LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT
REVITALISASI BISNIS UNTUK PENCIPTAAN NILAI
Business Revitalization for Creating Value
PT Pos Indonesia (Persero)
REVITALISASI BISNIS UNTUK PENCAPAIAN NILAI Business Revitalization for Creating Value
D
alam kamus Cambridge disebutkan bahwa Revitalisasi merupakan the process of making something grow, develop, or become successful again. Fokus PT Pos Indonesia di tahun 2015 adalah mempersiapkan revitalisasi bisnis perusahaan agar perusahaan mampu mencapai tujuannya, memperkuat aset dan SDMnya, membumikan rencana-rencana strategis dan program-program kerjanya, meningkatkan semangat karyawan dan budaya organisasinya, memperkuat kepemimpinan dan manajemen perusahaan serta struktur organisasinya, meyakinkan pertumbuhan penjualan dan laba perusahaan, serta memperkuat pengendalian perusahaan melalui tata kelola yang baik (GCG) dan mengimplementasikan manajemen risiko. Revitalisasi bisnis ini dilakukan sebagai dasar untuk menciptakan nilai perusahaan yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya. PT Pos Indonesia akan melengkapi resourcebased management dengan competency-based management sebagai landasan revitalisasi bisnisnya. Tujuannya adalah menyesuaikan aset perusahaan dengan kebutuhan serta daya beli pasar. Aset dan SDM perusahaan direvitalisasi untuk mampu melayani pasar industri yang tersedia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai pelanggan perusahaan. Model investasi yang akan dikembangkan adalah alokasi sumberdaya perusahaan yang tepat dan optimal. PT Pos Indonesia juga merevitalisasi blueprint bisnisnya agar mampu menjadikan rencana-rencana perusahaan sebagai sebuah “living document” yang setiap saat membantu untuk mengukur, membandingkan, dan menilai pencapaian-pencapaian kegiatan perusahaan. Sedangkan revitaliasi nilai-nilai dan budaya perusahaan dalam menyampaikan produk dan/atau jasa perusahaan kepada pelanggannya, karyawan perusahaan memegang peranan yang paling penting. Mereka berhubungan langsung dengan pasar yang dilayani perusahaan. Faktor-faktor yang sangat penting untuk direvitalisasi adalah motivasi, nilainilai karyawan perusahaan, budaya organisasi, serta tingkat kompetensi yang dimilikinya. Model revitalisasi kepemimpinan perusahaan lebih berorientasi ke luar (outward looking). Jajaran pimpinan PT Pos Indonesia direvitalisasi guna
memahami secara mendalam bahwa salah satu tugasnya adalah menjadikan produk/jasa perusahaan sebagai pilihan konsumen. Mereka mengelola organisasi dan manajemennya untuk melayani target market. Mereka harus mengambil keputusan yang tepat menyangkut pengelolaan sumberdaya perusahaan, konsisten menjalankan rencana perusahaan, serta mampu memberikan semangat kepada seluruh anggota organisasi. Revitalisasi Bisnis PT Pos Indonesia ke depannya akan mengidentifikasi pertumbuhan perusahaan sebagai hasil pelaksanaan model bisnis dan perencanaan strategis yang telah dilakukan. Pertumbuhan pendapatan penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan akan dibandingkan dengan seberapa jauh pelanggan perusahaan memperoleh kepuasan atas konsumsi produk dan/atau jasa perusahaan. Revitalisasi bisnis juga akan menguji kualitas pendapatan penjualan yang diperoleh perusahaan. PT Pos Indonesia juga melengkapi revitalisasi bisnisnya dengan penyediaan tools tata kelola perusahaan yang baik dan benar (Good Corporate Governance). Pada dasarnya penerapan GCG bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Hal ini tidak saja bernilai positif bagi perusahaan, tetapi juga bagi konsumen dan pelanggan perusahaan. Penerapan GCG dapat memastikan perusahaan memperoleh customer trust, di samping integritas dan kepercayaan dari pemegang sahamnya. =
I
n the dictionary of Cambridge noted that the revitalization is the process of making something grow, develop, or Become successful again. The focus of PT Pos Indonesia in 2015 is preparing for the revitalization of the company’s business so that the company is able to achieve its goals, strengthening assets and human resources, to inculcate strategic plans and work programs, improve employee morale and organizational culture, strengthening leadership and management of the company as well as its organizational structure, convincing sales and profit growth, and strengthen the control of the company through good corporate governance (GCG) and implement risk management. This business revitalization conducted as a basis for creating greater enterprise value in subsequent years. PT Pos Indonesia will complement the resource-based management to competencybased management as the cornerstone of its business revitalization. The goal is to adjust the company’s assets with the needs and purchasing power of the market. Assets and revitalized the company’s human resources capable of serving the industrial market are available, which can ultimately increase the value of enterprise customers. Investment models that will be developed is the right company resource allocation and optimal. PT Pos Indonesia is also revitalizing its business blueprint to be able to make plans for the company as a “living document” that every time helps to measure, compare, and assess the achievements of the company’s activities. While the revitalization of values and culture of the company in delivering the products and / or services to its customers, the company’s employees are the most important role. They deal directly with the market served by the company. The factors that are critical to revitalizing are the motivations, the values of the company’s employees, organizational culture, as well as the level of its competence. Model revitalization of the company’s leadership more oriented to the outside (outward looking). The senior leaders of PT Pos Indonesia to be
revitalized in order to understand deeply that one of his tasks is to make the products / services of the company as a consumer choice. They manage the organization and management to serve the target market. They have to take the right decisions regarding resource management company, consistently execute corporate plans, and is able to encourage all members of the organization. Business Revitalization PT Pos Indonesia will identify the future growth of the company as a result of the implementation of its business model and strategic planning that has been done. Growth in sales revenues and profits from the company will be compared to how much the company’s customers derive satisfaction out of the consumption of the products and / or services. Business revitalization will also test the quality of the sales revenue from the company. PT Pos Indonesia also complete revitalization of its business by providing tools of corporate governance is good and right (Good Corporate Governance). Basically GCG implementation aims to maximize value and create added value for all parties concerned with the company. It would not only be positive for the company, but also for consumers and enterprise customers. Implementation of GCG can ensure companies gain customer trust, in addition to the integrity and trust of its shareholders. =
PENCAPAIAN PENTING DI TAHUN 2015
SIGNIFICANT ACHIEVEMENTS IN 2015 Korporat
Corporate
1) Kepala Badan pemeliharaan keamanan (Baharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Putut Eko Bayu Seno dan Direktur Utama Pos Budi Setiawan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Mou). Nota kesepahaman ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka pengamanan di lingkungan Pos Indonesia meliputi peningkatan kerjasama penyelengaraan keamanan, pembinaan operasional dan sosialisasi. Nota kesepahaman tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: a) Pembinaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengamanan yang dimiliki oleh Polri sesuai kebutuhan sehingga dapat mengirimkan personilnya kepada Pos Indonesia b) Polri dapat menerima pengetahuan tentang aset Pos Indonesia dan bersama-sama kedua belah pihak untuk melakukan asistensi maupun audit sistem keamanan c) Kedua belah pihak melakukan tukar menukar informasi dan data yang berkaitan dengan operasional kemanan, menyusun konfigurasi keamanan berdasarkan eskalasi gangguan keamanan. d) Polri juga melakukan pengawalan dan atau pengamanan berupa bantuan personal atau sarana prasarana dan kordinasi penanganan suatu peristiwa yang berkaitan dengan penanganan kriminal dan kejahatan di lingkungan Pos Indonesia
1)
2) Kementerian BUMN menunjuk Direktur Utama dan anggota Direksi baru PT Pos Indonesia (persero) untuk melengkapi jajaran direksi yang lama. Merujuk kepada keputusan Menteri BUMN pada Rapat Umum Pemegang
4
Head of security maintenance (Baharkam) Police Commissioner General of Police Putu Eko Bayu Seno and Managing Director of Post Budi Setiawan signed a memorandum of understanding (Mou). This MoU as a guideline for the parties in order to secure the environment Pos Indonesia include increased cooperation organization of security, operational guidance and dissemination. The MOU covers the following matters: a) Development of human resource capacity building in the field of security held by the police as needed so that it can send its personnel to Pos Indonesia b) Police may receive knowledge about asset Pos Indonesia and together both parties to give assistance and safety systems audit c) Both parties exchanging information and data relating to operational safety, security configuration compiled by the escalation of security problems. d) Police also escort and or security in the form of personal assistance or coordination of infrastructure and handling of an event related to the handling of crime and crime in the neighborhood Pos Indonesia
2) The SOE Ministry appointed Managing Director and member of the new Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) to complement the old board of directors. Referring to the decision of the Minister of State Enterprises in the General Meeting of Shareholders of PT Pos Indonesia
Saham PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK-229/ MBU/11/2015 tentang pengangkatan anggota-anggota direksi perusahaan perseroan PT Pos Indonesia (Persero), Gilarsi Wahju Setijono ditunjuk sebagai Direktur Utama dan Indyruwani Asikin Natanegara sebagai Direktur. Penyerahan Surat Keputusan kepada pejabat bertalian dilakukan di Kantor Kementerian BUMN pada senin (16/11) oleh Deputi Menteri BUMN bidang usaha energi, logistik, kawasan dan pariwisata, Edwin Hidayat Abdullah, disaksikan Komisaris Utama Pos Indonesia, Basuki Yusuf Iskandar dan anggota Komisari Pos Indonesia Ferrari Roemawi, Mudhofir Khamid serta Komisaris Independen Karyono Supomo.
(Persero) Number: SK-229 / MBU / 11/2015 concerning the appointment of the members of the board of directors liability company PT Pos Indonesia (Persero), Gilarsi Wahju Setijono appointed as Managing Director and Indyruwani Asikin Natanegara as Director. Delivery of the Decree to the officials concerned do at the Ministry of SOEs on Monday (16/11) by the Deputy Minister of SOE business fields of energy, logistics, and tourism department, Edwin Hidayat Abdullah, witnessed by Commissioner of Pos Indonesia, Basuki Yusuf Iskandar and members Commissioner Pos Indonesia Ferrari Roemawi, Mudhofir Khamid and Independent Commissioner Karyono Supomo.
3) Matahari mall mempertajam sekaligus memperluas jaringan layanan e-locker melalui penandatanganan nota kesepahaman antara CEO Mataharimall.com, Hadi Wenas dengan Dirutpos Gilarsi Wahju Setijono, disaksikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dan Chairman MatahariMall.com Emirsyah Satar di Jakarta Senin (7/12). Kerjasama pertama dijalin antara Mataharimall dan Pos Indonesia terkait penempatan e-locker di 10 lokasi strategis di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Bandung. Salah satu fitur unggulan dari situs belanja online terkemuka Mataharimall.com adalah O2O (online to offline) yang memungkinkan pelanggan untuk mengambil, mengembalikan bahkan membayar barang yang sudah dipesan secara online di lokasi offline dan salah satu layanan O2O yang diberikan adalah melalui e-locker dengan memanfaatkan 10 kantorpos.
3) Matahari Mall sharpen while expanding e-locker service network through the signing of a memorandum of understanding between the CEO of Mataharimall.com, Hadi Wenas with Director of the post Gilarsi Wahju Setijono, witnessed by Minister of Communications and Information Technology (MCIT), Mr. Rudiantara and Chairman MatahariMall.com, Mr. Satar in Jakarta on Monday (7 / 12). The first cooperation established between Mataharimall and Pos Indonesia related to the placement of e-locker in 10 strategic locations in Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi and Bandung. One of the outstanding features of the leading online shopping site tends Mataharimall.com o2o (online to offline) that allows customers to retrieve, restore and even pay for the goods that have been ordered online at offline locations and one o2o service is provided via e-locker with utilizing the 10 post office.
BIDANG BISNIS
BUSINESS
Surat Paket
Mail Parcel
1.
PT Pos Indonesia memperpanjang kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tentang pelayanan kiriman pos dinas angkatan darat, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Penandatanganan perpanjangan kerjasama tersebut dilakukan oleh Dirutpos Budi Setiawan dan Direktur Ajudan Jenderal TNI AD Brigjend TNI Budi Prasetiyono, disaksikan Direktur Operasi Surat dan Paket Agus F. Handoyo dan DIrektur Ritel dan Properti GNP Sugiarta Yasa, Jumat (23/1) di Graha Pos Indonesia.
1.
PT Pos Indonesia extending the cooperation with the Indonesian Army (TNI AD) ministry official army postal items, starting on January 2, 2015 to December 31, 2015. The signing of the extension was signed by Dirutpos Budi Setiawan and Director of the Adjutant General of the army Brigadier General TNI Budi Prasetiyono, witnessed Mail and Package Operations Director Agus F. Handoyo and Director of Retail and Property GNP Sugiarta Yasa, Friday (23/1) at the Graha Pos Indonesia.
Ditajenad merupakan salah satu badan pelaksana pusat (Balakpus) Angkatan Darat yang salah satu fungsi utamanya adalah Pembinaan Administrasi Umum, yang antara lain di dalamnya adalah pembinaan Pos Militer (Posmil). Latar belakang dari kerjasama ini didasari pada surat edaran dari Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE.119/DIROPS/1202 tanggal 24 Desember 2002 tentang pelayanan surat dinas pos pusat tahun 2003 yang biaya pengirimannya harus dibayar pada saat pengeposan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003.
Ditajenad is one of the central executive bodies (Balakpus) Army is one of the main functions of the Public Administration is fostering, among other things in it is guidance Military Post (Posmil). The background of this cooperation is based on a circular of the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) No. SE.119 / DIROPS / 1202 dated December 24, 2002 on the postal service mail service center in 2003 that shipping costs must be paid at the time of posting commencing January 1, 2003.
5
6
Untuk memenuhi Surat Edaran tersebut maka Angkatan Darat dalam hal ini didelegasikan kepada Ditajenad melalui Surat Telegram Kasad Nomor ST/429/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang kerjasama pelayanan surat dinas angkatan darat dengan Pos Indonesia. Dengan adanya surat telegram Kasad tersebut maka Ditajenad mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pos Indonesia dalam hal pengiriman surat dinas Angkatan Darat yang dituangkan dalam Surat perjanjian kerja sama nomor B/2447/VI/2003- PKS.49A/DIROPS/0603 tanggal 2 Juni 2003 tentang pelayanan surat dinas angkatan darat.
To meet the Circular of the Army in this case delegated to Ditajenad through Kasad telegram letter No. ST / 429/2003 dated May 29, 2003 on cooperation ministry official letter army with Pos Indonesia. With the telegram from Kasad, then Ditajenad entered into an agreement with Pos Indonesia in terms of sending official letter Army outlined in the cooperative agreement number B / 2447 / VI / 2003PKS.49A / DIROPS / 0603 dated June 2, 2003 on services army official letter.
Perjanjian kerjasama Pos Indonesia dengan angkatan darat meliputi pelayanan pengiriman surat dinas terbatas yaitu kiriman surat biasa dan terdaftar. Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut fungsi Korposmil berkurang sehingga semua kegiatan pengeposan dilaksanakan oleh petugas Pos Indonesia langsung kepada alamat satuan jajaran Angkatan Darat.
Pos Indonesia cooperation agreement with the army includes the service delivery to limited official letter ie items ordinary and registered mail. With the agreement between the countries Korposmil function is reduced so that all activities carried out by officers of posting directly Pos Indonesia to address the ranks of the Army unit.
2.
Aliexpress, situs belanja raksasa E-commerce asal Cina, Alibaba Group, tertarik menggarap pasar belanja online di Indonesia. Situs yang terkenal dengan layanan free shipping-nya (gratis pengiriman) itu menggaet PT Pos Indonesia (Persero) untuk menggarap konsumen Indonesia yang dinilai sangat potensial. Bertujuan untuk menggarap pengiriman barang dari Cina ke Jakarta atau sebaliknya, AliExpress juga bekerjasama dengan perusahaan asal Singapura, Singapore Post (Singpost). Layanan baru hasil kerjasama dengan Pos Indonesia ini akan segera diluncurkan pada akhir Februari.
2.
Aliexpress, giant shopping site E-commerce from China, Alibaba Group, interested in working on the online shopping market in Indonesia. Site which is famous for its service free shipping (free shipping) to pick up the PT Pos Indonesia (Persero) for the work of Indonesian consumers are considered to be very potential. Aims to work on the delivery of goods from China to Jakarta, or vice versa, AliExpress is also working with companies from Singapore, Singapore Post (SingPost). The new service in collaboration with Pos Indonesia will be launched at the end of February.
3.
Pos Indonesia kembali dipercaya Pemerintah untuk menyalurkan dana PSKS. Bantuan yang diambil dari APBN-P 2015 untuk 16.370.897 Kepala Keluarga (KK), 340 ribu Penyandang Masalah Keluarga Sejahtera (PMKS) dan sisanya 500ribu menjadi cadangan (buffer) untuk keluarga yang belum terdaftar. Penerima PSKS akan mendapatkan bantuan Rp 600.000 per KK yang merupakan akumulasi tiga bulan, yakni Januari, Februari dan Maret (@Rp 200.000 per bulan). PSKS disalurkan secara serentak di 34 Provinsi mulai 1 April 2015 sebanyak 16,5 juta penerima dengan total anggaran Rp 9,8 Triliun.
3. Pos Indonesia again believed the Government to channel funds PSKS. Aid taken from APBN-P 2015 to 16,370,897 families (KK), 340 thousand Disabled Issues Family Welfare (POM) and the remaining 500K into a reserve (buffer) for families who have not yet registered. PSKS recipient will get help to Rp 600,000 per family which is an accumulation of three months, namely January, February and March (@ Rp 200,000 per month). PSKS distributed simultaneously in 34 province began 1 April 2015 16.5 million beneficiaries with a total budget of Rp 9.8 trillion.
Jasa Keuangan
Financial services
1.
1. Pos Indonesia cooperated with Bank Mantap (Mandiri TASPEN Pos). The signing of the MoU and cooperation through MCC done directly by the Acting Director of the post Purnomo and CEO of Bank Mantap Nixon Lambok Pahotan Napitupulu in Graha Pos Indonesia (GPI) Monday 31/08. As for the cooperation between Indonesia and Bank Mantap Pos includes cutting pensions for retirement loan installments, forwarding and logistics services, Mail and Parcel, provision of credit facilities to the employees and the use of each party.
Pos Indonesia menjalin kerjasama dengan Bank Mantap (Mandiri Taspen Pos). Penandatanganan kerjasama melalui MoU dan PKS dilakukan langsung oleh Plt Dirutpos Poernomo dan Direktur Utama Bank Mantap Nixon Lambok Pahotan Napitupulu di Graha Pos Indonesia (GPI) senin 31/08. Adapun kerjasama antara Pos Indonesia dan Bank Mantap meliputi pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit pensiun, jasa pengiriman logistik, surat dan paket, pemberian fasilitas kredit kepadakaryawan serta pemanfaatan masing-masing pihak.
PT Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap) dibentuk pada tanggal 7 Januari 2015 sebagai perusahaan joint venture antara Bank Mandiri, Taspen, dan Pos Indonesia dengan modal dasar yang ditempatkan pada Bank Mantap Rp 500 Milyar dengan penyertaan modal dari PT Bank Mandiri 58,24%, PT Taspen 20,2%, dan Pos Indonesia 20,2%. Kerjasama antara Pos Indonesia dengan Bank Mantap bertujuan untuk meningkatkan akselerasi bisnis khususnya kredit pensiunan selain tetap melayani kredit untuk segmen UMKM, dan untuk mendukung akselerasi tersebut tentunya memerlukan jaringan yang luas yang bisa menjangkau sampai pelosok negeri dan hal tersebut telah dimiliki oleh Pos Indonesia.
PT Bank Mandiri TASPEN Pos (Bank Mantap) was formed on January 7, 2015 as a joint venture between Bank Mandiri, TASPEN, and Pos Indonesia with a capital base that is placed on the Bank Mantap Rp 500 billion with equity participation of 58.24% of PT Bank Mandiri PT TASPEN 20.2%, and 20.2% Pos Indonesia. Cooperation between the Bank Settled Pos Indonesia aims to improve particular business acceleration pension credit in addition to continuing to serve the credit to the MSME segment, and to support the acceleration would require an extensive network that can reach up to around the country and it has been owned by Pos Indonesia.
2) Pos Indonesia turut sukseskan program pemerintah “Indonesia Sehat” dengan mendukung dan melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pendistribusian Kartu Indonesia Sehat, proses collecting program jaminan kesehatan nasional dan pendistribusian surat dalam rangka penyampaian informasi kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
2) Pos Indonesia was also a success of the government’s program “Indonesia Sehat” by supporting and cooperating with BPJS in the distribution Cards Healthy Indonesia, the national health insurance program collecting and distributing mail in order to deliver information to the participants of the National Health Insurance.
Komitmen kerjasama tersebut ditandatangani oleh Plt. Dirutpos Poernomo dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan Rabu 16/09. Nantinya Pos Indonesia akan melayani pembayaran iuran BPJS kesehatan dari perserta. Adapun sinergi dan penggarapan potensi bersama antara kedua belah pihak meliputi tiga hal. Pertama, pemanfaatan potensi kedua pihak dalam mensukseskan program KIS sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014.
Ritel 1.
The cooperation commitment signed by Plt. Dirutpos BPJS Purnomo and Director of Health Office of Health BPJS Wednesday, 09.16. Later Pos Indonesia will serve dues BPJS health of participants. The cultivation of potential synergies and shared between the two parties covering three things. First, the utilization of the potential of the two sides in the success of the program as well as instructions KIS President of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014.
Retail Pos Indonesia meraih kembali pengakuan merek superbrand 2015. Supebrand adalah badan independen Internasional yang bergerak dalam bidang pengakuan merek. Organisasi ini membantu mempromosikan merek dan memberikan pengakuan kepada merek-merek melalui berbagai penilaian dan survey perusahaan Nielsen. Superbrand Indonesia merupakan pemegang lisensi dari Superbrand Internasional. Untuk mendapatkan status superbrands yang dipersyaratkan oleh Superbrands Internasional, merek tersebut harus memenuhi persyaratan Market Dominance, Longevity, Goodwill, Consumer Loyalty dan Overall Market Acceptance. Saat ini Superbrand telah memberikan pengakuan merek kepada lebih dari 90 negara di dunia. Pada tahun 2015 Kantoros untuk ketiga kalinya meraih pengakuan merek superbrands. Melalui peraihan tersebut PT Pos Indonesia (Persero) berhak menjadi anggota Superbrands 2015 Indonesia’s 2015. Anugerah Superbrands 2015 diserahkan oleh CEO Superbrands International Mr. Eamonn Sadler pada tanggal 30 Januari 2015 di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta yang diterima Direktur Ritel dan Properti GNP Sugiarta Yasa.
1. Pos Indonesia has regained brand recognition from Superbrand 2015. Supebrand International is an independent entity that is engaged in brand recognition. This organization helps to promote the brand and give recognition to the brands through a variety of assessment and survey company Nielsen. Superbrand Indonesia is a licensee of the International Superbrand. To obtain the Superbrands status required by Superbrands International, the brand must meet the requirements of Market Dominance, Longevity, Goodwill, Consumer Loyalty and Overall Market Acceptance. Currently Superbrand has the brand recognition to more than 90 countries worldwide. In 2015, for the third times Kantoros achieve Superbrands brand recognition. Through this Achievement, PT Pos Indonesia (Persero) eligible to be a member of Indonesia’s 2015. The 2015 Superbrands Award Superbrands 2015 submitted by Superbrands International CEO Mr. Eamonn Sadler on January 30, 2015 at Grand Sahid Jaya Hotel in Jakarta received Director of Retail and Property GNP Sugiarta Yasa.
7
8
2.
Untuk menyambut Tahun 2015 sebagai Tahun Kambing, maka pada penerbitan Prangko seri Tahun Kambing 2015 ini Pos Indonesia dan Lembaga Indonesia Tiongkok melakukan launching di LG Mall of Indonesia, Kelapa Gading Jakarta. Rabu (4/2) dihadiri oleh Direktur Pos Ditjen PPI, Ketua Lembaga Indonesia Tiongkok Soegiarto, Direktur Ritel dan Properti GNP Sugiarta Yasa dan Ketua umum Perkumpulan Filatelis Indonesia Letjend (Purn) Soejono.
2.
To welcome the Year 2015 as the Year of the Goat, the issuance event for the Goat series 2015 Pos Indonesia and the Indonesian Institute of China in the launching of LG Mall of Indonesia, Kelapa Gading Jakarta. Wednesday (4/2) was attended by the Director General of Post PPI, Chairman of the Indonesian Institute of China Soegiarto, Director of Retail and Property GNP Sugiarta Yasa and Chairman of Indonesian Association of philatelic Lt. (Ret) Soejono.
3.
Dalam rangka 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), Pos Indonesia menerbitkan sampul peringatan ke-60 KAA yang diluncurkan di Gedung Merdeka. Sampul peringatan tersebut bergambar lima tokoh yang menjadi motor dalam pelaksanaan KAA tahun 1995 dari lima negara pemrakarsa KAA yakni Indonesia, India, Myanmar, Srilanka dan Pakistan. Selain itu divisi filateli juga menggelar pameran prangko dari 29 negara peserta KAA tahun 1955 yang dipajang di Kantorpos Bandung jalan asia afrika Bandung, dan Graha Pos Indonesia pada tanggal 20-24 April 2015. Pameran bertema “Asia African of Stamp” itu memamerkan prangko-prangko bersejarah dari 29 negara peserta KAA 1955. Pihaknya melakukan kerjasama dengan komunitas filateli dari negara tersebut. Pada pameran tersebut ditampilkan koleksi khusus prangko dari 24 negara peserta Konferensi Asia-Afrika yakni Afganistan, Kamboja, Tiongkok, Mesir, Ethiopia, Filipina, dan bebera negara di kawasan yang sama. Seluruh kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Operasi Surat dan Paket, Agus F Handoyo, Selasa (21/4)
3.
In order to celebrate 60th anniversary of Asian-African Conference (KAA), Pos Indonesia issued the cover of the 60th anniversary of KAA, which was launched at the Merdeka Building. The cover depicted five figures which is the motor in the implementation of KAA 1995 KAA initiator of five countries, namely Indonesia, India, Myanmar, Sri Lanka and Pakistan. In addition the division also held an exhibition of philatelic stamps from 29 countries participating KAA 1955 is on display at the post office Bandung Bandung Asia Africa, and Graha Pos Indonesia on 20 to 24 April 2015. The exhibition themed “Stamp of Asia & Africa” was showcased stamps historic participants from 29 countries KAA 1955. And then, cooperated with the philatelic community of the country. At the exhibition displayed a special collection of stamps from 24 countries participating Asia-Africa conference that Afghanistan, Cambodia, China, Egypt, Ethiopia, the Philippines, and Are Some countries in the same region. All activities are opened by the Director of Operations Mail and Parcel, Agus F Handoyo, Tuesday (21/4)
4.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama pengembangan dan percepatan implementasi sistem resi gudang Jawa Barat antara Pos Indonesia, Bank Indonesia (BI) dan Bappebti, serta Disperindag Jabar ditandatangani oleh Dirutpos Poernomo, Kepala Perwakilan BI Jabar Rosmaya Hadi, Kepala Badan Pengawas Perdagangan (Bappebti) Sartiono Hadi dan Ketua Tim Teknis Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) Ferry Sofwan Arief, Kamis (21/05) di Gedung BI Bandung. Nota kesepahaman dimaksud untuk merevitalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang sudah ada di Jawa Barat. Manfaat SRG bagi petani untuk mempermudah alternatif pembiayaan melalui resi yang diperoleh. Sedangkan kepastian jumlah stok dalam gudang akan memberikan rasa aman bagi pedagang sehingga harga jual pedagang berada pada level yang stabil. Sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai ketersediaan stok bahan pangan dan mengurangi spekulasi masyarakat terhadap kurangnya stok yang ada di pasar.
4.
The signing of the Memorandum of Understanding (MoU) on cooperation in the development and accelerating the implementation of warehouse receipt system in West Java between Pos Indonesia, Bank Indonesia (BI) and Bappebti, and Disperindag Jabar signed by Dirutpos Purnomo, Chief Representative of Bank Jabar Rosmaya Hadi, Head of the Supervisory Board of Trade (Bappebti) Sartiono Hadi and the Chairman of the Technical Committee Coordination Forum Inflation Control (FKPI) Ferry Sofwan Arief, Thursday (21/05) at the Bank Building, Bandung. The memorandum of understanding intended to revitalize the Warehouse Receipt System (SRG), which already exist in West Java. SRG benefits for farmers to facilitate alternative financing through receipt obtained. While certain amount of stock in the warehouse will provide security for the merchant so the selling price traders are at a stable level. The system is expected to provide information about the availability of stocks of foodstuffs and reduce public speculation about lack of stock on the market.
5.
Pada tanggal 26 Oktober 2015, telah dilakukan penandatanganan MoU antara Dirut PT Antam (Persero) Tbk, Tedy Badrujaman dengan Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Poernomo. Kerjasama dilakukan sebagai salah satu wujud sinergi BUMN untuk meningkatkan perekonomian negara. Antam dan Pos Indonesia melakukan kerjasama sinergitas. Ke depan Kantorpos akan menjadi ‘Butik Emas’ yang menjual emas Antam sehingga bisa lebih dekat kepada masyarakat.
5.
On October 26, 2015, a signing of the MoU between the Managing Director of PT Antam (Persero) Tbk, Tedy Badrujaman with Acting Director of PT Pos Indonesia (Persero), Purnomo was done. The Cooperation is done as a form synergy to boost the country’s economy. Antam and Pos Indonesia to cooperate synergy. Next to post office will be ‘Gold Boutique’ selling Antam gold will be placed to be closer to the people.
Bidang Teknologi 1. Mesin Kiosk Pos Non Tunai a. Fitur utama: a. Transfer antar account Giropos b. Pengiriman Weselpos Instan (Account to Cash) c. Payment Point (Telekomunikasi, PLN, Tagihan/ Billing) b. Fitur tambahan: a. Cek saldo b. Daftar transaksi terakhir 2. MPOSPAY 1. Fitur utama: a. Transfer antar account Giropos b. Pengiriman Weselpos Instan (Account to Cash) c. Payment Point (Telekomunikasi, PLN, Tagihan/ Billing, Asuransi) 2. Fitur tambahan: a. Cek saldo b. Daftar transaksi terakhir c. Lacak kiriman (kiriman surat/paket, kiriman uang/ weselpos) d. Tarif pengiriman surat/paket e. Pencarian kodepos
Technology 1. Non-Cash Kioskpos Machine a. Main features: a. Transfers between Giropos accounts
b. Weselpos Instant Delivery (Account to Cash) c. Payment Point (Telecommunications, PLN, Billing / Billing)
b. Additional features: a. Balance check b. List of recent transactions 2. MPOSPAY 1. Main features: a. Transfers between accounts Giropos b. Weselpos Instant Delivery (Account to Cash) c. Payment Point (Telecommunications, PLN, Billing / Billing, Insurance) 2. Additional Features: a. Balance check b. List of recent transactions c. Track shipment (letter mail/parcel, remittances / weselpos) d. The rate of sending a letter / package e. postcode search
9
IDENTITAS PERUSAHAAN
COMPANY IDENTITY
NAMA Name PT Pos Indonesia (Persero) BIDANG USAHA* Line of Business 1. Usaha jasa Pos dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (account); 2. Usaha jasa komunikasi, jasa logistik, jasa ritel, jasa keagenan dan jasa-jasa lainnya yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Usaha pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang kegiatan utama Perseroan. 1. Postal Services business and financial services, including current accounts in cash or giro-based (accounts); 2. Communications services business, logistics services, retail services, agency services and other services that support the implementation of the postal services business and current accounts in accordance with the legislation in force; 3. For utilization and development of its resources to support the activities of the Company. KEPEMILIKAN Ownership Pemerintah Republik Indonesia 100% The Government of the Republic of Indonesia 100% TANGGAL PENDIRIAN Date of Establishment 20 Juni 1995 June, 20th 1995 DASAR HUKUM PENDIRIAN Legal Basis Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
* (sesuai dengan anggaran dasar)
10
Akta Notaris Nomor: 3 tanggal 24 November 2015 yang dibuat dan disampaikan oleh Drs. Bambang T. Anggono Budi, S.H.,M.Kn. Notarial decree Sutjipto, SH. No. 117 dated June 20, 1995 which has been amended by Notarial decree No. 3 dated November 24, 2015 created and delivered by Drs. T. Anggono Bambang Budi, SH, M.Kn. MODAL DASAR Authorized Capital Rp 1.500.000.000.000,00 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital Rp 455.023.000.000,00 KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM Share Listing Chronology Status PT Pos Indonesia (Persero) adalah BUMN kategori non-listed sehingga belum tercatat dalam Bursa Efek. Status of PT Pos Indonesia (Persero) is State Owned Enterprises non-listed category, therefore the company has not been listed in Stock Exchange. KANTOR PUSAT Head Office Jln. Cilaki No. 73 Bandung 40115, Indonesia TELEPON & FAKS Phone & Fax. (022) 4206195,4206339 Faksimile Faximile : (022) 4267725, 4267744 WEBSITE www.posindonesia.co.id EMAIL :
[email protected]
BEBERAPA KINERJA UTAMA
MAJOR PERFORMANCES
Nilai Penjualan Total (Rp Juta) INDIKATOR
2013*)
2014*)
2015
penjualan
4.207.695
4.360.550
4.568.571
Total aset
5.742.323
5.062.244
5.183.232
Laba bersih
246.372
213.134
29.989
ekuitas
435.972
948.846
903.436
Laba per saham
579.142
468.404
65.907,64
Total Sales Value (IDR Milion)
Ket *) Disajikan kembali, dalam Rp Juta kecuali Laba per Saham
Total Aset (Rp Juta) Total Aset (IDR Milion)
Ekuitas (Rp Juta) Equity (IDR Milion)
Laba Bersih (Rp Juta) Net Profit (IDR Milion)
laba per Saham (Rp)
Earning per Share (IDR)
11
*) Prosentase pertumbuhan dibandingkan tahun 2014 Growth percentage compare to 2014
MAJOR PERFORMANCES*
BEBERAPA KINERJA UTAMA*
12
IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHT
Financial Ratios 2011
2012
2013
2014
2015
RATIO
RASIO
Unit
Pengembalian modal
%
33,98
30,48
35,51
17,32
2,44 Return on Equity
Laba atas investasi
%
6,86
6,47
7,17
6,39
3,19 Return on Invesment
Rasio kas
%
79,91
86,93
113,33
79,16
78,01 Cash Ratio
Rasio lancar
%
101,96 106,68
109,21
105,57
102,58 Current Ratio
Periode koleksi
Hari Day
42,58
28,00
42,02
33
Perputaran Persediaan
Hari Day
1,52
-
0,09
2
2,07 Inventory Turn Over
Perputaran Total Aset
% Sales
73,04
75,04
75,80
88,46
88,99 Total Aset Turn Over
Ratio Modal Terhadap Total Aset
%
10,13
16,71
17,55
20,85
Investasi pada entitas Asosiasi
Rp Miliar
-
50
174
175
36,99 Collection Periods
17,43 Ratio Of Equity To Total Assets - Investment in associated
13
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Dalam Juta Rupiah Kecuali laba per saham) Consolidated Statements of Financial Position (in Million IDR, except profit per share)
Ikhtisar Keuangan Aset Lancar
2011
2012
2013
2014
Financial Highlights
2015
3.347,06
3.621,91
4.505,23
3.653,95
3577,44
Current Asset
846,60
954,20
1.056,92
1.365,84
1605,79
Fixed Asset
4.193,66
4.576,11
5.562,16
5.019,80
5183,23
Total Asset
Liabilitas Jangka Pendek
3.282,74
3.409,85
4.125,27
3.384,62
3488,80
Short Term Liability
Liabilitas Jangka Panjang
317,43
402,02
460,53
559,12
790,98
Long Term Liability
Bantuan Pemerintah YBDS
29,94
-
-
Aset Tidak Lancar Jumlah Aset
-
Government Subsidized
Ekuitas Modal Saham
425,00
455,02
455,02
455,02
455,02
Share
Saldo Laba (Defisit)
169,09
338,75
550,53
651,93
719,15
Retained Earnings
Kepentingan Non Pengendali
(30,53)
(29,53)
(29,19)
(30,89)
(30.,62)
Minority Interests
Jumlah Ekuitas
563,56
764,24
976,36
1.076,05
903,43
Total Equity
4.193,66
4.576,11
5.562,16
5.019,80
5183,23
Total Liability and Equity
Pendapatan
3.078,79
3.403,95
4.233,45
4.360,55
4.568,57
Revenue
Beban
2.922,32
3.191,62
3.916,45
4.189,70
3.569,48
Expenses
Laba Sebelum Pajak
156,47
212,33
317,00
201,44
18,61
Profit Before Tax
Pajak Kini
(12,34)
(60,09)
(84,84)
(67,60)
(6,36)
Tax
0,85
20,74
13,97
26,00
17,73
Deferred Tax
144,53
172,48
245,79
214,84
29,75
Profit (Loss) for the year attributable to : owner of the parent entity
44
49
34
(1.713)
231
Non-controlling Interest
Total
144,98
172,98
246,13
213,13
29.,98
Total
Pendapatan/Beban Komprehensif Lainnya
143,99
172,53
246,02
359,81
(47,94)
Other Comprehensive Income / Expense
44
49
34
0,41
23
non-controlling interest
Total Laba (Rugi) Pendapatan Komprehensif Bersih
144,43
173,03
246,37
359,81
(47,94)
Total of Profit (Loss) Comprehensive income Net
Laba (rugi) per saham
341.131
407.024
579.142
468.404
65.907
profit (loss) per share
144,44
173,04
246,37
159,77
29,98
Comprehensive Profit after Tax
(444,96)
261,05
1.132,62
(649,76)
(40,37)
Cash Flows from Operating Activities
(91,75)
(159,80)
(182,39)
(389.02)
(184,56)
Cash Flows from Investing Activities
22,57
236,51
(227,33)
119,93
181,51
Cash Flows from Financing Activities
Saldo Awal Kas
2.993,01
2.623,31
2.961,07
3.683.96
2.765,10
Beginning Cash Balance
Saldo Akhir Kas
2.623,31
2.961,07
3.683,96
2.765.10
2.721,68
Ending Cash Balance
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Laporan Laba-Rugi Konsolidasian (Juta Rupiah)
Pajak Tangguhan Laba Tahun Berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan non-Pengendali
Kepentingan non-pengendali
Laporan Arus Kas Konsolidasian (Juta Rupiah) Laba Komprehensif setelah Pajak Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
14
Equity
Consolidated Income Statement (Millions of IDR)
Consolidated Statements of Cash Flows (Millions of IDR)
15
IKHTISAR OPERASI
OPERATIONAL HIGHLIGHT Produksi Surat Pos - Postal Mail Production
Surat Standar Kiriman Korporat Surat Kilat Khusus Pos Exspress Jumlah
2010
2011
2012
2013
2014
64.267 10.344 7.499 6.103 88.213
55.741 106.968 89.189 20.074 271.972
54.264 136.445 96.311 26.901 313.921
56.823 190.305 123.377 30.619 401.124
60.472 104.655 129.652 27.570 322.349
2015 12,028 Standard Mail 38,891 Corporate Mail 47,987 Special Delivery Mail 13,615 Exspress Post 112,520 Total
Dalam Ribuan Pucuk / In Thousand items
Produksi Kiriman Uang - Remittance Production
Weselpos Standar
2010 2011
2012 2013
2014
2015 -
Standard Remittance
1.339 495
Prime Remittance
-
32
27
-
Weselpos Prima
2.458
2.320
1.812
1.170
Weselpos Instan
7.400 13.109
16.507
15.706
14.458
8,168
Instant Remittance
Westren Union
4.309
2.874
3.881
2.899
3.590
3,733
Westren Union
-
426
601
-
-
Paid at Addressee Remittance
3.077
842
756
6.883
1.847
761
Other Remittance
-
653
1.139
104
3.119
65
Giro Post
17.243 20.256
24.723
26.762
24.353
13,222
Total
Weselpos Bayar di tempat Kiriman Uang Lainnya Giropos Jumlah
-
Dalam Ribuan Transaksi / In Thousand Transaction
16
Produksi Paket Pos - Parcel Production
Paket Standar Paket Kilat Khusus Paket Biasa LN Paket Cepat LN Remailing EMS Jumlah
2010 1.681 1.046 20 9 12.188 14.944
2011 6.721 3.057 84 44 5.612 11.271 26.789
2012 7.405 3.801 89 48 7.095 13.001 31.439
2013 6.971 4.114 109 64 2.912 17.622 31.792
2014 2015 Standard Parcel 6.524 2,099 6.106 2,056 Special Delivery Parcel 51 183 Standard Overseas Parcel 83 18 Express Overseas Parcel Remailing 12.497 522 EMS 25.261 4,879 Total Dalam Ribuan buah / In Thousand items
Produksi Jasa Keuangan Pospay - Financial Services Pospay
Tabanas Batara Angsuran PerBankan (SOPP)
2010 -
2011 18.989
2012 20.121
2013 2014 2015 24.675 24.934 7,223
11.068
20.751
20.551
42.663
45.671
35,524
Setoran Telepon (SOPP)
7.566
19.350
20.143
20.923
12.561
2,547
Setoran PAM (SOPP)
4.669
7.350
8.777
15.745
16.167
8,261
Setoran PLN (SOPP)
23.674
50.939
60.991
62.327
85.114
45,541
Jumlah
46.977
117.379
130.583
266.333 184.447 99,095
Tabanas Batara Bank Payment (SOPP) Telephone Payment (SOPP) PAM Payment (SOPP) PLN Payment (SOPP) Total
Dalam Ribuan Transaksi / In Thousand Transaction
17
KEGIATAN PERUSAHAAN 2015
CORPORATE CEREMONY 2015
01
JANUARI | January
02
FEBRUARI | February
Launching Prangko Shio Kambing Kayu Shio Kambing Kayu Stamp Launch Kunjungan Menteri BUMN ke Kantor Pos Indonesia SOE Minister’s visit to the Office PT Pos Indonesia PKS Pos Indonesia dengan DITJENAD MCC Pos Indonesia with DITAJENAD
Penyerahan Hadiah Luber 3.5M Bandarlampung Handing Gift Luber Rp3.5 M Bandar Lampung
Kunjungan Dirjen UPU ke Graha Pos Indonesia UPU General Director visiting Graha Pos Indonesia
03
MARET | March
Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Penyelenggaraan Kepesertaan Pegawai BUMN Pegawai BUMN dari PT Taspen (PERSERO) Kepada PT Asuransi Jiwa Taspen. The signing of the Transfer Agreement Implementation of Employee Participation Employees SOE SOE from TASPEN PT (Persero) to PT Asuransi Jiwa TASPEN.
PKS Pos Indonesia dengan Polri MCC Pos Indonesia with Police
KPP KTSH dan Bea Cukai KPP KTSH and Customs
18
04
APRIL | April
05
MEI | May
MoU PT Pos Indonesia (Terbuka) dengan Unpad MoU PT Pos Indonesia (Open) with Unpad Mo UPT Pos Indonesia (Terbuka) dengan BI Mou PT Pos Indonesia (Open) with BI Kunjungan BNN visits BNN
PENANDATANGANAN SAMPUL PERINGATAN SERI 60th KAA : Panitia penyelenggara Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika bekerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan Komunitas Filateli akan menggelar Pameran Filateli memperingati 60 Tahun Konferensi Asia Afrika yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 - 24 April 2015 di Kantor Pos Bandung Jalan Asia Afrika no 49 Bandung 40111 SIGNING THE COVER WARNING SERIES 60 th KAA: Organisers Warning 60 Years of Asian-African Conference in cooperation with PT Pos Indonesia (Persero) and the Community of Philately will hold exhibition Philatelic commemorate the 60th Asian-African Conference to be held on 20 to 24 April 2015 the Post Office Bandung Jalan Asia Afrika No. 49 Bandung 40111
06
JUNI | June
MoU PT Pos Indonesia (Terbuka) dengan UI MoU PT Pos Indonesia (Terbuka) with Indonesia University
Perjanjian Kerja PT Pos Indonesia (Persero) dengan Kominfo Employment Agreement PT Pos Indonesia (Persero) with Kominfo
03
JULI | July
BANDUNG STAMP SHOW 2015
19
08
AGUSTUS | August
MOU POS INDONESIA DENGAN BPKP KICK OFF MEETING LOMBA JINGLE KANTOR POS POST OFFICE JINGLE COMPETITION MoU POS INDONESIA DENGAN BANK MANTAP : Pos Indonesia melakukan kerjasama dengan PT Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap). Penandatanganan kerjasama melalui MoU dan PKS dilakukan langsung oleh Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Poernomo dan Direktur Utama Bank Mantap Nixon Lambok Pahotan Napitupulu di Graha Pos Indonesia Bandung (31/8/2015). Adapun kerjasama antara Pos Indonesia dan Bank Mantap meliputi pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit pensiun, jasa pengiriman logistik, surat dan paket, pemberian fasilitas kredit kepada karyawan serta pemanfaatan masingmasing pihak. MoU POS INDONESIA WITH BANK MANTAP: Pos Indonesia to cooperate with PT Bank Mandiri TASPEN Pos (Steady Bank). The signing of the MoU and cooperation through MCC done directly by the Acting Director of PT Pos Indonesia (Persero) Purnomo and Managing Director of Bank Steady Nixon Lambok Pahotan Napitupulu in Graha Pos Indonesia Bandung (08/31/2015). As for the cooperation between Indonesia and Bank Settled Pos includes cutting pensions for retirement loan installments, forwarding and logistics services, letters and packages, provision of credit facilities to the employees and the use of each party.
09
SEPTEMBER | September
PENANDATANGANAN SAMPUL PERINGATAN SERI HUT 205 KOTA BANDUNG SIGNING CELEBRATION SERIES COVER of 205th BANDUNG ANNIVERSARY DAY HARI BAKTI POSTEL INDONESIA KE 70 HARI BAKTI POSTEL INDONESIA KE 70 KONVENSI MUTU GKM-POKJA 5R-SS PERUSAHAAN TINGKAT PUSAT TAHUN 2015 CONVENTION QUALITY POKJA GKM-5R-SS COMPANY CAPITAL LEVEL 2015
10
OKTOBER | October MoU PT ANTAM : Poernomo sebagai Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) melakukan kerjasama dengan PT Antam (Persero) Tbk. Penandatanganan kesepahaman bersama kedua belah pihak dilakukan di Ruang Echopila Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) Jalan Cilaki No 73 Bandung (26/10), oleh Ir Tedy Badrujaman, MM, Direktur Utama PT Antam (Persero) Tbk dan Pernomo. Kerjasama ini lanjutnya meliputi pemanfaatan potensi masing-masing pihak, seperti yang telah diketahui Pos Indonesia memiliki banyak layanan dibidang jasa pengiriman, layanan keuangan dan logistik serta memiliki jaringan kantor yang luas hingga ke pelosok. MoU PT ANTAM: Purnomo as Acting Director of PT Pos Indonesia (Persero) in cooperation with PT Antam (Persero) Tbk. The signing of the agreement with the two sides carried out at room Echopila Head Office of PT Pos Indonesia (Persero) Cilaki No 73 Jalan Bandung (26/10), by Ir Tedy Badrujaman, MM, Director of PT Antam (Persero) Tbk and Pernomo. This cooperation includes the continued utilization of the potential of each party, as it has been known to Pos Indonesia has a lot of services in the field of delivery services, financial services and logistics as well as having a wide office network to remote. RAPAT KERJA WILAYAH DWP KHUSUS SPPI (KANTOR PUSAT) REGIONAL MEETING DPW SPPI (HEAD OFFICE)
20
11
NOPEMBER | November
Pelantikan Direksi Baru Inauguration of New Directors
MoU Pemprov Jabar dengan PT. Pos Indonesia West Java provincial government MoU with PT. Indonesian post
11
NOPEMBER | November Penghargaan Pos dari Pemprov Jabar Post Award from West Java Province MoU POS INDONESIA dengan ITB POS INDONESIA MoU with ITB SINERGI BUMN : Pos Indonesia tak henti-hentinya melakukan transformasi di semua lini, berbagai hal telah di lakukan manajemen Pos Indonesia untuk membangunkan “Raksasa Tidur”, salah satunya dengan melakukan sinergi dengan sesama BUMN maupun stakeholder lainnya. Kini, Pos Indonesia bersinergi dengan Lembaga Sosial Rumah Amal Salman ITB serta lima BUMN yaitu Bank Mandiri, Bio Farma, Kimia Farma, Telkom, dan Pertamina. SYNERGY SOE: Pos Indonesia ceaseless transformation on all fronts, things have been done management Pos Indonesia to awaken “Sleeping Giant”, one of them with the synergy with other state-owned and other stakeholders. Now, Pos Indonesia together with the Institute of Social Rumah Amal Salman ITB as well as five state-owned enterprises, namely Bank Mandiri, Bio Farma, Kimia Farma, Telkom and Pertamina.
21
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS
2008
2010
2011
Sumber: CMO PT Pos Indonesia
2012
22
2012
2013
2015
2014
Scanned by CamScanner
23
5.183,23 Total Assets
Billion IDR
38.116 Post Agent
Regional I Medan
Regional IX Banjarbaru
Regional II Padang Regional III Palembang
Regional IV Jakarta
Regional VI Semarang
Regional V Bandung
2.536 AGEN POS DESA
24
1.837 Mobile Service
Regional VII Surabaya
Regional VIII Denpasar
4.561
WILAYAH OPERASI Operational Area
Post Offices
18.842 Employees Regional XI Jayapura
Regional X Makasar
18.260
77.768
BIS SURAT
Kotak Pos
25
DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS
01. Highlight
51.
Nilai-Nilai Perusahaan
Highlight
Corporate Values
04.
Pencapaian Penting di Tahun 2015
Significant Achievements in 2015
55. Pejabat Senior Perusahaan
10.
Identitas Perusahaan
Senior Officials
Company Identity
11.
Beberapa Kinerja Utama
57.
Laporan Dewan Komisaris
Major Performance
Report from the Board of Commissioners
13.
Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
64.
Profil Dewan Komisaris
16.
Ikhtisar Operasi
Profile of the Board of Commissioners
Operational Highlihgts
68.
Laporan Direksi
18.
Kegiatan Perusahaan
Report from the Board of Directors
Corporate Ceremony
78.
Profil Direksi
22.
Penghargaan dan Sertifikasi
Profile of the Board of Directors
Awards and Certifications
82.
Tanggung Jawab Laporan Tahunan
24.
Wilayah Operasi
Annual Report Accountability
Operational Areas
29.
Profil PT Pos Indonesia (Persero)
Profile of PT Pos Indonesia (Persero)
52. Struktur Organisasi Organizational Structure
85.
Pembahasan dan Analisis Manajemen
Management Discussion and Analysis
86.
Tinjauan Industri & Prospek Usaha
30. Sekilas PT Pos Indonesia (Persero)
Industrial Review & Business Prospect
94.
Tinjauan Pemasaran dan Pangsa Pasar
Market Review & Market Shares
PT Pos Indonesia (Persero) in Brief
33. Riwayat Singkat
99.
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
35. Visi, Misi, Tagline dan Kredo
History in Brief
Operational Review per Business Segment
104. Tinjauan Kinerja Keuangan
Vision, Mission, Tagline and Credo
36. Makna Visi dan Misi PT Pos Indonesia (Persero)
Review of Financial Performance
Meaning of Vision & Mission of PT Pos
119. Laporan Anak Perusahaan
Indonesia (Perser0)
Company Subsidiary Report
38. Bidang Usaha
Business Line
43. Sasaran dan Strategy
125. Laporan Tata Kelola Perusahaan
Target & Strategy
Corporate Governance Report
46. Informasi Pemegang Saham
26
Information on Shareholders
126. Program Penerapan Tata Kelola Perusahaan
47.
Profil Anak Perusahaan & Perusahaan
Implementation of Good Corporate Governance
Asosiasi/Afiliasi
131. Laporan Pelaksanaan GCG
Profile of Subsidiary & Association/Affiliation
GCG Report
135. Struktur Tata Kelola Perusahaan
246. Teknologi Informasi
Structur of GCG
Information Technology
137. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
252. SIM Keuangan
Shareholders General Meeting
MIS Finance
141. Dewan Komisaris
Board of Commissioners
161. Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
259. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Committees under the Board of Commissioners
Corporate Social and Environmental Responsibility
192. Dewan Direksi
Board of Directors
260. Corporate Social Responsibility dan Program PKBL
201. Topik dan Fokus Isu Tahun 2014
Topics and Focus in 2014
201. Pengendalian Internal
dan Pengembangan Masyarakat
PKBL Program and Community Development
274. Perlindungan terhadap Ketenagakerjaan Kesehatan
Internal Control
dan Keselamatan
203. Sekretaris Perseroan
276. Perlindungan Konsumen
Corporate Secretary
Protection for Employment, Safety and Health
207. Satuan Pengawas Intern (SPI)
281. Perlindungan Lingkungan
Internal Audit Unit (SPI)
213. Akuntan Perseroan
Consumer Protection Protection Of The Environment
Company Accountant
213. Peraturan Perilaku (Etika Perseroan)
Code of Conduct (Corporate Ethics)
216. Mekanisme Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan
286. Laporan Keuangan Konsolidasi
Consolidated Financial Statement
Whistleblowing System
219. Manajemen Resiko
Risk Management
398. Informasi Tambahan
Additional Information
231. Laporan Pendukung Bisnis
Report of Business Support
232. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resource Management
245. Sarana Produksi
Means of Production
27
Profil PT Pos Indonesia (Persero) Profile of PT Pos Indonesia (Persero)
SEKILAS PT POS INDONESIA (PERSERO)
PT POS INDONESIA (PERSERO) IN BRIEF
30
PT Pos Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Nama PT Pos Indonesia (Persero) secara resmi digunakan pada tahun 1995, setelah sebelumnya menggunakan nama dinas PTT (Posts Telegraaf end Telefoon Diensts) pada Tahun 1906; kemudian berubah menjadi Djawatan PTT (Pos Telegraph and Telephone) pada tahun 1945; kemudian berubah status menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) di tahun 1961; dan menjadi PN Pos & Giro di tahun 1965, serta kemudian menjadi Perum Pos dan Giro di tahun 1978.
PT Pos Indonesia (Persero) is a State-Owned Enterprises (SOEs) which is engaged in courier, logistics, and financial transactions. The name, PT Pos Indonesia (Persero) was officially used in 1995, after previously using the official name of the PTT (Posts Telegraaf Telefoon end Diensts) in 1906; later changed to the Department of PTT (Postal Telegraph and Telephone) in 1945; then changed its status to a State Enterprise of Post and Telecommunications (Postel PN) in 1961; and became PN Pos & Giro in 1965, and later became Perum Pos and Giro in 1978.
Dalam sejarahnya, PT Pos Indonesia (Persero) merupakan salah satu BUMN tertua di Indonesia. Keberadaannya di Nusantara berawal dari perusahaan dagang Hindia Belanda atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang mendirikan Kantor Pos pada tanggal 26 Agustus 1746 di Batavia (Jakarta) dengan maksud untuk memudahkan pengiriman surat, terutama dalam kegiatan perdagangan.
Historically, PT Pos Indonesia (Persero) is one of the oldest stateowned enterprises in Indonesia. Its presence in the archipelago originated from the Dutch East Indies trading company or Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) which established the Post Office on August 26, 1746 in Batavia (Jakarta) in order to facilitate the delivery of mail, particularly in trade activities.
Pasang surut mewarnai perjalanan panjang dua setengah abad PT Pos Indonesia (Persero). Masa-masa keemasan industri perposan ada di tahun-tahun 1970 hingga 1980-an. Masyarakat pengguna jasa pos sangat setia memanfaatkan layanan pos. Namun pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan gaya hidup, serta trend liberalisasi bisnis jasa pos membuat PT Pos Indonesia (Persero) mengalami pergeseran bisnis yang sangat signifikan. Seperti juga dialami banyak perusahaan pos di dunia, PT Pos Indonesia (Persero) sempat mengalami penurunan kinerja usahanya di tahun 2000 – 2007. Bisnis suratpos di tahun-tahun tersebut menurun drastis. Penggunaan pesan singkat melalui telepon selular dan internet menggantikan peran surat pos individu. Demikian juga persaingan kiriman barang dengan para perusahaan kurir swasta membuat pangsa pasar PT Pos Indonesia (Persero) tergerus.
In two and a half centuries, PT Pos Indonesia (Persero) has experienced its share of peaks throughs PT Pos Indonesia (Persero). The golden years of the postal industry in the years 1970 until 1980. Had loyal users taking advantage of the postal service. However, the rapid development of information and communication technology, lifestyle changes, as well as the trend of liberalization of the postal services business made PT Pos Indonesia (Persero) shift in business very significant. As also experienced many postal companies in the world, PT Pos Indonesia (Persero) had experienced a decline in its business performance in 2000 - 2007. Mail Business in those years dropped dramatically. The use of short messages via mobile phones and the internet to replace the role of individual postal mail. Likewise, shipments competition with private courier company made a market share of PT Pos Indonesia (Persero) eroded.
Keadaan tersebut memaksa PT Pos Indonesia (Persero) untuk berubah dan melakukan transformasi bisnis. Manajemen perusahaan mencanangkan masa kebangkitan perusahaan di tahun 2009 dan menyusun visi dan misi baru serta perencanaan jangka panjang untuk membangun kompetensi perusahaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui berbagai program transformasi internal dan bisnis perusahaan, pendapatan PT Pos Indonesia (Persero) di tahun 2014 telah mencapai lebih dari 4 (empat) triliun rupiah atau meningkat hampir tiga kali lipat dari periode 2006-2007. Tiga tahun mendatang segenap pimpinan PT Pos Indonesia (Persero) menargetkan pertumbuhan pendapatan perusahaan tiga kali lipat dari sekarang, menjadi 12 (duabelas) triliun rupiah.
These circumstances forced the PT Pos Indonesia (Persero) to change and transform the business. The management company launched the wake of the company in 2009 and develop a vision and a new mission and long-term planning to build the competence of the company to be more adaptive to the times. Through various internal transformation program and the company’s business, revenues PT Pos Indonesia (Persero) in 2014 has reached more than 4 (four) trillion rupiah or increased almost three-fold from 2006-2007. Next three years, all leaders of PT Pos Indonesia (Persero) is targeting revenue growth of the company tripled from now, to 12 (Twelve) trillion rupiah.
Terdapat tiga jalan transformasi yang ditempuh PT Pos Indonesia (Persero), yaitu: membentuk holding company, revitalisasi bisnis inti, dan mengembangkan bisnis-bisnis baru. Transformasi perusahaan ini sejalan dengan berbagai hasil riset dan kajian konsultan internasional seperti Booz&Co dan Ernst&Young yang menunjukkan potensi bisnis PT Pos Indonesia (Persero) masih terbuka lebar. Kajian Management Research Center UI pun menyebutkan PT Pos Indonesia (Persero) memiliki potensi besar di tiga bisnis intinya, yaitu bisnis surat dan paket, bisnis logistik, dan bisnis jasa keuangan. Penopang pendapatan PT Pos Indonesia (Persero) masih ada di bisnis suratpos dan jasa keuangan. Kendati volume pengiriman surat individu tengah menurun, namun volume pengiriman surat bisnis dan kiriman korporasi terus meningkat. Sumber pendapatan terpenting lainnya adalah jasa pembayaran, jasa pengiriman uang, dan pengiriman paket.
There are three ways of transformation pursued by PT Pos Indonesia (Persero), namely: forming a holding company, the revitalization of the core business, and develop new businesses. The transformation of the company is in line with the researches and studies such as the international consultants Booz & Co and Ernst & Young which showed the potential of the business of PT Pos Indonesia (Persero) is still wide open. Study Management Research Center UI also said PT Pos Indonesia (Persero) has great potential in the three core businesses, namely business letters and packages, business logistics, and financial services business. Sustaining income of PT Pos Indonesia (Persero) still exists in suratpos business and financial services. Although the volume of individual mail delivery decreased, but the volume of business mail delivery and shipment corporations continue to increase. Another important source of revenue was payment services, remittance services, and delivery of packages.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, PT Pos Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pelayanan jasa pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Sebagai penyedia jasa pos tertua di Indonesia, PT Pos Indonesia (Persero) senantiasa bertekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga mampu turut serta memajukan perekonomian nasional melalui paduan layanan yang diberikan hingga ke pelosok negeri.
In accordance with the Articles of Association of the Company, PT Pos Indonesia (Persero) is a State-Owned Enterprises (SOEs), which aims to carry out business activities in the field of postal service for the community both inside and outside Indonesia. As the oldest postal service provider in Indonesia, PT Pos Indonesia (Persero) is always committed to continue providing the best service to the community, so as to participate in advancing the national economy through a range of services provided to the country.
Hingga saat ini, PT Pos Indonesia (Persero) melaksanakan kegiatan pos dengan bertumpu kepada tiga bisnis intinya yaitu layanan pengiriman surat dan paket, logistik, dan jasa keuangan. Di masa depan, melalui sebaran dan luasnya jaringan yang dimiliki, PT Pos Indonesia (Persero) akan memanfaatkan jaringan tersebut untuk mengembangkan keseluruhan portofolio bisnisnya sehingga PT Pos Indonesia (Persero) tidak hanya menjadi penyelenggara pos, tetapi mampu bertransformasi menjadi network company yang andal dan terdepan.
Until now, PT Pos Indonesia (Persero) conducted the post, relying on three core business of mail delivery and parcel services, logistics, and financial services. In the future, through the distribution and extent of the network owned by PT Pos Indonesia (Persero) will utilize these networks to develop overall business portfolio so that PT Pos Indonesia (Persero) is not only the organizer of the post, but is able to transform into a network company that is reliable and leading-edge ,
Sebagai BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas maka PT Pos Indonesia (Persero) tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
As a state-owned limited liability company, PT Pos Indonesia (Persero) subject to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
Selain itu, keberadaan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang bergerak dalam layanan bisnis mail, logistics dan financial services juga tunduk kepada berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN; 2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum Pos dan Giro) menjadi Perusahaan (Perseroan); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
Moreover, the existence of PT Pos Indonesia (Persero) as the companies involved in the business mail services, logistics and financial services are also subject to various laws and regulations as follows: 1. Law No. 19 of 2003 on State Enterprises; 2. Act Number 40 of 2007 on Limited Liability Company; 3. Law No. 38 of 2009 on the Post; 4. The Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 5 of 1995 on the Transformation of the Public Company (Perum Pos and Giro) into the Company (the Company); 5. Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Monitoring and Dissolution
31
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305); Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 3 tanggal 24 November 2015 yang dibuat dan disampaikan oleh Drs. Bambang T. Anggono Budi, S.H.,M.Kn. Notaris di Bogor.
6. Articles of Association of PT Pos Indonesia (Persero) contained in the Deed of Sutjipto, SH. No. 117 dated June 20, 1995 which has been amended by Deed No. 3 dated 24 November 2015 created and delivered by Drs. T. Anggono Bambang Budi, SH, M.Kn. Notary in Bogor.
Sebagai anggota Universal Postal Union (UPU), PT Pos Indonesia (Persero) harus memperhatikan dua prinsip dasar dalam penyelenggaraan layanan pos, yaitu: 1. Single Postal Territory Berdasarkan prinsip ini, seluruh wilayah negara anggota UPU termasuk dalam wilayah pos tunggal sehingga Indonesia dianggap sebagai bagian dari wilayah pos tunggal yang merupakan kesatuan bagi pertukaran kiriman pos. 2. Freedom of Transit Berdasarkan prinsip ini, PT Pos Indonesia (Persero) dalam kapasitasnya sebagai operator ditugaskan dan mewakili negara, wajib menyalurkan atau meneruskan seluruh kiriman pos negara lain dengan sarana yang paling aman dan rute tercepat.
As a member of the Universal Postal Union (UPU), PT Pos Indonesia (Persero) to the following two basic principles in the administration of postal services, namely: 1. Single Postal Territory Based on these principles, the whole territory of UPU member countries are included in the single postal territory so that Indonesia is considered as part of a single postal territory as a union for the exchange of postal items. 2. Freedom of Transit Based on this principle, PT Pos Indonesia (Persero) in its capacity as operator assigned and represent the state, shall distribute or forward all postal items other countries by means of the safest and fastest route.
6.
Komitmen PT Pos Indonesia (Persero) dalam memberi kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara tercermin dari peran-peran PT Pos Indonesia (Persero) sebagai berikut: 1. Peran PT Pos Indonesia (Persero) sebagai community center, yaitu untuk melayani masyarakat melalui jasa-jasa yang diberikan; 2. Peran PT Pos Indonesia (Persero) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani masyarakat; 3. Peran PT Pos Indonesia (Persero) sebagai perantara komunikasi antar masyarakat, organisasi, hingga negara; 4. Menjadi salah satu infrastruktur negara, khususnya di bidang komunikasi dan logistik.
32
of State Owned Enterprises (State Gazette Year 2005 Number 117, Supplement to State Gazette No. 4305);
The commitment of PT Pos Indonesia (Persero) in giving the maximum contribution to the nation reflected the roles of PT Pos Indonesia (Persero) as follows: 1. The role of PT Pos Indonesia (Persero) as a community center, which is to serve the community through the services provided; 2. The role of PT Pos Indonesia (Persero) as an arm of government in serving the public; 3. The role of PT Pos Indonesia (Persero) as an intermediary for communication between people, organizations, until the country; 4. Being one of the country’s infrastructure, in particular in the field of communications and logistics.
RIWAYAT SINGKAT
HISTORY IN BRIEF
1746
Kantorpos pertama di Indonesia di bangun di Batavia didirikan oleh Gubernur Jendral GW Baron.
1978
The first post office in Indonesia in the wake of Batavia was established by the Governor General GW Baron.
1906
Berdasarkan PP No.9 Tahun 1978, status PN Pos & Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos & Giro Based on Government Regulation No. 4 of 1978, the status of the PN Post and Giro was converted into a Public Company (Public Corporation) Post and Giro.
Menjadi Posts TelegraafendTelefoon Diensts (Jawatan PTT) Being Posts Telegraafend Diensts Telefoon (PTT)
1945
Pengambilalihan Kantor Pusat di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintahan Militer Jepang pada 27 September 1945. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Bakti Postel Posts status changes Telegraafend Telefoon Diensts. become PTT (Post, Telegraph and Telephone) of the Republic of Indonesia
1995
PP RI Nomor 5 Tahun ‘95 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero) PP No. 5 Year ‘95 on the transfer forms Public Corporation (Perum) Post and Giro being the Company (Persero)
2009 1961
Berdasarkan PP No.240 Tahun 1961 status Jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara PN Pos dan Telekomunikasi Based on Government Regulation No.240 of 1961 PTT status changed into the State Enterprise PN Post and Telecommunications
1965
Munculnya UU no 38/2009 tentang Pos, sehingga terjadi perubahan ekosistem bisnis, antara lain perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dan munculnya banyak pesaing. The emergence of Law No. 38/2009 on the Post, resulting in a change of business ecosystems, among others, development of information technology and telecommunications, and the emergence of many competitors.
PN Pos dan Telekomunikasi dibagi dua menjadi: PN Pos dan Giro berdasarkan PP No. 29 Tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan PP No. 30 Tahun 1965 PN Post and Telecommunications was divided into: PN Post and Giro under PP 29 1965 and PN Telecommunications under PP 30 of 1965
33
34
VISI, MISI, TAGLINE DAN KREDO
VISION, MISSION, TAGLINE & CREDO
VISI - VISION
Menjadi Raksasa Logistik Pos Dari Timur
To be the Postal Logistics Giant from the East
MISI - MISSION •
Menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan negara.
•
Menjadi tempat berkarya yang menyenangkan.
•
Menjadi pilihan terbaik bagi para pelanggan.
•
Senantiasa berjuang untuk memberi yang lebih baik bagi bangsa, negara, pelanggan, karyawan, masyarakat serta pemegang saham.
•
To be a valuable asset for the nation and its people.
•
To be a joyful place of work.
•
To be the best choice for the customers.
•
Constantly striving to provide a better service for the nation, its people, our customers, employees, the society and shareholders.
TAGLINE Kami membawa misi ... We carry missions ...
KREDO Sumber daya ada batasnya, tetapi Kreativitas tak terbatas. Dengan Iman kepada Tuhan dan persatuan, kita menuju kejayaan. Resources are Limited, Creativity is Unlimited. In God we trust, through unity we prosper.
35
MAKNA VISI DAN MISI PT POS INDONESIA (PERSERO)
MEANINGS OF PT POS INDONESIA (PERSERO) VISION AND MISION
Visi dan Misi PT Pos Indonesia (Persero) telah disetujui oleh direksi sesuai KD.81/Dirut/0316. Visi merupakan gambaran masa datang yang ingin diwujudkan oleh perusahaan. Visi ini dikembangkan untuk mengekspresikan aspirasi dari pemimpin puncak perusahaan. Pernyataan visi yang disusun menampilkan the firm’s strategic intent yaitu niat dan tujuan strategis perusahaan dengan memfokuskan pada energi dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai masa depan yang diinginkan.
36
Vision and Mission of PT Pos Indonesia (Persero) has been approved by the directors in accordance KD.81 / Managing Director / 0316. Vision is a picture of the future to be realized by the company. This vision was developed to express the aspirations of the company’s top leaders. The vision statement is drawn up to show the firm’s strategic intent is the intention and the company’s strategic objectives with a focus on energy and resources owned by the company to achieve the desired future.
Visi digunakan untuk membangun pemahaman yang sama dari para pimpinan di seluruh level organisasi dalam mengarahkan unit kerjanya menuju visi, kemudian mengarahkan dan menggerakkan bawahannya untuk mewujudkan visi atau sharing vision.
Vision is used to establish a common understanding of leaders at all levels of the organization in driving unit works towards a vision, then directing and mobilizing subordinates to realize the vision or vision sharing.
Dalam perjalanan hidupnya, perusahaan sudah melakukan banyak perubahan. Perubahan itu mulai menampakkan hasilnya dalam bentuk laba yang makin meningkat. Perubahan ke arah yang lebih baik ini harus tetap dijaga, dikawal agar makin meningkat lagi di masa datang.
In the course of its life, the company has done a lot of changes. Change is beginning to show results in the form of increased profits. Change for the better is to be maintained, guarded in order increasing again in the future.
Vision yang ditetapkan bagi perusahaan adalah “To be the Postal logistics giant from the East ” atau “Menjadi raksasa logistik dari Timur”. Istilah “Raksasa” biasanya digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang kuat dan berukuran lebih besar daripada ukuran normal. Sehingga dengan menggunakan istilah “raksasa” pada Visi Perusahaan, diharapkan stakeholder/ pemangku kepentingan akan lebih mudah membayangkan perubahan yang akan terjadi pada Perusahaan di tahun 2020.
Vision has been set for the company is “To be the Postal logistics giant from the East” or “Being a logistics giant of the East”. The term “giant” is usually used to describe something that is stronger and larger than normal size. Therefore, by using the term “giant” in the Company’s Vision, expected stakeholder / stakeholders will be easier to imagine the changes that will occur in the Company in 2020.
Misi PT Pos Indonesia (Persero) adalah: • Menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan negara BUMN adalah perusahaan milik negara dan bangsa Indonesia. Memajukan aset bangsa menjadi makin bermanfaat adalah misi yang amat mulia bagi perusahaan. Melalui pengembangan aset yang makin berharga akan bisa membantu negara dalam setoran pajak maupun dividen. • Menjadi tempat berkarya yang menyenangkan Perusahaan menyadari benar bahwa kinerja terbaik hanya bisa dicapai jika karyawan merasa senang dan tenang dalam berkarya. Ketika karyawan bekerja dengan tenang dan senang, maka akan lebih mudah membangkitkan motivasi, kreativitas dan semangat juang untuk membentuk pos menjadi juara di industri pos dan logistik. • Menjadi pilihan terbaik bagi para pelanggan Persaingan makin berat, pilihan bagi pelanggan makin banyak dan makin beragam. Tidak ada pilihan lain bagi perusahaan kecuali dengan menyediakan variasi produk dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan dengan kualitas yang tinggi. Kualitas tinggi bukan lagi menjadi slogan saja,
The mission of PT Pos Indonesia (Persero) is: • Become a useful asset to the nation SOE is a state-owned company and the Indonesian nation. Advancing the nation’s assets become more useful is a very noble mission for the company. Through the development of increasingly valuable asset that could help the state in taxes and dividend payments. • Being a pleasant place to work The company realizes it is true that the best performance can only be achieved if employees feel happy and calm in the work. When employees work with calm and happy, then it will be easier to encourage motivation, creativity and spirit to form a post became champion in the postal and logistics industry. • To be the best choice for customers Increasingly severe competition, customer choice for more and more and more diverse. There is no other option for the company except by providing a variety of products and
•
tapi kualitas tinggi telah menjadi ‘way of life’ seluruh insan Pos. Senantiasa berjuang untuk memberi yang lebih baik bagi bangsa, negara, pelanggan, karyawan, masyarakat serta pemegang saham. Bekerja bukanlah sekedar cari nafkah. Bekerja adalah untuk berkarya. Kualitas karya haruslah meningkat dari hari ke hari. Melalui keyakinan terhadap perbaikan terus menerus setiap hari, perusahaan yakin akan bisa memberikan yang lebih baik bagi bangsa, negara, pelanggan, karyawan, masyarakat serta pemegang saham.
services that are needed and desired by customers with high quality, Thus no longer a slogan, but a high quality has become a ‘way of life’ for all pos user. • Always striving to provide better for the nation, the state, customers, employees, communities and shareholders. Work is not just a living. Work is work. The quality of work must be improved from day to day. Through belief in continuous improvement every day, the company is confident to be able to provide better for the nation, the state, customers, employees, communities and shareholders.
Tagline: “Kami membawa misi ...” atau “We carry missions ...” mengandung arti bahwa bisnis perusahaan adalah membantu mensukseskan misi pelanggan kita. Contoh, pelanggan akan menikahkan anaknya. Ia mengirim undangan ke temantemannya dan mengirim melalui pos. Ia memiliki misi agar undangan itu diterima pada waktu yang tepat dan utuh. Ketika perusahaan bisa menyampaikan undangan itu dengan sebaikbaiknya, maka bisa dikatakan bahwa kita sudah ikut membantu menyukseskan misi pelanggan.
Tagline: “We carry missions ...” means that the company’s business is to help our customers succeed in the mission. For example, customers will have invitation to marriage of their daughter. He sent invitations to their friends and send it by mail. He has a mission that the invitation is received at the right time and intact. When companies can deliver the invitation as well as possible, it can be said that we have helped the success of the mission of the customer.
Kredo PT Pos Indonesia (Persero) adalah: Sumber daya ada batasnya, tetapi Kreativitas tak terbatas. Dengan Iman kepada Tuhan dan persatuan, kita menuju kejayaan. Atau Resources are Limited, Creativity is Unlimited. In God we trust, through unity we prosper.
The creed of PT Pos Indonesia (Persero) is: Resource limits, but creativity is limitless. With faith in God and unity, we headed for greatness. Or Resources are Limited, Creativity is Unlimited. In God we trust, through unity we prosper.
Kredo adalah seperangkat kepercayaan, keyakinan yang bisa membimbing tindakan karyawan perusahaan. Perusahaan tahu bahwa sumber daya yang dimiliki amatlah terbatas. Uang terbatas, teknologi terbatas, dan kemampuan karyawan juga terbatas. Tapi perusahaan meyakini bahwa kreativitas manusia tidak ada batasnya. Melalui pemanfaatan kreativitas yang luar biasa inilah perusahaan meyakini bahwa bisa membawa perusahaan ke arah kejayaan yang nantinya juga bisa membuat karyawan menjadi sejahtera secara bermartabat. Mengapa? Karena perusahaan bisa memberikan layanan terbaik, dan sebagai akibat layanan terbaik itu, perusahaan memperoleh pendapatan yang tinggi yang bisa membantu mensejahterakan karyawan.
Credo is a set of beliefs, beliefs that can guide the actions of employees of the company. The company knows that its resources are extremely limited. Limited money, limited technology, and the ability of employees is also limited. But the company believes that human creativity has no limits. Through the utilization of remarkable creativity is the company believes that it may lead the company toward greatness will also be able to make employees become prosperous in a dignified manner. Why? Because the company can provide the best service, and as a result the best service, the company earned a high income who can help the welfare of employees.
Kesejahteraan karyawan tidaklah mudah tercapai jika seluruh insan Pos Indonesia tidak bersatu mewujudkan cita-cita bersama. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam mencapai tujuan timbul pemikiran dan gagasan yang berbeda-beda. Namun perbedaan itu harus diletakkan dalam kerangka secara bersama-sama bersatu mencapai tujuan. Jika tujuan-tujuan itu bisa tercapai, maka kesejateraan bersama bisa dicapai. Inilah makna dari Through Unity We Prosper.
Employee welfare is not easily achieved if all human Pos Indonesia is not united to realize the ideals together. It is undeniable that in achieving the objectives arising thoughts and ideas different. However, the difference must be placed in the framework together united goals. If such goals could be achieved, the collective welfare can be achieved. This is the meaning of the Unity Through We Prosper.
Namun kesemuanya itu tiada artinya jika tanpa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Pemberi Rejeki. Melalui keyakinan bahwa Tuhan akan selalu memberi rezeki terhadap hambanya yang sholeh yang memberi pelayanan terbaik kepada masyarakant, maka cita-cita perusahaan insya Allah akan tercapai.
But all this means nothing if without the help of God Almighty, God the Merciful and Giver fortune. Through faith that God will always give sustenance to the pious servants who give the best service to masyarakant, then the company’s ideals, God willing, will be achieved.
37
BIDANG USAHA PT POS INDONESIA (PERSERO)
PT POS INDONESIA (PERSERO) LINE OF BUSINESS Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi :
In accordance with article 3 of the company Articles, the scope of business activities of the company include the following:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Layanan Komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik Layanan Paket Layanan Logistik Layanan Transaksi Keuangan Layanan Keagenan Pos Layanan Giropos Layanan lain yang menunjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain kegiatan usaha utama tersebut, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk properti. Hingga saat ini, PT Pos Indonesia (Persero) melaksanakan kegiatan pos dengan bertumpu kepada tiga bisnis intinya yaitu layanan pengiriman surat dan paket, logistik, dan jasa keuangan. Pada tahun 2015, pendapatan bisnis surat dan paket berkontribusi sebesar 59,17%, logistik sebesar 4,74%, dan jasa keuangan sebesar 28,51% sehingga ketiganya berkontribusi sebesar 92,42% dari total pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero). Di masa depan, melalui sebaran dan luasnya jaringan yang dimiliki, PT Pos Indonesia (Persero) akan memanfaatkan jaringan tersebut untuk mengembangkan keseluruhan portofolio bisnisnya sehingga PT Pos Indonesia (Persero) tidak hanya menjadi penyelenggara pos, tetapi mampu bertransformasi menjadi trusted postal service company yang andal dan terdepan. Layanan ini meliputi pengiriman surat dan paket ke regional domestik dan internasional, yang meliputi sebagai berikut :
38
•
Layanan surat dan paket domestik Layanan pengiriman surat domestik mencakup pengiriman surat dengan berat maksimum 2 kg dan tujuan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Layanan pengiriman paket domestik mencakup pengiriman dengan berat di atas 2 kg hingga tidak terbatas (unlimited). Secara keseluruhan layanan surat dan paket PT Pos Indonesia (Persero) didukung oleh variasi jenis produk yang beragam dengan berbagai fitur yang berbeda meliputi produk standar, premium (Kilat Khusus, Express dan Kiriman Korporat atau Admail).
•
Layanan surat dan paket internasional. Layanan internasional ini meliputi Express Mail Service (EMS), Re-mailling, Express post LN, serta Paketpos Cepat dan Biasa LN.
Written communication Services and/or electronic mail Parcel Services Logistics Services Financial Transaction Services Postal Agency Services Giropos Services Other Supporting Services in accordance with the legislation in force.
In addition to the main business activities, companies can perform other business activities in order to optimize the resources belonging to the property. Currently, PT Pos Indonesia (Persero) carry out Postal activities with the three core businesses namely mail and parcel delivery services, logistics, and financial services. By 2015, revenues of the business mail and parcel contributed by 59,17%, logistics by 4,74%, and 28,51% of financial services so that all three contributed 92,42% of the total revenues of PT Pos Indonesia (Persero). In the future, through the spread and breadth of its network, PT Pos Indonesia (Persero) will utilize the network to develop its business portfolio so that PT Pos Indonesia (Persero) not only became the organizer of the traditional post, but will be able to transform into a trusted postal service company that is reliable and up-to-date.
This service includes the delivery of mail and parcel to the domestic and international regionals, which include the following: •
Domestic Mail and Parcel services These services includes domestic mail delivery with a maximum weight of 2 kg and is sent to all regions of Indonesia. Domestic parcel delivery service covers the delivery of weighing over 2 kg up to unlimited. Overall mail and parcel service supported by variations of types of products with a variety of different features including standard products and premium (Special Express, Express and Admail or Corporate delivery).
•
International mail and parcel service This international service covers Express Mail Service (EMS), Re-mailing, International Express post, and Domestic standard and express parcel.
PRODUK DAN JASA
PRODUCT & SERVICES
Secara spesifik pengembangan lini bisnis adalah sebagai berikut:
Specifically the development of lines of business of the company are as follows:
Surat dan Paket
Mail and Parcel
Di samping itu, PT Pos Indonesia (Persero) juga menyediakan layanan Corporate postal management yaitu layanan terpadu untuk menangani penerimaan, pemrosesan, dan pengiriman surat dan paket bagi perusahaan dan institusi pemerintahan
PT Pos Indonesia (Persero) also provides Corporate Services postal management that integrated services for handling the receipt, processing, and delivery of mail and Parcel for companies and governmental institutions (mailroom management). The specification of the services offered are as follows:
(mailroom management). Spesifikasi layanan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:
Layanan
Deskripsi
Services
Description
Intra Office Service
Penanganan pengiriman dokumen antar kantor dari beberapa perusahaan yang berlokasi dalam suatu gedung. Handling shipping documents between offices of several companies that are located within a building.
Inter Office Service
Penanganan pengiriman dokumen antar departemen dalam suatu perusahaan yang berlokasi dalam suatu gedung. Handling shipping documents between departments within a company located within a building.
Inter District Service
Penanganan pengiriman dokumen antar kantor cabang dari suatu perusahaan di dalam suatu kota. Handling shipping documents between branch offices of a company in a city.
Logistik
Logistic
Kegiatan bisnis logistik di PT Pos Indonesia (Persero) bermula dari adanya proyek bisnis logistik pada tahun 2004. Dengan dukungan kekuatan jaringan PT Pos Indonesia (Persero) yang tersebar di seluruh Indonesia, pada tahun 2007, SBU Logistik secara resmi didirikan dengan tujuan untuk melakukan penetrasi pasar logistik yang sedang berkembang. Pada akhir tahun 2011 PT Pos Indonesia (Persero) berencana akan melakukan spin-off yaitu mengubah SBU Logistik menjadi perseroan dengan kepemilikan saham berada di tangan PT Pos Indonesia (Persero). Pada Maret 2012, Pos Logistik resmi didirikan sebagai anak perusahaan PT Pos Indonesia (Persero). Dengan posisi sebagai anak perusahaan, Pos Logistik diharapkan dapat beroperasi secara independen dan profesional untuk dapat memaksimalkan peluang pada bisnis logistik di Indonesia sekaligus memanfaatkan jaringan fisik yang sudah terbangun.
The logistics business activities in PT Pos Indonesia (Persero) was starting from the existence of business logistics project in 2004. With the support of the postal network of PT Pos Indonesia (Persero), in 2007, SBU Logistics was officially founded with the aim to penetrate the developing logistics market. By the end of 2011 PT Pos Indonesia (Persero) plans to do a spinoff, that is changing the Logistics SBU into a subsidiary company with its ownership of shares was in the hands of PT Pos Indonesia (Persero). In March 2012, Indonesia Logistics Post was established officially as a subsidiary of PT Pos Indonesia (Persero). With the position of the postal Logistics as a subsidiary, it is expected to operate independently and professionally and to be able to maximize the opportunities in business logistics in Indonesia as well as take advantage of the physical network which already built.
Berikut ini adalah deskripsi layanan yang diberikan oleh Pos Logistik:
The following is a description of the services provided by Postal Logistics:
•
•
•
•
Transportasi (trucking) melalui pemindahan barang dari pabrik ke korporasi/agen. Pergudangan (warehousing) dengan melakukan kegiatan pengelolaan persediaan yaitu penyimpanan, pemberian label, tagging, dan lain-lain. Freight forwarding sebagai layanan untuk mewakili
• •
Transport (trucking) through the transfer of goods from the factory to the corporate/agents. Warehousing (warehousing) and inventory management activities, namely storage, labelling, tagging, and others. Freight forwarding as a service to represent the interests of the owner of the goods for the carrying out
39
• •
40
kepentingan pemilik barang untuk melaksanakan kegiatan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang. Jasa kepabeanan dan administrasi melalui penanganan custom clearance. Regulated Agent yaitu melakukan transaksi dengan operator pesawat udara untuk pemeriksaaan keamanan terhadap barang kargo dan pos.
• •
of activities for the implementation of the delivery and receipt of the goods. Customs services and administration through the handling of custom clearance. Regulated Agent that performs the transaction with the operator of an aircraft for security against goods freight and mail.
Jasa Keuangan
Financial Services
Melalui jaringan yang luas dan tersebar hingga ke pelosok negeri, layanan jasa keuangan PT Pos Indonesia (Persero) dapat menciptakan Postal financial inclusion bagi unbanked population di Indonesia. Program financial inclusion ini ditujukan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses kepada layanan jasa keuangan dalam hal memperoleh dana untuk konsumsi maupun modal usaha. Layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:
Through an extensive network and scattered to the corners of the country, PT Pos Indonesia (Persero) financial services can create Postal financial inclusion for the unBanked population in Indonesia. The financial inclusion programme is addressed to people who have limited access to financial services in terms of obtaining funds for consumption as well as venture capital. Financial services offered by PT Pos Indonesia (Persero) is as follows:
a. Remitansi Layanan remitansi terdiri dari beberapa spesifikasi produk sebagai berikut: • Weselpos instan yang mencakup pengiriman uang ke seluruh Indonesia secara instan. Jaringan PT Pos Indonesia (Persero) untuk layanan ini menjangkau hingga 200 kota di Indonesia. • Weselpos dalam negeri yang dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa Bank di Indonesia. layanan ini mencakup pencairan uang dari dalam negeri. • International Remittance Product yang mencakup pengiriman uang khusus ke dan dari Malaysia yang memanfaatkan jaringan Universal Postal Union (UPU). • Western Union yang merupakan salah satu bentuk kerja sama antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan pihak lain untuk pengiriman uang ke luar negeri dengan jangka waktu pengiriman maksimum 24 jam atau sampai di hari yang sama (same day service).
a. Remittance Remittance service consists of several product specifications as follows: • Instant Weselpos that include sending money to the rest of Indonesia instantly. Indonesia Postal network for the service to reach up to 200 cities in Indonesia. • Domestic Weselpos which is done through cooperation with several Banks in Indonesia. This service includes the disbursement of money from domestic. • International Remittance Product that includes a special money transfer to and from Malaysia who utilize the network of Universal Postal Union (UPU). • Western Union is one of the forms of cooperation between PT Pos Indonesia (Persero) with other parties for the delivery of money to foreign countries with a maximum delivery period of 24 hours or until the same day (same day service).
b. GiroPos yang merupakan layanan transaksi keuangan berbasis rekening koran sebagai alternatif layanan perbankan. c. System Online Payment Point (SOPP)/PosPay yang merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan dan angsuran di kantor pos dan agen yang tersebar di seluruh Indonesia. d. Fund distribution yang meliputi layanan penyaluran dana dari institusi pemerintah ke masyarakat luas. e. Bank channeling yang mencakup layanan produk simpanan dan layanan potongan langsung pembayaran angsuran kredit. Dalam hal ini, PT Pos Indonesia (Persero) membina kerja sama dengan Bank Tabungan Negara melalui produk e-Batara Pos.
b. c.
d. e.
GiroPos is a financial transaction services current accountbased as an alternative to Banking services. System Online Payment Point (SOPP) /PosPay is a payment service a variety of bills and installments in post offices and agents spread across Indonesia. Fund distribution services which include channelling funds from government institutions to the wider community. Bank products services that includes channeling savings and direct piece of installment credits payment service. In this case, post Indonesia maintains a partnership with Bank Tabungan Negara through e-Batara pos.
Ritel
Retail
Bisnis ritel PT Pos Indonesia (Persero) meliputi seluruh transaksi di loket dari seluruh kantor pos dan agen pos yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan ritel PT Pos Indonesia (Persero) dikelola oleh Sub Direktorat (Subdit) Ritel di bawah
PT Pos Indonesia (Persero) Retail business covers the entire transaction at the counter of the post office and postal agents spread across Indonesia. PT Pos Indonesia (Persero) Retail activities managed by the Sub Directorate (Subdit) under the Directorate of Retail and Property. The products offered are:
a.
a. Documentary Tax Seal PT Pos Indonesia (Persero) has a role as a sales channel of Tax Seal from Tax Directorate, arranged in circular letter Tax Director No. SE-23/PJ. 53/2003 of 17 September 2003. Through this business, PT Pos Indonesia (Persero) set a fee from each sale of a product that later became the income for PT Pos Indonesia (Persero) (consignment system).
Direktorat Ritel dan Properti. Produk-produk yang ditawarkan adalah:
b.
Benda Meterai PT Pos Indonesia (Persero) memiliki peran sebagai channel penjualan meterai dari Ditjen Pajak, yang pengelolaannya diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-23/ PJ.53/2003 tanggal 17 September 2003. Melalui bisnis ini, PT Pos Indonesia (Persero) menetapkan fee dari tiap penjualan produk yang kemudian menjadi pendapatan bagi PT Pos Indonesia (Persero) (sistem konsinyasi). Filateli (prangko) Penjualan produk filateli (prangko) yang memiliki karakteristik: • untuk keperluan surat-menyurat. Prangko Penetapan tarif prangko yang berlaku saat ini masih menggunakan tarif menurut Keputusan Direksi No.34/Dirutpos/0702 tanggal 23 Agustus 2002. • Prangko sebagai koleksi/cenderamata. Saat ini, PT Pos Indonesia (Persero) memiliki sekitar 11 sampai 15 seri penerbitan prangko per tahun.
c. E-commerce Layanan aplikasi e-commerce berbasis website (galeripos. co.id), PT Pos Indonesia (Persero) telah mengembangkan bisnis ritel e-commerce, Rancangan masa depan aplikasi GaleriPOS akan dikembangkan menjadi POSTshop dan Agen POS virtual sehingga aplikasi tersebut tidak hanya menjadi jembatan bagi “business to business” melainkan juga “business to customer” dan “customer to customer”. Sehingga Bisnis Pos Ritel dapat menjadi Postal Trading House System. Hal ini bertujuan agar galeripos mampu menjadi bisnis e-commerce yang mampu bersaing dan bersinergi dengan layanan berbasis jaringan yang selama ini telah terbangun yaitu pengiriman paket PT Pos Indonesia (Persero). Penekanan fokus penciptaan nilai bisnis ritel terletak pada
produk konsinyasi, filateli dan Post Shop. Post Shop merupakan lini bisnis baru PT Pos Indonesia (Persero) yaitu penempatan convenience store di berbagai kantor pos di seluruh Indonesia. Post Shop mengusung konsep “one stop shopping”, yaitu suatu gerai belanja yang menjual barang kebutuhan seharihari masyarakat dan juga memberikan produk/layanan PT Pos Indonesia (Persero) seperti pengiriman surat, jasa keuangan, pembelian prangko dan lain-lain. Inti dari keberadaan bisnis ritel melalui Post Shop adalah memberikan daya tarik baru bagi masyarakat untuk singgah di jaringan fisik PT Pos Indonesia (Persero), yang kemudian dapat meningkatkan minat masyarakat untuk sekaligus aktif mempergunakan kembali jasa PT Pos Indonesia (Persero).
b . Philately ( stamps ) Sales of philately product (postage stamps) has a characteristic Stamps for the purposes of correspondence. The • determination of the applicable postage rate is currently still using rate according to the decision of the Board of Directors no. 34/Dirutpos/0702 on 23 August 2002. • Stamps as collectibles / souvenirs. Currently, PT Pos Indonesia (Persero) has around 11 to 15 series of publishing postage per year.
c.
E - commerce Service application-based e-commerce website (galeripos.co.id), PT Pos Indonesia (Persero) has developed an e-commerce retail business, the draft of the future applications will be developed into POSTshop GaleriPOS and virtual POS agent so that the application is not only a bridge to “business to business” but also “business to customer” and “customer to customer”. So that can be a Retail Business Post Postal Trading House System. It is intended that galeripos able to become e-commerce businesses are able to compete and work together with network-based service that had been awakened that package delivery PT Pos Indonesia (Persero).
The focus on creating retail business value lies in product of consignment, filateli and Post Shop. Post Shop is a PT Pos Indonesia (Persero) new line of business with the placement of the convenience store at various post offices throughout Indonesia. Post Shop brings the concept of “one stop shopping”, which is a shopping outlets which sell daily necessities and communities can also be provided Postal products/services such as mail delivery, financial services, purchasing stamps and others. The existence of retail business through the Post Shop is providing people to stop in PT Pos Indonesia (Persero) physical network, which then can enhance people’s interest for active use at PT Pos Indonesia (Persero) service.
41
42
Properti
Property
Untuk mengelola 4.561 aset propertinya, PT Pos Indonesia (Persero) menjalin berbagai bentuk kemitraan sebagai berikut: • Lease yaitu PT Pos Indonesia (Persero) menyewakan sebagian atau seluruh bangunan/tanah miliknya kepada mitra tanpa mengubah struktur, fisik bangunan, dan layout aset • KSU yaitu pendirian bangunan oleh mitra dengan kepemilikan tanah oleh PT Pos Indonesia (Persero).
To manage its 4.561 property assets, PT Pos Indonesia (Persero) establish various forms of partnerships as follows: • Lease: PT Pos Indonesia (Persero) rent out part or all of his property land/building to the partners without changing the structure, physical buildings, and layout assets. •
KSU: the establishment of buildings by partners with land ownership by PT Pos Indonesia (Persero).
SASARAN DAN STRATEGI
OBJECTIVES AND STRATEGY Sasaran Perusahaan
Company Objectives
Untuk mewujudkan visi Pos Indonesia Menjadi raksasa logistik pos dari Timur dan Berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham, ditetapkan sasaran kinerja tahun 2016 sebagai berikut:
To realize the vision Pos Indonesia Becoming the postal logistics giant of the East and by Shareholders aspiration letter, set performance goals in 2016 as follows:
1. Sasaran Keuangan yang terdiri dari: a. Pertumbuhan pendapatan usaha di atas 10%; b. Pertumbuhan aset di atas 10%; c. EBITDA margin minimal 10%; d. Rasio sales to average assets lebih baik dari tahun sebelumnya; e. Rasio average asset to average equity lebih baik dari tahun sebelumnya. 2. Sasaran Non-Keuangan yang terdiri dari: a. Penugasan dari Pemerintah (termasuk programprogram yang terkait dalam pemberian PMN 2015 dan/ atau 2016) dan Public Service Obligation, dicantumkan dalam RKAP dan dilaksanakan sesuai dengan targettarget yang telah disepakati; b. Kinerja Operasional merupakan parameter untuk mengukur sejauh mana perusahaan mencapai targettarget operasional sesuai dengan core business perusahaan. Pembandingnya menggunakan tolok ukur industri atau kinerja masa lalu. Target harus lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya atau lebih tinggi dari rata-rata industri, yang terdiri dari parameter-parameter: (1) Net profit per employee; (2) EBITDA/interest; (3) Number of new service/product; (4) Number of customer; (5) Higher revenue/employee; (6) Number of cities coverage in Indonesia; (7) Revenue growth from non-core product. c. Skor Tingkat Kesehatan harus lebih baik dari tahun sebelumnya; d. Ketepatan penyampaian laporan berkala secara elektronik akan menjadi bagian dari penilaian Key Performance Indicators (KPI) tahun 2016.
1. Financial Goals consisting of: a. Revenue growth above 10%; b. Asset growth above 10%; c. EBITDA margin of at least 10%; d. The ratio of sales to average assetslebih better than the previous year; e. The ratio of average equity to average assets better than the previous year. 2. Non-Financial Targets comprising: a. The assignment of the Government (including programs related to the provision of PMN 2015 and / or 2016) and the Public Service Obligation, included in CBP and implemented in accordance with the targets that have been agreed; b. Operational performance is a parameter to measure the extent to which companies achieve operational targets in accordance with the company’s core business. Comparison using industry benchmarks or performance of the past. The target should be higher than the achievements of the previous year, higher than the industry average, which consists of the parameters: (1) Net profit per employee; (2) EBITDA / interest; (3) Number of new service / product; (4) Number of customer; (5) Higher revenue / employee; (6) Number of Cities of coverage in Indonesia; (7) Revenue growth from non-core product. c. Score Level of Health should be better than the previous year; d. The accuracy of electronic submission of periodic reports will be part of the assessment of Key Performance Indicators (KPI) in 2016.
SUMBER / SOURCE : CMO PT Pos Indonesia (Persero)
43
Strategi Perusahaan Corporate Strategy
44
Surat dan Paket
Mail and Parcel
Pengembangan Bisnis Surat dan Paket dilakukan strategi untuk mendapatkan kembali pangsa pasar, mempertahankan basis pelanggan dengan memanfaatkan kemampuan untuk mendukung kinerja dengan kebijakan sebagai berikut: • Penetrasi pasar surat pada segmen korporasi , esensial mail dan e-document • Penetrasi pasar paket pada segmen korporasi , UKM, pasar on-line/e-commerce • Pembentukan anak perusahaanberdasarkan kelayakan bisnis melalui tahapan Strategic Business Unit (SBU) • Sinergi Pos Indonesia dan Pos Logistik
Mail and Parcel Business Development conducted a strategy to regain market share, maintaining the customer base by leveraging the capabilities to support the performance with the following policies: • Market penetration letter on the corporate segment, the
Bisnis Logistik
Logistics Business
Pengembangan Bisnis Logistik dilakukan dengan strategi untuk memaksimalkan peluang bisnis yang sudah ada dan ekspansi bisnis secara in-organic dengan kebijakan sebagai berikut: • Perbaikan proses bisnis untuk meningkatkan kemampuan daya saing. • Peningkatan kompetensi logistik seperti pergudangan, Full-Truck-Loads (FTL), pengelolaan rantai pasok (Supply Chain Management-SCM), sebagai cargo agent untuk layanan Less-Truck-Loads (LTL) • Penguasaan pasar regional dan internasional. • Menjadi penyelenggara jasa transportasi primer darat, laut dan udara bagi Pos Indonesia • Mitigasi risiko terkait rencana merger dan akuisisi.
Business Development Logistics do with strategies to maximize existing business opportunities and expansion of in-organic business with the following policies: • Business process improvement to increase competitiveness. • Increased competence of logistics such as warehousing, Full-Truck-Loads (FTL), supply chain management (Supply Chain Management-SCM), as a cargo agent for service Less-Truck-Loads (LTL) • Mastery of regional and international markets. • The organizer of the primary transportation services by land, sea and air for Pos Indonesia • Risk mitigation plan related to mergers and acquisitions.
Bisnis Jasa Keuangan
Financial Services Business
Pengembangan Bisnis Jasa Keuangan dilakukan dengan strategi mempertahankan dan mengembangkan portofolio produk serta menentukan model kerjasama untuk memperluas portofolio produk dengan kebijakan sebagai berikut: • Pengembangan Giro Pos sebagai backbone layanan berbasis Account. • Pengembangan Outlet • Melakukan aliansi strategis melalui tahapan joint operation.
Business Development Financial Services conducted with the strategy of maintaining and developing the product portfolio as well as to determine the model of cooperation to expand its product portfolio with the following policies:
Bisnis Ritel
Retail Business
Pengembangan Bisnis Ritel dilakukan dengan strategi untuk: • Mempertahankan dan mengembangkan portofolio produk filateli, • Meningkatkan pendapatan konsinyasi • Membangun piloting Postshop Swakelola • Mengembangkan konsep bisnis e-commerce sebagai market place untuk mendukung Bisnis Jasa Keuangan dan Bisnis Surat dan Paket.
Retail Business Development carried out with strategies to: • Maintaining and developing the product portfolio philately, • Increase revenues consignment • Building a self-managed piloting Postshop • Developing the concept of e-commerce business as the market place to support the Financial Services and Business Letters and Packages. • Develop postal agency
• •
•
• • •
essential mail and e-document Market penetration of the package on the corporate segment, SMEs, the market on-line / e-commerce Formation of the business feasibility perusahaanberdasarkan child through the stages of the Strategic Business Unit (SBU) Synergies Pos Pos Indonesia and Logistics
Development of Postal Giro Account-based services as the backbone. development Outlet Strategic alliances through joint operation phases.
• • •
Mengembangkan agen pos Memperbaiki kualitas pelayanan dan diversifikasi jenis outlet Pos Indonesia. Meningkatkan kompetensi internal
• •
Improving the quality of service and Pos Indonesia Outlet diversification. Improving internal competence
Untuk mendukung strategi tersebut, beberapa kebijakan dilakukan antara lain: • Bisnis Ritel ditetapkan sebagai perekat bagi keseluruhan bisnis di Pos Indonesia. • Bisnis Ritel dikembangkan dengan basis on-line (e-commerce dan online trading) dan terintegrasi dengan bisnis lainnya (transaksi keuangan, logistik, delivery dll) • Pembangunan POSTshop di Kantorpos disiapkan sebagai model untuk perluasan outlet layanan pos dan pengembangan portofolio bisnis.
To support this strategy, some policies do include: • Retail Business set as an adhesive for the overall business in Pos Indonesia. • Retail business is developed on the basis of on-line (e-commerce and online trading) and integrated with other business (financial transaction, logistics, delivery, etc.) • POSTshop development in the post office is prepared as a model for the expansion and development of the postal service outlet business portfolio.
Bisnis Properti
Property Business
Strategi Bisnis Properti difokuskan untuk mengoptimalkan nilai aset properti bagi pihak internal dan eksternal serta melakukan kontrol yang lebih baik terhadap kinerja unit bisnis dengan melakukan kebijakan sebagai berikut: • Pos Properti difokuskan untuk melakukan optimalisasi aset yang idle dan aset potensial. • Penyertaan uang atau tanah induk pada Pos Properti • Pemisahan dan penyerahan pengelolaan aset kepada Pos Properti secara bertahap.
Property Business strategy is focused on optimizing the value of property assets for internal and external parties as well as doing a better control on the performance of the business unit by doing the following policies: • Property Pos focused on optimizing the idle assets and potential assets. • Investments in money or land holding in Post Properties • Separation and delivery of asset management to property Pos gradually.
Teknologi Informasi
Information Technology
Strategi pengembangan teknologi informasi difokuskan untuk mengintegrasikan sistem TI melalui perencanaan yang menyeluruh dan ekspansi bisnis secara in-organic melalui kebijakan pengembangan aplikasi dan infrastruktur TI guna mempercepat transformasi Pos menjadi perusahaan berkinerja tinggi.
Information technology development strategy is focused on integrating IT systems through comprehensive planning and expansion of in-organic business through policy application development and IT infrastructure in order to accelerate the transformation into a high-performance enterprise Pos.
Sumber Daya Manusia
Human Resources
Pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan strategi antara lain: • Pengelolaan, penyediaan dan pengembangan kompetensi karyawan Pos Indonesia yang berfokus kepada tuntutan bisnis di sektor industri pada masing-masing unit. • Melakukan right sizing SDM • Menerapkan struktur imbalan kerja dan kesejahteraan yang kompetitif dibandingkan dnegan sektor industri sejenis. • Mengimplementasikan sistem informasi SDM perusahaan yang akurat, terpadu dan terpercaya serta otomasi proses administrasi data karyawan secara real time online • Memposisikan SDM sebagai strategic business partner unit bisnis dan perusahaan
Human resource development is done by the strategy include: • Management, provision and development of employee competencies Pos Indonesia focusing on the demands of the business in the industrial sector in each unit. • Doing right sizing HR • Applying the structure of employee benefits and welfare competitive Compared to the similar industry sectors. • Implement an enterprise HR information systems accurate, integrated and reliable as well as the automation of administrative processes and employee data in real time online • Positioning HR as a strategic business partner and the company’s business units
Strategi tersebut diatas dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut: • Fokus pengelolaan sistem SDM harus mampu meningkatkan efisien, efektif dengan berbasis kompetensi dan kinerja
Above strategy carried out by the following policies: • The focus of the management of HR system should be able to improve efficient, effective competency-based and performance
45
•
Efisiensi jumlah SDM antara lain dengan cara; penambahan jumlah outlet tidak diikuti dengan penambahan SDM, namun melalui konsep waralaba, lisensi dan agen, business process outsourcing, penyaluran SDM ke anak perusahaan dan right sizing.
•
Efficiency of HR among others, by the way; increase the number of outlets is not followed by the addition of human resources, but through the concept of franchising, licensing and agents, business process outsourcing, the distribution of human resources to subsidiaries and right sizing.
INFORMASI PEMEGANG SAHAM
INFORMATION ON SHAREHOLDERS
46
Informasi Kepemilikan Saham PT Pos Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan Non Listed di Bursa Efek sehingga baik masyarakat, direksi, maupun dewan komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tidak mempunyai kepemilikan saham atas PT Pos Indonesia (Persero). Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%.
Kepemilikan Saham oleh Karyawan atau Manajemen PT Pos Indonesia (Persero) tidak memiliki program opsi kepemilikan saham oleh karyawan atau manajemen sehingga baik karyawan, direksi, maupun dewan komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tidak mempunyai kepemilikan saham atas PT Pos Indonesia (Persero). Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%.
Shareholding Information PT Pos Indonesia (Persero) is a Non-Listed Company in the Stock Exchange so that the community, the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) has no ownership stake of PT Pos Indonesia (Persero). Company ownership wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia is 100%.
Employee Stock Allocation PT Pos Indonesia (Persero) has no option program employee stock allocation so that good employees, directors, or commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) does not have an ownership interest in PT Pos Indonesia (Persero). Shareholding wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia 100%.
Kronologis Pencatatan Saham PT Pos Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan Non Listed sehingga belum tercatat dalam Bursa Efek dan belum menjual sahamnya kepada publik. Oleh sebab itu, informasi kronologis pencatatan saham dan jenis aksi korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah saham tidak tersedia.
Kronologis Pencatatan Efek Lainnya PT Pos Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan Non Listed sehingga belum menjual efek lain, seperti obligasi, kepada publik. Oleh sebab itu, informasi kronologis pencatatan efek lainnya dan jenis aksi korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya tidak tersedia.
Chronological Recording of Shares PT Pos Indonesia (Persero) is the company of Non Listed so not yet recorded in the Stock Exchange and not sold its shares to the public. Thus, chronological information of recording stock and the kind of corporate actions that cause changes in the amount of stock unavailable.
Chronological Recording Of Other PT Pos Indonesia (Persero) is the company of Non Listed so haven’t sold other securities, such as bond, to the public. Therefore, other securities of listing a chronological information and types of corporate actions that cause a change in the number of other securities are not available.
PROFIL ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI PERUSAHAAN
PROFILE OF SUBSIDIARY & ASSOCIATION/AFFILIATION Anak Perusahaan Subsidiaries PT Bhakti Wasantara Net (BWN)
Pada tahun 1996 PT Pos Indonesia (Persero) membentuk Divisi Teknologi dan Sistem Informasi untuk mengelola dan mengembangkan jaringan Intranet serta bisnis Internet yang dikenal dengan nama “WasantaraNet”. Izin sebagai penyelenggara Internet Service Provider (ISP) diperoleh dengan nomor: KM.33/PT 102/MPPT1996 tanggal 7 Mei 1996, dan layanan internet mulai dikembangkan di beberapa kota besar. Dengan tujuan mengembangkan dan mengefektifkan layanan internet, PT Pos Indonesia (Persero) bekerjasama dengan PT Quantum Aksesindo Nusantara mendirikan PT Bhakti Wasantara Net berdasarkan akta notaris: Ivonne B Sinyal SH. nomor 7 tanggal 2 April 2001. In 1996 PT Pos Indonesia (Persero) formed the Division of Technology and Information Systems to manage and develop Intranet and Internet business, known as “Wasantara-Net”. Permission as the organizer of the Internet Service Provider (ISP) is obtained by the numbers: KM. 33/102/MPPT-PT 1996 on 7 May 1996, and internet services began to be developed in several major cities. With the aim to develop and streamline internet service, PT Pos Indonesia (Persero) in cooperation with PT Aksesindo Nusantara Quantum established PT Bhakti Wasantara Net based on notary deed: Ivonne B Sinyal SH. number 7 on 2 April 2001.
Dalam memenuhi visi dan misinya sebagai pendukung bisnis PT Pos Indonesia (Persero) sekaligus sebagai revenue center PT Pos Indonesia (Persero), BWN menawarkan layanan sebagai berikut: 1.
2.
Layanan jaringan/internet. Produk utama untuk layanan jaringan BWN adalah jasa layanan internet dan jasa layanan Virtual Private Network (VPN). Layanan jaringan merupakan layanan yang memberikan kontribusi terbesar dari pendapatan BWN yaitu sebesar 70,43% (tahun 2011) dari total pendapatan. Layanan Payment. Fokus dari layanan payment BWN adalah sebagai pendukung layanan jasa keuangan PT Pos Indonesia (Persero). Layanan ini terbagi menjadi dua, yaitu layanan main agent PosPay dan layanan pengelolaan switching
In fulfilling its vision and mission as a business support of PT Pos Indonesia (Persero) as well as business revenue center of PT Pos Indonesia (Persero), BWN offers the following services: 1.
2.
Network/internet Service. The main products for network services of BWN is internet services and services of Virtual Private Network (VPN). A network service is a service that gives the largest contribution of income that is equal to 70,43% BWN (in the year 2011) from the total income. Service of Payment. The focus of the BWN service of payment is as supporter of Postal financial services service. This service is divided into two main service agent, namely PosPay and switching management payment gateway service, which became the intermediary between the terminal PosPay payee and PT Pos Indonesia (Persero).
3.
3.
payment gateway, yang menjadi terminal perantara antara biller PosPay dan PT Pos Indonesia (Persero). Secara historis tingkat pertumbuhan pendapatan layanan ini sangat signifikan (1.769% di tahun 2011), karena layanan ini merupakan layanan baru yang ditawarkan oleh BWN. Layanan solusi TI. Secara historis layanan ini terdiri atas 3 layanan utama yaitu layanan pengadaan perangkat hardware dan jaringan, layanan pengembangan sistem, dan layanan contact center. Pendapatan yang masih bersifat project based dan dependensi yang tinggi terhadap satu pengguna jasa yaitu PT Pos Indonesia (Persero) menyebabkan tren pendapatan dari layanan ini masih belum konsisten (fluktuatif).
Historically the revenue growth of this service is very significant (1,820% in 2011), because this service is a new service offered by BWN. IT Services solutions. Historically these services consist of 3 major services namely procurement hardware services and network devices, system development service, and contact center services. The earnings still are project based and high dependency on one service users that is PT Pos Indonesia (Persero), this caused the trend revenue from the services still not consistent (fluctuating). Beroperasi sejak 2001 dimiliki 51 % oleh PT Pos Indonesia (Persero), beralamat di : Jl. Gedung Kesenian No. 2 Jakarta 10710 Indonesia info at wasantara.net.id Telp +62-21-3517490, 3521793 fax +62-21-3517492, 3521791
47
PT Pos Logistik Indonesia PT Pos Logistik Indonesia adalah anak perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) yang dalam aktivitas bisnisnya menangani jasa transportasi, jasa pergudangan, pengiriman kargo, dan regulated agent atau agen inspeksi. Visi PT Pos Logistik Indonesia adalah menjadi penyedia jasa logistik terpadu yang terdepan dan terluas di Indonesia. Sedangkan misi perusahaan adalah mengelola bisnis secara total didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, sistem operasi yang efisien, serta penerapan teknologi informasi yang tepat dan terukur. Pos Logistik Indonesia berusaha mengembangkan bisnis dengan mengutamakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan baik dengan mitra internal maupun eksternal, serta membangun jaringan bisnis secara fokus dan tumbuh bersama pelanggan. PT Pos Logistik Indonesia is a subsidiary of PT Pos Indonesia (Persero) which in its business activities dealing with transportation services, warehousing services, delivery of cargo, and the regulated agent or dealer inspection. The vision of PT Pos Logistik Indonesia is to be the leading logistics service provider, integrated and widest in Indonesia. While the company’s mission is to manage the business totally with supported by human resources professionals, efficient operating system, as well as the application of information technology that are precise and measurable. Pos Logistik Indonesia attempted to develop a Logistics business with emphasis on the relationship of mutually beneficial cooperation both with internal and external partners, as well as building a network of business focus and grow with customers. PT Pos Ligistik Indonesia mengembangkan strategi fokus pada penciptaan nilai tambah bagi pelanggan dengan sasaran penurunan biaya, peningkatan mutu layanan, serta eksekusi proses bisnis yang lebih cepat dan fleksibel untuk kepuasan pelanggan. PT Pos Logistik Indonesia bersinergi mengerahkan sumber daya baik milik PT Pos Indonesia (Persero) sendiri maupun mitra 3PL Logistics yang bisa diandalkan. Pengalaman selama bertahun-tahun dalam mengelola bisnis pos diyakini sebagai nilai tambah tersendiri. Saat ini PT Pos Logistik mengelola 37 unit gudang yang tersebar di berbagai provinsi. Paling tidak,
Success Story • Warehousing dan distribusi Gifts and Products on Sale PT. Unilever Indonesia. • Warehousing dan distribusi buku PT. Tiga Serangkai. • Warehousing dan distribusi voucher PT Telkomsel. • Distribusi oli Evalube PT WGI. • Distribusi produk spare parts Suzuki PT ISI. • Distribusi produk pembalut wanita PT Unicharm Indonesia. • Distribusi kiriman Pemerintah (Pemilu, Diknas, Depag)
PT Pos Logistik Indonesia develop strategies focus on creating added value for customers with targeted cost reduction, improvement of quality of service, as well as the execution of business processes more quickly and flexibly to customer satisfaction.
• • • • •
PT Pos Logistik Indonesia to synergize deploy Logistics resources both owned by PT Pos Indonesia (Persero) and 3PL Logistics partner. Experience over the years in managing postal business is believed to be its own added value. Currently PT Pos Logistik manages 37 units of warehouses scattered in various provinces. At the very least, the capacity of 400 units of fleet of vehicles has been prepared to meet the operational needs of transportation.
•
Success Story • Warehousing and distribution of Gifts and Products on Sale of PT Unilever Indonesia.
48
kapasitas 400 unit armada kendaraan telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional transportasi.
Warehousing and distribution of PT. Tiga Serangkai. Warehousing and distribution of PT Telkomsel vouchers. Distribution of oil Evalube PT WGI. Product distribution of spare parts Suzuki PT ISI. Product distribution of sanitary napkins from PT Unicharm Indonesia. The distribution Government matters. (elections, Education ministry, Religion department) Beroperasi sejak 2012 dan dimiliki 100% oleh PT Pos Indonesia (Persero). Bertempat di : Gedung Pos Ibukota, Lantai 2 Jl. Lapangan Banteng Utara No.1 Jakarta Pusat 10710 Telepon/Phone : +6221 3483 2552, +6221 352 0175 +6221 351 1144 Fax : +6221 3519 967
[email protected]
PT Pos Properti Indonesia Pada tahun 2014 PT Pos Indonesia (Persero) membentuk Unit/SBU Real Property PT Pos Indonesia (Persero) adalah unit bisnis di bawah PT Pos Indonesia (Persero) yang dikelola secara fokus dan mandiri dalam menyelenggarakan usaha Real Property Management. PT Pos Property mempunyai bidang usaha dibidang sebagai berikut : 1. Jasa Penyewaan Properti kami berikan jasa penyewaan properti PT Pos Indonesia (Persero) untuk dimanfaatkan oleh institusi bisnis dalam mengembangkan jaringannya, baik untuk penyewaan lahan, penyewaan gedung, maupun ruangan atas seluruh properti PT Pos Indonesia (Persero) yang tersebar di tanah air. 2. Jasa Pengembangan Properti karakteristik properti PT Pos Indonesia (Persero) memiliki lokasi yang cukup strategis, sehingga potensial untuk dikembangkan utilitasnya. Oleh karena itu kami juga menjalankan usaha di bidang Pengembangan Properti yang dilakukan melalui strategic partnership.
Beroperasi sejak 2013 dan dimiliki 99% oleh PT Pos Indonesia (Persero), bertempat di : Graha PT Pos Indonesia (Persero), Lantai 8, Blok A Jl. Banda No. 30 Bandung 40115 Jawa Barat - Indonesia Tel. (022) 4212515, (022) 4218996, Fax. (022) 4261569 Email
[email protected]
In 2014 PT Pos Indonesia (Persero) forming units / SBU Real Property PT Pos Indonesia (Persero) is a business unit under the PT Pos Indonesia (Persero) managed independently focus and effort in organizing the Real Property Management. PT Pos Property has a business in the following fields: 1. Property Rental Services we provide property rental services PT Pos Indonesia (Persero) to be used by business institutions in developing its network, both for land leasing, leasing the building, as well as rooms on the entire property of PT Pos Indonesia (Persero) spread across the country. 2. Services Property Development property characteristics PT Pos Indonesia (Persero) has a strategic location, so the potential to develop utility. Therefore, we also engage in the property development is done through strategic partnerships.
Perusahaan Asosiasi/Afiliasi Company Association/Affiliates
Dana Pensiun PT Pos Indonesia (Persero) - DAPENPOS Dana Pensiun PT Pos Indonesia (Persero) (disingkat DAPENPOS) didirikan dengan Keputusan Direksi PT. PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD 53/Dirut/1204 tanggal 6 Desember 2004 tentang Peraturan Dana Pensiun PT Pos Indonesia (Persero). Pada pasal 12 ayat (7) menyatakan bahwa salah satu tugas dan kewajiban Pengurus Dapenpos adalah Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dapenpos yang didalamnya juga memuat Rencana Investasi Tahunan.
PT Pos Indonesia (Persero) Pension Foundation (Dapenpos) was established by the Decree of PT Pos Indonesia (Persero) Board of Directors Number: KD 53/Dirut/1204 on December 6, 2004 about Pension Fund Regulatory of PT Pos Indonesia (Persero). On article 12 paragraph (7) states that one of the duties and Dapensos Board responsibility is to Develop Dapensos Working Plan and Budgeting (RKA) which includes the Annual Investment Plan.
Politeknik Pos Indonesia Menyadari akan kebutuhan kalangan industri terhadap tenagatenaga profesional yang begitu besar, minat masyarakat khususnya calon mahasiswa untuk mengikuti jenjang pendidikan profesional juga cenderung meningkat. Peningkatan tersebut dikarenakan masyarakat, meskipun pelan, mengalami perubahan pandangan terhadap pendidikan yang berorientasi gelar ke pendidikan profesional. Indikasi dari tingginya minat ini adalah jumlah calon mahasiswa yang melamar untuk menjadi mahasiswa ke jenjang pendidikan profesional seperti Politeknik begitu besar sehingga banyak yang tidak tertampung karena
Recognizing the industrial needs of professional workers, people interest especially the would-be students who want to attend professional education relatively increase It is due to the public, though slightly, view changing from the degree-oriented education to professional education. The indication is the high interest number of students who cannot accommodate by the institution due to limited facilities when they apply to professional education institution like
49
terbatasnya fasilitas yang ada. Oleh karenanya, tenaga terampil dan profesional tersebut dirasakan masih sangat kurang.
Polytechnic. Therefore, Indonesia is still lack of skilled and professionals workers.
Dengan memperhatikan perkembangan tersebut serta ketersediaan sarana maupun prasarana yang dimiliki, PT Pos Indonesia (Persero) sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri perposan ikut tergerak untuk memberikan kontribusi di bidang pendidikan dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan sumbangsihnya bagi dunia pendidikan, maka didirikanlah Yayasan Pendidikan Bhakti PT Pos Indonesia (Persero) yang kegiatannya antara lain: menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sebagainnya. Politeknik PT Pos Indonesia (Persero) merupakan institusi yang pertama yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 5 Juli 2001 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 56/D/O/2001 Pemberian Ijin pendirian Politeknik PT Pos Indonesia (Persero) adalah pada jalur pendidikan Diploma III dan IV untuk jurusan Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Akuntansi, Manajemen Pemasaran, dan Logistik Bisnis.
Concerning to these developments, the facilities and infrastructures, PT Pos Indonesia (Persero) as one of the postal industrial company moved to contribute on educational field in order to educate the nation. To realize its contribution to the world of education, Yayasan Pendidikan Bhakti PT Pos Indonesia (Persero) (The Bhakti PT Pos Indonesia (Persero) Education Foundation) was built. The activities are; to held education, training and so on. PT Pos Indonesia (Persero) Polytechnic is the first institution established by The Bhakti PT Pos Indonesia (Persero) Education Foundation on July 5, 2001 based on the Decree of Minister of National Education Letter number 56/D/O/2001. The License for Indonesia Postal of Polythecnic establishment is for Diploma III and Diploma IV majoring Informatics Engineering, Information Management, Accounting, Marketing Management, and Logistics Business.
Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap) Pada 2015 Bank Sinar Harapan Bali menjadi Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap) bukan hanya sekedar perubahan nama melainkan meneguhkan komitmen terhadap pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan serta rakyat Indonesia secara keseluruhan. Perubahan nama ini juga diikuti dengan pembaharuan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan memberi manfaat yang lebih berarti bagi semua pemangku kepentingan Bank Mantap. Bank Mantap terus berkembang dan mengayunkan langkahnya secara konsisten, menuju pencapaian visi dan misinya sebagai bagian dari industri keuangan yang tersebar dalam melayani nasabah secara nasional. Rekam jejak Bank Mantap dengan kepemilikan saham oleh 3 BUMN dengan kompetensi terspesialisasi pada masing masing bisnis yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Taspen (Persero) dan PT Pos Indonesia (Persero) akan memberi momentum pertumbuhan yang berkesinambungan bagi Bank Mantap. PT Pos Indonesia (persero) 20,20% saham atau sebanyak 202.000.000 lembar saham.
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure
50
In 2015, Bank Sinar Harapan Bali turned into Bank Mandiri TASPEN Pos (Steady Bank). is not just a name change, but affirming the commitment to service to the community and stakeholders and the people of Indonesia as a whole. The name change also followed by a renewed commitment to improve performance and provide meaningful benefits to all stakeholders of Bank Mantap. Continues to grow and consistently takes his first steps toward achieving the vision and mission as part of the financial industry is scattered in serving customers nationwide. Bank Mantap track record with a stake by 3 SOE with specialized competence at each business, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT TASPEN (Persero) and PT Pos Indonesia (Persero) will give momentum of sustained growth for the Bank Steady. PT Pos Indonesia (Persero) 20.20% stake or as much as 202 million shares.
NILAI-NILAI PERUSAHAAN
CORPORATE VALUES
CUSTOMER ORIENTED
PT Pos Indonesia (Persero) selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen PT Pos Indonesia (Persero) has always strived to provide the best service for consumers
INTEGRITY
PT Pos Indonesia (Persero) senantiasa memiliki kejujuran dan etika bisnis dalam melakukan aktivitas perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) always has honesty and ethics in the conduct of business activities of the
NETWORKING
PT Pos Indonesia (Persero) menjunjung tinggi jaringan hubungan yang luas antar perusahaan, yaitu dengan berbagi pengetahuan dan informasi, PT Pos Indonesia (Persero) berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan di masa mendatang PT Pos Indonesia (Persero) upholds a broad network of relationships between the company, namely by sharing knowledge and information, PT Pos Indonesia (Persero) potentially increase the company’s
TEAMWORK
PT Pos Indonesia (Persero) menjunjung nilai kerja sama tim PT Pos Indonesia (Persero) upheld the value of teamwork
ACCOUNTABLE
PT Pos Indonesia (Persero) menjunjung tinggi sikap bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) upholds the attitude of being responsible for the activity of managing the company
PROFESSIONAL
PT Pos Indonesia (Persero) menjunjung tinggi nilai profesionalisme dalam melakukan aktivitas pengelolaan perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) upholds the value of professionalism in the management of company activity
OPTIMISTIC
Kami bertindak dengan penuh keyakinan untuk memberikan hasil terbaik dalam membangun masa depan. PT Pos Indonesia (Persero) work based on the goals and motivation to be the best
SPIRITUAL
PT Pos Indonesia (Persero) mampu memberikan makna yang lebih luas pada setiap pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan masyarakat PT Pos Indonesia (Persero) was able to give a broader meaning in any work that is done in the interest of the community
51
STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE Struktur organisasi PT Pos Indonesia (Persero) yang ditetapkan, mengacu kepada Keputusan Direksi nomor KD.44/DIRUT/0513 tanggal 21 Mei 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) nomor KD.48/DIRUT/0714 tanggal 08 Juli 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.58/DIRUT/0814 tanggal 25 Agustus 2014 adalah sebagai berikut :
Direktur Surat dan Paket
Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan
Director of Mail and Parcel
Kepala Change Management Office Head of Change Management Office
SVP Penjualan SVP of Selling
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
52
SVP Operasi
SVP of Operation
Organization structure of PT Pos Indonesia (Persero), referring to the Decision of the Board of Directors number KD.01/CEO/0112 dated January 2, 2012, as amended by Decision of the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) number KD. 48/CEO/0714 July 08 st, 2014 regarding Changes to The First Decision of the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) number KD. 58/ CEO/0814 dated August 25, 2014 is as follows :
Direktur Ritel dan Properti
Director of Technology and Financial Service
SVP Teknologi Informasi
SVP of Information Technology
Director of Retail and Property
SVP Jasa Keuangan
SVP of Financial Service
SVP Properti
SVP Ritel
SVP of Property
SVP of Retail
VP Pengembangan Bisnis Paket
VP Perencanaan & Pengembangan Teknologi
VP Public Service Obligation
VP of Business Development Parcel
VP of Technology Information Development
Vp of Public Service Obligation
VP Pengembangan Bisnis Surat
VP Pengembangan Bisnis Jasa Keuangan
VP of Business Letter Developmenr
VP of Business Development Finance Service
Regional Penjualan
Pos Admail
Regional Operasi
Selling Regional
Admail Post
Operation Regional
Sales Representatives
Unit Operasi
Sales Representatives
Operation Unit
OPERATING BUSINESS
Regional Teknologi Informasi
Regional Jasa Keuangan
Sentral Giro Layanan
Information Technology Regional
Financial Service Regional
Giro Central Financial Service
Teknologi Informasi Representatives Information Technology Representatives
Regional Ritel Retail Regional
Kantor Pos Post Office
Pemegang Saham Shareholders
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Direktur Utama
Managing Director
Direktur Keuangan
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Director of Finance
Director of Human Resources and General Affairs
SVP Umun dan Bina Lingkungan
SVP SDM
SVP of HRD
VP Treasury dan Pajak
VP Akuntansi
VP of Treasury and Tax
VP of Accounting
SVP of Public and Environmental Development Company
VP Human Resource Strategy VP of Human Resource Strategy
VP Manajemen Keuangan
Kepala Satuan Pengawas Internal
Head of Internal Control Unit
PUSAT Center
VP Hukum VP of Law
SHARED SERVICE
VP of Financial Management
Regional Akuntansi
Regional SDM
Accounting Regional
HRD Regional
Akuntansi Representatives
SDM Representatives
Accounting Representatives
HRD Representatives
Regional Regional
PELAKSANA TEKNIS Technical Executive
53
54
Susunan Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-416/MBU/2012 tanggal 21November 2012, Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara no. KEP303/MBU/2013 tanggal 02 Juli 2013, Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara no. KEP-426/MBU/2013 tanggal 20 Desember 2013, Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara no.KEP-240/MBU/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara no.SK-224/ MBU/11/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia, susunan Dewan Komisaris PT. Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:
Based on the Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises No. KEP-416 / MBU / 2012 dated 21November 2012, the State Minister for State Owned Enterprises no. KEP-303 / MBU / 2013 dated July 2, 2013, the State Minister for State Owned Enterprises no. KEP-426 / MBU / 2013 dated December 20, 2013, State Minister for State Owned Enterprises No. KEP-240 / MBU / 2014 dated October 17, 2014 and the Decree of the State Minister for State Owned Enterprises no.SK-224 / MBU / 11 / 2015 dated 10 November 2015 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT. Pos Indonesia, the Board of Commissioners of PT. Pos Indonesia (Persero) is as follows:
Jabatan - Position
Nama - Name
Komisaris Utama President Commissioner
BASUKI YUSUF ISKANDAR
Komisaris Independen Independent Commissioner
KARYONO SUPOMO
Komisaris Commissioner
DEDI SYARIF USMAN
Komisaris Commissioner
BOBBY HAMZAR RAFINUS
Komisaris Commissioner
FERRARI ROEMAWI
Komisaris Commissioner
MUDHOFIR KHAMID
Susunan Dewan Direksi
Composition of the Board of Directors
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-316/MBU/2013 tanggal 26 Juli 2013, Keputusan Menteri Negara BUMN nomor KEP-425/MBU/2013 tanggal 20 Desember 2013, Keputusan Menteri Negara BUMN nomor KEP179/MBU/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, Keputusan Menteri Negara BUMN no.SK-61/MBU/05/2015 tanggal 7 Mei 2015 dan Keputusan Menteri Negara BUMN no.SK-229/MBU/11/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia, maka susunan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) sebagai berikut:
Based on the Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises No. KEP-316 / MBU / 2013 dated July 26, 2013, the Minister of State Owned Enterprises No. KEP-425 / MBU / 2013 dated December 20, 2013, the Minister of State Owned Enterprises No. KEP-179 / MBU / 08 / 2014 dated August 27, 2014, the Minister of State Enterprises no.SK-61 / MBU / 05/2015 dated May 7, 2015 and the Decree of the Minister of State Enterprises no.SK-229 / MBU / 11/2015 dated 16 November 2015 on Appointment of Board of Directors PT Pos Indonesia (Persero), the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) as follows:
Jabatan - Position
Nama - Name
Direktur Utama President Director Direktur Keuangan Director of Finance Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources & General Affairs Direktur Ritel dan Properti Director of Retail and Property Direktur Surat dan Paket Director of Mail and Parcel Direktur Teknologi & Jasa Keuangan Director of Technology and Financial Services
GILARSI WAHJU SETIJONO POERNOMO FEBRIYANTO GNP SUGIARTA YASA AGUS F HANDOYO INDYRUWANI ASIKIN NATANEGARA
PEJABAT SENIOR PERUSAHAAN
SENIOR OFFICIALS
Jabatan - Position
Nama - Name
Jabatan - Position
Nama - Name
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Amrizal
VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi VP of Information Teknologi
Rudi Nur Julistijono
Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Head of Internal Audit Unit (IAU)
Muhammad Yamin
VP Infrastruktur Teknologi dan Informasi VP of Infrastructure and Information Technology
Romano
Deputi SPI Bidang Pengawasan Teknologi Deputy SPI for Supervision of Technology
Rakhmat Karo Karo
VP Operasi Teknologi VP of Operation of Technology
Bernando Boy Pandjaitan
Deputi SPI Bidang Pengawasan Keuangan Deputy SPI for Supervision of Financial
Agus Hernowo
VP Pengendalian Sistem Operasi VP of Control Operating System
Abed Nego Soebari
Deputi SPI Bidang Pengawasan Operasional Deputy SPI for Supervision of Operational
Arjuna
VP Pengembangan Bisnis Jasa Keuangan VP of Business Development Finance Service
Djoko Suhartanto
Kepala Change Management Office (CMO) Head of Change Management Office (CMO)
Syahrial
VP Pospay VP of Pospay
Zulfa Erinaldi
Wakil Kepala CMO Bid Transformasi Perusahaan Deputy Head of Company transformation CMO
Harnito
VP Transfer Uang VP of Remittance
Ali Fahmi Al Amrozi
VP Transf Kepemimpinan dan Budaya Pada CMO VP of Transf Leadership and Culture On CMO
Joesak Prakasa
VP Penyaluran Dana dan Kemitraan PerBankan VP of Distribution of Funds and Banking Partnership
Apip Supriatna
VP Transf Perencanaan Strategis Pada CMO VP of Transf Strategic Planning On CMO
Hari Edi Purwoko
VP Konsinyasi dan Filateli VP of Consignment and Philately
Yuniswar
VP Transf Organisasi,SDM Pada CMO VP of Tranf Organization, HR On CMO
Joesman Kartaprawira
VP Outlet VP of Outlet
Hari Purnama
VP Transf Operasi dan Proses Pada CMO VP of Transf Operations and Processes On CMO
Muh. Aras
VP Agen Pos VP of Post Agent
Eka Pramuka Ananta Soemali
VP Transf Produk dan Pelanggan Pada CMO VP of Transf Product and Customer On CMO
Dwi Suryanto
VP PostShop VP of PostShop
James Martua Purba
VP Transf Pengukuran dan Sistem Pendukung Pada CMO VP Transf Measurement and System Support On CMO
Tubagus Donny Syafardan
VP Bisnis Properti VP of Business Propety
Wikandaru Mudjadi
VP Kesekretariatan VP of Secretariat
Suharto
VP Pengelolaan Properti VP of Peoperty Management
Sudarmawan Juwono
VP Regulasi dan Hubungan Kelembagaan VP of Regulatory and Institutional Relations
Farid Madani
VP Public Service Obligation (PSO) VP of Public Service Obligaton
Tedi Setiadi
VP Komunikasi Korporat VP of Corporate Communications
Bambang Dwi Purwanto
VP Treasury dan Pajak VP of Treasury and Tax
Iwan Darmawan
VP Manajemen Risiko dan GCG (PJS) VP of Risk Management and corporate governance (PJS)
Amrizal
VP Manajemen Keuangan VP of Financial Management
Cahyat Rohyana
VP Hukum VP of Law
Lilis Musiani
VP Akuntansi VP of Accounting
Endang Wahyudin
VP Pengadaan Barang dan Jasa VP of Procurement
Aman Pranata
VP Human Resource Strategy VP of Resource Strategy
Agus Eko Putro
VP Pengembangan Bisnis Paket VP of Business Development Parcel
Achmad Junara
VP Learning Center VP of Learning Center
Panggih Raharjo
VP Pengelolaan Penjualan VP of Sales Management
Dwi Indarmani
VP Pengelolaan Karir dan Asesmen SDM VP of Career Management and HR Assessment
Chandra Dewi
VP Pos Internasional VP of International Post
Mohamad Said Haryadi
VP Pelayanan SDM VP of HR Service
Mohammad Hasymi Quzwen
VP Proses dan Transportasi VP of Process and Transportation
Dedie Dwi Ristanto
VP Umum VP of General
Benny Otoyo
VP PKBL VP of PKBL
Pupung Purnama
Ka Pro Pengembangan ERP Head of Project ERP Development
Slamet Sajidi
VP Pengembangan Bisnis Surat VP of Mail Service Development
Apang Pramutyas
Ka Pro E-Commerce Head of Project E-Commerce
Kemas Sjafta Widjaja
VP Kolekting dan Antaran VP of Collecting and Conduction
Onni Hadiono
Ka Pro Proyek Bisnis Pos Kurir H ead of Business Post Courier
Farius MP
55
Laporan kepada Pemegang Saham Report to Shareholders
LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS
BASUKI YUSUF ISKANDAR
KOMISARIS UTAMA - PRESIDENT COMMISSIONER
58
Pemegang Saham yang terhormat,
Dear Shareholder,
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran PT Pos Indonesia (Persero) atas pencapaian hasil-hasil usaha selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Praise to Allah SWT, let us say thank you to all employees of PT Pos Indonesia (Persero) for the achievement of operating results for the year ended December 31, 2015.
Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Perusahaan di tahun 2015 kurang menggembirakan, hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang dipenuhi ketidakpastian sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan Tahun 2015. Ke depan, kami memiliki harapan besar bahwa Perusahaan mampu memenuhi RKAP 2016 yang telah disusun, terutama mengenai pencapaian target laba yang telah ditetapkan Pemegang saham.
Board of Commissioners that the Company’s performance in 2015 is less encouraging, it is influenced by global economic conditions are fulfilled uncertainties that affect the company’s performance year 2015. Going forward, we have great expectations that the Company is able to meet the CBP 2016 have been prepared, especially regarding the achievement of targets profit predefined shareholders.
Untuk itu, Direksi harus mampu memanfaatkan momen penting mengenai program-program Pemerintah maupun pihak swasta yang mampu memberikan kontribusi margin tinggi bagi Perusahaan. Di samping itu, Direksi perlu segera menindaklanjuti amanat Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009 tentang Pos.
To that end, the Board of Directors should be able to take advantage of the important moments of the programs of the Government and the private sector to contribute to the Company’s high margin. In addition, the Board of Directors should immediately follow the mandate of the Government as stipulated in Law No. 38 Year 2009 dated October 14, 2009 on Pos.
Dewan Komisaris berpendapat bahwa arah dan strategi bisnis yang dijalankan Direksi pada tahun 2015 belum sepenuhnya mampu menyiasati kondisi pasar yang sangat berbeda dengan apa yang berlaku setahun sebelumnya. Dalam hal ini manajemen harus mampu mengidentifikasi perubahan, mengambil tindakan yang dibutuhkan, dan mengubahnya menjadi peluang untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
BOC argued that the direction and strategy of the business is run Directors in 2015 are not yet fully able to deal with market conditions were very different to what is in effect a year earlier. In this case the management should be able to identify changes, to take necessary actions, and turn it into an opportunity to produce optimum performance.
Penilaian kinerja Direksi mengenai Pengelolaan Perusahaan
The performance assessment of Directors of the Management Company
Pos Indonesia berhasil mencatat peningkatan nilai pendapatan dari Rp 4,36 trilyun pada tahun 2014 menjadi Rp 4,57 trilyun pada tahun 2015, namun karena beban operasional yang mengalami peningkatan maka laba bersih yang dicapai pada tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan dari Rp 213,13 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp 29,99 miliar pada tahun 2015.
Pos Indonesia has recorded an increase in the value of income from Rp 4.36 trillion in 2014 to Rp 4.57 trillion in 2015, but due to operating expenses which increased the net profit achieved in 2015 decreased significantly from Rp 213.13 billion in 2014 to Rp 29.99 billion in 2015.
Dewan Komisaris memberikan catatan khusus terkait kinerja operasional perusahaan dengan meminta Direksi untuk lebih fokus meningkatkan operasional dan pemasaran, baik pada bisnis inti, yaitu surat, paket, dan jasa keuangan maupun pengembangan, yaitu logistik, ritel dan properti. Selain itu, perlu peningkatan kinerja di masing-masing Regional maupun UPT yang didukung dengan penerapan kinerja berbasis profit center serta penerapan sistem reward dan punishment yang konsisten dan berkelanjutan.
BOC provides special notes related to the company’s operational performance to request the Board of Directors to focus more on improving operations and marketing, both in its core business, namely letters, packages, and financial and development services, namely logistics, retail and property. In addition, the need to increase the performance of each Regional or UPT are supported by the application of performance-based profit center as well as the implementation of reward and punishment system that is consistent and ongoing.
Kami juga meminta Direksi agar melakukan peningkatan layanan dan waktu tempuh kiriman. Demikian pula, pengembangan usaha yang sejalan dengan core business perusahaan juga wajib dijalankan karena kelak akan menjadi penggerak pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan.
We also asked the Board of Directors in order to carry out improved services and travel time of shipment. Similarly, business development in line with the company’s core business is also required to run because it will become a driver of sustainable growth of the Company.
Pemberdayaan jaringan Pos yang ada di seluruh pelosok Indonesia harus mampu meningkatkan produksi dan produktivitas kantor-kantor pos yang ada sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan taraf ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan.
Empowerment Pos existing network throughout Indonesia should be able to increase production and productivity of post offices that exist so that it can contribute to raising the level of economic and social communities around the working area of
the company.
Sumber Daya Manusia
Human Resources
Untuk mencapai peningkatan kinerja Pos Indonesia secara berkelanjutan, Dewan Komisaris memberikan arahan agar Pos Indonesia terus melanjutkan upaya internalisasi budaya organisasi yang mengacu kepada nilai-nilai perusahaan dan implementasi Etika Kerja dan Etika Bisnis dalam mendukung implementasi semangat Good Corporate Governance.
To achieve these performance improvements Pos Indonesia on an ongoing basis, the Board provides direction so that Pos Indonesia continued efforts to internalize the organizational culture refers to the values of the company and the implementation of Work Ethics and Business Ethics in supporting the implementation of the spirit of Good Corporate Governance.
59
Selain itu, Dewan Komisaris memberikan arahan agar Pos Indonesia melanjutkan upaya membangun sistem pengelolaan karyawan yang sesuai dengan strategi bisnis dan melaksanakan transformational leadership untuk menciptakan pemimpin yang adaptif terhadap perubahan bisnis.
In addition, the Board provides direction so that Pos Indonesia to continue efforts to build employee management system in accordance with the business strategy and implement transformational leadership to create leaders who are adaptive to business change.
Penerapan Tata Kelola
Governance
Di tahun 2015 komitmen Pos Indonesia di bidang tata kelola perusahaan (atau GCG) terus ditingkatkan sesuai standar best-practice yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran. Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan GCG di Pos Indonesia telah mencapai standar yang baik dan telah mangacu pada garis-garis besar panduan tata kelola perusahaan yang direkomendasikan oleh Komite Nasional Kebijakan dan Governance (KNKG), antara lain dibuktikan hasil self asesmen penerapan GCG yang dibantu oleh Konsultan Perorangan dengan pencapaian skor 83,62 kategori baik pada tahun 2015.
In 2015 Pos Indonesia’s commitment in the area of corporate governance (or GCG) continue to be increased according to best-practice standards are based on the basic principles of good corporate governance which include transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Board of Commissioners that the application of GCG in Pos Indonesia has reached a good standard and have mangacu on the outlines guidelines of corporate governance recommended by the National Committee and Governance (NCG), among others proven results of the self assessment GCG implementation assisted by Consultant individuals with a score of 83.62 attainment of both categories in 2015.
Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Dewan Komisaris Pos Indonesia secara proaktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi. Selama tahun 2015, Dewan Komisaris melakukan rapat Dewan Komisaris Dan Direksi sebanyak 17 kali. Berbagai perangkat dan kelengkapan tata kelola perusahaan seperti Kode Etik Perusahaan, Pakta Integritas dan Kebijakan Manajemen Risiko telah ditetapkan dan diterapkan secara konsisten. Dewan Komisaris memastikan pengawasan yang menyeluruh atas semua kegiatan Perusahaan, dibantu oleh peranan Komite Audit dan Komite Investasi dan Pemantauan Risiko. Laporan hasil kerja masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut disajikan pada bagian lain Laporan Tahunan ini.
60
In performing its duties, powers and obligations, the Board of Commissioners Pos Indonesia proactively monitoring the performance of the Board of Directors. During 2015, the Board of Commissioners meeting of the Commissioners and Board of Directors 17 times. Various devices and completeness of corporate governance such as the Code of Ethics, Integrity Pact and Risk Management Policy has been defined and consistently applied. BOC ensure thorough supervision over all activities of the Company, assisted by the role of the Audit Committee and the Investment Committee and Risk Monitoring. Report of the work of the respective Committees under the Board of Commissioners are presented elsewhere in this Annual Report.
Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate Social Responsibility (CSR)
Komisaris senantiasa memantau kegiatan Perseroan yang berhubungan dengan perkembangan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial Perseroan saat ini menjadi perhatian terbesar dalam masyarakat. Komisaris selalu menekankan bahwa tanggung jawab sosial Perseroan (CSR) tidak sebatas pada budi baik (goodwill) semata, tapi mencerminkan seluruh kegiatan Perseroan. Dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih dari sekedar kontribusi secara sukarela, Pos Indonesia senantiasa berbagi ilmu dan teknologi melalui pemberian pelatihan kewirausahaan/ bisnis, beasiswa serta pemasaran jasa pos.
Commissioners continue to monitor the activities of the Company related to sustainable development. Social responsibility Company is currently the greatest concern in the community. Commissioners have always stressed that the social responsibility of the Company (CSR) is not limited to the fraction of the good (goodwill) only, but reflects all the activities of the Company. With the aim to achieve something more than just voluntary contributions, Pos Indonesia continue to share knowledge and technology through the provision of training in entrepreneurship / business, scholarships and marketing of postal services.
Pelaksanaan Tugas dan Peran Dewan Komisaris
Duties and Role of the Board of Commissioners
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan jalannya Perseroan pada umumnya baik mengenai Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksana Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
The Board of Commissioners to supervise the policy of the management of the course of the Company is generally good regarding the Company made by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including the supervision of implementing the Long Term Plan of the Company, the Work Plan and Budget of the Company and the Articles of Association and the General Meeting of Shareholders, as well as legislation in force, for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.
Sepanjang tahun 2015, telah dilaksanakan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke unit pelaksana teknis (UPT) dan kantor area sebanyak 13 kali meliputi kunjungan ke kantor pos dan MPC termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum serta melakukan pertemuan dengan para karyawan.
Throughout 2015, has carried out a working visit to the BOC technical implementation unit (UPT) and office area about 13 times includes a visit to the post office and MPC including social facilities and public facilities as well as a meeting with employees.
61
62
Selain itu, Dewan Komisaris juga mengikuti kegiatan non rutin yaitu antara lain mengikuti seminar-seminar dan konferensi, mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, pejabat Pemerintah Daerah serta masyarakat di sekitar area usaha pos yang terkait dengan kegiatan Perseroan, sehingga diharapkan tercapai hubungan yang harmonis dengan para stakeholders.
In addition, the Board also participated in the non-routine among others, seminars and conferences, meetings with community leaders, local government officials and the public in the surrounding area businesses posts related to the Company’s activities, so it is expected to achieve a harmonious relationship with the stakeholders.
Pada tahun 2015, telah terjadi pergantian Anggota Dewan Komisaris, yaitu Sdri. Noor Ida Khomsiati digantikan oleh Sdr. Mudhofir pada susunan dewan Komisaris Pos Indonesia. Saya mewakili Dewan Komisaris Pos Indonesia menghaturkan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran Sdri. Noor Ida Khomsiati selama ini.
In 2015, there has been a change of Member of the Board of Commissioners, namely Ms. Ida Noor Khomsiati replaced by Br. Mudhofir on the composition of the Board of Commissioners Pos Indonesia. I represent the Board of Commissioners Pos Indonesia to thank for the donation effort and thought Miss. Ida Noor Khomsiati during this time.
Prospek ke Depan
Prospects for the Future
Perseroan memiliki prospek usaha yang baik dimasa mendatang terutama peningkatan produktivitas dibandingkan dengan best practice industri kurir dan logistik serta jasa keuangan. Pencapaian pertumbuhan Suratpos dan Paketpos yang realisasinya baru sebesar 10,11% masih berpeluang ditingkatkan mencapai 35%. Perbaikan teknologi di Sentral Pengolahan Pos, penggunaan teknologi informasi untuk kantor-kantor pos (termasuk kantor pos di kecamatan) serta penggunaan Portable Data Terminal (PDT) untuk efektivitas operasional sekaligus menambah pendapatan (lain-lain).
The Company has good business prospects in the future, especially the increase in productivity compared to best practice courier and logistics industry and financial services. Suratpos growth performance and Paketpos the new realization of 10.11% is still likely to be increased to 35%. Central Processing technology improvements in the Post, the use of information technology for post offices (including post offices in the district) as well as the use of Portable Data Terminal (PDT) for operational effectiveness as well as increase revenue (others).
Penutup
Closing
Pada kesempatan ini Komisaris mengucapkan apresiasi kepada jajaran Direksi dan seluruh karyawan PT Pos Indonesia (Persero) atas hasil yang telah dicapai pada tahun 2015. Upaya pencapaian target produktifitas, pendapatan, laba dan efisiensi biaya produksi tetap menjadi fokus Perseroan.
On this occasion Commissioner express appreciation to the Board of Directors and all employees of PT Pos Indonesia (Persero) for the results that have been achieved by 2015. To achieve the target of productivity, revenue, profit and production cost efficiency remains the focus of the Company.
Di tahun-tahun yang akan datang, masih banyak hal yang perlu dilakukan, masih banyak tantangan yang harus dilalui dan masih banyak peluang yang harus diraih untuk menciptakan nilai tambah bagi Perseroan guna melanjutkan kemajuan PT. Pos Indonesia (Persero) dalam merealisasikan visi dan misinya.
In the years to come, there are still many things that need to be done, there are still many challenges that need to be passed and there are still many opportunities that should be seized to create added value for the Company in order to continue the progress PT. Pos Indonesia (Persero) in the realization of its vision and mission.
Akhirnya, marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita senantiasa diberikan bimbingan dan kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita dalam mengelola Perseroan dengan sebaik- baiknya.
Finally, let us ask the Lord Almighty, may we always be given guidance and strength, so that we can carry out our duties in managing the Company, as well as possible.
Bandung, Juni 2016 / June 2016 Atas nama Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) On behalf of Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero)
BASUKI YUSUF ISKANDAR
Komisaris Utama | President Commissioner
63
PROFIL DEWAN KOMISARIS
PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
BASUKI YUSUF ISKANDAR KOMISARIS UTAMA President Commissioner
Basuki Yusuf Iskandar lulus Ph.D Interdisciplinary Study (Management Of Technology) dari Universitas Nashville Tennessee Amerika Serikat tahun 2000. Sebelumnya pada tahun 1987 ia mendapatkan gelar insinyur dari Teknik Sipil - Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Sebelum menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Pos Indonesia, Basuki Yusuf Iskandar pernah menjabat Kepala Bagian Sistem dan Prosedur Kemitraan pada Biro Bina Kemitraan Usaha, Direktur Kebudayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Direktur Pengairan dan Irigasi, dan Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika. Usia pertanggal 31 Desember 2015 adalah 55 tahun.
Basuki Yusuf Iskandar graduated PhD Interdisciplinary Study (Management Of Technology) of the University of Nashville Tennessee USA 2000. Previously, in 1987 he earned an engineering degree from Civil Engineering - University of Gajah Mada. Before serving as a member of the Board of Commissioners Pos Indonesia, Basuki Yusuf Iskandar served Head of Systems and Procedures Development Partnership in the Bureau of Business Partnership, Director of Culture of Science and Technology, Director of Water and Irrigation, and the Director General of Post and Information Operator. December 31, 2015 pertanggal age was 55 years.
Karyono Supomo, Pria kelahiran Cilacap, tahun 1951 selain menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero) aktif pula menjadi Ketua Tim Pembangunan Rumah Sakit Pekerja di KBN Cakung. Pernah menjabat sebagai Direktur perusahaan pertanian dan kehutanan, Direktur Pembinaan IV (Kementerian Keuangan), Direktur perusahaan agro industri, Kepala Biro Perencanaan dan SDM (Kementerian BUMN). Pendidikan lain dalam negeri Kursus Good Corporate Governance di Price Water House Cooper dan Kursus Keterbukaan & Sistem Keuangan di Universitas Indonesia. Pendidikan Luar Negeri di Studi Banding Kawasan Berikat di Shanghai China dan Studi Banding Kawasan Industri di Rugau Shanghai China. Karyono Supono mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satla XX tahun dan Satyalancana Karya Satya XXX tahun di Departemen Keuangan. Usia pertanggal 31 Desember 2015 adalah 64 tahun.
64
KARYONO SUPOMO
KOMISARIS INDEPENDEN Independent Commissioner
Karyono Supomo, born in Cilacap, 1951, in addition to serving as Independent Commissioner of PT Pos Indonesia (Persero), he is also active as a Chairman of hospital development for workers at KBN Cakung. Karyono has served as Director of agriculture and forestry company, Director of Development IV (Ministry of Finance), Director of Finance and General of Public Corporation (Perum) Jamkrindo, Head of Planning and Human Resources (Ministry of State-Owned Enterprises), Director of Administration and Finance of PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). He followed courses of Good Corporate Governance at Price Water House Cooper, and Disclosure & Financial Systems Course at the University of Indonesia. He also followed the comparative study at Bonded Zone and at Rugau Industrial Zone in Shanghai, China. He was awarded Satyalancana Karya Satya XX Years and Satyalancana Karya Satya XXX Years in Treasury Departement. He is 64 years old by the end of December 2015.
DEDI SYARIF USMAN KOMISARIS Commisioner
DEDI SYARIF USMAN Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Beliau juga masih menjabat sebagai Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN-Kemenkeu. Dan Beliau juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Gelora Bung Karno sejak 2012. Pria yang lahir pada tanggal 22 April 1965 ini mendapatkan gelar Master of Arts Economics dari University of Cororado at Denver, US dan lulus pada tahun 1998. Beberapa Jabatan yang pernah menjadi tanggung jawab Beliau yaitu sebagai Staf pada Biro PNP BUPLN, Kepala Seksi Piutang BBD Biro PNP BUPLN, Kepala Seksi Piutang Negara PerBankan KP3N Jakarta 1 BUPLN, Kepala KP2LN Tegal DJPLN, Kepala KP2LN Bandung II DJPLN, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat DJKN, Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal Sekretariat DJKN, Direktur Barang Milik Negara DJKN KEMENKEU. Usia pertanggal 31 Desember 2015 adalah 50 Tahun. DEDI SYARIF USMAN in addition to serving as a member of the Board of Commissioners PT Pos Indonesia (Persero) he also still served as Director of the Separated Wealth of Nations, DJKN-Kemenkeu. And he also serves as a member of the Board of Trustees of Bung Karno Stadion Park since 2012. The man who was born on April 22, 1965 earned his Master of Arts in Economics from the University of Cororado at Denver, US, and graduated in 1998. He comes from the city of Bandung and has attended Training State Asset Management in TOKYO, Head of the Bureau of Accounts Receivable Section BBD PNP BUPLN, Head of the Country’s Banking Accounts Receivable Section KP3N Jakarta 1 BUPLN, Head of Tegal DJPLN KP2LN, Head of the Bandung II DJPLN KP2LN, Head of The organization and Governance of the Secretarial DJKN, Head of The organization and Internal Compliance Secretarial DJKN, Director of the State-Owned Property of DJKN KEMENKEU. He is 50 years as of December 31, 2015.
65
BOBBY HAMZAR RAFINUS KOMISARIS Commissioner
Bobby Hamzar Rafinus selain menjabat sebagai Anggota Dewan komisaris PT. PT Pos Indonesia (Persero) sejak Desember 2013, Beliau juga menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenetrian Koordinator Perekonomian per April 2015 - Sekarang. Pria kelahiran 15 Januari 1961 pernah terdaftar sebagai mahasiswa di Columbia University dan lulus pada tahun 1995, Sarjana Teknik, Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota ITB Lulus Tahun 1987. Lembaga Administrasi Negara, Macroeconomic and financial Policy, IMF Institute,Washington, Fiscal Decentralization in Developing and Transition Economies, Georgia State University and World Bank Institute, Atlanta, pada tahun 2000, Beliau juga menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun dan penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun pada Tahun 2010. Beliau juga tercatat aktif sebagai pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi hingga sekarang. Usia pertanggal 31 Desember 2015 adalah 54 Tahun. Bobby Hamzar Rafinus in addition to serving as a member of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) from December 2013, he also served as Deputy Coordinating Minister for Macro Economic and Finance Fields, the Ministry of Coordinating Economy from April 2015 to now. Born January 15, 1961, study at Columbia University and graduated in 1995. He is a Bachelor of engineering, Department of City Planning ITB and graduated in 1987. Institute of Public Administration, Macroeconomic Policy for Decision Macroeconomic and Financial Policy, IMF Institute, Washington, Fiscal Decentralization in Developing and Transition Economies, the Georgia State University and World Bank Institute, Atlanta, dan GlobalFinancial Crisis and reform Program at Harvard Institute for International Development,Boston. In addition to a wide range of training has followed, in 2000, he was also awarded Satyalancana Karya Satya 10 years and awards Satyalancana Karya Satya 20 years in 2010. He is also active as a teacher of STIA up to now. He is 54 years old as of December, 31, 2015
FERRARI ROEMAWI KOMISARIS Commisioner
Ferrari Roemawi Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Beliau juga pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI Periode 2009-2014, Managing Director PT. Indah Petro Gas, Direktur Utama PT. Megah Prima Persada, Direktur Utama PT. Tripatriat Antar Nusa, Direktur Utama Bank Mitra. Pria yang lahir di Semarang pada tanggal 9 Februari 1967 ini mendapatkan gelar MBA Program dari Universitas Hawai, Honolulu dan lulus pada tahun 1993. Beberapa pengalaman dan jabatan yang pernah menjadi tanggung jawab Beliau Anggota Kadin DKI Jakarta, Anggota GAPENSI DKI Jakarta, Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Pendiri Asosiasi Exportir Pupuk Indonesia, dan Anggota FKPPI. Usia pertanggal 31 Desember 2015 adalah 48 Tahun.
66
Ferrari Roemawi addition to serving as a Member of the Board of Commissioners PT Pos Indonesia (Persero) He also served as a Member of the House of Representatives period 20092014, Managing Director of PT. Beautiful Petro Gas, President Director of PT. Megah Prima Persada, President Director of PT. Tripatriat Inter Nusa, Director of Bank Partners. The man who was born in Semarang on 9 February 1967, earned her MBA from the University of Hawaii Honolulu and graduated in 1993. Some of the experiences and positions that had become the responsibility of the Chamber of Commerce Member He Jakarta, GAPENSI Member Jakarta, Indonesia Bachelor of Economics Ikata Member , Founder of the Association of Indonesian Fertilizer Exporter, and Members FKPPI. Age as of December 31, 2015 was 48 years.
MUDHOFIR KHAMID KOMISARIS Commisioner
MUDHOFIR KHAMID, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Pancasila tahun 1992, aktif sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan diskusi dan dialog baik di tingkat nasional maupun internasional dalam bidang ketenagakerjaan, diantaranya menjadi narasumber dalam diskusi tentang pekerja rumah tangga yang diselenggarakan ILO di Jakarta pada tahun 2014 dan sebagai narasumber dalam diskusi Kongres Serikat Buruh Amerika AFL-CEO USA tentang Informal Economic di Los Angeles USA pada 2013. Beliau juga aktif sebagai delegasi dalam berbagai kegiatan konfrensi atau kongres di tingkat internasional, salah satunya pada tahun 2014 dalam Kongres Internasional Trade Union Confederation (ITUC) di BerlinJerman. Usia pertanggal 31 Desember 2015 adalah 51 Tahun.
Mudhofir Khamid, Alumnus of Law Faculty from the University of Pancasila in 1992, is active as a guest speaker in various discussions and dialogue, both at national and international level in the field of employment, including a guest speaker in the discussion on domestic workers organized by the ILO in Jakarta in 2014 and as a resource in discussions with the Trade Union Congress of the AFL-CEO of Informal Economic USA in Los Angeles, USA in 2013. He is also active as delegates to the conference or congress activities at the international level, one of them in 2014 in the International Congress of Trade Union Confederation (ITUC) in Berlin-Germany. December 31, 2015 pertanggal age was 51 years.
67
LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS GILARSI WAHJU SETIJONO
DIREKTUR UTAMA -
68
RESIDENT DIRECTOR
Pemegang Saham yang saya hormati,
Shareholders and Gentlemen,
Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat berlimpah yang diberikan-NYA pada kita semua sehingga PT Pos Indonesia dapat berhasil melalui tantangan dan ujian yang cukup berat selama tahun 2015 yang lalu. Jajaran Direksi tetap senantiasa optimis memandang masa depan perusahaan yang cerah. Hal ini terutama berkaitan dengan pengalaman PT Pos Indonesia yang telah berjalan selama berpuluh-puluh
First, let us express our praise and gratitude to God Almighty for the blessings and abundant mercy has given us all at PT Pos Indonesia can be managed through the challenges and tests are quite heavy during the last 2015 years. Board of Directors remains optimistic constantly looking at the company’s future is bright. It mainly deals with the experience of PT Pos Indonesia, which has been running for decades and has managed to maintain the sustainability of its business amid the challenges
tahun dan telah berhasil menjaga keberlanjutan bisnisnya ditengah berbagai tantangan perobahan zaman, transformasi sosial dan pergeseran budaya. PT Pos Indonesia terbukti senantiasa mantap dengan program-program peningkatan produktivitasnya selama ini. Peningkatan demi peningkatan tetap terjadi dari tahun ke tahun.
of the times change, social transformation and cultural shift. PT Pos Indonesia proved to constantly dogged with programs to increase productivity over the years. Improvement for the improvement persists from year to year.
Jajaran Direksi PT Pos Indonesia senantiasa menjaga amanah dari Pemegang Saham untuk memberikan nilai-nilai yang terbaik dalam pengelolaan sumberdaya perusahaan guna memenuhi harapan masyarakat konsumen di seluruh tanah air akan jasa perposan yang handal, bermutu, dan terpercaya. Kami mengarahkannya dengan kematangan organisasi perusahaan agar senantiasa tumbuh dan berkembang di masa depan. Tetap menjadi pelopor lalu lintas berita, barang, dan uang yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.
Board of Directors of PT Pos Indonesia continues to maintain the trust of shareholders to provide the best values in resource management company in order to meet society’s expectations of consumers across the country are also a reliable postal service, quality, and reliable. We pointed to the maturity of the company’s organization in order to continue to grow and develop in the future. Remains a pioneer of traffic news, goods, and money became the pride of the people of Indonesia.
Analisis Atas Kinerja Perusahaan
Top Performance Analysis Company
Saya menyadari bahwa di tahun 2015 kinerja perusahaan tidaklah terlalu baik. Target pendapatan perusahaan hanya tercapai 82,73 %, dengan realisasi Rp. 4.568,57 M dari target Rp. 5.546,28 M di tahun 2015. Pertumbuhan pendapatan tahun 2015 hanya meningkat 4,7 % dibandingkan tahun 2014. Kecilnya pertumbuhan ini mencerminkan kurang efektifnya pengelolaan organisasi dalam mengarahkan sumberdaya dan operasional perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan dan permintaan pasar jasa pos, sehingga perusahaan kurang mampu menjadi pilihan terbaik dari pasar sasaran yang dilayaninya. Di samping itu program pengembangan bisnis yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya kurang berkembang sebagaimana yang diharapkan di tahun 2015. Sebagai antisipasi untuk ke depannya jajaran Direksi PT Pos Indonesia akan memantapkan fokus bisnisnya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar, baik pasar yang tersedia dan dilayani saat ini, maupun penciptaan potensi pasar baru.
I realize that in 2015 the company’s performance is not too good. The target company’s revenue reached only 82.73%, with the realization of Rp. 4568.57 M from the target of Rp. 5546.28 M in 2015. Growth in revenues in 2015 increased by only 4.7% compared to 2014. This growth reflects the small size of the lack of effective management of the organization in directing resources and operations of the company to meet customer expectations and market demand for postal services, making the company less able the best choice of the target market it serves. In addition, business development program has been initiated in previous years less developed as expected in 2015. In anticipation of the future Board of Directors of PT Pos Indonesia will strengthen its business focus to the needs and demands of the market, both markets are available and serviced this time, as well as the creation of new market potential.
Laba perusahaan di tahun 2015 sebesar Rp. 29,99 M . Dibandingkan laba tahun 2014 sebesar Rp. 213,13 M terjadi penurunan sebesar 85,93 %. Hal ini sejalan dengan tidak tercapainya target pertumbuhan pendapatan di tahun yang sama. Di samping itu, peningkatan biaya tetap terjadi di tahun 2015. Biaya meningkat sebesar 11,07 % dibanding tahun 2014. Peningkatan biaya terbesar terjadi pada biaya operasi, meningkat sebesar 178,76 % dan biaya keuangan yang meningkat sebesar 102,06 % di banding tahun 2014. Sebagai antisipasi jajaran Direksi di tahun 2016 telah mencanangkan program pengendalian biaya atau cost reduction yang signifikan sebagai upaya efisiensi perusahaan. Hal ini kami anggap penting untuk menjaga pertumbuhan laba agar sesuai dengan target perusahaan.
The company’s profit in 2015 amounted to Rp. 29.99 M. Compared to the profit in 2014 amounted to Rp. 213.13 M a decline of 85.93%. This is in line with achieving the target of revenue growth in the same year. In addition, the increase in fixed costs occurred in 2015. Costs increased by 11.07% compared to the year 2014. The cost increase occurred in operating costs, increased by 178.76% and financial costs increased by 102.06% from the year 2014. in anticipation of the Board of Directors in 2016 has launched a program of cost control or cost reduction are significant as the efficiency of the company. This is something we consider essential to maintain profit growth to match with the target company.
Pada Tahun 2015 Pendapatan surat dan paket terealisasi sebesar Rp 2.703,54 Milyar atau 86,60% dari target RKAP 2015 sebesar Rp 3.121,84 dan mengalami kenaikan sebesar 10,11% bila dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 2.455,84 Milyar.
In 2015 revenue realized letters and packages at Rp 2703.54 billion or 86.60% of the target of Rp 3121.84 RKAP 2015 and an increase of 10.11% when compared to the realization in 2014 of Rp 2455.84 billion.
69
70
Untuk pendapatan jasa keuangan sebesar Rp 1.302,78 Milyar atau 78,16% dari target RKAP tahun 2015 sebesar Rp1.666,83 Milyar. Secara akumulasi, realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 8,08% jika dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 1.417,35 Milyar.
For financial services revenue of Rp 1302.78 billion or 78.16% of the target RKAP 2015 amounted Rp1.666,83 billion. Cumulatively, the realization of 2015 decreased by 8.08% when compared to the realization in 2014 of Rp 1417.35 billion.
Sedangkan Pendapatan Logistik layanan Ritel dan Properti pada tahun 2015 mengalami kenaikan 20,75. Pendapatan layanan ini sebesar Rp 344,58 Milyar atau 85,91% dari target RKAP tahun 2015 sebesar Rp 401,10 Milyar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 285,23 Milyar atau %.
While Revenue Property Retail and Logistics services in 2015 increased 20.75. The service revenue of Rp 344.58 billion or 85.91% of the target RKAP 2015 amounting to Rp 401.10 billion compared to the realization in 2014 amounted to 285.23 billion or%.
Selama tahun 2015 layanan logistik berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 214,72 Milyar atau 60,79% dari target sebesar Rp 356,51 Milyar, jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 7,07% dari realisasi sebesar 202,42 Milyar.
During 2015, logistic services booked revenue of Rp 214.72 billion or 60.79% of the target of Rp 356.51 billion, compared with 2014 increased by 7.07% from the realization amounted to 202.42 billion.
Secara keseluruhan layanan yang diberikan perusahaan pendapatan usaha tahun 2015 ini mengalami kenaikan sebesar 4,77% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014
Overall the service provided by the company’s revenues in 2015 increased by 4.77% compared with the realization in 2014
Jajaran Direksi telah mengidentifikasi bahwa secara umum penurunan permintaan pasar ini secara internal terjadi karena pengelolaan organisasi penjualan perusahaan yang tidak berjalan secara efektif. Tenaga penjual perusahaan kurang mampu meningkatkan kapabilitasnya untuk memberikan informasi dan melakukan penetrasi ke pasar sasaran. Di lain pihak, secara eksternal para penyedia jasa swasta secara progresif menangkap harapan para pelanggan dan pasar yang tersedia ini dengan berbagai diferensiasi layanan dan kebijakan pentarifan yang lebih bersaing. Kami juga mengamati pertumbuhan pemain-pemain baru di sektor industri perposan yang meningkat jumlahnya untuk melayani ceruk pasar tertentu dengan mutu yang lebih customized bagi para pelanggannya.
Board of Directors has identified that the general decline in market demand internally occurs because the management company’s sales organization that does not work effectively. Salesperson companies less able to increase its capability to provide information and to penetrate to the target market. On the other hand, externally the private service providers are progressively capturing the expectations of customers and the market are available with a variety of service differentiation and more competitive pricing policy. We also observed the growth of new players in the postal sector which increased in number to serve a particular niche market with a more customized quality for its customers.
Sebagai antisipasi, Direksi telah mencanangkan program reorganisasi bisnis korporat. Kami akan memperkuat organisasi bisnis untuk lebih fokus melayani pelanggan, meningkatkan mutu layanan dengan target zero defect bagi proses operasi, membuka akses ke pasar potensial, baik BUMN - melalui program sinergi BUMN maupun swasta pengguna jasa pos, di samping pasar pemerintah. Kami tidak pernah lelah untuk membangunkan semangat juang para karyawan pos di seluruh kantor cabang pos di tanah air untuk lebih memiliki komitmen nilainilai dan integritas dalam mentaati proses operasi dan melayani pelanggan pos dengan sepenuh hati. Jajaran Direksi telah mengarahkan revitalisasi aset perusahaan untuk lebih menghasilkan dan menuju kematangan dalam standard operasinya.
As anticipated, the Board of Directors has launched a program of corporate business reorganization. We will strengthen the business organization to better focus on serving customers, improve service quality targets for zero defect operation processes, opening up access to a potential market, both state-owned synergy program -through the state-owned and private users of postal services, in addition to the government market. We never tired to awaken the fighting spirit of postal employees in all branches of the post in the country to be committed to the values and integrity in operating processes obey and serve customers wholeheartedly post. Board of Directors has directed the revitalization of the company’s assets to better produce and to mature into standard operations.
71
Kebijakan Strategis
72
Strategic Policy
Pemegang saham yang saya hormati,
Shareholders and Gentlemen,
Jajaran Direksi PT Pos Indonesia telah memiliki kebijakan strategis untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hasil asessment yang telah dilakukan konsultan terkemuka seperti Booz&Co maupun Ernst&Young yang pernah kami hire di PT Pos Indonesia telah mengungkapkan keunggulan kapasitas sumberdaya perusahaan sebagai jaringan distribusi fisik yang paling terlengkap dan terintegrasi di seluruh Nusantara. Sebagai BUMN di bidang logistik, PT Pos Indonesia diharapkan tidak saja memiliki keunggulan komparatif dibandingkan perusahaan-perusahaan logistik lainnya, namun juga harus memiliki keunggulan bersaing untuk dapat menjadi pemimpin pasar. Untuk itu kebijakan strategis yang ditempuh Direksi PT Pos Indonesia adalah peningkatan aset perusahaan melalui investasi dan alokasi aset yang optimal, membangun kemitraan strategis, pemantapan nilai-nilai dan budaya perusahaan, kepemimpinan dan manajemen organisasi yang lebih efektif dan kreatif, pertumbuhan pendapatan dan laba yang berkelanjutan, serta tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Dalam jangka pendek ini, kami memprioritaskannya pada tiga hal utama, yaitu peningkatan pendapatan optimal, efisiensi biaya, dan peningkatan mutu layanan.
Board of Directors of PT Pos Indonesia has had a strategic policy to enhance shareholder value. The results of the assessment which has been carried out leading consultancies such as Booz & Co and Ernst & Young we ever hire in PT Pos Indonesia have revealed superiority enterprise resource capacity as a physical distribution network is the most complete and integrated throughout the archipelago. As a state in the field of logistics, PT Pos Indonesia is expected not only to have a comparative advantage compared to other logistics companies, but must also have a competitive advantage to be able to become the market leader. For the strategic policy pursued by the Board of Directors of PT Pos Indonesia is the increase in the company’s assets through investments and optimal asset allocation, building strategic partnerships, strengthening the values and corporate culture, leadership and management of the organization more effective and creative, revenue and profit growth sustainable , as well as corporate governance is good and right. In the short term, we prioritize on three main points, namely an increase in the most revenue, cost efficiency, and improving quality of service.
Saya menekankan pentingnya visi, nilai-nilai, dan antusiasme (vision, values, and courage) sebagai elemen kebijakan integral dalam kepemimpinan organisasi PT Pos Indonesia pada semua tingkatan. Saya mengarahkan kebijakan tersebut untuk membangunkan para pimpinan PT Pos Indonesia dari tidurnya. Saya mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya perusahaan ini mampu untuk jauh lebih besar lagi nilainya, baik sumberdaya maupun produktivitasnya. Untuk itu saya mengarahkan visi perusahaan untuk menjadi raksasa di bidang bisnis logistik. Kiranya hal ini dapat menjadi ambisi bagi jajaran pimpinan PT Pos Indonesia, dengan didasari nilai-nilai yang compliance dengan kepercayaan pelanggan dan pengembangan kompetensi perusahaan. Visi dan nilai-nilai ini pun diharapkan dapat dijadikan landasan para pimpinan perusahaan untuk memiliki keberanian bertindak, memutuskan hal-hal penting dan yang menjadi prioritas, serta menjalankan aksi korporasi perusahaan dengan penuh antusiasme.
I emphasize the importance of the vision, values, and enthusiasm (vision, values, and courage) as an integral element in the policy of the organization’s leadership PT Pos Indonesia at all levels. I direct the policy to awaken the leaders of PT Pos Indonesia from sleep. I reminded them that in fact the company is capable of much greater value, both the resources and productivity. For that I direct the company’s vision to become a giant in the field of logistics business. Presumably this could be the ambition for the leadership ranks of PT Pos Indonesia, with values based on compliance with customer confidence and competence development company. Vision and values is also expected to be a cornerstone of the company’s leaders to have the courage to act, to decide important matters and priorities, as well as running a corporate action with enthusiasm.
Berdasarkan analisis kinerja perusahaan dalam hal pendapatan, laba, dan volume produksi yang menurun tajam dibanding dengan tahun sebelumnya, saya menyatakan perlunya penyehatan dan reorganisasi perusahaan secara komprehensif. Dilihat dari harapan tingkat kesehatan tahun 2015 yang ditargetkan 80,65 namun realisasinya adalah 59,30 dengan kategori (BBB) atau kurang sehat, Ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2014 yang memiliki kategori “A” atau Sehat. Realisasi KPI 2015 adalah 78,50 Perusahaaan mengalami penurunan hasil jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,3. Hal ini semakin meyakinkan saya tentang perlunya pembenahan total di segala lini dalam perusahaan, meyakinkan saya tentang perlunya transformasi perusahaan melalui reorientasi, revitalisasi, dan reorganisasi
Based on the analysis of corporate performance in terms of revenue, profit, and volume production declined sharply compared with the previous year, I expressed the need for restructuring and reorganization of the company in a comprehensive manner. Judging from the level of expectations in 2015 targeted health but its realization 80.65 59.30 This is a decline from 2014 which has a category of “A” or healthy. Realization of IBC 2015 was 78.50 on the Company decreased when compared to 2014 results of 0.3. This further convinced me of the need for total reform in all lines within the company, convinced me of the need for transformation of the company through a reorientation, revitalization and reorganization of the company to enhance shareholder value.
perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Revitalisasi bisnis perusahaan yang kami jalankan bertujuan untuk membangun penciptaan nilai yang optimal di masa depan. Hal ini dapat mempersempit gap antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Direksi PT Pos Indonesia telah membangun targettarget baru yang lebih progresif di masa-masa yang akan datang. Kami yakin dapat melayani pasar industri logistik yang tersedia dengan lebih baik. Kami akan membangunnya dengan empat sasaran revitalisasi bisnis, yaitu revitalisasi kapasitas perusahaan melalui investasi strategis, revitalisasi kapabilitas perusahaan melalui continues improvement atas proses-proses dan sistem bisnisnya, revitalisasi kepemimpinan perusahaan melalui reorganisasi dan pengembangan serta penciptaan bidang bisnis baru, dan revitalisasi tata kelola perusahaan melalui penerapan good corporate governance dan manajemen risiko agar hasilhasil yang diperoleh perusahaan lebih terkendali sesuai target yang ditetapkan. Keempat aksi korporasi ini kami harapkan dapat sesuai dengan potensi pasar logistik nasional maupun regional sehingga PT Pos Indonesia dapat memerankan dirinya sebagai infrastruktur jejaring logistik yang handal dan terpercaya, serta menjadi jasa pilihan utama masyarakat Indonesia. Kendala-kendala yang Dihadapi
Revitalization of the company’s business that we run aims to establish the optimal value creation in the future. This can narrow the gap between the realization of the targets set. Directors of PT Pos Indonesia has established new targets are more progressive in the days to come. We are confident to serve the logistics industry market provided better. We will build it with four goals revitalization of the business, namely the revitalization of the capacity of the company through strategic investment, the revitalization of the capabilities of the company through continues improvement of processes and systems business, the revitalization of the leadership of the company through the reorganization and development as well as creation of new business areas, and the revitalization of corporate governance through implementation of good corporate governance and risk management so that the results obtained by the company is controlled according to the targets set. Fourth this corporate action we hope will be in accordance with market potential national and regional logistics so that PT Pos Indonesia can portray himself as a logistics network infrastructure that is reliable and trustworthy, as well as being chosen by the public services in Indonesia. Constraints Facing
Saya menyadari bahwa untuk menjalankan keempat aksi korporasi tersebut perusahaan memiliki keterbatasan-keterbatasan yang ada yang harus segera dicarikan solusinya. Pertama adalah keterbatasan dana investasi untuk membangun kapasitas yang dibutuhkan pasar industri logistik. Hal ini telah lama dihadapi PT Pos Indonesia dan telah menjadi lingkaran masalah (vicious circle). Pertumbuhan pendapatan usaha yang kurang signifikan menyebabkan besaran laba operasi yang tidak memadai untuk dijadikan sumber dana investasi maupun sebagai dasar pengembalian dana eksternal. Dengan besaran investasi yang kurang memadai, PT Pos Indonesia akan sulit meningkatkan kapasitas layanannya, termasuk pemeliharaan dan peremajaan kantor-kantor pos, gudang-gudang pusat pemrosesan pos (mail processing center) serta armada transportasinya. Dengan tidak meningkatnya kapasitas tersebut, perusahaan akan sulit meningkatkan volume produksinya. Dengan kecilnya volume produksi maka berdampak pada laba operasi yang kecil pula. Demikian lingkaran masalah ini terus berlangsung. Besar investasi perusahaan di tahun 2013 sebesar Rp.366,40 M, tahun 2014 sebesar Rp. 316,06 M, sedangkan realisasi investasi di tahun 2015 sebesar Rp. 163,05M
I realized that to run the company’s fourth corporate action has limitations that exist that must be immediately addressed. The first is the limited investment funds to build the necessary capacity market logistics industry. It has long faced by PT Pos Indonesia and has been a problem circle (vicious circle). Growth in operating revenues less significant which caused the operating profit is insufficient to be used as a source of investment funds as well as the basis of external refunds. With the amount of investment that is less than adequate, PT Pos Indonesia will be difficult to increase the capacity of its services, including maintenance and rejuvenation of post offices, warehouses postal processing centers (mail processing center) as well as its transport fleet. With no increase in such capacity, the company will be difficult to increase the production volume. With a small volume of production, the impact on operating earnings too small. Thus the problem persists circle. Large investment companies in 2013 amounted to Rp.366,40 M, 2014 amounting to Rp. 316.06 M, while the realization of investments in 2015 amounted to Rp. 163,05M
Direksi PT Pos Indonesia menyadari bahwa solusi yang harus ditempuh adalah dengan memutus vicious circle tersebut. Hal itu akan dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas perusahaan melalui sumber dana eksternal dan kemitraan strategis (strategic partnership). Untuk itu PT Pos Indonesia akan merevaluasi asetnya agar kemampuan menyerap dana eksternal (bankabilitas) meningkat. Hal ini untuk menyesuaikan kapasitas perusahaan dengan besarnya potensi dan permintaan pasar bisnis logistik.
Directors of PT Pos Indonesia realized that the solution must be taken is to break the vicious circle. It will be done by increasing the capacity of companies through external funding sources and strategic partnerships (strategic partnership). For the PT Pos Indonesia will revalue its assets so that the ability to absorb external funds (bankable) increases. This is to adjust the capacity of the company with great potential and market demand logistics business.
Kendala kedua yang dihadapi perusahaan adalah lambatnya peningkatan kapabilitas perusahaan untuk menguasai
The second obstacle facing the company is the slow increase in the capability of the company to dominate the market
73
74
permintaan pasar yang cenderung meningkat. Dengan meningkatnya permintaan pasar online (e-commerce), kebutuhan akan kiriman paket meningkat dengan cepat. Kecenderungan ini telah menjadi trends industri logistik di seluruh dunia. Layanan paket PT Pos Indonesia belum menjadi pilihan utama bagi konsumen online di negerinya sendiri. Walaupun bidang distribusi dan antaran surat telah menjadi kompetensi intinya sejak Indonesia merdeka, namun rupanya transformasi kompetensi dari bisnis surat ke paket masih menjadi kendala. Lambatnya transformasi kompetensi ini juga terjadi saat perusahaan ingin melakukan ekstensifikasi pasar ke bidang-bidang lain yang sangat potensial, seperti logistik rural, bisnis retail, serta bisnis jasa keuangan berbasis account.
demand is likely to increase. With the increasing market demand online (e-commerce), the need for parcel increase rapidly. This trend has become the logistics industry trends worldwide. Service packages PT Pos Indonesia has not been a top choice for online consumers in their own country. Although the field of distribution and delivering letters has been a core competence since Indonesia’s independence, but apparently the transformation of the business letter to the competence of the package is still a constraint. The slow transformation of this competency also occur when a company wants to do a market extending to other areas with huge potential, such as rural logistics, retail businesses, as well as account-based financial services business.
Antisipasi PT Pos Indonesia (Persero) mengatasi kendala ini, ke depannya jajaran Direksi telah mulai mengembangkan program Pos Digital (PosDigi), yaitu suatu program berbasis teknologi informasi untuk mengelola dan mengendalikan data dalam jumlah besar termasuk aliran informasi, transaksi dan barang yang secara dinamis mengalir ke seluruh cabang kantor pos dari para konsumen kiriman paket, retail dan logistik. Implementasi PosDigi diharapkan dapat mengatasi kendala kapabilitas perusahaan untuk bersaing di bidang industri jasa yang sedang tumbuh ini. PosDigi juga akan memudahkan perusahaan merevitalisasi sistem-sistem dan proses bisnisnya.
Anticipation PT Pos Indonesia (persero) to overcome this obstacle, the future Board of Directors has started to develop a program of Post Digital (PosDigi), which is a program based information technology to manage and control the large amounts of data, including the flow of information, transactions and items that are dynamically flowing to all branches post office parcel of the consumer, retail and logistics. Implementation is expected to overcome obstacles PosDigi capability of the company to compete in the field of service industry is growing. PosDigi will also help revitalize the company’s systems and business processes.
Keterbatasan ketiga menyangkut komposisi sumberdaya manusia di PT Pos Indonesia yang sebagian besar (54,27 %) berada di usia 40-50 tahun. Di atas 50 tahun terdapat 24,36 % dari total 18.842 orang karyawan perusahaan. Di lain pihak hal ini merupakan sebuah advantage mengingat pengalaman dan pembelajaran yang sudah relatif matang dalam industri perposan. Namun di pihak lain kami mengidentifikasi terjadinya pola rekrutmen dan regenerasi yang kurang berjalan di masa lalu. Hal ini juga berkonotasi telah terjadinya diskontinuitas pola pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan pasar industri perposan. Perusahaan harus mengantisipasi peremajaan besar saat sebagian besar karyawan senior tersebut tiba masa pensiunnya.
A third limitation concerns the composition of human resources at PT Pos Indonesia, which mostly (54.27%) were in the age of 40-50 years. In over 50 years there are 24.36% of the total 18. 842 employees of the company. On the other hand this is an advantage considering the experience and lessons are already relatively mature in the postal industry. But on the other hand we identify the patterns of recruitment and regeneration not run in the past. It also connotes the occurrence of discontinuity patterns of education and training required postal industry market. Companies must anticipate the great rejuvenation of the time most of the senior employee retirement arrives.
Implikasi lain adalah melambatnya transformasi budaya yang dialami para karyawan perusahaan. PT Pos Indonesia berangkat dari status perusahaan jawatan dengan budaya birokrasi yang kuat. Selanjutnya berturut-turut berubah status menjadi perusahaan umum dan perseroan terbatas. Latar belakang ini terasa masih mewarnai keterbatasan perusahaan untuk bergerak lincah dengan tuntutan enterpreneurship yang tinggi guna menggarap perkembangan pasar yang bergerak dinamis.
Another implication is slowing cultural transformation experienced by the employees of the company. PT Pos Indonesia departing from the status of service companies with a strong bureaucratic culture. Further successively changed its status to a public company and limited liability companies. This background was still characterize the limitations of the company to move swiftly to the high demands of entrepreneurship in order to work on market developments that move dynamically.
Direksi PT Pos Indonesia telah merencanakan sebuah solusi dengan memperluas empowerment kepada para karyawan, terutama jajaran pimpinan, baik di tingkat pusat maupun regional. Hal tersebut kami lakukan dengan persiapan reorganisasi menyeluruh yang dimulai dengan pembentukan team-team champion sebagai embrio pengembangan bidang bisnis baru dan untuk menghadapi persaingan yang ketat dengan para operator swasta. Hal ini juga dibarengi dengan
Directors of PT Pos Indonesia has planned a solution by extending empowerment to the employees, especially the senior leaders, both at central and regional levels. This we do with the preparation of a thorough reorganization that began with the formation of teams champion as embryonic development of new business fields and to face stiff competition with private operators. It is also accompanied by the implementation of various types of training, workshops,
penyelenggaraan berbagai jenis pelatihan, workshop, dan seminar. Revitalisasi yang sedang kami jalankan bertujuan untuk meningkatkan kreativitas para pimpinan di semua tingkatan lini organisasi perusahaan.
and seminars. Revitalization being we run aims to increase the creativity of the leaders at all levels of the enterprise organizational lines.
Dengan peningkatan mutu sumberdaya manusia perusahaan, kami berharap dapat memecahkan masalah tata kelola perusahaan, yang merupakan kendala ke-empat. Tata kelola perusahaan yang baik dan benar (good corporate governance) harus benar-benar menjadi habbit bagi seluruh karyawan dan pimpinan PT Pos Indonesia. Kami telah mencermati berbagai potensi masalah di masa lalu berawal dari penerapan GCG yang tidak compliance. Hal ini berdampak serius terhadap kinerja perusahaan, hingga saat ini.
By improving the quality of human resources of the company, we hope to solve the problem of corporate governance, which is an obstacle to the fourth. Good corporate governance and true (good corporate governance) should really be a habbit of all employees and leaders of PT Pos Indonesia. We have been looking at a variety of potential problems in the past originated from the application of GCG is not compliance. This has serious implications on the performance of the company, until now.
Direksi PT Pos Indonesia saat ini telah membangun sebuah sistem tata kelola perusahaan yang baku, termasuk registrasi manajemen risikonya. Semua elemen perusahaan wajib mentaati sistem tata kelola ini, yang terdiri dari standar perilaku dan pedoman kode etik bagi karyawan, manual pengelolaan bagi dewan komisaris dan dewan direksi, beserta chartercharter yang melekat bagi organ-organ di bawah komisaris dan direksi. Hal ini berlaku pula bagi prosedur operasional standar yang harus ditaati oleh seluruh karyawan perusahaan. Diharapkan dengan menjalankan sistem tata kelola ini secara konsisten akan dapat mencegah fraud di berbagai lapisan dan mewujudkan PT Pos Indonesia sebagai perusahaan yang terpercaya di mata publik.
Directors of PT Pos Indonesia has built a system of corporate governance standard, including the registration of its risk management. All elements of the company has to comply with the governance system, which consists of standards of conduct and guidelines for codes of conduct for employees, manual management of the board of commissioners and board of directors, along with charter charter attached to the organs under commissioners and directors. This applies to the standard operating procedures that must be adhered to by all employees of the company. It is expected to run the system’s governance will consistently be able to prevent fraud in the various layers and realize PT Pos Indonesia as a reliable company in the public eye.
Analisis tentang Prospek Usaha Pemegang saham yang saya hormati,
Analysis on Business Prospects Shareholders and Gentlemen,
Revitalisasi bisnis yang saat ini dicanangkan oleh PT Pos Indonesia merujuk pada makin besarnya pasar yang tersedia bagi industri perposan di Indonesia. Beberapa survey pasar telah menunjukan prospek usaha bisnis transportasi dan logistik di tanah air pada tahun 2015 memiliki total pasar sebesar Rp. 2.152 triliun. Dari jumlah tersebut terdapat peluang penggarapan pasar potensial dari penanganan pengelolaan bisnis logistik yang selama ini dikerjakan sendiri oleh industri-industri seperti manufaktur, komunikasi, perdagangan, pertambangan, pertanian, dan jasa lainnya. PT Pos Indonesia sangat berpeluang mengisi kontrak logistik dari industri-industri tersebut yang menurut survey pasar senilai Rp. US$ 247,74 Miliar (sumber: Asosiasi logistik dan forwader Indonesia/ALFI).
Revitalization of the business currently launched by PT Pos Indonesia refers to the growing market for postal industry in Indonesia. Several market surveys have shown prospects of transport and logistics business in the country in 2015 had a total market of Rp. 2,152 trillion. Of these there are potential market opportunities cultivation of handling the logistics business management that has been done by the industries such as manufacturing, communications, trade, mining, agriculture, and other services. PT Pos Indonesia has the potential to fill logistics contract from these industries which, according to market surveys Rp. US $ 247.74 billion (source: Association of logistics and forwarder Indonesia / ALFI).
Perkembangan e-commerce yang tumbuh pesat di Indonesia pun membawa peluang pada prospek kiriman paket untuk tumbuh melebihi kiriman surat. Asosiasi e-commerce Indonesia telah mensurvey bahwa 57% penduduk Indonesia telah familliar dengan berbagai produk layanan e-commerce yang ditawarkan pada berbagai media online dan berbagai jenis devices. Survey tersebut di tahun 2012 juga menyatakan besar transaksi e-commerce di Indonesia mencapai lebih dari Rp. 30 Triliun, dengan pertumbuhan 32% per tahun. Sebagai penyedia jasa kurir terbesar tentunya PT Pos Indonesia memiliki peluang untuk melayani bisnis
The development of e-commerce is growing rapidly in Indonesia also bring opportunities on the prospects for growth exceeds the parcel letter mail. Association of Indonesian e-commerce has been surveyed that 57% of Indonesia’s population has been familliar with various products e-commerce services are offered on a variety of online media and the various types of devices. The survey in 2012 also expressed great e-commerce transactions in Indonesia reached more than Rp. 30 trillion, with growth of 32% per year. As the largest provider of courier services certainly PT Pos Indonesia has the opportunity to serve
75
penyampaian barang melalui e-commerce ini. Peluang usaha dari bisnis jasa keuangan dan retail juga memberikan prospek yang cerah bagi perusahaan. Kebutuhan masyarakat akan pengiriman uang (remitansi) yang mudah, cepat dan aman masih tinggi. Masyarakat Indonesia yang belum terlayani oleh sektor perbankan (unbanked people) menurut data Bank Indonesia masih berjumlah 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. PT Pos Indonesia memiliki peluang untuk berperan besar dalam menyediakan jasa financial inclusive ini. Begitu pula dengan peluang usaha jasa layanan berbagai pembayaran seperti kartu kredit, cicilan konsumen, pembayaran listrik, air minum, serta jasa lainnya. PT Pos Indonesia juga berpeluang besar menyediakan jasa kebutuhan retail di seluruh pelosok nusantara.
the business of delivering goods through e-commerce. Business opportunities from financial services and retail businesses also provide a bright prospect for the company. The public need to be sending money (remittances) easy, fast and secure is still high. Indonesian people who have not been served by the banking sector (unbanked people), according to data from Bank Indonesia still amounted to 60% of the total population of Indonesia. PT Pos Indonesia has the opportunity to play a major role in providing this inclusive financial services. Similarly, the business opportunities of various payment services such as credit cards, consumer installment, payment of electricity, water, and other services. PT Pos Indonesia also has a great opportunity to provide the needs of retail services across the archipelago.
Direksi PT Pos Indonesia telah mengembangkan model bisnis untuk menggarap berbagai peluang dari prospek usaha ini. Kami melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan sistem intermediaries ke dalam kelompok B2B (business to business), B2C (business to its customers), C2C (among customers), dan pasar pemerintah. Positioning PT Pos Indonesia adalah sebagai penyedia infrastruktur logistik nasional, penyedia infrastruktur pembayaran nasional, dan penyedia jasa layanan publik.
Directors of PT Pos Indonesia has developed a business model to work on various opportunities of this business prospects. We conduct customer segmentation based system of intermediaries into groups of B2B (business to business), B2C (business to its customers), C2C (Among customers), and government markets. Positioning PT Pos Indonesia is a national provider of logistics infrastructure, national payment infrastructure providers, and providers of public services.
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Pemegang saham yang saya hormati,
76
Implementation of Corporate Governance Shareholders and Gentlemen,
Sesuai Roadmap Implementasi GCG, sasaran yang hendak dicapai PT Pos Indonesia adalah mencapai posisi sebagai perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab, dengan praktek tata kelola yang semakin baik menuju Good Governance. Untuk mencapainya, pada tahap awal PT Pos Indonesia telah melakukan revisi dan penyempurnaan kebijakan GCG, melakukan sosialisasi dan asesmen. Penyempurnaan yang dilakukan di tahun 2015 meliputi revisi Code of Corporate Governance dan revisi Pedoman dan charters.
GCG Implementation Roadmap appropriate, targets to be achieved by PT Pos Indonesia is to achieve a position as a company that is ethical and responsible, with a governance practices are getting better towards Good Governance. To achieve this, in the early stages of PT Pos Indonesia has made revisions and improvements GCG policies, disseminating information and assessment. Enhancements made in 2015 include the revision of the Code of Corporate Governance and the revision of the Guidelines and the charters.
Pada tahun 2015, asesmen penerapan GCG PT Pos Indonesia dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, dengan nilai mencapai 81,79 (predikat “Baik”). Terkait hasil tersebut, kami berupaya meningkatkannya di tahun 2016 meliputi kelengkapan database profil risiko pada level proses, perancangan Key Risk Indicators (KRI) sebagai early warning system bagi Direksi, sosialisasi dan workshop manajemen risiko, optimalisasi pelaksanaan risk assessment level investasi dan proses.
In 2015, GCG implementation assessment conducted by PT Pos Indonesia BPKP Representative of West Java Province, with a value of 81.79 (the title of “Good”). Related to these results, we seek to increase in 2016 includes the completeness of the database at the level of the risk profile, the design of Key Risk Indicators (KRI) as an early warning system for the Board of Directors, socialization and workshop risk management, optimization of the implementation of risk assessment and the level of investment.
Upaya penting yang dilakukan perusahaan untuk memperkuat implementasi GCG sejak tahun 2013 adalah membangun dan menerapkan Whistleblowing System (WBS). Untuk meningkatkan efektivitas implementasi WBS, maka manajemen akan menyempurnakan panduan WBS sebagai alat pelengkap bagi Komite Integritas Karyawan dan menyosialisasikan sarana pengaduan kepada karyawan dan masyarakat baik melalui website, email maupun alamat surat.
Important effort by the company to strengthen the implementation of GCG since the year 2013 is to develop and implement Whistleblowing System (WBS). To improve the effectiveness of the implementation of the WBS, then the management will enhance the WBS guide as a complementary tool for Employee Integrity Committee and socialize the means for complaints to employees and communities through websites, email and mailing address.
Sepanjang tahun 2015 telah terjadi perubahan susunan anggota Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-179/MBU/08/2014, Keputusan Pemegang Saham Nomor: SK-61/MBU/05/2015 tanggal 7 Mei 2015, Sdr. Budi Setiawan dan Sdr. Budi Setiyawan telah mengakhiri tugasnya masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan SK no. SK-229/MBU/11/2015 telah diangkat Anggota Direksi baru PT Pos Indonesia, yaitu Sdr. Gilarsi W. Setijono sebagai Direktur Utama dan Sdri. Indyruwani Asikin Natanegara sebagai Direktur. Kami percaya, bahwa di bawah kepemimpinan Direksi yang baru, PT Pos Indonesia akan semakin berkembang.
Throughout 2015 there has been a change in the composition of the Board of Directors. Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. KEP-179 / MBU / 08/2014, Decision of Shareholders Number: SK-61 / MBU / 05/2015 dated May 7, 2015, Br. Budi Setiawan. Budi Setiyawan ended its work respectively as Managing Director and Director of Technology and Financial Services PT Pos Indonesia. Furthermore, based on the Decree no. SK-229 / MBU / 11/2015 has been appointed the new Board of Directors Member of PT Pos Indonesia, namely Mr. Gilarsi W. Setijono as Managing Director and Ms. Indyruwani Asikin Natanegara as Director. We believe that under the leadership of the new Board of Directors, PT Pos Indonesia will grow.
Penutup
Closing
Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada seluruh karyawan PT Pos Indonesia atas kerja keras dan dedikasinya. Kepada Dewan Komisaris, kami menyampaikan terimakasih atas arahan dan pengawasannya. Secara khusus, kami juga menyampaikan terimakasih yang tulus kepada para pengelola agenpos dan mitra kerja, yang telah ikut memberikan kontribusi kepada Perusahaan melalui peningkatan produktivitas jasa pos. Direksi berterimakasih pula kepada keluarga besar PT Pos Indonesia, pemerintah, pemegang saham, mitra bisnis, konsumen dan para pemangku kepentingan lainnya atas kerja sama dan dukungan yang diberikan selama ini. Kami yakin, dukungan dari semua pihak akan menjadi kekuatan bagi PT Pos Indonesia untuk mewujudkan masa depan yang lebih gemilang.
Gratitude and our sincere appreciation goes to all employees of PT Pos Indonesia for his hard work and dedication. To the Board, we express gratitude for the guidance and supervision. In particular, we also express sincere gratitude to the managers agenpos and partners, who have helped contribute to the Company through increasing the productivity of postal services. The Board of Directors also thanks to the great family of PT Pos Indonesia, government, shareholders, business partners, customers and other stakeholders for the cooperation and support given so far. We believe, the support of all parties would be a force for PT Pos Indonesia to realize a more glorious future.
Bandung, Juni 2016 / Juni 2016 Atas nama Dewan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) On behalf of Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero)
GILARSI WAHJU SETIJONO
Direktur Utama | President Director
77
PROFIL DIREKSI
PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS
GILARSI WAHJU SETIJONO DIREKTUR UTAMA President Director
GILARSI WAHJU SETIJONO adalah lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1987, Full Degree Teknik Kimia, Expert dalam Turn-around Leadership, Strategic Management, Marketing dan Financial Management. Pria kelahiran 10 Februari 1962 ini, telah melewati berbagai ujian kompleksitas permasalahan sebagai key-leader baik untuk perusahaan domestik maupun perusahaan international yang beroperasi secara cross-borders seperti Philips Lighting Asia Pacific (14 negara) yang berkantor di Shanghai, People Repubilic of China; Merril Lynch (3 negara) dengan portofolio Power Semiconductor di PSi Technologies, yang berkantor di Manila, Philippines. Usia per tanggal 31 Desember 2015 adalah 53 tahun. Gilarsi Wahju Setijono is a graduate of the Institute Teknologi Bandung (ITB) in 1987, Full Degree in Chemical Engineering, Expert in the Turn-around Leadership, Strategic Management, Marketing and Financial Management. Men born February 10, 1962, has passed the exams complexity of the issues as key-leader both for domestic companies and international companies operating cross-borders such as Philips Lighting Asia Pacific (14 countries) based in Shanghai, People Repubilic of China; Merrill Lynch (3 countries) with a portfolio of Power Semiconductor in PSI Technologies, based in Manila, Philippines. Age as of December 31, 2015 is 53 years.
FEBRIYANTO
DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA & UMUM Director of Human Resources & General Affairs
78
FEBRIYANTO sebelum menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum adalah Kepala Direktur Utama PT Pos Logistik Indonesia serta Kepala SBU Pos Logisticts PT Pos Indonesia (Persero). Penerima Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2011 dan The Best CEO on Survival Management of The Year tahun 2013 tersebut terdaftar sebagai mahasiswa Pendidikan Tinggi Pos Lanjutan tahun 1989 dan meraih gelar Honours Master of Total Quality Management dari University of Wollongong Australia tahun 2000. Pernah mengikuti beberapa pelatihan bidang Postal Services As A Business Enterprise Bremen Jerman, European Postal Services Congres Vienna Institute Austria, dan Postal Service Management di Tokyo Jepang. Pria kelahiran Jambi tahun 1966 ini, juga pernah bertugas khusus sebagai anggota delegasi RI pada Asian Pacific Postal Union (APPU) Congress. Usia pertanggal 31 Desember 2015 adalah 49 tahun.
Before serving as Director of Human Resources and General, Febriyanto was the Chief Director of PT Pos Indonesia (Persero) Logistics and SBU Head Post Logisticts PT Pos Indonesia (Persero). Wira Karya Medal recipient of the President of the Republic of Indonesia in 2011 and The Best CEO on Survival Management of the Year in 2013 is listed as a student of Higher Education Advanced Post 1989 and earned an Honours Degree of Master of Total Quality Management from the University of Wollongong in Australia in 2000 . Never follow some training in Postal Services As A Business Enterprise Bremen Germany, the European Postal Services Congres Austria Vienna Institute, and the Postal Service Management in Tokyo Japan. Men born in Jambi in 1966, the special has also served as a member of the Indonesian delegation at the Asian Pacific Postal Union (APPU) Congress. Age as of December 31, 2015 was 49 years.
POERNOMO sebelum menjabat Direktur Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) adalah Kepala Regional Office pada Regional Office II Bank BTN dengan prestasi kinerja “A“ dan Kepala Cabang Utama Semarang dengan pencapaian target yang luar biasa. Pria kelahiran Batang tahun 1960 ini, berhasil meraih gelar Sarjana Manajemen dari UNS Surakarta dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Airlangga Surabaya. Poernomo telah mengikuti beberapa training antara lain: Sertifikasi Manajemen Resiko dari Level I-V LSPP Jakarta, The 16th Asia Pacific Regional Froup Meeting Inter Bank BTN Denpasar Bali, Smart Merger and Acquisition Indonesia Risk Profesional A Jakarta, SespiBank Angkatan 43 Jakarta. Usia pertanggal 31 Desember 2015 adalah 55 tahun.
POERNOMO
DIREKTUR KEUANGAN Director of Finance
Purnomo before becoming Finance Director PT Pos Indonesia (Persero) is the head of the Regional Office Regional Office II BTN with the achievement of performance “A” and Head of the Main Branch of Semarang with outstanding achievement of targets. Men born in 1960 this rod, earned a Bachelor of Management of UNS Surakarta and holds a Master of Management from the University of Airlangga. Purnomo has attended several training include: Risk Management Certification from Level IV LSPP Jakarta, The 16th Asia Pacific Regional Meeting Froup Inter Bank BTN Denpasar Bali, Indonesia Smart Merger and Acquisition Risk Professionals A Jakarta, Jakarta 43 SESPIBANK Force. Age as of December 31, 2015 was 55 years.
79
AGUS FATKHUROHMAN HANDOYO DIREKTUR SURAT DAN PAKET Director of mail and Parcel
AGUS FATKHUROHMAN HANDOYO lahir di Tegal, Jawa Tengah tahun 1968. Sebelum menjabat sebagai Direktur Surat dan Paket adalah Direktur Solusi Bisnis PT Pos Logistik Indonesia, Kepala Divisi Regional Pos III Sumatera Bagian Selatan dan Vice President Pengembangan Bisnis di Kantor Pusat Bandung. Pria lulusan Pendidikan Tinggi Pos Sarjana Angkatan IV, 1993 ini juga meraih gelar S2 Magister Manajemen pada Universitas Dipenogoro Semarang pada tahun 2007. Penugasan khusus yang pernah dilakukannya antara lain: Anggota Delegasi RI ke Rusia, dalam rangka penjajakan kerjasama ekonomi dan perdagangan Indonesia dan Rusia, 2012 dan Anggota Delegasi RI ke Kazakhstan, dalam rangka penjajakan kerjasama ekonomi dan perdagangan Indonesia dan Kazakhstan. Usia pertanggal 31 Desember 2015 adalah 47 tahun.
Agus Fatkhurohman Handoyo born in Tegal, Central Java in 1968. Prior to serving as the Director of Mail and Package is the Director of Business Solutions Logistics PT Pos Indonesia (Persero), Head of Regional Division III
Post Southern Sumatra and Vice President of Business Development at the Central Office of Bandung. He graduated from the Higher Education Post Graduate Force IV, 1993 S2 also holds a Master of Management at the University of Diponegoro Semarang in 2007. Special Assignment ever done include: aggota Indonesian delegation to Russia, in order assessment of economic cooperation and trade between Indonesia and Russia, 2012 and Member of Indonesian Delegation to Kazakhstan, in order assessment of economic cooperation and trade between Indonesia and Kazakhstan. He is 47 years old as of December 31, 2015.
INDYRUWANI ASIKIN NATANEGARA
DIREKTUR TEKNOLOGI DAN JASA KEUANGAN Director of Technology and Financial Services
80
INDYRUWANI ASIKIN NATANEGARA kelahiran 22 November 1971 saat ini menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan, jabatan sebelumnya adalah sebagai Senior Manager Commercial PT. CARDIGAIR. Jebolan Webster Univertsity the Nedelands ini pernah berkarir sebagai National Account Manager DHL EXPRESS INDONESIA, Area Manager BANK BUANA INDONESIA, Account Executive Sales - JK 1 DHL EXPRESS INDONESIA, Senior Merchandiser Mark & Spencer Texmaco Group, dan Assistant To Marketing Director MEXX INTERNASIONAL. Usia pertanggal 31 Desember 2015 adalah 44 tahun.
INDYRUWANI Asikin NATANEGARA born on November 22, 1971, currently serves as Director of Technology and Financial Services, positions previously was Senior Manager Commercial PT. Cardig Air. A graduate of Webster Univertsity the Nedelands have had a career as a National Account Manager DHL EXPRESS INDONESIA, BUANA BANK INDONESIA Area Manager, Sales Account Executive - JK 1 DHL EXPRESS INDONESIA, Senior Merchandiser Mark & Spencer Texmaco Group, and Assistant To Marketing Director MEXX INTERNATIONAL. Age as of December 31, 2015 was 44 years.
GUSTI NGURAH PUTU SUGIARTA YASA sebelum menjabat sebagai Direktur Ritel dan Properti adalah Kepala Satuan Pengawas Internal serta Kepala Divisi Regional IV, Jabodetabek-Banten dan Fasilitator/Instruktur pelatihan di bidang manajemen pos, organizational behavior, training for trainers, front-liner course. Pria kelahiran Denpasar tahun 1964 ini, juga pernah terdaftar sebagai mahasiswa Pendidikan Tinggi Pos Lanjutan tahun 1986 dan meraih gelar MM Manajemen Keuangan dari Universitas gajah mada tahun 1993. Pernah mengikuti beberapa pelatihan Senior Leaders’ Program on Leadership Development Strategy and Customer-Centricity, PT John Clements Consultants Indonesia, Jakarta. Program Pendidikan Reguler Angkatan XLII (PPRA XLII), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dan Workshop Dasar-Dasar Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Perusahaan dengan Pendekatan Stratejik (LAPI ITB, Bandung). Usia pertanggal 31 Desember 2015 adalah 51 tahun.
GNP SUGIARTA YASA
DIREKTUR RITEL DAN PROPERTI Director of Retail & Property
Gusti Ngurah Putu Yasa Sugiarta before serving as Director of Retail and Property is the Head of Internal Audit Unit and Head of Regional Division IV, Greater Jakarta, Banten and Facilitator / Instructor training in the field of postal management, organizational behavior, training for trainers, front-liner course. Men born in Denpasar in 1964, has also been registered as a student of Higher Education Advanced Post 1986 and earned her MM Financial Management of Gajah Mada University in 1993. Attended several Senior Training Leaders’ Programme on Leadership Development Strategy and Customer-Centricity, PT John Clements Consultants Indonesia, Jakarta. XLII Regular Education Program (PPRA XLII), National Security Agency of the Republic of Indonesia (Indonesian National Resilience Institute) and Workshop Basics Corporate Performance Management System Development with Strategic Approach (LAPI ITB, Bandung). Age as of December 31, 2015 was 51 years.
81
TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT ACCOUNTABILITY
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pelaporan
Reporting Responsibility
Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari Laporan Tahunan ini berikut laporan keuangan dan informasi keuangan lain yang terkait.
The Board of Commissioners and the Board of Directors hereby declare to take full responsibility of the truth of the contents of this Annual Report including the financial report and other relevant financial information.
DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners
BASUKI YUSUF ISKANDAR Komisaris Utama President Commissioner
KARYONO SUPOMO
BOBBY HAMZAR RAFINUS
Komisaris Independen Independent Commissioner
Komisaris Commissioner
DEDI SYARIF USMAN
FERRARI ROEMAWI
Komisaris Commissioner
Komisaris Commissioner
MUDHOFIR KHAMID Komisaris Commissioner
82
DIREKSI Board of Directors
GILARSI WAHJU SETIJONO Direktur Utama President Director
POERNOMO
FEBRIYANTO
Direktur Keuangan Director of Finance
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs
AGUS F HANDOYO
GNP SUGIARTA YASA
Direktur Surat dan Paket Director of Mail and Parcel
Direktur Ritel dan Properti Director of Retail and Property
INDYRUWANI ASIKIN NATANEGARA Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Director of Technology and Financial Services
83
Pembahasan dan Analisis Manajemen Management Discussion and Analysis
TINJAUAN INDUSTRI & PROSPEK USAHA
INDUSTRIAL REVIEW & BUSINESS PROSPECT Tinjauan Industri Pos Dunia
Review of World Postal Mail Industry
Dalam sejarah perkembangannya, industri pos merupakan industri kurir yang bertugas melakukan penyampaian berita tertulis dari pengirim kepada penerima, produknya disebut surat. Perkembangan industri persuratan pada mulanya merupakan industri strategis dan penting bagi masyarakat dan pemerintahan mengingat saat itu teknologi telekomunikasi belum berkembang. Dapat dikatakan pada waktu itu industri kurir berkonvergensi dengan industri komunikasi sampai lahirnya telepon dan telegraf.
In the history of the development of postal industry, the Courier industry is tasked with written news delivery from sender to receiver, the product is called mail. The industry was originally a strategically important industry for the people and the Government considering it was under-developing telecommunications technology. It can be said at the time that the Courier industry was converged with industry communication until the inception of telephone and telegraph.
Perkembangan industri komunikasi dan telekomunikasi telah membawa dampak besar bagi industri kurir, terutama surat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Universal Postal Union, volume surat konvensional global mengalami penurunan sebesar 57 miliar dari tahun 2006 ke tahun 2010. Selain itu, hasil analisa yang dilakukan oleh International Post Corporation menunjukan adanya kemungkinan yang tinggi untuk penurunan volume tersebut dalam 15 tahun yang akan datang. Dengan demikian, tantangan utama di dalam dunia pelayanan jasa pos saat ini adalah sebagai berikut :
The development of communications and telecommunications industry have brought a huge impact for the industry, particularly courier mail. Based on data collected from the Universal Postal Union, global conventional mail volume decreased by 57 billion from 2006 to 2010. In addition, the results of the analysis conducted by the International Post Corporation showed the presence of a high possibility to decrease the volume in 15 years to come. Thus, a major challenge in the world of postal services at this time are as follows:
•
•
• •
86
Mengestimasi volume surat-menyurat kon ven si onal (via pos dan kurir) di kemudian hari. Adanya persaingan yang ketat antara jasa layanan pos dan kurir swasta. Perkembangan teknologi dan perubahan demografis masyarakat membuat pelanggan berpindah dari korespondensi surat konvensional kepada surat elektronik.
• •
Estimate the volume of conventional mailing (via the post and Courier) at a later date. There is intense competition between postal services and private. courier services. Technological developments and demographic change in society which make customers move from conventional mail correspondence to electronic mail.
Kelangsungan Usaha
Going Concern
Melihat hal-hal tersebut di atas, Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation atau USO) dari layanan pos milik pemerintah atau publik yang ada pada saat ini dapat menjadi sulit dipertahankan dan ia pun tidak dapat mengandalkan pendapatan hanya dari surat konvensional saja. Menghadapi permasalahan ini, secara otomatis para penyedia jasa pos di seluruh dunia harus mampu mempunyai model bisnis yang mampu mendukung kesinambungan.
Considering the things mentioned above, Universal Service Obligations (USO) from the Government-owned postal service that there is at the moment it can be tough to be maintained and was not able to rely on income only from conventional mail only. Faced with these problems, automatically the postal service providers around the world should be able to have a business model that is capable of supporting sustainability.
Faktor Pendorong Perubahan Industri Surat Pos
Driving Factors on Postal Mail Industrial Changes
Menurut International Post Corporation, beberapa faktor pendorong yang menjadi proses perubahan layanan pos di masa depan, adalah :
According to the International Post Corporation, some of the factors driving the process of change in the postal service in the future, are:
•
•
•
•
• • • • •
Ketidakpastian dari relevansi surat-menyurat bagi pelanggan di kemudian hari. Adanya keanekaragaman pilihan dalam komunikasi bisnis melalui akses broadband dan pengembangan teknologi seluler. Hasil dari penurunan volume surat-menyurat dikarenakan persaingan, liberalisasi pasar, dan respon terhadap peraturan yang berlaku. Tekanan sosial untuk mengurangi jumlah penggunaan kertas sebagai tindakan untuk melestarikan lingkungan. Resiko dari penurunan surat-menyurat yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Tingkat permintaan dari pengirim dan penerima untuk jasa yang lebih baik dan harga yang lebih terjangkau. Perubahan profil demografi pelanggan dan karyawan pos, dan Kesempatan untuk mengangkat nama pos yang berasal dari kebutuhan akan kepercayaan, privasi dan keamanan dari pelanggan.
Secara umum, langkah-langkah yang wajib dilakukan penyedia layanan pos di seluruh dunia antara lain diversifikasi produk, penyesuaian harga, perubahan kebijakan, dan peningkatan produktivitas. Selain itu, penyedia layanan pos harus memperhatikan kebutuhan pelanggan (customer oriented service), termasuk kualitas pelayanan yang mereka harapkan. Ini menjadi tantangan utama PT Pos Indonesia (Persero) untuk mengembangkan usaha kurirnya.
•
•
• • • • •
The uncertainty of the relevance of the correspondence to the customer at a later date. The existence of a diversity of choice in business communications through broadband access and mobile technology development. The result of the decrease in the volume of correspondence due to competition, the liberalisation of the market, and the response to the regulations. Social pressure to reduce the use of paper as a number of actions to preserve the environment. He risk of loss resulting from any correspondence by the economic recession. The level of demand from the sender and the recipient to better service and more affordable pricing. Changes in demographic profiles of customers and employees of the post, and a chance to lift the post name which is derived from the need for security, privacy and trust from customers.
• In General, the steps that must be done by postal service providers around the world are, among others, product diversification, price adjustment, policy changes, and increased productivity. In addition, the postal service provider should pay attention to the needs of customers (customer oriented service), including the quality of service they expect. This became the key challenges for PT Pos Indonesia (Persero) to develop the enterprise.
Investment Plan for World Postal Industry
Investment Plan for World Postal Industry
Industri layanan pos di seluruh dunia pada umumnya telah menanamkan modal yang cukup tinggi pada bidang transportasi dan teknologi penyortiran untuk meningkatkan efisiensi dan keefektivan pelayanan. Namun, investasi tersebut wajib memperhatikan besaran volume surat menyurat konvensional, karena aspek ini memiliki implikasi operasional bagi para penyedia layanan pos. Salah satu implikasi operasional tersebut adalah penyesuaian prosedur operasional dan peningkatan kualitas layanan. Apabila investasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan implikasi operasional di atas, maka investasi tersebut dapat masih menghasilkan laba yang optimal.
The postal service industry all over the world in general has been investing a high enough in the field of transport and sorting technology to increase efficiency and effectivity service. However, the investment required to heed conventional correspondence volume quantities, because this aspect has the operational implications for the providers of postal services. one of these is the operational implications of adjustment procedures and operational improvements in the quality of service. If the investments made in accordance with the needs of the operational implications of the above, then such investment can still generate optimal profit.
Bagaimana melakukan positioning surat konvensional di dunia online dengan adanya perkembangan dunia teknologi informasi saat ini, industri layanan pos milik pemerintah di seluruh dunia diharapkan untuk menjadikan surat konvensional sebagai bagian dari suatu bisnis jasa yang interaktif dan terintegrasi dengan teknologi, bukan sebagai suatu sarana tradisional dalam berkomunikasi. Dengan demikian, model bisnis layanan pos milik pemerintah harus terfokus pada nilai yang ditawarkan (Value - Oriented).
How to do a conventional letter positioning in the online world with the development of the world information technology today, the Government-owned postal service industry worldwide is expected to make a conventional mail as part of an interactive service business and technology integrates with, rather than as a traditional means of communicating. Thus, the business model of the State-owned postal services must be focused on the value being offered (Value-Oriented).
87
International Post Corporation memperkirakan bahwa penyedia layanan pos milik pemerintah akan lebih berkonsentrasi di pasar domestik, meskipun layanan mereka terintegrasi dengan teknologi. Namun, beberapa penyedia layanan pos milik pemerintah di negara tertentu juga berusaha untuk memperoleh pendapatan yang cukup signifikan dari pasar perposan internasional. Melihat hal ini, para penyedia layanan pos tersebut harus bekerjasama dengan penyedia layanan pos yang lain, termasuk pesaing dalam industri tersebut.
International Post Corporation estimates that the State-owned postal service provider will concentrate more on the domestic market, although their services integrated with technology. However, some government-owned postal service provider in a given country also sought to gain significant revenue from international postal market. Seeing this, the postal service providers should cooperate with the other postal service providers, including competitors in the industry.
Para pemangku kepentingan (terutama pemerintah) yang berkepentingan langsung dengan operator jasa pos yang memiliki bidang kewajiban pelayanan universal (USO) wajib menyadari bahwa akan terdapat perubahan mendasar pada kegiatan surat-menyurat. Menurut International Post Corporation, perusahaan jasa pos yang melayani USO akan berevolusi dari penyedia layanan surat-menyurat konvensional menjadi penyedia layanan internet broadband. Para operator jasa pos di dunia, jika tetap berkonsentrasi pada layanan surat pos konvensional, diperkirakan akan memerlukan subsidi dari pemerintah agar dapat menjaga kesinambungan bisnisnya atau kesinambungan tugas pelayanan umumnya (Public Service Obligations atau PSO).
Stakeholders (especially the Government) that are concerned directly with the postal service operator which has the universal service obligation fields (USO) must realize that there will be fundamental changes in the activities of the correspondence. According to the International Post Corporation, the postal services company serving the USO will evolve from a conventional mailing service provider becomes a provider of broadband internet services. The postal service operator in the world, if it remains concentrated on conventional postal mail service, it is estimated will require subsidies from the Government in order to keep its business continuity or continuity of Public Service Obligations or PSO.
Dengan demikian rancangan investasi industri pos berdasarkan berbagai penelitian dunia terhadap kecenderungan bisnis pos secara universal di masa depan adalah:
Thus the investment draft based on a variety of research about world postal industry of postal business trends universally in the future are:
•
•
• • •
88
Investasi diarahkan untuk diversifikasi produk dan meningkatkan produktivitas Operator jasa pos harus fokus pada kebutuhan pelanggan dan kualitas layanan Positioning produk saat ini harus terintegrasi dengan produk teknologi komunikasi kontemporer yang ada Operator jasa pos harus berorientasi pada nilai jaringan usaha dan berkonvergensi dengan masyarakat digital.
• • •
Investments are directed to diversify products and increase the productivity of postal service Operators must focus on the needs of the customers and the quality of service The current product positioning should be integrated with the existing contemporary communication technology Postal service operator should be business value chainoriented and converged with a digital society.
Keberadaan AdMail Pos
The Existence of AdMail Pos
Admail Pos atau direct mail atau surat pemasaran langsung muncul sebagai salah satu kesempatan yang dapat dikembangkan lebih jauh. Namun, untuk memaksimalkan potensi bisnis surat pemasaran langsung tersebut, para operator industri layanan pos perlu meningkatkan fungsi pemasaran mereka dan bukan hanya memperhatikan kegiatan operasional dalam pengiriman surat. Tantangan yang wajib untuk dihadapi oleh surat pemasaran langsung adalah penggunaan internet sebagai media pemasaran online.
Admail Post or direct mail or direct marketing mail emerged as one of the postal business opportunities that can be developed further. However, to maximize the business potential of Admail Post operator, the postal service industry need to improve their marketing functions and not just paying attention to operational activities in the delivery of mail. The challenges faced by Admail Post is the use of the internet as a marketing medium on line.
Dengan meningkatkan fungsi surat pemasaran langsung sebagai media pemasaran yang relevan, terkini, fleksibel, hemat biaya, dan tepat sasaran, pihak pemasaran dari suatu perusahaan akan mampu mengikutsertakan surat pemasaran langsung sebagai salah satu kunci dari kegiatan pemasaran mereka. Beberapa operator pos di Eropa, seperti La Poste dan Deutsche Post telah menawarkan jasa pengiriman surat pemasaran langsung kepada pihak pemasaran di berbagai perusahaan terkemuka sebagai salah satu bentuk media pemasaran yang terintegrasi.
By improving the functions of Admail Post as relevant marketing media, which has current, flexible, cost-effective, and right on target, the marketing of a company will be able to include Admail Post as one of their main marketing activities. Some postal operators in Europe, such as La Poste and Deutsche has offered Admail Post delivery service to the marketing in various leading companies as a form of integrated marketing media.
Pada dasarnya, International Post Corporation menyatakan bahwa ada dua aspek yang mendasari pemilihan media pemasaran langsung pada suatu perusahaan. Yaitu aspek ekonomi dan aspek demografis. Aspek ekonomi berkaitan dengan anggaran yang tersedia dalam melakukan pemasaran. Para pihak pemasaran di suatu perusahaan akan cenderung memilih media pemasaran berbiaya yang lebih rendah, namun cukup efektif dari segi penjualan. Aspek demografis, di sisi lain lebih mengacu kepada karakter pihak pemasaran yang nantinya bertugas memilih media pemasaran. Jika pihak pemasaran di suatu perusahaan didominasi oleh kaum muda yang berumur 30 sampai 35 tahun, maka kecenderungan untuk menggunakan media pemasaran online akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan surat pemasaran langsung. Demikian pula sebaliknya dengan suatu
International Post Corporation states that there are two underlying aspects in selecting the media of direct marketing in a company. Both are the economic and demographic aspects. The former relates to the budget available to marketing. The marketing team in a company tends to choose lower-cost marketing media, yet effective enough in terms of sales. The later, in the other hand, refers more to the marketer characters who will later be in charge of selecting the media. If young people aged 30 to 35 years dominate the marketing in a company, the tendency to use online marketing media will be higher than direct mail marketing. On the contrary, if a company is dominated by senior marketing, they tend to use direct mail marketing than online marketing media.
89
perusahaan yang didominasi oleh para pihak pemasaran yang lebih senior. Mereka memiliki kecenderungan untuk menggunakan surat penawaran langsung dibandingkan dengan media pemasaran online. Melihat persaingan yang terjadi antara kedua media pemasaran ini, pihak operator industri layanan pos milik pemerintah atau publik wajib memberikan informasi yang tepat mengenai keunggulan surat pemasaran langsung. Keunggulan tersebut adalah membangun hubungan yang baik antara merk perusahaan dengan para pelanggan. Selain itu, surat pemasaran langsung juga dapat terintegrasi dengan baik dengan media pemasaran lainnya. Seperti majalah, selebaran, dan media tertulis lainya, di mana integrasi ini akan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk berhubungan secara langsung dengan perusahaan.
90
Leadership yang kuat diperlukan untuk memberikan arah kepada para karyawan perusahaan ke arah visi baru.
Looking at the competition between both media, the industry operator of both government and public postal services shall provide information regarding the exact advantages of direct marketing mail. The advantage is to build a good relationship between brand companies with customers. In addition, direct marketing mails can also well integrate with other marketing media such as magazines, pamphlets, and other written media. This integration may ease the customer to deal directly with the company.
Selain mampu menjelaskan tentang keunggulan dari surat pemasaran langsung, para penyedia layanan pos milik pemerintah atau publik juga harus mampu menjawab kekhawatiran pihak pemasaran mengenai biaya, waktu pengiriman, dan tingkat pengukuran. Sebagai contoh, bagaimana penyedia layanan pos milik pemerintah atau publik menyesuaikan mekanisme harga agar lebih terjangkau.
In addition to being able to explain about the superiority of Admail Post, postal service providers should also be able to answer the concerns of parties regarding marketing costs, travel time, and measurement level of delivery service. For example, how does the postal service providers to adjust price mechanism to make it more affordable. Admail Post development is one of the investment draft that can run the post industry for being convergence with digital community lifestyle.
Tinjauan Perkembangan PT Pos Indonesia (Persero)
Review of the Development of PT Pos Indonesia (Persero) in
dalam Konteks Organisasi Industri
the Context of Industrial Organization
Perubahan zaman dan perkembangan teknologi tentu mempengaruhi jatuh bangunnya industri pos di tanah air. Jasa pos yang bercirikan pengantaran surat bagi komunikasi antar penduduk tersubstitusi secara sempurna oleh layanan SMS dan email. Demikian pula terjadi pada bisnis logistik modern dewasa ini yang semakin maju dengan dilengkapi teknologi informasi dan komunikasi. Para operator industri pos di seluruh dunia menyadari bahwa dewasa ini adalah era konektivitas logistik, sementara bisnis surat telah menjadi sunset industry.
Global changes and technological developments naturally affect the postal industry in Indonesia. The postal service which is characterized by the delivery of mail for the communication between inhabitants are perfectly substituted by SMS and e-mail. Similarly happens to the modern logistics businesses nowadays are increasingly equipped with advanced information and communication technologies. The operators of the postal industry worldwide are aware that nowadays is the logistics connectivity, while the business mail has become a sunset industry.
Premis tersebut kiranya hampir betul jika melihat awal-awal berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang telah menggantikan layanan suratpos individual. Selama lebih dari satu dasawarsa yang lalu PT Pos Indonesia (Persero) mengalami penurunan volume produksi yang tajam. Perusahaan terus menerus mengalami kerugian dalam capaian kinerja keuangannya sejak tahun 2003 dan nyaris bangkrut di periode antara tahun 2004 hingga 2008. Pilihan yang ada selanjutnya hanyalah apakah PT Pos Indonesia (Persero) akan membiarkan dirinya tenggelam dalam era kemajuan teknologi dan tidak mampu memasuki era konektivitas logistik ataukah perusahaan memilih untuk berani melakukan revitalisasi dan mentransformasikan dirinya sejalan dengan kemajuan teknologi dan memasuki era konektivitas logistik dengan membangun kompetensi baru. Jika pilihan kedua yang diambil tentu memiliki konsekuensi
The premise is almost correct if it was the early development of information and communication technology that has replaced mail service individually. For more than a decade ago PT Pos Indonesia (Persero) experienced a sharp decrease in production volume. The company continued to suffer losses in its financial performance since 2003 and almost went Bankrupt in the period between 2004 and 2008. There are further choices is simply whether PT Pos Indonesia (Persero) would let himself sink into the era of technological advancement and unable to enter the era of logistics connectivity or choose to dare doing revitalizing and transforming itself in line with advances in technology and logistics connectivity entered the era by building new competencies.
bahwa manajemen PT Pos Indonesia (Persero) harus menggabungkan dua landasan utama, yakni leadership yang kuat dan jiwa entrepreneurship, terutama di kalangan pimpinannya. Hal ini merupakan prasyarat dalam membangun kompetensi baru yang diperlukan dalam menghadapi era konektivitas logistik yang ditandai dengan kemajuan information and communication technology (ICT). Leadership yang kuat diperlukan untuk memberikan directions kepada para karyawan perusahaan ke arah visi baru, meyakinkannya bahwa visi tersebut bernilai dan dapat dicapai perusahaan, serta mampu memotivasi para karyawan untuk melakukan perubahan. Sedangkan jiwa entrepreneurship diperlukan oleh seluruh karyawan perusahaan dari semua levelnya untuk mampu melakukan terobosan-terobosan bisnis baru yang sesuai dengan perubahan zaman serta berani mengambil keputusan untuk melakukan revitalisasi, turnaround, dan bertransformasi.
If the second option were taken, it naturally has consequences that PT Pos Indonesia (Persero) management must combine two main runways, namely a strong leadership and the spirit of entrepreneurship, especially among its leaders. It was a prerequisites in building new competencies needed in dealing with the logistics connectivity that is marked with the progress of information and communication technology (ICT). A strong Leadership is needed to give directions to the employees of the company towards new vision, assures them that the vision is valuable and being able to motivate its employees to make changes. While the spirit of entrepreneurship is needed by all employees of the company of all the level to be able to make breakthroughs in new business to suit the changing times and dared to take the decision to undertake revitalization, turnaround, and transform.
Revitalisasi dan transformasi PT Pos Indonesia (Persero) tidak saja bertujuan untuk menjaga going concern perusahaan, menjadikannya sebagai perusahaan yang bernilai, menguntungkan, bereputasi baik serta tumbuh dan berkembang di masa depan. Keharusan melakukan revitalisasi dan transformasi sebagai bagian dari blueprint strategi manajemen perusahaan didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terjadinya perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin tajam dan perubahan paradigma masyarakat terhadap perlunya kecepatan layanan. Hal ini menimbulkan cara berfikir dan tahapan transformasi dengan urutan sebagai berikut:
PT Pos Indonesia (Persero) transformation and revitalization is not only aims to keep going concern the company, but making it an affordable, profitable and reputable company that is grow and grow in the future. It is imperative to perform the transformation and revitalization as part of blueprint corporate strategy which is driven by the development of information and communication technology, changes in the business environment and the increasingly keen competition and change of paradigm of society against the need for speed of service. This gives rise to a way of thinking and the stages of transformation in the following order:
1
Pada awalnya PT Pos Indonesia (Persero) maju dan berkembang berbasis pada resource-based management, yaitu bertumpu pada sumberdaya utama yang dimilikinya yakni kantor-kantor pos yang tersebar di seluruh tanah air dan para pengantar pos yang siap melakukan de-
First, PT Pos Indonesia (Persero) was initially developed and developing based on resource-based management, which is based on the primary resources that belong to the post offices spread across the land and the delivery-post man that is ready to do the delivery of letters, parcels and money (weselpos). The com-
91
livery kiriman surat, paket dan uang (weselpos). Kompetensi dasar perusahaan yang dikelola manajemen adalah collecting dan delivery kiriman surat dan paket melalui loket-loket yang tersebar di seluruh kantor pos serta banyaknya para pengantar yang siap mengerjakan tugas tersebut.
2
Terjadinya penurunan volume surat individual secara drastis karena kemajuan teknologi telah mengharuskan kompetensi dasar perusahaan dirubah (change) dan ditransformasikan dari kompetensi collecting dan delivery surat dan paket menjadi kompetensi konektivitas dan logistik yang berbasis corporate customers dan business industry. Dengan kata lain, PT Pos Indonesia (Persero) maju dan berkembang di samping berbasis resource-based dari kantor-kantor pos yang ada harus dilengkapi pula dengan competency-based management, yaitu bertumpu pada kemampuan melakukan bisnis di luar surat dan paket untuk mengoptimalisasikan asetasetnya agar lebih bernilai.
3
Competency-based yang dibutuhkan dalam era konektivitas logistik dewasa ini adalah kemampuan mengelola kantor-kantor pos sebagai sebuah jaringan distribusi (distribution network) yang bernilai, terpercaya dan dapat dimanfaatkan bagi para pelaku ekonomi di tanah air guna melakukan usahanya. Change yang harus dilakukan adalah menjadikan kantor-kantor pos tidak saja sebagai jaringan fisik (yang dihubungkan melaui armada transportasi), namun juga sebagai jaringan virtual (yang terhubung secara on line) sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan jasajasa transaksi keuangan seperti remittance, bill payment, fund distribution, dan Bank channelling, serta jasa-jasa logistik, retail, dan property, disamping e-Commerce.
4
integrasi dari resource-based dan competency-based PT Pos Indonesia (Persero) sebagai perusahaan jaringan distribusi bertujuan agar perusahaan memiliki distinctive competencies yang khas dan unik serta memiliki keunggulan dalam menyelenggarakan bisnis mail, logistik, dan transaksi keuangan terutama bagi corporate customers dan business industry. Competency-based para karyawan PT Pos Indonesia (Persero) difokuskan agar memiliki superioritas atau keunggulan dalam hal proses, efisiensi, efektivitas, serta customer responsiveness atau kepuasan pelanggan dalam menjalankan bisnis jaringan distribusi. Inilah yang dimaksud dengan distinctive competency PT Pos Indonesia (Persero).
5
Dengan kompetensi baru yang dibangunnya maka PT Pos Indonesia (Persero) bertransformasi dari perusahaan kurir (courier company) menjadi perusahaan jaringan (network company). Implikasi PT Pos Indonesia (Persero) sebagai network company adalah dibentuknya berbagai diferensiasi produk dan lini bisnis baru sejalan dengan kompetensi yang dibangunnya. Perencanaan strategis perusahaan
92
pany’s basic competency is collecting and delivery of mail and parcel managed by post office’s counters that spread across the post offices as well as a large number of the delivery-post man that are ready to do the tasks.
Second, the individual mail volume decline drastically due to the advancement of technology which has necessitated to change the basic competence of the company and transformed the competence of collecting and delivery of letters and parcel to be competency-based of logistics and connectivity based on corporate customers and business industry. In other words, PT Pos Indonesia (Persero) developed and developing should be in addition to resource-based are to be interoperable with the competency-based management, which is based on the ability to do business outside of mail and parcel to optimalized its assets to make it more valuable.
Third, competency-based needs in an era of logistics connectivity is the ability to manage post offices as a distribution network were valued, trusted and can be utilized by economic players in the country in order to conduct its business. Change implemented is to make the post offices not only as a physical network (connected via a fleet of transport), but also as a virtual network (linked to on line) so it can be used to develop financial transaction services such as remittance, bill payment, fund distribution, and Bank channelling, as well as logistics services, retail, and property, as well as e-Commerce.
Fourthly, integration of resource-based and competency-based of PT Pos Indonesia (Persero) as the distribution network company has been aiming to be a company which has distinctive competencies that is the special and unique one and has the advantage in organizing business mail, logistics, and financial transactions especially for corporate customers and business industry. Competency-based employees of PT Pos Indonesia (Persero) is focused in order to have superiority or advantage in terms of process, efficiency, effectiveness, and customer responsiveness or customer satisfaction in distribution network business. This is what is meant by distinctive competency of PT Pos Indonesia (Persero).
Fifth, with the new building of competence then PT Pos Indonesia (Persero) transformed from a courier company into the distribution network (network company). Implications of PT Pos Indonesia (Persero) as a network company is the creation of a variety of differentiation of products and new lines of business in line with the building of competencies. The company’s strategic planning for the next five years (2014-2018) has charted the
selama lima tahun ke depan (2014-2018) telah memetakan roadmap target pencapaian hasil integrasi resource-based dan competency-based ini beserta langkah-langkah strategik dan program-program kerjanya.
roadmap for the integration of results achievement targets for resource-based and competency-based and strategic measures and programmes of work.
PT Pos Indonesia (Persero) mengembangkan kompetensi dengan kegiatan yang bertumpu kepada tiga bisnis intinya yaitu layanan pengiriman surat dan paket, logistik, dan jasa keuangan. Pada tahun 2015, pendapatan bisnis surat dan paket berkontribusi sebesar 59,17%, logistik sebesar 4,74%, dan jasa keuangan sebesar 28,51% sehingga ketiganya mengontribusikan 92,42% total pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero). Di masa depan, melalui sebaran dan luasnya jaringan yang dimiliki, PT Pos Indonesia (Persero) akan memanfaatkan jaringan tersebut untuk mengembangkan keseluruhan portofolio bisnisnya sehingga PT Pos Indonesia (Persero) tidak hanya menjadi penyelenggara surat dan paket, tetapi mampu bertransformasi menjadi network company yang andal dan terdepan. Di tahun 2015 ini melalui penguatan jaringan distribusi dan pengembangan pasar tersebut PT Pos Indonesia (Persero) mencanangkannya untuk menuju visi barunya sebagai perusahaan pos yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
PT Pos Indonesia (Persero) to develop competence with activities which, relying on three core business of mail delivery and parcel services, logistics, and financial services. In 2015, letters and packages business income accounted for 59.17%, 4.74% logistics, and financial services by 28.51% to 92.42% mengontribusikan three total operating revenues of PT Pos Indonesia (Persero). In the future, through the distribution and extent of the network owned by PT Pos Indonesia (Persero) will utilize these networks to develop overall business portfolio so that PT Pos Indonesia (Persero) is not only the organizer of letters and packages, but is able to transform into a network company that is reliable and cutting edge. In 2015 through the strengthening of the distribution network and market development, PT Pos Indonesia (Persero) reserved it for his new vision as a company towards a post that can be trusted by the community.
PT Pos Indonesia (Persero) mengembangkan kompetensi dengan kegiatan yang bertumpu kepada tiga bisnis intinya yaitu layanan pengiriman surat dan paket, logistik, dan jasa keuangan.
PT Pos Indonesia (Persero) to develop competence with activities which, relying on three core business of mail delivery and parcel services, logistics, and financial services.
93
TINJAUAN PEMASARAN DAN PANGSA PASAR
MARKET REVIEW & MARKET SHARE Surat dan Paket
Mail and Parcel
Sesuai dengan kajian IBIS World, industri pos untuk layanan surat di Indonesia mengalami pertumbuhan sejak tahun 2009 hingga 2013, yaitu Rp11,1T pada tahun 2009 dan mencapai Rp 11,7T pada tahun 2013. Kontribusi dan pertumbuhan terbesar selama kurun waktu 2009-2013 berasal dari surat korporat kepada individu (business to consumer-B2C). Saat ini, penyedia layanan pengiriman surat dan paket di Indonesia terdiri dari sekitar 3.400 perusahaan dengan mayoritas pangsa pasar dikuasi oleh 3 pemain utama, yaitu Tiki, PT Pos Indonesia (Persero), dan Tiki JNE. Dalam hal ini, mayoritas kegiatan pengiriman surat dan paket berada di area Jawa dan area tersebut dikuasai oleh jasa titipan swasta. Di bawah ini merupakan potret pangsa pasar para penyedia layanan surat dan paket di Indonesia selama 2013.
According to the study of IBIS World, postal mail service industry in Indonesia experienced growth from 2009 to 2013, amounting to Rp 11.1 Trillion in 2009 and reached Rp 11.7 Trillion in 2013. The biggest growth and contribution during the period 2009-2013 is derived from corporate to individuals letters (business-toconsumer-B2C). Currently, the mail and parcel delivery service providers in Indonesia consists of approximately 3,400 companies with majority market share held by 3 major players, namely PT Pos Indonesia (Persero), Tiki and Tiki JNE. In this case, the majority of mail and packages delivery activities are in the area of Java and that area controlled by private courier companies. The following are portraits of the market share of the mail and parcel service provider in Indonesia during 2013.
Logistik Potensi logistik di Indonesia sebenarnya jauh lebih besar dari US$ 33,34 miliar karena ada kegiatan logistik yang tersembunyi, akibat adanya sektor-sektor industri yang melayani jasa angkutan dan distribusi sendiri. Estimasi potensi logistik tersembunyi ini belum termasuk aktivitas illegal logging, illegal fishing dan trading.
94
Logistik Logistics potential in Indonesia is actually much larger than US $ 33.34 billion for logistics activities hidden there, due to the industrial sectors that serve their own transportation services and distribution. Estimation of the potential hidden logistics, not including illegal logging, illegal fishing and trading.
Dengan asumsi kontribusi sektor logistik yang tersembunyai sebesar ratarata 24% per sektor dari kontribusinya terhadap GDP, maka potensi pasar logistik Indonesia adalah sebagai berikut: PERMASALAHAN INDONESIA Tingginya biaya logistik juga memperlemah daya saing hampir semua komoditi yang dipoduksi Indonesia karena sektor logistik menghadapi banyak permasalahan, antara lain sebagai berikut:
Assuming the logistics sector contribution tersembunyai by an average 24% per sector of its contribution to GDP, the potential of Indonesia’s logistics market is as follows: INDONESIA ISSUES high cost of logistics also weaken the competitiveness of almost all commodities dipoduksi Indonesia because of the logistics sector faces many problems, among others, as follows:
a) b) c) d) e) f) g)
a) The issue of commodities. b) Infrastructure. c) Actors and logistics services provider. d) Human resources. e) Information and communication technologies. f ) Regulation. g) Institutional.
Masalah komoditas. Infrastruktur. Pelaku dan penyedia jasa logistik. Sumber daya manusia. Teknologi informasi dan komunikasi. Regulasi. Kelembagaan.
Sumber/Source : ALFI
95
Jasa Keuangan Financial Service
Remitansi Masuk ke Indonesia Remmitance Received to Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita merupakan pendorong tingkat permintaan terhadap produk-produk bisnis jasa keuangan. Pertumbuhan bisnis jasa keuangan di segmen produk remitansi secara internasional dan domestik didorong oleh tingkat pertumbuhan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Arus masuk remitansi ke Indonesia pada tahun 2015 telah mencapai US$ 8,6M dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 21% sejak tahun 2000. Didukung oleh pertumbuhan ekonomi global, pasar remitansi diperkirakan akan terus berkembang. Pertumbuhan segmen produk Pos Pay (SOPP) yang ditawarkan PT Pos Indonesia (Persero) didukung oleh tingkat pertumbuhan dua industri yang menjadi pendorong utama segmen produk ini, yaitu subscription-based industry dan financing industry. Pertumbuhan subscription industry dapat dilihat dari jumlah kepemilikan kartu kredit di Indonesia yang telah mencapai 16 juta dengan pertumbuhan rata-rata 5,54% dari tahun 2009 hingga 2015. Indonesia’s economic growth which is characterized by an increase in income per capita is driving the level of demand for the products of the financial services business. The growth of the financial services business in the segment of remittance products internationally and domestically is driven by the growth rate of the number of Indonesia’s labor (TKI) abroad. Remittance inflows to Indonesia in 2015 had reached US $8,6Billion with average growth of 21% since 2000. Powered by global economic growth, the remittance market is expected to continue to expand. Growth of the Pos Pay products segment (SOPP) offered PT Pos Indonesia (Persero) bolstered by the growth rate of the two industries that became a major force in this product segment, which is subscription-based industry and financing industry. Subscription growth industry can be seen from the number of credit card ownership in Indonesia which has reached 16 million with an average growth of 5,54% from 2009 to 2015.
Tahun Year
Jumlah transaksi Transactions
nilai trx (Rp juta) Trx. Value (Rp million)
2009
12.295.259
177.817.542
132.651.567
2010
13.574.673
194.675.233
158.687.057
2011
14.785.382
205.303.560
178.160.763
2012
14.817.168
217.956.183
197.558.986
2013
15.091.684
235.695.969
219.026.985
2014
16.043.347
250.543.218
250.177.517
2015
16.863.842
274.719.267
273.141.964
Source : Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI)
96
Jumlah kartu Cards
Untuk keseluruhan produk jasa keuangan yang dimiliki PT Pos Indonesia (Persero), keunggulan yang dimiliki PT Pos Indonesia (Persero) terletak pada jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan penetapan tarif yang relatif rendah.
For the whole financial services products owned by PT Pos Indonesia (Persero), the advantage of Pos lies in the network which are scattered throughout Indonesia and the relatively low rate setting.
Market Share Pembayaran Listrik
TEMPAT PEMBAYARAN LISTRIK MARKET SHARE Kantor Pos
50.11%
Langsung ke instansi terkait
18.01%
Agen Resmi
7.19%
Bank
7.70%
ATM Bank
7.16%
Indomaret
5.13%
Alfamaret
4.02%
Akses
0.17%
Lawson
0.23%
E-Banking
0.29%
Source : Riset Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk Jasa Keuangan Tahun 2015
Ritel
Retail
Pertumbuhan bisnis ritel akan mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi dan pertumbuhan tingkat perekonomian masyarakat. Menurut Business Monitor International (BMI), industri ritel akan tumbuh dengan rata-rata 11,4% setiap tahun hingga 2016.
Growth in retail business will increase in line with the growth in population and the growth rate of the economy. According to Business Monitor International (BMI), the retail industry will grow by an average of 11.4% each year until 2016.
Tren pertumbuhan bisnis ritel juga diikuti oleh pergeseran channel penjualan ritel. Saat ini di Indonesia, penjualan ritel dari pasar tradisional masih mendominasi dengan mencapai 77% dari total penjualan pasar ritel Indonesia. Akan tetapi meski pasar tradisional masih mendominasi pasar ritel, jumlah pasar tradisional mengalami penurunan seiring penetrasi pasar yang tinggi oleh supermarket dan minimarket pada tingkat area rural. Pada tahun 2018, diperkirakan kontribusi pasar tradisional menurun menjadi 58% dari total penjualan ritel di Indonesia.
Retail business growth trend is also followed by a shift in the retail sales channel. Currently in Indonesia, retail sales of the traditional market is still dominated by achieving 77% of the total sales of the Indonesian retail market. But while traditional markets still dominate the retail market, the number of traditional markets decrease with high market penetration by supermarkets and minimarkets at the level of rural area. In 2018, an estimated contribution of traditional markets decreased to 58% of total retail sales in Indonesia.
Di Indonesia, pelaku bisnis utama minimarket antara lain ialah Alfamart dan Indomaret, yang merupakan dua pemegang pangsa pasar terbesar minimarket di Indonesia.
In Indonesia, the main business among others are Alfamart minimarket and Indomaret, which are the two largest market share holder minimarket in Indonesia.
Gambar di atas memproyeksikan bahwa Alfamart memiliki pangsa pasar sebesar 44,97% dengan jumlah outlet lebih dari 10.300 outlet di seluruh Indonesia, sedangkan Indomaret sebesar 49.27% dengan jumlah outlet lebih dari 11.285 outlet di seluruh Indonesia. Meski jumlah outlet lebih rendah dibandingkan Indomaret, Bisnis ritel di Indonesia secara umum tumbuh 13% hingga 15%. Namun, perlambatan ekonomi di tahun 2015 ini membuat Aprindo menurunkan target pertumbuhan bisnis ritel menjadi 10%.
The above picture is projecting that Alfamart has a market share of 44.97% with an outlet at more than 10,300 outlets across Indonesia, while Indomaret amounted to 49.27% with the number of outlets of more than 11.285 outlets across Indonesia. Although the number of outlets is lower than Indomaret, Retail business in Indonesia in general grew 13% to 15%. However, the economic slowdown of 2015 made APRINDO cut its growth target to 10% of retail businesses.
97
Indomaret
11285
49.27%
Alfamart
10300
44.97%
Circle K
500
2.18%
7-Eleven
189
0.83%
Yongmart
183
0.80%
Starmart
150
0.65%
SB Mart
100
0.44%
Warung Rajawali
82
0.36%
Sidogiri Minimarket
38
0.17%
Lawson
38
0.17%
Fajar
20
0.09%
Padjajaran
20
0.09%
22905
100%
Total Sumber: Aprindo (2015)
Target omzet 2015 adalah Rp 165 triliun dengan asumsi kenaikan hanya 10% di bandingkan tahun lalu (Aprindo, 2015). Perkembangan jumlah outlet Alfamart dan Indomaret juga diekspektasikan terus meningkat dengan target masing-masing sekitar 700-800 outlet di seluruh Indonesia. Besarnya pangsa pasar yang dimiliki oleh keduanya menyebabkan Alfamart dan Indomaret dapat dijadikan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai mitra usaha pengembangan Post Shop di masa depan. Tren lain yang mampu berdampak terhadap bisnis ritel PT Pos Indonesia (Persero) adalah tren dan peluang bisnis e-commerce. Sesuai dengan karakteristik e-commerce sebagai bisnis yang dilakukan secara elektronik dan berbasis web, terdapat potensi pendapatan bisnis ini melalui penawaran space untuk beriklan di dalam situs. Rancangan masa depan aplikasi GaleriPOS akan dikembangkan menjadi POSTshop dan Agen POS virtual sehingga aplikasi tersebut tidak hanya menjadi jembatan bagi “business to business” melainkan juga „business to customer” dan “customer to customer”, Sehingga Bisnis Pos Ritel dapat menjadi Postal Trading House System.
2015 turnover target is Rp 165 trillion, assuming a gain of just 10% compared to last year (APRINDO, 2015). The number of outlets Alfamart and Indomaret diekspektasikan also continues to increase with each target around 700-800 outlets across Indonesia. The amount of the market share held by both cause and Indomaret Alfamart can be used as PT Pos Indonesia (Persero) as business partners the development of Post Shop in the future. Another trend is able to impact on the retail business of PT Pos Indonesia (Persero) is a trends and business opportunities in e-commerce. In accordance with the characteristics of e-commerce as a business that is done electronically and web-based, there is potential for this business revenues through offering space to advertise on the site. The design of future applications will be developed into POSTshop GaleriPOS and virtual POS agent so that the application is not only a bridge for “business to business” but also “business to customer” and “customer to customer”. So that can be a Retail Business Post Postal Trading House System.
98
TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT Segmen Usaha di dalam PT Pos Indonesia (Persero) terdiri dari layanan pengiriman surat dan paket, jasa keuangan, ritel, properti, dan anak-anak perusahaan yaitu PT Pos Logistik Indonesia dan PT Bhakti Wasantara Net (BWN).
Business segment in PT Pos Indonesia (Persero) consists of mail and parcel delivery services, financial services, retail, property, and subsidiaries namely PT Pos Logistik Indonesia and PT Bhakti Wasantara Net (BWN).
Suratpos
Mail Service
Rata-rata pencapaian target produksi bisnis Suratpos adalah 19,97% dari RKAP 2015 dengan pertumbuhan minus sebesar 65,09% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014.
The average production target businesses Postal Mail is 19.97% of the CBP 2015 with a negative growth of 65.09% compared with the realization in 2014.
Pencapaian target tertinggi diperoleh dari kiriman surat pos express sebesar 31,34% atau 13.615 ribu pucuk dari target sebesar 43.448 ribu pucuk. Sedangkan pencapaian surat kilat khusus mencapai 29,21% atau 47.987 ribu pucuk dari target 164.258 ribu pucuk.
The highest target achievement derived from express letterpost items amounting to 31.34% or 13 615 thousand shoots of the target of 43 448 thousand shoots. While the achievement of special delivery letter reached 29.21% or 47,987 thousand shoots of the target 164 258 thousand shoots.
Pencapaian terendah diperoleh dari kiriman korporat yaitu sebesar 13,70% atau 38.891 ribu pucuk dari target sebesar 289.836 ribu pucuk.
Obtained from the lowest target corporate items which amounted to 13.70% or 38 891 thousand shoots of the target of 289 836 thousand shoots.
Produksi Surat Pos Production of Mail
Paketpos
Parcel
Rata-rata pencapaian target produksi bisnis Paketpos adalah 21,55% dengan pertumbuhan minus 67,72% bila dibandingkan dengan realisasi 2014.
The average production target Paketpos business is 109.77% with a growth of 14.00% compared with the realization in 2013.
Pencapaian tertinggi diperoleh dari bisnis Paket Kilat Khusus sebesar 37,04%atau sebesar 2.056 ribu transaksi dari target sebesar 5.551 ribu transaksi dan jika dibandingkan dengan realisasi 2014 produksi paket kilat khusus mengalami penurunan
Obtained the highest achievement of the business standard package of 6.524 thousand pieces or by 136.80% of the target set at 4,769 thousand pieces. Realization of production in 2014 decreased by 6.41% compared to the year 2013 amounted to 6971 thousand pieces.
99
sebesar 66,33%. Sedangkan realisasi paket standar sebesar 19,05% atau 2.099 ribu transaksi dari target sebesar 11.018 ribu transaksi dan jika dibandingkan dengan realisasi 2014 sebesar 6.524 ribu, produksi paket standar mengalami penurunan sebesar 67,83%.
Overnight Package in 2014 realized for 6.106 thousand transactions or 192.50% of the target amount was set at 3,172 thousand transactions.
Produksi Paket Pos Production of Parcel
Admailpos Pada tahun 2015, pencapaian target produksi Layanan Korporat & Admail adalah 46.580 ribu pucuk atau 60,99% dari target 76.378 ribu pucuk. Kondisi ini menurun 65,30% jika dibandingkan dengan realisasi 2014 sebesar 134.224 ribu pucuk.
Admailpos In 2015, the production target Corporate Services & Admail shoots are 46 580 thousand or 60.99% of the target of 76.378 thousand shoots. This condition decreased 65.30% when compared with the realization in 2014 amounted to 134.224 thousand shoots.
100
Pos Internasional
International Post
Rata-rata pencapaian target produksi bisnis Pos Internasional adalah 2,74% dengan pencapaian tertinggi paket biasa LN sebesar 183 ribu transaksi atau 145,24% dari target sebesar 126 ribu dan bila dibandingkan dengan realisasi 2014 sebesar 51 ribu transaksi, produk ini meningkat sebesar 258,82%. Sedangkan realisasi paketpos cepat LN hanya tercapai 16,36% dari target 110 ribu transaksi atau 18 ribu transaksi dan menurun 78,31% jika dibandingkan dengan realisasi 2014 sebesar 83 ribu transaksi. Untuk produk EMS realisasi hanya tercapai 522 ribu transaksi atau 1,99% dari target 26.206 ribu transaksi dan mnenurun 95,82% dari realisasi 2014 sebesar 12.497 ribu transaksi.
The average production target of International Postal business is 2.74% with the highest achievement LN usual package of 183 thousand transactions, or 145.24% of the targets of 126 thousand and Compared to the realization in 2014 amounted to 51 thousand transactions, Reviews These products Increased by 258, 82%. While the realization of international parcel post express only Achieved 16,36 % of the targets of 110 thousand transactions, or 18 thousand transactions and Decreased 78,31% when Compared with the realization in 2014 amounted to 83 thousand transactions. For EMS product realization only Reached 522 thousand transactions, or 1.99% of the targets of 26.206 thousand transactions and decreased 95.82% of realization in 2014 amounted to 12. 497 thousand transactions.
Ritel
Ritel
Rata-rata pencapaian target produksi bisnis Ritel adalah 71,58%. Meterai tercapai 575,110 ribu keping atau 71,50% dari target 804.305 ribu keping dan menurun 34,16% dari realisasi 2014 sebesar 873.528 ribu keping.
On average the production target is 71.58% Retail business. The seal is achieved 575.110 thousand pieces or 71.50% of the target of 804.305 thousand pieces and decreased 34.16% of realization in 2014 amounted to 873.528 thousand pieces.
Sedangkan benda konsinyasi lainnya terealisasi 84,62% dari target sebesar 13 ribu pucuk dan menurun 69,44% dari realisasi 2014 sebesar 36 ribu pucuk.
While other consignment items realized 84.62% of the target of 13 thousand firearms and decreased 69.44% of realization in 2014 amounted to 36 thousand items.
Filateli
Philately
Rata-rata pencapaian target produksi bisnis Filateli pada tahun 2015 adalah sebesar 378,07%. Untuk prangko filateli tercapai sebesar 437,65% atau 56.536 ribu dari target sebesar 12.918 ribu keping dan naik 549,09% dari realisasi 2014 sebesar 8.710 ribu keping. Sedangkan benda filateli lainnya hanya tercapai 51,40% dari 2.356 ribu set yang ditargetkan atau 1.211 ribu set dan naik 149,69% dari realisasi 2014 sebesar 485 ribu set.
The average production target of philately business in 2015 amounted to 378.07%. For philatelic stamps reached by 437.65% or 56.536 thousand of the target of 12 918 thousand pieces and rose 549.09% of realization in 2014 amounted to 8.710 thousand pieces. While other philatelic items only reached 51.40% from 2,356 thousand set of targeted or 1.211 thousand sets and rises 149.69% of realization in 2014 amounted to 485 thousand sets.
101
60.000
56.536
45.000 30.000
15.000
2015
Transfer Uang
Transfer of money
Rata-rata pencapaian target produksi layanan Transfer Uang adalah 52,59% dan menurun 45,70% dibandingkann dengan realisasi 2014. Kontribusi capaian terbanyak dari layanan western union sebesar 3.733 ribu transaksi atau 120,89% dari target RKAP 2015 dan naik 3,98% dari realisasi 2014 sebesar 3.590 ribu transaksi. Sedangkan weselpos prima tercapai 58,30% dari target 849 ribu transaksi dan weselpos instan tercapai 53,59% dari RKAP 2015.
The average production target of Money Transfer service is 52.59% and 45.70% decline in 2014. Contributions dibandingkann with the realization of the achievements of most of western union services amounted to 3.733 thousand transactions, or 120.89% of the target in 2015 and rose 3.98 RKAP % of realization in 2014 amounted to 3,590 thousand transactions. While prima weselpos reached 58.30% of the target of 849 thousand transactions and instant weselpos reached 53.59% of CBP, 2015.
Remitansi Remittance
102
Pospay
Pospay
Rata-rata pencapaian target produksi Pos pay adalah 25,14% dan menurun 46,27% jika dibandingkan dengan realisasi 2014. Capaian tertinggi diraih oleh setoran PLN sebesar 45,71% atau 45.541 ribu transaksi dari target 99.634 ribu transaksi dan turun 46,49% dari realisasi 2014. Sedangkan layanan tabanas batara yang mencapai 7.223 ribu atau 25,88% dari target 27,908 ribu transaksi dan menurun 71,03% dari realisasi 2014. Realisasi setoran PDAM tercapai 24,62% dari target 33,557 ribu transaksi dan menurun 48,91% dari realisasi 2014. Realisasi angsuran perbankan tercapai 17,69% dari target sebesar 200,841 ribu transaksi dan menurun 22,22% dari realisasi 2014 sebesar 45,671 ribu transaksi.
The average production target Pospay is 25.14% and decreased 46.27% when compared to 2014. The realization of the highest achievement attained by PLN deposits amounted to 45.71% or 45.541 thousand transactions of the targeted 99.634 thousand transactions and down 46.49% of 2014. the realization of god Tabanas services that reach 7.223 thousand, or 25.88% of the target of 27.908 thousand transactions and decreased 71.03% from 2014. Actual realization taps deposits reached 24.62% of the target of 33.557 thousand transactions and decreased 48.91 % of realization of 2014. Actual banking installments reached 17.69% of the target of 200.841 thousand transactions and decreased 22.22% of realization in 2014 amounted to 45.671 thousand transactions.
Pospay Pospay
103
TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE
Laba Rugi Komprehensif
Comprehensive Income Statement In Billion IDR
Dalam Milyar Rupiah
Pendapatan Bersih
RKAP 2015
2015
2014
5546.28
4568.57
4360.55
82.37%
(3995.18)
4.77%
(3569.48)
(3285.75)
89.34%
8.64%
Laba Kotor Beban Usaha Pemasaran Umum dan administrasi
1551.11
999.09
1074.80
64.41%
(7.04%)
(53.92) (1050.93)
(81.60) (904.10)
(93.65) (739.15)
Jumlah beban usaha
(1104.85)
(985.69)
(832.81)
151.32% 86.03% 89.22%
(12.87%) 2231.00% 18.36%
Pendapatan lain-lain
0.00
44.70
42.42
-
5.36% (9.05%) (84.60%) 25.23% 102.06% (93.17%) (90.59%) 115.88% 119.16% (85.93%) (113.33%) (103.13%)
Beban Pokok Layanan
Beban lain-lain Laba Usaha Pendapatan keuangan Bagian Laba Entitas Asosiasi Beban keuangan LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Kini Tangguhan Beban pajak penghasilan-bersih Laba Bersih LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN LABA (RUGI) PENDAPATAN KOMPREHENSIF BERSIH
(10.10)
(17.21)
(18.92)
436.16 44.14 0.00
40.88 24.31 4.93
265.49 32.52
(75.24)
(51.51)
25.49
405.06
18.62
272.52
170.41% 9.37% 55.08% 68.46% 4.60%
(33.67) (43.89) (77.56) 327.49 (1.21) 326.28
(6.36) 17.74 11.38 29.99 (47.95) (17.96)
(67.60) 8.22 (59.38) 213.13 359.81 572.95
18.90% 40.41% (14.67%) 9.16% 3949.48% (5.50%)
Publikasi Pembayaran Pajak
Publication of Tax Payment
JENIS PAJAK KIND of TAX
NO
104
PENCAPAIAN GROWTH
1.
PPh Pasal 4 ayat (2)
2.
TAHUN YEAR
2011
2012
2013
2014
2015
1.384.037.675
2.928.961.629
2.867.401.116
4,830,132,024
4.166.121.426
PPh Pasal 21
38.770.771.500
48.445.945.796
49.798.551.833
62,112,250,300
72.877.948.675
3.
PPh Pasal 23
4.620.741.525
1.739.969.188
10.634.288.769
8,891,608,465
7.621.123.039
4.
PPh Pasal 25
20.178.227.979
58.411.486.500
43.955.729.064
51,753,440,496
64.851.342.918
5.
PPN
59.713.225.651
51.718.142.597
63.152.894.816
52,625,826,824
49.923.515.870
6.
PPN-WAPU
-
-
49.672.382.497
44,391,804,421
46.956.472.391
7.
PBB
8.114.647.764
6.651.892.649
7.159.899.054
8,816,982,798
9.093.608.523
8.
Pajak Lainnya (Pajak Daerah)
2.041.190.974
4.098.235.095
4.873.363.424
44,127,146
412.571.479
JUMLAH / TOTAL
134.822.843.068
173.994.633.454
232.114.510.573
228,636,040,450 255.902.704.303
IKHTISAR PENDAPATAN DAN BIAYA 2015
SUMMARY OF REVENUE AND EXPENSES 2015 Kinerja Pendapatan 2015
Income Performance 2015
Pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero) pada tahun 2015 mencapai sebesar Rp 4.568,57 Milyar atau 82,37% dari RKAP tahun 2015 sebesar Rp 5.546,28 Milyar. Pencapaian pendapatan usaha tahun 2015 ini mengalami kenaikan sebesar 4,77% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 4.360,55 Milyar.
The operating revenues of PT Pos Indonesia (Persero) in 2015 reached Rp 4568.57 billion or 82.37% of RKAP 2015 amounted to Rp 5546.28 billion. Achievement of 2015 revenues increased by 4.77% compared with the realization in 2014 amounted to US $ 4360.55 billion.
Gambaran realisasi pendapatan usaha tahun 2015 secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
Overview realization of revenues in 2015 can be explained in more detail as follows:
Pendapatan Suratpos dan Paketpos
Postal Mail and Parcel Revenue
Pendapatan surat dan paket 2015 terealisasi sebesar Rp 2.703,54 Milyar atau 86,60% dari target RKAP 2015 sebesar Rp 3.121,84 dan mengalami kenaikan sebesar 10,11% bila dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 2.455,84 Milyar Tidak tercapainya pendapatan surat dan paket atas RKAP 2015 disebabkan beberapa hal: a. Adanya permintaan diskon oleh pelanggan yang belum bisa diakomodasi oleh peraturan perusahaan. b. Adanya penyesuaian Standar Operating Procedure (SOP) kiriman online beberapa mitra yang diselesaikan. c. Layanan baru Paketpos Jumbo belum tersosialisasikan dengan baik ke pelanggan. d. Tarif EMS sebagian besar masih lebih mahal dibandingkan tarif pesaing sehingga hanya destinasi tertentu yang digunakan oleh pelanggan.
Revenue letters and packages in 2015 realized for Rp 2703.54 billion or 86.60% of the target of Rp 3121.84 RKAP 2015 and an increase of 10.11% when compared to the realization in 2014 of Rp 2455.84 billion Failure to achieve the revenue letters and packages on CBP in 2015 due to several things: a. The existence of demand discount by customers who can not be accommodated by the company regulations. b. The adjustment of Standard Operating Procedure (SOP) online submission of completed several partners. c. The new service Paketpos Jumbo has not been socialized properly to customers. d. Rates EMS is still largely more expensive than competitors’ rates so that only certain destinations that are used by customers.
105
106
Jasa Keuangan
Financial services
Pendapatan jasa keuangan 2015 sebesar Rp 1.302,78 Milyar atau 78,16% dari target RKAP tahun 2015 sebesar Rp1.666,83 Milyar. Secara akumulasi, realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 8,08% jika dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 1.417,35 Milyar. Kenaikan pendapatan hanya terjadi pada beberapa pendapatan diantaranya Pendapatan Giro, Bank Channelling, Weselpos Kemitraan DN, Weselpos Kemitraan DN lainnya serta Western Union. Kenaikan Pendapatan Giro dan Bank Channeling disebabkan oleh kenaikan imbal jasa /fee atas transaksi mengingat produksi atas layanan tersebut mengalami penurunan. Sedangkan kenaikan pendapatan Weselpos kemitraan DN, Weselpos Kemitraan DN lainnya diikuti oleh kenaikan produksi terutama layanan Weselpos Instan Cash to Account yang di-launching Juli 2015.
Financial services revenue in 2015 amounted to Rp 1302.78 billion or 78.16% of the target RKAP 2015 amounted Rp1.666,83 billion. Cumulatively, the realization of 2015 decreased by 8.08% when compared to the realization in 2014 of Rp 1417.35 billion. The increase in revenues only occurs in some revenues include revenues Giro, Bank Channelling, Weselpos Partnership DN, other DN Weselpos Partnership and Western Union. Increase in Revenues and Bank Giro Channeling due to increases in compensation / fee on the transaction considering the production of that service has decreased. While the increase in revenue Weselpos partnership DN, DN Partnership Weselpos more followed by an increase in production mainly service Weselpos Instant Cash to Account which was launched in July 2015.
Sedangkan penurunan pendapatan layanan jasa keuangan disebabkan beberapa hal: a. Semakin banyaknya kompetitor/perusahaan yang bergerak dalam bisnis pengiriman uang, sehingga pelanggan mempunyai alternatif tempat/cara mengirimkan uang. b. Gerakan Non Tunai telah menurunkan minat masyarakat dalam transaksi berbasis kas (Cash to Cash) sehingga size pasar weselpos secara otomatis mengalami penurunan. c. Implementasi Undang-Undang Transfer Dana No.3 Tahun 2011, Peraturan Bank Indonesia No.14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana, Prinsip-prinsip Know Yout Customer (KYC) dan Anti Money Laundry (AML) mempengaruhi proses bisnis Weselpos dimana isian yang ada dalam aplikasi menjadi lebih banyak sehingga timbul persepsi bahwa layanan Weselpos sekarang ribet. d. Penurunan jumlah pensiunan yang dibayarkan di Pos Indonesia sebagai akibat mutasi kantor bayar dan mundurnya usia pensiun e. Tumbuhnya pesaing-pesaing sejenis di bidang layanan kiriman uang baik untuk domestik maupun luar negeri dan pembayaran online (PPOB). f. Penurunan jumlah rerkening Giro Online (GOL) g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Nomor 19/ POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif dimana perbankan dapat memberikan layanan keuangan tanpa membuka cabang (branchless banking) atau dengan sistem keagenan.
While the decline in revenue for financial services due to several things: a. The number of competitors / company engaged in the business of sending money, so customers have an alternative place / way of sending money. b. Movement of Non-Cash has reduced the public interest in a cash-based transactions (Cash to Cash) so that the market size weselpos automatically decreased. c. Implementation Funds Transfer Act 3 of 2011, Bank Indonesia Regulation No.14 / 23 / PBI / 2012 on Funds Transfer, Principles yout Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundry (AML) affects business processes Weselpos where the stuffing in the app becomes more so as a perception that the service Weselpos now complicated. d. Decrease in the number of pensioners paid in Pos Indonesia as a result of mutation pay office and the resignation of retirement age e. The growth of similar competitors in the field of remittances services both for domestic as well as overseas and online payments (PPOB). f. The decline in the number of rerkening Giro Online (GOL) g. Regulation of the Financial Services Authority No. No. 19 / POJK.03 / 2014 on Financial Services in the Context of Financial Office Without Inclusive with banks to provide financial services without opening a branch (branchless banking) or with the agency system.
Ritel dan Properti
Retail and Property
Pendapatan layanan Ritel dan Properti pada tahun 2015 sebesar Rp 344,58 Milyar atau 85,91% dari target RKAP tahun 2015 sebesar Rp 401,10 Milyar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 285,23 Milyar atau mengalami kenaikan 20,75%. Seluruh pendapatan ritel dan properti mengalami kenaikan, namun kenaikan terbesar dari pendapatan benda konsinyasi sebesar 25,67% yang diperoleh dari kenaikan fee meterai dari Rp 394 menjadi 478 atau mengalami kenaikan sebesar 21,31% Penyebab tidak tercapainya target pendapatan Ritel dan Properti disebakan antara lain:
Retail and Property services revenue in 2015 amounted to Rp 344.58 billion or 85.91% of the target RKAP 2015 amounting to Rp 401.10 billion compared to the realization in 2014 amounted to 285.23 billion or increased 20.75%. The entire retail revenues and property have increased, but the biggest increase of revenues by 25.67% consigned objects derived from the increase in stamp fee of Rp 394 becomes 478 or an increase of 21.31% The cause of not achieving the revenue targets Retail and Property disebakan among others:
a. b.
c.
d.
e. f.
g.
h.
i.
j.
Menurunnya minat masyarakat terhadap benda filateli. Pemanfaatan Properti di regional harus mendapat persetujuan dari Kantor Pusat sehingga prosesnya lama, akibat tidak adanya pendelegasian kewenangan kepada Direksi (sesuai kententuan dalam AD perusahaan). Pengembangan Properti (investasi internal maupun kemitraan) membutuhkan proses birokrasi dan waktu yang lama sehingga tidak dapat menghasilkan pendapatan dalam waktu singkat. Pemisahan pengelolaan aset property dari divisi Properti kepada anak perusahaan (PT Properti Pos Indonesia), hal ini berdampak kepada penerimaan hasil properti yang tadinya masuk sebagai pendapatan induk menjadi pendapatan anak perusahaan. Ruangan/lahan/bangunan iddle yang tersedia dan dapat dimanfaatkan mitra tidak siap pakai. Pengembangan Properti Investasi sebagian masih dalam taraf proses pengadaaan dan konstruksi fisik sehingga belum bisa menghasilkan pendapatan. Lokasi-lokasi pengembangan properti oleh anak perusahaan properti belum dapat menghasilkan pendapatan karena pelaksanaannya oleh anak perusahaan tetap harus mendapat ijin dari Kementrian BUMN, di pihak lain anak perusahaan masih dalam proses konsolidasi sehingga belum mampu mengelola properti Pos dalam jumlah banyak (bertahap). Pengembangan bisnis Divisi lain (MMU, KLG BSM, Post Shop, dll) banyak memanfaatkan lokasi yang potensial untuk Bisnis Properti dan pendapatan yang diperoleh dari optimalisasi properti tersebut masuk pendapatan Divisi lain dan tidak masuk pendapatan properti. Adanya pembatasan jenis usaha dan mitra dalam pemanfaatan properti antara lain penyewaan ATM, restoran/kantin, mitra UKM, mitra kresun lokal, baik terhadap PKS lama maupun PKS baru. Pengalihan operasional Building Management Graha Pos Indonesia Bandung kepada PT Pos Properti Indonesia hal ini menyebabkan terjadinya pengalihan pendapatan yang tadinya masuk pendapatan perusahaan induk menjadi pendapatan anak perusahaan.
a. b.
c.
d.
e. f.
g.
h.
i.
j.
The decline in public interest in the philatelic items. The use of property in the region must get approval from the Central Office so that the process is long, due to the lack of delegation of authority to the Board of Directors (according the company rules). Development Property (internal investment and partnership) requires a bureaucratic process and a long time so it can not generate income in a short time. Separation of property asset management division of property to subsidiaries (Property PT Pos Indonesia), this affects the acceptance of the results of the property that was entered as revenue into revenue holding subsidiaries. Room / land / building iddle available and can be utilized partners are not ready to use. Property Development Investment partially still in early stages and construction process of providing physical so can not generate revenue. Locations of property development by subsidiary property has not been able to generate income for its implementation by the subsidiary still had to get permission from the Ministry of State Enterprises, on the other hand the subsidiary is still in the process of consolidation that has not been able to manage the property Pos in large amounts (increments). any other Division Business Development (MMU, KLG BSM, the Post Shop, etc.) are making use of the potential sites for Business Property and income derived from such property entered revenue optimization Another division and does not enter the property income. The existence of restrictions on the type of business and partners in the utilization of the property include ATM rental, restaurant / cafeteria, SME partners, local Kresun partners, both the old and new MCC MCC. The transfer of operational Building Management Graha PT Pos Indonesia Bandung Property Pos Indonesia this causes a transfer of income that had been entered into the revenue income of the parent company’s subsidiaries.
107
108
Pendapatan Logistik Pendapatan Logistik selama tahun 2015 berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 214,72 Milyar atau 60,79% dari target sebesar Rp 356,51 Milyar, jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 7,07% dari realisasi sebesar 202,42 Milyar.
Logistics revenue Logistics revenue during 2015 booked revenue of Rp 214.72 billion or 60.79% of the target of Rp 356.51 billion, compared with 2014 increased by 7.07% from the realization amounted to 202.42 billion.
Pendapatan Lainnya Pendapatan lainnya 2015 sebesar Rp 44,70 Milyar mengalami kenaikan 5,36% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 42,42 Milyar.
Other income Other income in 2015 amounted to Rp 44.70 billion an increase of 5.36% when compared to the realization in 2014 of Rp 42.42 billion.
Pendapatan Keuangan Pendapatan keuangan pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp 24,31 Milyar atau 55,08% dari target RKAP tahun 2015 sebesar 44,14 Milyar, mengalami penurunan 25,23% dari realisasi 2014 sebesar 32,52 Milyar.
Financial income Financial income realized in 2015 amounted to Rp 24.31 billion or 55.08% of the target RKAP 2015 amounted to 44.14 billion, down 25.23% from the realization in 2014 amounted to 32.52 billion.
Kinerja Beban Tahun 2015
Expense Performance 2015
Anggaran beban 2015 ditetapkan dalam RKAP sebesar 5,185,37 Milyar dengan alokasi beban pokok layanan sebesar 3.995,18 Milyar (77,05%), beban usaha sebesar 1.104,85 Milyar (21,31%), beban lainnya sebesar 10,10 Milyar (0,19%) dan beban keuangan sebesar 75,24 (1,45%). Beban pokok layanan (BPL) untuk masing-masing layanan adalah sebagai berikut; realisasi BPL suratpos dan paketpos sebesar 2.193,70 Milyar atau 88,42% dari RKAP sebesar 2.480,98 milyar dan tumbuh 2,23% dari tahun 2014 sebesar 2.145,82, realisasi BPL jasa keuangan sebesar 548,21 Milyar atau 88,56% dari RKAP sebesar 619,00 dan tumbuh 7,41% dari realisasi 2014 sebesar 510,37 Milyar, realisasi BPL ritel dan properti sebesar 406,54 atau 89,64 dari RKAP sebesar 453,53 Milyar atau naik 24,06% dari realisasi 2014 sebesar 327,68, realisasi BPL logistik sebesar 363,5955,21% atau 97,61% dari RKAP sebesar 372,48 Milyar atau tumbuh 47,35% dari realisasi 2014 sebesar 246,75 dan realisasi BPL teknologi informasi sebesar 57,45 Milyar atau 83,03% dari RKAP sebesar 69,19 Milyar atau tumbuh 4,22% dari realisasi 2014 sebesar 55,12 Milyar.
Budget 2015 set out in RKAP burden of 5,185,37 billion allocation in cost of services amounted to 3995.18 billion (77.05%), operating expenses amounted to 1104.85 billion (21.31%), other expense amounted to 10.10 billion ( 0.19%) and financial expenses amounted to 75.24 (1.45%). Cost of goods services (BPL) for each service are as follows; BPL realization suratpos and paketpos amounted to 2193.70 billion or 88.42% of RKAP amounted 2480.98 billion and grew 2.23% from the year 2014 amounted to 2145.82, BPL realization of financial services by 548.21 billion or 88.56% of RKAP at 619.00 and grew 7.41% from the realization in 2014 amounted to 510.37 billion, the realization of BPL and retail properties totaling 406.54 or 89.64 of RKAP of 453.53 billion, up 24.06% from 2014 realization amounted to 327.68, logistics BPL realization of 363,5955,21% or 97.61% of RKAP of 372.48 billion, up 47.35% from the realization in 2014 amounted to 246.75 and information technology BPL realization of 57.45 billion or 83.03% of RKAP of 69.19 billion, up 4.22% from the realization in 2014 amounted to 55.12 billion.
Sedangkan realisasi beban usaha untuk masing-masing beban adalah beban pegawai sebesar 652,47 Milyar atau 79,10% dari RKAP sebesar 824,86 Milyar atau tumbuh 29,19% dari realisasi 2014 sebesar 505,05 Milyar, realisasi beban operasi sebesar 96,01 milyar atau 178,06 dari RKAP sebesar 53,92% dan turun 2,85% dari realisasi 2014 sebesar 98,82 Milyar, realisasi beban administrasi sebesar 18,54 Milyar atau 154,61% dari RKAP sebesar 11,99 atau turun 8,31% dari realisasi 2014 sebesar 20,22 Milyar, realisasi beban umum sebesar 92,21 Milyar atau 55,12% dari RKAP sebesar 167.29 Milyar atau naik sebesar 5,45% dari realisasi 2014 sebesar 87,44 Milyar dan realisasi beban penyusutan dan amortisasi sebesar 126,46 Milyar atau 270,30% dari RKAP sebesar 46,79 Milyar dan naik sebesar 4,28% dari realisasi 2014 sebesar 121,27 Milyar.
Whereas the actual operating expenses for each load is personnel expenses amounted to 652.47 billion or 79.10% of RKAP of 824.86 billion, up 29.19% from the realization in 2014 amounted to 505.05 billion, realization of operating expenses by 96, 01 billion or 178.06 of CBP by 53.92% and down 2.85% from the realization in 2014 amounted to 98.82 billion, the realization of the administrative burden of 18.54 billion or 154.61% of CBP at 11.99, down 8 , 31% of realization in 2014 amounted to 20.22 billion, the realization of general expenses amounted to 92.21 billion or 55.12% of RKAP of 167.29 billion or an increase of 5.45% from 2014 realization amounted to 87.44 billion and depreciation and realization amortization amounted to 126.46 billion or 270.30% of RKAP of 46.79 billion and rose by 4.28% from the realization in 2014 amounted to 121.27 billion.
Realisasi beban lainnya sebesar 17,21 Milyar atau 170,41% dari RKAP sebesar 10,10 Milyar dan turun 9,05% dari realisasi 2014 sebesar 18,92 Milyar. Realisasi beban keuangan sebesar 51,51
Realization of other expenses amounted to 17.21 billion or 170.41% of RKAP 10,10 billion and down 9.05% from the realization in 2014 amounted to 18.92 billion. Realization of
Milyar atau 68,46% dari RKAP sebesar 75,24 Milyar dan naik 102,06% dari realisasi 2014 sebesar 25,49 Milyar.
financial expenses amounted to 51.51 billion or 68.46% of RKAP of 75.24 billion and rose 102.06% of realization in 2014 amounted to 25.49 billion.
Sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat realisasi kelompok beban usaha yang melampaui anggaran yang telah ditetapkan pada RKAP yaitu: beban operasi sebesar 78,06%, beban administrasi 54,61%, beban penyusutan dan amortisasi sebesar 170,30% dan beban lainnya sebesar 70,41%.
As of the end of 2015 there is the realization of the group’s operating expenses exceed the budget that has been set at CBP are: operating expenses by 78.06%, 54.61% the administrative burden, depreciation and amortization amounted to 170.30% and other expenses by 70, 41%.
Namun jika dibandingkan dengan realisasi 2014, beban administrasi, beban operasi dan beban lainnya mengalami penurunan penyerapan yaitu beban administrasi mengalami penurunan sebesar 8,31%, beban operasi mengalami penurunan sebesar 2,85% dan beban lainnya mengalami penurunan sebesar 9,05% sementara beban penyusutan dan amortisasi mengalami kenaikan sebesar 4,28%.
However, when compared with the realization in 2014, the administrative burden, operating expenses and other expenses decreased absorption, namely the administrative burden has decreased by 8.31%, operating expenses decreased by 2.85% and other expenses decreased by 9.05% while the load depreciation and amortization increased by 4.28%.
Dilihat dengan realisasi tahun 2014 dan realisasi 2015 serta RKAP 2015 pelampauan realisasi keempat beban yaitu beban adminisrasi, beban operasi, beban penyusutan dan amortisasi serta beban lainnya atas RKAP 2015 disebabkan oleh penetapan RKAP yang terlalu kecil sebagai akibat dari efisiensi. Hal ini terlihat dari trend kenaikan realisasi 2014 dan 2015 jika dibandingkan dengan penetapan RKAP 2015.
URAIAN
Judging by the realization in 2014 and 2015 as well as the realization of the CBP 2015 fourth load exceedances realization that adminisrasi load, operating expenses, depreciation and amortization and other charges on CBP in 2015 due to the establishment of CBP are too small as a result of efficiency. This is evident from the upward trend of the realization in 2014 and 2015 when compared with the determination of CBP, 2015.
RKAP 2015
2015
2014
CAPAIAN
TUMBUH
KONTRIBUSI
Beban Pokok Layanan Suratpos dan Paketpos
2480.98
2193.7
2145.82
88.42%
2.23%
47.44%
619
548.21
510.37
88.56%
7.41%
11.86%
Ritel dan Properti
453.53
406.54
327.68
89.64%
24.06%
8.79%
Logistik
372.48
363.59
246.75
97.61%
47.35%
7.86%
69.19
57.45
55.12
83.03%
4.22%
1.24%
3995.18
3569.48
3285.75
89.34%
8.64%
77.20%
53.92
81.60
93.65
151.32%
-12.87%
1.76%
pegawai
824.86
652.47
505.05
79.10%
29.19%
14.11%
Operasi
53.92
14.42
5.17
26.73%
178.76%
2.08%
Administrasi
11.99
18.54
20.22
154.61%
-8.31%
0.40%
Umum
167.29
92.21
87.44
55.w%
5.45%
1.99%
Penyusutan dan Amortisasi
46.79
126.46
121.27
270.30%
4.28%
2.74%
1158.77
985.69
832.81
85.06%
18.36%
21.32%
Lainnya
10.10
17.21
18.92
170.40%
-9.05%
0.37%
Keuangan
75.24
51.51
25.49
68.46%
102.06%
1.11%
Jumlah Beban lainnya dan Keuangan
85.34
68.72
44.42
80.53%
54.73%
1.49%
5239.29
4623.9
4162.97
88.25%
11.07%
100.00%
Jasa Keuangan
Teknologi Informasi Jumlah Beban Pokok Layanan Beban Usaha pemasaran
Jumlah Beban Usaha Beban lainnya dan Keuangan
Jumlah beban
109
Dalam Milyar Rupiah Kecuali % In Billion IDR, except %
Neraca Balance of Sheet AUDITED 2015
RKAP 2015
RESTATED 2014
CAPAIAN (%)
TUMBUH (%)
ASET ASET LANCAR Kas dan Setara kas Investasi Pada Surat Berharga Piutang Usaha Setelah Dikurangi Cadangan Piutang Tak tertagih
4.457,20
2.721,68
2765,11
61,06
-
-
-
-
-1,57
437,44
462,98
458,25
105,84
1,03
Persediaan Aset Real Estate
16,43
4,50
3,45
27,42
30,68
Pendapatan yang masih harus diterima
116,11
112,10
100,78
96,55
11,23
-
8,54
8,68
-
Pajak Dibayar Dimuka Aset lancar Lainnya JUMLAH ASET LANCAR
217,13
267,63
317,70
123,26
-15,76
5.244,32
3.577,44
3.653,96
68,22
-2,09
185,00
179,48
175,00
97,01
2,56
ASET TIDAK LANCAR Investasi Dalam Entitas Asosiasi Taksiran Tagihan Pajak Penghasila
-
87,49
0,49
-
Aset Tetap Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan
765,89
782,80
712,57
102,21
Properti Investasi Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan
265,01
233,15
236,57
87,98
-1,45
Aset Tak Berwujud
125,63
29,85
38,94
23,88
-23,35
Aset Pajak Tangguhan
123,63
225,73
192,27
182,58
17,40
Aset Tidak lancar Lainnya
40,78
67,30
52,45
165,02
28,31
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR
1.505,32
1.605,79
1.408,29
106,67
14,02
TOTAL ASET
6.749,64
5.183,23
5.062,24
76,79
2,39
Utang Usaha
3.781,84
2.501,41
2.462,64
66,14
1,57
Utang Pajak
81,24
40,66
35,93
50,05
13,15
9,86
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Lainnya
300,09
512,56
587,66
170,80
-12,78
Pinjaman Bank Jangka Pendek
80,10
400,00
150,00
499,38
166,67
Provisi jangka Pendek
224,37
-
104,13
-
-100,00
pinjaman bank
-
30,00
40,00
utang pembiayaan konsumen
-
4,19
4,26
4.467,64
3.488,81
3.384,62
78,09
3,08
290,80
45,00
75,00
15,47
-40,00
15,40
pinjaman jangka pendek jatuh tempo dalam waktu satu tahun :
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITAS JANGKA PANJANG pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun : pinjaman bank utang pembiayaan konsumen liabilitas imbalan keja liabilitas jangka panjang lainnya
-
0,03
4,22
503,33
723,13
626,62
143,67
22,50
22,71
22,71
100,91
0,11
0,23
816,63
790,99
728,77
96,86
8,54
5.284,27
4.279,80
4.113,39
80,99
4,05
liabilitas pajak tangguhan jumlah liabilitas jangka panjang TOTAL LIABILITAS
110
RKAP 2015
AUDITED 2015
RESTATED 2014
CAPAIAN (%)
455,02
455,02
100,00 69,27
TUMBUH (%)
EKUITAS modal saham
455,02
saldo laba komponen ekuitas lainnya kepentingan non pengendali
1.038,26
719,15
716,85
-
-240,12
-192,18
0,32
-27,91
-30,62
-30,85
109,73
-0,74
jumlah ekuitas
1.465,37
903,44
948,85
61,65
-4,79
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
6.749,64
5.183,23
5.062,24
76,79
2,39
Struktur Permodalan
Capital Structure
PT Pos Indonesia (Persero) dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Susunan pemilikan saham Perseroan adalah Negara Republik Indonesia, sebanyak 455.023 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.455.023.000.000 selain itu terdapat saldo laba sebesar Rp.719.065.702.026 dan kepentingan non pengendali sebesar Rp.(30.622.624.326) sehingga pada 31 Desember 2015 total ekuitas PT Pos Indonesia (Persero) tercatat Rp.903.436.846.121 untuk Utang jangka panjang PT Pos Indonesia (Persero) tercatat sebesar Rp.790.987.412.216.
PT Pos Indonesia (Persero) is wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia. The share ownership of the Company is the Republic of Indonesia, or as many as 455 023 shares with par value of Rp.455.023.000.000 besides there are retained earnings of Rp.719.065.702.026 and noncontrolling interests amounted to Rp. (30.622.624.326) so that on December 31, 2015 total equity of PT Pos Indonesia (Persero) recorded Rp.903.436.846.121 for long-term debt of PT Pos Indonesia (Persero) amounted Rp.790.987.412.216.
Kebijakan Permodalan
Capital Policy
Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Kebijakan Perseroan adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat dalam rangka untuk mengamankan akses untuk membiayai dengan biaya yang wajar.
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support their business and maximize shareholder value.The Company manages their capital structure and make adjustments to it in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares.The Company policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.
Kebijakan Dividen
Dividend Policy
Kebijakan pembagian dividen kami harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) terkait jumlah yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Rasio pembayaran dividen untuk tahun buku 2014 ditetapkan pada pelaksanaan RUPS pada tahun 2015.
Our dividend policy must be approved by the General Meeting of Shareholders (“AGM”) related to the amount to be paid to shareholders. The dividend payout ratio for fiscal year 2014 will be assigned to the implementation of the AGM in 2015.
Tabel Kronologis Pembayaran Dividen Chronological Table Dividend Payment Tahun Dividen
Tanggal RUPST
Tanggal Pembayaran (%)
Rasio Pembayaran (%)
Jumlah Dividen (Rp.)
Dividen Per Lembar Saham (Rp)
2013
24 April 2014
22 Mei 2014
20
49.158.013.080
108.034
2014
19 Mei 2015
18 Juni 2015
15
24.222.355.072
53.233
111
112
Catatan Penting
Important Note:
Efektif mulai tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan telah menerapkan secara retrospektif PSAK 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”, yang diadopsi dari International Accounting Standard (“IAS”) 19. PSAK ini memberikan, antara lain, (i) penghapusan “pendekatan koridor” yang diperbolehkan dalam versi sebelumnya, dan (ii) memberikan perubahan signifikan dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan imbalan kerja, antara lain sebagai berikut:
Effective January 1, 2015, the Company has restropectively adopted PSAK 24 (Revised 2013): “Employee Benefits”, adopted from International Accounting Standards (“IAS”) 19.This PSAK provides, among others, (i) the elimination of the “corridor approach” permitted under the previous version and (ii) significant changes in the recognition, presentation and disclosure of post-employment benefits which, among others, are as follows:
•
•
•
•
•
Laba dan rugi aktuaria harus diakui sekarang ini sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan dikeluarkan secara permanen dari laba rugi. Pengembalian aset dana pensiun yang diharapkan tidak lagi diakui dalam laporan laba rugi. Pengembalian yang diharapkan digantikan dengan mengakui pendapatan bunga (atau beban) atas aset (atau kewajiban) bersih manfaat pasti dalam laporan laba rugi, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban pension. Biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan. Sebaliknya, semua biaya jasa lalu akan diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja terkait
Actuarial gains and losses are now required to be recognized in the other comprehensive income (OCI) and excluded permanently from profit or loss.
•
Expected return on plan assets will no longer be recognized in profit or loss.
•
Expected returns are replaced by recognizing interest income (or expense) on the net defined asset (or liability) in profit or loss, which is calculated using the discount rate used to measure the pension obligation.
•
Unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period. Instead, all past service costs will be recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs or when the Company recognizes related restructuring or termination costs.
Perubahan tersebut dilakukan agar aset atau kewajiban pensiun bersih akan diakui dalam laporan posisi keuangan interim untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit atau surplus dana pensiun.
Such changes are made in order that the net pension assets or liabilities are recognized in the interim statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit or surplus.
Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Certain accounts in the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2014, have been reclassified to confirm with the presentation of the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2015.
Sejak 1 Januari 2015 Perusahaan menyajikan beban pokok layanan dalam laporan laba rugi sehingga beberapa akun dalam laporan laba rugi konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah direklasifikasi yang sesuai dengan perjanjian laporan keuangan konsolidasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Starting January 1, 2015, the Company presented cost of services in statement of profit or loss, certain account in the consolidated statement of profit or loss at of and for the year ended December 31, 2014, have been reclassified to confirm with the presentation of the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2015
113
Kinerja Investasi 2015 Investment Performance 2015 (Dalam Milyar Rupiah, kecuali % / In Billion Rupiahs, except %)
Uraian
RKAP 2015
2014 (Audited)
2015 (Audited)
Tumbuh Growth
Description
Investasi Pada Anak Perusahaan
75,00
-
175,00
0,00
(100%)
Investment to Subsidiaries
Investasi Dalam Entitas Asosiasi Property Investasi Aset Tetap Aset Dalam Proses Aset Sewa Guna Aset Kerjasama Operasi Aset Tidak Berwujud
13,20 381,78 43,00
8,26 149,46 5,33
9,21 126,66 5,19
62,53 39,15 12,38
(10,35) 18,00 2,80
Investment to external Property Investment Land Building Vehicles Usable Inventory Intangible Asset
TOTAL INVESTASI
513,04
163,05
316,06
31,78
(48,41)
TOTAL INVESTMENT
Total realisasi anggaran investasi tahun 2015 adalah sebesar Rp 163,05 Milyar (31,78%) dari total anggaran sebesar Rp 513,04 Milyar. Beberapa hal yang menyebabkan belum terealisasinya anggaran investasi pada tahun 2015 adalah: • Beberapa program investasi masih dalam proses tender dan pengadaan • Belum terealisasi pembayarannya untuk investasi. • Belum selesainya kajian investasi.
The total realization of the investment budget in 2015 amounted to Rp 163.05 billion (31.78%) of the total budget of Rp 513.04 billion. Some things that have meant that the realization of the investment budget in 2015 are: • Some of the investment program is still in the process of tendering and procurement • Unrealized payment for investment. • The completion of the investment research.
Tujuan
Objective
Investasi yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, efektivitas pekerjaan, peningkatan pelayanan kepada pelanggan serta peningkatan penggunaan asset perusahaan untuk mendukung pertumbuhan kinerja dimasa yang akan datang sesuai target yang telah ditetapkan, beberapa belanja investasi yang dilakukan antara lain : • Lisensi system/aplikasi, pembelian & upgrade software • Penguatan infrastruktur Data Center
Investments by the company aims to increase production capacity, the effectiveness of the work, improving service to customers and increased use of corporate assets to support the growth performance in the future according to the targets have been set, some investment spending done include: • License system / application, purchase and upgrade software • Strengthening of infrastructure for Data Center • Improvements and Development Office & Home Office • Provision of employment, procurement and rejuvenation Equipment and Supplies Post • Procurement Card Management System • Development and implementation outlet Security Counters • Development of business support systems and e-commerce postshop • Construction of a parking lot and a utilities building.
• • • • • •
•
114
Pencapaian Realization from Target (%)
Perbaikan dan Pengembangan Kantor & Rumah Dinas Penyediaan sarana kerja, Pengadaan dan peremajaan Peralatan dan Perlengkapan Pos Pengadaan Card Management System Pengembangan outlet dan implementasi Security Loket Pengembangan sistem pendukung bisnis e-commerce dan postshop Pembangunan tempat parkir dan utilitas Gedung.
untuk Investasi barang modal tidak terdapat ikatan material untuk investasi barang modal.
•
for capital goods investment there are no material commitments for capital investments.
Indikator Kinerja Utama
Key Performance Indicators
Penilaian KPI PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2015 dihitung berdasarkan Kontrak Manajemen antara Kuasa Pemegang Saham dengan Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) yang terdiri dari indikator-indikator kunci (Key Performance Indicators) yang meliputi aspek keuangan dan pasar,efektivitas fokus pelanggan, efektivitas produk dan proses, fokus tenaga kerja serta Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung jawab Kemasyarakatan. Key Performance Indicator yang tertuang dalam Kontrak Manajemen telah disetujui dan disahkan oleh RUPS dan telah tertuang dalam Risalah RUPS tanggal RIS-27/ D2.MBU/01/2015 tanggal 22 Januari 2015.
Rate KPI PT Pos Indonesia (Persero) in 2015 is calculated based on the Management Contract between Proxy Shareholders by the Board of Directors and Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) consisting of key indicators (Key Performance Indicators) which covers the financial aspects and the market, the effectiveness of customer focus , the effectiveness of the product and the process, the focus of labor and Leadership, Governance and Social responsibility. Key Performance Indicators contained in the Management Contract has been approved and authorized by the AGM and has stated in the Minutes of the Annual General Meeting on RIS-27 / D2.MBU / 01/2015 dated January 22, 2015.
Kontrak manajemen adalah kesepakatan antara Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) yang berisi target-target pencapaian indikator kinerja kunci (Key Performance Indicators) yang akan dievaluasi setiap tahun. Kontrak manajemen dan KPI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2015.
Management contract is an agreement between the shareholders / owners of Capital by the Board of Commissioners and Directors of PT Pos Indonesia (Persero) containing targets for the achievement of key performance indicators (Key Performance Indicators) that will be evaluated each year. Contract management and KPI is an integral part of the Work Plan and Budget (CBP) in 2015.
Kontrak Manajemen (Key Performance Indicator) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Pos Indonesia tahun 2014 mengacu pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul sesuai surat Wakil Menteri BUMN nomor S-508/MBU/WK/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Shareholder Aspiration untuk Penyusunan RKAP tahun 2014 dan akan ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris serta Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS.
Contract Management (Key Performance Indicator) between the Board of Directors and Board of Commissioners of the Shareholders of PT Pos Indonesia in 2014 refers to the Assessment Criteria Superior Performance accordance with the letter the Deputy Minister of SOE No. S-508 / MBU / WK / 2012 dated 22 November 2012 on Shareholder Aspiration for Formulation RKAP 2014 and will be signed by the Board of Directors, the Board and the Shareholders no later than thirty (30) calendar days after the AGM.
Tujuan Kontrak Manajemen dan KPI
The Objectives of the Management Contract
1. Memberikan motivasi kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja; 2. Pemegang saham tidak terlibat dalam proses, tetapi berorientasi kepada hasil akhir; 3. Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada manajemen; dan 4. Dasar penerapan reward and punishment berdasarkan penilaian kualitatif dan objektif.
1.
Hasil Penilaian Skor Tahun 2015 KPI 2015
The Key Performance Indicators Score in 2015
2. 3. 4.
Bobot Weight (%)
Provide motivation to management to improve performance; Shareholders not involved in the process, but the end result-oriented; Granting wider powers to the management; and Basic application of reward and punishment based on qualitative and objective assessment.
Skor KPI KPI Score (%)
Perspectives
No.
Perspektif
A.
Keuangan dan Pasar
35,00
18,05
Market and Finance
B.
Efektivitas Fokus Pelanggan
10,00
10,00
Customer Focus Effectivity
C.
Efektivitas Produk & Proses
5,00
4,83
Product and Process Effectivity
D.
Fokus Tenaga Kerja
10,00
10,50
HR Focus
E.
Kepemimpinan, Tata Kelola, dan tanggung jawab kemasyarakatan
40,00
35,13
Jumlah
100,00
78,50
Leaderships, Governance, & Society Responsibility Total
115
116
Jumlah skor atas hasil penilaian kinerja manajemen PT Pos Indonesia (Persero) untuk tahun 2015 berdasarkan target KPI sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Manajemen tanggal 20 Januari 2015 nomor RIS-27/D2.MBU/01/2015 adalah sebesar 78,50 dengan predikat Cukup B-3. Sedangkan untuk tahun 2014 skor KPI adalah sebesar 78,80 dengan predikat Cukup B-3.
Total scores on the assessment of management performance of PT Pos Indonesia (Persero) for 2015 based on the KPI targets as contained in the Management Contract dated January 20, 2015 RIS number-27 / D2.MBU / 01/2015 amounted to 78.50 with honors Pretty B -3. As for the year 2014 amounted to 78.80 KPI score with honors Enough B-3.
Tingkat Kesehatan
Level of Corporate Health
Tingkat kesehatan PT Pos Indonesia (Persero) dihitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Health level of PT Pos Indonesia (Persero) is calculated based on the Decree of the Minister for State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: KEP-100 / MBU / 2002 dated June 4, 2002 regarding the Evaluation of Health State-Owned Enterprises (SOEs).
Nilai skor tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2015 adalah sebesar 59,30 dengan kualifikasi “KURANG SEHAT” kategori BBB. Dibandingkan kinerja tahun 2014, tingkat kesehatan Perusahaan mengalami penurunan karena pada tahun 2014 tingkat kesehatan Perusahaan mendapat skor 77,55 dengan kualifikasi “SEHAT” kategori A.
Value score the soundness of the Company in 2015 amounted to 59.30 with qualifying “LESS HEALTHY” BBB category. Compared to the performance in 2014, the soundness of the Company has decreased since 2014 health level company got a score of 77.55 with a qualified “HEALTHY” category A.
Penilaian Tingkat Kesehatan PT Pos Indonesia (Persero) Assessment Of The Level Of Corporate Health
INDIKATOR
BOBOT WEIGHT
SATUAN NILAI UNIT
RKAP 2015 NILAI Value
TAHUN 2014
SKOR Score
NILAI Value
TAHUN 2015
SKOR NILAI SKOR Score Value Score
A. ASPEK KEUANGAN :
INDICATOR FINANCIAL ASPECT :
Return On Equity (ROE)
20
%
28.64
20
17.32
20
2.44
4
Return On Equity (ROE)
Return On Invesment (ROI)
15
%
7.74
6
6.36
5
3.19
4
Return On Invesment (ROI)
Cash Ratio (Rasio Kas)
5
%
99.77
5
79.16
5
78.01
5
Cash Ratio
Current Ratio (Rasio Lancar)
5
%
117.38
4
105.57
3 102.58
3
Current Ratio
Collection Periods (CP)
5
Hari
42
5
33
5
36.99
5
Collection Periods (CP)
Perputaran Persediaan (PP)
5
Hari
1
5
2
5
2.07
5
Inventory Turn Over (ITO)
Perputaran Total Aset (TATO)
5
%
75
3
88.46
3.5
88.99
3.5
Total Asset Turn Over (TATO)
Rasio Total Modal Sendiri terhadap
10
%
21.72
7.25
20.85
7.25
17.43
6
Total Equity to Total Asset Ratio
Jumlah A
70
35.5
Total A
B. ASPEK OPERASIONAL :
OPERATIONAL ASPECT:
Titik Pelayanan
5
-
BS
5
BS
5
BS
5
Availibilitas Jaringan Teknologi
4
-
BS
4
BS
4
BS
4
Standar Waktu Penyerahan
3
-
BS
3
B
2.4
B
2.4
Index Kepuasan Pelanggan
3
-
B
2.4
B
2.4
B
2.4
Jumlah B
15
55.25
53.75
14.4
13.8
13.8
C. ASPEK ADMINISTRASI
Total B ADMINISTRATION ASPECT:
Laporan Perhitungan Keuangan
3
bulan
4
3
4
3
4
3
Financial Report
Rancangan RKAP
3
hari
65
3
65
3
61.00
3
Annual Corporate Budget Plan (CBP) Design
Laporan Periodik
3
hari
-
3
-
3
-
3
Periodical Report
Kinerja Penyaluran Dana PKBL
3
%
81
1
58.22
0
60.90
0
PUKK Fund Distribution Perf.
Kinerja Pengembalian Dana PKBL
3
%
29.17
1
27.31
1
30.63
1
PUKK Refund Performance
Jumlah C
15
Jumlah (A+B+C) KUALIFIKASI
11
10
10
Total C
80.65
77.55
59.30
Total (A+B+C)
SEHAT Health
SEHAT Health
KURANG SEHAT
AA
A
BBB
QUALIFICATION
Kemampuan Membayar Utang
Debt Paying Ability
Kemampuan perusahaan membayar utang, baik jangka pendek ataupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh sumber likuiditas perusahaan.
The Company’s ability to pay debts either short term or long term greatly influenced by the Company’s sources of liquidity.
117
Liabilitas Jangka Pendek Kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendeknya dapat dilihat melalui rasio-rasio pada tabel berikut:
RASIO
118
Short-Term Liabilities The Company’s ability to pay its short-term liabilities can be seen through the ratios in the table below:
2014
2015
Rasio lancar
107,96%
102,58%
current ratio
Rasio kas
81,70%
78,01%
cash ratio
RATIO
Liabilitas Jangka Panjang
Long-Term Liabilities
Kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang dapat dilihat melalui rasio-rasio pada tabel di bawah ini:
The Company’s ability to repay long-term debt can be seen through the ratios in the table below:
RASIO
2014
2015
RATIO
Rasio utang terhadap ekuitas
3,66 kali
4,73 Kali
debt to equity ratio
Rasio utang terhadap EBITDA
20,29 kali
104,69 kali
Rasio EBITDA terhadap beban bunga
7,62 kali
0,79 kali
debt to EBITDA times interest earned ratio
Kolektibilitas Piutang Rasio lama penagihan rata-rata adalah sebesar 38,36 hari di tahun 2014 dan 36,99 hari di tahun 2015. sedangkan rasio perputaran piutang untuk tahun 2014 dan 2015 adalah sebesar 9,29 dan 9,86. perusahaan telah membentuk provisi atas penurunan nilai piutang berdasarkan pada nilai ketertagihan dari tingkat penurunan nilai historis dan nilai individual dari kualitas kredit dan historis kredit dari para pelanggan sebesar Rp.40,81 miliar di tahun 2014 dan Rp.72,37 miliar di tahun 2015.
the collectibility of receivables The ratio of long average collection amounted to 38.36 days in 2014 and 36.99 days in 2015 while the turnover ratio for 2014 and 2015 amounted to 9.29 and 9.86. the company has formed a provision for impairment of receivables is based on the value of the reduced rate of collection of historical value and the individual value of the historical credit quality and credit of the customers at Rp.40,81 billion in 2014 and Rp.72,37 billion in 2015.
Berdasarkan penelaahan terhadap keadaan akun piutang kerugian Perseroan pada akhir periode pelaporan, manajemen Perseroan berpendapat bahwa pencadangan penurunan nilai cukup untuk menutupi kerugian jika terdapat piutang kerugian Perseroan yang tidak dapat tertagih lagi pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.
Based on the review of the status of the Company’s accounts receivable losses at the end of the reporting period, the Company’s management believes that the reserves enough to cover impairment losses if there is a loss of the Company’s receivables are not collectible again on December 31, 2015, 2014 and 2013.
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan sepanjang tahun 2015.
Material Information and Facts Subsequent to the Accountant’s Report Date There as no material information and facts subsequent to the accountant’s report date throughout 2015.
Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang / Modal Tidak terdapat transaksi material sepanjang tahun 2015.
Material Information Related with Investment, Expansion, Divestment, Acquisition or Debt/Capital Restructuring There was no material transaction throughout 2015.
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi Tidak terdapat informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi sepanjang tahun 2015
Information of Material Transaction which Related with Conflict of Interest and/or Transaction with Affiliates There was no information of material transaction which related with conflict of interest and/or transaction with affiliates throughout 2015.
Informasi perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan Tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan
Information of regulation change that significantly influence the company There is no regulation that significantly influence the company
LAPORAN KEUANGAN ANAK PERUSAHAAN TAHUN 2015
SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS IN 2015 Pada saat ini terdapat 3 (tiga) anak perusahaan yaitu PT Bhakti Wasantara Net dan PT Pos Logistik Indonesia dan PT Properti PT Pos Indonesia (Persero). Laporan keuangan anak perusahaan pada tahun 2015 dapat disampaikan sebagai berikut :
At this time there are three (3) subsidiaries, namely PT Bhakti Wasantara Net Logistics and PT Pos Indonesia (Persero) and PT Pos Indonesia (Persero) property. The financial statements of subsidiaries in 2015 can be submitted as follows:
Kontribusi Laba Tahun 2015
Contributions Earnings in 2015
Kontribusi laba masing-masing entitas selama tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
Profit contribution of each entity during the year 2015 are detailed in the following table:
Dalam Milyar Rupiah Kecuali %
KONTRIBUSI LABA
In Billion IDR, except %
2014
2015
TUMBUH GROWTH (%)
Earnings Contribution
PT Pos Indonesia (Persero)
213,13
29,99
(85,93%)
PT Pos Indonesia (Persero)
PT BHAKTI WASANTARA NET
(3,46)
0,35
(110,14%)
PT BHAKTI WASANTARA NET
PT POS LOGISTIK INDONESIA
3,69
2,68
(27,37%)
PT POS LOGISTIK INDONESIA
PT POS PROPERTI INDONESIA
1,26
(6.79)
(638,89%)
PT POS PROPERTI INDONESIA
215,08
26,23
(87,80%)
TOTAL PROFIT
JUMLAH LABA
PT Pos Indonesia (Persero) mengembangkan kompetensi dengan kegiatan yang bertumpu kepada tiga bisnis intinya yaitu layanan pengiriman surat dan paket, logistik, dan jasa keuangan.
PT Pos Indonesia (Persero) to develop competence with activities which, relying on three core business of mail delivery and parcel services, logistics, and financial services.
119
Ikhtisar Laporan Keuangan PT BWN Tahun 2015
Summary of Financial Statements of PT BWN In 2015
Ikhtisar laporan keuangan PT Bhakti Wasantara Net (PT BWN) selama tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :
Overview of the financial statements of PT Bhakti Wasantara Net (PT BWN) during 2015 are detailed in the following table:
Dalam Milyar Rupiah AKUN
Aset Lancar
In Billion IDR 2014
2015
ACCOUNT
19.49
14,37
Current Asset
Aset Tidak Lancar
3.63
2,69
Non Current Asset
Jumlah Aset
23.12
17,06
Total Asset
Liabilitas Jangka Pendek
34.18
27,66
Short Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang
52.97
52,97
Long Term Liabilities
(64.03)
(63,58)
Equity
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas
23.12
17,06
Total Liabilities and Equity
Pendapatan Usaha
64.74
69,28
Revenue
Beban Usaha
(67.81)
(69,34)
Expense
Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha
(0.51 )
0,41
Non Operating Revenue (Expense)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak
(3.58)
0,35
Profit (Loss) Before Tax
0.12
-
Tax
(3.46 )
0,35
Profit (Loss) After Tax
-
-
Other Comprehensive Revenue
(3,46 )
0,35
Comprehensive Income (Loss)
Ekuitas
-
Beban Pajak Laba (Rugi) Setelah Pajak Pendapatan Komprehensif Lainnya Laba (Rugi) Pendapatan Komprehensif
Komposisi Kepemilikan Saham PT BWN Tahun 2015 Komposisi kepemilikan saham PT BWN pada tahun 2015 dapat dijelaskan pada Tabel berikut :
Shareholding Composition of PT BWN In 2015 PT BWN shareholding in 2015 can be explained in the following table:
Dalam Juta Rupiah kecuali lembar dan % In Million IDR, except Share and %
No
120
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM SHARE COMPOSITION
Lembar Saham SHARE
SAHAM (%) SHARE (%)
BESAR UANG AMOUNT
1
PT Pos Indonesia (Persero)
9.507
51
9.507
2
PT QUANTUM AKSESINDO NUSANTARA
9.134
49
9.134
18.641
100
18.641
JUMLAH / Total
Ikhtisar Laporan Keuangan PT PLI Tahun 2015 Ikhtisar laporan keuangan PT Pos Logistik Indonesia (PT PLI) pada tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :
Summary of Financial Statements of PT PLI in 2015 Overview of the financial statements of PT Pos Logistik Indonesia (PT PLI) in 2015 are detailed in the following table:
Dalam Milyar Rupiah In Billion IDR
AKUN
2014
2015
144.21
142.62
Current Asset
79.40
96.51
Non Current Asset
223.61
239.13
Total Asset
Liabilitas Jangka Pendek
36.94
53.91
Short Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang
4.13
-
Long Term Liabilities
Ekuitas
182.53
185.22
Equity
Jumlah Liabilitas/Ekuitas
223.61
239.13
Total Liabilities/Equity
Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset
ACCOUNT
Pendapatan
300.32
437.30
Revenue
Beban Usaha
297.91
422.08
Expenses
Pendapatan (beban) Di luar Usaha
2.60
(6.98)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak
5.01
8.24
Profit (Loss) Before Tax
(1.31)
(5.55)
Tax
3.70
2.68
Profit (Loss) After Tax
-
-
Other Comprehensive Revenue
3.70
2.68
Comprehensive Income (Loss)
Beban Pajak Laba (Rugi) Setelah Pajak Pendapatan Komprehensif Lainnya Laba (Rugi) Pendapatan Komprehensif
Komposisi Kepemilikan Saham PT PLI Tahun 2015
Shareholding Composition of PT PLI In 2015
Komposisi kepemilikan saham pada PT Pos Logistik Indonesia (PT PLI) pada tahun 2015 dapat dijelaskan pada Tabel sebagai berikut :
Shareholding in PT Pos Logistik Indonesia (PT PLI) in 2015 can be explained in the following table:
Dalam Juta Rupiah kecuali lembar dan % In Million IDR, except Share and %
No
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM SHARE COMPOSITION
1
PT Pos Indonesia (Persero)
2
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS JUMLAH / Total
Lembar Saham SHARE
SAHAM (%) SHARE (%)
BESAR UANG AMOUNT
174.000
99,71
174,00
500
0,29
0,50
174.500
100,00
174,50
121
Ikhtisar Laporan Keuangan PT PPI Tahun 2015
Summary of Financial Statements of PT PPI in 2015
Ikhtisar laporan keuangan PT Pos Properti Indonesia (PT PPI) pada tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :
Overview of the financial statements of PT Pos Properti Indonesia (PT PLI) in 2015 are detailed in the following table:
Dalam Juta Rupiah kecuali lembar dan % In Million IDR, except Share and %
AKUN
2014
2015
ACCOUNT
107.46
105.67
Current Asset
1.79
1.20
Non Current Asset
109.25
106.87
Total Asset
Liabilitas Jangka Pendek
7.98
11.92
Short Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang
-
0.47
Long Term Liabilities
Ekuitas
101.26
94.87
Equity
Jumlah Liabilitas/Ekuitas
109.25
106.87
Total Liabilities/Equity
6.25
18.20
Revenue
(10.36)
26.59
Expenses
Pendapatan Lain-Lain (Bersih)
6.06
1.60
Net Other Revenue
Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1.94
(6.79)
Profit (Loss) Before Tax
(0.68)
-
Tax
1.26
(6.79)
Profit (Loss) After Tax
-
-
Other Comprehensive Revenue
1.26
(6.79)
Comprehensive Income (Loss)
Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset
Pendapatan Beban Usaha
Taksiran Beban Pajak Laba (Rugi) Setelah Pajak Pendapatan Komprehensif Lainnya Laba (Rugi) Pendapatan Komprehensif
Komposisi Kepemilikan Saham PT PPI Tahun 2015
Shareholding Composition of PT PPI In 2015
Komposisi kepemilikan saham pada PT Pos Propeti Indonesia (PT PPI) pada tahun 2015 dapat dijelaskan pada Tabel sebagai berikut :
Shareholding in PT Pos Properti Indonesia (PT PPI) in 2015 can be explained in the following table:
Dalam Juta Rupiah kecuali lembar dan % In Million IDR, except Share and %
No 1 2
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM SHARE COMPOSITION PT Pos Indonesia (Persero) PT Pos Logistik Indonesia JUMLAH / Total
122
Lembar Saham SHARE
SAHAM (%) SHARE (%)
BESAR UANG AMOUNT
99.000
99,00
99,00
1.000
1,00
1,00
100.000
100,00
100,00
123
Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report
PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE Dalam usaha pencapaian visi untuk menjadi perusahaan jaringan yang tangguh, mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global, penerapan GCG secara konsisten menjadi sebuah kebutuhan bagi perusahaan. Pemerintah sebagai pemegang saham, telah menerbitkan serangkaian peraturan perundangan yang merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN. Melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per- 01 /MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, Menteri BUMN selaku pemegang saham telah mewajibkan penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
In an effort to achieve the vision to become a formidable network company, able to grow and thrive in the global competition, the implementation of GCG consistently become a necessity for the Company. Government as shareholder, has passed legislation that is rules, norms or guidelines are needed in the system of corporate management of SOEs. Through the Minister of State Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 On Application of Good Corporate Governance (GCG) In State-Owned Enterprises, Minister of SOEs as a shareholder has required the implementation of GCG consistently and sustained by referring to this Regulation by taking into account the applicable regulations and statutes SOEs.
126
1
2
Sebagai perusahaan BUMN, PT Pos Indonesia (Persero) secara terus-menerus meningkatkan penerapan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik guna memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara menerapkan prinsip TARIF yaitu Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness, sehingga dapat memenuhi kewajiban yang baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Mitra Bisnis serta pemangku Kepentingan. Kesadaran akan pentingnya GCG dan berupaya terus menerus dalam melakukan improvement dan menjadikannya sebagai bagian dari budaya perusahaan di dalam menerapkan GCG, hal ini merupakan langkahlangkah komitmen yang dilakukan setiap insan PT Pos Indonesia (Persero) dalam menjalankan praktikpraktik bisnis yang sehat dan berkesinambungan dalam pengelolaan kegiatan usahanya.
3
4
As a state-owned company, PT Pos Indonesia (Persero) continually improve application practices of Good Corporate Governance in order to maximize the value of the Company, the Company’s management encourages professional, transparent and efficient by applying the TARIF principle: Transparency, Accountability, responsibility, independence and Fairness, so that it can better fulfill its obligations to the Shareholders, the Board of Commissioners, business partners and stakeholders. Awareness of the importance of good corporate governance and is constantly striving to do improvement and make it a part of corporate culture in the implementation of GCG, the measures undertaken the commitment of every member of PT Pos Indonesia (Persero) in implementing business practices that are healthy and sustainable in the management of its business activities.
5
6
127
128
Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam penerapan GCG dan sejalan dengan harapan dari para stakeholders, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, perusahaan telah membangun pemahaman dan sistem tata kelola perusahaan secara berkelanjutan sebagai kerangka kerja yang diatur dalam kebijakan penerapan GCG. Sejak tahun 2002, sebagai acuan maupun referensi untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dan beretika, perusahaan telah menerbitkan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) yang selalu ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.
As the Company’s commitment in the implementation of GCG and in line with the expectations of stakeholders, based on these regulations, the Company has built an understanding and corporate governance system on an ongoing basis as the framework set out in the policy implementation of GCG. Since 2002, as a reference or a reference to apply sound business practices and ethics, the Company has issued Guidelines on Corporate Governance (the Code of Corporate Governance) are constantly reviewed and updated periodically.
Selain kebijakan Tata Kelola Perusahaan, beberapa manual GCG yang telah disusun dan dimiliki PT Pos Indonesia (Persero) antara lain Board Manual, Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct), Charter Komite Komisaris yaitu Charter Komite Audit dan Charter Komite Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Charter SPI, Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kebijakan Media Komunikasi, Kebijakan Manajemen Risiko serta Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi.
In addition to corporate governance policies, some GCG manual has been compiled and owned by PT Pos Indonesia (Persero), among others Board Manual, Code of Business Ethics and Conduct (Code of Conduct), namely Commissioner Committee Charter of the Audit Committee and Risk Management Committee and Investment Business, Charter SPI, Policy State Officials Wealth Report (LHKPN), Media Policy Communication, Risk Management Policy and Information Technology Governance Policy.
Dalam melengkapi manual GCG, selain melakukan pemutakhiran kebijakan sesuai dengan adanya perubahan Anggaran Dasar dan peraturan Kementerian BUMN serta dengan adanya perkembangan bisnis Pos saat ini, perusahaan juga menyusun manual GCG yang belum terpenuhi.
In complement GCG manual, in addition to updating the policy in accordance with the change in the Statutes and regulations as well as with the Ministry of SOEs ZIP current business developments, the Company also compiled manually GCG unmet.
Asesmen GCG Tahun 2014
GCG Assessment 2014
Pengembangan dan penerapan GCG merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja dan penciptaan citra perusahaan yang baik.
Development and implementation of GCG is the company's commitment to improving business success and accountability in the long term is expected to enhance shareholder value by increasing performance and creating a good corporate image.
Asesmen terhadap penerapan GCG pada PT Pos Indonesian dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik penerapan GCG,sehingga dapat diidentifikasikan area yang memerlukan perbaikan/ penyempurnaan.
An assessment of the implementation of GCG at PT Pos Indonesian performed to get a picture of the condition of GCG implementation associated with the applicable regulations and best practices GCG implementation, so it can be identified areas that need improvement / refinement.
Asesmen untuk periode tahun 2014 dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015. Asesmen mencakup enam aspek governance, yaitu komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan, pemegang saham dan RUPS, dewan komisaris,direksi,pengumngkapan informasi dan transparansi, dan aspek lainnya.
Assessment for the period of 2014 carried out by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Representative West Java since April 6, 2015 through to June 10, 2015. The assessment covers six aspects of governance, which is a commitment to the implementation of corporate governance on an ongoing basis, shareholders and AGM , commissioners, directors, pengumngkapan information and transparency, and other aspects.
Guna menghindari kerancuan dalam penggunaan laporan dan pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan,perlu
In order to avoid confusion in the use of the report and the implementation of the recommendations made, it should be
dijelaskan bahwa asesmen terhadap penerapan GCG ini tidak ditujukan untuk memperbadingkan capaian penerapan GCG antar organ perusahaan,yaitu anatara direksi dan dewan komisaris maupun antara keduanya dengan rapat umum pemegang saham(RUPS)/pemegang saham.
made clear that an assessment of the implementation of GCG is not intended to memperbadingkan achievement of GCG implementation between corporate organs, namely anatara directors and commissioners as well as between the general meeting of shareholders (AGM) / holder stock.
Masing–masing organ perusahaan diukur dengan kriteria sendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Surat Keputusan Sekertaris Menteri Negara (BUMN) Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 juni 2012 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN.
Each organ of the company measured by the criteria of their own in accordance with the structure and processes of the best or ideal as set out in the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 on Application of Corporate Governance (Good Corporate Governance) of the Agency State Owned Enterprises (SOEs) and the Decree of the Minister of State Secretary (SOE) Number SK-16 / S.MBU / 2012 dated 6 June 2012 on the indicators / parameters of assessment and evaluation of the implementation of good corporate governance in SOEs.
Berdasarkan asesmen penerapan praktik-praktik GCG yang dilakukan,dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2014 mencapai predikat kategori “BAIK” dengan Skor 81,793. Capaian sokr untuk masingmasing aspek Governance terinci sebagai berikut :
Based on the assessment of the implementation of GCG practices that do, it can be concluded that the condition of GCG implementation at PT Pos Indonesia (Persero) 2014 predicate category of "GOOD" Scoring 81.793. Achievement sokr for each aspect of governance detailed as follows:
No.
ASPEK GOVERNANCE
BOBOT
CAPAIAN PERUSAHAAN
PERSENTASE (%)
I
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan
7.00
5.783
82,61
II
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
9.00
8.330
92,56
III
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
35.00
31.633
90.38
IV
Direksi
35.00
30.564
87.33
V
Pengungkapan Informasi dan Transparansi
9.00
6.483
72,03
95.00
82.793
5.00
-1.000
100,00
81,793
VI
Aspek lainnya TOTAL
81,79
Self Asessment 2015
Self Asessment 2015
Sebagai wujud komitmen Perusahaan, PT Pos Indonesia (Persero) secara terus menerus mengembangkan dan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) guna memaksimalkan nilai Perusahaan berupa peningkatan kinerja (Performance) dan penciptaan citra Perusahaan yang baik (good corporate image), serta mendorong pengelolaan Perusahaan yang profesional berdasarkan prinsip-prinsip TARIF yaitu : Transparancy, Accountability, Responsibility, Indepency, dan Fairness.
As commitment of the Company, PT Pos Indonesia (Persero) is continuously developing and implementing Good Corporate Governance (GCG) in order to maximize the value of the Company by increasing performance (Performance) and the creation of the Company’s image is good (good corporate image), as well as encourage the management of our Company professional Prices based principles are: Transparency, Accountability, Responsibility, Indepency, and Fairness.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, assessment penerapan GCG dilaksanakan secara berkala setiap 2(dua) tahun sekali, se-
Based on Minister of State Owned Enterprise No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises, assessment of the implementation of GCG regularly conducted every two (2) years, while for the absence of the implementation of the as-
129
dangkan untuk tahun tidak adanya pelaksanaan assessment, maka dilaksanakan self assessment, oleh karena itu pada tahun 2014 PT Pos Indonesia (Persero) telah melakukan assessment penerapan GCG dan pada tahun 2015 dilakukan self assessment penerapan GCG.
sessment, then carried out a self-assessment, therefore in 2014 PT Pos Indonesia (Persero) has been assessing the implementation of GCG and in 2015 carried out a self-assessment of GCG implementation.
Self Assessment atau evaluasi (review), adalah evaluasi terhadap hasil penilaian (assessment) dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yaitu berdasarkan Area of Improvement (Aol) hasil assessment penerapan GCG tahun 2014.
Self Assessment or evaluation (review), is the evaluation of the results of the assessment (assessment) and follow up on improvement recommendations are based on the Area of Im provement (Aol) the assessment of GCG implementation in 2014.
Dalam melaksanakan self assessment penerapan GCG tahun 2015, pada prinsipnya dilakukan evaluasi/review oleh Perusahaan sendiri, namun untuk efektivitasnya pelaksanaan self assessment penerapan GCG tahun 2015 dibantu oleh penilai independen yaitu Bapak Hasnil Djamin, seorang ahli GCG yang memiliki kompetensi serta pengalaman dalam melakukan assessment maupun self assessment penerapan GCG di BUMN, sebagai nara sumber pendampingan bagi Tim.
In carrying out the self assessment GCG implementation in 2015, in principle, an evaluation / review by the Company itself, but for its effectiveness implementation of self assessment GCG implementation in 2015 assisted by an independent appraiser, Mr Hasnil Djamin, an expert on corporate governance with competence and experience in assessing and self assessment application of GCG in SOEs, as a resource assistance for Tim.
Kegiatan self assessment penerapan GCG sejalan dengan pemenuhan atas Key Performance Indicators (KPI) Direksi bedasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).
GCG implementation self assessment activities in line with the fulfillment of the Key Performance Indicators (KPI) Directors bedasarkan Superior Performance Assessment Criteria (KPKU).
Kegiatan self assessment penerapan GCG tidak dimaksudkan untuk membandingkan capaian penerapan praktikpraktik GCG antar Organ Perusahaan, yaitu antara Direksi dan Dewan Komisaris maupun antara keduanya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Pemegang Saham. Masing-masing organ Perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik yang tertuang dalam PER-01/MBU/2011 dan surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Coporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
GCG implementation self assessment activities are not intended to compare the achievements of the implementation of GCG practices between Organ Company, which is between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as between them by the General Meeting of Shareholders (AGM) / Shareholders. Each organ of the company is measured by its own criteria in accordance with the structure and processes contained in PER-01 / MBU / 2011 and the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number: SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012 on Indicators / parameter Assessment and Evaluation of the implementation of Corporate Governance (Good Coporate Governance) in State-Owned Enterprises.
Berdasarkan self assessment penerapan GCG tahun 2015, dapat disimpulkan kondisi penerapan GCG pada PT Pos Indonesia (Persero) mencapai skor 83.617 dengan predikat kategori “ Baik” Capaian skor untuk masing-masing aspek governance terinci sebagai berikut :
Based on self assessment GCG implementation in 2015, we can conclude GCG implementation condition of PT Pos Indonesia (Persero) achieved a score of 83 617 with the title of the category “Good” achievement scores for each aspect of governance is detailed as follows:
No
BOBOT
CAPAIAN
PERSENTASE (%)
Governance Aspect
weight
Achievement
percentage (%)
I
Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan
7.00
6.239
89.13
II
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
9.00
8.135
90.39
III
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
35.00
31.739
90.67
IV
Direksi
35.00
30.772
87.92
V
Pengungkapan Informasi dan Transparansi
9.00
7.733
85.92
VI
Aspek lainnya.
0.00
(1.000)
95.00
83.617
Total 130
ASPEK GOVERNANCE
LAPORAN PELAKSANAAN GCG
GCG IMPLEMENTATION REPORT
Untuk memenuhi amanat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M- MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, perseroan telah melakukan berbagai langkah dalam menerapkan dan mengembangkan pedoman dengan sistem yang lebih fleksibel dan teruji agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain:
To meet the mandate of the Minister for State Owned Enterprises No. KEP-117 / M- MBU / 2002 on Implementation of Good Corporate Governance Practices In State-Owned Enterprises (SOEs), which was amended by the Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises No. Per 01 / MBU / 2011 on Implementation of corporate Governance (good corporate Governance) in State-Owned Enterprises, the company has taken various steps to apply and develop guidelines with a more flexible system and tested to conform to the principles of good corporate governance among other:
1.
1. Aspects of the rights and responsibilities of shareholders / AGM
Aspek hak dan tanggung jawab pemegang saham/RUPS
Tentang hal-hal yang perlu mendapat persetujuan/ keputusan dari pemegang saham, RUPS telah memberikan persetujuan semua transaksi penting yang memerlukan persetujuan, memberikan pengesahan RKAP yang disampaikan oleh direksi, mengesahkan laporan dan penghitungan tahunan serta pengesahaan laba Perseroan, menetapkan auditor eksternal, serta menetapkan gaji direksi dan komisaris. Pelaksanaan RUPS telah sesuai dengan ketentuan dengan dilaksanakan secara tepat waktu. RUPS dilaksanakan dengan didahului pemanggilan kepada pemegang saham dan pengambilan keputusan serta risalah RUPS yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan.
About the things that need to get approval / decision of the shareholders, the AGM has approved all important transactions requiring approval, provide validation CBP submitted by directors, endorsed the report and the calculation of annual and pengesahaan Company's profit, establish external auditors, as well as determine the salaries directors and commissioners. Implementation of the GMS has been in accordance with the provisions to be implemented in a timely manner. GMS conducted preceded by a call to the shareholders and decision making as well as the minutes of the AGM are made in accordance with the provisions.
Komisaris dan Direksi diputuskan oleh RUPS dengan komposisi dan kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan serta menetapkan aturan perangkapan jabatan bagi anggota komisaris dan direksi. RUPS juga telah menetapkan sistem penilaian kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon anggota direksi sesuai peraturan yang berlaku dan telah menetapkan sistem penilaian direksi secara formal dan kolegial, serta menetapkan dan menerapkan sistem insentif untuk komisaris dan direksi.
Commissioners and the Board of Directors decided by the AGM with the composition and qualifications required in accordance with the company and establish rules have a position for commissioners and directors. Shareholders also have established a fit and proper assessment system (fit and proper test) for candidates for the board of directors under the applicable laws and have established formal assessment system directors and collegial, and to establish and implement a system of incentives for commissioners and directors.
2.
Aspek Kebijakan Good Corporate Governance
Perseroan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance), Panduan Bagi Komisaris dan Direksi (Board Manual), Pedoman Perilaku (Code Of Conduct), Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter), Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha, Piagam SPI (Internal Audit Charter), Kebijakan Teknologi Informasi, Kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban karyawan, Kebijakan mengenai hak konsumen, Kebijakan mengenai hak dan kewajiban pemasok, Kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban Perseroan kepada kreditur, Kebijakan mengenai tanggungjawab sosial Perseroan.
2. Aspects of Good Corporate Governance Policy Company has a Code of Corporate Governance (Code Of Corporate Governance), A Guide for Commissioners and the Board of Directors (Board Manual), the Code of Conduct (Code of Conduct), the Charter of the Audit Committee (Audit Committee Charter), Charter Investment Committee and Business Risk, Charter SPI (Internal Audit Charter), Information Technology Policy, Policy on the rights and obligations of employees, policies regarding consumer rights, policies regarding the rights and obligations of the supplier, policies regarding the rights and obligations of the Company to creditors, the Company's policies regarding social responsibility.
131
3.
132
Penerapan GCG pada Dewan Komisaris
3. Implementation of GCG at BOC
Kesempatan pembelajaran bagi Dewan Komisaris dengan menyelenggarakan program pengembangan (knowledge dan skill) bagi Komisaris. Komisaris dilengkapi dengan kejelasan fungsi dan pembagian tugas. Pelaksanaan tanggung jawab dan otoritas Komisaris dengan menetapkan mekanisme pengambilan keputusan dan menyusun rencana kerja setiap tahun. Komisaris memberikan masukan atas RJPP Tahun 2014-2018 dan RKAP 2015. Arahan Komisaris terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perseroan dengan mengkaji kelayakan visi dan misi korporasi, mendapatkan laporan tentang kinerja IT, mengefektifkan komunikasi antara Komisaris dengan Direksi dan jajarannya di luar rapat Komisaris, melakukan otorisasi atas transaksi atau tindakan yang memerlukan persetujuan, mengajukan calon auditor eksternal kepada RUPS, serta berpartisipasi aktif dalam meningkatkan citra Perseroan.
Learning opportunities for the BoC to organize development programs (knowledge and skills) to the Commissioner. Commissioners are equipped with a clarity of function and division of tasks. Implementation responsibilities and authority of the Commissioner to establish decisionmaking mechanisms and prepare a work plan every year. Commissioner provided input on RJPP Year 2014-2018 and the Tutorial 2015. CBP Commissioner of the Board of Directors on the Company's implementation of plans and policies to assess the feasibility of the corporate vision and mission, get reports on IT performance, streamline communications between Commissioners, Directors and staff outside the meeting Commissioner, authorize the transaction or action that requires approval, propose candidates for external auditors to the AGM, as well as actively participate in improving the company image.
Selain kontrol terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perseroan, Komisaris juga berperan dalam pemilihan calon Anggota Direksi dengan memberikan kriteria calon anggota Direksi yang baru dan menyampaikan usulan kepada pemegang saham. Komisaris telah melakukan tindakan terhadap (potensi) benturan kepentingan yang menyangkut dirinya antara lain membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan melaksanakan keterbukaan informasi.
Besides control of the Board of Directors on the implementation of the plan and the Company's policies, the Commissioner also plays a role in the selection of candidates for members of the Board to provide criteria for a new Board and submit a proposal to the shareholders. Commissioner has taken action on (potential) conflict of interest involving himself, among others, to make a statement no conflict of interest and implement information disclosure.
Pertemuan rutin Dewan Komisaris dilakukan dengan jumlah rapat yang sesuai dengan ketentuan dan tingkat kehadiran yang cukup tinggi serta menyusun tata tertib rapat, membuat risalah rapat yang mencantumkan Dinamika Rapat dan menandatanganinya sebagai otorisasi risalah rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
The regular meetings of Board of Commissioners do with the number of meetings in accordance with the provisions and attendance is high enough and arrange the order of meetings, making minutes of meetings that lists Dynamics Meeting and authorization to sign as minutes of meetings in accordance with applicable regulations.
Pertemuan rutin Komisaris dilakukan dengan jumlah rapat yang sesuai dengan ketentuan dan tingkat kehadiran yang cukup tinggi serta menyusun tata tertib rapat, membuat risalah rapat yang mencantumkan Dinamika Rapat dan menandatanganinya sebagai otorisasi risalah rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Commissioner conducted regular meetings with the number of meetings in accordance with the provisions and attendance is high enough and arrange the order of meetings, making minutes of meetings that lists Dynamics Meeting and authorization to sign as minutes of meetings in accordance with applicable regulations.
Peran Sekretaris Komisaris yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyusun uraian tugas Sekretaris Komisaris, menyelenggarakan administrasi dan penyimpanan dokumen Komisaris, termasuk selalu menyiapkan undangan rapat dengan Direksi.
The role of the Secretary of Commissioners in accordance with the applicable provisions by drafting a job description Secretary to the Commissioners, the administration and storage of documents Commissioners, including always set up a meeting invitation by the Board of Directors.
4.
Penerapan GCG pada Komite Komisaris
Keberadaan Komite Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi komite dan independensi dari Komite Komisaris.
4. GCG Implementation Committee, Commissioner The existence of the Commissioner in accordance with the prevailing regulations supporting the implementation of the membership committee functions and the independence of the Committee of Commissioners.
Komite dilengkapi dengan kerangka acuan pelaksanaan tugas berupa Job Descriptions, Pengangkatan anggota Komite dilakukan sesuai dengan ketentuan, dan diketuai oleh salah satu anggota Dewan Komisaris serta membuat laporan kepada Komisaris.
The Committee is equipped with a frame of reference implementation of the tasks in the form of Job Descriptions, Appointment Committee members conducted in accordance with the provisions of, and chaired by one member of the Board of Commissioners and to report to the Commissioner.
5.
5. Implementation of GCG on the Board of Directors
Penerapan GCG pada Direksi
Direksi dilengkapi dengan kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas melalui Struktur Organisasi yang sesuai dan dilengkapi dengan uraian tugas/tanggung jawab, serta menempatkan pejabat yang sesuai kualifikasi.
Directors are equipped with a clarity of function, division of duties, responsibilities and authority through the appropriate Organizational Structure and comes with the job description / responsibilities, as well as placing a suitably qualified officials.
Direksi berperan dalam perencanaan Perseroan dengan menyampaikan RJPP dan menjabarkannya di dalam RKAP serta mengidentifikasi setiap peluang bisnis. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perseroan dengan menyusun sistem pengukuran kinerja Perseroan, mengambil keputusan melalui analisis yang memadai, menerapkan sistem teknologi informasi, sistem peningkatan mutu dan pelayanan, serta melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan. Direksi melakukan kontrol terhadap implementasi rencana kebijakan perseroan dengan cara membuat laporan pelaksanaan IT, laporan sistem manajemen kinerja, menindak lanjuti hasil pemeriksaan SPI.
Directors play a role in the planning of the Company by delivering RJPP and translate it in the CBP and to identify any business opportunities. Directors play a role in the fulfillment of the performance targets of the Company to prepare the Company's performance measurement system, take decisions by appropriate analyzes, implementing information technology systems, increase system quality and service, as well as the procurement of goods and services in accordance with the provisions. Directors to exercise control over the company's implementation of a policy plan by making a report on the implementation of IT, reporting the performance management system, following the results of the SPI.
Tindakan Direksi terhadap potensi Benturan Kepentingan dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan, membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan, dan menyusun mekanisme mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan senior manajer, melakukan keterbukaan informasi dengan memberikan informasi yang relevan kepada pemegang saham dan informasi yang relevan kepada Stakeholders lainnya serta perlakuan yang sama dalam pemberian informasi pelaksanaan pertemuan rutin dengan tingkat kehadiran 90%, dengan menyusun tata tertib Rapat Direksi, membuat risalah rapat dan menyimpannya serta memberikan salinan risalah Rapat Direksi kepada seluruh Direksi dan membuat mekanisme validasi risalah rapat.
The action of Directors of the potential Conflict of Interest by implementing policies to deal with conflicts of interest, to make a statement no conflict of interest, and develop mechanisms to prevent making personal gain for its directors and senior managers, disclose information to provide relevant information to shareholders and relevant information to other stakeholders and equal treatment in the provision of information on the implementation of routine meetings with the attendance rate of 90%, by arranging the order of the Board of Directors meeting, making the minutes of meetings and store them as well as provide a copy of the minutes of meeting of the Board of Directors to the Board of Directors and make the validation mechanisms minutes of meetings.
6.
6. Implementation of GCG at SPI
Penerapan GCG pada SPI
SPI dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dengan kualitas personel yang memadai. SPI menjalankan perannya sebagai pengawas dan evaluator dengan pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut. Untuk menjamin independensi SPI, SPI telah dilengkapi dengan SPI Chapter. SPI menjalankan peran sebagai mitra strategis (strategic partner) bagi manajemen dengan memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis kepada Direksi.
SPI is equipped with the factors supporting the successful implementation of tasks with adequate quality personnel. SPI running role as the supervisor and evaluator with the audit and follow-up monitoring. To guarantee the independence of SPI, SPI has been equipped with SPI Chapter. SPI role as a strategic partner (strategic partner) for management by providing feedback on the achievement of business strategies to the Board.
133
7.
Penerapan GCG pada Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya dengan kualifikasi Sekretaris Perusahaan yang memadai dan struktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan kebutuhan.
The Corporate Secretary is equipped with the factors supporting the successful implementation of the Corporate Secretary duties with adequate qualifications and organizational structure Corporate Secretary in accordance with the needs.
Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya dengan pemberian Informasi yang materiil dan relevan kepada stakeholders, bertugas sebagai Pejabat Penghubung antara Perusahaan dengan stakeholders, mendokumentasikan risalah RUPS dan Rapat Direksi.
Company Secretary to perform its functions by providing information that is material and relevant to the stakeholders, served as Liaison Officer between the Company and stakeholders, documenting the minutes of the AGM and Board of Directors meetings.
8.
8. Revelations aspects of Information (Disclosure)
Aspek Pegungkapan Informasi (Disclosure)
Perseroan menyediakan kemudahan akses informasi tentang Perseroan serta informasi praktek dan penerapan GCG kepada stakeholders. Perseroan juga menyediakan media untuk mengkomunikasikan pedoman perilaku kepada stakeholders di luar Perseroan.
The company provides easy access to information about the Company as well as practical information and to apply GCG to stakeholders. The Company also provides media to communicate a code of conduct to stakeholders outside the Company.
9.
9. Commitment
Komitmen
Perseroan membuat komitmen dengan penandatanganan kontrak manajemen, memberikan reward dan punishment atas penerapan pedoman perilaku, kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku.
134
7. Implementation of GCG Corporate Secretary
The Company made a commitment with the signing of a management contract, giving reward and punishment on the application of the code of conduct, the Company's compliance with applicable regulations.
Systems, Structures, and Processes
COMMITMENT
STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
STRUCTURE OF GCG
Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan organ utama perusahaan yang terdiri dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris serta Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing yang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap organ mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif.
According to the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Company, the main organ of the company consists of Shareholders through Shareholder General Meeting (RUPS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. They all have their own authority and responsibility based on their respective functions as stipulated in the Articles of Association and regulations. Each organ has a critical role in the effective GCG implementation.
Hal terpenting dalam kebijakan tata kelola perusahaan adalah adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara organ perusahaan. RUPS merupakan wadah para pemegang saham yang memiliki wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan sesuai amanah yang diberikan, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi serta melakukan penasihatan agar kinerja perusahaan lebih baik.
The important thing in GCG policy is the clear separation duties and responsibilities among its organs. The Shareholder General Meeting (RUPS) is a means of shareholders who have authority and do not delegate it to the Board of Commissioners and Board of Directors. Directors are fully responsible for the management of the Company in accordance with mandate, while the Board of Commissioners supervise adequately to the management carried out by the Board of Directors and give advice in order to make a better company performance.
Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite khusus yang bertugas membantu Dewan Komisaris dan memberi saran sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Komite - komite di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit
Board of Commissioners and Board of Directors are appointed and dismissed by the Shareholders General Meeting (RUPS). The Board of Commissioners has established special committees assigned to assist and advise the Board of Commissioners based on the scope of each committee. Committees under the Board of Com-
135
dan Komite Manajemen Risiko Usaha dan Investasi. Selain itu, Direksi telah membentuk organ-organ Pendukung yaitu Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
missioners are Audit Committee and Business Risk Management and Investment Committee. In addition, the Board of Directors has established the supporting organs. They are the Corporate Secretary and Internal Audit Unit (IAU), which reports directly to President Director.
Struktur Tata Kelola Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero)
Corporate Governance Structure of PT Pos Indonesia ( Persero )
RUPS Shareholder General Meeting
Dewan Komisaris
Dewan Direksi Board of Directors
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
136
Board of Commissioners
SPI
Internal Audit Unit
Komite Manajemen Risiko Usaha dan Investasi
Investment & Business Risk Management Committee
Komite Audit
Audit Committee
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) SHAREHOLDERS GENERAL MEETING Dalam struktur tata kelola perusahaan, RUPS merupakan organ Perseroan yang mempunyai kedudukan tertinggi serta mempunyai segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
In the corporate governance structure, the Shareholder General Meeting (RUPS) was a corporate organ that has the highest position and authorities that were not given to the board of commissioners and directors.
Melalui wadah RUPS, Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham mengadakan pertemuan dan pengambilan keputusan keputusan Perseroan yang bersifat strategis. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan RUPS dalam Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diadakan dua kali yaitu RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan dan RUPS mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.
Through the Shareholder General Meeting (RUPS), Directors, Commissioners and Shareholders conducted meeting and making strategic decision of the corporate. In accordance with the Articles of Association, the RUPS consisted of the Annual and extraordinary. Annual RUPS was held twice which was about the approval of annual report and work plan and budget of the corporate.
Pelaksanaan RUPS
The Implementation of the Shareholder General Meeting (RUPS)
Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, pada tahun 2015 ini telah dilaksanakan dua kali RUPS sebagai berikut:
In accordance with the law of Limited Company and the Articles of Association of the corporate, the Shareholders General Meeting (RUPS) had been held once in 2014 as follows:
No
1.
2.
Tanggal /Tempat Date / Place
Undangan Invitation
Undangan Rapat Kamis, 22 Januari 2015 Ruang Rapat Kementrian BUMN Lt 9 Jl. Medan Merdeka Selatan No.13Jakarta 10110
Undangan Direksi Nomor :023/Dirut/0115
Undangan Rapat Selasa, 19 Mei 2015 Ruang Rapat Kementrian BUMN Lt 9 Jl. Medan Merdeka Selatan No.13Jakarta 10110 Merdeka Selatan No.13-Jakarta 10110
Undangan Direksi RIS-49/D2.MBU/05/2015
RIS-27/D2.MBU/01/2015
Isi Rapat Fill Meeting • • • •
• • • •
•
Mengesahkan RKAP Tahun 2015 Menyetujui RKA PKBL Tahun 2015 Menyetujui KPI 2015 Menyetujui penarikan pinjaman kredit jangka panjang dengan plafon sebesar Rp 191,00 milar Pengesahan Laporan Tahunan 2014 Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan PKBL Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Penetapan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris, Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan dan fasilitas Penetapan KAP untuk Audit 2015
Kehadiran Presence Pemegang Saham Shareholders
Komisaris Commissioners
Direksi Directors
RUPS Mengenai RKAP 2015
Regarding the 2015 AGM RKAP
Setelah dilakukan pembahasan atas RKAP Tahun 2015 PT Pos Indonesia (Persero), maka RUPS memutuskan hal-hal sebagai berikut : 1. Mengesahkan RKAP Tahun 2015, dengan pokok-pokok sebagai berikut : a) Asumsi-Asumsi pokok i. Pertumbuhan ekonomi : 5,6 % ii. Tingkat inflasi : 4,4% iii. Kurs valuta asing : Rp. 11.900,-/US$ iv. Tingkat suku bunga SPN : 6,2 % per 3 bulan
After discussion of the CBP 2015 PT Pos Indonesia (Persero), the AGM resolved as follows: 1. To approve the CBP 2015, with the main topics as follows: a) Assumptions principal i. Economic growth: 5.6% ii. The inflation rate: 4.4% iii. Foreign exchange rates: Rp. 11.900, - / US $ iv. SPN interest rate: 6.2% per 3 months
137
b) Laporan Laba Rugi Konsolidasian Laba Bersih Konsolidasian Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 327,49 miliar c) Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2015 dianggarkan ditutup dengan jumlah Aset dan Liabilitas & Ekuitas masing-masing sebesar Rp 6,72 triliun d) Investasi Investasi Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 513,04 miliar e) Asessment GCG Skor hasil asessment GCG pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 86 % (Sangat Baik) f) Asessment KPKU Skor hasil asessment KPKU pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 358 (Early Result) g) Tingkat Kesehatan Tingkat Kesehatan perusahaan tahun 2015 ditargetkan skor 80,25 (Sehat AA) h) Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris 2. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2015 3. Menyetujui Key Performance Indicator (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris yang tertuang dalam Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham 4. Menyetujui perbuatan Direksi untuk mengagunkan aset tetap dalam rangka penarikan pinjaman kredit jangka panjang dengan plafon sebesar Rp 191,00 milar
b) Consolidated Income Statement Consolidated Net Profit for 2015 is targeted at Rp 327.49 billion c) Consolidated Statements of Financial Positio Per Consolidated Statements of Financial Position December 31, 2015 closed with a budgeted amount of Assets and Liabilities & Equity amounting to Rp 6.72 trillion d) Investments Investments in 2015 are budgeted at Rp 513.04 billion e) assessment of GCG Score GCG assessment results in 2015 is targeted to reach 86% (Very Good) f) assessment KPKU Score KPKU assessment results in 2015 is targeted at 358 (Early Result) g) Soundness The scope of the company in 2015 is targeted to a score of 80.25 (Healthy AA) h) Work Plan and Budget BOC 2. To approve the Work Plan and Budget Partnership Program and Community Development (RKA Partnership) 2015 3. To approve the Key Performance Indicator (KPI) Board of Directors and Board of Commissioners contained in the Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders 4. Approving the Board of Directors to pledge assets in order to keep withdrawal of long-term loans with a ceiling of Rp 191.00 billion
RUPS Mengenai Persetujuan Laporan Tahunan 2015
AGM Regarding Approval of the Annual Report 2015
RUPS tahun 2015 tentang Pengesahan Laporan Keuangan dengan risalah RUPS nomor: RIS-49/D2.MBU./2015 memutuskan hal-hal sebagai berikut :
AGM 2015 on Approval of the Financial Statements to the minutes of the AGM numbers: RIS-49 / D2.MBU. / 2015 resolved as follows:
1.
2.
3.
4.
138
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2014, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2014 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2014. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2014, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014. Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 RUPS Menyetujui pentepan penggunaan laba bersih Perusahaan Tahun Buku 2014 sebesar Rp. 161.482.367.144,sebagai berikut : • Dividen : Rp. 24.222.355.072,-. (15%) • Cadangan : Rp. 137.260.012.072,-. (85%) Penetapan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2014, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas tahun 2015
1. Approval of the Annual Report on the situation and the course of the Company during the fiscal year 2014, the Partnership Program and Community Development 2014 financial year as well as the Report of the Supervisory Board of Commissioners for the financial year 2014. 2. Approval of the Financial Statements for the fiscal year 2014 and Report of Partnership Program and Community Development 2014 financial year, as well as the provision of release and discharge full responsibility (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors who served on monitoring and maintenance actions the Company which has been run during the financial year 2014. 3. Determination Using net profit for the financial year 2014 Approve AGM pentepan the net profit of the Company for financial year 2014 amounted to Rp. 161 482 367 144, - as follows: • Dividends: Rp. 24,222,355,072, -. (15%) • Backup: Rp. 137 260 012 072, -. (85%) 4. Determination Tantiem Board of Directors and Board of Commissioners In 2014, the Directors’ salaries and emoluments of the Board of Commissioners, as well as the benefits and facilities in 2015
5.
Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. RUPS menyetujui penunjukan KAP Gani Sigiro & Handayani unutk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015
ARAHAN PEMEGANG SAHAM
1. Buku laporan Tahunan Buku 2014, tanggapan Dewan Komisaris, Risalah PKBL dan Laporan Hasil Evaluasi Capaian KPI Tahun 2014 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat Umum Pemegang saham ini. 2. Direksi diminta untuk segera menindaklanjuti temuantemuan, saran-saran auditor eksternal (BPK-RI dan atau KAP) maupun auditor internal (SPI) tahun 2014 dan tahuntahun sebelumnya, serta menyelesaikan secara tuntas pada tahun buku 2015, sehingga dimasa mendatang temua auditor atas masalah yang sama tidak terjadi lagi. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor dimaksud, agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham. 3. Mengingat pada tahun buku 2014 kinerja perusahaan tidak mencapai target, maka Direksi diminta agar melakukan evaluasi yang komprehensif serta melakukan perbaikan terhadap sistem manajemen mapun kebijakan perusahaan sehingga pencapaian target dan peningktan kinerja perusahaan dapat terwujud. 4. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendayagunaan asset, Direksi diminta untuk melakukan program optimalisasi asset dan pemanfaatan atau penyelesaian asset yang tidak dimanfaatkan secara optimal maupun melakukan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum atas asset yang dikuasai, dikelola maupun dioperasikan. Pelaksanaan optimalisasi asset melalui kerjasama dengan pihak ketiga agar berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-13/MBU.09/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN. 5. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan anorganik, Direksi diminta mengoptimalkan asset-asset idle yang dimiliki menjadi asset produktif baik disuahakan sendiri atau dengan melakukan sinergi antar BUMN. 6. Direksi diminta memperkuat pengendalian intern dengan mengefektifkan fungsi SPI sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh kecurangan dapat dihindari. 7. Direksi diminta untuk dapat melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan produktivitas pegawai sehingga bisa diperoleh peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 8. Direksi diminta untuk melengkapi dan memuktahirkan informasi/data PT Pos Indonesia (Persero) berdasarkan periode pelaporannya pada sub portal BUMN dan Portal Kementrian BUMN yaitu Portal Publik (www.bumn.go.id), Portal Executive Information System/EIS (http://eis. bumn.go.id/internal), Portal SDM (http://sdm.bumn.go.id/ internal), Portal PKBL (http://pkbl.bumn.go.id/internal),
5. Determination of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company’s Financial Statements and Annual reports Implementation Partnership Program and Community Development for the year will end on December 31, 2015 AGM approved the appointment of KAP Gani Sigiro & Handayani fatherly conduct an audit of the financial statements for the financial year 2015 DIRECTION OF SHAREHOLDERS 1. Annual reports Books Books, 2014, response to the Board of Commissioners, Minutes of the Partnership and KPI Achievement Evaluation Report 2014 is an integral part of the Minutes of the General Meeting of Shareholders of this. 2. The Board of Directors are required to immediately follow up on the findings, suggestions external auditor (BPKRI and or KAP) and internal auditors (SPI) in 2014 and in previous years, as well as the finish is completed in the fiscal year 2015, so that in the future temua auditor on the same problem does not happen again. Follow-up completion findings / suggestions auditor referred to, in order to comprehensively discussed by the Board of Commissioners and submitted in writing to Shareholders. 3. Given the financial year 2014 the company’s performance did not reach the target, the Directors are required to conduct a comprehensive evaluation and improvement of the management system so that the company’s policy mapun and peningktan achievement of the company’s performance can be realized. 4. In order to improve the performance of the utilization of assets, the Directors are required to perform asset optimization program and the utilization or settlement of assets that are not used optimally and the resolution of legal problems over the assets controlled, managed and operated. Implementation of asset optimization through cooperation with third parties in order to be guided by the SOE Minister Regulation No. PER-13 / MBU.09 / 2014 dated 10 September 2014 regarding Guidelines for Utilization of Fixed Assets Owned Enterprises. 5. In order to enhance inorganic growth, the Directors are required to optimize idle assets into productive assets owned disuahakan either alone or with synergy among SOEs. 6. The Board of Directors asked to strengthen internal control by effecting funsi SPI so that losses caused by fraud can be avoided. 7. Directors are required to be able to make efforts in order to increase employee productivity that can be obtained by an increase in overall company performance. 8. The Directors are required to complete and enhance the delivery of information / data PT Pos Indonesia (Persero) based on sub portal reporting period SOE and the SOE Ministry Portal namely Public Portal (www.bumn.go.id), Portal Executive Information System / EIS (http: //eis. bumn.go.id/internal), HR Portal (http://sdm.bumn.go.id/ internal), Portal Partnership (http://pkbl.bumn.go.id/ internal), and Asset portal (http://asset.bumn.go.id/
139
dan Portal Aset (http://asset.bumn.go.id/internal). 9. Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai mana Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang meliputi transparasi, kemandirian dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan perusahaan. Implementasi GCG di masa mendatang diharapkan dapat lebih baik lagi dan berdampak positif bagi kemajuan perusahaan. 10. Direksi diminta untuk memperhatikan saran dan pendapat Dewan Komisaris, sebagai mana yang telah disampaikan dalam suratnya nomor : 95/Dekom/0315 tanggal 30 Maret 2015. Tanggapan Dewan Komisaris tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah RUPS ini.
140
internal). 9. The Board of Directors and Board of Commissioners are asked to always apply the principles of Good Corporate Governance (GCG) as to which State Minister for State Owned Enterprises Noomor KEP-117 / M-MBU / 2002 dated July 31, 2002 which includes transparency, independence and accountability in each stage of the management of the company. GCG implementation in the future is expected to be better and positive impact on the company’s progress. 10. Directors are asked to pay attention to the advice and opinion of the Board of Commissioners, as where who had already submitted in his letter number: 95 / Dekom / 0315 dated March 30, 2015. The response BOC is part of the Minutes of the AGM terpissahkan this.
Realisasi Hasil RUPS
Realization Results of AGM
Pada tahun 2014 manajemen Perseroan telah melaksanakan Hasil keputusan RUPS 2014 dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan tahun buku 2014 oleh RUPS yang diadakan pada selasa, 19 Mei 2015 di kantor kementerian BUMN, Ruang Rapat Lt. 9 Jalan Medan Merdeka Selatan 13-Jakarta 10100. Selain itu deviden kepada pemegang saham juga telah disetorkan pada rekening yang ditunjuk yaitu sebesar Rp. 49.158.013.080,- pada 22 mei 2014 dan Rp. 12.289.080.000,- pada 24 Desember 2014 sesuai dengan Hasil keputusan RUPS.
In 2014 the company management has perform results for 2014, with the approval of the AGM’s decision the company’s annual report and the ratification of the fiscal year 2014 financial statements by the AGM held on Tuesday, May 19, 2015 at the ministry of SOEs, Floor Meeting Room 9 Jalan Medan Merdeka Selatan 13-Jakarta 10100. In addition dividends to shareholders have also been deposited in the designated account in the amount of Rp. 49.158.013.080, - on 22 May 2014 and Rp. 12.289.080.000, - on December 24, 2014 in accordance with the results of the AGM decision.
DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS Komposisi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Composition
Susunan Dewan Komisaris pada tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK224/ MBU/11/2015 tanggal 10 November 2015 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia (Persero) sehingga susunan Dewan Komisaris adalah sebanyak enam orang yang terdiri dari unsur di luar Perseroan sebagai berikut :
Composition of the Board of Commissioners in 2015 in accordance with the Decree of the Minister of State Enterprises as the AGM No. SK-224 / MBU / 11/2015 dated 10 November 2015 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners (Persero) PT Pos Indonesia (Persero) so that the composition of the Board of Commissioners is as many as six people consisting of elements outside the Company as follows:
Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris
Commissioner: Basuki Yusuf Iskandar Independent Commissioner: Karyono Supomo Commissioner: Dedi Syarif Usman Commissioner: Noor Ida Khomsiyati Commissioner: Bobby Hamzar Rafinus Commissioner: Ferrari Roemawi Commissioner: Mudhofir Khamid
Utama : Basuki Yusuf Iskandar Independen : Karyono Supomo : Dedi Syarif Usman : Noor Ida Khomsiyati : Bobby Hamzar Rafinus : Ferrari Roemawi : Mudhofir Khamid
Kriteria penentuan komisaris independen BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN PER/01/MBU/2011 Pasal 13 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
Criteria for determination of independent directors of SOEs stipulated in the Regulation of the Minister of State Enterprises PER / 01 / MBU / 2011, Article 13 of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) In State-Owned Enterprises.
Pergantian Dewan Komisaris
Substitution of Board of Commissioners
Pada saat laporan ini disusun, terjadi pergantian anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan PT Pos Indonesia (Persero) Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-224/MBU/11/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan PT Pos Indonesia (Persero) yaitu memberhentikan dengan hormat Noor Ida Khomsiyati sebagai anggota Dewan komisaris terhitung sejak tanggal 10 November 2015 dan mengangkat Mudhofir Khamid sebagai penggantinya.
At the time this report was drafted, a change of members of the Board of Commissioners. Based on Decision of Shareholders of PT Pos Indonesia (Persero) Outside the General Meeting of Shareholders No. SK-224 / MBU / 11/2015 dated 10 November 2015 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) that dismiss with respect Noor Ida Khomsiyati as a member of the Board of commissioners as from November 10, 2015 and raised Mudhofir Khamid as his successor.
Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
Division of Tasks and Responsibilities
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian kerja diantara para anggota Komisaris diatur secara intern oleh Komisaris. Dewan Komisaris telah menyusun pembagian tugas Komisaris yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 375/Dekom/1215 tanggal 4 Desember 2015 tentang Pembagian tugas Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:
Under the Articles of Association, the division of labor among the members of the Board of Commissioners is set internally by the Commissioner. BOC has developed a division of Commissioners set forth in the Decree of the Board of Commissioners Number: 92 / Dekom / 0314 dated March 4, 2014 on the Division of the Board of Commissioners with the following details:
Basuki Yusuf Iskandar, sebagai Komisaris Utama memberikan saran dan pendapat untuk keseluruhan kegiatan perusahaan dan koordinasi dengan masing-masing Komisaris serta masukan dalam bidang operasi dan Informasi teknologi.
Basuki Yusuf Iskandar, as the main Commissioner provides advice and opinions to the overall activities of the company and coordination with each Commissioner and input in the field of operations and information technology.
141
Karyono Supomo, memberikan pendapat dan masukan dalam hal keuangan dan manajemen keuangan, serta bidang produktivitas dan efisiensi dan merangkap sebagai Ketua Komite Audit, melaksanakan tugas tambahan sebagaimana diatur dalam Charter Komite Audit.
Karyono Supomo, as Chairman of the Audit Committee, carry out additional duties as set out in the Audit Committee Charter and provide opinions and input in terms of finance and financial management, as well as the areas of productivity and efficiency.
Dedi Syarif Usman, memberikan masukan dalam hal pengelolaan aset-aset perusahaan, pemasaran, pengembangan mutu dan pelayanan serta hubungan kelembagaan.
Dedi Syarif Usman, provide input in the management of the company’s assets, marketing, quality and service development and institutional relations.
Bobby Hamzar Rafinus, memberikan pendapat dan masukan dalam hal governance (GCG), dan citra perusahaan dan merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, melaksanakan tugas tambahan sebagaimana yang telah diatur dalam Charter Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi.
Bobby Hamzar Rafinus, provide opinions and feedback in terms of governance (GCG), and the image of the company and serves as Chairman of the Monitoring Committee of the Business Risk Management and Investment, carry out additional tasks as set out in the Charter Monitoring Committee Business Risk Management and Investment.
Ferrari Roemawi, memberikan pendapat dan masukan dalam hal program kemitraan dan bina Lingkungan (PKBL), bidang produk serta pengadaan barang dan jasa.
Ferrari Roemawi, provide opinions and input in terms of partnership and community development program Environment (CSR), the field of the product as well as the procurement of goods and services.
Mudhofir Khamid, memberikan pendapat dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan organisasi, hukum dan umum serta kasus-kasus perusahaan dan penyelesaiannya.
Mudhofir Khamid, give opinions in terms of human resources (HR) and organizational, legal and public as well as cases and solutions company.
Nama
Jabatan
Dasar Pengangkatan
TmT Menjabat
Jabatan lain diluar Perusahaan
Name
Position
Appointment Basis
Date
Other Position
Basuki Yusuf Iskandar
Komisaris Utama
"KEP-101/MBU/2011 tanggal 31 Mei 2011 2 Mei 2011
Kepala Badan Litbang SDM Kementrian Komunikasi dan Informatika
SK-416/MBU/2012 tanggal 21 November 2012"
142
Karyono Supomo
Komisaris Independen
SK-416/MBU/2012 tanggal 21 November 2012
21 Nopember 2012
Dedi Syarif Usman
Komisaris
SK-303/MBU/2013 tanggal 2 Juli 2013
2 Juli 2013
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN Kementrian Keuangan
Noor Ida Khomsiyati
Komisaris
SK-303/MBU/2013 tanggal 2 Juli 2013
2 Juli 2013
Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum I Kementerian BUMN
Bobby Hamzar Rafinus
Komisaris
SK-426/MBU/2013 tanggal 20 Desember 2013
20 Desember 2013
Deputi Menko Perekenomian Bidang Koordinasi Ekonomo Makro dan Keuangan, Kementrian Koordinator Perekonomian
Ferrari Roemawi
Komisaris
SK-240/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014
17 Oktober 2014
Mudhofir Khamid
Komisaris
SK-224/MBU/11/2015 tanggal 10 November 2015
10 Nopember 2015
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
Independensi Dewan Komisaris
Independence of the Board of Commissioners
Anggota Dewan Komisaris, sebanyak enam orang, terdiri dari berbagai unsur di luar Perseroan. Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu/ipar) sehingga dapat menjamin independensi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, dan tidak terdapat kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme.
Members of the Board of Commissioners consistsof five people. They are from various elementsoutside the Corporate. Among members of theBoard of Commissioners and between the Boardof Commissioners and the Board of Directors,there are no family relationship by blood to thethird generation either vertically or horizontallyor relationship by marriage (in law) to ensure theindependence of the Board of Commissioners incarrying out their duties, and there is no possibilityof collusion and nepotism.
Nama Namew
Hubungan Keluarga dengan
Hubungan Keuangan dengan
Family relationship with
Family relationship with
Komisaris
Direksi
Commissioner
Director
Basuki Yusuf Iskandar
x
Karyono Supomo
Pemegang Saham
Pemegang Saham
Komisaris
Direksi
Shareholders
Commissioner
Director
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
X
Dedi Syarif Usman
x
x
x
x
x
X
Noor Ida Khomsiyati
x
x
x
x
x
X
Bobby Hamzar Rafinus
x
x
x
x
x
X
Ferrari Roemawi
x
x
x
x
x
X
Mudhofir Khamid
x
x
x
x
x
X
Shareholders
Keterangan: - (v) ada hubungan / relationship - (x) Tidak ada hubungan/ no relationship
Pedoman dan Tata Tertib Kerja
Board Charter
Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 (6), Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
Under Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Article 1 (6), the Company’s Board of Commissioners is the organ that is in charge of supervising the general and / or special accordance with the Statutes and advise the Board of Directors.
Berdasarkan Anggaran Dasar, Pasal 15 (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan jalannya Perseroan pada umumnya baik mengenai Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksana Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Under the Articles of Association, Article 15 (1) The Board of Commissioners shall supervise the management of the course of the Company’s policies in general good of the Company conducted by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including the supervision of implementing the Company’s Long-Term Plan, Work Plan and Budget of the Company and the provisions of the Articles Basic and AGM decisions, as well as the laws and regulations that apply, for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Implementation Oversight Board of Commissioners 2015
Dewan Komisaris Tahun 2015 Sesuai dengan kewajiban Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, dimana Dewan Komisaris
In accordance with the obligations set forth in the Board of Commissioners of the Company’s Articles of Association, where the Board of Commissioners shall report on
143
wajib melaporkan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada Pemegang Saham, bahwa Dewan Komisaris telah melaporkan tugas pengawasan kepada Pemegang Saham cq Menteri BUMN setahun sekali. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan selama tahun 2015, secara umum kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris namun tidak terbatas pada hal-hal berikut : 1. Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi lebih mengupayakan peningkatan kinerja Perseroan yang berfokus pada pengoptimalan kinerja core business (recurring items) dan tidak mengandalkan extra ordinary (proyek pemerintah). Upaya Peningkatan tersebut agar lebih fokus kepada program yang dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan laba dengan pertumbuhan organic secara selective. Dengan competitive advantage yang dimiliki perusahaan, yaitu jaringan dan konektifitas yang luas, perlu dilakukan studi/analisis tentang peluang pengembangan bisnis dan/atau inovasi produk dan/atau proses yang bisa mendukung pertumbuhan organic. 2. Kinerja perusahaan s.d September 2015 mengalami penurunan signifikan sebesar -11,29% dari target RKAP 2015. Oleh karena itu, mengingat sisa waktu hanya 1 (satu) triwulan Direksi diminta untuk mengupayakan peningkatan kinerja Perseroan secara maksimal dan mengoptimalkan semua potensi pendapatan yang ada antara lain melalui pelaksanaan program quick win, percepatan realisasi MoU/Kerjasama yang sudah ditandatangani dengan berbagai pihak. 3. Direksi diminta segera memperbaiki tingkat kesehatan Perseroan khususnya pada aspek keuangan yang mempunyai bobot penilaian 70%, antara lain dengan cara sebagai berikut: a. Meningkatkan pertumbuhan pendapatan usaha, khususnya untuk pendapatan yang memberikan kontribusi besar terhadap total pendapatan Perseroan, yaitu Suratpos, Paketpos, dan Jasa Keuangan. Agar diperhatikan juga oleh Direksi bahwa pertumbuhan core business jangka panjang harus lebih serius ditingkatkan terutama bisnis Surat dan Paket serta Jasa Keuangan, sehingga bisnis jangka pendek disinkronkan dengan bisnis jangka panjang sebagaimana yang telah diamanahkan dalam UU No 38 tahun 2009 tentang Pos. Berbagai peluang usaha untuk mengoptimalkan potensi pendapatan juga harus terus diupayakan namun dengan tetap didasarkan pertimbangan dan kajian yang valid, khususnya untuk peluang usaha yang memerlukan belanja investasi yang besar atau mempengaruhi brand atau image Perseroan. Bisnis e-commerce memberikan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kinerja perseroan. Untuk itu, Direksi perlu melakukan langkah-langkah strategis dan upaya yang lebih serius untuk menggarap potensi pendapatan dari bisnis ini dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan. b. Mengupayakan percepatan penagihan piutang mengingat jumlahnya yang sangat signifikan, baik
144
supervisory duties that have been made to the Shareholders that the Board of Commissioners have reported supervisory duties to the Shareholders represented by Minister of State Enterprises once a year. In exercising oversight functions during the year 2015, the general activities carried out by the Board of Commissioners but not limited to the following: 1. The Board of Directors of Commissioners suggested that more work on improving the performance of the Company are focused on optimizing the performance of core business (recurring items) and does not rely on an extra-ordinary (government projects). Increased efforts to be more focus on programs that can increase revenue and profit growth with organic growth and selective manner. With the competitive advantage of the company, namely the extensive networking and connectivity, necessary to study / analysis of business development opportunities and / or innovative products and / or processes that can support organic growth. 2. The company’s performance up to September 2015 decreased significantly by -11.29% target RKAP 2015. Therefore, considering the rest of the time only one (1) quarterly Board of Directors were asked to work on improving the Company’s performance to the maximum and optimize all existing revenue potential among others through the implementation of quickwin program, accelerating the realization of the MoU / Cooperation have been signed with various parties. 3. The Board of Directors asked to improve the health condition of the Company, especially on the financial aspects that have a weight rating of 70%, among other things the following manner: a. Improving revenue growth, particularly for revenue contributed greatly to the total revenues of the Company, namely suratpos, Paketpos, and Financial Services. To be taken into consideration by the Board of Directors that the core business of long-term growth should be seriously improved, especially business and Letters and Packages Financial Services, so the short-term business synchronized with the long-term business as it has been mandated in Law No. 38 of 2009 on the Post. Business opportunities to optimize the income potential should continue to be pursued, but with fixed based on considerations and studies are valid, especially for business opportunities that require a large investment expenditures or affect the Company’s brand or image. Business e-commerce provides a significant opportunity to improve the company’s performance. To that end, the Board of Directors need to make strategic steps and a more serious attempt to work on the potential income from this business in order to improve the performance of the Company. b. Striving accelerated receivables collection since the amount is very significant, both Accounts Receivable and Accounts Receivable and Accounts Services
Piutang Usaha maupun Piutang Layanan Jasa Keuangan dan Piutang Pegawai yang disajikan di neraca dalam pos Aset Lancar Lainnya. Kebijakan pengukuran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk Piutang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Perubahan kebijakan Manajemen terhadap penyisihan piutang tahun 2015 yang berdasarkan aging schedule, walau lebih ketat dibandingkan dengan periode sebelumnya, harus tetap dievaluasi kembali pada setiap tanggal laporan keuangan untuk memastikan adanya bukti obyektif bahwa piutang benar mengalami penurunan nilai. c. Melakukan efisiensi biaya di semua unit secara konsisten, khususnya biaya yang memberikan kontribusi besar terhadap total biaya, yaitu Beban Pegawai (52,25%) dan Beban Operasi (34,82%). Upaya melakukan efisiensi biaya harus didasarkan pada data yang akurat, karenanya perhitungan Harga Pokok, yang selama ini belum ada, harus segera dirumuskan dan diterapkan. Selain itu, adanya perhitungan Harga Pokok yang akurat akan sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan pendapatan. Terkait dengan Beban Pegawai, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Direksi adalah: 1) Pengendalian Beban Pegawai dapat dilakukan melalui perbaikan formasi & restrukturisasi SDM berdasarkan hasil audit SDM yang valid. 2) Kantor pusat yang merupakan cost center perlu menjadi perhatian Direksi untuk segera dilakukan upaya efisiensi dan down-sizing terutama komposisi SDM. 3) Produktivitas pegawai perlu ditingkatkan seiring dengan meningkatnya biaya tetap setiap tahunnya, yaitu dengan menerapkan sistem pengupahan yang lebih kompetitif serta penerapan reward and punishment secara konsisten yang berbasis kinerja unit dan individu. d. Publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk-produk dan layanan yang ada di PT Pos Indonesia (Persero) agar tepat sasaran dan ditingkatkan melalui event-event publik yang ada di masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan, mengingat sebagian masyarakat masih belum mengetahui semua produk dan layanan yang ada di Kantor Pos. 4. Mengingat pencapaian Laba Sebelum Pajak (Unaudited) yang hanya sebesar Rp11,34 M atau 2,80% dari target RKAP 2015 sebesar Rp405,06 M, maka akan sangat mungkin untuk tahun buku 2015 Perseroan lebih membayar PPh Badan, karena Setoran Masa PPh Pasal 25 berdasarkan RKAP selama tahun 2015 adalah sebesar Rp66,04 M. Direksi agar mengupayakan adanya pengembalian pajak tersebut. 5. Direksi diminta untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam penerapan SAP (System, Application & Product in Data Processing) di seluruh Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, sesuai dengan surat Dewan Komisaris sebelumnya diminta agar user SAP yang dilapangan untuk sementara
Financial Services employee who served in the postbalance sheet in Other Current Assets. Policy measurement Impairment Losses Reserve for receivables shall comply with the applicable accounting standards. Change Management policy against allowance in 2015 were based on the aging schedule, although more restrictive than the previous period, must still be re-evaluated at each reporting date to ensure there is objective evidence that the receivables completely impaired. c. Cost efficiency in all units consistently, especially costs which make a major contribution to the total cost, ie Expense Employee (52.25%) and Operating Expenses (34.82%).
Efforts to reduce their costs should be based on accurate data, therefore the calculation of Cost, which has not been there, should be formulated and implemented. In addition, the calculation of Cost accurate would be necessary for decision making in order to increase revenue.
Expenses related to the employee, a few things that must be considered by the Board of Directors are: 1) Control of employee expenses can be enhanced by the formation and restructuring of HR by HR audit results are valid. 2) The head office of which is the cost center should be a concern of Directors to immediately to the efficiency and down-sizing especially the composition of human resources. 3) Employee productivity needs to be increased with the increase in fixed costs annually, ie by applying the wage system more competitive as well as the implementation of reward and punishment are consistently based unit and individual performance. d. Publication and dissemination to the public about the products and services currently available in PT Pos Indonesia (Persero) for the right target and enhanced through events public in the community so that it can increase revenue, given that most people still do not know all the products and services in the Post Office. 4. Given the achievement of Profit Before Tax (Unaudited) only amounted Rp11,34 M or 2.80% of the target RKAP 2015 amounted Rp405,06 M, it would be possible for the fiscal year 2015 the Company is to pay corporate income tax, since Deposit Tax Period Article 25 by CBP during 2015 amounted Rp66,04 M. Directors in order to pursue their tax returns were. 5. The Board of Directors are required to promptly solve the problems in the implementation of SAP (System, Application and Products in Data Processing) throughout Indonesia. To support this, according to the letter BOC previously requested that SAP user that the field is temporarily not transferred to SAP to run in accordance with its objectives and generate financial
145
tidak dipindahkan sampai SAP dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dan menghasilkan laporan keuangan yang diterbitkan lebih berkualitas, wajar, accountable serta tepat waktu. Hal ini mengingat kondisi di lapangan ketika para user tersebut di mutasikan, menyebabkan prosesnya di mulai dari awal lagi serta permasalahan SAP belum diselesaikan. Ke depan hal tersebut agar tidak terulang kembali dan Direktur SDM dan Umum diminta berkoordinasi dengan Direktorat terkait yang menangani permasalahan SAP dimaksud. Aplikasi operasional yang belum ter-interface harus segera diselesaikan dan jumlah user SAP harus terus dievaluasi agar efisien, namun tanpa mengurangi aspek pengendalian internal. SAP harus diterapkan sebagai alat pengendalian, tidak hanya sekedar alat pembuat laporan, karenanya permasalahan adanya beberapa transaksi yang masih diproses secara manual harus segera diatasi. 6. Kinerja produksi surat dan paket masih jauh dari target RKAP 2015, walaupun pencapaian pendapatan sebesar 96,12% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja produksi tidak mencerminkan pencapaian pendapatan dan perbedaan ini dapat menimbulkan salah penafsiran dalam membaca laporan. Kedepan korelasi keduanya agar lebih ditingkatkan lagi. Jika kinerja produksi surat dan paket mengalami penurunan, Direksi diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dibanding kompetitor sehingga pangsa pasarnya tidak mengalami penurunan. 7. Direksi perlu memperhatikan penurunan daya saing jasa keuangan yang kemungkinan dikarenakan bea pos lebih mahal (remittance), agresifitas pesaing antara lain SOPP Pos kurang point of present, kalah model bisnis dalam pengembangan agent, dan terlambat mengembangkan layanan berbasis teknologi (m-pospay). Oleh karena itu, Direksi perlu mempersiapkan strategi yang lebih tepat khususnya untuk peningkatan bisnis jasa keuangan. 8. Direksi diminta segera memperbaiki kebijakan manajemen piutang, mengingat kenaikan piutang cukup besar s.d September 2015 yang berdampak terhadap cashflow perusahaan. Selain itu, Direksi agar lebih serius mengupayakan percepatan penagihan piutang mengingat cashflow perusahaan s.d September 2015 yang masih negatif dan jika dibiarkan akan mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan. 9. Semakin ketatnya persaingan usaha sejenis khususnya kompetitor di bidang layanan surat dan paket, Direksi diminta agar melakukan upaya pembenahan di bidang operasional dan pemasaran serta perlunya dilakukan market intelligence sehingga mampu bersaing terutama dari sisi operasional dan tarif sehingga lebih efektif dan efisien serta mampu bersaing dengan kompetitor sejenis. 10. Direksi perlu memperbaiki strategi marketing, penetrasi, dan sistem tarif yang lebih fleksibel termasuk pembagian kewenangan penetapan tarif antara Direksi dan kantor regional sehingga tarif lebih bersaing
146
statements issued more qualified, fair, accountable, and timely. This is because the conditions on the ground when the user is in Mutate, causing the process at the start again and the problem has not been resolved SAP. Going forward it to not happen again and the Director of Human Resources and General asked to coordinate with the relevant Directorate which handles issues referred to SAP.
Operational applications that have not been terinterface must be resolved and the number of SAP users must continue to be evaluated to be efficient, but without prejudice to any internal control. SAP should be applied as a tool of control, not just a report builder tool, hence the problem of the existence of several transactions are still processed manually must be addressed immediately. 6. The production performance letters and packages are still far from the target RKAP 2015, although the achievement of revenue amounting to 96.12% of the target. This shows that the production performance does not reflect the achievement of revenue and this difference can lead to wrong interpretation in reading the report. Fore correlation both to be further enhanced. If the performance of the production of letters and packages has decreased, the Board of Directors is expected to improve the competitiveness of companies than competitors that its market share did not decline. 7. The Board of Directors need to pay attention to a decline in competitiveness due to the possibility of a financial services more expensive postal charges (remittance), aggressive competitor among others SOPP ZIP less point of the present, lost business model in development agent, and was late to develop technologybased services (m-pospay) , Therefore, the Board of Directors need to prepare right strategy, especially for the improvement of the financial services business. 8. The Board of Directors asked to improve receivables management policy, given the sizeable increase in accounts receivable s.d September 2015 affecting the cash flow of the company. In addition, the Board of Directors to be more seriously considering seeking accelerated receivables collection company cashflow s.d September 2015 were still negative and if left unchecked will affect the company’s sustainability. 9. Increasing competition similar efforts, especially competitors in the field of mail and packages, the Directors are required to conduct reform efforts in the areas of operational and marketing as well as the need for market intelligence so as to compete primarily on the operational side and the rates so that more effective and efficient and able to compete with similar competitors. 10. The Directors need to improve marketing strategies, penetration, and a more flexible tariff system, including the division of authority between the Board of Directors
khususnya di wilayah pulau Jawa. 11. Manajemen diminta untuk mengoptimalkan dan meningkatkan potensi sinergi dengan BUMN serta diupayakan ada bagian khusus yang mengoptimalkan potensi tersebut dengan tingkat jabatan yang lebih tinggi dari yang saat ini. 12. Mengingat pertumbuhan biaya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan, maka Direksi perlu melakukan efisiensi biaya dengan membuat Keputusan Direksi tentang program penghematan biaya (cost reduction program). Cost reduction program tersebut agar dilaksanakan secara konsisten dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala. 13. Direksi harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk pengendalian biaya yang relatif didominasi oleh biaya tetap (fixed cost), terutama biaya SDM yang sebagian besar ada di pusat (kantor Pusat dan regional). Pengendalian biaya SDM salah satunya melalui perbaikan formasi & restrukturisasi SDM yang dilakukan secara konsisten dan berdasarkan pada hasil audit SDM sehingga dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Selain itu, program efisiensi biaya agar tetap dilakukan secara konsisten di semua unit. 14. Kantor pusat yang merupakan cost center perlu menjadi perhatian Direksi untuk segera dilakukan upaya efisiensi dan down-sizing terutama komposisi SDM. 15. Realisasi investasi s.d September 2015 yang masih sangat rendah yaitu sebesar 10,93% dibandingkan target RKAP 2015, maka Direksi perlu segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk merealisasikan rencana investasi tersebut. Hal ini mengingat sisa waktu yang hanya tinggal 1 (satu) triwulan untuk merealisasikan program investasi yang telah ditetapkan serta tidak disetujuinya usulan budget review anggaran Investasi tahun 2015. Langkah-langkah percepatan yang perlu dilakukan misalnya dengan membentuk taskforce, yang terdiri dari gabungan pusat-pusat tanggung jawab yang berkaitan, pendelegasian kewenangan ke masing-masing Regional/UPT, dll. Di samping itu, selama beberapa tahun terakhir, realisasi investasi jauh lebih kecil dibandingkan targetnya. Untuk itu perlu dilakukan audit atau review secara komprehensif semua SOP terkait investasi dan revisi SOP ini jika tidak efisien. Pada dasarnya SOP ini harus dibuat efisien dan tidak melanggar prinsip pengendalian internal yaitu menghilangkan atau meminimalkan non-value added activities serta dicantumkan secara eksplisit untuk dapat menggunakan jasa Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam SOP. Selain itu, Direksi diharapkan mengoptimalkan sistem perencanaan investasi dengan sebaik mungkin dan menambah jumlah tenaga yang kompeten sehingga penyerapannya akan lebih tinggi di masa mendatang dan dapat memberikan efek positif terhadap pendapatan perusahaan. 16. Direksi agar memperhatikan ketentuan mengenai jadwal penyampaian Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan. Hambatan-hambatan dalam proses
tariffs and regional offices so that more competitive fares, especially on Java. 11. Management are required to optimize and increase the potential synergies with State and sought no special section that optimize this potential with position level higher than the current ones. 12. Given the growth in cost is higher than the revenue growth, the Board of Directors need to reduce their costs by making the Decision of the Board of Directors of the cost savings program (cost reduction program). Cost reduction programs to be implemented consistently and reported to the Board on a regular basis. 13. The Board of Directors shall immediately take strategic steps to control costs relatively dominated by fixed costs (fixed cost), especially HR costs were largely in the center (central office and regional). Controlling costs through improved HR one formation and restructuring of human resources consistently and based on the results of the audit of human resources so that it can be achieved as expected. In addition, our cost efficiency programs in order to remain consistently in all units.
14. The head office of which is the cost center should be a concern of Directors to immediately to the efficiency and down-sizing especially the composition of human resources. 15. Realized investment s.d September 2015 is still very low at 10.93% compared to the target RKAP 2015, the Board of Directors should immediately undertake steps to realize the acceleration of the investment plan. This is because the rest of the time just to stay 1 (one) quarter to realize investment programs that have been established and no approval of the proposed budget Investment budget review in 2015. The measures acceleration needs to be done for example by forming a task-force, consisting of a combined center related-center responsibility, delegation of authority to the respective Regional / UPT, etc. In addition, over the past few years, the realization of the investment is much smaller than the target. It is necessary for a comprehensive audit or review all investment-related SOP and SOP revisions if not efficient. Basically this SOP should be made efficient and does not violate the principle of internal control is to eliminate or minimize non-value added activities as well as explicitly listed in order to use the services of the Institute of Electronic Procurement (LPSE) in the SOP. In addition, the Board of Directors is expected to optimize the investment planning system as well as possible and increase the number of competent personnel so that absorption will be higher in the future and can give a positive effect on the company’s revenue. 16. The Board of Directors in order to observe the provisions regarding the delivery schedule of the Company Management Report Quarterly. The obstacles in the process of consolidation Subsidiaries report
147
pengkonsolidasian laporan Entitas Anak agar segera diatasi, khususnya bagi Entitas Anak yang masih melakukan pembukuan secara manual. 17. Dalam pelaksanaan Program Dana Pensiun bagi karyawan PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anak, Direksi agar mentaati ketentuan yang berlaku. Liabilitas Imbalan Paska Kerja dan Keuntungan (kerugian) Aktuarial dari Program Pensiun dalam laporan keuangan harus dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 18. Direksi agar melakukan cash management dengan baik, mengingat bahwa sebagian besar dana yang ada pada Kas dan Setara Kas Perseroan merupakan Dana Pihak Ketiga. Sistem pengendalian internal harus dibangun dengan baik untuk menjaga keamanan Dana Pihak Ketiga. 19. Untuk mengurangi risiko terjadinya beban denda yang muncul dari aspek perpajakan, perlu adanya tax planning yang lebih baik dengan menggunakan konsultan pajak yang lebih baik untuk efisiensi perpajakan. Selanjutnya, perlu adanya kebijakan operasional perpajakan yang jelas dari corporate mengenai perpajakan antara induk dengan anak perusahaan. 20. Hubungan antara kinerja operasional dengan kinerja keuangan belum terlihat optimal. Idealnya kinerja operasional akan banyak mempengaruhi kinerja Keuangan, terutama untuk jangka panjang. Data menunjukkan volatilitas kinerja keuangan sesuai dengan pendapatan dan labanya, sementara kinerja operasional cenderung statis pada posisi ‘Baik’. Ke depan perlu dilakukan validitas data, terutama operasional yang berdasarkan pada sistem yang baik dan dipercaya (bagian dari System Application and Product in data processing atau SAP). 21. Produktivitas pegawai perlu ditingkatkan seiring dengan meningkatnya biaya tetap setiap tahunnya, yaitu dengan menerapkan sistem pengupahan yang lebih kompetitif serta penerapan reward and punishment secara konsisten yang berbasis kinerja individu untuk meningkatkan produktivitas. 22. Perlu dilakukan review indicators kinerja (dan revisi jika diperlukan) agar antar perspektif lebih terintegrasi sehingga dapat terlihat hubungan yang erat dan positif antara kinerja operasional dengan kinerja keuangan. 23. Direksi perlu segera menyelesaikan rumusan kinerja masing-masing unit profit center yang dikaitkan dengan insentif, reward and punishment, dan besaran piutang. 24. Mengingat masing-masing Regional/UPT telah dijadikan profit center, maka Direksi perlu segera menyelesaikan rumusan penilaian kinerja masing-masing unit atas target laba secara transparan dan menantang dalam pencapaian target serta dikaitkan dengan insentif, reward and punishment, dan besaran piutang. 25. Perlu dilakukan optimalisasi SDM melalui program pelatihan, pengembangan learning center, peningkatan kompetensi serta menerapkan merit system (reward
148
to be addressed, especially for subsidiaries still do bookkeeping manually. 17. In the implementation of the Pension Plan for employees of PT Pos Indonesia (Persero) and Subsidiaries, the Board of Directors to comply with the applicable regulations. Post-Employment Benefits Liabilities and gains (losses) Actuarial of the Pension Plan in the financial statements should be calculated in accordance with the provisions of the legislation and the applicable financial accounting standards. 18. The Board of Directors in order to carry out cash management well, given that the majority of existing funds in Cash and Cash Equivalents The Company is a Third Party Funds. Internal control system must be constructed to maintain the security of third party funds. 19. To reduce the risk of fines burden arising from the taxation, the need for better tax planning using better tax consultant for tax efficiency. Furthermore, the need for clear operational policy of corporate taxation on taxation between holding with subsidiaries. 20. The relationship between operational performance and financial performance have not seen optimal. Ideally operational performance will greatly influence financial performance, especially for the long term. Data shows the volatility of financial performance in accordance with the revenue and profits, while the operational performance tends to be static in a position ‘Good’. We need to do the validity of the data, especially based on the operating system and trusted (part of the System Application and Products in data processing or SAP). 21. Employee productivity needs to be increased in line with the increase in fixed costs annually, ie by applying the wage system more competitive as well as the implementation of reward and punishment are consistently based individual performance to increase productivity. 22. Need to be reviewed performance indicators (and revision if necessary) so that more integrated inter perspective so that it can be seen that a close and positive relationship between operational performance and financial performance. 23. The Board of Directors should immediately finalize the formulation of the performance of each unit profit center that is linked to the incentive, reward and punishment, and the amount of receivables. 24. Given the respective Regional / UPT has been used as a profit center, the Board of Directors should immediately finalize the formulation of the performance assessment of each unit on profit targets in a transparent manner and challenge in achieving the targets and associated incentives, reward and punishment, and the amount of receivables. 25. It should be done to optimize human resources through training programs, learning center development, improvement of competence and apply the merit
and punishment) terhadap masing-masing unit dan individu sampai dengan level terbawah demi peningkatan kinerja perusahaan. 26. Perlunya safe guard dan penguatan sistem pengendalian internal perusahaan terutama untuk pelaksanaan kegiatan/proyek yang diperkirakan mempunyai potensi rawan untuk mencegah hal-hal yang melanggar GCG atau hal yang tidak diinginkan. 27. Kinerja keuangan di beberapa Regional sampai dengan triwulan I tahun 2015 mengalami kerugian. Hal ini agar menjadi perhatian Direksi dan perlu dilakukan evaluasi secara serius penyebab terjadinya hal tersebut. Dalam rangka memotivasi kinerja masing-masing Regional dan Kantor Pos, sistem penilaian kinerja berdasarkan merit system (reward and punishment) agar benar-benar diterapkan secara konsisten oleh Direksi serta perlu adanya pemisahan pencatatan antara kantor pusat (cost center) dengan regional (profit center). 28. Kinerja regional yang secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan triwulan yang sama tahun 2014 agar menjadi perhatian Direksi untuk dilakukan perbaikan dan review secara keseluruhan sehingga memberikan kontribusi maksimal terhadap kinerja perusahaan. Kinerja regional I Medan dan regional X Makassar perlu dilakukan intensifikasi peningkatan agar bisa membukukan laba di masa mendatang. Selain itu, kinerja Regional IV Jakarta yang mengalami penurunan cukup besar perlu dilakukan pembenahan secara serius, mengingat Jakarta sebagai pusat bisnis (kontribusi 60%), termasuk bisnis logistik yang potensinya sangat besar serta merupakan kontributor pendapatan dan laba terbesar bagi perusahaan. Adapun untuk regional lainnya yang sudah laba kinerjanya perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga memberikan kontribusi yang lebih terhadap kinerja perusahaan. 29. Direksi agar memberikan lebih banyak perhatian terhadap regional yang kinerjanya tidak baik dan menurun signifikan, serta tetap mempertahankan kinerja regional-regional yang sudah baik. Untuk regional-regional yang mengalami penurunan signifikan terutama Regional IV Jakarta, Direksi harus segera melakukan evaluasi dan pembenahan secara serius termasuk penerapan reward and punishment yang tegas bagi masing-masing Kepala Regional. 30. Direksi perlu memperhatikan pemberian sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran/fraud, harus dilakukan penindakan secara tegas dan tidak hanya sekedar diberhentikan/PHK saja, namun harus ada proses tindak lanjut baik secara perdata maupun pidana sehingga PT Pos Indonesia (Persero) mempunyai kekuatan hukum baik untuk melakukan penyitaan aset yang bersangkutan maupun tindakan lain yang menguntungkan perusahaan. 31. Pelaksanaan efisiensi dan efektivitas di masing-masing regional perlu di monitor dan disosialisasikan secara menyeluruh, sehingga tepat sasaran dan target yang diharapkan dapat tercapai.
system (reward and punishment) of each unit and individual up to the lowest level in order to improve company performance. 26. The need for safe-guard and strengthen the company’s internal control systems primarily for the implementation of activities / projects are estimated to have the potential of cartilage to prevent things that violate GCG or undesirable. 27. Financial performance in several regional until the first quarter 2015 loss. It is to the attention of the Board of Directors and necessary to evaluate seriously the cause of it. In order to motivate the performance of each Regional and the Post Office, the performance appraisal system based on the merit system (reward and punishment) in order to really consistently applied by the Board of Directors as well as the need for separation of recording between headquarters (cost center) and regional (profit center), 28. regional performance overall has decreased compared to the same quarter in 2014 to the attention of the Board of Directors to be improved and an overall review so as to give the maximum contribution to company performance. Regional performance I Medan and Makassar X regional intensification needs to be done in order to record an increase in earnings in the future. In addition, the performance of Regional IV Jakarta who declined sizeable improvement needs to be done seriously, considering Jakarta as the center of the business (contributing 60%), including the logistics business potential is enormous and is the biggest contributor to revenue and profit for the company. As for the other regional who already profit performance needs to be maintained and improved so as to contribute more to the company’s performance. 29. The Board of Directors in order to give more attention to regional performance is not good, and decreased significantly, while maintaining regional-regional performance has been good. For regional-regional declined significantly primarily Jakarta Regional IV, the Directors shall immediately conduct an evaluation and improvement seriously, including the implementation of strict reward and punishment for each Regional Head. 30. The Board of Directors should consider sanctions against employees who commit a violation / fraud, action must be done strictly and not just dismissed / layoffs, but there should be a follow-up process either civil or criminal actions that PT Pos Indonesia (Persero) have the force of law good to expropriate the assets concerned as well as other actions that benefit the company. 31. Implementation of the efficiency and effectiveness in each region needs to be monitored and disseminated thoroughly, so that appropriate goals and targets are expected to be achieved. 32. In connection with the development of agenpos, the
149
32. Sehubungan dengan semakin berkembangnya agenpos, Direksi diminta agar meningkatkan pengawasan, melakukan pembinaan serta pengembangan bisnisnya. 33. Direksi disarankan untuk segera menggunakan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam pengadaan barang dan jasa di perusahaan sehingga lebih transparan serta perlu peningkatan dalam proses perencanaan dan pengendalian atas pelaksanaan investasi. 34. Untuk meningkatkan keakuratan data dan informasi perusahaan, perusahaan perlu melakukan perbaikan di bidang adminsitrasi operasional sehingga diharapkan manajemen dapat memperoleh data operasional yang lebih akurat, komprehensif, seragam dan cepat. 35. Kinerja anak perusahaan yaitu PT Bhakti Wasantara Net, PT Pos Logistik Indonesia dan PT Pos Properti Indonesia agar lebih ditingkatkan dan diupayakan mencapai anggarannya, terutama PT Bhakti Wasantara Net yang masih mengalami kerugian. PT Bhakti Wasantara Net agar didorong untuk mendapatkan pekerjaan dari luar (perusahaan lain) dan mandiri. Direksi agar mendorong percepatan PT Pos Logistik Indonesia menjadi agen kargo dari salah satu maskapai penerbangan milik BUMN sehingga dapat menekan biaya angkutan udara. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga KPI Direksi PT Pos Logistik yaitu kemandirian, roadmap antara lain menjadi agen kargo. PT Pos Properti Indonesia agar mengoptimalkan pengelolaan aset perusahaan yang diberikan secara bertahap sebagaimana business plan pada saat pendirian, membangun kompetensi sebagai pengelola properti serta disarankan untuk konsultasi dengan BUMN untuk pengembangan. 36. Penyampaian informasi mengenai kinerja anak perusahaan yaitu PT Bhakti Wasantara Net (BWN), PT Pos Logistik Indonesia, dan PT Pos Properti Indonesia masih terlalu singkat, sehingga Dewan Komisaris tidak bisa menganalisa lebih mendalam mengenai kinerja anak perusahaan. Ke depan sangat diharapkan Manajemen menampilkan kinerja anak perusahaan secara lengkap dan komprehensif. 37. Direksi diminta untuk segera membuat risk profile perusahaan yang mencakup risiko operasional, risiko likuiditas/keuangan, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi disertai rencana mitigasinya dan menyampaikannya pada laporan manajemen triwulanan, sesuai ketentuan Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN pasal 25 ayat 4. 38. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan tertib administrasi perusahaan maka Direksi diharapkan untuk menindaklanjuti seluruh temuan dari auditor eksternal (BPK dan Kantor Akuntan Publik) maupun auditor internal perusahaan. 39. Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, kiranya senantiasa memperha tikan Anggaran Dasar, peraturan yang berlaku serta menerapkan prinsipprinsip GCG.
150
Board of Directors asked to improve oversight, conduct training and business development. 33. The Board of Directors recommended to immediately use the Electronic Procurement Organization (LPSE) in the procurement of goods and services in an enterprise that is more transparent and need to be improved in the process of planning and control over the implementation of the investment. 34. To improve the accuracy of data and information companies, companies need to make improvements in the areas of operational administration so hopefully management can obtain operational data more accurate, comprehensive, uniform and fast. 35. Performance subsidiary, PT Bhakti Wasantara Net, PT Pos Logistik Indonesia and PT Pos Indonesia property is enhanced and pursued reach its budget, especially PT Bhakti Wasantara Net is still a loss. PT Bhakti Wasantara Net to be encouraged to get a job from the outside (other companies) and independent. The Board of Directors in order to encourage the acceleration of PT Pos Logistik Indonesia become a cargo agent of one of the state-owned airline so as to reduce the cost of air freight. In addition, consideration is also KPI Directors of PT Pos Logistik namely independence, among other roadmap into cargo agents. PT Pos Indonesia property in order to optimize the management of the company’s assets are given in stages as the business plan at the time of establishment, build competencies as well as property managers are advised to consult with SOE for development. 36. Submission of information regarding the performance of subsidiaries, PT Bhakti Wasantara Net (BWN), PT Pos Logistik Indonesia, and PT Pos Indonesia property was too short, so that the Board of Commissioners can not analyze more deeply on the performance of subsidiaries. In the future it is expected to show the performance of subsidiary management is complete and comprehensive. 37. Directors are required to immediately make the risk profile of companies that cover operational risk, liquidity risk / financial, legal risk, compliance risk and reputation risk with mitigation plans and present the quarterly management reports, pursuant Per-01 / MBU / 2011 dated August 1 2011 on the application of good corporate governance (GCG) in SOEs article 25 paragraph 4. 38. In order to increase accountability and orderly administration of the company, the Board of Directors is expected to follow the entire findings of the external auditor (BPK and the public accounting firm) as well as the company’s internal auditor. 39. The Board of Directors in carrying out the management of the company, would continue to pay attention to the Statutes, regulations and applying the principles of corporate governance.
Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2015
BOC Work Program 2015
Dalam rangka mengefektifkan pengawasan Komisaris terhadap Direksi dan jajarannya serta memastikan pemenuhan kewajibannya, Komisaris telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Komisaris. Pada tahun 2015, Komisaris merencanakan kegiatan, namun tidak terbatas pada : 1. Rapat rutin Komisaris (Internal dan dengan Direksi). a. Rapat internal Komisaris b. Rapat dengan Direksi c. Rapat dengan Komite Dewan Komisaris 2. Melakukan kunjungan lapangan. 3. Melakukan telaahan serta memberikan persetujuan dan tanggapan atas rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disampaikan oleh Direksi. 4. Memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. 5. Melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. 6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. 7. Memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. 8. Melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan bagi Anggota Dewan Komisaris.
In order to streamline the supervision of the Commissioner of the Board of Directors and staff as well as ensuring the fulfillment of its obligations, the Commissioner has to prepare and establish the Work Plan and Budget Commissioner. In 2015, Commissioners plan activities, but are not limited to: 1. The regular meeting of Commissioners (Internal and with the Board of Directors). a. Commissioner internal meeting b. Meeting with the Board of Directors c. Meeting of the Committee of the BOC 2. Take a field trip. 3. Conduct research paper and give approval and feedback on the draft Work Plan and Budget submitted by the Company’s Board of Directors. 4. Provide direction to the Board of Directors on the implementation of plans and policies of the company. 5. Implement the supervision of the Board of Directors on the
Fokus Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2015
Focus Oversight Board of Commissioners in 2015
Adapun fokus pengawasan Dewan Komisaris pada tahun 2015 adalah memastikan proses bisnis dilakukan sesuai dengan best practice, memonitor pelaksanaan program investasi perusahaan berjalan sesuai dengan target agar dapat memberikan dampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi serta memastikan bahwa hubungan kemitraan Perusahaan dengan pelanggan berjalan dengan baik. Kemudian fokus pengawasan Dewan Komisaris pada tahun 2015 adalah antara lain memantau kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Terkait dengan beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, dalam pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan kaidah GCG antara lain meningkatkan efektivitas hubungan kerja antara Komite Audit dengan SPI, menerapkan Self Assessment penilaian kinerja Dewan Komisaris, melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah dilakukan pihak manajemen Perseroan, serta terus memberikan arahan kepada Direksi untuk penerapan sistem manajemen risiko dengan pemetaan risiko Perusahaan yang berstruktur dan lebih baik.
The focus of the supervision of the Board of Commissioners in 2015 is to ensure that business processes carried out in accordance with best practice, monitoring the implementation of the company’s investment program run in accordance with the target in order to have an impact on improving productivity and efficiency and ensure that the Company’s partnerships with customers goes well. Then focus on supervision of the Commissioners in 2015 are, among others, to monitor the activities of Corporate Social Responsibility (CSR). Associated with some things that still need to be improved, in the implementation of supervision in accordance with the rules of good corporate governance include improving the effectiveness of the working relationship between the Audit Committee with SPI, applying self assessment performance evaluation of the Board of Commissioners, to evaluate the application of corporate governance principles that have been conducted by the Company’s management and continue to give directives to the Board for implementation of the risk management system with the Company’s risk mapping and better structured.
Tanggapan, Rekomendasi dan Persetujuan Dewan Komisaris terhadap Aksi Korporasi yang dilakukan Direksi
Response, Recommendation and Approval of the Board of
Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap organ Perseroan
The working relationship of the Board of Commissioners and Directors is very important that every organ of the Company
implementation of plans and policies of the company. 6. To supervise the implementation of the policy of management of subsidiaries / joint ventures. 7. Monitor and ensure that the practices of Good Corporate Governance (GCG) has been applied effectively and sustainably. 8. Implement training programs / learning on an ongoing basis to the Board of Commissioners.
Commissioners of the Board of Directors Corporate Actions undertaken
151
dapat bekerja secara optimal, efektif dan efisien dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Perseroan, berdasarkan prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam Board Manual bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas langkah korporasi yang diusulkan oleh Direksi secara tepat waktu, relevan dan akurat. Selama Tahun 2015, Dewan Komisaris telah memberikan surat rekomendasi maupun persetujuan terhadap aksi korporasi yang dilakukan oleh Direksi.
can be optimally effective and efficient in achieving the vision, mission and objectives of the Company, based on the principles outlined in Board Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors. In accordance with the duties and authority granted in the Articles of Association, the Board of Commissioners to respond to corporate measures proposed by the Board of Directors in a timely, relevant and accurate. During 2015, the Board has provided a letter of recommendation or approval of the corporate actions carried out by the Board of Directors.
Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi
The relationship of the BOC and BOD
Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap organ Perseroan dapat bekerja secara optimal, efektif dan efisien dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Perseroan, berdasarkan prinsip- prinsip yang dijabarkan dalam Board Manual bagi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
The working relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors is very important that each organ of the Company is able to work optimally, effective and efficient in achieving the vision, mission and objectives of the Company, based on the principles outlined in the Board Manual for Board of Commissioners and Board of Directors as follows:
1.
1.
2.
3.
4. 5.
6.
Prinsip keterbukaan, artinya hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi tidak berdasarkan kepentingan pribadi dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan (no vested interest). Prinsip formal, yaitu hubungan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan fungsi/tanggung jawab masingmasing dan dilaksanakan melalui prosedur yang berlaku. Prinsip kelembagaan, yaitu dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris dan Direksi mewakili kelembagaan sebagai collegial (dewan). Harmonis, yaitu sedapat mungkin mengeliminir perpecahan yang dapat merugikan Perseroan. Saling menghormati, yaitu dalam setiap tindakan yang diambil sesuai dengan tugas, kewajiban, kewenangan masing-masing, tidak mencampuri yang bukan kewenangannya. Mitra, yaitu hubungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan partner kerjasama yang memiliki komitmen yang sama untuk kepentingan Perseroan.
Persyaratan Dewan Komisaris Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, untuk menjadi Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan formal dan material serta persyaratan lainnya sebagai berikut : I. Persyaratan Formal : 1. Orang perseorangan; 2. Cakap melakukan perbuatan hukum; 3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; 4. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
152
2.
3.
4. 5.
6.
The principle of openness, meaning that the employment relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors are not based on personal interests and nothing is hidden (no vested interest). Formal principle, namely the relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors based on the functions / responsibilities of each and implemented through procedures. Institutional principle, ie in every execution of the duties and functions of the Board of Commissioners and Board of Directors representing the institution as a collegial (board). Harmonious, ie as far as possible eliminate the divisions that could harm the Company. Mutual respect, that in any action taken in accordance with the duties, obligations, each authority, does not interfere with non-authority. Partners, namely the relationship between the Board of Commissioners, Directors is a partner cooperation have the same commitment to the interests of the Company.
Requirements BOC In accordance with the Articles of Association of the Company, to be a Member of the Board of Commissioners must meet the formal requirements and materials and other requirements as follows: I. Formal requirements: 1. An individual; 2. Proficient perform legal acts; 3. Never declared Bankrupt within 5 (five) years prior to the nomination; 4. There had been a member of the Board of Commissioners found at fault in causing a company to go Bankrupt within five (5) years prior to the nomination;
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
5. Never convicted of a criminal offense that harm the country’s financial and / or relating to the financial sector within 5 (five) years prior to nomination.
II. Persyaratan Material : 1. Integritas; 2. Dedikasi; 3. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; 4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan dimana yang bersangkutan dicalonkan; 5. Serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
II. Material requirements: 1. Integrity; 2. Dedication; 3. Understand the company management problems associated with one of the functions of management; 4. Having adequate knowledge in the field of business of the Company which the concerned nominated; 5. And can provide sufficient time to carry out their duties.
III. Persyaratan lain : 1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif; 2. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah; 3. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN; 4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; 5. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris).
III. Other requirements: 1. Not a Political Party executive and / or legislative candidates and / or members of the legislature; 2. Not a candidate for Head / Deputy Head and / or Head / Deputy Head; 3. There are positions that potential conflict of interest with State concerned but to sign a waiver willing to resign from that position if elected as a member of the Board of Commissioners of SOEs; 4. There are positions that based on legislation prohibited to concurrently with the office of the Board of Commissioners but to sign a waiver willing to resign from that position if elected as a member of the Board of Commissioners / Board of Trustees; 5. Physically and mentally healthy (not suffering from a disease that can inhibit the execution of duties as a member of the Board of Commissioners).
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris
Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dituangkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, sebagai berikut : 1. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS; 2. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; dan 3. Pengangkatan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; 4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon- calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS; 5. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, yaitu antara lain : • Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; • Tidak melaksanakan ketentuan peraturan
Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners set forth in the Articles of Association of the Company, as follows: 1. Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners conducted by the GMS; 2. Term of office of members of the Board of Commissioners set 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term; and 3. Appointment of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders; 4. Members of the Board of Commissioners are appointed from candidates proposed by shareholders and the binding nomination for the AGM; 5. Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time by decision of the AGM by stating the reasons, among others:
153
• •
• •
154
perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseoan dan/atau negara; Melakukan tindakan yang melanggar etika dan atau/kepatuhan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN; Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum yang tetap; Mengundurkan diri.
• • • •
• •
Can not do their job properly; Not implementing the provisions of the legislation and / or the Articles of Association; Involved in the adverse action Perseoan and / or country; Perform actions that violate ethics and or / compliance that should be respected as a member of the Board of Commissioners of SOEs; Was found guilty by the court verdict has fixed laws; Resign.
Fit and Proper Test Dewan Komisaris
Fit and Proper Test of the Board of Commissioners
Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan masing-masing anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Pemilihan Komisaris dilakukan melalui tes uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test) di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Performance assessment of the Board of Commissioners as a whole and each member of the Board of Commissioners conducted by Shareholders through the GMS mechanism. Election Commissioner conducted through due diligence and compliance tests (fit and proper test) in the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs).
Kegiatan Rutin Dewan Komisaris
Routine activities of the Board of Commissioners
Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dewan Komisaris meliputi rapat-rapat rutin baik internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan dengan Direksi, kunjungan ke lapangan (on the spot) secara periodik, serta berbagai bentuk kegiatan pengawasan lainnya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. 1. Rapat Dewan Komisaris Agenda rutin yang dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris meliputi evaluasi (review) kinerja bulanan dan triwulanan Perseroan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut permasalahan, dan membahas hal-hal khusus yang memerlukan persetujuan Komisaris serta permasalahan aktual yang perlu mendapat klarifikasi dari manajemen. Dalam pembahasan materi tertentu, dihadirkan pula Tim Audit yang ditugaskan Komisaris. Selama tahun 2015, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sebanyak 32 kali meliputi 15 kali rapat internal Dewan Komisaris, dan 17 kali rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Praktek ini telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 8 dan Board Manual pada point 10 yang mengamanatkan rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 12 kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris Tahun 2015 telah dihadiri Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 ayat 3a dan Board Manual Bab 13 Angka 8b Tentang Rapat Komisaris. Presentase kehadiran masing-masing anggota Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris tahun 2015 mencapai 97% dari total rapat yang diselenggarakan.
Routine activities carried out by the Board of Commissioners include regular meetings both internally BoC and Joint Meeting with the Board of Directors, a visit to the field (on the spot) on a periodic basis, as well as various other forms of surveillance activities with reference to the applicable regulations. 1. Meetings of the Board of Commissioners Regular agenda discussed in the meeting of the Board of Commissioners includes the evaluation (review) monthly and quarterly performance of the Company, monitoring and evaluation of follow-up issues, and discuss specific things that require the approval of the Commissioner as well as the actual problems that need to get clarification from management. In the discussion of certain materials, also presented Commissioner Audit Team assigned. During 2015, the Board held meetings 32 times include 15 internal meetings of the Board of Commissioners, and 17 times the BoC meeting with the Board of Directors. This practice has been in accordance with article 8 of the Articles of Association and Board Manual on point 10, which mandates the BoC meeting is held at least 12 times a year. Meetings of the Board of Commissioners in 2015 and was attended by the Commissioner under the Articles of Association Article 11, paragraph 3a and Board Manual Chapter 13 Figures 8b On the Board of Commissioners. The percentage of attendance of each member of the Commissioner in a meeting of the Commissioners in 2015 reached 97% of the total meetings held.
Rapat Dewan Komisaris
155
2.
Menghadiri RUPS Sepanjang tahun 2015 telah dilaksanakan RUPS yang dihadiri oleh Komisaris sebanyak 3 kali yaitu RUPS Pengesahan RKAP 2015, RUPS pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2014 dan RUPS Pengesahan RKAP 2016.
2. Attend the AGM Throughout the year 2015 has been implemented AGM, which was attended by the Commissioner as much as 3 times that GMS Endorsement CBP 2015 AGM ratification Annual Report 2014 and the financial year 2016 AGM Approval of CBP.
3.
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 17 kali dengan agenda dan kehadiran Dewan Komisaris serta Direksi.
4. Kunjungan Lapangan Dewan Komisaris Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi teknis di lapangan dan memastikan bahwa pengelolaan Perseroan berlangsung sesuai dengan RKAP yang telah ditetapkan RUPS RKAP Tahun 2015. Untuk memperluas cakupan obyek yang diawasi, dalam setiap kunjungan Dewan Komisaris dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan tugas dan bidang pengawasan dari masing-masing anggota Komisaris meliputi kunjungan ke Area dan Unit-Unit Pelaksana Teknis termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum serta melakukan pertemuan dengan para karyawan. Sepanjang tahun 2015, telah dilaksanakan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Regional dan Unit Pelaksana Teknis sebanyak 13 Kali. Hasil kunjungan Dewan Komisaris dituangkan dalam laporan tertulis dengan cakupan laporan berupa PICA (Problem Identification and Corrective Action) meliputi laporan mengenai praktek yang dilakukan saat ini beserta permasalahan yang timbul, akibat dari praktek dan permasalahan disertai dengan saran/rekomendasi Dewan Komisaris untuk mengatasi permasalahan tersebut. Laporan ini selanjutnya disampaikan kepada Direksi dan jajaran terkait untuk dijadikan bahan tindaklanjut.
3. Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors A meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors held during the year 2015 as many as 17 times with the agenda and the presence of the Board of Commissioners and Board of Directors. 4. Field Visit BOC The Board of Commissioners to supervise and direct observation in the field to find out the technical situation on the ground and ensure that the management of the Company took place in accordance with a predetermined CBP CBP 2015 AGM. To expand the scope of the object to be monitored, in each visit BOC divided into several groups according to the tasks and field supervision of each Commissioner include visits to the Area and Unit-Technical Implementation Unit including social facilities and public facilities as well as a meeting with employees , Throughout 2015, has carried out a Regional working visit of BOC and the Technical Implementation Unit as much as 13 times. The results of the visit BoC stated in a written report with the scope of the report in the form of PICA (Problem Identification and Corrective Action) include statements regarding the current practices of this along with the problems that arise, as a result of the practice and the problems accompanied with advice / recommendation of the Board of Commissioners to overcome these problems. This report is submitted to the Board of Directors and the board concerned to be used as a follow-up.
Kegiatan Non Rutin Dewan Komisaris
Non Routine activities of BOC
Kegiatan non rutin yang dilakukan Dewan Komisaris meliputi menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi terkait seperti Kementerian BUMN, Kementerian Kominfo dll. serta ikut aktif membantu manajemen dalam melakukan mediasi dengan stakeholders untuk memecahkan berbagai permasalahan yang bersentuhan dengan kepentingan konsumen. Di samping itu, ikut aktif mengikuti kegiatan asosiasi/organisasi yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan serta menghadiri:
Non-routine activities that do Board of Commissioners include attending activities organized by relevant agencies such as the Ministry of State Enterprises, the Ministry of Communications and Information Technology etc. and participate actively assist management in conducting mediation with stakeholders to solve the various problems that come into contact with the interests of consumers. In addition, to participate actively follow the activities of the association / organization related to the Company’s line of business as well as attending:
1. Kegiatan Instansi terkait Komisaris aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Kementerian BUMN, dan BUMN Executive Club (BEC). 2. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh asosiasi/ lembaga
156
1. Activities related institutions Commissioner actively follow the activities carried out by the relevant agencies such as the Ministry of SOE, and the SOE Executive Club (BEC). 2. Following the activities organized by the association / institution
Pada berbagai kegiatan seminar dan konferensi internasional Komisaris mewakili Perseroan sebagai pembicara maupun sebagai peserta.
At various seminars and international conferences Commissioner to represent the Company as speakers and as participants.
3. Mengikuti pertemuan dengan para stakeholders Komisaris juga mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, pejabat Pemerintah Daerah serta masyarakat disekitar wilayah usaha yang terkait dengan kegiatan perseroan.
3. Following a meeting with stakeholders Commissioners also held a meeting with community leaders, local government officials and community around the business areas related to the activities of the company.
4. Kegiatan lainnya Partisipasi aktif Komisaris dilakukan melalui mengikuti perkembangan berita-berita yang ada di media tentang Perseroan. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
4. Other activities The active participation of Commissioners conducted through following the development of news stories in the media about the Company. Shareholdings of the Board of Commissioners
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham di Perseroan maupun anak perusahaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
All Members of the Board of Commissioners has no shares in the Company or its subsidiaries, either directly or indirectly.
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Performance Assessment Board of Commissioners
Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan masing-masing anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No : PER-01/ MBU/2011 tgl 1 Agustus 2011 (yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri BUMN No : KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002) hal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan. Indikator Penilaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau Anggaran Dasar.
Rate the performance of the Board of Commissioners as a whole and each member of the Board of Commissioners conducted by the shareholders through the GMS mechanism. In accordance with the Regulation of the Minister of State Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 date August 1, 2011 (which is a refinement of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-117 / M-MBU / 2002 date of July 31, 2002) it Implementation of Corporate Governance Good on State-Owned Enterprises, the AGM shall establish Key performance Indicators (Key performance Indicators) based on the proposals of the Board of Commissioners Board of Commissioners concerned. Indicators of Performance Assessment is an assessment measure for successful implementation of tasks and responsibilities of monitoring and providing advice to the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the legislation and / or the Statutes.
Selanjutnya Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan real isasi indikator pencapaian kinerja kepada para Pemegang Saham/Menteri.
Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris Penentuan Penghasilan Dewan Komisaris berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN.
Furthermore, the Board of Commissioners shall submit a quarterly progress report actual performance achievement indicators to shareholders / Minister. Procedure Determination of Remuneration of Board of Commissioners Determination of Income BOC guided by the SOE Minister Regulation No. Per-04 / MBU / 2014 on Guidelines for Determination of Directors, Board of Commissioners, and the Board of Trustees of SOEs.
Gaji = Gaji Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan Salary = Basic Salary x Industrial Adjustment Factor x Inflation Adjustment Factor x Position Factor
157
Komponen - Component
Keterangan - Explanation
Gaji/Honorarium Dasar Salary / Honorarium Basis
(Indeks dasar/100 x Rp 15 juta) (Index dasar/100 x USD 15 million)
Indeks Dasar Basic Index
60% Indeks Pendapatan + 40% Total Aktiva Income Index 60%+40% Total Assets
Faktor Penyesuaian Industri Industrial Adjustment Factor
s.d. 400% Untl 400%
Faktor Penyesuaian Industri Industrial Adjustment Factor
Besarnya Faktor Penyesuaian ditetapkan oleh RUPS/Menteri atas usul Direksi, dengan mempertimbangkan sector industry sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia The adjustment factor is determined by the magnitude of AGM / Minister at the proposal of the Board of Directors, taking into account the kind of measurable industry sector (benchmarks), the conditions of competition (competitiveness) or the complexity of the business, and scarcity of human resources
Faktor Jabatan Factors Position
Jabatan Komisaris Utama : 40% dari Direktur Utama, Jabatan anggota Komisaris : 90% dari Komisaris Utama Commissioner Position: 40% of the Managing Director, Commissioner Position: 90% of the President Commissioner
Faktor Inflasi Inflation factor
50% dari realisasi inflasi tahun sebelumnya yang dipergunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. 50% from the previous year inflation used in the preparation of the financial statements of the central government.
Remunerasi Dewan Komisaris
Remuneration of the Board of Commissioners
Penetapan remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tahun Buku 2014 tanggal 19 Mei 2015 dan Surat Nomor S-12/ D2.MBU/06/2015 tanggal 26 Juni 2015 perihal penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2015 serta tantiem atas kinerja tahun buku 2014. Besarnya remunerasi Dewan Komisaris tersebut salah satunya ditentukan oleh besarnya Faktor Penyesuaian Industri (FPI) dimana besarannya merupakan hasil pembahasan Tim Ad Hoc Kementrian BUMN.
Determination of the remuneration of the Board of Commissioners referring to the decision of the General Meeting of Shareholders (AGM) of the Company for Fiscal Year 2014 dated May 19, 2015 and Letter No. S-12 / D2.MBU / 06/2015 dated June 26, 2015 regarding the determination of salary / honorarium, allowances and facilities for 2015 as well as annual bonus based on the performance of the financial year 2014. the amount of the remuneration of the Board of Commissioners is determined by the magnitude of Adjustment factor Industries (FPI) where the amount is the result of the discussion of the Ad Hoc team Ministry of SOEs.
Sesuai dengan keputusan hal tersebut di atas, maka ditetapkan besarnya remunerasi dan fasilitas bagi Dewan Komisaris Perseroan tahun 2015 yaitu Komisaris Utama mendapat honorarium sebesar 45% atau Rp. 40.500.000,dari gaji Direktur Utama per bulan dan Anggota Komisaris mendapat honorarium sebesar 90% atau Rp 36.450.000,- dari honorarium Komisaris Utama. Gaji Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) untuk tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp 90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah) per bulan. Tunjangan Dewan Komisaris
Allowances BOC
1.
1.
2. 3.
Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari honorarium apabila tidak disediakan fasillitas kendaraan oleh Perseroan. Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan diberikan sebesar 1 (satu) kali Honorarium. Santunan Purna Jabatan :
Sesuai surat dari Sekretaris Kementrian BUMN No : S/236/S MBU/2002 tgl 3 Mei 2002, Dewan Komisaris diikutsertakan dalam Program Asuransi atau Tabungan Pensiun yang beban
158
In accordance with the decision of the foregoing, it was determined the remuneration and facilities to the Board of Commissioners in 2015, namely Commissioner to receive an honorarium of 45% or Rp. 40.5 million, - from the President Director’s salary per month and the Commissioner to receive an honorarium of 90% or Rp 36.45 million, - of honorarium Commissioner. Salary Director of PT Pos Indonesia (Persero) for 2015 is set at Rp 90,000,000, - (Ninety Million Rupiah) per month.
2. 3.
Transportation allowances are given every month for a maximum of 20% (twenty percent) of the honorarium if not provided fasillitas vehicle by the Company. Allowance (THR) religious given by 1 (one) time honoraria. Full Compensation Position:
As per the letter of the Secretary of State Ministry : S/236/S MBU/2002 date May 3, 2002 , the Board included in the Insurance or Retirement Savings Program that load
premi/iuran ditambah Pajak Penghasilan (PPh) tahunannya ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan.
premiums / contributions plus income tax ( income tax) annual borne entirely by the Company.
a. Diberikan berupa premi asuransi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium. b. Pemberian premi tersebut sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian c. Tunjangan pakaian dinas diberikan dalam bentuk natura sebanyak 2 (dua) stel per tahun sesuai dengan yang telah dianggarkan dalam RKAP 2013.
a. Provided in the form of insurance premiums maximum of 25 % (twenty five percent ) of the honorarium. b. Giving the premium already includes insurance premiums for accident and death c. Uniforms benefits in kind given by 2 ( two ) sets per year according to the CBP has been budgeted in 2014.
Fasilitas Dewan Komisaris
BOC Facility
1. 2.
1. BOC is not given vehicle facility 2. Health facilities granted to the Board of Commissioners , and 1 ( one) wife / husband and a maximum of 3 ( three ) children who have not attained the age of 25 years ( never been married or have never worked ) for the use of ( at cost ) . 3. Facilities granted legal aid for the needs . 4. Professional associations facility given only one (1) membership .
3. 4.
Dewan Komisaris tidak diberikan fasilitas kendaraan Fasilitas kesehatan diberikan kepada Dewan Komisaris, dan 1 (satu) orang istri/suami serta maksimum 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja) sebesar pemakaian (at cost). Fasillitas bantuan hukum diberikan sebesar kebutuhan. Fasilitas perkumpulan profesi diberikan hanya 1 (satu) keanggotaan.
Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporters Organs of the Board of Commissioners
Untuk membantu tugas Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya, komisaris dibantu oleh organ pendukung komisaris yaitu Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite Komisaris.
To assist the Commissioner in carrying out its supervisory duties , the commissioner is assisted by commissioners supporting organ is the Board of Commissioners and Secretariat Commissioner .
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisaris. Sekretaris Komisaris diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor : SK-85/ Dekom/0314 tanggal 3 Maret 2014. Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai tugas utama membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris. Uraian kerja Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : SK-629/Dekom/1209 tanggal 3 Desember 2009 sebagai berikut : 1. Menyusun rencana kerja/kegiatan regular tahunan Dewan Komisaris; 2. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; 3. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua dokumen yang terkait dengan kegiatan Dewan Komisaris; 4. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di Perusahaan dalam rangka penyediaan sarana/prasarana pendukung tugas Dewan Komisaris; 5. Menyusun konsep laporan reguler Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham; 6. Menyusun konsep tanggapan Dewan Komisaris dalam RUPS; 7. Memberikan informasi kepada Dewan Komisaris mengenai regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
In the execution of daily tasks, Commissioner assisted by the Secretariat of the Board of Commissioners headed by a Secretary to the Commissioners. Commissioners are appointed by the Secretary of the Board of Commissioners Decree Number: SK-85 / Dekom / 0314 dated March 3, 2014. Secretary to the Board of Commissioners has primary responsibility to help smooth the Board of Commissioners. BoC Secretary job descriptions defined by the Decree of the Board of Commissioners Number: SK-629 / Dekom / 1209 dated December 3, 2009 as follows: 1. Develop a work plan / annual regular activities of the Board of Commissioners; 2. Prepare the materials needed in the implementation of the Board of Commissioners; 3. Administer and document all the documents related to the activities of the Board of Commissioners; 4. To coordinate with the working units in the Company in order to provide facilities / infrastructure to support the Board of Commissioners; 5. Develop the concept of regular reports to the Board of Commissioners of Shareholders; 6. Develop the draft response, the Board in the AGM; 7. Provide information to the Board of Commissioners regarding the regulations related to the implementation of the duties of the Board of Commissioners;
159
160
8. Menyusun anggaran tahunan Dewan Komisaris dan melaporkan realisasi penggunaannya secara reguler kepada Dewan Komisaris.
8. Prepare the annual budget report the BOC and its use on a regular basis to the Board of Commissioners.
Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris
Remuneration Secretary of the Board of Commissioners
Penetapan remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada keputusan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/ MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang menyebutkan honorarium, tunjangan dan fasilitas Sekretaris Komisaris ditetapkan oleh Komisaris.
Determination of the remuneration of the BoC Secretary refers to the decision of SOE Minister Regulation No. PER-12 / MBU / 2012 dated August 24, 2012 which states emoluments, allowances and facilities Commissioner Secretary designated by the Commissioner.
Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris mendapat honorarium sebesar 15% dari gaji Direktur Utama yang ditetapkan dalam RUPS, dan besaran honorarium yang diterima di tahun 2015 adalah sebesar Rp 13.500.000,. Disamping itu juga mendapatkan tunjangan dan fasilitas berupa tunjangan transportasi, tunjangan hari raya (THR), asuransi purna jabatan, fasilitas kesehatan dan bantuan hukum.
In accordance with the Decree of the Board of Commissioners, the Secretary of the Board of Commissioners to receive an honorarium of 15% of salary Director set out in the AGM, and the amount of emoluments received in 2015 was Rp 13,500,000, -. Besides, it also gets benefits and facilities such as transportation allowance, holiday allowance (THR), full insurance office, health facilities and legal aid.
Dalam hal Perseroan mendapatkan laba, kepada Sekretaris Dewan Komisaris diberikan insentif kinerja sebesar 15% dari tantiem yang diterima Direktur Utama.
In the event that the Company make a profit, to the Secretary of the Board of Commissioners granted performance incentive of 15% of the bonus received by the Director.
KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS 1. Komite Audit
1 . Audit Committee
Pembentukan Komite Audit merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen dan dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku. Komite Audit Dewan Komisaris dibentuk sejak tahun 2003 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 08/Kep-KU/2003 tanggal 27 Oktober 2003 tentang Pembentukan Komite Audit. Pembentukan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-103/MBU/2002 tgl 4 Juni 2002 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tgl 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara serta di perbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN.
Establishment of the Audit Committee is one important step to realize the system and the implementation of a competent and independent oversight, and in order to implement good corporate governance in accordance with good corporate governance principles applicable . The Audit Committee of the Board of Commissioners was formed in 2003 by decision of the Board of Commissioners Number : 08/Kep-KU/2003 dated October 27, 2003 concerning the Establishment of the Audit Committee . The formation refers to the Decree of the Minister of SOEs Number : KEP-103/MBU/2002 date of June 4, 2002 and was amended by Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. : PER-05/MBU/2006 date of December 20, 2006 on the Audit Committee for State-Owned Enterprises and updated again with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. : Per-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on Organ Support BOC SOE .
Tujuan Pembentukan Komite Audit Tujuan Pembentukan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam pengurusan Perseroan di bidang sistem pengendalian internal Perseroan, pelaksanaan dan hasil audit oleh SPI maupun editor eksternal, penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
The purpose of the Audit Committee The Objective of Establishment of Audit Committee is to assist the Board in order to supervise the policy of the Board of Directors in the management of the Company in the areas of internal control systems of the Company, the implementation and results of the audit by SPI as well as an external editor, review financial information issued by the Company, and compliance with laws and regulations that apply and to identify matters that require the attention of the Board of Commissioners.
Persyaratan Anggota Komite Audit Sesuai dengan Pedoman Kerja Komite Audit, anggota Komite Audit Perseroan dipersyaratkan harus memiliki integritas yang tinggi dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan pemeriksaan; tidak memiliki kepentingan keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perseroan dan mampu berkomunikasi secara baik dan efektif serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
Requirements to be Member of Audit Committee In accordance with the guidelines of the Audit Committee, the Audit Committee members are required to have high integrity, knowledge and work experience is sufficient in the field of supervision; has no interest in personal linkages that may cause negative impacts and conflicts of interest to the Company and able to communicate well and effectively, and can provide enough time to complete the task.
Kompetensi dan Keahlian Anggota Komite Audit Sesuai dengan Pedoman Kerja Komite Audit, anggota Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero), salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan (minimal S1) dan salah seorang harus memahami industri/ bisnis Perseroan serta wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perseroan; dan wajib memahami proses audit, manajemen resiko & peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Competence and Expertise of Audit Committee Members In accordance with the guidelines of the Audit Committee, member of the Audit Committee of PT Pos Indonesia (Persero), a member of the Audit Committee must have the educational background or have expertise in accounting or finance (minimum S1) and one must understand the industry / business of the Company and shall understand financial statements, the Company’s business, particularly related to services or activities of the company’s business; and must understand the process of audit, risk management and legislation in the field of capital markets and legislations related.
161
162
Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit Anggota Komite Audit diangkat atau diberhentikan oleh Komisaris Perusahaan berdasarkan saran/usulan dari Ketua Komite Audit. Pemberhentian Anggota Komite Audit dilakukan apabila jabatannya telah berakhir, mengundurkan diri, berhalangan tetap dalam melaksanakan tugasnya, atau sebab-sebab lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Appointment and Dismissal Committee Member of the Audit Committee be appointed or dismissed by the Commissioner of the Company based on suggestions / ideas of the Chairman of the Audit Committee . Termination of the Audit Committee carried out if office has expired, resigned , unable to remain in his duties , or other causes according to applicable regulations .
Komposisi Ketua dan Anggota Komite Audit ditetapkan Dewan Komisaris yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tgl 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara serta di perbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN. Adapun susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:
Composition Chairman and Member of the Audit Committee of the Board of Commissioners determined that refers to the Minister of State Enterprises Number : PER-05/MBU/2006 date of December 20, 2006 on the Audit Committee for State-Owned Enterprises and updated again with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. : Per - 12 / MBU/2012 dated August 24, 2012 on Organ Support BOC SOE . The composition of the Audit Committee are as follows
JABATAN
Nama
Keputusan Dewan Komisaris
Periode
Ketua Komite Audit
Karyono Supomo
280/Dekom/0413
April 2013 s.d sekarang
Anggota Komite Audit
M Farkhan Supriyadi
787/Dekom/1213 325/Dekom/1015
Desember 2013 s.d Oktober 2015
Anggota Komite Audit
Rofikoh Rokhim
501/Dekom/1214 370/Dekom/1115
Desember 2014s.d November 2015
Anggota Komite Audit
Achmad M M Jogasara
336/Dekom/1115
November 2015 sd sekarang
Anggota Komite Audit
Maria Ulpah
370/Dekom/1115
November 2015 sd sekarang
Independensi Anggota Komite Audit
Independence of the Audit Committee Member
Mengacu pada kebijakan Menteri Negara BUMN No : S-375/ MBU.Wk/2011 tanggal 5 Desember 2011, Anggota Komite Audit bukan berasal dari karyawan Pos Indonesia. Disamping itu semua Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Komite Audit, Dewan Komisaris dan Direksi.
Referring to the policy of the Minister of SOE No: S-375/ MBU.Wk/2011 dated December 5, 2011, the Audit Committee members are not from employees Pos Indonesia. Besides, all Audit Committee members do not have family and financial ties with fellow members of the Audit Committee, the Board of Commissioners and Board of Directors.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG KOMITE 1. Komite bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris 2. Komite bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris 3. Dalam menjalankan fungsinya, Komite melakukan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut : a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas system pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor. b. Melakukan evaluasi kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh internal auditor maupun eksternal auditor c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian intern manajemen serta pelaksanaanya. d. Melakukan penelaahan atas informasi keuanagn yang
DUTIES AND RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY OF THE COMMITTEE 1. Committee work collectively in carrying out their duties to assist the Board of Commissioners 2. The Committee is independent both in the execution of its duties and reporting, and is directly responsible to the Board of Commissioners 3. In carrying out its functions, the Committee perform the duties and responsibilities are as follows: a. Assist the Board to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external auditor and the internal task auditor. b. To evaluate the activities and the results of audits conducted by the internal auditor and external auditor c. Provide recommendations regarding the improvement of the internal control system of management and implementation. d. Reviewing information Perseroaan keuanagn that will be issued to the public and / or authorities, among
akan dikeluarkan perseroaan kepada public dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroaan. e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris f. Melakukan penelaahan atas ketelatan terhadap peraturan perungdang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan g. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan eksternal auditor atas jas yang diberikan h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan eksternal auditor yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee i. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal j. Menelaah pengaduaan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan k. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan l. Menjaga kerhasiaan dokumen, data dan infromasi Perseroan m. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas komite 4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Komite diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk : a. Mengakses dokumen, data dan infromasi Perseroan tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pisak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemn risiki, dan audit eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite c. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan komisaris. KEWAJIBAN KOMITE Dalam menjalankan tugasnya, Komite berkewajiban : 1. Membuat pedoman kerja yang dituangkan dalam piagam Komite 2. Membuat program kerja Komite di awal tahun dan disahkan oleh Dewan Komisaris 3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan 4. Komite wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan 5. Komite wajib membuat laporan triwulan dan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan Setiap risalah rapat yang dibuat dalam Rapat Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dilaporkan kepada
others, financial statements, financial projections, and other statements relating to financial information Perseroaan. e. To identify matters that require the attention of the Board of Commissioners as well as the duties of the
Board of Commissioners f. Reviewing the tardiness of the perungdang rules and regulations relating to the Company’s activities g. Provide independent opinion in the event of disagreements between management and the external auditors on a given suit h. Provide recommendations to the Board regarding the appointment of an external auditor that is based on independence, the scope of the assignment, and the fee i. Reviewing the implementation of audit by internal auditors and supervises the implementation of the follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor j. Examining pengaduaan relating to the Company’s accounting and financial reporting k. Reviewing and providing advice to the Board in relation
to the potential conflict of interest of the Company Keeping kerhasiaan documents, data and Opera Company m. Perform other duties of the Board of Commissioners in accordance with committee assignments 4. In performing its duties and responsibilities, the Committee be authorized by the Board of Commissioners to: a. Accessing documents, data and Opera Company of employees, funds, assets and resources of the Company are required b. Communicate directly with employees, including Directors and Pisak are running the internal audit function, manajemn risiki and external audits related to duties and responsibilities of the Committee c. Involving independent parties other than members of the Committee needed to help the performance of its duties d. Perform other powers granted by the Board of Commissioners. l.
LIABILITY COMMITTEE
In performing its duties, the Committee shall: 1. Make work guidelines as outlined in the committee charter 2. Creating a work program at the beginning of the year the Committee and approved by the Board of Commissioners 3. Maintaining the confidentiality of documents, data, and information of the Company 4. The Committee shall make a report to the Board on any given assignment 5. The Committee shall make quarterly reports and annual reports of the implementation of the Committee’s activities are disclosed in the Company’s Annual Report. Each minutes of meetings are made in the meeting of the Audit Committee in carrying out its duties and functions, reported to the Board of Commissioners along with opinions and
163
Dewan Komisaris disertai dengan pendapat dan usulan, jika ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. Komite audit memiliki wewenang untuk mengakses catatan atau informasi Perseroan.
proposals, if there are things that need attention of the Board of Commissioners. The audit committee has the authority to access records or information of the Company.
Program Kerja Komite Audit
Audit Committee Program
Program Kerja Decision
Uraian
Uraian Kegiatan
Jadwal/Waktu Realisasi
Description
Description of Activities
Schedule
Rapat
Rapat Bulanan Internal
Minggu ke-4 tiap bulan
Meeting
Internal Monthly Meeting
4th week of each month
Rapat dengan manajemen Meeting with management
Pengawasan Kinerja Manajemen (lapman bulanan)
2.
Pengawasan Kinerja SPI (PKAT)
3.
Pengawasan Pelaksanaan Audit Lapkeu TB 2014 dan tahun 2015
4.
Pengawasan Pengadaan dan Pelaksanaan Audit Lapkeu TB 2015
Capacity Building
Seminar dan workshop
Member Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
Capacity Building
Seminars and workshops
Member of the Audit Committee of the Association of Indonesia (IKAI)
Efektifitas Pengendalian Internal
Proses produksi, keuangan dan pengelolaan risiko perusahaan
1. Untuk memastikan prosesnya sesuai dengan SOP. To ensure the process is in accordance with the SOP.
Effectiveness of Internal Control
Minggu ke-4 tiap bulan. Per Triwulan Per empat Minggu sekali Bulan Juni sd September 2015 sesuai kebutuhan as needed
Bulan Juni sd September 2015.
2. Review Laporan Manajemen Triwulanan secara terpadu sudah dilaksanakan dengan prinsip GCG. Review of Quarterly Management Report have been implemented in an integrated manner with the principles of good corporate governance.
Bulan November sd Februari 2015. Akhir bulan Februari 2015.
Financial Statements Presented In Fair
Penyusunan Laporan atas penugasan khusus dari Dewan Komisaris. Preparation of the report on the special assignment from the Board of ComMonitoring to the area, UPT missioners. and Post Office
Tentatif sesuai arahan Dewan Komisaris Tentative as directed by the Board of Commissioners
Efektifitas SPI
Monitoring kegiatan SPI
Effectiveness SPI
Monitoring activities SPI
Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar
164
1.
Production processes, financial and risk management company
Monitoring ke Area, UPT dan Kantor Pos
1.
Riviu kompetensi SDM SPI sesuai standar yang berlaku, SPI appropriate review of HR competencies applicable standards,
2.
Riviu perencanaan audit dan monitor pelaksanaannya, Review of the audit plan and monitor its implementation,
3.
Pemeriksaan dilakukan sesuai standar audit yang berlaku, The examination was conducted in accordance with auditing standards applicable,
4.
Pelajari dan riviu laporan hasil pemeriksaan SPI, Learn and review reports on the results of the SPI,
5.
Monitoring dan evaluasi efektivitas SPI dalam melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan, baik dari SPI sendiri maupun dari auditor eksternal lainnya, Monitoring and evaluation of the effectiveness of SPI in conducting follow-up on the findings, either of themselves or of SPI external auditors,
6.
Pelajari dan riviu laporan kinerja dan/atau laporan periodik SPI, Learn and review performance reports and / or periodic reports SPI,
7.
Review laporan Audit Investigasi SPI, Audit Report Review SPI Investigation,
8.
Menghadiri closing conference SPI, Attending the conference closing SPI,
Per triwulan sesuai dengan LHA triwulan dari SPI Per quarter in accordance with LHA quarter of SPI
Sesuai kebutuhan As needed
Program Kerja Decision Efektifitas Auditor Independen (KAP) Effectiveness of Independent Auditors (KAP)
Review RKAP dan RJP Review of CBP and CPR
Laporan Komite Audit Report of the Audit Committee
Uraian
Uraian Kegiatan
Jadwal/Waktu Realisasi
Description
Description of Activities
Schedule
Monitoring proses pengadaan dan pelaksanaan audit Monitoring the procurement process and the implementation of audit
Review proses penyusunan RKAP dan RJP Review the process of preparation of CBP and CPR Penyusunan Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris Preparation of the Audit Committee Report to the Board
Bulan Juni sd September 2015.
1.
Penyusunan TOR, Preparation of TOR,
2.
Mengawal kegiatan Aanwizjing, beauty contest dan e-auction. Escorting Aanwijzing activities, beauty contests and e-auction.
3.
Review progress report KAP, Review progress report KAP,
4.
Evaluasi KAP. Evaluation of KAP.
1.
Mengawal proses penyusunan, Oversee the process of drafting,
2.
Kesesuaian prosedur penyusunan. Suitability of the preparation procedure.
1.
Penyusunan Laporan Kegiatan rapat, Activity Report Preparation meeting,
2.
Laporan pelaksanaan program kerja tahuanan, Reports on the work program tahuanan,
3.
Laporan penugasan khusus dari Dewan Komisaris. Special assignment report of the Board of Commissioners.
Bulan November sd Februari 2015. Akhir bulan
Bulan September sd Desember 2015
per triwulan. Bulan Januari 2015 (penyusunan Laporan tahun 2015), Tentatif sesuai arahan Dewan Komisaris
Audit Committee Report
Laporan Komite Audit Rapat Komite Audit Selama tahun 2015, Komite Audit telah melakukan rapat internal Komite Audit sebanyak 4 kali oleh :
Audit Committee Meeting During 2015, the Audit Committee has conducted an internal meeting of the Audit Committee :
Nama
Jabatan
Kehadiran
Name
Position
Attendance
%
Karyono Supomo
Ketua Komite Audit/ Chairman of Audit Committee
4
100
M Farkhan Supriyadi
Anggota Komite Audit/ Audit Committee Member
0
0
Rofikoh Rokhim
Anggota Komite Audit/Audit Committee Member
0
0
Achmad M M Jogasara
Anggota Komite Audit/Audit Committee Member
4
100
Maria Ulpah
Anggota Komite Audit/Audit Committee Member
4
100
Selain pertemuan dengan Komisaris, Komite Audit juga mengadakan pertemuan/rapat dengan Auditor Eksternal dan Biro/ Bagian yang diadakan sesuai dengan Program kerja dan kebutuhan. Selain rapat tersebut, Komite Audit juga mengikuti rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 6 kali. Komite audit juga melaksanakan kunjungan rutin ke unit kerja bersama-sama Komisaris.
Besides meeting with the Commissioner, the Audit Committee also held a meeting / conference with the External Auditor and the Bureau / Division held in accordance with the work program and needs. In addition to these meetings, the Audit Committee also follows an internal meeting of the BOC as much as six times. The audit committee also carry out regular visits to work units together Commissioners.
Prosedur Penetapan Remunerasi Komite Audit
Audit Committee Remuneration Determination Procedure
Besarnya remunerasi Komite Audit berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN, yang menyatakan bahwa honorarium Anggota Komite Audit sebesar maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota Dewan Komisaris yang merangkap menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.
The amount of remuneration of the Audit Committee based on the SOE Minister Regulation No. PER-12 / MBU / 2012 on Organ Supporting SOE Board of Commissioners, which states that the honorarium for Audit Committee members at a maximum of 20% of the salary of the Director. Commissioners then concurrently as Chairman / Member of the Audit Committee was not given additional income other than income as a Member of the Board of Commissioners.
165
Remunerasi Komite Audit
Remuneration Committee
Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 787/ Dekom/1213 tanggal 2 Desember 2013, 501/Dekom/1214 tanggal 19 Desember 2014, dan 336/Dekom/1115 tanggal 6 November 2015 dan 370/Dekom/1115 tanggal 30 November 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit (Persero), Anggota Komite Audit mendapat honor sebesar 20% dari gaji Direktur Utama, dengan besaran yang diterima di tahun 2015 yaitu Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan remunerasi lain sesuai ketentuan Perseroan.
In accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. 787 / Dekom / 1213 dated December 2, 2013, 501 / Dekom / 1214 dated December 19, 2014, and 336 / Dekom / 1115 dated November 6, 2015 and 370 / Dekom / 1115 dated 30 November 2015 on the Appointment of Members Audit Committee (Persero), Member of the Audit Committee received an honorarium of 20% of the salary of the Director, with the amount received in 2015 of Rp. 18.000.000, - (eighteen million five hundred thousand rupiah) per month and other remuneration in accordance with the Company.
Agenda Rapat Internal Komite Audit
Internal Audit Committee Meeting Agenda
No
Agenda Rapat
Keterangan
1
Penyusunan Program Kerja Komite Audit tahun 2016,
Tanggal1 Desember 2015
2
Penyelesaian pending matters Komite Audit.
Tanggal 15Desember 2015
3
Pembagian Tugas Anggota Komite Audit.
Tanggal22 Desember 2015
4
Pembahasan usulan perubahan struktur organisasi
Tanggal29 Desember 2015
Kegiatan dan Realisasi Tahun 2015
Activities and Realization 2015
Selama tahun 2015, Komite Audit telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan dan realisasi proker kepada Dewan Komisaris sebagai berikut di bawah ini:
During 2015, the Audit Committee prepares and submits a report on their activities and the realization of proker to the Board of Commissioners as follows below:
Penjelasan Mengenai Piagam Komite Audit
Explanations Concerning Audit Committee Charter
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit telah diperlengkapi dengan Piagam Komite Audit yang disahkan oleh Dewan Komisaris pada bulan Oktober 2009 dan telah diperbaharui terakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Piagam ini berisi Latar Belakang Dibentuknya Komite Audit, Visi, Misi dan Tujuan, Struktur Organisasi, Keanggotaan, Masa Jabatan, Tugas Wewenang dan Kewajiban, Program Kerja Tahunan, Pelaksanaan Program Kerja Tahunan, Rapat, Pelaporan, Tindak Lanjut Rekomendasi.
In performing its duties, the Audit Committee has been equipped with its Charter adopted by the Board of Commissioners in October 2009 and was last updated on December 31, 2014. This Charter provides Background The establishment of the Audit Committee, the Vision, Mission and Objectives, Organizational Structure, Membership , Term, Powers and Duties Duties, the Annual Work Programme, implementation of the Annual Work Programme, Meetings, Reporting, Follow-up Recommendations.
No 1
Agenda dan Tanggal Rapat 5 Januari 2015 Progress Report KAP Gani Sigiro dan Handayani atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2014
2
6 Februari 2015
5 6
166
13 Maret 2015 Pembahasan Laporan SPI Triwulan IV Tahun 2015
7
8 April 2015 Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada PT Pos Indonesia (Persero)
Pembahasan RKAP Tahun 2015 10 Februari 2015
4 Maret 2015 Evaluasi KAP Gani Sigiro dan Hanyani
Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan IV Tahun 2014 4
Agenda dan Tanggal Rapat Progress Report KAP Gani Sigiro dan Handayani atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2014
26 Januari 2015 Progress Report KAP Gani Sigiro dan Handayani atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2014
3
No
8
24 April 2015
No
9
Agenda dan Tanggal Rapat
No
Agenda dan Tanggal Rapat
Closing Meeting Audit SPI di Regional II Padang
24
9/22/2015
Pembahasan Laporan SPI Triwulan I Tahun 2015 10
13
26
25 Juni 2015
27
28
29
28 Juli 2015
30
5 Agustus 2015 Evaluasi Harga Pokok Produk (HPP) PT Pos Indonesia (Persero)
17
13 Agustus 2015
15 Desember 2015 Penyelesaian Pending Matters Komite Audit
31
22 Desember 2015 Rapat Intenal Komite Audit tentang Pembagian Tugas Anggota Komite Audit
Pembahasan Agen Pos PT Pos Indonesia (Persero) 16
8 Desember 2015 Progress Report KAP Gani Sigiro dan Handayani atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015
Closing MeetingAudit SPI di Regional V Bandung 15
8 Desember 2015 Exit Meeting Audit Operasional pada Divisi Surat dan Paket
Pembahasan Kinerja Keuangan sd Mei 2015 26 Juni 2015
1 Desember 2015 Rapat Internal Komite Audit membahas Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2016
Pembahasan Terkait Nominasi dan Remunerasi 14
11/3/2015 Progress Report KAP Gani Sigiro dan Handayani atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015
16 Juni 2015 Pembahasan Staffing, Reward, Punishment, Program Pensiunan, Tunjangan Kesehatan Bagi Karyawan dan Pensiunan PT Pos Indonesia (Persero)
1 Oktober 2015 Pembahasan Draft RKAP Tahun 2016
5 Juni 2015 Pembahasan Kinerja Keuangan Regional VIII Denpasar sd Mei 2015 dan Pembahasan Hasil Audit SPI Tahun 2015
12
25
3 Juni 2015 Pembahasan Pengalihan Program Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan PT Pos Indonesia (Persero)
11
Closing Meeting Audit SPI di Regional X Makasar
27 Mei 2015
32
29 Desember 2015 Rapat Internal Komite Audit tentang Pembahasan Usulan Perubahan Struktur Organisasi
Closing Meeting Audit SPI pada Regional VI Semarang 18
28 Agustus 2015 Closing Meeting Audit SPI pada Regional XI Jayapura
19
9/1/2015 Pembahasan Persiapan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015
20
9/1/2015 Pembahasan Laporan SPI Triwulan II Tahun 2015
21
9/14/2015 Pembahasan Materi Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015
22
9/14/2015 Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rakomdir Tahun 2014
23
9/17/2015 Closing Meeting Audit SPI di Regional III Palembang
167
Profil Komite Audit Profile of Committee Audit
Nama Name
M FARKHAN SUPRIYADI
Nama Name
ROFIKOH ROKHIM
Kewarganeraan Nation
Warga Negara Indonesia
Kewarganeraan Nation
Warga Negara Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir Birth/Place
Brebes/24 April 1974
Tempat/Tanggal Lahir Birth/Place
Klaten, 12 Februari 1971
Jenis Kelamin Gender
Laki-laki
Jenis Kelamin Gender
Perempuan
Email Email
[email protected]
Email Email
[email protected]
Phone Phone
62.81114115
Phone Phone
168
Nama Name
ACHMAD M M JOGASARA
Nama Name
MARIA ULPAH
Kewarganeraan Nation
Warga Negara Indonesia
Kewarganeraan Nation
Warga Negara Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir Birth/Place
Magelang/31 Januari 1959
Tempat/Tanggal Lahir Birth/Place
Purwakarta/24 Agustus 1981
Jenis Kelamin Gender
Laki-laki
Jenis Kelamin Gender
Perempuan
Email Email
[email protected]
Email Email
[email protected]
Phone Phone
081290475999
Phone Phone
087722767971
2. Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI)
2. Business Risk Management Oversight Committee and Investment (KPMRUI)
Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI) merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen dan dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku dan terhadap risiko-risiko usaha maupun investasi. KPMRUI Dewan Komisaris dibentuk sejak tahun 2012 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 113/ Dekom/0212 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi. Pembentukan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-103/MBU/2002 tgl 4 Juni 2002 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tgl 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara serta di perbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-12/ MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN.
Establishment of Monitoring Committee Risk Management Business and Investment (KPMRUI) is one important step toward realizing the system and supervision of a competent and independent and in order to implement corporate governance both in accordance with the principles of good corporate governance that apply and the risks of business and investation. KPMRUI BOC set up since 2012 based on the decision of the Board of Commissioners Number: 113 / Dekom / 0212 dated February 16, 2012 on the Establishment of the Business Risk Management Oversight Committee and Investment. Formation refers to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-103 / MBU / 2002 date of June 4, 2002 and has been renewed with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprise No. PER-05 / MBU / 2006 date of December 20, 2006 of the Audit Committee for State-Owned Enterprises and updated again with Regulation of the Minister of State Enterprises No. Per-12 / MBU / 2012 dated August 24, 2012 Organ Supporting BOC SOEs.
Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi
Interest Oversight Committee Establishment of Enterprises and Investment Risk Management
Tujuan pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) adalah untuk membantu Dewan Komisaris melakukan review dan evaluasi atas kelayakan ekonomis rencana investasi yang diajukan oleh manajemen PT Pos Indonesia (Persero) serta identifikasi berbagai risiko yang relevan beserta langkahlangkah untuk mitigasi risiko usaha dan investasi tersebut.
The purpose of establishing the Business Risk Management Oversight Committee and the Investment Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) is to assist the Board of Commissioners to review and evaluate the economic feasibility of the investment plan proposed by the management of PT Pos Indonesia (Persero) as well as the identification of relevant risks along with step- measures to mitigate the risk of business and investment.
Persyaratan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi
Requirements Oversight Committee Member of Risk Management Business and Investment
Sesuai dengan Pedoman Kerja KPMRUI, anggota KPMRUI Perseroan dipersyaratkan harus memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang risiko usaha dan investasi; tidak memiliki kepentingan keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perseroan dan mampu berkomunikasi secara efektif.
In accordance with the Employment Guidelines KPMRUI, KPMRUI members of the Company are required to have good integrity, knowledge and work experience is sufficient in the field of business risks and investment; has no interest in personal linkages that may cause negative impacts and conflicts of interest to the Company and able to communicate effectively.
Kompetensi dan Keahlian Anggota KPMRUI
Competence and Expertise Members KPMRUI
Sesuai dengan Pedoman Kerja Komite Pemantau Manajeemn Risiko Usaha dan Investasi, anggota KPMRUI PT Pos Indonesia (Persero) , salah seorang anggota Komite harus memiliki latar belakang pendidikan keuangan (minimal S1) dan memahami proses bisnis di Perseroan serta memahami manajemen resiko.
In accordance with the Employment Guidelines Manajeemn Business Risk Oversight Committee and Investment, member KPMRUI PT Pos Indonesia (Persero), a member of the Committee should have a background in financial education (minimum S1) and understand the business processes within the Company as well as the understanding of risk management.
Pengangkatan dan Pemberhentian KPMRUI
Appointment and Dismissal KPMRUI
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi diangkat atau diberhentikan oleh Komisaris Perusahaan berdasarkan saran/usulan dari Ketua Komite. Pemberhentian Anggota Komite dilakukan apabila jabatannya telah berakhir, mengundurkan diri, berhalangan tetap dalam melaksanakan tugasnya, atau sebab-sebab lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Monitoring Committee Business Risk Management and Investment Commissioner be appointed or dismissed by the Company based on the suggestion / proposal of the Chairman of the Committee. Dismissal Committee members conducted if term has expired, resigned, unable to remain in his duties, or other causes according to applicable regulations.
Komposisi Adapun susunan KPMRUI adalah sebagai berikut:
Composition KPMR The composition is as follows:
JABATAN
NAMA
Keputusan Dewan Komisaris
Periode
Ketua KPMRUI
Bobby Hamzar Rafinus
443/Dekom/1014
Oktober 2014 s.d Sekarang
Anggota KPMRUI
Prihartono
502/Dekom/1214 168/Dekom/0615
Desember 2014 sd Juni 2015
Anggota KPMRUI
Mahfud Sholihin
502/Dekom/1214
Desember 2014 sd sekarang
Anggota KPMRUI
Syaiful
168/Dekom/0615
Juni 2015 s.d Sekarang
169
Wewenang dan Tanggung Jawab
Powers and Responsibilities
a. Tugas Utama Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan review dan evaluasi atas usulan rencana Investasi dan Risiko Usaha perusahaan b. Rincian Tugas 1. Mengevaluasi seluruh rencana Investasi dan Risiko Usaha yang diajukan perusahaan dengan nilai Investasi dan Risiko Usaha yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis anatara Direksi dengan Dewan Komisaris ata kegiatan proyek secara utuh yang mempunyai tujuan dan sasaran yang sama berdasarkan hasil analisa cost & benefit yang disiapkan oleh manajemen. 2. Mengidentifikasi risiko-risiko Investasi dan Risiko Usaha dan hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. 3. Menyampaikan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris ata usulan Investasi dan Risiko Usaha Perusahaan, berdasarkan hasil anaisi cost & benefit dan identifikasi risiko (yang telah disiapkan oleh manajemen). 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang asih dalam lingkup tugas, tangungjawab dan kewenangan Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
a. Main task Assist the Board in conducting the review and evaluation of the proposals of companies Investment and Business Risk b. details of Duties 1. Evaluating the whole plan of Investment and Business Risk filed with the Companies and Business Risk Investment value is determined based on a written agreement with the Board of Commissioners Board of Directors anatara ata whole project activities that have the same goals and objectives based on the cost and benefit analysis prepared by management. 2. Identifying the risks of Investment and Business Risk and other matters that require the attention of the Board of Commissioners. 3. Delivering the evaluation report and recommendations to the Board’s proposal ata Investment and Business Risk, based on the results of the analysis of cost and benefit and risk identification (which has been prepared by management). 4. Carry out other duties assigned by the Board of Commissioners of all the compassion in the scope of the duty, the responsibility and authority of the Board of Commissioners under the provisions of the applicable legislation.
Kewenangan 1. Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi berhak memperoleh akses data dan informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu dan lengkap dalam melakukan review dan evaluasi rencana Investasi dan Risiko Usaha perusahaan. Dalam hal ini Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar data dan informasi yangdibutuhkan dapat diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap (sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012, bagian ketujuh pasal 18). 2. Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi berhak mengundang, menghadirkan dan melakukan koordinasi dengan Unit/Divisi Risk Management/Manajemen Risiko usaha untuk memperoleh data dan informasi tambahan yang dibtuhkan dalam melakukan review dan evaluasi rencana Investasi dan Risiko Usaha. 3. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk menggunakan tenaga ahli atau advisor dalam memperoleh memperoleh masukan untuk melengkapi saran dan pendapat Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, atas beban biaya perusahaan. 4. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana butir diatas, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi perlu mendapat dukunan sepenuhnya dari UnitUnit/Divisi Risk Management/Manajemen Risiko Usaha dan Investasi yang dibentuk oleh Direksi. Kewajiban Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya, Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha
170
Authority 1. Business Risk Management Oversight Committee and Investment entitled to gain access to the data and information needed in a timely manner and complete the review and evaluation of investment plans and Business Risk company. In this case the Board of Directors is responsible for ensuring that the data and information that is already available can be provided to the Board in a timely and complete (as stated in the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-01/MBU/ 2011 jo PER-09/MBU/2012, the seventh part of article 18). 2. Business Risk Management Oversight Committee and the Investment eligible inviting, presenting and coordinating with the Unit / Division Risk Management / Risk Management efforts to obtain additional data and information that dibtuhkan in conducting the review and evaluation of investment plans and Business Risk. 3. Propose to the Board of Commissioners for the use of experts or advisors in obtaining gaining input to supplement the advice and opinion of the Business Risk Management Oversight Committee and Investment, at expense of the company. 4. In implementing authorities as item above, the Business Risk Management Oversight Committee and Investment needs to get fully dukunan of Units/Division Risk Management/Risk Management Business and Investment established by the Board of Directors. obligation In carrying out the duties, responsibilities and authorities, Member of the Business Risk Management Oversight Committee
dan Investasi wajib untuk : 1. Menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan baik pada saat menjabat sebagi anggota Komite maupun setelah tidak menjabat sebagai anggota Komite. 2. Memanfaatkan dan menggunakan data dan informasi yang diperoleh untuk semata-mata kepentingan perusahaan. 3. Tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan. 4. Menjaga indenpendensi, profesionalitas dan obyektifitas dalam melaksanakan tugasnya. 5. Membuat laporan pertanggungjawaban Komite Pemantai Manajemen Risiko Usaha dan Investasi yang menjelaskan realisasi pelaksanaan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi dengan mengacu pada Charter Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi sebagai pembanding. 6. Melaksanakan tugas tepat waktunya dan sesuai dengan ketentuan ynag berlaku.
and Investment shall be to: 1. Maintain the confidentiality of the data and information the company either at the time served as a member of the Committee and after not serve on the committee. 2. Exploiting and using the data and information obtained solely for the benefit of the company. 3. Not interfere in the operations of the company. 4. Keeping Indenpendensi, professionalism and objectivity in carrying out the task. 5. Creating accountability reports Pemantai Committee Business Risk Management and Investment which describes the realization of tasks Business Risk Management Oversight Committee and Investment with reference to the Charter Business Risk Management Oversight Committee and Investment as a comparison. 6. Duties timely and in accordance with applicable regulations.
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana butir diatas, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi perlu mendapat dukungan sepenuhnya dari Unit Unit/Divisi Risk Management/ Manajemen Risiko usaha dan Investasi yang dibentuk oleh Direksi. Setiap risalah rapat yang dibuat dalam Rapat KPMRUI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dilaporkan kepada Dewan Komisaris disertai dengan pendapat dan usulan, jika ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. Komite memiliki wewenang untuk mengakses catatan atau informasi Perseroan.
In implementing authorities as item above, the Business Risk Management Oversight Committee and Investment needs to be fully supported by the Unit / Division Risk Management / Risk Management and Investment business established by the Board of Directors. Each minutes of the meeting were made in the meeting of KPMRUI in carrying out its duties and functions, reported to the Board of Commissioners along with opinions and proposals, if there are things that need attention of the Board of Commissioners. The Committee has the authority to access records or information of the Company.
Program Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi
Work Program Business Risk Management Oversight Committee and Investment
No
Program Kerja
Sasaran
Aktivitas
1
Pendekatan kepada manajemen tentang pentingnya Risk Profile Posindo (RPP)
Struktur organisasi yang baru mengakomodasi perlunya risk officer di unit daerah.
Melakukan pertemuan dengan manajemen level atas dan menjelaskan pada setiap kesempatan saat pertemuan dengan manajemen.
2
Melakukanpemantauan atasdesain dan kebijakan terkait penyusunan RPP.
Meyakinkan bahwa Entreprise Risk Management (ERM) dirancang sesuai kebijakan dan ketentuan yang ada.
3
Melakukan review berkala atas perkembangan penyusunan desain dan kebijakan Risk Profile.
4
Melakukan Review atas Rencana Jangka Panjang dan RKAP PT Pos Indonesia(Persero)
Memastikan bahwa terjadinya kes1. Melakukan Review terhadap RJPP dan RKAP PT. Pos inambungan antara RJP dan RKAP PT Pos 2. Mengadakan pertemuan periodic dengan unit penyusun dan unit Indonesia(Persero) pelaksana RJPP dan RKAP 3. Memberikan rekomendasi yang diperlukan.
5
Melakukan Review atas Laporan Manajemen PT Pos Indonesia(Persero)
RPP sudah ada dalam Laporan Manajemen atau minimal sudah memasukan unsur-unsur risiko perusahaan
6
Melakukan Capacity building Komite Pemantau ManajemenRisiko Usaha dan Investasi
Meningkatnya Kompetensi dari Komite
1. Mengadakan Pertemuan periodic dengan Unit Manajemen Risiko (UMR), Unit Pengelola Investasi (UPI), unit manajemen lainnya, serta Pihak Ketiga yang dipilih mendesain ERM . 2. Memberikan rekomendasi yang diperlukan. 1. Mengadakan Pertemuan periodic dengan UMR, unit manajemen Meyakinkan bahwa penyu-sunan RPP sesuai desain yang telah ditentukan serta lainnya, serta Pihak Ketiga terpilih. 2. Mengadakan Pertemuan periodic dengan UPI, unit manajemen laininvestasi yang akan dilakukan memiliki nya, serta Pihak Ketiga terpilih. kajian risiko. 3. Memberikan rekomendasi yang diperlukan.
1. Melakukan review terhadap laporan manajemen triwulanan yang berhubungan dengan manajemen risiko dan investasi 2. Memberikan rekomendasi terhadap laporan manajemen triwulanan yang berhubungan dengan manajemen risiko dan investasi 1. Mengikuti Kegiatan Seminar 2. Mengikuti Sertifikasi 3. Menjadi Anggota Profesi
171
Independensi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi
Management Business and Investment
Mengacu pada kebijakan Menteri Negara BUMN No : S-375/MBU. Wk/2011 tanggal 5 Desember 2011, Anggota Komite bukan berasal dari karyawan Pos Indonesia. Disamping itu semua Anggota Komite tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Komite PMRUI, Dewan Komisaris dan Direksi. Laporan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan In-
172
Independence of the Monitoring Committee Member of Risk
Referring to the policy of the Minister of SOE No: S-375 / MBU. Wk / 2011 dated December 5, 2011, members of the Committee did not come from employees Pos Indonesia. Besides, all members of the Committee did not have family and financial ties with fellow members of the PMRUI Committee, the Board of Commissioners and Board of Directors. Report of the Business Risk Management Oversight Committee and Investment Meeting of the Business Risk Management Oversight Commit-
vestasi
tee and Investment
Selama tahun 2015, KPMRUI telah melakukan rapat internal sebanyak 1 kali yang dihadiri seluruh anggota Komite.
During 2015, KPMRUI has conducted internal meetings 1 times which was attended by all members of the Committee.
Nama
Jabatan
Kehadiran
%
Bobby Hamzar Rafinus
Ketua KPMRUI/ Chairman of KPMRUI
1
100
Prihartono
Anggota KPMRUI*) KPMRUI Committee Member*
0
0
Mahfud Sholihin
Anggota KPMRUI**) KPMRUI Committee Member**
1
100
Syaiful
Anggota KPMRUI**) KPMRUI Committee Member**
1
100
Selain pertemuan dengan Komisaris, KPMRUI juga mengadakan pertemuan/rapat dengan Auditor Eksternal dan Biro/Bagian yang diadakan sesuai dengan Program kerja dan kebutuhan. Selain rapat tersebut, KPMRUI juga mengikuti rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 6 kali. KPMRUI juga melaksanakan kunjungan rutin ke unit kerja bersama-sama Komisaris.
Besides meeting with the Commissioner, KPEI also held a meeting / conference with the External Auditor and the Bureau / Division held in accordance with the work program and needs. In addition to these meetings, KPMRUI also follow internal meetings BOC 6 times. KPMRUI also carry out regular visits to work units together Commissioners.
Prosedur Penetapan Remunerasi Komite Pemantau
Remuneration Determination Procedure Business Risk Man-
Manajemen Risiko Usaha dan Investasi
agement Oversight Committee and Investment
Besarnya remunerasi Komite Audit berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN, yang menyatakan bahwa honorarium Anggota KPMRUI sebesar maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota Dewan Komisaris yang merangkap menjadi Ketua/Anggota KPMRUI tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.
The amount of remuneration of the Audit Committee based on the SOE Minister Regulation No. PER-12 / MBU / 2012 on Organ Supporting SOE Board of Commissioners, which states that the Member honorarium KPMRUI at a maximum of 20% of the salary of the Director. Commissioners then concurrently as Chairman / member KPMRUI not given additional income other than income as a Member of the Board of Commissioners.
Remunerasi Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan
Remuneration Oversight Committee and the Investment
Investasi
Management Business Risk
Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 502/ Dekom/1214 tanggal 19 Desember 2014 dan 168/Dekom/0615 tanggal 17 Juni 2015 tentang Pengangkatan Anggota KPMRUI PT Pos Indonesia (Persero), Anggota KPMRUI mendapat honor sebesar 20% dari gaji Direktur Utama, dengan besaran yang diterima di tahun 2015 yaitu Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) per bulan dan remunerasi lain sesuai ketentuan Perseroan.
In accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. 502 / Dekom / 1214 dated December 19, 2014 and 168 / Dekom / 0615 dated June 17, 2015 on the Appointment of Members KPMRUI PT Pos Indonesia (Persero), Member KPMRUI get a fee of 20% of the salary of the Director, with the amount received in 2015 of Rp. 18.000.000, - (Eighteen million rupiah) per month and other remuneration in accordance with the Company.
Agenda Rapat Internal Komite Pemantau Manajemen Risiko
Internal Business Risk Management Oversight Committee
Usaha dan Investasi
and Investment Agenda
NO
AGENDA RAPAT
KETERANGAN
1
Pembahasan lingkup tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi
Tanggal 6 Agustus 2015
Kegiatan dan Realisasi Tahun 2015 Selama tahun 2015, KPMRUI telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut di bawah ini:
No
Agenda dan Tanggal Rapat
1.
3 Februari 2015
Activities and Realization 2015 During 2015, KPMRUI has compiled and submit a report of activities to the Board of Commissioners as follows below:
Hasil Rapat
· Manajemen Risiko dan GCG; Progress report terkait Manajemen Risiko, Investasi dan pelaksanaan RJPP;
· Terkait kebijakan Whistle Blowing System (WBS) yang sampai dengan saat ini masih belum ditandatangani perlu segera ditindaklanjuti kendala-kendala yang terjadi dan harus segera diselesaikan. Hal ini agar menjadi perhatian Direksi karena berpengaruh pada skor GCG di tahun 2015. Kebijakan tersebut agar segera direalisasikan dan disosialisasikan secara menyeluruh ke semua Regional maupun UPT yang pelaksanaannya disesuaikan dengan culture perusahaan sehingga langkah-langkah yang di terapkan dalam sosialisasi menjadi lebih efektif dan efisien. · Manajemen disarankan melakukan benchmark terkait dengan sistem pengendalian gratifikasi dan Whistle Blowing System (WBS) ke perusahaan-perusahaan atau BUMN lain yang telah menerapkan kedua sistem tersebut dengan baik serta size SDM-nya kurang lebih sama dengan PT Pos Indonesia (Persero). · Untuk mencapai target skor GCG tahun 2015 yaitu 86, maka diminta untuk Area of Improvement (AOI) sesuai hasil assessment maupun self assessment yang dilakukan, untuk parameter yang nilainya dibawah 70 agar segera diperbaiki dan dibuatkan plan untuk meningkatkannya. · Manajemen disarankan untuk membuat konsep Keputusan Direksi terkait kebijakan risiko yang diikuti dengan penerapannya, termasuk sanksi-sanksi sehingga dapat menjadi pedoman pada saat pengisian jabatan terutama di level Kepala Divisi. · Pengelolaan risiko (profil risiko corporate) oleh masing-masing fungsi harus dikaitkan dan dimasukkan dalam tupoksi masing-masing fungsi sehingga pengendalian risiko lebih baik dan efektif. Jika tidak dikaitkan dengan tupoksi masingmasing fungsi pengendaliannya akan lemah meskipun ada kebijakannya. · Manajemen disarankan untuk menentukan arah risiko korporat yang ada terlebih dahulu meskipun belum sempurna, minimal internal perusahaan sudah memiliki profil risiko dan agar segera di implementasikan dengan melibatkan seluruh unit perusahaan. · Untuk profil risiko perusahaan yang sampai dengan saat ini masih belum dilaporkan dalam Laporan Manajemen triwulanan, Divisi MR & GCG diminta segera membahas hal tersebut dengan Direksi mengingat saat ini telah dibuat profil risiko corporate meskipun belum sempurna. · Estimasi budget untuk program manajemen risiko yang diajukan ± Rp 1,2 M, namun baru dianggarkan sebesar Rp 750 Juta oleh bagian anggaran. Oleh karena itu, hal ini perlu dibahas lebih lanjut di Manajemen sehingga program manajemen risiko dapat dilaksanakan dengan baik. · Progress report pelaksanaan investasi; · Manajemen diminta untuk segera menindaklanjuti arahan pemegang saham tentang pemisahan dana pihak ketiga. Diharapkan pada tahun 2015 ini sudah dapat dipisahkan sehingga perhitungan tingkat kesehatan perusahaan khususnya ROI lebih akurat. · Manajemen diminta harus menggunakan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam proses pengadaan barang dan jasa di perusahaan. Adapun untuk pengadaan pada program investasi di tahun 2015 harus sudah menggunakan LPSE sehingga lebih transparan dan accountable.
173
· Untuk pelaksanaan investasi dalam setahun, perlu disiapkan perencanaan yang baik dan membagi target pelaksanaannya secara per triwulan sehingga realisasi investasi dapat tercapai sesuai target. Selain itu, agar dibuatkan list tahapan pelaksanaannya secara detail per bulan dan dimonitoring sehingga hambatan-hambatan yang dihadapi dapat diatasi sedini mungkin serta pelaksanaanya tidak menumpuk di triwulan akhir. · Progress pelaksanaan investasi di tahun 2015, agar dilaporkan kepada Komite setiap pelaksanaan rapat bulanan. · Manajemen disarankan untuk memperbaiki struktur pencatatan sumber dana investasi terutama dana dari penyusutan. Hal ini karena definisi sumber dana investasi seharusnya ada uang yang tersedia untuk digunakan sebagai investasi. · Pelaksanaan RJPP 2014-2018; Target RKAP tahun 2015 dibandingkan dengan RJPP 2014-2018 dibawah target dan deviasinya di atas 10%. Meskipun saat ini deviasinya masih dibawah 20%, dikhawatirkan pada tahun berikutnya deviasinya akan makin tinggi. Untuk itu, Manajemen perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi deviasi tersebut. Perlu dilakukan analisa penyebab deviasi tersebut, apakah hal ini terjadi karena target RJPP terlalu optimis sehingga perlu diperbaiki atau pencapaian kinerja perusahaan yang tidak sesuai target dan perlu ditingkatkan secara signifikan. 2.
6 Februari 2015 Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan IV Tahun 2014 dan Pembahasan Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited) Tahun Buku 2014;
· Mengingat tidak tercapainya target pendapatan salah satunya dikarenakan sering kalah dalam tender, maka manajemen disarankan agar melakukan perbaikan strategi terutama strategi pricing sehingga perusahaan dapat memenangkan tender-tender yang diikuti dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Hal ini mengingat dari sisi biaya, PT Pos Indonesia (Persero) lebih banyak fixed cost daripada variable cost. · Dalam rangka mengoptimalkan peluang di bisnis online (e-commerce), perlu dibentuk bagian khusus/helpdesk tersendiri di pusat yang menangani /mengoptimalkan potensi tersebut sehingga informasi yang diterima oleh para pelaku ecommerce/pebisnis online. · Perlu sinkronisasi antara Kantor pos dengan Agen pos sehingga sasaran strategi di pusat dapat terealisasi dengan baik di jajaran bawah (UPT). · Manajemen perlu melakukan market intelligent sehingga mampu bersaing dengan TIKI dan JNE terutama dari sisi operasional dan tarif. · Untuk setiap peluang/inisiatif bisnis baru perlu dikaji terlebih dahulu oleh CMO. · Manajemen disarankan untuk potensi sinergi dengan BUMN dan Corporate agar ditingkatkan karena peluangnya sangat besar. Selain itu, perlu diupayakan ada bagian khusus yang mengoptimalkan potensi tersebut. Di samping itu, mengingat saat ini potensi tersebut ditangani oleh Account Manager (Marketing) dengan tingkat jabatan di bawah Manager (fungsional perusahaan), maka sebaiknya posisi tersebut ada distruktural dengan tingkat jabatan lebih tinggi dari saat ini sehingga kinerjanya lebih maksimal dan tidak canggung dengan BUMN atau Corporate yang tingkatan jabatan pada posisi tersebut lebih tinggi. · Perlu menjadi perhatian Direksi mengingat terjadi penurunan signifikan dari target maupun dibandingkan tahun sebelumnya terutama dari sisi layanan jasa keuangan. Hal ini perlu dikaji lebih mendalam apakah pesaing lebih agresif atau PT Pos Indonesia (Persero) kurang cepat merespon ataupun diperlukan inovasi baru terhadap produk-produk saat ini. · Untuk pengembangan layanan jasa keuangan yang sudah dikerjasamakan dengan BTN khususnya penggunaan ebatarapos yang diperuntukkan bagi TKI-TKI disarankan agar dilakukan sosialisasi dengan baik kepada para TKI tersebut sehingga dapat membuat account e-batarapos sebelum berangkat ke luar negeri. · Terdapat perbedaan data produksi untuk layanan jasa keuangan antara bagian Jasa keuangan dengan bagian keuangan. Oleh karena itu, manajemen diminta untuk segera melakukan perbaikan dan pengecekan kembali keakuratan data pada laporan manajemen dimaksud sebelum rapat direksi dan Dewan Komisaris. · Untuk kenaikan fee materai yang sampai dengan saat ini masih belum disetujui oleh Pemerintah, maka dapat diajukan kembali sampai disetujui. · Terkait pengembangan Postshop, agar dilakukan feasibility study terlebih dahulu yang diawali dengan survei terhadap kebutuhan/keinginan customer sehingga ke depan lebih baik. Adapun untuk investasi Postshop tahun ini, diminta agar mulai diproses dari saat ini sehingga pelaksanaannya tidak mendesak di akhir tahun. · Pendapatan properti tidak mencapai target karena salah satunya terkendala waktu kerjasama dengan pihak ketiga yang sesuai kewenangan Direksi hanya 2 (dua) tahun sedangkan permintaan pasar rata-rata 5 (lima) tahun. Hal ini perlu ditindaklanjuti dan dibahas bersama serta diusulkan kepada Pemegang saham untuk dilakukan perubahan Anggaran dasar. · Perlu menjadi perhatian Direksi, bagaimana pengawasan pencapaian target yang telah ditetapkan karena adanya pengalihan-pengalihan pencatatan pendapatan properti maka target yang ditetapkan tidak dapat dicapai.
174
· Terkait denda pajak sebagai dampak dari kesalahan dalam administrasi perpajakan yang selalu terjadi setiap triwulan, akan dilakukan training di bidang perpajakan pada level pelaksana untuk meminimumkan denda pajak. · Terkait arahan RUPS untuk pemisahan dana pihak ketiga perlu diupayakan semaksimalnya agar dapat dilaksanakan tahun 2015. Mengingat manajemen sudah memahami arah dan keinginan perusahaan atas hal tersebut, maka sebaiknya menggunakan konsultan untuk akselerasi percepatannya. Hal ini karena kesibukan dan keterbatasan waktu Manajemen untuk pekerjaan lainnya. 3.
12 Maret 2015 Progress report terkait Manajemen Risiko dan GCG;
Progress yang disampaikan : · Draft TOR untuk pengadaan konsultan Manajemen Risiko dan GCG telah dibuat dan mohon masukan dari Komite terkait draft TOR tersebut. · Untuk Konsultan Manajemen Risiko, kemungkinan besar menggunakan BPKP karena berdasarkan hasil pertemuan dengan BPKP bahwa pada tahun 2010 BPKP sudah pernah menjadi narasumber untuk penyusunan Manajemen Risiko di PT Pos Indonesia (Persero). Di samping itu, BPKP juga pernah membantu BUMN lainnya dalam menyusun Manajemen Risiko. Oleh karena itu, Manajemen berpendapat untuk menggunakan BPKP sebagai konsultan Manajemen Risiko melalui penunjukan langsung. Namun, dari BPKP juga menyampaikan bahwa jika pada tahun ini BPKP ada program kerja perbaikan manajemen risiko maka BPKP bersedia menjadi konsultan Manajemen Risiko di PT Pos Indonesia (Persero). · Assessment GCG Tahun 2014 akan dilakukan pada awal bulan April 2015 oleh BPKP. Mengingat saat ini masa penugasan BPKP berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu hanya 20 (dua puluh) hari kerja, maka untuk efisiensi waktu mulai dari saat ini semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk assessment GCG tahun 2014 sudah dipersiapkan. Saran dan masukan Komite : · Terkait draft TOR Pengadaan Konsultan Manajemen Risiko: · Perlu dibuatkan aturan internal mengenai standarisasi dalam pembuatan TOR untuk pengadaan barang dan jasa; · Ruang lingkup TOR masih kurang jelas peruntukkannya; · TOR seharusnya merupakan panduan pekerjaan bagi konsultan, sedangkan pada draft TOR yang disampaikan pada bagian awal merupakan panduan bagi tim pengadaan sebagai pelaksana. · Ruang lingkup /scope of work perlu diperjelas output yang diinginkan. Adapun untuk jenis pekerjaan dapat dirinci dari ruang lingkup dan dibuatkan secara berurutan sehingga lebih jelas. · Pengadaan konsultan Manajemen Risiko diharapkan menggunakan LPSE serta kedepannya hal ini dapat menjadi pioneer dalam proses pengadaan yang menggunakan LPSE. · Jika dimungkinkan, selain alternatif penggunaan BPKP sebagai konsultan Manajemen Risiko melalui penunjukkan langsung dapat dipertimbangkan alternatif pemilihan calon konsultan Manajemen Risiko melalui tender terbuka jika BPKP tidak memiliki program kerja perbaikan Manajemen Risiko. Untuk besaran biaya konsultan tersebut dapat melakukan benchmark ke perusahaan lain yang seukuran dengan Pos. · Pada pertemuan berikutnya, diminta untuk menyampaikan progress report terkait proses pengadaan konsultan Manajemen Risiko serta hasil pembahasan dengan BPKP terkait rencana penggunaan jasa BPKP sebagai Konsultan Manajemen Risiko. · Saat ini Manajemen Risiko tidak hanya mencakup pada financial risk melainkan juga mencakup ethic risk. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian juga ke depannya. · Terkait pelaksanaan assessment GCG tahun 2014 oleh BPKP yang akan dilakukan pada awal bulan April 2015, untuk parameter GCG yang skornya masih dibawah 70 dan perlu diperbaiki agar dibuatkan action plan perbaikan yang akan dilakukan dan disampaikan pada pertemuan berikutnya. · Mengingat pengadaan konsultan Manajemen Risiko masih dalam proses dan membutuhkan waktu yang tidak singkat, namun sesuai ketentuan PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN bahwa Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya dalam laporan berkala perusahaan. Oleh karena itu, disarankan agar mulai tahun 2015 ini profil manajemen risiko yang telah dibuat sebelumnya oleh unit terkait dapat disampaikan dalam laporan berkala perusahaan meskipun profil manajemen risiko tersebut masih belum sempurna. Akan tetapi yang paling penting adalah ada upaya untuk pembuatan profil manajemen risiko tersebut dan secara bertahap diperbaiki dan disempurnakan.
Pelaksanaan Investasi;
Progress yang disampaikan: · Upaya percepatan yang telah dilakukan antara lain finalisasi Keputusan Direksi (KD) terkait Investasi, Eksistensi ke Regional-Regional yang memerlukan bantuan untuk pembuatan schedule pelaksanaan investasi.
175
· Meskipun KD terkait pelaksanaan Investasi belum ditandatangani namun realisasinya telah dapat dilakukan. · Pembagian realisasi investasi per triwulan yang disepakti adalah triwulan I 4%, triwulan II 20%, Triwulan III 38% dan Triwulan IV 38%. · Realisasi investasi s.d Bulan Februari 2015 sebesar 0,95% yang diukur berdasarkan fisiknya (pengeluaran). · Monitoring progress pelaksanaan investasi secara program belum ada tools-nya, namun untuk monitoring realisasi secara fisik (pengeluaran) dilakukan melalui laporan bukti pengeluaran. · Dalam proses realisasi investasi, untuk pengadaan masih belum menggunakan LPSE dan dalam draft KD terbaru tentang pengadaan barang dan jasa juga belum ada ketentuan menggunakan LPSE. Hal ini karena, masih penyesuaian antara ketentuan pengadaan dengan LPSE dan ketentuan internal perusahaan tentang pengadaan barang dan jasa. Sesuai ketentuan Menteri BUMN, dalam proses pengadaan meskipun sudah dilakukan e-auction dan menang dalam tender, pada tahap akhir masih harus melakukan negosiasi harga. Saran dan Masukan Komite: · Pada tahun ini, diharapkan untuk proses pengadaan dalam realisasi investasi tahun 2015 menggunakan LPSE walaupun mungkin hanya 20%. Hal ini bertujuan agar dapat dilakukan perbandingan pengadaan dengan LPSE dan pengadaan tanpa LPSE mana yang lebih baik, efektif dan efisien. Selain itu, hal ini bertujuan untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Dari semua program investasi tahun 2015 agar dipilih program investasi dengan nilai signifikan yang dapat diproses menggunakan LPSE tersebut. · Untuk pembagian realisasi investasi per triwulan disarankan agar triwulan III dan IV yang persentasenya 38% dapat digeser ke triwulan II untuk mengurangi risiko tidak tercapainya target mengingat persentase realisasi pada triwulan akhir masih lebih besar. · Pada pertemuan selanjutnya, disarankan agar setiap bulan dipilih program investasi yang nilainya signifikan untuk dapat dipaparkan antara lain mencakup pengelolaannya, kajian yang dilakukan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk merealisasikannya. Adapun untuk pertemuan bulan April, diminta untuk mempresentasikan program investasi yang nilainya sebesar Rp 105 M dan Rp 75 M. Pelaksanaan RJPP 2014-2018;
Progress yang disampaikan : · Sesuai Shareholder Aspiration (SAL) perlu dilakukan review secara berkala dan kesesuaian dengan program-program yang direalisasikan. · Pada penyusunan RKAP 2015 sudah dilakukan review pada beberapa aspek yang tidak sesuai SAL, namun deviasinya masih dibawah 20% yaitu sebesar 14%. · Keharusan untuk melakukan role plan pada RJPP adalah jika deviasi sudah melebihi 20%. Oleh karena itu, perbaikanperbaikan baru dapat dilakukan setelah RUPS kinerja 2014. · Berdasarkan hasil kajian sementara, salah satu penyebab terjadinya deviasi adalah rendahnya pencapaian investasi yang dilakukan setiap tahunnya dan manfaat dari investasi tersebut belum berdampak terhadap perusahaan. Masukan yang disampaikan Komite: · Evaluasi yang dilakukan sebaiknya dimaknai bahwa jika deviasi dibawah 20% maka pencapaian kinerja harus ditingkatkan. Jika kinerja tahun 2015 lebih rendah dari tahun 2014 maka deviasi semakin meningkat sehingga kepatuhan terhadap pelaksanaan RJPP 2014-2018 rendah. · Deviasi yang terjadi saat ini seharusnya menjadi early warning untuk peningkatan kinerja agar sesuai dengan target yang ditetapkan di RJPP. Jadi RJPP 2014-2018 yang telah ditetapkan tersebut dijadikan pedoman dalam pencapaian kinerja. Hal ini juga terkait dengan realisasi investasi yang dilakukan setiap tahunnya. · Jika nantinya dilakukan role plan terhadap RJPP 2014-2018, maka diharapkan penyimpangan-penyimpangan (deviasi) tidak terjadi lagi. · Untuk mengurangi deviasi antara RJPP dan RKAP agar tidak melewati batas yang ditetapkan SAL, maka diminta untuk membuat upaya-upaya yang perlu dilakukan sehingga antara pencapaian target RKAP sesuai dengan target yang ditetapkan di RJPP.
4.
9-Apr-15 Tindaklanjut hasil rapat bulan Maret 2015;
A. Pelaksanaan Investasi; Progress yang disampaikan: · Pemantauan pelaksanaan investasi yang nilainya signifikan akan dilakukan oleh Komite Investasi di Internal Manajemen. · Realisasi investasi s.d Bulan Maret 2015 sebesar 1,32% atau sebesar Rp 6,7 Milyar (Berdasarkan pengeluaran kas yang telah dilakukan).
176
· Progress Program Investasi dengan nilai yang signifikan yaitu sbb: · Investasi Postshop sebesar Rp 105 M, dengan rincian program yaitu pembukaan/penambahan gerai postshop milik sendiri sebesar Rp 30 M dan rencana pembentukan anak perusahaan dengan penyertaan modal sebesar Rp 75 M. Pada bulan Juni/Juli 2015 akan dibentuk SBU terlebih dahulu dan sesuai dengan target di RJPP tahun ini akan dibentuk sebagai anak perusahaan Postshop. Izin trading di AD/ART PT Pos Indonesia (Persero) tidak ada yang menyebutkan larangan atau tidak juga menyebutkan memperbolehkan. Akan tetapi, izin untuk bisnis Ritel terdapat dalam AD/ART tersebut. Oleh karena itu, solusinya untuk pengembangan postshop adalah dibuatkan aturan internal berupa Keputusan Direksi menyangkut SBU Pos Ritel yang memasukkan izin trading. · Investasi penambahan outlet dengan nilai sebesar Rp 105,2 M, dengan rincian program sebagai berikut: · Perubahan status kantor pos dari sewa menjadi hal milik sebanyak 59 lokasi. · Penambahan outlet di daerah strategis yang belum ada layanan pos. Untuk realisasi investasi outlet saat ini belum ada, karena masih penyelesaian proses input data ke sistem SAP-FICO. Adapun target penyelesaian realisasi investasi ini di masing-masing Regional adalah s.d Bulan September 2015. Terkait pemeliharaan kantor saat ini sedang diusulkan pengelompokkan budget untuk masing-masing kantor apakah termasuk biaya pemeliharaan atau investasi. Saran dan Masukan Komite: 1. Investasi Postshop; · Terkait izin trading agar diperhatikan dan lebih berhati-hati, karena risikonya cukup besar. Selain itu risiko-risiko yang mungkin timbul agar dipertimbangkan. Jika pengembangannya melalui kerjasama dengan mitra lebih aman. · Penambahan gerai Postshop dapat dilakukan, namun jumlah gerainya agar dibatasi. Proses learning perlu ditingkatkan. Jadi program ini dapat dijalankan namun skalanya diperkecil. · Pembuatan kajian penambahan postshop milik sendiri, agar menggunakan data yang ada dari postshop yang sudah berjalan terutama gambaran profit yang diperoleh. · Pada saat melakukan kajian (feasibility study) untuk penambahan postshop ini, diminta agar kajian tersebut juga harus mencakup apakah bisnis postshop ini tetap berada di bisnis holding atau dipisah menjadi anak perusahaan. Selanjutnya hasil kajian tersebut perlu dibahas dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi. · Dalam pengembangan bisnis postshop, peran dari kantor pos cabang sangat penting untuk mengidentifikasi barangbarang yang diperlukan customer disekitar lokasi postshop tersebut. · Untuk pengembangan Postshop diminta terlebih dahulu untuk menyelesaikan kajian studi kelayakannya, setelah itu baru dapat dipertimbangkan dan diputuskan. 2. Investasi penambahan Outlet · Perlu dikaji perbandingan manfaat (cost benefit anal) antara perluasan dengan penambahan outlet baru dan perluasan pemeliharaan kantor yang ada saat ini sehingga meningkatkan income kantor. Hal ini perlu dipertimbangkan strategi yang ada dengan menggunakan skala prioritas. · Manajemen disarankan untuk lebih memprioritaskan program pengalihan status kantor pos dari sewa menjadi hak milik. · Program renovasi kantor agar diusulkan ke Direksi dan pada pertemuan selanjutnya diminta untuk mempresentasikan kajian perbandingan antara renovasi kantor dengan perluasan outlet. · Mengingat pencapaian investasi s.d bulan Maret 2015 masih rendah (dibawah target), diharapkan pada triwulan II-2015 agar lebih ditingkatkan. Rendahnya pencapaian triwulan I yang disebabkan karena keterlambatan dalam penganggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh pada proses penyusunan anggaran sehingga pada bulan Oktober tahun berjalan penyusunan anggaran telah selesai dilakukan dan realisasi investasi tidak menumpuk di triwulan akhir. Untuk itu, Manajemen diharapkan dapat membuat aturan terkait penyusunan anggaran dapat diselesaikan pada bulan Oktober tahun berjalan. · Solusi agar penyusunan anggaran dapat diselesaikan pada bulan Oktober tahun berjalan adalah Manajemen perlu melaksanakan audit interim dan menyempurnakan SAP-FICO. Dengan demikian, penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik dan perencanaan program investasi tahun berikutnya dapat diselesaikan pada tahun berjalan. B. Progress perubahan sistem pengadaan barang dan Jasa menggunakan LPSE; Progress yang disampaikan:
177
· Sejak bulan Maret 2015, proses pengadaan di internal perusahaan telah menggunakan aturan terbaru yaitu Keputusan Direksi (KD) nomor KD 21/Dirut/0315 tanggal 2 Maret 2015 pada saat penyusunan KD tersebut sebelum ditetapkan telah dikomunikasikan dengan LKPP dan LKPP sudah menyetujui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KD tersebut. Berdasarkan pertemuan terakhir dengan LKPP, nantinya KD tersebut akan direview kembali. · Aturan pengadaan barang dan jasa yang digunakan di LKPP mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres), sedangkan di PT Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN mengacu kepada PER-15/MBU/2012 tanggal. Mengingat secara regulasi berbeda maka kemungkinan penggunaan LPSE untuk proses pengadaan barang dan jasa masih belum pasti. Selain itu, kebutuhan PT Pos Indonesia (Persero) lebih spesifik dan perlu dilakukan pertemuan langsung dengan vendor terkait. Masukan yang disampaikan Komite: Penggunaan LPSE dalam proses pengadaan barang dan jasa merupakan pilihan bagi Manajemen mau melanjutkan atau tidak. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan usaha, dengan LPSE lebih transparan dan dapat meminimalisir kemungkinan risiko-risiko yang terjadi. Namun, pelaksanaan / pilihan tersebut dikembalikan kepada Manajemen, yang paling penting adalah proses pengadaan harus lebih governance. Jika tetap menggunakan sistem internal, maka sistem tersebut perlu diperbaiki sehingga lebih transparan, tertib administrasi dan meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi. C. Progress terkait Manajemen Risiko dan GCG; Progress yang disampaikan: · Hasil self assessment penerapan GCG Tahun 2013 menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT Pos Indonesia (Persero) termasuk dalam kategori “baik” dengan skor 80, 07 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun lalu yaitu 78. · Untuk mencapai target skor GCG tahun 2015 yaitu 86,00, telah dilakukan inventarisasi terhadap parameter-parameter/ hal-hal yang dapat diperbaiki dalam waktu 9 (sembilan) bulan oleh masing-masing aspek yang dinilai dan masih dalam kendali internal perusahaan. Dari hal-hal yang dapat diperbaiki tersebut, telah disusun langkah-langkah action plan untuk mencapai target skor 86 di tahun 2015. · Berdasarkan action plan tersebut, peluang mendapatkan tambahan skor dari parameter-parameter yang diperbaiki adalah sebesar 10,8. Adapun untuk skenario paling optimis peluang pencapaian tambahan skor dari action plan tersebut adalah 60%, sehingga jika dijumlahkan maka skor GCG tahun 2015 dapat tercapai menjadi 86,07. · Adapun untuk time schedule dari pelaksanaan action plan tersebut telah disiapkan dan akan dikomunikasikan kepada semua unit terkait agar dapat melakukan perbaikan terhadap Area of Improvement (AoI) di unit masing-masing. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan secara bersama-sama untuk pemantauan progress pelaksanaan action plan tersebut. Jadi diharapkan pada bulan Februari tahun 2016 assessment penerapan GCG Tahun 2015 dapat dilaksanakan. · Masukan terkait pembuatan aturan tentang standarisasi dalam pembuatan TOR telah disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Perusahaan. Disamping itu, untuk referensi dalam pembuatan TOR diperoleh dari Jaga Prima Mandiri, Politeknik Solo, dan BPKP. Selanjutnya referensi tersebut akan dikompilasi dan akan diusulkan pembuatannya kepada CMO. · TOR Pengadaan Konsultan Manajemen Risiko diperbaiki berdasarkan urutan kerja konsultan dan belum didiskusikan dengan BPKP. · Berdasarkan hasil klarifikasi kepada BPKP, Kepala Bidang Akuntan Negara menyatakan bahwa BPKP siap membantu PT Pos Indonesia dalam pembuatan dan Implementasi Manajemen Risiko perusahaan. Selain itu, berdasarkan pasal 44 ayat 7 Peraturan Menteri Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada BUMN, jika BPKP membantu PT Pos Indonesia (Persero) memperbaiki AoI Pada tahun ini, maka pada tahun berikutnya BPKP tidak boleh melakukan assessment terhadap PT Pos Indonesia (Persero). · Adapun untuk proses pengadaan konsultan Manajemen Risiko non BPKP, mengingat Direksi telah sepakat meng-hire BPKP untuk membantu PT Pos Indonesia (Persero) dalam pembuatan dan Implementasi Manajemen Risiko. Selain itu, BPKP telah menunjukkan kepada PT Pos Indonesia (Persero) bahwa BPKP telah menangani dan membantu 45 BUMN sejak tahun 2002. Oleh karena itu, PT Pos Indonesia (Persero) yakin mengambil keputusan yang tepat untuk menggunakan BPKP dalam membantu pembuatan dan implementasi Manajemen Risiko. · Untuk ketentuan mengenai ethic risk telah dimuat Keputusan Direksi tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku yang mencakup penegakan dan proses mitigasi risiko tersebut. Saran dan Masukan Komite: · Terkait perbaikan skor GCG perlu dikomunikasikan secara sederhana ke semua unit-unit sehingga menjadi lebih paham dan langkah-langkah perbaikan yang telah disiapkan/disusun (action plan) dapat dilaksanakan dengan baik, serta target skor GCG tahun 2015 dapat dicapai.
178
· Terkait perbaikan TOR pengadaan Konsultan Manajemen Risiko, perlu dipertimbangkan kembali untuk jenis pekerjaannya agar lebih disederhanakan sehingga lebih jelas dan mudah dipahami. Selain itu, yang perlu didefinisikan dengan baik adalah output yang diharapkan perusahaan dari pekerjaan tersebut. Tindaklanjut penyelesaian Management Letter Tahun Buku 2014 dan rekomendasi BPK yang terkait dengan Manajemen Risiko; 5.
Manajemen diminta untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua temuan audit baik BPK maupun KAP terutama temuan berulang, sehingga tidak menjadi temuan lagi pada audit tahun berikutnya dan tidak menimbulkan risiko bagi perusahaan.
7 Mei 2015 Progress report terkait Manajemen Risiko dan GCG;
Progress yang disampaikan: · Terkait profil risiko di bidang keuangan, yang baru diterima profil risiko dari Divisi Treasury dan Pajak, sedangkan dari bagian Akuntansi dan Bagian Manajemen Keuangan masih belum diterima. Oleh karena itu, profil risiko dimaksud belum disampaikan dalam Laporan Manajemen Triwulan I-2015. · Assessment penerapan GCG Tahun 2014 saat ini masih berjalan dan sebagian besar dokumen telah diperiksa oleh BPKP. Dokumen-dokumen yang berpengaruh signifikan terhadap skor GCG telah dimintakan juga ke bagian-bagian yang terkait untuk dipenuhi, termasuk kepada Sekretaris Dewan Komisaris terkait perbaikan surat keputusan Dewan Komisaris nomor 791/Dekom/1212 tentang penatakelolaan organ Dewan Komisaris. Hal ini mengingat masih terdapat beberapa parameter yang belum di atur kebijakannya dalam keputusan tersebut. · Terkait tindak lanjut dari arahan Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi agar masing-masing rencana dan upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan skor GCG yang telah dibuat dilengkapi dengan time line-nya, maka pada hari jum’at nanti direncanakan rapat dengan semua unit kerja terkait untuk menyusun time line pemenuhan Area of Improvement (AoI) dan diminta komitmen dari masing-masing unit tersebut. · Uji Petik assessment Penerapan GCG Tahun 2014 ke Regional dimulai pada tanggal 11 Mei 2015. · Direktur SDM & Umum mengusulkan agar Dewan Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, mengingat dalam SK-16/S.MBU/2012 terdapat parameter penilaian Dewan Komisaris mengenai Komite Remunerasi dan Nominasi. · PT Pos Indonesia (Persero) ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menjadi salah satu yang di-sample oleh FATF (Financial Action Task Force) salah satu organ OICD yang berada dibawah tanggung jawab Bank Indonesia. Tujuan akhir kunjungan FATF ke Indonesia adalah untuk mendapatkan justifikasi bahwa Indonesia layak dikeluarkan dari greylist FATF, penyelesaian background laporan PPATK. · Ada keterlibatan Dewan Komisaris dalam pengawasan AML dan CTF dalam coverage terkait dengan audit FATF. Dasarnya adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 14/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terosis bagi Penyedia Jasa Keuangan selain Bank, pasal 3 dan pasal 5. Saat ini program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terosis (APU PPT) ini masih dalam bentuk Keputusan Direksi (KD) nomor 73, dan kami sedang mempertimbangkan Dewan Komisaris mengawasi program ini apakah dalam bentuk pembuatan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris atau lainnya, sehingga dapat ditunjukkan bahwa Dewan Komisaris ikut mengawasi program ini. · Pelatihan tentang program APU PPT ini telah dilakukan di 2 (dua) Regional yaitu Regional IV Jakarta dan Regional V Bandung pada tahun ini. Kemudian dilakukan evaluasi sesuai aturan PBI dan PPATK ternyata belum memenuhi. Contohnya pada kiriman wesel di aplikasi dan form-nya belum memenuhi prinsip-prinsip QYC dan perbaikannya telah selesai dilakukan pada Februari 2015. Pada bulan Maret 2015, ketika di audit oleh Bank Indonesia perwakilan Bandung PT Pos Indonesia (Persero) dinyatakan sudah sesuai dengan aturan. · Untuk kelanjutan pelatihan Program APU PPT ini ke Regional dan UPT, mengingat keterbatasan SDM di Divisi Manajemen Risiko dan GCG maka nanti akan dipilih beberapa orang dari regional-regional yang dilatih dipusat dan diberikan panduan, selanjutnya mereka yang telah ditraining tersebut diminta melatih/memberikan pengetahuan tentang program APU PPT ini ke semua regional-regional dan UPT. Jadi tahun ini, diharapkan 85% dari semua regional dan UPT telah mendapatkan pelatihan tentang program APU PPT ini dan dapat melaksanakannya dengan baik sesuai aturan. Saran dan Masukan Komite: · Mengingat tahun ini Program APU PPT belum termasuk dalam program kerja RKAP 2015, maka disarankan agar program ini dimasukkan dalam RKAP sehingga akan terlihat secara real oleh Bank Indonesia peran serta Dewan Komisaris dalam program tersebut. Jadi pasal 3 dan 5 dari Peraturan Bank Indonesia dan Keputusan Direksi mengenai APU PPT tersebut dituangkan dalam program kerja.
179
· Bentuk pengawasan Dewan Komisaris salah satunya dengan memastikan bahwa program ini telah masuk dalam program kerja dan anggaran perusahaan serta telah dijalankan oleh Direksi. Selanjutnya, program APU PPT ini agar dilaporkan secara berkala sehingga kegiatan real yang berkaitan dengan program ini terlihat oleh Bank Indonesia dan pihak lain yang berkepentingan. · Anggaran dan SDM untuk program ini agar diperkuat. · Terkait hasil pemeriksaan atas pelaksanaan APU PPT oleh Komite FATF tanggal 11 – 12 Mei 2015 agar disampaikan pada pertemuan berikutnya. · Proses bisnis PT Pos Indonesia (Persero) yang terkait dengan program APU PPT agar diperbaiki. · Terkait program APU PPT ini, jika ada anggaran yang menyangkut investasi seperti upgrade sistem, maka perlu di cover pada RKAP 2016. · Terkait usulan pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai ketentuan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang organ pendukung Dewan Komisaris, jumlah komite di Organ Dewan Komisaris hanya diperbolehkan Komite Audit dan 1 (satu) Komite lainnya. Jadi mengingat saat ini organ Dewan Komisaris sudah memiliki 2 (dua) Komite (Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi) maka tidak memungkinkan untuk dibentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. · Diminta agar profil risiko dapat segera disampaikan dalam Laporan Manajemen Triwulanan II Tahun 2015, karena pada Laporan Manajemen Triwulan I-2015 masih belum disampaikan. Progress report pelaksanaan Investasi tahun 2015;
Progress yang disampaikan: · Hasil pembahasan terkait investasi Postshop sudah disampaikan ke Direksi dan sudah dibahas juga di internal, yang intinya pelaksanaan investasi Postshop tergantung pada hasil studi kelayakan (feasibility study) yang saat ini masih dalam proses. Jika hasil kajian investasi tersebut layak maka akan dilakukan tahun ini, namun jika tidak layak maka akan dialihkan ke model lain untuk menjalankan Postshop tersebut. · Realisasi investasi s.d April 2015 sebesar 2,45%, dan angka tersebut masih terus bergerak karena belum proses tutup buku. · Rencana investasi di bagian Pengelolaan Properti yaitu: · Perbaikan gedung yang sifatnya ringan tidak termasuk dalam kapitalisasi. Namun aturan batasan biaya kapitalisasi menjadi kendala, sehingga perlu dilakukan perubahan aturan karena aturan saat ini (sejak tahun 1998) sudah tidak sesuai lagi. Pengajuan usulan perubahan nilai kapitalisasi sudah diajukan ke Direksi. · Untuk kantor pos yang termasuk dalam anggaran PSO, ada kewajiban untuk melaporkan bahwa telah dilakukan pemeliharaan. · Keterlambatan realisasi anggaran di lapangan salah satunya dikarenakan ke kurangan tenaga teknis pada saat proses perencanaan sehingga meminta bantuan kantor pusat atau bantuan dari Regional lain yang memiliki tenaga teknis. · RKAP Investasi tahun 2015, sebesar 50% lebih dari total anggaran merupakan program kerja Divisi Pengelolaan Properti. Masukan yang disampaikan Komite: · Disarankan dalam penyusunan RKAP agar terdapat bagian yang membahas konsistensi antara RKAP dan RJPP termasuk perubahan-perubahan yang terjadi. · Terkait Renovasi/Pemeliharaan Kantor disarankan perlu juga mendapat porsi investasi yang cukup mengingat kondisi kantorpos di lapangan kurang memadai dan tidak terpelihara dengan baik. Hal ini mengingat persaingan yang semakin kuat dengan kompetitor lainnya serta ke depan PT Pos Indonesia (Persero) banyak mengembangkan layanan di bidang jasa. Oleh karena itu, tampilan kantor pos yang baik dan menarik menjadi hal penting dalam memberikan daya tarik kepada customer. Jika tampilan kantorpos kurang baik, maka akan mengurangi daya saing PT Pos Indonesia (Persero) dibandingkan yang lainnya, misalnya tampilan kantor lebih suram disbanding kantor lain yang disebelahnya, kantorpos masih menggunakan kipas angin sedangkan kantor-kantor lain sudah menggunakan AC. Jadi renovasi/pemeliharaan kantor ini sangat penting menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing perusahaan serta lebih mendukung pelaksanaan proyek-proyek yang diberikan Pemerintah kepada PT Pos Indonesia (Persero) karena kesiapan dari sisi infrastruktur dan sarana prasarana yang dimiliki. · Kendala di lapangan mengenai tidak tersedianya tenaga teknis agar disampaikan kepada Direktur SDM dan Umum, sehingga ke depan kriteria yang dibutuhkan tersebut dapat direncanakan pada saat rekrutmen karyawan. · Kantor Pusat perlu diperkuat sehingga lebih agresif dalam membantu regional.
180
Pembahasan terkait Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan No 23 Tahun 2015 di PT Pos Indonesia (Persero);
Progress yang disampaikan:
· Saat ini, jumlah gudang barang/hub inventory bea cukai yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia (Persero) sebanyak 46 (empat puluh enam) tempat, namun sesuai Permenkeu yang terbaru jumlah tersebut dikurangi menjadi 27 (dua puluh tujuh) TPS. · Untuk TPS dimaksud, ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi PT Pos Indonesia (Persero) sesuai dengan Permenkeu dimaksud. · Sesuai aturan Tempat penyimpanan barang-barang yang diterima (impor) dengan barang-barang yang keluar (ekspor) harus dipisah, sedangkan selama ini di PT Pos Indonesia (Persero) tempat penyimpanan tersebut masih digabung. · Pada bulan Mei ini, akan dilakukan piloting di 3 (tiga) tempat yaitu Kantorpos Soekarno Hatta (KTSH), MPC Jakarta dan MPC Denpasar. Piloting tersebut dilakukan sampai memenuhi persyaratan yang ditetapkan antara lain layout, security, dan lainnya. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka 3 (tiga) TPS tersebut akan menjadi contoh bagi TPS lainnya. · Program ini anggarannya sudah di cover dalam RKAP 2015 yaitu termasuk dalam program kerja modernisasi Mail Processing Center (MPC). · Persyaratan untuk TPS sudah diterapkan sejak tahun 2008, namun PT Pos Indonesia (Persero) belum diikutkan (mendapat pengecualian). Berdasarkan aturan Menteri Keuangan yang terbaru PT Pos Indonesia (Persero) diikutsertakan. Tahun ini direncanakan selesai 11 (sebelas) TPS yang memenuhi persyaratan bea dan cukai.
Saran dan Masukan Komite: Diharapkan pada pertemuan berikutnya progress pembentukan TPS dimaksud dapat dipresentasikan secara lengkap, termasuk dampaknya terhadap kinerja operasional dan pengaruhnya terhadap proses bisnis PT Pos Indonesia (Persero). · Terkait kerjasama dengan PT Bulog, Manajemen perlu melakukan analisa yang lebih serius karena kerjasama tersebut Lain-lain
sangat strategis. Maksudnya apabila hasilnya buruk akan berdampak sangat buruk terhadap citra/image PT Pos Indonesia (Persero). Jika PT Pos Indonesia (Persero) sudah mengambil bagian dari proses pengadaan beras, maka gangguan sekecil apapun akan mudah menjadi berita dimana-mana. Oleh karena itu, Manajemen harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk masuk ke kerjasama dibidang usaha tersebut. · Manajemen menjelaskan bahwa kerjasama PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT Bulog lebih kepada jasa penyimpanan gudang (resi gudang). Jadi tidak masuk ke bisnis perdagangan bahan-bahan pangannya. · Adapun kerjasama dengan Universitas Indonesia yaitu bisnis mailing house (kiriman pos dalam satu instansi), pos digi berupa e-document.
6.
11 Juni 2015 Progress report terkait Manajemen Risiko dan GCG;
Progress yang disampaikan: · Assessment Penerapan GCG Tahun 2014 · Pelaksanaan Assesment penerapan GCG Tahun 2014 sudah mencapai 90%; · Laporan awal hasil Assessment telah diterima dari BPKP; · BPKP minta perpanjangan waktu selama 14 hari kerja; · Schedule penyelesaian Area of Improvement (AoI) dari masing-masing unit sudah disusun sesuai dengan arahan Komite pada rapat sebelumnya. · Tanggapan Dewan Komisaris terkait Keputusan Direksi (KD) tentang Whistleblowing System telah diselesaikan. · Tindak lanjut pertemuan dengan FATF · Segera menyelesaikan review KD 73/Dirut/0912 tentang Pedoman APU PPT; · Segera menyelesaikan pembuatan KD tentang Pedoman Pemblokiran layanan Weselpos dan Giropos · Segera menyelesaikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemblokiran; · Segera menyelesaikan KD tentang penerapan APU PPT; · Mengingat hal-hal tersebut di atas, pelatihan AML/CTF direncanakan pada bulan Agustus 2015.
181
· Program kerja terkait dengan AML/CTF belum masuk dalam program kerja RKAP 2015. Terkait hal tersebut, sesuai hasil diskusi dengan VP Manajamen Keuangan program kerja tersebut secara prinsip dapat diterima dan disisipkan dalam RKAP 2015. Untuk itu, diminta agar segera mengajukan kepada Direktur Utama untuk persetujuannya. · Proses bisnis remittance yang belum sesuai dengan AML / CTF sudah dibahas di level divisional. Saat ini sedang menunggu Divisi remittance memperbaiki SOP-nya. · BI membuka peluang bagi Agenpos untuk pelaksana jasa layanan remittance. · Progress Manajemen Risiko · Profil risiko corporate belum masuk dalam Laporan triwulanan karena profil risiko dari 2 (dua) divisi di direktorat keuangan masih belum diterima. Pada tanggal 17 Juni nanti, divisi Manajemen Risiko akan mensupervisi Direktorat keuangan untuk pembuatan profil risikonya.
Saran dan Masukan Komite: · Mengingat sebagian besar unit menjadwalkan penyelesaian di akhir tahun, maka disarankan agar Schedule penyelesaian AoI tersebut dimajukan ke pertengahan tahun (bulan Juli-Agustus), sehingga lebih bermanfaat pada saat assessment GCG berikutnya. · Terkait dengan penerapan AML/CTF pada bisnis jasa keuangan disarankan agar diserahkan dan ditangani langsung oleh divisi terkait sehingga divisi Manajemen Risiko dan GCG lebih fokus pada tugasnya di Risk Management dan GCG. · Divisi Manajemen Risiko dan GCG diminta untuk segera melaporkan profil risiko corporate pada laporan manajemen triwulan 2 sesuai dengan ketentuan GCG. · Terkait usulan pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi, sesuai dengan ketentuan PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Audit dan satu komite lainnya. Oleh karena itu Dewan Komisaris tidak bisa membentuk Komite tersebut sehingga untuk fungsi dari komite tersebut akan ditugaskan kepada komite yang ada saat ini yaitu remunerasi diberikan kepada Komite Audit dan nominasi diberikan kepada Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi. · Schedule dan timeline untuk masing-masing rencana/program yang akan dilaksanakan menjadi sangat penting sehingga harus dibuat. · Terkait dengan penerapan AML/CTF serta peluang dari BI untuk penyediaan layanan remittance di Agenpos, maka Security System menjadi sangat penting untuk ditingkatkan karena menyangkut trust dan keamanan bagi pengguna jasa layanan keuangan. · Semua rencana/program yang ada harus dilengkapi dengan perencanaan SDM, sistem dan anggarannya sehingga implementasi rencana/program tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan. Progress report pelaksanaan Investasi tahun 2015;
Progress yang disampaikan: · Realisasi s.d bulan Mei tahun 2015 adalah sebesar 3,47% atau sebesar Rp 17,787 M dari target sebesar Rp 512,443 M. · Terkait perubahan aturan tentang eksploitasi dan kapitalisasi dalam pemeliharaan gedung masih dalam proses untuk persetujuannya. Masukan yang disampaikan Komite: · Pada pertemuan berikutnya agar disajikan timeline penyusunan program kerja investasi mulai dari pengajuan usulan program kerja investasi s.d persetujuan serta timeline realisasi program kerja tersebut di lapangan. · Untuk investasi Postshop anggarannya agar dikendalikan karena realisasinya tergantung pada hasil kajian yang dilakukan. · Program inventasi yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan agar dimonitor secara intens dan didorong percepatan realisasinya. · Pada pertemuan berikutnya agar dibreakdown dan dipresentasikan program investasi yang berdampak signifikan terhadap pendapatan yaitu pengembangan outlet sebesar Rp 105,2 M, peremajaan perlengkapan pos sebesar Rp 32 M serta LAN Nasional sebesar Rp 29,5 M.
Progress Implementasi Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan No 23 Tahun 2015 di PT Pos Indonesia (Persero);
182
Progress yang disampaikan: · Anggaran untuk pembentukan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) ini masuk dalam investasi di Bidang Infrastruktur Operasi sub modernisasi dan standarisasi.
· Adapun alat-alat/perlengkapan yang dibutuhkan untuk TPS ini proses pengadaannya dilakukan di masing-masing Regional tempat TPS tersebut. Adapun untuk spesifikasi spec dari perlengkapan tersebut ditetapkan oleh Pusat berdasarkan ketentuan/persyaratan dari Bea Cukai. Quality control dalam proses pengadaan tersebut akan dibantu oleh bagian IT yang melakukan pemeriksaan kesesuaian barang dengan spec yang diminta. · Piloting TPS di Bandara Soekarna-Hatta sudah berjalan. Adapun untuk TPS Denpasar masih dalam proses dan masih berkoordinasi dengan Bea Cukai, untuk penyelesaiannya perlu waktu kurang lebih 3-4 bulan.
Saran dan Masukan Komite: · Jika dimungkinkan disarankan agar untuk perlengkapan tertentu misalnya CCTV atau proses pengadaannya dapat dilakukan secara sentralisasi (di Kantor Pusat) sehingga biaya menjadi lebih efisien dan quality control-nya lebih terjamin. · Ketua Komite menugaskan kepada Anggota Komite (Pak Mahfud) untuk melakukan pengecekan terhadap TPS yang ada di Bandara Soekarno Hatta. · Proses pengadaan perlengkapan TPS tersebut agar benar-benar dimonitor secara intens oleh Kantor Pusat sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta barang yang diperoleh benar-benar sesuai dengan spec yang dibutuhkan. Rencana Investasi PT Bhakti Wasantara Net;
Hal-hal yang disampaikan : · Rencana Penyehatan PT Bhakti Wasantara Net sebagaimana paparan terlampir. · Pembentukan anak usaha selama ini tidak diikuti dengan permindahan SDM di divisi tersebut, seperti PT BWN tidak ada pemindahan divisi IT yang ada di Kantor Pusat begitu juga dengan PT Pos Logistik Indonesia maupun PT Pos Properti Indonesia. Oleh karena itu, anak usaha tersebut sulit berkembang karena kurangnya support dari induk serta bisnis tersebut juga masih dikerjakan oleh Induk meskipun sudah dibentuk anak usaha. Ke depan akan diupayakan untuk perbaikan anak usaha serta pengalihan SDM yang ada di divisi terkait (IT, Properti) sehingga benar-benar dapat mensupport perkembangan anak usaha tersebut. Di samping itu, dengan adanya pengalihan SDM tersebut maka jumlah SDM di Induk akan berkurang dan biaya SDM menjadi lebih efisien serta Induk akan lebih fokus pada pengembangan dan peningkatan core business-nya (Surat, Paket, dan Layanan Jasa keuangan). · PT BWN perlu penyehatan segera tidak hanya dari sisi financial namun juga perlu support Induk berupa pengalihan SDM dan pengelolaan IT di Induk secara keseluruhan kepada anak setelah porsi saham Induk menjadi lebih dari 90% sesuai ketentuan. Saran dan Masukan yang disampaikan: · Rencana penyehatan PT BWN agar dikaji lagi secara mendalam karena Komite juga masih memerlukan telaahan lebih lanjut dan proyeksi atas rencana tersebut agar dibuat sensitifitasnya serta rencana strategic partnership/joint operation dibuatkan dalam 2 (dua) skenario. · Secara berkala progress-nya agar dilaporkan kepada Komite sehingga dapat memberikan masukan. Di samping itu, Direksi agar menyampaikan kajiannya secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
7.
25 Juni 2015 Pembahasan terkait nominasi dan remunerasi;
Direktur SDM & Umum menyampaikan hal-hal sebagai berikut: · Mengusulkan agar dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang berada dibawah Dewan Komisaris. · Berdasarkan informasi yang diterima dari Sesdekom, Kementerian BUMN meminta kepada Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan hasil assessment Direksi dan Pejabat satu tingkat dibawah Direksi paling lambat tanggal 6 Juli 2015. · Konsultan yang ditunjuk untuk melakukan assessment adalah GAIA Consulting. · Meminta kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan kepada Kementerian BUMN agar segera menetapkan pengganti Direksi yang saat ini lowong, mengingat beban tugas Direksi saat ini semakin berat. · Waktu pelaksanaan assessment yang diberikan sangat singkat. Oleh karena itu pelaksanaan assessment akan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu dan dimulai pada Senin tanggal 29 Juni 2015. Hasil assessment akan disampaikan kepada Dewan Komisaris pada tanggal 3 Juli 2015. Masukan/tanggapan Komite sebagai berikut: · Berdasarkan kesepakatan Dewan Komisaris fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dimasukkan dalam tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi. Hal ini mengingat sesuai ketentuan PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, Dewan Komisaris hanya dapat membentuk 1 (satu) komite lainnya selain Komite Audit.
183
· Selanjutnya, untuk hal-hal yang terkait dengan nominasi dan remunerasi dapat disampaikan dan dibahas bersama Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi. Pembahasan Laporan Kinerja Keuangan s.d Mei 2015;
Tanggapan dan Masukan Komite sebagai berikut: · Kinerja PT Pos Indonesia (Persero) sd bulan Mei 2015 sangat rendah dibandingkan dengan target RKAP tahun 2015. Diminta kepada Direksi untuk membuat rencana dan strategi untuk mencapai target RKAP 2015 dalam waktu 6 bulan kedepan serta menyampaikan rincian penjelasan laporan manajemen bulan Mei 2015 tidak sama dengan angka yang di laporan induk. · Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menyusun proyeksi keuangan tahun 2015 yang disampaikan oleh VP Manajemen Keuangan perlu dijelaskan. Hal ini karena tidak mungkin tahun 2015 mengalami kerugian mengingat laba sd Mei 2015 sebesar Rp 58 M. · Perlakuan untuk biaya outsourcing di SDM perlu segera dicarikan solusinya, karena jika dibandingkan dengan perusahaan lain biaya outsourcing sifatnya variable cost bukan fixed cost sehingga dapat dikendalikan secara efesien. · Perlu adanya terobosan dalam proses tender surat dan paket di perusahaan maupun di pemerintahan. Hal ini mengingat PT Pos Indonesia (Persero) sering mengalami kekalahan dalam tender karena harga terlalu tinggi dan tidak bisa bersaing dengan swasta. · Pelaksanaan kebijakan punishment di perusahaan harus ditingkatkan dan konsisten, hal ini karena masih banyak terjadi pelanggaran yang berulang. · Pencapaian investasi sd bulan Mei 2015 sangat rendah. Disarankan agar pengadaan investasi tidak perlu menunggu RUPS RKAP untuk mempercepat realisasi investasi. Disamping itu, proses penyusunan anggaran investasi disarankan agar dilakukan pada tahun berjalan sehingga pada saat awal tahun sudah dapat direalisasikan. · Untuk percepatan realisasi program investasi yang membutuhkan pengadaan dibidang konstruksi, disarankan dapat memanfaatkan anak perusahaan PT Pos Properti Indonesia mengingat di PT Pos Indonesia (Persero) kekurangan SDM yang ahli dibidang konstruksi. Penjelasan yang disampaikan Manajemen sebagai berikut: · Pencapaian kinerja perusahaan sd akhir tahun 2015 kemungkinan akan sulit tercapai, karena pembayaran PSKS di semester II tahun 2015 ada rencana akan ditiadakan karena ada permasalahan di Kementerian Sosial. Berdasarkan hasil perhitungan sementara prognosa tahun 2015, VP Manajemen Keuangan memperkirakan laba tahun 2015 adalah kurang lebih –Rp 400 M. · Direktur SDM dan Umum menyampaikan informasi bahwa adanya temuan audit BPK di Kementerian Sosial mengenai tarif penyaluran dana BLSM/PSKS melalui PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp 9.000/orang lebih mahal dibanding tarif di Bank Mandiri sebesar Rp 8.000/orang. Perbedaan tarif tersebut dikarenakan PT Pos Indonesia (Persero) mengirim ke seluruh pelosok wilayah di Indonesia dan sudah berjalan selama beberapa tahun, sedangkan Bank Mandiri hanya mengirim di wilayah Jawa. · Biaya SDM tahun 2015 meningkat tajam dibanding tahun 2014 dikarenakan adanya perekrutan karyawan outsourcing pada tahun 2015. · Direktur SDM dan Umum menyampaikan rencana pemulihan outsourcing setiap tahun 10% dari karyawan outsourcing yang ada. · Direktur SDM dan Umum menjelaskan untuk keperluan tender akan menggunakan strategi dengan mengajukan perusahaan Low Cost Courier karena bisa menghemat biaya SDM dan menghindari kemungkinan kesalahan dalam penentuan tarif yang biasanya di audit oleh BPK. · Direktur SDM dan Umum menjelaskan saat ini sedang membuat SK penegakan peraturan yang lebih tegas lagi yang meliputi bidang organisasi, pengadaan, pengelolaan kas dan penanganan project.
8.
13 Juli 2015 Progress report terkait Manajemen Risiko dan GCG;
Progress yang disampaikan: · Assessment penerapan GCG Tahun 2014 telah selesai dilakukan oleh BPKP dan skor yang dicapai PT Pos Indonesia (Persero) adalah 81,79. Dari BPKP juga telah memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang mudah untuk dilakukan di tahun ini sehingga target skor GCG di Tahun 2015 sebesar 86 dapat dicapai. · Divisi GCG dan kepatuhan juga sudah menerbitkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Penerapan Whistle Blowing System (WBS) dan Pedoman Pengendalian Gratifisikasi dan pada Semester II akan dilakukan sosialisasi ke semua Regional terkait keptusan tersebut.
184
· Terkait Manajemen Risiko, masih menunggu kesediaan waktu dari BPKP yang baru bisa memulai pendampingan pada awal Agustus 2015. Namun sebelumnya Divisi Manajemen Risiko telah membuat surat kepada semua unit dan Regional untuk membuat risk register di masing-masing unitnya. Beberapa Regional sudah ada yang menyampaikan risk registernya, dan diharapkan target penyelesaian pembuatan risk register tersebut adalah akhir September 2015. · Sebagaimana surat Sesper untuk menginventarisasi dan mengkompilasi daftar risiko perusahaan diharapkan dari masing-masing unit/divisi di Kantor pusat dapat menunjuk seseorang untuk menjadi tim counterpart dalam penyusunan risk register perusahaan. Selain itu, perlu dukungan dalam penyusunan risk profile yaitu commitment yang kuat dari semua unit baik dari BOD maupun BOC sehingga risk management berdiri menjadi bagian yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan. Di samping itu perlu juga upaya yang cukup besar dalam perubahan struktur organisasi, budaya, susunan organisasi dan sebagainya. · Dari surat Sesper yang dikirimkan ke semua unit pada Bulan April 2015, sampai dengan saat ini risk register yang diterima baru 10 unit dari total 52 unit. · Beberapa kendala yang dihadapi yaitu cara pengisian risk register yang masih belum dipahami oleh unit-unit yang ada, keterbatasan SDM (staf) yang menangani risk register yang cukup menyita waktu untuk penyelesaian pekerjaan. · Beberapa program yang akan dilakukan pada saat BPKP mulai melakukan pendampingan pada awal Agustus 2015 yaitu melakukan sosialisasi dan workshop di kantor pusat dan sekaligus pembuatan risk register oleh semua unit s.d selesai, dilanjutkan sosialisasi di Regional, setelah itu melakukan kompilasi risk register dari semuanya. Namun sebelum penyusunan risk profile tersebut dilakukan, BPKP terlebih dahulu akan melakukan review terhadap kebijakan manajemen tentang Manajemen Risiko yang eksisting dan schedule selanjutnya akan dibahas bersama. · Pada tanggal 15 Juni 2015 yang lalu sudah dilakukan rapat pertama dengan BPKP yang hasilnya merupakan langkah ke depan dalam proses penyusunan risk register yang mana rapat tersebut dihadiri oleh unit-unit yang sangat berperan dalam implementasi Manajemen Risiko yaitu SPI, Divisi SDM dan perangkatnya, Bagian Keuangan dan Anggaran, serta bagian IT yang mensupport Manajemen Risiko dapat tersistem dengan baik. SPI bersama bagian Manajemen Risiko juga telah melakukan workshop mengenai risk based audit yang penerapannya menunggu penyelesaian risk profile di semua unit baik UPT maupun Kantor Pusat.
Masukan dan saran Komite :
· Manajemen terlebih dahulu harus punya blue print pengembangan Manajemen Risiko untuk 5 (lima) tahun ke depan sehingga tahap-tahap yang akan dilakukan dan apa yang akan di capai lebih jelas. · Risiko syaratnya ada 2 (dua) yaitu peristiwa/kejadian yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dan peristiwa/ kejadian itu akan berpengaruh terhadap tujuan organisasi perusahaan. Jadi penyusunan risk profile berdasarkan identifikasi dari dua kriteria tersebut, kejadian apa yang mungkin terjadi dan apa pengaruhnya terhadap tujuan perusahaan. Artinya tujuan perusahaan harus jelas terlebih dahulu. Jika peristiwa tersebut tidak berpengaruh terhadap tujuan maka itu bukan risiko. Selanjutnya perusahaan harus punya kebijakan berbasis risiko, maka Keputusan Direksi harus di evaluasi apakah sudah memperhitungkan risiko atau belum kemudian diturunkan menjadi SOP berbasis risiko. Jadi untuk sampai ke tahapan tersebut maka perusahaan harus mempunyai blue print Manajemen Risiko. · SOP tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu yang sifatnya rutin sesuai dengan bisnis proses dan yang sifatnya project. Untuk yang rutin di review setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun, sedangkan untuk yang sifatnya project prosesnya melalui divisi risk management sebelum project tersebut dimulai. · Divisi Risk Management harus jelas tugasnya, yang bertanggung jawab terhadap Manajemen Risiko adalah Manajemen. Perlu dibedakan juga antara risk management dengan problem solving. Antara risk management dengan CMO hubungannya harus baik dan sejalan. CMO merencanakan ke depan akan menjadi apa dan untuk mencapai tujuan tersebut ada tahap-tahap yang akan dilakukan. Setiap tahapan tersebut ada risiko bahwa tujuan dari masing-masing tahapan tidak tercapai. Jadi antara CMO dan risk management harus selalu berdampingan dan didorong oleh SPI yang bertugas mengevaluasi apakah mitigasi risiko sudah dijalankan oleh Manajemen. · Terkait dengan tujuan perusahaan, 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan adalah governance, risk dan control. · Disarankan agar dilakukan Focus Grup Discussion (FGD) antara Manajemen dengan mengundang Komite untuk membuat Manajemen risiko dan GCG yang implementable dan akan sangat membantu jika didampingi oleh orang-orang yang sudah pernah menerapkan. Di samping itu, jika ke depan PT Pos Indonesia (Persero) akan banyak mengembangkan layanan Jasa Keuangan maka manajemen risiko harus benar-benar bagus dan ketat. Untuk itu, pengembangan risk management perlu disegerakan. · Disarankan agar Manajemen dapat meningkatkan pengetahuan terkait risk management melalui workshop, seminar, diskusi dan lainnya sehingga pemahaman terhadap risk management lebih baik.
185
Progress report pelaksanaan Investasi tahun 2015;
Progress investasi tahun 2015 yang disampaikan : · Realisasi investasi s.d bulan Juni 2015 sebesar 5,06% atau sebesar Rp 25,94 M dari target Rp 513,043 M; · Masing-masing penanggung jawab anggaran (PJA) sudah dimintakan untuk membuat prognosa realisasi s.d bulan Desember 2015. Namun dari 34 program investasi prognosa yang diterima s.d saat ini baru 16 program. Prognosa realisasi investasi sementara s.d Desember dari data yang diterima adalah 32,45%. Progress program investasi yang berkontribusi besar terhadap pendapatan yaitu: · Realisasi program investasi pengembangan outlet s.d Juni 2015 baru sebesar 4,35% atau sebesar Rp4,58 M dari target setahun sebesar Rp105,2 M. Pencapaian tersebut dikontribusikan oleh Regional V sebesar 1,9%, Regional VIII 7,83%, Regional XI 0,6% dan kantor pusat 55,09%. Adapun untuk regional IV terdapat anggaran sebesar Rp10,85 M yang masih belum diinputkan ke dalam SAP karena dokumen-dokumen yang diperlukan masih belum di lengkapi. Prognosa realisasi program penambahan outlet s.d Desember 2015 adalah sebesar 96,27%. · Kendala yang dihadapi: · Pengadaan Bangunan dan/atau tanah terlambat dieksekusi karena kekosongan pengaturan pengadaan tanah dan Bangunan yang tidak lagi diatur dalam KD 21/Dirut/0315 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Baru pada tanggal 8 Juli 2015 di tandatangani KD 55/Dirut/0715 tentang Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan. · Sehubungan dengan Instruksi Direksi PT Pos Indonesia (Persero) nomor INST.03/Dirut/0615 tanggal 30 Juni 2015 tentang Peningkatan Produktivitas Karyawan, maka pemenuhan karyawan untuk pengembangan outlet dan proyek bisnis dilakukan dengan mengoptimalkan karyawan yang ada. Oleh karena itu, beberapa Regional menyatakan tidak ada lagi karyawan yang dapat dioptimalkan sehingga berpotensi Program kerja tidak tercapai. · Pemenuhan sarana kerja terhambat karena pengadaan Seat Management belum dilakukan serta prosesnya akan dilakukan secara terpusat dengan pertimbangan harga lebih tinggi bila dilakukan di Regional. · Anggaran investasi di properti tahun 2015 adalah sebesar Rp 68 M dengan rincian carry over Rp 34,5 M, re-budgetting Rp 13,6 M dan program baru Rp 19,5 M. Realisasi s.d Juni 2015 adalah sebesar Rp 9,045 M dari target. Adapun progress pelaksanaan program kerja ini masih pada tahap perencanaan seharusnya sudah masuk proses pengadaan, kondisi ini akan mengakibatkan proses pengadaan baru dapat dilaksanakan bulan Juli dan seterusnya. · Tingginya persentase carry over dikarenakan terkendala masih kurangnya pemahaman terkait SAP di level regional yaitu bagian keuangan, pelaksana program kerja (teknis) dan UPT. Selain itu, perlu penguatan kapasitas SDM di level teknis karena realita di lapangan untuk manajer teknis dirangkap oleh manajer IT sehingga tidak maksimal karena beban pekerjaan IT saja sudah banyak ditambah lagi dengan beban pekerjaan properti yang perlu pengawasan intens dan perencanaan. Jadi penempatan SDM di bagian properti (teknis) tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Sebagian besar background SDM yang ditempatkan di bagian teknis adalah IT. · Ada program-program yang sudah selesai proses pengadaan, namun harga yang didapat lebih rendah dari yang di anggarkan. Jadi program 100% selesai, tapi realisasi anggaran dibawah 100%. · Progress rencana penggunaan LPSE s.d saat ini yaitu LKPP sudah mereview draft Keputusan Direksi yang terbaru terkait pengadaan barang dan jasa untuk diperbaiki. Selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) mendaftar sebagai peserta di LKPP, LKPP pusat mengarahkan PT Pos Indonesia (Persero) ke LKPP Wilayah Jabar dan sudah dilakukan pertemuan antara bagian pengadaan dengan LKPP Wilayah Jabar. Jadi jika mau masuk ke LKPP maka PT Pos Indonesia (Persero) sudah harus mendefinisikan dengan baik semua perencanaan program di awal tahun. Apabila di awal tahun baru ada anggaran saja tidak bisa masuk ke LKPP karena orang tidak bisa menawarkan apa-apa. Oleh karena itu semua perencanaan di awal tahun sudah harus jelas dan terencana dengan baik, seperti TOR dan dokumen lainnya yang diperlukan. Saran dan Masukan Komite : · Pada saat konfirmasi dengan semua PJA perlu dimintakan juga laporan progress fisik, karena jika progress fisiknya besar tapi cashout kecil artinya ada hutang yang suatu saat harus di bayar dan berisiko dikemudian hari. · Pengembangan Outlet harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan kantor cabang yang awalnya melayani retail menjadi layanan korporasi sehingga pengurangan potensi pendapatan dapat dipenuhi dari layanan korporasi. Dalam pengembangan outlet, perusahaan cenderung lambat dalam realisasinya. Oleh karena itu perlu ditelaah hal apa yang menghambat proses di lapangan karena pesaing PT Pos Indonesia (Persero) lebih agresif dalam penambahan outlet. · Untuk regional IV Jakarta anggaran sebesar Rp 10,85 M yang belum diinputkan ke SAP, agar segera diselesaikan dan dipenuhi semua persyaratan beserta dokumen kajian yang diperlukan paling lambat bulan depan. · Perlu disiapkan infrastruktur yang memadai dari semua aspek termasuk supporting yang diperlukan sehingga program tersebut dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan rencana.
186
· Ketua Komite menugaskan kepada anggota Komite untuk melakukan monitoring dan pengecekan progress realisasi investasi pengembangan outlet di Regional IV Jakarta dan Regional VI Semarang. · Perlu disiapkan langkah-langkah solusi dan effort ekstra untuk mengubah pola investasi yang saat ini 75% carry over + re-budgetting dan 25% program baru menjadi sebaliknya 75% program baru dan 25% carry over + re-budgetting, sehingga ke depan pola investasi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. · Pemeliharaan bangunan merupakan kegiatan yang sifatnya fix dan rutin dilakukan, maka perencanaan seharusnya dibuat lebih baik sehingga tidak perlu re-budgetting. · Terkait kendala kebutuhan SDM yang kompeten di bidang teknis dalam rangka percepatan realisasi investasi agar segera dikoordinasikan dengan bagian SDM untuk penyelesaiannya. · Dalam rangka membantu percepatan di lapangan dikarenakan SDM yang kurang kompeten, jika melalui pendampingan dari kantor pusat masih kurang efektif maka ke depan disarankan agar dilakukan peningkatan pengetahuan SDM yang ada melalui training-training khusus seperti penyusunan TOR, pembuatan owner estimate, dll sehingga di lapangan dapat bergerak lebih cepat. · Pada saat Rapat Dewan Komisaris – Direksi yang lalu, Komite sudah menyampaikan usulan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan teknis di lapangan baik dari perencanaan maupun SDM adalah PT Pos Indonesia (Persero) dapat bekerjasama dengan anak perusahaan yaitu PT Pos Properti Indonesia yang memiliki tenaga dan memahami dengan baik bidang konstruksi sehingga kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. · Manajemen agar berhati-hati dalam proses pengadaan khususnya pada saat penawaran harga, jangan sampai harga yang didapat lebih murah dari anggaran namun kualitas tidak sesuai dengan yang diinginkan. Owner program perlu ikut serta mengawasi proses pengadaan sehingga barang yang diperlukan benar-benar sesuai dengan spec dan kualitas yang dibutuhkan. · Manajemen disarankan menggunakan LPSE/e-catalog untuk pengadaan perangkat/alat-alat yang umum (tidak spesifik) seperti UPS karena sudah jelas vendor, harga dan spec masing-masing barang. Progress Implementasi Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan No 23 Tahun 2015 di PT Pos Indonesia (Persero);
Progress yang disampaikan :
· Pengajuan anggaran investasi untuk Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dilakukan pada tanggal 22 Juni 2015 setelah adanya usulan dari masing-masing Regional. Hal ini dikarenakan sebelumnya tidak ada alokasi anggaran untuk TPS ini dalam RKAP Investasi Tahun 2015. Namun dikarenakan adanya pemberlakuan PMK No 23 Tahun 2015 ini yang informasinya baru diterima dari bea cukai pada tanggal 2 April 2015, maka langsung dilakukan sosialisasi dengan semua bagian terkait di internal Pos dan Regional untuk penyusunan anggaran investasinya. Anggaran tersebut baru disetujui oleh Direktorat keuangan tanggal 10 Juli 2015 dan siap untuk di inject ke SAP FICO. · Untuk proses pengadaan paling cepat 20 (dua puluh) hari kerja, jadi target pengadaan sampai pembangunan dan Instalasi adalah 3 (tiga) bulan dan diharapkan di akhir tahun PMK No 23 tahun 2015 sudah bisa diimplementasikan di PT Pos Indonesia (Persero). · Anggaran untuk TPS adalah sebesar Rp 20,465 M dengan total TPS sebanyak 27 TPS. Anggaran tersebut terbagi dalam 3 (tiga) PJA yaitu VP Pengelolaan Properti, VP Infratek dan VP Umum. Untuk eksekusi akan dilakukan oleh masing-masing Regional. · Untuk persyaratan administrasi ada domain pengurusannya di pusat dan ada yang diwilayah masing-masing. Terkait hal ini sudah dikomunikasikan dengan regional untuk pengurusannya. Namun pengurusan persyaratan administrasi tersebut baru dapat dilakukan apabila persyaratan fisik sudah selesai, karena nantinya pada saat pengurusan administrasi di bea cukai akan dilakukan pengecekan fisik untuk penentuan layak atau tidaknya sebagai TPS. · Terkait perbaikan gedung di Soekarno-Hatta dari Regionalnya sendiri belum memasukkan usulan perbaikannya ke Pusat. Namun tahun ini program perbaikan tersebut sudah masuk dalam anggaran properti. Untuk eksekusinya, pada bulan lalu dari Pusat sudah menginstruksikan kepada semua Regional untuk perbaikan gedung yang akan dijadikan TPS dapat menggunakan anggaran eksploitasi dulu untuk percepatan, nantinya Pusat akan melakukan reklas. Pada bulan Agustus nanti pemilik program diminta untuk memastikan pelaksanaanya.
Masukan dan Saran Komite:
187
· Berdasarkan hasil kunjungan ke salah satu lokasi untuk TPS yaitu Soekarno-Hatta, untuk bangunan sudah banyak yang rusak dan perlu diperbaiki seperti atap, lantai yang rusak sehingga merusak alat. Bagian terkait sudah mengajukan anggaran ke Pusat untuk perbaikan kerusakan tersebut dari tahun lalu, namun sampai dengan saat ini masih belum ada persetujuan. Selanjutnya dari sisi peralatan mengharuskan adanya security acsess yang terbaru. Di samping itu yang paling penting adalah ada persyaratan fisik dan persyaratan administrasi yang harus dipersiapkan dan dipenuhi. Disarankan agar kedua persyaratan tersebut dipersiapkan secara baik sehingga penyelesaian tersebut tidak tertunda mengingat waktu yang singkat sebagaimana schedule yang telah disusun. · Untuk eksekusi perbaikan gedung yang akan dijadikan TPS, pada bulan September nanti akan dilakukan monitor/ pengecekan oleh Komite. 9.
6 Agustus 2015 Pembahasan Lingkup tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi;
· Risk Management arahnya lebih kepada perencanaan yaitu melakukan pemantauan terhadap apa yang dilakukan oleh Manajemen/Direksi di setiap tahapan perencanaan yang dilakukan. Jadi Lingkup tugas KPMRUI adalah pada tahap plan and action/changes (pada saat perencanaan mengatasi hambatan-hambatan/improvement baru), sedangkan untuk pelaksanaan yaitu do and control merupakan lingkup dari Komite Audit. · Terkait tugas tambahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris yaitu Nominasi dan Remunerasi, sesuai dengan ketentuan GCG untuk Nominasi dan Remunerasi murni sepenuhnya menjadi tugas Dewan Komisaris dikarenakan Nominasi yang dimaksud adalah nominasi yang diusulkan untuk calon Direksi PT Pos Indonesia (Persero), sedangkan untuk remunerasi adalah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun untuk pejabat setingkat dibawahnya yang di atur hanya Sekretaris Perusahaan dan Kepala SPI yang persetujuannya melalui Dewan Komisaris.
Oleh karena itu, mengingat dalam surat Dewan Komisaris hanya menyebutkan bahwa tugas tersebut dibebankan kepada salah satu Komite, maka perlu diperjelas batasannya. Jika kepada Komite Pemantau Manajemen Risiko usaha dan Investasi, maka mungkin hanya sebatas pemberian masukan karena hal ini merupakan kewenangan dari Dewan Komisaris.
Usulan terkait tugas tambahan tersebut yaitu dengan mekanisme berikut:
· Nominasi, mekanismenya lebih kepada pemantauan proses pelaksanaannya, seperti proses penunjukkan konsultan yang akan melakukan assessment, pembuatan TOR konsultan, kemudian melakukan evaluasi hasil yang disampaikan oleh Konsultan dan selanjutnya melaporkan kepada Dewan Komisaris. · Remunerasi, mekanismenya menunggu usulan dari Direksi dan selanjutnya baru memberikan masukan atas kelayakan dari usulan tersebut. Hubungan dengan Komite Audit, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Senior PT Pos Indonesia (Persero);
· Hubungan dengan Komite Audit;
Perlu diperjelas/ ada batasan antara tugas Komite Audit dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi sesuai dengan charter. Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi lebih kepada perencanaan (Planning & Action/Change) sedangkan Komite Audit lebih kepada pelaksanaan (Do & Control).
Selain itu, karena keduanya sama-sama fokus pada control tetap harus bekerjasama, namun untuk penanggung jawab risk ada di Komite Manajemen Risiko usaha dan Investasi, sedangkan untuk problem solving ada di komite Audit dan masih dimungkinkan untuk share saran dan masukan.
· Hubungan dengan Dewan Komisaris;
Perlu dipertegas bahwa kewenangan Dewan Komisaris lebih besar dibandingkan Komite, karena Komite merupakan organ pendukung Dewan Komisaris. Komite melakukan sesuatu atas penugasan Dewan Komisaris yang memiliki kewenangan lebih besar dari Komite, sehingga tidak terkesan bahwa kewenangan Komite melebihi Dewan Komisaris.
· Hubungan dengan Direksi dan Pejabat Senior PT Pos Indonesia (Persero);
Rencana Program Pengenalan
Lain-lain
188
Perlu diperjelas mengenai counterpart Komite Pemanatau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi. Jika melihat dari struktur organisasi, tidak hanya Divisi Manajemen Risiko saja namun Change Management Office (CMO) juga merupakan bagian dari Manajemen Risiko. Dari struktur organisasi, seharusnya di Direksi juga ada Komite Manajemen Risiko dan secretariat dari Komite tersebut adalah Divisi Manajemen Risiko. Adapun anggota Komite tersebut terdiri dari anggota tetap (Direksi kecuali Direktur Utama) dan anggota tidak tetap (risk owner).
Program pengenalan diusulkan untuk dapat dihadiri oleh Direksi dalam rangka penyamaan persepsi antara KPMRUI dengan Manajemen terkait Manajemen Risiko, sehingga ke depan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan perusahaan.
Untuk program pengenalan ini akan dilaksanakan pada kesempatan rapat bulanan komite dengan Manajemen tanggal 13 Agustus 2015 serta mengundang juga Komite Investasi di internal Manajemen.
· Laporan hasil rapat Komite – Manajemen tentang Harga Pokok Produk (HPP);
Mengingat posisi pengendalian biaya sangat strategis bagi perusahaan, kami mengusulkan agar PT Pos melakukan langkahlangkah strategis, antara lain; · Menyusun strategi pengendalian biaya, termasuk pengendalian; · fixed cost yang mendominasi biaya produksi saat ini, dan · biaya umum, yang tidak berhubungan langsung dengan produksi. · Menata struktur organisasi sesuai dengan simpul-simpul yang ada pada business process/cycle yang berlaku. · Selain mengembangkan metode perhitungan HPP per satuan produk seperti yang sedang disusun, perlu pula menyusun standard cost sesuai dengan karakteristik kegiatan pada masing-masing simpul business process/cycle dimaksud. · Pengembangan strategi pengendalian biaya tersebut hendaknya; · disusun sesuai dengan arah pengembangan bisnis. Misalnya, yang pada era sebelumnya bisnis pos didominasi surat, dengan perkembangan teknologi informasi, dominasi bisnisnya akan beralih ke paket. · melibatkan seluruh stakeholder, namun tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.
· Evaluasi Kinerja Keuangan s.d Juni 2015; · Dari perbandingan antara tabel realisasi produksi dan hasil usaha (laba/rugi), kiranya perlu dilakukan konfirmasi kepada Direksi mengenai; · Realisasi pendapatan (masing-masing 91,09% dari RKAP sd. Juni dan 108,47% dari realisasi periode yang sama 2014) jauh di atas realisasi produksi terhadap RKAP dan tahun lalu, yang rata-rata jauh di bawah 50% dari RKAP setahun. · Upaya Direksi dalam pengendalian biaya, yang relatif didominasi oleh biaya tetap (fixed cost). Terutama biaya SDM, yang sebagian besar ada di pusat biaya (kantor direksi dan regional). · Perusahaan perlu menyiapkan langkah strategis untuk mengubah fixed cost menjadi variable cost terutama biaya SDM. Salah satu alternatif yang diusulkan adalah perusahaan harus berani mengambil tindakan untuk melakukan golden shake hand. Nantinya para pegawai tersebut yang sudah memiliki keahlian dibidang pos dapat menjadi agenpos yang tetap men-support perkembangan perusahaan serta fixed cost dapat beralih menjadi variable cost. · Pada laporan Cashflow perlu dilakukan klarifikasi kepada Direksi terkait tambahan dana eksternal sebesar Rp 225 M. · Perlu diklarifikasi terkait perubahan piutang usaha yang cukup signifikan apakah memang disebabkan tingginya piutang tidak tertagih karena penjualan meningkat atau karena apa? · Trend pendapatan PT Posindo semula in-line dengan cash, telah bergerak menjadi non cash. Oleh karena itu, sudah waktunya Direktorat keuangan PT Pos Indonesia (Persero) memperhatikan manajemen piutang. Hal ini mengingat total piutang usaha dan pendapatan yang masih harus dierima pada 30 Juni 2015 sebesar Rp 1.093 miliar. Jumlah tersebut mencapai 41,71% dari pendapatan surat pos dan paket pos. · Evaluasi kinerja keuangan per pusat tanggungjawab (Kantor Pusat dan Regional), belum dapat disajikan karena data yang disampaikan dalam Laporan Manajemen (khsusunya halaman 13) tidak akurat. · Mengingat kinerja yang kurang memuaskan, kiranya Komisaris perlu melakukan evaluasi yang komprehensif tentang; · Masalah yang dihadapi dalam mencapai RKAP serta rencana pemecahan yang akan diambil oleh Direksi, dan · Program baru yang akan dilaksanakan oleh Direksi untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta upaya yang akan dilakukan dalam rangka memastikan terwujudnya tujuan dari program baru tersebut.
· Hasil Pengecekan Investasi Penambahan Outlet di Regional IV Jakarta dan Regional VI Semarang; · Regional IV Jakarta Berdasarkan hasil konfirmasi, diperoleh informasi; · Usulan investasi outlet berasal dari KPRK bersamaan dengan penyusunan RKAP. Artinya Rencana investasi dalam RKAP 2015 berasal dari usulan 2014. Sebelum diusulkan, KPRK sudah mengidentifikasi lokasi, bahkan sudah melakukan pendekatan dengan pemilik gedung yang akan disewa. · Dalam rangka pelaksanaan RKAP; · KPRK mengajukan kajian ke Kantor Regional, kemudian · Kantor Regional melakukan survey dalam rangka menguji kelayakan rencana investasi tersebut. Bila memenuhi syarat, Kantor Regional; · Memintakan Kode Dirian ke VP Outlet di Kantor Pusat, dan
189
· Melakukan proses pengadaan. Proses dimaksud dapat dilakukan di Kantor Regional atau Kantor Pusat, sesuai kewenangannya. Dari sisi internal control, proses pengadaan outlet sudah memenuhi syarat, yaitu adanya pemisahan fungsi antara; · unit yang melakukan kajian dan mengusulkan pengadaan (KPRK selaku user), · unit yang menilai kelayakan outlet yang diusulkan (dari Regional), dan · unit yang melakukkan proses pengadaan (di Regional) Namun ada kesan; · Prosedurnya perencanan dan pelaksanaan investasi outlet tidak fleksibel; Mengacu pada contoh kasus di atas, dari 11 outlet yang diusulkan, kira-kira sejak pertengangan 2014, pada semester I 2015, baru lima yang sudah selesai survei dan diusulkan kode Dirian, selanjutnya masih perlu proses pengadaan. Enam lainnya masih proses survei. · Respon pelaksanaan investasi lambat. Dari tiga yang direncanakan akan dibeli (bahkan usulannya sudah sejak 2013), setelah dilakukan survei/pengujian, masih ada wacana untuk relokasi anggaran. Bahkan ada perubahan, dari pembelian menjadi pembangunan, yang penganggarannya berada pada VP Properti. Kelemahan di atas mengakibatkan PT Pos Indonesia (Persero) tidak dapat mengembangkan usaha dengan cepat, dalam rangka meraih potensi/kesempatan. Bahkan dapat kehilangan kesempatan, apabila didahului oleh pesaing. Menurut pendapat kami; · Dalam jangka pendek ini, Direksi perlu melakukan langkah-langkah percepatan untuk merealisasikan rencana investasi. Misalnya dengan membentuk task force, yang terdiri dari gabungan pusat-pusat tanggung jawab yang berkaitan. · Untuk jangka panjang, PT POS perlu melakukan terobosan sehingga pengadaan outlet dapat lebih flexibel. Misalnya, pada saat penyusunan RKAP, usulan investasi sudah dilengkapi dengan kajian kelayakan yang sudah disetujui pejabat yang berwenang, sehingga setelah RKAP disetujui, proses pengadaannya dapat dilaksanakan segera. · Regional VI Semarang Kendala yang terjadi dilapangan yaitu: · Perencanaan dari bagian terkait masih belum firm; · Ada kesan saling lempar tanggung jawab/ saling menyalahkan antar bagian dan approve dari Pusat, sehingga proses eksekusi cenderung lambat. Hal ini jika tidak diatasi akan terus menerus berulang. 10.
13 Agustus 2015 Paparan Materi Pelaksanaan GCG dan Manajemen Risiko, CMO dan SPI;
Masukan Komite: · Agar lebih terarah, sebaiknya rencana penerapan MR dan CMO disusun dalam bentuk blue print yang memuat road map pengembangannya, langsung dikaitkan dengan goal dan objevtive PT Pos Indonesia (Persero), sehingga derajat keberhasilan kinerja serta manfaatnya bagi perusahaan dapat diukur dengan baik. · Agar dapat memberi manfaat yang optimal bagi perusahaan, hubungan kerja antara ketiga unit dimaksud (Unit MR, CMO dan SPI) perlu ditata secara harmonis, dalam suatu siklus kegiatan. · Dalam melakukan kegiatannya, SPI harus memiliki pegangan yang sama dengan manajemen; · Melakukan perencanaan audit dengan memperhatikan kebijakan manajemen dan materialitas risiko pada masing-masing calon auditee dikaitkan dengan pencapaian tujuan perusahaan. · Temuannya agar lebih mengarah pada perbaikan GCG, MR, dan internal control dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
Paparan Materi Perencanaan (Penyusunan RJPP, RKAP) & Pengendalian Anggaran
· Perubahan RJPP dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat, sesuai ketentuan dalam pasal 10 Kepmen BUMN Nomor KEP-102/MBU/2002. · Penyusunan RKAP secara buttom up dimungkinkan bagi perusahaan yang peran pencapaian targetnya didominasi oleh Kantor Pusat. Apabila ujung tombaknya ada di Regional dan KPRK, usulan dari unit-unit tersebut perlu dipertimbangkan. Dalam rangka penyusunan RKAP 2016, yang seharusnya sudah sampai pada tahap 5, penyelerasan usulan dari regional untuk dibahas dengan Direksi. Disarankan;
190
· Direksi segera melakukan langkah percepatan, dengan memberdayakan Unit CMO, VP Manajemen Keuangan, VP MR dan GCG, serta unit lainnya yang terkait, seperti unit yang bertanggungjawab terhadap perencanaan pendapatan dan investasi. · Untuk memperlancar pembahasan usulan RKAP dengan Dewan Komisaris, Organ Dewan Komsiaris, selaku ovesight, dapat dilibatkan dalam proses penyusunan RKAP yang dilakukan oleh Direksi. · Terkait dengan pengendalian anggaran; · Seharusnya tidak fokus pada belanja saja, tetapi juga pada; · capaian target pendapatan, dan · keseimbangan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan (cost against revenue). · Laporan pengendalian anggaran, tidak hanya meliputi realisasi sampai dengan periode yang dilaporkan, tetapi juga dilengkapi dengan prognosa pendapatan, belanja dan investasi sampai akhir tahun. Lain-Lain (Masukan Untuk Manajemen Strategis PT Pos Indonesia (Persero))
Komite Pemantau MRUI tidak mempermasalahkan pernyataan Visi (cita-cita) yang sudah ditetapkan. Namun merasa perlu mengkritisi Misi dan Penataan organisasi; · Misi yang dinyatakan ternyata memuat pernyataan tentang komitmen PT Pos Indonesia (Persero) kepada para stakeholder-nya, bukan pernyataan tentang jalur bisnis yang dipilih. Sesungguhnya jalur bisnis PT Pos Indonesia (Persero) sudah jelas; yaitu sebagai kurir “surat”, “peket”, “kiriman uang”, serta “penjualan benda-benda pos dan materai”. Dalam menjalankan bisnisnya tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) menetapkan proses bisnisnya dalam empat kelompok, meliputi; collecting, processing, transporting dan delivery (CPTD). · Sesuai dengan jalur bisnis yang dijalankan, PT Pos Indonesia (Persero) sudah cukup baik dalam menata organisasinya, khususnya di Kantor Pusat yang dibagi dalam; “Direktorat Surat dan Paket”, “Direktorat Teknologi & Jasa Keuangan”, dan “Direktorat Ritel dan Properti”. Tetapi cascading-nya ke masing-masing Sub Direktorat tidak ditata berdasarkan proses bisnis yang ditetapkan. Menurut pendapat komite, alangkah baiknya bila organisasi yang menjalankan fungsi operasional tersebut ditata dalam bentuk matrik sebagai berikut; Business Line
Business Process (SM/VP)
(Direktorat)
Collecting
Processing
Transporting
Delivery
Surat & Paket TI & Jasa Keuangan Ritel & Properti Kiranya masukan komite di atas menjadi perhatian bagi Direksi, terutama dalam penyusunan RKAP dan perubahan RJPP. 11.
3-Sep-15 Terkait dengan surat Direksi Nomor 1412/Dirut/0815 tanggal 12 Agustus 2015 perihal tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut; Pembahasan Perubahan RKAP Investasi Tahun 2015 & progress pelaksanaan Investasi s.d Agustus 2015 serta prognosa s.d Desember 2015 untuk masing-masing program kerja;
· Pihak manajemen belum dapat menyajikan secara detil data yang diperlukan; · Progress pelaksanaan investasi sampai dengan posisi terakhir dan · Proyeksi sampai dengan akhir tahun 2015, karena sistem pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dari Regional tidak menginformasikan progress dimaskud. · Memperhatikan kondisi pada angka 1, disepakati; · Pihak manajemen PT Pos akan melakukan konfirmasi data dimaksud terlebih dahulu ke masing-masing Regional. Hasilnya diperkirakan akan diperoleh pada Selasa (08/09/2015), · Hasilnya akan disampaikan kembali pada rapat dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi hari Kamis, tanggal 10 September 2015. · Skedul selanjutnya diharapkan sebagai berikut; · Persetujuan dari Komisaris pertengahan September 2015, · Usulan revisi RKAP dari Direksi ke Menteri BUMN sebelum tanggal 24 September 2015, · Persetujuan revisi RKAP dari Menteri BUMN Minggu terakhir September 2015.
191
Penjelasan Mengenai Piagam Komite Pemantau Manajemen
Explanations Concerning Charter Business Risk Management
Risiko Usaha dan Investasi
Oversight Committee and Investment
Dalam melaksanakan tugasnya, KPMRUI telah diperlengkapi dengan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi yang disahkan oleh Dewan Komisaris padatanggal 16 Februari 2012 dan telah diperbaharui terakhir pada tanggal 17 Desember 2014. Piagam ini berisi Latar Belakang Dibentuknya Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Visi, Misi dan Tujuan, Struktur Organisasi, Keanggotaan, Masa Jabatan, Tugas Wewenang dan Kewajiban, Program Kerja Tahunan, Pelaksanaan Program Kerja Tahunan, Rapat, Pelaporan, Tindak Lanjut Rekomendasi.
In performing its duties, KPMRUI have been equipped with the Charter of the Business Risk Management Oversight Committee and Investment authorized by the Board of Commissioners padatanggal February 16, 2012 and was last updated on December 17, 2014. This Charter provides Background The creation of the Business Risk Management Oversight Committee and Investment, Vision , Mission and Objectives, Organizational Structure, Membership, Term, Powers and Duties Duties, the Annual Work Programme, implementation of the Annual Work Programme, Meetings, Reporting, Follow-up Recommendations.
Nama Name
192
PRIHARTONO
Nama Name
MAHFUD SHOLIHIN
Nama Name
SYAIFUL
Kewarganeraan Nation
Warga Negara Indonesia
Kewarganeraan Nation
Warga Negara Indonesia
Kewarganeraan Nation
Warga Negara Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir Birth/Place
Jakarta/12 Mei 1960
Tempat/Tanggal Lahir Birth/Place
Klaten/8 Juni 1973
Tempat/Tanggal Lahir Birth/Place
Pariaman/15 Agustus 1958
Jenis Kelamin Gender
Laki-laki
Jenis Kelamin Gender
Laki-laki
Jenis Kelamin Gender
Laki-laki
Email Email
prihatono_s@yahoo. co.uk
Email Email
[email protected]
Email Email
[email protected]
Phone Phone
0811883709
Phone Phone
08112534165
Phone Phone
0818974924
DEWAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang berjumlah 6 orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan 5 orang lainnya sebagai Direktur Bidang. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa Jabatan 5 Tahun.
Company shall be managed and led by the Board of Directors with the total of 6 people, one of whom was appointed as President Director and 5 others as Field Director. Directors are appointed and dismissed by the Shareholders General Meeting for 5 years.
Pengangkatan Direksi melalui mekanisme penilaian kepatutan dan kelayakan yang pada waktu pengangkatannya berpedoman kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/ MBU/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Anggaran Dasar Perseroan. Susunan Direksi beserta masa jabatan selengkapnya sebagai berikut:
Appointment of the Board of Directors through the mechanism of the fit and proper assessment was based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04 / MBU/2009 on Requirements and Procedure of Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of SOEs and the Articles of Association of the Corporate. The Board of Directors and their tenure will be explain in the table as follows:
Nama Name
Jabatan Position
Masa Jabatan Tenure
Gilarsi Wahju Setijono
Direktur Utama / President Director
1 tahun / 1Year
Poernomo
Direktur Keuangan / Director Of Finance
2 tahun / 2 Year
Gusti Ngurah Sugiarta Yasa
Direktur Ritel dan Properti / Director of Retail and Property
2 tahun / 2 Year
Agus F Handoyo
Direktur Operasi Surat Pos dan Logistik / Director of Operations Letter Post and Logistics
2 tahun / 2 Year
Indyruwani Asikin Natanegara
Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan / Director of Technology and Financial Services
1 tahun / 1Year
Febriyanto
Direktur SDM dan Umum / Director of Human Resources and General
2 tahun / 2 Year
Persyaratan Direksi
Requirements Directors
I. Persyaratan formal Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. Dinyatakan pailit; b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan K o m i s a r i s atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
I. Formal requirements People who can be appointed as a member of the Board of Directors is an individual who legally competent, except within 5 (five) years prior to his appointment ever: a. Declared bankrupt; b. Being a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners or members of the Supervisory Board who were responsible for causing a Housing Company or declared Bankrupt; or c. Convicted of a criminal offense and the State financial harm or relating to the financial sector.
II. Persyaratan material a. Integritas dan moral Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi belum pernah terlibat: 1) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur),
II. Material requirements a. Integrity and moral People who can be appointed as a member of the Board of Directors has never been involved: 1) The act of engineering and deviant practices in the management of SOEs / company / Institution where you were working before the nomination (dishonest),
193
194
2) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN / Perusahaan / Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik), 3) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai BUMN/perusahaan/ lembaga tempat yang bersangkutan bekerja atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik), 4) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik). b. Kompetensi teknis/keahlian 1) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan, 2) Memiiki kemampuan memimpin dan bekerja sama, 3) Memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan, 4) Memiliki pengalaman dalam pengelolaan BUMN/ Perusahaan/ Lembaga, 5) Memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN.
2) The act of breach of contract which can be categorized not fulfill commitments made by state / Company / Institution where you were working before the nomination (well behaved), 3) The act which can be categorized as unlawful benefit to private candidates for members of the Board of Directors, employees of state enterprises / companies / institutions where the relevant work or certain groups before elective (not well behaved), 4) The act which can be categorized as violation of provisions relating to the principles of sound management of the company (not well behaved).
c. Psikologis Memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi.
c. Psychological Have a level of intellectual, emotional and spiritual sufficient to carry out their duties as members of the Board of Directors.
d. Persyaratan Lain 1) Bukan Pengurus partai politik, dan atau calon Anggota Legislatif, dan atau Anggota legislatif. 2) Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan atau/Wakil Kepala Daerah. 3) Berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi. 4) Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada lembaga, Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi BUMN. 5) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi. 6) Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode yang berturut-turut. 7) Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya. 8) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi)
d. Other Requirements 1) Not a political party official, or candidate members of the legislature, and or legislators. 2) Not prospective head / deputy head of the region and or / deputy regional head. 3) Not exceeding 58 years old when it will be served Directors. 4) There is currently serving as an officer of the institution, the Board of Directors or Board of Commissioners / Board of Supervisors on the SOE or the Company, except to sign a waiver is willing to resign from that position if elected as a member of the Board of Directors of SOEs. 5) There are positions that are prohibited by legislation to concurrently with the office of member of the Board of Directors, except to sign a waiver is willing to resign from that position if elected as a member of the Board of Directors. 6) Do not served as a member of the Board of Directors on the SOE concerned for two (2) consecutive periods. 7) Have a dedication and provide fully time to do its job. 8) Physical and mental health (not suffering from a disease that can inhibit the execution of duties as a member of the Board of Directors)
b. Technical competence / expertise 1) Have adequate knowledge in business bidanng SOE concerned, 2) coined the ability to lead and work together, 3) Have an understanding of the management and corporate governance, 4) Have experience in the management of SOEs / Company / Organization, 5) Have the ability to formulate and implement strategic policies for the development of SOEs.
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
The appointment and Dismissal of Directors
1.
Proses Pengangkatan Direksi Pengangkatan Direksi dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik melalui serangkaian tes pengujian dalam rangka memilih calon terbaik untuk menduduki jabatan sebagai anggota Direksi. Pengujian dilakukan dengan cara tertentu dan dengan menggunakan tolok ukur yang jelas serta sistem pengujian yang baku, transparan dan profesional yang disebut Ujian Kelayakan dan Kepatutan (UKK).
1.
The Process Of Appointment Of Directors The appointment of the Board of Directors is carried out based on the principles of professionalism and good corporate governance through a series of tests the tests in order to select the best candidates to occupy the position as a member of the Board of Directors. Testing is done in a certain way and by using yardsticks that’s clear and exhaustive testing, the system was transparent and professionally called the test of eligibility and Appropriateness (UKK).
2.
Proses Pemberhentian Direksi Pada dasarnya masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Namun demikian RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya yaitu: a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen ; b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ; c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara ; e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. f. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. g. Mengundurkan diri. h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan
2.
The Dismissal Of The Board Of Directors Basically the term of members of the Board of Directors set 5 (five) years and may be reappointed for one (1) term. However, the GMS are able to dismiss the members of the Board of Directors at any time by mentioning the reason is as follows: a. Unable to meet its obligations agreed upon in the contract management; b. Unable to carry out his duties properly; c. Not implementing the provisions of the legislation and/or the provisions of the articles of Association; d. Engage in actions that hurt the company and/or the State; e. Take any action that violates ethics and/or propriety that ought to be respected as a member of the Board of Directors of State-owned enterprises. f. Found guilty by a court decision that has the force of law. g. Resigned. h. Other reasons judged appropriate by the general meeting of shareholders for the company’s interests and goals
Keputusan pemberhentian diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham. Independensi Direksi Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
The decision was taken after the dismissal in question was given a chance to defend themselves. Plan stops at any time a member notified to the concerned Board members verbally or in writing by the shareholders. The Independence Of The Board Of Directors Within the members of the Board of Directors and between the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, it should not have family relationships to the third degree, both vertical and horizantal, including relationships caused by marriage.
195
Nama Name
Hubungan Keluarga dengan
Hubungan Keuangan dengan
Family relationship with
Family relationship with
Komisaris
Direksi
Pemegang Saham
Komisaris
Direksi
Pemegang Saham
Commissioner
Director
Shareholders
Commissioner
Director
Shareholders
Gilarsi Wahju Setijono
x
x
x
x
x
x
Poernomo
x
x
x
x
x
x
Agus F Handoyo
x
x
x
x
x
x
Indyruwani Asikin Natanegara
x
x
x
x
x
x
GNP Sugiarta Yasa
x
x
x
x
x
x
Febriyanto
x
x
x
x
x
x
Keterangan / Information: • (v) Ada hubungan / Relationship • (x) Tidak ada hubungan / No Relationship
Keberagaman komposisi dewan komisaris dan direksi
The diversity of the composition of the board of commission-
Perusahaan tidak memiliki kebijakan mengenai keberagaman karena mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementrian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham penuh perseroan. Komposisi dewan komisaris dan direksi perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN PER/01/ MBU/2011 tentang PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA.
The Company does not have a policy on diversity because it follows the regulations set by the Ministry of State-Owned Enterprises full company as shareholder. The composition of the board of commissioners and directors of state-owned companies regulated in the Minister of State Enterprises PER / 01 / MBU / 2011 on THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) IN STATE OWNED ENTERPRISES.
Pedoman Kerja Direksi
Board Manual
Untuk kejelasan sistem dan struktur hubungan antar organ perseroan, kewenangan, tugas dan hubungan kerja masingmasing organ perseroan agar sejalan dengan Prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik maka Perseroan telah menyusun pedoman berupa Panduan Bagi Komisaris dan Direksi (Board Manual). Pedoman ini disusun oleh Direksi dan Komisaris pada bulan Juni tahun 2011 yang berisikan: 1. Komposisi dan Pembagian Tugas Direksi 2. Tugas dan Wewenang Direksi 3. Hak dan Kewajiban Direksi 4. Uraian Tugas Direksi 5. Pelimpahan Tugas dan Kewenangan 6. Penetapan Kebijakan Direksi 7. Rapat Direksi 8. Program Orientasi dan Pengembangan 9. Informasi Kepemilikan Saham Direksi dan Keluarga 10. Etika Jabatan 11. Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 12. Hubungan Kerja Komisaris dan Direksi
For the clarity between the system and the structure of the company organ, authority, duties and working relationship of each organs of the company in line with the Coorporate’s Principles of Good Governance, the Corporate has established guidelines for Commissioners and Board of Directors (Board Manual). The guidelines were developed by the Board of Directors and Commissioners in June of 2011 which contains: 1. Composition and Distribution of Duties of Directors 2. Duties and authorities of the Board of Directors 3. Rights and Responsibilities of Directors 4. Directors’ Job Description 5. Delegation of Duties and Authority 6. Determination of Board of Directors’ Policy 7. Board of Directors 8. Orientation and Development Program 9. The Information of Directors and Family Shareholding 10. Ethics Position 11. Planning, Reporting and Evaluation 12. Employment Relations between Commissioners and Directors
Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-
196
ers and directors
masing Anggota Direksi
The Board of Directors’ Duties
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta
Directors in charge of running all the action relating to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the intent and objectives
mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
of the Company and represent the Company both within and outside court on all things and all events the limitation as limitation set out in legislation, Articles of Association and / or the resolution of the GMS.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan, mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsipprinsip professionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran. Di samping itu setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan undang-undang yang berlaku.
In performing its duties, the Board of Directors shall devote energy, thought, attention, and full devotion to duty, obligations and the achievement of objectives of the Company, comply with the Articles of Association of the Company and legislation and mandatory implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, accountability and fairness. in addition to that each member of the Board of Directors shall in good faith full responsibility and duty for the benefit of the Company and the heed to the laws in force.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Direksi tersebut, ditetapkan pembagian tugas sebagai berikut : 1.
a. b.
c.
d. e.
2.
3.
4.
5.
Direktur Utama Tugas Direktur Utama adalah sebagai berikut : Untuk dan atas nama Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas segala Ketentuan RUPS. Bertindak atas nama Direksi sebagai wakil perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan dan melakukan segala tindakan atau perbuatan baik yang berkaitan dengan kepengurusan maupun kepemilikan serta mengikat kerja sama dengan pihak lain. Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Direksi, Kepala Satuan Pengawas Intern, Sekertaris Perusahan, kepala pusat penelitian dan pengembangan, dan kepala wilayah usaha pos serta mengusulkan dan memimpin rapat direksi. Menerima pertanggung jawaban tugas Kepala Satuan Pengawasan Intern. Mengadakan hubungan dengan pihak luar terutama mengenai hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan pengembangan perusahaan dan kebijaksanaan lainnya yang bersifat umum. Direktur Operasi bertugas membina dan mengendalikan kegiatan pelayanan jasa komunikasi, logistik serta jasa keuangan atau keagenan dan filateli, baik untuk hubungan di dalam maupun di luar negeri. Direktur Perencanaan, Teknik dan Sarana yang mempunyai tugas menyusun rencana strategis, rencana bisnis, dan rencana jangka pendek yang relevan sebagai tahapan pencapaian tujuan perusahaan dan melakukan aktivitas rekayasa proses bisnis serta mengelola prasarana dan properti. Direktur Keuangan yang bertugas membina dan mengelola keuangan perusahaan dan penyertaan modal perusahaan serta menetapkan kebijakan harga pokok produksi. Direktur Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk membina, mengelola, dan memelihara kesejahteraan sumber daya manusia serta mengembangkan organisasi dan sistem manajemen.
In carrying out the duties and functions of the Board of Directors, determined the division of tasks as follows: 1.
President Director Director duties are as follows: a. For and on behalf of the Board of Directors to run and be responsible for any provisions AGM. b. Acting on behalf of the Board of Directors as representatives of companies both inside and outside the court and do all acts or good deeds relating to the management and ownership as well as binding cooperation with other parties. c. Coordinate and control the execution of duties of Directors, Head of Internal Control Unit, Company Secretary, Head of Research and Development, and Head of Business Area Post as well as propose and lead a board meeting. d. Accept liability Head of Internal Audit
assignments. e. Make contact with outsiders, especially on matters relating to the company’s development policy and other policies of a general nature. 2. Director of Operations in charge of creating and controlling the activities of communication services, logistics and financial services and philately or agency, whether for a relationship at home and abroad. 3. The Director of Planning, Engineering and Facility which has the task of preparing strategic plans, business plans, and short-term plans that are relevant as the stages of achievement of corporate goals and business process engineering activities and manage infrastructure and property. 4. The Director of Finance is in charge of developing and managing corporate finance and equity investment companies as well as set the policy cost of production. 5. The Human Resources Director is tasked to develop, manage, and maintain the welfare of human resources and develop the organization and management system.
197
Kewenangan Direksi
Authority of the Board of Directors
1. 2.
1. 2.
3.
4.
5.
6. 7.
keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendirisendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan. segala tindakan dan perbuatan Melakukan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
3.
4.
5.
6. 7.
Establish policies for managing corporate. Arrange a devolution of authority of the Board of Directors to a person or members of the Board of
Directors to take decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Corporate inside and outside the court. Organize the devolution of authority to one or more employees of the corporate either individually or jointly to represent the corporate inside and outside the court. Set the terms of employment of the Corporate including remuneration, pension or retirement benefits and other income for the workers of the Corporate based on the legislation in force, the provisions of the determination of salary, pension or retirement benefits and other income for workers who exceed the obligations set by the legislation, must receive prior approval from the Shareholder General Meeting. Appoint and dismiss employees of the Corporate based on law and regulations in force. Appoint and dismiss the corporate secretary. Do all acts and other actions regarding the management and ownership of the Corporate’s assets, bind the corportae with other parties and / or other parties to the corportae and represent the Company inside and outside the court on all things and all events, with restrictions as stipulated in the laws and regulations, the Articles of Association and/or the decision of the Shareholder General Meeting.
Kewajiban Direksi
Obligations of the Board of Directors
1.
1.
2.
3.
4. 5.
6.
7.
198
Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa anggota Direksi untuk mengambil
Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta Kegiatan Usahanya. Menyiapkan pada waktunya rencana jangka Panjang Perseroan, rencana Kerja dan Anggaran perusahaan dan perubahannya serta menyampaikan Kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka panjang Perseroan dan rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perseroan. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi. Laporan Tahunan sebagai wujud Membuat pertanggungjawaban pengurus Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Peseroan. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Seek and guarantee the implementation of the Corporate’s business and activities in accordance with the purpose, objectives and business activities. Prepare Long-term plans of the Corporate, Work plan and budget, and amendments and deliver it to the Board of Commissioners and Shareholders to get approval of Shareholder General Meeting. Provide an explanation to the Shareholder General
Meeting regarding the Corporate’s long-term plan, work plan, and the Articles of Association. Make Shareholder Register, Special Register, treatise of Shareholder General Meeting, and treatise of the Board of Directors meeting. Make the Annual Report of the Corporate as a form of accountability of the board, as well as financial documents referred to the laws on Corporate Documents. Compile financial reports based on Financial Accounting Standards and submit to Public Accountant to be audited. Deliver the Annual Report including Financial Statements to the Shareholder General Meeting to
8. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 16.
17. 18.
serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapus bukuan piutang. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan. Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen Keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntasi keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham. Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan Perundangundangan.
8. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 16.
17. 18.
get approval, as well as a report on the rights of the Corporate which are not recorded in the books, as a result of writing off credit. Provide an explanation to the Shareholder General Meeting regarding the Annual Report. Deliver the balance Sheet and Income Statement that has been approved by the Shareholders General Meeting to the Minister who is in charge of law and human rights in accordance with the provisions of the legislation. Submit reports of the changes in composition of Shareholders, the Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister who is in charge of Law and Human Rights. Maintain the register of Shareholders, the Special Register, treatise of Shareholder General Meeting, treatise of the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, Annual Reports and Financial Statement of the corporate. Store the register of Shareholders, the Special Register, treatise of Shareholder General Meeting, treatise of the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, Annual Reports and Financial Statement of the corporate and other corporate’s documents. Construct an accounting system based on the financial accounting standards and internal control principles, especially the function of the management, recording, storing and monitoring. Provide periodic reports in the manner and time in accordance with the regulations and other reports whenever requested by the Board of Commissioners and / or the Shareholders. Set up a company’s organizational structure completed with the details and job descriptions. Provide an overview of everything that is stated or requested by the Board of Commissioners and the Shareholders. Prepare and establish the Corporate’s organizational blueprint. Conduct other obligations in accordance with the provisions stipulated in Articles of Association and approved by the Shareholder General Meeting based on legislation.
Rapat Direksi
Board of Directors Meeting
Agenda rutin yang dibahas dalam Rapat Direksi meliputi evaluasi (review) kinerja bulanan dan triwulanan Perseroan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut permasalahan, dan membahas hal-hal khusus yang memerlukan persetujuan Direksi serta permasalahan aktual yang perlu mendapat klarifikasi dari manajemen.
Routine agenda discussed in the Meeting of the Board of Directors includes the evaluation (review) of monthly performance and the quarterly report, monitoring and evaluation of followup problems, and discussion on specific issues that require the approval of the Board of Directors as well as the actual problems that need to get clarification from management.
Dalam pembahasan materi tertentu, dihadirkan pula Senior Vice President, Vice President dan pejabat yang terkait dengan materi pembahasan.
In the discussion of a particular material, also presented Senior Vice President, Vice President and officials associated with the discussion materials.
199
Presentase Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi Tahun 2015 Percentage of Attendance of Directors at Board of Directors Meeting in 2015 Jabatan
No
Position
1
Direktur Utama / President Director
Tidak Hadir No Attend
Presentase
41
0
100%
2
Direktur Surat dan Paket / Director Mail and Packages
37
4
90%
3
Direktur Ritel dan Properti / Director of Retail and Property
36
5
88%
4
Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan / Director of Technology and Financial Services
26
15
63%
5
Direktur Keuangan / Director Of Finance
32
9
78%
6
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum / Director of Human Resources and General Affairs
38
3
93%
Keputusan Direksi
Decision of theBoard of Directors
Pada dasarnya segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi yang kemudian dibuatkan Risalah Rapat Direksi. Namun demikian Keputusan dapat pula diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
Basically, all the decisions taken in the Board of Directors Meeting will be noted in meeting treatise. However, decisions can also be taken outside the meeting as long as all of the Board of Directors agreed on the manner and the matter that are decided.
Adapun keputusan yang diambil di luar rapat Direksi dan disetujui oleh seluruh anggota Direksi yang bersifat strategis diantaranya adalah sebagai berikut:
As for the decisions taken outside meetings of the Board of Directors and approved by all members of the Board of Directors of the strategic nature of which is as follows:
Penilaian Kinerja Direksi
Performance Evaluation of the Board of Directors
Penilaian kinerja Direksi secara keseluruhan dan masingmasing anggota Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No : PER-01/MBU/2011 tgl 1 Agustus 2011 (yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri BUMN No : KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002) hal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicator).
Overall performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors are assessed by Shareholders through the mechanism of Shareholder General Meeting. In accordance with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No.: PER-01/MBU/2011 date August 1, 2011 (which is a refinement of the Ministerial Decree No.:KEP117/M-MBU/2002 dated July 31, 2002) on the Implementation of Good Corporate Governance on State-Owned Enterprises, The Shareholder General Meeting must establish Key Performance Indicators (Key Performance Indicator).
RUPS tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015 menetapkan aturan mengenai sistem penilaian bagi Direksi baik kolegial maupun Individual yang tertuang dalam Kontrak Manajemen sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan. Pelaksanaan asessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui KPI Direksi dan Kontrak Manajemen, kriteria yang digunakan antara lain : • keuangan dan pasar • efektivitas fokus pelanggan • efektivitas produk dan proses • fokus tenaga kerja • kepemimpinan, tata kelola, dan tanggung jawab kemasyarakatan
200
Hadir Attend
The Shareholder General Meeting on the ratification of the Work Plan and Budget 2013 dated May 21, 2014 set the rules of the assessment system for Directors both collegially and individually and set out in the Management Contract as a benchmark in evaluating the success rate. Implementation of the assessment of the performance of the board of commissioners and directors made through KPI directors and management contracts, the criteria used are: • financial and market • the effectiveness of customer focus • effectiveness of products and processes • focus manpower • leadership, governance, and social responsibility
Pencapaian KPI termuat dalam Laporan Review Atas Laporan Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2015 oleh Divisi Change Management Office.
Achievement of KPI contained in the Review Report Statements Key Performance Indicator (KPI) in 2015 by the Division of Change Management Office.
Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi
Remuneration Procedure
Penentuan Penghasilan Direksi berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per- 07/MBU/2010 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN. Gaji Direksi ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut:
Income determination of the Board of Directors based on the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No.: Per-07/MBU/2010 On Guidelines of Income Determination for Directors, the Board of Commissioners, and the Board of Trustees of SOEs. Directors’ salaries are set based on the following formula:
Perseroan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal Perseroan mengalami peningkatan kinerja.
The corporate can provide a performance bonus to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners, if the corporate experienced performance improvement.
Penghasilan Direksi tahun 2015 termasuk Tantiem atas Kinerja Perseroan tahun buku 2014 dan besarnya Faktor Penyesuaian Industri (FPI) ditetapkan oleh Pemegang Saham secara tersendiri di luar RUPS berdasarkan hasil pembahasan Tim Ad Hoc Kementerian BUMN tentang Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS tentang Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) yang kemudian ditegaskan melalui Surat Keputusan Direksi tentang Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Direksi PT Pos Indonesia (Persero) menetapkan Remunerasi Direksi.
Directors’ revenue in 2015 including the Performance Bonus in 2014 and the amount of Industries Adjustment Factor is determined by the Shareholders outside the Shareholder General Meeting. It is based on the discussion result of Ad Hoc team of Ministry of SOEs on Remuneration of Directors and Board of Commissioners / Board of Trustees and then confirmed by the Decree of the Board on Payroll, Benefits and Other Facilities for the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) .
Program Pengembangan Direksi
Board Development Program
Untuk meningkatkan kompetensi berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan memfasilitasi pengembangan Direksi. Dalam kurun waktu tahun 2015, Direksi telah mengikuti berbabagi In House Training, pelatihan, seminar, workshop dan konferensi.
To improve the competence related to the duties and responsibilities, the Board of Directors of the Company to facilitate the development. In the period of 2014, the Board of Directors has followed berbabagi In House Training, training, seminars, workshops and conferences.
201
TOPIK DAN FOKUS ISU TAHUN 2015
TOPIC AND FOCUS ISSUES 2015
Tantangan Perseroan ke depan adalah bagaimana mewujudkan fundamental yang kokoh di tengah arus turbulensi perubahan bisnis, regulasi, kompetensi dan teknologi. Fokus manajemen Perseroan di tahun 2015 adalah “Revitalisasi Bisnis Untuk Penciptaan Nilai” untuk menuju capaian di tahun 2018, yang dijabarkan sebagai berikut : • memperkuat pengendalian perusahaan melalui tata kelola yang baik (GCG) dan mengimplementasikan manajemen risiko. • melengkapi resource-based management dengan competency-based management sebagai landasan revitalisasi bisnisnya. • revitalisasi blueprint bisnisnya agar mampu menjadikan rencana-rencana perusahaan sebagai sebuah “living document” • memastikan perusahaan memperoleh customer trust, di samping integritas dan kepercayaan dari pemegang sahamnya.
Pengendalian Internal Dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per - 01 /Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, sistem pengendalian intern perseroan mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Lingkungan pengendalian intern dalam Perseroan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari: a. Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan; b. Filosofi dan gaya manajemen; c. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
202
Company Challenges ahead is how to realize a solid fundamentals in the midst of the current turbulent change of business, regulatory, and technological competence. The focus of the company’s management in 2015 is “Business Revitalization for creating value” for there is nothing in the year 2018, which is outlined as follows: • strengthen the control of the company through good corporate governance (GCG) and implement risk management. • complements the resource-based management to competency-based management as the cornerstone of its business revitalization. • the revitalization of the business blueprint to be able to make plans for the company as a “living document” • ensure companies gain customer trust, in addition to the integrity and trust of its shareholders.
Internal Control Based on the regulation of Minister of SOEs Number: Per - 01 / Mbu/2011 on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) On State-Owned Enterprises, the corporate’s internal control system include as follow: 1.
Internal control in the Corporate is executed with discipline and structured, which consists of: a. Integrity, ethical values and competence of employees; b. Philosophy and management style; c. How the Management carry out the responsibilities and authorities; d. Organization and development of human Resources;
d. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi. 2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan. 3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan- tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perseroan. 4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMN. 5. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal. Sebagai penjabaran dari proses pengendalian internal ini, Perseroan telah melakukan beberapa hal sebagai berikut: a. Penataan Struktur Organisasi Struktur Organisasi Perseroan yang sebelumnya berpedoman pada Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan/Penyesuaian Struktur Organisasi PT Pos Indonesia (Persero) . b. Evaluasi Efektivitas Pengawasan efektifitas pengendalian internal oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).
e. Attention and direction made by the Board of Directors. 2.
3.
4.
5.
Assessment of business risk Management is a process for identifying, analyzing, assessing relevant risk management. Control Activities are the actions carried out in a process of controlling the activities of the Corporate at any level and units of the SOEs organizational structure, such as the authority, authorization, verification, reconciliation, assessment of job performance, job descriptions, and security of the assets of the Company. Information and communication System is a process of preparing a report on the operational and Financial activities, and adherence and compliance with the provisions of laws and regulations of SOEs. Monitoring, ie the process of assessment of the quality of internal control systems, including internal audit function at every level and unit in the organizational structure of SOEs, so that it can be implemented optimally.
As the elaboration of the internal control process, the Company has taken several initiatives as follows: a. Structuring Organizational Structure Organizational Structure The Company previously guided by the Decree of the Board of Directors on the amendment / Organizational Structure Adjustment of PT Pos Indonesia (Persero). b. evaluation of Effectiveness Monitoring the effectiveness of internal control by the Internal Audit Unit (IAU).
203
SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY
Untuk memenuhi kewajiban Direksi dalam menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan sesuai yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 1/MBU/2011, Direksi mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi tentang Mutasi dan Promosi Karyawan di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) . Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Amrizal.
To meet the obligations of the Board of Directors in performing the function of the Corporate Secretary as instructed in the SOE Minister Regulation No. 1 / MBU / 2011, the Board of Directors appointed a Corporate Secretary Directors’ Decree on Promotion of Employees on Transfer and Environment PT Pos Indonesia (Persero). The Corporate Secretary is held by Amrizal.
Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan
Work Guidelines Corporate Secretary
Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Uraian Jabatan yang tercantum pada SK Direksi tentang Penataan Struktur Organisasi Dan Uraian Jabatan (Job Description) di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) .
In carrying out their daily duties, based on the Corporate Secretary Position Description listed in the decree of Directors of Arrangement Organizational Structure and Position Description (Job Description) in the Environment PT Pos Indonesia (Persero).
Fungsi Sekretaris Perusahaan
204
The Secretary of the Company
Fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan adalah Pejabat Penghubung (Liaison Officer) perusahaan dengan pemerintah, BUMN, Badan swasta dan asosiasi industri yang membantu Direktur Utama dalam penerapan prinsip-prinsip GCG khususnya transparansi, dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas serta menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
The function and role of Corporate Secretary is the Liaison Officer (Liaison Officer) of the company by the government, state enterprises, the Agency for private and industrial associations that assist the President Director in the implementation of the principles of good corporate governance, especially transparency, and provide the information needed by the Board of Directors and Board of Commissioners / Board of Trustees as well as the administer and store company documents, including but not limited to the Shareholders Register, Special Register and the minutes of the Board of Directors Meeting, Board Meeting and AGM.
Tugas dan Tanggung Jawab
Duties and responsibilities
Dalam mewujudkan fungsi tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Memonitor persiapan acara rapat Direksi, Komisaris dan rapat koordinasi antar Direktorat serta rapat lain di lingkungan Kantor Pusat serta menyiapkan agenda dan notulen rapat. 2. Mengawasi pendistribusian surat masuk dan keluar dari pihak internal maupun eksternal. Mengawasi pengarsipan copy surat masuk dan keluar dari dan ke Direksi, copy surat-surat keputusan Direksi, dan dokumen-dokumen penting Perseroan seperti Anggaran Dasar/Akte Pendirian Perseroan, dan ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan Korporasi: UU BUMN, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian BUMN, SK Pengangkatan Direksi dan Komisaris, Biodata Direksi dan Komisaris dll. 3. Memeriksa dan menyetujui permintaan surat/dokumen dari Bagian lain. 4. Menyusun pedoman internal pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa yang terkait dengan aspek hukum.
In realizing the above functions, the Corporate Secretary has the duty and responsibility as follows: 1. Monitor the preparation of meetings of Directors, Commissioners and coordination meeting between the Directorate and other meetings at the Central Office and prepare the agenda and minutes of the meeting. 2. Oversee the distribution of incoming and outgoing mail from the internal and external parties. Supervise archiving a copy of the entry and exit to and from the Board of Directors, a copy of the decrees of Directors, and important documents of the Company such as the Articles of Association / Articles of Incorporation of the Company, and the provisions of legislation relating to the Corporation: Law on State Enterprises, Government Regulations, Decisions SOE Ministry, SK Appointment of Directors and Commissioners, Directors and Commissioners etc. Biography. 3. Inspect and approve the request letter / document from another section. 4. Develop internal guidelines for contract manufacturing of goods / services related to the legal aspects.
5.
6.
7.
8. 9. 10.
11. 12.
13. 14. 15.
16.
17. 18. 19.
Memberikan rekomendasi kesesuaian aspek hukum calon rekanan untuk dimasukkan dalam daftar rekanan Perusahaan. Memberikan rekomendasi aspek hukum semua Surat Perjanjian/Kontrak, MOU dan surat-surat berharga yang berhubungan dengan pihak yang mengikatkan diri dengan perusahaan. Menyelesaikan aspek legal IPO, pendirian anak perusahaan maupun kerjasama dengan mitra stratejik (ISO, JOA, BOT, dll) dan membina hubungan dengan investor/mitra stratejik. Memonitor pelaksanaan GCG. Menyiapkan laporan triwulan tentang kepatuhan korporasi terhadap penerapan peraturan perundang-undangan. Memonitor penyediaan informasi dan memberikan pelayanan informasi kepada pihak-pihak terkait sesuai kewenangan. Mengelola penyelenggaraan publikasi korporasi untuk pihak internal maupun eksternal. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Direksi dalam rangka pertemuan dengan pihak internal, eksternal maupun kegiatan protokoler. Memonitor pelaksanaan kegiatan protokoler Perseroan. Mengelola kegiatan Liaison Office (LO) Jakarta. Menyusun pedoman tentang prosedur dan metodologi dalam identifikasi, pengukuran, pengelolaan dan pengawasan/pengendalian risiko. Mengkoordinasi proses identifikasi dan analisis risiko, pengukuran risiko dan perumusan sistem pengelolaan risiko. Memberikan opini dari segi risiko kepada BOD atas setiap investasi. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko terhadap semua proses bisnis. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Sekretaris Perusahaan
5.
6.
7.
8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15.
16.
17. 18. 19.
Provide recommendations suitability of the legal aspects of prospective partners to be included in the list of partner company. Provide recommendations all the legal aspects of the Letter of Agreement / Contract, MOU and securities related parties are committed to the company. Resolve the legal aspects of the IPO, the establishment of subsidiaries as well as cooperation with strategic partners (ISO, JOA, BOT, etc.) and build relationships with the investor / strategic partner. Monitor the implementation of GCG. Preparing quarterly reports on the implementation of corporate compliance legislation. Monitor the provision of information and to provide information to the relevant parties within their authority. Manage the implementation of corporate publications for internal and external parties. Preparing the materials required to meet the needs of the Board of Directors for a meeting with internal parties, external and protocol activities. Monitor the implementation of the Company’s activities according to protocol. Manage activities of the Liaison Office (LO) Jakarta. Developing guidelines on procedures and methodologies in the identification, measurement, management and monitoring / controlling risks. Coordinate the identification process and risk analysis, risk assessment and the formulation of risk management systems. Giving an opinion in terms of risk to the BOD on each investment. Implement monitoring and evaluation of risk management for all business processes. Report on the implementation of programs and activities Parts Company Secretary
Persyaratan Jabatan Sekretaris Perseroan
Position Requirements Company Secretary
1. Persyaratan Formal Karyawan yang dapat diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan adalah karyawan organik dengan golongan minimal IV/a mempunyai pendidikan Sarjana S1, dan telah mengikuti assessment serta telah mempunyai pengalaman sebagai Kepala Bagian di kantor Pusat.
1. Formal Requirements Employees who may be appointed as the Corporate Secretary is an employee of the organic with minimal class IV / A has Bachelor S1, and has followed the assessment and has had experience as head of the head office.
2. Persyaratan Materiil • Memiliki kemampuan membangun hubungan (relationship building) • Memiliki initiatif dan kualitas kerja yang baik • Berorientasi Pelayanan pada Pelanggan (customer service orientation) • Mempunyai tingkat fleksibilitas yang baik • Mampu untuk mencari informasi
2. Material Requirements • Having the ability to build relationships (relationship building) • Have the initiative and the good quality work • Oriented Customer Service at (customer service orientation) • Having a good degree of flexibility • Being able to search for information
205
Organizational Structure of the Company Secretary
Struktur Organisasi Sekretaris Perseroan Secara struktural, Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab kepada Direksi, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi empat orang Kepala Urusan yaitu Kepala Urusan Sekretariat dan Protokoler, Kepala Urusan Humas, Kepala Urusan Manajemen Resiko, Legal, Kepatuhan dan Hubungan Investor, serta Kepala Urusan Rumah Tanggal.
Structurally, the Company Secretary is responsible to the Board of Directors, headed by a Chief who oversees four people, namely the Head of the Secretariat and the Chief of Protocol Affairs, Head of Public Relations, Head of Risk Management,
Sesuai KD 48/Dirut/0714 tanggal 08 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja PT Pos Indonesia (Persero), struktur Organsasi Bagian Sekretaris Perusahaan.
Legal, Compliance and Investor Relations, and Head of the Home Affairs Date. In accordance KD 48 / Managing Director / 0714 dated July 8, 2014 on Organization and Administration of PT Pos Indonesia (Persero), the structure of organization with Section Secretary of the Company.
Struktur Organisasi Bagian Sekretaris Perusahaan
Section Organizational Structure Company Secretary
Formasi jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi diatas sebanyak 17 jabatan semuanya sudah terisi sesuai dengan ketentuan. Sesper membawahi 4 Vice President, 12 Manager.
Formation positions available within the organizational structure above all a total of 17 positions have been filled in accordance with the provisions. Sesper Vice President in charge of 4, 12 Manager.
Pengembangan Kompetensi Bagian Sekretaris Perusahaan
Competency Development Section Corporate Secretary
Sesuai dengan kebutuhan perusahaan personel Bagian Sekretaris Perusahaan diberikan pendidikan dan pelatihan berupa kursus jabatan, in house training, seminar dan workshop yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam fungsinya sebagai personel Sekretaris Perusahaan.
In accordance with the needs of company personnel section Corporate Secretary provided education and training courses in the form of office, in-house training, seminars and workshops on an ongoing basis to improve the competence and ability to function as the personnel of the Corporate Secretary.
Laporan Kegiatan
Activity Report
Dalam kaitan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah mengadakan beberapa kegiatan terkait dengan stakeholders dan keterbukaan informasi yang telah dilakukan di tahun 2015 adalah: 1. RUPS : 2 kali 2. Rapat Direksi : 49 kali 3. Rapat Komisaris dan Direksi 15 kali 4. Penyiapan dan penyelenggaraan MoU dalam rangka sinergi BUMN : 16 kali 5. Penyelenggaraan workshop para Kepala Regional, review KD, IT, SDM, BPIS
In regard to its functions and duties, the Corporate Secretary has organized several activities related to stakeholderss and disclosure of information that has been carried out in 2015 are: 1. AGM: 2 times 2. Board of Directors Meeting: 49 times 3. Board of Commissioners and Board of Directors 15 times 4. Preparation and implementation of the MoU in the framework of synergy: 16 times 5. Regional Heads of workshops, review KD, IT, HR, BPIS
Selain kegiatan tersebut, Sekretaris Perseroan juga telah memfasilitasi pelaksanaan acara-acara.
In addition to these activities, the Corporate Secretary has also facilitated the implementation of the events.
Profil Sekretaris Perusahaan Profile Company Secretary
NAMA
NAME
Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia
Nationality
Tempat/Tanggal Lahir
Gadut / 29 Agustus 1962
Place/Born
Pasca Sarjana UGM
Education
Pendidikan Tanggal Mulai Menjabat
206
AMRIZAL
24 Oktober 2014
Date Of Taking Office
Akses Informasi dan Data Perusahaan Penyebarluasan informasi secara transparan baik kepada stakeholders dan shareholder maupun kepada masyarakat umum dipandang sangat perlu. Hal ini sebagai upaya Perseroan untuk memenuhi salah satu prinsip dalam GCG yaitu asas transparansi dan untuk mendukung diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Media yang selama ini digunakan Perseroan untuk penyebarluasan informasi adalah melalui internet/web dan media massa. Perseroan memiliki beberapa website yang dapat diakses oleh publik melalui alamat sebagai berikut: 1. Website resmi Perseroan : www.posindonesia.co.id 2. Subportal Perseroan di website Kementerian BUMN : http://www.bumn.go.id/PT. PT Pos Indonesia (Persero) 5/ Fungsi website tersebut adalah untuk penyebarluasan informasi secara transparan baik kepada stakeholders dan shareholder maupun kepada masyarakat umum, membangun citra Perseroan dan sebagai media promosi. Selain melalui website/internet, Perseroan juga secara rutin menerbitkan company profile, mencetak brosur, publikasi melalui surat kabar, majalah dan media lainnya dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pameran/ekspo. Untuk lingkungan internal, Perseroan menerbitkan Majalah Merpati Pos. Perseroan telah melakukan restrukturisasi jaringan local (Local Area Network/ LAN) Kantor Pusat dan saat ini LAN Kantor Pusat menggunakan teknologi Virtual LAN yang lebih handal untuk mengakses web intranet, sistem e-mail Perseroan dan internet. Data yang dapat didapatkan melalui website perusahaan antara lain : 1. Informasi pemegang saham 2. Struktur grup perusahaan 3. Analisis kinerja keuangan 4. Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan. 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi
Access to Information and Data Company Dissemination of information in a transparent manner to both stakeholders and shareholders as well as to the general public considered very necessary. This is an effort of the Company to comply with one principle in which the
principles of transparency and good corporate governance to support the enactment of Law No. 14 of 2008 on Public Information. Media Company which has been used for the dissemination of information is through the Internet / web and media. The Company has a number of websites that can be accessed by the public via the following address: 1. The official website of the Company: www.posindonesia.co.id 2. Subportal website of the Company at the Ministry of SOEs: http://www.bumn.go.id/PT. PT Pos Indonesia (Persero) 5 / The function of the website is to disseminate information in a transparent manner to both stakeholders and shareholders as well as to the general public, to build the company image and media promotion. In addition through the website / internet, the Company also regularly publish company profile, print brochures, publicity through newspapers, magazines and other media, and participated in various exhibitions / expos. For the internal environment, the Company published the magazine Merpati Pos. The Company has restructured the local network (Local Area Network / LAN) Headquarters and Headquarters LAN currently using Virtual LAN technology is more reliable to access the web intranet, e-mail and internet company. The data can be obtained through the company’s website include: 1. Information of shareholders 2. Structure of the group of companies 3. Analysis of financial performance 4. Annual Financial Report and Annual Report. 5. The Board of Commissioners and Board of Directors
Untuk sistem komunikasi data dan informasi antar Area/ Unit Pelaksana Teknis dan Kantor Pusat, Perseroan telah menerapan teknologi Wide Area Network (WAN) dengan menggunakan VSAT (Very Small Apperture Terminal), Fiber Optic dan WaveLAN sehingga masing-masing Area/Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan panggilan telepon, pengiriman data, laporan dan berita melalui teknologi ini.
For data communication systems and information between Area / Technical Implementation Unit and the Central Office, the Company has applied technology Wide Area Network (WAN) using VSAT (Very Small Apperture Terminal), Fiber Optic and wavelan so that each Area / Technical Implementation Unit can making phone calls, sending data, reports and news through this technology.
Aktivitas Komunikasi Korporat
Activities Corporate Communications
Sejumlah pemberitaan yang berkaitan dengan kegiatan maupun kinerja Perseroan termuat di sejumlah media, baik media lokal maupun media nasional. Sepanjang tahun 2015, sebagian besar artikel merupakan pemberitaan dengan kesan positif.
A number of reports relating to the activities and performance of the Company is contained in a number of media, the media both local and national media. Throughout 2015, most of the news article with a positive impression.
207
SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)
INTERNAL CONTROL UNIT (SPI)
208
PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dapat mempertanggungjawabkan segala dan hasil usahanya kepada pemegang saham, seluruh pegawai, pelanggan dan stakeholders lainnya.
PT Pos Indonesia (Persero) as the State Owned Enterprises (SOEs) should be able to account for all his efforts and results to shareholders, all employees, customers and other stakeholders.
Manajemen dituntut mengelola perusahaan dengan baik (Good Coporate Governance) dengan menjalankan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran atas seluruh aktivitas perusahaan, serta menyajikan laporan keuangan/kegiatan yang informatif, handal dan dapat dipercaya.
Management sued manage the company well (Good Coporate Governance) by running the principles of transparency, independence, accountability, and fairness for all activities of the company, as well as presenting the financial statements / activities informative, reliable and trustworthy.
Akuntabilitas dan responsibilitas manajemen kepada stakeholders tentu harus dinilai dan dievaluasi, baik dari aspek ketaatan pada peraturan, efisiensi dan efektifitas kegiatan.
Accountability, responsibility and management to stakeholders would have to be assessed and evaluated, both from the aspect of adherence to the rules, efficiency and effectiveness.
Untuk mencapai tujuan dimaksud, Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT Pos Indonesia (Persero) selaku aparat fungsional yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dituntut berperan optimal membantu Top Management menjalankan fungsi pengawasan. SPI harus mampu memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan operasional dan keuangan, baik menyangkut ketaatan peraturan, penilaian efisiensi dan efektifitas kegiatan dari seluruh lini organisasi di lingkungan perusahaan. Dalam mengemban tugas dan fungsi tersebut, SPI tentu dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan menjalankan tugas dan fungsi secara professional, bertindak objektif, bersikap independen dan menjujung tinggi kode etik dan norma pemeriksaan.
To reach this objective, the Internal Audit Unit (IAU) PT Pos Indonesia (Persero) as the functional apparatus that is responsible to the Managing Director prosecuted play optimally help Top Management oversight. SPI should be able to provide input and recommendations on the weaknesses and irregularities in the implementation of operational and finance, both concerning obedience rules, assessment of the efficiency and effectiveness across organizational lines within the company. The tasks and functions, the SPI is certainly required to always improve competencies and perform the duties and functions of a professional, act objectively, act independently and upholds a code of conduct and norms examination.
Agar SPI berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembentukannya, maka diperlukan Internal Audit Charter, sehingga dicapai adanya kesamaan pemahaman terhadap tugas, fungsi dan kewenangan SPI, baik oleh Direksi, Komisaris maupun seluruh jajaran manajemen perusahaan. Di sisi lain, eksistensi dan pelaksanaan tugas SPI dapat diterima dan didukung oleh seluruh unit kerja di lingkungan perusahaan, serha menjadi pedoman bagi seluruh Auditor Internal SPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
In order SPI run in accordance with the vision, mission and objectives of its formation, it would require the Internal Audit Charter, so as to achieve a common understanding of the duties, functions and authority of the SPI, either by the Board of Directors, Commissioners and all levels of management of the company. On the other hand, the existence and implementation of SPI task can be accepted and supported by all the working units within the company, serha guide all SPI Internal Auditor in carrying out its duties and functions.
Maksud dan Tujuan
Purpose and objectives
a. Visi SPI adalah menjadi penilai professional bagi kepentingan manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. b. Misi SPI adalah membantu manajemen melalui kegiatan penilaian aktivitas perusahaan yang objektif dan tidak memihak, memberikan masukan/informasi kepada manajemen melalui laporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu, serta mengoptimalkan peran Compliance, Catalyst, Consultant, Competence dan Colleague.
a. SPI’s vision is to become a professional appraiser for the interests of management in achieving the company’s goals. b. SPI mission is to help management through corporate activity assessment activities are objective and impartial, provide feedback / information to management through reporting complete, accurate and timely, and to optimize the role of Compliance, Catalyst, Consultant, Competence and Colleague.
Profil Kepala Bagian SPI Head of Internal Audit Profile NAMA
Kewarganegaraan Tempat/Tanggal Lahir Pendidikan Tanggal Mulai Menjabat
MUHAMMAD YAMIN
NAME
Warga Negara Indonesia
Nationality
Palembang / 5 Januari 1964
Place/Born
Pasca Sarjana UGM
Education
24 Oktober 2014
Pedoman Kerja SPI Dalam menjalankan tugasnya, SPI mempunyai acuan kerja berupa Internal Audit Charter yang ditandatangani oleh Direksi . Internal Audit Charter memuat visi, misi, wewenang dan Kewajiban SPI. Di samping Internal Audit Charter, SPI juga terdapat perangkat berupa: 1. Pedoman Kerja SPI Isi dari Pedoman Kerja SPI ini adalah latar belakang serta maksud dan tujuan dibentuknya SPI, wewenang dan tanggung Jawab SPI, standar independensi, standar kemampuan/keahlian, standar lingkup kerja audit, standar pelaksanaan dan pelaporan audit, standar pengelolaan , serta pemberlakuan Pedoman SPI. 2. Langkah-langkah Pemeriksaan Kerja Operasional Secara Umum SPI Isi dari Langkah-langkah Pemeriksaan Kerja Operasional Secara Umum SPI ini adalah tujuan dan manfaat buku pedoman pemeriksaan, arti istilahistilah, struktur organisasi SPI, langkah-langkah kerja pemeriksaan operasional secara umum, dan kertas kerja pemeriksaan. 3. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaaan Isi dari Pedoman Pelaksaaan Kegiatan Pemeriksaan ini adalah maksud penyusunan audit, pengertian dan tujuan internal auditing, perencanaan pemeriksaan, pengujuan pemeriksaan, bukti pemeriksaan, temuan hasil audit, kertas kerja pemeriksa, penyampaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. 4. Kode Etik (Standar Perilaku) SPI Hasil kerja SPI sangat bermanfaat bagi pimpinan dan unit kerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hasil itu akan dapat dipakai dengan penuh keyakinan apabila pemakai jasa, mengakul tingkat profesionalisme Standar Perilaku yang menuntut disiplin diri auditor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dank ode etik. Kode Etik mengatur prinsip dasar prilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat berakibat yang bersangkutan diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit atau perusahaan.
Date Of Taking Office
Work Guidelines SPI In doing so, SPI has a working reference in the form of the Internal Audit Charter signed by the Board of Directors. Internal Audit Charter contains the vision, mission, authority and obligation of SPI. In addition to the Internal Audit Charter, SPI also include devices such as: 1. Work Guidelines SPI The content of the SPI Working Guidelines is the background and the purpose and objective of the establishment SPI, authority and responsibility SPI, independence standards, the standard of ability / expertise, standard scope of audit work, audit execution and reporting standards, management standards, as well as the implementation of SPI Guidelines. 2. Measures Work Inspection Operations General SPI The contents of Steps Work Inspection Operations General SPI is the purpose and benefits of manual inspection, the meaning of terms, the organizational structure of SPI, measures operational inspection work in general, and paper checks. 3. Guidelines for Inspection Activities The contents of the Guidelines for Examination in implementing activities are intent audit preparation, the sense and purpose of internal auditing, inspection planning, pengujuan examination, examination of evidence, audit findings, working papers examiner, delivery of results and follow-up examination. 4. Code of Conduct (Standards of Conduct) SPI SPI’s work is very useful for the management and work units to improve overall company performance. The results will be used with confidence when service users, mengakul level of professionalism of the Standards of Conduct which requires self-discipline auditors in accordance with the legislation dank ode of ethics. Code regulate the basic principles of behavior, which in practice requires careful consideration of each auditor. Violation of the Code may result in question was given a warning, dismissed from duty or the audit firm.
209
Tugas dan Fungsi a. SPI mempunyai tugas melakukan penilaian dan pemeriksaan yang independen untuk menganalisis, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan operasional dan keuangan perusahaan, serta memberikan opini dan masukan guna perbaikan kinerja perusahaan dalam rangka membangun tata kelola perusahaan yang baik dan benar sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku. b. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, SPI menyelenggarakan fungsi: 1. Membantu Direktur Utama merumuskan kebijakan pengawasan internal perusahaan. 2. Perencanaan audit yang meliputi; a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan. b. Memperoleh Informasi pendahuluan (background information) tentang kegiatan atau objek yang akan diaudit. c. Menentukan jumlah dan kompetensi auditor yang diperlukan untuk melaksanakan audit. d. Prosedur kerja tim dalam kegiatan audit. 3. Pelaksanaan pengawasan/audit internal meliputi: a. Audit keuangan dan operasi, serta audit operasional di seluruh unit kerja perusahaan. b. Verifikasi dan pengamanan asset perusahaan. c. Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. d. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hokum dan peraturan lainnya. e. Mengevakuasi kehandalan system pengendalian internal setiap unit kerja termasuk mengevaluasi pelaksanaan GCG dan risk management. f. Menyusun dan melaporkan hasil audit kepada DIrektur Utama dan atau Pimpinan unit kerja terkait. 4. Pengembangan kualitas system audit meliputi: a. Pedoman/standar acuan, instrument pengukuran, metode dan teknik audit, procedure kerja tim, dan sebagainya. b. Pengembangan dan peningkatan kompetensi dan keahlian auditor melalui pendidikan formal, pelatihan, seminar dan sebagainya. Wewenang a.
Menetapkan rencana kerja dan anggaran serta sasaran dan program audit SPI. b. Memperoleh akses penuh terhadap sumber daya informasi yang meliputi dokumen, pencatata., personal dan fisik harta kekayaan perusahaan termasuk sumber daya informasi berbasis Teknologi Informasi di seluruh Unit Kerja perusahaan yang berkaitan dengan tugas audit internal. c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap kehandalan, efektivitas dan efisiensi system pengendalian internal perusahaan di unit kerja termasuk pelaksaan tugas khusus dari Direktur Utama.
210
Job and function a. SPI has the task of assessing and independent examination to analyze, evaluate the implementation and operational management and corporate finance, as well as providing opinions and input for the improvement of the performance of the company in order to establish good corporate governance and is in accordance with the applicable company. b. In performing the task in question, SPI the following functions: 1. Assist Director of the company’s internal oversight policy formulation. 2. Planning an audit covering; a. Determination of the audit objectives and scope of work. b. Obtaining preliminary information (background information) about the activity or object to be audited. c. Determine the number and competence of auditors are required to perform the audit. d. Team working procedures in auditing activities. 3. Implementation monitoring / internal audit include: a. Financial audit and operations, as well as operational audits throughout the company’s work unit. b. Verification and securing corporate assets. c. Assess the efficiency and effectiveness of resource use. d. Assessing the suitability of the implementation of policies, plans, procedures, laws and other regulations. e. Evacuate the reliability of the system of internal control each unit includes evaluating the implementation of corporate governance and risk management. f. Compile and report the results of the audit to the CEO or the head unit and related work. 4. Development of quality audit system includes: a. Guidelines / reference standards, measuring instruments, methods and audit techniques, team work procedure, and so on. b. Development and improvement of competence and expertise of auditors through formal education, training, seminars and so on. Authority a. Establish a work plan and budget as well as targets and SPI audit program. b. Gaining full access to the information resources that includes documents, pencatata., Personal and physical assets of the company including resource-based information across the Information Technology Unit of Work related to the company’s internal audit task. c. Conducting surveillance, inspection and evaluation of the reliability, effectiveness and efficiency of the company’s internal control system in the working unit including the implementation of special duties of the Managing Director.
d.
Dalam hal-hal yang khusus SPI dapat melakukan kontrak kerja dengan pihak lain untuk membantu melakukan audit sekaligus untuk tujuan transfer knowledge. e. Memberi penilaian dan rekomendasi hasil audit dan memonitor tindak lanjutnya untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut telah dilakukan penanganan yang tepat. Persyaratan Jabatan Kepala SPI 1. Persyaratan formal Karyawan yang dapat diangkat sebagai Kepala SPI adalah karyawan organik dengan golongan minimal IVc, mempunyai pendidikan Sarjana S1, dan telah mengikuti Pelatihan Auditor Internal serta telah mempunyai pengalaman sebagai Kepala Bagian di Kantor Pusat/ Manajer/ Kepala Unit. 2. Persyaratan Materiil a. Memiliki kemampuan membangun hubungan (relationship building) dan berpikir konseptual (conceptual thinking); b. Mampu berpikir analitis (analitical thinking); c. Ber-orientasi Pelayanan pada Pelanggan (customer service orientation); d. Mempunyai keahlian (expertise); e. Mampu untuk mencari informasi (information seeking). Struktur SPI Kepala Bagian SPI diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan membawahi 3 orang Deputi dan 1 Sekretariat serta tim auditor. Bagan Struktur SPI Sesuai KD 01/Dirut/2012 tentang Penataan Struktur Organisasi Dan Uraian Jabatan (Job Descriptions) di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) . Struktur Organisasi Bagian SPI, adalah sebagai berikut:
d. In the special things that SPI can do contract work with others to help carry out an audit at the same time for the purpose of knowledge transfer. e. An assessment and audit recommendations and monitors the follow-up to ensure that these recommendations have done the proper handling. Position Requirements Head of Internal Audit 1. Formal requirements Employees who may be appointed as Head of Internal Audit is an organic employee with minimal class IVc, has Bachelor S1, and has followed the Internal Auditor Training and has had experience as Head of Section at the Headquarters / Manager / Head of Unit. 2. Material Requirements a. Having the ability to build relationships (relationship building) and conceptual thinking (conceptual thinking); b. Being able to think analytically (analitical thinking); c. Air-orientation on the Customer Service (customer service orientation); d. Have the expertise (expertise); e. Being able to search for information (information seeking). SPI structure Head of SPI lifted and is directly responsible to the President Director and supervises 3 Deputies and 1 Secretariat and the audit team. Structure of SPI In accordance KD 01 / Managing Director / 2012 of Arrangement Organizational Structure and Position Description (Job Descriptions) in the Environment PT Pos Indonesia (Persero). Organizational Structure SPI section, is as follows:
Kepala Satuan Pengawas Internal
Head of Internal Audit Unit
Manajer Sekretariat SPI Secretariat Manager
Kepala Perwakilan SPI
Chief Representative of Internal Audit Unit
Wakil Perwakilan SPI
Vice Representative of Internal Audit Unit
Kelompok Auditor Perwakilan SPI Representative of Auditor Group
Deputi Bidang Pengawasan Operasional
Deputy of Operational Surveillance
Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Deputy of Financial Surveillance
Deputi Bidang Pengawasan Teknologi
Deputy of Technology Surveillance
Kelompok Auditor SPI
Auditor Group of Internal Audit Unit
Perkembangan Sumber Daya Manusia Bagian SPI Table of Internal Audit Human Resource Development
211
212
Kualifikasi SPI
Qualifications of Internal Audit
Kepala SPI yang menjabat saat ini mulai menduduki posisinya sejak 24 Oktober 2014. Para Deputi, Kepala perwakilan SPI, dan kelompok Auditor memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda beda terdiri dari Strata 2, Strata 1 dan D3 bidang Keuangan, Manajemen, dan Perposan. Dalam menjalankan tugasnya, juga dibantu oleh Karyawan sebanyak 30 orang.
Head of Internal Audit occupied the position since October 24, 2014. The Deputies, Chief of Internal Audit representatives, and Auditor groups have different educational background which consists of S2, S1 and D3 majoring in Finance, Management, and postal. In performing its duties, the head of internal audit is assisted by 30 staffs.
Pengembangan Kompetensi Auditor
Auditor Competency Development
Daftar Pengembangan Kompetensi Auditor a. Benchmark Peningkatan performansi SPI ditempuh dengan berbagai langkah, salah satunya adalah dengan melakukan pengamatan dan pembelajaran terhadap institusi sejenis pada instansi lain. Pelaksanaan benchmark tahun 2015 yaitu : 1) Benchmark pada PT Krakatau Steel (Persero), Tbk yang dilaksanakan pada bulan Januari 2015 di Kantor SPI PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. 2) Benchmark dilakukan dengan Perum BULOG yang dilakukan di Kantor Pusat SPI pada bulan April 2015.
Auditor Competency Development List a. Benchmark SPI performance improvement reached by various measures, one of which is by observing and learning of similar institutions in other agencies. The implementation of the benchmark in 2015, namely: 1) Benchmark in PT Krakatau Steel (Persero), Tbk, which was conducted in January 2015 in the Office of SPI PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. 2) Benchmark performed with BULOG conducted at Headquarters in April 2015 SPI.
b. Peningkatan Kualitas Auditor Kualitas SPI salah satunya ditentukan oleh kualitas auditor sebagai pelaksana dalam kegiatan audit. Untuk itu peningkatan kompetensi dan kualitas auditor baik di tingkat pusat maupun regional senantiasa diselenggarakan baik yang diselenggarakan oleh internal perusahaan maupun oleh pihak eksternal. Adapun kegiatan pelatihan yang menjadi program SPI tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1) Sertifikasi Profesional Internal Auditor (PIA) Sertifikasi PIA dilakukan oleh Ka.SPI yaitu MHD. Yamin Nippos 964216061 pada akhir November 2015. Sertifikasi ini diikuti oleh 23 BUMN dari seluruh Indonesia. Keikutsertaan dalam event ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Ka.SPI dan juga untuk memenuhi hasil assesment GCG oleh BPKP dimana salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan Ka.SPI harus memiliki sertifikasi auditor. Pada pelaksanaannya, PT Pos Indonesia berhasil lulus dalam sidang pengujian dihadapan Dewan Standar Profesi Auditor Internal dan mendapat predikat sebagai lulusan terbaik dan dinyatakan berhak untuk menyandang gelar PIA yang akan dikukuhkan pada bulan Januari 2015. 2) Sertifikasi Qualified Internat Auditor (QIA) Sertifikasi Qualified Internal Audit yang diselenggarakan bekerja sama dengan Lembaga Internal Audit yaitu Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) menjadi program pelatihan utama di tahun 2015. Kegiatan ini melanjutkan program yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, dimana seluruh auditor SPI diikutsertakan dalam program tersebut. Seiring dengan tambah kurangnya auditor di SPI, saat ini tercatat 23 orang auditor yang belum memiliki sertifikasi QIA. Sehingga pada triwulan IV 2015 ini telah dilakukan dengan kegiatan
b. Improving the Quality Auditor SPI quality is determined by the quality of auditors as executor in audit activities. For the improvement of the competence and quality of auditors both at central and regional level is always held both held by the company’s internal and external parties. The training activities into the program SPI 2015 is as follows: 1) Certification of Professional Internal Auditor (PIA) Certification PIA conducted by Ka.SPI that MHD. Yamin Nippos 964216061 at the end of November 2015. This certification followed by 23 state enterprises from all over Indonesia. Participation in this event is to increase the competence Ka.SPI and also to meet the assessment results by BPKP GCG where one of the requirements for the post Ka.SPI must be certified auditor. In practice, PT Pos Indonesia successfully passed the testing session before the Board of Professional Standards Internal Auditors and received the title as the best graduate and otherwise eligible to hold the title of PIA which will be inaugurated in January, 2015.
2) Qualified Certification Internat Auditor (QIA) Certification of Qualified Internal Audit carried out in cooperation with the Institute of Internal Audit Internal Auditor namely Education Foundation (YPIA) become a major training program in 2015. These activities continue programs that have been implemented in 2014, in which all auditors SPI included in the program. Along with the added lack of auditor in SPI, currently listed 23 people who do not have the certification auditor QIA. So that in the fourth quarter 2015 was conducted with the following activities:
sebagai berikut : a) Tingkat Dasar : 19 sd 31 Oktober 2015 b) Tingkat Lanjutan : 9 sd 21 November 2015 c) Tingkat Manajerial : 30 November sd 8 Desember 2015
a) Basic Rate: 19 till October 31, 2015 b) Advanced Level: 9 to 21 November 2015 c) Managerial Level: 30 November till December 8, 2015
3) Workshop : a) Workshop Risk Based Audit Pada pelaksanaan Rapat Kerja Nasional SPI tahun 2015, kegiatan workshop dengan tema Risk Manajemen dan Risk Based Internal Audit menjadi kegiatan utama. Pada kegiatan ini, dilibatkan pula para VP di divisi yang terkait dengan manajemen risiko. Hal ini sebagai upaya penambahan wawasan dan persamaan persepsi baik untuk SPI dan divisi-divisi terkait tentang pentingnya penerapan manajemen risiko. b) Workshop “Indonesia National Conference Heritage of Culture Profession That Brings Value”. Mengikuti workshop terkait dengan kegiatan audit dengan judul “Indonesia National Conference Heritage of Culture Profession That Brings Value”. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pihak eksternal yaitu IIA, yang diselenggarakan tanggal 19-20 Agustus 2015, dihadiri oleh Ka.SPI dan Kepala Perwakilan SPI VI Semarang.
3) Workshop: a) Workshop on Risk Based Audit On the implementation of the National Working Meeting SPI 2015, workshop with the theme of Risk Management and Risk Based Internal Audit became the main activity. In this activity, included to the VP in the division related to risk management. This is an effort enhancing the knowledge and perception both for SPI and related divisions of the importance of risk management.
4) Seminar Nasional Asosiasi Auditor Internal 2015 Seminar dengan tema Peranan Auditor Internal dalam rangka efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal yang diselenggarakan oleh Asosiasi Auditor Internal tgl 2 Desember 2015 bertempat di The Margo Hotel Depok diikuti oleh Manajer sekretariat SPI sekaligus auditor yaitu Wiwit Santosa Nippos 965216330. 5) Pelatihan Lainnya : a) Pelatihan Risk Based dan Fraud Audit Pelatihan risk based audit dan pelatihan fraud audit oleh 2 (dua) orang auditor, yang diselenggarakan oleh pihak eksternal yaitu Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK). b) Pelatihan dan Sertifikasi Forensik Audit Penambahan pengetahuan dan kompetensi auditor dilakukan dengan diikutsertakannya salah satu auditor dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal yaitu LSP-FA yang diselenggarakan pada 28 September sampai dengan 2 Oktober 2015.
b) Workshop “Indonesian National Conference of Culture Heritage Profession That Brings Value”. Following workshops related to the audit entitled “Indonesian National Conference of Culture Heritage Profession That Brings Value”. The activity was organized by external parties, namely IIA, which was held on 19-20 August 2015, attended by Ka.SPI and Chief Representative of SPI VI Semarang. 4) The National Association of Internal Auditors Seminar 2015 Seminar with the theme The Role of Internal Auditor in order of effectiveness of governance, risk management and internal control organized by the Association of Internal Auditors date of December 2, 2015 held at The Margo Hotel Depok followed by the secretariat Manager SPI once auditor Wiwit Santosa Nippos 965 216 330.
5) Other Training: a) Training and Fraud Risk Based Audit Training risk based audits and fraud training audit by two (2) auditors, organized by external parties ie Development Center Accounting and Finance (PPAK). b) Training and Certification Forensic Audit The addition of the knowledge and competence of auditors carried out by the inclusion of one auditor in training activities organized by external parties, namely LSP-FA held on September 28 until October 2, 2015.
Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Program SPI
Obstacles in Implementing SPI program
Pelaksanaan program pengawasan intern oleh SPI dilaksanakan sesuai standar pengawasan internal. Selama pelaksanaan program pengawasan tidak memperoleh hambatan dalam mengakses dokumen yang dibutuhkan. Hasil temuan pengawasan internal telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan permasalahan yang ada telah disampaikan melalui surat intern kepada Direktur Utama.
Implementation of the internal control program by SPI conducted in accordance with internal control standards. During the implementation of the monitoring program does not obtain barriers in accessing documents required. The findings of internal controls has been delivered in the Audit Reports and the existing problems have been delivered through an internal letter to the Managing Director.
213
AKUNTAN PERSEROAN
COMPANY ACCOUNTANT
214
Berdasarkan Keputusan RUPS Mengenai Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2015 serta laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan diaudit oleh KAP Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton). Akuntan Publik tersebut telah melakukan audit laporan keuangan sejak tahun 2013 dan tahun ini merupakan tahun ketiga. Pelaksanaan audit KAP dilaksanakan oleh Tagor Sidik Sigiro, CPA Sesuai dengan pelaksanaan.
Based on the decisions of Shareholders Regarding Approval of the Annual Report, the Financial Statements Financial Year 2015 and the statements of the Partnership and Community Development audited by KAP Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton). The Public Accountants has audited financial statements since 2013 and this year is the third year. The audit conducted by Tagor Sidik KAP Sigiro, CPA accordance with the implementation.
Selama pelaksanaan audit tidak memperoleh hambatan dalam mengakses dokumen yang dibutuhkan. Hasil audit telah disampaikan dalam laporan audit dan permasalahan yang ada telah disampaikan melalui management letter kepada Direksi.
During the audit did not obtain a barrier to accessing the documents required. The audit results have been presented in the audit report and the existing problems through a management letter has been submitted to the Board.
Besarnya fee untuk jasa yang diberikan akuntan publik adalah Rp 2.045.000.000,00. Akuntan hanya memberikan jasa untuk audit laporan keuangan tahunan serta laporan keuangan program kemitraan dan bina lingkungan.
The amount of fee for services rendered public accountant is Rp 2,045,000,000.00. Accountant only provide audit services for the annual financial statements and the financial statements of partnerships and community development programs.
Peraturan Perilaku (Etika Perseroan)
Regulation of Conduct (Ethics of the Company)
Dalam pengembangan GCG, perusahaan telah menyusun Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct). Perusahaan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi dan budaya Cintapos yang berisikan nilai-nilai etika bisnis dan tata perilaku bagi setiap insan PT Pos Indonesia (Persero), yang menjadi acuan dalam kegiatan operasional pekerjaan sehari-hari. Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku.
In the development of GCG, the company has developed a Code of Business Ethics and Conduct (Code of Conduct). Companies seeking the application of best ethical standards in conducting its business activities in accordance with the vision, mission and culture Cintapos containing the values of business ethics and code of conduct for every human PT Pos Indonesia (Persero), the reference in the operational activities of daily work. The Company is fully aware that a good relationship with stakeholders and increase shareholders value in the long term can only be achieved through business integrity in all our business activities as stated in the Code of Business Ethics and Conduct.
Substansi Aturan Perilaku dimaksudkan agar dapat mewujudkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh insan Pos menjadi tindakan nyata dalam operasional sehari-hari dalam berinteraksi dengan sesama Insan Pos maupun dengan stakeholders lainya. Sehinggga Aturan Perilaku ini dapat dijadikan bahan referensi pencegahan timbulnya permasalahan maupun ketika menghadapi situasi dilematis yang sulit diantisipasi.
The substance of the Code of Conduct is intended to enable the noble values shared by all human Heading into action in daily operations in interacting with fellow Insan Pos or with other stakeholders. So as this Code of Conduct can be used as reference material as well as the prevention of problems when faced with a difficult dilemma situation anticipated.
Komitmen untuk melaksanakan praktik-praktik GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah salah satunya dengan menginterpretasikan perilaku yang terkait dengan Etika Bisnis dan Tata Perilaku. Dalam penerapannya, Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku ditandatangani oleh seluruh insan PT Pos Indonesia (Persero) dan diperbarui pada setiap awal tahun selain itu setiap pimpinan unit kerja diwajibkan untuk melakukan sosialisasi untuk mempertahankan kejujuran, integritas, dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di unit kerjanya.
Commitment to implementing good corporate governance practices or good corporate governance is one of them by interpreting the behavior associated with the Business Ethics and Conduct. In its application, Code of Business Ethics and Conduct signed by all human PT Pos Indonesia (Persero) and updated at the beginning of each year in addition each unit leader is required to disseminate to maintain honesty, integrity and fairness in all business activities in their work unit ,
Muatan Aturan Perilaku Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku merupakan sekumpulan norma, nilai serta tindak perbuatan yang diyakini oleh jajaran perusahaan sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi perusahaan. Perilaku yang ideal tersebut wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menjadi budaya kerja perusahaan. Dari nilai-nilai luhur yang telah ada pada perusahaan, ditetapkan aturan Perilaku yang secara garis besar berisi sebagai berikut: 1. Standar Etika Bisnis Perusahaan mengembangkan Pedoman Etika Bisnis yang merupakan standar perilaku dalam berbisnis dan menjadi panduan bagi perusahaan sebagai suatu entitas, dalam berinteraksi dan berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Penerapan etika bisnis diharapkan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja dengan tetap memperhatikan kepentingan dari para shareholder dan stakeholders secara beretika dan berlandaskan peraturan dan hukum yang berlaku. Standar etika bisnis misalnya mengatur bagaimana setiap insan Pos mempunyai integritas dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis dan pekerjaannya, perlakuan setara dan pemenuhan hak para pemangku kepentingan, pembinaan dan pengembangan karyawan, benturan kepentingan, keterbukaan informasi, pengelolaan lingkungan dan lain-lainnya. 2. Standar Tata Perilaku Standar tata perilaku harus dimiliki setiap insan Pos dan menjadi panduan dalam berinteraksi dan berhubungan, dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis dan pekerjaan sehari-hari. Penerapan tata perilaku diharapkan dapat menjadikan insan Pos mempunyai integritas, sikap jujur, adil dan mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Standar tata perilaku misalnya bagaimana bersikap terhadap sesama insan Pos, atasan, bawahan, dapat menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan, menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, menjaga aset perusahaan, keterlibatan dalam berpolitik, gratifikasi, entertainment, dan lain-lainnya. Penyebarluasan kode etik Penyebarluasan kode etik perusahaan melalui knowledge management untuk internal yang dilakukan melalui sosialisasi oleh kantor pusat melalui kantor regional selanjutnya kantor regional melakukan sosialisasi ke UPT (unit pelayanan teknis) dibawahnya. upaya penegakan dan sanksi untuk pelanggaran kode etik dibedakan kedalam 3 tingkatan yaitu Surat Peringatan 1,2,dan 3 tergantung dari beratnya pelanggaran. Berikut proses identifikasi atas pelanggaran kode etik :
Payload Code of Conduct Code of Business Ethics and Conduct is a set of norms, values and acts acts that are believed by the company’s lineup as a standard of behavior that is ideal for the company. Ideal behavior shall be developed based on noble values that are believed to be the work culture of the company. From the noble values that already exist in the company, set out the rules of Conduct that outlines the following: 1.
2.
Business Ethics Standards The company developed the Code of Business Ethics is a standard of behavior in business and serve as a guide for the company as an entity, to interact and engage with stakeholders. The application of business ethics is expected to help the company to improve performance by taking the interests of shareholders and stakeholders ethically and based on applicable laws and regulations. Standards of business ethics for example regulate how every man Pos integrity in conducting all business activities and work, equal treatment and fulfillment of the rights of stakeholders, coaching and employee development, conflict of interest, transparency of information, environmental management and others.
Standard Rules of Conduct Standards of behavior must be owned by every member of Post and guidance to interact and relate, in conducting all business activities and daily work. Application of the code of conduct is expected to make Pos beings have integrity, honesty, fairness and put the interests of the company ahead of personal interests. Standards of behavior for example how to behave towards fellow beings Pos, superiors, subordinates, to protect confidentiality of data and information company, to avoid conflicts of interest and abuse of office, safeguard company assets, involvement in politics, gratuities, entertainment, and others.
Dissemination of the code of ethics Dissemination through the company’s code of conduct for internal knowledge management is done through socialization by headquarters through regional offices further regional offices to disseminate to UPT (technical service unit) underneath. enforcement and sanctions for violations of the code of conduct are divided into three levels, namely warning letters 1,2, and 3 depending on the severity of the offense. Following the identification process for violations of the code of conduct:
215
MEKANISME PELAPORAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM
Penyampaian Pelaporan Pelanggaran a.
Mekanisme penyaluran/pelaporan pelanggaran oleh pelapor pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur formal yaitu melalui atasan pelapor atau atasan terlapor secara hirarki; b. Kepala/Manajer di unit kerja atau posisi lain yang memiliki fungsi pengambil keputusan, atau pengawas (supervisory/oversight) diwajibkan untuk menindaklanjuti atas laporan yang diterima, dan memberikan tindakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebagai tanggungjawab dalam penerapan Whistleblowing System; c. Kepala/Manajer di unit kerja atau posisi lain yang memiliki fungsi pengambil keputusan, atau pengawas (supervisory/oversight) mempunyai kewajiban penegakan kepatuhan (compliance) dan etika perusahaan dalam lingkup tugasnya (prinsip respondeat superior). Perusahaan memberikan peran kepada Kepala/Manajer di unit kerja atau posisi lain yang memiliki fungsi pengambil keputusan, atau pengawas untuk ikut terlibat dalam penerapan Whistleblowing System. Keterlibatan ini diharapkan akan mendorong iklim keterbukaan untuk saling mengingatkan bila terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan yang berlaku, tanpa adanya rasa sakit hati; d. Apabila mekanisme sebagaimana angka 1 huruf (a), (b), dan (c) di atas dianggap tidak efektif, maka Pelapor dapat menyalurkan pengaduan/penyingkapan melalui WBS, dengan fasilitas sebagai berikut : • Surat : ditujukan kepada : PT Pos Indonesia (Persero) Divisi Manajemen Risiko dan GCG Cq. Bagian GCG dan Compliance Gedung Wahana Bhakti Pos, Lt. 7 Jl. Banda No. 30 Bandung, 40115 (Contoh surat sebagaimana lampiran IV) • Telepon/Fax: 022-4224550/022-4224550 • Email :
[email protected] • PO. BOX : 1212 Bandung 40005 e. Pelaporan bersifat rahasisa; f. Pelaporan pelanggaran harus ditindaklanjuti oleh Pengelola Whistleblowing System paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima.
Perlindungan Bagi Whistleblower a. Perusahaan berkomitmen untuk melindubgi Pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan Whistleblowing System;
216
Submission Reporting Violations a. Mechanism for channeling / reporting violations by the complainant can basically be done through formal channels, namely through the reporting supervisor or hierarchical superiors reported; b. Head / Manager in work units or other position that has the function of decision-makers, or supervisor (supervisory / oversight) is required to follow up on reports received, and provide appropriate action rules and regulations, as responsibility in the implementation of Whistleblowing System; c. Head / Manager in work units or other position that has the function of decision-makers, or supervisor (supervisory / oversight) have obligations compliance enforcement (compliance) and corporate ethics within the scope of their duties (principle of respondeat superior). The company gives a role to the Head / Manager in work units or other position that has the function of decision-makers, or the supervisor to be involved in the application of the Whistleblowing System. This engagement is expected to encourage a climate of openness to warn each other when things happen that violate regulations, without the pain; d. If the mechanism as number 1 letter (a), (b), and (c) above are considered to be ineffective, then the rapporteur can channel complaints / disclosure through the WBS, with the following facilities: • Letter: addressed to: PT Pos Indonesia (Persero) Risk Management Division and GCG Cq. Part GCG and Compliance Building Wahana Bhakti Post, Lt. 7 Jl. Banda No. 30 Bandung, 40115 (Sample letter as Annex IV) • Phone / Fax: 022-4224550 / 022-4224550 • Email:
[email protected] • PO. BOX: 1212 Bandung 40005 e. Reporting is rahasisa; f. Reporting violations must be followed by a business Whistleblowing System no later than 30 (thirty) days after receipt of the report. For Whistleblower Protection
a. The Company is committed to melindubgi Reporting violations of good faith and the company will adhere to all relevant rules and regulations and best practices applicable in the implementation of Whistleblowing System;
b. Perlindungan Pelapor diharapkan untuk mendorong terjadinya Pelaporan pelanggaran serta menjamin keamanan Pelapor maupun keluarganya; c. Perusahaan memberikan jaminan Perlindungan kepada Pelapor (Whistleblower Protection) dalam bentuk sebagai berikut : 1. Perlindungan pengamanan atas tindakan balasan baik berupa fisik maupun tekanan dari Terlapor atau Korporasi; 2. Perlindungan atas perlakuan yang merugikan yaitu: • Pemecatan yang tidak adil; • Penurunan atau pembebasan jabatan/grade, pangkat atau gaji; • Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; • Catatan yang merugikan dalam file data pribadi (personal file record). 3. Perlindungan atas gugatan/tuntutan hukum : • Apabila Pelapor mendapat gugatan balik dari Terlapor, Perusahaan wajib memberikan bantuan hukum sampai dengan selesainya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; • Apabila Terlapor juga termasuk sebagai saksi, Perusahaan cq. Divisi Hukum dapat mengajukan perlindungan saksi dan korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 4. Perlindungan atas identitas pribasu (apabila Pelapor menginginkan dirinya tetap dirahasiakan); 5. Pelapor yang terlibat dalam perbuatan yang dilaporkan (justice collaborator) mendapatkan perlindungan dan keringanan hukuman disiplin.
b. Protection Rapporteur is expected to encourage the reporting abuses as well as ensure the safety of the Reporting and their families; c. The company gives a guarantee to the Protection of Reporting (Whistleblower Protection) in the following forms: 1. Safeguards for the protection of retaliatory measures in the form of physical and pressure from the Party or the Corporation; 2. Protection of the adverse treatment, namely: • Unfair dismissal; • Reduction or exemption position / grade, rank or salary; • Harassment or discrimination in all its forms; • Note that harm the personal data files (personal record file).
Pihak yang mengelola Pengaduan
Those who manage Complaint
a. Pengelola WBS berfungsi sebagai administrator pelaporan pelanggaran mulai dari penerimaan laporan pelanggaran sampai dengan pembuatan laporan akhir dan penyimpanan dokumen; b. Dalam mengemban fungsi administrator, Pengelola Whistleblowing System mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: 1. Hak : • Menerima Pelaporan Pelanggaran dari Pelapor; • Menerima sarana/fasilitas : jaringan telepon, faximilie, email, kotakpos dan dapat akses langsung dari sarana WBS tersebut; • Mengikuti rapat Pleno yang diselenggarakan oleh WBSC sebagai peserta rapat tanpa hak suara dalam pengambilan keputusan. 1. Kewajiban : • Merahasiakan Pelaporan pelanggaran; • Membuat dan menandatangani surat pernyataan untuk merahasiakan identitas pelapor; • Melakukan telaah awal atas pelaporan pelanggaran; • Melakukan klarifikasi dan permintaan data kepada Pelapor;
a. WBS serves as a business administrator violation reporting starting from receipt of the report the violation to preparing the final report and document storage;
3.
Protection of the claim / lawsuit: • If Rapporteur received counter claim of the Party, the Company is obliged to provide legal assistance until the completion of the verdict which has permanent legal force; • If the Party is also included as a witness, the Company cq. Legal Division can apply for protection of witnesses and victims to the Witness and Victim Protection Agency (Agency).
4.
Protection of identity pribasu (if Rapporteur wanted him to be kept secret); 5. Reporting engaged in acts that are reported (justice collaborator) protection and leniency discipline.
b. In carrying out the functions of administrator, business Whistleblowing System have rights and obligations as follows: 1. rights: • Receive Reporting Violations of the Reporting; • Receiving facilities / amenities: telephone network, faximilie, email, GPO Box and direct access from the WBS means; • Following the plenary meeting held by WBSC as participants in the meeting without voting rights in decision-making. 2. liabilities: • Reporting conceal violations; • Create and sign a waiver to keep the identity of the complainant; • Perform initial study on reporting violations; • Clarification and requests for data to the Reporting; • Make invitations Plenary Meeting of Members
217
• •
Membuat undangan Rapat Pleno Anggota WBSC; Mempresentasikan telaah awal laporan pelanggaran kepada WBSC dalam rapat Pleno WBSC; • Membuat Berita Acara hasil keputusan rapat WBSC; • Menindaklanjuti hasil keputusan rapat WBSC; • Dapat mendampingi proses investigasi bersama Pelaksana Investigasi baik Investigasi Internal maupun eksternal; • Membuat laporan hasil akhir atas Pelaporan pelanggaran kepada WBSC; • Membuat laporan secara periodik (triwulanan dan tahunan), antara lain meliputi jumlah pelaporan, kategori pelanggaran, modus operandi dan saluran yang digunakan oleh Pelapor serta menyampaikannya kepada WBSC. c. Paling lama dalam, waktu 30 hari sejak laporan pelanggaran diterima Pengelola WBS, Pengelola WBS wajib menindaklanjuti dan mempresentasikan kepada Whistleblowing System Committee (WBSC); d. Dalam hal anggota Pengelola WBS dalam posisi terlapor, angota yang bertalian harus dinonaktifkan dari keanggotaan Pengelola WBS selama tindak lanjut atas proses pelaporan berlangsung. Apabila laporan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari auditor eksternal/ internal dinyatakan terbukti, anggota tersebut tidak boleh diangkat kembali sebagai anggota Pengelola WBS; e. Apabila laporan tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka anggota yang bertalian dipulihkan kembali keanggotaannya dalam Pengelola WBS. Jumlah Pengaduan Selama 2015 tidak terdapat pengaduan yang masuk.
218
• • • • • •
WBSC; Presented the first study to report violations WBSC WBSC in plenary meeting; Make Minutes of the decision of the meeting WBSC; Following up the results of the meeting’s decision WBSC; May facilitate both a joint investigation Executing Internal Investigations Investigations and external; Make a final results report on reporting violations to WBSC; Make periodic reports (quarterly and annual), among others, include the amount of reporting, categories of violations, modus operandi and the channel used by the Reporting and submit it to WBSC.
• c. The longest in, within 30 days of reports of violations of accepted business WBS, WBS business shall follow up and present to the Whistleblowing System Committee (WBSC); d. In the case of business reported a WBS in position, members concerned should be disabled from WBS membership business during the follow-up reporting process takes place. If the report is based on the examination of the external auditor / internal convicted, the members should not be reappointed as a member business WBS; e. If the reports are not proven true, then the member concerned shall be recovered WBS membership in business.
number of Complaints During 2015 there were no complaints received.
MANAJEMEN RESIKO
RISK MANAGEMENT
Secara umum, perkembangan implementasi Manajemen Risiko di PT Pos Indonesia (Persero) relatif identik dengan tahun 2014 sehingga untuk tahun 2015 lebih memprioritaskan pada hasil asesmen penerapan GCG di perusahaan oleh BPKP.
In general, the development of risk management implementation in PT Pos Indonesia (Persero) is identical to 2014 relative to 2015 so as to prioritize the implementation of GCG assessment results in the company by the BPKP.
Aktivitas lain dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, seminar, workshop dan benchmarking untuk bidang GCG dan Manajemen Risiko tetap berlangsung termasuk proses fasilitasi pengelolaan risiko korporat kepada masingmasing unit kerja.
Other activities in an effort to increase the competence of human resources through training, seminars, workshops and benchmarking to the field of corporate governance and risk management continue including the facilitation process of corporate risk management for each unit of work.
Kegiatan lain yang juga esensial dilakukan adalah efektivitas manejemen fraud di perusahaan karena berpengaruh material terhadap nilai laba perusahaan.
Other activities are also essential to do is the effectiveness of the management fraud at the company because material effect on the value of corporate profits.
Unit Yang Ditunjuk Menjalankan Fungsi Manajemen Resiko
Designated Unit Running the Risk Management Function
Pada dasarnya, masing-masing unit dan bagian bertanggung jawab dalam pelaksanaan program manajeman resiko di lingkungan kerja masing-masing. Namun demikian Direksi telah memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi mitra dalam melakukan penerapan manajemen risiko di semua lini unit kerja termasuk proyek investasi. Adapun unit kerja yang ditunjuk melaksanakan fungsi ini adalah Urusan Manajemen Resiko, Legal, Kepatuhan dan Hubungan Investor yang berada di bawah struktur organisasi
Basically, each unit and part responsible for the implementation of risk management programs in their respective working environments. However, the Board of Directors has given the assignment to work units and relevant partner functions to run in the conduct of risk management in all lines of work units including investment projects. The unit designated to implement this function Affairs Risk Management, Legal, Compliance and Investor Relations under the organizational structure
Bagian Sekretaris Perusahaan.
Section Secretary of the Company.
Dalam setiap pengambilan keputusan Direksi, selalu mempertimbangkan risiko melalui mekanisme penyelenggaraan rapat internal Direksi maupun rapat Direksi dengan senior manajemen dan pihak terkait yang dimuat dalam risalah rapat. Dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan pertimbangan dan analisis yang mendasari pengambilan keputusan dengan melalui Feasibility Study / Studi Kelayakan.
In each decision the Board of Directors, always consider the risks through the implementation of mechanisms of internal meetings of Directors or Board of Directors meetings with senior management and related parties are included in the minutes of meetings. In taking the decision is always based on the consideration and analysis of the underlying decision-making through the Feasibility Study / Feasibility Study.
Pedoman Manajemen Resiko
Risk Management Guidelines
Dengan tujuan untuk mengatur penerapan manajemen risiko di lingkungan perusahaan dan memastikan agar pengelolaan risiko bisnis perusahaan dapat berlangsung secara terstruktur dan sistematis maka pada tahun 2012 Perseroan telah menyusun Pedoman Manajemen Resiko.
With the aim to regulate the application of risk management in an enterprise environment and ensure that the company’s business risk management can take place in a structured and systematic then in 2012 the Company has developed a Risk Management Guidelines.
Program Pengembangan Manajemen Risiko
Risk Management Development Program
Sebagai wujud komitmen Direksi dalam penerapan manajemen resiko di perseroan, selama periode tahun 2015 ini Perseroan mengadakan berbagai kegiatan yang mendukung penerapan manajemen risiko yaitu menugaskan karyawan yang menangani
A commitment of the Directors in the application of risk management in the company, during the period of 2015 the Company held a variety of activities that support the implementation of risk management is to assign employees
219
manajemen resiko untuk mengikuti serangkaian pelatihan manajemen resiko dan diberikan kesempatan untuk melakukan study banding ke perusahaan yang telah menerapkan manajemen resiko. Selain itu Direksi juga mengikutsertakan karyawan Bagian Satuan Pengawasan Intern untuk mengikuti pelatihan audit manajemen resiko.
who handle risk management to attend a series of training and risk management given the opportunity to conduct a comparative study to companies that have implemented risk management. In addition the Board of Directors also includes employees of Internal Audit Section for training audit risk management.
1. Gambaran Umum mengenai Sistem Manajemen Risiko Perusahaan a. Sebagai bagian dari Tata Kelola Perusahaan, Pemerintah selaku pemegang saham telah menunjukkan komitmennya terhadap pentingnya manajemen risiko. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-1/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN. b. Langkah antisipatif Direksi untuk mengimplementasikan manajemen risiko perusahaan telah secara dini dituangkan dalam kebijakannya dalam bentuk Keputusan Direksi PT. PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.22/DIRUT/0407 tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. PT Pos Indonesia (Persero) . c. Pelaksanaan pengelolaan risiko berada dalam kendali Sekretariat Perusahaan dan secara teknis dilakukan oleh Bagian Good Corporate Governance (GCG) dengan level jabatan setingkat Manajer sesuai KD.70/DIRUT/1105 tanggal 29 November 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PT Pos Indonesia (Persero) yang pelaksanaannya dipertegas dalam SE.57/DIRUT/0706 tanggal 7 Juli 2006. d. Menyadari adanya perbedaan esensial antara GCG dengan manajemen risiko, maka Manajemen memisahkannya dalam 2 (dua) bagian yaitu Bagian GCG dan Bagian Manajemen Risiko akan tetapi dalam kendali Divisi Komunikasi Korporat dan Manajemen Risiko dan masih melaporkan pertanggungjawabannya kepada Sekretaris Perusahaan (Sesper). Hal ini tertuang dalam KD.54/DIRUT/0909 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 9 September 2009. e. Dalam perkembangannya, Manajemen masih menganggap belum cukup vital perannya sehingga levelnya dinaikkan menjadi Divisi tersendiri yaitu Divisi Manajemen Risiko (MR) dan GCG sesuai KD.01/DIRUT/0112 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PT Pos Indonesia (Persero) . Walaupun secara struktur organisasi, Divisi MR dan GCG masih dalam kendali Sesper, akan tetapi supervisinya langsung dibawah Wakil Direktur Utama. f. Divisi MR & GCG merancang strategi/kebijakan manajemen risiko korporasi, menyusun metodologi identifikasi, memfasilitasi unit kerja dalam pengelolaa risiko untuk setiap tahapan proses bisnis/regulasi dalam bentuk identifikasi, penilaian, pengendalian, dan penanganannya.
1. Overview of Corporate Risk Management System a. As part of Corporate Governance, the Government as the shareholder has demonstrated its commitment to the importance of risk management. This is evidenced by the issuance of Ministry of SOEs No. PER-1 / MBU / 2011 on Good Corporate Governance in SOEs. b. Directors anticipatory measures to implement enterprise risk management has stated in its policy at an early stage in the form of Decision of the Board of Directors of PT. PT Pos Indonesia (Persero) No. KD.22 / CEO of / 0407 of 5 April 2007 on Guidelines for the Application of Risk Management PT. PT Pos Indonesia (Persero).
2. Jenis Risiko dan Cara Pengelolaannya Perusahaan memiliki 2 (dua) kelompok produk yaitu: a. Surat & paket (mail & parcel) dengan lini bisnis: • Express Mail Service untuk layanan surat/dokumen dan barang ke luar negeri
220
c. Implementation of risk management within the control of the Company and technically Secretariat conducted by the Section of Good Corporate Governance (GCG) at the level of officers in accordance KD.70 Manager / CEO of / 1105 dated November 29, 2005 on the Organization and Work PT. PT Pos Indonesia (Persero) whose implementation is reinforced in SE.57 / CEO of / 0706 dated July 7, 2006. d. Recognizing the essential difference between good corporate governance to risk management, the Management separating it into two (2) sections: Section GCG and Risk Management section but within the control of the Division of Corporate Communication and Risk Management and accountability are still reported to the Corporate Secretary (Sesper). This was stated in KD.54 / CEO of / 0909 concerning Organization and Work PT. PT Pos Indonesia (Persero) dated 9 September 2009. e. In its development, the Management still consider a vital role so that the level was raised to its own Division of the Division of Risk Management (MR) and GCG according KD.01 / CEO of / 0112 concerning Organization and Work PT. PT Pos Indonesia (Persero). Although the organizational structure, Division of MR and GCG Sesper still in control, but supervisinya directly under the Deputy Director. f. MR & GCG Division devise a strategy / corporate risk management policies, sets out the methodology of identification, facilitating the work unit in MANAGEMENT risk for each stage of the business process / regulation in the form of identification, assessment, control, and treatment. 2. Type of Risk and How Their Management The Company has two (2) groups of products, namely: a. Letters and packages (mail and parcels) by line of business: • Express Mail Service for service letters / documents and goods abroad • Post Express
b.
• Pos Express • Pos Kilat Khusus • Kilat • Biasa Bisnis Jasa Keuangan dengan lini bisnis: • Pospay dengan varian pembayaran PLN, TELKOM, premi asuransi, PDAM, pulsa ponsel, cicilan kredit KPR, KPM, produk elektronik; • Wesel terdiri dari weselpos instan (WI), weselpos prima, International Money Order (IMO), Western Union (WU); • Giropos; • Penyaluran Dana; • Pembayaran Pensiun.
• Overnight Delivery • Lightning • Ordinary b. Financial Services Business to business lines: • Pospay with payment variant PLN, TELKOM, insurance premiums, taps, mobile phone credit, mortgage mortgage loans, car loan, electronic products; • Notes consist of instant weselpos (WI), weselpos prima, international money order (IMO), Western Union (WU); • Giropos; • Disbursement; • Payment of Pensions.
Mengingat variasi layanan yang beragam disertai fungsi support yang juga berperan signifikan dalam pengelolaan risiko perusahaan, maka perusahaan mencoba membagi menjadi dua kelompok pengelola risiko dalam 2 (dua) bagian yakni Bagian Manajemen Risiko Bidang Keuangan, Teknologi & Bisnis Jasa Keuangan dan Bagian Manajemen Risiko Bidang Surat & Paket dan Dukungan Umum (properti, outlet, sumberdaya manusia, dan lain-lain).
Given the variation of diverse services with support functions also play a significant role in risk management company, the company tried to divide into two groups of risk managers in the two (2) sections namely Section Risk Management in Finance, Technology and Financial Services and the section Risk Management Sector Letter Packs and Public Support (property, outlets, human resources, etc.).
Karakteristik proses bisnis mail & parcel sangat berbeda dengan bisnis jasa keuangan, dengan demikian pemetaan risiko untuk masing-masing proses bisnis perlu kehati-hatian mendalam sehingga identifikasi risiko tepat sasaran.
Characteristics of mail and parcel business processes are very different from the financial services business, thus the risk mapping for each of the business processes necessary prudence depth so that the risk identification on target.
Proses bisnis bisnis mail & parcel secara umum mengikuti pola collecting, processing, transporting, delivery dan reporting – lebih dikenal dengan istilah C–P–T–D–R– yang terbagi menjadi 2 (dua) sisi yaitu kiriman outgoing (yang akan dikirimkan ke kantor tujuan) dan kiriman incoming (yang diterima dari kantor asal).
Business process business mail and parcels generally follow the pattern of collecting, processing, transporting, delivery and reporting - better known as C-P-T-D-R- divided into 2 (two) sides of the outgoing shipment (which will be sent to the office of destination) and incoming shipments (received from the office of origin).
Jenis-jenis risiko:
The types of risks:
Risiko Strategis adalah risiko yang muncul akibat adanya keputusan-keputusan strategis perusahaan, pelaksanaan keputusan yang tidak sesuai atau dorongan dari luar perusahaan (lingkungan bisnis) yang dapat berakibat pada bisnis perusahaan. Risiko strategis dapat berakibat signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis perusahaan.
Strategic risk is the risk arising from the strategic decisions of the company, the implementation of decisions that do not fit or encouragement from outside the company (business environment) which could impact the company’s business. Strategic risks can result in significantly to the achievement of the strategic objectives of the company.
Risiko Operasional adalah risiko yang terdapat dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung muncul dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, orang dan sistem atau dari kejadian di luar kendali perusahaan, termasuk ancaman bencana.
Operational risk is the risk that is contained in the daily operations of the company that directly or indirectly arise from insufficient or failed internal processes, people and systems or from events beyond the company’s control, including the threat of disaster.
Risiko Keuangan adalah risiko yang muncul sebagai akibat adanya penyimpangan atau variasi dari performansi keuangan perusahaan yang diakibatkan oleh pergerakan atau gejolak variabel tertentu, seperti nilai tukar, tingkat suku bunga, inflasi, termasuk compliance laporan keuangan.
Financial risk is the risk that arises as a result of fraud or a variation of the company’s financial performance caused by the movement or volatility of certain variables, such as exchange rates, interest rates, inflation, including the compliance of financial statements.
221
222
Risiko Legal adalah konsekuensi logis atas kerjasama PT Pos Indonesia (Persero) dengan pihak lain dalam rangka akuisisi pelanggan, sinergi pemanfaatan infrastruktur (teknologi, sarana, sumberdaya manusia), utilisasi asset, pengadaan barang/jasa, dan lain-lain.
Legal risk is the logical consequence of the cooperation of PT Pos Indonesia (Persero) with other parties in the context of customer acquisition, exploiting synergies of infrastructure (technology, facilities, human resources), asset utilization, procurement of goods / services, and others.
Risiko Counterparty adalah risiko yang timbul sebagai
Counterparty risk is the risk that arises as a consequence of
konsekuensi adanya perikatan dengan pihak lain.
their engagement with the other side.
Risiko Reputasi adalah risiko tergerusnya product image (citra produk) dan atau corporate image (citra korporat) sebagai akibat terganggunya kualitas kinerja produk (layanan).
Reputation risk is the risk of undermining their product image (image of the product) and or corporate image (corporate image) as a result of disruption of the quality performance of products (services).
Risiko operasional terjadi untuk setiap rantai proses C-P-T-D-R dengan konsekuensi cukup beragam. Pemicu risiko untuk masingmasing rantai proses bermula saat pelanggan mengirimkan surat/paket di kantorpos. Kesalahan umum terjadi saat informasi alamat tidak akurat yang berakibat salah salur ketika disortir. Konsekuensinya, kiriman akan diangkut ke kantorpos tujuan dengan alat transportasi ke arah yang tidak seharusnya sehingga surat/paket terlambat diterima oleh penerima karena kantorpos yang tidak seharusnya menerima akan meneruskan surat/paket dimaksud ke alamat yang seharusnya, tentu saja setelah terlebih dulu menelusuri alamat yang tepat.
Operational risks occur for each process chain C-P-T-D-R with consequences quite diverse. Triggers risk for each chain process begins when customers send letters / packages in the post office. A common mistake when inaccurate address information resulting missending when sorted. Consequently, the shipment will be transported to the post office destination by means of transportation in the direction that should not be so letters / packets received late by the recipient because the post office is not supposed to receive would forward the letter / package intended to address that should, of course after the first trace the exact address ,
Risiko operasional tersebut berdampak strategis karena akan menggerus reputasi (brand) korporasi dan menurunkan daya saing produk. Secara finansial, risiko keuangan muncul karena pelanggan kecewa sehingga beralih ke pesaing dan pada gilirannya menurunkan revenue perusahaan. Risiko keuangan yang langsung berpengaruh terhadap perusahaan adalah piutang pendapatan. Hal ini timbul akibat adanya mekanisme pembayaran melalui fasilitas kredit bagi pelanggan korporasi dimana pembayarannya tidak seluruhnya sesuai dengan waktu yang disepakati dalam kontrak.
Operational risk The strategic impact as it would erode the reputation (brand) corporation and reduce the competitiveness of products. Financially, financial risks arise because the customer was disappointed that switching to competitors and in turn lowers the company’s revenue. Financial risks that directly affect the company’s revenue is receivable. It arises due to the mechanism of payment through credit facilities to corporate customers where payment is not entirely in accordance with the time agreed in the contract.
Risiko operasional lain dimana perusahaan tidak memiliki alternatif pengganti adalah saat kiriman outgoing diangkut menggunakan kapal laut, dimana kapal laut yang digunakan pada umumnya adalah kapal penumpang. Penggunaan kapal penumpang untuk angkutan kirimanpos karena skedulnya lebih terkendali.
Other operational risks which the company has no alternative to outgoing shipment is currently transported by ship, where ships used in general is a passenger ship. The use of passenger ships to transport kirimanpos because skedulnya more restrained.
Berbeda dengan pesawat udara, keberangkatan kapal penumpang paling cepat 3 (tiga) hari sekali untuk rute yang sama. Hal ini mengakibatkan kirimanpos mengalami penundaan selama waktu tunggu tersebut. Pada selang waktu tunggu tersebut terdapat potensi keberangkatan kapal niaga (kargo atau angkutan barang), namun tidak efektif karena rute kapal niaga tidak selalu sama dengan kapal penumpang.
In contrast to the aircraft, the departure of passenger ships at least 3 (three) days for the same route. This resulted kirimanpos delayed during the waiting time. In the waiting time interval there is a potential departure of commercial vessels (cargo or transport the goods), but is not effective because of the commercial ships are not always the same as a passenger vessel.
Pengangkutan kirimanpos dengan kapal laut dapat juga dilakukan sepenuhnya menggunakan kapal niaga. Untuk penggunaan kapal niaga tidak bisa secara go show (langsung berjalan sesuai harapan) namun perlu pra kondisi melalui konsolidasi (di Kantorpos menggunakan kontainer) atau di gudang EMKL di kawasan pelabuhan yang semuanya membutuhkan waktu
Transportation kirimanpos by ship can also be done entirely using commercial ships. To use commercial ships can not go show (direct proceeds as expected) but it should be a precondition through consolidation (at the post office using the container) or in a warehouse in the port area EMKL everything takes a long time. The condition is difficult to
panjang. Kondisi tersebut sulit dikendalikan karena tidak ada alternatif penggunaan alat angkutan laut lainnya.
control because there is no alternative to the use of other means of sea transport.
Pengangkutan kirimanpos udara biasanya menggunakan pesawat penumpang, dengan pertimbangan frekwensi, jadwal (jam) kerangkatan, rute penerbangan, dan tarifnya dapat memenuhi SLA bisnis surat dan paket.
Freight air kirimanpos typically use passenger plane, with consideration of the frequency, schedule (hours) kerangkatan, flight routes, and tariffs can meet business SLA letters and packages.
Risiko muncul ketika kebijakan “Penerbangan” menetapkan prioritas ‘barang’ yang diangkut adalah bagasi penumpang, perishable goods, dan barang negara. Dihadapkan dengan situasi seperti ini, kirimanpos yang sudah dimuat dapat diturunkan (unloaded) kembali, akibatnya flight delay untuk kirimanpos dan terlambat tiba di kantor tujuan.
Risks arise when a policy of “Flight” set priority ‘stuff’ that is transported passenger baggage, perishable goods, and goods of the country. Faced with this situation, kirimanpos preloaded can be derived (Unloaded) back, resulting in delay for kirimanpos flight and arrived late at the office of destination.
Risiko Delivery:
Risk Delivery:
Risiko tidak terantarnya kirimanpos dapat disebabkan oleh alamat tidak jelas, alamat tidak ditemukan akibat adanya pemekaran wilayah dan tingginya pertumbuhan perumahan penduduk, malasnya pengantar, atau dengan sengaja tidak diantar karena berbagai alasan.
The risk of not terantarnya kirimanpos can be caused by the address is not clear, the address can not be found due to the regional growth and high growth of population housing, his easy introduction, or deliberately not delivered due to various reasons.
Risiko Reporting:
Reporting Risk:
Kurangnya tingkat kedisiplinan petugas pelaksana dalam mengingput data pada aplikasi web i-POS sehingga status kirimanpos seolah belum sampai pada penerima.
Lack of discipline level officers of the mengingput data on web application i-POS so kirimanpos status as not yet arrived at the receiver.
Lain halnya dengan proses bisnis bisnis jasa keuangan, risiko diawali dari front end saat interaksi pelanggan dengan petugas loket, back end (data processing di Data Center – DC), interaksi sistem antara host Pos dengan host Biller, jaringan koneksi antara Kantorpos/Agen dengan Server di DC dan fungsi Data Recovery Center (DRC).
As with the business processes of business financial services, risk starting from the front end when the customer interaction with the clerk, the back end (data processing in the Data Center - DC), system interactions between host Post by host Biller, the network connection between the post office / Agent with Server in DC and functions of Data Recovery Center (DRC).
Secara teknikal, risiko di sisi front end berkaitan erat dengan perilaku pemangku kepentingan. Mulai dari top management di pelaksana teknis, supervisi hingga petugas pelaksana rentan sekali terjadinya risiko.
Technically, the risk on the side of the front end is closely related to the behavior of stakeholders. Starting from the top management in the technical implementation, supervision by the executive officer vulnerable to the risk.
Kecenderungan pemangku kepentingan tersebut antara lain menggabungkan pekerjaan dalam satu bagian dan menitipkan password kepada salah seorang petugas pelaksana, sehingga memungkinkan petugas terkait dapat melakukan fraud. Teknisnya, pelaku memiliki akses terhadap saldo pemegang rekening dan memiliki kapasitas untuk menarik saldo dan/atau memindahbukukan ke rekening tertentu.
The tendency of these stakeholders, among others combine work in one part and leave the password to one executive officer, allowing the officer concerned may commit fraud. Technically, the perpetrator has access to the balance on the account holder and has the capacity to draw the balance and / or book-transfer to the account specified.
Risiko operasional lainnya, akibat perangkat keras (hardware: PC/ notebook/laptop) hang, jaringan (network) disconnect/time out, aplikasi error, atau server down. Kedua jenis risiko operasional tersebut berdampak strategis karena mengakibatkan turunnya kredibilitas (reputasi) dan peta kompetisi perusahaan dan secara finansial pada gilirannya menurunkan revenue. Risiko keuangan juga terjadi khususnya masalah likuiditas perusahaan terganggu akibat setoran yang terjadi di kantorpos cabang baru efektif paling
Other operational risk, due to the hardware (hardware: PC / notebook / laptop) hangs, network (network) disconnect / time-out, an application error, or the server is down. Both types of operational risk such as strategic impact resulting decline in credibility (reputation) and map the competition of companies and financially in turn lowers revenue. Financial risks also occur, especially the company’s liquidity problems were disrupted by post office deposits that occur in the new
223
cepat keesokan harinya karena jarak antara kantorpos cabang dengan Kantorpos Pemeriksa (Induknya) berjauhan. Outstanding hasil setoran pembayaran sangat material jumlahnya. Berbeda dengan risiko counterparty bisnis surat & paket, risiko counterparty bisnis jasa keuangan bersifat sangat strategis karena interaksi antara host Pos dengan host Biller berlangsung setiap hari kerja secara real time on line. Cara pengelolaan: Sejalan dengan pengelompokan bisnisnya, perusahaan membagi dua cara pengelolaan risiko: 1. Dengan telah mendarah-dagingnya terminologi CPTDR di kalangan internal, cara pengelolaan risikonya pun dipetakan sesuai dengan masing-masing rantai proses tersebut antara lain: a) Pada tahap collecting petugas loket (front liner) telah memastikan bahwa: • Hardware, spesifikasi perangkat support terhadap sistem secara keseluruhan; • Operating system kompatibel dengan aplikasi layanan; • Network, jaringan koneksi tersedia dan bandwidth-nya mencukupi untuk berinteraksi dengan middle end dan/ atau back end; • Brainware, well trainned (computer literate dan mampu menyelesaikan trouble shooting); • Alamat penerima dan pengirim dikonfirmasikan kepada pengirim telah tepat dan benar berikut kodepos sebagai upaya service excellence; • Input data pada palikasi i-POS dientry setelah proses konfirmasi; b) Pada tahap processing: • Petugas khusus yang menyerahkan kiriman outgoing telah memastikan bahwa: - Jumlah kiriman fisik sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam i-POS bukti serah; • Petugas yang menerima kiriman outgoing (petugas sortir) telah memastikan bahwa: - Jumlah kiriman fisik sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam i-POS bukti serah; - Menandatangani i-POS bukti serah sebagai tanda validitas; - Sortir kiriman sesuai pigeon hole tujuannya; - Pemeriksaan uji petik sebagai bukti pengendalian oleh Supervisor; - Memasukan kiriman ke dalam kantong pos dan/atau anak kantong sesuai jadwal tutupan pos yang telah ditetapkan; - Pembuatan i-POS bukti serah kepada pihak petugas angkutan. c) Pada tahap transporting: Moda transportasi yang digunakan untuk mengangkut kiriman terdiri dari pesawat udara, kapal laut dan angkutan darat seprti armada milik perusahaan/kontrak charter, kereta api, bis dan lain-lain. • Pengelolaan risiko alat angkutan udara, telah tertuang dalam kontrak (perjanjian) dan dipastikan bahwa:
224
branch of the fastest effective the next day because of the distance between the post office to post office branches Examiner (The mother) apart. Outstanding results are very material deposit payment amount. In contrast to the counterparty risk of the business letters and packages, counterparty risk of the financial services business is very strategic because of the interaction between the host Post by host Biller takes place every weekday in real time on line. How management: In line with its business grouping, the company divides two ways to manage risk: 1. With the deeply-flesh CPTDR among internal terminology, ways of managing risk was mapped according to each of the process chain, among others: a) At the stage of collecting the clerk (front liner) has ensured that: • Hardware, device specifications support the system as a whole; • Operating system compatible with the service application; • Network, network connection is available and its bandwidth sufficient to interact with the middle-end and / or back end; • Brainware, well trainned (computer literate and able to complete trouble shooting); • Address the recipient and the sender or the sender’s confirmed to the right and following the correct zip code as an attempt service excellence; • Input data on palikasi i-POS dientry after the confirmation process; b) At the stage of processing: • Special Officer who handed outgoing mails have to make sure that: - The number of physical items in accordance with the amount written in the i-POS evidence of delivery; • Officers receive outgoing shipment (clerk sorting) has ensured that: - The number of physical items in accordance with the amount written in the i-POS evidence of delivery; - Signing i-POS evidence of delivery as a sign of validity; - Sort items in accordance pigeon hole objectives; - Examination of pick-test as evidence of control by the Supervisor; - Incorporate items into the mailbag and / or sub bag according to the schedule specified postal cover; - Preparation of i-POS evidence of delivery to the transport officer.
c) At this stage of undrinkable: The mode of transportation used to transport the shipment consisted of aircraft, ships and land transportation fleet of the company’s bleak / charter contract, train, bus and others. • Risk management tools air transport, has been stipulated in the contracts (agreements) and ensure that:
- Agen penerbangan sepakat dengan service level agreement (SLA) yang dijanjikan kepada pelanggan; - Tersedianya alotment dan flight scheduled sesuai SLA; - Alternatif mengikutsertakan kirimanpos dengan next fligth schedule pesawat milik maskapai yang sama saat terjadi delay; - Pemanfaatan maskapai lainnya jika karena satu dan lain hal tidak memungkinkan menggunakan pesawat sesuai jadwal. • Pengelolaan risiko alat angkutan laut Mengingat kirimanpos yang diangkut dengan kapal laut adalah layanan paketpos biasa sehingga moda transportasi laut berupa angkutan penumpang dengan alternatif angkutan niaga dan tidak alternatif pilihan yang lain, maka keduanya tetap digunakan. • Pengelolaan risiko alat angkutan darat Alternatif pengganti moda transportasi darat cukup banyak sehingga penanganan risiko relatif terencana dengan baik. d) Pada tahap delivery • Proses distribusi: • Perusahaan harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang standar penulisan alamat yang benar; • Perusahaan harus memiliki data base jalan antar dan senantiasa updated; • Perusahaan harus memiliki peta wilayah antara disesuaikan dengan perkembangan pemekaran wilayah dan pemukiman penduduk. e) Pada tahap reporting • Khusus untuk beberapa kantorpos yang telah menggunakan delivery channel (Portable Data Terminal – PDT) untuk mempercepat akselerasi proses status kiriman oleh pelanggan, walaupun untuk saat ini masih batch file, belum real time on line. • Imbauan secara gradual dan intensif untuk mengingatkan petugas pelaksana agar secara rutin tiap akhir dinas bahwa kirimanpos telah berhasil diantar dan langsung diinput kedalam aplikasi web i-POS. 2.
a) • • •
• •
b) •
Mengingat proses bisnis bisnis jasa keuangan lebih dari 90% melibatkan sistem teknologi, maka treatment atas risiko cenderung lebih bersifat spesifik, antara lain: Di sisi front end → telah dipastikan (terjamin) bahwa: Hardware, spesifikasi perangkat support terhadap sistem secara keseluruhan; Operating system kompatibel dengan aplikasi layanan; Network, jaringan koneksi tersedia dan bandwidth-nya mencukupi untuk berinteraksi dengan middle end dan/atau back end; Brainware, well trainned (computer literate dan mampu menyelesaikan trouble shooting); One time password (OTP) yang memerintahkan supervisor/ manajer pelayanan untuk me-reset password setiap hari sebagai langkah antisipasi menghindari terjadinya fraud. Di sisi middle end → telah dipastikan (terjamin) bahwa: Hardware, spesifikasi perangkat support terhadap sistem secara keseluruhan;
- Agent agreement with the flight service level agreement (SLA) that was promised to the customer; - Availability alotment and SLA scheduled flight; - Alternatives include kiriman pos with fligth schedule next plane belonging to the same airline during a delay; - Utilization of other airlines if for one reason or another do not allow the use of air as scheduled.
• Risk management tools sea transport Given kirimanpos were transported by ship is so common that the service paketpos marine transport modes in the form of passenger transport with commercial transportation alternatives and other alternatives, then they remain in use. • Risk management tools land transport Alternative to land transport modes quite a lot so the relative risk handling well planned. d) At the stage of delivery • Distribution process: • Companies must disseminate to the public about the standards of writing correct address; • Companies must have a data base of road between and constantly updated; • The company must have a map of the area between adjusted to the development of regional expansion and settlement. e) At the reporting stage • For some who have used the post office delivery channel (Portable Data Terminal - PDT) to accelerate the process of shipment status by customers, although for the moment is still the batch file, not real time on line. • Appeal gradually and intensively to remind the executive officer that routinely every end office that kirimanpos has successfully delivered and directly inputted into a web application i-POS. 2. Given the financial services business of business processes of more than 90% involve technology system, the treatment of risk tends to be more specific, among others: a) On the side of the front end → been confirmed (guaranteed) that: • Hardware, device specifications support the system as a whole; • Operating system compatible with the service application; • Network, network connection is available and its bandwidth sufficient to interact with the middle-end and / or back end; • Brainware, well trainned (computer literate and able to complete trouble shooting); • One-time password (OTP) that ordered supervisors / managers of service to reset the password every day as a precaution to prevent fraud. b) On the side of the middle end → been confirmed (guaranteed) that: • Hardware, device specifications support the system as a whole;
225
• Capacity, kapasitas server akomodatif terhadap peak transaction atau terhadap hasil conquerent test; • Network, jaringan koneksi tersedia dan bandwidth-nya mencukupi untuk berinteraksi dengan back end dan front end; • Brainware, programmer dan/atau analyst; • Sarana pendukung, kondisi ruangan, electricity supply cukup termasuk back up-nya, stabilitas cooling system dan lain-lain. c) Di sisi back end (DC) telah dipastikan (terjamin) bahwa: • Hardware, spesifikasi perangkat support terhadap sistem secara keseluruhan; • Software, operating system compatible dengan aplikasi middel end dan front end; • Capacity, kapasitas server akomodatif terhadap peak transaction termasuk kemungkinan tambahan transaksi hasil akuisisi pelanggan baru; • Network, bandwidth cukup dan multi operator sebagai back up jaringan koneksi; • Brainware, pengelolanya certified officer • Manajemen DC & DRC, data base terkelola dengan baik, host Pos dengan host biller connected dan compatible, DRC berfungsi mirroring terhadap DC termasuk jaringan koneksinya tersedia dengan bandwidth cukup, sarana pendukung memadai seperti pasokan listrik termasuk back up-nya, cooling system stabil, petugas pelaksana well trainned. 3.
Pelatihan dan Seminar Beberapa pelatihan, seminar atau workshop yang telah diikuti oleh Tim Divisi Manajemen Risiko dan Good Corporate Government dalam upaya melengkapi kompetensi dan kapasitas, antara lain: a. Workshop Enterprise Risk Management b. Fraud Auditting c. Risk Control Self Assessment (RCSA) d. Risk Governance
4. Benchmarking Kami melakukan benchmarking pengelolaan risiko perusahaan berbasis Enterprise Risk Management (ERM) sebagai upaya pencarian best practise implementasi pengelolaan risiko perusahaan. Pembagian tugas pokok yang “clear” antara Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (MRUI) sebagai unit kerja yang memfasilitasi pengelolaan risiko perusahaan dengan unit kerja lainnya. Relevansinya¸ hasil benchmarking menjadi salah satu rujukan implementasi dengan beberapa penyesuaian secara situasional. 5. a.
226
Review atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko Perusahaan Manajemen Fraud 1) Outsourcing proses pick up dan delivery kiriman remise dari kantorpos pemeriksa ke kantorpos cabang secara timbal balik kepada pihak perbankan. Yang sudah berjalan adalah Area IV Jakarta dan Area XI Makassar dengan PKS Nomor: 1494/CMD/X/12-1786/RITEL/2012 dan Nomor: 209/ RITELX/2012-045/PKS/MKS.UT/POA/XI/2012 tanggal 1 November 2012
• Capacity, the capacity of accommodating server to peak conquerent transaction or the results of the test; • Network, network connection is available and its bandwidth sufficient to interact with back end and front end; • Brainware, programmer and / or analyst; • Supporting facilities, room conditions, including sufficient electricity supply back up its stability cooling system and others. c) On the back end (DC) has been confirmed (guaranteed) that: • Hardware, device specifications support the system as a whole; • Software, the operating system compatible with applications middel end and front end; • Capacity, the capacity of accommodating server to peak transaction include the possibility of additional new customer acquisition transaction results; • Network, sufficient bandwidth and multi-carrier as a back-up network connection; • Brainware, administrators certified officer • Management DC and DRC, data base managed well, hosts post with host billers connected and compatible, DRC function mirroring the DC includes a network connection is available with adequate bandwidth and facilities, inadequate as power supplies including back up his, cooling system is stable, well trainned executive officer.
3. Training and Seminars Some training, seminar or workshop that has been followed by a team of the Division of Risk Management and Good Corporate Government in an effort to supplement their competence and capacity, among others: a. Workshop on Enterprise Risk Management b. fraud Auditting c. Risk Control Self Assessment (RCSA) d. risk Governance 4. Benchmarking We undertake benchmarking of enterprise risk management-based Enterprise Risk Management (ERM) as the search for best practice implementation of enterprise risk management. The division of the main tasks of the “clear” between Business and Investment Risk Management (MRUI) as a unit of work that facilitates the enterprise risk management with other work units. Relevance to the results of benchmarking becomes a reference implementation with some adjustments situationally.
5. A review of the effectiveness of the Corporate Risk Management System a. Fraud management 1) Outsourcing the process of pick up and delivery of items remise from post office to post office branches examiner on a reciprocal basis to the banks. Which has been running is Area IV Jakarta and Makassar with MCC XI Area Number: 1494 / CMD / X / 12-1786 / RETAIL / 2012 and No. 209 / RITELX / 2012-045 / MCC / MKS.UT / POA / XI / 2012 dated 1 November 2012
2) Divisi Manajemen Risiko dan GCG telah menyampaikan “positioning paper” kepada unit terkait perihal materi rekomendasi untuk menyempurnakan standard operating procedure (SOP); 3) One time password (OTP) yang memerintahkan supervisor/ manajer pelayanan untuk me-reset password setiap hari sebagai langkah antisipasi menghindari terjadinya fraud. 4) Review pengelolaan risiko atas diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) dan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama pengadaan barang dan jasa sebagai tindak lanjut dari pengumuman pemenang setelah proses pengadaan tuntas; 5) Peningkatan knowledge, skill, dan attitude pelaksana teknis dan supervisor termasuk kepala kantorpos cabang; 6) Pemberlakuan Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI) untuk menilai kinerja karyawan dan Sistem Manajemen Kinerja Unit (SMKU) yang secara bertahap diterapkan di Area dan Pelaksana Teknis; 7) Peningkatan reward bagi karyawan dalam bentuk fasislitas car ownership program (COP) bagi para vice president (VP), pembayaran tunjangan kinerja unit untuk seluruh karyawan; 8) Menyusun kebijakan tentang wishtleblowing system. 9) implementasi SAP FICO 10) Menyusun risk register sebagai basis utama penetapan risk profile perusahaan mulai triwulan pertama 2013. d.
Road Map Manajemen Risiko Perusahaan 2015 : Identifikasi risiko korporasi PT. PT Pos Indonesia (Persero) 2016 : Entreprise Risk Management PT. PT Pos Indonesia (Persero) 2017 : Assessment Level Pengelolaan Manajemen Risiko PT Pos Indonesia (Persero) 2018: Assessment Level Pengelolaan Manajemen Risiko PT Pos Indonesia (Persero)
2) Risk Management Division and GCG has delivered a “positioning paper” to the relevant unit recommendation to enhance the subject matter of standard operating procedures (SOP); 3) One-time password (OTP) that ordered supervisors / managers of service to reset the password every day as a precaution to prevent fraud. 4) Review of risk management on the issuance of a Work Order (SPK) and the Implementation Agreement Cooperation procurement as a follow up to the announcement of the winner upon completion of the procurement process; 5) Increased knowledge, skills, and attitude technical executor and supervisor, including the head of post office branches; 6) The implementation of Individual Performance Management System (ISMS) to assess the performance of employees and Performance Management System Unit (SMKU) is gradually applied in the Area and the Technical Implementation; 7) Increased reward for employees in the form of car ownership fasislitas program (COP) to the vice president (VP), the payment of benefits to all employees of the unit’s performance; 8) Develop a policy on wishtleblowing system. 9) the implementation of SAP FICO 10) Develop risk register as the main base the determination of risk profile the company began the first quarter of 2013. d. Road Map for Enterprise Risk Management 2015: Identification of corporate risks PT. PT Pos Indonesia (Persero) 2016: Entreprise Risk Management PT. PT Pos Indonesia (Persero) 2017: Assessment Level Risk Management Management of PT Pos Indonesia (Persero) 2018: Assessment Level Risk Management Management of PT Pos Indonesia (Persero)
227
b.
Fraud Profile
b. fraud Profile
PERBANDINGAN DATA FRAUD TAHUN 2015 TERHADAP 2014 BERDASARKAN JENIS LAYANAN Comparsion of Fraud in 2015 to 2014 By Type of Service JENIS LAYANAN Service
NO
TAHUN 2014 Year 2014
TAHUN 2015 Year 2015
TRX 46 6 1 8 5 7 2 3 2 1
BSU 3,959,634,686 10,000,000 54,313,614 713,905,089 220,918,000 2,753,369,835 187,802,206 297,711,688 135,431,481 24,940,000
TRX
GROWTH
26
BSU 1.948.457.316
16 6 7 2 1 5 3
1.942.162.960 1.095.155.591 450.221.737 615.466.500 877 1.231.321.679 49.186.000
TRX (%) -43.48% -100.00% -100.00% 100.00% 100.00% 40.00% -71.43% -50.00% 66.67% 50.00% 0.00% -100.00%
BSU (%) -50.79% -100.00% -100.00% 172.05% 100.00% 103.80% -77.65% -99.53% 313.60% -63.68% 0.00% -100.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KAS WESEL GIRO LAIN-LAIN PENY. DANA PENSIUN PERAMPOKAN SOPP TABANAS BPM SURATPOS PAKETPOS
13
PBB
1
54,061,977
-100.00%
-100.00%
14
JPS/DBO
2
127,800
-100.00%
-100.00%
PERBANDINGAN PELAKU FRAUD TAHUN 2015 TERHADAP TAHUN 2014 BERDASARKAN USIA Comprasion of Fraud in 2015 to 2014 By Age
KELOMPOK USIA Age
TAHUN 2014 Year 2014 JUMLAH Total
TAHUN 2015 Year 2015 %
JUMLAH Total
GROWTH (%)
%
50 s/d 54
20
23.81%
22
33.33%
10.00%
45 s/d 49
23
27.38%
18
27.27%
-21.74%
40 s/d 44
14
16.67%
7
10.61%
-50.00%
35 s/d 39
5
5.95%
7
10.61%
40.00%
30 s/d 34
4
4.76%
3
4.55%
-25.00%
25 s/d 29
18
21.43%
8
12.12%
-55.56%
20 s/d 24
0
0.00%
1
1.52%
100.00%
Jumlah / Total
84
100.00%
66
100.00%
PERBANDING PELAKU FRAUD TAHUN 2015 TERHADAP TAHUN 2014 BERDASARKAN JENIS KELAMIN Comprasion of Fraud in 2015 to 2014 Based on Gender
JENIS KELAMIN Gender
JUMLAH Total
TAHUN 2015 Year 2015 %
JUMLAH Total
GROWTH (%)
%
LAKI-LAKI / Male
73
86.90%
59
89.39%
-19.18%
PEREMPUAN / Female
11
13.10%
7
10.61%
-36.36%
84
100.00%
66
100.00%
JUMLAH / Total
228
TAHUN 2014 Year 2014
PERBANDING PELAKU FRAUD TAHUN 2015 TERHADAP TAHUN 2014 BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN Comprasion of Fraud in 2015 to 2014 Based on employment status
STATUS KEPEGAWAIAN Status
TAHUN 2014 Year 2014 JUMLAH Total
TAHUN 2015 Year 2015 %
JUMLAH Total
GROWTH (%)
%
TETAP / Fix
72 85.71%
64 96.97%
-11.11%
TIDAK TETAP/ No Fix
12 14.29%
2 3.03%
-83.33%
JUMLAH / Total
84 100.00%
66 100.00%
PERKARA PENTING
IMPORTANT CASE
Daftar kasus yang sampai Pengadilan tahun 2015 The list of cases to the Court in 2015 KASUS
KRONOLOGI
CASES
CHRONOLOGY
Gugatan perdata Perihal keterlambatan penyeraLutfi Walidani di PN han ke alamat atas pos ekspres Bandung dari Probolinggo, Jawa Timur, ke Cililitan, Jakarta Timur, dengan bea kirim Rp 22. 330,dan meminta ganti rugi senilai 1,1 M
TGJW
TINDAK LANJUT
Keterangan
FOLLOW-UP
Div hukum
Telah dibentuk tim SKK untuk menghadapi sidang di PN Bandung dan telah dilakukan bedah kasus dengan melibatkan karyawan terkait dari MPC JKP Gugatan perdata PT Donindo/Mitra melakukan Div Hukum, Telah dibentuk tim kasus BOT BJM 50/ gugatan perdata kepada PT Pos Divisi SKK penanganan Pdt.G/2015/PN BJM Indonesia (Persero) atas BOT BJM Pengelolaan perkara dimaksud tgl 7 mei 2015 dengan isi gugatan memohon Properti dan dari Divisi Hukum, agar pasal 12 ayat (2) dan pasal 6 Regional IX Divisi Pengelolaan ayat (1) huruf b,c dan d dibatalkan Properti dan Kantor karena bertentangan dengan azas Regional IX keseimbangan & tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Dugaan tipikor atas Pelimpahan kasus PDT dari Lawyer Telah ada Tersangka pengadaan PorKejagung ke Kejati Jabar pada Stefanus dan Budhi Setyawan (eks table Data Terminal tanggal 12-3-2015 atas PerjanRekan Direktur Teknologi (PDT) jian Kerjasama antara PT Pos dan Jasa Keuangan) Indonesia (Persero) dengan PT , Budi Setiawan (eks Datindo tentang PDT tahun 2014 Direktur Utama) sejumlah 1.725 (seribu tujuh ratus dan Muhajirin (eks dua puluh lima) unit dengan nilai Manajer Mekanisasi SPK sebesar Rp. 9.474.996.000,00 dan Otomasi) (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
SELESAI, Vonis putusan hakim PN Bandung, gugatan gugur karena Penggugat tidak pernah hadir
Masih menunggu pembacaan putusan dari Majelis Hakim.
Tersangka Budhi Setyawan (eks Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan), Budi Setiawan (eks Direktur Utama) dan Muhajirin (eks Manajer Mekanisasi dan Otomasi) divonis : 1. Budhi Setyawan , Budi Setiawan dan Muhajirin tidak terbukti dalam dakwaan primer. 2. Budhi Setyawan, Budi Setiawan dan Muhajirin terbukti dalam dakwaan subsider. 3. Budhi Setyawan, Budi Setiawan dan Muhajirin dipidana 1 tahun dan denda Rp. 100 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan 1 bulan.
229
Laporan Pendukung Bisnis Report of Business Support
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
232
FUNGSI SDM dalam suatu perusahaan merupakan salah satu pendukung yang berperan sangat penting dalam kelancaran proses pengelolaan kinerja perusahaan. Sebagai ujung tombak perusahaan, kinerja dan produktivitas seluruh karyawan akan sangat menentukan keberhasilan perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu, saat ini PT Pos Indonesia (Persero) telah mencanangkan inisiatif penilaian karyawan berbasis kinerja sebagai salah satu fokus pengembangan SDM-nya. Langkah awal yang kini tengah dilaksanakan terkait fokus pengembangan tersebut adalah dengan adanya penetapan standar kinerja individu dan unit. Saat ini, PT Pos Indonesia (Persero) telah menerapkan standar kinerja berupa Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI) dan Sistem Manajemen Kinerja Unit (SMKU). Melalui SMKI dan SMKU, diharapkan penilaian kinerja individu dan unit akan menjadi lebih obyektif dan terukur di tahun-tahun berikutnya.
HR functions within a company is a very important supporting role in the smooth process of the management of the company’s performance. As the spearhead of the company, the performance and productivity of all employees will determine the success of the company in the future. Therefore, the current PT Pos Indonesia (Persero) has launched an initiative based employee performance appraisal as one of its focus on human resource development. The initial steps are now being made in relation to the development focus is with the standard setting of individual and unit performance. Currently, PT Pos Indonesia (Persero) has implemented the performance standards in the form of Individual Performance Management System (ISMS) and Performance Management System Unit (SMKU). Through ISMS and SMKU expected individual and unit performance assessment would be more objective and measurable in subsequent years.
Fokus pengembangan SDM melalui penilaian berbasis kinerja ini perlu didukung oleh skema manajemen balas jasa/rewards yang kompetitif seperti yang telah dijalankan oleh perusahaan-perusahaan unggulan dalam rangka mendo-
The focus of the development of human resources through performance-based assessment need to be supported by a management scheme remuneration / rewards competitive as it has been run by companies featured in order to encourage
rong potensi, kinerja, dan produktivitas karyawannya. Saat ini, skema balas jasa/rewards yang diterapkan belum secara khusus dirancang berdasarkan standar kinerja yang obyektif dan terukur dan dikaitkan dengan target-target masingmasing unit bisnis atau unit pendukungnya. Hal ini menjadi perhatian fungsi SDM dalam memperbaiki sistem balas jasa/ rewards yang dapat mendorong karyawan untuk memenuhi standar kinerjanya dan mencapai target-target unitnya.
potential, performance, and productivity of employees. At present, the scheme of remuneration / rewards are applied has not been specifically designed based on performance standards and measurable objectives and targets associated with each business unit or units supporters. This is a concern of HR functions in fixing remuneration system / rewards to encourage employees to meet performance standards and achieve the targets of his unit.
Kompetensi SDM yang berkualitas merupakan aset perusahaan dalam menunjang pencapaian sasaran bisnis dan tujuan perusahaan yang harus dioptimalkan pengelolaannya. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM harus dilakukan untuk memberikan daya dukung kemajuan perusahaan ditengah persaingan yang semakin pesat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan terus berupaya melakukan pelatihan dan pendidikan. Selama 2015, sebanyak 10.997 karyawan telah mengikuti pelatihan dari berbagai ilmu dan tingkatan.
Competence of qualified human resources is a corporate asset in supporting the achievement of business goals and objectives of the company to optimize its management. Increased competence and capability of human resources should be made to provide the carrying capacity of the company’s progress amid the competition is rapidly increasing. To meet these needs, the company continues to conduct training and education. During 2015, a total of 10 997 employees had received training from various sciences and levels.
Sampai dengan akhir 2015, jumlah karyawan sebanyak 29.475 dengan proporsi 18.842 karyawan tetap (63,9%) dan 10.633 karyawan kontrak (36,1%). Karyawan kontrak meliputi karyawan di bagian keamanan, kebersihan, collecting, processing, delivery.
As of the end of 2015, the number of employees as many as 29 475 to 18 842 the proportion of permanent employees (63.9%) and 10 633 contract employees (36.1%). Employee contracts covering employees in security, cleaning, collecting, processing, delivery.
Jumlah karyawan PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2015 mengalami penurunan 2,84% jika dibandingkan dengan jumlah karyawan pada akhir tahun 2014 sebanyak 19.392 orang, sementara jumlah tenaga kontrak perusahaan sebanyak 10.633 orang naik 7,8 % dari tahun 2014 yang berjumlah 9.856 orang.
The number of employees of PT Pos Indonesia (Persero) in 2015 decreased 2.84% when compared to the number of employees at the end of 2014 as many as 19 392 people, while the number of workers as many as 10 633 people contract the company rose 7.8% from 2014 amounted to 9856 people.
Prosentase karyawan kontrak tersebut sangat besar dan sangat rentan terhadap risiko hukum sehingga perlu dilakukan langkah strategis untuk menguranginya. Salah satunya adalah rekrutmen selektif karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Dilihat dari proporsi SDM, saat ini masih terdapat SDM dengan jenjang pendidikan SMA, SMP dan SD dengan proporsi terbanyak pada jenjang pendidikan SMA yaitu sebesar 66% dari total SDM. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP dan SD mencapai 15% dari total SDM. Proporsi ini tentunya berdampak pada mutu dan kompetensi SDM serta lambatnya proses transformasi / akselerasi bisnis yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Untuk mengurangi gap ini, telah dilakukan beberapa langkah diantaranya; program penyetaraan pendidikan sarjana (S-1), kenaikan syarat minimal pendidikan dalam proses rekrutmen, perubahan grade /kelompok jabatan awal pada saat karyawan diangkat.
The percentage of contract workers is very large and very susceptible to legal risks so necessary strategic steps to reduce them. One of them is the selective recruitment of contract workers into permanent employees. Judging from the proportion of human resources, there are still human with a high school education, junior and primary schools with the highest proportion in the high school education level that is equal to 66% of the total HR. As for the junior high and elementary education reaches 15% of the total HR. This proportion is certainly an impact on the quality and competence of human resources and the slow process of transformation / acceleration of business being conducted by the company. To reduce this gap, has carried out several steps including; undergraduate education equivalency program (S-1), the increase in the minimum education requirement in the recruitment process, change grade / group initial positions when the employee was appointed.
Dengan melihat proporsi bisnis terbesar yang dijalankan PT Pos Indonesia (Persero) saat ini serta mengikuti perkembangan aspek hukum mengenai outsourcing, disadari bahwa adanya karyawan outsourcing di bagian mail collection dan mail delivery yang merupakan rangkaian proses dari bisnis surat dan paket memiliki risiko hukum bagi PT Pos Indonesia
By looking at the proportion of the largest business run by PT Pos Indonesia (Persero) now and follow the development of the legal aspects regarding outsourcing, realizing that their outsourced employees at the mail collection and mail delivery were a series of processes of business letters and packages have a legal risk for PT Pos Indonesia (Persero). In this case, the HR
233
234
(Persero). Dalam hal ini, fungsi SDM dituntut untuk segera menyiapkan strategi dan inisiatif dalam upaya memitigasi risiko hukum tersebut.
functions required to immediately prepare a strategy and initiatives in an effort to mitigate the legal risks.
Proporsi karyawan tetap di PT Pos Indonesia (Persero) adalah karyawan dalam rentang usia 49-54 tahun yang secara umum sudah menduduki posisi-posisi struktural ataupun fungsional yang tinggi dan strategis di dalam struktur organisasi perusahaan. Tingginya proporsi karyawan dalam rentang usia ini menyebabkan potensi terjadinya generation gap pada posisi-posisi tersebut sehingga regenerasi jabatan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila fungsi SDM sudah menjalankan rencana suksesi dengan lebih terarah dan terencana seyogianya regenerasi jabatan berlangsung dengan lancar.
The proportion of permanent employees at PT Pos Indonesia (Persero) is an employee in the age range 49-54 years are generally already occupy positions of structural or functional high and located in the organizational structure of the company. The high proportion of employees in this age range causing potential generation gap in positions, so that the regeneration of office does not run as expected. If the HR function is already running a succession plan with better planned and regeneration of positions should take place smoothly.
Tingginya jumlah karyawan yang akan pensiun atau memasuki masa pensiun dalam waktu lima tahun mendatang, diikuti oleh meningkatnya kebutuhan dana pensiun karyawan yang harus ditanggung oleh PT Pos Indonesia (Persero). Kewajiban pembayaran dana pensiun yang diperkirakan akan meningkat tajam dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan merupakan salah satu poin yang patut mendapatkan perhatian, terutama mengenai masalah sumber pendanaannya.
The high number of employees who will retire or retire within the next five years, followed by increases in employee pension fund needs to be borne by PT Pos Indonesia (Persero). Liabilities of pension payments are expected to rise sharply within the next few years is one of the points that deserve attention, especially on the issue of funding sources.
Fungsi SDM saat ini telah menjalankan insiatif-inisiatif untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas individu PT Pos Indonesia (Persero), beberapa di antaranya adalah melalui pembenahan demografi jumlah karyawan PT Pos Indonesia (Persero) baik karyawan permanen ataupun tenaga kontrak (outsourcing) berdasarkan tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan masa kerja. Di samping itu juga telah dilakukan penyusunan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan baik soft skill maupun technical skill, menyelenggarakan program pelatihan bagi karyawan dari berbagai jenjang jabatan, melaksanakan rekrutmen dengan membuka kesempatan kepada tenaga-tenaga berpengalaman selain merekrut lulusan sarjana baru, lulusan Politeknik PT Pos Indonesia (Persero), ataupun tenaga kerja kontrak (outsourcing) yang ada. Fungsi SDM juga memfasilitasi kebutuhan unit bisnis dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya melalui transfer dan rotasi karyawan sebagai bagian dari pengembangan karir mereka.
HR function is now running initiatives to improve the performance and productivity of the individual PT Pos Indonesia (Persero), some of which is through the improvement of the demographic number of employees of PT Pos Indonesia (Persero) either a permanent employee or contractor (outsourcing) by level of education, age, gender, and tenure. In addition it also has made the preparation of the competencies required of companies both soft skills and technical skills, training programs for employees from various hierarchy, carrying out recruitment opportunities for experienced personnel in addition to recruiting graduates new undergraduate, graduate Polytechnic PT Pos Indonesia ( Persero), or contract labor (outsourcing) there. HR function also facilitates the needs of the business unit to meet the needs of its workforce through the transfer and rotation of employees as part of their career development.
Namun demikian, hasil penerapan insisiatif-inisiatif yang telah dijalankan fungsi SDM belumlah sempurna dan beberapa di antaranya baru mulai berjalan, sehingga perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar menghasilkan layanan SDM yang semakin berkualitas dalam menunjang keberhasilan unit bisnis dan perusahaan. Salah satu upaya peningkatan tersebut adalah melalui peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan unit bisnis terkait untuk memastikan bahwa inisiatif fungsi SDM yang telah dilakukan sudah sejalan dengan pemenuhan kebutuhan bisnis mereka. Selain itu, melalui penerapan standar kinerja dan adanya target-target yang spesifik, terukur, realistis, dan memiliki batas waktu di dalam fungsi SDM serta adanya proses pemantauan atas progress keberhasilan terhadap inisiatif yang dilakukan secara periodik, diharapkan peranan sentral fungsi SDM akan semakin bergema.
Nevertheless, the results of applying insisiatif-initiatives that have been implemented HR function is not complete and some are just starting to walk, so it needs to be improved and enhanced to produce more qualified HR services to support the success of the business unit and company. One such improvement efforts is through increased communication and collaboration with the business units concerned to ensure that the initiative of the HR function has been done already in line with the fulfillment of their business needs. In addition, through the application of performance standards and their targets are specific, measurable, realistic and have a time limit in the HR function and the process of monitoring of the progress of the success of the initiatives carried out periodically, expected the central role of the HR function will be echoed.
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian Human Resources Based on Employment Status
Realisasi Program Pendidikan & Pelatihan Tahun 2015 Realization of Education & Training Programs In 2015
Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia PT Pos Indonesia (Persero) selama 2015 telah menjalankan program pendidikan dan pelatihan bagi semua jenjang karir dengan anggaran sebesar Rp8 Miliar.
NO
PROGRAM KERJA
JUMLAH PELATIHAN S.D TRIWULAN III A.
PELATIHAN KORPORASI
1
POK Intake S-1 dan D-3
2
Pelatihan Calon Kepala Kantor Pos Cabang
3
Supervisor Competency Training
4
Pelatihan Calon Asesi Regional V Bandung
5
LATPIM I,II dan III JUMLAH PELATIHAN KORPORASI
To increase the competence of human resources during 2015 PT Pos Indonesia (Persero) has run education and training programs for all levels of career with a budget of Rp8 Billion.
JUMLAH KELAS
TOAL PESERTA
JAMLAT
TOTAL JAMLAT PESERTA
328
9198
8096
251895
7
212
712
74992
3
48
8
384
10
260
720
75376
B
PELATIHAN FUNGSIONAL
1
Pelatihan Basic dan Intermediate Banking Knowledge
3
46
48
736
2
Pelatihan Sertifikasi Qualified Internal Auditor Tingkat Dasar, Lanjutan dan Manajerial
3
72
264
6312
3
TOT Mobile Post Payment
1
25
16
400
4
Inhouse Training Pendidikan Khusus Profesi Advokat
1
34
48
1632
5
Pelatihan Job Evaluation
1
20
16
320
6
Pelatihan Proses Penyetahunan SPT
1
45
16
720
7
Pelatihan Product Konowledge untuk Agent Contact Center
1
36
16
576
8
Pelatihan N2 Online
11
330
16
5280
9
Pelatihan SIM Konsfila
8
370
128
5920
10
Pelatihan Mpospay
6
200
96
3200
36
1178
664
25096
1
6
24
144
JUMLAH PELATIHAN FUNGSIONAL C
SEMINAR/WORKSHOP DN
1
Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
235
PROGRAM KERJA
2
Workshop Sinergitas Implementasi GCG dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggulan (KPKU)
1
2
8
16
3
Workshop Penyusunan Annual Report (AR) yang berbasis implentasi GCG
1
2
8
16
4
Seminar & Workshop ISO 9001;2015 dan ISO 145001;2015
1
2
8
16
5
Ujian Profesi Advokat Gelombang II Tahun 2015 - PERADI
1
1
8
8
6
E-Banking Fraud Course : Mencegah Modus Kejahatan pada Layanan E-Banking
1
2
24
48
7
Workshop dan Sertifikasi Kompetensi Ahli Muda (SKA) Manajemen Proyek
1
3
16
48
8
Workshop Pengadaan TI Bersertifikat
1
1
24
24
9
Seminar Discussion Forum & Sharing Best Practices | Business Judgement Rule
1
3
8
24
10
Diklat Brevet Pajak A-B Terpadu dan Akuntansi
1
2
176
176
11
Pelatihan Teknik E-Procurement/SPSE
1
1
16
32
12
Seminar Nasional Asossoaso Auditor Internal 2015 | "Peranan Auditor Internal dalam rangka efektivitas Tata Kelola, Manajemen Resiko dan Pengendalian Internal
1
3
8
8
13
Seminar "Strong Leadership for Storng Hope in 2016"
1
3
8
24
14
HR Expo 2015 | Developing High Performance & Integrity in The Competitive Era
1
3
16
48
15
Diklat Khusus bagi Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI)
1
1
56
56
15
33
408
688
JUMLAH SEMINAR/WORKSHOP DN
236
JUMLAH KELAS
TOAL PESERTA
JAMLAT
TOTAL JAMLAT PESERTA
NO
D
SEMINAR/WORKSHOP LN
1
World Mail and Express Asia Pacific 2015
1
2
24
48
2
Universal Service and Practical Regulation Course (USPR)- Master Class for 2015 APPC
1
2
88
176
3
Workshop & Conference on Postal Payment Service 2015, Paris Perancis
1
2
24
48
4
Universal Postal Union - Administrative Council Meeting
1
1
48
48
5
Market Force - Post & Parcel Services Asia Pacific Conference
1
1
12
12
6
Asean Postal Business Meeting
1
2
24
48
7
International Executive Development di Raffi Akhmed Kidwal National Postal Academy I
1
2
88
176
JUMLAH SEMINAR/WORKSHOP LN
7
12
308
556
E
APPC KURSUS REGULER
1
Costing and Pricing (CPC)
1
2
120
240
2
Express Mail Service (EMS)
1
3
120
360
JUMLAH APPC KURSUS REGULER
2
5
240
600
a. Aplikasi Pos Remitance
4
61
2
122
b. Budaya Perusahaan Cinta Pos
1
32
2
64
c. Prinsip 5R
1
19
2
38
d. Kompetensi Antaran (Pra Antaran)
3
67
2
134
F
KNOWLEDGE MANAGEMENT
1
E-Learning
NO
PROGRAM KERJA
JUMLAH KELAS
TOAL PESERTA
JAMLAT
TOTAL JAMLAT PESERTA
e. Pospay
2
44
2
88
f. Agenpos
1
10
2
20
g. Layanan Pos International
1
6
2
12
h. SOP e-batarapos
1
7
2
14
i. Pelatihan PASTI
2
11
2
22
j. Sales Force (UPT)
2
3
2
6
k. i-Pos Web Based Collecting
5
41
2
82
l. Pos Expres, Pos Kilat Khusus dan Pos Kilat
3
3
2
6
m. Paket Prioritas
1
2
2
4
n. Modul Layanan pos Bisnis
1
2
2
4
o. E-Commerce
1
1
2
2
p. Internet Marketing
1
2
2
4
30
311
32
622
JUMLAH PELATIHAN TRIWULAN IV 2015
100
1799
2372
102938
TOTAL SD TRIWULAN IV-2014
428
10997
10468
354833
JUMLAH KNOWLEDGE MANAGEMENT
TOTAL JAMLAT*PESERTA/JUMLAH PEGAWAI
18.83
237
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Composition of Human Resources by Education
URAIAN JENJANG PENDIDIKAN
1
2
2015
3
4
5
5
5
Doktor/S3
QUALIFICATION
1
Doktor/S3
2
Pasca Sarjana/S2
154
167
post Sarjana/S2
3
Sarjana/S1
1.972
2.263
Sarjana/S1
4
Sarjana Muda (D I-D III)
1.059
1.276
Bachelor (D I-D III)
5
SLTA dan Sederajat
12.659
12.367
High school and equivalent
6
SLTP dan Sederajat
2.208
2.025
Junior and Equal
7
SD dan Sederajat
1.335
739
PRIMARY and Equal
19.392
18.842
AMOUNT
JUMLAH
238
COMMENTARY
2014
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Level Organisasi Composition of Human Resources by Organisation
NO 1 A 1 2 3 B C
POSITION
2015
2
3
MANAJERIAL (STRUKTURAL & FUNGSIONAL) PUSAT Director of Subsidiary Company Sekretaris Perusahaan Kepala Satuan Pengawas Internal Kepala Change Management Office Wakil Kepala Change Management Office Vice President
9 1 1 1 1 40
Deputi Satuan Pengawas Internal Kepala Proyek Wakil Kepala Proyek Manajer Manajer Proyek Sekretaris Proyek Asisten Manajer Fungsional Perusahaan Auditor Staf Jumlah Pusat REGIONAL Kepala Area Deputi di Regional I-XI Kaper SPI di Perwakilan Area I-XI Wakil Kepala SPI Perwakilan di Area I-XI Fungsional Perusahaan di Kantor Area I-XI Auditor di Kantor Perwakilan SPI di Area I-XI Manajer di Area I-XI Asisten Manajer di Area I-XI Staf Jumlah Regional UNIT PELAKSANA TEKNIS Para Kepala Kantor Pos tipe A s.d. E Wakil Kepala Kantor Pos tipe A s.d. E Manajer di Kantorpos tipe A s.d. E Asman di Kantor Pos type A-E Kepala Kantor Pos Cabang Fungsional Perusahaan di Kantor Pos type A-E Staf Jumlah UPT Non Job/CBS/MPP/CLTP Pengkaryaan/penugasan khusus Jumlah Operator JUMLAH SDM
3 4 1 100 15 3 36 341 21 269 846 11 34 11 10 158 62 149 233 316 984 211 52 1,838 104 3,524 390 9,304 15,423 1,459 130 1,589 18,842
239
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia Composition of Human Resources by Age
USIA
2015
AGE
1
>51
4.050
4.590
>50
2
45 – 50
7.969
7.670
45 – 50
3
40 – 44
3.394
2.555
40 – 44
4
35 – 39
1.385
1.342
35 – 39
5
30 – 34
1.138
1.262
30 – 34
6
25 – 29
1176
1.177
25 – 29
7
> = 24
280
246
> = 24
19.392
18.842
AMOUNT
JUMLAH
240
2014
Untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi karyawan saat pensiun, Perusahaan mengikut-sertakan karyawan dalam program pensiun sebagai berikut
NO 1.
To provide continuity for the employee retirement income, incorporating company employees in the pension plan as follows
PERSYARATAN KARYAWAN THIS TYPE OF RETIREMENT PLAN
JENIS PROGRAM PENSIUN THIS TYPE OF RETIREMENT PLAN
Karyawan yang masuk bekerja sampai dengan 31 Desember 2009. Employees who go to work until 31 December 2009.W
1. Diikutkan dalam program pensiun manfaat pasti pada Dana Pensiun Pos (Dapenpos). Included in the retirement benefits must be on a pension fund the post (Dapenpos). A.
Iuran pensiun manfaat pasti terbagi dua:
Retirement benefits dues must be divided into two: 1. Iuran Normal, The Normal Dues, Yang merupakan tanggungan karyawan ditetapkan sebesar 5% x Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP). Who is a dependent employee is assigned a 5% x Earnings Basic Pension (PHDP). Sedangkan yang menjadi tanggungan Perusahaan ditetapkan sebesar 13.50% x Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP). While being a dependent Company set of 13% x Base Retirement Income (PHDP). 2. Iuran Tambahan (PSL), seluruhnya merupakan tanggungan Perusahaan yang besarnya berdasarkan perhitungan Aktuaris terakhir. Additional dues (PSL), the Company is entirely dependent upon the calculation of the magnitude of the Actuary. B. Besarnya PHDP adalah : The magnitude is PHDP
1. Bujangan : 130% x Gaji Pokok The Bachelor: 130% x base salary 2. Berkeluarga : 146% x Gaji Pokok Family: 146% x base salary Jenis-jenis Manfaat Pensiun C. Types of pension benefits 1. Manfaat Pensiun Normal Normal Retirement Benefits 1. Manfaat Pensiun Dipercepat Pension Benefits Accelerated 2. Hak Pensiun Tunda Pension Rights Of Delay 3. Manfaat Pensiun cacat Disability Retirement benefits 4. Manfaat Pensiun Janda/Duda dan anak. Pension benefits the Widow/Widower and children. Setiap dua tahun sekali besar manfaat Pensiun dari DapenD. pos naik 6% dari manfaat pensiun pokok bulan Desember tahun sebelumnya.
241
NO
PERSYARATAN KARYAWAN THIS TYPE OF RETIREMENT PLAN
JENIS PROGRAM PENSIUN THIS TYPE OF RETIREMENT PLAN 2. T erhitung 1 Desember 2016, diikutkan pada Program Jaminan Pensiun yang di selenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK). A.
Dasar penyelenggaraan program 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2-11 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun
B. Iuran Jaminan Pensiun dibayar setiap bulan, sebesar 3% dari upah dan ditanggung bersama antara Perusahaan dan Karyawan dengan ketentuan : 1. Ditanggung oleh Karyawan sebesar 1% (satu persen) dari upah setiap bulan. 2. Ditanggung oleh Perusahaan sebesar 2% (dua persen) dari upah setiap bulan.
2.
Karyawan yang masuk bekerja terhitung mulai 1 Januari 2010.
1. Diikutsertakan pada program pensiun iuran pasti . Saat ini Perusahaan bekerjasama dengan DPLK BNI.
Employees who enter work calculated from January 1, 2010.
Included in the defined contribution retirement plan for sure. Currently the company is collaborating with the DPLK BNI. A. Program Pensiun Iuran Pasti, tidak ada IUran Tambahan (PSL) dari perusahaan. Defined contribution retirement plan for certain, there is no Additional Dues (PSL) from the company. B. Besar Iuran yang ditanggung oleh Karyawan maupun Perusahaan sama dengan prosentase Iuran untuk manfaat pasti. Of the Dues paid by the Employee or the company equal to the percentage of Dues for the benefit of certain Yang merupakan tanggungan karyawan ditetapkan sebesar 5% x Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP). Who is a dependent employee is assigned a 5% x Earnings Basic Pension (PHDP). Sedangkan yang menjadi tanggungan Perusahaan ditetapkan sebesar 13.50% x Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP). While being a dependent Company set of 13% x Base Retirement Income (PHDP). C. Besarnya PHDP adalah : The magnitude is PHDP 1. Bujangan : 130% x Gaji Pokok The Bachelor: 130% x base salary 2. Berkeluarga : 146% x Gaji Pokok Family: 146% x base salary D. Besar manfaat program iuran pasti Big benefits program dues must Adalah : Besar Premi Yang Terkumpul + Hasil Pengembangan. Is A Large Accumulated Premiums: + Results Of Development.
242
NO
PERSYARATAN KARYAWAN THIS TYPE OF RETIREMENT PLAN
JENIS PROGRAM PENSIUN THIS TYPE OF RETIREMENT PLAN 2. T erhitung 1 Desember 2016, diikutkan pada Program Jaminan Pensiun yang di selenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK). A.
Dasar penyelenggaraan program 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2-11 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun
B. Iuran Jaminan Pensiun dibayar setiap bulan, sebesar 3% dari upah dan ditanggung bersama antara Perusahaan dan Karyawan dengan ketentuan : 1. Ditanggung oleh Karyawan sebesar 1% (satu persen) dari upah setiap bulan. 2. Ditanggung oleh Perusahaan sebesar 2% (dua persen) dari upah setiap bulan.
3.
Karyawan yang masuk bekerja terhitung mulai 1 Desember 2015.
diikutkan pada Program Jaminan Pensiun yang di selenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK). A.
Dasar penyelenggaraan program 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2-11 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun
Iuran Jaminan Pensiun dibayar setiap bulan, B. sebesar 3% dari upah dan ditanggung bersama antara Perusahaan dan Karyawan dengan ketentuan : 1. Ditanggung oleh Karyawan sebesar 1% (satu persen) dari upah setiap bulan. 2. Ditanggung oleh Perusahaan sebesar 2% (dua persen) dari upah setiap bulan
243
244
SARANA PRODUKSI
MEANS OF PRODUCTION Untuk mendukung kualitas layanan serta untuk meningkatkan jangkauan layanan yang diselenggarakan perusahaan, maka perlu dukungan ketersediaan sarana operasional yang layak. Kebijakan yang dilakukan perusahaan tahun 2015 untuk meningkatkan coverage layanan khususnya untuk layanan jasa keuangan dengan mengembangkan jumlah outlet melalui strategi keagenan.
To support the quality of service and to increase the range of services held company, it is necessary to support the availability of viable operations. Policy of the company in 2015 to improve service coverage, especially for financial services by developing a number of outlets through the agency strategy.
Posisi sarana produksi (pelayanan fisik) pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:
The position of the means of production (physical service) at the end of 2015 are as follows:
Sarana Produksi / Pelayanan Fisik Means of Production / Physical Care
No
Uraian
Jumlah Unit Total Unit 2014
2015
Briefing
1
Kantor Pos
4.391
4.561
Post Office
2
Unit Pelayanan Pos Bergerak
1.833
1.837
Mobile Service
3
Unit Pelayanan Pos Lainnya
28.899
40.652
Other Postal Service
JUMLAH
35.123
47.050
TOTAL
Komposisi Sarana Produksi/Pelayanan Fisik
Pengiriman surat, barang dan jasa keuangan yang didukung oleh jaringan fisik, kantor pos, agen pos dan dihubungkan dengan jaringan TI secara terintegrasi menjadi gambaran PT Pos Indonesia (Persero) sebagai satu kesatuan.
Mail delivery, goods and financial services are backed by a physical network, post office, agenpos and associated with IT network integrated into the image of PT Pos Indonesia (Persero) as a whole.
245
TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY Sebagai bagian dari Direktorat Jasa Keuangan dan Teknologi, Fungsi TI PT Pos Indonesia (Persero) berperan sebagai penyelenggara teknologi dalam mendukung operasional fungsi bisnis dan fungsi pendukung perusahaan.
As part of the Financial Services and Technology Directorate, IT Function PT Pos Indonesia (Persero) serves as the organizer of technology in supporting operational business functions and support functions of the company.
Aktivitas utama fungsi TI bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan layanan TI untuk kepentingan perusahaan yang meliputi: • Perencanaan strategi, kebijakan sistem TI, dan otomasi. • Pengembangan arsitektur TI. • Perancangan, pengembangan sistem, dan solusi TI. • Pengelolaan mutu layanan TI.
The main activities of the IT function aims to meet the demand for IT services for the benefit of the company include: • Planning strategies, policies IT systems, and automation. • Development of the IT architecture. • Design, development systems, and IT solutions. • Quality management of IT services.
Layanan Fungsi TI meliputi penyelenggaraan aplikasi dan sistem untuk fungsi bisnis dan pendukung perusahaan, serta infrastruktur TI untuk mendukung operasional layanan TI PT Pos Indonesia (Persero) hingga di kantor-kantor pos di seluruh wilayah di Indonesia. Teknologi akan menjadi platform yang mengintegrasikan PT Pos Indonesia (Persero), baik melalui kantor-kantor pos di seluruh Indonesia maupun bisnis PT Pos Indonesia (Persero) secara menyeluruh.
Services IT functions include the implementation of applications and systems for business functions and supporting companies, as well as the IT infrastructure to support the operations of IT services PT Pos Indonesia (Persero) up at post offices in all regions in Indonesia. Technology will be a platform that integrates PT Pos Indonesia (Persero), either through post offices throughout Indonesia and PT Pos Indonesia (Persero)’s overall business.
Dalam mendukung kegiatan operasional bisnis perusahaan, Fungsi TI menyediakan aplikasi dan sistem yang dibutuhkan oleh fungsi bisnis meliputi:
In support of the company’s business operations, IT function provides applications and systems needed by the business functions include:
Bisnis Surat dan Paket
Business Letters and Packages
1.
1.
2.
3.
4. 5.
2.
3.
4. 5.
Integrated Post Operation System (IPOS) for letters and packages business operations, which include the process of Collecting, Processing, Transporting, and Delivery. Direct Mail, which is the main application in Admail service to print a letter with the functions of printing, folding, and enveloping. Warehouse Management System (WMS), which is the system used in the management/warehouse management PT Pos Indonesia (Persero) Sales Taskforce, the application used for the sales activities of business letters and packages. Portable Data Terminal (PDT), which is now used for business operations in the greater Jakarta area.
Bisnis Jasa Keuangan
Business Financial Services
1.
1.
2.
3.
246
Integrated Post Operation System (IPOS) untuk operasional bisnis surat dan paket, yang mencakup proses Collecting, Processing, Transporting, dan Delivery. Direct Mail, yaitu aplikasi utama dalam layanan Admail untuk mencetak surat dengan fungsi printing, folding, dan enveloping. Warehouse Management System (WMS), yaitu sistem yang digunakan dalam pengelolaan/manajemen gudang PT Pos Indonesia (Persero) Taskforce Sales, yaitu aplikasi yang digunakan untuk aktivitas penjualan bisnis surat dan paket. Portable Data Terminal (PDT), yang saat ini telah digunakan untuk operasional bisnis di daerah Jakarta dan sekitarnya.
Sistem Layanan Jasa Keuangan, yaitu sistem yang digunakan untuk memproses transaksi layanan jasa keuangan berbasis tunai (cash-based), dengan modul Giro, Fund Distribution, Remitansi, dan SOPP. Aplikasi Mobile Agent, yaitu aplikasi perangkat mobile berbasis platform Android yang diperuntukkan untuk agen dengan fungsi layanan SOPP. Sistem Agency, yaitu sistem yang digunakan untuk memproses transaksi layanan jasa keuangan yang dilakukan melalui agen.
2.
3.
System Services Financial Services, which is the system used to process transactions in cash-based financial services (cash-based), with modules Giro, Fund Distribution, Remittances, and SOPP. Application of Mobile Agent, which is an application-based mobile device Android platform dedicated to agents with SOPP service functions. Systems Agency, which is the system used to process financial services transactions conducted through agents.
Bisnis Ritel
Retail Business
1.
1.
2.
Sistem Manajemen Informasi Ritel (SIM Ritel), yaitu sistem yang digunakan untuk pengelolaan bisnis ritel PT Pos Indonesia (Persero). Galeripos.com, website e-commerce PT Pos Indonesia (Persero).
2.
Retail Information Management System (SIM Retail), which is the system used for the management of the retail business of PT Pos Indonesia (Persero). Galeripos.com, e-commerce websites PT Pos Indonesia (Persero).
Bisnis Properti
Business Property
Sistem Manajemen Informasi Properti (SIM Properti), yaitu sistem yang digunakan untuk pengelolaan seluruh properti PT Pos Indonesia (Persero).
Property Information Management System (MIS Property), which is the system used for the management of all property PT Pos Indonesia (Persero).
Selain aplikasi/sistem di atas, terdapat aplikasi/sistem yang digunakan dalam mendukung layanan seluruh fungsi bisnis, yang meliputi: • Sistem Agensi Terpadu, yaitu sistem untuk memproses transaksi layanan PT Pos Indonesia (Persero) yang digunakan oleh agen. • Corporate Customer PT Pos Indonesia (Persero) (CCPI), yaitu website pengecekan status pengiriman bagi pelanggan korporat. • Sistem Loket Terpadu, yaitu sistem point-of-sales yang digunakan di kantor-kantor pos.
In addition to application / system above, there are applications / systems used in support of services across business functions, which include: • Integrated Agency system, ie a system for transaction processing services PT Pos Indonesia (Persero) and used by the agent. • Corporate Customer PT Pos Indonesia (Persero) (CCPI), which is a website check delivery status for corporate customers. • Integrated Counter System, which is a point-of-sales are used in post offices.
Fungsi TI juga turut serta menyelenggarakan aplikasi dan sistem untuk mendukung fungsi-fungsi pendukung, yang antara lain adalah sebagai berikut:
IT function also participated organized to support the application and system support functions, which include the following:
Fungsi Akuntansi dan Keuangan
Functions Accounting and Finance
1.
1.
2. 3.
SIMAKPOS, yang merupakan sistem pelaporan keuangan dari kantor UPT ke kantor Area. ITEMS, yaitu treasury management system PT Pos Indonesia (Persero). SPK, yaitu sistem pelaporan keuangan sebagai pendukung fungsi SIMAKPOS.
2. 3.
SIMAKPOS, which is a financial reporting system from office to office Unit Area. ITEMS, ie treasury management system PT Pos Indonesia (Persero). SPK, the financial reporting system as a supporting function SIMAKPOS.
Fungsi SDM
HR Function
Sistem Informasi Manajemen SDM (SIM SDM), yaitu sistem untuk pengelolaan dan pendukung operasional SDM.
Human Resource Management Information System (MIS HR), a system for human resource management and operational support.
Fungsi Aset dan Pengadaan
Assets and Procurement function
1.
1.
2.
Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM Aset), yaitu sistem untuk pengelolaan aset perusahaan E-Procurement, yaitu sistem yang digunakan untuk operasional pengadaan di perusahaan
Selain aplikasi dan sistem yang ditujukan untuk operasional fungsi bisnis dan pendukung, terdapat pula aplikasi dan sistem internal lainnya, seperti Data Warehouse dan Executive Information System (EIS) untuk pelaporan bagi manajemen PT Pos Indonesia (Persero), POS Call 161 dan Customer Complaint Handling (CCH) untuk layanan
2.
Asset Management Information System (MIS Asset), a system for asset management companies E-Procurement, which is the system used for the procurement operations in the company
In addition to the application and operating system intended for business and support functions, there are also other applications and internal systems, such as the Data Warehouse and Executive Information System (EIS) for reporting to the management PT Pos Indonesia (Persero), POS Call 161 and
247
Customer Service PT Pos Indonesia (Persero), E-office untuk surat dinas, dan Helpdesk untuk layanan IT support.
Customer Complaint Handling (CCH) for services Customer Service PT Pos Indonesia (Persero), E-office for official letters, and Helpdesk for IT support services.
Untuk infrastruktur TI, PT Pos Indonesia (Persero) memiliki cakupan jaringan yang luas yaitu lebih dari 3.800 kantor pos di Indonesia. Saat ini sekitar 2.520 kantor pos telah menggunakan koneksi kabel jaringan dedicated dan sisanya menggunakan koneksi GPRS.
For IT infrastructure, PT Pos Indonesia (Persero) has extensive coverage of more than 3,800 post offices in Indonesia. Currently around 2,520 post offices have been using a dedicated network cable connection and the rest using a GPRS connection.
Saat ini, terdapat beberapa rencana pengembangan atau penyempurnaan TI baik dari sisi aplikasi/sistem dalam upaya dan infrastruktur terkait rencana pengembangan perusahaan ke depan dan sebagai solusi dari sistem informasi yang tidak terintegrasi.
Currently, there are several plans IT development or improvement both in terms of applications / systems and related infrastructure in an effort to plan the future development of the company and as a solution of integrated information systems.
Tidak adanya integrasi antara aplikasi yang digunakan di operasional bisnis dengan aplikasi fungsi pendukung berdampak pada masalah dalam proses pelaporan keuangan. Saat ini SIMAKPOS digunakan hanya di sebagian UPT, dan sebagian UPT lainnya menyiapkan laporan secara manual untuk dilaporkan ke area, yang selanjutnya dilaporkan ke kantor pusat. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dan ketidakakuratan laporan keuangan.
The lack of integration between the applications used in business operations with application support functions impact on the problems in the financial reporting process. Currently SIMAKPOS used only in the most UPT, and some other UPT manually prepare a report to be reported to the Area, which in turn reported to the central office. This leads to delays and inaccuracies in the financial statements.
Program Kerja IT NO.
KODE PROKER
PROGRAM KERJA
URAIAN DAN RINCIAN
TRIWULAN
PROGRAM KERJA I
II
III
IV
DIREKTORAT TEKNOLOGI DAN JASA KEUANGAN (Divisi Pranbang TI) 39.
40.
41.
248
II/BANGTEK/B
II/BANGTEK/B
II/BANGTEK/B
Whistle Blower System
Permintaan dokumen prasyarat pengembangan aplikasi kepada VP Manajemen Risiko dan GCG, surat VP Pranbang TI no. POS.101012/150202
100
-
-
-
IPOS (upgrade)
a. Pemisahan database Point of Sales dengan IPOS
80
100
-
-
b. Pengembangan Online Shipping System (OSS) integrasi dan API
80
100
-
-
c. Pengembangan COD
80
100
-
-
d. Aplikasi Mail Collector
10
60
80
80
e. Integrasi layanan MLO pada aplikasi POSPAY
20
100
-
f. Mapping kodepos untuk layanan MLO pada IPOS
10
80
80
SOPP (upgrade)
g. Update versi IPOS web
85
h. Penangan kiriman KIS dan KKS
100
i. Update front end web
85
j. Update IPOS korporat hybrid
85
a. Migrasi modul pajak ke versi 4.01
100
-
-
-
b. Migrasi modul ticketing (KAI) ke versi 4.01
90
100
-
-
c. Migrasi modul perbankkan (BMI) ke versi 4.01
90
100
-
-
90
90
90
90
50
50
50
50
42.
II/BANGTEK/B
Integrasi Point of Sales
Penyelarasan bisnis proses melalui N2
43.
II/BANGTEK/B
Active Directory
Kajian penyesuaian Active Directory eksisting dengan ITIL V3
NO.
44.
45.
KODE PROKER II/BANGTEK/B
II/BANGTEK/B
PROGRAM KERJA
Integrasi Giropos
Penyempurnaan Aplikasi Layanan dan Pendukung
URAIAN DAN RINCIAN
TRIWULAN
PROGRAM KERJA I
II
III
IV
a. Develop service Weselpos untuk KIOSK
100
-
-
-
b. Develop service Pospay untuk KIOSK
100
-
-
-
c. Develop service Giropos untuk CMS
100
-
-
-
d. Interkoneksi dengan jaringan ALTO sebagai member
90
100
-
-
e. Interkoneksi dengan jaringan ALTO sebagai destination
90
100
-
-
f. Penambahan modul Telkomsel Pra Bayar, XL Prabayar, PLN Post Paid dan PLN Pre Paid, Weslpos Instan Kirim, Indosat Pra Bayar, Three Pra Bayar, Smart Fren Pra Bayar, PDAM Kab. Bandung, PSTN pada MPOSPAY
90
100
100
g. Penambahan modul Telkomsel Pra Bayar, XL Prabayar, PLN Post Paid dan PLN Pre Paid, Weslpos Intsan Kirim, Indosat Pra Bayar, Three Pra Bayar, Smart Fren Pra Bayar, PDAM Kab. Bandung, PSTN pada KIOSK
85
90
100
a. Penambahan layanan Cash to Account pada sistem RSPOS
100
-
-
-
b. Develop proses bisnis baru Weselpos kadaluarsa
100
-
-
-
c. Develop service Weselpos untuk Pospay, CIMB Niaga, BSM
100
-
-
-
d. Develop enrollment PKH dan Taspen
100
-
-
-
e. RSPOS update modul interface WU
50
f. RSPOS modul Eurogiro
50
g. RSPOS update modul DTOT (PPATK)
100
h. FDPOS Update reporting modul Asabri
100
i. FDPOS generate data PKH untuk Kemensos
100
j. Penambahan modul pengelolaan data untuk kepesertaan BPJS
60
80
90
100
k. Penambahan modul formasi SDM
10
10
25
25
l. Penambahan modul direktori job description
10
10
10
20
m. Pengembangan aplikasi master produk
45
45
45
45
n. Integrasi SIM SDM modul Kug-7 dengan SAP FICO
10
10
10
100
o. Update aplikasi FFP
80
80
100
-
p. Update dashboard SPI
100
-
-
-
q. Update SIM SDM ke versi 3.0
40
80
80
100
r. Penambahan reporting pada Aplikasi N2 Online
80
95
100
-
s. Update SIM SDM modul presensi (ganti device)
70
100
-
-
t. Develop e-Potpen
90
90
90
95
u. Upgrade aplikasi e-Procurement
90
90
95
100
v. Develop SIM SDM modul Kug-3
40
50
60
w. Develop SIM SDM modul ketidakhadiran pegawai
20
20
25
x. Develop SIM SDM modul piutang pegawai
20
20
20
249
NO.
250
KODE PROKER
PROGRAM KERJA
URAIAN DAN RINCIAN
TRIWULAN
PROGRAM KERJA I
II
III
IV
y. Pengembangan Agenpos Mail dan Parcel
100
-
-
-
z. Implementasi Ipos Web
100
-
-
-
aa. Pengembangan aplikasi Web Reporting
10
10
10
10
bb. Pengembangan Sales Forces
100
-
-
-
cc. Pengembangan CCIS
80
100
-
-
dd. Pengembangan lokasi dan sarana kerja, aplikasi dan SDM Pos Kurir
80
85
85
85
ee. Pengembangan PPKA untuk pengantar dan mandor
80
85
85
85
ff. Pengembangan Insentif Penjualan
80
80
80
80
gg. Aplikasi Antaran berbasis Android/PDT
100
-
-
-
hh. Tools monitoring kiriman Pos Internasional
10
10
10
10
ii. Pengembangan SLPP
100
-
-
-
jj. Pengembangan cargo haji dan TKI
100
-
-
-
kk. Notifikasi status penyerahan kiriman
100
-
-
-
ll. Pengembangan aplikasi WMS di gudang UPT
100
-
-
-
mm. Pengembangan canvasing (Mobile Transaction)
100
-
-
-
nn. Integrasi IPOS dengan Aplikasi Bea Cukai
100
-
-
oo. Loket korporat Hybrid
85
90
90
pp. Penyempurnaan aplikasi CCIS
80
100
-
NO.
KODE PROKER
PROGRAM KERJA
URAIAN DAN RINCIAN
TRIWULAN
PROGRAM KERJA I
II
III
IV
qq. Penambahan 27 modul PDAM pada Pospay di loket Kantor Pos dan loket Agen
100
-
-
-
rr. Penambahan 2 modul finance pada Pospay di loket Kantor Pos dan loket Agen
100
-
-
-
ss. Penambahan 3 modul perbankkan pada Pospay di loket Kantor Pos dan loket Agen
100
-
-
-
tt. Penambahan 7 modul pajak pada Pospay di loket Kantor Pos dan loket Agen
100
-
-
-
uu. Penambahan modul finance AEON kartu kredit dan cicilan pada Pospay
50
90
100
vv. Penambahan modul PDAM Silaupiasa Kisaran di loket agen
100
-
-
ww. Penambahan modul PDAM Probolinggo pada Pospay
100
-
-
xx. Update modul PDAM Semarang pada Pospay
100
-
-
yy. Penambahan modul PDAM Tirta Komodo Manggarai pada Pospay
100
-
-
zz. Penambahan modul PBB Bangka Induk pada Pospay
90
100
-
aaa. Penambahan modul PBB Kab. Bandung pada Pospay
100
-
-
bbb. Migrasi modul Tabungan BTN Cermat pada Pospay versi 4.0.3
10
40
100
ccc. SOPP penambahan produk Lipan Finance
100
ddd. SOPP penambahan produk BFI melalui switching Adins
100
eee. SOPP update denon untuk Smart Fren dan Orange TV
100
fff. SOPP penambahan produk orange TV post paid
100
ggg. SOPP penambahan produk Skynindo TV
100
hhh. SOPP penmabahan produk K-Vision
100
iii. SOPP penambahan produk Prudential
75
jjj. SOPP penambahan produk MNC shop & MNC play media
100
kkk. SOPP penambahan produk PDAM Balikpapan, PDAM Bontang, PDAM Sikka, dan PDAM Kuala Kurun (Gunung Mas)
75
lll. SOPP penambahan produk PBB Kota Padang, PBB Bengkayang
50
mmm.SOPP penambahan modul pembatalan layanan MLO di Main Agen
100
nnn. SOPP modul penyesuaian biaya admin PLN Non Taglis
100
ooo. SOPP penambahan produk BPJS
100
251
NO.
46.
KODE PROKER II/BANGTEK/B
PROGRAM KERJA
Sistem Informasi Perpajakan
URAIAN DAN RINCIAN
TRIWULAN
PROGRAM KERJA I
II
III
IV
a. Update Sistem Informasi Perpajakan modul PPh Pasal 4 ayat 2
100
-
-
-
b. Update Sistem Informasi Perpajakan modul PPh 23
100
-
-
-
c. Update Sistem Informasi Perpajakan modul PPN Keluaran
100
-
-
-
95
100
-
20
20
20
20
-
-
100
100
-
d. Update Sistem Informasi Perpajakan penyesuaian dengan E-Faktur Pajak 47.
II/BANGTEK/D
Portal Corporate
a. Draft dokumen analisis kebutuhan user
48.
II/BANGTEK/D
Pelatihan External
a. Penyusunan dokumen Training Need Analysis (TNA) Teknologi Informasi 2015 b. Usulan pelatihan ke LC
SIM KEUANGAN
MIS FINANCE
Latar Belakang Perkembangan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan persaingan bisnis yang ketat menuntut manajemen dapat mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. Oleh Karena itu perkembangan bisnis perusahaan harus mendapat dukungan teknologi yang mampu menyediakan data dan informasi secara cepat, akurat, dan terintegrasi melalui implementasi ERP (Enterprise Resource Planning). Pengembangan ERP berbasis SAP dilakukan oleh Proyek Penggembangan ERP yang mengembangkan sistem dan mengawal dengan penjelasan : 1. Implementasi SAP dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan Perusahaan dan pada tahap awal akan diimplementasikan modul FICO (Financial Accounting and Controlling) yang telah telah Go Live secara Nasional pada 2 Januari 2014 sebagaimana KD.96/Dirut/1113 tanggal 14 November 2013. 2. Implementasi SAP FICO selama tahun 2014 dan proses End Year Closing Report 2014, telah dilakukan meskipun masih memerlukan penyempurnaan sistem interface. 3. Sesuai RJP Perusahaan bahwa Implementasi ERP direncanakan akan dikembangkan ke Modul Human Resource Management (HCM) dan Material Management (MM), dan pada tahun 2014 masih dalam tahap preparasi. Maksud dan Tujuan a. Pelaksanaan Proyek dimaksudkan adalah untuk menjaga kelangsungan sistem eksisting (SAP FI-CO) dan melakukan pengembangan ERP berbasis SAP untuk modul Human Capital Management dan Material Management. b. Tujuan Proyek adalah :
252
Backgrounds The development of a business environment that is very fast and tight business competition demand management can make decisions quickly and accurately. Hence the development of the company’s business must be supported by technology that can provide data and information quickly, accurately, and integrated through the implementation of ERP (Enterprise Resource Planning). SAP-based ERP development carried out by the Project penggembangan that develops ERP systems and guarding the explanation: 1. SAP implementation is done in stages according to the needs of the Company and in the early stages will be implemented FICO module (Financial Accounting and Controlling) which has been nationally Go Live on January 2, 2014 as KD.96 / Managing Director / 1113 November 14, 2013. 2. SAP FICO implementation during 2014 and the Year End Closing Report 2014, has been carried out although it still requires improvement of the system interface. 3. In accordance RJP Company that ERP implementation is planned to be developed into Module Human Resource Management (HCM) and Materials Management (MM), and in 2014 was still in the stage of preparation. Goal and Purpose a. Project implementation is intended to maintain the continuity of the existing system (SAP FI-CO) and to develop the SAP based ERP Human Capital Management module and Materials Management. b. Project objectives are:
1)
Integrasi master data SAP, Change Management proses bisnis dan koordinasi dengan Konsultan; 2) Melakukan pra kondisi pengembangan ERP Berbasis SAP untuk sistem : a) Human Capital Management (HCM) b) Material Management (MM); 3) Bersama konsultan melakukan assessment dan analisa terhadap kebijakan dan sistem eksisting serta menetapkan model proses bisnis baru; 4) Menetapkan Scope of Project yang dituangkan dalam Grand Design Pengembangan ERP berbasis SAP untuk Modul Human Capital Management dan Material Management; Pengawalan proses studi/kajian perencanaan implementasi SAP modul HCM dan MM
Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan Implementasi ERP berbasis SAP di PT Pos Indonesia (Persero) meliputi : a. Support Implementasi SAP FICO yang dilakukan bersama Konsultan AGIT (PT. Astra Graphia Information Technology) dengan ruang lingkup sebagai berikut : 1) Strategi Support Implementasi 2) Aktivitas Support Implementasi: Problem Handling, Sharing knowledge, Maintenance Performance System, Year End Closing 2014, dan Customer Service Centre Handling 3) Service tambahan berupa Training HCM, MM dan SD (Sales Distrbution) 4) Hasil Pekerjaan (Deliverables) b.
Prakondisi penyiapan rencana implementasi SAP HCM-MM : 1) Penyusunan Organisasi Proyek 2) Penyiapan Kajian Perencanaan untuk implementasi SAP HCM-MM oleh Konsultan
1) Integration of SAP master data, Change Management business processes and coordination with consultants; 2) Conduct a pre-condition for the development of SAPbased ERP system: a) Human Capital Management (HCM) b) Materials Management (MM); 3) Joint consultants conduct an assessment and analysis of existing policies and systems as well as establish new business process model; 4) Determining the Scope of the Project as outlined in the Grand Design Development for the Module SAPbased ERP Human Capital Management and Materials Management; assist a process of study / research planning and implementation of SAP HCM module MM
The Scope The scope of activities of the SAP-based ERP Implementation in PT Pos Indonesia (Persero) includes: a. Support Implementation of SAP FICO Consultant conducted with agit (PT. Astra Graphia Information Technology) with the following scope: 1) Support Strategy Implementation 2) Implementation Support Activities: Problem Handling, Sharing knowledge, Maintenance Performance System, Year End Closing 2014, and the Customer Service Centre Handling 3) Service Training an additional form of HCM, MM and SD (Sales distrbution) 4) Results of Work (Deliverables) b. Preconditions preparation SAP HCM implementation planMM: 1) Preparation of Project Organization 2) Preparation of Planning Study for the implementation of SAP HCM-MM Consultant
253
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Simkugpos Berbasis SAP
Implementation Of Simkugpos Development Project SAP Fico
Fico
Based
Sesuai fungsinya, proyek pengembangan ERP bersama Konsultan memberikan Support implementasi selama tahun
According to its function, Project Development Consultant ERP together provide implementation support for the year 2014 to
1.
Strategi Support implementasi : Fase Suport dibagi dalam 2 fase dengan pola sebagai berikut : a. Fase On Site Support dimana pelaksanaan support oleh Konsultan dilakukan di kantor PT Pos Indonesia (Persero) Jakarta, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. b. Fase Remote Support dimana Konsultan akan mengerjakan pekerjaan/tiket dari PT Pos Indonesia (Persero) dengan sistem remote dari kantor Konsultan. Namun apabila pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan secara remote, maka konsultan akan menyelesaikan secara on site ke PT Pos Indonesia (Persero).
1. Support Strategy implementation: Suport phase is divided into two phases with the following pattern: a. On Site Support phase where the implementation of the support by the consultant conducted at the office of PT Pos Indonesia (Persero) Jakarta, whose implementation is tailored to the needs. b. Remote Support phase where the consultant will do the job / ticket from PT Pos Indonesia (Persero) with a remote system from the office Consultant. However, if the job can not be resolved remotely, the consultant will be on site to complete the PT Indonesian Post.
2.
Aktivitas Implementasi Support Selama pelaksanaan support implementasi tahun 2014, Tim Proyek bersama Konsultan telah memberikan support sebagai berikut : a. Problem Handling Konsultan akan membantu setiap problem yang disampaikan PT. PT Pos Indonesia (Persero) dan dengan segera memberikan solusi untuk setiap permasalahan tersebut. Konsultan juga memberikan
2014 guna mengawal pelaksanaan implementasi SAP FICO sampai implementasi berjalan stabil dan sekaligus melakukan prakondisi untuk persiapan implementasi SAP HCM-MM. Pelaksanaan support implementasi SAP FICO tahun 2014 dilakukan bersama konsultan AGIT selama periode tahun 2014 sampai dengan Year End Closing Report 2014, dengan strategi dan aktivitas support implementasi sebagai berikut :
254
oversee the implementation of SAP FICO implementation to implementation running stable and undergo a precondition for the preparation of the implementation of SAP HCM-MM. Support the implementation of SAP FICO implementation in 2014 performed with agit consultant during the period 2014 up to Year End Closing Report 2014, with the strategy and implementation support activities as follows:
2. Implementation Support Activity During the implementation of the support implementation in 2014, together with the Project Team Consulting has provided support as follows: a. Problem Handling The consultant will help each problem presented by PT. PT Pos Indonesia (Persero) and quickly provide solutions to each of these challenges. Consultants also provide advice and consultation to the Team PT. PT
saran dan konsultasi kepada Tim PT. PT Pos Indonesia (Persero) untuk transaksi-transaksi penting. Konsultan akan menyelesaikan setiap problem tersebut sesuai Service Level Agreement (SLA) yang telah disepakati. Transfer/sharing Knowledge : Untuk meningkatkan kompetensi SDM di Proyek ERP, Konsultan AGIT telah memberikan transfer/sharing knowledge secara on site ke PT. PT Pos Indonesia (Persero) yakni : khusus transfer knowledge BASIS, ABAP dan Process Integration. Selain itu Konsultan juga memberikan service tambahan berupa : Transfer knowledge SAP HCM, MM dan SD Maintenance Performance System Aktivitas Maintenance Performance System akan dilakukan oleh konsultan secara rutin 2 (dua) kali dalam seminggu dan Konsultan juga membantu dalam hal asistensi. Year End Closing 2014 Aktivitas ini telah dilakukan pada 1 (satu) minggu sebelum dan sesudah akhir tahun 2014, dan saat ini telah menghasilkan Report “Year End Closing 2014” Customer Service Call (CSC) Handling Konsultan menyediakan media untuk penyampaian problem yang dihadapi oleh User PT. PT Pos Indonesia (Persero) melalui CSC Handling dengan memasukkan tiket problem/request ke CSC Konsultan. Penyampaian problem dilakukan juga melalui media email/telpon ke Konsultan.
Pos Indonesia (Persero) for important transactions. The consultant will resolve any problem accordance Service Level Agreement (SLA) which has been agreed upon. b. Transfer / Knowledge sharing: To improve human resource competencies in ERP Project, Consultant agit has given transfer / sharing knowledge of on site to PT. PT Pos Indonesia (Persero) namely: Special transfer knowledge BASIS, ABAP and Process Integration. In addition, consultants also provide additional services such as: Knowledge transfer SAP HCM, MM and SD c. Maintenance Performance System Activities Maintenance Performance System will be conducted by consultants routinely 2 (two) times a week and consultants also help in terms of assistens.
Support implementasi SAP FICO 2014 berakhir pada 10 Januari 2015 dan telah menghasilkan Year End Closing 2014.
Support the implementation of SAP FICO in 2014 ended on January 10, 2015 and has produced a 2014 Year End Closing.
Selain mengawal pelaksanaan implementasi SAP FICO, Tim Proyek ERP juga melakukan prakondisi untuk persiapan implementasi SAP HCM dan MM pada tahun 2015 baik dari aspek SDM, Organisasi maupun studi kelayakan. Adapun aktivitas yang dilakukan adalah : a. Pemenuhan kebutuhan SDM untuk mengawal preparation dan implementasi SAP HCM dan MM b. Peningkatan kompetensi SDM melalui workshop dan training c. Penyiapan organisasi proyek pengembangan ERP termasuk tugas dan kewajiban dari masing-masing Tim Proyek, sebagaimana tertuang dalam KD.39/Dirut/0614 tanggal 30 Juni 2014. d. Melakukan proses pengadaan konsultan untuk pekerjaan studi/kajian perencanaan implementasi SAP modul HCM dan MM, yang saat ini masih dalam proses di Divisi Pengadaan dan diperkirakan akan selesai pada bulan Maret 2015.
In addition to oversee the implementation of SAP FICO implementation, ERP Project Team also conducted a precondition for the preparation of the implementation of SAP HCM and MM in 2015 both from the aspect of human resources, organization and feasibility studies. The activities carried out are: a. Meeting the needs of human resources to oversee preparation and implementation of SAP HCM and MM b. Increased HR competencies through workshops and training c. Preparation organization ERP Development Project including the duties and obligations of each Project Team, as stated in KD.39 / CEO / 0614 dated June 30, 2014. d. Consultant procurement process for the work study / review of the planning and implementation of SAP HCM modules MM, which is still in process in the Procurement Division and is expected to be completed in March 2015.
Manfaat/Output yang dihasilkan :
Benefits / Output generated:
1.
1. Financial Information System-based SAP modules Financial and Controlling (FICO), which has been implemented has provided the following output:
b.
c.
d.
e.
Sistem Informasi Keuangan berbasis SAP modul Financial and Controlling (FICO) yang telah diimplementasikan telah memberikan output sebagai berikut:
d. 2014 Year End Closing This activity has been carried out on 1 (one) week before and after the end of 2014, and today has resulted Report “Year End Closing 2014” e. Customer Service Call (CSC) Handling Consultants provide a medium for the delivery of the problems faced by User PT. PT Pos Indonesia (Persero) through the CSC Handling by entering the ticket problem / request to CSC Consulting. Submission of problems done also through the medium of email / phone to the Consultant.
255
a. Sistem informasi yang terintegrasi dari mulai frontend sampai dengan back-end, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan. b. Sistem informasi yang dapat memberikan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, rugi laba komprehensif, perubahan modal dan arus kas. Selain itu menghasilkan laporan akuntansi manajemen berupa laporan segmen profit center, laporan segmen per produk secara cepat untuk mendukung proses pengambilan keputusan Manajemen. c. Sistem informasi yang realtime dari semua kantor, sehingga mampu meningkatkan proses pengendalian dan menyediakan informasi yang cepat d. Sistem informasi yang cukup fleksible terhadap berbagai perubahan, tanpa mengurangi fungsi keamanan dan kehandalannya e. Sistem informasi yang dapat melakukan kontrol budget, sehingga realisasi anggaran dapat terkontrol dengan baik. 2.
256
Proses pengadaan konsultan untuk pekerjaan studi/kajian perencanaan implementasi SAP modul HCM dan MM, yang saat ini masih dalam proses pengadaan dan direncanakan pekerjaan kajian perencanaan tersebut baru akan dimulai pada awal bulan April 2015. Secara garis besar output dari kajian perencanaan tersebut adalah : a. Hasil pemetaan dan identifikasi potensi permasalahan terhadap proses bisnis dan sistem aplikasi yang saat ini digunakan di perusahaan b. Analisa kesenjangan antara kondisi saat ini yang didapat dari hasil pemahaman proses bisnis dan sistem aplikasi eksisting dengan proses bisnis standar yang ada di SAP khususnya modul HCM dan MM c. Draft Blueprint Business untuk imple men tasi SAP HCM-MM d. Usulan penetapan ruang lingkup implementasi SAP modul HCM dan MM serta membuat rencana aktivitas, perkiraan biaya, dan roadmap sebagai persiapan dalam implementasi SAP modul HCM dan MM e. Membuat Term of Reference (TOR) dan standarisasi penilaian untuk kebutuhan pemilihan Konsultan Implementor
a. Integrated information systems ranging from frontend to back-end, so as to improve the efficiency of work. b. Information systems that can provide financial statements of the financial position, comprehensive income, changes in capital and cash flow. Besides generating a report of the consolidated management accounting profit center segments, segment reporting per product quickly to support management decisionmaking process. c. Realtime information systems of all offices, so as to improve process control and provide quick information d. System is flexible enough information to various changes, without reducing the security function and reliability e. Information system that can control the budget, so the budget realization can be well controlled.
2.
The process of procurement of consultants to study the work / study planning and implementation of SAP HCM modules MM, which is currently still in the process of procurement and planning studies are planned work will begin in early April of 2015. Broadly speaking, the output of the planning study is: a. The results of the mapping and identification of potential problems to the business process and application systems that are currently used in the Company b. Analysis of the gap between the current state obtained from the understanding of business processes and systems existing applications with standard business processes in SAP HCM module and MM particular c. Draft Blueprint Business for implementation of SAP HCM-MM d. Proposed Scoping implementation of SAP HCM and MM modules and create activity plans, cost estimates, and roadmap in preparation for the implementation of SAP HCM module and MM e. Making the Term of Reference (TOR) and the standardization of assessment for election needs Implementor Consultant
257
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social and Environmental Responsibility
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PROGRAM PKBL SERTA KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
CSR AND PKBL PROGRAM AND COMMUNITY DEVELOPMENT
260
Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu kebijakan strategis perusahaan, sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.
Social and environmental responsibility is one of the Strategic policy of the company, as the company’s commitment to account for the impact of its operations in the dimension of social, economic, and environment, as well as constantly to keep the impacts contribute benefits to society and the environment.
PT Pos Indonesia (Persero) telah menjalankan tanggung jawab sosial salah satunya dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 13 September 2013 perihal Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan melalui pemanfaatan dana dari pembagian laba perusahaan.
PT Pos Indonesia (Persero) has run one of social responsibility in the form of community development and Partnership Program, in order to carry out the Regulations the Minister of SOE No. PER-05/MBU/2013 September 13, 2013 with Four Changes on the regulation of the Minister of State-owned enterprises no. PER-05/MBU/2007 about the Partnership Program State-owned enterprises with small businesses and Environmental Development Program through the utilization of the funds from the Division of profits of the company
1.
1.
Kebijakan Umum Program Kemitraan
Public Policy Partnership Program.
Kegiatan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) PT Pos Indonesia (Persero) dimulai pada tahun 1994, yang pada waktu itu berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro tanggal 28 Desember 1994 nomor: 222/Peg/Dirutpos/1994 dengan nama Gugus Bina Mitra Pos. Selanjutnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan No. 60/ KMK.016/1996 tanggal 9 Februari 1996 berubah menjadi Unit Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Seiring dengan perkembangan organisasi, berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.45/Dirut/0803 tanggal 21 Agustus 2003 Unit PUKK berubah menjadi Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (Unit PKBL) dengan mengacu kepada Keputusan Menteri BUMN Nomor: 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003.
The activities of the Partnership Program and Environmental Development Program (PKBL) PT Pos Indonesia (Persero) was started in 1994, which at the time was based on the decision of the Board of Directors of the public corporation and the Post on 28 December 1994 Giro number: 222/Peg/Dirutpos/1994 with the name Bina Cluster Partners of post. with reference to the decision of the Minister of Finance No. 60/KMK. 016/1996 dated 9 February 1996 turned into small business Coaching Units and cooperatives (PUKK). Along with the development of the Organization, based on the decision of the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) number: KD 45/Ceo/0803 dated 21 August 2003 PUKK Unit turned into a Unit of the Partnership Program and Environmental Development Program (PKBL Units) with reference to the decision of the Minister of SOE Number: 236/MBU/2003, 17 June 2003.
Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 10 November 2006 nomor: KD.65/ Dirut/1106 dilakukan penataan kembali organisasi Unit PKBL sedangkan pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 31 Agustus 2007 nomor: KD.45/Dirut/0807 Unit PKBL berubah menjadi Divisi PKBL, sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN tanggal 27 April 2007 Nomor: Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Based on the decision of the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) on November 10, 2006 number: KD 65/Ceo/1122 conducted organizational realignment of PKBL Units while in 2007 based on the decision of the Board of Directors of PT Pos Indonesia (Persero) on August 31, 2007 number: KD 45/Ceo/0807-PKBL Unit turned into a division of PKBL, in line with the regulations of the Minister of SOE dated 27 April 2007 number: Per-05/MBU/2007 about the Partnership Program State-owned enterprises With small businesses and Environmental Development Program.
Terkait dengan restrukturisasi PT Pos Indonesia (Persero), Organisasi dan Tata Kerja PKBL diatur kembali dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia
Related to the restructuring of the Postal Organization and governance, Indonesia Work PKBL re-arranged with the decision of the Board of Directors of PT Pos Indonesia
(Persero) tanggal 8 Juli 2012 Nomor: KD. 48/Dirut/1714 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero). Divisi Bina Lingkungan Perusahaan dipimpin oleh seorang Vice President (VP) dan membawahi dua bagian yaitu, Bagian PKBL dan Bagian CSR, Keuangan dan Umum.
(Persero) on July 8, 2012 number: KD. 48/Dirut/1714 about the Organization and working procedure of PT Pos Indonesia (Persero). Corporate & Environmental Development Division is headed by a Vice President (VP) and includes two parts, namely, part-PKBL and part of CSR, finance and the public.
Kegiatan pokok PKBL meliputi Program Kemitraan dalam bentuk pembinaan terhadap usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan Program Bina Lingkungan yang merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
Principal activities include the PKBL Partnership Program in the form of coaching against small businesses to become tough and self-sufficient through the utilization of the funds from the profit of SOE and Environmental Development Program which is a program of the social condition of community empowerment by SOE in STATEOWNED enterprises through the utilization of the funds from the profit of SOE.
Sejak Program Kemitraan dilaksanakan, hingga akhir 2015 tercatat 41.677 usaha kecil yang telah dibina yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui 26 Unit PKBL Daerah (Unit PKBLD) dengan total perputaran dana pinjaman (Dana Program Kemitraan) mencapai Rp499.497.025.134 Dana Kemitraan yang dikelola sebagian besar merupakan take over dari PT Telkom (Tbk) dan PT Indosat (Tbk) pada tahun 1996.
Since the Partnership Program was implemented, up to the end of 2015 recorded 41.667 small businesses that have been built throughout the territory of Indonesia through the 26 Regional units of PKBL (units PKBLD) with a total turnover of loan funding (Funding Partnership Program) reached Rp. Rp499.497.025.134,-. The Partnership Fund is managed largely take over from (Tbk) PT Telkom and PT Indosat (Tbk) in 1996.
Dana pinjaman yang diterima Mitra Binaan dipergunakan untuk tambahan modal kerja dan perluasan usaha. Banyak Mitra Binaan yang berhasil mengembangkan usahanya disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, namun tidak sedikit yang mengalami kegagalan bahkan mengalami kebangkrutan yang pada akhirnya meninggalkan piutang macet.
Loan funds received assisted SMEs used for additional working capital and expansion effort. Many assisted SMEs to successfully develop its business coupled with increased absorption of labour, but not the least a failure even Bankruptcy that ultimately leave bad debt.
Hingga akhir 2015 kolektibilitas sisa pinjaman (pinjaman umum dan khusus) adalah sebagai berikut:
Until the end of 2015 collectability the remainder of the loan (the loan special and General) as follows:
URAIAN
NILAI (RP.) - VALUE (RP)
Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah semua Tingginya pinjaman macet antara lain disebabkan: a. Usaha Mitra Binaan bangkrut. b. Mitra Binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia membayar pinjaman/tunggakan pinjaman. c. Mitra Binaan tidak bersedia membayar karena uang yang diterimanya dianggap sebagai hibah. d. Alamat Mitra Binaan tidak jelas/tidak lengkap sehingga sulit dilacak, khususnya periode 1999 ke bawah.
DESCRIPTION
26.183.000.000
Smoothly
4.255.000.000
Less Smoothly
883.000.000
It Is Doubtful
75.080.000.000
Bad Debt
106.401.000.000
The sum of all
The high non-performing loans among others due to: a. Enterprises Partners bankrupt. b. The Partners dies and there are no heirs are willing to pay the loan / loan arrears. c. Partners are not willing to pay for the money received is considered as a grant. d. Address Partners unclear / incomplete so difficult to trace, especially the period of 1999 to the bottom.
261
e. f.
Mitra Binaan wanprestasi dengan berbagai alasan. Hasil survey menunjukkan kelayakan untuk menerima pinjaman Dana Kemitraan, namun setelah masa angsuran berjalan pembayarannya tersendat. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain sebagai berikut : a. Menetapkan kebijakan bahwa 75% waktu kerja para pegawai di Unit PKBLD berada di luar kantor untuk melakukan kegiatan penagihan (bagian dari monitoring). b. Mengoptimalkan kegiatan penagihan melalui surat tagihan dan penagihan yang dilakukan secara langsung (on the spot) khususnya untuk MB yang masuk dalam katagori macet, baik oleh unit PKBLD atau tim dari pusat. c. Memperketat persyaratan pengajuan pinjaman : • Persyaratan alamat calon Mitra Binaan yang jelas, lengkap, dan mudah dikunjungi (dalam jangkauan) serta wajib memiliki Kartu Keluarga. • Mewajibkan Mitra Binaan menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah (SHM/SHGU/SHGB). • Mengenakan persyaratan asuransi jiwa terhadap Mitra Binaan. d. Menaikkan masa angsuran dari 24 kali menjadi 36 kali angsuran agar Mitra Binaan tidak terlalu berat menanggung beban angsuran (kontra prestasi). e. Memberikan pengarahan tentang hak dan kewajiban Mitra Binaan pada saat pelatihan manajerial dan penyerahan pinjaman. f. Unit PKBLD berkewajiban memantau dan menganalisis perkembangan usaha dari Mitra Binaan melalui laporan perkembangan usaha yang dibuat oleh MB setiap tiga bulan sekali.
e. Partners in default with a variety of reasons. f. The survey results demonstrate the feasibility to receive the Partnership Fund loan, but after a period of installment payment run faltered. Steps that have been taken to adress the above issues are as follows: a. Establishing a policy that 75% of working time of employees in Unit PKBLD out of the office to carry out billing activity (part of monitoring). b. Optimizing billing activities through invoice and billing is done directly (on the spot), especially for MB in the category jammed, either by PKBLD unit or team from headquarter. c. Tightening lending filing requirements: • Requirements Partners candidates address a clear, complete, and easy visit (within range) and is obliged to have a family card. • Obliges the Partners submit collateral in the form of land tittle (SHM / SHGU / HGB). • Wearing a life insurance requirements of the Partners. d. Raising the repayment periods of 24 times to 36 times installments so that Partners are not too heavy to bear the burden of the installment (cons achievement). e. Provide guidance on the rights and obligations of Partners at the time of submission of the loan and managerial training.
2.
2. Activities undertaken A short overview of the implementation of the Partnership in 2015 as follows: a. Partnership Program (PK) 1). Source and use of funds
Kegiatan yang dilakukan Gambaran singkat pelaksanaan PKBL tahun 2015 sebagai berikut: a. Program Kemitraan (PK) 1). Sumber dan penggunaan dana
Uraian
f. Unit PKBLD obliged to monitoring and analyzing the business development of Partners through a report business development effort made by MB every three months.
2015 (Rp.) IDR
Ketersediaan Dana :
Availability Of Funds:
a. Dana tersedia
34,485,519,209
a. Funds available
b. Penggunaan dana (pinjaman dan hibah)
25,547,690,000
b. use of funds (loans and grants)
8,937,829,209
c. the remaining funds (a - b)
c. Sisa dana ( a - b ) Pendapatan :
Revenues:
a. Jasa pinjaman, bunga deposito, jasa giro
3,293,200,000
a. Service loans, deposit rates, checking services
b. Beban operasional
2,347,000,000
b. operating expenses
946,200,000
c. Surplus/deficit (a - b)
31.825.000,00
Investment (inventory Office)
c. Surplus/defisit ( a - b ) Investasi (barang inventaris kantor)
262
Description
2). Addition of Assisted Partners (TP) and lending
2). Penambahan Mitra Binaan (MB) dan penyaluran pinjaman
Tahun 2015 / year 2015 Jumlah MB / The Amount Of MB
Sektor Usaha
Penambahan 2015 / The Addition Of 2015
2014 a. Industri
Jumlah The Amount
Penyaluran Pinjaman (Rp.) Channeling loans (Rp.)
Business Sectors
7.659
59
7.718
2.895.000.000
a. Industry
22.159
275
22.434
13.075.000.000
b. Trade
c. Pertanian
689
1
690
65.000.000
c. Agriculture
d. Peternakan
1.191
18
1.209
650.000.000
d. Farm
e. Perkebunan
346
0
346
-
e. Plantation
f. Perikanan
827
9
836
365.000.000
f. Fisheries
8.449
117
8.566
5.320.000.000
g. Services
921
7
928
465.000.000
h. Other
42.241
486
42.727
22.835.000.000
The Amount Of
2.757.990.000
Coaching MB
b. Perdagangan
g. Jasa h. Lainnya Jumlah Pembinaan MB JUMLAH SEMUA
THE SUM OF ALL
3). Dana Pembinaan Mitra Binaan (Hibah) pada RKA 2015 dialokasikan sebesar Rp. 303.000.000,00 atau sebesar 0,009% dari penyaluran dan terealisasikan sebesar Rp 3.756.610.000,- atau sebesar 7.93% dari penyaluran tahun 2015. b. Program Bina Lingkungan (BL)
Uraian 1. Sumber Dana : a. Saldo Awal b. Penyisihan laba Jumlah Dana tersedia 2. Penggunaan Dana a. Bantuan korban bencana alam b. Bantuan Pendidikan/pelatihan c. Bantuan Peningkatan kesehatan d. Sarana & Prasarana Umum e. Bantuan sarana Ibadah f. Bantuan pelestarian alam Jumlah penggunaan dana Sisa dana BUMN Peduli : a. Dana/sisa dana tersedia b. Penyisihan dana Jumlah dana BUMN Peduli
3). Partners Development Fund (Grant) on RKA in 2015 was allocated Rp. 303,000,000.00 or 0.009% of the distribution and realized by Rp 3.75661 billion, - or a total of 7.93% of the portfolio in 2015. b.
2015 (Rp.) IDR 1.108.777.373 1.614.823.671 2.723.601.044
50.000.000 100.000.000 153.000.000 303.000.000 2.420.601.044
0
Environmental Development Program (PKBL)
Description 1. source of funds: a. starting balance b. allowance for profit The amount of funds available 2. use of funds a. natural disaster victim Relief b. Educational/Training Assistance c. health promotion Assistance d. means of Public Infrastructures & e. Assistance means Worship f. natural preservation Assistance The amount of use of funds The remainder of the funds (1-2) BUMN Care : a. Funds/remaining funds available b. allowance for funds The amount of funding BUMN care
0
263
1.
Dari hasil RUPS PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2015 ditetapkan bahwa Divisi Bina Lingkungan Perusahaan tidak memperoleh tambahan dana sehingga dana Bina Lingkungan diperoleh dari sisa saldo tahun 2014 sebesar Rp106.400.000.000,-.
From the results of the AGM of PT Pos Indonesia (Persero) in 2015 stipulated that the Environmental Development Division Company does not obtaining additional fund so, Environmental Development of the remaining balance in 2014 amounted to Rp106.400.000.000, -.
Penyaluran Bina Lingkungan cenderung dilaksanakan berdasarkan proposal yang diterima mengingat dana yang tersedia relatif kecil apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah binaan yang bersifat nasional.
Distribution of Environmental Development tended to be implemented according to the proposal given the available funds are relatively small compared to the size of the target area which is national.
Program Kerja Selanjutnya Pada tahun 2016, kegiatan Program Kemitraan (PK) dan Program Bina Lingkungan (BL) direncanakan sebagai berikut: a. Program Kemitraan (PK) 1). Rencana sumber dan penggunaan dana
1. Further Work Program In 2016, the activities of the Partnership Program (PK) and the Environmental Development Program (BL) is planned as follows: a. Partnership Program (PK) 1). Plans sources and uses of funds
Rencana 2016 (Rp.)/ Plan 2016
Uraian
Description Availability Of Funds:
Ketersediaan Dana : a. Dana tersedia b. Penggunaan dana (pinjaman dan hibah)
37.889.010.706
a. Funds available
28.881.800.000
b. use of funds (loans and grants)
9.007.210.706
c. the remaining funds (a-b)
c. Sisa dana ( a- b ) Pendapatan :
Revenues:
a. Jasa pinjaman, bunga deposito, jasa giro
4.537.560.000
a. Service loans, deposit rates, checking services
b. Beban operasional
3.600.000.000
b. operating expenses
937.560.000
c. Surplus/deficit (a- b)
-
Investment (inventory Office)
c. Surplus/defisit ( a-b ) Investasi (barang inventaris kantor) 1.
2). Rencana penambahan Mitra Binaan dan penyaluran pinjaman
2). Plan of adding Trained Partners (TP) and loan distribution
Rencana Jumlah Plan Number: Jumlah MB The Amount Of MB
Sektor Usaha 2015 a. Industri
2016
Business Sectors
7.718
100
7.818
2.500.000.000
a. Industry
22.434
310
22.744
12.500.000.000
b. Trade
c. Pertanian
690
10
700
500.000.000
c. Agriculture
d. Peternakan
1.209
10
1.219
500.000.000
d. Farm
e. Perkebunan
346
10
356
500.000.000
e. Plantation
f. Perikanan
836
10
846
500.000.000
f. Fisheries
8.566
150
8.716
11.000.000.000
g. Services
928
0
928
0
h. Other
42.727
600
43.327
28.000.000.000
The Amount Of
6.000.000.000
Coaching MB
b. Perdagangan
g. Jasa h. Lainnya Jumlah Pembinaan MB Jumlah semua
264
Penambahan
Rencana Penyaluran Pinjaman (Rp.) Number Of Sectors: Business Plan
The sum of all
1.
3) Rencana kolektibilitas sisa pinjaman,
3) Collectability of Remaining Loan Plan
Rencana tahun 2016 (dlm juta) Uraian Pinjaman Umum Public Lending
Pinjaman
Pinjaman Khusus
Description
1
Kolektibilitas :
Collectibility:
Lancar
28.462.139.820
Current
Krg. Lancar
4.605.660.542
Non Current
Diragukan
841.157.866
Doubted
Macet
74.484.915.357
Bad
Jumlah 1 2
108.393.873.685
Pinjaman Bermasalah
Total (1+2) 1.
Number 1
-
Troubled Loans
108.393.873.685
b. Rencana Penyaluran Dana Bina Lingkungan
Uraian
1
2
Total (1 + 2)
b. Distribution plan of Environmental Development Fund
Rencana Tahun 2016/ Plan 2016
Description
1. Sumber Dana : a. Saldo Awal b. Pengalokasian Anggaran Jumlah Dana tersedia
1. source of funds: 2.570.601.044
a. starting balance
-
b. allowance for profit
2.570.601.044
The amount of funds available 2. use of funds
2. Penggunaan Dana bantuan sarana ibadah
640.000.000
Religious Facility aid
bantuan pendidikan dan pelatihan
500.000.000
Education and training aid
bantuan peningkatan kesehatan
350.000.000
Health Improvement Aid
bantuan pelestarian alam
500.000.000
Environmental Conservation Aid
bantuan sarana/prasarana umum
220.000.000
Public Facility Aid
2.210.000.000
Ammount of used fund
360.601.044
Remaining fund
a. Dana/sisa dana tersedia
0
a. Remaining fund
b. Penyisihan dana
-
b. Set aside Fund
Jumlah dana BUMN Peduli
0
Amount of BUMN Peduli Fund
jumlah penggunaan dana Sisa dana (1-2) BUMN Peduli :
4. Struktur Organisasi PKBL Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 8 Juli 2014 nomor KD.48/Dirut/0714 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero), struktur organisasi Divisi Bina Lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut :
4. Organizational Structure of PKBL Based on the decision of the Directors of PT Pos Indonesia (Persero) dated July 8, 2014 number: KD.48/ Dirut/0714 on the Organization and working procedure of PT Pos Indonesia (Persero), organizational structure of PKBL are as follows:
265
Keterangan : Direktur SDM dan Umum adalah Direktur Pembina PKBL. Divisi Bina Lingkungan Perusahaan berada dua tingkat di bawah Direktur dengan komposisi sebagai berikut: a. VP Bina Lingkungan. b. Manajer PKBL. c. Manajer CSR d. FP PKBL (2 Orang) e. FP CSR (1 Orang) f. Staf (5 orang). 3. Unit PKBLD (Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Daerah) adalah pelaksana teknis di daerah yang terdiri dari 11 Unit PKBLD berkedudukan di Kantor Divisi Regional dan 15 Unit PKBLD berkedudukan di Kantor Pos di ibukota propinsi. 4. Jumlah pegawai yang bertugas di tingkat Pusat sebanyak 10 orang sedangkan di Wilayah sebagai pelaksana teknis (Unit PKBLD) sebanyak 46 orang, yang tersebar di KantorKantor Area Pos dan Kantor pos di seluruh Indonesia, dengan komposisi rata-rata 1 (satu) orang Ka.Unit dan 1 (satu) orang pegawai pelaksana. 1. Informasi Pelaksanaan Kerja dan PKBL tahun 2015
1. 2.
266
Description: Director of human resources and Director General is Builder-PKBL. Environmental Development 2. Environmental Development Division of the company is two levels below Directors of the following composition: a. VP Of Environmental Development. b. Manager Of PKBL. c. managers CSR, d. FP-PKBL (2 people) e. FP CSR f. staff (5 people). 3. Unit PKBLD (Partnership Program and Local Environmental Development Program) is the technical implementers in the area consisting of 11 PKBLD Units based on the Regional Division Offices and 15 Units PKBLD Domiciled as Post Office in the province capital. 4. Number of employees on duty at the central level as many as 10 people while in the region as a technical implementers (units PKBLD) as many as 46 people, scattered in the Area Post offices and post offices throughout Indonesia, with an average of 1 (one) person Ka. units and one (1) Executive employees. 1. Information Work and the implementation of PKBL 2015 1.
a.
a.
Sumber dan penggunaan dana PK (dalam juta).
No
Uraian
1
2
A
Dana Tersedia
1
• Saldo Awal
2
source and use of funds (in millions) PK.
2015
Description Funds Available 34.485.519.209
Starting Balance
• Penerimaan
-
Acceptance
• a. Penyisihan dari Laba
-
a. Provision of the Profit
• b. Penggantian Defisit
-
b. replacement of the deficit
c. Angsuran Pokok Pinjaman
-
c. Installment loan principal
d. Lain-lain
-
d. others
34.485.519.209
The Amount Of Funds Available
Jumlah Dana Tersedia B
Penggunaan Dana
Use Of Funds
1
Penyaluran Modal Kerja Umum
-
Channeling General Working Capital
2
Penyaluran Modal Kerja Khusus
-
Channeling Special working capital
3
Hibah
-
Grants
4
Lain-lain
Others
Jumlah Penggunaan Dana
25.547.690.000
The Amount Of Use Of Funds
C
Sisa Dana Tersedia = A-B
8.937.829.209
The Remaining Funds Available = A-B
D
Pendapatan
1
Jasa Pinjaman
Loan Services
2
Bunga Deposito
Deposit Rates
3
Jasa Giro
Giro Service
4
Lain-lain
Others
Income
Jumlah Pendapatan
3.293.200.000
The Amount Of Income
E
Beban Operasional
2.347.000.000
Operating Expenses
F
Surplus/Defisit (D-E)
946.200.000
Surplus/Deficit (D-E)
G
Pengeluaran Investasi
-
Investment Expenses
H
Saldo Akhir = C+F-G
9.884.029.209
The Final Balance = C + F-G
267
b.
b.
Revenues and expenses (in millions)
No
Uraian
2015
Description
1 1
2
3
4
2
3 4
268
Pendapatan dan beban (dalam juta)
Pendapatan a. Jasa Pinjaman b. Bunga Deposito c. Jasa Giro d. Lain-lain Jumlah 1 Beban Pembinaan Upah tenaga kerja harian/honorer Administrasi dan umum Pemeliharaan Sewa Penyusutan Penyisihan Pengeluaran Lainnya Jumlah 2 Surplus/Defisit (1-2) O.R (%) 2:1
Income a. Loan Services b. deposit rates
3.756.610.000
c Giro Service. d. others Total 1
2.046.900.000 1.709.710.000 54,49%
Load a. Coaching b. daily Labor Wages/honore c. public administration and d. Maintenance e. Rent f. Retraction g. Allowance h. other Expenditure Number 2 Suurplus/Deficit (1-2)
d. Jumlah mitra binaan menurut sektor bisnis.
Sektor Usaha a. b. c. d. e. f. g. h.
Industri Perdagangan Pertanian Peternakan Perkebunan Perikanan Jasa Lainnya Jumlah e.
1 2 3 4 5 6
2014
The number of assisted SMEs according to business sectors.
Penambahan
7.659 22.159 689 1.191 346 827 8.449 921 42.241
Jumlah Mitra Binaan menurut Propinsi.
NO
d.
UNIT PKBL
59 275 1 18 0 9 117 7 486
Jumlah Pertumbuhan 2015 7.718 22.434 690 1.209 346 836 8.566 928 42.727
e. The number of Assisted according to the provinces.
2015
RKAP 2016
0.77% 1.24% 0.15% 1.51% 0.00% 1.09% 1.38% 0.76% 1.15% Partners
JUMLAH
NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI BENGKULU
1.250 1.671 1.895 1.473 1.281 1.352
26 32 32 0 0 0
1.276 1.703 1.927 1.473 1.281 1.352
7 SUMSEL 8 LAMPUNG 9 DKI 10 JABAR 11 JATENG 12 DIY 13 JATIM 14 BALI 15 NTB 16 NTT 17 KALBAR 18 KALTENG 19 KALTIM 20 KALSEL 21 SULUT 22 SULTENG 23 SULTRA 24 SULSEL 25 MALUKU 26 PAPUA Jumlah
1.190 1.330 1.471 1.620 3.266 1.450 2.662 1.137 1.556 1.033 1.245 1.584 1.517 1.845 2.067 1.975 1.632 1.770 1.134 1.271 41.677
28 0 30 30 32 30 32 30 30 30 30 30 30 30 30 28 30 30 0 0 600
1.218 1.330 1.501 1.650 3.298 1.480 2.694 1.167 1.586 1.063 1.275 1.614 1.547 1.875 2.097 2.003 1.662 1.800 1.134 1.271 42.277
269
f.
Penyaluran pinjaman menurut propinsi (dalam juta rupiah).
NO
f.
Lending according to the provinces (in million rupiah).
UNIT PKBL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Jumlah
BSU Pinjaman 2015
NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI BENGKULU SUMSEL LAMPUNG DKI JABAR JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALTIM KALSEL SULUT SULTENG SULTRA SULSEL MALUKU PAPUA g.
905.000.000 850.000.000 1.455.000.000 1.105.000.000 1.035.000.000 995.000.000 1.240.000.000 1.450.000.000 1.425.000.000 640.000.000 1.105.000.000 1.030.000.000 1.270.000.000 1.300.000.000 1.120.000.000 1.815.000.000 995.000.000 1.190.000.000 1.075.000.000 835.000.000 22.835.000.000
Penyaluran dana Hibah (dalam juta rupiah).
g.
Distribution of grants (in million rupiah).
PENYALURAN DANA HIBAH TAHUN 2015 1. 2. 3.
Bantuan Pendidikan/Pelatihan Pengembangan Prasaranan Umum Bantuan sarana ibadah h.
Rp 50.000.000 Rp 100.000.000 Rp 153.000.000
Kolektibilitas sisa pinjaman (dalam juta rupiah).
KOLEKTABILITAS a. b. c. d. e. f.
270
LANCAR KURANG LANCAR DIRAGUKAN MACET SUB JUMLAH PINJAMAN BERMASALAH TOTAL JUMLAH
h. Collectibility the rest of the loan (in million rupiah)
2015 24.293.479.702 3.879.835.582 657.519.000 74.809.347.475 103.640.181.759 43.343.802.542 146.983.984.301
2.
Perhitungan kinerja tiga tahun terakhir Kolektibilitas Piutang yang disalurkan pada tiga tahun terakhir sebagai berikut :
The calculation of the performance of the last three years Collectibility accounts receivable that are transmitted in the last three years are as follows:
Rp
Kolektibilitas Lancar
2.
2013
2014
Collectibility
2015
20.903.952.036,00
23.217.673.109,00
28.462.139.820,00
Smoothly
Kurang Lancar
5.200.720.017,00
3.687.199.683,00
4.605.660.642,00
Less Smoothly
Diragukan
1.116.927.000,00
920.422.000,00
841.157.666,00
It Is Doubtful
Macet
76.250.896.532,74
76.727.989.239,74
74.484.915.357,54
Bogged Down
Jumlah
103.472.495.585,74 104.553.284.031,74
108.393.873.485,54
The Amount Of
Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Berikutnya 1. Program Kemitraan a. Sasaran, Strategi Penyaluran, dan Pembinaan Mitra Binaan Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah terbinanya usaha kecil yang profesional dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan daya serap pasar yang tinggi terhadap produk yang dihasilkan sehingga mampu meningkatkan daya serap tenaga kerja. Peningkatan percepatan perputaran dana merupakan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini ditempuh melalui intensifikasi kegiatan monitoring/penagihan terhadap Mitra Binaan yang mempunyai tunggakan. Strategi untuk mengefektifkan penyaluran dana adalah selektivitas dalam menetapkan bidang usaha, wilayah dan pemilihan Mitra Binaan serta menyelaraskan bidang usaha yang didukung dengan langkah-langkah strategis Perusahaan. Untuk mewujudkan rencana strategis tersebut, Divisi Bina Lingkungan Perusahaan menetapkan rencana program kerja 2016 di antaranya penyaluran program kemitraan untuk Mitra Binaan yang bergerak di bidang jasa agen pos / bisnis lain yang terkait dengan layanan pos, serta penyaluran program kemitraan baik secara individu/ kelompok (cluster) untuk para pegawai yang akan memasuki masa pensiun.
b.
Rencana Penyaluran Dana Program Kemitraan 1. Rencana Sumber dan Penggunaan
Work plan and budget of the Partnership Program and Environmental Development Program for the next 1. Program Partnership a. Goals, strategies and coaching, Channeling assisted SMEs. Targets will be achieved in 2014 is a small business security for future professionals in performing business activities with high market absorption of product produced thereby able to improve absorption of labour.
Improved cash flow acceleration is a policy that will be pursued to achieve the targets set. This is achieved through intensification of monitoring activities / billing for Partners who have arrears. Strategies for effective distribution of funds is selectivity in setting the business field, the area and the selection Partners and the selection of the partner and aligning business areas are supported. by step - the company ‘s strategic move To realize the strategic plan, Environmental Development Division of the Company set a work plan 2015 of which the distribution of the partnership program for Development Partners engaged in postal agency services / other business related to the postal service, as well as the distribution of the partnership program, both individuals / groups (clusters ) for the employees who will retire.
b.
Plan Of Channeling Fund Partnership Programme 1. Source and use of funds plan (in million rupiah)
Dana (dalam juta rupiah)
No 1 2 3 4 5 6
Unit PKBLD NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI BENGKULU
2015
2016
Growth
905.000.000 850.000.000
1.200.000.000 1.200.000.000
32.60% 41.18%
1.455.000.000 -
1.600.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
9.97% 100.00% 100.00% 100.00%
271
No 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Unit PKBLD
2015
SUMSEL LAMPUNG DKI JABAR JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALTIM KALSEL SULUT SULTENG SULTRA SULSEL MALUKU PAPUA
1.105.000.000 1.035.000.000 995.000.000 1.240.000.000 1.450.000.000 1.425.000.000 640.000.000 1.105.000.000 1.030.000.000 1.270.000.000 1.300.000.000 1.120.000.000 1.815.000.000 995.000.000 1.190.000.000 1.075.000.000 835.000.000 22.835.000.000
Jumlah / Total c. 1)
Rencana Kegiatan Pembinaan Mitra Binaan Anggaran pembinaan Mitra Binaan
No
272
c. 1)
Uraian Kegiatan
1
2
1
2016
Growth
1.200.000.000 500.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.500.000.000 400.000.000 28.000.000.000
8.60% 100.00% 15.94% 50.75% 12.90% -3.45% -1.75% 56.25% -9.50% -2.91% -21.26% 7.69% 7.14% -22.87% 40.70% 0.84% 30.23% 79.64% 100.00% 22.62%
Coaching assisted SMEs Activities Plan The budget coaching assisted SMEs
2015
Rencana 2016 3
4
pendidikan/pelatihan
1.526.130.000
1.900.000.000
2
promosi/pameran
1.231.860.000
4.100.000.000
3
Jumlah
2.757.990.000
6.000.000.000
d.
Pembinaan Mitra Binaan pada tahun 2016 direncanakan untuk mengikutsertakan Mitra Binaan dalam berbagai pameran dan kegiatan studi banding Mitra Binaan. Sedangkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan manajerial dilaksanakan pada saat pengarahan penyaluran Mitra Binaan.
d. Development Partners in 2016 is planned to include Partners in various exhibitions and activities Partners comparative study. As for the education and training of managerial activities conducted during the briefing distribution Partners.
e.
Program cluster yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah pembentukan kelompok cluster perikanan di daerah Semarang (Boyolali) dan kelompok cluster jasa waralaba di daerah Bandung, sebagai berikut :
e.
Cluster programs are planned to be implemented in 2016 was the establishment of the cluster group of fisheries in the area of Semarang (Boyolali) and cluster groups franchise services in the Bandung area. as follows:
No.
Lokasi / Location
Sektor Usaha Business Sector
Jumlah / Total Cluster
Semarang
Perikanan
1
20
50
2.
Jawa Barat
Jasa
1
20
50
40
100
2. a.
b.
Program Bina Lingkungan. Sasaran, Kebijakan, Strategi Penyaluran Program Bina Lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai dari penyaluran Bina Lingkungan adalah peningkatan kualitas kelompok masyarakat yang menerima penyaluran dana Bina Lingkungan. Terkendala dengan dana yang tersedia dan luasnya wilayah binaan, maka penyaluran didasarkan hasil penilaian/observasi yang cermat baik terhadap proposal maupun lapangan. Strategi penyaluran dana Bina Lingkungan bertumpu pada anggota/kelompok masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan pemberdayaan yang diperoleh melalui kajian baik proposal maupun lapangan. Rencana Penyaluran Dana Bina Lingkungan.
2. Environmental Development Program. a. Target Distribution Strategy, Policy, Environmental Development Program. Targets to be achieved by channelling community development is the improvement of the quality of community groups that receive remittances environmental development. Constrained by the available funds and the extent of the built area, then the distribution of is based the results/careful observation to the proposal nor the field.
b.
Uraian
2
MB / TP
1.
Jumlah
1
Jumlah TK Total of TK
Channeling funds community development strategy rests on members/community groups that really need the help of empowerment gained through study of both the proposal and the field. Environmental Development Fund Distribution Plan.
2015
RKA 2016
%
Saldo Awal
1.108.777.373
2.570.601.044
231,84%
Penyisihan Laba
1.614.823.671
-
-
Jumlah Sumber Dana
2.723.601.044
2.570.601.044
94,38%
Dana Tersedia
2.723.601.044
2.570.601.044
94,38%
1. Bantuan Korban Bencana Alam
-
-
-
2. Bantuan Pendidikan/Pelatihan
50.000.000
500.000.000
1000,00%
0
350.000.000
-
4. Pengembangan Prasarana Umum
100.000.000
220.000.000
220,00%
5. Bantuan Sarana Ibadah
153.000.000
640.000.000
418,30%
-
-
-
7. Bantuan Sosial Untuk Pengentasan Kemiskinan
-
290.000.000
-
8. Alokasi BUMN Peduli
-
-
-
303.000.000
2.000.000.000
660,07%
2.420.601.044
570.601.044
23,57%
Penggunaan Dana
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan
6. Bantuan Pelestarian Alam
Jumlah penggunaan Dana (b) Sisa Dana (a-b) Jumlah Dana BUMN Peduli
-
273
PERLINDUNGAN TERHADAP KESELAMATAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN
PROTECTION FOR EMPLOYMENT, SAFETY AND HEALTH
I. Kebijakan • Manajemen PT Pos Indonesia (Persero) menghormati dan mengakui hak-hak pribadi karyawan, tidak melakukan diskriminasi atas dasar apapun dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk berkembang dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan. • Hak dan kewajiban karyawan dijamin oleh Perusahaan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). • Manajemen PT Pos Indonesia (Persero) memberikan kebebasan berorganisasi di PT Pos Indonesia (Persero)n sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Perusahaan selalu berupaya menjaga dan • menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi karyawan. PT Pos Indonesia (Persero)n berkewajiban • melaksanakan praktek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh unit kerjanya dan menjamin hak karyawan untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat, moral dan ketentuan yang berlaku. II. Kegiatan yang Dilakukan a. Ketenagakerjaan Layanan konsultasi dilaksanakan sesuai keperluan, apabila ada keluh kesah karyawan.
274
I. Policy • Management Post in honor of Indonesia and recognizes the personal rights of employees, do not do any on the basis of discrimination and provide equal opportunity to all employees to develop and deliver the best for the company. • Employee rights and obligations guaranteed by the company that poured in joint work Agreement (PKB). • Postal management Indonesia provides for freedom of Association, in the post of Indonesian along does not conflict with the provisions of the applicable legislation. • The company always strives to maintain
•
II.
and create a working climate conducive to employees. Indonesian postal obligation to implement the
practice of safety and occupational health (K3) in the entire unit of work and ensure the right of employees to obtain the protection of safety, health, maintenance work, as well as moral treatment in accordance with dignity, and moral conditions. Activities undertaken a. Employment Consulting services are implemented according to the necessity, if there are complaints
Tahapan penyelesaian keluh kesah karyawan adalah dibicarakan dan diselesaikan dengan atasan langsung, dengan atasan yang lebih tinggi, selanjutnya apabila belum terselesaikan diteruskan kepada SPPI Pusat, dan diselesaikan secara Bipartit. Bilamana penyelesaian secara Bipartit tidak memberikan hasil maka keluh kesah karyawan diselesaikan sesuai Undang Undang No. 2 Tahun 2004 berikut peraturan pelaksanaannya. Selama tahun 2015, tidak ada kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan secara Tripartit. b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Lingkungan Dalam setiap aktivitas kerja operasionalnya, PT Pos Indonesia (Persero) senantiasa memperhatikan dan melaksanakan aspek yang berkaitan dengan K3 dan Lingkungan. Sepanjang tahun 2015, kegiatan K3 dan Lingkungan yang dilaksanakan meliputi: • Penyediaan alat perlindungan diri dan alat pemadam kebakaran. • Melakukan tera ulang secara berkala terhadap alat pemadam kebakaran yang ada, sesuai ketentuan yang berlaku. • Membuat dan memasang rambu-rambu berupa anjuran dan peringatan di setiap tempat di Kantor Area Pos dan Kantor Pos serta di tempat-tempat yang rawan kecelakaan guna mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. • Menyediakan biaya khusus untuk K3 dan biaya kesehatan karyawan dalam RKAP. • Menyediakan pelayanan kesehatan di setiap Kantor Area Pos/Kantorpos atau pun dengan cara bekerjsa sama dengan rumah sakit atau klinik setempat. • Mengikutsertakan semua karyawan dalam program Jaminan Asuransi Tenaga Kerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pelayanan Kesehatan. PT Pos Indonesia (Persero) lebih mengedepankan tindakan preventif dalam melaksanakan K3, melalui pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan membekali tenaga kerja dengan pengetahuan/ konsep K3 sebelum memulai pekerjaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman karyawan dan keluarga akan kesehatan dan pola hidup sehat, perusahaan memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai pencegahan penyakit demam berdarah, kesehatan gigi & mulut serta pemberian edukasi kesehatan sesuai penyakit yang diderita oleh pasien. PT Pos Indonesia (Persero) juga memberikan perhatian khusus pada pembinaan rohani yang diyakini dapat mendorong sikap positif pada diri karyawan.
about the employee over their fate. Stages of completion lamented over their fate of employees was discussed and resolved by the direct supervisor, with higher superiors, then if unresolved forwarded to SPPI, and settled in Bipartit. If the resolution does not give Bipartit results then lamented over their fate employees completed in accordance Law No. 2 of 2004 the following rules for its implementation. During the year 2012, there is no case of employment completed Tripartite basis. b.
Occupational health and safety (Hse) and the Environment In each of its operational activities, the post Indonesia always heed and implement aspects related to K3 and the environment. Throughout the year 2013, the HSE and environment activities undertaken include: • • •
• •
•
The provision of means of self-protection and fire extinguishers. Doing repeated periodically against tera fire extinguishers, according conditions. Create and put up signs in the form of advice and warnings in each place in the Office areas of the post and Kantorpos as well as in places that are prone to crash in order to prevent the occurrence of accidents and occupational diseases. Provide the cost for K3 and health costs of employees in the COMPANY. Providing health services in any Area of the post Office/Kantorpos or bekerjsa in a way similar to a local clinic or hospital. Include all employees in Labor Insurance coverage program in the form of Guarantees, guarantees Death work accident, old age Security, Guaranteed health care.
PT Pos Indonesia (Persero) more emphasis on preventive action in carrying out K3, through prevention of occurrence of accidents and to equip the workforce with the knowledge/concept K3 before starting work. In an effort to improve understanding of employees and families are going to health and healthy living patterns, the company provides guidance and training regarding prevention of dengue disease, dental health education, as well as giving mouth & health appropriate diseases suffered by patients. PT Pos Indonesia (Persero) also gave special attention to the spiritual coaching is believed to be able to encourage a positive attitude to employees.
275
III. Dampak Keuangan Terkait Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja a. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja Berdasarkan jenis kelamin, karyawan PT Pos Indonesia (Persero) didominasi oleh karyawan laki-laki, yang mencapai 83%. Hal ini tidak terkait dengan adanya diskriminasi gender, namun lebih banyak karena karakteristik kegiatan operasional dan lokasi kantor pos yang sebagian besar berada di remote area. Dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penjenjangan karir karyawan, dan sistem remunerasi, Perusahaan tidak melakukan kebijakan yang diskriminatif.
III. The impact of Employment Practices Related to financial, health, and safety a.
Sepanjang tahun 2015, tidak pernah ada laporan terjadinya tindak diskriminasi yang terkait dengan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, afiliasi politik, kebangsaan maupun status sosial di semua unit kerja Perusahaan. Dengan demikian, tidak terdapat dampak negatif terhadap keuangan Perusahaan terkait dengan kesetaraan gender dan kesempatan kerja.
276
b.
Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang jasa dengan Kantor Cabang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, PT Pos Indonesia (Persero) memiliki tanggungjawab pada masyarakat sesuai dengan visi dan misi, antara lain melalui penggunaan tenaga lokal. Dengan demikian, penggunaan tenaga kerja lokal tidak berdampak negatif terhadap keuangan Perusahaan.
c.
Sarana dan Keselamatan Kerja PT Pos Indonesia (Persero) berkewajiban untuk melindungi keselamatan tenaga kerjanya, terutama yang lokasi pekerjaannya atau sifat pekerjaannya memiliki risiko tinggi. Perusahaan telah menyediakan alat pelindung diri, meliputi helm, jaket dan tas pengantar, sarung tangan, serta masker bagi Karyawan yang bertugas di bagian Antaran pos dan Pos Keliling Desa (PKD). Perusahaan juga memasang rambu-rambu K3 sebagai rambu peringatan, serta bendera dan spanduk K3.
Gender equality and employment Berdasarkan jenis kelamin, karyawan PT Pos Indonesia (Persero) didominasi oleh karyawan laki-laki, yang mencapai 83%. Hal ini tidak terkait dengan adanya diskriminasi gender, namun lebih banyak karena karakteristik kegiatan operasional dan lokasi kantor pos yang sebagian besar berada di remote area. Dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penjenjangan karir karyawan, dan sistem remunerasi, Perusahaan tidak melakukan kebijakan yang diskriminatif. Throughout the year 2014, there has never been a report of occurrence of acts of discrimination related to race, religion, colour, sex, political affiliation, nationality or social status in all work units of the company. Thus, there is no negative impact on the company’s financial related to gender equality and employment opportunities.
b. The Use Of Local Labor As one of the companies involved in services with branch offices spread across the entire country, PT Pos Indonesia (Persero) has a responsibility to the public in accordance with the vision and mission, among others, through the use of local labor. Thus, the use of local labor does not negatively impact the Company’s financial.
c.
Means and Safety PT Pos Indonesia (Persero) is obliged to protect the safety of its workforce, particularly the work location or nature of the work is high risk. The company has been providing personal protective equipment, including helmets, jackets and bags introduction, gloves, and masks for employees who served in the post and post Roving conduction Village (PKD). The company also put up signs K3 as warning signs, and flags and banners K3.
Perlindungan Konsumen
Customer Protection
Sesuai dengan karakteristik industrinya, pelanggan PT Pos Indonesia (Persero) terbagi menjadi tiga golongan, yaitu: 1. Pelanggan Ritel adalah masyarakat perorangan yang menggunakan layanan jasa PT Pos Indonesia (Persero). Karakteristik pelanggan ini biasanya memanfaatkan jasa pos tidak secara rutin dan transaksi dilakukan di loket-loket Kantor Pos/Agen Pos.
According to the characteristics of the industry, the customer, PT Pos Indonesia (Persero) is divided into three groups, namely: 1. Retail customers is a community of individuals who use the services of Indonesia postal service. This is usually the customers take advantage of the characteristics of the postal service is not routine and secarfa transactions carried out on the counter-the counter of the post office/Agenpos.
2.
3.
Pelanggan Korporat adalah pelanggan yang menggunakan Jasa Pos yang bertindak untuk dan atas nama perusahaannya, dengan frekuensi penggunaan Jasa Pos cenderung rutin dalam setiap bulan, yang dikuatkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan memiliki Account di Kantor Pos (Giro Pos), misalnya antara lain : PT Taspen, Asabri, Pertamina, Pegadaian, Telkom, PLN, PDAM dll. Pelanggan Pemerintah dan PerBankan, antara lain: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bank Mandiri, BRI, BTN, dll. I. Kebijakan 4. Kebijakan terhadap Pelanggan Perusahaan menghormati hak-hak pelanggan • •
• •
sesuai dengan peraturan yang berlaku; Perusahaan memenuhi komit men nya dari segi tarif, kualitas, waktu tempuh kiriman, jaminan produk maupun layanan purna jual sesuai ketentuan perusahaan, peraturan dan perundangan yang berlaku; Perusahaan memberikan layanan yang sama kepada semua pelanggan; Manajemen perusahaan tidak diperkenankan
memberi atau menerima segala bentuk imbalan, baik langsung maupun tidak langsung; jawab Sebagai perusahaan yang bertanggung terhadap konsumen, PT Pos Indonesia (Persero) memiliki komitmen yang tinggi untuk menunaikan tanggung jawab kepada konsumen/pelanggan. Bagi PT Pos Indonesia (Persero), kepuasan pelanggan adalah bentuk pelayanan yang fundamental dan penting. PT Pos Indonesia (Persero) berkomitmen untuk mengimplementasikan program-program kepuasan pelanggan dengan mengkampanyekan pentingnya pelayanan prima (Service Excellence) dalam budaya Perusahaan.
2.
3.
Korporatadalahpelanggan customers who use postal services acting for and on behalf of his company, with a frequency of use of the postal service tend to be routine in each month, which is strengthened by the existence of an agreement of cooperation (MCC) and have an Account at the post office (Giropos), for example among others: PT Taspen Office, Asabri, Pertamina, pawn shops, Telkom, PLN, PDAM etc. Government customers and Banking, among others: the Directorate General of taxation, the Ministry of people’s Welfare Coordinator, Bank Mandiri, BRI, BTN, etc.
I. Policy 1. policy against Customers The company respects the rights of the • customer in accordance with the regulations; The company fulfill its commitment of segitarif, • quality, takes delivery of product, guarantee or after-sales service in accordance with the legislation, regulations, and company; Companies providing the same service to all • customers; Management of the company is not allowed • to give or receive any kind of reward, either directly or indirectly; As a company responsible for Postal customers, Indonesia has a high commitment to fulfilling our responsibilities to the consumer/customer. For PT Pos Indonesia (Persero), customer satisfaction is the fundamental and essential services. PT Pos Indonesia (Persero) is committed to implement the programmes promote the importance of customer satisfaction with excellent service (Service Excellence) in the culture of the company.
277
2.
II.
Kebijakan terhadap Pihak Ketiga • Perusahaan memperlakukan pihak ketiga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perkembangan bisnis Perusahaan; • Perusahaan memandang pihak ketiga sebagai mitra sejajar, dengan asas kebersamaan, keterbukaan dan kejujuran;
Program Kerja yang Dilakukan
The policy to a third party • Third-party companies treat as an integral part with the development of the company’s business; • The company looked at a third-party as partners on equal footing, with the principle of solidarity, openness and honesty;
II. Programme of work done
Selama tahun 2015, sebagai pelaksanaan dari tanggungjawab PT Pos Indonesia (Persero) kepada konsumen, PT Pos Indonesia (Persero) telah melaksanakan kegiatan berikut:
During the years 2014, as the implementation of the responsibility of Indonesia to consumers, Post Post Indonesia has been carrying out the following activities:
1.
1.
2.
No
PT Pos Indonesia (Persero) telah mengembangkan Pusat Informasi dan Pengaduan Pelanggan di bagian Customer Service dan via telpos ke Pos Call 161 di setiap Kantor Pos, di samping melalui aplikasi e-Post pada website (www.posindonesia. co.id). Melakukan Pengukuran Kepuasan Pelanggan Untuk mengetahui “Voice of Customer”, setiap tahun menyelenggarakan Survei Kepuasan Pelanggan secara rutin. Hasil dari survei tersebut dievaluasi dan dijadikan sebagai feedback oleh pihak manajemen untuk meningkatkan kinerjanya. Indeks kepuasan pelanggan menggunakan skala 10-100, diwakili beberapa produk yang intensitas penggunaannya tinggi. Tingkat kepuasan pelanggan sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.
Jenis Produk
Walk in Customer a. Jenis Layanan Mail & Parcel 1. Pos Kilat Khusus (PKH) 2. Pos Express 3. Express Mail Service (EMS) Rata-rata Indek Kepuasan
2.
Indek Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index 2014 2015
74,2 75 73,2 74,3
PT Pos Indonesia (Persero) has developed the information centre and the Complaints of customers in our Customer Service and via telpos to the post Call 161 at every post office, in addition to the application via e-Post on the website (www.posindonesia.co.id). Perform the measurement of customer satisfaction, to know the “Voice of Customer”, every year penyelenggarakan customer satisfaction Surveys on a regular basis. The results of the survey were evaluated and used as feedback by management to improve its performance. Customer satisfaction index uses a scale of 10 to 100, represented some of the products that use high intensity. The level of customer satisfaction as contained in the following table.
Product Type
71,83 71,90 71,41 71,71
Mail & Parcel Service Type Express Mail (SKH) Express Post Express Mail Service (EMS) Average Satisfaction Index
Jenis Layanan Jasa Keuangan Pos Pay (SOPP) Weselpos Rata-rata Indek Kepuasan
65,54 66,68 66,11
89,62 88,81 89,21
Financial Service Type Post Pay (SOPP) Weselpos Average Satisfaction Index
Account Customer 1. Pos Kilat Khusus (PKH) 2. Pos Express 3. Express Mail Service (EMS) Rata-rata Indek Kepuasan
81,50 84,30 81,90 82,56
70,31 70,69 64,89 68,63
Express Mail (SKH) Express Post Express Mail Service (EMS) Average Satisfaction Index
b. 1. 2.
278
2.
Tingkat indek kepuasan pelanggan tahun 2015 terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2014.
III. Upaya Meningkatkan Pelayanan Perusahaan senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dan berusaha meningkatkannya melalui berbagai program kegiatan, di antaranya : • Mengadakan temu pelanggan (Customer gathering) pada saat even-even tertentu. • Memberikan izin kepada pelanggan untuk audit mutu produk. • Berkoordinasi dengan MarkPlus secara formal melalui seminar atau forum terbuka maupun koordinasi non-formal. • Bekerjasama dengan berbagai media komunikasi, baik skala nasional maupun lokal, untuk menginformasikan berbagai produk dan layanan PT Pos Indonesia (Persero). IV. Dampak Keuangan terkait Tanggung Jawab Produk 1.
2.
Kesehatan dan Keselamatan Konsumen PT Pos Indonesia (Persero) telah memiliki Bagian Quality Assurance dan Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu untuk menangani pengendalian mutu layanan, dengan selalu mengikuti Standard Operational Procedure sehingga tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen dan pekerja. PT Pos Indonesia (Persero) berupaya untuk menaati aturan kelayakan produk yang dijual, sehingga tidak pernah menghadapi adanya tuntutan pelanggaran peraturan atau kode etik penjualan produk. Selama 2015, tidak terdapat adanya pelanggaran peraturan perundangan-undangan maupun ketentuan lain yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen atas penggunaan layanan pos. Dengan demikian, tidak terdapat dampak keuangan yang ditimbulkannya. Informasi Produk Jenis layanan yang diberikan PT Pos Indonesia (Persero) merupakan produk jasa, sebagai solusi bagi kebutuhan konsumen, yang disajikan dalam beberapa level layanan, yaitu standar, prioritas, dan perlakuan khusus. Layanan dengan level standar dan prioritas dikirim dalam bentuk mass product, sedangkan layanan dengan perlakuan khusus dikirim sesuai dengan permintaan pelanggan (negotiable) yang tertuang dalam perjanjian dengan pelanggan. Informasi produk yang berkaitan dengan jaringan layanan, bentuk dan ukuran, jadwal keberangkatan dan waktu sampainya kiriman, serta tarif dituangkan pada brosur produk, papan pengumuman di ruang umum (vestibule) di setiap Kantor pos, dan website (www.posindonesia.co.id), serta dapat dilakukan
The level of customer satisfaction index in 2015 decreased if compared to the year 2014.
III. Efforts To Improve Services The company always strives to provide the best service and tried to raise it through a variety of program activities, including: • Held an appointment customers (Customer gathering) at the time of certain events. • Authorise the customer to audit the quality of the product. • Coordinate with MarkPlus formally through seminars or open forums as well as non-formal coordination. • In collaboration with a variety of communication media, both national and local scale, to inform a variety of PT Pos Indonesia (Persero)’s products and services.
IV. Financial impact of Product Liability related 1.
The health and safety of consumers PT Pos Indonesia (Persero) has had The Quality Assurance and management of the quality management system to handle quality control services, always follow Standard Operational Procedure so as not to endanger the health and safety of consumers and workers.
PT Pos Indonesia (Persero) seek to obey the rules of eligibility of products sold, so never confront breach of any regulation or code of conduct product sales. For 2015, there are no infringement with laws as well as other provisions of the regulations related to the health and safety of the consumer for the use of postal services. Thus, there is no financial impact thereof.
2.
Product Information Type of services provided Postal services is a product of Indonesia, as a solution for the needs of consumers, served in several levels of service, namely, standard, priority, and special treatment. The service level standards and priorities submitted in the form of a mass product, whereas the service with special treatment delivered in accordance with the customer’s request (negosiable), which is contained in the agreement with the customer. Product information related to the service network, shape and size, the schedule departure time and mistakes in delivery, as well as tariffs on the product brochure, poured a bulletin board in the public space (vestibule) in every post office, and a website
279
jejak lacak (track and trace) oleh pelanggan melalui aplikasi e-post pada www.posindonesia.co.id. 3.
280
Pelayanan Pengaduan dan Klaim Pelanggan PT Pos Indonesia (Persero) telah mengembangkan Pusat Informasi dan Pengaduan Pelanggan melalui petugas Customer Service, Kotak saran dan Pos Call 161 di setiap Kantor pos, serta dapat dilakukan jejak lacak (track and trace) kiriman oleh pelanggan dapat dilakukan melalui aplikasi e-Post pada www. posindonesia.co.id. PT Pos Indonesia (Persero) selalu mengutamakan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam melakukan setiap transaksi dengan pelanggan. Perusahaan berupaya memberikan tanggapan yang cepat apabila ada pengaduan dan ketidakpuasan dari pelanggan. Layanan pengaduan kepada Perusahaan dapat disampaikan melalui telepon, surat, email atau tatap muka langsung ke bagian terkait di Kantor pos, Kantor Area Pos, dan Kantor Pusat. Berdasarkan hasil evaluasi internal, pengaduan pelanggan sebagian besar dalam bentuk klaim keterlambatan dalam penyampaian kiriman. PT Pos Indonesia (Persero) berupaya menyelesaikan klaim mutu, sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga permasalahan dengan pelanggan yang dimaksud dapat segera diselesaikan. Di samping itu PT Pos Indonesia (Persero) selalu berusaha untuk mewujudkan “zero-defect” dalam pelayanan.
(www.posindonesia.co.id), and can be done a trace track (track and trace) by customers through the application of e-post at www.posindonesia.co.id. 3.
Customer Service complaints and Claims Post Indonesiatelah to develop an information center and complaint officer customers through Customer Service, suggestion box and post Call 161 at any post office, and can be done a trace track (track and trace) the shipment by customers can be done through the application of e-Post at www.posindonesia.co.id. PT Pos Indonesia (Persero) always give priority to the principle of openness and honesty in conducting any transactions with customers. The company strives to provide a rapid response in case of complaints and dissatisfaction from customers. Service complaint to the company can be submitted by phone, letter, email or face-to-face directly to related section on post offices, Postal Area, and Central Office. Based on the results of internal evaluation, customer complaints are mostly in the form of delays in the submission of claim submissions. PT Pos Indonesia (Persero) working to resolve claims of quality, in accordance with the applicable procedures, so that the problems of the customers in question can be resolved. In addition the PT Pos Indonesia (Persero) always trying to realize “zerro-defects” in the service.
Perlindungan Lingkungan
Environmental Conservation
I. Kebijakan PT Pos Indonesia (Persero) memiliki komitmen yang tinggi terhadap lingkungan, yang tertuang melalui kebijakan strategis, yaitu “Keberpihakan kepada lingkungan”. Konsep peduli lingkungan menjadi landasan bagi PT Pos Indonesia (Persero) dalam mengelola lingkungan. Perusahaan menerapkan strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu pada proses produksi dengan tujuan mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta untuk menunjukkan komitmen perusahaan pada pelestarian dan perlindungan lingkungan.
I. Policy PT Pos Indonesia (Persero) has a high commitment to the environment, which are related through strategic policy, namely “Alignments to the environment”. The concept of care for the environment is becoming the Foundation for PT Pos Indonesia (Persero) to manage the environment. The company implemented the strategy of preventive environmental management and integrated in the production process with the aim of reducing risks to man and the environment. This refers to Act No. 32 of 2009, on the protection and management of the environment as well as to demonstrate the company’s commitment to the preservation and protection of the environment.
II.
II.
Aktivitas Pelestarian Lingkungan Sepanjang tahun 2015, perusahaan telah melaksanakan aktivitas pelestarian lingkungan yang tercakup dalam program BUMN Peduli dan Program Pelestarian Alam.
Environmental Conservation Activities Throughout 2015, the company has been carrying out environmental preservation activities covered by the program BUMN Care and Nature Preservation Program.
III.. Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif kegiatan Perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat serta meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. PT Pos Indonesia (Persero) memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat menghasilkan kemasan produk yang ramah lingkungan. Sepanjang tahun 2015, aktivitas pengelolaan lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut: Pemanfaatan kembali amplop dan sampul dinas bekas. Amplop dan sampul surat dinas yang bekas pakai dalam persuratan internal antar Kantor Pos digunakan kembali dengan cara diberi lidah sampul yang baru.
III. Environmental Management Activities Environmental management aims to reduce the negative impacts of the company’s activity on the environment and society as well as improved environmental management performance on an ongoing basis. PT Pos Indonesia (Persero) has a high commitment to be able to produce an environmentally friendly product packaging. Throughout the year 2015, activities environmental management PT Pos Indonesia (Persero) is as follows: the utilization of returned envelopes and cover the scars. The envelope and the cover letter of the following second-hand in internal correspondence between post offices are reused in a way given a new cover of the tongue.
Mengutamakan korespondensi secara paperless, yang diarahkan pada peman faatan korespondensi melalui email, sms, dll.
Emphasis on paperless, correspondence directed at utilization of correspondence via email, sms, etc.
IV. Aktivitas Pemantauan Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) mewajibkan dilakukannya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan lingkungan oleh setiap Unit Pelaksana Teknis/Kantor Pos secara rutin dengan tujuan untuk memastikan operasional kantor memenuhi standar kriteria yang berlaku.
IV. Environmental Monitoring Activities PT Pos Indonesia (Persero) requires doing the monitoring, evaluation and reporting environmental management by Implementing Technical each Unit/post Office on a regular basis with a view to ensuring the operational offices meet the standards of the applicable criteria.
•
Kegiatan Lingkungan Internal I.
Sharing Session Sharing Session merupakan ajang pertemuan dan keterbukaan informasi antara pimpinan dan karyawan di Kantor Area Pos dan Kantor Pos Pemeriksa (Kprk), dilaksanakan minimal sebulan sekali. Di Kantor Pusat, kegiatan serupa diselenggarakan dengan sebutan “Knowledge Management (Forum
• I.
Internal Environmental Activities Sharing Session Sharing Session is a meeting place and information transparency between management and employees at the Post Office and the Post Office Area Audit (Kprk), held at least once a month. At Headquarters, a similar activity was organized with the title “Knowledge Management (Forum Brainstorm)”. At
281
Sumbang Saran)”. Pada acara tersebut, Direksi dan atau pimpinan unit menyampaikan paparan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, rencana dan strategi ke depan, dan informasi-informasi terbaru, karyawan diberi kesempatan untuk menyampaikan kinerjanya, permasalahan dan harapan mereka. Selama tahun 2015, telah terselenggara Sharing Session & Knowledge Management. II.
II.
Spiritual Coaching Spiritual coaching is the coaching activities for muslim and non-muslim employees who had become an annual program of the company. This activity is a media hospitality employees, in addition to building the spiritual soul is created so that employees balance and harmony in life social, both as employees and as a person. Spiritual Coaching Program is carried out regularly every month and on major religious observances.
III. Peringatan Hari Besar Keagamaan Peringatan hari besar keagamaan merupakan salah satu media komunikasi disamping sebagai upaya pembina rohani karyawan.
III. Major Religious Observances Major religious observances is one medium of communication as well as the efforts of the spiritual patrons of employees.
IV.
Lomba Inovasi dan Kreativitas di Lingkungan Kerja PT Pos Indonesia (Persero) Lomba Inovasi dan Kreativitas di lingkungan kerja PT Pos Indonesia (Persero) berupa konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM), yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun sejak 1998, dengan tujuan mendorong inovasi dan kreativitas karyawan, serta menanamkan nilai-nilai inovasi dan perbaikan terus-menerus pada bidang tugas masing-masing gugus. Konvensi GKM tersebut mengacu pada DELTA (Delapan Alat dan Tujuh Langkah) dengan mengembangkan skema Daming “Plan, Do, Check, dan Action (PDCA)”. Pencapaian kemajuan di PT Pos Indonesia (Persero) tidak terlepas dari adanya kegiatan tersebut, yang diawali dari karya juara peserta lomba Inovasi & Kreativitas, seperti pengembangan jenis Tas Antaran, pengembangan e-Post dan penerapan SPK (Sistem Pelaporan Keuangan).
IV. Competition, Innovation and creativity in the work environment PT Pos Indonesia (Persero) The race of innovation and Creativity in the work environment of Indonesia Postal Convention Group quality control (GKM), which is held regularly every year since 1998, with the aim of encouraging innovation and creativity of employees, as well as to instill the values of innovation and continuous improvement in the areas of the respective task force. The GKM Convention refers to the DELTA (Eight and seven steps) by developing a scheme of Daming “Plan, Do, Check, and Action (PDCA)”. The achievement of progress in Indonesia is inseparable from the Post of any such activities, beginning from the work of participants race champion Innovations such as the development of
Klub Olah Raga Klub olah raga merupakan merupakan salah satu media komunikasi non formal yang dibentuk PT. PT Pos Indonesia (Persero), baik untuk lingkungan internal perusahaan maupun bagi lingkungan eksternal. Klub olah raga yang ada saat ini, Klub Tennis Lapangan, Klub Futsal, Klub Bulu Tangkis, Komunitas Sepeda Pos, dan Ikatan Motor PT Pos Indonesia (Persero) (IMPI).
V.
V.
282
Pembinaan Rohani Pembinaan Rohani merupakan kegiatan pembinaan bagi karyawan muslim maupun non muslim yang telah menjadi program tahunan perusahaan. Kegiatan ini merupakan media silaturahmi karyawan, di samping untuk membangun jiwa spiritual karyawan sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan social, baik sebagai karyawan maupun sebagai pribadi. Program Pembinaan Rohani dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan pada peringatan hari besar keagamaan.
the event, the Board of Directors or the management unit and convey exposure associated with the company’s performance, future plans and strategies, and the latest information, employees are given the opportunity to express its performance, problems and their expectations. During 2015, has been held Sharing Session & Knowledge Management.
creativity, & bags Deliveries, development e-Post and the application of SPK (Financial Reporting System). The Sports Club The Sports Club is one of the non-formal communication media formed PT Pos Indonesia (Persero), both for the company’s internal environment as well as for the external environment. Sport clubs that exist today, a club Tennis Courts, Futsal, Badminton Clubs, Community Bicycle Post, and the Association of Motor PT Pos Indonesia (Persero) (IMPI).
283
Laporan Keuangan Konsolidasi
Consolidated Financial Statement
Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen Consolidated financial statements as of December 31, 2015 and for the year then ended with independent auditor’s report
286
287
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2015 AND FOR THE YEAR THEN ENDED WITH INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
Daftar Isi
Contents Halaman/ Page
Laporan Auditor Independen
Independent Auditor’s Report
Laporan Keuangan Konsolidasian
288
Consolidated Financial Statements
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian ……………..
1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian …............................................…
3
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other ........................................ Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian ..…..………
4
...……. Consolidated Statement of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian ...……………………..
5
...…………… Consolidated Statement of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian ..…….
6 - 105
.…… Notes to the Consolidated Financial Statements
.…….... Consolidated Statement of Financial Position
289
290
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan/ Notes ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Investasi pada surat berharga Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan piutang tidak tertagih sebesar Rp72.376.301.560 pada 31 Desember 2015, Rp40.816.764.703 pada 31 Desember 2014 dan Rp26.085.843.779 pada 31 Desember 2013 Persediaan aset real estat Pendapatan yang masih harus diterima Pajak dibayar di muka Aset lancar lainnya
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2015 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
2014
2015
*)
2013
*)
2d,2f,5,31
2.721.681.994.646
2.765.107.547.733
3.683.962.489.777
2d,6
-
-
231.174.769
2d,2e,7,32
462.976.551.109
458.245.173.991
480.808.307.685
ASSETS CURRENT ASSETS Cash and cash equivalents
2t,8
4.504.911.740
3.447.374.225
-
Investment in securities Trade receivables - net of allowance for uncollectible amounts of Rp72,376,301,560 as of December 31, 2015 and Rp40,816,764,703 as of December 31, 2014 Rp26,085,843,779 as of December 31, 2013 Real estate asset inventories
2d,4,9 2q,17a 2c,2g,2f,10
112.102.232.570 8.541.756.136 267.634.925.497
100.782.491.549 8.677.060.960 317.696.570.368
75.123.728.503 3.881.160.696 261.223.714.410
Accrued income Prepaid taxes Other current assets
3.577.442.371.698
3.653.956.218.826
4.505.230.575.840
TOTAL CURRENT ASSETS
11
179.476.146.847
175.000.000.000
-
NON - CURRENT ASSETS Investment in associated
2q,17e
87.490.512.600
492.243.948
-
2j,2k,12
782.803.902.256
712.566.073.604
618.240.641.427
2k,2i,13 2m,12,14 2q,17d 15
233.147.762.842 29.846.231.003 225.727.654.609 67.298.276.836
236.571.359.018 38.935.841.794 192.268.328.761 52.450.725.897
234.796.469.355 42.464.615.460 304.124.830.936 37.466.394.699
Estimated claim for tax refund Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp1,130,110,327,856 as of December 31, 2015 and Rp1,076,329,209,234 as of December 31, 2014 and Rp973,808,561,252 as of December 31, 2013 Investment properties - net of accumulated depreciation of Rp58,380,665,823 as of December 31, 2015 and Rp51,054,698,647 as of December 31, 2014 and Rp43,686,275,310 as of December 31, 2013 Intangible assets Deferred tax assets Other non current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR
1.605.790.486.993
1.408.284.573.022
1.237.092.951.877
TOTAL NON - CURRENT ASSETS
TOTAL ASET
5.183.232.858.691
5.062.240.791.848
5.742.323.527.717
TOTAL ASSETS
TOTAL ASET LANCAR ASET TIDAK LANCAR Investasi pada asosiasi Taksiran tagihan pajak penghasilan Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.130.110.327.856 pada 31 Desember 2015, Rp1.076.329.209.234 pada 31 Desember 2014 dan Rp973.808.561.252 pada 31 Desember 2013 Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp58.380.665.823 pada 31 Desember 2015, Rp51.054.698.647 pada 31 Desember 2014 dan Rp43.686.275.310 pada 31 Desember 2013 Aset takberwujud Aset pajak tangguhan Aset tidak lancar lainnya
)
* Disajikan kembali (Catatan 36)/ As restated (Note 36)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
1
291
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tanggal 31 Desember 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan/ Notes
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2015 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
2014
2015
*)
2013
*)
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha Utang pajak Utang lainnya Pinjaman bank jangka pendek Provisi jangka pendek Pinjaman jangka pendek jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Pinjaman bank Utang pembiayaan konsumen
LIABILITIES AND EQUITY
2d,2e,16,32 2.501.405.746.664 2q,17b 40.656.634.853 2d,18,32 512.560.535.142 2c,20 2d,2n,19 2d,21
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITAS JANGKA PANJANG Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Pinjaman bank Utang pembiayaan konsumen Liabilitas imbalan kerja Liabilitas jangka panjang lainnya Liabilitas pajak tangguhan
2.462.636.432.110 35.931.409.152 587.661.520.731
3.126.263.071.774 58.176.012.663 820.884.282.580
150.000.000.000 104.128.671.116
96.172.160.803
400.000.000.000 -
CURRENT LIABILITIES Trade payables Taxes payable Other payables Short-term bank loan Short-term provision
30.000.000.000
40.000.000.000
20.000.000.000
4.185.683.695
4.264.322.054
3.769.767.964
Current maturities of long-term loans: Bank loans Consumer financing liabilities
3.488.808.600.354
3.384.622.355.163
4.125.265.295.784
TOTAL CURRENT LIABILITIES NON - CURRENT LIABILITIES
45.000.000.000
75.000.000.000
60.000.000.000
33.482.596 723.133.644.456
4.218.457.146 626.622.950.130
8.335.149.897 1.089.684.375.903
Long-term loans - net of current maturities: Bank loans Consumer financing liabilities Employee benefits liability
22.705.797.198 114.487.966
22.705.797.198 225.152.294
22.705.797.198 360.631.280
Other long-term liabilities Deferred tax liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG
790.987.412.216
728.772.356.768
1.181.085.954.278
TOTAL NON - CURRENT LIABILITES
TOTAL LIABILITAS
4.279.796.012.570
4.113.394.711.931
5.306.351.250.062
TOTAL LIABILITIES
EKUITAS Modal saham nilai nominal Rp1.000.000 per saham Modal dasar 1.500.000 saham, Modal ditempatkan dan disetor penuh 455.023 saham Saldo laba Aset keuangan tersedia untuk dijual Pengukuran kembali liabilitas pasca kerja Penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
2d,21
2s,22 2d,23
EQUITY Capital stock Rp1,000,000 par value per share Authorized 1,500,000 shares, 24
24 2b,24b
455.023.000.000 719.154.663.540
455.023.000.000 716.848.485.702
455.023.000.000 563.447.446.814
Issued and fully paid 455,023 shares Retained earnings Unrealized loss on change in fair value of available for sale financial Re-measurement gains on defined benefit plans Other comprehensive income from associate Company Non-controlling interests
-
-
(1.371.977.210)
(239.665.672.790)
(192.175.185.718)
(551.993.538.195)
(452.520.303) (30.622.624.326)
(30.850.220.067)
(29.132.653.754)
948.846.079.917
435.972.277.655
TOTAL EQUITY
5.742.323.527.717
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
903.436.846.121 5.183.232.858.691
5.062.240.791.848
)
* Disajikan kembali (Catatan 36)/ As restated (Note 36)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
2
292
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan/ Notes
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME As of December 31, 2015 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
2014
2015
PENDAPATAN BERSIH
2p,25,35
BEBAN POKOK LAYANAN
2p,26,35 (3.569.484.553.200)
4.360.550.345.688
NET REVENUE
(3.285.749.864.812)
COST OF SERVICE
1.074.800.480.876
GROSS PROFIT
(81.596.032.267) (904.096.536.910)
(93.652.741.654) (739.154.836.718)
OPERATING EXPENSES Marketing General and administrative
(985.692.569.177)
(832.807.578.372)
Total operating expenses
44.699.161.449 (17.211.141.372)
42.423.445.501 (18.923.025.678)
Other income Other expenses
LABA USAHA
40.882.782.840
265.493.322.327
INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan Laba dari entitas asosiasi Beban keuangan
24.314.947.172 4.928.667.150 (51.511.120.602)
32.521.546.402 (25.492.488.650)
Finance income Earning from associate Company Finance cost
LABA SEBELUM MANFAAT PAJAK PENGHASILAN
18.615.276.560
272.522.380.079
INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT
(6.364.375.750) 17.738.589.660
(67.604.728.568) 8.217.029.002
INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE) Current Deferred
Beban pajak penghasilan - bersih
11.374.213.910
(59.387.699.566)
Income tax expense - net
LABA TAHUN BERJALAN
29.989.490.470
213.134.680.513
PROFIT FOR THE YEAR
-
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) Other Comprehensive Income (Loss) to be Reclassified to Profit or Loss in Subsequents Periods
LABA KOTOR BEBAN USAHA Pemasaran Umum dan administrasi
999.087.331.940 2p,27,35
Total beban usaha Pendapatan lain-lain Beban lain-lain
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Kini Tangguhan
4.568.571.885.140
*)
2p,28,35 2p,28,33
2q,17c 2q,17d
PENDAPATAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN Pendapatan (Rugi) Komprehensif Lain yang Direklasifikasi menjadi Laba atau Rugi pada Periode Berikutnya Pendapatan (Rugi) Komprehensif Lain yang yang tidak Direklasifikasi menjadi Laba atau Rugi pada Periode Berikutnya Pengukuran kembali liabilitas terkait imbalan tidak pascakerja Penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi Pajak penghasilan
-
Other Comprehensive Income (Loss) not to be Reclassified to Profit or Loss in Subsequents Periods Re-measurement on post-employment benefit Other comprehensive income from associated company Income tax effect
(47.496.728.402)
479.752.208.766
(452.520.303) 2.526.853
(119.938.052.192)
Pendapatan komprehensif bersih - setelah pajak
(47.946.721.852)
359.814.156.574
Net comprehensive income - net of tax
LABA (RUGI) PENDAPATAN KOMPREHENSIF BERSIH
(17.957.231.382)
572.948.837.087
NET COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali
29.758.180.252 231.310.218
214.848.050.923 (1.713.370.410)
Profit (loss) for the year attributable to: Owners of the parent entity Non-controlling interests
TOTAL
29.989.490.470
213.134.680.513
TOTAL
Pendapatan komprehensif bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali
(47.943.007.375) (3.714.477)
359.818.352.477 (4.195.903)
Net comprehensive income (loss) net of tax attributable to: Owners of the parent entity Non-controlling interests
TOTAL
(47.946.721.852)
359.814.156.574
TOTAL
)
* Disajikan kembali (Catatan 36)/ As restated (Note 36)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
3
293
294 -
455.023.000.000
Laba tahun berjalan
Pendapatan komprehensif bersih tahun berjalan
Saldo 31 Desember 2015
719.154.663.540
-
29.758.180.252
(3.229.647.343)
(24.222.355.071)
Pengukuran kembali liabilitas pasca kerja/ Re-measurement gains on defined benefit plans
-
-
-
-
-
-
1.371.977.210
-
-
-
4
(239.665.672.790)
(47.490.487.072)
-
-
-
(192.175.185.718)
-
359.818.352.477
-
-
(1.371.977.210) (551.993.538.195)
Aset keuangan tersedia untuk dijual/ Unrealized loss on change in fair value of available for sale financial assets
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
* Disajikan kembali (Catatan 36)/ As restated (Note 36)
)
-
Alokasi bagian laba PKBL
24
-
455.023.000.000
Saldo 31 Desember 2014
Pembayaran dividen
-
716.848.485.702
-
-
24
214.848.050.923
-
(61.447.012.035)
563.447.446.814
Laba tahun berjalan Pendapatan komprehensif bersih tahun berjalan Pelepasan aset keuangan tersedia untuk dijual
455.023.000.000 -
24
Modal saham/ Capital stock
Pembayaran dividen
Saldo pada tanggal 1 Januari 2014/ 31 Desember 2013*)
Catatan/ Notes
Saldo laba (defisit)/ Retained earnings (deficit)
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(452.520.303)
(452.520.303)
Penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi/ Other comprehensive income from associate company
(30.622.624.326)
(3.714.477)
231.310.218
-
-
(30.850.220.067)
-
(4.195.903)
(1.713.370.410)
-
(29.132.653.754)
903.436.846.121
(47.946.721.852)
29.989.490.470
(3.229.647.343)
(24.222.355.071)
948.846.079.917
1.371.977.210
359.814.156.574
213.134.680.513
(61.447.012.035)
435.972.277.655
Jumlah ekuitas/ Total equity
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
934.059.470.447
(47.943.007.375)
29.758.180.252
(3.229.647.343)
(24.222.355.071)
979.696.299.984
1.371.977.210
359.818.352.477
214.848.050.923
(61.447.012.035)
465.104.931.409
Jumlah/ Total
Kepentingan non pengendali/ Non-controlling interest
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY For the year ended December 31, 2015 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Balance as of December 31, 2015
Net other comprehensive income for the year
Income current year
Allocation income from PKBL
Divident payment
Balance as of December 31, 2014
Profit for the year Net other comprehensive income for the year Disposal available for sale financial assets
Divident payment
Balance as of Januari 1, 2014/ December 31, 2013*)
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS For the year ended December 31, 2015 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan/ Notes ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan Kas diperoleh (digunakan) dari aktivitas operasi Penerimaan (Pengeluaran) kas operasi layanan Pembayaran pesangon Pembayaran pajak penghasilan
12
13
11
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penambahan pinjaman bank Pembayaran pinjaman bank Penambahan pembiayaan konsumen Pembayaran pembiayaan konsumen Pembayaran deviden
*)
4.556.175.324.040
4.275.755.555.701
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash received from customers
(4.229.249.292.950)
(4.244.557.400.245)
Cash paid to supplier and employees
(218.379.626.315) (142.798.490.788) (6.121.914.202)
(460.754.718.140) (152.602.857.883) (67.604.728.568)
Cash generated from (used in) from operations Cash received from (Payment for) operational services Employee benefit paid Payment of income tax
(40.374.000.215)
(649.764.149.135)
Net Cash Generated from (Used in) Operating Activities
326.926.031.090
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penambahan aset tetap Pengurangan aset tetap Penambahan aset dalam penyelesaian aset tetap Penambahan properti investasi Penambahan aset dalam penyelesaian properti investasi Pengurangan investasi pada surat berharga Penambahan aset tak berwujud Penambahan aset dalam penyelesaian aset takberwujud Pengurangan aset tak berwujud Investasi pada asosiasi
2014
2015
31.198.155.456
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Additional of fixed assets Disposal of fixed assets Additional construction in progress of fixed assets Additional of investment property Additional of construction in progress investment of property
(85.982.436.269) 4.172.846.022
(122.356.299.770) 756.857.364
(87.783.115.155) (349.366.000)
(91.217.547.988) (98.000.000)
(7.964.796.065)
-
(5.388.767.424)
231.174.769 (1.468.909.912)
(1.269.950.000) -
131.083.325 (175.000.000.000)
Disposal investment in securities Additional intagible assets Additional construction in progress of intangible assets Disposal of intangible assets Investments in associated
(184.565.584.891)
(389.021.642.212)
Net Cash Generated from (Used in) Investing Activities
(4.263.612.909) (24.222.355.072)
(3.774.778.661) (61.447.012.036)
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Increase in bank loans Payment of consumer financing Increase in consumer financing Payment of consumer financing Payment dividen
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
181.514.032.019
119.930.849.303
Net Cash Provided (Used in) by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS
(43.425.553.087)
(918.854.942.044)
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT
250.000.000.000 (40.000.000.000) -
185.000.000.000 152.640.000
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
2.765.107.547.733
3.683.962.489.777
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
2.721.681.994.646
2.765.107.547.733
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT ENDING OF YEAR
)
* Disajikan kembali (Catatan 36)/ As restated (Note 36)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
5
295
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.
UMUM a.
1.
Pendirian Perseroan
a. The Company’s Establishment
Kantor pos pertama di Indonesia didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal GW Baron. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1746, yang pada waktu itu bernama Jawatan PTT, terjadi pengambilalihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintah militer Jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 Tahun 1961, status Jawatan PTT berubah menjadi Perseroan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Pada tahun 1965, PN Pos dan Telekomunikasi dibagi dua menjadi PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978 mengubah status PN Pos dan Giro menjadi Perseroan Umum (Perum) Pos dan Giro. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 27 Pebruari 1995, Perum Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1984 dialihkan bentuknya menjadi Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 1 Tahun 1969 tentang BentukBentuk Usaha Negara. Anggaran Dasar disusun sesuai dengan materi yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995, bahwa Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan: a. b.
Indonesia's first post office was established in Batavia by Governor-General GW Baron. On August 26, 1746, this was called then as Bureau PTT. PTT Headquarter in Bandung was taken over by the young PTT from the Japanese military government. This date is celebrated as the Day of Consecrated Postel (Hari Bhakti Postel). Based on the Government Regulation No. 240 in 1961, the status of PTT Bureau was changed into a State Enterprise (PN) Post and Telecommunications. In 1965, PN Post and Telecommunications was next divided into PN Post and Giro and PN Telecommunications through Government Regulation No. 29 and No. 30, respectively. Government Regulation No. 9 in 1978 changed the status of Post and Giro as Perum. Based on Government Regulation of Republic Indonesia No. 5 dated February 27, 1995, Perum Post and Giro which was established through Government Regulation No. 24 of 1984, the Company changed its form as Limited Company as defined in the Law 9 of 1969 on Stipulation of Government Regulation in lieu of Law 1 of 1969 on State Business Forms. The Articles of Association are prepared in accordance with the material outlined in the Government Regulation No. 5 of 1995, wherein the Company was established with the sole purpose of conducting:
Usaha jasa Pos dan Giro Usaha-usaha lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
a. b.
Anggaran dasar PT Pos Indonesia (Persero), ditetapkan dengan Akta Achmad Abid, SH., sebagai pengganti Notaris Sutjipto, SH. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8182 HT.01.01 Tahun 1995 tanggal 29 Juni 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tambahan Nomor 7039 tanggal 22 Agustus 1995.
296
GENERAL
Post and Giro services Other businesses that support the implementation of postal and giro services in accordance with laws and regulations.
The Articles of Association of PT Pos Indonesia (Persero) (“the Company”) were established based Notarial Deed No. 117 of Achmad Abid, SH., in lieu of Sutjipto, SH. dated June 20, 1995, which was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia on its Decree No. C2-8182 HT.01.01 1995 dated June 29, 1995, and was published in the State Gazette No. 67 of the Republic of Indonesia Supplement No. 7039 dated August 22, 1995.
6
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.
UMUM (lanjutan)
1.
a. Pendirian Perseroan (lanjutan)
GENERAL (continued) a.
Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan terhadap UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dilakukan sesuai dengan akta No. 164 tanggal 15 Agustus 2008 di hadapan Notaris Sutjipto, SH. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-78035.AH.01.02.TH.2008 tanggal 24 Oktober 2008.
The Articles of Association has been amended several times. One of which was based on Notarial Deed No. 164 of Notary Sutjipto, SH., dated August 15, 2008 to comply with the provisions of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. The amendment was approved by the Ministry of Justice and Human Rights through its Decree No. AHU78035.AH.01.02.TH.2008 dated October 24, 2008.
Perubahan terakhir pada tahun 2013 dengan Akta Notaris Nomor 111 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn., di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Pos Indonesia (Persero), sehubungan dengan, antara lain, perubahan modal ditempatkan. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor AHU-AH.01.10-16356 tanggal 30 April 2013.
The latest amendment was on 2013 and was based on Notarial Deed No. 111 of Notary Aryanti Artisari, SH., M.Kn., a notary in Jakarta, dated March 28, 2013, regarding the Statement of Decision Amendment Shareholder Limited Liability Company (Limited) PT Pos Indonesia (Persero), concerning, among others, the change in the amount of the Company’s fully paid capital. These amendments have been reported to the Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia through its Decree No. AHUAH.01.10-16356 dated April 30, 2013.
Perseroan berdomisili di Bandung dengan kantor pusat di Jalan Cilaki No. 73. b.
The Company’s Establishment (continued)
The Company is located in Bandung with its head office at Jalan Cilaki No. 73.
Maksud dan Tujuan
b.
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan antara lain meliputi bidang usaha jasa pos dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (account), bidang usaha jasa komunikasi, jasa logistik, jasa retail, jasa keagenan dan jasa-jasa lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan bidang usaha pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.
Purposes and Objectives According to Article 3 of the Articles of Association, the Company’s scope of business activities includes rendering postal services, which include financial services of cash-based or giro-based accounts (account), business communications services, logistics services, retail services, agency services and other services that support the execution of postal and giro services in accordance with the existing legislation, and utilization and development of its resources to support business activities.
7
297
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.
UMUM (lanjutan) c.
1.
Organisasi, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris a.
c. Organization, Directors and Commissioners
Struktur Organisasi
a.
Dalam menjalankan kegiatan operasinya Perseroan mempunyai wilayah kerja dan tempat kedudukan Regional sebagai berikut: a.
b.
c.
d.
e.
f.
g. h.
i.
j.
k.
298
GENERAL (continued)
Organizational Structure In conducting its activities the Company has Regional working teritorry as follows:
Regional I Medan 20004; Wilayah kerja: Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Regional II Padang 25004; Wilayah kerja: Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Regional III Palembang 30004; Wilayah kerja: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung. Regional IV Jakarta 10004; Wilayah kerja: Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten DKI Jakarta, Banten, Bogor, Bekasi, Depok, Cibinong, Sawangan dan Pondok gede. Regional V Bandung 40004; Wilayah kerja: Provinsi Jawa Barat kecuali Bekasi, Bogor, Depok, Cibinong, Sawangan dan Pondok Gede. Regional VI Semarang 50004; Wilayah kerja: Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Regional VII Surabaya 60004; Wilayah kerja: Provinsi Jawa Timur. Regional VIII Denpasar 80004; Wilayah kerja: Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Regional IX Banjarbaru 70704; Wilayah kerja: Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur. Regional X Makasar 90004; Wilayah kerja: Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Maluku. Regional XI Jayapura 99004; Wilayah kerja: Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.
a.
Regional I in Medan 20004: Province of Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera.
b.
Regional II in Padang 25004: Province of West Sumatra, Riau and Riau Islands.
c.
Regional III in Palembang 30004: Province of South Sumatra, Jambi, Lampung, Bengkulu and Bangka Belitung.
d.
Regional IV in Jakarta 10004: Province of Jakarta, Banten, District of Bogor, Bekasi, Depok, Cibinong, Sawangan and Pondok gede.
e.
Regional V in Bandung 40004: West Java province excluding Bekasi, District of Bogor, Depok, Cibinong, Sawangan and Pondok Gede. Regional VI in Semarang 50004: Province of Central Java and Special Province of Yogyakarta.
f.
g. h.
8
Regional VII in Surabaya 60004: Province of East Java. Regional VIII in Denpasar 80004: Province of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara.
i.
Regional IX in Banjarbaru 70704: Province of West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan and East Kalimantan.
j.
Regional X in Makassar 90004: Province of South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Sulawesi, North Sulawesi, Gorontalo, Central Sulawesi and Maluku.
k.
Area XI in Jayapura 99004: the provinces of North Maluku, Papua and West Papua.
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
1. UMUM (lanjutan)
1. GENERAL (continued)
c.
Organisasi, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris (lanjutan) b.
c.
Dewan Direksi
Organization, Directors Commissioners (continued) b.
Board of Directors
Susunan Direksi per 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut:
The Composition of the Board of Directors as of December 31, 2015 and 2014 are as follows:
2015 Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Direktur Ritel dan Properti Direktur Surat dan Paket Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan
2014
Gilarsi Wahyu Setijono Poernomo
Budi Setiawan Poernomo
Febriyanto
Febriyanto
President Director Finance Director Director of Human Resources and General Affairs
GNP Sugiarta Yasa
GNP Sugiarta Yasa
Director of Retail and Property
Agus F Handoyo
Agus F Handoyo
Indyruwani Asikin Natanegara
Budhi Setyawan
c. Dewan Komisaris
The Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2015 and 2014 are as follows:
2015
d.
2014
Basuki Yusuf Iskandar Ferrari Roemawi Dedi Syarif Usman Mudhofir Khamid Karyono Supomo Bobby Hamzar Rafinus
Komite Audit
Basuki Yusuf Iskandar Ferrari Roemawi Dedi Syarif Usman Noor Ida Khomsiyati Karyono Supomo Bobby Hamzar Rafinus
d.
e.
President Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner
Audit Comittee The Composition of the Audit Committee as of December 31, 2015 and 2014 is as follows:
Susunan Komite Audit per 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut:
Ketua Anggota Anggota
Director of Mail and Parcel Director of Technology and Financial Services
c. Board of Commissioners
Susunan Komisaris per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris
and
2015
2014
Karyono Supomo Ahmad MM Jogasara Maria Ulpah
Karyono Supomo Muhammad Farkhan Supriyadi Rofikoh Rokhim
Karyawan
e.
Jumlah Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anak per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sejumlah 18.842 dan 19.392 orang (tidak diaudit).
Chairman Member Member
Employees
The Company and Subsidiaries have 18,842 and 19,392 (un-audited) employees as of December 31, 2015 and 2014, respectively.
9
299
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.
UMUM (lanjutan) c.
1.
Organisasi, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris (lanjutan) f.
GENERAL (continued) c.
Persetujuan dan Pengesahan untuk Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian
Organization, Directors Commissioners (continued) f.
Approval and Authorization for The Issuance of The Consolidated Financial Statements
Manajemen Perseroan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 26 Februari 2016. d.
The Company’s Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which approved and authorized for the issuance by the Board of Directors of the Company on February 26, 2016.
Informasi tentang Anak Perseroan
d.
Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 persentase kepemilikan Perseroan dan total aset Entitas Anak adalah sebagai berikut: Entitas Anak, Kegiatan Usaha, Kedudukan dan Tanggal Pendirian/ Subsidiaries, Business Activities, Domiciles and Date of Establishment
and
Subsidiaries Information As of December 31, 2015, 2014 and 2013, the percentage of ownership of the Company and total assets of the Subsidiaries are as follows:
Total Aset dalam Juta Rupiah/ Total Assets in Millions Rupiah Tahun Usaha Komersial Dimulai/ Year of Commercial Operations Started
Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership 2015
2014
Sebelum Eliminasi/ Before Elimination
2013
2015
2014
*)
2013
*)
Dimiliki langsung oleh Perseroan/ Held directly by the Company PT Bhakti Wasantara Net (“BWN”) Jasa penyedia internet/Internet service provider, Indonesia 2 April 2001/April 1, 2001
2001
51%
51%
PT Pos Logistik Indonesia (“PLI”) Jasa transportasi, jasa pergudangan, jasa pengiriman kargo dan regulated agent atau agen inspeksi/Transportation services, warehousing services, cargo delivery and regulated agent or inspection agent Indonesia 7 Mei 2012/May 27, 2012
2012
99%
PT Pos Property Indonesia (“PPI”) Bidang properti/Property business Indonesia 27 Desember 2013/ December 27, 2013
2013
2013
51%
17.058,36
23.119,32
27.874,89
100%
100% 239.128,62 223.607,82
220.124,60
99%
99%
99% 105.798,86 108.156,10
99.000,00
1%
1%
Dimiliki oleh PT Pos Logistik Indonesia (“PLI”)/ Held through PT Pos Logistik Indonesia (“PLI”) PT Pos Property Indonesia (“PPI”) Bidang properti/Property business Indonesia 27 Desember 2013/ December 27, 2013 *) Disajikan kembali (Catatan 36)/ As restated (Note 36)
300
10
1%
1.068,67
1.092,49
1.000,00
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN a.
2.
Pernyataan Kepatuhan
a.
Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan tidak dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi yang berlaku umum di negara dan yuridiksi yang lain.
b.
Dasar Penyusunan Konsolidasian
Laporan
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standard of the Indonesian Institute of Accountings. These financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and juridictions.
Keuangan
b.
Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 1 (Revisi 2014), “Penyajian Laporan Keuangan”.
Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) No. 1 (Revised 2014), “Presentation of Financial Statements”.
Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.
The consolidated financial statement, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except disclosed in the relevant notes herein.
Laporan arus kas konsolidasian, yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasi ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
The consolidated statements of cash flows, which has been prepared using the direct method, presents receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.
Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak.
The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Company and Subsidiaries functional currency.
Akun-akun dalam Pendapatan komprehensif lainnya disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. c.
Statement of Compliance
The items under Other Comprehensive Income (OCI) should be presented separately between intems to be reclassified to profit or loss and items not to be reclassified to profit or loss.
Prinsip - Prinsip Konsolidasian
c.
Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan anak perseroannya tanggal 31 Desember 2015.
Principles of Consolidation The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2015.
11
301
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) c.
AKUNTANSI
YANG
2.
Prinsip - Prinsip Konsolidasian (lanjutan)
c.
Pengendalian didapat ketika Perseroan terekspos atau memiliki hal atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbalan hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee.
Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee)
Eksposur atau atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan
Exposure, or rights, to variable returns form its involvement with the investee, and
Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor
The ability to use its power over the investee to affect its returns.
Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas investee, termasuk:
When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group consider all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:
Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain
The contractual arrangement with the other vote holders of the investee
pengaturan
Rights arising from other contractual arrangements
Hak suara dan hak suara potensial Grup
The Group’s voting rights and potential voting rights
Grup menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas anak Perseroan dimulai ketika Grup memiliki pengendalian atas anak Perseroan dan berhenti ketika Grup kehilangan pengendalian atas anak Perusahaan. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas anak Perseroan yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Group menghentikan pengendalian atas anak Perseroan.
The Group re-assess whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three element control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income, and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statement profit loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.
12
302
Principles of Consolidation (continued)
Specifically, the Group controls an investee if and only if the Group has:
Kekuasaan atas investee (misal, hak yang ada memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan investee)
dari
ACCOUNTING
Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.
Secara spesifik, Grup mengendalikan investee jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut:
Hak yang timbul kontraktual lain
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) c.
AKUNTANSI
YANG
2.
Prinsip - Prinsip Konsolidasian (lanjutan)
ACCOUNTING
c. Principles of Consolidation (continued)
Laba atau rugi setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Grup dan pada Kepentingan Non Pengendali (“KNP”) mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan anak Perseroan agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Grup akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.
Profit or loss and each component of other comprehensive income (“OCI”) are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interest (“NCI”), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group’s accounting policies. All intra group assets and liabilities, equity, expenses, and cash flow relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.
Perubahan kepemilikan di anak Perseroan, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Grup kehilangan pengendalian atas anak Perseroan, maka:
A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it:
Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas Anak Perseroan
Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary
Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP
Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests
Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada
Derecognizes the cumulative translation differences recorded in equity
Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima
Recognizes the fair consideration received
Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya Mengakui setiap perbedaan dihasilkan sebagai keuntungan kerugian dalam laporan laba rugi
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
value
of
the
Recognizes any surplus or deficit in profit or loss
yang atau
Recognizes any surplus or deficit in profit or loss
Mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.
Reclassifies the parent’s share of components previously recognized in OCI to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.
13
303
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) d.
AKUNTANSI
YANG
2.
Aset dan Liabilitas Keuangan
The Group has applied PSAK 50 (Revised 2014), “Financial Instruments: Presentation”, PSAK 55 (Revised 2014), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, and PSAK 60 (Revised 2014), “Financial Instruments: Disclosures”.
Sebuah instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan aset keuangan dari sebuah Perseroan dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain.
A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.
Aset Keuangan
(i)
Pengakuan awal
Financial Assets Initial recognition
Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga tanggal jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual, atau mana yang sesuai. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal.
Financial assets within the scope of the PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments and available-for-sale financial assets, as appropriate. The group determines the classification of its financial assets at initial recognition.
Semua aset keuangan diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali apabila aset keuangan dicatat pada nilai wajar dalam laporan laba rugi.
All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.
Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.
Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that Grup commits to purchase or sell the assets.
Pengukuran setelah pengakuan awal
Subsequent measurement
Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:
304
ACCOUNTING
d. Financial Assets and Liabilities
Grup menerapkan PSAK 50 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK 55 (Revisi 2014), dan PSAK 60 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”.
(i)
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:
14
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) (i)
(i)
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Financial Assets (continued) -
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
Financial assets at fair value through profit or loss Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.
Derivatif yang melekat pada kontrak utama dicatat sebagai derivatif terpisah dan dicatat pada nilai wajar apabila karakteristik ekonomi dan risikonya tidak berkaitan erat dengan kontrak utama dan kontrak utama tersebut tidak untuk diperdagangkan atau diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Derivatif melekat ini diukur dengan nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Penilaian kembali hanya terjadi jika terdapat perubahan dalam ketentuan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang akan diperlukan. -
ACCOUNTING
d. Financial Assets and Liabilities (continued)
Aset Keuangan (lanjutan) -
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
Derivatives embedded in host contracts are accounted for as separate derivatives and recorded at fair value if their economic characteristics and risks are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not held for trading or designated at fair value through profit or loss. These embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in the consolidated statement of comprehensive income. Reassessment only occurs if there is a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
-
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersebut selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi (amortized cost) dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Effective Interest Rate) (“EIR”), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai diakui juga pada laporan laba rugi.
Loans and receivables Loans and receivables are nonderivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate (“EIR”) method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in profit or loss.
15
305
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) (i)
d.
Aset Keuangan (lanjutan) Pengukuran (lanjutan) -
setelah
pengakuan
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
Financial Assets and Liabilities (continued) (i) Financial Assets (continued)
awal
Subsequent measurement (continued)
Investasi dimiliki hingga jatuh tempo [Held-To-Maturity (“HTM”)]
-
Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM ketika Grup memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan EIR, setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Amortisasi biaya perolehan dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi. -
Held to maturity (“HTM”) investments Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM when the Group has the positive intention and ability to hold them to maturity. After initial measurement, HTM investments are measured at amortized cost using the EIR method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in profit or loss. The losses arising from impairment are recognized in profit or loss.
Aset keuangan tersedia untuk dijual [Available For Sale (“AFS”)
-
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya, pada saat keuntungan atau kerugian kumulatif diakui, atau terjadi penurunan nilai, pada saat kerugian kumulatif direklasifikasi dari pendapatan komprehensif lainnya ke laba rugi. Bunga yang diterima selama memiliki investasi keuangan AFS disajikan sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan EIR.
306
ACCOUNTING
Available for sale (“AFS”) financial assets AFS financial assets are nonderivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in other comprehensive income until the investment is derecognized, at which time the cumulative gain or loss is recognized, or determined to be impaired, and is reclassified from other comprehensive income to profit or loss. Interest earned on AFS financial investments is reported as interest income using the EIR method.
16
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) (i)
-
setelah
pengakuan
ACCOUNTING
d. Financial Assets and Liabilities (continued)
Aset Keuangan (lanjutan) Pengukuran (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
(i) Financial Assets (continued)
awal
Subsequent measurement (continued)
Aset keuangan tersedia untuk dijual [Available For Sale (“AFS”) (lanjutan)
-
Investasi yang diklasifikasi sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut: -
Investasi pada saham yang tidak tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dan investasi jangka panjang lainnya dicatat pada biaya perolehannya.
-
Investasi pada instrumen utang yang tidak ditujukan untuk dimiliki sampai jatuh tempo diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, dan dicatat pada nilai wajar.
Available for sale (“AFS”) financial assets (continued) The investments classified as AFS are as follows:
(ii) Liabilitas Keuangan
-
Investments in shares of stock that do not have readily determinable fair value in which the equity interest is less than 20% and other long-term investments are carried at cost.
-
Investments in debt instruments which are not intended to be held to maturity that have readily determinable are classified as AFS and recorded at fair value.
(ii) Financial Liabilities
Pengakuan awal
Initial recognition
Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan hutang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.
Financial liabilities within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.
Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan dalam hal pinjaman dan hutang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung
All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.
Liabilitas keuangan Grup meliputi utang usaha, utang lainnya, pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka pendek jatuh tempo dalam waktu satu tahun, pinjaman bank jangka panjang.
The Group’s financial liabilities include trade payables, other payables, short-term provision, current maturities of long-term loans, long-term loans.
17
307
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)
(ii) Financial Liabilities (continued)
Pengukuran setelah pengakuan awal
Subsequent measurement
Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:
The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
-
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
-
Financial liabilities at fair value through profit or loss Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.
Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini termasuk instrumen keuangan derivatif yang ditandatangani Perusahaan yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 55 (Revisi 2014).
Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. This category includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging intruments in hedge relationships as defined by PSAK 55 (Revised 2014).
Derivatif melekat dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.
Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.
Pinjaman dan Hutang
-
Setelah pengakuan awal, pinjaman dan hutang yang dikarenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam beban pendanaan dalam laporan laba rugi.
Loans and borrowings After initial recognition, interestbearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the EIR method. The EIR amortization is included in financing costs in profit or loss
Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.
Gains or losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.
18
308
ACCOUNTING
d. Financial Assets and Liabilities (continued)
(ii) Liabilitas Keuangan (lanjutan)
-
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)
(ii) Financial Liabilities (continued)
Klasifikasi atas Instrumen Keuangan -
Classes of Financial Instruments
Pinjaman dan Hutang (lanjutan)
-
Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Aset keuangan/ Financial assets
ACCOUNTING
d. Financial Assets and Liabilities (continued)
(ii) Liabilitas Keuangan (lanjutan)
Instrumen Keuangan/ Financial Instruments
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 55 (Revisi 2014)/ Category as defined by PSAK No. 55 (Revised 2014)
Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables
Golongan/ Class
Loans and borrowings (continued) The Company and Subsidiaries classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below.
Subgolongan/ Subclass
Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents Piutang usaha/Trade receivables Pendapatan yang masih harus diterima/Accrued income Piutang lainnya/Other receivables Aset lancar lainnya Bank garansi jatuh tempo/ Bank guarantee already matured Piutang jangka panjang/Long-term receivables
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities
Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost
(iii) Saling hapus dari instrumen keuangan
Utang usaha/Trade payables Pinjaman bank jangka pendek/Short-term bank loan Provisi jangka pendek/Short-term provision Utang lainnya/Other payables Pinjaman bank jangka panjang - jatuh tempo dalam waktu satu tahun/Longterm bank loans - current maturities Utang pembiayaan konsumen - jatuh tempo dalam waktu satu tahun/Consumer financing liabilities - current maturities Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun/Long-term bank loan - net of current maturities Utang pembiayaan konsumen setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun/Consumer financing liabilities - net of current maturities
(iii) Offsetting of financial instruments
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial postion if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.
(iv) Nilai wajar instrumen keuangan
(iv) Fair value of financial instruments
Grup menilai instrumen keuangan seperti derivatif, pada nilai wajar setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Nilai wajar atas instrumen keuangan diukur pada biaya diamortisasi.
The Group measures financial instruments, such as derivatives, at fair value at each consolidated statement of financial position date. Also, fair values of financial instruments measured at amortized cost.
19
309
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)
ACCOUNTING
d. Financial Assets and Liabilities (continued)
(iv) Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)
(iv) Fair value of financial instruments (continued)
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:
-
Di pasar utama untuk asset dan liabilitas tersebut, atau
-
-
Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.
In the principal market for the asset or liability, or
-
In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.
Grup harus memiliki akses ke pasar utama.
The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.
Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaik.
The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.
Pengukuran nilai wajar atas aset non keuangan mempertimbangkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan keuntungan ekonomi dengan penggunaan aset pada kemampuan tertinggi dan terbaik aset atau dengan menjualnya ke pelaku pasar yang lain yang akan menggunakan aset di kemampuan tertinggi dan terbaik.
A fair value measurement of a nonfinancial asset takes into account a market participant’s ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.
Grup menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan dimana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.
The group uses valuation techniques that are appropriate in the circumtances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.
Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:
310
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:
20
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) (iv) Nilai wajar (lanjutan)
instrumen
Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik
-
Level 2 – input selain harga kuotasian uang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung
-
Level 3 – input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas
ACCOUNTING
d. Financial Assets and Liabilities (continued)
keuangan
-
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
(iv) Fair value of financial instruments (continued)
Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.
-
Level 1 – Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
-
Level 2 – Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable
-
Level 3 – Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement in unobservable
For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfer have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.
Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan diatas.
For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.
Penyesuaian risiko kredit
Credit risks adjustment
Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.
The company adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Company’s own credit risk associated with the instrument is taken into account.
21
311
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) (v) Biaya perolehan diamortisasi instrumen keuangan
(v) Amortized instruments
cost
of
financial
Amortized cost is computed using the EIR method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the EIR.
(vi) Penurunan Nilai dari Aset Keuangan
(vi) Impairment of Financial Assets
Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diperkirakan mengalami penurunan nilai jika, dan hanya jika, terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal dari aset (terjadi peristiwa kerugian) dan peristiwa kerugian mempengaruhi estimasi arus kas masa datang dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang bisa diandalkan. Bukti penurunan nilai termasuk indikasi debitur atau sekelompok debitur yang mengalami kesulitan keuangan signifikan, gagal membayar bunga atau pokok, kemungkinan debitur mengalami pailit atau reorganisasi keuangan dan data yang bisa diamati mengindikasikan terjadinya penurunan yang bisa diukur dalam estimasi arus kas masa datang, seperti perubahan dalam tunggakan atau kondisi ekonomi yang sehubungan dengan kegagalan dalam pembayaran.
The Group assesses at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that have occurred after the initial recognition of the asset (an incurred “loss event’) and the loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated. Evidence of impairment may include indication that the debtors or a group of debtors are experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.
Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi
-
Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.
Financial assets carried at amortized cost For loans and receivables carried at amotized cost, the Group first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant,or collectively for financial assets that are not individually assessed financial asset, or collectively for financial assets that are not individually significant.
22
312
ACCOUNTING
d. Financial Assets and Liabilities (continued)
dari
Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode EIR dikurangi dengan cadangan penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premi atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari EIR.
-
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)
ACCOUNTING
d. Financial Assets and Liabilities (continued)
(vi) Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan) -
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) (vi) Impairment (continued)
Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)
-
Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka mereka memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan kelompok tersebut dinilai penurunan nilainya secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.
of
Financial
Assets
Financial assets carried at amortized cost (continued) If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial assets, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and the group is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.
Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa dating yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan EIR awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan atau piutang yang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah EIR terkini.
If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset’s original EIR. If a loan or receivable has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current EIR.
Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan dengan tujuan untuk mengukur kerugian penurunan nilai.
The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss.
Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistis dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Grup.
Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group. 23
313
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)
(vi) Impairment (continued)
Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)
-
Jika, pada periode berikutnya, jumlah taksiran kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu persitiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laba rugi.
-
of
Financial
Assets
Financial assets carried at amortized cost (continued) If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized in profit or loss.
Aset keuangan tersedia untuk dijual Available For Sale (“AFS”)
-
Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif – yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi – direklas dari pendapatan komprehensif lainnya ke laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi; kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya.
314
ACCOUNTING
d. Financial Assets and Liabilities (continued)
(vi) Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan) -
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
Avaiable for sale (“AFS”) financial assets Where there is objective evidence of impairment, the cumulative loss – measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that investment previously recognized in profit or loss – is recycled from other comprehensive income to profit or loss. Impairment loss on equity investment is not reversed through profit or loss;increase in its fair value after impairment is recognized in other comprehensive income.
Dalam hal instrumen hutang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.
In the case of a debt instrument classified as an AFS financial asset, impairment is assessed based on the same criteria as financial asset carried at amortized cost.
Pendapatan bunga di masa datang didasarkan pada nilai tercatat yang telah dikurangi dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan dengan tujuan untuk mengukur kerugian penurunan nilai. Akrual tersebut dicatat sebagai bagian dari akun “Pendapatan Bunga” dalam laporan laba rugi.
Future interest income is based on the reduced carrying amount and Is accrued based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Such accrual is recorded as part of the “Interest Income” account in statement of profit or loss.
24
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)
(vi) Impairment (continued)
Aset keuangan tersedia untuk dijual Available For Sale (“AFS”) (lanjutan)
-
Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrument hutang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi. (vii) Penghentian pengakuan liabilitas keuangan
aset
ACCOUNTING
d. Financial Assets and Liabilities (continued)
(vi) Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan) -
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
of
Financial
Assets
Avaiable for sale (“AFS”) financial assets (continued) If, in subsequent period, the fair value of a debt instrument increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss, the impairment loss is reversed through profit or loss.
dan
(vii) Derecognition of financial assets and liabilities
Aset keuangan
Financial assets
Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat; (1) Hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Grup telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian “passthrough”; dan baik (a) Grup telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Grup secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut
A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Group has transferred its rights to receive cash flows in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.
Liabilitas keuangan
Financial liabilities
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.
A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.
25
315
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) (vii) Penghentian pengakuan aset liabilitas keuangan (lanjutan)
ACCOUNTING
d. Financial Assets and Liabilities (continued)
dan
(vii) Derecognition of financial assets and liabilities (continued)
Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.
When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.
(viii)Instrumen keuangan derivatif
(viii) Derivative financial instruments
Perseroan menandatangani kontrak swap valuta asing, swap suku bunga, dan instrumen lainnya yang diperbolehkan, jika dianggap perlu, untuk tujuan mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga yang berasal dari hutang jangka panjang dan hutang obligasi Perseroan dalam mata uang asing. Instrumen keuangan derivatif, yang mana memberikan lindung nilai ekonomi efektif dari risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing yang spesifik berdasarkan tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perseroan, tidak memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 55 (Revisi 2014) dan pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan kemudian diukur kembali pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas keuangan apabila memiliki nilai wajar negatif.
The Company enters into and engages in cross currency swaps, interest rate swaps and other permitted instruments, if considered necessary, for the purpose of managing its foreign exchange and interest rate exposures emanating from the Company’s loans and bonds payable in foreign currencies. These derivative financial instruments, while providing effective economic hedges of specific interest rate and foreign exchange risks under the Company’s financial risk management objectives and policies, do not meet the criteria for hedge accounting as provided in PSAK 55 (Revised 2014) and are initially recognized at fair value on the date the derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif selama periode berjalan, yang ditandatangani sebagai lindung nilai ekonomi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai, diakui langsung pada laporan laba rugi.
316
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
Any gains or losses arising from changes in fair value of derivatives during the period, which are entered into as economic hedges that do not qualify for hedge accounting, are taken directly to profit or loss.
26
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) (viii)Instrument (lanjutan)
e.
keuangan
ACCOUNTING
d. Financial Assets and Liabilities (continued)
derivatif
(viii) Derivative financial instruments
Aset dan liabilitas derivatif disajikan masing-masing sebagai aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Derivatif melekat disajikan bersama dengan kontrak utamanya pada laporan posisi keuangan konsolidasian, yang penyajiannya mencerminkan gambaran yang tepat atas seluruh arus kas pada masa yang akan datang dari instrumen tersebut secara keseluruhan.
Derivative assets and liabilities are presented under current assets and liabilities, respectively. Embedded derivative is presented with the host contract in the consolidated statement of financial postion, which presentation represents an appropriate picture of overall future cash flows for the instrument taken as a whole.
Perubahan bersih nilai wajar instrumen derivative, pendapatan atau beban swap, pendapatan atau beban terminasi, dan penyelesaian dari instrumen derivatif dikreditkan (dibebankan) pada “Laba (Rugi) Perubahan Nilai Wajar Derivatif – Bersih”, yang disajikan dalam laporan laba rugi.
The net changes in fair value of derivative instruments, swap cost or income, termination cost or income, and settlement of derivative instruments are credited (charged) to “Gain (Loss on change in Fair Value of Derivatives – Net”, which is presented in profit or loss.
Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi
e.
Perseroan dan Entitas Anak mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK No. 7 (Revisi 2010).
Suatu pihak dianggap berelasi Perseroan dan Entitas Anak jika:
Transactions with related parties The Company and Subsidiaries has transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010).
Saldo dan transaksi yang material antara Perseroan dan Entitas Anak dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Perseroan dan Entitas Anak memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.
1.
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
Significant transactions and balances of the Company and Subsidiaries with the Government of the Republic of Indonesia and Government-related entities are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements. The Company and Subsidiaries elected to disclose the transactions with Government-related entities, using the exemption from general related party disclosure requirements.
dengan
A party is considered to be related to the Company and Subsidiaries if:
langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perseroan dan Entitas Anak; (ii) memiliki kepentingan dalam Perseroan dan Entitas Anak yang memberikan pengaruh signifikan atas Perseroan dan Entitas Anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perseroan dan Entitas Anak;
1.
27
directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party (i) controls, or is controlled by, or is under common control with, the Company and Subsidiaries; (ii) has an interest in the Company and Subsidiaries that gives it significant influence over the Company and Subsidiaries; or;(iii) has joint control over the Company and Subsidiaries;
317
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) e.
Transaksi (lanjutan) 2. 3. 4. 5. 6.
7.
f.
dengan
AKUNTANSI Pihak-pihak
YANG
2.
Berelasi
e.
pihak yang berelasi dengan Perseroan Entitas Anak; suatu pihak adalah ventura bersama dimana Perseroan dan Entitas Anak sebagai venturer; suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perseroan dan Entitas Anak atau induk; suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4); suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk di mana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); atau suatu pihak adalah suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari Perseroan dan Entitas Anak atau entitas yang terkait dengan Perseroan dan Entitas Anak.
3. 4. 5.
with
ACCOUNTING
related
parties
the party is an associate of the Company and Subsidiaries; the party is a joint venture in which the Company and Subsidiaries are venturers; the party is a member of the key management personnel of the Company and Subsidiaries or their parent; the party is a close member of the family of any individual referred to in (1) or (4);
6.
the party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to in (4) or (5); or
7.
the party is a post employment benefit plan for the benefit of employees of the Company and Subsidiaries, or of any entity that is a related party of the Company and Subsidiaries.
Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.
The transactions are made based on term agreed by the parties such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.
Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.
All material transactions and balances with related parties are disclosed in notes to the consolidated financial statements.
Kas dan Setara Kas
f.
Cash and Cash Equivalents Cash and cash equivalents in the consolidated statements of financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of three months or less.
Persediaan
g.
Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (the lower of cost or net realizable value).
Inventories Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.
28
318
Transactions (continued) 2.
Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri dari kas di tangan dan bank dan deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang. g.
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) g.
AKUNTANSI
YANG
2.
Persediaan (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) g.
Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama, keluar pertama (first-in, firstout method). Penyisihan untuk persediaan usang dan/atau penurunan nilai persediaan, ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.
Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.
Biaya Dibayar di Muka
h.
Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan pada beban usaha selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method). i.
Inventories (continued) Cost of inventories is determined using first-in first-out method. Allowance for inventory obsolescence and decline in the value of inventories are provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable value.
Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan. h.
ACCOUNTING
Prepaid Expenses Prepaid expenses are amortized and charged to operating expense over the beneficial periods benefited using the straight line method.
Investasi pada Entitas Asosiasi
i.
Asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan kebijakan tersebut.
Investment in Associated Company An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but is not control over those policies.
Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan sama pentingnya dengan pengendalian atas anak perusahaan.
The considerations made in determining significant influence is similar to those necessary to determine control over subsidiaries.
Investasi Grup pada entitas asosiasi diukur menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar nilai perolehannya. Jumlah tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Grup atas aset bersih entitas asosiasi sejak tanggal akuisisi. Goodwill terkait dengan entitas asosiasi termasuk kedalam jumlah tercatat investasi dan tidak diperkenankan diamortisasi atau dilakukan tes penurunan nilai.
The Group’s investments in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment is an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group’s share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor individually tested for impairment.
Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Setiap perubahan atas penghasilan komprehensif lain atas investasi disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain Grup. Sebagai tambahan, ketika terdapat perubahan yang diakui secara langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut, ketika berlaku dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian.
The consolidated statement of comprehensive income reflects the Group’s share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of this investees is presented as part of the Group’s OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of the change, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. 29
319
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) i.
AKUNTANSI
YANG
2.
Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) i.
Laba dan rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi antara Grup dan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan Grup dalam entitas asosiasi.
Associated
Company
The aggregate of the Group’s share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of comprehensive income outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.
Laporan keuangan entitas asosiasi disiapkan sesuai dengan periode pelaporan yang sama dengan Grup. Bila diperlukan, penyesuaian dibuat untuk menyamakan dengan kebijakan akuntansi Grup.
The financial statements of the associate is prepared for the same reporting period as the Group. When necessary, adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the Group.
Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah perlu untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi di entitas asosiasi. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti penurunan nilai, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya, dan mengakui kerugian tersebut sebagai “laba dari entitas asosiasi” dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on its investment in its associate. At each reporting date, the Group determines whether there is objective evidence that the investment in the associate is impaired. If there is such evidence, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value, then recognizes the loss as “earning from associate company” in the interim consolidated statement of comprehensive income.
Saat kehilangan pengaruh signifikan atas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui sisa investasinya pada nilai wajar. Semua perubahan antara nilai tercatat investasi pada saat kehilangan pengaruh signifikan dan nilai wajar atas sisa investasi dan pendapatan atas pelepasan investasi diakui dalam laba rugi.
Upon loss of significant influence over the associate, the Group measure and recognizes any retained investment at its fair value. Any differences between the carrying amount of the associate upon loss of significant influence and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.
Aset Tetap
j.
Perseroan dan Entitas anak memilih menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya, sehingga nilai buku aset tetap, merupakan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Pengakuan dan penilaian aset tetap sebagai berikut:
Fixed Assets The Company and Subsidiaries have chosen cost model as the accounting policy for their fixed assets, so the book value of fixed assets is the acquisition cost less accumulated depreciation and any impairment losses. Recognition and valuation of fixed assets are as follows:
30
320
in
Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.
Jumlah bagian Grup atas laba atau rugi atas entitas asosiasi ditampilkan di muka dalam laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian di luar laba operasi dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan non pengendalian atas anak perusahaan entitas asosiasi.
j.
Investment (continued)
ACCOUNTING
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) j.
AKUNTANSI
YANG
2.
Aset Tetap (lanjutan)
j.
Aset tetap bangunan
3.
4.
Fixed Assets (continued)
Buildings include permanent buildings built according to the Company and Subsidiaries’ standards which have useful lives of 20 years. The depreciation rate is 5% per year.
Aset tetap bukan bangunan
2.
ACCOUNTING
Building
Meliputi bangunan permanen yang didirikan sesuai standar Perseroan dan Entitas Anak yang memiliki masa manfaat ekonomis selama 20 tahun. Tarif penyusutannya ditetapkan sebesar 5% per tahun.
1.
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
Non building
Kelompok 1: Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk kelompok bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari empat tahun. Tarif penyusutannya sebesar 50% per tahun. Kelompok 2: Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk kelompok bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari empat tahun dan tidak lebih dari delapan tahun. Tarif penyusutannya sebesar 25% per tahun. Kelompok 3: Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk kelompok bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari delapan tahun dan tidak lebih dari enam belas tahun. Tarif penyusutannya sebesar 12,5% per tahun. Kelompok 4: Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk kelompok bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari enam belas tahun dan tidak lebih dari dua puluh tahun. Tarif penyusutannya sebesar 10% per tahun.
1.
Group 1: Depreciable and has a useful life not more than four years. The depreciation rate is 50% per year.
2.
Group 2: Depreciable and has a useful life more than four years and but not more than eight years. The depreciation rate is 25% per year.
3.
Group 3: Depreciable and has a useful life more than eight years and but not more than sixteen years. The depreciation rate is 12.5% per year.
4.
Group 4: Depreciable and has a useful life more than sixteen years and but not more than twenty years. The depreciation rate is 10% per year.
Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya penggantian komponen suatu aset dan biaya inspeksi yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadinya dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.
The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Significant cost of replacing part of assets and major inspection cost are recognized in the carrying amount of the assets if the recognition criteria are met. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the consolidated statements of profit or loss.
Sehubungan dengan ISAK No. 25, hak atas tanah, termasuk biaya pengurusan legal hak yang timbul pada awal perolehan hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembaharuan atau perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau taksiran masa manfaat ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.
In accordance with ISAK No. 25, landrights including the legal costs incurred at initial acquisition of landrights, are capitalized as past of the cost of the land and not amortized. Specific costs associated with the renewal or extension of land titles are deferred and amortized over the legal term of the landrights or economic life of the land, whichever is shorter. 31
321
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) j.
AKUNTANSI
YANG
2.
Aset Tetap (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) j.
Aset tetap bukan bangunan (lanjutan)
Construction in progress are stated at cost. The acquisition cost includes construction cost, direct personnel costs, indirect costs and borrowing costs incurred during the construction period arising from the debt used for construction of the asset. The accumulated costs will be transferred to each related fixed asset at the time those are completed and ready for use.
Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direview dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.
The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary.
Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan
k.
Grup menilai pada setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan atas aset tersebut.
Impairment of Non-Financial Assets The group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e., an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset’s recoverable amount
Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar UPK aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Kerugian penurunan nilai dari operasi berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai “kerugian penurunan nilai”.
An asset’s recoverable amount is the higher of the asset’s or CGU’s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statement of comprehensive income as “impairment losses”.
Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia.
In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available.
32
322
Fixed Assets (continued) Non building (continued)
Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pembangunan, biaya pegawai langsung, biaya tidak langsung dan biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari hutang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.
k.
ACCOUNTING
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) k.
Penurunan (lanjutan)
Nilai
AKUNTANSI Aset
YANG
2.
Non-Keuangan
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) k.
Jika tidak terdapat transaksi tersebut, metode penilaian yang sesuai digunakan untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitunganperhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda (valuation multiples) atau indikator nilai wajar yang tersedia lainnya.
Impairment (continued)
of
ACCOUNTING
Non-Financial
Assets
If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the asset. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.
Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.
Impairment losses of continuing operation, if any, are recognized in profit or loss under expense categories that are consistent with the functions or the impaired assets.
Penilaian dilakukan pada setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa masa manfaatnya.
An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exists or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the assets’s recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the assets is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amout, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods. Reversal of an impairment loss is in recognized in the consolidated statement of comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset’s revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.
Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai.
Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.
33
323
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) k.
Penurunan (lanjutan)
Nilai
AKUNTANSI Aset
YANG
2.
Non-Keuangan
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) k.
Penurunan nilai bagi goodwill ditetapkan dengan menentukan jumlah terpulihkan tiap UPK (atau kelompok UPK) di mana goodwill terkait. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya. l.
of
Non-Financial
Assets
Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.
Properti Investasi
l.
Efektif 1 Januari 2014, Perseroan dan Entitas anak menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2014), “Properti Investasi”. PSAK revisi ini mengatur pengakuan, pengukuran dan pengungkapan properti investasi yang meliputi pengukuran properti investasi yang diakui dalam akun sewa dicatat sebagai sewa pembiayaan dan pengukuran dalam laporan keuangan lessor atas properti investasi yang disediakan kepada lessee sebagai sewa operasi. Penerapan PSAK revisi ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.
Investment Properties Effective January 1, 2014, the Company and Subsidiaries adopted PSAK No. 13 (Revised 2014), “Investment Property”. The revised PSAK prescribes the recognition, measurement and disclosure of investment property which includes the measurement in a lessee's financial statements of investment property interests held under a lease accounted for as a finance lease and to the measurement in a lessor's financial statements of investment property provided to a lessee under an operating lease. The adoption of this revised PSAK has no significant impact on the consolidated financial statements.
Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.
Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any, except for land which is not depreciated. Such cost includes the cost of replacing part of the investment properties, if the recognition criteria are met, and excludes the daily expenses on their usage.
Properti investasi Perseroan dan Anak Perseroan terdiri dari tanah, bangunan, dan prasarana, yang dikuasai Perseroan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrasi atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.
The Company and Subsidiaries’ investment properties consist of land, buildings, and infrastructure, which are held to earn rentals or for capital appreciation or both, and not to be used in the production or supply of goods or services for administrative purposes or sale in the daily business activities.
Penyusutan bangunan dan prasarana dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset adalah 20 tahun.
Depreciation of buildings and improvements is computed using the straight line method over the estimated useful lives of assets which is 20 years.
34
324
Impairment (continued)
ACCOUNTING
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) l.
AKUNTANSI
YANG
2.
Properti Investasi (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) l.
Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
ACCOUNTING
Investment Properties (continued) An investment property should be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal of an investment property is credited or charged to operations in the year the asset is derecognized.
Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.
Transfers to investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of owneroccupation, commencement of an operating lease to another party or end of construction or development. Transfers from investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the commencement of owner occupation or commencement of development with a view to sell.
m. Aset Takberwujud
m. Intangible assets
Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal pada biaya. Biaya aset takberwujud yang diperoleh dalam penggabungan usaha adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, termasuk biaya pengembangan dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran tercermin dalam laporan laba rugi pada tahun di mana pengeluaran tersebut terjadi.
Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is its fair value as at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets, excluding capitalized development cost, are not capitalized and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.
Masa manfaat dari aset takberwujud dinilai sebagai baik terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan kehidupan terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai apabila terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mungkin terganggu. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditinjau setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan.
The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period.
35
325
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
m. Aset Takberwujud (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) m. Intangible assets (continued)
Perubahan masa manfaat yang diharapkan atau pola yang diharapkan dari konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang aset tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode, yang sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam kategori biaya sesuai dengan fungsi dari aset takberwujud.
Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization on intangible assets with finite lives is recognized in profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible assets.
Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya, baik secara individual maupun pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian kehidupan terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah kehidupan terbatas terus menjadi supportable. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tak terbatas untuk terbatas dibuat secara prospektif.
Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized, but are tested for impairment annually, either individually or at the cashgenerating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.
Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. n.
Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.
Provisi
n.
Provisi diakui jika Perseroan dan Entitas Anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.
Provision Provisions are recognized when the Company and Subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.
Jika Perseroan mengharapkan sebagian atau seluruh provisi diganti, maka penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah tetapi hanya pada saat timbul keyakinan pengantian pasti diterima. Beban yang terkait dengan provisi disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya. Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi dibatalkan.
Where the Company and Subsidiaries expect some or all of a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to any provision is presented in the profit or loss net of any reimbursement. Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed. 36
326
ACCOUNTING
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) o.
AKUNTANSI
YANG
2.
Pembagian Laba
o.
Sesuai dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Nomor 117, pembagian laba bersih setelah pajak dipergunakan untuk Cadangan, Dividen, Tantiem dan Bina Lingkungan (presentasenya ditetapkan tiap tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)). p.
ACCOUNTING
Profit Sharing According to the Articles of Association through Deed No. 117, share of net profit after tax is used for Reserves, Dividends, Tantiem and Community Development (percentage set each year in the General Meeting of Shareholders (RUPS)).
Pengakuan Pendapatan dan Beban (i)
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
p.
Pendapatan diakui sebesar nilai bruto, dicatat pada saat kemungkinan besar manfaat ekonomi akan diterima dan dapat diukur secara andal.
Revenue and Expenses Recognition (i)
(ii) Biaya/beban (kecuali penyusutan, amortisasi dan penyisihan), diakui pada saat terjadinya transaksi sebesar kas yang akan dan telah dikeluarkan atau sebesar harga barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
Revenue is recognized at gross value, recorded at the time when economic benefits are likely will be accepted and can be measured reliably.
(ii) Costs/expenses (excluding depreciation, amortization and provisions), are recognized when the transactions are for cash that will be and have been issued or for the price of goods or services consumed.
(iii) Biaya penyusutan, amortisasi dan penyisihan diakui secara periodik sebesar harga perolehan atau penurunan manfaat ekonomis atau kemungkinan tidak tertagihnya piutang pada periode berjalan.
(iii) Depreciation, amortization and provision for periodic recognized at cost or decrease in economic benefits or the possibility of uncollectible accounts receivable in the current period.
(iv) Sesuai dengan PSAK No. 61 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah, Perseroan mengakui dana penggantian penugasan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) sebagai pendapatan karena berkaitan dengan penggantian atas kegiatan jasa yang telah diberikan oleh Perseroan, walaupun yang memberikan adalah pemegang saham (Pemerintah Republik Indonesia). Pemberian dana penggantian penugasan KPU tersebut sebagai subsidi (kompensasi) atas kegiatan pemberian jasa yang telah diberikan Perseroan kepada masyarakat di daerah terpencil.
(iv) According to PSAK No. 61 of Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance, the Company recognized a liability fund replacement of the assignment of Public Service Obligation (PSO) as revenue as reimbursement for activities related to services that have been granted by the Company, although it is given by the shareholder (Government of Republic of Indonesia). Replacement funding of assignment of PSO as subsidy (compensation) for the function of providing services that the Company has been awarded to communities in remote areas.
(v) Transaksi penerimaan dana bantuan Universal Post Union (UPU) dalam rangka program QSF-UPU berkaitan juga dengan peningkatan pelayanan pos internasional oleh Perseroan sebagai anggota dari UPU dan APPU yang wajib memberikan layanan universal dengan mutu kepuasan kebutuhan pelanggan yang sesuai dengan standar organisasi, maka Perseroan menyajikan transaksi ini sebagai pendapatan dari pos internasional.
(v) Transaction revenue grants of Universal Post Union (UPU) in order to program QSF-UPU is also associated with an increase in international postal services by the Company as a member of the UPU and APPU are obliged to provide universal service satisfaction with the quality of customer needs in accordance with organizational standards, the Company presents these transactions as revenue from international mail. 37
327
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) q.
AKUNTANSI
YANG
2.
Pajak Penghasilan
q.
Beban pajak periode berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk periode yang bersangkutan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi pajak yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk satu periode dialokasikan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
ACCOUNTING
Income Tax Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefits, such as tax losses carry over, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.The tax effects for the period are allocated to current operations, except for the tax effects from transactions which are directly charged or credited to equity.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif pajak yang akan dikenakan pada periode saat nilai aset direalisasikan atau nilai liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period when the assets are realized or the liabilities are settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statement of financial position date.
Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are credited or charged to current operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.
Perusahaan mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan sehubungan dengan investasi pada entitas anak, kecuali: Terkait dengan perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences), ketika waktu pembalikan perbedaan temporer dapat dikendalikan dan kemungkinan besar perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan. Terkait dengan perbedaan temporer kena pajak yang dapat dikurangkan (deductible taxable temporary differences), aset pajak tangguhan diakui hanya sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan dan pendapatan kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.
The Company recognizes deferred tax liabilities and deferred tax assets associates with its investments in subsidiaries, except: In respect of taxable temporary differences, when the timing of the reversals of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future. In respect of deductible taxable temporary differences, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable income will be available against which the temporary differences can be utilized.
38
328
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) q.
AKUNTANSI
YANG
2.
Pajak Penghasilan (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) q.
Perbedaan nilai tercatat asset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai asset atau liabilitas pajak tangguhan.
Income Tax (continued) The differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities, and their respective final tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities.
Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (“SKP”) diakui sebagai bagian dari Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan – Periode Berjalan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan asset.
The amounts of additional tax principal and penalty imposed through a tax assessment letter (“SKP”) are recognized as part of Income Tax Benefit (Expense) – Current of the current period in the consolidated statement of comprehensive income, unless further settlement is submitted. The additional amounts of tax principal and penalty imposed through an SKP are deferred as long as they meet the asset recognition criteria.
Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa asset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing entitas tersebut. r.
ACCOUNTING
For each of the consolidated entities, the tax effects of temporary differences and tax losses carryover, which individually are either assets or liabilities, are shown at the applicable net amounts.
Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing
r.
PSAK No 10 (Revisi 2011) mengatur bagaimana memasukkan transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam suatu mata uang pelaporan. Setiap entitas mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsional. PSAK revisi ini telah diterapkan secara retrospektif dan penerapan yang memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan.
Foreign Currency Balances
Transactions
and
The revised PSAK No. 10 (Revised 2011), prescribes how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of an entity and translate financial statements into a presentation currency. Each entity considers the primary indicators and other indicators in determining its functional currency. This revised PSAK has been applied retrospectively and the adoption of which has no significant impact on the financial statements.
Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku, sesuai publikasi terakhir oleh Bank Indonesia. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi, dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.
Transactions involving foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the time the transactions are made. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities are adjusted to describe the last exchange rate which was published by Bank Indonesia on the current year. The resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.
39
329
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) r.
AKUNTANSI
YANG
2.
Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing (lanjutan) Kurs yang digunakan 31 Desember 2015, 2014 sebagai berikut:
r.
pada tanggal dan 2013, adalah 2015
1 Dolar Amerika Serikat (AS$) 1 Euro Eropa (EUR) 1 Poundsterling Inggris (GBP) 1 Dolar Singapura (SGD) 1 Franc Swiss (CHF)
13.795,00 15.069,68 20.451,11 9.751,19 13.951,30
Foreign Currency Balances (continued)
ACCOUNTING
Transactions
and
The exchange rates used as of December 31, 2015, 2014 dan 2013, were as follows: 2014
2013
12.440,00 15.133,27 19.370,34 9.422,11 12.582,83
s. Imbalan Kerja
12.189.00 16.821.44 20.096.63 9.627.99 13.731.78
s.
United Sates Dollar 1 (USD) European Euro1 (EUR) GB Poundsterling 1 (GBP) Singapore Dollar 1 (SGD) Swiss Franc (CHF)
Employee Benefits
Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode projected-unit-credit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.
Pension costs under the Group’s defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, expected return on plan assets and annual rate of increase in compensation.
Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian actuarial dan hasil atas aset dan pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui pendapatan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun bersih diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak mengreklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.
All re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, and the return of plan assets (excluding net interest) are recognized immediately through other comprehensive income in order for the net pension asset or liability recognized in the consolidated statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.
Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.
All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized. As as result, unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.
Beban bunga dan pengembalian aset dana pensiun yang diharapkan sebagaimana digunakan dalam PSAK 24 versi sebelumnya digantikan dengan beban bunga – bersih, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban manfaat pasti – bersih atau aset pada saat awal dari tiap periode pelaporan tahunan.
The interest cost and expected return on plan assets used in the previous version of PSAK 24 are replaced with a net-interest amount, which is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset at the start of each annual reporting period.
40
330
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) t.
AKUNTANSI
YANG
2.
Persediaan Aset Real Estat
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) t.
Aset real estat terdiri dari ruko yang siap dijual dana tanah yang sedang dikembangkan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.
Real Estate Assets Inventories Real estate assets consisting of house shop avalaible for sale and land under development are stated at cost or net realizable value, whichever is lower.
Biaya perolehan bangunan yang sedang dikonstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas, pengembangan real estat dan biaya pinjaman serta dipindahkan ke bangunan yang siap dijual pada saat selesai dibangun dan siap dijual.
The cost of building under construction consists of the cost of developed land, construction costs, other cost related to the development of real estate and borrowing costs, and is transferred to the building when it is completed and ready for sale.
Biaya aktivitas pengembangan real estat yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat adalah: - Biaya praperolehan tanah; - Biaya perolehan tanah; - Biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek; - Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat; dan - Biaya pinjaman.
The real estate development costs which are capitalized to the real estate development project are: Land preacquisition costs Land acquisition cost Project direct costs -
Biaya yang dialokasikan sebagai beban proyek adalah: Biaya praperolehan tanah atas tanah yang tidak berhasil diperoleh Kelebihan biaya dari hasil yang diperoleh atas pembangunan sarana umum yang dikomersialkan, yang dijual atau dialihkan, sehubungan dengan penjualan unit.
Cost that are attributable to real estate development activities; and Borrowing costs
Costs which are allocated to project costs are: -
Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasikan ke setiap unit real estat dengan metode identifikasi khusus.
Preacquisition costs of land which is not successfully acquired. Excess of costs over anticipated proceeds on the sale or transfer of commercialized public utilities, in connection with the sale of units.
Costs capitalized to real estate project development are allocated to each real estate unit using the specific identification method.
Beban yang diakui pada saat terjadinya adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proyek real estat. u.
ACCOUNTING
Expenses which are not related to the development of real estate are charged to expense when incurred.
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”)
u.
Penerapan dari perubahan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015:
Adoption of Financial Standards (“PSAK”)
Accounting
The adoption of the following revised Interpretation of Statements of Financial Accounting Standards, which are effective from January 1, 2015:
41
331
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) u.
AKUNTANSI
YANG
2.
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) (lanjutan) -
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) u.
PSAK 1 (revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan
Adoption of Financial Accounting Standards (“PSAK”) (continued) -
PSAK 1 (revisi 2013) memperkenalkan terminologi baru untuk laporan laba rugi komprehensif menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. PSAK 1 mengharuskan tambahan pengungkapan dimana pos-pos dari penghasilan komprehensif lain dikelompokkan menjadi dua kategori: (1) Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan (2) akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. -
PSAK 15 (revisi 2013), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
-
PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja
-
PSAK 24 Benefits
(revised
2013),
Employee
The main change of PSAK 24 relates to the accounting for benefit obligations and plan assets. The amendments require the recognition of changes in defined benefit obligations and in fair value of plan assets when they occur, and hence eliminate the 'corridor approach' and accelerate the recognition of past service costs. The amendments require all actuarial gains and losses to be recognized immediately through other comprehensive income.
PSAK 46 (revisi 2014), Pajak Penghasilan
-
PSAK 46 (revisi 2014), memberikan penekanan pada pengukuran pajak tangguhan atas aset yang diukur dengan nilai wajar, dengan mengasumsikan bahwa jumlah tercatat aset akan dipulihkan melalui penjualan. PSAK 46 menghilangkan pengaturan pajak penghasilan final.
PSAK 46 (revised 2014), Income Tax PSAK 46 (revised 2014), emphasize on measurement of deferred tax on assets measured at fair value, assuming that the carrying amount of the assets will be recovered through sales. PSAK 46 remove references to final tax.
42
332
PSAK 15 (revised 2013), Investments in Associates and Joint Ventures PSAK 15 (revised 2009), “Investments in Associates” has been renamed PSAK 15 (revised 2013), “Investments in Associates and Joint Ventures”. The scope of the revised standard is expanded to cover associates and joint venture.
Perubahan paling signifikan dalam PSAK 24 terkait kewajiban manfaat pasti dan aset program. Amandemen mensyaratkan pengakuan perubahan dalam kewajiban manfaat pasti dan nilai wajar aset program ketika amandemen terjadi, dan karenanya menghapus pendekatan koridor dan mempercepat pengakuan biaya jasa lalu. Amandemen tersebut mensyaratkan seluruh keuntungan dan kerugian aktuaria diakui segera melalui penghasilan komprehensif lain. -
PSAK 1 (revised 2013), Presentation of Financial Statements PSAK 1 (revised 2013) introduce new terminology for the statement of comprehensive income is renamed as a “statement of profit or loss and other comprehensive income”. PSAK 1 requires additional disclosures of other comprehensive income are grouped into two categories: (1) items that will not be reclassified subsequently to profit or loss; and (2) items that may be reclassified subsequently to profit or loss when specific conditions are met.
PSAK 15 (revisi 2009), “Investasi pada Entitas Asosiasi” telah diubah namanya menjadi PSAK 15 (revisi 2013), “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”. Ruang lingkup standar revisi diperluas untuk mencakup entitas asosiasi dan ventura bersama. -
ACCOUNTING
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) u.
AKUNTANSI
YANG
2.
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) (lanjutan) -
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) u.
PSAK 48 (revisi 2014), Penurunan Nilai Aset
Adoption of Financial Accounting Standards (“PSAK”) (continued) -
Perubahan dalam PSAK 48 (revisi 2014), terutama berkaitan dengan perubahan definisi dan pengaturan nilai wajar dalam PSAK 68. -
PSAK 50 (annual improvement), Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 (annual improvement), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan PSAK 60 (annual improvement), Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
PSAK 65, Konsolidasian
Laporan
PSAK 48 (revised 2014), Impairment of Asset Changes in PSAK 48 (revised 2014), mainly to incorporate the changes in definition and requirements of fair value in PSAK 68.
-
Perubahan pada ketiga PSAK ini, terutama merupakan penyesuaian atas pengaturan nilai wajar pada PSAK lain, termasuk PSAK 15, PSAK 65, PSAK 66, PSAK 4 dan PSAK 68. PSAK 50 memberikan pengaturan yang lebih spesifik terkait kriteria untuk melakukan saling hapus aset dan liabilitas keuangan. Perubahan PSAK 55 mengatur tentang pengukuran dan reklasifikasi derivatif melekat dan PSAK 60 mengatur pengungkapan tambahan terkait nilai wajar dan risiko likuiditas. -
ACCOUNTING
PSAK 50 (annual improvement), Financial Instrument: Presentation, PSAK 55 (annual improvement), Financial Instrument: Recognition and Measurement and PSAK 60 (annual improvement), Financial Instrument: Disclosures. The amendment of these PSAKs mainly related to the changes in others PSAK, including PSAK 15, PSAK 65, PSAK 66, PSAK 4 and PSAK 68. PSAK 50 provides more specific arrangement related to the criteria for netting of financial assets and financial liabilities. The changes in PSAK 55 deals with measurement and reclassification of embedded derivative and PSAK 60 deals with additional disclosures relates to the fair value and liquidity risk.
Keuangan
-
PSAK 65 menggantikan bagian dari PSAK 4 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Tersendiri, yang mengatur laporan keuangan konsolidasian, dan ISAK 7, Konsolidasian – Entitas Bertujuan Khusus.
PSAK 65, Statements
Consolidated
Financial
PSAK 65 replaces the part of PSAK 4 (Revised 2009), Consolidated and Separate Financial Statements, that deals with consolidated financial statements, and ISAK 7, Consolidation – Special Purpose Entities.
Berdasarkan PSAK 65, terdapat hanya satu dasar untuk konsolidasian bagi seluruh entitas, yaitu pengendalian. Definisi pengendalian yang lebih tegas dan diperluas termasuk tiga elemen: (a) kekuasaan atas investee; (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. PSAK 65 juga menambahkan pedoman penerapan untuk membantu dalam penilaian apakah investor mengendalikan investee dalam skenario yang kompleks.
Under PSAK 65, there is only one basis for consolidation for all entities, and that is control. A more robust definition of control has been developed that includes three elements: (a) power over an investee; (b) exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and (c) ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor’s returns. PSAK 65 also adds application guidance to assist in assessing whether an investor controls an investee in complex scenarios.
43
333
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) u.
AKUNTANSI
YANG
2.
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) (lanjutan) -
PSAK 65, Laporan Konsolidasian (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) u.
Keuangan
Adoption of Financial Accounting Standards (“PSAK”) (continued) -
PSAK 65 mensyaratkan investor menilai kembali apakah investor tersebut mempunyai pengendalian atas investee pada saat ketentuan transisi, dan mensyaratkan penerapan pernyataan ini secara retrospektif. -
PSAK 66, Pengaturan Bersama
-
Financial
PSAK 66, Joint Arrangements PSAK 66 replaces PSAK 12, Interest in Joint Ventures. Under PSAK 66, joint arrangements are classified as joint operations or joint ventures, depending on the rights and obligations of the parties to the arrangements.
Pilihan kebijakan akuntansi metode konsolidasi proposional yang ada untuk pengendalian bersama entitas telah dihapuskan. Ventura bersama berdasarkan PSAK 66 disyaratkan untuk dicatat dengan menggunakan akuntansi metode ekuitas.
The existing policy choice of proportionate consolidation for jointly controlled entities has been eliminated. Joint ventures under PSAK 66 are required to be accounted for using the equity method of accounting.
Ketentuan transisi PSAK 66 mensyaratkan entitas untuk menerapkan standar pada awal permulaan dari periode sajian terawal pada saat penerapan.
The transition provisions of PSAK 66 require entities to apply the standard at the beginning of the earliest period presented upon adoption.
PSAK 67, Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
-
PSAK 67 berlaku untuk entitas yang mempunyai kepentingan dalam entitas anak, pengaturan bersama, entitas asosiasi atau entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi. Standar ini menetapkan tujuan pengungkapan dan menentukan pengungkapan minimum yang entitas harus sajikan untuk memenuhi tujuan tersebut. Tujuan PSAK 67 adalah bahwa entitas harus mengungkapkan informasi yang membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam entitas lain dan dampak dari kepentingan tersebut terhadap laporan keuangannya.
PSAK 67, Disclosures of Interests in Other Entities PSAK 67 is applicable to entities that have interests in subsidiaries, joint arrangements, associates or unconsolidated structured entities. The standard establishes disclosure objectives and specifies minimum disclosures that entities must provide to meet those objectives. The objective of PSAK 67 is that an entity should disclose information that helps users of financial statements evaluate the nature of, and risks associated with, its interests in other entities and the effects of those interests on its financial statements.
44
334
PSAK 65, Consolidated Statements (continued)
PSAK 65 requires investors to reassess whether or not they have control over the investees on transition, and requires retrospective application.
PSAK 66 menggantikan PSAK 12, Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama. Berdasarkan PSAK 66, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau pengendalian bersama, tergantung pada hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam perjanjian.
-
ACCOUNTING
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN SIGNIFIKAN (lanjutan) u.
AKUNTANSI
YANG
2.
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) (lanjutan) -
u.
PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar
PSAK 68, Fair Value Measurements PSAK 68 establishes a single source of guidance for fair value measurements and disclosures about fair value measurements. The standard does not change the requirements regarding which items should be measured or disclosed at fair value. PSAK 68 defines fair value, establishes a framework for measuring fair value, and requires disclosure about fair value measurements. The scope of PSAK 68 is broad; it applies to both financial instrument items and non-financial instrument items for which other PSAK require or permit fair value measurements and disclosures about fair value measurements, except in specified circumstances. In general, the disclosure requirements in PSAK 68 are more extensive than those required by the current standards. PSAK 68 defines fair value as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in orderly transaction between market participants at the measurement date.
PSAK 68 mendefinisikan nilai wajar, menetapkan suatu kerangka dasar atas pengukuran nilai wajar, dan mensyaratkan pengungkapan tentang pengukuran nilai wajar. Ruang Lingkup PSAK 68 adalah luas; Standar tersebut berlaku baik pada pos-pos instrumen keuangan dan pos-pos instrumen nonkeuangan ketika PSAK lain mensyaratkan atau mengijinkan pengukuran nilai wajar dan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar, kecuali kondisi tertentu. Pada umumnya persyaratan pengungkapan dalam PSAK 68 adalah lebih luas dari pada standar yang diharuskan saat ini. PSAK 68 mendefinisikan nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. PSAK 68 diterapkan secara prospektif, persyaratan pengungkapan ini tidak perlu diterapkan dalam informasi komparatif yang disediakan untuk periode sebelum penerapan awal standar ini.
PSAK 68 is applied prospectively, the disclosure requirements need not be applied in comparative information provided for periods before initial application of the standard.
PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN
ACCOUNTING
Adoption of Financial Accounting Standards (“PSAK”) (continued) -
PSAK 68 menetapkan acuan tunggal atas pengukuran nilai wajar dan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar. Standar tersebut tidak mengubah persyaratan mengenai pos-pos yang harus diukur atau diungkapkan pada nilai wajar.
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)
3.
ASUMSI
Pertimbangan
USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS Judgments
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.
The preparation of the Company and Subsidiaries’ consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.
45
335
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
3.
PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI (lanjutan)
ESTIMASI
3.
Pertimbangan (lanjutan)
AND
Judgments (continued)
Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.
The following judgments are made by management in the process of applying the Company and Subsidiaries’ accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.
Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan
Classification of Financial Assets and Financial Liabilities
Perseroan dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak.
The Company and Subsidiaries determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No.55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and Subsidiaries’ accounting policies.
Cadangan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha
Allowance for Impairment of Trade Receivables
Perseroan dan Entitas Anak mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perseroan dan Entitas Anak mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan dan Entitas Anak. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang. Nilai tercatat dari piutang usaha Perseroan dan Entitas Anak sebelum penyisihan kerugian untuk penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp535.352.852.669, Rp499.061.938.694 dan Rp506.894.151.464 (Catatan 7).
The Company and Subsidiaries evaluate specific accounts where they have information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company and Subsidiaries use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of their relationship with the customer and the customer’s current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company and Subsidiaries expect to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables. The carrying amount of the Company and Subsidiaries trade receivables before allowance for impairment losses as of December 31, 2015, 2014 and 2013 are Rp535,352,852,669, Rp499,061,938,694 and Rp506,894,151,464, respectively (Note 7).
Estimasi dan Asumsi
Estimates and Assumptions
Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perseroan dan Entitas Anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perseroan dan Entitas Anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.
336
USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES ASSUMPTIONS (continued)
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company and Subsidiaries based their assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company and Subsidiaries. Such changes are reflected in the assumptions when they occur. 46
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
3.
PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI (lanjutan)
ESTIMASI
3.
Estimasi dan Asumsi (lanjutan)
USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES ASSUMPTIONS (continued)
AND
Estimates and Assumptions (continued)
Imbalan Kerja
Employee Benefits
Penentuan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.
The determination of the Company and Subsidiaries’ obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on their selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.
Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perseroan dan Entitas Anak langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dan Entitas Anak dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.
Actual results that differ from the Company and Subsidiaries’ assumptions are recognized immediately in the profit or loss as and when they occurred. While the Company and Subsidiaries believe that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company and Subsidiaries’ actual experiences or significant changes in the Company and Subsidiaries’ assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.
Penyusutan Aset Tetap
Depreciation of Fixed Assets
Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan dan Entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.
The costs of fixed assets are depreciated on a straightline basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be 4-20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company and Subsidiaries conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.
Instrumen Keuangan
Financial Instrument
Perseroan dan Entitas Anak mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perseroan dan Entitas Anak menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perseroan.
The Company and Subsidiaries carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Company and Subsidiaries utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Company’s profit or loss.
47
337
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
3.
PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI (lanjutan)
ESTIMASI
3.
Estimasi dan Asumsi (lanjutan)
Income Tax
Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan dan Entitas Anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.
Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and Subsidiaries recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.
Aset Pajak Tangguhan
Deferred Tax Assets
Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.
Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies.
DANA PENGGANTIAN PENUGASAN BANTUAN OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL (LPU)
4.
Dalam tahun 2015, Perseroan telah memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan Layanan Pos Universal dari pemerintah yang sebelumnya pada tahun 2014 disebut kompensasi (subsidi) atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) Pos. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), besarnya dana LPU Pos untuk tahun anggaran 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:
In 2015, the Company received Operational Aid for Universal Post Service Engagement from Government which named compensation (subsidy) in 2014 for the Execution of Public Service Obligation (PSO) Assignment. Based on Validation Letter of Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), the amount of UPS fund for the budget year of 2015, 2014 and 2013 are as follows:
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA
Tanggal/ Date
2015 2014 2013
981/KOMINFO/DJPPI/PI.01.01/06/2015 909/KOMINFO/DJPPI/KS.01.03/06/2014 931/KOMINFO/DJPPI/PI/01/01/09/2013
12 Juni 2015/June 12, 2015 2 Juni 2014 / June 2, 2014 6 September 2013/September 6, 2013
Pembayaran dana LPU tersebut oleh Pemerintah kepada Perseroan dilakukan secara bertahap per triwulan. Rincian penerimaan dana LPU tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut:
Triwulan I/2015 Triwulan II/2015 Triwulan III /2015 Triwulan IV/2015
Jumlah/ Amounts 338.500.000.000 322.689.000.000 209.171.000.000
Payment of UPS funds by the Government to the Company is performed quarterly. Details of receipts of UPS funds in 2015 are as follows:
Tanggal Penerimaan/ Date of Receipt 10 Agustus 2015/August 10, 2015 20 October 2015/October 20, 2015 16 November 2015/November 16, 2015 8 Desember 2015/December 8, 2015
Total
48
338
OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE (UPS) ASSIGNMENT
Tahun/ Years
Uraian
AND
Estimates and Assumptions (continued)
Pajak Penghasilan
4.
USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES ASSUMPTIONS (continued)
Jumlah/ Amounts
Description
95.221.621.080 84.290.766.954 100.431.672.704 58.551.216.262
Quarter I/2015 Quarter II/2015 Quarter III /2015 Quarter IV/2015
338.495.277.000
Total
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
4.
4.
DANA PENGGANTIAN PENUGASAN BANTUAN
OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL (LPU) (lanjutan)
OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE (UPS) ASSIGNMENT (continued) Payment of UPS funds by the Government to the Company is performed quarterly. Details of receipts of UPS funds in 2014 are as follows:
Pembayaran dana LPU tersebut oleh Pemerintah kepada Perseroan dilakukan secara bertahap per triwulan. Rincian penerimaan dana LPU tahun 2014 tersebut adalah sebagai berikut: Tanggal Penerimaan/ Date of Receipt
Uraian Triwulan I/2014 Triwulan II/2014 Triwulan III /2014 Triwulan IV/2014
Jumlah/ Amounts
30 Juni 2014/June 30, 2014 8 September 2014/September 8, 2014 27 Oktober 2014/October 27, 2014 2 Desember 2014/December 2, 2014
Total
Rincian penerimaan dana LPU tahun 2013 tesebut adalah tersebut adalah sebagai berikut:
Triwulan I/2013 Triwulan II/2013 Triwulan III-IV/2013 Total
Dasar perhitungan untuk pengajuan atas penerimaan dana LPU tersebut adalah dengan menghitung dan menghimpun seluruh kerugian dari kantor-kantor pos terpencil/kantor pos cabang luar kota (KPCLK).
322.689.000.000
Total
Description
85.000.000.000 65.000.000.000 59.171.000.000
Quarter I/2013 Quarter II/2013 Quarter III-IV/2013
209.171.000.000
Total
The basis calculation for the proposal of the acceptance of UPS funds is to calculate and gather all the losses from remote post offices (KPCLK).
5. KAS DAN SETARA KAS
5. CASH AND CASH EQUIVALENTS 2015
Bank Rupiah Pihak ketiga PT Bank Tabungan Negara Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Quarter I/2014 Quarter II/2014 Quarter III /2014 Quarter IV/2014
Jumlah/ Amounts
28 Nopember 2013/November 28, 2013 28 Nopember 2013/November 28, 2013 17 Desember 2013/December 17, 2013
Kas Rupiah
95.702.000.000 79.690.000.000 94.321.000.000 52.976.000.000
Details of receipts of UPS funds in 2013 are as follows:
Tanggal Penerimaan/ Date of Receipt
Uraian
Description
1.197.094.656.138
2014
2013
694.641.698.380
272.638.471.951
100.000.800.000
-
-
83.480.330.659 4.268.945.876 2.427.713.195
153.527.998.378 1.792.256.205 5.555.495.013
302.697.337.661 2.493.991.662 162.651.093.090
1.738.173.852 1.004.568.311
92.332.928.356 431.359.555
202.910.670.862 613.581.531
49
Cash on hand Rupiah Cash in banks Rupiah Third parties PT Bank Tabungan Negara Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
339
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)
5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued) 2015
Bank (lanjutan) Rupiah (lanjutan) Pihak ketiga (lanjutan) PT Bank Woori Saudara PT Bank Mega Tbk PT Bank Mega Syariah PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk PT Bank Muamalat Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Artha Graha Tbk PT Bank Lippo Tbk Bank lainnya Sub total pihak ketiga Pihak berelasi dengan Pemerintah (Catatan 29) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Mandiri Taspen Pos PT Bank Bukopin Tbk Sub total pihak berelasi dengan pemerintah Total Bank Rupiah
2014
1.001.552.595 910.241.155 426.495.451
50.433.679.412 105.190.172.500 10.418.769.423
165.125.011.308 468.964.718.074 47.426.850.699
164.806.715 113.917.904
162.327.482 1.769.117.954
1.115.980.722 7.027.927.111
40.350.135 37.870.914
164.851.136 343.050.605
2.155.804.917 37.734.521 607.008.032
195.615.766.762
422.122.006.019
1.363.827.710.190
Cash in banks (continued) Rupiah (continued) Third parties (continued) PT Bank Woori Saudara PT Bank Mega Tbk PT Bank Mega Syariah PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk PT Bank Muamalat Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Artha Graha Tbk PT Bank Lippo Tbk Others Banks Sub total third parties Government Related parties (Note 29)
505.016.089.842
683.872.779.707
220.164.597.117
314.283.445.749
213.453.726.628
210.238.529.387
72.110.815.225
182.871.761.684
277.588.622.827
359.632.139.194
41.981.001.047
45.792.250.856
10.005.421.842 551.626.973
792.031.700
1.174.044.225.133
1.532.567.660.226
1.458.793.657.578
Sub total government related parties
1.369.659.991.895
1.954.689.666.245
2.822.621.367.768
Total Cash in Bank Rupiah
Valuta Asing Pihak berelasi dengan Pemerintah (Catatan 29) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dolar AS USD1.945.350,66 pada tahun 2015, USD571.311,52 pada tahun 2014 dan USD597.096,61 pada tahun 2013 26.836.112.354 Euro Eropa EUR616.683,21 pada tahun 2015, EUR956.386,16 pada tahun 2014 dan EUR470.815,10 pada tahun 2013 9.293.218.567 CHF Swiss CHF134.756,72 pada tahun 2015 CHF5.630,56 pada tahun 2014 1.880.031.452 Dolar Singapura SGD171.277,86 pada tahun 2015, SGD170.853,03 pada tahun 2014 dan SGD170.639,33 pada tahun 2013 1.670.162.955
732.845.307.172 181.648.302.108
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
111.989.049.324 PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Mandiri Taspen Pos 568.044.555 PT Bank Bukopin Tbk
7.107.115.272
7.278.010.579
14.473.250.045
7.919.787.956
70.848.351
-
1.609.796.036
1.642.912.896
50
340
2013
Foreign Currencies Government Related parties (Note 29) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk US Dollar USD571,311.52 in 2015, USD571,311.52 in 2014, and USD597,096.61 in 2013 European Euro EUR956,386.16 in 2015, EUR956,386.16 in 2014 and EUR470,815.10 in 2013 Swiss Franc CHF5,630.56 in 2015 CHF5,630.56 in 2014 Singapore Dollar SGD170,853.03 in 2015, SGD170,853.03 in 2014 and SGD170,639.33 in 2013
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)
5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued) 2015
Valuta Asing (lanjutan) Pihak berelasi dengan Pemerintah (Catatan 29) (lanjutan) GBP Inggris GBP1.422,63 pada tahun 2015 GBP73.249,24 pada tahun 2014 dan GBP73.254,30 pada tahun 2013 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dolar AS USD66.931,89 pada tahun 2015 USD392.746,16 pada tahun 2014 dan USD519.960,18 pada tahun 2013 Total Bank Valuta Asing Total Kas dan Bank Setara Kas Deposito on-call Rupiah Pihak berelasi dengan Pemerintah (Catatan 29) PT Bank Madiri Taspen Pos PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Total deposito on-call Rupiah Deposito berjangka Rupiah Pihak ketiga PT Woori Saudara PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank Muamalat Tbk PT Bank Mega Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk PT Bank Internasional Indonesia Syariah Sub total pihak ketiga Pihak berelasi dengan Pemerintah (Catatan 29) PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Negara Indonesi (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk Sub total pihak berelasi dengan pemerintah Total deposito berjangka Rupiah
2014
2013 Foreign Currencies (continued) Government Related parties (Note 29) (continued)
29.094.363
1.418.862.684
1.472.164.563
923.325.422
4.885.986.150
6.337.794.634
40.631.945.113
29.565.858.538
24.650.670.628
2.607.386.593.146
2.678.897.223.163
3.119.910.510.347
Great Britain Poundsterling GBP73,249.24 in 2015 GBP73,249.24 in 2014 and GBP73,254.30 in 2013 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dollar US USD329,746.16 in 2015 USD329,746.16 in 2014 and USD519,960.18 in 2013 Total Foreign Currencies Bank Total Cash on Hand and Cash in Banks
40.000.000.000
-
-
-
-
190.000.000.000
Cash Equivalent Deposit on-call - Rupiah Government Related parties (Note 29) PT Bank Mandiri Taspen Pos PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
40.000.000.000
-
190.000.000.000
Total deposit on-call - Rupiah
-
-
2.000.000.000
Time deposits - Rupiah Third parties PT Bank Woori Saudara PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank Muamalat Tbk PT Bank Mega Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Pensiun Negara Tbk PT Bank Internasional Indonesia Syariah
1.000.000.000
9.000.000.000
118.016.370.279
Sub total third parties
1.000.000.000
-
-
-
5.000.000.000 4.000.000.000 -
9.000.000.000 2.016.370.279 40.000.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000
-
-
5.000.000.000
-
-
5.000.000.000
Government related parties (Note 29) PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
34.000.000.000
-
-
27.000.000.000
12.677.072.970
11.000.000.000
7.000.000.000
10.000.000.000
200.000.000.000
5.000.000.000
28.000.000.000
35.000.000.000
-
-
10.000.000.000
73.000.000.000
50.677.072.970
256.000.000.000
Sub total government related parties
74.000.000.000
59.677.072.970
374.016.370.279
Total time deposits - Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk
51
341
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)
5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued) 2015
Deposito berjangka Dolar Amerika Pihak berelasi dengan Pemerintah (Catatan 29) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dolar AS USD0 pada tahun 2015 USD1.929.260,45 pada tahun 2014 dan USD0 pada tahun 2013 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dolar AS USD0 pada tahun 2015 USD160.771,70 pada tahun 2014 USD0 pada tahun 2013
Total Setara Kas Total Kas Dan Setara Kas
Third party PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
-
24.000.000.000
-
Dollar US US0 in 2015 USD1,929,260.45 in 2014 and USD0 in 2013
-
2.000.000.000
-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dollar US USD0 in 2015 USD160,771.70 in 2014 and USD0 in 2013
-
26.000.000.000
-
Total time deposits - US Dollar
295.401.500
533.251.600
35.609.151
Short-term securities Bank Cheque/ Bank Draft/ Bank Note - Rupiah
114.295.401.500
86.210.324.570
564.051.979.430
Total Cash Equivalents
2.721.681.994.646
2.765.107.547.733
3.683.962.489.777
Total Cash and Cash Equivalents
Tingkat bunga efektif pada deposito on call dalam Rupiah dan Dolar AS adalah berkisar dari 5,2% 7,5%, 6% - 10%, 5,5% - 7%, untuk tahun 2015, 2014, dan 2013. Deposito on call ini mempunyai masa jatuh tempo 1 hari sampai dengan 31 hari.
The effective interest rate on on-call deposits in Rupiah and US Dollar range from 5,2% - 7,5%, 6% - 10%, and 5.5% - 7% respectively in 2015, 2014 and 2013. This deposit on call has maturity of 1 day to 31 days.
Kas dan setara kas Perseroan terdiri dari:
The Company's cash and cash equivalent funds consist of
2015 Dana internal perseroan
2014
2013
215.421.535.339
40.467.462.111
498.567.686.015
25.394.791.938 1.508.091.660.840 385.045.627.068 431.395.237.278
75.724.140.947 1.460.346.202.343 208.197.039.109 603.487.174.231
77.508.059.122 2.245.084.228.273 276.240.444.621 401.263.361.861
93.961.877.113 62.371.265.070
315.940.589.937 60.944.939.055
124.890.990.486 60.407.719.399
Third parties funds (Note 16) Wesel Fund distribution Pospay services Giropos services Fund gurantee payable (Note 18) Deposits Guarantee of western union
Sub total dana pihak ketiga
2.506.260.459.307
2.724.640.085.622
3.185.394.803.762
Sub total third parties funds
Total kas dan setara kas
2.721.681.994.646
2.765.107.547.733
3.683.962.489.777
Total cash and cash equivalent
Dana pihak ketiga (Catatan 16) Weselpos Penyaluran dana Pospay Giropos Utang uang jaminan (Catatan 18) Deposit Jaminan western union
342
2013 Time Deposits - US Dollar
Total deposito berjangka Dolar Amerika Surat berharga jangka pendek Cek Bank/ Bank Draft/ Bank Note - Rupiah
2014
52
Company’s internal funds
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
6. INVESTASI SURAT BERHARGA
6. INVESTMENT IN SECURITIES
Akun ini merupakan investasi jangka pendek pada surat berharga. Investasi dalam surat berharga Perseroan dan Entitas Anak diklasifikasikan sebagai surat berharga yang tersedia untuk dijual dan dicatat sebesar nilai wajar dari masing-masing efek. Nilai wajar investasi surat berharga pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp231.174.769.
This account represents the short-term investments in marketable securities. Investments in securities of the Company and Subsidiaries are classified as available for sale financial assets and carried at fair value. The fair value of investment securities as of December 31, 2013 amounted to Rp231,174,769.
7. PIUTANG USAHA
7. 2015
Pihak ketiga Pihak berelasi dengan Pemerintah
409.638.255.842 125.714.596.827
Total Penyisihan penurunan nilai piutang usaha
535.352.852.669
Total Piutang Usaha - bersih
462.976.551.109
2014
2013
432.800.576.349
450.654.584.332
Third parties
66.261.362.345
56.239.567.132
Government related parties
499.061.938.694
506.894.151.464
Total
(26.085.843.779)
Allowance for impairment
480.808.307.685
Total Trade Receivables - net
(72.376.301.560)
Rincian piutang usaha berdasarkan pendapatan adalah sebagai berikut:
TRADE RECEIVABLES
(40.816.764.703) 458.245.173.991
jenis
2015
Detail of trade receivable based on types revenue are as follows: 2014
of
2013
Dalam Negeri Pendapatan suratpos dan paketpos Logistik Ritel Properti Jasa keuangan Filateli Lain-lain
225.555.195.447 56.002.222.308 52.113.754.097 8.471.826.169 4.254.327.537 1.040.766.366
206.094.139.135 44.243.990.187 7.162.180.552 2.774.640.559 26.368.863.325 2.638.372.834
185.735.260.195 55.288.213.935 22.410.416.190 5.574.969.015 14.587.592.604 903.210.866
Domestic Revenue from mails and parcels Logistics Retails Property Financial services Philately Others
Sub total dalam negeri
347.438.091.924
289.282.186.592
284.499.662.805
Sub total domestic
Luar Negeri Pendapatan suratpos dan paketpos
187.914.760.745
209.779.752.102
222.394.488.659
Revenue from mails and parcels
Total
535.352.852.669
499.061.938.694
506.894.151.464
Total
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha
(72.376.301.560)
(26.085.843.779)
Allowance for impairment
Total Piutang Usaha - bersih
462.976.551.109
480.808.307.685
Total Trade Receivables - net
International
(40.816.764.703) 458.245.173.991
Mutasi cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut: 2015
Movement of allowance for impairment are follows: 2014
as
2013
Saldo awal Cadangan penurunan nilai tahun berjalan Penyesuaian - piutang dapat ditagih kembali
(40.816.764.704)
(26.085.843.779)
(17.028.296.359)
Beginning balance
(73.849.287.919)
(18.892.069.751)
(10.495.482.426)
Provision for impairment
1.437.935.006
Reversal of impairment
Total
(72.376.301.560)
(26.085.843.779)
Total
42.289.751.063
4.161.148.827 (40.816.764.703)
53
343
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
7. PIUTANG USAHA (lanjutan)
7.
Umur piutang usaha dalam negeri per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 sebagai berikut:
TRADE RECEIVABLES (continued) The aging of trade receivables - domestic as of December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:
2015 Pemerintah/ Government Sampai dengan 3 bulan 3 - 6 bulan 6 - 12 bulan 1 - 2 tahun Di atas 2 tahun
Swasta/ Private
Total/ Total
105.479.238.801 9.028.761.660 11.178.943.966 5.420.373.130 2.593.703.096
135.689.016.833 27.974.005.220 17.585.976.284 7.570.272.144 24.917.800.790
241.168.255.634 37.002.766.880 28.764.920.250 12.990.645.274 27.511.503.886
133.701.020.653
213.737.071.271
347.438.091.924
Up to 3 months 3 - 6 months 6 - 12 months 1 - 2 years More than 2 years
2014 Pemerintah/ Government Sampai dengan 3 bulan 3 - 6 bulan 6 - 12 bulan 1 - 2 tahun Di atas 2 tahun
Swasta/ Private
Total/ Total
27.652.737.204 10.619.837.368 7.679.084.400 1.288.624.501 2.513.884.589
150.516.993.049 37.408.787.073 9.915.092.947 17.802.189.588 23.884.955.873
178.169.730.253 48.028.624.441 17.594.177.347 19.090.814.089 26.398.840.462
49.754.168.062
239.528.018.530
289.282.186.592
Up to 3 months 3 - 6 months 6 - 12 months 1 - 2 years More than 2 years
2013 Pemerintah/ Government Sampai dengan 3 bulan 3 - 6 bulan 6 - 12 bulan 1 - 2 tahun Di atas 2 tahun
Swasta/ Private
43.792.405.442 4.717.229.202 3.007.401.182 980.338.681 3.659.117.803
125.222.379.491 51.743.915.507 17.060.132.727 24.194.034.965 10.122.707.805
169.014.784.933 56.461.144.709 20.067.533.909 25.174.373.646 13.781.825.608
56.156.492.310
228.343.170.495
284.499.662.805
Umur piutang usaha luar negeri per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 sebagai berikut:
Up to 3 months 3 - 6 months 6 - 12 months 1 - 2 years More than 2 years
The aging of trade receivables - international as of December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:
2015
2014
2013
Sampai dengan 2 tahun 2 - 3 tahun 3 - 4 tahun 4 - 5 tahun 5 - 6 tahun Di atas 6 tahun
156.130.336.271 25.828.423.566 4.445.447.556 311.592.666 430.828.002 768.132.684
171.917.140.324 20.524.534.529 8.846.812.113 6.429.649.153 288.235.156 1.773.380.827
178.528.920.047 30.521.124.110 8.380.959.182 353.244.811 160.838.686 4.449.401.823
Up to 2 years 2 - 3 years 3 - 4 years 4 - 5 years 5 - 6 years More than 6 years
Total
187.914.760.745
209.779.752.102
222.394.488.659
Total
Berdasarkan penelaahan terhadap keadaan akun piutang kerugian Perseroan pada akhir periode pelaporan, manajemen Perseroan berpendapat bahwa pencadangan penurunan nilai cukup untuk menutupi kerugian jika terdapat piutang kerugian Perseroan yang tidak dapat tertagih lagi pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.
Based on a review of the status of receivable of Company’s losses at the end of the reporting period, the Company’s management believes that the allowance for impairment for receivable of Company’s losses is adequate to cover possible losses from non-collection of receivables as of December 31, 2015, 2014 and 2013.
Piutang usaha Perseroan dan Entitas Anak tidak digunakan sebagai jaminan utang bank.
Portion of trade receivables of the Company and Subsidiaries was not used as collateral bank loan.
54
344
Total/ Total
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
8. PERSEDIAAN ASET REAL ESTAT
8. REAL ESTATE ASSETS INVENTORIES 2015
2014
2013
Tanah yang sedang dikembangkan Rumah/Ruko siap dijual
2.547.355.415 1.957.556.325
2.361.619.225 1.085.755.000
-
Land under development House/House shop available for sale
Total
4.504.911.740
3.447.374.225
-
Total
Rumah/Ruko Siap dijual
House/House Shop Available for Sale
Ruko siap dijual merupakan unit ruko siap dijual milik PPI yang terletak di Jl. Matahari Raya Blok B 468, Jaka Setia, RT 002 RW10, Bekasi Selatan, Bekasi. Pada tahun 2015, PPI melakukan reklasifikasi ruko siap dijual menjadi properti investasi sebesar Rp1.085.755.000.
House shop available for sale represent house shop unit owned by PPI located at Jl. Matahari Raya Blok B 468, Jaka Setia, RT 002 RW10, Bekasi Selatan, Bekasi. On 2015, PPI had reclass house shop available for sale to investments property amounting Rp1,085,755,000.
Rumah siap dijual merupakan unit rumah siap dijual milik PPI yang terletak di Komp. Pasadena, Jl. Dahlia Mekar (Panghegar), dan Jl. Senam IV (Arcamanik).
House available for sale represent house available for sale owned by the Company located at Komp. Pasadena, Jl. Dahlia Mekar (Panghegar), and Jl. Senam IV (Arcamanik).
Tanah yang Sedang Dikembangkan
Land Under Development
Mutasi tanah yang sedang dikembangkan adalah sebagai berikut:
Movements of land under development are as follows:
2015
2014
Saldo awal Tanah yang sedang dikembangkan Pembelian tanah
2.361.619.225
-
185.736.190
2.361.619.225
Beginning balance Land under development Land purchased
Total
2.547.355.415
2.361.619.225
Total
Tanah yang sedang dikembangkan berupa tanah milik PPI seluas 2.268 m2 terletak di Jalan Raya Laswi Desa Bumi Wangi Kec. Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Land under development represent land owned by PPI measuring 2,268 m2 located in Jalan Raya Laswi Desa Bumi Wangi Kec. Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA 2015 Paketpos Meterai Layanan jasa keuangan Pergudangan Transportasi Biaya angkut Bunga deposito berjangka rupiah Sewa ruang kantor Lain-lain Total
9. ACCRUED INCOME 2014
2013
66.483.584.998 12.152.180.716 21.511.268.225 6.535.302.773 1.628.103.712 372.825.200 352.996.583 3.065.970.363
4.514.564.268 55.414.188.737 36.029.555.830 3.863.959.509 678.760.618 119.751.362 161.711.225 -
4.453.635.672 36.429.866.818 19.603.951.241 6.891.341.614 5.719.928.518 1.000.224.658 1.024.779.982
Parcels Stamps Financial services Warehousing Transportation Freight Forwarding Interest time deposits Office rent Others
112.102.232.570
100.782.491.549
75.123.728.503
Total
2015
2014
10. ASET LANCAR LAINNYA
10. OTHER CURRENT ASSETS 2013
Piutang lainnya Piutang layanan usaha Layanan Western Union Layanan tabungan Layanan giropos Layanan lain Sub total piutang layanan usaha
76.822.986.692 15.096.407.281 9.184.928.766
80.708.642.423 14.373.025.879
106.361.076.357 1.322.306.791 11.658.710.719 1.364.173.533
101.104.322.739
95.081.668.302
120.706.267.400
Other receivables Accounts receivable from business services Western Union service Savings service Giropos service Other service Sub total account receivable from business services
55
345
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
10. ASET LANCAR LAINNYA (lanjutan)
10. OTHER CURRENT ASSETS (continued)
2015
2014
2013
Piutang lainnya (lanjutan)
Other receivables (continued)
Piutang pegawai Piutang pegawai lainnya Kecurangan/kelalaian pegawai Pinjaman pegawai
42.797.549.489 38.068.213.234 509.990.797
72.216.518.366 40.691.151.967 31.984.025
55.246.692.762 18.102.772.975 163.702.271
Employee receivables Other employee receivables Fraud/negligence of employees Employee loans
Sub total piutang pegawai
81.375.753.520
112.939.654.358
73.513.168.008
Sub total employee receivables
-
394.449.315
51.097.222
Interest receivables
-
1.122.954.130
448.636.869 1.335.937.893
Other receivables of Subsidiaries Other receivables
182.480.076.259
209.538.726.105
196.055.107.392
Piutang bunga deposito Piutang lainnya pihak ketiga Entitas Anak Piutang lainnya Total piutang lainnya
3.512.661.929
4.275.065.018
1.024.764.344
12.271.566.728 5.625.867.738
11.469.731.050 1.235.158.913
10.119.581.690 1.330.684.559
Inventories and supplies Inventories - net Supplies: Stamp Multifunction forms
Total persediaan dan perlengkapan
21.410.096.395
16.979.954.981
12.475.030.593
Total inventories and supplies
21.268.968.734 15.946.700.787 13.847.129.415 845.833.333 794.822.607
18.042.225.756 12.568.587.418 10.006.000 -
11.939.112.526 14.969.795.747 126.341.667 297.151.667 -
8.094.623.903 60.000.000 -
2.930.960.122 7.434.648.077 62.458.500 38.003.000
25.256.174.387 -
Prepaid expenses Operational advance Building rental Employee houses rental Land rental Insurance premium Restricted cash Other prepaid expenses Other operation Project Asset purchases Others
60.858.078.779
41.086.888.873
52.588.575.994
Total prepaid expenses
2.886.672.766 1.298
50.090.999.994 415
105.000.000 431
Bank guarantee Unused assets that are available for sale
267.634.925.497
317.696.570.368
261.223.714.410
Total Other Current Assets
Biaya dibayar di muka Uang muka operasi Sewa gedung Sewa rumah pegawai Sewa tanah Premi asuransi Uang ditahan Dibayar di muka lainnya Operasional lainnya Proyek Pembelian Aset Lainnya Total biaya dibayar di muka Bank garansi Aset tidak lancar yang siap dijual Total Aset Lancar Lainnya
Piutang layanan usaha merupakan tagihan Perseroan yang terkait dengan pelayanan jasa pihak ketiga.
Accounts receivable from business services are billings related to third-party services.
Piutang pegawai merupakan hak tagih Perseroan dan Entitas Anak kepada pegawai yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab, yang terjadi akibat tanggung jawab pegawai atas berkurangnya aset atau kekayaan Perseroan yang terdiri dari:
Accounts receivable from employees are amounts rightfully collectible from employees based on the statement of employee responsibility, which consists of:
-
-
Accounts receivable due to fraud/negligence which are determined based on internal examination.
-
Other accounts receivable from employees are excess settlement of employee health costs that should be borne by the employees.
-
Piutang kecurangan/kelalaian pegawai merupakan piutang akibat kecurangan/kelalaian pegawai berdasarkan pemeriksaan intern. Piutang pegawai lainnya merupakan kelebihan realisasi biaya kesehatan yang seharusnya ditanggung oleh pegawai.
56
346
Total other receivables
Persediaan dan perlengkapan Persediaan - bersih Perlengkapan: Perangko Formulir serbaguna
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
10. ASET LANCAR LAINNYA (lanjutan)
10. OTHER CURRENT ASSETS (continued)
Perlengkapan merupakan perlengkapan pos yang belum digunakan terdiri dari perangko, benda filateli dan formulir serbaguna yang dicatat sebesar ongkos cetak.
Supplies are unused postal supplies which consist of stamps, philatelic items and multifunction forms which values is recorded using its printing cost.
Beban dibayar di muka merupakan beban yang pembayarannya telah dilakukan pada periode berjalan tetapi manfaat ekonominya dinikmati pada periode yang akan datang.
Prepaid expenses are expenses for which payment has been made in the current period but the economic benefits will be received in future periods.
Perlengkapan merupakan perlengkapan pos yang belum digunakan terdiri dari perangko, benda filateli dan formulir serbaguna yang dicatat sebesar ongkos cetak.
Supplies are unused postal supplies which consist of stamps, philatelic items and multifunction forms which values is recorded using its printing cost.
Beban dibayar di muka merupakan beban yang pembayarannya telah dilakukan pada periode berjalan tetapi manfaat ekonominya dinikmati pada periode yang akan datang.
Prepaid expenses are expenses for which payment has been made in the current period but the economic benefits will be received in future periods.
Panjar adalah pembayaran kepada pihak intern Perseroan dan Entitas Anak untuk pengadaan barang/jasa dan lainnya yang bersifat sementara (menunggu pertanggungjawaban), yang terdiri dari: -
Advances are payments to internal parties of the Company and Subsidiaries for procurement of goods/services and others which are temporarily pending for settlement, which consist of:
Panjar eksploitasi untuk pembayaran kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak Panjar investasi untuk pembelian barangbarang investasi Panjar operasional lainnya adalah untuk pembayaran selain eksploitasi dan investasi.
-
Bank garansi merupakan kas dan atau bank yang dijaminkan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu satu tahun.
Exploitation which is for the payment of the Company and Subsidiaries’ operating activities Investments which is for acquisition of investment goods Other operational which is for the payment of other matters other than advances for exploitation and investment.
Cash and bank guarantee are cash or cash in bank which are secured by third parties within one year.
Piutang lainnya Perseroan dan Entitas Anak tidak digunakan sebagai jaminan utang bank.
Portion of other receivables of the Company and its Subsidiaries was not used as collateral bank loan.
11. INVESTASI PADA ASOSIASI
11. INVESTMENT IN ASSOCIATED
Akun ini merupakan investasi pada PT Bank Mandiri Taspen Pos (dahulu PT Bank Sinar Harapan Bali (“BSHB”)).
This account represents investment in PT Bank Mandiri Taspen Pos (formerly PT Bank Sinar Harapan Bali (“BSHB”)).
Berdasarkan Akta Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., Nomor 93 tanggal 22 Desember 2014, Perseroan melakukan penyertaan saham pada BSHB dengan kepemilikan sebesar 20,20% atau 202.000.000 saham dengan harga perolehan sebesar Rp175.000.000.000.
Based on Notarial Deed I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., No. 93 Dated December 22, 2014,the Company invested in shares of BSHB with ownership 20.20% or 202,000,000 shares with acquisition cost price of Rp175,000,000,000.
Jumlah tercatat, laba dari entitas asosiasi, dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut:
The carrying amounts, earning from associate company, and other comprehensive income from associate as follow:
57
347
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
11. INVESTASI PADA ASOSIASI (lanjutan)
11. INVESTMENT IN ASSOCIATED (continued)
Nama entitas/ Entity name PT Bank Mandiri Taspen Pos
Persentase kepemilikan efektif/ Percentage of effective ownership 20,20%
Laba dari entitas asosiasi Earning from associate company
Saldo awal/ Beginning balance 175.000.000.000
12. ASET TETAP
Penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi/ Other comprehensive income from associate company
4.928.667.150
(452.520.303)
Saldo akhir/ Ending balance 179.476.146.847
12. FIXED ASSETS Balances and movements of fixed assets as of December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:
Saldo dan mutasi aset tetap per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 2015 Saldo Awal/ Beginning Balance Biaya Perolehan Tanah Gedung Kendaraan bermotor Inventaris Sub total Aset dalam Penyelesaian Gedung Tanah Inventaris Sub Total Total Akumulasi Penyusutan Gedung Kendaraan bermotor Inventaris Total Nilai Buku
Penambahan/ Additions
Pengurangan/ Disposals
Saldo Akhir/ Ending Balance
Reklasifikasi/ Reclassification
152.116.257.956 646.502.605.437 118.293.309.258 814.154.005.199
2.979.663.281 2.625.041.715 12.281.630.000 68.096.101.196
(2.912.450) (631.650.000) (41.531.702.273) (9.539.895.599)
12.871.924.768 69.726.349.991 4.961.237.000
167.964.933.555 718.222.347.143 89.043.236.985 877.671.447.796
Acquisition Cost Land Building Vehicles Office equipment
1.731.066.177.850
85.982.436.192
(51.706.160.322)
87.559.511.759
1.852.901.965.479
Sub total
44.592.261.944 11.052.699.244 2.184.143.800
79.485.863.506 4.607.701.632 3.689.550.000
(3.498.211.863) (42.312.936) (2.800.000)
(64.916.903.386) (11.800.386.308) (5.339.341.000)
55.663.010.201 3.817.701.632 531.552.800
Construction in Progress Building Land Office equipment
57.829.104.988
87.783.115.138
(3.543.324.799)
(82.056.630.694)
60.012.264.633
Sub Total
1.788.895.282.838
173.765.551.330
(55.249.485.121)
5.502.881.065
1.912.914.230.112
Total
339.883.016.958 94.046.487.517 642.399.704.759
32.715.678.589 4.427.041.114 67.715.038.009
(13.631.876) (41.531.701.334) (9.531.305.880)
-
372.585.063.671 56.941.827.297 700.583.436.888
Accumulated Depreciation Building Vehicles Office equipment
1.076.329.209.234
104.857.757.712
(51.076.639.090)
-
1.130.110.327.856
Total
782.803.902.256
Net Book Value
712.566.073.604 2014 Saldo Awal/ Beginning Balance
Biaya Perolehan Tanah Gedung Kendaraan bermotor Inventaris Sub total Aset dalam Penyelesaian Gedung kantor Tanah Inventaris Sub Total Total
Penambahan/ Additions
Pengurangan/ Disposals
Saldo Akhir/ Ending Balance Acquisition Cost Land Building Vehicles Office equipment
92.450.258.356 614.012.227.928 95.901.362.066 769.084.372.221
37.994.119.139 14.085.473.218 22.391.947.192 47.884.760.289
(46.897.708) (74.021.315) (2.815.127.311)
21.718.778.169 18.478.925.606 -
152.116.257.956 646.502.605.437 118.293.309.258 814.154.005.199
1.571.448.220.571
122.356.299.838
(2.936.046.334)
40.197.703.775
1.731.066.177.850
Sub total
44.592.261.944 11.052.699.244 2.184.143.800
Construction in Progress Office building Land Office equipment
20.600.982.108 -
53.132.305.915 21.900.961.940 2.184.143.800
-
(29.141.026.079) (10.848.262.696) -
20.600.982.108
77.217.411.655
-
(39.989.288.775)
57.829.104.988
Sub Total
1.592.049.202.679
199.573.711.493
(2.936.046.334)
208.415.000
1.788.895.282.838
Total
58
348
Reklasifikasi/ Reclassification
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
12. ASET TETAP (lanjutan)
12. FIXED ASSETS (continued) 2014 Saldo Awal/ Beginning Balance
Penambahan/ Additions
Pengurangan/ Disposals
Saldo Akhir/ Ending Balance
Reklasifikasi/ Reclassification
Accumulated Depreciation Building Vehicles Office equipment
Akumulasi Penyusutan Gedung Kendaraan bermotor Inventaris
313.843.650.228 91.234.627.533 568.730.283.491
26.113.388.041 2.811.859.984 75.774.588.858
(74.021.311) (2.105.167.590)
-
339.883.016.958 94.046.487.517 642.399.704.759
Total
973.808.561.252
104.699.836.883
(2.179.188.901)
-
1.076.329.209.234
Total
Nilai Buku
618.240.641.427
712.566.073.604
Net Book Value
2013
Biaya Perolehan Tanah Gedung Kendaraan bermotor Inventaris Sub total Aset dalam Penyelesaian Gedung kantor Total
Saldo Awal/ Beginning Balance
Penambahan/ Additions
Pengurangan/ Disposals
92.450.258.356 581.107.207.985 90.781.853.112 680.193.538.057
11.309.483.301 4.909.508.954 124.406.859.762
(35.064.025.598)
21.595.536.642 210.000.000 (452.000.000)
1.444.532.857.510
140.625.852.017
(35.064.025.598)
21.353.536.642 1.571.448.220.571
13.231.012.834
28.965.505.916
-
1.457.763.870.344
169.591.357.933
(35.064.025.598)
Reklasifikasi/ Reclassification
(21.595.536.642)
Saldo Akhir/ Ending Balance 92.450.258.356 614.012.227.928 95.901.362.066 769.084.372.221
20.600.982.108
(242.000.000) 1.592.049.202.679
Acquisition Cost Land Building Vehicles Office equipment Sub total Construction in Progress Office building Total
Akumulasi Penyusutan Gedung Kendaraan bermotor Inventaris
290.455.252.962 90.416.682.596 561.689.997.682
23.388.397.266 817.944.937 39.716.976.427
(32.641.398.943)
(35.291.675)
313.843.650.228 91.234.627.533 568.730.283.491
Accumulated Depreciation Building Vehicles Office equipment
Total
942.561.933.240
63.923.318.630
(32.641.398.943)
(35.291.675)
973.808.561.252
Total
Nilai Buku
515.201.937.104
618.240.641.427
Net Book Value
Beban penyusutan atas aset tetap dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp104.857.757.712 dan Rp104.699.836.883.
Depreciation expense on fixed assets charged to consolidated profit and loss amounted to Rp104,857,757,712 and Rp104,699,836,883, respectively
Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, aset tetap Perseroan dan Entitas Anak telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp862.087.500.701 pada tahun 2015, Rp1.713.151.901.402 pada tahun 2014 dan Rp1.935.155.161.404 pada tahun 2013. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian dari risiko-risiko tersebut.
On December 31, 2015, 2014 and 2013, fixed assets of the Company and Subsidiaries are insured against fire and other risks with insured value of Rp862,087,500,701 in 2015, Rp1,713,151,901,402 in 2014 and Rp1,935,155,161,404 in 2013. Management believes that insurance coverage is adequate to cover losses from such risks.
59
349
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
12. ASET TETAP (lanjutan)
12. FIXED ASSETS (continued)
Jenis pemilikan hak atas tanah milik Perseroan seluruhnya berupa “Hak Guna Bangunan (HGB)”. Hak atas tanah tersebut akan berakhir dalam berbagai tanggal dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2030. Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo.
The Company owned its land through land rights known as “Right to Build” (HGB). The land rights will expire on various dates from 2028 until 2030. The management believes that the land rights can be renewed or extended when they expire.
Aset dalam penyelesaian rata-rata telah mencapai persentase kurang lebih 50% pada tahun 2015, 2014 dan 2013.
Approximately, construction in progress has been 50% completed in 2015, 2014 and 2013, respectively.
Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap.
Based on management review, there are no indications of impairment of fixed assets.
13. PROPERTI INVESTASI
13. INVESTMENT PROPERTIES
Properti investasi merupakan aset tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa (lessee) melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak digunakan untuk kegiatan operasional.
Investment properties consist of lands or buildings or parts of a building or both which are dominated by the owner or tenant (lessee) through financial lease used to generate rental income or increasing its value or both and not used for operational activities.
Rincian saldo dan mutasi properti investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:
Balances and movements of investment properties for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows: 2015
Saldo Awal/ Beginning Balance Biaya Perolehan Tanah Gedung kantor Properti investasi lainnya Sub total Aset dalam Penyelesaian Gedung kantor Properti investasi lainnya Sub total Total
Pengurangan/ Disposals
Reklasifikasi/ Reclassification
Saldo Akhir/ Ending Balance Acquisition Cost Land Office buildings Other investment property
134.859.454.413 143.950.909.252
349.366.000
-
10.098.159.000
134.859.454.413 154.398.434.252
-
-
-
1.435.000.000
1.435.000.000
278.810.363.665
349.366.000
-
11.533.159.000
290.692.888.665
Sub total
8.706.094.000
7.118.346.065
(96.540.000)
(14.936.060.065)
791.840.000
109.600.000
846.450.000
(63.900.000)
(848.450.000)
43.700.000
Construction in Progress Office building Other investment properties
8.815.694.000
7.964.796.065
(160.440.000)
(15.784.510.065)
835.540.000
Sub total
287.626.057.665
8.314.162.065
(160.440.000)
(4.251.351.065)
291.528.428.665
Total
Akumulasi Penyusutan Gedung kantor Properti investasi lainnya
51.054.698.647 -
7.266.175.509 59.791.667
-
-
58.320.874.156 59.791.667
Accumulated Depreciation Office buildings Company houses
Sub total
51.054.698.647
7.325.967.176
-
-
58.380.665.823
Sub total
233.147.762.842
Net Book Value
Nilai Buku
350
Penambahan/ Additions
236.571.359.018
60
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
13. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)
13. INVESTMENT PROPERTIES (continued) 2014
Saldo Awal/ Beginning Balance
Penambahan/ Additions
Pengurangan/ Disposals
Saldo Akhir/ Ending Balance
Reklasifikasi/ Reclassification
Biaya Perolehan Tanah Gedung kantor
134.859.454.413 142.027.990.252
98.000.000
-
1.824.919.000
134.859.454.413 143.950.909.252
Acquisition Cost Land Office buildings
Sub total
276.887.444.665
98.000.000
-
1.824.919.000
278.810.363.665
Sub total
8.706.094.000
Aset dalam Penyelesaian Gedung kantor
-
109.600.000
-
-
109.600.000
Construction in Progress Office building Other investment properties
1.595.300.000
9.253.728.000
-
(2.033.334.000)
8.815.694.000
Sub total
278.482.744.665
9.351.728.000
-
(208.415.000)
287.626.057.665
Total
1.595.300.000
Properti investasi lainnya Sub total Total
9.144.128.000
-
(2.033.334.000)*
)
Akumulasi Penyusutan Gedung kantor Rumah dinas
43.686.275.310 -
7.368.423.337 -
-
-
51.054.698.647 -
Accumulated Depreciation Office buildings Company houses
Sub total
43.686.275.310
7.368.423.337
-
-
51.054.698.647
Sub total
236.571.359.018
Net Book Value
Nilai Buku
234.796.469.355 2013 Saldo Awal/ Beginning Balance
Penambahan/ Additions
Pengurangan/ Disposals
Saldo Akhir/ Ending Balance
Reklasifikasi/ Reclassification
Biaya Perolehan Tanah Gedung kantor Rumah dinas
134.859.454.413 139.364.132.111 1.126.229.141
1.537.629.000 -
-
1.126.229.141 (1.126.229.141)
134.859.454.413 142.027.990.252 -
Sub total
275.349.815.665
1.537.629.000
-
-
276.887.444.665
Sub total Construction in Progress Office building
Aset dalam Penyelesaian Gedung kantor Total
Acquisition Cost Land Office buildings Company houses
1.450.690.000
144.610.000
-
-
1.595.300.000
276.800.505.665
1.682.239.000
-
-
278.482.744.665
Total
Akumulasi Penyusutan Gedung kantor Rumah dinas
36.048.673.365 645.437.726
6.992.164.219 -
-
645.437.726 (645.437.726)
43.686.275.310 -
Accumulated Depreciation Office buildings Company houses
Total
36.694.111.091
6.992.164.219
-
-
43.686.275.310
Total
234.796.469.355
Net Book Value
Nilai Buku
240.106.394.574
Beban penyusutan atas properti investasi dibebankan di dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp7.325.967.175 dan Rp7.368.423.337.
Depreciation expense on investment properties charged to consolidated profit and loss in 2015 and 2014 amounted to Rp7,325,967,175 and Rp7,368,423,337, respectively.
Jenis pemilikan hak atas tanah milik Perseroan seluruhnya berupa “Hak Guna Bangunan (HGB)”. Hak atas tanah tersebut akan berakhir dalam berbagai tanggal dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2030. Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo.
The Company owned its land through land rights known as “Right to Build” (HGB). The land rights will expire on various dates from 2028 until 2030. The management believes that the land rights can be renewed or extended when they expire.
61
351
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
13. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)
13. INVESTMENT PROPERTIES (continued)
Seluruh properti investasi telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Jasindo yang polis pertanggungannya dijadikan satu dengan aset tetap (Catatan 10).
All investment properties are insured against fire and other risks with PT Jasindo where in the coverage is binded together into one insurance policy with fixed assets (Note 10).
Rincian nilai tercatat dan nilai wajar properti investasi pada tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Detail of carrying value and fair value of investment properties in 2015 and 2014 are as follows:
31 Desember/December 31, 2015
31 Desember/December 31, 2014
Nilai Tercatat/ Carrying Value
Nilai Wajar/ Fair Value
Nilai Tercatat/ Carrying Value
Tanah Gedung kantor Properti investasi lainnya
134.859.454.413 96.077.560.096 1.375.208.333
134.859.454.413 96.077.560.096 1.375.208.333
134.859.454.413 92.896.210.604 -
213.883.395.153 Land 122.110.229.000 Office building 3.088.652.926Other investment property
Total
232.312.222.842
232.312.222.842
227.755.665.017
339.082.277.079
Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai properti investasi.
Nilai Wajar/ Fair Value
Total
Based on management review, there are no indications of impairment of investment properties.
14. ASET TAKBERWUJUD
14. INTANGIBLE ASSETS 2015 Saldo Awal/ Beginning Balance
Penambahan/ Additions
Pengurangan/ Disposals
Saldo Akhir/ Ending Balance
Reklasifikasi/ Reclassification
Biaya Perolehan Perangkat lunak transformasi bisnis Biaya yang ditangguhkan
64.855.364.199 12.195.048.474
4.413.267.423 975.500.000
-
1.207.800.000 -
70.476.431.622 13.170.548.474
Acquisition Cost Business transformation software Deferred charges
Sub total
77.050.412.673
5.388.767.423
-
1.207.800.000
83.646.980.096
Sub total
-
Assets in Progress Business transformation software
Aset dalam Penyelesaian Perangkat lunak transformasi bisnis Total
925.787.000
1.269.950.000
(822.162.000)
77.976.199.673
6.658.717.423
(822.162.000)
(1.373.575.000)
(165.775.000) 83.646.980.096
Total
Akumulasi Amortisasi Perangkat lunak transformasi bisnis Biaya yang ditangguhkan
29.637.200.127 9.403.157.752
12.733.204.492 2.027.186.722
-
-
42.370.404.619 11.430.344.474
Accumulated Amortization Business transformation software Deferred charges
Total
39.040.357.879
14.760.391.214
-
-
53.800.749.093
Total
Nilai Buku
38.935.841.794
29.846.231.003
Net Book Value
2014 Saldo Awal/ Beginning Balance
Penambahan/ Additions
Pengurangan/ Disposals
Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan Perangkat lunak transformasi bisnis Biaya yang ditangguhkan
49.713.822.956 11.166.138.574
440.000.000 1.028.909.900
(242.000.000) -
14.943.541.243 -
64.855.364.199 12.195.048.474
Acquisition Cost Business transformation software Deferred charges
Sub total
60.879.961.530
1.468.909.900
(242.000.000)
14.943.541.243
77.050.412.673
Sub total
62
352
Reklasifikasi/ Reclassification
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
14. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)
14. INTANGIBLE ASSETS (continued) 2014
Saldo Awal/ Beginning Balance
Penambahan/ Additions
Pengurangan/ Disposals
Saldo Akhir/ Ending Balance
Reklasifikasi/ Reclassification
Aset dalam Penyelesaian Perangkat lunak transformasi bisnis
11.122.919.910
4.746.408.333
-
(14.943.541.243)
925.787.000
Assets in Progress Business transformation software
Total
72.002.881.440
6.215.318.233
(242.020.000)
-
77.976.199.673
Total Accumulated Amortization Business transformation software Deferred charges
Akumulasi Amortisasi Perangkat lunak transformasi bisnis Biaya yang ditangguhkan
21.825.417.397 7.712.848.583
7.922.699.405 1.690.309.169
(110.916.675) -
-
29.637.200.127 9.403.157.752
Total
29.538.265.980
9.613.008.574
(110.916.675)
-
39.040.357.879
Total
Nilai Buku
42.464.615.460
38.935.841.794
Net Book Value
2013 Saldo Awal/ Beginning Balance
Penambahan/ Additions
Pengurangan/ Disposals
Reklasifikasi/ Reclassification
Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan Perangkat lunak transformasi bisnis Biaya yang ditangguhkan
37.451.730.290 10.763.448.670
3.946.092.666 402.689.904
-
8.316.000.000 -
49.713.822.956 11.166.138.574
Acquisition Cost Business transformation software Deferred charges
Sub total
48.215.178.960
4.348.782.570
-
8.316.000.000
60.879.961.530
Sub total
(8.074.000.000) 11.122.919.910
Assets in Progress Business transformation software
Aset dalam Penyelesaian Perangkat lunak transformasi bisnis
10.083.180.000
9.113.739.910
-
Total
58.298.358.960
13.462.522.480
-
242.000.000
72.002.881.440
Total
Akumulasi Amortisasi Perangkat lunak transformasi bisnis Biaya yang ditangguhkan
12.568.935.220 3.329.236.914
9.221.190.502 4.383.611.669
-
35.291.675 -
21.825.417.397 7.712.848.583
Accumulated Amortization Business transformation software Deferred charges
Total
15.898.172.134
13.604.802.171
-
35.291.675
29.538.265.980
Total
Nilai Buku
42.400.186.826
42.464.615.460
Net Book Value
Aset takberwujud berupa perangkat lunak, termasuk pelatihan dan implementasi, dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan, seperti: sistem operasi, layanan jasa keuangan, dan pengolahan data akuntansi dalam pelaporan keuangan.
Intangible assets are software, including training and implementation, that are use to support business activities, such as: operating systems, financial services, and accounting system use financial reporting.
Biaya yang ditangguhkan merupakan penundaan pembebanan biaya yang dialokasikan untuk tahun berikutnya untuk pengurusan sertifikat bukan hak milik (HGB/HGU).
Deferred charges represents deferred expenses allocated for the following year for maintenance of the certificates which are not property rights (HGB/HGU).
63
353
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA
15. OTHER NON CURRENT ASSETS 2015
2014
2013
Piutang kerugian Perseroan Penyisihan piutang kerugian Perseroan
213.212.300.394
204.889.702.217
202.838.871.452
(201.099.100.394)
(189.250.502.217)
(193.745.037.852)
Receivable of Company’s losses Allowance fo impairment on receivable of Company’s losses
Piutang kerugian Perseroan - bersih
12.113.200.000
15.639.200.000
9.093.833.600
Receivable of Company’s losses - net
Biaya dibayar di muka jangka panjang Bank garansi jangka panjang Uang jaminan
44.771.732.617 10.086.068.809 327.275.410
35.460.750.294 947.400.603 403.375.000
25.693.845.075 2.454.841.024 223.875.000
Long term prepaid expenses Long term bank guarantee Security deposit
Total
67.298.276.836
52.450.725.897
37.466.394.699
Total
Mutasi cadangan penurunan nilai piutang kerugian Perseroan adalah sebagai berikut:
Movement of allowance for impairment of receivable of Company’s losses are as follows:
2015
2014
2013
Saldo awal Cadangan penurunan nilai tahun berjalan Penyesuaian - piutang dapat ditagih kembali Reklasifikasi dari akumulasi Penyisihan piutang usaha
189.250.502.217
193.739.449.657
Total
-
3.619.182.700
2.902.261.117
Provision for impairment
(8.108.130.140)
(13.691.577.531)
13.479.413.455
-
Reversal of impairment Reclassification from accumulated - allowance impairment trade receivable
201.099.100.394
189.250.502.217
193.739.449.657
Total
Based on a review of the status of receivable of Company’s losses at the end of the reporting period, the Company’s receivable of Company’s losses management believes that the allowance for impairment for receivable of Company’s losses is adequate to cover possible losses from noncollection of this account as of December 31, 2015, 2014 and 2013.
16. UTANG USAHA
16. TRADE PAYABLES 2015
Sub total Utang layanan giropos Utang penyaluran dana Pensiun TASPEN ASABRI Penyaluran dana pemerintah Penyaluran dana non pemerintah Pembayaran gaji Sub total
2014
2013
17.361.530.329 5.290.743.119
42.477.504.778 14.274.484.023
49.057.895.386 16.657.935.855
Weselpos financial services payable Weselpos subscription Weselpos remittance
2.742.518.490
18.972.152.146
11.792.227.881
Weselpos domestic
25.394.791.938
75.724.140.947
77.508.059.122
Sub total
431.395.237.278
603.487.174.231
401.263.361.861
Giropos services payable
633.508.782.015 453.072.152.700 421.510.726.125
833.751.941.465 464.170.798.200 162.423.462.678
658.018.994.133 84.353.500 1.581.494.354.936
Funds distribution payable Pension of TASPEN ASABRI Government distribution
-
-
4.213.703.677 1.272.822.027
Non government distribution Payroll
1.508.091.660.840
1.460.346.202.343
2.245.084.228.273
Sub total
64
354
Beginning balance
(1.630.815.278)
Berdasarkan penelaahan terhadap keadaan akun piutang kerugian Perseroan pada akhir periode pelaporan, manajemen Perseroan berpendapat bahwa pencadangan penurunan nilai piutang kerugian Perseroan cukup untuk menutupi kerugian jika terdapat piutang kerugian Perseroan yang tidak dapat tertagih lagi pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.
Utang layanan keuangan weselpos Weselpos berlangganan Weselpos remittance Weselpos kemitraan dalam negeri
204.528.766.071
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
16. UTANG USAHA (lanjutan)
16. TRADE PAYABLES (continued) 2015
Utang pospay Kemitraan perbankan Tabungan E-Batara dan setoran BTN Angsuran kredit Citibank Setoran Bank Muamalat Angsuran kredit CIMB Niaga Angsuran asuransi Angsuran kredit ANZ Panin Bank Angsuran kredit BII Angsuran kredit GE Finance Angsuran kredit HSBC Angsuran kredit Danamon Angsuran kredit KPR-BTN Angsuran kredit BTPN Angsuran kredit kemitraan bank lainnya Sub total Kemitraan pembiayaan Angsuran kredit Adira Finance Angsuran kredit Summit Oto Finance Angsuran kredit Mandiri Tunas Finance Angsuran kredit FIF Angsuran kredit Bussan Auto Finance Angsuran kredit WOM Angsuran kredit Mega Auto Finance Angsuran kredit Suzuki Finance Angsuran kredit kemitraan pembiayaan lainnya Sub total Kemitraan biller Setoran penerimaan negara Pemerintah lainnya Setoran PLN Setoran PAM/PDAM Setoran telekomunikasi dan selular Pajak bumi dan bangunan (PBB) Penjualan tiket Kemitraan billers lainnya
2014
2013 Pospay services payable Banking partner
11.812.029.949 2.667.232.539 1.811.412.570 1.145.591.828 488.422.000
9.997.971.044 3.497.554.605 2.855.153.838 592.288.200
34.863.636 4.093.261.325 5.689.943.900 662.732.950
132.490.340 72.218.905 42.643.600 790.853.234
122.354.294 88.382.400 112.060.791 3.590.000 -
216.556.549 199.770.792 110.798.581 353.705.691 7.364.000 8.950.695.971 394.321.744
14.193.943.643
7.962.493.928
14.015.487
Installment loan from other banks
33.156.838.608
25.231.849.100
20.728.030.626
Sub total
43.535.354.607
43.404.334.156
52.681.337.006
25.994.593.007
23.715.077.320
25.675.820.335
20.036.493.000 13.026.393.446
12.601.577.700 6.573.413.859
6.622.132.680 23.222.364.733
7.849.980.692 4.733.084.398
4.342.324.204 2.213.664.590
18.273.516.489 7.073.271.643
3.089.150.449
1.370.748.135
6.654.718.918
2.761.771.500
1.194.499.000
4.567.961.200
45.525.605.335
66.086.947.028
58.100.702.795
166.552.426.434
161.502.585.992
202.871.825.799
E-Batara saving and BTN deposits Installment loan from Citibank Deposit from Bank Muamalat Installment loan from CIMB Niaga Installment insurance Installment loan from ANZ Panin Bank Installment loan from BII Installment loan from GE Finance Installment loan from HSBC Installment loan from Danamon Installment loan from KPR-BTN Installment loan from BTPN
Leasing partner Installment loan from Adira Finance Installment loan from Summit Oto Finance Installment loan from Mandiri Tunas Finance Installment loan from FIF Installment loan from Bussan Auto Finance Installment loan from WOM Installment loan from Mega Auto Finance Installment loan from Suzuki Finance Installment loan from other finance companies Sub total
84.326.725.016 16.313.127.040 15.978.445.315
1.516.196.957 16.460.543.202 552.624.163
6.258.515.800 39.848.948.522 1.237.187.012
3.968.278.516
709.030.303
2.103.220.275
Biller counterparts Payment of state income Other payments to government Payment of electricity - PLN Payment of water - PAM/PDAM Payment of cellular telecommunication
211.231.348 24.892.500 64.513.662.290
16.231.400 83.676.350 2.124.301.642
3.192.716.587
Land and building tax (PBB) Sales of tickets Others billers counterparts
Sub total
185.336.362.025
21.462.604.017
52.640.588.196
Sub total
Total utang pospay
385.045.627.067
208.197.039.109
276.240.444.621
Total pospay service payable
Utang benda konsinyasi Benda meterai Lainnya
3.031.143.206 45.892.092
1.961.237.379 24.500.000
1.596.550.000 93.230.890
Consignment goods payable Stamps Others
Total
3.077.035.298
1.985.737.379
1.689.780.890
Total
65
355
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
16. UTANG USAHA (lanjutan)
16. TRADE PAYABLES (continued)
2015 Utang layanan pos internasional Utang penggantian antaran kiriman surat dan paket pos luar negeri Utang embalance EMS Utang terminal dues udara Utang inward land rate udara Utang IACD/Service interior Utang terminal dues laut Utang pos internasional lainnya
2014
76.507.767.920 22.244.893.243 7.998.973.495 592.082.544 96.521.790 -
Total
107.440.238.992
Lain-Lainnya
83.708.332
Utang Usaha Entitas Anak Utang PT BWN: PT Telekomunikasi (Persero) Tbk Pihak ketiga lainnya Utang PT PLI: Pihak ketiga lainnya
250.000.000 9.085.107.198 31.542.339.721 40.877.446.919
Total
2.501.405.746.664
2013
72.397.979.578 17.157.328.764 3.956.460.892 302.419.897 452.989.324 189.907
74.323.855.787 17.342.058.583 5.819.752.170 560.590.736 459.365.495 1.401.009
International post service payables Reimbursement of international mail and parcel payable Embalance EMS payables Air terminal dues payables Air inward land rate payables IACD/Service interior payables Marine terminal dues payables Other international post payables
94.267.368.362
98.507.023.780
Total
-
-
Others
87.048 8.995.253.466
4.306.319.304 16.912.050.118
Trade Payable Subsidiaries: Payable of PT BWN: PT Telekomunikasi (Persero) Tbk Other third parties
9.633.429.225
4.751.803.805
Payable of PT PLI: Other third parties
18.628.769.739 2.462.636.432.110
Other third parties Total
Utang layanan giropos termasuk atas dana untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dimana dana tersebut didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan (penerima bantuan dari pemerintah).
Giropos service payable includes of funds for the Program Keluarga Harapan (PKH), where the funds are distributed to interested parties (beneficiaries of the government assistance).
Utang penyaluran dana merupakan utang atas dana titipan pensiun. Utang penyaluran dana pemerintah terkait dengan penyaluran dana program pemerintah seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Funds distribution payable represents entrusted pension funds. Government fund distribution payable is related to government programs such as Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Keluarga Harapan (PKH) and Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Utang layanan keuangan pospay harus diselesaikan oleh Perseroan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan masing-masing Perjanjian Kerja Sama dengan para mitra, yaitu antara 2 hari setelah tanggal transaksi sampai dengan tanggal 20 setiap bulan. Jika melebihi jangka waktu tertentu tersebut, Perseroan akan dikenakan denda antara 1 permil sampai dengan 5%, untuk setiap hari keterlambatan.
Pospay financial services payable should be completed by the Company within a specified period in accordance with their respective cooperation agreement with the partners, which is between two days after the date of transaction until the 20th day of every month. If it exceeds a certain period, the Company will be fined of 1 permial until 5% for each day of delay.
17. PERPAJAKAN
17. TAXATION
a. Pajak dibayar di muka
a. 2015
2014
Pajak pertambahan nilai
8.541.756.136
Pajak badan lebih bayar
-
Total
356
25.970.173.227 3.126.263.071.774
8.541.756.136
2013
8.677.060.960
3.881.160.696 -
8.677.060.960
66
Prepaid taxes
-
Value added tax Over payment corporate income tax
3.881.160.696
Total
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
17. PERPAJAKAN (lanjutan)
17. TAXATION (continued)
b.
Utang pajak
b. 2015
c.
Taxes payable
2014
2013
Pajak penghasilan Pasal 4 (2) Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pajak 25 Pasal 29 Pajak pertambahan nilai PPN WAPU Lainnya
1.276.702.382 5.341.915.093 4.563.333.595 5.601.262.585 2.435.227.093 6.318.380.740 15.046.618.201 73.195.164
2.480.720.990 10.672.858.740 3.654.750 2.224.868.421 5.078.023.298 2.716.004.832 4.181.675.309 8.529.475.666 44.127.146
796.665.711 10.141.570.534 1.395.171.168 3.662.977.422 28.106.039.663 1.275.445.433 12.794.569.187 3.573.545
Income taxes Article 4 (2) Article 21 Aricle 22 Article 23 Article 25 Article 29 Value added tax Value added tax WAPU Others
Total
40.656.634.853
35.931.409.152
58.176.012.663
Total
Pajak penghasilan tahun berjalan
c.
Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
The reconciliation between consolidated income before income tax benefit (expense) as shown in the consolidated statements of comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2015 and 2014 are as follows: 2014
2015 Laba komprehensif konsolidasian sebelum manfaat (beban) pajak sesuai laporan laba rugi komprehensif Dikurangi: Laba Entitas Anak yang dikonsolidasi sebelum pajak penghasilan Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan Beda tetap SKPKB denda pajak dan pajak final Tunjangan pangan dan tunjangan duka pensiun Pembinaan jasmani dan rohani Pemasaran properti Sumbangan dan bencana alam Pendapatan yang dikenakan PPh final Sub total beda tetap
Current income tax
18.615.276.559
(5.609.921.347) 13.005.355.212
*)
Profit before income tax benefit (expense) as presented in the consolidated statement of 272.522.380.079 comprehensive income
(166.118.583) 272.356.261.496
Less: Income before income tax of consolidated Subsidiaries Income (loss) before income tax Permanent differences
7.086.840.075
17.638.333.057
Penalty and final tax
2.823.364.614 2.186.435.950 605.509.026 131.354.398
14.088.112.116 2.843.428.406 309.449.055 328.260.000
(94.781.149.354)
(78.458.058.289)
Allowance for meals and pensions Physical and spiritual guidance Property marketing Donation and disaster Income already subjected to final income tax
(81.947.645.291)
(43.250.475.655)
Sub total permanent differences
67
357
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
17. PERPAJAKAN (lanjutan)
17. TAXATION (continued)
c. Pajak penghasilan tahun berjalan (lanjutan)
c. Current income tax (continued)
2015 Beda waktu Imbalan pasca kerja Penyisihan piutang Pemulihan piutang kerugian Perseroan Pembayaran manfaat Sub total beda waktu Taksiran laba kena pajak Taksiran penghasilan kena pajak (pembulatan)
2014 169.158.369.465
47.935.118.685
21.503.493.907
(4.980.959.791) (142.798.490.788)
(8.581.072.309) (152.584.387.883)
75.513.265.497
29.496.403.180
6.570.975.418
258.602.189.022
Estimated taxable profit
258.602.189.000
Estimated taxable income (rounded)
6.570.975.000
Beban pajak penghasilan tahun berjalan dan utang pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:
Recovery of Company’s losses Benefit payments Sub total timing differences
The Company and Subsidiaries estimated income tax for the current year and estimated payable for income tax are as follows:
2015
2014
Beban pajak kini Perseroan Entitas Anak
1.642.743.750 4.721.632.000
64.650.547.250 2.954.181.568
Current income tax expense Company Subsidiaries
Total
6.364.375.750
67.604.728.818
Total
4.429.278.640 17.412.760.186 66.042.061.320
11.354.191.379 51.753.440.496
Prepaid income tax Company Article 22 Article 23 Article 25
87.884.100.146
63.107.631.875
Total
6.182.360 3.107.625.639 586.544.850
1.276.726.543 219.653.448
Subsidiaries Article 22 Article 23 Article 25
91.584.452.995
64.604.011.866
Pajak penghasilan dibayar di muka Perseroan Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25 Total Entitas Anak Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25 Total pajak penghasilan dibayar di muka
Total prepaid income tax
Taksiran tagihan (utang) pajak penghasilan tahun berjalan Perseroan Entitas Anak
86.241.356.396 (1.021.279.151)
(1.542.915.125) (680.845.759)
Estimated claim for tax refund (income tax payable) for current year Company Subsidiaries
Total taksiran tagihan (utang) pajak penghasilan
85.220.077.245
(2.223.760.884)
Total estimated claim for tax refund (income tax payable)
68
358
Temporary differences Employee benefits Allowance for impairment of accounts receivable
175.357.597.391
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
17. PERPAJAKAN (lanjutan) c.
17. TAXATION (continued)
Pajak penghasilan tahun berjalan (lanjutan)
c.
Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, jumlah laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 didasarkan atas perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari laba kena pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan badan. d.
In these consolidated financial statements, the amount of taxable income for the year ended December 31, 2014 and 2013 are based on preliminary calculations. These amounts may differ from taxable income reported in the corporate income tax returns.
Pajak tangguhan
d.
Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku untuk tahun 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 2015 Manfaat (beban) pajak tangguhan Perseroan Imbalan paska kerja Penyisihan penurunan nilai piutang Beban pajak tangguhan Entitas Anak Manfaat pajak tangguhan - bersih
2014
10.323.694.792
2.986.670.181
18.463.471.442
7.129.695.627
9.413.284.170
962.888.653
-
Deferred tax expense Subsidiaries
8.092.584.280
9.413.284.170
Deferred income tax benefit - net
(833.019.256) 17.630.452.186
10.323.694.792
Aset pajak tangguhan perseroan
191.313.620.016
18.463.471.442
Entitas Anak Penyisihan penurunan nilai piutang Penyusutan aset tetap
954.708.745 -
Aset pajak tangguhan entitas anak
954.708.745 192.268.328.761
9.845.809.969
Deferred tax benefit (expenses) Company Employee benefits Allowance for impairment of account receivable
4.143.025.446
34.336.726.589 549.634.734 156.427.258.693
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak
2013
8.139.776.650
Aset Pajak Tangguhan Perseroan Penyisihan penurunan nilai piutang Penyisihan persediaan Imbalan pascakerja
Liabilitas Pajak Tangguhan Entitas Anak Penyisihan penurunan nilai piutang Imbalan pascakerja Penyusutan aset tetap
Deferred tax The deferred tax benefits (expense) computation of significant temporary differences between commercial and fiscal statements using tax rates in 2015, 2014 and 2013 are as follows:
(432.525.798)
Dikreditkan (Dibebankan) pada laba komprehensif lainnya/ Credited (Charged) to Statement of income
Dikreditkan (Dibebankan) pada laporan laba rugi / Saldo Awal Credited tanggal 31 Jan 2015/ (Charged) to the Begining Balance Statement of Jan 31, 2015*) income
Total aset pajak tangguhan
Current income tax (continued)
Saldo akhir tanggal 31 Jan 2015/ Ending balance Jan 31, 2015
15.828.873.662
44.660.421.381 549.634.734 180.395.909.005
Deferred tax assets The Company Allowance for impairment of trade receivable Allowance for inventories Employee benefits
15.828.873.662
225.605.965.120
Deferred tax assets Company
(833.019.256) -
-
121.689.489 -
(833.019.256)
-
121.689.489
Deferred tax assets subsidiaries
15.828.873.662
225.727.654.609
Total deferred tax assets
8.139.776.650
17.630.452.186
-
27.580.348 228.478.840 (481.211.482)
25.845.376 38.595.616 43.696.482
2.526.854 -
(225.152.294)
108.137.473
2.526.854
69
Subsidiaries Allowance for impairment of trade receivable Depreciation of fixed assets
Deffered tax liabilities Subsidiaries Allowance for impairment 53.425.724 of trade receivable 269.601.310 Employee benefits (437.515.000) Depreciation of fixed assets (114.487.966)
Deffered tax liabilities subsidiaries
359
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
17. PERPAJAKAN (lanjutan)
17. TAXATION (continued)
d. Pajak tangguhan (lanjutan)
d.
Saldo Awal tanggal 31 Des 2013/ Begining Balance Dec 1, 2013*)
Dikreditkan (Dibebankan) pada laporan laba rugi / Credited (Charged) to the Statement of income
Aset Pajak Tangguhan Perseroan Penyisihan penurunan nilai piutang Penyisihan persediaan Imbalan pascakerja
31.350.056.409 549.634.734 272.225.139.793
2.986.670.181 4.143.025.446
Aset pajak tangguhan perseroan
304.124.830.936
7.129.695.627
Entitas Anak Penyisihan penurunan nilai piutang Penyusutan aset tetap Aset (Liabilitas) pajak tangguhan entitas anak Total Aset pajak tangguhan Liabilitas Pajak Tangguhan Entitas Anak Penyisihan penurunan nilai piutang Imbalan pascakerja Penyusutan aset tetap Liabilitas pajak tangguhan entitas anak
(8.179.908)
954.708.745 8.179.908
(8.179.908)
962.888.653
304.116.651.028
Deferred tax (continued)
Dikreditkan (Dibebankan) pada laba komprehensif lainnya/ Credited (Charged) to Statement of income
Saldo akhir tanggal 31 Jan 2014/ Ending balance Jan 31, 2014
(119.940.906.547)
34.336.726.590 549.634.734 156.427.258.692
Deferred tax assets The Company Allowance for impairment of trade receivable Allowance for inventories Employee benefits
(119.940.906.547)
191.313.620.016
Deferred tax assets Company
-
954.708.745 -
Subsidiaries Allowance for impairment of trade receivable Depreciation of fixed assets
-
954.708.745
Deferred tax assets (liabilities) subsidiaries
(119.940.906.547)
192.268.328.761
Total Deferred tax assets
8.092.584.280
195.954.183 (548.405.555)
27.580.348 29.670.302 67.194.073
(352.451.372)
124.444.723
2.854.355 2.854.355
Saldo Awal tanggal 31 jan 2013/ Begining Balance Jan 1, 2013*)
Dikreditkan (Dibebankan) pada laporan laba rugi / Credited (Charged) to the Statement of income
Aset Pajak Tangguhan Perseroan Penyisihan penurunan nilai piutang Penyisihan persediaan Imbalan pascakerja
31.782.582.207 549.634.734 154.133.895.892
(432.525.798) 9.845.809.968
Aset pajak tangguhan perseroan
186.466.112.833
9.413.284.170
Liabilitas Pajak Tangguhan Entitas Anak Imbalan pascakerja Penyusutan aset tetap Liabilitas pajak tangguhan entitas anak
254.705.101 -
56.854.221 (556.585.463)
254.705.101
(499.731.243)
Dikreditkan (Dibebankan) pada laba komprehensif lainnya/ Credited (Charged) to Statement of income
360
70
(225.152.294)
Deferred tax liabilities subsidiaries
Saldo akhir tanggal 31 Jan 2013/ Ending balance Jan 31, 2013
108.245.433.933
31.350.056.409 549.634.734 272.225.139.793
Deferred tax assets The Company Allowance for impairment of trade receivable Allowance for inventories Employee benefits
108.245.433.933
304.124.830.936
Deferred tax assets Company
(115.605.139) (115.605.139)
*) Disajikan kembali (Catatan 36) / As restated (Note 36)
Deferred tax liabilities Subsidiaries Allowance for impairment 27.580.348 of trade receivable 228.478.840 Employee benefits (481.211.482) Depreciation of fixed assets
Deferred tax liabilities Subsidiaries 195.954.183 Employee benefits (556.585.463) Depreciation of fixed assets (360.631.280)
Deferred tax liabilities subsidiaries
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
17. PERPAJAKAN (lanjutan)
17. TAXATION (continued)
e. Taksiran tagihan pajak penghasilan
e. Estimated claim for tax refund
Akun ini merupakan taksiran kelebihan pembayaran pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak yang menurut manajemen dapat diperoleh kembali, dengan rincian sebagai berikut: 2015 Taksiran tagihan pajak penghasilan Perseroan 2015 Sub total
Total
f.
2014
2013 Estimated claim for tax refund Company 2011
86.241.356.396
-
-
86.241.356.396
-
-
Sub total
Entitas Anak 2014 2015 Sub total
Estimated claims for tax refund represents the Company and Subsidiaries’ over payment of income tax, which in management’s opinion can be refunded, details are as follows:
492.243.948 756.912.256
492.243.948 -
-
Subsidiaries 2014 2015
1.249.156.204
492.243.948
-
Sub total
87.490.512.600
492.243.948
-
Total
Pemeriksaan pajak
f.
Pada tahun 2015, Perseroan menerima SKPKB pajak penghasilan badan, SKPKB pajak penghasilan PPh 21, SKPKB pajak penghasilan PPh 23, SKPKB pajak penghasilan PPH 4(2), SKPKB Pajak Pertamabahan Nilai, dan Surat Tagihan Pajak tahun 2011. Rincian SKP dan tagihan adalah sebagai berikut:
In 2015, the Company received Tax Underpayment Assessment Letter (“SKPKB”) Corporate Income Tax of Corporate income tax, SKPKB income tax art 21, SKPKB income tax art 23, SKPKB final tax 4(2), SKPKB value added tax, and Tax Assessment Letter 2011. The detail of SKP and tax assessment letter as follows:
Surat Pajak/ Tax Letters SKPKB No. 00024/201/11/441/14
SP No. 01265/WPJ..28/KP.0504/2015 SKPKB No. 00010/201/11/2015 SKPKB No. 00012/203/11/426/15 Lain-lain (di bawah Rp100.000.000)
Tax assessment
Jenis Pajak/ Type of Tax PPh 21/ Income tax art 21 PPN/ Value added tax PPh 21/ Income tax art 21 PPh 23/ Income tax art 23 -
Jumlah/ Amounts 2.101.129.584 316.204.084 117.527.523 113.779.115 1.381.443.130 4.030.083.436
Pada tahun 2014, Perseroan menerima SKPKB pajak penghasilan badan, SKPKB pajak penghasilan PPh 21, SKPKB pajak penghasilan PPh 23, SKPKB pajak penghasilan PPH 4(2), SKPKB Pajak Pertamabahan Nilai, dan Surat Tagihan Pajak tahun 2011. Rincian SKP dan tagihan adalah sebagai berikut:
In 2014, the Company received Tax Underpayment Assessment Letter (“SKPKB”) Corporate Income Tax of Corporate income tax, SKPKB income tax art 21, SKPKB income tax art 23, SKPKB final tax 4(2), SKPKB value added tax, and Tax Assessment Letter 2011. The detail of SKP and tax assessment letter as follows:
Surat Pajak/ Tax Letters SKPKB No. 00024/201/11/441/14 SKPKB No. 00159/207/11/441/14 SKPKB No. 00023/201/11/441/14 Lain-lain (di bawah Rp100.000.000)
Jenis Pajak/ Type of Tax PPh 21/ Income tax art 21 PPN/ Value added tax PPh 21/ Income tax art 21 -
Jumlah/ Amounts 4.377.353.885 193.482.995 139.967.156 4.691.217.220 9.402.021.256
71
361
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
17. PERPAJAKAN (lanjutan)
17. TAXATION (continued)
f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)
f. Tax assessment (continued)
Pada tahun 2013, Perseroan menerima SKPKB pajak penghasilan badan, SKPKB pajak penghasilan PPh 21, SKPKB Pajak Pertamabahan Nilai, dan Surat Tagihan Pajak tahun 2011. Rincian SKP dan tagihan adalah sebagai berikut:
In 2013, the Company received Tax Underpayment Assessment Letter (“SKPKB”) Corporate Income Tax of Corporate income tax, SKPKB income tax art 21 SKPKB value added tax, and Tax Assessment Letter 2011. The detail of SKP and tax assessment letter as follows:
Surat Pajak/ Tax Letters
Jenis Pajak/ Type of Tax
SKPKB No. 00004/206/11/093/13 SKPKB No. 00017/201/11/093/13 SKPKB No. 00024/207/11/443/13 SKPKB No. 00025/207/11/443/13 SKPKB No. 00028/207/11/443/13 SKPKB No. 00088/207/11/631/13 SKPKB No. 00090/207/11/631/13 SKPKB No. 00092/207/11/631/13 SKPKB No. 00098/207/11/631/13 SKPKB No. 00102/207/11/631/13 SKPKB No. 00103/207/11/631/13 SKPKB No. 00104/207/11/631/13 SKPKB No. 00348/207/11/511/13 SKPKB No. 00352/207/11/511/13 STP No. 00085/107/11/631/13 STP No. 00154/107/11/631/13 Lain-lain (di bawah Rp100.000.000)
Jumlah/ Amounts
PPh badan / Corporate income tax PPh pasal 21 / Income tax art. 21 PPN/ Value added tax PPN/ Value added tax PPN/ Value added tax PPN/ Value added tax PPN/ Value added tax PPN/ Value added tax PPN/ Value added tax PPN/ Value added tax PPN/ Value added tax PPN/ Value added tax PPN/ Value added tax PPN/ Value added tax PPN (sanksi administrasi)/ VAT (administration fines) PPN (sanksi administrasi)/ VAT (administration fines) -
1.168.112.003 2.757.835.716 127.673.714 125.375.073 168.412.270 125.170.015 122.673.781 180.708.506 125.652.546 103.284.310 231.958.138 163.158.550 119.386.787 166.378.742 194.115.538 255.053.267 7.238.485.123 13.373.434.079
18. UTANG LAINNYA Utang lainnya Utang uang jaminan Utang biaya Pendapatan diterima di muka pemanfaatan asset Unit bisnis lainnya Sub total Utang kepada pegawai Lain-lain Pembayaran pajak Pensiun TASPEN Utang lancar lainnya Tantiem of directors / Commissioner Lainnya Sub total Utang lainnya Entitas Anak Total utang lainnya
18. OTHER PAYABLES 2015
2014
2013
157.122.798.498 72.574.573.349
376.885.528.992 59.811.602.509
185.298.709.885 95.700.890.398
24.884.441.679 -
14.883.480.587 2.781.896.313
17.639.056.720 -
254.581.813.526
454.362.508.401
298.638.657.003
Sub total
3.768.747.929
4.648.531.969
804.304.311
Payable to employees
23.100.531.190 6.027.367.180 148.589.644.822
34.980.888.456 10.646.357.356 26.182.237.258
219.479.096.527 68.292.485.842 190.435.500.716
406.955.544 957.870.383
-
-
Others Tax payment TASPEN Pension Other current liabilities Tantiem of directors / Commissioner Others
179.082.369.119
71.809.483.070
478.207.083.085
Sub total
12.230.128.000
20.482.817.699
16.273.766.531
Other payable of Subsidiaries
449.663.058.574
551.303.341.139
793.923.810.930
Total other payables
72
362
Other Payables Fund guarantee payables Cost payables Prepaid income asset utilization Other business unit
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
18. UTANG LAINNYA (lanjutan) 2015 Biaya yang masih harus dibayar Pengerjaan kiriman pos luar negeri Biaya tenaga kontrak karya (TKK) Sewa bangunan Satpam Gaji dan tunjangan pegawai Angkutan pos Utang yang masih harus dibayar Biaya pemeliharaan kesehatan Uang makan dan kerja lembur Honorarium, biaya rapat, dan seminar Administrasi Biaya pemeliharaan Honorarium petugas agen pos Bina mutu layanan Pemasaran bisnis regular Biaya pajak daerah Surat perintah bayar (SPB) Pemakaian instalasi Biaya lainnya Total
34.742.144.289 6.576.762.066 2.438.204.126 2.997.397.088 3.955.220.741 9.808.246.381 916.051.438 257.089.648 156.895.400 53.526.600 19.090.000 14.975.000 14.072.000 947.801.791 62.897.476.568
18. OTHER PAYABLES (continued) 2014
2013
7.159.219.176 257.958.101 5.086.779.593 5.062.681.901 2.866.738.805 87.000.000 52.931.063
421.617.600 10.041.403.974 465.456.000 115.010.100 1.494.306.864 1.992.150.754 518.910.753 38.175.504 179.827.360
7.581.500 313.000 57.764.500 116.230.000 73.300.000 2.000.000 500.000 10.749.851.994 4.777.329.959
166.952.396 2.071.026 91.132.500 236.847.637 450.000 178.455.000 6.772.835.085 2.668.021.304 1.576.847.793
36.358.179.592
26.960.471.650
Accrued expenses Internationa lmailing Outsourcing service (TKK) Building rent Security Employee salary and allowance Postal delivery Accrual payables Health care maintenance Meals allowance and overtime Honorarium, meeting and seminars Administration Maintenance Honorarium of agents Service quality improvement Marketing of regular business Local tax Payment order voucher (SPB) Installation usage Other expenses Total
Utang uang jaminan adalah penerimaan kas atau bank yang diterima dari pihak ketiga (mitra) sebagai utang uang jaminan di awal kerjasama. Tujuan uang jaminan ini adalah untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami oleh Perseroan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Fund guarantee payable is bank or cash received from third parties (partners) as security deposits that were paid at the beginning of cooperation agreement with the Company. The purpose of deposits is to avoid losses that might experienced by the Company in the implementation of the work.
Western Union Network (Canada) Company (“WU”)
Western Union Network (Canada) Company (“WU”)
Pada tanggal 8 Januari 2008, Perseroan membuat Perjanjian Perwakilan Westeren Union International dengan WU. Berdasarkan perjanjian ini, WU setuju memberikan uang jaminan sebesar AS$750.000.
On January 8, 2008, the Company entered into Agreement Representation of Western Union International with WU. Based on this agreement, WU agree for fund guarantee amounting USD750,000.
Pada tanggal 5 Mei 2014, Perseroan telah membuat Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Perwakilan dengan WU. Berdasarkan perjanjian ini, WU setuju memberikan uang jaminan sebesar AS$5.000.000.
On May 5, 2014, the Company entered into Renewal and Amendment of Agreement Representation with WU. Based on this agreement, WU agree for additional fund guarantee amounting USD5,000,000.
PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)
PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)
Pada tanggal 23 Oktober 2013, Perseroan membuat Perjanjian Pemanfaatan Layanan Weselpos Instan dengan BCA. Berdasarkan perjanjian ini, BCA setuju untuk memberikan Dana Jaminan sebesar Rp100.000.000.
On October 23, 2013, the Company entered into Agreement of Utilization of Instant Money Order (Weselpos) with BCA. Based on this agreement, BCA agree for fund guarantee amounting Rp100,000,000.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)
Pada tanggal 25 Januari 2013, Perseroan membuat Perjanjian Pemanfaatan Layanan Weselpos Instan dengan BNI. Berdasarkan perjanjian ini, BNI setuju untuk memberikan Dana Jaminan sebesar Rp100.000.000.
On January 25, 2013, the Company entered into Agreement of Utilization of Instant Money Order (Weselpos) with BNI. Based on this agreement, BNI agree for fund guarantee amounting Rp100,000,000.
73
363
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
18. UTANG LAINNYA (lanjutan)
18. OTHER PAYABLES (continued)
PT Artha Semesta Utama (“Arsema”)
PT Artha Semesta Utama (“Arsema”)
Pada tanggal 1 April 2013, Perseroan membuat Perjanjian Pemanfaatan Layanan Weselpos Untuk Penyaluran Kiriman Uang dengan Arsema. Berdasarkan perjanjian ini, Arsema setuju untuk memberikan Dana Jaminan sebesar Rp50.000.000
On April 1, 2013, the Company entered into Agreement of Utilization of Money Order (Weselpos) for Chanelization Remittance with Arsema. Based on this agreement, Arsema agree for fund guarantee amounting Rp50,000,000.
Biaya yang masih harus dibayar terdiri atas utang surat perintah bayar (SPB), utang SPB ini timbul karena pengakuan biaya yang berhubungan dengan pengeluaran SPB tersebut (accrual basis), yang dapat dipengaruhi oleh dokumen pendukung yang tidak lengkap dari Penanggung Jawab Anggaran (PJA) maupun bagian Lokas yang belum mentransfer dana tersebut.
Accrued expenses mostly consist of payment order vouchers (SPB), which were caused by the recognition of expenses associated with the issuance of the SPB (accrual basis), due to incomplete supporting documents from the Responsible Budget Authority (PJA) and Lokas unit that has not transferred the funds yet.
19. PROVISI JANGKA PENDEK
19. SHORT-TERM PROVISION
Akun ini merupakan biaya yang dicadangkan atas liabilitas masa kini yang akan dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Provisi ini diakui sebesar hasil estimasi pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Hasil estimasi per 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing sebesar Rp104.128.671.122 dan Rp96.172.160.803.
This account represents the cost that is reserved for current liability that will be paid in the period of over 12 (twelve) months. This provision is recognized by the resulf of expenditure best estimation that will be needed to finish its current liability at the end of reporting date. The resulting estimate for the short-term provision as of December 31, 2014 and 2013 are Rp104,128,671,122 and Rp96,172,160,803, respectively.
20. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK
20. SHORT TERM BANK LOAN
Akun ini merupakan pinjaman bank jangka pendek Perseroan yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp250.000.000.000 dan PT Bank Mandiri (Persero) sebesar Rp150.000.000.000 terhutang 31 Desember 2015.
This accounts pertains to short-term bank loan of the Company obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp250,000,000,000 and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp150,000,000,000 which are outstanding as of December 31, 2015.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Perjanjian kredit
Plafond Jangka waktu Tujuan Tingkat bunga Provisi kredit Jaminan
364
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
: Persetujuan Kredit No. 09 tanggal 02 Agustus 2012, dengan addendum Perjanjian Kredit Nomor (3) 09 tanggal 25 Mei 2015 : Rp250.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) : 17 Maret 2015 sampai dengan 16 Maret 2016 : Modal kerja Debitur untuk memenuhi kebutuhan dana transaksi harian : 11% per tahun : 0,25% per tahun dari besarnya plafond. : Clean basis
Loan agreement
: Loan Approval No. 09 dated August 02, 2012 with Addendum Loan Approval No (3) 09 dated May 25, 2015
Limit
: Rp250,000,000,000 (two fifty billion rupiah) : March 17, 2015 until March 16, 2016 : Daily working capital
Period Purposes Interest rate Provision Collateral
74
: 11% per annum : 0.25% per annum of the limit provided : Clean basis
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
20. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)
20. SHORT TERM BANK LOAN (continued)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)
Penarikan
Withdrawal
Pelunasan
: Tanggal 23 November 2015 Rp100.000.000.000 : Tanggal 10 Desember 2015 Rp150.000.000.000 : Tanggal 4 Desember 2015 Rp150.000.000.000
: Dated November 23, 2015 Rp100,000,000,000 : Dated December 10, 2015 Rp150,000,000,000 : Dated December 04, 2015 Rp150,000,000,000
Settlement
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perjanjian kredit
Loan agreement
Plafond Jangka waktu Tujuan Tingkat bunga Provisi kredit Jaminan Penarikan
: Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/206/KMK/12 Akta Nomor 40, Addendum III (Ketiga), tanggal 26 September 2012 : Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah)
: Working Capital Credit Agreement No. CRO.KP/206/ KMK/12 Deed Number 40, Addendum III (Third), dated September 26, 2012 : Rp150,000,000,000 (one hundred and fifty billion rupiah) : March 17, 2015 until March 16, 2016 : Daily working capital
Limit
: 17 Maret 2015 sampai dengan 16 Maret 2016 : Modal kerja Debitur untuk memenuhi kebutuhan dana transaksi harian : 11% per tahun : 0,25% per tahun dari besarnya plafond. : Clean basis : Tanggal 9 Juni 2015 Rp150.000.000.000
Period Purposes Interest rate Provision
: 11% per annum : 0.25% per annum of the limit provided : Clean basis : Dated Juni 9, 2015 Rp150,000,000,000
Collateral Withdrawal
21. PINJAMAN JANGKA PANJANG
21. LONG-TERM LOANS
Pinjaman Bank
Bank Loan 2015
2014
2013
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
325.000.000.000 150.000.000.000 -
115.000.000.000 -
80.000.000.000 -
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
Total pinjaman bank
475.000.000.000
115.000.000.000
80.000.000.000
Total bank loan
Pinjaman jangka pendek
400.000.000.000
-
-
Short term loan
Dikurangi bagian utang yang jatuh tempo dalam satu tahun
30.000.000.000
40.000.000.000
20.000.000.000
Less current maturities
Pinjaman bank jangka panjang bersih setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
45.000.000.000
75.000.000.000
60.000.000.000
Long term bank loan - net of current maturities
Utang Pembiayaan Konsumen
Consumer Financing Liabilities 2015
PT Bank International Indonesia Tbk PT Astra Sedaya Finance
2014
2013
4.134.803.695 84.362.596
8.359.549.994 123.229.207
12.104.917.861 -
4.219.166.291
8.482.779.201
12.104.917.861
PT Bank International Indonesia Tbk PT Astra Sedaya Finance
75
365
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
21. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)
21. LONG-TERM LOANS (continued)
2015 Dikurangi bagian utang yang jatuh tempo dalam satu tahun Utang pembiayaan konsumen bersih setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
2014
4.185.683.695
2013
4.264.322.054
33.482.596
4.218.457.147
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Less current maturities
8.335.149.897
Consumer financing liabilities-net of current maturities
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Perjanjian kredit : Akta Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., nomor 62 tanggal 29 Oktober 2012 Plafond : Rp150.000.000.000 (Seratus lima puluh milyar rupiah) Jangka waktu : 20 Juni 2012 sampai dengan 19 Juni 2019 Tujuan : Pembiayaan belanja modal Perseroan Tingkat bunga : 10% per tahun Provisi kredit : 0,5% per tahun dari besarnya plafond Jaminan : Clean basis Penarikan : Tanggal 21 Desember 2012 Rp100.000.000.000 Pembayaran : Pokok dibayarkan secara angsuran 6 (enam) bulanan dengan angsuran sebesar Rp10.000.000.000 tiap semester Penarikan : Tanggal 13 Februari 2014 Rp50.000.000.000 Pembayaran : Pokok dibayarkan secara angsuran 6 (enam) bulanan dengan angsunran sebesar Rp5.000.000.000 tiap semester
Loan agreement Limit Period Purpose Interest rate Credit provision Collaterals Withdrawal Payment
Withdrawal Payment
22. LIABILITAS IMBALAN KERJA
: Akta Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn. nomor 62, dated October 29, 2012 : Rp150,000,000,000 (one fifty billion rupiah) : June 20, 2012 until June 19, 2019 : To finance Company’s capital expenditure. : 10% per annum : 0.5% per annum of amount of the limits provided : Clean basis : Dated December 21, 2012 Rp100,000,000,000 : Principal paid 6 (six) monthly installments amounting to Rp10,000,000,000 for each installment : Dated February 13, 2014 Rp50,000,000,000 : Principal paid 6 (six) monthly installments amounting to Rp5,000,000,000 for each installment
22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY
Saldo liabilitas imbalan kerja kepada karyawan atas jasa yang telah diberikan sesuai PSAK No. 24 (Revisi 2013) per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 2015
366
3.769.767.964
The details of employee benefits liability for employee services provided in accordance with PSAK No. 24 (Revised 2013) as of December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows: 2014
2013
Perseroan Entitas Anak
721.583.636.019 1.550.008.437
625.709.034.770 913.915.360
1.088.900.559.172 783.816.731
Company Subsidiaries
Total
723.133.644.456
626.622.950.130
1.089.684.375.903
Total
76
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)
22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)
Liabilitas imbalan kerja per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah dihitung oleh aktuaris independen PT Gemma Mulia Inditama yang dituangkan dalam Laporan Valuasi untuk PT Pos Indonesia (Persero) per 31 Desember 2015 nomor 4052/PSAK-GMI/I/16 tanggal 27 Januari 2016, per 31 Desember 2014 nomor 419/PSAK-GMI/I/15 tanggal 2 Januari 2015 dan per 31 Desember 2013 nomor 4900/PSAK-GMI/I/14 tanggal 16 Januari 2014.
Employee benefits liability of as of December 31, 2015, 2014 and 2013 have been calculated by PT Gemma Mulia, an independent actuary, as outlined in the Valuation Report for PT Pos Indonesia (Persero) as of December 31, 2015 No. 4052/PSAK-GMI/I/16 dated January 27, 2016, as of December 31, 2014 No. 419/PSAK-GMI/I/15 dated January 2, 2015 for 2014 as of December 31, 2013 No. 4900/PSAK-GMI/I/14 dated January 16, 2014 for December 31, 2013.
Imbalan kerja untuk tahun berjalan dicerminkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian liabilitas imbalan kerja per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:
The details of employee benefits for the current year reflected in the consolidated statements of profot loss and comprehensive income and consolidated statements of financial position as of December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:
a.
a.
Pesangon Mutasi liabilitas yang diakui adalah sebagai berikut:
Severance The movements in the employee benefits liability are as follows:
2015
2014
2013
Saldo awal Beban tahun berjalan Pembayaran manfaat selama tahun berjalan (Keuntungan) Kerugian aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lain
381.883.277.583 86.262.821.972
816.413.798.723 103.691.498.588
332.250.215.536 87.461.198.607
Beginning balance Provision during the year
(52.674.981.352)
(74.051.092.782)
(42.595.902.815)
Payment during the year
54.685.347.961
(464.170.926.946)
816.413.798.723
(Gain) Loss of actuarial recognized on Other comprehensive income
Liabilitas imbalan kerja
470.156.466.164
381.883.277.583
1.193.529.310.051
Employee benefits liability
Jumlah yang dibebankan adalah sebagai berikut: 2015 Diakui pada laba / rugi Biaya jasa kini Beban bunga Harapan dari hasil investasi Total
Total expenses charged are as follows: 2014
2013
50.585.951.459 93.201.393.866 (57.524.523.353)
44.633.155.832 115.351.193.034 (56.292.850.278)
60.881.181.364 72.084.216.783 (45.504.199.540)
Recognize on profit / loss Current service cost Interest cost Estimated return on investment
86.262.821.972
103.691.498.588
87.461.198.607
Total
Diakui pada penghasilan komprehensif lain (Keuntungan) Kerugian aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lain
54.685.347.961
(464.170.926.946)
816.413.798.723
(Gain) Loss of actuarial recognized on Other comprehensive income
Total
54.685.347.961
(464.170.926.946)
816.413.798.723
Total
Recognize on other comprehensive income
77
367
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)
22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)
a. Pesangon (lanjutan)
a. Severance (continued)
Jumlah untuk tahun berjalan dan tiga tahun sebelumnya adalah sebagai berikut: 2015 Nilai kini liabilitas imbalan pasti Nilai wajar aset program
Amounts for the current and previous three annual periods are as follows: 2014
1.173.557.681.654
2013
923.271.664.245
Present value of defined benefit obligation
(625.476.114.205)
(568.802.494.255)
Fair value of plan assets
838.632.753.177
354.469.169.990
1.035.571.042.956
1.464.108.867.382
(703.401.215.490)
(653.687.765.374)
470.156.466.164
381.883.277.582
Aset program
Plan assets
Kategori-kategori utama dari aset program dalam persentase dari nilai wajar dari jumlah aset adalah sebagai berikut:
The major categories of plan assets as a percentage of the fair value of the total assets are as follows:
2015 Instrumen ekuitas Instrument utang Properti Lain-lain Total
2014
2013
320.272.047.690 792.654.071.527 69.842.000.000 183.117.722.552
23,4% 58,0% 5,1% 13,4%
332.402.308.850 778.944.540.465 69.842.000.000 234.753.557.612
23,5% 55% 4,9% 16,6%
261.469.815.930 765.985.664.884 69.547.000.000 172.428.783.127
20,6% 60,3% 5,5% 13,6%
Equity instrument Debt instrument Property Others
1.365.885.841.769
100,0%
1.415.942.406.927
100,0%
1.269.431.263.941
100,0%
Total
b. Cuti Besar
b. Leaves
Mutasi liabilitas yang diakui adalah sebagai berikut:
The movements in the employee benefits liability are as follows:
2015 Saldo awal tahun Beban imbalan kerja Pembayaran manfaat Saldo akhir tahun
2014
94.906.588.185 69.802.301.208 (69.484.709.436)
86.103.283.898 67.232.899.388 (58.429.595.101)
95.224.179.957
94.906.588.185
Liabilitas imbalan kerja diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut: 2015
2013 91.258.799.796 49.343.658.583 (54.499.174.481)
Beginning balance Employee benefits expense Benefits paid
86.103.283.898
Ending balance
Employee benefits liability recognized in consolidated statement of financial position are as follows: 2014
2013
Biaya jasa kini Beban bunga Amortisasi biaya jasa lalu Penyesuaian aktuaria
32.989.122.524 8.351.779.760 28.461.398.924 -
32.637.471.808 7.749.295.551 16.356.554.179 10.489.577.850
32.493.946.191 7.300.703.984 9.549.008.409
Total beban imbalan kerja
69.802.301.208
67.232.899.388
49.343.658.584
Liabilitas imbalan kerja diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut: 2015 Nilai kini liabilitas imbalan kerja
368
2012
95.224.179.957
Current service cost Interest cost Amortization of past service cost Actuarial adjustment Total employee benefit expenses
Employee benefits liability recognized in consolidated statement of financial position are as follows: 2014 94.906.588.185
78
2013 86.103.283.898
Present value of defined benefit obligation
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)
22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)
c.
Tunjangan Pangan Perbaikan Penghasilan
dan
Tunjangan
c.
Mutasi liabilitas yang diakui adalah sebagai berikut:
Allowance of Food Earnings Improvement
and
Allowances
The movements in the employee benefits liability are as follows:
2015
2014
2013
Saldo awal tahun Beban imbalan kerja Pembayaran manfaat (Keuntungan) Kerugian aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lain
148.919.169.002 19.292.474.211 (20.638.800.000)
164.164.522.097 20.451.046.147 (20.103.700.000)
170.807.613.781 20.042.099.978 (20.368.640.000)
Beginning balance Employee benefits expense Benefits paid
8.630.146.685
(15.592.699.242)
(6.316.551.662)
(Gain) Loss of actuarial recognized on other comprehensive income
Saldo akhir tahun
156.202.989.898
148.919.169.002
164.164.522.097
Ending balance
Jumlah yang dibebankan adalah sebagai berikut:
Total expenses charged are as follows:
2015
2014
2013
Biaya jasa kini Biaya bunga
5.889.749.001 13.402.725.210
5.676.239.158 14.774.806.989
6.377.490.875 13.664.609.103
Current service cost Interest cost
Total biaya imbalan jasa kerja
19.292.474.211
20.451.046.147
20.042.099.978
Total employee benefit expenses
Diakui pada penghasilan komprehensif lain (Keuntungan) Kerugian aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lain
8.630.146.685
(15.592.699.242)
(6.316.551.662)
(Gain) Loss of actuarial recognized on Other comprehensive income
Jumlah
8.630.146.685
(15.592.699.242)
(6.316.551.662)
Total
Recognize on other comprehensive income
Liabilitas imbalan kerja diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut: 2015 Nilai kini liabilitas imbalan kerja
156.202.989.898
Employee benefits liability recognized in consolidated statement of financial position are as follows: 2014
148.919.169.001
Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut: 2015 Tingkat kenaikan gaji Tingkat bunga/diskonto Usia pensiun normal Tingkat pengunduran diri Tingkat cacat Tingkat mortalita
2013 164.164.522.097
Present value of employee benefits liability
The principal assumptions used in determining employee benefits liability are as follows: 2014
7% 6% 8,8% 9% 56 tahun/year 56 tahun/year 10% 10% 1% 1% Tabel Mortalita Indonesia 2011
79
2013 6% 8% 56 tahun/year 10% 1%
Salary growth rate Interest/discount rate Normal retirement age Resignation rate Invalid rate Mortality rate
369
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)
22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)
c.
Tunjangan Pangan dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (lanjutan)
c.
Dasar penetapan tingkat diskonto dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
The factors considered in determining the charge in discount rate are as follows:
1. Kelangsungan usaha Perseroan.
1. The going concern of the Company.
2. Pengembangan terhadap aset program pada Dana Pensiun Pos Indonesia diharapkan berada diatas 10%, sebagaimana tingkat bunga aktuaria yang dipergunakan pada Dana Pensiun Pos Indonesia saat ini adalah 10%.
2. Development of the assets in the Pension Fund program of Pos Indonesia was expected to be over 10%, as an actuarial interest rate on Dana Pensiun Pos Indonesia is 10%.
3. Informasi yang diperoleh dari PT Pos Indonesia (Persero) tentang imbal hasil investasi yang telah dilakukan selama ini.
3. Information obtained from PT Pos Indonesia (Persero) about the yield of investments that have been made so far.
Liabilitas Imbalan Kerja PT Bhakti Wasantara Net
Employee Benefits Wasantara Net
Liabilitas imbalan kerja PT Bhakti Wasantara Net per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah dihitung oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria yang dituangkan dalam Laporan Valuasi Liabilitas Imbalan Kerja untuk PT Bhakti Wasantara Net per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Nomor 2866/AIS/LA/02/2015 tanggal 12 Februari 2015.
Employee benefits liability of PT Bhakti Wasantara Net as of December 31, 2015, 2014 and 2013 have been calculated by PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria, an independent actuary, as outlined in the Actuarial Valuation Report as of December 31, 2015, 2014 and 2013 No. 2866/AIS/LA/02/2015 dated February 12, 2015.
2015 Saldo liabilitas awal tahun Beban tahun berjalan Pembayaran pesangon (Keuntungan) Kerugian aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lain Saldo liabilitas akhir tahun
2014
Diakui pada laba / rugi Biaya jasa kini Biaya bunga Amortisasi biaya jasa lalu Jumlah
Liability
of
PT
Bhakti
2013
913.915.361 154.382.464 -
783.816.731 137.151.209 (18.470.000)
1.018.820.404 227.416.882 -
Beginning balance Current year charge Payment of retirement
10.107.417
11.417.421
(462.420.555)
(Gain) Loss of actuarial recognized on Other comprehensive income
1.078.405.242
913.915.361
783.816.731
Ending balance
Jumlah yang dibebankan adalah sebagai berikut:
370
Allowance of Food and Allowances Earnings Improvement (continued)
Total expenses charged are as follows:
2015
2014
2013
76.699.658 77.682.806 -
66.607.703 70.543.506 -
61.561.244 97.817.288 68.038.350
154.382.464
137.151.209
227.416.882
Recognize on profit / loss Current service cost Interest cost Amortization of past service cost Total
Diakui pada penghasilan komprehensif lain (Keuntungan) Kerugian aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lain
10.107.417
11.417.421
(462.420.555)
(Gain) Loss of actuarial recognized on Other comprehensive income
Jumlah
10.107.417
11.417.421
(462.420.555)
Total
Recognize on other comprehensive income
80
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)
22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)
Liabilitas Imbalan Kerja PT Bhakti Wasantara Net (lanjutan) 2015 Nilai kini liabilitas imbalan kerja
1.078.405.242
Employee Benefits Liability of PT Bhakti Wasantara Net (continued) 2014
2013
913.915.361
783.816.731
Asumsi dasar yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, rinciannya adalah sebagai berikut: 2015 Tingkat kenaikan gaji Tingkat bunga/diskon Tabel mortalita Usia pensiun normal Tingkat pengunduran diri Tingkat cacat
8% 9.06% TMI-2011 55 tahun/years 10% 1%
Present value of defined benefit obligation
The basic assumptions used by an independent actuary in determining employee benefits liability as of December 31, 2015, 2014 and 2013, are as follows: 2014
2013
8% 8.5% TMI-2011 55 tahun/years 10% 1%
8% 9% TMI-III 55 tahun/years 10% 1%
Salary growth rate Interest/discount rate Mortality table Normal retirement age Resignation rate Invalid rate
Liabilitas Imbalan Kerja PT Pos Properti Indonesia
Employee Benefits Liability of PT Pos Properti Indonesia
PPI membuat cadangan liabilitas imbalan kerja untuk karyawan pengkaryaan yang telah bekerja minimal 6 bulan di PPI. Tidak terdapat pendanaan sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja. Total liabilitas imbalan kerja sampai dengan tahun 2015 adalah Rp471.603.195.
PPI provides provision employee benefit liability for employee that bad provide service to PPI for 6 months. No funding has been made to this liabilities employee benefit liability. Total employee benefit liability as of 2015 amounting Rp471,603,195.
23. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA
23. OTHER LONG - TERM LIABILITIES
Saldo ini merupakan utang kepada pemegang saham non pengendali PT Bhakti Wasantara Net yang terdiri dari: 2015 Utang: PT Quantum Aksesindo Nusantara Utang subordinat: PT Quantum Aksesindo Nusantara Total
This is a payable balance to non-controlling shareholders of PT Bhakti Wasantara Net consists of: 2014
2013 Loan:
13.097.954.061
13.097.954.061
13.097.954.061
PT Quantum Aksesindo Nusantara Subordinate loan:
9.607.843.137
9.607.843.137
9.607.843.137
22.705.797.198
22.705.797.198
22.705.797.198
Utang kepada PT Quantum Aksesindo Nusantara (PT QAN) merupakan pinjaman dana yang diperoleh dari pemegang saham dan digunakan untuk pembayaran utang PT Bhakti Wasantara Net kepada pihak ketiga.
PT Quantum Aksesindo Nusantara Total
Loan to PT Quantum Aksesindo Nusantara (PT QAN) is a loan obtained from stockholders and used for payments of PT Bhakti Wasantara Net’s payable to third parties.
81
371
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
23. LIABILITAS (lanjutan)
JANGKA
PANJANG
LAINNYA
23. OTHER LONG - TERM LIABILITIES (continued)
Utang Subordinat merupakan setoran pemegang saham ke kas PT Bhakti Wasantara Net. Keputusan pemegang saham yang berkekuatan sama dengan RUPS tanggal 15 Oktober 2003, menetapkan bahwa setoran tersebut dibukukan sebagai pinjaman modal kerja yang dapat dikonversikan menjadi kepemilikan atas saham PT Bhakti Wasantara Net dari masing-masing pemegang saham, apabila seluruh izin yang diperlukan untuk hal tersebut telah diperoleh. Sampai dengan saat ini, izin yang diperlukan oleh Perseroan dari Menteri Negara BUMN untuk melakukan konversi utang subordinat menjadi modal saham belum diperoleh, sehingga transaksi ini belum dapat dilakukan.
Sub-ordinate loan is a cash deposit of the stockholders of PT Bhakti Wasantara Net. Binding decision of the stockholders at the AGM on October 15, 2003, determined that the deposit is recorded as working capital loans that may be converted into ownership of the shares of PT Bhakti Wasantara Net from their respective stockholders, if all necessary permits have been obtained for this. Up to this time, permits are required by the Company from the Minister of State Enterprises to perform the sub-ordinate loan conversion to equity shares have not been obtained, so that the transaction could not be done.
24. MODAL SAHAM DAN KEPENTINGAN NON PENGENDALI a.
24. CAPITAL STOCK AND NON-CONTROLLING INTEREST
Modal saham
a.
Berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH., M.Kn., No.164 tanggal 15 Agustus 2008, susunan pemilikan saham Perseroan adalah Negara Republik Indonesia, sebanyak 425.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp425.000.000.000.
Based on Notarial Deed No.164 of Sutjipto, SH., M.Kn., dated August 15, 2008, the shareholding of the Company is fully owned by the Republic of Indonesia with 425,000 shares or Rp425,000,000,000.
Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn., No. 3 tanggal 3 Januari 2013, para pemegang saham mengambil keputusan sebagai berikut:
Based on Notarial Deed Aryanti Artisari, SH., M.Kn., No. 3 dated January 3, 2013, shareholders took decision as follows:
1.
Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 30.023 saham, masing-masing saham dengan nilai Rp1.000.000 sehingga seluruhnya seharga Rp30.023.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
1. Approving expenses/shares placement that is still in deposits amounted 30,023 of shares, each share has the value of Rp1,000,000, thereby the total amount will be Rp30,023,000,000 which all part taken by the Government of Republic Indonesia.
2.
Penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam saham Perseroan sebesar Rp30.023.000.000 dengan cara sebagai berikut:
2. Increase in the Government of Republic of Indonesia capital to the Company, amounted Rp30,023,000,000 as follow:
-
-
372
Share Capital
Sebesar Rp30.022.899.470 yang berasal dari pengalihan barang milik Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2012
-
Sebesar Rp100.530 yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2011.
-
82
Amounted to Rp30,022,899,470 that originated from the transfer of goods owned by the state as stated in Government Regulation No. 67 year 2012 Amounted to Rp100,530 that originated from part of the capitalization of Company’s allowance until book year 2011.
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
24. MODAL SAHAM DAN KEPENTINGAN NON PENGENDALI (lanjutan)
24. CAPITAL STOCK AND NON-CONTROLLING INTEREST (continued)
a.
a.
Modal saham (lanjutan)
Share Capital (continued)
3. Peningkatan modal ditempatkan/ disetor Perseroan yang semula Rp425.000.000.000 menjadi sebesar Rp455.023.000.000. b.
3. Increase in the company’s paid up capital, from Rp425,000,000,000 Rp455,023,000,000.
Kepentingan non pengendali
b.
to
Non-controlling interest
31 Des. 2015/Dec. 31, 2015
Entitas Anak
Saldo 1 Januari 2015/Balance January 1, 2015
Bagian atas laba Penghasilan (rugi) neto/ komprehensif lain/ Saldo/Balance Share in net Other comprehensive 31 Des. 2015/ profit (loss) income Dec. 31, 2015
Subsidiaries
PT Bhakti Wasantara Net PT Pos Logistik Indonesia
(31.373.236.838) 523.016.771
223.622.181 7.688.037
(3.714.477) -
(31.153.329.134) 530.704.808
PT Bhakti Wasantara Net PT Pos Logistik Indonesia
Total
(30.850.220.067)
231.310.218
(3.714.477)
(30.622.624.326)
Total
31 Des. 2014/Dec. 31, 2014
Entitas Anak
Saldo 1 Januari 2014/Balance January 1, 2014
Bagian atas laba Penghasilan (rugi) neto/ komprehensif lain/ Saldo/Balance Share in net Other comprehensive 31 Des. 2014/ profit (loss) income Dec. 31, 2014
Subsidiaries
PT Bhakti Wasantara Net PT Pos Logistik Indonesia
(29.675.994.581) 543.340.827
(1.693.046.355) (20.324.056)
(4.195.902) -
(31.373.236.838) 523.016.771
PT Bhakti Wasantara Net PT Pos Logistik Indonesia
Total
(29.132.653.754)
(1.713.370.411)
(4.195.902)
(30.850.220.067)
Total
31 Des. 2013/Dec. 31, 2013
Entitas Anak
Saldo 1 Januari 2013/Balance January 1, 2013
Bagian atas laba Penghasilan (rugi) neto/ komprehensif lain/ Saldo/Balance Share in net Other comprehensive 31 Des. 2013/ profit (loss) income Dec. 31, 2013
Subsidiaries
PT Bhakti Wasantara Net PT Pos Logistik Indonesia
(30.149.401.102) 520.384.412
303.466.967 22.956.415
169.939.554 -
(29.675.994.581) 543.340.827
PT Bhakti Wasantara Net PT Pos Logistik Indonesia
Total
(29.629.016.690)
326.423.382
169.939.554
(29.132.653.754)
Total
25. PENDAPATAN BERSIH
25. NET REVENUES
Rincian pendapatan sebagai berikut:
This account consists of: 2015
2014
Suratpos dan paketpos Jasa keuangan Ritel Logistik Properti Filateli Teknologi informasi
2.712.893.757.366 1.302.781.667.431 258.010.350.644 216.736.143.091 63.757.391.223 23.394.048.971 958.889.590
2.462.453.209.125 1.417.350.325.109 203.888.237.853 202.421.559.219 58.641.611.732 23.005.802.763 512.003.637
Postal mails and parcel Financial services Retail Logistics Property Philately Technology information
Total
4.578.532.248.316
4.368.272.749.438
Total
Potongan pendapatan Total
(9.960.363.176) 4.568.571.885.140
83
(7.722.403.750) 4.360.550.345.688
Sales discount Total
373
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
26. BEBAN POKOK LAYANAN
26. COST OF SERVICE
Rincian beban pokok layanan sebagai berikut:
This account consists of:
2015
2014
Suratpos dan paketpos Jasa keuangan Ritel Logistik Properti Filateli Teknologi informasi
2.193.704.339.946 548.206.627.071 248.150.171.774 363.585.394.166 94.376.561.967 64.013.969.234 57.447.489.042
2.145.816.994.619 510.370.557.351 185.166.630.195 246.754.887.276 84.188.278.282 58.329.887.067 55.122.630.022
Postal mails and parcel Financial services Retail Logistics Property Philately Technology information
Total
3.569.484.553.200
3.285.749.864.812
Total
27. BEBAN USAHA
27. OPERATING EXPENSES
Rincian beban usaha sebagai berikut:
This account consists of: 2015
2014
Beban pemasaran Bisnis suratpos dan paketpos Bisnis jasa keuangan Bisnis ritel Bisnis logistik Bisnis filateli Bisnis properti
40.559.006.851 28.864.275.345 5.894.883.836 2.046.045.356 3.487.103.660 744.717.219
46.720.280.146 38.227.999.389 4.028.657.975 1.733.479.738 2.632.875.351 309.449.055
Sub total
81.596.032.267
93.652.741.654
Sub total
Umum dan administrasi Pegawai Penyusutan dan amortisasi Umum Operasi Administrasi
652.474.334.101 126.463.984.463 92.205.426.698 14.415.545.611 18.537.246.037
505.051.219.595 121.272.463.483 87.443.584.595 5.171.348.636 20.216.220.409
General and administrative Employees Depreciation and amortization General Operations Administration
Sub total
904.096.536.910
739.154.836.718
Sub total
Total
985.692.569.177
832.807.578.372
Total
28. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
28. OTHER INCOME (CHARGES) 2015
374
Marketing Postal mails and parcel Financial services Retail Logistics Philately Property
2014
Pendapatan lain-lain Pendapatan aset tetap Lainnya
10.195.602.462 34.503.558.987
5.698.695.129 36.724.750.372
Other income Fixed assets income Others
Total pendapatan lain-lain
44.699.161.449
42.423.445.501
Total other income
Beban lain-lain Denda pajak Kerugian aset tetap Sumbangan bencana alam Lain-lain
(7.483.932.810) (5.716.423) (131.354.398) (9.590.137.741)
(17.874.438.677) (54.172.885) (328.260.000) (666.154.116)
Other charges Tax penalty Fixed assets loss Donation for disaster Others
Total beban lain-lain
(17.211.141.372)
(18.923.025.678)
Total other charges
Total - bersih
27.488.020.077
23.500.419.823
84
Total - net
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
29. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI
29. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Rincian akun dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:
The details of transactions with related parties are as follows:
a. Pihak berelasi dengan Pemerintah
a.
Persentase terhadap jumlah aset / liabilitas /
Saldo / Amount 2015 Bank (Catatan 5) Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Mandiri Taspen Pos PT Bank Bukopin Tbk
Percentages of total assets / liabilities
2014
2015
505.016.089.842
683.872.779.707
220.164.597.117
314.283.445.749
213.453.726.628
210.238.529.387
182.871.761.684
277.588.622.827
41.981.001.047
45.792.250.856
10.005.421.842 551.626.973
792.031.700
26.836.112.354
7.107.115.272
923.325.422
4.885.986.150
Euro Eropa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
9.293.218.567
14.473.250.045
GBP Inggris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
29.094.363
1.418.862.684
Dolar Singapura PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
1.670.162.955
1.609.796.036
Franc Swis PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
1.880.031.452
70.848.351
1.214.676.170.246
1.562.133.518.764
40.000.000.000
-
40.000.000.000
-
Dolar AS PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Deposito on-call rupiah PT Bank Mandiri Taspen Pos
Government related parties
85
2014
9,74%
13,60%
4,25%
6,24%
4,12%
4,17%
3,53%
5,51%
0,81%
0,91%
0,19% 0,01%
0,02%
Banks (Note 5) Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Mandiri Taspen Pos PT Bank Bukopin Tbk
0,52%
0,14%
0,02%
0,10%
US Dollar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
0,29%
Europe Euro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
0,03%
England GBP PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
0,03%
Singapore Dollar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
0,04%
0,01%
Swiss CHF PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
23,45%
31,05%
0,18%
0,01%
0,03%
0,77%
0,00%
0,77%
0,00%
Deposit on-call - Rupiah PT Bank Rakyat (Persero) Tbk
375
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
29. SIFAT DAN TRANSAKSI BERELASI (lanjutan)
HUBUNGAN
29. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)
a. Pihak berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)
a.
Persentase terhadap jumlah aset / liabilitas /
Saldo / Amount 2015 Deposito berjangka Rupiah PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk PT Bank Bukopin Tbk
Percentages of total assets / liabilities
2014
2015
7.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
28.000.000.000
27.000.000.000
12.677.072.970
34.000.000.000
-
73.000.000.000
50.677.072.970
-
24.000.000.000
-
2.000.000.000
-
26.000.000.000
Dolar AS PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2014
0,14%
0,20%
0,10%
0,56%
0,52%
0,25%
0,66%
0,00%
1,42%
1,01%
-
0,48%
-
0,04%
-
0,52%
Time deposits Rupiah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Bukopin Tbk
US Dollar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Saldo piutang usaha kepada pihak berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar Rp66.261.362.345 dan Rp56.239.567.132 atau 1,32% dan 1,01% dari jumlah aset konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.
The balance of trade receivables Government related parties amounted to Rp66,261,362,345 and Rp56,239,567,132 or 1.32% and 1.01% from total consolidated assets as of December 31, 2014 and 2013.
Ikhtisar sifat hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi adalah sebagai berikut:
Summary of nature and transactions with related parties, are as follows:
Hubungan Berelasi/ Related Party
Sifat Hubungan Berelasi/ Nature of Relationship
Jenis Transaksi/ Type of Transactions
PT Taspen (Persero)
Sepengendali/Under common control
PT Asabri
Sepengendali/Under common control
Dapenpos PT Pertamina (Persero) PT Pegadaian (Persero) Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Inkopabri Legiun Veteran Republik Indonesia
Asosiasi/Associate Sepengendali/Under common control Sepengendali/Under common control
Penyaluran dana/ Fund distribution Penyaluran dana/ Fund distribution SOPP SOPP SOPP
Sepengendali/Under common control Sepengendali/Under common control Sepengendali/Under common control Sepengendali/ Under common control Sepengendali/ Under common control
SOPP SOPP SOPP SOPP SOPP
86
376
Government related parties (continued)
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
29. SIFAT DAN TRANSAKSI BERELASI (lanjutan)
29. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)
HUBUNGAN
a. Pihak berelasi dengan Pemerintah (lanjutan) Hubungan Berelasi/ Related Party
a. Government related parties (continued) Sifat Hubungan Berelasi/ Nature of Relationship
Jenis Transaksi/ Type of Transactions
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) PT PLN (Persero) Direktorat Jenderal Bea Cukai Direktorat Jenderal Pajak
Sepengendali/ Under common Sepengendali/ Under common Sepengendali/ Under common Sepengendali/ Under common Sepengendali/ Under common
Departemen Sosial
Sepengendali/Under common control
PT Bank Mandiri Taspen Pos
Entitas Asosiasi/Associate Entity
Jumlah imbalan (penghasilan) berupa gaji, honorarium dan tunjangan dibayarkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2015 masing-masing sebesar Rp10.234.160.140 dan 5.914.030.513, pada tahun 2014 masingmasing sebesar Rp11.179.651.082 dan Rp5.515.820.883 dan pada tahun 2013 masing-masing sebesar Rp10.717.712.722 dan Rp4.640.741.607.
SOPP SOPP SOPP SOPP SOPP, penjualan materai, jasa pos/SOPP, sales of stamp and postal services Penyaluran dana/ Fund distribution Investasi/Investment
Amount of employee costs in the form of salaries, honorarium and allowances paid to the Company and Subsidiaries’ Directors and Commissioners in 2015 amounted to Rp10,234,160,140 dan 5,914,030,513 , 2014 amounted to Rp11,179,651,082 and Rp5,515,820,883 and Rp10,717,712,722 and Rp4,640,741,607 in 2013, respectively.
30. PERJANJIAN PENTING
30. SIGNIFICANT AGREEMENTS
Perusahaan mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut: Mitra/ Partners
control control control control control
The Company has the following significant agreements:
Nomor perjanjian/ Agreements no.
Perjanjian/ Agreements
Jangka waktu/Terms Awal/Start Akhir/End
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
PKS.216/DIRUT/1214
Penerimaan pembayaran angsuran secara online/Online Installment payment receipt
18 Desember 2014/ December 18, 2014
26 Juli 2016/ July 26, 2016
PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk
PKS.29/DIRUT/0315
Layanan tabungan, produk dan layanan perbankan di Kantor Pos/Saving and Bank services in Post Office
2 Maret 2015/ March 2, 2015
30 November 2016/ November 30, 2016
PT Bussan Auto Finance
PKS.145/DIRUTPOS/0814
Penerimaan pembayaran angsuran secara online/ Online installment payment receipt
28 Agustus 2014/ August 28, 2014
30 Juni 2016/ June 30, 2016
Astra Credit Company
PKS.163/DIRUT/2015
Penerimaan pembayaran angsuran kendaraan bermotor secara online/Online vehicles installment payment receipt
29 Maret 2014/ March 29, 2014
28 Maret 2016/ March 28, 2016
PT Federal International Finance
PKS.27/DIRUT/0215
Penerimaan pembayaran angsuran kredit secara online/Online installment payment receipt
25 Februari 2015/ Februari 25, 2015
10 Juni 2016/ June 10, 2016
87
377
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30. PERJANJIAN PENTING (lanjutan) Mitra/ Partners PT Central Santosa Finance
PT Indomobil Finance Indonesia
378
30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)
Nomor perjanjian/ Agreements no. PKS.46/DIRUTPOS/2014
PKS.83 / DIRUTPOS / 0514
PT Sarana Yukti Bandhana
PKS.82/DIRUTPOS/2014
PT Financia Multi Finance
PKS.40/DIRUT/0315
PT AEON Credit Service Indonesia
PKS.14/DIRUT/0115
PT Summit Oto Finance
PKS.88/DIRUT/0515
PT Oto Multiartha
PKS.89/DIRUT/0515
PT Flash Mobile
PKS.168/DIRUTPOS/0914
PT Multindo Auto Finance
PKS.61/DIRUT/0415
Perjanjian/ Agreements
Jangka waktu/Terms Awal/Start Akhir/End
Penerimaan pembayaran angsuran kredit secara online/Online vehicles installment payment receipt
28 Agustus 2014/ August 28, 2014
9 Januari 2016/ January 9, 2016
Penerimaan pembayaran angsuran kredit secara online/Online vehicles installment payment receipt
30 April 2014/ April 30, 2014
22 Februari 2016/ February 22, 2016
Penerimaan pembayaran multi biller melalui Sistem Online Payment Point Pos/ Receipt of instalment of multi biller using online systement Payment Point Pos
30 April 2014/ April 30, 2014
5 Februari 2016/ February 5, 2016
Penerimaan pembayaran angsuran kredit secara online/Online installment payment receipt
15 May 2014/ May 15, 2014
15 May 2016/ May 15, 2016
Penerimaan pembayaran angsuran kredit secara online/Online installment payment receipt
30 Januari 2015/ January 30, 2015
29 Januari 2017/ January 30, 2017
Penerimaan pembayaran angsuran kredit secara online/Online installment payment receipt
27 May 2015/ May 27, 2015
9 Februari 2017/ February 9, 2017
Penerimaan pembayaran angsuran kredit secara online/Online installment payment receipt
10 Februari 2015/ February 10, 2015
9 Februari 2017/ February 9, 2017
Penerimaan pembayaran angsuran kredit secara online/Online installment payment receipt
22 September 2014/ September 22, 2014
21 September 2016/ September 21, 2016
Penerimaan pembayaran angsuran kredit secara online/Online installment payment receipt
1 November 2014/ November 1, 2014
31 Oktober 2016/ October 31,2016
88
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30. PERJANJIAN PENTING (lanjutan) Mitra/ Partners PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
PKS.92/DIRUT/0615
PT Mandiri Tunas Finance
PKS.210/DIRUT/1214
PT Nusa Surya Ciptadana
PKS.212/DIRUT/2014
PT Bank Permata Tbk
PKS.159/DIRUT/2015
PT. ITC Auto Multifinance
PKS.213/DIRUT/2014
PT. Mandala Multifinance, Tbk
30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)
Nomor perjanjian/ Agreements no.
PKS.173/DIRUTPOS/2014
PT. Mega Auto Finance
PKS.125/DIRUT/0815
PT. Mega Central Finance
PKS.126/DIRUT/0815
PT. Artha Prima Finance
PKS.143/DIRUTPOS/0814
PT. Bima Multi Finance
PKS.176/DIRUTPOS/2014
Citibank N. A
PKS.179/DIRUTPOS/2014
Perjanjian/ Agreements
Jangka waktu/Terms Awal/Start Akhir/End
Penerimaan pembayaran angsuran kredit secara online/Online installment payment receipt Penerimaan pembayaran angsuran pembiayaan secara online/Online installment financing
3 Juni 2015/ June 3, 2015
9 Januari 2016/ January 9, 2016
12 Desember 2014/ December 12, 2014
17 Oktober 2016/ October 17, 2016
Penerimaan pembayaran angsuran kredit secara online/Online installment payment receipt
17 Desember 2014/ December 17, 2014
31 Oktober 2016/ October 31, 2016
Penerimaan pembayaran tagihan kartu kredit/ Credit card bill payment
5 Oktober 2015/ October 5, 2015
2 Agustus 2017/ August 2, 2017
Penerimaan pembayaran angsuran secara online/ Online installment payment receipt
17 Desember 2014/ December 17, 2014
23 Juli 2016/ July 23, 2016
Penerimaan pembayaran angsuran kredit secara online/ Online installment payment receipt
24 September 2014/ September 24, 2014
11 Mei 2016/ May 11, 2016
Penerimaan pembayaran angsuran secara online/ Online installment payment receipt
31 Januari 2015/ January 31, 2015
31 Januari 2017/ January 31, 2017
Penerimaan pembayaran angsuran secara online/ Online installment payment receipt
31 Januari 2015/ January 31, 2015
31 Januari 2017/ January 31, 2017
Penerimaan pembayaran angsuran secara online/ Online installment payment receipt
28 Agustus 2014/ August 28, 2014
8 Juli 2016/ July 8, 2016
Penerimaan pembayaran angsuran kredit secara online/ Online installment payment receipt
25 September 2014/ September 25, 2014
24 September 2016/ September 24, 2016
Penerimaan pembayaran tagihan kartu kredit/ Credit card bill payment
9 Oktober 2014/ October 9, 2014
30 September 2016/ September 30, 2016
89
379
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30. PERJANJIAN PENTING (lanjutan) Mitra/ Partners
380
30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)
Nomor perjanjian/ Agreements no.
PT PLN (Persero)
PKS.187/DIRUT/1014
Western Union Network (Canada) Company
-
PT Bank Central Asia Tbk
PKS.173/DIRUT/1013
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PKS.36/DIRUT/0113
PT Artha Jasa Pembayaran Elektronis
PKS.01/DIRUT/0115
PT. Bank CIMB Niaga Tbk
PKS.54/DIRUT/0315
PT. Bank Syariah Mandiri
PKS.155/DIRUT/1015
Kementerian Sosial RI
PKS.1088/DIRUT/0315
Kementerian Sosial RI
PKS.44/Dirut/0315
Perjanjian/ Agreements
Jangka waktu/Terms Awal/Start Akhir/End
Penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya/ Electricity bill payment and others
31 Oktober 2014/ October 31, 2014
30 November 2017/ November 30, 2017
Jasa transfer uang yang dibawah merek Western Union/Money transfer under Western Union brand
5 Mei 2014/ May 5, 2014
5 Mei 2016/ May 5, 2016
Pemanfaatan layanan weselpos instan/Utilization of Instant Money Order (Weselpos)
26 Oktober 2015/ October 26, 2015
25 Oktober 2017/ October 25, 2017
Pemanfaatan Layanan Weselpos Instan/ Utilization of Instant Money Order (Weselpos)
25 Januari 2015/ January 25, 2015
24 Januari 2017/ January 24, 2017
Layanan Pengiriman Uang
6 Januari 2015/ January 6, 2015
5 Januari 2016/ January 5, 2016
Pemanfaatan Layanan Weselpos Instan/ Utilization of Instant Money Order (Weselpos)
4 April 2015/ April 4, 2015
3 April 2017/ April 3, 2017
Pemanfaatan Layanan Weselpos Instan/ Utilization of Instant Money Order (Weselpos)
12 Oktober 2015/ October 12, 2015
11 Oktober 2017/ October 11, 2017
Penyaluran Dana Bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tahun 2015 Melalui Kantorpos Bayar maupun Komunitas / Fund Distribution Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) year 2015 through Paid pos office and the community
27 Maret 2015/ March 27, 2015
31 Desember 2015/ December 31, 2015
Penyaluran Dana Bantuan Keluarga Sangat Miskin (KSM) 2007-2014 dan Penyaluran Dana Bantuan KSM 2015 Melalui Kantorpos Bayar dan Komunitas / Fund Distribution keluarga Sangat Miskin (KSM) and fund distribution KSM 2015 through Paid pos office and the community
12 Maret 2015/ March 12, 2015
31 Desember 2015/ December 31, 2015
90
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
30. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)
30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)
Mitra/ Partners
Nomor perjanjian/ Agreements no.
Perjanjian/ Agreements
Jangka waktu/Terms Awal/Start Akhir/End
PT ASABRI (PERSERO)
PKS.174/DIRUT/1215
Pembayaran Pensiun Prajurit TNI, Anggota POLRI, PNS KEMHAN, dan PNS POLRI/ Retirement payments of Prajurit TNI, member of POLRI, PNS Kemhan, and PNS POLRI.
2 Desember 2015/ December 2, 2015
9 Oktober 2016/ October 9, 2016
PT TASPEN (PERSERO)
PKS.15/DIRUT/0114
Pelayanan Program TASPEN / Service Program of TASPEN.
30 Januari 2014/ January 30, 2014
29 Januari 2016/ Januari 29, 2016
31. MANAJEMEN RISIKO
31. RISKS MANAGEMENT
Manajemen risiko Perseroan dan Entitas Anak bersifat dinamis dengan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, dan mengembangkan alternatif penanganan risiko atas portofolio instrumen keuangan. Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perseroan dan Entitas mengidentifikasikan risiko-risiko yang dihadapi terkait dengan instrumen keuangan, yaitu risiko pasar (tingkat suku bunga dan nilai tukar), risiko likuiditas, dan risiko kredit. Masing-masing risiko tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
The Company and Subsidiaries’ risk management is dynamic with the purpose to identify, measure, map, and develop alternatives for portfolio risk management of financial instruments. In the implementation of risk management, the Company and Subsidiaries identify the risks faced relating to financial instruments, namely market risk, liquidity risk, and credit risk. Each of these risks can be explained as follows:
a.
a.
Risiko Kredit
Credit Risk
Risiko kredit dalam piutang adalah ketidakpastian pelanggan pos tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan PKS yang ditetapkan. Risiko ini teridentifikasi dari status debitur (pelanggan) dalam posisi bangkrut, kesulitan likuiditas (permintaan penjadualan ulang pembayaran), dan tidak dikenal alamat terakhir.
Credit risk in receivables is due to uncertainty of postal customers who cannot pay their amounts due in accordance with the agreement. These risks are identified from the status of the customer in a position of bankruptcy, difficulty in liquidity (demand for rescheduling of payment), and no last known address.
Perbandingan piutang pendapatan macet dengan piutang pendapatan lancar sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 42,54 % naik sebesar 1,45% tahun 2013 sebesar 41,09%. Walaupun terjadi kenaikan, karena risiko kredit ini sangat tergantung pada kemampuan debitur/mitra, maka alternatif penanganan risiko adalah meningkatkan selektifitas pemberian fasilitas pembayaran kredit kepada Perseroan yang benar-benar bonafide.
Comparison of income receivable jammed with current revenue accounts until December 31, 2014 amounted to 42.54% increased by 1.45% in 2013 of 41.09%. Despite the increasing, because credit risk is highly dependent on the ability of the debtor/partner, then the alternative treatment is to improve the selection of granting credit facilities only to actually bonafide parties.
91
381
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
31. RISKS MANAGEMENT (continued)
a. Risiko Kredit (lanjutan)
a. Credit Risk (continued)
Pada tanggal 31 Desember 2013 eksposur maksimum Entitas Anak terhadap risiko nilai tercatat bersih dari kas bank dan piutang usaha sebagai berikut:
2015, 2014 dan Perseroan dan kredit mendekati yang beredar di dengan rincian
As of December 31, 2015, 2014 and 2013 the maximum the Company and Subsidiaries exposure of the credit risk approximates the net carrying amounts of the outstanding cash in bank and account receivable with details as follows:
2015
2014
Kas dan setara kas Piutang usaha Piutang lainnya
2.721.681.994.646 462.976.551.109 183.976.537.363
2.765.107.547.733 458.245.173.991 209.538.726.105
3.683.962.489.777 480.808.307.685 196.055.107.392
Cash and cash equivalents Trade receivables Other receivables
Total
3.368.635.083.118
3.432.891.447.829
4.360.825.904.854
Total
Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan sesuai dengan peringkat kredit debitur yang pada tanggal 31 Desember 2015:
The following table provides the credit quality and age analysis of the group’s financial assets according to the group’s credit ratings of debtors as of December 31, 2015:
Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ Neither past due nor impaired Kas dan setara kas Piutang usaha Aset lancar lainnyaPiutang lainnya
382
2013
Jatuh tempo tetapi tidak ada penurunan/ Past due but not impaired < 1 tahun/ < 1 year
Telah jatuh tempo dan ada penurunan/ Past due and impaired
Jumlah/ Total
2.721.681.994.646 462.976.551.109
-
-
2.721.681.994.646 462.976.551.109
183.976.537.363
-
-
183.976.537.363
3.368.635.083.118
-
-
3.368.635.083.118
Cash and cash equivalents Trade receivables Other current assetsOther receivables
Kualitas kredit instrumen keuangan dikelola oleh Perseroan dan Entitas Anak menggunakan peringkat kredit internal. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai "masa lalu karena tidak juga terganggu" meliputi instrumen kualitas kredit kelas tinggi karena ada sedikit atau tidak ada sejarah dari default pada kesepakatan berdasarkan surat kuasa, surat jaminan atau promissory note.
The credit quality of financial instruments is managed by the Company and Subsidiaries using internal credit ratings. Financial instruments classified under “neither past due nor impaired” includes high grade credit quality instruments because there was few or no history of default on the agreed terms based on the letter of authorization, letter of guarantee or promissory note.
"Masa lalu jatuh tempo tetapi tidak terganggu" adalah barang-barang dengan sejarah default sering namun jumlahnya karena masih tertagih. Terakhir, "melewati jatuh tempo dan gangguan" adalah mereka yang lama beredar dan telah dilengkapi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang.
“Past due but not impaired” are items with history of frequent default nevertheless the amount due are still collectible. Lastly, “past due and impaired” are those that are long outstanding and has been provided with allowance for impairment loss on receivables.
92
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) a.
31. RISKS MANAGEMENT (continued)
Risiko Kredit (lanjutan)
a.
Manajemen yakin akan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimum dengan membentuk penyisihan penurunan nilai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang berdasarkan data historis kerugian yang ada (Catatan 7). b.
Credit Risk (continued) Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure of credit risk to the Company and Subsidiaries with set sufficient allowance for impairment losses to cover incurred losses arising from uncollectible receivables based on historical loss (Note 7).
Risiko Pasar
b.
Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.
Market Risk Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Company and Subsidiaries are exposed to market risks, in particular, interest rate risk and foreign currency exchange risk.
Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
Foreign Exchange Risk
Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko pasar, risiko pertukaran mata uang asing tertentu.
The Company and Subsidiaries are exposed to market risks, in particular foreign currency exchange risk.
Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar Rupiah sebagai mata uang pelaporan terhadap mata uang asing, terutama Dolar AS, EUR, GBP, SGD, dan CHF.
Foreign currency exchange risk is the risk that arises from the changes of exchange rate of Rupiah as the reporting currency against foreign currencies, especially US Dollar, EUR, GBP, SGD, and CHF currencies.
Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap fluktuasi nilai tukar berasal dari selisih nilai tukar antara Rupiah dan US Dolar.
Foreign currency exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company and Subsidiaries’ exposure to exchange rate fluctuations comes from the exchange rate difference between Rupiah and US Dollar.
Bagian signifikan dari risiko nilai tukar mata uang asing merupakan kontribusi secara tunai dalam mata uang Dolar AS, EUR, GBP, SGD, dan CHF pada kas di bank.
The significant portion of the foreign currency exchange risk is contributed by US Dollar, EUR, GBP, SGD, and CHF denominated cash in banks.
Perseroan dan Entitas Anak memantau fluktuasi nilai tukar asing dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan paling diuntungkan kepada Perseroan dan Entitas Anak pada waktunya. Manajemen saat ini tidak mempertimbangkan kebutuhan untuk masuk ke dalam setiap mata uang forward/swaps.
The Company and Subsidiaries closely monitor the foreign exchange rate fluctuation and market expectation so it can take necessary actions benefited most to the Company and Subsidiaries in due time. The management currently does not consider the necessity to enter into any currency forward/swaps.
93
383
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) b.
31. RISKS MANAGEMENT (continued)
Risiko Pasar (lanjutan)
b.
Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing (lanjutan)
Foreign Exchange Risk (continued)
Risiko nilai tukar adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena fluktuasi nilai tukar. Risiko nilai tukar berdampak langsung pada penerimaan atau kewajiban karena Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan menggunakan valuta asing. Risiko ini sangat jelas tergambar atas transaksi pos internasional baik untuk jasa pos internasional ataupun dalam bidang administrasi pos (UPU). Berbagai kurs valuta asing digunakan terkait dengan counterpart negara masing-masing.
Exchange rate risk is the potential deviation from expected results due to exchange rate fluctuations. Exchange rate risk has a direct impact on revenues or liabilities because the Company and Subsidiaries use foreign currency transactions. This risk is clearly illustrated by the transaction to postal internasional either for the international postal services or in the field of postal administrations (UPU). A variety of foreign exchange rates are used in connection with their respective state counterparts.
Namun pada umumnya risiko nilai tukar dimulai pada saat mengakui transaksi pos internasional yang dimulai dengan kurs SDR. Penempatan dana pada portofolio valas, diyakini mampu untuk memitigasi risiko nilai tukar tersebut.
But in general, exchange rate risk begins at recognition of international postal transactions that began with the SDR exchange rate. Placement of funds in foreign currency portfolio that is believed to be able to mitigate the exchange rate risks.
Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dengan pendapatan sebelum pajak yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:
The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the Rupiah exchange rate against foreign currency, with all other variables held constant, to the Company income before tax for ended December 31, 2015, 2014 and 2013:
Kenaikan (Penurunan) mata uang asing/ Increase (Decrease) foreign currency 31 Desember 2015
384
Market Risk (continued)
Pengaruh pada laba sebelum pajak/ Effect on income before tax
USD
4% - 4%
8.590.034.924 (8.590.034.924)
EUR
4% -4%
371.728.743 (371.728.743)
SGD
4% - 4%
66.806.518 (66.806.518)
GBP
4% - 4%
1.163.775 (1.163.775)
CHF
4% - 4%
75.201.258 (75.201.258)
94
December 31, 2015
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
31. RISKS MANAGEMENT (continued) Kenaikan (Penurunan) mata uang asing/ Increase (Decrease) foreign currency
31 Desember 2014
USD
4% - 4%
9.770.968.218 (9.770.968.218)
EUR
4% -4%
578.930.002 (578.930.002)
SGD
4% - 4%
64.391.841 (64.391.841)
GBP
4% - 4%
56.754.507 (56.754.507)
CHF
4% - 4%
2.833.934 (2.833.934)
Kenaikan (Penurunan) mata uang asing/ Increase (Decrease) foreign currency 31 Desember 2013
Pengaruh pada laba sebelum pajak/ Effect on income before tax
Pengaruh pada laba sebelum pajak/ Effect on income before tax
USD
4% - 4%
10.445.127.464 (10.445.127.464)
EUR
4% -4%
316.791.518 (316.791.518)
SGD
4% - 4%
65.709.759 (65.709.759)
GBP
4% - 4%
58.886.583 (58.886.583)
c. Risiko Likuiditas
December 31, 2014
December 31, 2013
c. Liquidity Risk
Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perseroan dan Entitas Anak tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (cash-in) dan kas keluar (cash-out) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.
Liquidity risk is the risk that the Company and Subsidiaries are unable to meet its obligations when they fall due. The management evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the availability of fund to settle the due obligation. In general, fund needed to settle the current and long-term liabilities is obtained from sales activities to customers.
Tabel dibawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:
The tables below summarize the maturity profile of the Company and Subsidiaries’ financial liabilities based on contractual undiscounted payments at December 31, 2015 and 2014:
95
385
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
31. RISKS MANAGEMENT (continued)
c. Risiko Likuiditas (lanjutan)
c. Liquidity Risk (continued) 2015
Dibawah 1 tahun/ Below over 1 year Liabilitas keuangan Utang usaha Utang pajak Provisi jangka pendek Utang lainnya Pinjaman bank jangka panjang Total Liabilitas Keuangan
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun/ 1 year up to 3 years
Lebih dari 3 tahun/ Over 3 years
Jumlah/ Total Financial liabilities Trade payable Tax payables
2.501.405.746.664 40.656.634.853
-
-
2.501.405.746.664 40.656.634.853
512.560.535.142
-
-
512.560.535.142
Short-term provision Other payables
400.000.000.000
30.000.000.000
45.000.000.000
475.000.000.000
Long-term bank loans
3.454.622.916.659
30.000.000.000
45.000.000.000
3.529.622.916.659
Total Financial Liabilities
2014
Dibawah 1 tahun/ Below over 1 year Liabilitas keuangan Utang usaha Utang pajak Provisi jangka pendek Utang lainnya Pinjaman bank jangka panjang Total Liabilitas Keuangan
386
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun/ 1 year up to 3 years
Lebih dari 3 tahun/ Over 3 years
Jumlah/ Total Financial liabilities Trade payable Tax payables
2.462.636.432.110 35.931.409.152
-
-
2.462.636.432.110 35.931.409.152
104.128.671.116 587.661.520.731
-
-
104.128.671.116 587.661.520.731
Short-term provision Other payables
160.000.000.000
60.000.000.000
45.000.000.000
265.000.000.000
Long-term bank loans
3.350.358.033.109
60.000.000.000
45.000.000.000
3.455.358.033.109
Total Financial Liabilities
Pengelolaan Modal
Capital Management
Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support their business and maximize shareholder value.
Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.
The Company manages their capital structure and make adjustments to it in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares.
96
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
31. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
31. RISKS MANAGEMENT (continued)
c. Risiko Likuiditas (lanjutan)
c. Liquidity Risk (continued)
Kebijakan Perseroan adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat dalam rangka untuk mengamankan akses untuk membiayai dengan biaya yang wajar.
The Company policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.
Tabel dibawah merupakan ringkasan jumlah modal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:
The table below summarizes the total capital considered by the Company as of December 31, 2015 and 2014:
2015
2014
455.023.000.000 719.065.702.026
455.023.000.000 716.848.485.701
1.174.088.702.026
1.171.871.485.701
Modal Saldo laba ditahan
32. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
Capital stock Retained earnings
32. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:
The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:
Nilai wajar dari kas dan setara kas, piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima, piutang layanan usaha, piutang pegawai, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang lainnya, dan pinjaman bank jangka pendek mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
The fair value of cash and cash equivalents, trade receivables, accrued income, account receivable from business services, employee receivables, trade payable, accrued expenses, other payable and short-term bank loan approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these financial instruments.
Nilai wajar dari investasi surat berharga dinilai berdasarkan harga pasar.
Fair value of investment in securities are assessed by market rate.
Nilai wajar dari utang bank mendekati nilai tercatat karena tingkat suku bunganya dinilai ulang secara berkala.
Fair value of bank loans approximately their carrying values largely due to their interest rates are frequently repriced.
Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perseroan yang tercatat dalam laporan keuangan.
The table below is a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company’s financial instrument that are carried in the financial statements.
2015 Nilai Tercatat/ Carrying Value Aset keuangan Pinjaman dan piutang Kas dan setara kas Piutang usaha - bersih Pendapatan yang masih harus diterima Aset lancar lainnya Piutang layanan usaha Piutang pegawai Aset keuangan tersedia untuk dijual Investasi pada surat berharga
2014
Nilai Wajar/ Fair Value
2013
Nilai Tercatat/ Carrying Value
Nilai Wajar/ Fair Value
Nilai Tercatat/ Carrying Value
Nilai Wajar/ Fair Value
2.721.681.994.646 462.976.551.109
2.721.681.994.646 462.976.551.109
2.765.107.547.733 458.245.173.991
2.765.107.547.733 458.245.173.991
3.683.962.489.777 480.808.307.685
3.683.962.489.777 480.808.307.685
Financial assets Loan and receivables Cash and cash equivalent Trade receivables - net
112.102.232.570 267.634.925.497
112.102.232.570 267.634.925.497
100.782.491.549 317.695.570.368
100.782.491.549 317.695.570.368
75.123.728.503 261.223.714.410
75.123.728.503 261.223.714.410
Accrued income Other current assets
101.104.322.739 81.375.753.520
101.104.322.739 81.375.753.520
95.081.668.302 112.939.654.358
95.081.668.302 112.939.654.358
120.706.267.400 73.513.168.008
120.706.267.400 73.513.168.008
Business services Employee receivables Available for sale financial assets
-
-
-
97
-
231.174.769
231.174.769
Investment in securities
387
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
32. NILAI WAJAR (lanjutan)
32. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)
INSTRUMEN KEUANGAN
2015 Nilai Tercatat/ Carrying Value Liabilitas keuangan Liabilitas keuangan dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi Utang usaha Pinjaman bank jangka pendek Provisi jangka pendek Utang lainnya Pinjaman bank jangka panjang
2014
Nilai Wajar/ Fair Value
Nilai Tercatat/ Carrying Value
2013 Nilai Wajar/ Fair Value
Nilai Tercatat/ Carrying Value
Nilai Wajar/ Fair Value Financial liabilities
2.501.405.746.664
2.501.405.746.664
2.462.636.432.110
2.462.636.432.110
3.126.263.071.774
3.126.263.071.774
Financial liabilities measured at amortized cost Trade payables
430.000.000.000
430.000.000.000
190.000.000.000
190.000.000.000
-
-
Short-term bank loans
512.560.535.142
512.560.535.142
104.128.671.116 587.661.520.731
104.128.671.116 587.661.520.731
96.172.160.803 820.884.282.580
96.172.160.803 820.884.282.580
Short-term provision Other payables
45.000.000.000
45.000.000.000
75.000.000.000
75.000.000.000
80.000.000.000
80.000.000.000
Long-term bank loans
33. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING
33. ASSETS MONETARY AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
Saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:
Balances of monetary assets and liability denominated in foreign currencies are as follows:
2015 Mata Uang Asing/ Foreign Currency
Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah
2014 Mata Uang Asing/ Foreign Currency
2013 Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah
Mata Uang Asing/ Foreign Currency
Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah
Aset Kas dan Setara Kas USD EUR SGD GBP CHF Piutang Usaha USD
Assets 26.836.112.354 9.293.218.567 1.670.162.955 29.094.363 1.880.031.452
2.661.344 956.386 170.853 73.249 5.631
33.107.115.272 14.473.250.045 1.609.796.036 1.418.862.684 70.848.351
1.117.057 470.815 170.657 73.254 -
13.615.805.213 7.919.787.956 1.642.912.896 1.472.164.563 -
Cash and Cash Equivalents USD EUR SGD GBP CHF
13.621.947,14 187.914.760.745
16.974.846
211.167.090.187
18.245.507
222.394.488.659
Account Receivables USD
247.045.159.287
Total Assets
1.945.350,66 616.683,21 171.277,86 1.422,63 134.756,72
Total Aset
227.623.380.436
261.846.962.575
Liabilitas
Liability
Utang Usaha USD
7.788.346,43 107.440.238.992
7.577.763
94.267.368.361
8.019.040
97.744.080.142
Trade Payables USD
Utang Jaminan USD EUR
4.729.391,66 105.795,00
5,000,000 -
62.199.937.800 -
10.077.933 -
122.839.928.777 -
Guarantee Payables USD EUR
Total Liabilitas Aset Bersih
65.237.228.558 1.594.295.738 174.271.763.288
156.467.306.161
220.584.008.919
Total Liabilities
53.351.617.148
105.379.656.414
26.461.150.368
Net Assets
Pada tanggal 25 Februari 2016, kurs tengah yang dipakai adalah Rp13.416 untuk 1 AS$, Rp14.786 untuk 1 EUR, Rp9.569 untuk 1 SGD, Rp18.678 untuk 1 GBP dan Rp13.556 untuk 1 CHF. Apabila kurs tersebut digunakan pada tanggal 25 Pebruari 2016, maka aset - bersih akan berkurang sebesar Rp1.392.439.184.
388
As of February 25, 2016, the exchange rate used was Rp13,416 to US$ 1, Rp14,786 to 1 EUR, Rp9,569 to 1 SGD, Rp18,678 to 1 GBP, and Rp13,556 to 1 CHF. If such exchange rate had been used as of February 25, 2016, the net assets will decrease by Rp1,392,439,184.
98
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
34. KONTIJENSI DAN KOMITMEN
34. CONTINGENCY AND COMMITMENT
Perseroan dan entitas anak memiliki potensi kerugian yang cukup signifikan disebabkan oleh praktik kecurangan pegawai. Sampai saat ini beberapa kasus masih dalam tahap pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh pihak penyidik yang telah memberikan estimasi kerugian sekurang-kurangnya sebesar Rp18.102.772.975 dan Rp10.674.000.000 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut:
The Company and subsidiaries has significant potential losses caused by fraudulent practices of its employees. Currently some cases are still under inspection, investigation, inquiry, and prosecution on courts, being performed by prosecutors, who has given the estimated losses of at least Rp18,102,772,975 and Rp10,674,000,000 as of December 31, 2014 and 2013 with details as follows:
2015 Perseroan Area Banjarbaru Area Jakarta Area Makasar Area Denpasar Area Jayapura Area Bandung Area Medan Area Surabaya Area Semarang Area Padang
2014
5.090.509.608 2.040.426.043 2.676.438.670 1.135.509.834 1.108.107.042 747.668.132 947.717.447 126.876.900 173.326.471 21.633.087
5.411.818.500 3.133.054.188 2.625.822.138 1.181.152.156 929.060.848 775.746.846 134.497.291 -
Company Area Banjarbaru Area Jakarta Area Makasar Area Denpasar Area Jayapura Area Bandung Area Medan Area Surabaya Area Semarang Area Padang
Entitas Anak PPI
26.500.000.000
26.500.000.000
Subsidiary PPI
Total
40.568.213.234
40.691.151.967
Total
Perseroan telah membuat kesepakatan yang masih berlaku di masa depan dengan beberapa pihak yaitu:
The Company has various agreements that are still effective in the future with the following entities:
1.
Perum Damri, PT Pelni, dan PT Garuda Indonesia dalam kegiatan jasa angkutan pengiriman pos.
1.
Perum Damri, PT Pelni, and PT Garuda Indonesia for postal delivery transport services and activities.
2.
PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Negara Indonesia dalam mengelola kas dan setara kas Perseroan dan Entitas Anak.
2.
PT Bank Mandiri Tbk and PT Bank Negara Indonesia for managing the Company and Subsidiaries cash and cash equivalents.
3.
Pemerintah, bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam kegiatan penyaluran dana layanan jasa keuangan.
3.
Government, bank and non-bank financial institutions for financial services funds activities.
4.
PT Dapensi Dwikarya dalam rangka pengadaan persewaan kendaraan untuk digunakan dalam operasional Perseroan dan Entitas Anak.
4.
PT Dapensi Dwikarya for the procurement of rented vehicles to be used in the operations of the Company and Subsidiaries.
5.
PT Dapensi Trio Usaha guna memenuhi kebutuhan SDM di lingkungan Perseroan.
5.
PT Dapensi Trio Enterprises to manpowers needed the Company.
99
provide
389
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
35. HAL-HAL LAIN
35. OTHER THINGS
PT Pos Properti Indonesia (“PPI”)
PT Pos Properti Indonesia (“PPI”)
Terkait dengan penyimpangan dalam penempatan dana PPI sebesar Rp87.000.000.000, telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik melalui jalur persuasi kepada pihak-pihak yang terkait, maupun penyelesaian jalur hukum.
In accordance fund placement irregularities of PPI amounting Rp87,000,000,000, has made various efforts to resolve the issue either through persuasion to the parties involved, or the legal.
Terhadap dana sebesar Rp87.000.000.000, dapat dipisahkan ke dalam 2 (dua) kategori permasalahan sesuai bentuk upaya/langkah penanganan kasusnya, yaitu permasalahan deposito sebesar Rp50.000.000.000 dan permasalahan penempatan dana sebesar Rp37.000.000.000.
Fund amounting Rp87,000,000,000, can be divide become 2 (two) categorize of problem based on effort case handling, time deposit amounting Rp50,000,000,000 and fund placement amounting Rp37,000,000,000.
Penempatan deposito senilai Rp50.000.000.000
Time deposit Rp50,000,000,000
amounting
Bahwa penempatan dana berupa deposito berjangka sebesar Rp50.000.000.000 pada PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”) dilakukan pada bulan Juli 2014. Pada saat jatuh tempo, tanggal 17 Oktober 2014, tidak dapat dicairkan dengan alasan deposito tersebut diblokir untuk kepentingan penjaminan SKBDN atas nama PT Haeyasshi International selama 1 (satu) tahun, tanpa sepengetahuan PPI.
The pace of fund in the form of time deposit amounting Rp50,000,000,000 at PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”) conducted July 2014. At maturity date, October 17, 2014, the fund cannot liquefied since its was blocked for SKBDN guarantee PT Haeyasshi International for 1 (one) years, without approval from PPI.
Pada tanggal 29 Desember 2014 telah dilakukan pemblokiran terhadap dana deposito milik PPI atas perintah Kepolisian Daerah Jawa Barat sebagaimana surat nomor: R/2791/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014. Pada saat yang sama, Polda Metro Jaya sedang menangani kasus yang sama yang dilaporkan oleh pihak BSM, berkaitan dengan deposito yang dimaksud.
On December 29, 2014 has been made the blocking of PPI deposit funds by behest of the West Java Regional Police as letter number: R/2791/XII/2014 dated December 23, 2014. At the same time, the Polda Metro Jaya are working on the same case reported by the BSM, related to the deposits in question.
Mempertimbangkan bahwa:
390
placement
Considering that:
Bilyet deposito asli dengan nomor seri 1422817/7000000046287538 tertanggal 17 Juli 2014 untuk masa 3 (tiga) bulan saat ini masih berada di PPI.
Original time deposit certificate with serial number: 1422817/7000000046287538 dated July 17, 2014 for 3 (three) months still on PPI.
Bunga atas deposito sebesar Rp50.000.000.000 sampai saat ini masih tetap diterima.
Time deposit interest of Rp50,000,000,000 was received by the Company until now.
Komisaris dan/atau Pemegang Saham PPI tidak pernah memberikan persetujuan untuk penjaminan dalam bentuk apapun terhadap deposito yang dimaksud sehingga seharusnya deposito tidak dapat dijaminkan, karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan.
Commissioner and/or Shareholder of PPI never give consent in any form for guarantee so that time deposit cannot be warranted, because it does not fulfill the requirement in Articles of Association of the Company.
100
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
35. HAL-HAL LAIN (lanjutan)
35. OTHER THINGS (continued)
PT Pos Properti Indonesia (“PPI”) (lanjutan)
PT Pos Properti Indonesia (“PPI”) (continued)
Penempatan deposito senilai Rp50.000.000.000 (lanjutan)
Time deposit placement Rp50,000,000,000 (continued)
Proses hukum yang ditangani Polda Metro Jaya, diantaranya telah menetapkan 4 (empat) orang tersangka (yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sehingga terbit SKBDN), serta telah dapat menarik asetaset tersangka baik aset bergerak (beberapa unit mobil) maupun aset tidak bergerak (rumah di Jakarta).
amounting
The legal process was handled by Polda Metro Jaya, they have decide 4 (four) suspects (who allegedly committed the crime of falsification of documents so the SKBDN was issued), and have been able to foreclose the suspect assets either moveable asset (some cars) and fixed asset (houses in Jakarta).
Pada tahun 2015, Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto mencairkan Bilyet Deposito sebesar Rp50.000.000.000 pada tanggal 31 Agustus 2015 ke rekening PPI.
On 2015, Bank Syariah Mandiri Gatot Subroto Branch had withdraw time deposit amounting to Rp50.000.000.000 on August 31, 2015 to PPI account.
Penempatan dana senilai Rp37.000.000.000
Fund placement amounting Rp37,000,000,000
Sejak dilaporkannya kasus penyimpangan dalam penempatan dana kepada pihak Polda Jabar pada akhir November 2014, telah terdapat perkembangan penyelesaian/pengembalian dana dari beberapa pihak yang menerima aliran dana sebesar Rp10.500.000.000, sehingga dana yang masih berada di pihak ketiga yang saat ini masih di tangani pihak berwajib sebesar Rp26.500.000.000.
Since the reporting irregularities in fund placement to Polda Jabar on end of November 2014, there were progress settlement/refund of the fund from some parties amounting Rp10,500,000,000, so the fund that still outstanding in third parties that being process by the authorities amounting Rp26,500,000,000.
Hingga saat ini, pelaksanaan penangangan kasus oleh pihak berwajib (Polda Jabar) masih terus berjalan, dan beberapa tindakan diantaranya telah mengajukan pemblokiran rekening kepada pihak Bank penerima aliran dana, serta upaya-upaya lain yang mengarah kepada penarikan dana atau asset dari tangan penerima aliran dana tersebut.
Untill now, the handling of the case by the authorities still on going, and some actions including blocking account request for the parties who recived the fund, also other efforts that lead fund withdrawal or asset from the fund receiver.
Mempertimbangkan bahwa:
Considering that:
Sejak kasus hukum tersebut diproses, telah terdapat perkembangan penyelesaian berupa pengembalian dana sebesar Rp10.500.000.000 dari tangan pihak-pihak yang menerima aliran dana.
Since the case was processed, there was fund settlement amounting Rp10,500,000,000 from parties who receive the fund.
Berdasarkan hasil persidangan dinyatakan bahwa PPI mempunyai aset sitaan yang terdiri dari uang senilai Rp12.500.000.000 dan 5 buah kendaraan dengan harga sebesar Rp2.000.000.000. Selain itu, pada tanggal 19 Februari 2016, majelis hakim memutuskan penetapan sita 2 buah bangunan.
Based on for Court result stated that consiscated assets consist of cash amounting Rp12,500,000,000 and 5 cars with amounting approximately Rp2.000.000.000. Other than that, on February 19, 2016, the judges has decided asset conflicated of 2 buildings.
101
391
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
35. HAL-HAL LAIN (lanjutan)
35. OTHER THINGS (continued)
PT Pos Properti Indonesia (“PPI”) (lanjutan) Penempatan (lanjutan)
dana
senilai
PT Pos Properti Indonesia (“PPI”) (continued)
Rp37.000.000.000
Fund placement (continued)
Manajemen PPI berkeyakinan bahwa dana sebesar Rp24.000.000.000 akan dapat diperoleh kembali.
Rp37,000,000,000
PPI Management’s believe that fund amounting Rp24,000,000,000 can be recoverable.
36. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
36. RESTATEMENTOFTHEFINANCIAL STATEMENTS
Efektif mulai tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan telah menerapkan secara retrospektif PSAK 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”, yang diadopsi dari International Accounting Standard (“IAS”) 19.
Effective January 1, 2015, the Company has restropectively adopted PSAK 24 (Revised 2013): “Employee Benefits”, adopted from International Accounting Standards (“IAS”) 19.
PSAK ini memberikan, antara lain, (i) penghapusan “pendekatan koridor” yang diperbolehkan dalam versi sebelumnya, dan (ii) memberikan perubahan signifikan dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan imbalan kerja, antara lain sebagai berikut:
This PSAK provides, among others, (i) the elimination of the “corridor approach” permitted under the previous version and (ii) significant changes in the recognition, presentation and disclosure of post-employment benefits which, among others, are as follows:
Laba dan rugi aktuaria harus diakui sekarang ini sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan dikeluarkan secara permanen dari laba rugi.
Actuarial gains and losses are now required to be recognized in the other comprehensive income (OCI) and excluded permanently from profit or loss.
Pengembalian aset dana pensiun yang diharapkan tidak lagi diakui dalam laporan laba rugi.
392
amounting
Expected return on plan assets will no longer be recognized in profit or loss.
Pengembalian yang diharapkan digantikan dengan mengakui pendapatan bunga (atau beban) atas aset (atau kewajiban) bersih manfaat pasti dalam laporan laba rugi, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban pension.
Expected returns are replaced by recognizing interest income (or expense) on the net defined asset (or liability) in profit or loss, which is calculated using the discount rate used to measure the pension obligation.
Biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan. Sebaliknya, semua biaya jasa lalu akan diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja terkait.
Unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period. Instead, all past service costs will be recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs or when the Company recognizes related restructuring or termination costs.
Perubahan tersebut dilakukan agar aset atau kewajiban pensiun bersih akan diakui dalam laporan posisi keuangan interim untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit atau surplus dana pensiun.
Such changes are made in order that the net pension assets or liabilities are recognized in the interim statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit or surplus.
102
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
36. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
36. RESTATEMENT OF THE STATEMENTS (continued)
Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
FINANCIAL
Certain accounts in the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2014, have been reclassified to confirm with the presentation of the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2015.
Dampak dari penyajian kembali adalah sebagai berikut:
The impact of the restatement is as follows:
31 Desember / December 2013 1 Januari / January 2014 Penyesuaian Sebelum Penyajian Sesudah Reklasifilasi/ Kembali/ Reklasifikasi/ Before Restatement After Reclassification Adjustment Reclassification Aset Aset Tidak Lancar Aset pajak tangguhan
123.956.671.756
180.168.159.180
304.124.830.936
Liabilitas
Liabilities
Liabilitas Tidak Lancar Liabilitas imbalan kerja Liabilitas pajak tangguhan
369.162.360.918
720.522.014.985
1.089.684.375.903
360.631.280
(37.655.433)
322.975.847
551.900.773.346
11.546.673.468
563.447.446.814
-
(551.993.538.195)
(551.993.538.195)
29.188.007.243
(55.353.489)
29.132.653.754
Ekuitas Saldo laba Pengukuran kembali liabilitas pascakerja Kepentingan non pengendali
Assets Non-Current Assets Deferred tax assets
Non-Current Laibilities Employee benefit liability Deferred tax liabilities Equity Retained earning Re-measurement gains on defined benefit plans Non-controlling Interest
31 Desember / December 2014 Penyesuaian Sebelum Penyajian Sesudah Reklasifilasi/ Kembali/ Reklasifikasi/ Before Restatement After Reclassification Adjustment Reclassification Aset
Assets
Aset Tidak Lancar Aset pajak tangguhan
149.830.263.988
42.438.064.773
103
192.268.328.761
Non-Current Assets Deferred tax assets
393
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
36. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
36. RESTATEMENT OF THE STATEMENTS (continued)
FINANCIAL
31 Desember / December 2014 Penyesuaian Sebelum Penyajian Sesudah Reklasifilasi/ Kembali/ Reklasifikasi/ Before Restatement After Reclassification Adjustment Reclassification Liabilitas Liabilitas Tidak Lancar Liabilitas imbalan kerja Liabilitas pajak tangguhan
457.004.980.844
169.617.969.285
626.622.950.129
191.579.842
33.572.452
225.152.294
651.936.128.454
64.912.357.248
716.848.485.702
-
(192.175.185.718)
(192.175.185.718)
(49.351.507)
(30.850.220.066)
Liabilities Non-Current Laibilities Employee benefit liability Deferred tax liabilities
Ekuitas Saldo laba Pengukuran kembali liabilitas pascakerja Kepentingan non pengendali
Equity
(30.899.571.573)
Retained earning Re-measurement gains on defined benefit plans Non-controlling interest
Sejak 1 Januari 2015 Perusahaan menyajikan beban pokok layanan dalam laporan laba rugi sehingga beberapa akun dalam laporan laba rugi konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah direklasifikasi yang sesuai dengan perjanjian laporan keuangan konsolidasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Starting January 1, 2015, the Company presented cost of services in statement of profit or loss, certain account in the consolidated statement of profit or loss at of and for the year ended December 31, 2014, have been reclassified to confirm with the presentation of the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2015.
Dampak dari penyajian kembali adalah sebagai berikut:
The impact of restatement is as follows:
31 Desember / December 2014 Penyesuaian Sebelum Penyajian Sesudah Reklasifilasi/ Kembali/ Reklasifikasi/ Before Restatement After Reclassification Adjustment Reclassification Beban pokok layanan
-
3.285.749.864.812
3.285.749.864.812
Cost of services
739.154.836.718
Operating expense General and administrative
8.217.029.001
Income Tax Benefit (Expenses) Defferd
Beban usaha Umum dan administrasi
4.096.002.756.413
(3.356.847.919.695)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan
394
26.004.988.235
(17.787.959.234)
104
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
36. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
36. RESTATEMENT OF STATEMENTS (continued)
Pendapatan (Rugi) Komprehensif Lain yang tidak Direklasifikasi menjadi Laba atau Rugi pada Periode Berikutnya
-
359.814.156.575
359.814.156.575
Laba bersih yang dapat di atribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali
161.482.367.144 (1.711.564.330)
53.365.683.779 1.806.080
214.848.050.923 (1.713.370.410 )
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali
FINANCIAL
31 Desember / December 2014 Penyesuaian Penyajian Sesudah Kembali/ Reklasifikasi/ Restatement After Adjustment Reclassification
Sebelum Reklasifilasi/ Before Reclassification
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja
THE
161.482.367.144 (1.711.564.330)
198.335.985.333 1.707.368.428
105
359.818.352.477 (4.195.902)
Other Comprehensive Income (Loss) not to be reclassified to Profit or Loss in Subsequent Periods Re-measurement on postemployement benefit Net income attributable to: Owners of the parent entity Non-Controlling Interest Comprehensive income attributable to: Owners of the parent entity Non-Controlling Interest
395
Informasi Tambahan
Additional Information
KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2015+)
ANNUAL REPORT AWARD 2015 CRITERIA +)
Penilaian ARA 2015 dibagi menjadi 2 tahap, yaitu: A. Penilaian Kuantitatif (100%) terdiri dari 8 klasifikasi, yaitu: 1. Umum: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 2%; 2. Ikhtisar Data Keuangan Penting: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 5%; 3. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 3%; 4. Profil Perusahaan: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 8%; 5. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 22%; 6. Good Corporate Governance: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 35%; 7. Informasi Keuangan: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 20%; dan 8. Lain-lain: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar +/- 5% a. Praktik good corporate governance (+5%) yang melebihi kriteria, seperti: 1. Terdapat surat pernyataan tanggung jawab manajemen atas Laporan Keuangan bagi Perusahaan non Tbk; dan 2. Menyampaikan Laporan Keberlanjutan/CSR yang disusun berdasarkan standar yang berlaku secara internasional (GRI Sustainability Reporting Guidelines). b. Praktik bad corporate governance (-5%) yang tidak diatur dalam kriteria, seperti: 1. Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan; 2. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan; 3. Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan; dan 4. Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK. B. Wawancara (Penentuan Pemenang)
Assesment of ARA 2015 is divided into two stages: A. Quantitative Assessment (100%) consists of eight classifications, namely: 1. General: Weight overall for this classification of 2%; 2. Financial Highlights: Weight overall for this classification by 5%; 3. Report of the Board of Commissioners and Board of Directors: Weight overall for this classification by 3%; 4. Company Profile: The weight of the overall classification by 8%; 5. Management Discussion and Analysis on the Company’s Performance: Weight overall for this classification by 22%; 6. Good Corporate Governance: The Weight of the overall classification by 35%; 7. Financial Information: Weight overall for this classification by 20%; and 8. Other: Weight overall for this classification of +/- 5% a. The practice of good corporate governance (+ 5%) which exceeds the criteria, such as: 1. There is a statement of management’s responsibility for the Company’s Financial Statements non Tbk; and 2. Delivering Sustainability Report / CSR which is based on internationally accepted standards (GRI Sustainability Reporting Guidelines). B. Bad corporate governance practices (-5%) are not governed by the criteria, such as: 1. Their report as companies that pollute the environment; 2. Case in point being faced by the company, its subsidiaries, members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners in office, which was not disclosed in the Annual Report; 3. Noncompliance in fulfillment of tax obligations; and 4. Incompatibility presentation of the annual report and financial statements with the applicable regulations and IFRSs. B. Interview (Determination of Winners)
398
KRITERIA I. 1
2
3
4
PENJELASAN
Hal
Umum Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris
√
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca
√
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas
Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.
Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan
Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.
√
√
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting 1
2
3
4
Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun
Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) serta laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain secara total.
Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun
Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.
Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun
Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.
Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik*
1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan d. Volume perdagangan. 2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham.
14
14
13
non-listed
untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. 5
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir*
Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk.
non-listed
399
KRITERIA
PENJELASAN
Hal
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi 1
2
3
Laporan Dewan Komisaris
Laporan Direksi
Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.
59-63
Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan 4. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 5. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.
69-77
Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.
82-83
IV. Profil Perusahaan 1
Nama dan alamat lengkap perusahaan
Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.
10
2
Riwayat singkat perusahaan
Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada). Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan
10
3
Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.
38 - 42
4
Struktur Organisasi
Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.
52 -53
5
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.
35 - 37 51
6
400
Bidang usaha
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris
Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan.
64 - 67
142
KRITERIA 7
8
9
10
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi
Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)
Komposisi Pemegang saham
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi
PENJELASAN Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Direksi di Perusahaan. Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan untuk masingmasing level organisasi; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan.
Hal
78 -81, 192, 54
239 238 235 235 - 237
237
Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; b. Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham; dan c. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.
46
Informasi memuat antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).
47 - 50
50
11
Struktur grup perusahaan
Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).
12
Kronologis pencatatan saham*
Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham; 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham; 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.
10 & 46
Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya; 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya; 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; 4. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 5. Peringkat efek.
46
13
14
Kronologis pencatatan efek lainnya*
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal*
Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.
non-listed 213
401
KRITERIA 15
16
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)
PENJELASAN Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.
Hal
22 - 23
409
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan. 17
Informasi pada Website Perusahaan
Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Struktur grup perusahaan (jika ada); 3. Analisis kinerja keuangan; 4. Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir); dan 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.
207
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan 1
Tinjauan operasi per segmen usaha
Memuat uraian mengenai: 1. 2. a. b. c.
2
3
4
5
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan
Penjelasan masing-masing segmen usaha. Kinerja per segmen usaha, antara lain: Produksi; Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.
Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain; dan 5. Arus kas.
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan
Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.
Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)
Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas; dan
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir
Penjelasan tentang:
2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut.
1. Tujuan dari ikatan tersebut; 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 3. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.
99 -108
110 110 141 104 - 109
117 118
111 111
114
Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. 6
402
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir
Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.
114
KRITERIA 7
PENJELASAN
Hal
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan
Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan
Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.
118
9
Uraian tentang prospek usaha perusahaan
Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.
86 - 93
10
Uraian tentang aspek pemasaran
Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.
94 -98
11
Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir
Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.
Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/ MSOP)
Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise.
8
12
104
111
46
Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan. 13
14
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)*
Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi*
Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.
non-listed
118
Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. 15
16
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan
Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan.
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir
Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan.
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan.
118
113
403
KRITERIA 17
Informasi kelangsungan usaha
PENJELASAN
Hal
Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment.
86 - 93
Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku. VI. Good Corporate Governance 1
Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).
2
Informasi mengenai Komisaris Independen
Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.
3
Uraian Direksi
Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).
4
5
6
7
404
Uraian Dewan Komisaris
Assessment terhadap Dewan Komisaris dan Direksi
Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Mencakup antara lain: 1. Prosedur pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan 3. Pihak yang melakukan assessment. Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi; dan 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.
Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.
Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu
Dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.
141 151 143
141 143
196 - 197 201 198 -199 & 196 157 200
157 201 158
158
200 155 201
BUMN 100%
KRITERIA 8
Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali
PENJELASAN Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
Hal
143 196
Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. 9
Komite Audit
Mencakup antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
10
Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi
Nama dan jabatan anggota komite audit; Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit; Independensi anggota komite audit; Uraian tugas dan tanggung jawab; Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.
Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/ atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.
162 161 162 162 163 -167 165
Komite Tidak ada
11
Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi
Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.
12
Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan
Mencakup antara lain:
Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya
Dalam bentuk tabel mencakup antara lain: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS tahun sebelumnya pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan.
137 - 140 140 -
Uraian mengenai unit audit internal
Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal.
209 212 212 136 210 - 212 211
13
14
1. Nama, domisili, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan 3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan.
192 172 170 171 - 191 172
206 204 - 205 206
405
KRITERIA 15
Akuntan Publik
PENJELASAN Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.
Hal
214
Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. 16
17
18
Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan
Uraian mengenai sistem pengendalian intern
Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup
Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern. Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.
219 - 220 226 220 - 223 224 -226
202 -203
281 -282
3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. 19
20
Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja
Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan.
Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan 3. Biaya yang dikeluarkan.
terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain.
274 - 276
260 - 273
terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain. 21
Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen
Mencakup antara lain: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan. terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.
406
276 - 280
KRITERIA 22
23
24
25
PENJELASAN
Hal
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan
Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan.
229
Akses informasi dan data perusahaan
Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.
207
Bahasan mengenai kode etik
Pengungkapan mengenai whistleblowing system
Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik; dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya.
214 - 215
216 216 218 217 218
Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan 26
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya
196
VII. Informasi Keuangan 1
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan*
2
Opini auditor independen atas laporan keuangan
3
Deskripsi Auditor Independen di Opini
4
5
Laporan keuangan yang lengkap
Perbandingan tingkat profitabilitas
Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.
286 -287
289 -290 Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
290
291 -395
293
407
KRITERIA 6
7
Laporan Arus Kas
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
PENJELASAN Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.
8
Pengungkapan transaksi pihak berelasi
10
11
12
13
408
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi*
295
301 301 328-329,332 332,337,330 304, 309316 333,337,387
Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.
9
Hal
317, 318, 375 - 377
Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan
Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Kebijakan manajemen risiko; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.
Penerbitan laporan keuangan
Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
356 -361
337 320 - 326
348 - 349
non-listed
309 387-388 381 381 -386
300
REGIONAL POS I
No.
Kantor Pos
Kantor Cabang
Post Office
3
Rengat
10
4
Tembilahan
12
Subtotal
Branch Office
SUMATERA BARAT
NANGROE ACEH DARUSSALAM 1
Banda Aceh
20
2
Kutacane
2
3
Langsa
13
4
Lhoseumawe
24
5
Meulaboh
12
6
Sigli
14
7
Tapaktuan
13
Subtotal
97
SUMATERA UTARA 1
Balige
11
2
Binjai
15
3
Gunungsitoli
7
4
Kabanjahe
19
5
Kisaran
19
6
Medan
32
7
Padangsidempuan
22
8
Pematangsiantar
22
9
Rantauprapat
13
10
Sibolga
7
11
Tarutung
17
12
Tebingtinggideli
14
Subtotal
197
TOTAL
294
1
Bukittinggi
18
2
Lubuksikaping
10
3
Padang
25
4
Padangpanjang
10
5
Painan
8
6
Pariaman
10
7
Payakumbuh
8
8
Sawahlunto
13
9
Solok
14
Subtotal
116
TOTAL
219
REGIONAL POS III
No.
Kantor Pos
Kantor Cabang
Post Office
Branch Office BENGKULU
1
Bengkulu
40
2
Curup
9
Subtotal
49
JAMBI 1
Jambi
35
2
Muara Bungo
20
3
Sungai Penuh
6
Subtotal
61
REGIONAL POS II
No.
67
LAMPUNG
Kantor Pos
Kantor Cabang
Post Office
Branch Office
1
Bandar Lampung
45
2
Kotabumi
20
3
Metro
KEPULAUAN RIAU
29
Subtotal
94
1
Batam
20
2
Tanjungpinang
16
1
Baturaja
14
36
2
Lahat
12
3
Lubuk Linggau
12
Subtotal
RIAU
SUMATERA SELATAN
1
Dumai
13
4
Muara Enim
4
2
Pekanbaru
32
5
Palembang
48
409
No. 6
Kantor Pos
Kantor Cabang
Post Office
Branch Office
Prabumulih Subtotal
No.
Kantor Pos
Kantor Cabang
Post Office
Branch Office
7
6
Tangerang
31
97
7
Soekarno Hatta
1
BANGKA BELITUNG 1
Pangkal Pinang
13
2
Tanjung Pandan
4
Subtotal
17
TOTAL
318
Subtotal
89
TOTAL
367
REGIONAL POS IV
No.
Kantor Pos
Kantor Cabang
Post Office
Branch Office
D.K.I. JAKARTA 1
Jakarta Barat
39
2
Jakarta Pusat
44
3
Jakarta Selatan
40
4
Jakarta Timur
38
5
Jakarta Utara
18
6
Jakarta Jatinegara
1
7
Jakarta Mampang
1
8
Jkt Tmn Fatahillah
No.
Kantor Pos
Kantor Cabang
Post Office
Branch Office JAWA BARAT
1
Bandung
68
1
2
Banjar
17
Ciamis
10
9
Tanjung Priok
1
3
10
MPC Jakarta
1
4
Cianjur
15
11
SGLK A Jakarta
1
5
Cimahi
17
12
KTR FIL Jakarta
1
6
Cirebon
35
13
MUPI
1
7
Garut
19
187
8
Indramayu
16
9
Karawang
18
10
Kuningan
16
Subtotal
JAWA BARAT (BOGOR - BEKASI) 1
Bekasi
42
2
Bogor
27
11
Majalengka
16
Purwakarta
14
3
Cibinong
9
12
4
Depok
13
13
Soreang
7
91
14
Subang
18
15
Sukabumi
23
Subtotal
BANTEN
410
REGIONAL POS V
1
Ciputat
18
16
Sumedang
16
2
Cilegon
5
17
Tasikmalaya
24
3
Pandeglang
9
18
MPC Bandung
4
Rangkasbitung
9
Subtotal
350
5
Serang
17
TOTAL
350
1
REGIONAL POS VI
No.
Kantor Pos
Post Office
Kantor Cabang Branch Office
JAWA TENGAH 1
Banjarnegara
18
2
Blora
15
3
Boyolali
17
4
Brebes
16
5
Cilacap
23
6
Jepara
12
7
Karanganyar
14
8
Kebumen
21
9
Kendal
14
10
Kudus
8
1
Bangkalan
28
11
Klaten
23
2
Banyuwangi
22
12
Magelang
19
3
Blitar
19
13
Pati
28
4
Bojonegoro
18
14
Pekalongan
28
5
Bondowoso
13
15
Pemalang
13
6
Gresik
15
16
Purbalingga
17
7
Jember
31
17
Pwgrobogan
12
8
Jombang
18
18
Purwokerto
26
9
Kediri
29
19
Purworejo
15
10
Lamongan
19
20
Salatiga
11
11
Lumajang
16
21
Semarang
43
12
Madiun
19
22
Solo
22
13
Magetan
11
23
Sragen
20
14
Malang
45
24
Sukoharjo
9
15
Mojokerto
18
25
Tegal
21
16
Nganjuk
18
26
Temanggung
9
17
Ngawi
15
27
Ungaran
10
18
Pamekasan
12
28
Wonogiri
21
19
Pasuruan
23
29
Wonosobo
14
20
Ponorogo
21
30
MPC Semarang
1
21
Probolinggo
22
520
22
Sidoarjo
22 13
Subtotal
D.I. YOGYAKARTA
REGIONAL POS VII
No.
Kantor Pos
Kantor Cabang
Post Office
Branch Office JAWA TIMUR
23
Situbondo
1
Bantul
11
24
Sumenep
21
2
Watesyogya
11
25
Surabaya
43
3
Wonosariyogya
12
26
Tuban
16
4
Yogyakarta
45
27
Tulung Agung
32
5
MPC Yogyakarta
1
28
MPC Surabaya
1
Subtotal
80
Subtotal
580
TOTAL
600
TOTAL
580
411
REGIONAL POS VIII
No.
Kantor Pos
Kantor Cabang
Post Office
Branch Office BALI
1
Kantor Pos
Kantor Cabang
3
Banjarmasin
17
4
Kandangan
10
5
Batulicin
12
6
MPC Banjarmasin
1
Subtotal
82
No.
Denpasar
21
Post Office
Branch Office
2
Gianyar
23
3
Singaraja
10
4
Tabanan
13
1
Palangkaraya
27
67
2
Buntok
11
3
Pangkalanbun
7
4
Sampit
7
Subtotal
NUSA TENGGARA BARAT 1
Bima
16
2
Mataram
27
3
Selong
11
4
Sumbawa besar
15
Subtotal
69
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN TENGAH
Subtotal
52
KALIMANTAN TIMUR 1
Balikpapan
21
2
Bontang
7
3
Samarinda
23
1
Atambua
5
4
Tanjung Redeb
6
2
Ende
19
5
Tarakan
16
3
Kupang
19
6
Tenggarong
12
4
Maumere
10
Subtotal
85
5
Soe
6
TOTAL
305
6
Waingapu
6
Subtotal
65
TOTAL
201
REGIONAL POS X
No.
Kantor Pos
Post Office
REGIONAL POS IX
Kantor Cabang Branch Office
SULAWESI BARAT 1
Mamuju
13
Subtotal
No.
Kantor Pos
Post Office
Kantor Cabang Branch Office
KALIMANTAN BARAT
SULAWESI SELATAN 1
Bulukumba
14
2
Makassar
29
1
Ketapang
10
3
Palopo
17
2
Pontianak
29
4
Parepare
15
3
Sanggau
13
5
MPC Makassar
1
4
Singkawang
15
6
Watampone
12
5
Sintang
19
Subtotal
Subtotal
1
Amuntai
20
2
Banjarbaru
22
88
SULAWESI TENGAH
86
KALIMANTAN SELATAN
412
13
1
Luwuk
8
2
Palu
46 Subtotal
54
No.
Kantor Pos
Kantor Cabang
Post Office
Branch Office
SULAWESI TENGGARA 1
Baubau
8
2
Kendari
39
Subtotal
47
REGIONAL POS XI
SULAWESI UTARA 1
Kota Mobagu
14
2
Manado
46
Subtotal
Kantor Pos
Gorontalo
15
Subtotal
Kantor Cabang
Post Office
Branch Office
PAPUA BARAT
60
GORONTALO 1
No.
1
Manokwari
8
2
Sorong
7
Subtotal
15
15
PAPUA
MALUKU 1
Ambon
25
1
Biak
5
2
Tual
7
2
Jayapura
13
32
3
Merauke
7
4
Nabire
4
5
Timika
2
Subtotal
MALUKU UTARA 1
Ternate
23
Subtotal
23
Subtotal
31
TOTAL
332
TOTAL
46
413
414
ALAMAT KANTOR POS PEMERIKSA
ADDRESS OF MAIN POST OFFICE
Kantor Pos Post Office
Alamat
Address
Telepon
Telephone
BALIGE
Jl. DI Panjaitan No.4 Balige 22311 Fax 0632-21266
0632- 21266
LHOSEUMAWE
Jl. Samudra No.1
0645- 43026
SIGLI
Jl. Teuku Umar No.2 Sigli 24114
LANGSA
Jl. Achmad Yani No.29
0641- 21024
KUTACANE
Jl. Achmad Yani No.91 Ktc 24611
0629- 21013
BANDAACEH
Jl. T. Hamzah Bendahara No.33
0651-33985
GUNUNGSITOLI
Jl. Muhammad Hatta No.1
0639-21440
BINJAI
Jl. Sutomo No.25
061-8821483
KISARAN
Jl. Pahlawan No.2
0623-41895
TAPAKTUAN
Jl. Sudirman No.78
0656- 21018
MEULABOH
Jl. Teuku Cik Di Tiro No.2
0655-7551292
MEDAN
Jl. Pos No.1 Medan 20111
061-4568940
TEBINGTINGGIDELI
Jl. Sutomo No.36
0621- 21131
RANTAUPRAPAT
Jl. WR Supratman No. 51
0624-21675
PEMATANG SIANTAR
Jl. Sutomo No.2
0622-23213
PADANGSIDEMPUAN
Jl. Merdeka No.5 Psp 22719
0634-21009
SIBOLGA
Jl. DR. FL Tobing No.40
0631-22162
KABANJAHE
Jl. Veteran No.2 Kabanjahe
TARUTUNG
Jl. Sisingamangaraja No.200
0633-21414
DUMAI
Jl. Yos Sudarso No. 3, Dum 28814
0765-38603
TEMBILAHAN
Jl. Hang Tuah No.3 Tembilahan
0768-21838
TANJUN GPINANG
Jl. Brigjend katamso No. 47
0771-313038
BATAM
Jl. Jend Sudirman Batam Center
0778-462496
PADANG PANJANG
Jl. Soekarno Hatta No.1 Pp
0752-82044
PAINAN
Jl. Prof Dr.Hamka, Painan
0756-21505
SAWAHLUNTO
Jl. A.Yani No.1 Sawahlunto 27411
0754-61001
PADANG
Jl. Bagindo Azis Can No. 7 Padang
PARIAMAN
Jl. Tugu Perjuangan 45 No.2
0751-92185
LUBUKSIKAPING
Jl. Jend Sudirman No.27
0753-20050
PEKANBARU
Jl. Jend Sudirman No.229 Pbr 28111
PAYAKUMBUH
Jl. Jend Sudirman No.4 Py
0752-92030
BUKITTINGGI
Jl. Jend Sudirman No.75 Bkt
0752-21393
0653-21412
0628- 20054
0751-810548
0761-32661
415
Kantor Pos Post Office
416
Alamat
Address
Telepon
Telephone
SOLOK
Jl. Dt.Perpatian Nan Sbtg No. 17A
0755- 20681
RENGAT
Jl. A. Yani No.8
0769-21012
KOTABUMI
Jl. Kantor Pos No.5, Kb 34518
0724-21003
BANDAR LAMPUNG
Jl. KH Ahmad Dahlan No.21
0721-253014
MUARAENIM
Jl. Jendral Sudirman No. 99
0734-421002
LUBUK LINGGAU
Jl. Garuda No.20
0733-321021
PANGKAL PINANG
Jl. Jendral Sudirman No.18
0717-431161,
MUARA BUNGO
Jl. Saleh Somad No.1
PRABUMULIH
Jl. Urip Sumoharjo No. 821
METRO
Jl. A. H. Nasution No.1, Metro 34111
LAHAT
Jl. Prof Dr Emil Salim No.2
0731-321591
PALEMBANG
Jl. Merdeka No.3,Palembang 30132
0711-350626
TANJUNG PANDAN
Jl. Merdeka No.12
0719-21024
SUNGAIPENUH
Jl. Jend Sudirman No.1
0748-21010
JAMBI
Jl. Sultan Taha No. 05
0741-22139
BENGKULU
Jl. S. Parman No.111
0736-22951
BATURAJA
Jl. A.Yani No. 56
CURUP
Jl. Kartini No.6, Curup 39113
CILEGON
Jl. TB Ismail Kav Blok F No.105 Clg
0254-391288
BOGOR
Jl. IR H. Juanda No.5
0251-321460,
SAWANGAN
Jl. Raya Bojongsari No.1
BEKASI
Jl. Lapangan Multiguna No.7
PONDOK GEDE
Jl. Jati Makmur No.2
TANGERANG
Jl. Daan Mogot No 11 Tangerang
021-5523440
CIBINONG
Jl. Tegar Beriman Blok B-4 No.7
021-87908578
JAKARTA UTARA
Jl. Swasembada Timur XI No.37
021-4355305
JAKARTA TIMUR
Jl. Pemuda No.79
021-4890777
DEPOK
Jl. Sentosa Raya No.3
JAKARTA MAMPANG
Jl. Kapten Piere Tendean No. 43
021-5250876
SERANG
Jl. Veteran No.3 Serang
0254-200419
JAKARTA BARAT
Jl. Daan Mogot No.20
021-5601206
JAKARTA BARAT
Jl. Matraman Raya No.222
021-8191846
0747-21057 0713-320158 0725-44161
0735-320011 0732-21085
0251-611412 021-8808166 021-84996481
021-77822932
Kantor Pos Post Office
Alamat
Address
Telepon
Telephone
RANGKAS BITUNG
Jl. Multatuli No. 6
0252-201007
JAKARTA TAMAN FATAHILLAH
Jl. Taman Fatahillah No.3 Jakarta
021-6929035
JAKARTA PUSAT
Jl. Lap Banteng Utara No.1
021-3844188
JAKARTA SELATAN
Jl. RS. Fatmawati No.10
021-75000222
CIPUTAT
Jl. RE Martadinata No.17
021-74703072
CIPUTAT
Jl. Bank Banten No.1 Pandeglang
0253-201021
KARAWANG
Jl. Alun-Alun Selatan No. 1
0264-402341
GARUT
Jl. A.Yani No. 40 Garut 44117
0262-233832
CIREBON
Jl. Yos Sudarso No.9
0231-204733
INDRAMAYU
Jl. Siliwangi No.6
0234-271200
TASIKMALAYA
Jl. Oto Iskandardinata No.6
0265-332572
SUBANG
Jl. A.Yani No 36 Subang
0260- 411606
CIMAHI
Jl. Gatot Subroto No. 1 Cimahi
022-6654293
CIANJUR
Jl. Siti Jenab No.39 Cianjur 43211
0263-260630
MAJALENGKA
Jl. Alun-Alun Timur No.3 Mjl 45411
0233-281068
SOREANG
Jl. Raya Soreang-Banjaran No.412
022-5891052
BANJAR
Jl. Kantor Pos No.221
0265-742312
UJUNG BERUNG
Jl. AH Nasution No.28 Ujb Fax 022-7817060
022-7834188
SUKABUMI
Jl. A.Yani No. 42
0266-222215
SUMEDANG
Jl. P.Geusan Ulun No.82
0261-202006
CIAMIS
Jl. Jend Sudirman No.2
0265-771057
PURWAKARTA
Jl. K.K.Singawinata No.105
0264-200150
KUNINGAN
Jl. A.Yani No.2 Kuningan 45511
0232-871037
BANDUNG
Jl. Asia Afrika No.49 BANDUNG
022-4207081
WATESYOGYA
Jl. Sutijab No.63 Wates 55611
0274-773047
PATI
Jl. P.Sudirman No.61 Pati 59112
0295-381315
PURWOKERTO
Jl. Jend Sudirman No.435
0281-637055
PEKALONGAN
Jl. Cendrawasih No. 1 Pekalongan
0285-421776
SEMARANG
Jl. Pemuda No.4 SEMARANG
024-3543271
SALATIGA
Jl. Prof. Moh.Yamin No.3
0298-323896
YOGYAKARTA
Jl. P.Senopati No.2
PURBALINGGA
Jl. Alun Alun Utara No. 2
0274-377322 0281- 891147
417
Kantor Pos Post Office
418
Alamat
Address
Telepon
Telephone
SOLO
Jl.Jend Sudirman No.8 SOLO 57111
0271-647214
PURWOREJO
Jl.Jend A Yani No.2 Pwr 54111
0275-321054
WONOSOBO
Jl.Pemuda No.9 Wonosobo 56311
0286-321026
PURWODADI GROBOGAN
Jl.Jend Sudirman No.4 Purwodadi
0292-421055
WONOGIRI
Jl.Ahmad Yani No.168 Wonogiri
0273-321007
TEMANGGUNG
Jl.S Parman 5 Temanggung Fax 0293-493324
0293-491162
UNGARAN
Jl.MT Haryono No.10 Ungaran
024-6921002
WONOSARI YOGYA
Jl.Brigjen Katamso No.12
0274-391129
SRAGEN
Jl. Raya Sukowati No.193
0271-891005
SUKOHARJO
Jl. Wandyopranoto No.12
0271-591600
PEMALANG
Jl. A. Yani No.1 Pemalang
0284-321078
BANTUL
Jl. Jend Sudirman No.114
0274-367471
TEGAL
Jl. Proklamasi No.2 Fax 0283-356162
0283-353265
TUBAN
Jl. Sunan Bonang No.8 Tuban
0356-321490
MOJOKERTO
Jl. A. Yani No.5, Mojokerto 61311
0321-322545
BONDOWOSO
Jl. Jaksa Agung Suprapto No.9
0332-421130
PAMEKASAN
Jl. Mesigit No.3
0324-322216
JEMBER
Jl. Sudirman No.5 Jember 68114
0331-486166
MADIUN
Jl. Pahlawan No.14
0351-464454
SURABAYA SELATAN
Jl. Jemur andayani No.75
031-8417778
PROBOLINGGO
Jl. Surojo No.33
0335-421621
GRESIK
Jl. Dr.Sutomo No.135
031-3981786
PASURUAN
Jl. Alun-Alun Utara No.1
0343-424042
PONOROGO
Jl. Soekarno Hatta No.55
0352-481401
LAMONGAN
Jl. Ki Sarmidi MS No.1 Lmg
0322-321018
BOJONEGORO
Jl. Trunojoyo No.1 Bojonegoro
0353-881140
BLITAR
Jl. Mastri No.87 Blitar 66111
0342- 801295
TULUNG AGUNG
Jl. Kartini No.31
0355-321121
SIDOARJO
Jl. Sultan Agung No.50
031-8921263
SURABAYA
Jl. Kebon Rojo No.10
031-3522096
JOMBANG
Jl. KH Wahid Hasyim No.184
0321-861358
NGANJUK
Jl. Supriyadi No.19
0358-321738
Kantor Pos Post Office
Alamat
Address
Telepon
Telephone
KEDIRI
Jl.mayjend Sungkono No. 32
0354-685161
BANGKALAN
Jl.Trunojoyo No.2 Bangkalan 69111
031-3095105
BANYUWANGI
Jl.Diponegoro No.1
0333-421075
LUMAJANG
Jl.Dr.Sutomo No.19 Lumajang
0334-881103
NGAWI
Jl.Jaksa Agung Suprapto No.5
0351-749021
MAGETAN
Jl.A Yani No.82 Magetan
0351-895009
SUMENEP
Jl. Urip Sumoharjo No. 5
0328-662421
MALANG
Jl.Merdeka Selatan No.5
0341-362255
SITUBONDO
Jl.A.Yani No.129
0338-671300
DENPASAR
Jl.Raya Puputan Renon
0361-223565
SUMBAWA BESAR
Jl Garuda No. 99 Sumbawa
KUPANG
Jl.Palapa No.1 Kupang 85111
0380-833225
SELONG
Jl.Prof Moh Yamin.SH No.61
0376-21249
BIMA
Jl.Gajah Mada
0374-42083
SOE
Jl. Suharto No.10
0388-21103
SOE
Jl.Dr.Sutomo No.21, Wgp 87111
0387-61407
ATAMBUA
Jl.Letjen Suprapto No.5
0389-21203
TABANAN
Jl.Pahlawan No.4
MAUMERE
Jl. Pos No.2 Maumere 86111
GIANYAR
Jl.Abimanyu No.4, Gianyar 80511
SINGARAJA
Jl.Gajahmada No.156
MATARAM
Jl.Sriwijaya Mataram 83161
ENDE
Jl.Basuki Rahmat No.15
0381-21203
PANGKALANBUN
Jl.Sutan Syahrir No.26
0532-21035
BALIKPAPAN
Jl.Jend Sudirman No.31
0542-422340
PONTIANAK
Jl.Sutan Abdurahman No.49 Ptk
0561-730641
SAMARINDA
Jl.Gajah Mada No.15 Smr 75111
0541-742664
SAMPIT
Jl.A Yani No.41
0531-21040
TANJUNG REDEB
Jl.Pemuda No.542 Tanjungredeb
0554-21036
BUNTOK
Jl.Uria Mapas No.62
0525-21024
SANGGAU
Jl.H Agus Salim No.42 Beringin
0564-21004
PALANGKARAYA
Jl.Imam Bonjol No.3
AMUNTAI
Jl.Basuki Rahmat No.10
0371-21290
0361-811001 0382-21042 0361-943190 0362-21788 0370-632645
0536-3224489 0527-61008
419
Kantor Pos Post Office
420
Alamat
Address
Telepon
Telephone
TENGGARONG
Jl.Jend. A Yani No. 5
0541-661017
KETAPANG
Jl.Dr.Sutomo No.4
0534-32082
BONTANG
Jl.MT Haryono No.3 Bontang
0548-23311
TARAKAN
Jl.Jend Sudirman No. 12 Tarakan
0551-21883
SINTANG
Jl. S. Parman No. 90
0565-21405
KANDANGAN
Jl.Merah Johansyah No.4
0517-21021
BATULICIN
Jl.Transmigrasi No.5
0518-70678
BANJARMASIN
Jl.Lambung Mangkurat No.19
0511-3363745
SINGKAWANG
Jl.Pemuda No.107
0562-631009
BANJARBARU
Jl.Panglima Batur Timur No.25
0511-4772028
KOTA MOBAGU
Jl.DI. Panjaitan No 244
0434-21171
PARE PARE
Jl.Karaeng Burane No.1
0421-21944
MAMUJU
Jl.Yos Sudarso No. 163
0426-21038
BAUBAU
Jl.Murhum No.56
0402-21985
KENDARI
Jl.Dr Sam Ratulangi No.79
GORONTALO
Jl.Ahmad Yani No. 16 Gt 96111
BULUKUMBA
Jl.Kenari No.3 Bulukumba 92516
0413-81010
WATAMPONE
Jl.M. Husni Thamrin No. 7
0481-21044
MANADO
Jl.SamRatulangi No.23
0431-862007
MAKASSAR
Jl.Slamet Riyadi No.10
0411-314616
PALU
Jl.Moh Yamin
0451-421102
PALOPO
Jl.A Yani No.15 Palopo 91911
0471-21016
LUWUK
Jl.Brigjen Katamso No.2 Luwuk
0461-21134
SORONG
Jl.A Yani No.19 Sorong
MANOKWARI
Jl.Siliwangi No.28 Manokwari
0986-211088
TIMIKA
Jl.Yos Sudarso No.17 Timika
0901-322588
NABIRE
Jl.Yos Sudarso No.9 Nabire
0984-21148
BIAK
Jl.M Yamin No.59 Biak 98111
0981-21858
TERNATE
Jl.Pahlawan Revolusi No.154
0921-3122863
AMBON
Jl.Raya Pattimura No. 20
0911-352915
AMBON
Jl. Pahlawan Revolusi No.17
0916- 21017
JAYAPURA
Jl.Koti No.3
0967-536161
MERAUKE
Jl.Brawijaya
0971-321655
0401-329078 0435- 821808
0951-321718
