LAPORAN PERKARA TAHUNAN PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012
BAB I PENDAHULUAN
A.
Kebijakan Umum Peradilan Peradilan Militer merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman (di bawah Mahkamah Agung RI) yang berfungsi menegakkan hukum yang independen, efektif, efisien dan berkeadilan khususnya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon
terhadap
penyesuaian tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun demikian struktur organisasi peradilan
militer
masih
mengacu
Surat
Keputusan Pangab Nomor :
Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran “K” tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer. Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan Penyelenggaraan….
2 penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI
Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan
Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dengan daerah hukum (jurisdiksi) meliputi seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok. Guna melaksanakan visi dan misinya sehingga terwujud badan peradilan yang ideal, Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2012 memiliki program Rencana Kerja Tahunan (RKT) meliputi pembinaan dan pengelolaan/manajemen organisasi serta pengawasan baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial. Program kerja ini diwujudkan meliputi : 1.
Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif
dan berkeadilan. 2.
Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3.
Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi
yang jelas dan terukur. 3.
Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang
sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 4.
Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung
lingkungan
kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 5.
Mengelola dan
dengan kriteria
membina sumber daya manusia yang kompeten
obyektif,
sehingga tercipta personil peradilan
yang
berintegritas dan profesional. 6.
Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi,
dan jalannya peradilan. 7.
Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
8.
Memiliki manajemen
informasi
yang
menjamin
akun-tabilitas,
kredibilitas, dan transparansi. 9 B.
Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.
Visi Dan Misi Visi Pengadilan Militer II-09 Bandung : “Terwujudnya...
3 “Terwujudnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang Agung”. Misi Pengadilan Militer II-09 Bandung : a.
Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-09 Bandung.
b.
Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan. c.
Meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme tenaga teknis
dan non teknis Pengadilan Militer II-09 Bandung. d.
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-09
Bandung. C.
Rencana dan Strategis Tahun 2010-2014 Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut di atas, maka
Pengadilan Militer II-09 Bandung menentukan rencana strategis sebagai berikut : 1.
Tujuan Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian
Hukum,
Asas
Keterbukaan,
Asas
Proporsionalitas,
Asas
Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good government) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan hukum,
transparansi,
kesetaraan,
daya
tanggap,
wawasan
kedepan,
akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Adapun tujuan penyusunan Laporan Tahunan Perkara adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan tugas, terutama pelayanan teknis yudisial maupun non teknis yudisial sehingga dapat diukur tingkat efektifitas dan efisiensi dari langka-langkah yang telah dilaksanakan, sebagai modal menyusun upaya strategis untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan Pengadilan Militer II-09 Bandung secara utuh. Sehingga….
4 Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2010-2014 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan uraian sebagai berikut : a.
Kegiatan pelayanan hukum yang berkeadilan.
b.
Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan
perkara pada Pengadilan Militer II-09 Bandung. c.
Kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga teknis dan non
teknis Pengadilan Militer II-09 Bandung. d.
Kegiatan peningkatan kredibilitas dan transparansi Pengadilan
Militer II-09 Bandung. e.
Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Militer
II-09 Bandung.
2.
Sasaran Hasil (result) yang diharapkan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi
dalam hal ini Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra Tahun 2010 -2014) adalah sebagai berikut : a.
Peningkatan penyelesaian perkara
b.
Peningkatan tertib administrasi perkara
c.
Peningkatan kualitas SDM
d.
Peningkatan kualitas hasil pengawasan pada Pengadilan Militer
II-09 Bandung e.
Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap
peradilan (access to justice) f.
3.
Peningkatan sarana dan prasarana peradilan
Kebijakan dan Program Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi
dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan dan program yaitu : a.
Meningkatkan kualitas mutu pelayanan yang prima kepada
pencari keadilan, b.
Meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan,
c.
Meningkatkan kualitas putusan hakim bagi pencari keadilan.
d.
Mengeluarkan…
5 d.
Mengeluarkan izin pendidikan,
e.
Meningkatkan kualitas mutu pengawasan, pengendalian dan
pembinaan, f.
Melaksanakan penyuluhan hukum intern,
g.
Mengadakan penyuluhan hukum ektern,
h.
Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai,
i.
Penertiban administrasi dan manajemen SDM,
j.
Penertiban administrasi dan manajemen keuangan,
k.
Peningkatan tertib administrasi umum,
l.
Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris negara,
m.
Mengadakan barang inventaris negara.
Pelaksanaan kebijakan Renstra di atas, akan diimplementasikan melalui program : a.
Peningkatan sarana pelayanan prima,
b.
Peningkatan sarana akuntabilitas pelayanan hukum,
c.
Peningkatan sarana percepatan pelayan prima,
d.
Pembaharuan radius dan biaya perkara,
e.
Peningkatan output peradilan,
f.
Peningkatan standar pelayanan prima,
g.
Peningkatan kualitas mutu pengawasan, pengendalian dan
pembinaan, h.
Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bagi aparat
peradilan, i.
Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bagi prujurit TNI,
j.
Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai,
k.
Penertiban administrasi dan manajemen SDM,
l.
Peningkatan plafon anggaran DIPA Pengadilan Militer II-09
Bandung, m.
Penertiban administrasi dan managemen keuangan,
n.
Peningkatan tertib administrasi umum,
o.
Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana peradilan,
p.
Peningkatan sarana dan prasarana peradilan.
6 BAB II STRUKTUR ORGANISASI
A.
Penyusunan Alur Tupoksi. Penyusunan
alur
Tupoksi
mempersiapkan secara sistematis untuk
pada
hakekatnya
kegiatan - kegiatan
adalah yang
suatu akan
proses
dilakukan
mencapai sasaran/tujuan tertentu, yaitu Struktur organisasi pengadilan dalam
lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang ada saat ini masih mendasari Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984, tentang PokokPokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer. dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan pengurusan bidang organisasi, administrasi dan finansial empat peradilan yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung RI tetapi sampai saat ini masih dalam pembahasan Struktur Organisasi dan prosedur Peradilan Militer. Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai berikut : (terlampir).
KADILMIL Letkol Chk Sugeng Sutrisno, SH, MH.
WAKADILMIL Letkol Chk Parman N, S.H.
KATERA Kapten Chk (K) Sunti S, SH
KATAUD Lettu Chk Dani Subroto, SH
KAURTU TAUD Kasman
KAURDAL TAUD
BAURTU TAUD 1. 2. 3. 4.
KAUR MINU
BAURDAL TAUD
Sertu Cecep Supriyatna Serda Dian Irmawan Ade Suhara Wina Noviani Fatimah, ST
1. 2. 3. 4.
Siti Mariam Dewi Kurniawati Cahyati Ratnasari Kopda Rudi Setia Bhakti
MAJELIS HAKIM 1. Letkol Chk Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. 2. Letkol Chk Parman Nainggolan, S.H 3. Mayor Chk Budi Purnomo, S.H 4. Mayor Chk Edi Purbanus, S. H 5. Mayor Sutrisno, S.H 6. Mayor Chk M.R Jaelani, S.H 7. Mayor Chk Agus Husin, S. H
BAUR MINU 1. 2. 3.
Sri Supiyati Yuana Soebagio Eko Dinno Rinaldy
1. 2.
KAUR MINRADANG Lettu Laut (KH) Ramadhani, S. H
KAUR DOKPUSTAK
BAUR MINRADANG
BAUR DOKPUSTAK
Serka Yayat S, S.H Priyadi
POKKIMMIL 1. S.H 2. 3. 4. 5. 6.
Letkol Chk Parman Nainggolan, Mayor Chk Budi Purnomo, S.H Mayor Chk Edi Purbanus, S. H Mayor Sutrisno, S.H Mayor Chk M.R Jaelani, S.H Mayor Chk Agus Husin, S. H
1. 2.
Muzaenab Suparjan
KAUR MINKU
BAUR MINKU 1. 2. 3.
Mudhofar Maruf, S.E Taryono, S.E Dani Mujabul Ahyar
7 Keterangan Gambar Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer II-09 Bandung disusun sebagai berikut : 1.
2.
Unsur Pimpinan a.
Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil
b.
Wakil Kepala Pengadilan Mliter disingkat Waka dilmil.
Unsur staf/Pembantu Pimpinan -
3.
Unsur staf/Pelayanan -
4.
Kepaniteraan, disingkat Tera.
Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud.
Unsur Pelaksana a.
Majelis Hakim.
b.
Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.
Pembagian tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut : Tugas Pokok : 1.
Kadilmil II-09 Bandung. a.
Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang
berkedudukan pula sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas kewajiban sebagai berikut : 1)
Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirjen
Badilmiltun MARI hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya. 2)
Mengkoordinasikan,
mengawasi
dan
memberikan
pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil. 3)
Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan
dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil. 4)
Merencanakan,mempersiapkan
dan
mengatur
pe-
nyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil. 5)
Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka
Dilmil dan para Kimmil sehingga dapat menjamin daya guna dan Keseimbangan…
8 keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil. 6)
Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi,
kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7)
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil,
sebagai yang dimaksud dalam pasal 262 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. b.
Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan
kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Dirjen Badilmiltun MARI. 2.
Waka Dilmil II-09 Bandung a.
Waka Dilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum yang
berkedudukan sebagai Kimmil dengan tugas kewajiban sebagai berikut 1.
Mengkoordinasikan
dan
mengawasi
semua
pekerjaan/kegiatan segenap usaha Dilmil. 2.
Menyampaikan pertimbangan dan saran staf.
3.
Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja
di lingkungan Dilmil. 4.
Mengerjakan tugas khusus dari Kadilmil.
5)
Mewakili
Kadilmil
apabila
Kadilmil
berhalangan
melaksanakan tugas kewajibanya. b.
Waka Dilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan
kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas kewajiban sebagai Waka Dilmil Kepada Kadilmil. 3.
Kepaniteraan a.
Tera dipimpin oleh seorang Pama ahli hukum sebagai Kepala
Tera, disingkat Katera, yang berkedudukan sebagai Panitera, dengan tugas kewajiban sebagai berikut : 1)
Menyelenggarakan
pengurusan
administrasi
perkara
sejak berkas perkara diterima oleh Dilmil. Pada saat ini telah mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang diterbitkan oleh MARI. 2)
Menyelenggarakan…
9 2)
Menyelenggarakan penyimpanan berkas perkara baik
selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya. 3)
Menyiapkan dan meneruskan permohonan banding, grasi,
kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4)
Mengatur
dan
mempersiapkan
penyelenggaraan
persidangan Dilmil. 5)
Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum.
6)
Menyelenggarakan notulen rapat-rapat Dilmil.
7)
Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-
dokumen Dilmil. 8)
Menyelenggarakan Perpustakaan Dilmil.
9)
Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera.
10)
Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas
penunjukkan Kadilmil.
b.
11)
Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan
12)
Mempersiapkan laporan-laporan Dilmil.
Tera terdiri dari 4 (empat) urusan, yang masing-masing dipimpin
oleh seorang Pama sebagai Kepala Urusan disingkat Kaur, dan berkedudukan sebagai Panitera, sebagai berikut : 1)
Urusan Administasi Perkara dan Persidangan, disingkat
Ur Minradang. 2)
Urusan Administrasi Umum, disingkat Ur Minu.
3)
Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan, disingkat Ur.
Dok-pustak. 4) c.
Urusan Administrasi Keuangan, disingkat Ur. Minku.
Katera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku
Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kadilmil. 4.
Taud a.
Taud dipimpin oleh seorang Pama Sarjana Hukum, sebagai
Kepala Taud, disingkat Kataud, dengan tugas kewajiban sebagai berikut : 1)
Menyelenggarakan…
10 1)
Menyelenggarakan
surat-menyurat
bagi
Dilmil
yang
meliputi : a)
Mengatur penyelesaian tulisan dinas termasuk
penerimaan dan pengirimannya, b)
Mengatur dan mengawasi pengamanan surat,
c)
Kontrol UKP, KGB Personil yang dalam proses
Dilmiltama, d)
Menggandakan tulisan dinas,
e)
Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum,
f)
Menyelenggarakan dinas caraka,
g)
Menyelenggarakan perpustakaan Dilmil,
h)
Menyelenggarakan
pengurusan
arsip
dan
dokumen-dokumen Dilmil serta mengecek kelengkapan surat kendaraan serta perawatan, i)
Mempersiapkan
laporan-laporan
Dilmil
seperti
bulanan, Tahunan, Program kerja dan LAKIP, j)
Membuat Daftar Bezetting Formasi TNI dan PNS
dan Susunan keluarga (daftar terlampir). 2)
Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas
penunjukkan Kadilmil, 3)
Melaksanakan dinas urusan dalam, termasuk kebersihan
dan keindahan, pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib, 4)
Menyelenggarakan perawatan personil dan materiil di
lingkungan Dilmil, 5)
Mengatur perumahan dan angkutan untuk keperluan
anggota dan dinas Dilmil, 6)
Mengatur penggunaan perlengkapan/ruangan kerja.
7)
Mengatur penerimaan tamu dan hal-hal yang bersifat
protokoler, 8)
Mengatur dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk
penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus, yang diadakan Dilmil. b.
Taud terdiri dari 2 (dua) Urusan yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama…
11 seorang Pama sebagai Pama Urusan, disingkat Kaur, sebagai berikut :
c.
1)
Urusan Tata Usaha, disingkat Urtu,
2)
Urusan Dalam, disingkat Urdal.
Kataud
bertanggung
jawab
atas
pelaksanaan
tugas
kewajibannya kepada Kadilmil, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Katera.
5.
Majelis a.
Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-
rendahnya berpangkat Mayor dan 2 (dua) orang hakim anggota yang terdiri dari Kimmil masing-masing serendahnya berpangkat sama serta dibantu oleh Panitera, dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, b.
Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan
oleh Kadilmil, c.
Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim
menganut asas peradilan bebas, d.
Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan
kehakiman menurut peraturan perundang-undangan. 6.
Pok Kimmil a.
Pok Kimmil merupakan wadah dari Hakim Militer pada Dilmil
untuk melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Dilmil maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi tehnis kepada Kadilmil, b.
Kelompok Hakim Militer pada Dilmil terdiri dari para Kimmil,
c.
Kimmil adalah seorang Pamen Sarjana Hukum dengan tugas
kewajiban sebagai berikut: 1)
Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota
dalam sesuatu persidangan Dilmil atas penunjukkan Kadilmil, 2)
Sebagai Hakim Ketua : a)
Mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa dan
mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
12 b)
Memberikan pertimbangan mengenai permohonan
grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya. d.
Kimmil
bertanggung
jawab
atas
pelaksanaan
kekuasaan
kehakiman sesuai dengan perundang-undangan. e.
Kapasitas Pegawai Dalam organisasi Dilmil II-09 Bandung jumlah pegawai yang ada
sekarang tidak sesuai standard dengan volume pekerjaan dan kapasitas sehingga masih perlu penambahan personel pegawai, yang mana pelaksanaan pekerjaan untuk jenis pekerjaan tertentu sangat besar pengaruhnya terhadap penentuan kebutuhan pegawai, karena seorang pegawai berkewajiban untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. B.
Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya (tupoksi), telah menetapkan Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus sebagai acuan (tata laksana) dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan Militer. Standart Operasional Prosedur di Pengadilan Militer II-09 Bandung disusun sebagai berikut :
13
KATAUD
Berkas perkara dari Otmil
Menerima berkas diteruskan ke Kadilmil (1 hari)
KADILMIL Menyerahkan berkas ke Katera utk di Register (1 hari)
KATERA Meneliti kelengkapan berkas (1 hari)
KADILMIL Menunjuk Majelis Hakim (1 hari)
Pendistribusian berkas kepada Majelis (2 hari) MAJELIS HAKIM Mempelajari berkas perkara
Terdakwanya ditahan
Terdakwanya tidak ditahan
Majelis memeriksa & mempelajari berkas Perkara biasa 3 hari Perkara tertentu 3 hari
Majelis memeriksa & mempelajari berkas Perkara biasa 3 hari Perkara tertentu 6 hari
Pelaksanaan sidang sampai putus Perkara biasa 2 bulan Perkara tertentu 3 bulan
Pelaksanaan sidang sampai putus Perkara biasa 3 bulan Perkara tertentu 5 bulan
Minutasi perkara (7/14/30 hari)
Minutasi perkara (7/14/30 hari)
Pendistribusian/mengirimkan salinan put & minutasi ke Papera, Ankum, Otmil dan POM, Terdakwa/PH CATATAN : 1. Untuk perkara Lalin mulai dicatat dalam buku Register sampai dengan putus paling lambat 7 hari sesudah bukti pelanggaran diterima. 2. Untuk perkara tertentu Minutasi putusan dalam tenggang waktu 30 hari. 3. Dilmil/ti yang kondisi geografis/wilayah hukumnya luas, penyelesaian perkara sejak diregister sampai dengan diputus maksimal 6 (enam) bulan.
14 a.
Perkara Biasa 1)
Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud) Pengadilan
Militer menerima Pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer dan menyerahkan kepada Kadilmil dalam tenggang waktu 1(satu) hari kerja. 2)
Kadilmil mendisposisi berkas perkara kepada Katera untuk diteliti
dalam tenggang waktu 1(satu) hari kerja. 3)
Katera memeriksa Kelengkapan berkas perkara dan Registrasi
dalam tenggang waktu 1 (satu) hari kerja. 4)
Kepala Pengadilan Militer menunjukan Majelis Hakim dan
Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis Hakim dalam tenggang waktu 2 (dua) hari kerja. 5)
Penetapan hari
sidang dan
Penetapan Penahanan
(jika
Terdakwa ditahan) dalam tenggang waktu 1 (satu) hari kerja. 6)
Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan Penahanan
kepada Oditur Militer dalam tenggang waktu 1 (satu) hari kerja. 7)
Hakim Ketua sebagai pembaca pertama mempelajari berkas
perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I dalam tenggang waktu 1 (satu) hari kerja untuk perkara biasa dan 2 (dua) hari kerja untuk perkara tertentu (untuk terdakwanya ditahan perkara biasa 1(satu) hari dan perkara tertentu 1 (satu) hari. 8) Hakim Anggota I selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II dalam tenggang waktu 1 (satu) hari kerja untuk perkara biasa dan 2 (dua) hari kerja untuk perkara tertentu (untuk terdakwanya ditahan perkara biasa 1 (satu) hari dan perkara tertentu 1 (satu) hari. 9)
Hakim Anggota II selaku pembaca kedua mempelajari berkas
perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Ketua
dalam
tenggang waktu 1 (satu) hari kerja untuk perkara biasa dan 2 (dua) hari kerja untuk perkara tertentu (untuk terdakwanya ditahan perkara biasa 1 (satu) hari dan perkara tertentu 1 (satu) hari. 10)
Pelaksanaan sidang sampai dengan perkara diputus untuk
perkara biasa yang terdakwanya ditahan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan, untuk perkara tertentu selambatlambatnya paling lama 3 (tiga) bulan. Untuk….
15 11)
Untuk perkara biasa yang terdakwanya tidak ditahan dalam
tenggang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, dan untuk perkara tertentu dalam tenggang waktu 5 bulan. 12)
Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan
diucapkan pada hari itu juga. 13)
Panitera wajib menyelesaikan Petikan putusan kepada Katera
pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu hari kerja berikutnya. 14)
Katera menyampaikan petikan putusan kepada Oditur Militer,
Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam tenggang waktu 1 hari kerja. 15)
Penyelesaian Minutasi perkara selesai dalam tenggang waktu
14 hari kerja. 16)
Khusus Putusan Sela yang bukan putusan akhir Minutasi
diselesaikan dalam tenggang waktu 7 hari kerja. 17)
Terhadap perkara tertentu Minutasi putusan diselesaikan dalam
tenggang waktu 30 hari. 18)
Terhadap perkara desersi yang akan diperiksa dan diputus
secara in absensia, namun Terdakwa hadir di persidangan Majelis Hakim
memutus perkara untuk dikembalikan kepada Oditur Militer
dalam tenggang waktu 1 hari kerja. b.
Prosedur Pengajuan Banding 1)
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan
atau diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, dalam tenggang waktu 7 hari kerja. 2)
Pemohon banding dapat membuat Memori Banding.
3)
Panitera membuat Akte Permohonan Banding dalam tenggang
waktu 7 hari kerja. 4)
Bagi Terdakwa yang ditahan, pemberitahuan banding kepada
Pengadilan Militer harus disampaikan pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 5)
Dalam hal terdakwa menyerahkan memori banding, Panitera
membuat Akte menerima Memori Banding dalam tenggang waktu 1 hari. 6)
Membuat Akte Penyerahan Kontra Memori Banding dalam
tenggang waktu 1 hari. 7)
Untuk….
16 7)
Memberitahukan
kepada
Pemohon
dan
Termohon
untuk
mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 1 hari. 8)
Membuat Akte telah mempelajari berkas yang ditandatangani
Panitera dan Pemohon/Termohon dalam tenggang waktu 1 hari. 9)
Mengirimkan berkas perkara ke Dilmilti (Bundel A dan Bundel B)
dalam tenggang waktu 14 hari. 10)
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada pihak lain dilakukan
dalam tenggang waktu 1 hari kerja setelah pernyataan banding diterima. 11)
Minutasi perkara banding harus diselesaikan oleh Panitera
dalam tenggang waktu
7 hari kerja setelah permohonan banding
diajukan. 12)
Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Militer Tinggi,
dilakukan sejak adanya pernyataan Banding (tanpa harus menunggu Memori Banding), dalam tenggang waktu 14 hari kerja. 13)
Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon
sebelum diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Militer dan pihak lainnya pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 14)
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-
masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. c.
Prosedur Pengajuan Kasasi : 1)
Permohonan Kasasi dapat diajukan dalam batas waktu 14 hari
kerja. 2) waktu 3)
Panitera membuat Akte Permohonan Kasasi dalam tenggang 1 hari kerja. Bagi Terdakwa yang ditahan, pemberitahuan kasasi kepada
Mahkamah Agung harus disampaikan pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 4)
Terdakwa wajib menyerahkan memori kasasi, Panitera membuat
Akte menerima Memori Kasasi dalam tenggang waktu 1 hari. 5)
Membuat Akte Penyerahan Kontra Memori Kasasi dalam
tenggang waktu 1 hari. 6) Memberitahukan….
17 7)
Memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon Kasasi untuk
mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 1 hari (dalam hal tempat tinggal pemohon jauh dari kedudukan Pengadilan Militer Tinggi tenggang waktu 5 hari). 8)
Membuat Akte telah mempelajari berkas yang ditandatangani
Panitera dan Pemohon/Termohon dalam tenggang waktu 1 hari. 9)
Mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung (Bundel A
dan Bundel B) dalam tenggang waktu 1 hari. 10)
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada pihak lain dilakukan
dalam tenggang waktu 1 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima. 11)
Pemberitahuan
kasasi
kepada
Mahkamah
Agung
harus
disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 12)
Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung dilakukan
sejak pernyataan Kasasi diterima dalam tenggang waktu 30 hari kerja. 13)
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak
dilampirkan, maka berkas dinyatakan tidak lengkap. d.
Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali : 1)
Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana/ahli
waris/Oditur Militer. 2)
Panitera membuat Akte Permohonan Peninjauan Kembali dalam
tenggang waktu 1 hari kerja. 3)
Bagi Terpidana yang ditahan,
pemberitahuan
Peninjauan
Kembali kepada Mahkamah Agung harus disampaikan pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 4)
Terpidana
wajib
menyerahkan
alasan-alasan
permohonan
Peninjauan Kembali (Novum), Panitera membuat Akte menerima permohonan Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 1 hari. 5)
Katera melaporkan permohonan Peninjauan Kembali kepada
Kadilmil dalam tenggang waktu 1 hari. 6)
Kadilmilti membuat Penetapan Hakim dalam tenggang waktu
1 hari. 7)
Hakim Ketua membuat penetapan hari sidang dalam tenggang
waktu 1 hari. 8) Memberitahukan…
18 9)
Memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk
mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 1 hari (dalam hal tempat tinggal pemohon jauh dari kedudukan Pengadilan Militer Tinggi tenggang waktu 5 hari). 10)
Membuat Akte telah mempelajari berkas yang ditandatangani
Panitera dan Pemohon dalam tenggang waktu 1 hari. 11)
Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Peninjauan Kembali
dalam tenggang waktu 3 hari. 12)
Pelaksanaan sidang Peninjauan Kembali dan membuat Berita
Acara Pemeriksaan serta Berita Acara Pendapat dalam tenggang waktu 13)
3 hari. Mengirimkan berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah
Agung dalam tenggang waktu 1 hari. 14)
Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali kepada pihak
lain dilakukan dalam tenggang waktu 1 hari kerja setelah pernyataan Peninjauan Kembali diterima. 15)
Pemberitahuan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung
harus disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 16)
Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung dilakukan
sejak pernyataan Peninjauan Kembali diterima dalam tenggang waktu 30 hari kerja 17)
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak
dilampirkan, maka berkas dinyatakan tidak lengkap. e.
Prosedur Pengajuan Grasi : 1)
Permohonan Grasi diajukan oleh Terpidana atau Keluarganya
sesuai ketentuan UU Grasi. 2)
Panitera
melaporkan
adanya
permohonan
grasi
kepada
Kadilmilti setelah meneliti kelengkapan persyaratan perkara grasi dalam tenggang waktu 1 hari kerja. 3)
Panitera mempersiapkan surat pengantar permohonan grasi
yang ditujukan kepada Presiden melalui Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 1 hari kerja . 4)
Panitera mengirimkan berkas perkara grasi dalam tenggang
waktu 20 hari kerja.
19 BAB III KEADAAN PERKARA
A.
Penyelesaian Perkara Penyelesaian perkara tingkat pertama dilaksanakan sesuai skala prioritas,
dimana perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berkas perkaranya diterima. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyelesaian perkara melampaui jangka waktu penahanannya. Sesuai Program Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2012 dapat menyelesaikan perkara Kejahatan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI
yang berpangkat Prajurit Dua sampai dengan
Kapten sebagai berikut : 1.
Perkara Kejahatan
Vol. perkara
a
Sisa perkara Tahun 2011
=
33 perkara
b
Perkara masuk Tahun 2012
= 285 perkara
c
Perkara diputus Tahun 2012
= 264 perkara
d
Perkara yang dilimpahkan ke Dilmil lain Th.2012
=
1 perkara
e
Perkara yang dikembalikan ke Otmil Th.2012
=
-
f
Sisa perkara tahun 2012
=
53 perkara
perkara
Perkara PelangPerkara 2 Perkara Pelanggaran a
Sisa perkara tahun 2011
=
- perkara
b
Perkara masuk tahun 2012
=
2 perkara
c
Perkara diputus tahun 2012
=
2 perkara
d
Perkara yang dilimpahkan ke Dilmil lain Th.2012
=
- perkara
e
Sisa perkara tahun 2012
=
- perkara
3
Upaya Hukum a
Perkara banding tahun 2012
=
38 Perkara
b
Perkara Kasasi tahun 2012
=
16 Perkara
c
Perkara Grasi Tahun 2012
=
-
d
Perkara Peninjauan Kembali tahun 2012
=
e
Perkara Perlawanan tahun 2012
=
Perkara 2 Perkara
-
Perkara
20 Dari jumlah perkara yang masuk dan putus tersebut di atas maka indikator kinerja utama dalam penyelesaian perkara Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam tahun 2012 diperoleh dari perbandingan perkara yang masuk dan yang diputus mencapai 84 %.
B.
Hasil yang dicapai. Dari sisa perkara kejahatan tahun 2011 dan perkara kejahatan yang masuk
tahun 2012 sejumlah 318 (Tiga ratus delapan belas) Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat menyelesaikan sebanyak 264 (Dua ratus enam puluh empat) perkara kejahatan atau 84 % dan perkara pelanggaran sejumlah 2 (dua) perkara dari perkara 2 (dua) perkara yang masuk atau 100 %, adapun sisa perkara kejahatan saat ini sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara merupakan perkara baru dan perkara In Absensia yang akan disidangkan pada bulan Januari 2013.
21 BAB IV PENGAWASAN
A.
Pengawasan Internal Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi managemen yang bertujuan
untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan. Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai kawal depan (provost) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Tugas pokok Pengadilan Militer II-09 Bandung selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam tingkat pertama adalah melakukan pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadlian, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi Hakim. 1.
Pengadilan Militer II-09 Bandung malakukan pengawasan internal yang
meliputi pengawasan fungsional bidang masing-masing : a. Bidang Manajemen Peradilan. b. Bidang Administrasi Putusan. c. Bidang Administrasi Keuangan. d. Bidang Pelayanan Umum. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai hakim pengawas terhadap para hakim yang berada dibawah pengawasan Pengadilan Militer II-09 Bandung, Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di jajaran wilayah Pengadilan Militer II-09 Bandung,
Kadilmil
II-09
Bandung
juga
menindaklanjuti
pengaduan
masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan Hakim Pengawas…
22 Hakim Pengawas terhadap
yang
ditunjuk
telah
melakukan
pengawasan
bidang-bidang tugas Pengadilan Militer II-09 Bandung,
yang
kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Katera / Kataud dan staf serta dilaporkan kepada Kadilmil. Dalam rangka pembinaan personil pada hari Senin minggu pertama setiap bulan diadakan jam Komandan guna memberikan pengarahan terhadap anggota mengenai tugas pokok dan disiplin dalam menjalankan tugas serta mengevaluasi program / hasil kerja yang berjalan. Demi tertibnya administrasi perkara, Dilmil II-09 Bandung telah melaksanakan minutasi penjilidan berkas perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan terketik rapi serta membuat himpunan Petikan Putusan, Putusan dan Berita Acara Sidang setiap Triwulan untuk dijadikan dokumen/arsip dan salinan putusan dikirim kepada Papera, Otmil, Ankum dan POM Penyidik (vide pasal 196 ayat (3) Undang-Undanng 31 Tahun 1997) sedangkan himpunan petikan putusan dikirim kepada Dirjen Badilmiltun, Dilmiltama dan Dilmilti II Jakarta pada kesempatan pertama, sedang untuk tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2.
Tujuan diadakannya pengawasan adalah : a.
Agar penyelanggaraan tugas sesuai dengan perencaan dan
dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat di jadikan acuan untuk perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang. b.
Mencegah
sedini
mungkin
terjadinya
In
efisiensi
yang
mengakibatkan pemborosan, kebocoran, atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik Negara sehingga pembinaan aparatur menghasilkan pemerintahan yang besih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.
B.
Pengawasan…
23 B.
Pengawasan Eksternal Hakim Pengawas dan pengamat pada Pengadilan Militer II-09 Bandung
sesuai amanat dari pasal 262 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada Pengadilan Militer II-09 Bandung pelaksanaan tugas Hakim Wasmat yang dilaksanakan secara administrasi dan konkret dengan cara melakukan kunjungan ke Lemmasmil Cimahi secara berkala tiap akhir Triwulan II dan Triwulan IV atau disesuaikan dengan kebutuhan.
24 BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A.
Sumber Daya Manusia 1.
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Personel Pengadilan II-09 Bandung tahun 2012 sebagai tenaga teknis
yudisial sebanyak 10 (sepuluh) orang adalah sebagai berikut : a. Ps. Kadilmil
:
Sugeng Sutrisno, S.H. MH, Letkol Chk NRP.
1910006941265 (Hakim Militer). b
Waka Dilmil
:
Parman Nainggolan, SH Letkol Chk Nrp.
33849 (Hakim Militer). c. Hakim
:
5 (lima) orang yaitu : 1) Edi Purbanus, SH Mayor Chk Nrp. 539835 (Kimmil Gol. V). 2) Sutrisno, SH Mayor Chk Nrp. 569764 (Kimmil Gol. V). 3) Mirtusin, SH.MH Mayor Sus Nrp. 520881 (Kimmil Gol. V). 4) M.R Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 (Kimmil Gol. VI). 5) Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 (Kimmil Gol. VI).
d
Katera
:
Sunti
Sundari,
SH
Kapten
Subroto,
SH
Lettu
Chk
(K)
Nrp.622243 (merangkap Panitera) e. Kataud
:
Dani
Chk
Nrp.
2920087370171 (merangkap Panitera) f
Kaurminradang :
Ramadhani, SH Lettu Laut (Kh) Nrp. 18382/P
(merangkap Panitera) Dengan demikian Hakim pada Pengadilan Militer II-09 Bandung berjumlah 7 (tujuh) orang dan Panitera berjumlah 3 (tiga) orang.
2.
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Dalam Tahun 2012 personil Dilmil II-09 Bandung berjumlah 34 (tiga puluh empat…
25 puluh empat) orang terdiri dari 14 (empat belas) orang Militer dan 15 (lima belas) orang PNS serta 5 (lima) tenaga kontrak/honorer sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : W2-Mil.02/01/PPK/I/2012 s/d Nomor : W2Mil.02/05/PPK/I/2012 tanggal 2 Januari 2012, masing-masing anggota menduduki jabatan sebagai berikut : -
Ps. Kadilmil
:
Sugeng Sutrisno, S.H. MH, Letkol Chk NRP.
1910006941265 (Hakim Militer). -
Waka Dilmil
:
Parman Nainggolan, SH Letkol Chk Nrp.
33849 (Hakim Militer). -
Hakim
:
5 (lima) orang yaitu : 1)
Edi Purbanus, SH Mayor Chk Nrp. 5398-
35 (Kimmil Gol.V). 2)
Sutrisno, SH Mayor Chk Nrp. 569764
(Kimmil Gol.V). 3)
Mirtusin, SH.MH Mayor Sus Nrp. 520881
(Kimmil Gol.VI). 4)
M.R Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360
(Kimmil Gol.VI). 5)
Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562
(Kimmil Gol.VI). -
Katera
:
Sunti Sundari, SH Kapten Chk (K) Nrp.622243
(merangkap Panitera) -
Kaurminradang :
Ramadhani, SH Lettu Laut (Kh) Nrp. 18382/P
(merangkap Panitera) -
Bamin Tera
:
1)
Yayat Sudrajat, SH Serka NRP. 21010-
218101278 2) Cecep Supriyatna Sertu NRP. 32940482491173 -
Kataud
:
Dani
Subroto,
SH
Lettu
Chk
Nrp.
2920087370171 (merangkap Panitera) -
Kaurtu
:
KASMAN, Penata Tk.I III/d Nip.19580722198-
3101001 -
Kaurdal
:
-
-
Ba Urdal
:
Dian Irmawan Sertu Nrp. 21070582611285 -
Taban Taud…
26 -
Taban Taud
:
Rudi S. Bhakti Kopda Nrp. 31990422881079
-
Staf Taud
:
1)
Siti
Mariam
Penata
Muda
Tk.I
III/b
NIP.19590726983102001 2)
Suparjan
Penata
Muda
III/a
NIP.
196611221993011001 3)
Dinno Rinaldy Penata Muda III/a NIP.
197505022006041002 4)
Wina Noviani Fatimah, ST Penata Muda
III/a Nip.1986110120112009 5)
Cahyati Ratnasari Pengatur Tk.I II/d NIP.
978103 111998032002 6)
Ade Suhara Pengatur Tk.I II/d NIP.
196612091988031004 7)
Dani
Mujabul
Ahyar
Pengatur
II/c
NIP.197911282001121003 -
Staf Tera
:
1) Sri Supiyati Yuana Penata Muda Tk.I III/b III/b NIP. 196011041985032002 2)
Muzaenab Penata Muda Tk.I III/b III/b
NIP.196607091991032001 3)
Priyadi
Penata
Muda
III/a
NIP.
197004211992031001 4)
Subagio Eko Saputro Pengatur Tk.I II/d
NIP.196408271998031001 5)
Dewi Kurniawati Pengatur Tk.I II/d NIP.
96807141997012001 -
Staf Keuangan
:
1)
Mudhofar Ma’ruf Penata Muda III/a NIP.
197110191992031002
(Penata
laporan
keuangan). 2)
Taryono,
SE
Penata
NIP.197907182009121004
Muda
(Penata
III/a
laporan
keuangan). -
Tenaga Pramubakti : 1)
Siswantoro
2)
Imat Rohimat
3)
Saripudin -
Tenaga Satpam...
27 -
Tenaga Satpam
-
:
1)
Dikdik
2)
Iman Sadarman Humendru.
Tim Teknologi Informasi Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer II-
09 Bandung Nomor : W2-Mil.02/033/Sprin/X/2012 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Website Pengadilan Militer II-09 Bandung : Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Letkol Chk Sugeng Sutrisno, SH, MH
Penanggung Jawab Dewan Pakar
Kelompok Hakim Militer Pengadilan Militer II-09 Bandung
Pimpinan Redaksi
Katera Pengadilan Militer II-09 Bandung Kapten Chk (K) Sunti Sundari, SH
Sekretaris Redaksi
Kataud Pengadilan Militer II-09 Bandung Lettu Chk Dani Subroto, SH
Dewan Redaksi
Seluruh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pengadilan Militer II-09 Bandung
Tim Redaktur Admin Web Portal dan Publikasi Putusan
PNS Wina Noviani Fatimah, ST Serka Yayat Sudrajat, SH PNS Mudhofar Maruf, SE
Admin Sistem Administrasi Perkara
PNS Dani Mujabul Ahyar PNS Cahyati Ratnasari
Admin Sistem Kepegawaian
PNS Dewi Kurniawati PNS Cahyati Ratnasari
Admin Sistem Keamanan
PNS Taryono, SE PNS Sri Supiyati Yuana
Admin Sistem Kearsipan
PNS Wina Noviani Fatimah, ST PNS Muzaenab
Perawatan
PNS Subagyo Eko Saputro PNS Priyadi
Jumlah tenaga non teknis tersebut diatas, termasuk tenaga teknis, karena rangkap jabatan.
3.
Pensiun, mutasi, Pendidikan dan Kenaikan Pangkat : a.
Pensiun
b.
Mutasi 1)
:
NIHIL. :
Berdasarkan
Surat
Keputusan
Mahkamah
Agung
Republik Indonesia Nomor : 094/KMA/SK/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam
Jabatan…
28 jabatan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atas nama Lettu Laut (KH) Ramadhani, SH Nrp. 18382/P dari jabatan lama sebagai Kaurminradang Pengadilan Militer III-16 Makasar menduduki jabatan sebagai Kaurdal Taud Dilmil II-09 Bandung. 2)
Berdasarkan
Surat
Perintah
Kadilmiltama
Nomor
:
Sprin/30 /II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang perintah masing-masing
sambil
menunggu
jabatan
definitif
agar
melaksanakan tugas BP di Dilmil II-09 Bandung atas nama Kapten Sus Aulisa Dandel, SH Nrp. 533192 dan Lettu Sus Betty Novita R, SH Nrp. 535951. 3)
Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor :
Kep/17/DjMT.2 /III /2012 tanggal 15 Maret Sprin/30/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan baru atas nama Kapten Chk (K) Sunti Sundari, SH Nrp. 622243 dari jabatan Kataud Dilmil II09 Bandung menjadi Katera Dilimil II-09 Bandung, Lettu Chk Dani Subroto, SH Nrp. 2920087370171 sebagai Kaurminradang Dilmil II-09 Bandung menjadi Kataud Dilmil II-09 Bandung dan Lettu Laut (KH) Ramadhani, SH Nrp. 18382/P sebagai Kaurdal Taud Dilimil II-09 Bandung menjadi Kaurminradang Dilmil II-09 Bandung. 4)
Berdasarkan
Surat
Perintah
Kadilmiltama
Nomor
:
Sprin/103/ V/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang perintah pelaksanaan pem berhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer masing-masing atas nama Letkol Chk Parman Nainggolan, SH Nrp. 33849 dari jabatan Kadilmil III-17 Manado menjadi Waka Dilmil II-09 Bandung, Letkol Chk (K) Faridah Faisal, SH.MH Nrp. 1920011390668 dari jabatan Anggota Kelompok Hakim Militer Gol. V Dilmil II-09 Bandung menjadi Kadilmil II-11 Yogyakarta, Letkol
Chk Surono, SH Nrp. 539833 dari jabatan Anggota
Kelompok Hakim Militer Gol. V Dilmil II-09 Bandung menjadi Kadilmil III-17 Manado, Mayor Chk Budi Purnomo, SH.MH Nrp. 545823 dari jabatan Anggota Kelompok Hakim Militer Gol. VI Dilmil III-16…
29 Dilmil III-16 Makassar menjadi Anggota Kelompok Hakim Militer Gol. V Dilmil II-09 Bandung, Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 dari jabatan Anggota Kelompok Hakim Militer Gol. VI Dilmil I-07 Balikpapan menjadi Anggota Kelompok Hakim Militer Gol. V Dilmil II-09 Bandung, Mayor Chk Undang Suherman, SH Nrp. 539827 dari jabatan Anggota Kelompok Hakim Militer Gol. VI Dilmil II-09 Bandung menjadi Anggota Kelompok Hakim Militer Gol. VI Dilmil I-02 Medan dan Mayor Sus Yanto Herdiyanto, SH Nrp. 524416 dari jabatan Anggota Kelompok Hakim Militer Gol. VI Dilmil II-09 Bandung menjadi Anggota Kelompok Hakim Militer Gol. VI Dilmil I-03 Padang. 5)
Berdasarkan
Surat
Perintah
Kadilmiltama
Nomor
:
Sprin/103/ V/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang perintah pelaksanaan pem berhentian dari dan pengangkatan dalan jabatan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Militer
masing-masing atas nama Mayor Chk Sutrisno, SH Nrp. 569764 dari jabatan Waka Dilmil I-05 Pontianak menjadi Anggota Kelompok Hakim Militer Gol. V pada Dilmil II-09 Bandung dan Kapten Chk Eddy Susanto, SH Nrp. 548425 dari Jabatan Katera Dilmil II-09 Bandung menjadi Anggota Kelompok Hakim Militer Gol. VI Dilmil III-15 Kupang 6)
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 095/ SEK/Mts.06.1/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI atas Nama Grace Maria, S.IP Nip. 19811030200904 2006 dari jabatan Staf Dilmil II-09 Bandung menjadi Staf pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. 7)
Berdasarkan Surat Perintah Ka Dilmiltama Nomor :
Sprin/178/ IX/2012 tanggal 11 September 2012 tentang perintah pelaksanaan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atas nama
Letkol
Chk
Sugeng
Sutrisno,
SH.
MH
Nrp.
1910006941265 dari jabatan Waka Dilmil III-14 Denpasar menjadi Ps. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung. 8)
Berdasarkan…
30 8)
Berdasarkan
Surat
Perintah
Kadilmiltama
Nomor
:
Sprin/179/ IX/2012 tanggal 11 September 2012 tentang perintah pelaksanaan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atas nama Letkol Sus Priyo Mustiko, SH Nrp. 520744 dari jabatan Anggota Pokkimmil Gol. V pada Dilmil II-09 Bandung menjadi Waka Dilmil III-19 Jayapura. 9)
Berdasarkan Surat Perintah Ka Dilmiltama Nomor :
Sprin/221 /XI/2012 tanggal 13 Nopvember 2012 tentang perintah pelaksanaan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atas nama Mayor Chk Budi Purnomo, SH.MH Nrp. 545835 dari jabatan Anggota Pokkimmil Gol. V pada Dilmil II-09 Bandung menjadi Ka Dilmil Banda Aceh dan Mayor Sus Mirtusin, SH.MH Nrp. 520881 dari jabatan Anggota Pokkimmil Gol. VI pada Dilmil Banda Aceh menjadi Pokkimmil Gol. V pada Dilmil II-09 Bandung. 10)
Berdasarkan Surat Perintah Ka Dilmiltama Nomor :
Sprin/232/XI/2012 tanggal 27 Nopvember 2012 tentang perintah pelaksanaan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atas nama Kapten Chk (K) Sunti Sundari, SH Nrp. 622234 dari jabatan Katera Dilmil II-09 Bandung menjadi Katera Dilmil III-14 Denpasar dan Lettu Laut (KH) Ramadani, SH Nrp. 18382/P dari jabatan Kaurminu Dilmil II-09 Bandung menjadi Katera Dilmil III18 Ambon . c.
Pendidikan dan Latihan : 1)
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil II-09 Bandung
Nomor : W2-Mil.02/ 14/Sprin/III/2012
tanggal 15 Maret 2012
tentang Diklat Prajab CPNS Gol. III Gelombang II Tahun 2012 Atas
nama
Wina
Noviani
Fatimah,
ST
Nip.
986110120111012009 yang dilaksanakan sejak tanggal 15
Maret 2012 ….
31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 7 April 2012 di Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Jl. Cikopi Selatan Ds. Sukamaju Kec. Megamendung Bogor Jabar 2)
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil II-09 Bandung
Nomor : W.2-Mil/52/Sprin/IX/ 2012 tanggal 18 September 2012 tentang Pelatihan Tehnis Fungsional Panitera Militer An. Lettu Chk Dani Subroto, SH NRP. 2920087370171dan Lettu Laut (Kh) Ramadhani, SH NRP. 18382/P yang dilaksanakan sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 di Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Jl. Cikopi Selatan Ds. Sukamaju Kec. Megamendung Bogor Jabar. 3)
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil II-09 Bandung Nomor
: W2-Mil.02/55/Sprin/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang perintah
melaksanakan
kegiatan
Pembinaan
Aplikasi
Kepegawaian MARI atas nama Taryono, SE Penata Muda Tk.I III/A Nip. 197907182009121004 yang di laksanakan sejak tanggal 18 Oktober 2012 bertempat di Hotel Savoy Homan Jl. Asia Afrika 112 Bandung. 4)
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil II-09 Bandung Nomor
: W2-Mil.02/ 60/Sprin/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang perintah melaksanakan kegiatan Konsolidasi Laporan SAKPA
dan SIMAK-BMN Tahun 2012
atas nama Mudhofar
Ma'ruf Penata Muda Tk.I III/B Nip. 197110191992031001 dkk 1 (satu) orang yang
dilaksanakan sejak tanggal 19 November
2012 sampai dengan tanggal 21 November 2012 bertempat di Ciater SPA Hotel Jl. Raya Ciater-Subang Jabar. 5)
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil II-09 Bandung Nomor
: W2-Mil.02 /61/Sprin/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tentang perintah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Sosialisasi Keuangan atas nama Kapten Chk (K) Sunti
Sundari, SH….
32 Sundari, SH Nrp. 622243 Dkk 3 (tiga) orang yang dilaksanakan sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 bertempat di Hotel Horison Bekasi. 6)
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil II-09 Bandung Nomor
: W2-Mil.02 /62/ 6
Sprin/XI/2012 tanggal 27 November 2012
tentang perintah melaksana kan kegiatan Penyelenggaran Pengarusutamaan Gender Tahun 2012 Mahkamah Agung RI atas nama Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 Dkk 3 (tiga) orang yang dilaksanakan sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 bertempat di Gumilang Regency Hotel Jl. Dr. Setiabudi No.323-325 Bandung. 7).
Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil II-09 Bandung
Nomor : W2-Mil.02/65/Sprin/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang perintah melaksanakan kegiatan Rapat sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara/ Daerah
atas
nama
Serka
Yayat
Sudrajat,
SH
Nrp.
21010218101278 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) yang dilaksana kan pada tanggal 6 Desember 2012 bertempat di Dinas Permukiman dan Perumahan Privinsi Jawa Barat Jl. Kawaluyaan Indah No. 4 Bandung.
d.
Kenaikan pangkat. 1)
Berdasarkan
Keputusan
Kadilmiltama
Nomor
:
Miltama/01/KP 04.1/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Kenaikan Pangkat dari
Pegawai Negeri Sipil setingkat lebih tinggi
Penata Muda Gol III/a menjadi Penata Muda Tk. I Gol
Ruang III/b atas nama Mudhofar Ma’ruf Nip. 19711019 199203 1 002 TMT. 1 April 2012. 2)
Berdasarkan
Keputusan
Kadilmiltama
Nomor
:
Miltama/09/KP 04.1/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Kenaikan Pangkat dari
Pegawai Negeri Sipil setingkat lebih tinggi
Penata Muda Gol III/a menjadi Penata Muda Tk. I Gol
Ruang III/b atas nama Priyadi Nip. 19700421 199203 1 001 TMT. 1 April 2012. 3)
Berdasarkan…
33 3)
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 523/ SEK/PNS.00.2/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pengangkatan Calon Pengawai Sipil menjadi Pengawai Sipil An. Wina Noviani Fatimah, ST Nip.1986 110120112009 TMT. 01 Juli 2012.
4.
Pengisian Jabatan Struktural Sampai saat ini jabatan struktral di Dilmil II-09 Bandung pengisiannya
berdasarkan
Surat
Tugas dari
Dirjen
Badilmiltun maupun
Sprin
dari
Kadilmiltama, namun masih ada beberapa jabatan yang belum terisi secara difinitif yaitu :
B.
-
Kaurdokpustak,
-
Kaurminku.
-
Kaurdal
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA. Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer
ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi aspek kegiatan organisasi yang meliputi kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas lainnya. Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya. Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntable melalui aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikoordinasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Dalam…
34 Dalam rangka tertib administrasi perkara, Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melaksanakan minutasi penjilidan berkas perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan terketik rapi serta membuat himpunan Petikan Putusan, Putusan dan Berita Acara Sidang setiap Triwulan untuk dijadikan dokumen/arsip dan salinan putusan dikirim kepada Papera, Otmil, Ankum dan POM Penyidik vide pasal 196 ayat (3) UU 31 tahun 1997 sedangkan himpunan petikan putusan, Putusan dan Berita Acara Sidang dikirim pertriwulan ke Kadilmiltama Dalam pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Militer II-09 Bandung akan melaporkan sebagai berikut : 1.
Sarana dan Prasarana Gedung a.
Bangunan Kantor. Kantor
Pengadilan
Militer
II-09
Bandung
yang
semula
menggunakan tanah dan bangunan milik Dephan RI yang berada di Jl. Jawa No. 60 Bandung berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 46f/SEK/KU.01/9/2012 tanggal 28 September 2012 tentang permohonan ijin pindah kantor Pengadilan Militrer II-09 Bandung maka sejak tanggal 15 Oktober 2012 Pengadilan Militrer II-09 Bandung pindah dan menempati kantor baru yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 745 Bandung sehingga Sarana dan prasarana gedung yang digunakan saat ini adalah aset tetap barang milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung dan bangunan kantor permanen dengan luas tanah + 2.000 M2 adalah milik Mahkamah Agung RI. b.
Rumah dinas.
Pengadilan Militer II-09 Bandung belum memiliki rumah dinas untuk pejabat Kadilmil, Waka Dilmil, pejabat struktural dan para Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung sehingga sampai saat ini Kadilmil II09 Bandung masih menempati rumah dinas Babinkum TNI yang terletak di Jl. Raja Mantri Tengah I Nomor 4 Buah Batu Bandung sedang Waka Dilmil II-09 Bandung dan pejabat struktural serta para Hakim sampai saat ini menempati rumah kontrakan di luar dengan biaya sendiri.
c.
Kendaraan…
35 c.
Kendaraan bermotor. Kendaraan dinas yang ada di Dilmil II-09 Bandung pada Tahun
2012, sebanyak 9 (Sembilan) unit yaitu : - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, tahun 2005, Nopol. B-1400VQ, kondisi baik (90 %). - 1 (satu) unit mobil Grand Livina Nissan , tahun 2011, Nopol.D1837-E, kondisi sangat baik (100 %). - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL Max II, tahun 2005, Nopol. 6037-PDQ, kondisi baik (80 %), - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 CW, tahun 2006, Nopol. –D-6891-D, kondisi baik (80 %), - 1 (satu) unit Honda Megapro Nopol. D-5736-D, tahun 2006, kondisi baik (90 %). - 5 (lima) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 CW, tahun 2008, masing masing Nopol.D-6147-D, D-6148-D, D-6149-D,D6150-D kondisi baik (90 %) Pada tanggal 12 Nopember 2012 telah kehilangan kendaraan dinas berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra X 125 CW, tahun 2008 Nopol. D-6147-D inventaris milik Pengadilan Militer II-09 Bandung ditempat penitipan parkir motor kantor Dishub terminal Leuwi Panjang Bandung sesuai Surat Tanda Bukti Laporan Polisi dari Polsek Bojong Loa Kidul No.Pol : STBL/5077/X/JBR/RESTABES BDG/ SEKTOR BJL KIDUL tanggal 12 November 2012 tentang laporan kehilangan atas nama pelapor Ramadhani, SH dan saat ini masih dalam proses penyelesaian ditingkat Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI sesuai surat Kadilmil II-09 Bandung Nomor : W2-Mil.02/274/B/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012. d.
Pengadaan Bahwa Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2012 tidak
melaksanakan kegiatan Pengadaan gedung dan bangunan kantor. e.
Pemeliharaan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam tahun 2012 tidak
mengadakan Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung maupun inventarius lainnya. f.
Penghapusan…
36 f.
Penghapusan Pengadilan Militer II-09 Bnadung selama tahun 2012 tidak
melaksana kan penghapusan aset sarana dan prasarana gedung.
2.
Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung a.
Pengadaan Bahwa pada tahun 2012 Pengadilan Militer II-09 Bandung telah
melaksanakan Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebagai berikut : 1)
Pengadaan Meubelair dengan total biaya sebesar Rp.
657.954.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) 2)
Pengadaan Pembangunan pagar keliling kantor dengan
total biaya Rp. 401.232.000.00,- (Empat Ratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). 3)
Pengadaan alat pengolah data komputer dan laptop
dengan total biaya sebesar Rp. 99.300.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) .
4)
Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor dengan biaya
sebesar Rp. 56.254.000,- (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). 5)
Pengadaan CCTV dengan biaya sebesar Rp. 68.970.000,-
(Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). 6)
Pengadaan PABX dengan biaya sebesar Rp. 41.646.000,-
“Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah”. 7)
Pengadaan Soundsystem dengan total biaya sebesar Rp.
44.055.000,- (empat puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah). 8)
Pengadaan Handycam dengan total biaya sebesar Rp.
9.669.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah). 9)
Pengadaan…
37 9)
Pengadaan IT Tahap IV dengan total biaya sebesar Rp.
99.279.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah). 10)
Pengadaan Air Conditioner (AC) dengan biaya sebesar Rp.
176.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah). 11)
Pengadaan Genset dengan biaya sebesar Rp. 233.
750.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 12)
Pengadaan Mobile System, Filling Kabinet, Mesin Pel dan
Vaccum Cleaner dengan biaya sebesar Rp. 72.050.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). 13)
Pengadaan Interior Kantor dengan biaya sebesar Rp.
23.100.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah).
b.
Pemeliharaan Bahwa selama tahun 2012 Pengadilan Militer II-09 Bandung
telah melaksanakan pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan total biaya sebesar Rp. 68.475.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
c.
Telepon, Listrik dan Air Pam. Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung
dilengkapi dengan
sarana pesawat telepon sebanyak 2 (dua) buah dengan Nomor : (022) 7335265, untuk ruangan Kadilmil dan Nomor : (022) 7335266 untuk Fek/Telp yang dirasakan
berada di ruang resepsionis, untuk fasilitas listrik
sudah
cukup
hanya
pagu
anggarannya
ditambah.
Sedangkan untuk Air Pengadilan Militer II-09 Bandung menggunakan jet Pam.
d.
Penghapusan Bahwa dalam tahun 2012 Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak
melaksanakan penghapusan aset yang berupa Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung.
3.
Pengelolaan…
38 3.
Pengelolaan Teknologi Informasi. a.
Perangkat Keras. Pengadilan Militer II-09 Bandung telah mengelola Teknologi
Informasi berupa perangkat keras terdiri dari : 1)
2)
Server sebanyak 3 (tiga) Unit yaitu : a)
Server Website dalam keadaan baik
b)
Server Sistem Aplikasi dalam keadaan baik
c)
Server CCTV dalam keadaan baik
Komputer sebanyak 24 (dua puluh empat) unit
dalam
kondisi baik.
b.
3)
CCTV sebanyak 13 (tiga belas) Unit dalam keadaan baik
4)
Desk Information sebanyak 1 Unit dalam keadaan baik
Perangkat Lunak. Semenjak
diberlakukannya
kebijakan
tentang
keterbukaan
informasi di Pengadilan maka telah di buka situs Website pada Pengadilan Militer di media internet termasuk Dilmil II-09 Bandung Sehingga segala informasi yang berkaitan dengan laporan perkara, Putusan Pengadilan hingga penggunaan DIPA sudah mampu di akses melalui Website : http//www. dilmil-bandung.go.id dan Email:
[email protected].
Walaupun diakui belum sempurna namun berupaya
dapat memberikan pelayanan informasi bagi publik sesuai amanat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMAlSKl1I2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi. Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu yang semuanya terkoneksi real time ke portal website http//www.dilmil-bandung.go.id. yaitu : a. Sistem administrasi perkara/siadilmil, b. Sistem webmin/portal, c. Sistem kepegawaian/esimpegmil, d. Sistem publikasi putusan/pp dilmil, e. Sistem kearsipan/e-arsip dilmil, f.
Sistem plasma dan touchscreen/informasi dilmil; dan
g. Sistem keamanan/siaman dilmil,
Pengadilan..
39 Pengadilan Militer II-09 Bandung melaksanakan pelatihan terhadap personil sebagai admin sistem aplikasi teknologi informasi (IT) bekerja sama (MoU) dengan Unit Sumber Daya Informasi Institut Teknologi Bandung (USDI ITB). C.
PENGELOLAAN KEUANGAN Untuk mendukung kegiatan pada T.A 2012 Pengadilan Militer II-09 Bandung didukung oleh DIPA dan RKA-KL tahun 2012 yang pelaksanaannya mengacu kepada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 001/SEK/SK/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN dilingkungan MARI dan semua lingkungan Peradilan Militer
diseluruh
Indonesia
Tahun
Anggaran
2012,
sedangkan
pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dilakukan secara khusus sesuai prosedur keuangan yang berlaku dengan dukungan 2 (dua) DIPA yaitu : 1.
DIPA No : 0077/005-01.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
(Badan Urusan Administrasi) Dengan Pagu sebesar Rp. 3.885.008.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta
Delapan
Ribu
Rupiah),
Realisasi
sebesar Rp. 3.780.912.879,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), Sisa sebesar Rp. 154.095.121,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah),- sehingga persentase penyerapan Anggaran 2012 mencapai 97 %. 2.
DIPA No : 1579/005-05.2.01/12/12/2012 tanggal 9 Desember
2011 (Dirjen Badilmiltun) Dengan pagu sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta), Realisasi sebesar Rp. 109.300.000,- (Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Sisa sebesar Rp. 15.700.000,- (Lima Belas
Juta
Tujuh
Ratus
Ribu
Rupiah),
sehingga
persentase
penyerapan Anggaran 2012 mencapai 87 %.
D.
PENGELOLAAN….
40 D.
PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1.
Administrasi Perkara Untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang
berlaku, penyelenggaraan tertib administrasi perkara merupakan bagian dari court of law yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan. Ciri-ciri court of law adalah pelaksanaan Hukum Acara dan minutasi dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut. Hal ini penting agar peradilan di Indonesia mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir atau dalam istilah peradilan disebut dengan legal frame work and unified legal opinion. Mengingat luas lingkup tugas dan beban berat pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi pengadilan dalam undang-undang dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban dibebankan kepada seorang pejabat Panitera. Untuk melaksanakan tertib administrasi di Pengadilan dan dalam rangka penyelenggaraan administrasi peradilan yang seragam, baik dan tertib, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan pola pembinaan dan mengendalian administrasi perkara (Pola bindalmin) yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Surat Keputusan Ketua MA Nomor : KMA/001/SK/I/1991, sampai saat ini Pengadilan Militer II-09 Bandung masih menggunakan surat keputusan tersebut. 2.
Administrasi Umum Kesekretariatan juga unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, dalam pelaksanaannya tugas sehari-hari dikoordinasikan dengan Katera. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut Kesekretariatan Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai tugas kewajiban sebagai kelengkapan sarana tata usaha Kepegawaian Pengadilan Militer II-09 Bandung yang meliputi : a.
Mendata dan mengisi Buku Induk Pegawai/Register Pegawai
sesuai dengan ketentuan SE BAKN Bo.08/SE/1983 dan Juklak Tata Usaha Kepegawaian. b.
Mendata….
41 b.
Mendata dan mengisi Buku Kendali seperti Kenaikan pangkat,
Kenaikan gaji berkala dan pensiun serta selanjutnya di kirimkan kepada Dilmiltama untuk prosesnya. c.
Kartu data pegawai.
d.
Menyelenggarakan Statistik Pegawai.
e.
Daftar Penilian Pelaksanaan Pekerja (DP 3) yang Pelaksanaan
pengisian serta penelitiannya dilaksanakan secara berkesinambungan serta penilaian dalam membuat hal-hal yang menonjol baik yang positif maupun negatif yang mempengaruhi kader nilai DP3,
disimpan oleh
pejabat penilai sebagai dasar penilaian. f.
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Memudahkan pegawai golongan II dan III, disimpan oleh pejabat
penilai sebagai dasar penilaian, serta mengupayakan kesejahteraan pada pegawai dan mendorong peningkatan gairah kerja pegawai. g.
Menyelenggarakan Surat-Menyurat yang meliputi : 1)
Mengatur
penyelesaian
tulisan
dinas
termasuk
penerimaan dan pengiriman;
h.
2)
Mengatur dan Mengawasi Pengamanan Surat;
3)
Menggandakan tulisan dinas;
4)
Menyelenggarakan dinas Caraka;
Melaksanakan dinas urusan dalam, termasuk kebersihan dan
keindahan, pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib; i.
Menyelenggarakan perawatan personil dan materiil;
j.
Membuat Laporan hasil Inventaris seperti Daftar Inventarsi
Ruangan, (DIR) Daftar Inventaris Lain (DIL), Laporan Kondisi Barang (LKB). k.
Menyelengarakan Perpustakaan secara tertib dan teratur;
l.
Mengatur perumahan dan angkutan untuk keperluan anggota
dan dinas.; m.
Mengatur penggunaaan perlengkapan ruangan kerja;
n.
mengatur penerimaan tamu dan hal-hal yang bersifat protokoler;
o.
Mengusulkan penghapusan barang milik Negara;
p.
Menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul;
q.
Mengevaluasi…
42 q.
Mengevaluasi pelaksanaan tugas;
r.
Mematuhi dan mentaati segala peraturan serta melaksanakan
perintah dari atasan langsung maupun pimpinan; s.
Mengatur
penyelenggaraan
dan
menyiapkan
upacara,
rapat,
hal-hal
pertemuan
yang
perlu
untuk
dan
lain-lain
yang
memerlukan pengaturan khusus yang diadakan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3.
Perpustakaan. Pengadilanm Militer II-09 Bandung mengelola buku-buku perpustakaan
yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Mabes TNI, Badan Pembinaan Hukum TNI, Komisi Yudiasial dan dari intansi lain yang terkait dengan masalah hukum. Pengelolaan administrasi Perpustakaan telah dilaksanakan dengan tertib sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan perundanganundangan yang berlaku. Dalam Tahun 2012 Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menerima beberapa buku dari berbagai instansi terkait telah dikelola dengan tertib dan telah dimasukkan dalam daftar buku pustaka.
43 BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A.
Kesimpulan Pada pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2012 ini, kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hal-hal menonjol, hambatan-hambatan, solusi, kesimpulan dan saran yang akan kami uraikan sebagai berikut : 1.
Pengadilan Militer II-09 Bandung dan wilayah hukumnya hingga
saat ini masih menggunakan struktur organisasi sebagaimana surat keputusan Pangab Nomor : KEP/01/P/1/1984 tanggal 20 Januari 1984 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer. 2.
Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya (Tupoksi) telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. 3.
Penyelesaian perkara dalam tahun 2012 Pengadilan Militer II-09
Bandung berhasil menyelesaikan perkara kejahatan sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) perkara dan perkara pelanggaran sebanyak 2 (dua) perkara sehingga melebihi target yang telah ditentukan. 4.
Pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum di
lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung telah dilaksanakan dengan tertib
walaupun
masih
terdapat
kekuarangan
dan
perlu
penyempurnaan. 5.
Pengelolaan
keuangan
yang
terdiri
dari
perencanaan,
pelaksaan, dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu. 6.
Personel Dilmil II-09 Bandung sampai saat ini baik Militer
maupun PNS masih sangat kurang dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus di emban sesuai dengan jumlah perkara yang ada.
7.
Pengadilan..
44 7.
Pengadilan Militer II-09 Bandung belum memiliki rumah dinas
untuk pejabat Kadilmil dan Waka Dilmil II-09 Bandung sehingga sampai saat ini
Kadilmil II-09 Bandung masih menempati rumah dinas
Babinkum TNI yang terletak di Jl. Raja Mantri Tengah I Nomor 4 Buah Batu Bandung sedang Waka Dilmil II-09 Bandung tidak memiliki rumah dinas. 8.
Hambatan. Pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA Tahun Anggaran
2012 terdapat beberapa hambatan sebagai berikut : a)
Personel. Personel satuan Pengadilan Militer II-09 Bandung masih
sangat kurang
dibandingkan dengan jumlah perkara yang
masuk setiap bulannya, sehingga perlu penambahan personi baik Militer maupun PNS. b)
Pokkimmil. Pokkimmil di Pengadilan Militer II-09 Bandung saat ini
hanya ada dua Majelis termasuk di dalamnya Kadilmil dan Waka Dilmil. Hal ini sangat menyulitkan dalam tugas, apabila ada acara sidang yang sudah di Tapsidkan mendadak ada undangan atau kegiatan lain sehingga sidang harus di tunda. c)
Panitera. Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung yang ada saat
ini hanya 2 (dua) orang, dimana fungsi panitera di rangkap dengan jabatan Struktural Kataud, dan Katera. d)
Struktur Organisasi. Struktur organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung
masih
menggunakan
Keputusan
Pangab
Nomor:
Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Janurai Tahun 1984 dari Mabes TNI dengan sebutan Mahkamah Militer Agung sehingga uraian tugas dan tanggungjawab organisasi berbeda dengan Pengadilan lingkungan pengadilan lain yang telah satu atap dengan MARI. Untuk pengembangan karir PNS sangat sulit karena terbatasnya jabatan yang bisa di duduki oleh PNS.
e)
Sarana…
45 e)
Sarana dan Prasarana. -
Fasilitas kendaraan roda 4 (empat) yang ada,
hanya dapat digunakan sebagai kendaraan dinas Kadilmil dan Waka Dilmil sedang kendaraan untuk operasional kantor belum ada sehingga apabila ada kegiatan-kegiatan anggota dan Dharmayukti maupun kegiatan kantor lainnya menggunakan mobil dinas Kadilmil atau Waka Dilmil maka sangat mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan tugas. -
Kurangnya staf khusus yang mengelola website di
Pengadilan Militer II-09 Bandung yang hanya tersedia 1 (satu) orang sehingga tidak memadai dan belum disetujuinya honor untuk web admin masuk dalam DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung sehingga informasi yang ditampilkan belum maksimal. e)
Solusi. Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan pada
pelaksanaan Program Kerja dan DIPA termin waktu Tahun Anggaran 2012 di Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melaksanakan beberapa langkah dalam mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan yang ada dengan rangkap tugas dan tanggungjawab personel serta dengan mengaplikasikan Tugas dan
kewenangan
sebagaimana
Kep
Pangab
nomor
:
Kep/01/P/I/1984 dengan beban tugas pengadilan satu atap di bawah MA RI. Hal
tersebut
tentunya
dengan
melihat
berbagai
keterbatasan dan kekurangan yang ada, semaksimal mungkin Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dengan baik dan tepat waktu. B.
Rekomendasi 1.
Perangkat Lunak Pengendali. Untuk Perangkat Lunak Pengendali Organisasi mohon di tetapkan, setidaknya sebagai acuan dasar awal untuk menyusun uraian Tugas…
46 tugas dan tanggung jawab jabatan sehingga terdapat kejelasan Organisasi dan Prosedur sementara yang diberlakukan sampai terbentuknya Organisasi dan Prosedur tetap Pengadilan Militer. Hal ini sangat kami butuhkan dalam perencanaan organisasi dan kejelasan penataan proses pembagian tugas dan tanggung jawab. Kep Pangab No Kep 01 tahun 1984 yang saat ini kami pakai sebagai dasar bila dikaitkan dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab Pengadilan satu atap
di bawah
Mahkamah
Agung
terutama
kepaniteraan dan
kesekretariatan tentunya harus mengalami banyak penyesuaian
2.
Kondisi Personel. Dengan kondisi Pengadilan Militer II-09 Bandung saat ini, terutama
dalam mendukung tugas pokok dan teknis penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung kami sarankan hal-hal sebagai berikut : -
Mohon dapatnya pengadaan rumah dinas bagi pejabat Kadilmil
dan Waka Dilmil II-09 Bandung dikarenakan Kadilmil II-09 Bandung sampai saat ini masih menempati Rumah dinas milik Babinkum TNI yang terletak di Jl. Raja Mantri Tengah I Nomor 4 Buah Batu Bandung, bersamaan dengan perpindahan kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung ke kantor baru yang terletak di Jl. Sukarno Hatta No. 745 Bandung sehingga gedung kantor lama yang terletak di Jl. Jawa No. 60 Bandung
berserta
rumah
dinasnya
akan
dikembalikan
kepada
Babinkum TNI. -
Guna mendukung kelancaran penyelesaian perkara dan tugas
Pengadilan Militer II-09 Bandung, mohon penambahan Majelis Hakim, Panitera,
personil Militer Bintara dan Tamtama minimal
sebanyak 4 (empat)
orang sebagai Pengawal sidang, 2 (dua)
orang supir dan beberapa orang tenaga Staf Administrasi. -
Tersedianya Tenaga tehnik Informatika (IT) yang berkwalifikasi
Sarjana Komputer dan staf khusus yang mengelola website untuk mendukung keterbukaan informasi tiap-tiap Pengadilan.
Demikian ....
47 Demikian laporan pelaksanaan Program Kerja dan Tugas Pengadilan Militer II09 Bandung Tahun Anggaran 2012 yang kami susun sebagai pertanggung jawaban atas Penetapan Kinerja dan DIPA Tahung Anggaran 2012 yang terealisasi dalam program kerja dan anggaran Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2012 dengan berbagai kendala dan persoalan yang kami hadapi dan telah kami sampaikan dalam saran di atas, mohon satuan atas dapat merespon dan memberikan solusi sebaik-baiknya.
Bandung, 31 Desember 2012 Ps. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Cap/Ttd. Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 1910006941265
