century Tokyo Leasing Indonesia sebesar

e. PT Century Tokyo Leasing Indonesia In August 2013, the Company obtained a finance lease facility from PT Century Tokyo Leasing Indonesia amounting Rp22.000 with monthly fixed

March 24, 2016 89


f.


Rp22.000 dengan jumlah cicilan perbulan tetap selama 36 bulan dengan tingkat suku bunga 11,5% per tahun.

instalment for 36 months period bears 11.5% interest rate per annum.

Pada bulan Oktober 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas sewa pembiayaan sebesar Rp30.000 dari PT Century Tokyo Leasing Indonesia dengan cicilan perbulan tetap selama 36 bulan dengan tingkat suku bunga 12,5% per tahun.

In October 2014, the Company obtained a finance lease facility amounting Rp30,000 from PT Century Tokyo Leasing Indonesia with monthly fixed instalment for 36 months period bears 12.5% interest rate per annum.

Pada bulan April 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas sewa pembiayaan sebesar Rp182.000 dari PT Century Tokyo Leasing Indonesia dengan cicilan perbulan tetap selama 36 bulan dengan tingkat suku bunga saat ini 13,25% per tahun.

In April 2015, the Company obtained finance lease facility amounting Rp182,000 from PT Century Tokyo Leasing Indonesia with monthly fixed instalment for 36 months period bears interest rate of 13.25% per annum.

Pada bulan Juni 2015, PWU memperoleh fasilitas sewa pembiayaan sebesar USD 7,700 dari PT Century Tokyo Leasing Indonesia dengan cicilan per kuartal selama 60 bulan dengan tingkat suku bunga tetap 4,39% per tahun. Fasilitas tersebut telah digunakan di bulan Agustus dan November 2015, masing-masing sebesar USD3,225 dan USD4,474.

In June 2015, PWU obtained a finance lease facility amounting USD 7,700 from PT Century Tokyo Leasing Indonesia with quarterly installment for 60 months period with interest rate 4.39% per annum. The facility has been utilized in August and November 2015 respectively in the amount of USD 3,225 and USD4,474.

PT Nap Info Lintas Nusa Perusahaan memiliki perjanjian senilai USD20,000 dengan PT Nap Info Lintas Nusa untuk langganan jasa sistem komunikasi untuk jangka waktu 15 tahun dengan hak untuk memperpanjang selama 5 tahun.

f. PT Nap Info Lintas Nusa The Company has an agreement worth USD20,000 with PT Nap Info Lintas Nusa for a communication system service for a period of 15 years with an extension right for another 5 years.

This agreement Company to LN.

Perjanjian ini telah dinovasikan oleh Perusahaan kepada LN.

has

been

novated

by the

g. PT Huawei Tech Investment Pada tahun 2013, PT I menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Huawei Tech Investment dimana PT I setuju untuk membeli peralatan Broadband Wireless Access beserta layanannya dari PT Huawei Tech Investment. Hingga bulan Desember 2015 PT I telah menerbitkan Promissory Notes sejumlah USD44,302

g. PT Huawei Tech Investment In 2013, PT I entered to cooperation agreement with PT Huawei Tech investment where PT i agreed to purchase Broadband Wireless Access equipment and its services from PT Huawei Tech Investment. Until December 2015 PT I has issued promissory notes in the amount of USD44,302.

Pada bulan Juli 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pembayaran jangka panjang dari pemasok perusahaan, PT Huawei Tech Investment, dengan jangka waktu 36 bulan. Hingga bulan Desember 2015, Perusahaan telah menerbitkan Surat Sanggup sebesar USD6,028.

In July 2015, the Company has obtained a longterm payment facility from supplier, PT Huawei Tech Investment, with a period of 36 months. Until December 2015, the Company has issued promissory notes in the amount of USD6,028.

March 24, 2016 90

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) h. Raiffeisen Bank International AG Pada tanggal 9 Juni 2014, PT I menandatangani beberapa perjanjian lindung nilai atas utang bank berdenominasi dolar AS dengan Raiffeisen Bank International AG cabang Singapura dan dicatat pada ”aset tidak lancar lainnya”, sebagai berikut: No. Contract/ Contract No.

Tanggal Kesepakatan/ Agreement Date

2014061215128 2014061215130 2014061215132 2014061215134 2014061215136 2014061215138

09 09 09 09 09 09

Ju n i Ju n i Ju n i Ju n i Ju n i Ju n i

2014 2014 2014 2014 2014 2014

h. Raiffeisen Bank International AG On June 9, 2014, PT I entered to hedging agreements for bank loan which denominated US Dollar with Raiffeisen Bank International AG, Singapore branch and recorded at ”other noncurrent assets”, as follows:

Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date

Nilai Kontrak/ Contract Value

27 Ap r il 2016 27 Ap r il 2016 26 Okt o b er 2016 26 Okt o b er 2016 26 Ap r il 2017 26 Ap r il 2017

Jumlah / Total

No. Contract/ Contract No.

Tanggal Kesepakatan/ Agreement Date

2014060915320 2014060915298 2014060915325 2014060915300 2014060915301 2014060915302

09 09 09 09 09 09

Ju n i Ju n i Ju n i Ju n i Ju n i Ju n i

2014 2014 2014 2014 2014 2014

Gugatan Hukum

Selisih/ Difference

2,500 2,500 5,000 5,000 17,500 17,500

USD USD USD USD USD USD

3,102 2,056 6,368 3,930 22,882 13,101


602 (444) 1,368 (1,070) 5,382 (4,399)

USD

50,000

USD

51,439

USD

1,439

Nilai Kontrak/ Contract Value

27 Ap r il 2016 27 Ap r il 2016 26 Okt o b er 2016 26 Okt o b er 2016 26 Ap r il 2017 26 Ap r il 2017

31 Desember 2015/ December 31, 2015 Nilai Wajar/ Fair Value


Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date

Jumlah / Total

34.


31 Desember 2014/ December 31, 2014 Nilai Wajar/ Fair Value

Selisih/ Difference


2,500 2,500 5,000 5,000 17,500 17,500


2,810 2,319 5,760 4,504 20,594 15,343


310 (181) 760 (496) 3,094 (2,157)

USD

50,000

USD

51,330

USD

1,330

34.

Litigation

Pada tanggal 3 September 2008, APM (dahulu merupakan Entitas Anak), telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Astro All Asia Networks PLC (Tergugat I), Measat Broadcast Network System SDN BHD (Tergugat II), All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (Tergugat III), Measat Satellite Systems SDN BHD (Tergugat IV), Ralph Marshall (Tergugat V), Sean Dent (Tergugat VI), Nelia Concap Cion Molato (Tergugat VII), Liza Tjondro (Tergugat VIII), PT Adi Karya Visi (Tergugat IX), Tara Agus Sosrowardoyo (Tergugat X), PT Karyamegah Adijaya (Tergugat XI), PT Abadi Berkah (Tergugat XII) dan PT Direct Vision (Turut Tergugat) dengan Nomor Pendaftaran No.: 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT-SEL tertanggal 3 September 2008. Perusahaan bukan merupakan pihak dalam gugatan ini. APM mengajukan gugatan tersebut dengan tuntutan ganti rugi total sebesar USD1,500,000 (“Gugatan Perdata Indonesia”).

On September 3, 2008, APM (formerly was a subsidiary of the Company), had filed a lawsuit to the District Court of South Jakarta against Astro All Asia Networks PLC (Defendant I), Measat Broadcast Network System SDN BHD (Defendant II), All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (Defendant III), Measat Satellite Systems SDN BHD (Defendant IV), Ralph Marshall (Defendant V), Sean Dent (Defendant VI), Nelia Concap Cion Molato (Defendant VII), Liza Tjondro (Defendant VIII), PT Adi Karya Visi (Defendant IX), Tara Agus Sosrowardoyo (Defendant X), PT Karyamegah Adijaya (Defendant XI), PT Abadi Berkah (Defendant XII) and PT Direct Vision (Co-Defendant) with Register Number, No:1100/Pdt.G/2008/PN.JKT-SEL dated September 3, 2008. The Company is not a party in this lawsuit. APM filed the said lawsuit to claim for a total amount of USD1,500,000 (“Indonesian Proceedings”).

Atas Gugatan Perdata Indonesia tersebut pada tanggal 13 Mei 2009 telah keluar putusan sela yang menyatakan menolak eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III dan V serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk

An interim decision was ordered on May 13, 2009, with respect to the Indonesian Proceedings which rejected the challenges submitted by the Defendants I, II, III and V and held that the said court is competent and has the jurisdictional powers to hear

March 24, 2016 91



memeriksa dan memutus perkara (“Putusan Sela”). Atas Putusan Sela tersebut telah diajukan pernyataan banding pada tanggal 22 Mei 2009 oleh Tergugat I, II, III dan V.

the matter (“Interim Decision”). Over such Interim Decision, the relevant defendant has made an appeal to Jakarta District Court on May 22, 2009, Defendant I, II, III and V.

Selanjutnya pada tanggal 17 September 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan atas pokok perkara Gugatan Perdata Indonesia. Atas Putusan pada Pokok Perkara Gugatan Perdata Indonesia tersebut telah diajukan pernyataan banding oleh APM pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 28 September 2009. Terhadap kedua permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengeluarkan Putusan Nomor: 587/PDT/2010/PT.DKI pada tanggal 8 September 2011.

Further on September 17, 2009, the District Court of South Jakarta had issued the decision with respect to the Indonesian Proceedings in the principle case. APM made an appeal against the said principle case decision at the Jakarta High Court on September 28, 2009. Against for both Petition for Appeal, the High Court of Jakarta had issued a Decision No : 587/PDT/2010/PT.DKI dated September 8, 2011.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Tergugat I, II, III dan V telah menyatakan kasasi atas Putusan banding terhadap Putusan Sela tersebut kepada Mahkamah Agung pada tanggal 11 Juni 2012 dan APM menyatakan kasasi atas putusan banding terhadap Putusan Pokok Perkara Gugatan Perdata Indonesia tersebut kepada Mahkamah Agung pada tanggal 25 Oktober 2013.

Whereas towards Jakarta High Court Decision, the Defendant I, II, III and V has made petition for cassation on the appeal decision on the Interim Injunction to Supreme Court on June 11, 2012 and APM has made petition for cassation on the appeal decision on the principal of the case to Supreme Court on October 25, 2013.

Pada tanggal 6 Oktober 2008, (i) Astro Nusantara International B.V., (ii) Astro Nusantara Holdings B.V., (iii) Astro Multimedia Corporation N.V., (iv) Astro Multimedia N.V., (v) Astro Overseas Limited (sebelumnya bernama AAAN (Bermuda) Limited), (vi) Astro All Asia Networks PLC, (vii) Measat Broadcast Network Systems SDN BHD and (viii) All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (“Astro Group”) mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap APM, Perusahaan dan PT Direct Vision (“DV”) untuk proses arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”), Singapura. Permohonan arbitrase Notice of Arbitration tertanggal sesuai 6 Oktober 2008 yang diajukan Astro Group adalah menuntut pembayaran restitusi dan/atau kuantum merit (quantum merit) sebesar lebih USD245,000 kepada APM, Perusahaan dan DV berdasarkan pelaksanaan Subscription and Shareholder Agreement (“SSA”) tertanggal 11 Maret 2005 berikut ganti rugi atas pelanggaran pasal 17.6 dari SSA yang timbul karena adanya Gugatan Perdata di Indonesia.

On October 6, 2008, (i) Astro Nusantara International B.V., (ii) Astro Nusantara Holdings B.V., (iii) Astro Multimedia Corporation N.V., (iv) Astro Multimedia N.V., (v) Astro Overseas Limited (formerly known as AAAN (Bermuda) Limited), (vi) Astro All Asia Networks PLC, (vii) Measat Broadcast Network Systems SDN BHD and (viii) All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (“Astro Group”) filed a Notice of Arbitration against APM, the Company and PT Direct Vision (“DV") under the rules of Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) in Singapore. The Notice of Arbitration, dated October 6, 2008 filed by Astro Group claimed payment of the sum of approximately USD245,000 by way of restitution and/or quantum merit by APM, the Company and DV pursuant to the Subscription and Shareholders Agreement dated March 11, 2005 (“SSA”), as well as damages for breach of Clause 17.6 of the SSA arising out of the Indonesian Proceedings.

Pada tanggal 7 Mei 2009, Tribunal SIAC telah menerbitkan Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti-Suit Injunction and Joinder ARB No. 062 of 2008 (“Keputusan Arbitrase Interim”).

On May 7, 2009, SIAC issued an Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti-Suit Injunction and Joinder ARB No. 062 of 2008 (“Interim Arbitration Award”). Astro Group has applied for the

March 24, 2016 92



Atas Keputusan Arbitrase Interim tersebut, Astro Group telah mengajukan Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase tersebut, APM dan DV telah mengajukan Permohonan Pembatalan kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak pelaksanaan keputusan SIAC tersebut. Di dalam permohon tersebut, APM dan DV antara lain menyatakan: (i) bahwa sengketa dalam perkara Arbitrase tersebut di atas oleh Para Pemohon/Penggugat baru didaftarkan pada SIAC tanggal 6 Oktober 2008, sedangkan sebelumnya Termohon I/APM, sudah terlebih dahulu mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 September 2008; (ii) bahwa sengketa dalam Putusan Arbitrase bukanlah sengketa di bidang perdagangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999; (iii) bahwa Keputusan Arbitrase Interim telah mengintervensi hukum acara perdata di Indonesia dan oleh karenanya Keputusan Arbitrase Interim tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

enforcement of the Interim Arbitration Award to the Chairperson of the District Court of Central Jakarta. On the said application, APM and DV submitted cancellation request to the District Court of Central Jakarta to decline the enforcement of Interim Arbitration Award. In the request, APM and DV stated: (i) that the disputes under the arbitration proceeding were only commenced at the SIAC by Astro Group on the October 6, 2008, which is after APM has filed the Indonesian Proceedings againts the Defendant at District Court of South Jakarta on September 3, 2008; (ii) that the disputes in the arbitration proceeding are not commercial disputes as stipulated in paragraph b of Article 66 the Arbitration Law No. 30 year 1999; (iii) that the Interim Arbitration Award intervenes the rules of the Civil Procedure Regulation in Indonesia, and such Interim Arbitral Award cannot be enforced by the District Court of Central Jakarta.

Pada tanggal 28 Oktober 2009, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa subtansi Keputusan Abitrase Interim adalah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan dan telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia, serta mengeluarkan Penetapan bahwa Keputusan Arbitrase Interim dimaksud tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutorial). Lebih lanjut, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 Februari 2010 dan salinan Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diterima oleh APM pada bulan Oktober 2010.

On October 28, 2009, the Chairperson of the District Court of Central Jakarta held that the Interim Arbitration Award is beyond the authority and has intervened the Indonesian Proceedings, and ordered that the Interim Arbitration Award is non executable (Non Executorial), i.e. cannot be executed in Indonesia. The Non Executorial stipulation was later affirmed by the Supreme Court on February 24, 2010 with registration No.01 K/Pdt.Sus/2010 and APM has received a copy of the certified decision of the Supreme Court in October 2010.

Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 Februari 2010 tersebut, para pihak telah mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali, dimana pada tanggal 17 Februari 2016, Mahkamah Agung telah mengirimkan surat Penerimaan dan Registrasi Nomor Perkara yang pada intinya menyatakan bahwa berkas perkara peninjuan kembali tersebut telah diterima dan diregister dengan Nomor Perkara 26 PK/Pdt.SusArbt/2016.

Toward such Supreme Court Decision No. 01 K/Pdt.Sus/2010 dated February 24, 2010, the parties had submitted judicial review whereas on February 2016, the Supreme Court had issued an 17, Acceptance and Case Registration Number letter which formally stated that the case files for the judicial review has been submitted and registered under Case Number 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016.

March 24, 2016 93



Pada tanggal 16 Februari 2010, Tribunal SIAC telah menerbitkan Interim Final Award ARB No. 062 of 2008 (didaftarkan dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No. 7 of 2010 tertanggal 18 Februari 2010) (“Keputusan Arbitrase Final”). Dalam Keputusan Arbitrase Final tersebut, Tribunal SIAC memerintahkan kepada APM, Perusahaan dan DV secara tanggung renteng untuk melakukan: a) pembayaran restitusi kepada Astro All Asia Network PLC sebesar RM103,334; b) pembayaran restitusi kepada Measat Broadcast Network Systems SDN BHD sebesar USD5,773; dan c) pembayaran restitusi kepada All Asia Multimedia Networks FZ-LLC sebesar USD59,327.

On February 16, 2010, SIAC issued the Interim Final Award ARB No. 062 of 2008 (registered at SIAC Registry of Award as Award No. 7 of 2010 on February 18, 2010) (“Interim Final Award”) and ordered that APM, the Company and DV are jointly and severally liable in restitution, for the following amounts:

Sedangkan untuk biaya yang timbul atas adanya Gugatan Perdata di Indonesia, Tribunal SIAC memerintahkan APM dan Perusahaan untuk membayar ganti kerugian kepada Astro Nusantara International BV dan Astro Nusantara Holdings BV sebesar USD608, GBP23 dan SGD65.

Further, in relation to the claims arising out of the Indonesian Proceedings, the Tribunal ordered that APM and the Company shall pay damages to Astro Nusantara International BV and Astro Nusantara Holdings BV in the amounts of USD608, GBP23 and SGD65.

Keputusan Arbitrase Final tersebut diperbaiki sebagaimana dengan Memorandum of Correction Pursuant to Rule 28.1 of The SIAC Rules 2007 tertanggal 23 Maret 2010 (terdaftar dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No. 14 tahun 2010 tertanggal 12 April 2010), yang perubahannya antara lain adalah perubahan nilai pembayaran restitusi kepada All Asia Multimedia Networks FZ-LLC semula sebesar USD59,327 menjadi sebesar USD59,459 (“Perbaikan Keputusan Arbitrase Final”).

The Interim Final Award was amended as stipulated in the Memorandum of Correction Pursuant to Rule 28.1 of The SIAC Rules 2007 dated March 23, 2010 (registered at SIAC Registry of Award as Award No. 14 of 2010 on April 12, 2010) in which, inter alia, the amount of restitution awarded to All Asia Multimedia Networks FZ-LLC has been amended from USD59,327 to USD59,459 (“Amendment of Interim Final Award”).

Pada tanggal 5 Februari 2010 SIAC menerbitkan Putusan SIAC on Cost for the Preliminary Hearing From 20 to 24 April 2009 (terdaftar dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No.06 tahun 2010 tertanggal 10 Februari 2010), yang antara lain APM, Perusahaan dan DV diperintahkan untuk membayar biaya Preliminary Hearing tertanggal 20 sampai dengan 24 April 2009 sebesar (apabila dikonversi ke dalam USD) kurang lebih USD600 (“Partial Costs Award”).

On February 5, 2010, SIAC issued a Further Partial Award and SIAC Award on Cost for the Preliminary Hearing from April 20 to 24, 2009 (registered at SIAC Registry Award as Award No.06 of 2010 dated February 10, 2010) in which APM, the Company and DV were ordered to pay the Cost for the Preliminary Hearing from April 20 to 24, 2009 in the amount of (if converted to the USD) approximately USD600 (“Partial Costs Award”).

Pada tanggal 3 Agustus 2010, SIAC telah menerbitkan Final Award – Interest and Costs (terdaftar dalam SIAC Registry of Award sebagai No. 41 tahun 2010 tertanggal Award 5 Agustus 2010) (“Final Cost Award”). Dalam Putusan tersebut, SIAC memerintahkan kepada APM, Perusahaan dan DV untuk secara tanggung renteng melakukan:

On August 3, 2010, the arbitral tribunal of SIAC further issued a Final Award on Interests and Costs (registered at SIAC Registry Award as Award No. 41 of 2010 datedAugust 5,2010) (“Final Costs Award”) whereby APM, the Company and DV were held jointly and severally to:

a) to Astro All Asia Network PLC, the sum of RM103,334; b) to Measat Broadcast Network Systems SDN BHD, the sum of USD5,773; and c) to All Asia Multimedia Networks FZ-LLC, the sum of USD59,327.

March 24, 2016 94

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) a) pembayaran interest kepada Astro All Asia Network PLC sebesar RM35,947; b) pembayaran interest kepada Measat Broadcast Network Systems SDN BHD sebesar USD1,397;


c) pembayaran interest kepada All Asia Multimedia Networks FZ-LLC sebesar USD14,532.

a) pay interest to Astro All Asia Network PLC in the amount of RM35,947; b) pay interest to Measat Broadcast Network Systems SDN BHD in the amount of USD1,397; and c) pay interest to All Asia Multimedia Networks FZLLC in the amount of USD14,532.

Final Cost Award tersebut sekaligus membebankan seluruh biaya arbitrase kepada APM, Perusahaan dan DV secara tanggung renteng dan melakukan pembayaran SIAC deposit sebesar SGD617 dan sebesar SGD151 terkait persidangan di London bulan September 2009. Pembayaran legal cost dan disbursement yang harus ditanggung APM, Perusahaan dan DV secara tanggung renteng sebesar GBP730, SGD2,881, RM63 dan USD36.

The Final Cost Award apportioned the costs of arbitration and held APM, the Company and DV jointly and severally liable and paid to the SIAC the deposit in the amount of SGD617 and the amount of SGD151 in regard with the hearing in London in September 2009. The legal costs and disbursements in which APM, the Company and DV were jointly and severally liable are in the amount of GBP730, SGD2,881, RM63 and USD36.

Penasehat hukum Perusahaan, MR & Partners Law Firm, berpendapat bahwa kewajiban untuk membayar sebagaimana diperintahkan dalam Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, and Final Cost Award harus tunduk pada jurisdiksi hukum di Indonesia, sesuai dengan Pasal V Konvensi New York dan Pasal 66 huruf c, Pasal 70 dan alinea 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, mengingat obyek dari SSA yaitu para pihak, aset dan pelaksanaannya berada dalam ruang lingkup hukum Indonesia maka pelaksanaan Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, and Final Cost Award tidak dapat bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia.

The Company’s legal advisor, MR & Partners Law Firm, stated that the Company’s obligation to pay under the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award are subject to enforcement in accordance with the relevant applicable laws and regulations in Indonesia within the jurisdiction of the Indonesian courts, as stipulated under the Article V of the New York Convention and paragraph c of Article 66, Article 70 and paragraph 18 General Explanation of Arbitration Law No. 30 year 1999. Since the object of the SSA, all the Company’s assets and the execution are governed by the laws of Indonesia, the enforcement of the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award shall comply with the laws and regulations of Indonesia.

Sesuai dengan UU Arbitrase disebutkan bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU Arbitrase; dan disamping itu terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan tersebut tertentu, diduga mengandung unsur-unsur sebagaimana masing-masing tercakup dalam ketentuan pasal-pasal dan penjelasan UU Arbitrase tersebut.

The Arbitration Law stipulates that for the recognition and enforcement of an International Arbitral Award in Indonesia, it shall fulfill the provisions of the Arbitration Law, and the parties can request to have an arbitral award annulled upon the existence of certain conditions as set out in the Articles and Explanation of the Arbitration Law.

Pada tanggal 23 Juni 2010, APM dan DV mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara No.: 300/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Perkara No.300”), dengan dasar bahwa putusan-putusan SIAC tersebut

On June 23, 2010, APM and DV filed the annulment claim toward the Arbitration Final Award, Partial Costs Award and The Correction of The Interim Final Award to the District Court of Central Jakarta with Case Register Number: 300/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Case No.300”), provided that such Arbitration Awards have contravened with public policy,

March 24, 2016 95



bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga keputusan-keputusan Arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

therefore those such Arbitration Awards shall not be enforced in Indonesia.

Pihak yang digugat dalam Perkara No. 300 adalah Astro Group.

The Defendant party in the Case No. 300 is Astro Group.

Terhadap Perkara No. 300, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela, yang pada pokoknya memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa gugatan pembatalan yang diajukan atas Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final, dimana terhadap putusan-putusan sela tersebut, saat ini telah dilakukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 2011, sebagaimana tertuang di dalam Risalah Permohonan Banding Nomor 113/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST Jo Nomor 300/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Pada tanggal 21 Juli 2014,Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan surat pemberitahuan kepada DV bahwa Gugatan DV tidak dapat diterima di tingkat Mahkamah Agung

Toward the Case No. 300, the Council of Judges has issued a court injunction, which mainly rules that the District Court of Central Jakarta is not authorized to examine the claim toward the Arbitration Final Award, Partial Costs Award and The Correction of The Interim Final Award, where it had been appealed to the Supreme Court of Republic of Indonesia on May 19, 2011, as stated under the Minute of Appeal Application Number 113/SRT.PDT.BDG/2011/ PN.JKT.PST in conjunction with Number 300/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST. On 21 July 2014, the Central Jakarta District Court issued a notice to DV that the DV Claim could not be accepted at the level of the Supreme Court

Selain Perkara No. 300, DV juga telah mengajukan gugatan terhadap Astro Group tentang untuk “Tidak Dikeluarkannya Eksekuatur atas Putusan Arbitrase Final” di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara: 301/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Perkara No.301”), pada tanggal 23 Juni 2010.

Other than the Case No. 300, DV has also filed a claim toward Astro Group regarding “The Refusal to Issue The Executorial Toward The Final Arbitration Award” in Central Jakarta District Court with Case Register Number: 301/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Case No. 301”), on June 23, 2010.

Pada tanggal 25 Agustus 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan atas Perkara No.301, yang pada pokoknya memutus Gugatan DV tidak dapat diterima.

On August 25, 2011, the Central Jakarta District Court has issued the Decision on Case No. 301, which mainly ruled that the DV Claim could not be accepted.

Dalam salah satu pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis hakim dalam putusannya disebutkan bahwa putusan gugatan DV tidak dapat diterima oleh karena dinilai premature (belum saatnya diajukan) dengan telah dicabutnya Surat Penetapan Eksekuatur Putusan Arbitrase Internasional Terkait dengan Perkara SIAC Arbitration No. 062/08 tertanggal 9 Juni 2010 oleh Astro Group (Putusan Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Costs Award, Keputusan Arbitrase Final dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final) melalui surat pencabutan tertanggal 26 Agustus 2010.

In one of the legal considerations given by the panel of judges in its decision has stated that the DV claim could not be accepted because it was considered premature (imperfect time of submission) by the revocation of Letter of Application for Executorial Injunction of Final Arbitration Award Related to the SIAC Arbitration Case No. 062/08 dated June 9, 2010 by Astro Group (Further Partial Award dated October 3, 2009, Partial Costs Award, Interim Final Award, Amendment of Interim Final Award) through their revocation letter dated August 26, 2010.

Pada tanggal 9 September 2011, melalui surat Nomor Ref.: 1000/SWH-0907/L/IX/PMH-AMP-LS, DV telah mengajukan memori banding terhadap Putusan

On September 9, 2011, through the letter No. Ref.: DV has 1000/SWH-0907/L/IX/PMH-AMP-LS, submitted the memory of appeal toward Central

March 24, 2016 96



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 Agustus 2011, sebagaimana tertuang di dalam Surat Permohonan Banding 67/Srt.Pdt.Kas/2011/PN.JKT.PST.Jo Nomor: Nomor: 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.

Jakarta District Court Decision dated August 26, 2011, as stated in the Letter of Appeal Application No.67/Srt.Pdt.Kas/2011/PN.JKT.PST. in conjunction with Number: 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.

Saat ini, belum ada keputusan tertulis yang resmi Mahkamah Agung dan dikeluarkan oleh diberitahukan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada DV (maupun pada penasehat hukumnya), yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah menolak upaya banding DV terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus Nomor: 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Currently, there is no formal written decision issued by the Supreme Court and already formally notified by Central Jakarta District Court to DV (and/or its lawyer), which stated that the Supreme Court has already rejected DV’s appeal against Central Jakarta District Court Decision on case No. 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Perlu kiranya diketahui juga bahwa sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah ada penetapan eksekuatur (penetapan untuk dapat dilaksanakannya) atas Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Costs Award, Keputusan Arbitrase Final, dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final di Indonesia, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana syarat eksekuatur tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 66 (d) UU Arbitrase.

It is necessary to be noted that up until today, there are no order for the executorial (order to enforce an award) toward Further Partial Award dated October 3, 2009, Partial Costs Award, Interim Final Award, Amendment of Interim Final Award, that has been issued by the Head of District Court of Central Jakarta in Indonesia, as such order for executorial requirements is stipulated by Article 66 (d) of Arbitration Law.

Bahwa pada tanggal 11 September 2012, Pengadian Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Nomor: 32 tahun 2009 jo Nomor : 16 Tahun 2010 jo Nomor 07 tahun 2010 jo Nomor 14 tahun 2010 jo Nomor 41 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Putusan SIAC tanggal 3 Oktober 2009 (Further Partial Award), Partial Costs Award, Keputusan Arbitrase Final, Perbaikan Keputusan Arbitrase Final dan Final Cost (seluruhnya disebut Putusan SIAC) Award dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non eksekuatur) di Indonesia.

Whereas on September 11, 2012, the Central Jakarta District Court has rendered an Order on International Arbitration Award based on No. 32 year 2009 jo No. 16 year 2010 jo No. 07 year 2010 jo No. 14 year 2010 jo No. 41 year 2010 states that SIAC Award dated October 3, 2009 (Further Partial Award), Partial Cost Award, Interim Final Award, Amendment of Interim Final Award,and Final Cost Award (all referred to as SIAC Awards) cannot be executed (Non Exequator) in Indonesia.

Menurut pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan SIAC tersebut tidak dapat dilaksanakan atau di eksekusi karena Putusan SIAC tersebut merupakan bentuk campur tangan pihak luar (badan arbitrase asing) dalam urusan peradilan di Indonesia yang nyatanyata dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 3 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), pelanggaran terhadap asas hukum acara yang berlaku di Indonesia (asas Poin’t de Interest Poin’t de action), serta pelanggaran terhadap asas Audi Et Alteram Partem, sehingga dapat dikualifikasikan bertentangan dengan ketertiban umum.

Based on legal consideration given by the Central Jakarta District Court, the said SIAC Awards cannot be enforced or executed because such SIAC Awards were in the form of intervention by the foreign jurisdiction (international arbitration) to the judicial jurisdiction in Indonesia, which obviously forbid by pervailing laws and regulations in Indonesia (vide Article 3 paragraph (2) Law No. 48 of 2009 concerning on Judicial Power violating the procedural law priciples in Indonesia (principle of “Poin’t de Interest Poin’t de action”), and violatiing the principle of “Audi et Alteram Partem”, therefore the said SIAC Awards can be considered against the public order.

March 24, 2016 97



Terhadap Penetapan non Eksekutorial tanggal 11 September 2012, Astro Group telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2012. Atas permohonan tersebut, pada tanggal 26 Maret 2013 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor: 877 K/Pdt.Sus/2012 yang menolak permohonan kasasi Astro Group.

Against the Order of Non Executorial dated September 11, 2012, Astro Group has submitted a petition for Cassation to the Supreme Court on September 25, 2012. Toward the petition, on 26 March 2013 the Supreme Court has rendered a Decision No : 877 K/Pdt.Sus/2012 that refused the petition for Cassation of Astro Group.

Manajemen berdasarkan anjuran dari penasehat hukum menganggap bahwa Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, dan Final Cost Award merupakan kelanjutan atas Keputusan Arbitrase Interim. Penasehat hukum Perusahaan MR & Partners telah menyimpulkan bahwa Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, dan Final Cost Award tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi di Indonesia dan lebih lanjut Perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, dan Final Cost Award berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

The management is of the opinion that based on the Company’s legal advisor’s advice, the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award are a continuance of the Interim Arbitral Award. The Company’s legal advisor, MR & Partners Law Firm, has concluded that the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award could not be enforced in Indonesia, and moreover, the Company is not legally liable for the execution of the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award under the applicable laws of Indonesia.

Pada tanggal 5 Agustus 2010 dan 3 September 2010 atas Permohonan secara ex-parte dari Astro Group sebelumnya tersebut, High Court of Singapore telah menerbitkan putusan-putusan eksekuatur atas kelima SIAC Awards yang terdiri dari: Preliminary Award tertanggal 7 Mei 2009, Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Cost Award dated 5 Februari 2010, Keputusan Arbitrase Final tertanggal 16 Februari 2010 , dan Final Cost Award di Singapura tertanggal 3 Agustus 2010 (“Pelaksanaan Eksekusi Putusan”).

On August 5, 2010 and September 3, 2010, the High Court of Singapore upon the Astro Group’s exparte application issued enforcement orders for the execution of five SIAC Awards which consist of the Preliminary Award dated 7 May 2009, Further Partial Award dated October 3, 2009, Partial Cost Award dated February 5, 2010, Interim Final Award dated 16 February 2010, and Final Cost Award dated August 3, 2010 (the “Enforcement Orders”).

Pada tanggal 24 Maret 2011 Astro Group meminta pelaksanaan Putusan SIAC di Singapura (“Perintah Pelaksanaan Putusan”). Pada tanggal 3 Mei 2011, kuasa hukum Perusahaan di Singapura mengajukan permohonan upaya perlawanan terhadap Perintah Pelaksanaan Putusan yang diperoleh oleh Astro Group. Permohonan Perusahaan tersebut diterima oleh High Court Singapore, High Court Singapore mengesampingkan Perintah Pelaksanaan Putusan dan pada saat yang bersamaan memperkenankan Perusahaan untuk mengajukan permohonan keberatan atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan.

On March 24, 2011, the Astro Group entered judgments in Singapore in terms of the SIAC Awards (the “Enforcement Judgments”). On May 3, 2011, the Company’s lawyers in Singapore applied to set aside the Enforcement Judgments obtained by the Astro Group. The Company’s applications were successful; the Singapore High Court set aside the Enforcement Judgments and at the same time, allowed the Company to file its applications to challenge the Enforcement Orders.

Perusahaan mengajukan permohonan lanjutan pada 12 September 2011 untuk mengesampingkan Pelaksanaan Eksekusi Putusan. Astro Group juga mengajukan banding atas pengesampingan Perintah Pelaksanaan Putusan. Kedua upaya banding Astro Group maupun permohonan keberatan Perusahaan

The Company filed the further applications on September 12, 2011 to set aside the Enforcement Orders. The Astro Group also appealed against the setting aside of the Enforcement Judgments. Both the Astro Group’s appeals and the Company’s applications to set aside the Enforcement Orders

March 24, 2016 98



atas pelaksanaan eksekusi dari SIAC Awards telah disidangkan di Singapore High Court pada tanggal 23- 25 Juli 2012.

were heard in the Singapore High Court on July, 23 25, 2012.

Pada tanggal 23 Oktober 2012, Singapore High Court memberikan putusan sebagai berikut : (i) menolak Permohonan Banding dari Astro Group dan (ii) menolak Permohonan atas Keberatan atas pelaksanaan putusan SIAC dari Perusahaan. Perusahaan kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Singapore Court of Appeal. Astro Group menarik permohonan nya atas permohonan izin banding kepada High Court dan diperintahkan untuk membayar biaya kepada Perusahaan, Sidang permohonan banding tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 - 12 April 2013. Perusahaan dan Astro Group diwakili oleh masing-masing Queen’s Counsel dan para pengacara di Singapura.

On October 23, 2012, the Singapore High Court released its decision (i) dismissing the Astro Group’s Appeals(against the setting aside of the Enforcement Judgments) and (ii) dismissing the Company’s applications to set aside the Enforcement Orders. The Company then filed an appeal to the Singapore Court of Appeal. The Astro Group withdrew its application for leave to appeal against the dismissal of their appeals by the High Court, and was ordered to pay costs to the Company. The Company’s appeal was heard from April 10 – 12, 2013. The Company and the Astro Group were represented by their respective Queen’s Counsel and Singapore lawyers.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober 2013, Singapore Court of Appeal mengabulkan sebagian permintaan Perusahaan, yang mana diantaranya biaya perkara akan dibayar oleh Astro Group dan memutuskan bahwa kelima SIAC Awards yang dikenakan kepada PT Ayunda Prima Mitra, Perusahaan dan PT Direct Vision (bersama-sama disebut “Termohon”) di SIAC untuk perkara Arbitration No. 62 of 2008, tidak dapat dilaksanakan di Singapura oleh pihak ke-enam sampai dengan kedelapan dari Pihak Astro diatas yaitu Astro All Asia Networks PLC. Measat Broadcast Networks Systems Sdn Bhd dan All Multimedia Networks FZ-LLC (“Pihak Astro Yang Ditambahkan”). Pihak Astro Yang Ditambahkan tersebut bukan merupakan pihak dalam perjanjian arbitrase dengan Termohon (termasuk dengan Perseroan) akan tetapi dimasukkan untuk ikut serta ke dalam proses arbitrase oleh Arbitral Tribunal berdasarkan Rule 24(b) of the 2007 SIAC Rules, dengan mengesampingkan keberatan yang diajukan berulang kali oleh Perusahaan atas penambahan pihak tersebut.

In a judgment released in the evening of October 31, 2013, the Singapore Court of Appeal allowed the Company’s appeal in part, with costs to be paid by the Astro Group. The Court held that the five SIAC Awards previously made against PT Ayunda Prima Mitra, the Company and PT Direct Vision, respectively (“Respondent Parties”) in SIAC Arbitration No. 62 of 2008 were not enforceable in Singapore by the 6th to 8th of the Astro Group parties above i.e. Astro All Asia Networks PLC, Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd and All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (the “Added Astro Companies”). The Added Astro Companies had not been party to the arbitration agreement with the Respondent Parties (including the Company) but were nonetheless joined to the arbitration by the Arbitral Tribunal purporting to invoke its powers under Rule 24(b) of the 2007 SIAC Rules, against the repeated protests of the Company.

Akibat dari Putusan yang dikeluarkan oleh Singapore Court of Appeal tersebut maka dari total denda sebesar USD250.000 yang sebelumnya diperintahkan untuk dibayar oleh Termohon berdasarkan SIAC Awards, hanya sejumlah yang terdiri dari USD608, GBP23 dan SGD65 (“Jumlah Putusan”) saja yang dimintakan pelaksanaan pembayarannya di Singapura oleh Perusahaan. Perusahaan telah membayar Jumlah Putusan kepada pihak pertama sampai pihak kelima dari Pihak-Pihak Astro.

The practical effect of the Singapore Court of Appeal’s judgment is that out of the collective sum of over USD250,000 previously ordered to be paid by the Respondent Parties under the SIAC Awards, only the sums of USD608, GBP23 and SGD65 (the “Enforceable Sums”) are enforceable against the Company, in Singapore. The Company has paid the Enforceable Sums to the 1st to 5th of the Astro Group parties.

March 24, 2016 99



Perusahaan dan Astro Group telah melaksanakan persidangan pada tanggal 9 September 2014 di hadapan (Singapore) Court of Appeal, dihadiri oleh Queen’s Counsel masing-masing dan pengacara untuk memperjelas antara lain Singapura, pelaksanaan Awards (Putusan SIAC) lainnya. The Singapore Court Appeal, dalam keputusan tanggal 11 September 2014, menjelaskan dan menegaskan bahwa sisa (lebih dari 99%) dari jumlah yang sebelumnya telah diperintahkan (oleh Tribunal) yang harus dibayar kepada Astro Group tidak dapat diberlakukan, dan tidak perlu dibayar oleh Perusahaan. Satu-satunya biaya yang dibayarkan kepada pihak 1 sampai dengan pihak 5 dari Astro Group adalah sejumlah USD608, GBP23 dan S$65, dan telah dibayar oleh Perusahaan pada bulan November 2013.

The Company and the Astro Group had a hearing on September 9, 2014 before the Court of Appeal, attended by their respective Queen’s Counsel and Singapore lawyers, to clarify inter alia the enforceability of the other Awards (SIAC Awards). The Singapore Court of Appeal has, in a decision dated September 11, 2014, clarified and confirmed that the remainder (over 99%) of the sum that had previously been ordered (by the Tribunal) to be paid to the Astro Group is not enforceable, and need not be paid by the Company. The only sums payable to the 1st to 5th of the Astro Group parties are the sums of USD608, GBP23 and S$65, which have already been paid by the Company in November 2013.

Perusahaan telah mengajukan permohonan sejumlah biaya hukum (legal) dari sidang Juli 2012 dan April 2013 kepada Singapore Court of Appeal, yang mana akan dikaji oleh pengadilan (Court of Appeal). Sidang permohonan tingkat pertama atas biaya hukum (legal) tersebut dilaksanakan dihadapan Assistant Registrar pada tahun 2015. Yang kemudian disidangkan kembali dihadapan Hakim Pengadilan Tinggi Belinda Ang yang memutuskan untuk memberikan Perusahaan sebesar SGD450,000 yang harus dibayarkan oleh Pihak Astro. Pembayaran ini hanya sebagian dari biaya yang harus dibayarkan (oleh Astro), sisa dari pembayaran lainnya akan diputuskan dalam sidang selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2016.

The Company has applied for the amount of its legal costs of the July 2012 and April 2013 hearings before the Court of Appeal to be assessed by the court. The applications were heard at first instance by an Assistant Registrar in 2015. Upon review by High Court Judge Justice Belinda Ang, the Company was awarded costs of S$450,000 in total to be paid by the Astro Parties. This is only part of the costs payable and the remainder of the costs will be decided at a further hearing currently scheduled on March 11, 2016.

Pada tanggal 8 Juli 2011, High Court of Singapore telah menerbitkan putusan Injunction Prohibiting Disposal of Assets Worldwide (“Injunction”) membatasi transaksi atas aset Perusahaan sampai dengan jumlah yang dinyatakan dalam Injuction. Salah satu pengecualian penting dalam Injuction bahwa Perusahaan tidak dilarang untuk melakukan transaksi atau melepaskan aset-asetnya sehubungan dengan kegiatan bisnis yang wajar dan normal.

On July 8, 2011, the High Court of Singapore issued an Injunction Prohibiting Disposal of Assets Worldwide Order (“Injunction”), limiting the Company’s dealings with assets up to the amount stated in the Injunction. One important exception to the Injunction is that the Company is not prohibited from dealing with or disposing of any of its assets in its ordinary and proper course of business.

Pada tanggal 20 Januari 2014, High Court menyatakan bahwa Injunction tersebut tidak berlaku sejak tanggal Putusan tertanggal 31 Oktober 2013 Dengan demikian, Perusahaan bebas untuk berurusan dengan asetnya.

On January 20, 2014, the High Court declared that the injunction ceased to be operative with effect from the date of the Judgment dated October 31, 2013. As such, the Company is free to deal with its assets.

Perusahaan juga telah memohon ke (Singapore) High Court terhadap kerugian yang harus dibayar oleh Pihak Astro kepada Perusahaan, sebagai akibat dari adanya Putusan Mareva diperoleh oleh Astro

The Company has also applied to the High Court for an order that the damages arising from the Mareva Injunction obtained by the Astro Group against the Company in the course of the Singapore Court

March 24, 2016 100



Group kepada Perusahaan dalam perjalanan proses Singapore Court, Sidang telah dilaksanakan dalam 4 sesi yaitu pada bulan September 2014, Januari 2015 August 2015 dan September 2015 Perusahaan kini menunggu keputusan dari High Court Judge.

proceedings, to be paid by the Astro Parties to the Company, be assessed. The hearing was heard over 4 sessions in September 2014, January 2015, August 2015 and September 2015. The Company is awaiting the High Court Judge’s decision.

Pada bulan Juli 2012, Astro Group memohon untuk mengubah Injunction, sehubungan adanya Perjanjian Option antara Perusahaan dengan Asia Link Dewa Ltd (“Option”). Pada tanggal 1 Agustus 2012, High Court of Singapore memutuskan memberikan putusan sela, tanpa mengurangi hak dari Perusahaan untuk melakukan perlawanan atas putusan tersebut, untuk pembayaran berupa uang yang didapat dari penjualan Option tersebut harus diletakkan pada bank account Perusahaan yang ada di Singapura, jika Option tersebut dilaksanakan. Sidang pokok perkara atas permohonan Astro Group untuk mengubah Injunction ini ditunda. Menindaklanjuti keputusan Court Appeal, Astro Group telah mengajukan permohonan untuk, dan telah dikabulkan untuk menarik permohonan mereka atas variasi dari Putusan Mareva. Pada 2 September 2014, pengadilan Singapura memerintahkan biaya hukum sebesar S$5 yang harus dibayar oleh Pihak Astro kepada Perusahaan.

In July 2012, the Astro Group applied to vary the Injunction, in relation to an Option between the Company and Asia Link Dewa Ltd (the “Option”). On August 1, 2012, the High Court of Singapore made an interim order, without prejudice to the Company’s rights to contest the application, for the payment of any monies from the exercise of the Option into the Company’s bank account in Singapore, if the Option is indeed exercised. The substantive hearing of the Astro Group’s application to vary the Injunction was adjourned. Following the Court of Appeal’s decision, the Astro Group has have applied for, and been granted leave to withdraw their application for the variation of the Injunctions. On September 2 , 2014, the Court ordered legal costs of S$5 to be paid by the Astro Parties to the Company.

Pada tanggal 3 Agustus 2010, 9 September 2010 dan 9 Desember 2010, atas Permohonan dari Astro Group untuk eksekutorial SIAC Awards di Hongkong, High Court of Hong Kong telah menerbitkan putusan eksekuatur atas SIAC Awards yang terdiri dari Keputusan Arbitrase Final, Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Perbaikan Keputusan Arbitrase Final, dan Final Cost Award di Hong Kong (“HK Orders”). Putusan yang berkaitan dengan HK Order telah berlaku pada tanggal 9 Desember 2010 (“HK Judgement”). Perusahaan telah menunjuk kuasa hukum di Hong Kong untuk mengajukan upaya perlawanan terhadap putusan eksekuatur tersebut.

On August 3, 2010, September 9, 2010 and December 9, 2010, upon the Astro group’s applications for the executorial of SIAC Awards in Hong Kong, the High Court of Hong Kong has issued orders for the execution of SIAC Awards which consist of Interim Final Award, SIAC Award on Further Partial Award dated October 3, 2009, Amendment of Interim Final Award, and Final Cost Award (the “HK Orders”). Judgment was subsequently entered in terms of the HK Orders on December 9, 2010 (“HK Judgment”). The Company has appointed Solicitor in Hong Kong in order to file an application to set aside the said order.

Pada tanggal 25 Juli 2011, Pemegang Saham Perusahaan, yaitu Accross Asia Limited (AAL), pemegang 55,11% saham dalam Perusahaan, yang berkedudukan di Hongkong, telah menerima Putusan Garnishee Order To Show Cause dari High Court of Hong Kong. Sebagaimana dinyatakan dalam Keterbukaan Informasi tertanggal 26 Juli 2011 di Bursa Efek Hong Kong, Putusan Garnishee Order To Show Cause berisi perintah untuk tidak dibayarkannya utang-utang AAL yang telah timbul atau jatuh tempo kepada Perusahaan (”Utang”). Selanjutnya disebutkan pula, bahwa dalam Garnishee Order To Show Cause tersebut AAL

On July 25, 2011, the Company’s Shareholders, i.e. Across Asia Limited (AAL), holder of 55.11% of shares in the Company, domiciled at Hong Kong, has received the Garnishee Order To Show Cause from the High Court of Hong Kong. As stated in the AAL’s Information Disclosure dated July 26, 2011 in Hong Kong Stock Exchange, the Garnishee Order To Show Cause ordered that all AAL’s existing debts or in due date shall not be paid to the Company (”Debts”). Furthermore, based on the Garnishee Order To Show Cause, on August 17, 2011, AAL was scheduled to attend before the court in the application hearing by Astro Group. In the said

March 24, 2016 101



dijadwalkan untuk menghadiri sidang permohonan dari Astro Group pada tanggal 17 Agustus 2011. Di dalam sidang tersebut, Astro Group mengajukan agar AAL membayarkan utang, atau sebagian dari utang kepada Astro Group senilai dengan jumlah utang Perusahaan kepada Astro Group beserta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk Garnishee Order To Show Cause tersebut.

hearing, Astro Group requested that AAL shall pay the Debts, or part of the Debts to Astro Group up to the amount of the Company’s Debts to Astro Group, including all cost related with the Garnishee Order To Show Cause.

Berdasarkan Putusan Hong Kong Court yang diputuskan oleh Deputy High Court Judge Lok tertanggal 21 Maret 2012, dinyatakan bahwa AAL harus membayar utang kepada Pengadilan selama proses kasus Garnishee masih berlangsung (“Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong”).

Based on Hong Kong Court Decision made by Deputy High Court Judge Lok dated March 21, 2012, it orders that AAL needs to pay the Loan into the Court pending the resolution of the Hong Kong proceedings (“Payment Into Court Order”).

AAL telah mengajukan pernyataan banding atas Putusan Perintah Pembayaran kepada Court of Appeal dan sidang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2012. Permintaan Banding AAL ditolak oleh Court of Appeal Hong Kong dan oleh karenanya pada tanggal 7 September 2012, AAL mengajukan permohonan ijin untuk kasasi pada Pengadilan Mahkamah Agung Hong Kong. Permohonan ijin untuk kasasi disidangkan pada tanggal 31 Oktober 2012.

AAL has lodged an appeal to the Court of Appeal against the Payment Into Court Order and the appeal hearing took place on August 3, 2012. Such appeal was unsuccessful, and therefore on September 7, 2012, AAL took out a further application for leave to appeal to the Court of Final Appeal. The leave application was heard on October 31, 2012.

Dengan adanya Putusan BANI (sebagaimana disebut dibawah ini pada paragrap 2 (c) dibawah ini), pada tanggal 24 September 2012, AAL mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk membatalkan Putusan Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong dan juga mengajukan permohonan untuk melepaskan penundaan persidangan atas Garnishee Proceeding (dipercepat sidangnya) dan juga membatalkan Putusan Garnishee to Show Cause. Permohonan-permohonan tersebut disidangkan pada tanggal 27 September 2012, pada saat sidang Deputy High Court Judge Lok memerintahkan penundaan atas proses Garnishee Proceedings dilepaskan (dipercepat sidangnya). Pada saat sidang, Astro Group meminta kepada Pengadilan untuk menentukan tanggal pembayaran sehingga AAL dapat memenuhi ketentuan Perintah Pembayaran kepada Pengadilan (Hong Kong), namun Pengadilan tidak memberikan ketentuan tanggal pembayaran dikarenakannya adanya perkembangan baru dari kasus tersebut. Sedangkan atas permohonan yang lain diatas telah disidangkan pada tanggal 9 – 13 September 2013.

Due to the BANI Award (as mentioned in paragraph (2)(c) below), on September 24, 2012, AAL made an application to the Court for an order to discharge the Payment Into Court Order and also another application for an order to lift the stay of the Garnishee Proceedings and to discharge the Garnishee Order To Show Cause. The said applications were heard on September 27, 2012, during which Deputy High Court Judge Lok ordered that the stay in respect of the Garnishee Proceedings be lifted (to expedite the hearing). At this hearing, the Astro Group requested the Court to fix a timetable for AAL to comply with the Payment into Court Order, but the Court did not impose a timetable in light of the then recent developments. As to the other applications made by AAL, the hearing was fixed for September 9 to 13, 2013.

Dengan adanya permohonan AAL

Due to the BANI Award, AAL’s application for leave to the Court of Final Appeal in relation to the

Putusan BANI atas Putusan

tersebut, Perintah

March 24, 2016 102



Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Payment Into Court Order has also been adjourned sine die with liberty to restore.

Pada tanggal 24 Januari 2013, Astro Group telah memohon dan mendapatkan anti-suit injuction terhadap AAL dan Perusahaan untuk menghentikan AAL dan Perusahaan untuk melanjutkan atau mengambil tindakan lebih lanjut sehubungan dengan PKPU proses (mengacu pada bagian 2(e) dibawah ini) tanpa persetujuan dari Pengadilan.

On January 24, 2013, the Astro Group applied and obtained an anti-suit injunction against AAL and the Company to restrain them from taking further steps in the PKPU proceedings (referred to in section 2(e) below) without the Court’s permission.

Pada tanggal 4 Februari 2013, Pengadilan menentukan tanggal kepada AAL untuk melakukan memenuhi Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong dalam waktu 14 hari (paling terlambat 18 Februari 2013), selanjutnya jangka waktu pembayaran diperpanjang menjadi tanggal 7 Maret 2013.

On February 4, 2013, the Court laid down a timetable for AAL to comply with the Payment into Court Order, and ordered AAL to make the payment within 14 days (i.e. by February 18, 2013). Subsequently, this deadline was extended to March 7, 2013.

Pada tanggal 18 Januari 2012, Perusahaan mengajukan permohonan, antara lain, untuk mengesampingkan HK Orders dan HK Judgment (“Permohonan Pengesampingan di HK”).

On January 18, 2012, the Company made applications seeking, inter alia, to set aside the HK Orders and the HK Judgment (the “HK Setting Aside Application”).

Sementara itu, Astro Group telah mengajukan permohonan lebih lanjut agar putusan sidang Permohonan Pengesampingan di HK ditunda sampai dengan putusan di Singapura dikeluarkan. Permohonan tersebut dikabulkan pada tanggal 15 Maret 2012.

In the meantime, however, the Astro Group has made a further application seeking to stay the hearing of the HK Setting Aside Application pending resolution of the matter in Singapore. Such application was granted on March 15, 2012.

Pada saat sidang tanggal 27 September 2012, Pihak Astro Group mengajukan permohonan agar sidang atas Permohonan Pengesampingan di HK dan permohonan atas Garnishee Proceeding disidangkan pada waktu yang bersamaan. Deputy High Court Judge Lok tidak berkenan untuk melaksanakan sidang permohonan tersebut sebelum ada Putusan Final dari Pengadilan Singapura, dan memilih untuk mendengarkan Garnishee Proceeding terlebih dahulu. Pengadilan Hong Kong mengusulkan untuk memeriksa kembali masalah ini pada sidang arahan yang diadakan pada tanggal 11 Maret 2013 dengan maksud untuk memutuskan apakah Permohonan Pengesampingan di HK harus didengar pada saat pemeriksaan substantif dari garnishee proceeding. Pada sidang tanggal 11 Maret 2012, Pengadilan Hong Kong membahas sidang dari garnishee proceeding dan tidak membahas usulan waktu untuk sidang Permohonan Pengesampingan di HK. Demikian juga, pada sidang arahan tanggal 13 Juni 2013, Pengadilan Hong Kong memperpanjang waktu untuk sidang garnishee proceeding dari 5 hari menjadi 8 hari (yakni sejak tanggal 9 hingga 18

At the hearing on September 27, 2012, the Astro Group proposed that the HK Setting Aside Application be dealt with and heard together with the Garnishee Proceedings. Deputy High Court Judge Lok was reluctant to direct a composite hearing before receiving a final judgment from the Singapore Courts, preferring that the garnishee proceedings be heard first. The Hong Kong Court proposed to revisit this issue at the direction hearing held on March 11, 2013 with a view to deciding whether the HK Setting Aside Application should also be heard at the substantive hearing of the garnishee proceedings. At the hearing on March 11, 2012, the Hong Kong Court dealt with the hearing of the garnishee proceedings and did not deal with the proposed timing for hearing of the HK Setting Aside Application. Similarly, at the directions hearing on June 13, 2013, the Hong Kong Court extended the time for the hearing of the garnishee proceedings from 5 to 8 days (that is from September 9 to 18, 2013) as well as making consequential orders for the garnishee proceedings but did not deal with the hearing of the HK Setting Aside Application. The garnishee proceedings were

March 24, 2016 103



September 2013) serta membuat consequential orders terhadap garnishee order tetapi tidak terkait dengan sidang atas Permohonan Pengesampingan di HK. Garnishee Proceedings disidangkan sejak tanggal 9 hingga 19 September 2013.

heard from September 9 to 19, and closing submissions were heard on October 19, 2013.

Pada tanggal 31 Oktober 2013, High Court of Hong Kong mengeluarkan putusan sehubungan dengan garnishee proceedings (“Garnishee Judgment”). Dalam Garnishee Judgment, High Court Hong Kong memutuskan bahwa garnishee order nisi dijadikan absolut. Pada tanggal 28 November 2013, Perusahaan memberikan Pemberitahuan Banding Garnishee Judgment kepada pihak lain dan mendaftarkan Pernyataan Banding di High Court of Hong Kong. Sidang atas Banding Garnishee Judgment belum dilaksanakan.

On October 31, 2013, the High Court of Hong Kong delivered its decision in respect of the garnishee proceedings (“Garnishee Judgment”). In the Garnishee Judgment, the High Court of Hong Kong ordered that the garnishee order nisi be made absolute. On November 28, 2013, The Company served a Notice of Appeal against the Garnishee Judgment on the other parties and filed the Notice of Appeal in the High Court of Hong Kong. The appeal of the Garnishee Judgment has not been heard.

Pada tanggal 29 November 2013, sebagai hasil dari Putusan dari Singapore Court of Appeal tersebut diatas, Perusahaan mendaftarkan permohonan di High Court of Hong Kong meminta putusan yang menunggu penetapan atas HK Judgement, mohon untuk penundaan eksekusi atas Garnishee Order Absolute. Atas permohonan tersebut telah ditetapkan untuk sidang yaitu tanggal 23 Januari 2014. Persidangan berlangsung dihadapan Hakim Mimmie Chan pada tanggal 23 dan 24 Januari 2014 dan pada kesimpulan persidangan, Hakim Chan mengabulkan permohonan Perusahaan dan memerintahkan penundaan esekusi atas Garnishee Order penetapan atas HK Judgement, tidak ada kondisi yang dikenakan pada penundaan esekusi dan Hakim Chan menyatakan bahwa berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam persidangan Permohonan dihadapannya (mengenai Penyampingan dI HK), dia percaya bahwa Perusahaan memiliki harapan yang bagus didalam persidangan tersebut.

On November 29, 2013, as a result of the Singapore Court of Appeal Judgment referred to above, The Company filed an application in the High Court of Hong Kong seeking an order that pending determination of the HK Setting Aside Application, there be a stay of execution of the garnishee order absolute. The application was set down for hearing on January 23, 2014. The hearing took place before the Honourable Mimmie Chan on 23 and 24 January 2014, and at the conclusion of the hearing, Chan acceded to the Company’s application and ordered that there be a stay of execution of the garnishee order absolute pending determination of the HK Setting Aside Application. No conditions were imposed on the stay of execution and Chan stated that on the basis of the matters raised in the hearing before her, she believed that the Company had good prospects of success in the HK Setting Aside Application.

Pada tanggal 7 Februari 2014, Astro mengirimkan surat panggilan untuk mengajukan permohonan banding atas putusan dari Hakim Chan. Pada tanggal 21 Maret 2014 dilaksanakan persidangan atas banding tersebut dan sidang dipimpin oleh Hakim Chan, dimana beliau menolak permohonan dari Astro dan menyatakan bahwa beliau tidak setuju (dengan permohonan Astro) bahwa beliau sudah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan prinsip hukum yang salah atau dengan kata lain Hakim Chan sudah melakukan pemeriksaan menurut prinsip hukum yang salah. Hakim Chan juga menyatakan bahwa beliau tidak setuju dengan permohonan banding Astro dapat berhasil.

On February 7 , 2014, Astro issued a summons seeking leave to appeal the order of Chan J. On March 21, 2014, Astro’s application for leave to appeal was heard by Chan J, who dismissed the application, stating that she was not satisfied that she had exercised her discretion under wrong principles of law or that she had exercised her discretion under wrong principles of law or that her decision was plainly wrong and that she was not satisfied that Astro’s proposed appeal had reasonable prospects of success.

March 24, 2016 104



Selanjutnya pada tanggal 4 April 2014, Astro mengirimkan surat panggilan kepada Court of Appeal (setingkat pengadilan tinggi) untuk mengajukan izin banding atas putusan dari Hakim Chan. Pada tanggal 25 Juni 2014, Perusahaan menerima putusan tertulis dari Court of Appeal yang diputuskan oleh dua hakim tinggi; yang mana menolak permohonan izin banding Astro. Dalam Putusan Court of Appeal dikatakan bahwa alasan yang diajukan oleh Astro tidak dapat diterima dan tidak terdapat kesuksesan (dalam persidangan). Court of Appeal juga menyatakan bahwa akan tidak baik jika dalam Putusan Singapore Court of Appeal yang menyatakan bahwa arbitration awards sudah tidak berlaku, tapi Astro masih dapat melaksanakan putusan pengadilan Hong Kong dengan dasar atas putusan arbitrase yang sama, yang dibuat tanpa jurisdiksi.

On April 4, 2014, Astro issued a summons seeking leave to appeal from the Court of Appeal in Hong Kong. On June 25, 2014, in a written judgment, a two member Court of Appeal refused Astro leave to appeal and dismissed the application, as the Court of Appeal was not satisfied that Astro had a reasonable prospect of success. The Court of Appeal stated that it would be remarkable if, despite the Singapore Court of Appeal judgment on the invalidity of the arbitration awards, Astro was still able to enforce a judgment in Hong Kong based on the same arbitration awards that were made without jurisdiction.

Perusahaan memproses Permohonan Pengesamping di HK dan sidang telah dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Desember 2014.

The Company filed its evidence in the HK Setting Aside Application and the hearing took place between 8 – 10 December 2014.

Dengan tidak mengindahkan Putusan Singapore Court of Appeal atas perkara Civil Appeal Nos. 150 and 151 of 2012, pada 17 Februari 2015, High Court Hong Kong tingkat pertama memutuskan untuk menolak permohonan perpanjangan waktu untuk mengesampingkan perintah dan putusan melaksanakan putusan arbitrase di Hong Kong, selanjutnya Perusahaan tidak dapat mengacu pada Pasal 44 (2) dari Ordonansi Arbitrase untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase tersebut (Awards).

Notwithstanding the decision of the Singapore Court of Appeal in Civil Appeal Nos. 150 and 151 of 2012, on February 17, 2015, the High Court of Hong Kong at first instance decided not to extend the time for the Company to apply to set aside the orders and judgment enforcing the Awards in Hong Kong and, further, that the Company could not rely on Section 44(2) of the Arbitration Ordinance to resist enforcement of the arbitration awards as mentioned above (Awards).

Pada tanggal 2 Maret 2015, Perusahaan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk meminta petunjuk apakah izin permohonan banding diperlukan, jika diperlukan Perusahaan telah memohonkan izin permohonan banding kepada Pengadilan. Perusahaan juga telah mohonkan untuk memperpanjang penangguhan eksekusi atas putusan garnishee absolute sampai dengan diputuskannya permohonan HK Setting Aside Decision dan pengurangan pembayaran biaya kepada Astro. Sidang mengenai hal telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2015. Karena sidang tidak dapat diselesaikan dalam satu hari sebagaimana yang telah di alokasikan, Pengadilan menyarankan agar Astro mengajukan permohonan tertulis pada tanggal 23 Oktober 2015 (yang telah dilakukan) dan First Media serta AcrossAsia pada tanggal 2 November 2015. Pada tanggal 8 Desember 2015, Pengadilan memutuskan hal-hal tersebut diatas yaitu meluluskan permohonan izin banding First Media kepada Court of Appeal, memberikan

On March 2, 2015, the Company applied for a direction from the Court as to whether leave to appeal is required, and if so, for leave to appeal against the HK Setting Aside Decision. The Company also applied for an extension of the stay of execution of the garnishee order absolute until the determination of the appeal against the HK Setting Aside Decision and for a reduction of the costs payable to Astro. A hearing was conducted on October 20, 2015 to determine these issues. The parties’ submissions were not completed within the one day allocated to the hearing and the Court directed further written submissions to be filed by rd Astro by Friday October 23 , 2015 and by First nd Media and AcrossAsia by November 2 , 2015. On th December 8 , 2015, the Court handed down its decision, granting First Media leave to appeal to the Court of Appeal, extending the stay of execution of the garnishee order absolute until the determination of the HK Setting Aside Decision and reducing the costs payable by First Media to Astro. The Company

March 24, 2016 105



perpanjangan penangguhan eksekusi atas putusan garnishee absolute sampai dengan diputuskannya permohonan HK Setting Aside Decision dan memberikan pengurangan pembayaran biaya kepada Astro. Perusahaan berencana untuk mendapatkan tanggal sidang banding (atas putusan tersebut) secepatnya.

intends to set down the appeal for hearing as soon as practicable.

Pada tanggal 6 Juli 2015, telah dilaksanakan sidang atas permohonan banding dari Putusan Garnishee untuk menentukan apakah sidang atas banding Putusan Garnishee dan banding putusan atas HK Setting Aside Decision akan dilaksanakan secara bersamaan atau tidak. Pada tanggal 2 September 2015, Pengadilan memutuskan bahwa sidang banding atas HK Setting Aside akan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang banding atas putusan Garnishee Order Absolute dilaksanakan.

On July 6, 2015, there was a hearing to determine whether the appeal against the Garnishee Judgment should be heard before, together with, or after any nd appeal against the HK Setting Aside Decision. On 2 September 2015, the Court handed down its decision, ordering that the HK Setting Aside appeal be heard before the appeal against the order making the garnishee order absolute.

Penasehat hukum Perusahaan, MR & Partners Law Firm, berpendapat: a) bahwa penyampaian seluruh dokumen dari High Court of Hong Kong maupun High Court of Singapura kepada Perusahaan adalah tidak sah karena tidak disampaikan melalui juru sita dari Pengadilan Negeri sesuai domisili Perusahaan (vide Pasal 388 ayat (2) dan Pasal 290 Herzeine Indonesisch Reglement/HIR). Pendapat tersebut sebagaimana dikuatkan oleh Penjelasan Umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 26 September 2011; b) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 ayat (1) Reglemen op de Rechtsvordering (Rv), Putusan High Court of Hong Kong maupun High Court of Singapore tidak dapat dieksekusi di Indonesia;

The Company’s legal advisor, MR & Partners Law Firm, stated, as follows : a) the service of all documents from the High Court of Hong Kong and Singapore are not valid since not served by the Bailiff in the domicile of the Company (vide Article 388 par. (2) and Article 290 of Herzeine Indonesisch Reglement/HIR). The said opinion has been affirmed by the General Explanation issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated September 26, 2011;

c) bahwa putusan Garnishee Order To Show Cause High Court of Hongkong tidak mempengaruhi kewajiban AAL untuk membayar seluruh utangnya kepada Perusahaan.

c)

2) Lainnya (a) Pada tanggal 22 Desember 2011, PT Mustika Memadata telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara: 684/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel (Gugatan No. 684) terhadap PT Direct Vision sebagai Tergugat I, yang melibatkan Perusahaan sebagai Tergugat III. Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi, dimana Tergugat I belum membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD90. Pada tanggal 15 Januari 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan

2) Others (a) On December 22, 2011, PT Mustika Memadata has registered a lawsuit in District Court of South Jakarta with registration No. 684/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel (Case No. 684) against PT Direct Vision as the First Defendant, which involved the Company as the Third Defendant. The civil lawsuit is regarding breach of contract, whereas the First Defendant has not paid its obligations to the Plaintiff for a total amount of the claim is USD90. On January 15, 2013, the District Court of South Jakarta has rendered a Decision No.

b) Based on Article 436 par. 1 of Reglemen op de Rechtsvordering (Rv), the High Court of Singapore and Hong Kong Orders could not be enforced in Indonesia;

March 24, 2016 106

The Garnishee Order To Show Cause as issued by the High Court of Hong Kong had not influenced to the AAL’s obligation to pay all Debts to the Company.



No. 684/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII tidak dapat diterima, Tergugat I melakukan wanprestasi serta menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar USD90 kepada Penggugat. Atas Putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 28 Januari 2013, sementara Tergugat I mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 16 Januari 2013. Selanjutnya, pada tanggal 25 September 2013 Perusahaan telah mendaftarkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa atas pengajuan banding tersebut kemudian Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengeluarkan Putusan No. 470/Pdt/2013/PT.DKI yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Penggugat telah mengajukan menyatakan kasasi atas Putusan Banding kepada Mahkamah Agung pada tanggal 8 September 2014 dan pada tanggal 18 September 2014, Penggugat telah menyerahkan Memori Kasasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh PT. Ayunda Prima Mitra pada tanggal 7 Nopember 2014 dengan mengajukan Kontra Memori Kasasi. Sampai saat ini Mahkamah Agung belum mengeluarkan keputusan resmi terhadap upaya kasasi tersebut.

684/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel which in essense stating that the lawsuit of the Plaintiff against the Defendant II, III, IV, V, VI, and VII could not be accepted, the Defendant I is in default, and punishing the Defendant I to pay all the obligations to the Plaintiff for a total amount is USD90 to the Plaintiff. Toward the Decision No. 684/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, the Plaintiff has filled an appeal on January 28, 2013, while the First Defendant has filled an appeal on January 16, 2013. Furthermore, on 25 September 2013 the Company has registered a Cassation Counter Brief against the Cassation Brief filled by the Plaintiff .That in connection to the said appeal proceeding, the Jakarta High Court has rendered its Decision No. 470/Pdt/2013/PT.DKI which in the substance stating that all of Plaintiff’s claim are rejected entirely. Whereas towards Jakarta High Court Verdict the Plaintiff has made petition on the appeal decision to Supreme Court on 8 September 2014 and on 18 September 2014, the Plaintiff has submitted Memory of Cassation which was then followed up by PT. Ayunda Prima Mitra on 7 November 2014, by submitting Contra Memory of Cassation. Up until this moment, the Supreme Court has not issued any official decision regarding to such cassation.

(b) Pada tanggal 24 Mei 2012, PT Innova Sejahtera telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara: 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel (Gugatan No.308) terhadap PT Direct Vision sebagai Tergugat I, yang melibatkan Perusahaan sebagai Tergugat II. Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi, dimana Tergugat I belum membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar IDR428. Pada tanggal 30 Oktober 2012, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV, V, dan VI, tidak dapat diterima, Tergugat I melakukan wanprestasi serta menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Pengugat sebesar IDR428. Terhadap Putusan No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tersebut, Para Pihak tidak mengajukan upaya hukum banding dalam waktu yang ditentukan.

(b) On May 24, 2012, PT Innova Sejahtera has registered a lawsuit in District Court of South Jakarta with registration No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel (Case No. 308) against PT Direct Vision as the First Defendant, which involved the Company as the Second Defendant. The civil lawsuit is regarding breach of contract, whereas the First Defendant has not paid its obligations to the Plaintiff for in total amount of is IDR428. On October 30, 2012, the District Court of South Jakarta has rendered a Decision Number 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel which in essense stating that the lawsuit of the Plaintiff against the Defendant II, III, IV, V, and VI could not be accepted, the Defendant I is in default, and punishing the Defendant I to pay all the obligations to the Plaintiff for a total amount is IDR428. Toward the Decision No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, the Party did not file an appeal within the alloted time.

March 24, 2016 107

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) (c) Pada tanggal 30 Agustus 2012, Perusahaan telah mengajukan permohonan arbitrase terhadap tindakan wanprestasi AcrossAsia Limited (AAL) sehubungan dengan pelaksanaan Facility Agreement tertanggal 30 Juni 2011 melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Perkara Nomor : 474/VIII/ARBBANI/2012 (“Perkara BANI”)

(c)

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 and January 1, 2014 (In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except data shares per unit) On August 30, 2012, the Company has submitted petition of arbitration against AcrossAsia Limited (AAL) in respect of the execution of the Facility Agreement dated 30 June 2011 through Indonesian National Board of Arbitration (BANI) with Case Number : 474/VIII/ARB-BANI/2012 (“BANI Case”).

Sehubungan dengan Perkara BANI tersebut, pada tanggal 12 September 2012, Majelis Arbitrase BANI telah memberikan Putusan akhir (“Putusan BANI”) yang amarnya antara lain menyatakan “Menghukum AAL untuk membayar hanya kepada FM utang pokok berikut bunga sebesar USD46,774 dan melaksanakan pembayaran tersebut di Republik Indonesia hanya kepada FM selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan”.

With regard to BANI Case, on September 12, 2012, the Arbitral Tribunal has issued a final Award (“BANI Award”) states the following “Punishing AAL to pay only to FM the principal amount of USD46,774 and make such payment in the Republic of Indonesia only to FM at the latest 45 (forty five) days after the award is pronounced”.

Putusan BANI tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Akta Pendaftaran Nomor : 26/WASIT/2012/PN.JKT.PST tanggal 13 September 2012.

The BANI Award has been registered at the Registry Office of Central Jakarta District Court as per Deed of Registration Number: 26/WASIT/2012/PN.JKT.PST dated September 13, 2012.

Pada tanggal 24 September 2012, Perusahaan telah mendaftarkan Permohonan Teguran (Aanmaning) atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perkara Nomor : 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal 12 September 2012 untuk melakukan eksekusi Putusan BANI tersebut, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perusahaan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar melakukan teguran (aanmaning) atas pelaksanaan Putusan BANI dengan memerintahkan AAL melaksanakan Putusan BANI dengan melakukan pembayaran utang pokok berikut bunga sebesar USD46,774 hanya kepada Perusahaan (PT First Media Tbk) selambat-lambatnya pada tanggal 25 Oktober 2012 dan pembayaran tersebut dilaksanakan di Republik Indonesia.

On September 24, 2012, the Company has filled an Application for an official warning (Aanmaning)to execute the Award of Indonesian National Board of Arbitration (BANI) Case Number : 474/VIII/ARB-BANI/2012 dated September 12, 2012, at the Central Jakarta District Court. The Company kindly request the Chief Judge of Central Jakarta District Court to issue an official warning (aanmaning) on the enforcement of the BANI Award by oredering AAL to make payment of the principal amount of indebtedness with the interest in the amount of USD46,774 only to the Company (PT First Media Tbk) at the latest on October 25, 2012 and the payment shall be made in the Republic of Indonesia.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 089/2012/Eks tertanggal 26 September 2012 yang menyatakan bahwa Putusan BANI dapat dilaksanakan serta Penetapan Nomor : 089/2012.Eks tertanggal 27 September 2012 yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk

Whereas the Central Jakarta District Court has rendered a Court Order Number : 089/2012/Eks dated September 26, 2012 stating that the BANI Award may be enforced and a Court Order Number : 089/2012/Eks dated September 27, 2012 ordering the Registrar of the Central Jakarta District Court to officially summon AAL to

March 24, 2016 108



memanggil secara resmi AAL supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober 2012.

come to appear the Chief Judge of Central Jakarta District Court on October 16, 2012.

Pada tanggal 16 Oktober 2012, Pengadilan Jakarta Pusat memberikan teguran kedua secara lisan untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2012.

On October 16, 2012, the Central Jakarta District Court during the hearing issued second warning to appear before the Chief of Judge of Central Jakarta District Court on October 30, 2012.

Pada tanggal 30 Oktober 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan teguran (aanmaning) ketiga kepada AAL. Terhadap panggilan menghadap tersebut, AAL menyampaikan bahwa AAL masih ada niat untuk membayar (kepada FM), dan bahwa AAL telah mengajukan surat tanggal 16 Oktober 2012 perihal keberatan atas pelaksanaan eksekusi ini sehubungan dengan adanya gugatan AAL pada pengadilan Tinggi Hong Kong atas adanya Putusan Garnishee Order to Show Cause. AAL juga meminta penangguhan pelaksanaan eksekusi atas Putusan BANI karena dapat menyebabkan dualisme hukum.

On October 30, 2012, the Central Jakarta District Court issued the third warning to AAL. AAL responded to such warning was; that AAL would like to pay (to FM) and AAL has submitted a letter to court October 16, 2012 regarding the objection to execute the decision due to Garnishee Order to Show Cause. AAL also requested to postpone the enforcement of the execution of BANI Award due to double jeopardy.

Pada tanggal 27 Nopember 2012, Perusahaan dan AAL datang menghadap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak AAL pada intinya menyampaikan hal yang sama sebagaimana pada sidang tanggal 30 Oktober 2012, dimana AAL memiliki niat untuk membayar utangnya kepada FM dan meminta penangguhan pelaksanaan Putusan BANI. Sedangkan Perusahaan menyampaikan kepada Pengadilan agar Putusan BANI tetap dilaksanakan karena apa yang terjadi di Hong Kong tidak ada kaitannya dengan perkara BANI di Indonesia.

On November 27, 2012, the Company and AAL appeared before the Central Jakarta District Court.AAL repeated its request as previously state during hearing dated October 30, 2012, which AAL would like to pay to FM and requested to postpone the enforcement of the execution of BANI Award. However, the Company informed the court that the Company was insisted to enforce the BANI Award; since what happen in Hong Kong was not related to BANI case in Indonesia.

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa acara teguran atau aanmaning dalam perkara ini telah selesai dan menyampaikan agar AAL dalam waktu 8 hari setelah aanmaning dapat melakukan kewajibannya dengan sukarela.

Further the head of the Central Jakarta District Court declared that the warning (aanmaning process) has been completed and instructed AAL voluntarily to comply with its obligation within 8 days after this aanmaning.

(d). Pada tanggal 26 Desember 2012, Perusahaan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap AcrossAsia Limited (AAL) melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan PKPU tersebut diajukan sehubungan dengan utang AAL yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Facility Agreement tertanggal 30 Juni 2011 yang

(d). On December 26, 2012, the Company filed a Petition for Suspension of Obligation for Payment of Debts (PKPU) against AcrossAsia Limited (AAL) through the Commercial Court at the Central Jakarta District Court. The PKPU Petition was filed in connection with AAL’s indebtedness that has been due and payable based on Facility Agreement dated June 30, 2011 which was supported by the Award of

March 24, 2016 109



diperkuat dengan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No 474/VII/ARBBANI/2012 tertanggal 12 September 2012, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 089/2012.EKS Jo. No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tertanggal 24 September 2012, serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 089/2012.EKS Jo. No. 474/VIII/ARBBANI/2012 tertanggal 27 September 2012.

Indonesian National Board of Arbitration (BANI) Case Number : 474/VIII/ARB-BANI/2012 dated September 12, 2012, Order of Central Jakarta District Court Case No. 089/2012.EKS Jo. No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 dated September 24, 2012, and Order of Central Jakarta District Court Case No. 089/2012.EKS Jo. No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 dated September 27, 2012.

Bahwa pada 15 Januari 2013, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST yang amar putusannya pada intinya menyatakan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Perusahaan serta menetapkan PKPU Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan.

Whereas on January 15, 2013, the Panel of Judges has rendered a Decision No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST stating that the Panel of Judges granting the PKPU Petition as filed by the Company and stipulating the Temporary PKPU shall be at the most 45 (forty five) days as of the a quo Decision was pronounced.

Selanjutnya berdasarkan Penetapan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 Januari 2013, Hakim Pengawas telah menetapkan rapat kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan bagi para kreditur AAL (dalam PKPU), Rapat Verifikasi/Rapat Pencocokan utang terhadap para kreditur AAL (dalam PKPU), serta sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Furthermore, pursuant to the Order No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dated January 21, 2013, the Supervisory Judge has determined the First Meeting of the Creditors, the deadline for filling any claims for the Creditors of AAL (in PKPU), the Debt Verification / Adjustment Meeting against the Creditors of AAL (in PKPU), and the Judge Deliberation Hearing.

Pada tanggal 15 Februari 2013, Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST yang pada intinya memerintahkan semua pihak yang terkait dengan proses PKPU AAL untuk tunduk pada proses PKPU AAL yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melarang Debitur /AAL (dalam PKPU) untuk melakukan pembayaran kepada pihak manapun, Kreditur dan/atau pihak ketiga melalui High Court of Hong Kong dan/atau Pengadilan-Pengadilan lainnya serta melarang Debitur/AAL (dalam PKPU) untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengurusan aset, kepemilikan/pengalihan aset, transaksi perbankan/keuangan, pembayaranpembayaran, peminjaman-peminjaman, penjaminan saham-saham milik AAL dan transaksi lainnya tanpa surat persetujuan dari Tim Pengurus.

On Februari 15, 2013, the Supervisory Judge has rendered an Order No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST which in essense order all parties related to AAL’s PKPU process to comply with the ongoing AAL’s PKPU process in the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, prohibit the Debtor/ AAL (in PKPU) to make a payment to any parties, the Creditor and/or third parties through the High Court of Hong Kong and/or another courts,and prohibit the Debtor/ AAL (in PKPU) to perform acts related to management of assets, ownership/transfer of assets, banking transactions/finance, payments, loans, guaranteeing the shares owned by AAL and other transactions without an approval letter from the Administrator Team.

March 24, 2016 110



Bahwa AAL kemudian mengajukan permohonan perpanjangan waktu penundaaan kewajiban pembayaran utang pada tanggal 26 Februari 2013.

Whereas AAL then submitted a petition for PKPU extension time on February 26, 2013.

Pada tanggal 5 Maret 2013, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, yang amarnya pada intinya menyatakan Termohon PKPU AAL berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

On March 5, 2013, the Panel of Judges of the Commercial Court of Central Jakarta District Court has rendered a Decision No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST which in essense declaring that the PKPU Petitionee AAL is bankrupt with all its legal consequences.

Selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 7 Maret 2013, Hakim Pengawas telah menetapkan rapat kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan pajak dan tagihan para Kreditur, serta rapat verifikasi tagihan pajak dan tagihan para kreditur.

Furthermore, pursuant to Order No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dated March 7, 2013, the Supervisory Judge has determined the first Creditors meeting, the deadline for submission for the claims of tax and Creditors, and the Verification Meeting of Creditors of AAL.

Pada tanggal 13 Maret 2013, AAL mengajukan Permohonan dan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 5 Maret 2013. AAL memohon agar Majelis Hakim tingkat Kasasi membatalkan Putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dan menyatakan kepailitan AAL dicabut / diangkat. Terhadap permohonan dan Memori kasasi tersebut, Perusahaan kemudian mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Maret 2013.

On March 13, 2013, AAL submitted a Petition for Cassation and a Cassation Brief againts the Decision No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dated March 5, 2013. AAL requested the Honorable Panel of Justices at the Cassation Level to cancel the Decision No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST and declare the bankruptcy of AAL to be revoked / annulled. Further, on March 22, 2013 the Company then filed a Cassation Counter Brief against the Petition for Cassation and a Cassation Brief.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan No. Register 214 K/Pdt.SusPKPU/2013 tertanggal 31 Juli 2013; Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari AAL. Pada tanggal 8 Maret 2016 Perusahaan menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 3 Maret 2016 bahwa AAL telah memasukkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung tersebut.

Based on Supreme Court Decision No. 214 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 dated 31 July 2013; the Supreme Court refused AAL’s cassation petition. th On 8 March 2016, the Company received a notification letter from Central Jakarta District Court dated 3 March 2016, that AAL has submitted its judicial review petition against such Supreme Court Decision.

(e.)Pada tanggal 23 Mei 2014, Suhandar dan Shandy Maulana telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 303/Pdt.G/2014.PN/Jkt.Sel (Gugatan No. 303) terhadap Perusahaan sebagai tergugat I dan LN, entitas anak sebagai Tergugat II. Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Perbuatan Melawan

(e)On May 23, 2014, Suhandar and Shandy Maulana has registered a lawsuit in District Court of South Jakarta with registration 303/Pdt.G/2014.PN/Jkt.Sel (Case No. 303) against the Company as the First Defendent and LN, a subsidiary, as the Second Defendant. The lawsuit in essense stating that the First Defendant

March 24, 2016 111


PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 and January 1, 2014 (In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except data shares per unit) and the Secon Defendant has not paid its obligation to the Plaintiff for total amount of Rp2,170 and Rp1,312 in connection with body advertising provided to the First Defendant and Second Defendant to promote their brand. The first hearing shall be on August 7, 2014.

Hukum, dimana Tergugat I dan Tergugat IIdianggap belum membayar kewajiban kepada Para Penggugat sebesar Rp2.170 dan Rp1.312 sehubungan dengan penggunaan dengan penggunaan tubuh pada Para Penggugat untuk media iklan (body advertising) untuk promosi merek milik Tergugat I dan Tergugat II. Sidang pertama dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2014.

35. Informasi Segmen Operasi

35. Information of Operating Segments

Dalam mengidentifikasi segmen operasi, manajemen melihat dari jenis usaha yang mewakili kegiatan utama usaha Perusahaan yaitu jasa akses internet dan bioskop pada tahun 2015 dan jasa jaringan televisi kabel dan internet serta broadband wireless access pada tahun 2014.

In identifying the operating segments, the management see the business types that represent the main activities of the Company’s business is a internet service provider and cinema in 2015 and cable television network and internet and broadband wireless access in 2014.

Informasi konsolidasian berdasarkan operasi adalah sebagai berikut:

Consolidated information segments are as follows:

Jasa akses Internet/ Internet Services Provider Hasil Operasi Pen d ap at an Biaya Keu an g an Keu n t u n g an (Ker u g ian ) Selisih Ku r s - Net o Man f aat (Beb an ) Pajak Pen g h asilan

segmen

31 Desember 2015/December 31, 2015 Bioskop/ Tidak Teralokasi Cinema dan Lainnya/ Unallocated and Others

based

on

operating

Jumlah/ Total

Laba (Rugi) Periode Berjalan

738,917 (300,260) (99,249) 401,956 (1,408,867)

176,941 (19,836) (3,536) 24,659 (87,377)

147,122 (5,068) (234) 2,896 (17,470)

1,062,980 (325,164) (103,019) 429,511 (1,513,714)

Operating Results Revenues Fin an ce Co st Gain (Loss) on Foreign Exchange-Net Income Tax Benefits (Expenses) Income (Loss) during Current Period

Informasi Segmen Aset Seg m en Dilap o r kan Liab ilit as Seg m en Dilap o r kan

12,474,433 4,249,902

754,063 654,339

483,492 343,276

13,711,988 5,247,517

Segment Information Segment Assets Segment Liabilities

Jaringan Televisi Kabel dan Internet/ Cable Television Network and Internet Hasil Operasi Pen d ap at an Beb an Bu n g a d an Pen d an aan Lain n ya - Net o Keu n t u n g an (Ker u g ian ) Selisih Ku r s - Net o Man f aat (Beb an ) Pajak Pen g h asilan

31 Desember 2014/December 31, 2014 Broadband Wireless Tidak Teralokasi Access/ dan Lainnya/ Broadband Wireless Unallocated and Access Others

Jumlah/ Total

1,661,125

256,927

84,749

2,002,800

Laba (Rugi) Periode Berjalan

(70,261) 13,164 (291,335) 7,853,951

(26,402) (122) -179,941

(5,609) (16) 8,003 (147,740)

(102,272) 13,026 (283,332) 7,886,152

Operating Results Revenues Interest and Other Financing Charges - Net Gain (Loss) on Foreign Exchange-Net Income Tax Benefits (Expenses) Income (Loss) during Current Period

Informasi Segmen Aset Seg m en Dilap o r kan Liab ilit as Seg m en Dilap o r kan

8,127,828 (179,897)

438,250 848,361

4,385,868 2,918,096

12,951,946 3,586,560

Segment Information Segment Assets Segment Liabilities

March 24, 2016 112

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) 36. Manajemen Risiko Keuangan dan Nilai Wajar Instrumen Keuangan

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 and January 1, 2014 (In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except data shares per unit) 36. Financial Risks Management and Fair Value of Financial Instrument

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko mata uang, risiko suku bunga, risiko likuiditas. Melalui pendekatan manajemen risiko, Perusahaan mencoba untuk meminimalkan potensi dampak negatif dari risikorisiko di atas.

The main financial risks facing the Company are credit risk, currency risk, interest rate risk and liquidity risk. Through a risk management approach, the Company has been trying to minimize the potential negative impact of the above risks.

(i) Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

(i) Credit Risk Credit risk is the risk that one party of a financial instrument will fail to meet its obligations and cause the other party suffered financial losses.

Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas di bank, piutang usaha dan piutang lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Eksposur resiko kredit maksimum pada tanggal pelaporan adalah:

Company's financial instruments that have the potential for credit risk consist of cash and cash equivalents at the bank, trade receivables and other receivables. Total maximum credit risk exposure is equal to the carrying value of these accounts. Total maximum credit risk exposure at reporting date are as follows:

31 Des/ Dec 31, 2015 Kas d an Set ar a Kas Piut an g Jumlah

31 Des/ Dec 31, 2014

80,463 748,334 828,797

317,412 695,677 1,013,089

Cash and Cash Equivalents Receivables Total

Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank-bank dengan predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan Perusahaan adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga Perusahaan memiliki kas dan setara kas dan piutang di berbagai institusi keuangan.

For credit risk associated with banks, only banks with a good predicate are chosen. In addition, Company policy is to not limit the exposure only to one particular institution, so that the Company had cash and cash equivalents and receivables from various financial institutions.

(ii) Risiko Mata Uang Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

(ii) Currency Risk Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.

Perusahaan melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan mata uang asing, diantaranya adalah belanja modal dan transaksi pinjaman Perusahaan. Sehingga, Perusahaan harus mengkonversikan Rupiah ke mata uang asing, seperti Dolar Amerika, untuk memenuhi kebutuhan liabilitas dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika dapat memberikan dampak pada kondisi keuangan Perusahaan.

The Company conducte transactions using foreign currencies, including the financing of working capital and Company’s loan. Thus, the Company shall convert the amount into foreign currency, such as U.S. dollars, to meet obligations denominated in foreign currencies at maturity. Fluctuations in currency exchange rate of Rupiah against the U.S. Dollar may impact the Company's financial condition.

March 24, 2016 113



Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, jika terjadi penguatan nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sebesar 5% pada tanggal pelaporan, dan semua variabel lainnya dianggap konstan, maka tidak terdapat perubahan terhadap komponen ekuitas lainnya sedangkan perubahan terhadap jumlah laba rugi Perusahaan masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, adalah kenaikan laba (rugi) sebesar (Rp26.171).

For the years ended December 31, 2015, when there was a strengthening exchange rate of the US dollar against the rupiah currency by 5% at the reporting date, and all other variables held constant, then there are no other changes to the equity component, while changes to the Company's profit and loss for each years ended December 31, 2015, was the increase in net income (loss) of (Rp26,171).

Kenaikan rugi bersih akibat penguatan 5% mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah terutama disebabkan oleh pinjaman jangka panjang dalam dolar Amerika Serikat.

The increase in net loss of 5% due to the strengthening US dollar against the rupiah is mainly caused by long-term loans in US dollars.

Perusahaan mengelola risiko mata uang dengan melakukan pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat apabila diperlukan untuk mengurangi risiko mata uang asing. Disamping itu Perusahaan melakukan lindung nilai pada pinjaman jangka panjangnya.

The Company manages currency risk by conducting surveillance of fluctuations in currency rates continuously so that it can perform the appropriate action as needed to reduce foreign currency risk. Besides, the company is hedging on long-term loans.

(iii) Risiko Suku Bunga Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

(iii) Interest Rate Risk Interest rate risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to the changes in market interest rate.

Perusahaan memiliki risiko suku bunga terutama karena melakukan pinjaman menggunakan suku bunga mengambang. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan.

The Company exposures to interest rate risk mainly due to the loans using floating interest rate. The Company monitor the impact of interest rate movement to minimize negative impact on the Company.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, jika suku bunga pasar naik/turun sebesar 50 basis poin dan semua variabel lainnya dianggap konstan, maka rugi bersih periode berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp5.995 yang terjadi sebagai akibat naik/turunnya pendapatan bunga atas kas dan setara kas.

For the years ended December 31, 2015, if market interest rates rise / fall by 50 basis points and all other variables held constant, the net loss for the year would be lower / higher amounting to Rp5.995 that occur as a result of rise / lower interest income on cash and cash equivalents.

Informasi mengenai suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada Perusahaan dijelaskan pada Catatan 15 dan 16.

Information regarding the interest rate of loans bored by the Company was described in Note 15 and 16.

(iv) Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas adalah risiko dimana suatu entitas menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangannya yang diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya.

(iv) Liquidity Risk Liquidity risk is the risk where an entity faces difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities which is settled by delivery of cash or other financial assets.

March 24, 2016 114


Below is a summary of the maturity profile of the Group financial liabilities:

Dibawah ini ringkasan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup: Nilai Tercatat/ Carrying Amount 31 Desember 2015 Ut an g Usah a Beb an Akr u al Ut an g p ajak Pin jam an Ut an g Sew a Pem b iayaan Liab ilit as Keu an g an Lain n ya

31 Desember 2014 Ut an g Usah a Beb an Akr u al Ut an g Pajak Pin jam an Ut an g Sew a Pem b iayaan Liab ilit as keu an g an lain n ya


Arus Kas Aktual/ Actual Cash Flow

< = 1 Tahun/ < = 1 Year

> 1 Tahun/ > 1 Year

1,071,288 470,584 11,419 2,401,987 435,327 379,207 4,769,812

1,071,288 470,584 11,419 2,401,987 435,327 379,207 4,769,812

1,071,288 470,584 11,419 1,017,514 113,869 370,773 3,055,447

---1,384,473 321,458 8,434 1,714,365

766,492 273,743 8,735 1,778,525 236,811 85,935 3,150,241

766,492 273,743 8,735 1,778,525 236,811 85,935 3,150,241

766,492 273,743 8,735 298,162 24,436 59,644 1,431,212

---1,480,363 212,375 26,291 1,719,029

December 31, 2015 Trade Payables Accrued Expenses Tax Payables Loans Lease Payable Other Financial Liabilities

December 31, 2014 Trade Payables Accrued Expenses Tax Payables Loans Lease Payable Other Financial Liabilities

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan surat berharga yang mencukupi untuk memungkinkan Perusahaan dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan. Selain itu Perusahaan juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

The Company manage their liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash equivalent so the Company are able to meet their commitment for the Company normal operation. Other than that, the Company are also continuously keep watch the projection and actual cash flow and the due date of financial assets and liabilities.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Fair Value of Financial Instruments

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dinilai menggunakan discounted cash flow berdasarkan tingkat suku efektif terakhir yang berlaku untuk masing-masing pinjaman yang diutilisasi.

Fair value of long-term loans are estimated using discounted cash flow based on effective interest rate charged by the lenders for the last utilization.

31 Desember 2015/ December 31, 2015 Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/ Carrying Amount Fair Value Aset Keuangan Kas d an Set ar a Kas Piut an g Usah a Aset Keuan gan Lan car Lain n ya Piut an g Pih ak Ber elasi Aset Keuan gan Tid ak Lan car Lain n ya Liabilitas Keuangan Ut an g Usah a Beb an Akr ual Ut an g Pajak Pin jam an Ut an g Sew a Pem b iayaan Liab ilit as keuan gan lain n ya

31 Desember 2014/ December 31, 2014 Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/ Carrying Amount Fair Value

80,463 101,508 264,974 646,826 172,315 1,266,087

80,463 101,508 264,974 646,826 172,315 1,266,087

317,412 111,046 220,464 584,631 152,510 1,386,063

317,412 111,046 220,464 584,631 152,510 1,386,063

1,071,288 470,584 11,419 1,017,514 113,869 370,773 3,055,447

1,071,288 470,584 11,419 1,017,514 113,869 370,773 3,055,447

766,492 273,743 8,735 298,162 24,436 59,644 1,431,212

766,492 273,743 8,735 298,162 24,436 59,644 1,431,212

Pada 31 Desember 2015 dan 2014, manajemen memperkirakan bahwa nilai tercatat aset lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek dan yang jatuh temponya tidak ditentukan telah mencerminkan nilai wajarnya. March 24, 2016

Financial Assets Cash and Cash Equivalents Accounts Receivable Other Current Financial Assets Due from Related Parties Other Non Current Financial Assets Financial Liabilities Bank Loan Accounts Payable Other Current Financial Liabilities Due to Related Parties Accrued Expenses Other Non Current Financial Liabilities

On December 31, 2015 and 2014, management estimates that the carrying value of assets and financial liabilities and which maturity is not specified has reflect its fair value.

115

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) Hirarki nilai wajar untuk aset keuangan yang pada akhir tahun dicatat menggunakan nilai wajar adalah aset tersedia untuk dijual sebesar Rp104.136 per 31 Desember 2015 pada hirarki tingkat 1.


Fair value hierarchy for financial assets at year-end are recorded using the fair value of assets available for sale of Rp104,136 per December 31, 2015 at the hierarchy level 1.

37. Pengelolaan Permodalan

37. Capital Management

Tujuan utama Perusahaan dalam hal pengelolaan modal adalah mengoptimalisasi saldo utang dan ekuitas Perusahaan dalam rangka mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian yang diperlukan dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan tujuan strategis Perusahaan.

Company's main objectives in managing capital is to optimize the balance of debt and equity in order to maintain the Company's future business growth and maximize shareholder value. The Company manages its capital structure and makes adjustments necessary by considering the changes in economic conditions and the Company's strategic objectives.

Untuk menjaga dan menyesuaikan struktur modal, Perusahaan mungkin menerbitkan saham baru, memperoleh pinjaman baru atau melakukan pelunasan pinjaman.

To maintain and adjust the capital structure, the Company may issue new shares, obtaining new loans or repay loans.

38. Laba (Rugi) Per Saham

38. Earning (Loss) Per Shares

Laba per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun bersangkutan:

Earnings per share is calculated by dividing income (loss) attributable to the owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year:

2015 Rp Laba (Rugi) Per Saham Laba (Rugi) Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Jutaan Rupiah) Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham Beredar (Lembar) Laba (Rugi) Per Saham Dasar (Dalam Rupiah Penuh)

2014 Rp Earnings (Loss) Per Share Income (Loss) Attributable to the Equity Holders of the Parent Entiity (in Million Rupiah) 7,737,476 Weighted Average:

(624,967)

1,742,167,907

1,742,167,907

(359)

4,441

Harga pelaksanaan waran pada 31 Desember 2015 dan 2014 lebih besar dari harga pasar saham ratarata selama tahun tersebut di bursa efek, sehingga laba bersih per saham dilusian per 31 Desember 2015 dan 2014 tidak dihitung.

Outstanding Shares (share) Basic Earning (Loss) Per Share (in Full Rupiah)

The exercise price of warrants as of December 31, 2015 and 2014 were higher than average market price of share during the year in stock exchange, therefore the diluted earnings per share was not computed as of December 31, 2015 and 2014.

March 24, 2016 116



39. Informasi Tambahan untuk Arus Kas

39. Additional Information for Cash Flows Significant activities not affecting cash flows:

Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas: 2015 Pen am b ah an Aset Sew a Pem b iayaan Melalu i Ut an g Sew a Pem b iayaan Pem b elian Aset Tet ap d an Per alat an u n t u k In st alasi m elalu i Ut an g Pen am b ah an Aset Takb er w u ju d Melalu i Ut an g Ko n ver si Ut an g Men jad i Mo d al Sah am d an Tam b ah an Mo d al Diset o r

2014 --

371,673

589,116

346,206

14,210

--

--

1,308,028

40. Kombinasi Bisnis

Additional of Asset Under Capital Lease Through Lease Payables Purchases of Property, Plant and Equipment and Equipment for Installation through Payables Additional of Intangible Assets Through Payables Conversion Debt to Share Capital and Additional Paid in Capital

40. Business Combination

PT Mitra Mandiri Mantap (MMM) Pada tanggal 24 Desember 2014, Perusahaan mengakuisisi 69.04% saham MMM, pihak ketiga, dalam rangka perluasan usaha yang memiliki nilai strategis dan mendukung kegiatan usaha Grup.

PT Mitra Mandiri Mantap (MMM) On December 24, 2014, the Company acquired 69.04% shares of MMM, third party, in line with the strategic business expansion which support the Group’s business activities.

Tabel berikut merangkum jumlah aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi MMM:

The following table summarises the identifiable assets acquired and the liabilities taken over at the acquisition date of MMM:

Nilai Wajar/ Fair Value Rp Kas d an Set ar a Kas Piu t an g Usah a Aset Keu an g an Lan car Lain n ya Per sed iaan Pajak Dib ayar d i Mu ka Biaya Dib ayar d i Mu ka Biaya Dib ayar d i Mu ka Jan g ka Pan jan g Aset Keu an g an Tid ak Lan car Lain n ya Aset Tet ap Aset Takb er w u ju d Uan g Mu ka Aset Pajak Tan g g u h an Aset Tid ak Lan car Lain n ya Ut an g Usah a Beb an Akr u al Ut an g Pajak Liab ilit as Im b alan Ker ja jan g ka Pen d ek Biaya Lan g g an an Dit er im a d i Mu ka d an Dep o sit o Pelan g g an Liab ilit as Keu an g an Jan g ka Pen d ek Lain n ya Pin jam an Jan g ka Pan jan g Liab ilit as Im b alan Ker ja jan g ka Pan jan g Liab ilit as Pajak Tan g g u h an Ut an g Sew a Pem b iayaan Liab ilit as Keu an g an Jan g ka Pan jan g Lain n ya Jumlah Aset Neto

216,179 68,174 203,262 169,850 259,623 361,189 339,737 182,911 1,286,541 1,638,204 151,832 388,845 16,527 (708,821) (181,980) (1,761) (5,823) (3,116) (13,512) (1,454,661) (10,052) (368,778) (166,972) (19,831) 2,347,567

March 24, 2016 117

Cash and Cash Equivalents Trade Receivables Other Current Financial Assets Inventories Prepaid Taxes Prepaid Expenses Long-Term Prepayment Other Non-Current Financial Assets Property, Plant and Equipment Intangible Assets Advances Deferred Tax Assets Other Non-Current Assets Trade Payables Accrued Expenses Taxes Payable Short-Term Employee Benefit Liabilities Unearned Subscription and Customer Deposit Other Short-Term Financial Liabilities Long-Term Loan Long-Term Employee Benefit Liabilities Deferred Tax Liabilities Obligation under Finance Lease Other Long-Term Financial Liabilities Total Net Assets



Nilai Wajar/ Fair Value Rp Pen am b ah an Nilai Wajar at as Kep em ilikan No n Pen g en d ali PT Mit r a Man d ir i Man t ap

662,339

Additional Fair Value of Ownership Non-Controlling Interest of PT Mitra Mandiri Mantap

Porsi Nilai Wajar dari Aset Neto PT Mitra Mandiri Mantap

1,685,228

The Portion of Fair Value of Net Assets of PT Mitra Mandiri Mandiri

Nilai Pasar Sah am Min o r it as PT Mit r a Man d ir i Man t ap

(461,538)

Minority Fair Market Value of PT Mitra Mandiri Mantap

1,223,690 113,710 1,337,400

The Portion of Fair Value of Net Assets Goodwill Total Value Transfer

Po r si Kep em ilikan at as Nilai Wajar Aset Net o Go o d w ill Jumlah Nilai Pengalihan

Goodwill yang timbul dari akuisisi tersebut adalah sebesar Rp113.710 (dicatat sebagai akun aset takberwujud) yang merupakan hasil bisnis Entitas Anakyang menunjang dan bersinergi dengan bisnis inti Grup.

Goodwill arising from the acquisition amounted to Rp113,710 (recored as part of intangible assets) represents subsidiary business results that support and synergy with the core business of the Group.

Saldo nonpengendali Rp347.664.

adalah

The balance of non-controlling interest on this acquisition is amounting to Rp347,664.

Liabilitas pajak tangguhan yang timbul atas selisih nilai wajar aset bersih MMM dengan nilai bukunya adalah sebesar Rp368.778

Deferred tax liabilities arising from difference in fair value of net assets MMM with its book value is amounting to Rp368,778.

Beban terkait akuisisi tersebut tidak diperhitungkan dalam kombinasi bisnis ini karena tidak material dan telah dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Acquisition related expenses are not calculated in this business combination since it is not material but have been charged to the current year statement of comprehensive income.

Sehubungan dengan akuisisi tersebut, maka laporan keuangan MMM terhitung sejak tanggal akuisisi dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Grup.

In connection with the acquisition, the financial statements of MMM from the date of acquisition have been consolidated into the financial statements of the Group.

Jumlah pendapatan usaha dan rugi sebelum pajak penghasilan MMM sejak tanggal akuisisi yang dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar nihil.

Total revenue and loss before tax of MMM since the date of acquisition which is included in the consolidated statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2014 amounted to nil.

atas

akuisisi

ini

41. Penyajian Kembali dan Reklasifikasi Laporan Keuangan

41. Restatement and Reclassification of Financial Statements

Sehubungan dengan penerapan PSAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, maka Perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dengan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013) secara retrospektif.

In connection with the adoption of the new PSAK effective from January 1, 2015, the Company has restated its financial statements for the years ended December 31, 2014 and 2013 by applying PSAK 24 (Revised 2013) retrospectively.

March 24, 2016 118

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) Sehubungan dengan perubahan estimasi masa manfaat, klasifikasi dan perlakuan atas pengakuan aset tetap, perubahan klasifikasi pada biaya dibayar dimuka, persediaan, utang usaha dan bank serta perubahan pada pengakuan atas jumlah pendapatan dan beban yang diakui. Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.


In connection with the change in the estimated useful life, classification and treatment of fixed asset recognition, the classification changes in prepaid expenses, inventories, accounts payable and bank and changes in the recognition of the amount of revenue and expenses recognized. Company reissued financial statements for the year ended December 31, 2014.

31 Des/Dec 31, 2014 Pelaporan Sebelumnya/ Disajikan Kembali / Restated Previous Reported Akun Laporan Posisi Keuangan Piu t an g Usah a Pih ak Ber elasi Pih ak Ket ig a Aset Keu an g an Lan car Lain n ya Per sed iaan Biaya Dib ayar Dim u ka Aset Keu an g an Tid ak Lan car Lain n ya Aset Tet ap Uan g Mu ka Aset Pajak Tan g g u h an Ut an g Usah a Pih ak Ket ig a Beb an Akr u al Ut an g Pajak Liab ilit as Keu an g an Jan g ka Pen d ek Lain n ya Ut an g Ban k d an Lem b ag a Keu an g an Jan g ka Liab ilit as Im b alan Ker ja Jan g ka Pan jan g Sald o Lab a (Def isit ) Kep en t in g an No n -Pen g en d ali Pen g h asilan Ko m p r eh en sif Lain Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Pen d ap at an Beb an Layan an Beb an Pen ju alan Beb an Um u m d an Ad m in ist r asi Beb an Pen yu su t an d an Am o r t isasi Beb an Pajak Lain -lain - Net o Biaya Keu an g an - Net o Beb an Pajak Pen g h asilan Ef ek Pen yesu aian Pr o f o r m a

18,940 92,209 220,282 184,228 369,147 150,529 1,957,605 196,534 463,649

18,975 92,071 220,464 184,224 369,638 152,510 1,937,316 197,945 469,512

488,776 273,089 8,630 51,273 1,477,863 28,362 7,394,414 1,135,364 --

488,682 273,743 8,735 59,644 1,480,363 29,849 7,398,601 1,107,686 2,699

2,026,070 (592,450) (133,861) 514,772 (394,400) (41,613) 63,439 (106,814) (271,590) 35,160

2,024,973 (591,916) (133,698) (494,364) (391,657) (41,719) 25,227 (105,121) (265,727) 57,167

Statements of Financial Position Trade Receivables Related Parties Third Parties Other Current Financial Assets Inventories Prepaid Expenses Other Non-Current Financial Assets Property, Plant and Equipment Advances Deferred Tax Assets Trade Payables Third Parties Accrued Expenses Taxes Payable Other Short-Term Financial Liabilities Long-Term Borrowing from Bank and Others Long-Term Employee Benefits Liabilities Retained Earnings (Deficit) Non-Controlling Interests Other Comprehensive Income Statements of Comprehensive Income and Other Comprehensive Income Revenues Cost of Services Selling Expenses General and Administrative Expenses Depreciation and Amortization Expenses Tax Expenses Others - Net Finance Costs - Net Income Tax Expenses Effect of Proforma Adjustments

31 Des/Dec 31, 2013 Pelaporan Sebelumnya/ Disajikan Kembali / Restated Previous Reported Akun Laporan Posisi Keuangan Aset Pajak Tan g g u h an Liab ilit as Im b alan Ker ja Jan g ka Pan jan g Sald o Lab a (Def isit ) Pen g h asilan Ko m p r eh en sif Lain

219,874 63,694 (337,561) --

March 24, 2016 119

219,101 65,577 (340,217) 2,135

Statements of Financial Position Deferred Tax Assets Long-Term Employee Benefits Liabilities Retained Earnings (Deficit) Other Comprehensive Income



42. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

42. Events After the Reporting Period

a) Pada bulan Januari 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp32.000 dari PT Ciptadana Capital dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dengan suku bunga 17% per tahun.

a) In January 2016, the Company obtained a loan facility amounting Rp32,000 from PT Ciptadana Capital for maximum 3 (three) months bears interest rate of 17% per annum.

b) Pada bulan Januari 2016, fasilitas pembiayaan anjak piutang milik Perusahaan sebesar Rp50.000 dari PT Ciptadana Multifinance telah diperpanjang untuk 6 (enam) bulan ke depan dengan suku bunga yang masih sama.

b) In January 2016, factoring facility of the Company amounting Rp50,000 from PT Ciptadana Multifinance has been extended for next 6 (six) months with the same interest rate.

c) Pada bulan Maret 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas Uncommitted Revolving Loan sebesar Rp100.000 dari the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited dengan suku bunga floating sebesar 12,55% per tahun. Jaminan atas fasilitas tersebut adalah saham PT Multipolar Technology Tbk maksimal sebanyak 91,750,000 lembar yang dimiliki oleh Perusahaan. Tenor fasilitas adalah 12 (dua belas) bulan.

c) In March 2016, the Company has obtained an Uncommitted Revolving Loan amounting Rp100,000 from the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited with a floating interest rate of 12.55% per annum. The collateral of this facility is the stock of PT Multipolar Technology Tbk at a maximum of 91,750,000 shares. The period of this facility is 12 (twelve) months.

43. Standar Akuntansi Baru yang Belum Berlaku pada Tahun 2015

43. New Accounting Standards not yet Effective for 2015

Standar dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Standard and improvements to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2016, with early application permitted as are follows:

Standar PSAK No. 110 (revisi 2015): Akuntansi Sukuk

Standard PSAK No. 110 (revised 2015): Accounting for Sukuk

Penyesuaian

Adjustment

x x x x x x x x x

PSAK No. 5: Segmen Operasi PSAK No. 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi PSAK No. 13: Properti Investasi

x x

PSAK No. 5: Operating Segments PSAK No. 7: Related Party Disclosures

x

PSAK No. 13: Investments Property

PSAK No. 16: Aset Tetap PSAK No. 19: Aset Tak berwujud PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis PSAK No. 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan, PSAK No. 53: Pembayaran Berbasis Saham PSAK No. 68: Pengukuran Nilai Wajar

x x x x

PSAK No. 16: Property, Plant and Equipment PSAK No. 19: Intangible Assets PSAK No. 22: Business Combination PSAK No. 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

x x

PSAK No. 53: Share-based Payments PSAK No. 68: Fair Value Measureme

March 24, 2016 120

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara retrospektif yaitu: x PSAK No. 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri, x PSAK No. 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi, x PSAK No. 24:Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja, x x x

x x x

Amendments to standards and interpretation which are effective for periods beginning on or after January 1, 2016, with retrospective application are as follows: x PSAK No. 4: Separate Financial Statements about Equity Method in Separate Financial Statements, x PSAK No. 15: Investment in Associates and Joint Venture about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception, x x

PSAK No. 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi, PSAK No. 67: Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi, dan ISAK No. 30: Pungutan.

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara prospektif yaitu:


x x

PSAK No. 24: Employee Benefits about Defined Benefit Plans: Employee Contributions, PSAK No. 65: Consolidation Financial Statements about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception, PSAK No. 67: Disclosures of Interest in Other Entities about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception, and ISAK No. 30: Levies

Amendments to standards and interpretation which are effective for periods beginning on or after January 1, 2016, with prospective application are as follows: x

PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi, PSAK No. 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi dan PSAK No. 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama.

x x

PSAK No. 16: Property, Plant and Equipment about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization, PSAK No. 19: Intangible Asset about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization, and PSAK No. 66: Joint Arrangements about Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operation.

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan dan ISAK No. 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi.

Amendments to standard and interpretation effective for periods beginning on or after January 1, 2017, with early application permitted are amendments to PSAK No. 1: Presentation of Financial Statements about Disclosure Initiative and ISAK No. 31, Scope Interpretation of PSAK No. 13: Investment Property.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu PSAK No. 69: Agrikultur dan amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.

Standard and amendment to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2018, with early application permitted are PSAK No. 69: Agriculture and amendments to PSAK No. 16: Property, Plant and Equipment about Agriculture: Bearer Plants.

March 24, 2016 121

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit) 44. Tanggung Jawab Manajemen dan Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 and January 1, 2014 (In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except data shares per unit) 44. Management Responsibility and Issuance of the Consolidated Financial Stataments

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian PT First Media Tbk dan Entitas Anakdiotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 17 Maret 2016.

The Company's management is responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements. The consolidated financial statements of PT First Media Tbk and subsidiaries authorized to publish by the Directors on March 17, 2016.

Disetujui Oleh :

Direktur

Finance Controler

March 24, 2016 122

Akuntan Publik / Public Accountant Amir Babadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan RSM Indonesia Plaza ASIA, level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.59, Jakarta 12190 Phone (62-21) 5140 1340, Facsimile (62-21) 5140 1350

Badan Administrasi Efek / Company’s Bureau of Securities Administration PT Sharestar Indonesia BeritaSatu Plaza, 7th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Phone (62-21) 527 7966, Facsimile (62-21) 527 7967

www.firstmedia.co.id PT FIRST MEDIA Tbk BeritaSatu Plaza 4th Floor, Suite 401 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 527 8811 Fax (62-21) 527 8833

236


Laporan Tahunan PT First Media Tbk. 2015

Recommend Documents