LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAGIAN HUMAS DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN PENGAWASAN INTERNAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 2016
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Dasar Pelaksanaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik sebagaimana diamantkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak publik untuk memperoleh informasi adalah sesuatu yang telah dijamin dalam konstitusi dan hak tersebut
menjadi
makin
penting
untuk
dipenuhi
karena
semakin
terbuka
penyelenggaraan kegiatan di Bawaslu untuk diawasi publik, maka penyelenggarannya pun makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam proses-proses yang dilakukan Bawaslu. Sebagai badan publik, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik. Hal ini tidak hanya sebatas keterbukaan informasi publik, namun juga kemudahan dalam mengakses informasi yang menuntut inovasi dan kreativitas badan publik. Dengan publik yang semakin sadar IT, publik seringkali menuntut dibukanya akses untuk terjadinya interaksi dalam rangka menyampaikan aspirasi, masukan, saran bahkan keluhan secara langsung dengan memanfaatkan jalur-jalur komunikasi yang ada. Untuk itu, kemajuan teknologi menjadi jembatan bagi terciptanya komunikasi yang diharapkan antara publik luas dengan pemerintah. Dalam mengelola keterbukaan informasi publik, Bawaslu telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAWASLU diangkat oleh Ketua BAWASLU. PPID bertanggung jawab kepada atasan langsung PPID dalam hal ini Sekretaris Jenderal BAWASLU. PPID di Bawaslu dilaksanakan dengan dasar hukum: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181); 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Tahun Anggaran 2015 Nomor DIPA-115.01.1.500100/2015;
I.2. Waktu Pelaksanaan PPID dilaksanakan dengan berbagai kegiatan rutin seperti mengupload datadata Hasil Kajian Hukum, Pemberitaan, Data-Data Tentang Analisis Potensi Pelanggaran, dan sebagainya selama Januari-Desember 2016.
I.3. Sasaran Objek Pelaksanan Sasaran dari dibentuknya PPID Bawaslu adalah tersampaikannya informasiinformasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lain seputar pengawasan pemilu/pilkada di Indonesia. Dalam rangka pemenuhuan kebutuhan tersebut maka digunakanlah media-media yang dapat dijangkau dan murah serta efektif, yakni website dan bulletin.
I.4. Materi/Bahan Informasi Publik di Bawaslu dikategorikan dalam dua kategori, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan informasi yang dikecualikan. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN Dalam memberikan layanan informasi, BAWASLU wajib menyediakan informasi sebagaimana diuraikan di bawah ini: Secara Berkala
BAWASLU wajib menyediakan dan mengumumkan secara berkala informasiinformasi berikut ini : Informasi tentang profil BAWASLU, meliputi: a. Visi dan Misi b. Struktur Organisasi dan profil manajemen di BAWASLU c. Sumber daya manusia yang dimiliki, d. Tugas, Wewenang, dan Fungsi BAWASLU e. Posisi Kelembagaan BAWASLU dalam penyelenggaraan Pemilu
Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap 2). Ringkasan Program dan atau Kegiatan BAWASLU a. Nama Program dan Kegiatan b. Penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. c. Target dan atau capaian program dan kegiatan, d. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan e. Anggaran f. Agenda Penting Badan Publik 3). Ringkasan Informasi mengenai kinerja BAWASLU a. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4). Ringkasan Laporan Keuangan, meliputi: a. Laporan Keuangan (Audited) tahun sebelumnya b. Laporan Realisasi Anggaran c. Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan d. Daftar Aset dan Investasi. 5). Informasi tentang prosedur Layanan Informasi termasuk hak dan tata cara memperoleh informasi, serta Laporan Layanan/Akses Informasi Publik meliputi setidaknya: • Jumlah permintaan informasi yang diterima; • Tindak lanjut permintaan informasi; • Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; • Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; • Tabulasi alasan penolakan permintaan informasi; • Tindakan yang diambil pemohon atas penolakan pemberian • informasi; • Tanggapan Badan Publik atas keberatan pemohon; • Hasil dan tindak lanjut penyelesaian sengketa.
6). Informasi peraturan, keputusan, dan/atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik yang dikeluarkan oleh BAWASLU meliputi: • Daftar Rancangan dan tahap perumusan; • Daftar dokumen pendukung yang digunakan dalam proses perumusan; • Daftar Peraturan, Keputusan, dan/atau Ketetapan yang telah disahkan atau ditetapkan. 7). Informasi penerimaan pegawai • Pengumuman penerimaan pegawai di lingkungan Badan Publik • Pengumuman tata cara pendaftaran pegawai di lingkungan Badan Publik •
Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan pegawai
• Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya • Daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar pegawai yang diterima 8). Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa 9) Informasi terkait prosedur evakuasi keadaan darurat misalnya gempa dan kebakaran. 10) Informasi pengumuman kelulusan hasil ujian kedinasan yang diadakan BAWASLU, tanpa menyebutkan nilai.
Pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dapat dilakukan melalui website dan papan pengumuman.
b. Informasi Yang Wajib Diumumkan secara serta merta Yang termasuk informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dalam arti spontan dan pada saat itu juga harus disebarluaskan, adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum (pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008). Hasil kegiatan rutin BAWASLU tidak menghasilkan informasi yang termasuk kategori informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Namun jika dipandang perlu, PPID BAWASLU wajib menyebarluaskan informasi tersebut dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami yang ditetapkan oleh PPID Pusat. c. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat Informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah informasi yang wajib disediakan oleh unit kerja BAWASLU, meliputi: 1) Daftar Informasi Publik (format terlampir) 2) Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
3) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain : a) Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; b) Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima; c) Tahapan dan waktu proses rekrutmen pejabat struktural atau fungsional; d) Anggaran BAWASLU serta Laporan Keuangannya; e) Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh BAWASLU. 4) Informasi tentang peraturan, keputusan, atau ketetapan Badan Publik yang mengikat publik, beserta dokumen pendukungnya maupun peraturan, keputusan, dan ketetapan yang telah disahkan atau ditetapkan, yang sekurang-kurangnya terdiri atas : a) Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; b) Masukan-masukan yang diterima dari berbagai pihak c) Risalah Rapat dari proses pembentukannya; d) Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; e) Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan 5) Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga, seperti MoU. 6) Surat-menyurat
BAWASLU serta
pegawai dan
pejabatnya
dalam
rangka
pelaksanaan tugas dan fungsinya; 7) Data perbendaharaan atau inventaris BAWASLU 8) Rencana strategis dan Rencana Kerja Tahunan BAWASLU 9) Agenda kerja pimpinan satuan kerja dalam BAWASLU 10) Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan informasi yang dilaksanakan BAWASLU 11) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemui secara internal di BAWASLU serta laporan penindakannya 12) Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh BAWASLU 13) Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa informasi
B.
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (TIDAK DAPAT DIBERIKAN OLEH
BAWASLU) Informasi yang dikecualikan oleh Bawaslu adalah informasi yang sifatnya berupa data dan kajian yang masih dalam proses pengolahan. Informasi tersebut harus melalui keputusan pleno Pimpininan Bawaslu untuk dapat menjadi sebuah keputusan yang dapat dipublikasikan. Beberapa informasi yang dikecualikan antara lain: 1. Kajian penanganan pelanggaran pidana pemilu; 2. Kajian penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
3. Kajian penanganan sengketa Pemilu; 4. Informasi terkait dengan pelapor dugaan pelanggaran dalam pemilu (jika si pelapor tidak ingin namanya disebut) 5. Informasi penting lain yang menurut Keputusan Pleno diklasifikasikan sebagai informasi yang rahasia
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
II.1. Pelaksanaan Kegiatan Sejak Bulan April 2016, Biro H2PI Bagian Humas dan Antar Lembaga telah melakukan upaya untuk perbaikan PPID Bawaslu RI Tahun 2016. Sejalan dengan sudah dimulainya Kegiatan Pemeringkatan PPID Kementerian/Lembaga oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Kegiatan pemeringkatan sudah dimulai dengan pengisian Kuesioner Mandiri pada Bulan April 2016 lalu. Selanjutnya, pada Bulan Juli akan dilanjutkan oleh visitasi dari KIP ke Bawaslu RI. Tahapan penilaian akan selesai pada September 2016 untuk selanjutnya diumumkan pada Desember 2016.
Adapaun sejumlah kegiatan yang sudah dilakukan antara lain: 1. Merumuskan Daftar Permasalahan PPID Bawaslu RI 2. Merumuskan Daftar Inventarisasi Masalah Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2012 tentang PPID 3. Melakukan perbaikan sesuai arahan KIP pada tampilan PPID di website Bawaslu RI 4. Menyiapkan Ruangan PPID Bawaslu RI di lokasi yang sama dengan ruang SMS Center
Bagian Humas dan Antar lembaga juga sudah merancang sejumlah kegiatan untuk memperbaiki kualitas PPID Bawaslu RI, antara lain: No
Uraian Kegiatan
Waktu
Tempat
Pelaksanaan
Pelaksanaan
I. REGULASI 1.
Penyusunan Peraturan
Draft Bawaslu
Revisi Nomor
17-19
Juni Bandung
7 2016
Tahun 2012 3.
4.
Penyusunan
Revisi
Peraturan 30 Juni 2016
Kantor
Bawaslu Nomor 7 Tahun 2012
Bawaslu RI
Penetapan
Kantor
tentang
Peraturan
Pedoman
Layanan
Pengelolaan
Informasi
Dokumentasi
Bawaslu 13 Juli 2016
dan
Pengawasan
Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Provinsi,
Bawaslu, dan
Kabupaten/Kota II. PENYUSUNAN SOP
Bawaslu Panwas
Bawaslu RI
Keterangan
5.
Pembuatan SOP Manajemen dan 27-29
Juni Luar Kantor
Pelayanan Informasi Publik, dan 2016 penyusunan
Daftar
Informasi
Publik (DIP) III. PENINGKATAN KAPASITAS PPID 6.
7.
Penyusunan Modul PPID Bawaslu
21-23
RI
2016
Pelatihan dan Sosialisasi PPID 27-29 untuk Bawaslu RI dan Bawaslu
Juli Luar Kantor
Juli Luar Kantor
2016
Provinsi IV. PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 8.
Pengembangan website Bawaslu Juli 2016
Kantor
RI dan subdomain PPID Bawaslu
Bawaslu RI
RI (ppid.bawaslu.go.id) 9.
Pembuatan
Desk
Pelayanan
Informasi 10.
Launching
27-30 Juni Mei Kantor 2016
ulang
website
dan 30 Mei 2016
subdomain PPID, serta sekretariat
Bawaslu RI Kantor Bawaslu RI
PPID Bawaslu RI V. MONITORING DAN SUPERVISI PPID BAWASLU PROVINSI 11.
Monitoring
dan
supervisi
2-8 Juni 2016
1. Provinsi DI
pelaksanaan PPID di Bawaslu
Aceh
Provinsi yang menyelenggarakan
2.
Pilkada Tahun 2017
Bangka
Provinsi
Belitung 3. Provinsi DKI Jakarta 4.
Provinsi
Banten 5.
Provinsi
Gorontalo 6.
Provinsi
Sulawesi Barat 7.
Provinsi
Papua Barat VI. EVALUASI PPID 12.
Rapat Evaluasi PPID Bawaslu RI
14-16
Tahun 2016
Desember 2016
Luar Kantor
II.1.a Menghadiri Acara Penyusunan Draft revisi Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2012 pada 17 Juni 2016 di Bandung, Jawa Barat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) perubahan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 1. Judul: Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 2. Ketentuan Umum 3. Asas dan Tujuan 4. Hak dan Kewajiban 5. Daftar Informasi Publik: Serta Merta, Berkala, dan Setiap Saat 6. Jangka dan Durasi waktu pelaporan informasi berkala 7. Jenis Informasi Yang Dikecualikan 8. Pihak yang berwenang melakukan Uji Konsekuensi dan menetapkannya 9. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang masih dalam proses, langsung dilakukan uji konsekuensi 10. Laporan keuangan yang masih dalam proses audit, langsung dilakukan uji konsekuensi 11. Struktur, tugas, fungsi, dan tata kerja PPID (Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi). Dan perintah kewenangan membentuk struktur PPID di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi 12. Bawaslu Provinsi menetapkan SOP terkait PPID merujuk pada SOP terkait PPID di Bawaslu RI 13. Pelayanan Informasi. Ketika Tahapan dan Diluar Tahapan Pemilu 14. Mekanisme pelayanan informasi di Panwas Kabupaten/Kota sampai Panwas Kecamatan 15. Mekanisme pelayanan, keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi 16. Pelaporan Tahunan PPID 17. Tata Laksana Informasi Publik Lampiran: 1. Formulir dan Buku Register PPID (Lampiran
Proses pembahasan revisi Perbawaslu 7 Tahun 2012 telah selesai dan tinggal menunggu pengesahan.
II.1.b Penyusunan Self Assesment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik 2016 Dalam rangka menilai keterbukaan informasi publik pada masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintahan (K/L), Komisi Informasi Pusat mengirimkan kuesioner mandiri yang diisi oleh masing-masing lembaga. Berdasarkan
Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),
Komisi Informasi merupakan lembaga independen yang juga memberikan laporan mengenai tugasnya dalam melaksanakan UU KIP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rangka tersebut, salah satu yang dilakukan Komisi Informasi setiap tahunnya adalah melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi pada badan publik. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan UU KIP. Pemeringkatan keterbukaan informasi pada badan publik ini, telah dilakukan oleh Komisi Informasi sejak tahun dievaluasi
2011. Dengan metode pemeringkatan yang terus
dan dikembangkan, Komisi Informasi berharap dapat memperoleh
gambaran hasil yang real yang mewakili praktek implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik di Indonesia. Untuk mendapatkan hasil yang presisif sesuai dengan realitas implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik, Komisi Informasi melakukan 2 (dua) tahapan penilaian, yaitu: Tahap Pertama, Penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questioner) ke seluruh Badan
Publik. Yakni penilaian yang dilakukan secara mandiri
oleh Badan Publik dengan mengisi kuesioner yang dikirimkan oleh Komisi Informasi. Selanjutnya, seluruh badan publik yang mengembalikan kuesioner tersebut kemudian dinilai oleh Tim Komisi Informasi melalui pemeriksaan dan pembuktian terhadap data dan informasi yang ada di website masing-masing badan publik berdasarkan keterangan responden yang terdapat pada kuesioner (Verifikasi Website). Tahap Kedua, Visitasi ke seluruh badan publik yang memiliki bobot yang cukup untuk masuk dalam peringkat sepuluh terbaik berdasarkan penilaian tahap satu. Yakni melakukan wawancara dan pembuktian secara langsung dokumen-dokumen atau informasi dalam berbagai format/kemasan berdasarkan keterangan yang diisi oleh responden badan publik. Kedua tahapan penilaian tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk membedah informasi yang dikuasai badan publik berdasarkan Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Informasi tersebut yakni informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi serta merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Hal ini penting agar badan publik
memiliki
pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing
dalam mengelola informasi publik. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Petugas Informasi melaksanakan rapat secara informal secara berkala dengan Sekretaris dan beberapa Anggota PPID. Rapat dilaksanakan secara formal mengingat pengisian kuesioner ini sangat mendesak dan jangka waktu penyelesaian yang singkat. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai
pemenuhan dan pengisian kuesioner tersebut yang merupakan tanggung jawab PPID. Ada 32 pertanyaan yang dijawab dengan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan. Setelah menyelesaikan SAQ tersebut,
Anggota PPID menyerahkannya pada
Ketua PPID untuk disahkan dan ditandatangani. Setelah itu, SAQ dikirimkan secara melalui jasa pengiriman kepada KIP sebagai lembaga yang menilai secara mandiri.
II.1.c Penganugerahan Piagam Keterbukaan Informasi Publik Dalam penganugerahan lembaga yang menjalankan keterbukaan informasi publik, Presiden Joko Widodo menyerahkan secara langsung anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Negara pada 20 Desember 2016 Pelaksanaan anugerah hasil evaluasi KIP terhadap BP yang menghasilkan pemeringkatan tersebut, dihadiri para menteri, gubernur, kepala
lembaga non-
kementerian, dirut BUMN, rektor Perguruan Tinggi Negeri, Kepala Lembaga Negara, pimpinan partai politik, komisioner KIP dan KI Daerah, dan PPID Badan Publik baik di Pusat maupun daerah. Para pimpinan BP yang hadir merupakan pimpinan BP yang dinilai telah menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara baik. Dalam penghargaan tersebut, Bawaslu menempati urutan ke-5 sebagai kategori Lembaga Non-Struktural Peringkat Keterbukaan Informasi Publik. Masuknya Bawaslu ke dalam peringkat 5, merupakan prestasi yang cukup membanggakan sebab padatahun sebelumnya Bawaslu berada pada peringkat 8.
II.3. Kendala Pelaksanaan Pelaksanaan PPID memiliki kendala antara lain: a.
Anggota PPID yang berasal dari lintas unit kerja memiliki kesibukan dan tanggung jawab di unit kerja masing-masing yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk mendapatkan waktu yang sesuai dalam membahas dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
b.
Data dan informasi pada tahun 2016 lebih banyak berada di tingkatan PPID Bawaslu Provinsi sehingga untuk mendapatkan data tersebut diperlukan waktu mengingat kesibukkan dalam mengawal Pilkada.
c.
Perlu segera dilakukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) terkait pelayanan informasi di Bawaslu guna menindaklanjuti revisi Perbawaslu 7 Tahun 2012 yang dalam waktu dekat diundangkan.
II.4. Rekomendasi a.
Diperlukan waktu pertemuan PPID yang periodik setiap bulannya untuk membahas perkembangan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
b.
Tim PPID di tingkat pusat turun langsung ke PPID di tingkat Bawaslu Provinsi untuk mengkompilasi dan menghimpun data-data informasi dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
BAB III PENUTUP Tantangan Bawaslu kedepan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik akan semakin berat. Setelah melewati Pilkada 2017, akan langsung menghadapi tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 sudah akan berjalan September 2017. Karena itu setidaknya terdapat beberapa hal perbaikan yang mesti menjadi prioritas. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam lembaga publik seperti Bawaslu menjadi garda terdepan untuk mewujudkan itu semua. PPID Bawaslu yang relatif masih baru, harus dapat mengikuti perkembangan jaman dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan good government yang dicita-citakan. Tantangan ke depan akan semakin banyak, oleh karena itu transparansi yang diwujudkan oleh Bawaslu dan PPID menjadi tanda eksistensi lembaga ini dalam mengawal pemilu-pemilu di kemudian hari.
Perbaikan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu, tidak hanya untuk mendongkrak kualitas dan mempermudah pelayanan informasi. Sebab, terdapat juga harapan bahwa Bawaslu menjadi institusi yang mampu mendorong keterbukaan informasi di partai politik. Tanpa bagusnya kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu, tentu sulit bagi lembaga yang April nanti berusia sembilan tahun ini untuk mendorong partai politik agar lebih terbuka.
KEPALA BAGIAN HUMAS DAN KERJASAMA ANTARA LEMBAGA
JOHNLY PEDRO MERENTEK
LAMPIRAN
