~'
". LAPORAN PELAKSANAAN UJI PUBLIK Hari Tanggal Pukul Tempat Acara
Rabu s.d Jumat 23 s.d 25 Agustus 2017 09:00 WIB s.d Selesai Hotel Grand Mercure, Medan Angkasa JI. Sutomo NO.1 Medan Pelaksanaan Uji Publik RPM tentang Perkeretaapian
Penetapan
Batas
Usia
Sarana
I. Dasar Pelaksanaan Uji Publik 1. Undangan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor UM.208/27/23 PHB 2017 Tanggal 1 Agustus 2017 perihal Undangan Pelaksanaan Uji Publik. 2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4170/-078.2 Tanggal 21 Agustus 2017 perihal Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Daerah untuk Menghadiri Undangan "Uji Publik RPM tentang Penetapan Batas Usia Sarana Perkeretaapian". 3. Surat Tugas Sekretaris Daerah Provinsi OKI Jakarta Nomor 1266/-079.71 Tanggal22 Agustus 2017 tentang Uji Publik RPM tentang Penetapan Batas Usia Sarana Perkeretaapian di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
II. Peserta Uji Publik 1. Biro Perencanaan Seljen Kementerian Perhubungan. 2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Perhubungan. 3. Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Kementerian Perhubungan. 4. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. 5. Sekertariat Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan. 7. Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan. 8. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Pekeretaapian Kementerian Perhubungan. 9. Oirektorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. 10. Direktorat Sarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. 11. Direktorat Keselamatan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. 12. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). 13. Pusat Pengembangan SOM Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. 14. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. 15. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. 16. Dinas Perhubungan Provinsi Banten. 17. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.· 18. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 19. Dinas Perhubungan Provinsi D.I.Y. 20. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. 21. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. 22. Oinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. 23. Dinas Perhubungan Provinsi Bali. 24. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. 25. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. 26. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. 27. Dinas Perhubungan Provinsi Aceh 28. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Bara!. 29. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan. 30. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara. 31. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Sagian Sara!. 3.2. DAOP I PI. KAI (Persero) Jakarta 33. DAOP II PI. KAI (Persero) Bandung. 34. OAOP VIII PI. KAI (Persero) Surabaya. 35. Divisi Regional I, Medan.
"• 36. Divisi Regional II, Sumatera Barat. 37. Divisi Regional III, Palembang. 38. Divisi Regional IV, Tanjung Karang. 39. PT. Industri Kereta Api (PI. INKA). 40. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 41. PT. KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) Jakarta. 42. PT. Rallink. 43. PI. MRT Jakarta. 44. PT. Adhi Karya. 45. PT. Jakarta Propertindo. 46. PT. Waskita Karya. 47. PT. KCIC. 48. Masyarakat Pencinta Kereta Api Indonesia (MASKA). 49. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). III. Pendahuluan
1.
Uji publik dibuka oleh Bapak Edy Nursalam Direktur Keselamatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mewakili Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Perhubungan yang tidak bisa hadir, membahas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penetapan Batas Usia Sarana Perkeretaapian yang dihadiri oleh berbagai stakeholder antara lain Regulator (Setjen Kemenhub, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Dinas Perhubungan Provinsi), Operator (PT. KAI, PT. KCJ, PT. Rallink, PI. MRTJ, PI. Jakpro, PI. KCIC) dan Badan Usaha (PI. INKA, PT. Adhi Karya, PT. Waskita Karya).
2.
Diketahui bersama bahwa perkembangan sarana perkeretaapian sekarang ini maju dengan pesat baik segi jenis maupun teknologinya. Sementara, dari sisi keamanan, keselamatan dan kehandalan pelayanan merupakan persyaratan utama dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian. Untuk itu, diperlukan adanya regulasi tingkat Peratuuran Menteri terkait penetapan batas usia sarana dalam rangka menjamin ketiga persyaratan pokok tersebut sesuai amanah peraturan perundang-undangan di bidang pekeretaapian.
3.
Peraturan Menteri tentang Penetapan Batas Usia Sarana Perkeretaapian ini merupakan norma/standar yang berlaku untuk semua jenis sarana perkeretaapian yang telah ada sekarang dan yang akan beroperasi di masa mendatang seperti LRT/MRT, baik penyelenggaraan sarana perkeretaapian tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, yang lingkup jenis sarana perkeretaapiannya meliputi lokomotif, kereta dan gerbong, sedangkan untuk peralatan khusus akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri mengingat secara umum tipikal, jenis dan spesifikasi teknis peralatan khusus yang tidak sama dengan lokomotif/kereta/gerbong. 4. Pada acara Uji Publik kali ini Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mendapat kesempatan memberikan sambutan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Bapak Darwin Purba, yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ditjen Perkeretaapian yang telah mempercayakan penyelenggaraan acara ini di wilayah Medan Sumatera Utara sehingga memberikan motivasi kepada instansinya untuk dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik ke depan melalui penyelenggaraan angkutan perkeretaapian.
IV. Hasil Diskusi/Pembahasan Uji Publik
1. Materi paparan nara sumber (Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan) A. Paparan Nara Sumber dari Kementerian Perindustrian "Kebijkan Industri dalam Pengembangan Industri Kereta Api Nasional" (Oleh : Bpk. Hendry - Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Ditjen IImate Kementerian Perindustrian)
1). Dasar hukum perihal perindustrian : - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Periridustrian. - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasiaonaI2015-2019. - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).
.' ,
2). Kondisi industri kereta api nasional sampai dengan saat ini : - Industri KERETA API termasuk salah satu industri prioritas yang akan dikembangkan di Indonesia dan masuk dalam kelompok industri ALAT TRANSPORTASI yang merupakan katagori INOUSTRI ANOALAN. PT. INKA saat ini masih menjadi satu-satunya INTEGRATOR industri kereta api di Indonesia telah mampu memproduksi; gerbong barang, kereta penumpang, kereta rellistrik, lokomotif dan kereta rei diesel atau kereta rei diesellistrik. Produksi PT. INKA sampai dengan tahun 2012 : • gerbong barang 4.214 unit • kereta penumpang 1.024 unit • KRL 240 unit • KRO 237 unit • lokomotif 78 unit. Komponen pendukung kereta api yang sudah dapat dibuat oleh IKM; brake rigging, draft gear, pin & bushing, check casting, side bearer, brake shoe head, dan locking, triangle sliding door handle, swing door handle rotary jig bogie, frame kursi penumpang K3, brake reging PPCW, water tank kereta, pin bush, mekanisme jendela manual, locking bagasi, temporary bogie, dan lain-lain. 3). Kebutuhan industri kereta api nasional sebagai berikut : Berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, sampai tahun 2030 kebutuhan kereta api dalam negeri diperkirakan : .:. lokomotif penumpang : 2.085 unit .:. lokomotif barang 1.995 unit .:. Kereta : 27.960 unit .:. Gerbong : 39.655 unit - Besarnya perkiraan permintaan ini harus diikuti dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas PT. INKA. Besarnya kebutuhan komponen kereta api, jika mengacu jumlah lokomotif, kereta, dan gerbong yang ada saat ini, selia rencana produksi ke depan, merupakan peluang sekaligus tantangan bagi industri kecil menengah dalam negeri yang memproduksi komponen komponen sarana kereta api lainnya untuk bisa memenuhinya. Oi dalam negeri sebenarnya telah tumbuh beberapa industri bahan baku sarana dan komponen kereta api. Akan tetapi sebagian besar produk bahan baku sarana dan komponen yang dihasilkan ini belum sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh industri kereta api nasional. 4).Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035
5). Roadmap industri kereta api Kementerian Perindustrian
·
,'
6).lndustri inti dan pendukung kereta api .__ .. _...
Produk _.,_.".~
.. _.,._-_._,._ •... _---- . ....
Prod uk
I
Integrator
--_.._..
.
-
Integrator
._
Industri Penunjang
I(andungan
Industri Penunjang
I I(andungan
.
I
i "
~i
7).lndustri komponen kereta api Nama Perusahaan
I
lenis Produksi
Kapasitas Produksi
8). Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian Kemenperin telah membentuk Design & engineering Center KA di ITS. Kemenperin telah mengesahkan pembentukan Asosiasi Industri Perkeretaapian Indonesia. Kemenperin akan memfasilitasi pengembangan produk lokal untuk digunakan dalam pembangunan perkeretaapian di Indonesia. g). Program dan rencana kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2018 Pengembangan teknologi kereta api (Iistrik dan diesel) untuk angkutan komuter perkotaan (KRL);
•
- Pengembangan kereta api jarak pendek-menengah sebagai program unggulan model koridor kereta api yang memiliki daya saing dengan teknologi kereta reldiesel elektrik (KROE); - Pengembangan pola pendanaan perkeretaapian nasional melalui Transport Fund - Pengembangan teknologi tinggi LRT, MRT untuk angkutan perkotaan; - Fasilitasi Sidang Internasional; - Fasilitasi Temu Bisnis/Promosi Kemampuan Industri Kereta Api Nasional. B. Paparan Nara Sumber dari Kementerian Perdagangan "Ketentuan Umum Oi Bidang Perdagangan Luar Negeri" (Oleh : Bpk. Arif Wibisono - Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan)
1). Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-OAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Oi Bidang Impor, bahwa ketentuan umum impor sebagai berikut : - Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki Angka Pengenal Importir (API). Oalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki API. Mekanisme Perizinan Impor : ~ Pengakuan sebagai Importir Produsen; ~ Penetapan sebagai Importir Terdaftar; ~ Persetujuan Impor; ~ Laporan Surveyor; dan ~ Mekanisme perizinan Impor lain. Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang Impor yang berlaku sebelum melakukan Impor. Informasi peraturan perundang-undangan tersebut dapat diakses melalui portal
http://inatrade.kemendag.go.id. Importir wajib memiliki perizinan Impor atas Barang yang dibatasi impornya sebelum Barang masuk ke dalam daerah pabean. Importir yang tidak memiliki perizinan Impor pada saat Barang yang diimpor masuk ke dalam daerah pabean dikenai sanksi pembekuan API dan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap Barang yang diimpor tidak memiliki perizinan wajib diekspor kembali oleh Importir. 2). Ketentuan impor barang dalam keadaan tidak baru : - Sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dinyatakan bahwa : D Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. D Oalam hal tertentu, Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. D Penetapan barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru disampaikan kepada Menteri Keuangan. D Penetapan barang tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Oalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sanksi bagi importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru: pidana penjara paling lama 5 tahun; dan/atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Menteri menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-OAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Oalam Keadaan Tidak Baru. Barang ModalDalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap. Pelaku usaha impor BMTB : D Perusahaan Pemakai Langsung, adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha BMTB untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi. D Perusahaan Rekondisi, adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan yang mengimpor BMTB untuk
•,
diproses menjadi produk akhir dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung. o Perusahaan Remanufakturing, adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri remanufakturing yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri. - Objek impor BMTB : o Perusahaan Pemakai Langsung hanya dapat mengimpor BMTB yang tercantum dalam Lampiran I yang terdiri dari Kelompok A, Kelompok B, Kelompok C, dan Kelompok D. Perusahaan Rekondisi hanya dapat mengimpor BMTB yang tercantum dalam Lampiran II yang terdiri dari Kelompok A dan Kelompok B. o Perusahaan Remanufakturing hanya dapat mengimpor BMTB yang tercantum dalam Lampiran III. - Batas usia BMTB : o BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok A harus berusia paling lama 15 (lima belas) tahun. o BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok B harus berusia paling lama 20 (dua puluh) tahun., o BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok C harus berusia paling lama 30 (tiga puluh) tahun. o BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8802 (Lampiran I Kelompok D) dapat diimpor jika memenuhi ketentuan batas usia pesawat yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan .. - Persyaratan impor BMTB : o Impor BMTB oleh Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufakturing hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan. o Persyaratan bagi Perusahaan Pemakai Langsung antara lain : fotokopi izin usaha dan API-P. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kemenperin untuk Pos Tarif/HS 8511, 8704,8705, dan 8716. Pertimbangan teknis dari Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, Ditjen Perhubungan Udara, untuk Pos Tarif/HS 4012, 8407,8409,8411,8803, dan 8805. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk Pos Tarif/HS 8802. o Persyaratan bagi Perusahaan Rekondisi antara lain : » fotokopi izin usaha industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan, dan API-P. fotokopi bukti penguasaan bengkel rekondisi. fotokopi Laporan Hasil Survey (LHS) mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan, kemampuan puma jual, dan jumlah sumber daya manusia. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kemenperin untuk Pos Tarif/HS 8511, 8704, 8705, dan 8716. o Persyaratan bagi Perusahaan Remanufakturing antara lain: » fotokopi izin usaha industri remanufakturing dan API-P. » fotokopi surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek. fotokopi bukti penguasaan bengkel remanufakturing. fotokopi Laporan Hasil Survey (LHS) mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan, kemampuan puma jual, dan jumlah sumber daya manusia. - Verifikasi atau Penelusuran Teknis BMTB : o Setiap pelaksanaan impor BMTB harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di negara muat. o Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. o Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor antara lain meliputi :
o
» »
»
»
» »
»
» »
·. ~
kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali. ~ spesifikasi teknis berikut klasifikasi barang sesuai Pos Tarif/HS. ~ usia untuk BMTB yang ditetapkan batasan usia impornya. ~ jumlah dan nilai I:J Biaya atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dibebankan kepada Importir. - Ketentuan Lainnya tentang BMTB : I:J BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain setelah digunakan selama 5 (lima) tahun. I:J Setiap impor BMTB oleh Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan terdekat dari domisili bengkel rekondisi/remanufakturing. I:J BMTB berupa kereta, suku cadang, dan sarana perkeretapian lainnya tidak tercantum dalam Lampiran Permendag No. 127/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru. I:J Pada prinsipnya Permendag No. 127/2015 tidak membolehkan impor BMTB yang tidak tercantum dalam Lampiran. I:J Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Permendag No. 127/2015 ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait 3).Pada case impor kereta dari Jepang untuk kebutuhan PI. KCJ menggunakan pasal pengecualian berdasarkan MOU antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Perdagangan.
C. Paparan Nara Sumber dari Kementerian Perhubungan "Pembinaan Perkeretaapian" (Oleh : Bpk. Edy Nursalam - Direktur Keselamatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan) 1). Dasar hukum pembinaan perkeretaapian : - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. 2). Sesuai Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dinyatakan bahwa : - Perkeretaapian dikuasai Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan perkeretaapian meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan perkeretaapian yang harus dipahami dan dipatuhi pelaksanaannya oleh seluruh stakeholder perkeretaapian. Pengaturan perkeretaapian berupa penetapan kebijakan umum dan kebijakan teknis antara lain penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, rencana, dan prosedur. Pengendalian perkeretaapian berupa pemberian arahan, bimbingan, supervisi, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian. Pengawasan perkeretaapian berupa kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perkeretaapian agar sesuai dengan peraturan perundangundangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. 3). Berdasarkan Pasal13 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dinyatakan bahwa : - Arah pembinaan perkeretaapian bertujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara' massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, dan teratur, serta efisien. - Sasaran pembinaan perkeretaapian untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan Nasional.
4). Pengaturan perkeretaapian sesuai Pasal 378, Pasal 379 dan Pasal 380 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : • Pengaturan perkeretaapian berfungsi sebagai pedoman penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penetapan pedoman, standar, serta prosedur penyelenggaraan dan pengembangan perkeretaapian, meliputi : a. Pembangunan prasarana perkeretaapian dan pengadaan sarana perkeretaapian; b. Pengoperasian prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian; c. Perawatan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian; d. Pengembangan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia perkeretaapian; e. Pengusahaan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian. Penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang perkeretaapian, meliputi : a. Pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang teknis perkeretaapian; dan b. Awak sarana perkeretaapian, petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga yang melaksanakan pengujian serta petugas yang melaksanakan pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian. Penetapan pedoman, standar, serta prosedur perizinan penyelenggaaan prasarana : a. izin usaha; b. izin pembangunan; dan c. izin operasi. Penetapan pedoman, standar, serta prosedur perizinan penyelenggaaan sarana: a. izin usaha; dan b. izin operasi. Penetapan pedoman, standar, serta prosedur tentang lalu Iintas dan angkutan kereta api. 5). Pengendalian perkeretaapian sesuai Pasal 381 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: - Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah paling sedikit meliputi : a. penyusunan rencana induk perkeretaapian provinsi dan/atau kabupaten/kota; b.. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perkeretaapian provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan c. penempatan tenaga ahli. Pemberian arahan, bimbingan, supervisi, pelatihan, perizinan serta bantuan teknis kepada penyelenggara perkeretaapian paling sedikit meliputi : a. pengoperasian kereta api; b. tata cara pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian; c. peningkatan kompetensi awak sarana dan petugas prasarana; dan d. pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA). Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pengguna jasa paling sedikit meliputi : a. pemahaman mengenai aspek keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan kereta api; b. kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan perkeretaapian; dan c. ketertiban dalam angkutan kereta api. Pengendalian dilakukan melalui pemberian izin, sertifikasi dan kompetensi 8DM. 6). Pengawasan perkeretaapian sesuai Pasal 382 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: Pengawasan terhadap perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian meliputi: a. penyusunan rencana induk perkeretaapian provinsi, serta rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota; b. pelaksanaan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian; c. lembaga atau badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga penguji, awak sarana perkeretaapian, dan petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian; d. penyelenggaraan perkeretaapian nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan e. pelaksanaan pembinaan perkeretaapian yang dilakukan oleh gubemur dan bupati/walikota.
- Pengawasan dilakukan melalui pemantauan, dan evaluasi termasuk tindakan korektif. 7). Penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian meliputi : pembangunan prasarana dan pengadaan sarana; prasarana dan sarana; perawatan prasarana dan sarana; pengusahaan prasarana dan sarana. 8). Dalam pengadaan sarana perkeretaapian : - Harus memenuhi dan memperhatikan : a. persyaratan teknis dan standar spesifikasi teknis yang telah ditentukan; b. kebutuhan operasional; c. pelestarian fungsi Iingkungan hidup; d. mengutamakan produksi dalam negeri. Persyaratan teknis sarana perkeretaapian meliputi : a. Sistem komponen, b. Konstruksi, c. Kinerja. Terdiri dari : a. rangka dasar, b. badan, c. bogie, d. peralatan perangkai, e. peralatan pengereman, f. peralatan keselamatan. 9). Pengoperasian sarana perkeretaapian wajib memastikan kelaikan operasi : a. Pengujian sarana perkeretaapian; b. Pemeriksaan sarana perkeretaapian. 10). Perawatan sarana perkeretaapian bertujuan untuk mempertahankan keandalan sarana agar tetap laik operasi, meliputi : a. Perawatan berkala; b. Perbaikan untuk mengembalikan fungsinya. 11). Pengusahaan sarana perkeretaapian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12). Pengusahaan sarana perkeretaapian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13). Peningkatan keselamatan penyelenggaraan sarana perkeretaapian dilaksanakan dengan: - Pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan standar spesifikasi teknis melalui inspeksi; - Pemenuhan terhadap kelaikan operasi sarana perkeretaapian melalui pengujian dan pemeriksaan; - Pemenuhan terhadap aspek keselamatan melalui penilaian keselamatan. 14). Untuk memastikan kelaikan operasi sarana yang akan dioperasikan dilaksanakan melalui pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian : - Pengujian sarana meliputi pengujian pertama dan pengujian berkala : a. Pengujian pertama dilakukan untuk sarana perkeretaapian baru dan sarana perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis; b. Pengujian pertama terdiri dari uji rancang bangun dan rekayasa; uji statis dan uji dinamis. c. Pengujian berkala dilakukan untuk setiap jenis sarana perkeretaapian yang telah dioperasikan; d. Pegujian berkala terdiri dari uji statis dan uji dinamis. Pemeriksaan sarana dilakukan untuk mengetahui kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian, yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Perawatan sarana dilakukan untuk mempertahankan keandalan sarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.
•
15). Sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2014, penyelenggara sarana dan/atau penyelenggara prasar'ana perkeretaapian dalam pengoperasiannya wajib memenuhi standar keselamatan. Standar teknis keselamatan perkeretaapian meliputi : - prasarana: jalur, stasiun, fasilitas operasi, dan perpotongan dengan bangunan lain; - sarana : lokomotif, kereta, kereta dengan penggerak sendiri, gerbong, dan perlatan khusus; - lalu lintas angkutan kereta api : tata cara muat penempatan angkut dan bongkar, angkutan khusus B3 dan limbah B3, dan grafik perjalanan kereta api; - SOM: sertifikasi awak sarana, sertifikasi PPKA PJL. 16). Oalam pengoperasian sarana kereta api untuk menjamin keselamatan perkeretaapian tidak terlepas dari kondisi sarana itu sendiri. Oi Indonesia kondisi sarana kereta api dapat dikatakan memprihatinkan karena sebagian besar sudah berusia tua. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja sarana yakni kenyamanan, ketepatan waktu, serta keselamatan perjalanan kereta api, sehingga diperlukan suatu ketetapan hukum (Peraturan Menteri) yang mengatur terkait pembatasan usia teknis sarana tersebut. D. Paparan Nara Sumber dari Kementerian Perhubungan "Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembatasan Usia Sarana Perkeretaapian" (Oleh : Bpk. Edy Nursalam - Mewakili Oirektur Sarana Oirektorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan)
1). Latar belakang penyusunan RPM Pembatasan Usia Sarana Perkeretaapian : - Untuk meningkatkan keselamatan pengoperasian sarana perkeretaapian dan memberikan pelayanan angkutan perkeretaapian kepada masyarakat diperlukan sarana perkeretaapian yang handal dan laik operasi. - Untuk meningkatkan kehandalan pengoperasian kelaikan operasi tersebut diperlukan peremajaan dan pembatasan usia sarana perkeretaapian 2). Batas usia sarana perkeretaapian adalah batas waktu maksimum sarana perkeretaapian beroperasi terhitung sejak dioperasikan pertama kali. Batas usia sarana dapat mengalami pengurangan ataupun perpanjangan sampai dengan stop operasi karena berbagai hal dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian usia sarana oleh yang berwenang. 3). Penetapan batas usia sarana perkeretaapian dilakukan mempertimbangkan : - Rancang bangun sarana perkeretaapian; - Spesifikasi teknis sarana perkeretaapian; - Perkembangan teknologi. 3). Penetapan batas usia sarana perkeretaapian berdasarkan pada kondisi strukturnya : - Faktor yang mempengaruhi kegagalan struktur : • Kesalahan dalam desain • Kesalahan dalam pemilihan Material • Kesalahan dalam proses penge~aan • Kesalahan operasional . • Kesalahan perawatan Jenis-jenis kegagalan statik pada struktur : • Beban Tarik • Beban Tekan • Beban Geser • Bending Jenis-jenis kegagalan tergantung waktu pada struktur : • Kelelahan • Mulur • Keausan • Korosi Kerusakan saat operasi akibat kegagalan struktur harus dapat dimiinimalisir, demi terciptanya keselamatan perkeretaapian. 5). Ketentuan batas usia sarana perkeretaapian sebagai berikut :
r
:~
','
- Sarana melebihi batas usia sarana tidak dapat dioperasikan; - Sarana bertujuan untuk mempertahankan peninggalan sejarah dikecualikan dari ketentuan ini; - Untuk tiap jenis sarana perkeretaapian, berlaku batas usia sarana : a.' Lokorriotif Lokomotif Diesel, maksimum 25 tahun. Lokomotif Elektnk, maksimum 30 tahun. b. Kereta dengan penggerak sendin Kereta berpenggerak sendiri dengan tenaga Diesel, maksimum 25 tahun. Kereta berpenggerak sendiri dengan tenaga Elektrik, maksimum 30 tahun. Kereta berpenggerak sendiri dengan tenaga Lainnya, maksimum 30 tahun. c. Kereta ditarik lokomotif, maksimum 30 tahun. d. Gerbong, maksimum 30 tahun. e. Peralatan khusus, diatur dengan Permenhub tersendiri. 6). Penetapan batas usia sarana perkeretaapian dilakukan dengan penilaian batas usia (lifetime assessment) oleh petugas yang berwenang, dapat menghasilkan : Pengurangan usia sarana perkeretaapian : • Dengan syarat sebagai berikut : ~ Terjadi deformasi plastis pada badan dan/atau rangka dasar berdasarkan hasil penilaian oleh Dirjen Mengalami kerusakan pada konstruksi yang disebabkan oleh pola perawatan dan pola pengoperasian yang tidak sesuai dengan ketentuan • Sarana perkeretaapian telah mengalami syarat pengurangan diatas,penyelenggara sarana harus melaporkan Kepada Direktur Jenderal • Paling lama 30 hari kerja setelah diterima, Direktur Jenderal melakukan penilaian batas usia sarana (waktu penilaian paling lama 6 bulan • Direktur Jenderal dapat melakukan pengawasan untuk melakukan penilaian batas usia sarana jika mengalami syarat pengurangan, tanpa ada laporan dan penyelenggara sarana Perpanjangan usia sarana perkeretaapian : • Perpanjangan batas usia dapat dilakukan atas permohonan penyelenggara sarana perkeretaapian, diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum batas akhir usia sarana • Permohonan perpanjangan batas usia melampirkan ~ Data spesifikasi teknis ~ Data perawatan ~ Data pemeriksaan ~ Sertifikasi uji pertama dan/atau berkala • Perpanjangan usia sarana perkeretaapian berdasarakan penilaian Ditjen • Perkeretaapian dapat diperpanjang : ~ Perpanjangan batas usia paling lama 5 tahun Perpanjangan dapat dilakukan sebanyak - banyaknya 3 (tiga) kali
»
»
7).Kepada Penyelenggara Sarana yang tidak memenuhi ketentuan Permenhub ini dikenai sanksi sebagai berikut: 1. Peringatan Tertulis, berupa ~ Peringatan tertulis Pertama, jangka waktu 30 hari kalender ~ Peringatan tertulisKedua, jangka waktu 30 hari kalender ~ Peringatan tertulis ketiga , jangka waktu 30 han kalender 2. Sanksi Administrasi, berupa Pembekuan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian dalam jangka waktu 30 hari kalender Pencabutan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian
» »
8). Ketentuan peralihan pada Permenhub ini sebagai berikut 1. Dalam waktu paling lama 2 (dual tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, penyelenggara sarana perkeretaapian dan/atau pemegang sertifikat kelaikan operasi wajib menyesuaikan batas usia maksimum sarana perkeretaapian yang dimiliki sesuai ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri ini. 2. Untuk Pengadaan sarana bukan baru usia sarana paling lama mengacu batas usia sarana dan dapat diperpanjang melalui penilaian sesuai ketentuan. 3. Tata cara pelaksanaan penilaian batas usia akan diatur dalam peraturan Direktur Jenderal.
E. Paparan Nara Sumber dari Kementerian Perhubungan "Uji Publik RPM tentang Penetapan Batas Usia Sarana Perkeretaapian" (Oleh : Bpk. Edy Nursalam - Mewakili Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan) 1). Dasar hukum penyelenggaraan sarana perkeretaapian : - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.153 Tahun 2016 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif Sarana Perkeretaapian. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.41 Tahun 2010 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Yang ditarik Lokomotif. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.175 Tahun 2015 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal Penggerak Sendiri. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2010 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Gerbong. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.44 Tahun 2010 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.37 tahun 2014 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Api Monorel. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.54 tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian. 2). Pertimbangan batas usia sarana perkeretaapian : - Sesuai Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dinyatakan bahwa setiap sarana perkeretaapian wajib memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan operasi yang berlaku bagi setiap jenis sarana perkeretaapian. Sesuai Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 dinyatakan bahwa kelaikan operasi sarana perkeretaapian meliputi : a. Pengujian sarana perkeretapian; b. Pemeriksaan. Oleh karena itu, untuk menjamin kelaikan dan kehandalan pengoperasian sarana perkeretaapian, perlu mengatur Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan BatasUsia Sarana Perkeretaapian. 3). Rangkuman isi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Batas Usia Sarana Perkeretaapian : - Penetapan batas usia sarana perkeretaapian didasarkan pada : a. Rancang bangun sarana perkeretapian; b. Spesifikasi teknis sarana perkeretapian; dan c. Perkembangan teknologi. Lingkup penetapan batas usia sarana perkeretaapian meliputi : • lokomotif; • kereta; dan • gerbong. • peralatan khusus, diatur dengan Permenhub tersendiri. Batas usia maksimum sarana perkeretaapian : • Lokomotif diesel ditetapkan maksimum 25 (dua puluh lima) tahun. • Lokomotif elektrik ditetapkan maksimum 30 (tiga puluh) tahun. • Kereta yang ditarik lokomotif ditetapkan maksimum 30 (tiga puluh) tahun. • Kereta berpenggerak sendiri, ditetapkan sebagai berikut: ./ kereta berpenggerak sendiri dengan sumber tenaga diesel ditetapkan maksimum 25 (dua puluh lima) tahun; ./ kereta berpenggerak sendiri dengan sumber tenaga Iistrik ditetapkan maksimum 30 (tiga puluh) tahun; ./ Kereta berpenggerak sendiri dengan sumber tenaga lainnyaditetapkan maksimum 30 (tiga puluh) tahun. • Gerbong, ditetapkan maksimum 30 (tiga puluh) tahun. Peralatan khusus yang ditarik lokomotif dan peralatan khusus dengan penggerak sendiri akan diatur dengan Peraturan tersendiri. Penetapan batas usia sarana perkeretaapian dapat dilakukan dengan :
••
Pengurangan batas usia sarana perkeretaapian, apabila : ./ mengalami deformasi tetap pada konstruksi badan dan/atau rangka dasar ./ mengalami kerusakan pada konstruksi yang disebabkan oleh pola perawatan dan pola pengoperasian yang tidak sesuai dengan ketentuan ./ tidak dioperasikan lagi atas laporan operator • Perpanjangan batas usia sarana perkeretaapian : ./ Pemberian perpanjangan batas usia sarana perkeretaapian, dilakukan berdasarkan hasil penilaian batas usia sarana (lifetime assessment) oleh Oirektur Jenderal. ./ Perpanjangan usia sarana perkeretaapian diberikan hanya 1 (satu) kali untuk masa paling lama 5 (lima) tahun. - Penyelenggara sarana perkeretaapian harus melaporkan kepada Oirektur Jenderal dalam hal sarana perkeretaapian mengalami deformasi tetap dan kerusakan pada konstruksi untuk dilakukan kajian untuk penilaian batas usia sarana (lifetime assessment). - Kepada para penyelenggara sarana yang tidak mengindahkan dan melanggar peraturan ini dikenakan sanksi administrasi dengan tahapan : • Peringatan tertulis; • Pembekuan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian dan/atau • pencabutan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian; 2. Masukan, saran dan hasil diskusi dari peserta Uji Publik sebagai berikut : - Jika sampai dengan saat ini untuk case pengadaan kereta tidak baru yang diimpor oleh PT. KCJ dari Jepang misalnya, kaidahnya menggunakan ketentuan perlakuan khusus/pengecualian, dengan berdasarkan MOU antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan. Pertanyaannya sampai kapan diberlakukan mekanisme seperti tersebut? Tidakkah Pemerintah menghendaki jenis kereta yang baru? Terlebih buatan dalam negeri yang tentunya biayanya lebih murah dan menyerap tenaga kerja? Kebijakan pengurangan impor kereta tidak baru dengan secara gradual dari 100 jumlah kebutuhan yang diimpor berkurang 10% tiap tahunnya dari jumlah total kebutuhan PT. KCJ sampai dengan tidak lagi mengimpor, merupakan alternatip mengurangi ketergantungan kepada Negara produsen, yang tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan kapasitas produksi dalam negeri dan alih teknologi sarana perkeretaapian adalah keharusan, dari sekarang. Penentuan batas usia sarana perkeretaapian didasarkan pada kondisi strukturnya sebagaimana awal diproduksinya sarana oleh produsen sarana perkeretaapian. Kemudian dalam perjalanannya seiring beroperasinya sarana, dilakukan lifetime assessment terhadap kondisi struktur sarana berdasarkan jam operasi saran a dan kejadian selama operasi yang mempengaruhi kondisi struktur sarana tersebut. Bagi kereta yang sudah beroperasi sampai dengan saat ini, sesuai ketentuan peralihan dalam RPM ini agar menyesuaikan selambat-Iambatnya 2 (dua) tahun sejak PM diundangkan. RPM penetapan batas usia sarana perkeretaapian ini menjadi standar kriteria yang wajib dipatuhi oleh para penyelenggara sarana perkeretaapian baik untuk sarana yang telah beroperasi maupun sarana baru yang akan beroperasi seperti LRT dan MRT, berlaku pada penyelenggaraan perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu membutuhkan prasarana, sarana dan 80M pengujian untuk pelaksanaan peraturan ini setelah diundangkan dan mulai diberlakukan. Perihal pemilihan penetapan batas usia sarana sekitar 25 sampai dengan 30 tahun berdasarkan dari referensi usia sarana perkeretaapian di banyak Negara baik di Jepang, Amerika dan Eropa yang dapat mencapai usia maksimum sampai 45 tahun. Berdasarkan hal tersebut, batas usia sarana dapat diperpanjang 5 tahun sampai dengan 3 kali perpanjangan.
V. Kesimpulan Oari hasil pelaksanaan Uji Publik dan masukan/saran dari peserta yang akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan RPM tentang Penetapan Batas Usia Sarana Perkeretaapian, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Oalam pengoperasian sarana kereta api untuk menjamin keselamatan perkeretaapian tidak terlepas dari kondisi sarana itu sendiri, usia yang sudah tua misalnya atau karena perlakuan saat pengoperasian sarana, kecelakaan dan lain-lain akan sangat mempengaruhi kinerja sarana yakni kenyamanan, ketepatan waktu, serta keselamatan
•• perjalanan kereta api, sehingga diperlukan suatu ketetapan hukum berupa Peraturan Menteri yang mengatur terkait pembatasan usia teknis sarana tersebut. 2. Perlu melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/atau Pemegang Sertifikat Kelaikan Operasi untuk melakukan inventarisasi ASET sarana perkeretaapian milik Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/atau Pemegang Sertifikat Kelaikan operasi. 3. Penyelenggara
Sarana dan/atau Pemegang Sertifikat Kelaikan Operasi Sarana Perkeretaapian perlu melakukan langkah-Iangkah pembenahan database riwayat operasi, riwayat perawatan, riwayat pengujian sarana perkeretaapian.
4. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap Penyelenggara Sarana dan/atau Pemegang Sertifikat Kelaikan Operasi Sarana Perkeretaapian untuk menyesuaikan batas usia maksimum sarana perkeretaapian apabila RPM tentang Penetapan Batas Usia Sarana Perkeretaapian ditetapkan. Demikian laporan Uji Publik ini kami sampaikan dan mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta,4 September 2017 Mengetahui,
Peserta Uji Publik, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perkereteaapian Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
~ Junaedi, ST, MT NIP 197212191998031005 Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Unit Pengelola Perkeretaapian Perkotaan
D;o~
p,mq",;o" DKJ J.ka'"
Ristiantoro, ST, MMTr NIP 197206051998031009
