LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT AVRIST ASSURANCE TAHUN 2015

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT AVRIST ASSURANCE TAHUN 2015

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Avrist Assurance (”Avrist”) tahun 2015 disusun berdasarkan: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Avrist tahun 2015 terdiri dari: I. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2015; II.

Struktur Konglomerasi Keuangan Avrist;

III.

Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan;

IV.

Struktur kepengurusan pada Avrist sebagai Entitas Utama dan LJK (Entitas Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;

V.

Kebijakan Transaksi Intra Grup PT Avrist Assurance

VI.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Avrist Assurannce dan Entitas Anak

VII.

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Avrist Assurance tahun 2015.

1

I. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2015; Entitas Utama : PT Avrist Assurance Posisi Laporan : Desember 2015

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat

Definisi Peringkat Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

2

Analisis

Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Entitas Utama telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan melebur Komite Tata Kelola menjadi Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan pengesahan charter Komite Tata Kelola Terintegarasi pada tanggal 1 Oktober 2015, yang dalam pelaksanaannya Komite melakukan rapat untuk membahas hasil tata kelola seperti tindak lanjut dan penyelesaian atas hasil audit OJK. Meskipun perusahaan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan dalam prakteknya sudah sesuai dengan ketentuan, masih diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan untuk menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi yang baru terbentuk, namun kekurangan tersebut tidak signifikan dan dapat segera diselesaikan dengan tindakan normal dari Entitas Utama.

2

II. Struktur Konglomerasi Keuangan Avrist Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, pasal 3, maka Struktur Konglomerasi Keuangan Avrist dengan PT Avrist Assurance sebagai entitas utama pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: PT Avrist Assurance LJK Induk

99.17%

99.65%

PT Avrist Asset Management

PT Avrist General Insurance

LJK Anak

LJK Anak

III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Avrist Struktur kepemilikan saham pada entitas utama dan anak perusahaan pada posisi 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: 1. PT Avrist Avrist Assurance sebagai entitas utama Number of Shares 2,922 1,344 234

Shareholders PT Bina Asetanusa Meiji Yasuda Life Insurance Company PT Bina Dana Hahade Authorized Capital Paid-up Capital

Nominal Value % (IDR) 2,922,000,000 64.93 1,344,000,000 29.87 234,000,000 5.20 4,500,000,000 4,500,000,000

2. PT Avrist Asset Management sebagai entitas anak Number of Shares 29,750 250

Shareholders PT Avrist Assurance Harry Harmain Diah Authorized Capital Paid-up Capital

Nominal Value % (IDR) 29,750,000,000 99.17 250,000,000 0.83 100,000,000,000 30,000,000,000

3. PT Avrist General Insurance sebagai entitas anak Number of Shares 25,581 89

Shareholders PT Avrist Assurance PT Bina Dana Hahade Authorized Capital Paid-up Capital

3

Nominal Value % (IDR) 127,905,000,000 99.65 445,000,000 0.35 177,400,000,000 128,350,000,000

IV. Struktur Kepengurusan Konglomerasi Keuangan Avrist Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pada konglomerasi keuangan Avrist pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: 1. PT Avrist Avrist Assurance sebagai entitas utama: Dewan Direksi: Perry Mahyudin Diah Adie Poernomo Widjaya Supardi Suparman Ibnu Hasyim Isao Kubota

Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur

Dewan Komisaris: Gregory Robert Scott Crichton Kazunori Yamauchi Jannes Hutagalung

Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Independen

2. PT Avrist Asset Management sebagai entitas anak : Dewan Direksi: Yentoro Herdianto Budiarto

Direktur Utama Direktur

Dewan Komisaris: Rochiman Sukarno Teguh Wiyono Anna Leonita

Komisaris Utama Komisaris Komisaris

3. PT Avrist General Insurance sebagai entitas anak : Dewan Direksi: Gunawan Tjiu Masdar I Nyoman A. Arkadiputra

Presiden Direktur Direktur Direktur

Dewan Komisaris: Ibnu Hasyim Irwan Bunyamin Afiff

Komisaris Komisaris Independen

V. Kebijakan Transaksi Intra Grup PT Avrist Assurance sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa patungan lokal dengan mitra asing yaitu Meiji Yasuda Life (MY) Jepang, telah berkembang dan telah memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Avrist General Insurance (AGI) dan PT Avrist Asset Management (AAM). PT Avrist Assurance sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan, telah memiliki pengendalian atas transaksi intra-grup sehingga proses transaksi intra-grup menjadi lebih efektif.

4

Tujuan Utama dari kebijakan transaksi intra-grup adalah sebagai berikut: 1. Memastikan bahwa jenis transaksi intra-grup yang dicatat sudah sesuai dengan jenis transaksi nya. 2. Memastikan bahwa pencatatan transaksi intra-grup Perusahaan sudah sesuai dengan nilai wajar dari transaksi tersebut termasuk di dalamnya kriteria arm length transaction. 3. Memastikan proses bisnis dari transaksi intra-grup Perusahaan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4. Memastikan penyajian transaksi intra-grup pada laporan keuangan Perusahaan sudah sesuai dengan standar Akuntansi yang berlaku umum. 5. Mengawasi transaksi keuangan intra-grup berdasarkan prinsip kehati-hatian. Secara umum tanggung jawab departemen yang memilki keterkaitan dengan transaksi intra grup adalah: 1. Departemen Finance, bertanggung-jawab atas proses billing dan pembayaran/ penerimaan uang dari transaksi intra-grup 2. Departemen Akuntansi, bertanggung-jawab atas proses pencatatan, rekonsiliasi, hingga pelaporan transaksi intra-grup 3. Departemen Enterprise Risk Management, bertanggung-jawab atas penilaian risiko atas transaksi intra-grup 4. Departemen terkait lainnya, melaporkan, melengkapi dan memberikan dokumen pendukung kepada bagian Finance untuk dibayarkan atau diterima pembayarannya dan oleh Departemen Akuntansi untuk segera dilakukan pencatatan. 1. Identifikasi Pihak Berelasi dan Sifat Transaksi Intra-Grup Setiap Departemen yang terkait dengan transaksi Intra-grup wajib menyiapkan dan melengkapi dokumen pendukung, serta mengirimkan dokumen pendukung tersebut ke Departemen Finance untuk dilakukan pengecekan terkait dengan kewajaran transaksi (termasuk nilai dan perhitungan) dan kelengkapan dokumen terkait. Kelengkapan dokumen harus sudah termasuk dengan tanda-tangan persetujuan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Berikut adalah ringkasan atas pihak-pihak berelasi disertai dengan sifat hubungan transaksinya: Pihak-pihak berelasi

Sifat hubungan

Transaksi yang signifikan

_________________________________

__________________________________________________________________________

PT Bina Asetanusa PT Bina Hahade Meiji Yasuda Life Insurance Company PT Avrist General Insurance

Pemegang saham Pemegang saham Pemegang saham Perusahaan anak

PT Avrist Asset Management

Perusahaan anak

Pembayaran dividen Pembayaran dividen Pembayaran dividen dan uang muka Pembayaran uang muka, penyertaan langsung Pembayaran uang muka, penyertaan langsung, investasi reksadana

Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendukung, Departemen Finance akan segera melakukan proses pembayaran dan menyerahkan dokumen transaksi intra-grup tersebut kepada Departemen Akuntansi untuk dilakukan pencatatan.

5

2. Pencatatan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Transaksi Intra-grup Setelah menerima dokumen transaksi intra-grup dari Departemen Finance, Departemen Akuntansi akan melakukan proses penjurnalan pasa sistim akuntansi perusahaan. Proses penjurnalan dilakukan dengan tahapan verifikasi dari pembuatan jurnal hingga pencatatan (posting) ke sistim akuntansi dengan memperhatikan kesesuaian kode akun, nilai wajar transaksi, serta periode transaksi tersebut. Pada awal bulan, Departemen Akuntansi akan melakukan prosedur rekonsiliasi antara pencatatan Perusahaan dengan perusahaan berelasi, dimana hasil dari rekonsiliasi tersebut akan dikirimkan ke masing-masing perusahaan berelasi. Rekonsiliasi antara Perusahaan dengan pihak berelasi dilakukan dan disetujui melalui media yang telah disepakati. Setiap bulannya, Departemen Akuntansi akan melaporkan transaksi intra-grup pada Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Kuartalan sesuai dengan standar akuntansi pelaporan yang berlaku umum. 3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup Perusahaan wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai. Perusahaan melalui Departemen Enterprise Risk Management (ERM) melakukan penilaian risiko atas transaksi intra-grup secara periodik dan yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian risiko tersebut sudah termasuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas transaksi intra-grup.

VI. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Avrist Assurannce dan Entitas Anak Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai Laporan Auditor Independen dengan Laporan No. RPC-777/PSS/2016, tanggal 8 april 2016, telah mendapat opini auditor bahwa laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Avrist Assurance dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

6

7

8

9

10

VII. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Avrist Assurance Tahun 2015. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Avrist Assurance Tahun 2015 adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Avrist kepada OJK sesuai surat Kami nomor 009/DCMP/02/16, tanggal 26 Februari 2016, yang merupakan lampiran setelah halaman ini.

11

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

PT AVRIST ASSURANCE

DAFTAR ISI Halaman I. PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………………………………………...

1

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ……………………………………………..........

1

A. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik …………………………………………………………………

1

B. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham ………………………………………………………………………………………………………………..

41

C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/ atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat …………………………………………………..

42

D. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat ………………………

43

E. Rasio gaji tertinggi dan terendah ………………………………………………………………………………………………………………….

43

F. Penerapan tata kelola investasi …………………………………………………………………………………………………………………...

44

G. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud) ………………………………………………………………………………………………………………………

45

H. Pengungkapan hal-hal penting lainnya …………………………………………………………………………………………………………………..

45

III. RENCANA TINDAK (ACTION PLAN) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

47

~1~ I. PENDAHULUAN Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Avrist Assurance tahun 2015 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan Surat Edaran Otoriras Jasa Keuangan nomor 17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Sebagai bagian dari Laporan Pelaksaaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pada bagian akhir laporan ini juga dilampirkan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG tahun 2015. II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK A. Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. 1) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. a) jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direks i, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. (1) Direksi No

1.

Nama

Jabatan

Perry Mahyudin Presiden Diah Direktur

Kriteria Tanggal Masa KewargaJabatan negaraan Pengalaman Uji Kemampuan Pengangkatan oleh RUPS Pekerjaan di dan Kepatutan bidang Perasuransian Sejak 1989 Keputusan Dewan 6 Februari 2015 Sampai dengan Indonesia Komisioner Otoritas penutupan RUPS Jasa Keuangan No. Tahunan di tahun KEP-68/NB.1/2015 2016 tentang Penetapan Chartered Financial Hasil Penilaian Consultant, Kemampuan dan Singapore College Kepatutan bagi of Insurance Presiden Direktur PT Avrist Assurance atas nama Perry Mahyudin Diah Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi Chartered Life Underwriter, Singapore College of Insurance

Domisili

Indonesia

~2~ 2.

Adie Poernomo Wakil Widjaya Presiden Direktur

Sarjana Ekonomi, Universitas Brawijaya

Sejak tahun 1976

Fellow Life Management Institute (FLMI), LOMA

3.

Supardi Suparman

Direktur

Sarjana Ekonomi, Sejak 1989 Universitas Trisakti

4.

Ibnu Hasyim

Direktur

Diploma III Bidang Ilmu Administrasi, Program Studi Aktuaria dan Perbankan, Konsentrasi Aktuaria

Keputusan Ketua 25 April 2013 Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP461/BL/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Adie Poernomo Widjaya

3 tahun, sampai Indonesia dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2016

Indonesia

Keputusan Ketua 25 April 2013 Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP215/BL/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Supardi Suparman

3 tahun, sampai Indonesia dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2016

Indonesia

Sampai dengan Indonesia penutupan RUPS Tahunan di tahun 2016

Indonesia

Sejak Tahun 2000 Berdasarkan 1 November 2013 Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-579/NB.1/2013 tanggal 1 November 2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Fellow of the Kepatutan atas nama Society of Actuaries Ibnu Hasyim of Indonesia (FSAI), Persatuan Aktuaris Indonesia

~3~ 5.

Isao Kubota

Direktur

Bachelor of Business and Commerce, Keio University

Sejak tahun 1989

Berdasarkan 21 Agustus 2015 Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-461/NB.11/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direktur atas nama Isao Kubota

Sampai dengan Jepang penutupan RUPS Tahunan di tahun 2016

Indonesia

1. Perry Mahyudin Diah - Presiden Direktur Berbekal keyakinannya yang besar akan potensi asuransi di Indonesia, hingga kini Perry M. Diah telah men dedikasikan dirinya pada selama lebih dari 20 tahun di dunia asuransi jiwa. Saat ini, Perry M. Diah menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Avri st Assurance. Totalitasnya dalam menggeluti bidang asuransi juga didukung oleh latar belakang pendidikannya, Perry adalah lulusan Bachelor of Business Administration dari The College of Insurance serta memegang gelar CLU & ChFC dari Singapore College of Insurance. Selain itu, Perry juga memegang lisensi sebagai penasihat dari Dewan Investasi Indonesia. Dedikasinya terhadap dunia asuransi jiwa telah mengantarkan beliau untuk mengikuti berbagai transformasi yang terjadi di Avrist. Tentunya berbagai perubahan tersebut diperuntukkan untuk lebih memacu pengembangan industri asuransi jiwa di Indonesia, serta menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. 2. Adi Purnomo Wijaya - Wakil Presiden Direktur Adi Purnomo Wijaya merupakan profesional yang sudah memiliki rekam jejak pengalaman lebih dari 39 tahun dalam industri jasa keuangan khususnya dibidang asuransi jiwa, juga salah satu pendiri Manulife Indonesia dan telah menjadi bagian dari perusahaan tersebut sejak didirikan pada tahun 1984 hingga tahun 2010 sebagai Vice President Director dan Chief Operating Officer. Aktif dalam beberapa jabatan organisasi kepengurusan Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan serta berperan aktiv mewakili industri perasuransian dalam beberapa Kelompok Kerja sebagai mitra kerja regulator dalam pembahasan beberapa rancangan peraturan dan perundangan dibidang hukum,ketenaga kerjaan dan perpajakan. Bergabung dengan PT Avrist Assurance pada Januari 2011, pria kelahiran Blitar, 8 Maret 1950 ini kini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur.

~4~ Di Avrist, Adi bersama-sama dengan seluruh tim manajemen akan terus mengembangkan seluruh jalur distribusi perusahaan dalam memasarkan produk-produk asuransi jiwa guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan wealth protection dan wealth accumulation. Beliau juga berkomitmen untuk lebih membangun dan memajukan industri asuransi jiwa mengingat peran industri ini sebagai salah satu pilar dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya ini juga memegang sertifikasi Fellow Life Management Institute (FLMI) dari LOMA, sebelumnya pernah menjabat sebagai Vice President Director PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (1984 -2010) dan sebagai Senior Manager PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (1976-1984). 3. Ibnu Hasyim - Direktur Aktuaria & Produk Ibnu Hasyim lahir di Jakarta, 15 Juni 1979. Pria lulusan Universitas Indonesia jurusan Aktuaria dan Perbankan, saat ini menja bat sebagai Direktur Aktuaria & Produk PT Avrist Assurance (2013-sekarang). Sebelum menjabat di posisi tersebut, Ibnu adalah Head of Actuary & ERM Avrist. Sebelum bergabung dengan Avrist, Ibnu memiliki pengalaman sebagai Konsultan Aktuaria pada berbagai perusahaan multinasional, diantaranya PT Eldridge Gunaprima Solutions (2000 -2007) dan PT Watson Wyatt Purbajaga (2003-2006). Ibnu juga memiliki pengalaman karir yang solid sebagai Aktuaria di berbagai perusahaan asuransi jiwa baik nasional maupun multinasional , antara lain PT Mandiri Life (2000-2002), PT Sun Life Financial Indonesia (2002-2003), AIA Indonesia (2003), PT Asuransi Jiwa Generali (2011-2012) dan Head of Actuary & Risk Management Avrist (2007 -2011). Ibnu juga telah mendapatkan sertifikasi sebagai Fellowship of Society of Atuary Indonesia (FSAI) di tahun 2003 dan ikut serta di berbagai seminar atau pelatihan baik sebagai peserta maupun pembicara. 4. Supardi Suparman - Direktur Keuangan Supardi Suparman memiliki gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti. Saat ini Supardi menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Avrist Assurance. Sebelumnya, beliau juga p ernah menjabat sebagai VP Comptroller, VP Admin dan Direktur selama masa jabatannya di Avrist. Selama lebih dari 21 tahun berkarir di PT Avrist Assurance, Supardi memiliki peran penting dalam proses perubahan dan perkembangan perusahaan. Mengawali karirnya sebagai Audit Manager di KAP SGV - Utomo & Co (kini Ernst & Young), beliau telah mengikuti berbagai program pelatihan, diantaranya di bidang audit, perpajakan dan asuransi seperti Audit Management Conference, AIA Comptroller Conference, AIG Leadership Breaktrough di Hongkong & China, Pedoman GCG Perasuransian Indonesia.

~5~ 5. Isao Kubota - Direktur Operasional Isao Kubota telah berkecimpung di dunia asuransi, khususnya di Jepang, selama lebih dari 25 tahun. Lulus dari program studi Business and Commerce Keio University - Jepang di tahun 1989, Isao Kubota langsung bergabung dengan Meiji Yasuda Life Insurance Company (d/h The Yasuda Mutual Life Insurance Company). Sepanjang kariernya di Meiji Yasuda Life Insurance Company, beliau sempat memangku berbagai pos isi, terakhir sebagai Group Manager Asia Business Development Group, International Business Department, dimana beliau bertugas untuk memimpin dan mengembangkan usaha asuransi jiwa di pasar Asia, termasuk usaha asuransi jiwa di Indonesia melalui PT Avrist A ssurance. Sebelumnya, beliau juga dipercaya sebagai Managing Director untuk mengelola Meiji Yasuda Asia Limited (Hong Kong). Isao Kubota resmi bergabung di Avrist sejak Agustus 2015 sebagai salah satu anggota Direksi perusahaan. Tanggung jawab pekerjaannya sebagai Direktur meliputi segala aspek dari Operasional Perusahaan. Pada tahun 2015, terdapat perubahan susunan anggota Direksi, dimana susunan keanggotaan Direksi sebelumnya tampak dalam tabel berikut: No

Nama

Jabatan

Tanggal Pengangkatan oleh RUPS

Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

1.

Harry Harmain Diah

Presiden Direktur

25 April 2013

6 Februari 2015.

2.

Adie Poernomo Widjaya

Wakil Presiden Direktur

25 April 2013

Masih menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur.

3.

Supardi Suparman

Direktur

25 April 2013

Masih menjabat sebagai Direktur.

4.

Perry Mahyudin Diah

Direktur

25 April 2013

Terhitung sejak 6 Februari 2015 tidak lagi menjabat sebagai Direktur untuk kemudian diangkat sebagai Presiden Direktur.

5.

Ibnu Hasyim

Direktur

1 November 2013

Masih menjabat sebagai Direktur.

~6~ (2) Dewan Komisaris No

Nama

Jabatan

1.

Gregory Robert Scott Crichton

Presiden Komisaris

2.

Kazunori Yamauchi

Komisaris

3.

Jannes Komisaris Hutagalung Independen

Kriteria

Tanggal Pengangkatan oleh RUPS

Pendidikan Pengalaman Uji Kemampuan dan Formal Terakhir Pekerjaan di bidang Kepatutan dan gelar profesi Perasuransian Bachelor of Laws, Sejak 1994 Keputusan Ketua Badan 25 April 2013 University of Pengawasan Pasar Modal Sydney dan Lembaga Keuangan No. KEP-124/BL/2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama GregoryRobert Scott Crichton

Masa Jabatan

Kewarganegaraan

Domisili

3 tahun, sampai Australia dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2016

Hong Kong

Bachelor of Law, Aoyama Gakuin University

Sejak1985

Berdasarkan Keputusan 2 September 2014 Dewan Komisioner OJK No. KEP1680/NB.1/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Kazunori Yamauchi

Sampai dengan Jepang penutupan RUPS Tahunan di tahun 2016

Jepang

Master of Arts in Economics, Yale University

Sejak 1994

Keputusan Ketua Badan 25 April 2013 Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-66/BL/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Jannes Hutagalung

3 tahun, sampai Indonesia dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2016

Indonesia

~7~ 1. Gregory Robert Scott Crichton - Presiden Komisaris Selama lebih dari 25 tahun, Gregory Robert Scott Crichton pernah men jabat sebagai Penasehat Umum Regional pada American International Group dan Penasehat Umum pada American International Assurance, Co. Ltd. Dalam masa jabatannya tersebut, beliau sempat menduduki berbagai posisi penting, termasuk sebagai Wakil Presiden Ek sekutif dan dipromosikan sebagai anggota Dewan Direksi AIA pada tahun 1994, disamping juga menjabat sebagai anggota berbagai Dewan di AIG dan AIA. Beliau juga memiliki pengalaman bekerja pada Dewan Peninjauan Pendapatan Dalam Negeri Hong Kong dan lembaga lainnya. Beliau merupakan sarjana hukum dari University of Sydney dan memiliki gelar Bachelor of Arts dari University of New South Wales. Beliau juga merupakan solicitor Mahkamah Agung Hong Kong di tahun 1995 dan solicitor Mahkamah Agung Inggris dan Wales. Greg Chrichton ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT Avrist Assurance pada tahun 2009.

2. Kazunori Yamauchi - Komisaris Setelah menerima gelar Bachelor of Laws dari Aoyama Gakuin University, Tokyo, Jepang di tahun 1985, Kazunori Yamauchi langsung bergabung dengan Meiji Yasuda Life Insurance Company. Sejalan dengan kemitraan joint -venture Meiji Yasuda Life Insurance Company dengan PT Avrist Assurance sejak November 2010, Yamauchi menjabat posisi penting di PT Avrist Assurance sebagai anggota dari Dewan Ko misaris. Perjalanan karir Yamauchi selama 29 tahun di Meiji Yasuda Life Insurance Company meliputi berbagai posisi, yaitu sebagai Securities Analyst (1985), Representative (1993) di Sidney Office, Deputy Manager (1997), Investment Research di Investment Administration Dept., Manager (2000) di Asset Management Dept., Senior Account Executive (2005) di 1st Corporate Marketing Dept., General Manager (2007) di Planning Dept. Meiji Dresdner Asset Management Company, Staff General Manager (2009) di Capital & Surplus Management pada Corporate Planning & Research Dept., Staff General Manager (2010) di New Business Planning & Research pada Corporate Planning & Research Dept., Staff General Manager (2011) di International Business Dept., dan juga General Manager (2013 hingga kini) di International Business Dept. Sejak Juli 2014, Yamauchi menjabat sebagai Executive Officer & General Manager di International Business Dept.

~8~ 3. Jannes Hutagalung - Komisaris Independen Jannes Hutagalung adalah lulusan dari Universi tas Indonesia dan Yale University, Amerika Serikat. Beliau kini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Avrist Assurance setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Phillips Ralin Electronics, PT Asuransi Jasa Indonesia dan PT An gkasapura II. Jannes Hutagalung memegang beberapa jabatan penting di Kementerian Keuangan selama karir panjangnya di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Deputi Menteri untuk Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2008. Selain itu, beliau sempat bekerja selama 9 tahun di Bank Dunia, Washington DC, dimana Jannes Hutagalung j uga menjabat sebagai Direktur Eksekutif mewakili Grup Asia Tenggara dari tahun 1996 hingga tahun 2000. Selama tahun 2015, tidak ada perubahan susunan anggota Dewan Komisaris .

~9~ (3) Dewan Pengawas Syariah No

1.

Nama

Jabatan

Hj. Mursyidah Thahir

Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi Ketua Dewan Magister Agama Pengawas (MA) Institut Ilmu Al Syariah Qur’an Jakarta Dewan Syariah Nasional (SN-MUI) (bersertifikasi)

2.

Izzuddin Edi Siswanto

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Master in Syariah Economic Development , Universitas Kebangsaan Malaysia PhD in Syariah and Economic, Malaya University Malaysia

Kriteria Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransian Sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa perusahaan Asuransi sejak tahun 2001

Sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Avrist Assurance sejak tahun 2005

Tanggal Uji Kemampuan dan Pengangkatan Kepatutan oleh RUPS

Masa Jabatan

Kewarganegaraan

Domisili

Berdasarkan 22 September Keputusan Dewan 2014 Komisioner OJK No. KEP-111/NB.1/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Dewan Pengawas Syariah PT Avrist Assurance atas nama Mursyidah Thahir

4 tahun

Indonesia

Indonesia

Berdasarkan 22 September Keputusan Dewan 2014 Komisioner OJK No. KEP-112/NB.1/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Dewan Pengawas Syariah PT Avrist Assurance atas nama Izzuddin Edi Siswanto

4 tahun

Indonesia

Indonesia

Selama tahun 2015, tidak ada perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah.

~ 10 ~ b) tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Direksi Perseroan memiliki tugas pokok untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban antara lain untuk: a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; b. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS; c. Menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan; e. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; f. Membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku; g. Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada Kantor Akuntan Publik untuk diaudit; h. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan; i. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan; j. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan serta Dokumen Perseroan lainnya; k. Memberikan Laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham; l. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan; m. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Para Pemegang Saham; dan n. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar perseroan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

~ 11 ~ Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dewan Komisaris Perseroan memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dewan Komisaris berkewajiban antara lain untuk: a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Perseroan; b. Meneliti dan menelaah rencana kerja dan anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi; c. Memberikan pendapat tentang rencana kerja dan anggaran Perseroan; d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap pentingan bagi kepengurusan Perseroan; e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi penurunan kinerja Perseroan; f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan; g. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta. h. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. Mengusulkan akuntan publik kepada RUPS; j. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; k. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; dan l. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas pokok untuk: a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan pimpinan unit usaha syariah mengenai segala hal yang berkaitan dengan aspek syariah; b. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas segala produk/jasa dan kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; dan c. Bertindak sebagai mediator antara Perseroan dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

~ 12 ~ Dalam menjalankan tugas pokoknya, DPS wajib untuk senantiasa mengikuti fatwa DSN, merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN, dan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perseroan kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. c) Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. (1)

No 1.

Direksi

Nama Perry Mahyudin Diah

Posisi di Perusahaan Presiden Direktur

Posisi di Perusahaan Lain

Nama Perusahaan Lain dimaksud

Bidang Usaha

Komisaris

PT Bina Asetanusa

Perdagangan

Komisaris

PT Bina Carya Haksara

Perdagangan Umum dan Jasa

Komisaris Utama

PT Mecede Famaset

Jasa Konsultasi Manajemen

Komisaris

PT Rismanindo Kreasi Lestari

Jasa Konsultasi Manajemen

2.

Adie Poernomo Widjaya Wakil Presiden Direktur --

--

--

3.

Supardi Suparman

Direktur

--

--

--

4.

Ibnu Hasyim

Direktur

Komisaris PT Avrist General Insurance (menjalankan fungsi kepengawasan terhadap anak perusahaan)

Asuransi Umum

5.

Isao Kubota

Direktur

--

--

--

~ 13 ~ (2) Dewan Komisaris No

Nama

Posisi di Perusahaan

1.

Gregory Robert Scott Presiden Komisaris Crichton

2. 3.

Jannes Hutagalung Kazunori Yamauchi

Komisaris Independen Komisaris

Nama Perusahaan Lain dimaksud Non-executive Director Pico Far East Holdings Ltd. Non-Executive Director Pacific Harbour Asia Fund Limited Independent Non-Executive Director QBE Emerging Markets Ltd. --Executive Officer/General Manager, Meiji Yasuda Life Insurance International Business Department Company (Business Execution Functions) Director Founder Meiji Yasuda Life Insurance (fungsi pengawasan) Co., Ltd. Director Meiji Yasuda America Incorporated (fungsi pengawasan) Posisi di Perusahaan Lain

Director (fungsi pengawasan)

Meiji Yasuda Europe Limited

Director (fungsi pengawasan)

Meiji Yasuda Asia Limited

Director (fungsi pengawasan)

Meiji Yasuda Realty USA Incorporated

Bidang Usaha Total Brand Activation Fund Management Company General insurance. -Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa Financial and economic research and customer development assistance in financing business Financial and economic research and customer development assistance in financing business Brokerage of insurance products, investment advisory, investment management, financial and economic research, customer development assistance in financing busines Real estate investing business

(3) Dewan Pengawas Syariah No 1.

2

Nama Hj. Mursyidah Thahir

Izzuddin Edi Siswanto

Posisi di Perusahaan Ketua Dewan Pengawas Syariah Anggota Dewan Pengawas Syariah

Posisi di Perusahaan Nama Perusahaan Lain Lain dimaksud Anggota DPS PT Asuransi Tri Pakarta

Asuransi Umum

Anggota DPS

PT AIA Financial

Asuransi Jiwa

--

--

--

Bidang Usaha

~ 14 ~

d) Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan. (1)

Direksi

No

Nama

Jabatan

1.

Perry Mahyudin Diah

Presiden Direktur In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry

2.

Adie Poernomo Widjaya Wakil Presiden Direktur

Workshop/training/seminar

Penyelenggara

Tanggal

Tempat

Indonesia Senior 1 Oktober 2015 Jakarta Executives Association (ISEA) Workshop Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian Asosiasi Ahli Manajemen 24 November 2015 Jakarta untuk pemenuhan Kualifikasi Manajemen Risiko Asuransi Indonesia Perusahaan Perasuransian Tingkat 5 In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry

Indonesia Senior Executives Association (ISEA)

1 Oktober 2015

Jakarta

Workshop Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian Asosiasi Ahli Manajemen 24 November 2015 Jakarta untuk pemenuhan Kualifikasi Manajemen Risiko Asuransi Indonesia Perusahaan Perasuransian Tingkat 5 3.

4.

5.

Supardi Suparman

Ibnu Hasyim

Isao Kubota

Direktur

Direktur

Direktur

In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry

Indonesia Senior Executives Association (ISEA)

1 Oktober 2015

Jakarta

Workshop Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian Asosiasi Ahli Manajemen 1 September 2015 untuk pemenuhan Kualifikasi Manajemen Risiko Asuransi Indonesia Perusahaan Perasuransian Tingkat 5

Jakarta

In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry

Jakarta

Indonesia Senior Executives Association (ISEA)

1 Oktober 2015

Workshop Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian Asosiasi Ahli Manajemen 1 September 2015 untuk pemenuhan Kualifikasi Manajemen Risiko Asuransi Indonesia Perusahaan Perasuransian Tingkat 5

Jakarta

In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry

Jakarta

Indonesia Senior Executives Association (ISEA)

1 Oktober 2015

~ 15 ~ (2) Dewan Komisaris No

Nama

Jabatan

Workshop/training/seminar

Penyelenggara

Tanggal

Tempat

1.

Gregory Robert Scott Crichton

Presiden Komisaris

In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry

Indonesia Senior Executives Association (ISEA)

1 Oktober 2015

Jakarta

2.

Kazunori Yamauchi

Komisaris

In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry

Indonesia Senior Executives Association (ISEA)

1 Oktober 2015

Jakarta

3.

Jannes Hutagalung

Komisaris Independen In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry

Indonesia Senior Executives Association (ISEA)

1 Oktober 2015

Jakarta

Tanggal

Tempat

(3) Dewan Pengawas Syariah No

Nama

Jabatan

Workshop/training/seminar

Penyelenggara

1.

Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Workshop Asuransi Syariah bagi Dewan Pengawas Syariah

Asosiasi Asuransi 25 – 26 November Syariah Indonesia 2015 bekerjasama dengan OJK dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

Jakarta

2.

H. Izzuddin Abdul Manaf, Lc. MA

Anggota Dewan Pengawas Syariah

In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry

Indonesia Senior Executives Association (ISEA)

Jakarta

1 Oktober 2015

~ 16 ~ e) Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1. Meninjau dan memberikan masukan-masukan terhadap Laporan Tahunan Perseroan untuk periode tahun 2014; 2. Meninjau dan memberikan masukan-masukan terhadap kinerja perusahaan dari sisi keuangan dan penjualan secara berkala melalui Rapat Dewan Komisaris sebagai berikut: a. Mengadakan pembahasan di bulan Januari 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2014; b. Mengadakan pembahasan di bulan Februari 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Januari; c. Mengadakan Rapat Dewan Komisaris pada bulan Maret 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Maret; d. Mengadakan pembahasan di bulan April 2015 dengan agenda utama pengesahan Laporan Tahunan 2014 mencakup Laporan Keuangan tahun 2014 yang telah di audit, serta tinjauan terhadap kinerja perusahaan di kuartal pertama tahun 2015; e. Mengadakan pembahasan di bulan May 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan April; f. Mengadakan pembahasan di bulan Juni 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Mei; g. Mengadakan pembahasan di bulan Juli 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Juni; h. Mengadakan pembahasan di bulan Agustus 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Juni; i. Mengadakan pembahasan di bulan September 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus, serta pembahasan perkiraan pencapaian perusahaan di akhir tahun 2015 dan pengesahan rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2016; j. Mengadakan pembahasan di bulan Oktober 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan September; k. Mengadakan pembahasan di bulan November 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober; dan l. Mengadakan pembahasan di bulan Desember 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober dan November. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha Perseroan melalui Komite-Komite yang didirikan oleh Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi. Selama tahun 2015, DPS Perusahaan telah melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Rapat DPS dengan Perusahaan, dalam rapat dibahas mengenai update strategi, rencana dan program-program terkait Syariah. 2. DPS juga terlibat dalam proses pembuatan produk baru terutama untuk mengeluarkan opini/persetujuan terhadap Produk Syariah baru diperusahaan. 3. DPS bertanggung jawab untuk menyiapkan Laporan hasil Pengawasan DPS tahun 2014 yang dilaporkan kepada OJK pada bulan Maret 2015. 4. DPS juga berkewajiban memberikan Opini Kepatuhan Syariah atas Laporan Keuangan Audited Perusahaan, Laporan Keuangan Kuartalan selama 2015 dan Laporan Operasional Kuartalan 2015 5. DPS juga diikutsertakan dalam Program Pengembangan DPS yang diselenggarakan oleh AASI, DSN dan OJK.

~ 17 ~ f) frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun. (1) Rapat Direksi No

Nama

Jabatan

Jumlah Rapat Direksi (12 kali rapat) Jumlah Kehadiran Fisik

% Kehadiran

Telekonferensi/ Video Konferensi/ Sarana Media Elektronik lainnya

1.

Perry Mahyudin Diah

Presiden Direktur

12

100%

2.

Adie Poernomo Widjaya

Wakil Presiden Direktur

12

100%

3.

Supardi Suparman

Direktur

12

100%

4.

Ibnu Hasyim

Direktur

12

100%

5.

Isao Kubota *)

Direktur

4

33%

*) Baru diangkat sebagai Direktur pada tanggal 21 Agustus 2015 dan menghadiri seluruh rapat Direksi sejak pengangkatannya.

~ 18 ~ (2) Rapat Dewan Komisaris No

Nama

Jabatan

Jumlah Rapat Dewan Komisaris (12 kali rapat) Jumlah Kehadiran % Kehadiran Fisik

1.

Gregory Robert Scott Crichton

Presiden Komisaris

4

Telekonferensi/ Video Konferensi/ Sarana Media Elektronik lainnya 8

2.

Kazunori Yamauchi

Komisaris

4

8

100%

3.

Jannes Hutagalung

Komisaris Independen

4

8

100%

100%

(3) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi No

Nama

Jabatan

Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (6 kali rapat) Jumlah Kehadiran

% Kehadiran

1.

Gregory Robert Scott Crichton

Presiden Komisaris

4

Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya 2

2.

Kazunori Yamauchi

Komisaris

4

2

100%

3.

Jannes Hutagalung

Komisaris Independen

4

2

100%

4.

Perry Mahyudin Diah

Presiden Direktur

4

2

100%

5.

Adie Poernomo Widjaya

Wakil Presiden Direktur

4

2

100%

6.

Supardi Suparman

Direktur

4

2

100%

7.

Ibnu Hasyim

Direktur

4

2

100%

8.

Isao Kubota *)

Direktur

2

2

67%

Fisik

100%

*) Baru diangkat sebagai Direktur pada tanggal 21 Agustus 2015 dan menghadiri seluruh rapat Dewan Komisaris dengan Direksi sejak pengangkatannya

~ 19 ~

(4) Rapat Dewan Pengawas Syariah No. Nama

Jabatan

Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (19 kali rapat) Jumlah Kehadiran % Kehadiran Fisik

Telekonferensi/ Video Konferensi/ Sarana Media Elektronik lainnya

1.

Hj. Mursyidah Thahir

Ketua Dewan Pengawas Syariah

19

--

100%

2.

Izzuddin Edi Siswanto

Anggota Dewan Pengawas Syariah

19

--

100%

(5) Rapat Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal No Nama

Jabatan

Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal (1 kali rapat) Jumlah Kehadiran % Kehadiran Fisik Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya

1.

Presiden Komisaris

1

--

100%

2.

Gregory Robert Scott Crichton Kazunori Yamauchi

Komisaris

1

--

100%

3.

Jannes Hutagalung

Komisaris Independen

1

--

100%

2) Pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan, terdiri atas: a) pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan. Secara umum setiap Department atau unit kerja memiliki pengendalian intern yang melekat dalam prosedur kerja yang dilaksanaka n oleh masingmasing department. Kepala department bertanggung jawab atas pelaks anaan prosedur yang dilakukan oleh karyawan atau unit kerja yang berada dibawah supervisinya. Selanjutnya Internal Audit Department memiliki fungsi untuk melakukan review atas pelaksanaan prosedur dan penilaian atas pengendalian internal dari department yang akan di audit dan memberikan rekomendasi perbaikan bila ada penyimpangan maupun kelemahan prosedur.

~ 20 ~ b) pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan. (1) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Direksi, terdiri atas : (i) struktur, keanggotaan, dan keahlian komite. (a) komite investasi. Komite Investasi merupakan salah satu komite manajemen perusahaan dimana Direktur yang membawahi Fungsi Investasi mendelegasikan kewenangan kepada Komite Investasi unruk melakukan pengawasan seluruh portfolio investasi perusahaan. Rapat Komite Investasi dilakukan minimal 1 kali dalam 3 bulan. Rapat dianggap memenuhi kuorum jika dihadiri oleh seluruh anggota Komite Investasi atau lebih dari 50% dari jumlah komite investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari: (1) President Direktur yaitu Direktur perusahaan yang membawahi bidang Business Development, Marketing & Corporate Communication, and Investment (2) Direktur Actuary Perusahaan yaitu Direktur perusahaan yang membawahi bidang Actuary, Product Development, and ERM (3) Direktur Keuangan yaitu Direktur perusahaan yang membawahi bidang Finance & Accounting, General Service, and CSR (4) Independent Advisor & ERM Expert (5) Aktuaris Perusahaan (6) Kepala Fungsi Investasi yaitu Koordinator dan tenaga ahli perusahaan dalam bidang Investasi (b) Komite Pengembangan Produk (Product Development Committee) Dalam menjalankan fungsi pengendalian intern perusahaan khususnya untuk membuat sebuah produk baru maupun memodifikasi produk existing diskusi awal akan dilakukan di dalam forum PDC (Product development Committee) dimana keanggotaan PDC terbatas hanya pada jajaran BOD serta department head terkait. Adapun diskusi dilakukan didalam PDC adalah membahas ide produk baru atau memodifikasi existing produk yang telah dituangkan oleh team product development dalam ringkasan produk beserta timeline nya, setelah ide tersebut di setujui oleh produk team selanjutnya ringkasan produk diberikan kepada bagian Aktuaria untuk dihitung (pricing) premi, VONB, cadangan dan cost nya. Setelah pricing dilakukan team Aktuaria, team PDC akan berdiskusi kembali mengenai produk tersebut, sekiranya produk tersebut mendapatkan persetujuan maka ringkasan produk akan kembali ke produk team untuk seterusnya memulai development produk tersebut bekerja sama dengan departemen lain yang tergabung dalam ad hoc PIC (Product Implementation Committee) sesuai dengan timeline yang telah disepakati PDC. Adapun keanggotaan PDC beserta keahliannya antara lain adalah; 1. BOD : Memberikan pertimbangan, masukan dan persetujuan dilihat dari kepentingan perusahaan secara umum 2. Product Dept. Head : Memberikan ide bagi produk baru ataupun memodifikasi produk existing beserta analisa pesaing terhadap ide tersebut. 3. Operation Dept. Head : Memberikan pertimbangan dan masukan ditinjau dari segi underwriting, claim dan POS perusahaan 4. Legal Dept. Head : Memberikan pertimbangan dan masukan ditinjau dari segi keabsahan produk 5. Actuarial Dept. Head : Memberikan pertimbangan dan masukan ditinjau dari segi perhitungan keuntungan perusahaan serta peraturan produk dari OJK 6. IT Dept. Head : Memberikan pertimbangan dan masukan ditinjau dari segi kemampuan supporting system 7. Distribution Dept. Head : Memberikan pertimbangan dan masukan ditinjau dari segi penjualan dan kondisi pasar saat ini

~ 21 ~

(ii) tugas dan tanggung jawab komite. (a) komite investasi: Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Komite Investasi adalah sebagai berikut: (1) Mengevaluasi dan menyetujui Kebijakan Investasi perusahaan, termasuk kelas asset, alokasi asset dan batasan investasi. (2) Mengevaluasi dan menyetujui Rencana/Strategi Investasi perusahaan, termasuk kelas asset dan rencana komposisi asset. (3) Mengevaluasi setiap penyimpangan investasi dan memonitor rencana tindak lanjutnya. (4) Mengevaluasi secara berkala Kebijakan Investasi dan Rencana/Strategi Investasi perusahaan dalam hal terjadi perubahan peraturan pemerintah mengenai investasi perusahaan asuransi, beserta memberikan rekomendasi dalam hal terdapat perubahan Kebijakan dan/atau Rencana/Strategi Investasi perusahaan. (5) Memonitor dan mengevaluasi kinerja portfolio investasi, termasuk kesesuaian antara durasi asset investasi dengan durasi kewajiban perusahaan, beserta perbandingan antara hasil kinerja investasi dengan tolak ukur (benchmark) maupun target imbal hasil yang telah ditentukan. (6) Mengevaluasi kondisi makro ekonomi dan pasar modal, baik domestic maupun global, serta pengaruhnya terhadap strategi investasi perusahaan. (7) Melakukan seleksi, menetapkan dan mengevaluasi secara berkala pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyedia jasa layanan (service providers) seperti bank rekanan, broker, bank custodian dan manager investasi. (8) Mengevaluasi dan memberikan persetujuan untuk penempatan kelas asset yang berkaitan dengan resiko kredit (obligasi korporasi).

(b) Komite Pengembangan Produk (Product Development Committee) Dalam memastikan pengembangan pembuatan produk baru maupun modifikasi existing produk agar berjalan sesuai timeline yang disetujui, maka tugas dan tanggung jawab PDC dalam hal ini terkait dengan memberikan pertimbangan, masukan serta persetujuan atas feature produk dan hasil pricing yang diajukan oleh team product. selain itu PDC member juga bertanggung jawab atas ketepatan timeline yang harus di penuhi oleh masing-masing department yang di monitor dalam PIC.

~ 22 ~ (iii) frekuensi rapat komite. (a) Rapat komite investasi. No

Nama Anggota Komite

Rapat Komite Investasi Jumlah Kehadiran

%

1.

Bapak Perry M. Diah

7

100

2.

Bapak Ibnu Hasyim

7

100

3.

Bapak Supardi Suparman

7

100

4.

Bapak Manggi Habir

7

100

5.

Cunardi Tju

7

100

6.

Anna Leonita

7

100

(b) Rapat komite pengembangan produk No

Nama Anggota Komite

Rapat Komite Pengembangan Produk Jumlah Kehadiran

%

1.

Perry M. Diah (BOD)

1

100

2.

Adi P. Wijaya (BOD)

1

100

3.

Supardi Suparman (BOD)

1

100

4.

Ibnu Hasyim (BOD, Operation, Product & Actuary)

1

100

5

Makki Kusuma (Legal)

1

100

6

Rudiman (Distribution)

1

100

7

Benny Iskandar (IT)

1

100

~ 23 ~ (iv) program kerja komite dan realisasinya. (a) komite investasi: (1) Pemberian persetujuan Komite Investasi atas Rencana/Strategi Investasi tahun 2015 perusahaan (2) Pemberian persetujuan Komite Investasi atas pembelian obligasi korporasi (3) Evaluasi Kinerja Investasi Perusahaan untuk 2Q dan 3Q dan keputusan untuk melakukan meeting setiap bulan di 3Q2015 dengan pertimbangan siatusi market yang sangat fluktuatif (4) Pembahasan awal untuk penerapan Strategi Invetasi tahun 2016

(b) Komite Pengembangan Produk (Product Development Committee) Sepanjang tahun 2015 team product development memberikan beberapa design produk baru dan modifikasi existing produk ke PDC. Design produk yang disetujui oleh PDC dan dilaksanakan sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Hospital Solution – Avrist Sehati untuk agency dimana realisasi launching produk ini pada February 2015 2. Educational Product – Avrist PrimeGen untuk agency dimana realisasi launching produk ini pada Maret 2015 3. Modifikasi produk Term 10 untuk dijual di TeleMarketing dimana realisasinya produk ini di launching pada Maret 2015 4. Modifikasi produk Wealth Enhancer untuk bancassurance yaitu perubahan Crediting rate yang realisasinya terjadi di bulan Maret, Agustus dan Desember 2015 5. Beberapa modifikasi terkait dengan perbaikan feature produk AIP yang direalisasikan pada May 2015

~ 24 ~

(2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, terdiri atas: (i) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi komite.

Keanggotaan, keahlian, dan independensi komite adalah sebagai berikut: 1. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen, dengan anggota wakil presiden direktur dan pihak independen yang memilki keahlian dibidang audit. 2. Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan adalah Komisaris Independen, dengan anggota wakil presiden direktur dan pihak independen yang memiliki keahlian dibidang tata kelola. 3. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komisaris Utama dengan anggota komisaris , komisaris independen dan presiden direktur. 4. Ketua Komite Pemantau Resiko adalah Komisaris Utama dengan anggota komisaris, dan 2 orang pihak external yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

~ 25 ~

(ii) tugas dan tanggung jawab komite; (a) Komite Audit Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan pengendalian internal dilaksanakan dengan baik; 2. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit independen dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku; 3. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, auditor independen/eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; 4. Memberikan rekomendasi penunjukan calon auditor independen/eksternal; 5. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan 6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan (b) Komite Pemantau Risiko Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Pemantau Risiko antara lain: 1. Melakukan penilaian risiko dan implikasi terhadap bisnis. 2. Mengawasi kecukupan sumberdaya yang memadai untuk melaksanakan kerangka kerja manajemen risiko, inisiatif/ program kerja khusus dan pengawasannya serta melakukan perbaikan dan rencana tindakan atas risiko yang terjadi. 3. Mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penyelesaian tugas manajemen risiko 4. Melaporkan potensi risiko dan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris. 5. Meyerahkan laporan tahunan kepada dewan komisaris dan melaporkan kejadian risiko penting kepada dewan komisaris secara cepat dan tepat. 6. Melakukan kegiatan yang terkait dengan manajemen risiko sesuai dengan arahan dari dewan komisaris. (c) Komite Nominasi dan Remunerasi Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain: 1. Merekomedasikan strategi remunerasi 2. Memberikan rekomendasi atas perencanaan suksesi. 3. Memberikan rekomendasi dan kriteria calon direksi dan komisaris sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. 4. Merekomendasikan rencana remunerasi dengan memperhatikan kinerja perusahaan, imbal hasil investasi dan perbandingannya dengan industri yang sama. 5. Memberikan rekomendasi atas pengangkatan, pemberhentian, atau pensiun dari direksi dan komisaris kepada RUPS sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. 6. Pengawasan atas pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehubungan dengan proses nominasi dan remunerasi. 7. Meyiapkan laporan tahunan kepada dewan komisaris dan melaporkan kejadian penting yang terkait dengan nominasi dan remun erasi kepada dewan komisaris secara cepat dan tepat

~ 26 ~ (d) Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Tata Kelola Perusahaan antara lain: 1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan pedoman Tata Kelola Perusahaan. 2. Melaporkan kejadian penting yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan serta rekomendasi perbaikan kepada dewan komisaris. 3. Menyiapkan laporan tahunan kepada dewan komisaris, termasuk laporan penilaian sendiri atas Tata Kelola Perusahaan serta melaporkan kejadian penting yang terkait tata kelola perusahaan kepada dewan komisaris secara cepat dan tepat. 4. Melakukan kegiatan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan arahan dari dewan komisaris.

(iii) frekuensi rapat komite (a) Rapat Komite Audit No

Nama Anggota Komite

Jumlah Rapat Komite Audit (12 kali rapat) Jumlah Kehadiran

%

1.

Jannes Hutagalung

12 kali

100%

2.

M.P. Sibarani

11 kali

92%

3.

Adi Purnomo Widjaya

11 kali

92%

(b) Rapat Komite Pemantau Risiko No

Nama Anggota Komite

Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko (3 kali rapat) Jumlah Kehadiran

%

1.

Manggi Habir

3

100%

2.

Jannes Hutagalung

3

100%

3.

Masdar

2

66.67%

4.

Kazunori Yamauchi

3

100%

~ 27 ~

(c) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi No

Nama Anggota Komite

Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi (5 kali rapat) Jumlah Kehadiran

%

1.

Gregory Robert Scott Crichton

5

100

2.

Kazanori Yamauchi

5

100

3.

Jannes Hutagalung

5

100

4.

Perry Mahyudin Diah

4

80

(d) Rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan No

Nama Anggota Komite

Jumlah Rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Lainnya (4 kali rapat) Jumlah Kehadiran

%

1.

Jannes Hutagalung

4

100

2.

M.P. Sibarani

3

75

3.

Adi Purnomo Widjaya

4

100

~ 28 ~ (iv) program kerja komite dan realisasinya. 1. Melakukan review atas kinerja Internal Audit sesuai dengan rencana audit tahunan yang sudah tetapkan, dan membuat laporan kerja atas aktivitas yang dilakukan komite serta saran dan rekomendasi perbaikan atas temuan audit, termasuk memberikan rekomedasi untuk pemeilihan external auditor. 2. Mereview dan memantau implementasi Enterprise Risk Management. 3. Mereview dan memantau impact and probability assessment of risks. 4. Mereview dan memantau implementasi dari strategi-strategi mitigasi risiko. 5. Mereview hasil impact analysis of Stress-Testing. 6. Mereview dan memantau risiko spesifik dari masing-masing business line. 7. Mereview dan memantau pengaruh risiko nilai tukar (FX risk) dan risiko suku bunga (Interest rate risk) pada portfolio perusahaan. 8. Impact and probability assessment of risks (risk profiling) 9. Hasil impact analysis of Stress-Testing 10. Operational Expenses Overrun, Invesment risks, Financial markets volatility risk, Duration gap 11. Mengevaluasi dan membahas kinerja direksi 12. Melakukan review dan pengesahan atas laporan penilaian sendiri kuesioner tata kelola perusahaan, tindak lanjut atas penyelesaian Audit OJK dan revisi atas Pedoman Anti Pencucian Uang.

3) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal. Informasi yang perlu diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal. a) Fungsi kepatuhan. (1) adanya anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang berta nggung jawab kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Avrist telah memiliki Compliance Department yang berfungsi untuk mengawasi kepatuhan bisnis unit terhadap peraturan yang berlaku dan memberikan rekomendasi kepada manajemen dan bisnis unit terkait sehingga seluruh aktivitas bisnis selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Compliance Department bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Wakil Presiden Direktur. (2) kewajiban pemenuhan modal sendiri minimum. Tahun Jumlah Per 31 Desember (Rupiah)

2011 1.976.055.933.498

2012 2.442.153.184.269

2013 1.807.233.932.860

2014 1.676.842.611.891

2015 1.567.854.039.425

~ 29 ~ (3) tingkat kesehatan keuangan, antara lain tingkat solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio kecukupan investasi. (i) Tingkat Solvabilitas untuk Perusahaan. Tingkat Solvabilitas Per 31 Desember Tingkat solvabilitas Perusahaan

2011

2013

2014

2015

24.246.217.947

44.531.167.644

69.761.795.558

91.291.670.470

118.990.039.506

2.552.623.213

2.009.633.835

3.583.342.097

5.831.035.686

10.508.948.786

49.246.217.947

69.531.167.644

94.761.795.558

116.291.670.470

143.990.039.505

Dana Tabarru' Dana Perusahaan

2012

(ii) Rasio likuiditas untuk Perusahaan. Rasio Likuiditas Per 31 Desember Rasio likuiditas Perusahaan

2011

Dana Tabarru'

2012

2013

2014

2015

6.691,98

9.200,09

58.124,49

7.199,91

9.229,19

139,99

156,56

336,91

700,02

647,43

(iii) Rasio kecukupan investasi untuk Perusahaan. Rasio Kecukupan Investasi Per 31 Desember Rasio kecukupan investasi Perusahaan Dana Tabarru'

2011

2012

2013

2014

2015

6.311,28

8.907,35

54.420,83

6.744,26

8.972,63

147,56

148,91

195,74

179,48

226,35

~ 30 ~ (4) pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi keu angan tunai serta transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). No

Aktivitas

Jumlah Laporan tahun 2015

1.

Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) kepada PPATK

-

2.

Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK

3.

Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening keuangan terkait CTR dan STR dari: PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)

-

4.

Permintaan due diligence AML/CFT dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

-

34

(5) Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen. No.

Penanggung jawab

Pimpinan Unit Kerja/ Pelaksana Fungsi

1

Customer Care

Dr. Solaiman Arif

b) Fungsi auditor internal. Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan. (1) ruang lingkup pekerjaan audit. Melakukan pemeriksaan dan review internal control (operation dan financial audit) baik di Kantor Pusat maupun di Kanto r Pemasaran berdasarkan rencana audit tahunan yang di sahkan oleh Komite Audit. (2) struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal. Independen department yang melapor langsung (garis lurus) kepada Komite Audit dan secara internal Perusahaan melapor (gari s putus-putus/ doted line) kepada President Direktur (3) Independensi auditor internal. Dalam stuktur organisasi, kedudukan internal audit adalah independen karena melapor dan bertanggung jawab secara langsung kepada Komite Audit, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh manajeman dan bagian lain dari operasional perusahaan.

~ 31 ~ (4) uraian tugas satuan kerja.  Menyusun dan melaksanakan rencana audit untuk mengevaluasi efektivitas proses kerja yang ada di Perusahaan  Membuat laporan audit yang meliputi identifikasi temuan, rekomendasi pengendalian dan kesimpulan yang menyeluruh serta melaporkannya kepada Manajemen  Melaksanakan proses tindak lanjut atas temuan audit secara berkala dan menyampaikan laporan berkala tersebut kepada Direksi dan Komite Audit  Ikut serta dalam proyek – proyek yang diadakan Perusahaan berdasarkan permintaan dari Direksi dan persetujuan dari Komite Audit  Memberikan masukan, saran dan rekomendasi kepada unit bisnis yang memerlukan untuk untuk meningkatkan efektivitas dan tindakan perbaikan pengendalian internal dan operasional perusahaan.  Melaporkan aktivitas audit internal kepada Direksi dan Komite Audit  Membangun dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan personel di unit kerja Perusahaan, Auditor Eksternal dan Organisasi lain yang relevan. (5) jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal. Per tgl. 31 Desember 2015 jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal adalah 4 pegawai. (6) laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal. Audit yang dilakukan di tahun 2015 sbb:  Audit Agency Training & Development  Audit Group Insurance – phase 1  Audit Kantor Pemasaran Surabaya  Audit Kantor Pemasaran – Jawa Tengah Area (Kantor Pemasaran Semarang, Yogyakarta & Solo)  Audit Group Insurance – phase 2 (dalam proses)

~ 32 ~ c) Fungsi auditor eksternal Auditor external telah melaksanakan tugasnya dengan e fektif, perusahaan telah menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewaja ran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar audit yang berlaku. Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan selama 6 tahun terakhir : Tahun

Kantor Akuntan Publik

Nama Akuntan (Perorangan)

2015

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Yasir

2014

KAP Purwantono, Suherman & Surja

Hermawan Setiadi

2013

KAP Purwantono, Suherman & Surja

Indrajuwana Komala Widjaja

2012

KAP Purwantono, Suherman & Surja

Hermawan Setiadi

2011

KAP Purwantono, Suherman & Surja

Hermawan Setiadi

2010

KAP Purwantono, Suherman & Surja

Hermawan Setiadi

4) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern. a) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.  Melakukan review, kaji ulang dan pengawasan terhadap implementasi strategi manajemen risiko.  Memberikan rekomendasi berkaitan dengan alignment antara risk dengan strategi bisnis.  Memastikan good corporate governance manajemen risiko berjalan dengan baik.  Melakukan review, kaji ulang terhadap risiko-risiko bisnis, strategi, operasional, keuangan, dan lain-lain. b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Kebijakan dan prosedur risk limit management dilaksanakan dengan terstruktur pada risiko-risiko bisnis, strategi, operasional, keuangan, dan lain -lain. c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilaksanakan dengan terstruktur dengan memperhatikan probabilitas risiko dan dampak risiko dari perspektif keuangan, solvabilitas (dari segi RBC), likuiditas, gangguan operasional, dampak kepatuhan terhadap regulasi dan dampak terhadap reputasi. d) sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko dilaksanakan dengan terstruktur pada risiko-risiko bisnis, strategi, operasional, keuangan, dan lain -lain.

~ 33 ~

e) sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Sistem pengendalian intern dilaksanakan pada aspek-aspek risiko bisnis, strategi, operasional, keuangan, dan lain-lain, dengan memantau implementasi dari strategi mitigasi risiko.

5) Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. a) Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Kom isaris, dan Dewan Pengawas Syariah. (1) remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, adalah berupa gaji, tunjangan hari raya dan bonus. (2) fasilitas lain dalam bentuk natura/non naturayaitu penghasilan tidak tetap lain nya,adalah berupa asuransi kesehatan, transportasi dan fasilitas/ sarana telekomunikasi mobile phone. b) Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun. (1) paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain dalam satu tahun bagi anggot a Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan RUPS adalah berupa Gaji, THR, Bonus, Asuransi Kesehatan, Transportasi, dan Mobile Phone (2) jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Direksi

Dewan Komisaris

Orang Jutaan (Rp) Orang Jutaan (Rp)

Dewan Pengawas Syariah Orang

Jutaan (Rp)

1. Remunerasi (termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura)

5

18,309

3

2,954

2

208

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.

5

2,563

3

418

-

-

5

20,872

3

3,372

2

208

Total

~ 34 ~ (3) jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut: Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)

Jumlah Direksi

Jumlah Komisaris

Jumlah Dewan Pengawas Syariah

Di atas Rp2 miliar

4

-

-

Di atas Rpl miliar s.d Rp2 miliar

1

1

-

Di atas Rp500juta s.d Rpl miliar

-

2

-

Rp500juta ke bawah

-

-

2

Keterangan: *) yang diminta secara tunai

6) Rencana strategis Perusahaan. a) Rencana korporasi (corporate plan) yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana korporasi Perseroan mencakup rencana-rencana perusahaan di bidang investasi, pengembangan jalur distribusi dan pemasaran produk, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta pengembangan sistem teknologi informasi dalam perusahaan. Kedepannya, Perseroan berharap dapat memberikan nilai yang optimal tidak hanya kepada para Pemegang Saham tetapi juga terhada p masyarakat Indonesia pada umumnya. Melalui rangkaian kegiatan dan produk yang ditawarkan oleh Perseroan baik saat ini maupun yang akan datang, masyarakat dapat mengumpulkan banyak manfaat, antara lain pengganti penghasilan, dana pendidikan bagi anak -anak, dana perawatan kesehatan dan kecelakaan, serta pengakumulasian dan pengembangan aset. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, Perseroan menargetkan untuk mendapatkan pencapaian Annualized Nett Premium (ANP) sebesar Rp 1,2 Trilyun, atau 3 (tiga) kali lipat dari proyeksi pencapaian ANP di tahun 2015. Dari sisi pendapatan bisnis baru, Perseroan juga menargetkan untuk melipat gandakan Value of New Business (VoNB) sampai dengan 3 (tiga) kali lipat dibandingkan proyeksi tahun 2015, atau sebesa r Rp 492 Milyar. Untuk tahun 2019, Perseroan juga menargetkan untuk mendapatkan laba (setelah pajak) sebesar Rp 579 Milyar, atau 2 (dua) kali lipat dari proyeksi laba di tahun 2015.

~ 35 ~ b) Rencana bisnis (business plan) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu 1 (s atu) tahun dan 3 (tiga) tahun. Yang menjadi target jangka pendek dan menengah yang utama bagi Avrist tentunya adalah pertumbuhan modal, asset, premi, serta kesehatan keuangan yang akan bermuara pada semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan. Dengan keberhasilan Avrist dalam membukukan tingkat profitabilitas yang konsisten ditambah tingkat likuiditas perusahaan yang baik memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban terhadap peme gang polis dan akan memungkinkan perusahaan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham dengan adanya tingkat pertumbuhan. Sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan, dapat diproyeksikan bahwa Perseroan akan memiliki kekayaan melebihi Rp 14 Trilyun dan ekuitas sebesar Rp 2 Trilyun. Penempatan investasi unit-linked diasumsikan proporsional mengikuti alokasi aset per September 2015 untuk tahun -tahun kedepan. Untuk non unit-linked, perusahaan masih akan melakukan penempatan secara signifikan pada surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah, se rta pada reksadana berpendapatan tetap. Diperkirakan bahwa selama 3 (tiga) tahun ke depan perusahaan akan tetap menjaga kestabilan arus kas dan memaksimalkan perolehan dari investasi. Dengan demikian perusahaan juga diproyeksikan akan mampu melakukan pembayaran kewajib an perusahaan terhadap pemegang polis serta biaya-biaya lainnya tanpa harus menjual investasi yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam 3 (tiga) tahun ke depan, modal berbasis rasio yang dimiliki perusahaan masih akan dalam kondisi yang baik dan tidak mem erlukan tambahan suntikan modal dari para pemegang saham perusahaan. Rasio likuiditas perusahaan juga masih sangat besar sehingga memberikan j aminan untuk pembayaran manfaat.

7) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan yang belum diungkap dalam laporan l ainnya. Hasil pemeringkatan atas kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan oleh Fitch sebagai lembaga pemeringkat pada bulan November 2015 adalah “AA- Stable”. Rating tersebut telah dipertahankan oleh perusahaan sejak tahun 2012. Transparansi tentang produk produk asuransi Avrist dapat ditemukan dalam brosur, leaflet dan media promosi lainnya serta dalam website perusahaan. Setiap pengaduan nasabah dapat disampaikan melalui Call Center Avrist.

8) Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (outsourcing). No Fungsi yang dialihdayakan kepada pihak lain

Pihak lain yang menjadi partner

1.

Administrasi

2.

Driver, Office Boy

Ijin usaha pihak lain yang dimaksud

Jangka waktu kontrak

alasan pemilihan pihak lain

PT Karya Putra Surya Gemilang Perusahaan Outsourcing

2 tahun

Pemborongan pekerjaan

PT Solusindo Mitra Sejahtera

2 tahun

Bukan merupakan posisi inti dalam bisnis proses

Perusahaan Outsourcing

~ 36 ~ 9) Pelaksanaan wewenang RUPS, terdiri atas: a) Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS. Pada tanggal 22 April 2015, Pemegang Saham Perseroan telah menandatangani Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dimana Pemegang Saham Perseroan telah memutuskan antara lain (i) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk periode tahun 2014, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, (ii) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan tahun 2014 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Suherman & Surja, (iii) Menyetujui pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham Perseroan, ( iv) Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono Suherman & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2015, dan (v) Menyetujui pembebasan tanggung jawab (ecquit et de charge) bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas seluruh tindakan pengel olaan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2014. Para Pemegang Saham Perseroan juga mengambil keputusan pada tanggal 27 Oktober 2015 sehubungan dengan persetujuan dan ratifikasi rencana anggaran dan bisnis tahun 2016 Perseroan.

b) Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS. Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi Perseroan kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Hal-hal lain yang masih menunggu persetujuan RUPS. RUPS diharapkan untuk segera melakukan pengangkatan 1 (satu) orang Komisaris Independen untuk Perseroan sehubungan dengan pemenuhan ketentuan jumlah minimum Komisaris Independen dalam perusahaan asuransi berdasarkan Peraturan OJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Adapun pengangkatan komisaris independen tersebut saat ini masih menunggu hasil dari penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

10) Pelaksanaan tugas Komisaris Independen terkait dengan pelindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan, dilakukan oleh komisaris independen dengan berbagai kegiatan melalui sarana rapat dewan komisaris, direksi dan rapat komite yang didalamnya terdapat komisaris independen sebagai ketua maupun sebagai anggota komite. Tabel di bawah ini menggambarkan aktivitas komisaris independen dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas:

~ 37 ~

No.

Tanggal

Keterangan

Rapat Dewan Komisaris 1. 2.

30 Januari 2015 25 Februari 2015

3. 4.

31 Maret 2015 22 April 2015

5. 6. 7. 8.

29 Mei 2015 25 Juni 2015 31 Juli 2015 5 Agustus 2015

9.

30 September 2015

10. 11. 12.

30 Oktober 2015 30 November 2015 8 Desember 2015

Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Kinerja perusahaan periode YTD – Januari 2015; 2. Kinerja/statistika industri di kuartal keempat tahun 2014; dan 3. Key performance indicator bagi anggota Direksi. Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Laporan Tahunan 2014; 2. Kinerja perusahaan periode YTD – February 2015; dan 3. Proyek internal. Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Kinerja perusahaan periode YTD – Juni 2015; 2. Proyek internal; 3. Penunjukan Direktur baru pada PT Avrist General Insurance; dan 4. Pembaharuan kalendar tahunan. Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Kinerja perusahaan periode YTD – Agustus 2015; 2. Estimasi pencapaian akhir tahun 2015; 3. Rencana kerja dan anggaran tahun 2016; 4. Kinerja PT Avrist General Insurance; dan 5. Piagam komite di bawah Dewan Komisaris. Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Kinerja perusahaan periode YTD – Oktober 2015; 2. Rencana kerja kanal distribusi di tahun 2015 dan 2016; 3. Hal-hal terkait Departemen Operasional; 4. Proyek internal; 5. Regulasi-regulasi baru di bidang perasuransian; dan 6. Kalendar tahunan untuk tahun 2016

– Desember 2014.

– Maret 2015.

– April 2015. – Mei 2015. – Juni 2015.

– September 2015. – Oktober 2015.

~ 38 ~

No.

Tanggal

Keterangan

Rapat Komite Audit 1.

22 Januari 2015

Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Januari 2015 2. Follow up Open Audit Issues – status 31 Desember 2014 3. Internal Audit Plan 2015

2.

18 Februari 2015

Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Regulasi terkait Komite Audit 2. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Februari 2015

3.

26 Maret 2015

4.

10 April 2015

5.

19 Mei 2015

6.

30 Juni 2015

7.

28 Juli 2015

8.

27 Agustus 2015

9.

16 September 2015

Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Proposal Penunjukan Akuntan Publik untuk Audit tahun buku 2015 2. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Maret 2015 Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas kerja tim Internal Audit – April 2015 2. Follow Up Open Audit Issues – status 31 Maret 2015 3. Persiapan Laporan Komite Audit untuk Rapat Dewan Komisaris Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Update mengenai OJK Audit atas PT Avrist Assurance 2. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Mei 2015 Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Hasil temuan sementara OJK Audit atas PT Avrist Assurance 2. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Juni 2015 Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Juli 2015 2. Follow up Open Audit Issues – status 30 Juni 2015 3. Persiapan Laporan Komite Audit untuk Rapat Dewan Komisaris Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Laporan Hasil Audit OJK (final) atas PT Avrist Assurance 2. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Agustus 2015 Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Draft Audit Committee Charter 2. Aktivitas kerja tim Internal Audit – September 2015 3. Persiapan Laporan Komite Audit untuk Rapat Dewan Komisaris

~ 39 ~

No.

Tanggal

10.

15 Oktober 2015

11.

25 November 2015

12.

23 Desember 2015

Keterangan Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Oktober 2015 2. Follow up Open Audit Issues – status 30 September 2015 Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas kerja tim Internal Audit – November 2015 2. Persiapan Laporan Komte Audit untuk Rapat Dewan Komisaris Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan aktivitas kerja tim Internal Audit – Desember 2015.

Rapat Komite Pemantauan Risiko 1. 21 April 2015 Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Risk Assessment & Implementasi ERM. 2. Impact and probability assessment of risks (risk profiling) per Mar 2015 3. Hasil impact analysis of Stress-Testing per Dec 2014 4. Operational Expenses Overrun 5. Invesment risks 2. 1 Oktober 2015 Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Impact and probability assessment of risks (risk profiling) 2. Hasil impact analysis of Stress-Testing per Jun 2015 3. Financial markets volatility risk 4. Duration gap 3. 7 Desember 2015 Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Impact and probability assessment of risks (risk profiling) per Oct 2015 2. Operational risk review and Profitability analysis 3. OJK regulation regarding risk profiling 4. Financial markets volatility risk 5. Duration gap Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan 1. 18 Februari 2015 Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Self Assessment GCG 2. Laporan Tahunan Pelaksanaan AML berupa rekapitulasi jumlah transaksi yang berpotensi mencurigakan. 3. Terjemahan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam Bahasa Inggris 4. Laporan Komisaris Independen tahun 2104

~ 40 ~

No.

Tanggal

2.

26 Agustus 2015

3.

16 September 2015

4.

25 November 2015

Keterangan Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Final telah diterbitkan Oleh OJK 2. Action plan yang dari tim Compliance, Legal Corp Sec dan Internal Audit untuk menyelesaikan temuan Audit OJK. Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. revisi atas AML Guideline Avrist sebagai penyesuaian dari PERKA PPATK 02/2015 2. Evaluasi action plan atas Laporan Hasil pemeriksaan OJK 3. Informasi mengenai pembuatan Board manual yang detailnya akan di review pada meeting selanjutnya. Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Laporan bahwa temuan atas Laporan Hasil pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan Surat kepada OJK tanggal 10 November 2015. 2. Review mengenai detail dari Board manual.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi 1. 24 Februari 2015 Melakukan pembahasan mengenai KPI dari Dewan Direksi 2. 3 Maret 2015 Melakukan pembahasan mengenai paket remunerasi Direktur baru 3. 21 April 2015 Melakukan pembahasan mengenai : 1. KPI dari Dewan Direksi 2. Kompensasi Dewan Direksi 3. Area & uraian jabatan dari Direktur baru 4. 3 Mei 2015 Melakukan pembahasan mengenai remunerasi Dewan Direksi 5. 22 Mei 2015 Melakukan pembahasan mengenai KPI Direktur baru

11) Hubungan kerjasama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan perusahaan agen asuransi yang memasarkan pr oduk asuransi, antara lain nama agen, jumlah agen, kepemilikan sertifikat keagenan, dan perjanjian kerjasama keagenan. PT Avrist Assurance tidak bekerja sama dengan perusahaan agen asuransi. Dalam memasarkan produk asuransinya melalui agency, s eluruh agen tersebut terdaftar di asosiasi terkait dibawah naungan PT Avrist Assu rance. Pada posisi 31 Desember 2015 Avrist mempunyai 5.029 agen asuransi jiwa, sudah termasuk 2.091 agen asuransi jiwa syariah. Seluruh agen tersebut memiliki setifikat keagenan yang masih berlaku dari asosiasi terkait yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Setiap agen tersebut sebagai individu telah menandatangani perjanjian kerjasama keagenan dengan PT Avrist Assurance.

~ 41 ~

B. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham. Nama

Jabatan

kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor A

B

C

D Persentase Kepemilikan

Keterangan: Indonesia/ Luar Negeri

Jumlah Nominal Saham

Persentase Jumlah Kepemilikan Nominal Saham

Persentase Kepemilikan

Jumlah Nominal Saham

Persentase Jumlah Kepemilikan Nominal Saham

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

340,000,000,- 10%

Indonesia

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

200,000,000.- 10%

Indonesia

Perry Mahyudin Diah

Presiden Direktur

Adie Poernomo Widjaya

Wakil Presiden Direktur

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

Supardi Suparman

Direktur

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

Ibnu Hasyim

Direktur

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

Isao Kubota

Direktur

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

Gregory Robert Scott Crichton

Presiden Komisaris NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

Kazunori Yamauchi

Komisaris

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

Jannes Hutagalung

Komisaris Independen

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

Keterangan: A. Perusahaan yang bersangkutan; B. perusahaan perasuransian lain; C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

~ 42 ~

C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat. Nama Direksi Lainnya Ya Tidak

Keterangan*

Hubungan Keuangan Dengan Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah Ya Tida k √

Keterangan*

Ya Tidak

Keterangan*

Ya Tidak

Perry Mahyudin Diah

√

Adie Poernomo Widjaya

√

√

√

√

Supardi Suparman

√

√

√

√

Ibnu Hasyim

√

√

√

√

Isao Kubota

√

√

√

√

Nama Direksi Lainnya Ya Tidak

Keterangan**

√

Pemegang Saham √

Hubungan Keluarga Dengan Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah Ya Tidak

Keterangan**

Ya Tidak

Keterangan**

Sebagai pemilik 10% saham dalam PT Bina Asetanusa dan PT Bina Dana Hahade

Pemegang Saham Ya Tidak

Perry Mahyudin Diah

√

√

√

√

Adie Poernomo Widjaya

√

√

√

√

Supardi Suparman

√

√

√

√

Ibnu Hasyim

√

√

√

√

Isao Kubota

√

√

√

√

Keterangan: *) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb **) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

Keterangan*

Keterangan**

~ 43 ~

D. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. Nama

Hubungan Keuangan Dengan Direksi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris Lainnya Ya

Tidak Keterangan* Ya

Tidak

Keterangan*

Ya

Tidak Keterangan*

Pemegang Saham Ya

Tidak

Gregory Robert Scott Crichton

√

√

√

√

Kazunori Yamauchi

√

√

√

√

Jannes Hutagalung

√

√

√

√

Nama

Hubungan Keluarga Dengan Direksi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris Lainnya Ya

Tidak Keterangan**

Ya

Tidak

Keterangan**

Ya

Tidak

Keterangan**

Keterangan*

Pemegang Saham Ya

Tidak

Gregory Robert Scott Crichton

√

√

√

√

Kazunori Yamauchi

√

√

√

√

Jannes Hutagalung

√

√

√

√

Keterangan**

Keterangan: *) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb. **) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb. E. Rasio gaji tertinggi dan terendah. Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pad a bulan terakhir tahun pelaporan. Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut: Rasio Skala Perbandingan rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 100.2 rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah 3.0 rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah 1.3 rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 3.5

~ 44 ~ F. Penerapan tata kelola investasi, terdiri atas: 1) Kebijakan dan strategi investasi. Kebijakan dan Strategi Investasi untuk asset perusahaan asuransi Avrist Assurance mengacu kepada kebijakan investasi perusahaan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2012 dan Peraturan OJK No. 2/POJK.5/2014. Kebijakan dan Strategi Investasi untuk unit bisnis Syariah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 dan Peraturan OJK No. 2/POJK.5/2014. Kebijakan Investasi disusun dan disetujui oleh Komite Investasi perusahaan, dan direview secara ad-hoc basis jika terjadi perubahan peraturan dan perubahan lain yang mengakibatkan Kebijakan Investasi yang ada menjadi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rencana/Strategi Investasi disusun minimum setahun sekali dan di-review secara berkala untuk memastikan implementasi strategi investasi sudah sesuai dengan Rencana/Strategi Investasi yang telah disusun dan disetujui oleh Komite Investasi. 2) Pengelolaan investasi, yaitu penerapan analisis terhadap risiko -risiko investasi. Pengelolaan investasi mengacu pada resiko-resiko investasi yang telah dijabarkan dalam kebijakan investasi, dan pengawasan secara berka la juga dilakukan terhadap kesesuaian antara durasi asset investasi dengan durasi kewajiban perusahaan kepada pemegang polis. 3) Pengalihdayaan investasi kepada pihak lain. Untuk optimasi investasi Avrist juga melakukan pengalihdayaan investasi kepada pihak lain, yaitu PT. Bahana TCW Investment Management dan PT. BNP Paribas Investment Partner

~ 45 ~ G. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud). Penyimpangan internal dalam 1 Tahun

Total penyimpangan

Jumlah kasus yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi 2014 2015 -

Pegawai Tetap

Pegawai tidak tetap

2014 -

2015 -

2014 -

2015 1

Telah diselesaikan

-

-

-

-

-

1

Dalam proses penyelesaian di internal

-

-

-

-

-

-

Belum diupayakan penyelesaian

-

-

-

-

-

-

Telah ditindaklanjuti melalui proses hokum

-

-

-

-

-

-

Selama tahun 2015 terdapat 1 penyimpangan yang tidak material yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap dan telah diselesikan sesuai dengan peraturan perusahaan.

H. Pengungkapan hal-hal penting lainnya: 1) pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal Tidak ada pengundiran diri ataupun pemberhentian auditor external selama tahun 2015. 2) transaksi material dengan pihak terkait; Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Sifat dari hubungan

Transaksi yang siginifikan/

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Avrist (dahulu/ DPLK AIA (“DPLK Avrist”))

Manajemen kunci yang sama/

Jasa administrasi investasi

PT Avrist General Insurance (dahulu/ PT Asuransi Starlite International)

Pemegang saham utama yang sama

Transaksi asuransi umum

Dana Pensiun Pemberi Kerja Avrist (dahulu/ DPPK AIA (“DPPK Avrist”))

Manajemen kunci yang sama

Jasa administrasi investasi

PT Bina Dana Hahade

Pemegang saham Perusahaan

Investasi pada anak perusahaan

Meiji Yasuda Life Insurance Company

Pemegang saham Perusahaan

Investasi pada anak perusahaan

~ 46 ~

3) klaim asuransi yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan yang nilainya sebesar 10% atau lebih dari modal sendiri Perusahaan. No

Lini Usaha

Objek Pertanggungan

Nilai Klaim

Retensi Sendiri

Keterangan

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Selama tahun 2015 tidak terdapat klaim asuransi oleh perorangan ataupun perusahaan yang nilainya lebih dari 10% dari modal sendiri perusahaan.

4) benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi. No

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan

NIHIL

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

NIHIL

Jenis Transaksi

NIHIL

Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)

Keterangan *)

NIHIL

NIHIL

Keterangan: *) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku Selama tahun 2015 tidak terdapat benturan kepentingan yang telah/ sedang atau yang mungkin akan terjadi.

~ 47 ~

5) informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Pe rusahaan Yang Baik, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan. Permasalahan hukum. Permasalahan Hukum

Jumlah Kasus

Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: a. Perdata b. Pidana Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus : a. Perdata b. Pidana Total

Perdata

Pidana

---

---

2 -2

----

III. RENCANA TINDAK (ACTION PLAN) No Tindakan Korektif

Target Penyelesaian

Kendala Penyelesaian

1.

OJK telah melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan komisaris independen pada tanggal 28 Januari 2016. Setelah menerima hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, maka selanjutnya akan dilakukan RUPS untuk mengangkat komisaris independen tersebut.

Selama tahun 2015 perusahaan telah Komisaris independen yang telah lulus melakukan upaya terbaik untuk penilaian kemampuan dan kepatutan dari mendapatkan komisaris independen, OJK akan segera diangkat dalam RUPS. namun mengingat keterbatasan sumber daya komisaris independen sehingga perusahaan menghadapi kendala dalam mendapatkan komisaris independen yang tepat bagi perusahaan.

Penyesuaian jumlah komisaris independen yang paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan merupakan komisaris Independen. Pada tanggal 28 Januari 2016 Calon komisaris independen telah melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada OJK.

Keterangan

LAMPIRAN Self Assessment Tata Kelola Perusahaan Tahun 2015

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

Pengisian kuesioner Good Corporate Governance dilakukan secara mandiri (self assessment ) oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan. Pengisian Kuesioner dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan dalam Kuesioner yang dimaksud. Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud teridiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) : A = Perusahaan yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud B = Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan C = Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN D = Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKANsecara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATEsecara berkala E = Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala I. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU 1. Perusahaan memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan

A

B

C

D

E

2.1. Kebijakan umum yang mengarah kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku

A

B

C

D

E

2.2. Kebijakan bagi organ perusahaan

A

B

C

D

E

2.3. Kebijakan bagi pengawai

A

B

C

D

E

2.4. Kebijakan bagi pemegang polis

A

B

C

D

E

2.5. Kebijakan bagi mitra usaha

A

B

C

D

E

2.6. Kebijakan bagi sesama perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

A

B

C

D

E

3. Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai Perusahaan dan Etika Bisnis

A

B

C

D

E

2. Perusahaan memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain meliputi :

1

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

4. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang : 4.1. Benturan kepentingan

A

B

C

D

E

4.2 Pemberian hadiah dan donasi

A

B

C

D

E

4.3. Kepatuhan terhadap peraturan

A

B

C

D

E

4.4 Kerahasiaan informasi

A

B

C

D

E

4.5. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor

A

B

C

D

E

5. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perusahaan : 5.1. Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan

Tidak

Ya

5.2 Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan perusahaan

Tidak

Ya

5.3 Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Tidak

Ya

6. Perusahaan melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi perusahaan

Tidak

Ya

7. Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Pemegang Polis.yang menjamin perlindungan bagi Pelapor.

A

B

C

D

E

2

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

II. ORGAN PERUSAHAAN A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 1. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS

A

B

C

D

E

2. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS

A

B

C

D

E

3. Kebijakan perusahaan tentang penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tidak

Ya

4.1 Panggilan RUPS

Tidak

Ya

4.2 Informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS

Tidak

Ya

4.3 Tersedianya informasi di kantor pusat perusahaan

Tidak

Ya

4.4 Komitmen diselenggarakannya RUPS secara transparan

Tidak

Ya

4.5 Pemberitahuan kepada setiap pemegang saham mengenai hasil RUPS

Tidak

Ya

Tidak

Ya

4. Penjelasan lengkap dan informasi tersebut meliputi hal-hal berikut ini:

5. Dalam pengambilan keputusan RUPS : 5.1 Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat telah lulus Fit and Proper Test bagi perusahaan 5.2 Mempertimbangkan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi dalam pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi

A

B

C

D

E

5.3 Mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan

A

B

C

D

E

3

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

5.4 Melakukan penetapan auditor eksternal

Tidak

Ya

5.5 Keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan wajar dari para pemangku kepentingan.

A

B

C

D

E

5.6 Memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dalam hal pemberian bonus , tantiem dan dividen

A

B

C

D

E

1.1 Internal Kontrol

A

B

C

D

E

1.2 Manajemen Risiko

A

B

C

D

E

1.3 Imbal hasil (return) yang wajar bagi Pemegang Saham

A

B

C

D

E

1.4 Kebijakan yang terkait kepentingan Stakeholders

A

B

C

D

E

1.5 Suksesi kepemimpinan dan kontinyuitas manajemen di semua lini organisasi

A

B

C

D

E

1.6 Implementasi GCG

A

B

C

D

D

2.1 Sasaran usaha perusahaan

A

B

C

D

E

2.2. Rencana jangka panjang perusahaan

A

B

C

D

E

2.3 Rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan

A

B

C

D

E

2.4. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan

A

B

C

D

E

2.5. Kebijakan dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest ).

A

B

C

D

E

2.6. Kebijakan dan metode penilaian perusahaan

A

B

C

D

E

B. Dewan Komisaris dan Direksi 1. Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:

2. Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini:

4

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

2.7. Kebijakan dan metode penilaian unit-unit dalam perusahaan

A

B

C

D

E

2.8. Kebijakan dan metode penilaian kinerja pegawai

A

B

C

D

E

2.9. Struktur organisasi pada tingkat eksekutif

A

B

C

D

E

C. Dewan Komisaris 1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

1.1 Jumlah anggota Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan.

Tidak

Ya

1.2 Dalam komposisi Dewan Komisaris termasuk komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen

Tidak

Ya

1.3. Pengangkatan Komisaris Independen sesuai ketentuan yang berlaku

Tidak

Ya

a. Bidang Asuransi

Tidak

Ya

b. Bidang Keuangan

Tidak

Ya

c. Bidang Manajemen

Tidak

Ya

1.5. Mempunyai Komisaris Utusan, selain Komisaris Independen

Tidak

Ya

1.6. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai proses yang transparan berdasarkan alasan yang wajar dan diberi kesempatan membela diri

Tidak

Ya

1.4. Dewan Komisaris terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi seperti *):

5

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

2. Kemampuan dan Integritas Dewan Komisaris 2.1. Memenuhi persyaratan Fit and Proper Test Departemen Keuangan RI

Tidak

Ya

2.2. Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan

A

B

C

D

E

2.3. Mematuhi dan melaksanakan GCG

A

B

C

D

E

2.4. Tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain yang dapat merugikan perusahaan.

Tidak

Ya

3. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris 3.1. Dewan Komisaris mengawasi kepengurusan perusahaan oleh Direksi

A

B

C

D

E

3.2. Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional

A

B

C

D

E

3.3 Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi pada Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara , dengan ketentuan harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS

A

B

C

D

E

3.4 Dewan Komisaris memperoleh informasi tentang perusahaan secara lengkap dan tepat waktu

A

B

C

D

E

3.5. Dewan Komisaris memiliki Tata tertib dan Pedoman Kerja (charter )

A

B

C

D

E

3.6. Dalam melaksanakan tugasnya , Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya.

A

B

C

D

E

3.7. Dewan Komisaris melaporkan tanggung jawab pengawasannya dan mendapatkan acquid et decharge dari RUPS

A

B

C

D

E

3.8. Dewan Komisaris mengadakan rapat secara berkala

Tidak

Ya

3.9. Setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat

Tidak

Ya

3.10 Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion ) dengan keputusan yang diambil dalam rapat 3.11 Setiap anggota Dewan Komisaris baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat Dewan Komisaris

A

Tidak

B

C

D

E

Ya

6

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

4. Komite - Komite Dewan Komisaris (dijawab jika ada) 4.1 Komite Audit

ADA

Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk memastikan hal-hal berikut ini: 4.1.1. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik

A

B

C

D

E

4.1.2. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku

A

B

C

D

E

4.1.3. Tindaklanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.

A

B

C

D

E

4.1.4. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku

Tidak

Ya

4.1.5. Tindaklanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.

A

B

C

D

E

4.1.6. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan

A

B

C

D

E

4.1.7. Anggota Komite Audit terdiri dari : a. seorang Komisaris Independen sebagai Ketua

Tidak

Ya

b. anggota Dewan Komisaris

Tidak

Ya

c. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian , pengalaman, serta kualitas lain yang diperlukan Tidak

Ya

4.1.8. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Audit, maka terdapat anggota komisaris yang secara khusus bertugas untuk memastikan hal-hal sebagai berikut: a. Struktur pengendalian internal perusahaan telah dapat dilaksanakan dengan baik

A

B

C

D

E

b. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku

A

B

C

D

E

c. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.

A

B

C

D

E

d. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku

Tidak

Ya

e. Tindaklanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.

A

B

C

D

E

f. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan

A

B

C

D

E

7

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

4.2 Komite Kebijakan Risiko

ADA

Komite Kebijakan Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini: 4.2.1. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko

A

B

C

D

E

4.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi.

A

B

C

D

E

4.2.3. Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari: a. anggota Dewan Komisaris

Tidak

Ya

b. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain dalam mengelola manajemen risiko

Tidak

Ya

4.2.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Risiko, terdapat anggota komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut: a. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko

A

B

C

D

E

b. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi.

A

B

C

D

E

4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi

ADA

Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini: 4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris

A

B

C

D

E

4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi

A

B

C

D

E

4.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.

A

B

C

D

E

8

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

4.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

A

B

C

D

E

4.3.5. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

A

B

C

D

E

4.3.6. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris

A

B

C

D

E

4.3.7. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi.

A

B

C

D

E

4.3.8. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris

A

B

C

D

E

4.3.9. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi.

A

B

C

D

E

4.3.10. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari: a. anggota Dewan Komisaris

Tidak

Ya

b. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian,pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan.

Tidak

Ya

4.3.11. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Nominasi dan remunerasi, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut : a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris

A

B

C

D

E

b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi

A

B

C

D

E

c. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.

A

B

C

D

E

9

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

d. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

A

B

C

D

E

e. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

A

B

C

D

E

f. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris

A

B

C

D

E

g. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi.

A

B

C

D

E

h. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris

A

B

C

D

E

i. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi.

A

B

C

D

E

4.4. Komite Kebijakan Corporate Governance

ADA

Komite Kebijakan Corporate Governance (yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam Komite Nominasi dan Remunerasi ) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut: 4.4.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi

A

B

C

D

E

4.4.2. Menilai kesesuaian penerapan GCG di perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR

A

B

C

D

E

4.4.3. Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari : a. Anggota Dewan Komisaris

Tidak

Ya

b. Pihak luar yang independen yang mempunyai keahlian, pengalaman dan kualitas di bidang corporate governance

Tidak

Ya

10

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

4.4.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Corporate Governance, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut: a. Mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi

A

B

C

D

E

b. Menilai kesesuaian penerapan GCG di perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR

A

B

C

D

E

5. Komisaris Independen Perusahaan memiliki Komisaris Independen dengan kriteria-kriteria berikut ini : 5.1 Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Pemegang Saham pengendali perusahaan

Tidak

Ya

5.2. Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Direktur Perusahaan

Tidak

Ya

5.3. Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Komisaris lainnya

Tidak

Ya

5.4. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan

Tidak

Ya

5.5. Tidak menduduki jabatan eksekutif di perusahaan

Tidak

Ya

5.6 Tidak menduduki jabatan eksekutif di perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan

Tidak

Ya

5.7. Tidak menduduki jabatan eksekutif di perusahaan lain yang terafiliasi

Tidak

Ya

5.8. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan -perusahaan lain yang terafiliasi

Tidak

Ya

5.9. Tidak menjadi pemasok signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok

Tidak

Ya

5.10 Tidak menjadi pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pelanggan signifikan dari Perusahaan

Tidak

Ya

5.11. Tidak menjadi pemasok signifikan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok dari Perusahaan yang terafiliasi.

Tidak

Ya

11

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

5.12. Tidak menjadi pelanggan signifikan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan Komisaris Perusahaan pelanggan dari Perusahaan yang terafiliasi.

Tidak

Ya

5.13. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain dengan perusahaan yang dapat diintepretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan Perusahaan.

Tidak

Ya

5.14. Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas

A

B

C

D

E

5.15. Memahami Undang-Undang Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya.

A

B

C

D

E

6. Dewan Pengawas Syariah (DPS), bagi perusahaan Asuransi Syariah 6.1. Perusahaan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

ADA

6.2. Perusahaan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 6.2.1. Dewan Pengawas Syariah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Tidak

Ya

a. fiqih muamalat *)

Tidak

Ya

b. Perasuransian *)

Tidak

Ya

6.2.2. Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki keahlian dibidang :

6.3. Dewan Pengawas Syariah memastikan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

A

B

C

D

E

6.4. Dewan Pengawas Syariah memastikan investasi atau proyek yang ditangani Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

A

B

C

D

E

6.5. Dewan Pengawas Syariah memastikan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

A

B

C

D

E

6.6. Dewan Pengawas Syariah memberikan pernyataan bahwa penyelenggaran usaha perusahaan sesuai atau menyimpang dari prinsip syariah bersamaan dengan penyampaian laporan operasional Perusahaan.

Tidak

Ya

12

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

D. Direksi 1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi 1.1. Direksi terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi *)seperti : 1.1.a Bidang Asuransi

Tidak

Ya

1.1.b Bidang Keuangan

Tidak

Ya

1.1.c Bidang Manajemen.

Tidak

Ya

1.2. Domisili Anggota Direksi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif.Tidak

Ya

1.3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui mekanisme yang transparan

Tidak

Ya

2.1 Anggota Direksi memenuhi ketentuan anggaran dasar

Tidak

Ya

2.2. Anggota Direksi memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas

Tidak

Ya

2. Persyaratan Anggota Direksi

2.3. Anggota Direksi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perusahaan

A

B

C

D

E

2.4. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan GCG

A

B

C

D

E

2.5. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan perusahaan

Tidak

Ya

3. Fungsi Direksi 3.1 Kepengurusan 3.1.1. Direksi menyusun Visi, Misi dan Nilai2 perusahaan serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan

A

B

C

D

E

3.1.2. Direksi mengelola sumber daya yang dimiliki , secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya.

A

B

C

D

E

13

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

3.1.3. Direksi memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan

A

B

C

D

E

3.1.4. Direksi membentuk Komite untuk mendukung pelaksanaan tugasnya

A

B

C

D

E

3.1.5. Direksi memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (charter )

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

3.2 Manajemen Risiko 3.2.1. Direksi menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan 3.2.2. Perusahaan memiliki Komite Kebijakan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Tidak

Ya

Perusahaan memiliki satuan kerja pengawasan internal yang dalam melaksanakan tugasnya memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

Tidak

Ya

3.3.1. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal

Tidak

Ya

3.3.2. Menembuskan laporannya kepada Dewan Komisaris/Komite Audit.

Tidak

Ya

3.3.3. Kepala Satuan Kerja Auditor Internal diangkat Direksi, berdasarkan kriteria yang jelas

Tidak

Ya

3.3.4. Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Auditor Internal mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris

Tidak

Ya

3.3. Pengendalian Internal

3.3.5. Satuan Kerja Auditor Internal bertugas untuk memastikan sistem pengendalian internal berfungsi secara efektif dan efisien

A

B

C

D

E

3.3.6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan

A

B

C

D

E

3.3.7. Memastikan Sistem Pengendalian Internal berfungsi secara efektif dan efisien

A

B

C

D

E

3.3.8. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko

A

B

C

D

E

3.3.9. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan, pelaksanaan GCG dan peraturan perusahaan

A

B

C

D

E

3.3.10. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal.

A

B

C

D

E

14

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

3.4 Komunikasi 3.4.1. Perusahaan memiliki Sekretaris Perusahaan yang melaksanakan komunikasi antara perusahaan dengan stakeholders

Tidak

3.4.2. Dalam hal kompleksitas perusahaan belum mengharuskan diangkatnya Sekretaris Perusahaan, maka fungsi komunikasi dijabat oleh salah seorang anggota Direksi

Tidak

Lanjutkan ke 3.4.2

Ya

Ya

3.4.3. Sekretaris Perusahaan harus mampu: a. Memastikan perusahaan telah memenuhi ketentuan penyampaian informasi sesuai peraturan perundang-undangan

A

B

C

D

E

b. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan atas setiap informasi relevan yang dibutuhkan.

A

B

C

D

E

3.4.4. Laporan Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Tidak

Ya

3.4.5. Sekretaris Perusahaan melaksanakan fungsi untuk menjamin kepatuhan pada peraturan perundangan dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (compliance committee ) tersendiri.

Tidak

Ya

a. Aktuaris yang ditunjuk memiliki kualifikasi dan standar sesuai yang ditetapkan yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Lembaga Profesi Aktuaris.

Tidak

Ya

b. Aktuaris Perusahaan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Tidak

Ya

c. Aktuaris yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang berlaku.

Tidak

Ya

3.5.2. Perusahaan harus menunjuk perusahaan konsultan aktuaria untuk melakukan evaluasi kewajiban perusahaan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. Konsultan aktuaria yang ditunjuk tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan .

Tidak

Ya

3.5 Aktuaria 3.5.1. Perusahaan memiliki Aktuaris yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

15

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

3.6. Investasi 3.6.1. Investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan hasil yang optimal, mudah dicairkan dan aman bagi Perusahaan 3.6.2. Perusahaan memiliki Komite Investasi untuk membantu Direksi

A

B

C

D

Tidak

E Ya

3.6.3. Komite Investasi menjalankan tugas secara obyektif berdasarkan arahan Direksi

A

B

C

D

E

3.6.4. Komite Investasi membantu Direksi dalam menilai dan menetapkan strategi investasi yang direncanakan

A

B

C

D

E

3.6.5. Komite Investasi membantu Direksi dalam menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban

A

B

C

D

E

3.7. Pemasaran 3.7.1. Perusahaan memiliki Program Promosi (media plan) yang intinya mengungkapkan informasi yang jelas dan relevan, tidak menyesatkan serta mematuhi kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku

Tidak

Ya

3.7.2. Perusahaan menerbitkan brosur yang memuat penjelasan lengkap dan jelas tentang produk yang dijual ke masyarakat luas

Tidak

Ya

3.7.3. Perusahaan memiliki agen dan sistem keagenan

Tidak

Ya

3.7.4. Perusahaan memilki kontrak keagenan yang baku

Tidak

Ya

3.7.5. Perusahaan memastikan bahwa seluruh agen wajib memiliki sertifikasi keagenan dan pelatihan seperti yang dipersyaratkan

A

B

C

D

E

3.7.6. Perusahaan memilki dan menerapkan Kode Etik Keagenan dalam pemasaran produknya

Tidak

Ya

3.7.7. Perusahaan memiliki kerjasama dengan broker asuransi

Tidak

Ya

3.7.8 Perusahaan telah memanfaatkan media elektronik untuk melaksanakan kegiatan pemasaran.

Tidak

Ya

16

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

3.8. Teknologi Informasi (TI) 3.8.1. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu

A

B

C

D

E

3.8.2. Perusahaan memilki sistem komputerisasi untuk menghitung besarnya akumulasi risiko dan cadangan teknis.

A

B

C

D

E

3.8.3. Perusahaan memiliki unit khusus untuk menangani TI yang berdiri sendiri dibawah supervisi seorang Direktur

Tidak

3.8.4. Perusahaan memiliki Standard Operating Procedures untuk bagian TI 3.8.5. Perusahaan melakukan audit TI secara berkala 3.8.6. Perusahaan memiliki pengaturan tanggung jawab yang jelas atas penggunaan Teknologi Informasi.

A

Ya B

C

D

Tidak

E Ya

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

3.9. Tanggung Jawab Sosial 3.9.1. Perusahaan mempunyai program tanggung jawab sosial secara berkelanjutan 3.9.2. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial disampaikan Direksi dalam Laporan Tahunan

Tidak

Ya

Tidak

Ya

a. Laporan keuangan

Tidak

Ya

b. Laporan kegiatan perusahaan

Tidak

Ya

c. Laporan pelaksanaan GCG

Tidak

Ya

Tidak

Ya

4. Pertanggungjawaban Direksi 4.1. Direksi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan 4.2. Kriteria Laporan Tahunan antara lain : 4.2.1. Memuat sekurang-kurangnya :

4.2.2. Mendapat persetujuan RUPS

17

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

4.2.3. Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan RUPS

Tidak

Ya

4.2.4. Harus tersedia sebelum RUPS dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga Pemegang Saham dapat melakukan penilaian

Tidak

Ya

4.3.1. Direksi mengadakan rapat secara berkala

Tidak

Ya

4.3.2. Direksi menetapkan tata tertib rapat

Tidak

Ya

4.3.3. Setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat

Tidak

Ya

4.3. Rapat Direksi

4.3.4. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion ) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada) 4.3.5. Setiap anggota Direksi baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima Risalah Rapat Direksi

A

B

C

D

E

Tidak

Ya

1.1. Pemegang Saham pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan

Tidak

Ya

1.2 Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat apabila Pemegang Saham pengendali tersebut patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan atau pengaduan

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

III. PEMEGANG SAHAM 1. Persyaratan Pemegang Saham

2. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham 2.1 Perusahaan menjamin hak-hak Pemegang Saham, sehingga Pemegang Saham dapat menggunakannya berdasarkan prosedur yang benar 2.2 Apakah hak-hak Pemegang Saham yang dijamin oleh Perusahaan meliputi namun tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini: a. Hak untuk hadir dalam RUPS

18

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

b. Hak untuk memberikan suara dalam suatu RUPS, berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada

Tidak

Ya

c. Hak untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu

Tidak

Ya

d. Hak untuk memperoleh informasi material secara teratur

Tidak

Ya

e. Hak untuk menerima sebagian dari laba yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Tidak

Ya

3. Kewajiban Pemegang Saham 3.1. Pemegang Saham mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan

A

B

C

D

E

3.2. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan pengawasan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris

A

B

C

D

E

3.3. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan kepengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi

A

B

C

D

E

3.4. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktikpraktik yang sehat di industri perasuransian

A

B

C

D

E

3.5. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan keluarga dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat

A

B

C

D

E

3.6. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat

A

B

C

D

E

3.7. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan praktik-praktik yang sehat

A

B

C

D

E

3.8. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris melalui mekanisme RUPS

Tidak

Ya

3.9. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Direksi melalui mekanisme RUPS

Tidak

Ya

19

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

4. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham 4.1. Perusahaan melindungi hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan lainnya

A

B

C

D

E

4.2. Perusahaan menyelenggarakan daftar pemegang saham sesuai anggaran dasar perusahaan dan peraturan perudangan

A

B

C

D

E

4.3. Perusahaan menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia

A

B

C

D

E

4.4 Perusahan tidak memihak pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan ke pemegang saham lainnya

A

B

C

D

E

4.5. Perusahaan memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS

A

B

C

D

E

IV. PEMANGKU KEPENTINGAN A. Pemegang Polis 1. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan : 1.1. Kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis.

Tidak

Ya

1.2. Perlindungan kepentingan pemegang polis.

Tidak

Ya

1.3. Perlindungan kerahasiaan pemegang polis.

Tidak

Ya

1.4. Evaluasi kebutuhan pemegang polis.

A

B

C

D

E

1.5. Pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis.

A

B

C

D

E

1.6. Pelayanan terhadap pemegang polis berdasarkan prinsip utmost good faith dengan integritas dan kompetensi yang tinggi

A

B

C

D

E

1.7. Penunjukan adjuster bersama-sama pemegang polis bila diperlukan.

Tidak

Ya

20

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

2. Perusahaan memastikan bahwa pemegang polis 2.1. Menyampaikan informasi kepada perusahaan secara jujur terkait data tertanggung dan obyek risiko

Tidak

Ya

2.2. Membayar premi tepat waktu

Tidak

Ya

2.3. Melaporkan klaim ke perusahaan sesuai prosedur

Tidak

Ya

2.4. Memberi kesempatan untuk melakukan survey dan bekerjasama dengan adjuster

Tidak

Ya

B. Pegawai 1. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan : 1.1. Penerimaan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait sifat pekerjaan secara taat azas

A

B

C

D

E

1.2.1. Pola penetapan remunerasi

A

B

C

D

E

1.2.2. Mengikutsertakan dalam pelatihan

A

B

C

D

E

1.2.3. Penetapan jenjang karir

A

B

C

D

E

1.2.4. Penetapan persyaratan kerja

A

B

C

D

E

1.3. Mempunyai peraturan tertulis yang mengatur pola rekrutmen serta hak dan kewajiban pegawai

A

B

C

D

E

1.4. Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja

A

B

C

D

E

1.5. Menyediakan sarana komunikasi untuk penyampaian informasi bagi pegawai

A

B

C

D

E

1.6. Memberikan peluang kepada pegawai untuk membentuk Serikat Pekerja dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan

A

B

C

D

E

1.2. Hal-hal berikut secara obyektif tanpa membedakan SARA, jenis kelamin dan kondisi fisik seseorang :

21

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

2. Pegawai harus memenuhi dan melaksanakan : 2.1 Kewajiban sebagaimana diatur jelas dalam peraturan perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama

A

B

C

D

E

2.2. Larangan untuk tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi

A

B

C

D

E

2.3. Hak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai

A

B

C

D

E

2.4. Pelaporan pelanggaran atas Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku serta peraturan perundangan yang terkait dengan perusahaan dengan hak mendapat perlindungan sebagai pelapor.

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

2.1. Ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak

A

B

C

D

E

2.2. Pengungkapan dan penyampaian informasi dan data yang relevan dan akurat

A

B

C

D

E

2.3. Pelaksanaan komitmen dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian dan peraturan perundangan

A

B

C

D

E

3. Perusahaan memiliki coverage otomatis dari perusahaan reasuransi

A

B

C

D

E

4. Perusahaan memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko yang besarnya didasarkan atas modal sendiri (ekuitas) dan profil risiko yang bersangkutan

A

B

C

D

E

5. Setiap penutupan reasuransi yang bersifat otomatis (treaty) didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh perusahaan dan perusahaan reasuransi yang bersangkutan

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

C. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Lain 1. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi melakukan persaingan usaha secara sehat 2. Dalam hal terjadi hubungan bisnis, para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang meliputi namun tidak terbatas pada:

D. Perusahaan Penunjang 1. Hubungan dengan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi Dalam hubungan dengan pialang asuransi dan pialang reasuransi, perusahaan berpedoman pada halhal sebagai berikut : 1.1. Perusahaan melaksanakan akseptasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudent) dan menyelesaikan klaim sesuai perjanjian

22

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

1.2. Perusahaan memastikan bahwa pialang : 1.2.1. memiliki ijin usaha dari otoritas dan kompetensi yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari lembaga profesi pialang

Tidak

Ya

1.2.2. menyampaikan semua informasi yang relevan kepada perusahaan secara benar, jujur dan lengkap.

Tidak

Ya

1.2.3. melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan peraturan perundangan.

Tidak

Ya

2. Hubungan dengan Penilai Kerugian Asuransi

N/A

Dalam berhubungan dengan penilai kerugian asuransi (adjuster), perusahaan berpedoman pada hakhak sebagai berikut: ' 2.1 Perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang kondisi polis dan memberikan data secara lengkap dan akurat berkaitan dengan terjadinya suatu klaim

A

B

C

D

E

2.2. Perusahaan memastikan bahwa penilai kerugian : 2.2.1. Mengetahui dan memahami persyaratan polis yang diperjanjikan antara perusahaan dengan pemegang polis

Tidak

Ya

2.2.2. Menggunakan persyaratan dan kondisi polis sebagai dasar untuk menentukan dijamin atau tidaknya kerugian yang terjadi

Tidak

Ya

2.2.3. Mengambil kesimpulan atas pemeriksaaan dan penelitian secara kompeten dan independen mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang polis

Tidak

Ya

2.2.4. Mengungkapkan semua informasi yang penting mengenai terjadinya kerugian dan penyebabnya, sesuai fakta yang diketahui secara wajar tanpa berpihak ke kedua belah pihak

Tidak

Ya

2.2.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan peraturan perundangan

Tidak

Ya

3.Hubungan dengan Konsultan Aktuaria Dalam berhubungan dengan konsultan aktuaria, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: 3.1. Perusahaan mengungkapkan data dan informasi yang akurat sebagaimana diperlukan oleh konsultan aktuaria dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan.

A

B

C

D

E

23

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

3.2. Perusahaan memastikan konsultan aktuaria yang ditunjuk : 3.2.1. Memiliki integritas dan reputasi yang baik dan diakui lembaga yang berwenang

Tidak

Ya

3.2.2. Independen terhadap perusahaan dan bebas dari kepentingan pemegang saham.

Tidak

Ya

3.2.3. Membuat laporan dan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan standar praktek dan kode etik profesi yang berlaku

Tidak

Ya

3.2.4. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan

Tidak

Ya

4. Hubungan dengan Agen Asuransi Dalam berhubungan dengan agen asuransi, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: 4.1. Perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian keagenan 4.2. Mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi asuransi yang bersangkutan dalam perjanjian keagenan berikut sangsi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran.

A

B

C

D

E

Tidak

Ya

4.3.1. Kompeten dalam mewakili perusahaan dalam menjual produk dan memberikan pelayanan asuransi yang dibuktikan dari adanya sertifikat dari lembaga yang berwenang

Tidak

Ya

4.3.2. Menerima pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dari perusahaan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya.

Tidak

Ya

4.3.3. Menandatangani , melaksanakan dan mematuhi perjanjian keagenan dengan Perusahaan

Tidak

Ya

4.3.4. Melaksanakan pembayaran premi pemegang polis kepada Perusahaan sesuai perjanjian

Tidak

Ya

4.3.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian.

Tidak

Ya

4.3. Memastikan bahwa agen yang ditunjuk :

24

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

4.4. Perusahaan menyediakan alat bantu pengawasan, meliputi namun tidak terbatas pada: 4.4.1. Mewajibkan semua Agen untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami kode etik yang berlaku.

A

B

C

D

E

4.4.2. Membentuk sales compliance department yang terkait dengan penjualan produk, langsung di bawah pengawasan salah seorang Direktur

A

B

C

D

E

4.4.3. Mewajibkan sales compliance department memberikan laporan secara berkala kepada Direksi.

A

B

C

D

E

4.4.4 Direksi wajib melaporkan kepada asosiasi terkait setiap pelanggaran kode etik yang terjadi.

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

5. Mitra Bisnis Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditor, debitur dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan. Dalam hubungan dengan mitra bisnis, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: 5.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan 5.2. Memastikan bahwa perusahaan dan mitra bisnis : 5.2.1. Saling memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis yang dilakukan, sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar.

Tidak

Ya

5.2.2. Saling merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak , kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan

Tidak

Ya

5.2.3. Saling melaksanakan hubungan kerja sesuai nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan.

Tidak

Ya

25

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

6. Masyarakat Dalam berhubungan dengan masyarakat, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut : 6.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat , termasuk program kemitraan dan bina lingkungan

A

B

C

D

E

6.2. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan perusahaan terhadap masyarakat.

A

B

C

D

E

1. Perusahaan memiliki kebijakan underwriting yang dituangkan secara rinci dalam Pedoman Underwriting.

A

B

C

D

E

2. Pedoman Underwriting memuat kebijakan teknis akseptasi, batasan kewenangan untuk setiap underwriter , pricing serta kapasitas pertanggungan asuransi

A

B

C

D

E

3.1. Menerapkan prinsip-prinsip dasar asuransi

A

B

C

D

E

3.2. Memperhatikan faktor-faktor yang mendukung proses pelaksanaannya , seperti : survey risiko, penentuan tarif premi dan penentuan nilai pertanggungan.

A

B

C

D

E

3.3. Mematuhi peraturan perundang-undangan

A

B

C

D

E

4. Perlindungan (coverage ) yang diberikan oleh perusahaan harus jelas dan mudah dipahami untuk mencegah terjadinya dispute di kemudian hari serta memberi manfaat sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemegang polis.

A

B

C

D

E

IV. PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT A. Underwriting

3. Dalam melakukan underwriting yang prudent, perusahaan :

26

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

B. Klaim 1. Perusahaan menginformasikan kepada pemegang polis tentang tata cara penyelessaian klaim asuransi

A

B

C

D

E

2. Memastikan perusahaan mendapatkan informasi tentang tata cara dan persyaratan pengajuan klaim reasuransi oleh perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi yang terkait dengan pertanggungan ulang yang dilakukan perusahaan

A

B

C

D

E

3. Perusahaan menggunakan jasa penilai kerugian (adjuster) independen apabila diperlukan

Tidak

Ya

4. Kebijakan penanganan klaim dituangkan secara rinci dalam Pedoman Penyelesaian Klaim perusahaan

A

B

C

D

E

5. Perusahaan mengupayakan penyelesaian klaim secara cepat dan pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan

A

B

C

D

E

1. Perusahaan melakukan pertanggunganulang (reasuransi/retrosesi)untuk risiko yang melebihi atau di luar batas kemampuan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan.

A

B

C

D

E

2. Pelaksanaan reasuransi/ retrosesi didasarkan pada kesepakatan tertulis antara Perusahaan dengan penanggung ulang, baik yang bersifat fakultatif maupun treaty

A

B

C

D

E

1. Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance ) terhadap peraturan perundangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain

A

B

C

D

E

2. Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku

A

B

C

D

E

3. Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan

A

B

C

D

E

4. Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk.

A

B

C

D

E

5. Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan-penyimpangan dan atau kecurangankecurangangan yang terjadi ditampung melalui mekanisme Sistem Pelaporan pelanggaran

A

B

C

D

E

N/A

C. Reasuransi dan retrosesi

D. Kepatuhan

27

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

E. Manajemen Risiko 1. Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang menjabarkan prinsip-prinsip utama dan penetapan tanggung jawab diantara semua aspek kegiatan yang meliputi :. 1.1. Sistem yang efisien dalam mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengendalikan, mengurangi dan memonitor risiko.

A

B

C

D

E

1.2. Strategi dan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memastikan dipenuhinya kebijakan internal dan peraturan perundang-undangan

A

B

C

D

E

1.3. Sistem Pengendalian internal yang memadai untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilaksanakan dengan baik

A

B

C

D

E

1.4. Fungsi Audit Internal yang mampu menelaah dan menilai kecukupan dan efektivitas dari Manajemen Risiko, termasuk pelaporan tentang pelaksanaan strategi, kebijakan dan prosedur.

A

B

C

D

E

1.5. Tenaga pelaksana Manajemen Risiko yang berintegritas tinggi, kompeten, berpengalaman, memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

A

B

C

D

E

2. Perusahaan mengembangkan kerangka dasar strategi Asset and Liability Management (ALM) yang dilaksanakan pada komite tingkat Direksi. Tugas penting dari Komite tersebut adalah membahas produk baru yang akan dipasarkan oleh perusahaan

A

B

C

D

E

3. Perusahaan melaksanakan Stress Test terkait risiko dalam memenuhi persyaratan solvabilitas, termasuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan, seperti Perubahan kondisi ekonomi, yang dapat berdampak pada keadaan keuangan Perusahaan.

A

B

C

D

E

4. Perusahaan mengembangkan Contingency Plans khususnya untuk menanggulangi ririko-risiko yang diyakini bisa terjadi, seperti bencana alam, serangan teroris, kegagalan sistem TI, kekosongan Direksi atau posisi manajemen kunci. Penyusunan contingency plan dilakukan melalui pendekatan yang berkesinambungan dan dikomunikasikan kepada karyawan melalui training.

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

F. Audit Internal Perusahaan memiliki satuan kerja yang melaksanakan fungsi auditor internal. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, auditor internal harus: 1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit dalam rangka menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari sistem yang dimiliki Perusahaan

28

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

2. Mengaudit semua area kegiatan yang mengandung risiko cukup material diaudit dalam jangka waktu yang memadai

A

B

C

D

E

3. Menerbitkan laporan temuan dan rekomendasi berdasar hasil audit kepada Manajemen

A

B

C

D

E

4. Melaporkan hasil audit dan temuan yang signifikan ke Direksi dan Dewan Komisaris

A

B

C

D

E

5. Melaporkan kecukupan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi pengendalian lainnya kepada manajemen.

A

B

C

D

E

6. Rencana audit dibahas dengan komite audit dan disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.

A

B

C

D

E

G. Auditor Eksternal 1. Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan pemeriksaaan secara independen terhadap kebenaran laporan yang disajikan oleh Direksi

Tidak

Ya

2. Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di otioritas Pengawas

Tidak

Ya

3. Penunjukan KAP diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS.

Tidak

Ya

4. Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Komisaris

Tidak

Ya

5. Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Direksi

Tidak

Ya

6. Auditor Eksternal bebas dari pengaruh pihak yang berkepentingan lainnya di Perusahaan.

Tidak

Ya

7. Auditor Eksternal memiliki akses atas semua catatan akuntansi

Tidak

Ya

8. Auditor Eksternal memiliki akses atas semua data penunjang yang diperlukan

Tidak

Ya

9.Auditor Eksternal tidak memberikan jasa lain selain jasa audit.

Tidak

Ya

H. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing system ) 1. Perusahaan mempunyai mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran yang mencatat setiap pelanggaran yang membahayakan kepentingan perusahaan

A

B

C

D

E

29

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

2. Penanggung jawab sistem pelaporan pelanggaran menyampaikan laporan pelanggaran kepada Perusahaan

A

B

C

D

E

3. Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat melindungi Pelapor

A

B

C

D

E

4. Penanggung jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran segera menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh Pelapor

A

B

C

D

E

I. Aktuaris Perusahaan 1. Perusahaan memiliki aktuaris perusahaan yang bertindak independen

Tidak

Ya

2. Aktuaris wajib memberikan saran secara profesional kepada Direksi terkait : 2.1. Pendapat tentang ketetapan teknis yang terkait kerangka evaluasi yang disiapkan perusahaan

A

B

C

D

E

2.2. Identifikasi dan estimasi risiko utama dan manajemen risiko yang tepat

A

B

C

D

E

2.3. Menilai manajemen risiko

A

B

C

D

E

2.4. Testing kondisi keuangan

A

B

C

D

E

2.5. Strategi investasi dan manajemen kekayaan-kewajiban

A

B

C

D

E

2.6. Menilai kecukupan modal dari segi peraturan dan ekonomis

A

B

C

D

E

2.7. Kecukupan premi dan nilai tunai

A

B

C

D

E

2.8. Management participating fund, termasuk analisa pengaruh utama sebagai akibat strategi dan kebijakan

A

B

C

D

E

2.9. Desain produk , mengurangi risiko dan kewajiban manajemen risiko lainnya

A

B

C

D

E

3. Aktuaris mempunyai akses ke Direksi dan Rapat Direksi yang relevan maupun unit operasional

A

B

C

D

E

4. Aktuaris diberikan wewenang untuk berkomunikasi dengan staf di divisi yang hasil pekerjaannya berkaitan dengan fungsi aktuaris yang ditunjuuk.

A

B

C

D

E

5. Aktuaris memberikan rekomendasi tentang tarif premi dengan jaminan bahwa penetapan tarif premi tersebut telah sesuai dengan struktur internal.

A

B

C

D

E

30

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

6. Aktuaris memberikan rekomendasi jumlah dividen bagi pemegang polis untuk dibagikan kepada participating policyholders, dengan memperhatikan faktor kewajaran dan keadilan diantara berbagai kelompok pemegang polis.

A

B

C

D

E

7. Aktuaris dapat memberikan pendapat mengenai cara investasi yang harus dilakukan perusahaan

A

B

C

D

E

8. Perusahaan tidak memberikan tugas lain kepada aktuaris yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

Tidak

Ya

Tidak

Ya

2.1 Nama anggota Dewan Komisaris

Tidak

Ya

2.2 Jumlah Rapat yang dilakukan Dewan Komisaris dan daftar hadir

Tidak

Ya

2.3 Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (self assessment) tentang kinerja masingmasing Komisaris

Tidak

Ya

2.4.1. Nama

Tidak

Ya

2.4.2. Uraian Fungsi

Tidak

Ya

2.4.3. Mekanisme Kerja

Tidak

Ya

2.4.4. Jumlah Rapat

Tidak

Ya

2.4.5 Daftar hadir

Tidak

Ya

2.4.6. Mekanisme dan kriteria Penilaian Kinerja Komite

Tidak

Ya

Tidak

Ya

V. PERNYATAAN PENERAPAN PEDOMAN GCG 1. Pernyataan tentang Penerapan GCG dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. 2. Laporan tahunan tersebut harus memuat informasi tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan meliputi:

2.4 Penjelasan mengenai Komite-Komite penunjang Dewan Komisaris :

2.5. Nama Anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing

31

Lampiran Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2015

2.6. Penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja Direksi

Tidak

Ya

2.7. Jumlah rapat yang dilakukan Direksi dan Daftar hadir

Tidak

Ya

2.8. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, termasuk sistem pengendalian risiko dan sistem pengawasan dan audit internal.

Tidak

Ya

2.9.1. Visi, Misi dan Nilai perusahaan

Tidak

Ya

2.9.2. Pemegang Saham pengendali

Tidak

Ya

2.9.3. Kebijakan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Tidak

Ya

2.9.4. Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan

Tidak

Ya

2.9.5. Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan dalam RUPS Tahunan

Tidak

Ya

2.9.6. Kejadian luar biasa yang dialami perusahaan dan berpengaruh pada kinerja Perusahaan

Tidak

Ya

2.9. Informasi lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG, meliputi:

32