LAPORAN MENGIKUTI KONFERENSI ASIACONSTRUCT KE 16 DI HANOI I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Asiaconstruct Beberapa negara di Asia telah sepakat untuk menyelenggarakan AsiaConstruct Conference secara berkala. Asia Construct beranggotakan 14 negara, yang terdiri dari: Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Monggolia, New Zealand, Philipina, Singapura, Sri Langka dan Viet Nam. Asia Construct Conference dilaksanakan setiap tahun. Sampai saat ini telah dilaksanakan 16 kali konferensi yang dilaksanakan di 11 negara anggota. Konferensi pertama di laksanakan di Jepang pada tahun 1995. Jepang menjadi negara yang paling sering menjadi tuan rumah pelaksanaan konferensi, yaitu sebanyak 3 kali. Malaysia menjadi tuan rumah konferensi yang ke XV yang dilaksanakan tahun 2009 di Kuala Lumpur Malaysia. Selain itu, negara Malayasia pernah menjadi penyelenggara konferensi yang ke VI pada tahun 2000. Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada konferensi yang ke 11, yang dilaksanakan di Bali pada tahun 2005. Asia Construct Conference pernah dilaksanakan di luar Asia, yaitu konferensi ke IX yang dilaksanakan di Australia pada tahun 2003.
Penyelenggaraan Asia Construct Conference bertujuan untuk: 1. Memberikan perkuatan pada industri konstruksi Asia dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta pembelajaran praktis dari masing-masing negara anggota. 2. Melaporkan berbagai potensi manfaat dari hasil inovasi ide-ide dan teknologi ke depan 3. Mengatur pemantauan statististik kinerja dan perubahan karakter dari industri konstruksi Asia. 4. Memberlakukan sebagai suatu Pan Asian Network dari organisasi industri konstruksi yang dapat memberikan bantuan, arahan, dan informasi agar sesuai dengan kebutuhan. 5. Melaksanakan kajian bersama sesuai dengan usulan negara anggota dari waktu ke waktu. Setiap negara anggota yang menjadi penyelenggara konfe nsi secara otomatis menjadi sekretariat. 1
1.2
Asia Construct XVI Di Viet Nam AsiaConstruct XVI diselenggarakan di kota Hanoi, Viet Nam pada tanggal 26-29 November 2010. Acara dimulai dengan Well Come Party yang diselenggarakan di Hotel Daewoo Hanoi. Acara pembukaan, pelaksanaan konferensi sampai dengan penutupan dilaksanakan di National Conference Building. Pada hari terakhir diselenggarakan tour ke Ha Long Bay, salah satu tujuan wisata paling popular di Viet Nam. Pada setiap pelaksanaan Asia Construct Conference dimunculkan dua pokok pembahasan yaitu pembahasan perkembangan industri kons ruksi dari masing-masing negara dan pembahasan tematik yang berbeda setiap tahunnya. Tema konferensi diajukan oleh negara tuan rumah pelaksana konferensi dan disampaikan dalam sidang pimpinan delegasi pada saat konferensi satu tahun sebelumnya. Asia Construct Conference XVI di Viet Nam mengambil tema: ”Sustainable Urban Development from the view of the Asia’s Real Estate Market” . Negara-negara anggota AsiaConstruct yang hadir yaitu: Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Viet Nam. Selain itu konferensi dihadiri oleh para pelaku konstruksi dan real estate dalam negeri Viet Nam yang berasal dari pemerintah, swasta, asosiasi profesi, pengajar, supplyer, dan masyarakat. Jumlah yang hadir pada hari pertama konferensi diperkirakan 500 orang.
1.3
Perwakilan Indonesia Secara resmi yang menjadi perwakilan negara Indonesia pada AsiaConstruct adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). Badan Pembinaan Konstruksi (dahulu BPKSDM) mulai aktif mengikuti konferensi AsiaConstruct bersama-sama dengan LPJKN sejak AsiaConstruct ke XIV di Tokyo. Pada AsiaConstruct XV di Malaysia, LPJKN tidak dapat mengirimkan wakilnya, sehi gga delegasi Indonesia hanya beranggotakan wakil dari BP Konstruksi. 2
Berdasarkan surat no B-23164/Setneg/Setmen/KTLN/11/2010, tanggal 11 November 2010, Pemerintah Indonesia melalui BP Konstruksi dan LPJKN menugaskan 4 orang wakil Indonesia, yaitu: Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng.Sc dan Mustar, ST dari BP Konstruksi , dan Andi Sirajuddin Nonci dan DR. Ir. Bambang Sumardiono dari LPJKN. Sebelum berangkat ke Viet Nam telah disiapkan dua makalah dari Indonesia, yaitu: (1) Country Report yang berjudul ”The Construction Sector of Indonesia” ditulis oleh DR. Akhmad Suraji dan Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng.Sc, dan (2) Theme Paper yang berjudul “Sustainable Urbanization in Real Estate Sector Indonesia” ditulis oleh DR. Ir. Bambang Soemardiono.
II.
POSISI KONDISI INDONESIA DIANTARA PESERTA ASIACONSTRUCT
2.1
Kelengkapan Informasi yang Disampaikan Setiap Delegasi Sekurang-kurangnya ada 17 kelompok informasi perkembangan ekonomi dan industri konstruksi yang biasanya disampaikan oleh delegasi negara yang hadir dalam setiap penyelenggaraan konferensi AsiaConstract. Gambaran kelengkapan informasi yang disampaikan pada AsiaConstruct XVI di Hanoi adalah sebagai berikut.
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TOPIK INFORMASI Pendapatan Per Kapita Tahun 2009 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009 Konstribusi Sektor Konstruksi Terhadap GDP Tahun 2009 Tingkat Inflasi (2009) Nilai Tukar Mata Uang terhadap US$ (Nov 2010) Populasi (2009) Tenaga Kerja (2009) Pasar Konstruksi Masing-Masing Negara (2009) Rencana Investasi Konstruksi (2010-2011) Bunga Bank (2009) Badan Usaha Jasa Konstruksi (2009) Tenaga Kerja Konstruksi (2009) Produktifitas Konstruksi (2009)
TINGKAT KELENGKAPAN (%) 36,84 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 87,50 20,83 18,75 70,83 25,00 20,00 18,75 3
NO 14 15 16 17
TOPIK INFORMASI Indeks Biaya Konstruksi (2009) Harga Material Dasar Bangunan (2010) Upah Tenaga Konstruksi Per Bulan (2009) Kegiatan Konstruksi 5 Tahun Ke Depan (2010-2014) Rata-Rata Kemengkapan Informasi
TINGKAT KELENGKAPAN (%) 0,00 50,00 29,16 0,00 48,68
Dari tabel di atas terlihat tingkat kelengkapan informasi perkembangan perekonomian dan industri konstruksi yang disampaikan dalam AsiaConstruct XVI sangat rendah yaitu sekitar 48,68%. Informasi perkembangan ekonomi makro sekitar Hal ini disebabkan adanya perbedaan cara penyampaian makalah dibandingkan dengan AsiaConstruct XV di Malaysia. Pada AsiaConstruct di Hanoi penyampaian makalah disatu antara Country Paper dengan Theme Paper., sedangkan di Malaysia terpisah. Berikut adalah kelengkapan penyampaian informasi setiap n ara peserta konferensi relatif terhadap 17 kelompok informasi di atas. HK IND INA JP KOR MAL SGP VN % 24,32 27,03 64,86 27,03 51,36 75,68 56,76 24,32 HK = Hong Kong; IND = India; INA = Indonesia; JP = Jepang; KOR = South Korea; Mal = Malaysia; SGP = Singapura; VN = Viet Nam; Relatifitas = nilai relatif dibandingkan terhadap negara Malaysia. Dari tabel di atas terlihat yang paling lengkap member kan informasi perkembangan ekonomi dan industri konstruksi adalah delegasi dari Malaysia, selanjutnya disusul oleh Indonesia, Singapura dan Korea Selatan. Ke 17 kelompok data di atas dapat dibagi menjadi kelompok perekonomian makro yang terdiri dari 8 kempok data dengan jumlah 10 data, dan lompok konstruksi yang terdiri dari 9 kelompok data dengan jumlah 27 data. Berdasarkan pen ompokan ekonomi makro dan konstruksi ini, tingkat kelengkapan data yang disampai masing-masing delegasi adalah sebagai berikut. HK 90
Ekonomi makro % Konstruksi 0 %
IND 90
INA 80
JP 100
KOR 100
MAL 100
SGP 80
VN 70
4
59
0
33
67
48
7
Dari tabel di atas terlihat bahwa masing-masing negara belum memberikan perhatian yang cukup terhadap penguasaan informasi perkembangan konstruksi. 2.2
Posisis Indonesia ditinjau dari Aspek Ekonomi Makro dan Demografi a. Pendapatan Perkapita Nilai kesenjangan antara pendapatan perkapita terting dengan terendah adalah 36,84. 4
b.
c.
d.
e.
f.
g.
2.3
Indonesia berada diurutan ke 6 dari 8 negara, dengan n lai kesenjangan 5% dari pendapatan perkapita tertinggi dan 1,96 kali dari pendapatan terrendah. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global yang dip u oleh krisis ekonomi di Amerika Serikat. Negara-negara dengan pendapat perkapita masih rendah seperti India, Indonesia dan Viet Nam mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi positif. India mengalami tingkat pertumbuhan yang paling tinggi sebes , kedua terbesar Viet Nam sebesar 5,3% dan Ketiga Indonesia sebesar 4,5%. Negara-negara dengan perdapatan perkapita yang tinggi secara mengalami kontraksi kecuali Korea Selatan. Tingkat Inflasi Hampir semua negara anggota AsiaConstruct yang tingkat ertumbuhan ekonominya tertekan mengalami inflasi yang rendah. Pondasi perekonomian Indonesia semakin kuat, walaupun pertumbuhan ekonomi relatif tinggi masyarakatnya sudah mampu menurunkan pola konsumtifnya dengan tingkat inflasi 2,78% atau menduduki posisi ke lima tertinggi, di bawah Singapura 3,1% dan Korea Sela 2,8%. Masyarakat Jepang semakin mengurangi belanja konsumtifnya, tetapi hal in ebih dipicu oleh dampak resesi eknomi global. Nilai Mata Uang Diantara negara-negara AsiaConstruct, mata uang dolar Singapura yang p ling kuat, sedangkan Dong Viet Nam yang terlemah. Nilai relatif mata uang Indonesia menduduki urutan ke terkecil dari 8 negara. Bunga Bank Negara-negara anggota AsiaConstruct dengan pendapatan perkapi yang tinggi mendapatkan fasilitas bunga pinjaman perbankan yang le ih rendah. Bunga Bank di Indonesia tertinggi yaitu sebesar 14,87% atau 12 kali lipat dari bunga bank di Jepang. Populasi Jumlah populasi penduduk Indonesia berada di urutan ke 2 setelah India, atau 20% dari populasi tertimggi dan 62 kali lipat dari populasi terendah di Singapura. Tenaga Kerja Tenaga kerja di suatu negara berkisar antara 40-60%. Komposisi ini menunjukkan keseimbangan konfigurasi populasi di suatu negara. Komposisi tenaga kerja yang tinggi seperti di Singapura mengindikasikan beban berat yang kan ditanggung negara pada 25-30 tahun ke depan, karena mereka akan menjalani usia ensiun. Sesuai dengan jumlah populasi, dari sisi jumlah tenaga kerja Indonesia menduduki urutan ke dua setelah India. Namun, dari sisi persenta hadap jumlah populasi Indonesia menduduki urutan ke 5, Singapura yang pertama dan Malaysia yang terendah.
Posisis Indonesia ditinjau dari Aspek Perkembangan Konstruksi a. Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDB Hanya 4 negara anggota AsiaConstruct yang memberikan informasinya. India sangat moderat dalam membelanjakan konstruksinya, atau masih i bawah tingkat pertumbuhan ekonominya yang cukup besar. Indonesia mengambil jalan aman dengan mempertahankan belanja konstruksinya. Walaupun sangat tekan, Malaysia berusaha 5
b.
c.
d.
e.
f.
g. h.
i.
mempertahankan belanja konstruksinya. Kebijakan yang berbeda ditempuh oleh Singapura dengan membelajakan konstruksi yang sangatbesar walaupun perekonomiannya sagat tertekan. Tampaknya kebijakan pembelajaan konstruksi yang tinggi di Singapura dimaksudkan untuk memulihkan dampa krisis ekonomi global yang melanda negerinya. Melihat dan merasakan denyut pemban unan konstruksi di Hanoi, diperkirakan konstribusi sektor konstruksi di Viet Nam bih dari 10%. Pasar Konstruksi Kecuali negara Malaysia, semua negara anggota AsiaCons uct tidak melaporkan pasar konstruksinya. Pelaporan pasar konstruksi di atas sang t penting untuk menilai sejauh mana perkembangan konstruksi di suatu negara. Negara y g memiliki pasar konstruksi yang kuat di luar negeri akan memberikan motivasi kepada negara lain untuk mengikuti jejaknya atau melakukan kerja sama. Besaran pasar kons ruksi asing di suatu negara digabung dengan data perkembangan konstruksi lainnya dapat dijadikan barometer untuk menghilangkan berbagai kekhawatiran atau merumus an berbagai kebijakan terhadap dominasi asing di suatu negara. Rencana Investasi Konstruksi Rencana investasi dua tahun ke depan akan memberikan gambaran pertumbuhan industri konstruksi di suatu negara. Namun, kecuali n ara Singapura, semua negara anggota tidak melaporkannya. Badan Usaha Jasa Konstruksi Hanya negara Indonesia yang melaporkan secara lengkap jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berusaha di negaranya. Tenaga Kerja Konstruksi Kecuali Indonesia dan Malaysia, sebagian besar negara ggota AsiaConstruct tidak menyampaikan informasi kondisi tenaga konstruksi di ne aranya. Produktifitas Konstruksi Pemahaman pada aspek Produktifitas Konstruksi masih sangat berag , apakah di tingkat organisasi, proyek, pekerjaan, atau individual. Produktifitas tenaga konstruksi rata-rata mungkin dapat diturunkan dari porsi kontribusi se tor konstruksi terhadap PDB dibagi dengan jumlah tenaga konstruksi yang ada. Delegasi Korea dan Malaysia menginformasikan Value Added per Employee dari tahun 2004 s.d. 2008. Indeks Biaya Koinsruksi Semua negara peserta AsiaConstruct tidak menyampaikan informasinya. Upah Tenaga Konstruksi Hanya dua negara peserta AsiaConstruct yang menyampaikan inf rmasinya yaitu Indonesia dan Singapura. Upah rata-rata tenaga konstruksi di Indonesia pertahun sekitar 6,7 kali pendapatan perkapita, sedangkan di Singapura 0,7 kali pendapatan perkapitanya. Artinya bidang konstruksi di Indonesia masih merupakan lapangan kerja yang menarik dan strategis, sehingga hal ini akan lebi menjamin keberlanjutan penyediaan tenaga dan industri konstruksi ke depan. Harga Material Konstruksi Harga material dasar untuk bangunan di Indonesia relatif mahal apalagi apabila dibandingkan dengan pendapatan perkapita yang masih rendah. Harga ready mixed 6
j.
concrete (RMC) di Indonesia hampir 2 kali lipat harga i Korea Selatan, dan harga Semen hampir 2 kali lipat harga di Singapura. Namun, harga satuan perluas bangunan permukimaan diperkirakan lebih murah di Indonesia. Kegiatan Kostruksi 5 tahun ke Depan Walaupun informasi sangat penting untuk mengetahui seb rapa jauh keberlanjutan perkembangan konstruksi di setiap negara, tetapi tidak ada negara anggota AsiaConstruct yang menyampaikan informasi kegiatan konstruksi 5 tahun ke depan.
III.
PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN DARI SUDUT PANDANG PASAR REAL ESTATE DI ASIA
3.1
Garis Besar Substansi Makalah dari Masing-Masing Delegasi Hongkong: over supply. Tahun 2010 15% pajak pada transaksi proyek . low cost dari unit sewa sejak 1950. Hampir 50% dari penduduk tinggal pada perumahan yang disubsidi. Pelajaran dari kegagalan karena ambisi yang berlebihan 85000 unit dalam 3 tahun menyebabkan harga turun sampai 60% dan kenaikan dalam bunga pinjaman. Hal positif adalah buiding separation yang menurunkan panas serta building setback lebih kecil dari 15 m.Infrastruktur yang mendukung Sustainable Urbanization, 90% merupakan transport umum dan kereta api super cepat.Adanya multiple Intensive Land Use serta Public Rental Housin . India menginformasikan keterbukaan sistem ekonomi terhadap investasi langsung asing, tetapi pihak asing tidak boleh menjual langsung produk rumahnya kepada masyrakat.
Indonesia menyegarkan kembali pemahaman atas prinsip pembangunan berkelanjutan dan hubungannya dengan Sustainable Urbanization. Selanjutnya Indonesia menyampaikan studi kasus tentang pengaruh bunga bank terhadap program penyediaan rumah bagi masyrarakat berpenghasilan rendah. Dilaporkan bahwa kenaikan bunga bank sebesar 1% akan menurunkan transaksi perumahan sebesar 4-5%.
7
Jepang: 3 elemen sustainable urbanization menurut Jepang adalah perhatian pada bencana (disaster/ecology), perhatian pada ekonomi dan pada
sosial (penduduk yang tua). Sama dengan Jepang, Korea selatan pun memberikan perhatian pada perumahan untuk warga negara senior. Selain itu Korea selatan memberikan apreasiasi kepada Malaysia yang berhasil mengembangkan konsep REIT sebagai salah satu lternatif pembiayaan perumahan.
Malaysia menyampaikan secara khusus penerapan REIT. Dijelaskan bahwa REIT tidak hanya sekedar menguasai property yang sudah terbangun untuk disewakan, dikelola dan mendapatkan uang sewanya, tetapi REIT lebih kepada pengelolaan aset untuk meraih berbagai peluang dari aset perumahan tersebut.
Singapura memberikan perhatian pada efisiensi Tata Ruang, termasuk reklamasi dan pembangunan rumahh vertikal dan berpendapat bahwa pembangunan bukanlah proses meniru tetapi belajar dari pengalaman yang berhasil. Negara memegang peranan aktif dalam menciptakan komunitas yang berkelanjutan melalui efisiensi penggunaan lahan dan infrastruktur. Salah satu organ negara, Building and Construction Authority (BCA), memberikan kriteria Green Mark yaitu: Energy efficiency, Water efficiency, Environment protection, Indoor environmental quality, and other green features. Kriteria ini diberikan oleh BCA kepada bangu dan perumahan. Penilaian kesesuaian dengan kriteria tersebut dipisahkan untuk: new residential building, new nonresidential building, existing building, office interi r, landed houses, new and existing park, infrastructure and district. Singapura berhasil mengembangkan Sustainable Urbanization, 8
karena konsep ini bukanlah lagi suatu wahana tetapi ke tuhan yang harus diimplementasikan. Untuk itu dalam master palnnya BCA menetapkan 6 langkah strategy trust, yaitu: 1) Public sector taking the lead, 2) Spurring the priv te sector, 3) Furthering the development of green building technology, 4) Building industry capability through training, 5) Profilling Singapore and raising awareness, 6) Imposing minimum standard. 10% of total building area (20.000 m2) or 500 building have the BCA certificate. Vietnam memberikan perhatian pada persepsi terhadap alam, peranan pasar real estate pada sektor ekonomi masih terbatas. Transparansi dalam pelaksanaan memiliki banyak hambatan dan komeptisi dalam real estate masih rendah dimana harga masih terllau tinggi dibandingkan pendapatan.sistem infrastruktur yang masih rendah. Real Estate masih bersifat spontan dalam rencana strategis. FDI dari 6,9 jt 2009 menjadi 7,6 juta pada tahun 2010. Dari Wor d Competitivenessw Index (WCI) Vietnam menempati no 59 dari 131 negara dan termasuk “ very peaceful country”
3.2
Konsep Pembangunan Berkelanjutan Makalah dari delegasi Indonesia, Jepang dan Vietnam menyampaikan konsep dasar pembangunan berkelanjutan. Sedangkan makalah dari delegasi lainnya langsung menyampaikan substansi penyelenggaraan perumahan yang memperhatikan kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kriteria penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan atara lain adalah sebagai berikut: a. Memenuhi kelayakan lingkungan, ekonomi, sosial termasuk didalamnya budaya dan estetika; yang dalam implementasinya perlu diharminisasikan. b. Mempertimbangan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan saat ini dan masa depan. Peran kelembagaan sangat penting dalam penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, karena menyangkut multidisiplin dan multi-institusional. Oleh karena itu selain pembagian peran dan wewenang yang jelas, kemampuan untuk melakukan koordinasi yang efektif menjadi sangat vital. Di samping ke empat prinsip di atas, beberapa negara memasukan kriteria yang lain dalam menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu ant ra lain: partisipasi masyarakat, kebencanaan, kesetaraan, globalisasi, dan demokrasi. 9
3.3
Referensi atas Kesepakatan Internasional Delegasi Indonesia dan Viet Nam meyampaikan informasi beberapa referensi hasil kesepakatan internasional terkait dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu: Konferensi Lingkungan Hidup di Stock Holm (1972), Konferensi Bumi di Rio de Janeiro (1992), Konferensi di Istambul (1996) dan Konferensi Urban21 di Berlin (2000). Selain referensi yang telah disapaikan delegasi di ata , referensi kesepakatan internasional yang perlu diperhatikan adalah anatara lain World Summit on Sustainable Development (Kyoto (1997), Johannesburg (2002), Bali (2007), Copenhagn (2009)).
3.4
Prinsip dalam Sustainable Urbanization
Delegasi Indonesia menyampaikan 6 prinsip Sustainable rbanization yang dikembangkan oleh Gary Pivo, yaitu kota yang dapat menuhi unsur-unsur: 1) Compactness, 2) Completeness, 3) Conservation, 4) Comfort, 5) Coordination, dan 6) Collaboration. Delegasi yang lain menjabarkan masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut. a. Compactness: pengaturan Land Use dan Urban Form, b. Completeness: energy effieciency, mass public transportation, green building, c. Conservation: housing and environment, urban ecology, urban renewa and heritage preservation, 10
d. Comfort: pedestrian facility, adaptation to the aging of society, dan penyediaan layanan jasa. e. Coordination, dan Collaboration: land aquisition, disaster management, t gkat pemahaman sustainable urbanization, inovation and change, financing and cost Recovery, dan good governance.
3.5
Pelaku Kunci dalam Sustainable Urbanization Para delegasi AsiaConstruct XVI telah mengidentifikasi pelaku kunci dalam mewujudkan Sustainable Urbanization, yaitu: a. Otoritas Pemerintahan Kota: eksekutif, legislatif dan yudikatif. b. Individuals, households, dan community neighborhoods c. Pelaku Konstruksi: lembaga pembina konstruksi termasuk asosiasi profesi dan usaha konstruksi, penyedia jasa konstruksi, investor, supllyer, dan penyedia jasa transportasi.
3.6 Keterkaitan Konsep dengan Konstruksi Sayang sekali walaupun payung konferensi ini adalah di bidang konstruksi, tetapi tidak ada delegasi yang menyampaikan secara mendalam interaksi antara penerapan konsep Sustainable Urbanization dengan penyelenggaraan konstruksi, padahal pewujudan SU tidak dapat dipisahkan dengan konstruksi. Dalam suatu makalahnya Abduh (2010) menyampaikan bahwa di seluruh dunia setiap tahunnya telah digunakan 3 milliar ton material konstruksi, 40% dari sumber daya ekonomi terkait dengan pembuatan material konstruksi; 50% dari material konstruksi berasal dari sumber daya alam dan telah menghabis 40% kebutuhan energi dunia, dan menghasilkan 50% sampah; sebagian be ar energi tersebut digunakan dalam pengadaan material, proses konstruksi, dan mengo erasikan sistem pemanasan dan pendinginan.
11
3.7
Penerapan Konsep di Bidang Real Estate
c. d. e.
f.
g. h.
i.
Sebagian besar delegasi AsiaConstruct XVI memberikan perhatian yang mendalam pada aspek: a. Pengaturan tata ruang, lebih ditekankan pada Mixed Land Use untuk membuat penduduk lebih dekat kepada tempat kerja dan pertokoan sehingga memberikan kebetahan dan kenyamanan yang lebih tinggi. b. Energy Effiency, baik dalam pemilihan sumber energi, proses penggunaannya dan penggunaannya pada saat bangunan sudah jadi termasuk mereduksi sampahnya. Urban Infrastructure and Utility Services, khususnya sistem trasportasi yang efisien dan penyediaan fasilitas umum untuk berbagai kegiatan masyarakat. Lower Midle Class, menjadi prioritas perhatian termasuk menyediakan per mahan denganl harga sewa yang terjangkau (Low Cost Rental). Vertical Development, menjadi perhatian utama setiap otoritas perkotaan meng ngat jumlah lahan yang terbatas. Namun, kenyamanan tetap diutamakan dengan mengatur Jumlah Hunian yang memenuhi prinsip Comfortable. Sumber Pembiayaan, dengan memperkenalkan Real Estate Investment Trust yang telah berhasil dikembangkan di Malaysia. Selai itu juga diba perlunya peningkatan jaminan kepada konsumen apabila menggunakan sumber pembiayaan i pre-sale. Sistem Perpajakan, diterapkan secara lebih adil dimana yang lebih mampu bisa mensubsidi kelompok berpenghasilan lebih rendah. Peran Lembaga Otoritas, telah dikembangkan dengan berhasil di Jepang, Korea Selatan, Hongkong, singapura dan Malaysia melalui kelembagaan semacam Green Building Council Singapura. Spekulator, telah menjadi perhatian para delegasi. Salah satu pengendaliannya melalui pajak premium untuk transaksi rumah yang terjadi dalam jangka pendek.
IV.
SELAYANG PANDANG TENTANG VIET NAM
4.1
Negara Sosialis Viet Nam Tanah negara Viet Nam sangat subur sehingga menjadi penghasil beras utama di dunia. Karena kesuburannya, sejak jaman dahulu negara Viet Na sering diintervensi oleh negaranegara besar tetangganya seperti China dan Monggolia.
12
Sejak tahun 1873 Viet Nam menjadi wilayah kolonial Prancis. Tahun 1940 – 1945 Viet nam diduduki Jepang. Pada tahun 1945 Viet Nam merebut kemerdekaannya dari Jepang. Karena perbedaan paham politik antara sosialis dan demokrasi, kelompok nasionalis memisahkan diri dengan membentuk negara Viet Nam Selatan dengan ibu kotanya Saigon pada tahun 1954. Pada tahun 1976 Viet Nam dapat dipersatukan kembali dengan paham sosialis dan ibu kot nya Hanoi. Nama kota Saigon kemudian diubah menjadi Ho Chi Min City, merupakan kot terbesar di Viet nam.
4.2
Kota Hanoi Kota Hanoi berdiri pada tahun 1008. Sejak abad ke 7 Hanoi telah menjadi ibu kota Viet Nam. Geografi Hanoi beruapa dataran rendah dengan suhu 20-27 derajat Celcius. Penduduk kota Hanoi saat ini sekitar 4,5 juta jiwa. Pengembangan kota Hanoi berdasarkan philosofi keseimbangan tanah, air, udara dan api. Kebudayaan Hanoi sangat dipengaruhi Budha dan Kong Hu Cu. Di tengah kota Hanoi banyak peninggalan sejarah berupa ku l. Pendirian kuil selalu berdampingan dengan ke empat unsur alam tersebut. Di tengah kota Hanoi masih banyak terdapat danau-danau, baik alam maupun buatan. Sesuai dengan philosofi di atas, danau-danau tersebut terpelihara dengan baik. Di daerah lama, di sekitar kuil peninggallan sejarah yang terletak di pusat kota Hanoi, gedung-gedung pemerintahan peninggalan kolonial berdampingan secara harmonis dengan permukiman penduduk. Desain kota mengikuti gaya Prancis berupa jalan-jalan sempit yang diapit dengan gedung tempat tinggal bertingkat dengan balkon menghadap ke jalan. 13
4.3
Perekonomian Viet Nam Viet Nam adalah negara yang perekonomianya termasuk salah satu negara yang paling cepat berkembang di dunia. a. Perekonomian Viet Nam mengalami over heat pada tahun 2 2008 sejak menjadi anggota WTO. b. Walaupun terimbas oleh dampak krisis ekonomi global pada tahun 2008, perekonomian Viet Nam masih tumbuh 5,3% sehingga termasuk negara yang me galami pertumbuhan tertinggi di dunia. c. Pertumbuhan ekonomi Viet Nam akan terus berlanjut, dip kirakan lebih dari 7% pertahun untuk 3 tahun ke depan. d. Dalam klasifikasi Bank Dunia, Viet Nam termasuk dalam kelompok negara dengan pendapatan perkapita menengah, yaitu antara US$ 996 -3.945. Padahal, pada tahun 1990 Viet Nam adalah negara termiskin di dunia dengan endapatan perkapita kurang dari US$ 100. e. Daya saing Viet Nam berada di tingkat 59 dari 131 negara di dunia; tingkat efisiensi tenaga kerjanya pada urutan ke 30, potensi inovasinya di urutan ke 49, dan ukuran potensi pasarnya di urutan ke 35. f. Regulasi birokrasinya dalam transparansi pasarnya masih dianggap lemah, yaitu berada di urutan 144 dari 179 negara di dunia. g. Negeri Viet Nam saat ini dianggap negara yang relatif aman dan damai, yaitu berada di tingkat 38 dari 149 negara di dunia, bandingkan dengan Amerika Serikat yang berada di urutan 85.
4.4
Dasar Hukum terkait Penyelenggaraan Konstruksi a. Land Law (2003) b. Construction Law (2003) c. Housing Law (2005) d. Investment Law (2005) e. Real Estate Business Law (2006)
4.5
Permasalahan Penyelenggaraan Perumahan di Viet Nam Industri real eastate berkembang sangat cepat di Viet Nam dan telah memberikan konstribusi yang relatif besar terhadap GDP. Proyek-proyek perumahan, perkantoran, kawasan industri, dan perhotelan telah banyak dilaksan untuk memenuhi permintaan yang terus berkembang. Dalam 10 tahun terakhir, rumah yang sudah dibangun ber ambah lebih dari 700 juta m2 atau 70 juta m2 pertahunnya, termasuk diantaranya penambahan rumah di perkotaan sekitar 225 juta m2. Namun, di balik pertumbuhan yang pesat tersebut, berba ai permasalahan masih ditemukan di lapangan yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut, ntara lain sebagai berikut. a. Presepsi terhadap sifat, peran dan posisi pasar real e tate dalam perekonomian masih terbatas; sistem dan manajemen real estate dari tingka pusat ke daerah tidak konsisten dan terpadu. Beberapa faktor penting yang berdampak pada perkembangan pasar real 14
b.
c.
d. e.
f.
g.
h.
V.
estate, seperti urban land management, urban construction planning, work construction investment masih kurang terkoordinasi sehingga sering li tumpang tindih. Kerangka kerja legal pasar real estate, walaupun sudah dilengkapi secara bertahap, masih menyimpan berbagai persoalan, antara lain mekanisme, kebijakan, misalnya pembiayaan jangka panjang, kebijakan untuk transaksi levy, pajak properti, insentif untuk rumah sewa. Transparansi pasar real estate dalam berbagai aspek op rasi pemasaran, mulai dari investasi, pelaksanaan transaksi, dan penyewaan real e tate masih banyak memiliki keterbatan. Kelemahan ini menjadi lahan subur berkembangnya para spekulator tanah, proses pengadaan yang tidak kompetitif, dan kesetaraan diantara pelaku pasar tidak terjadi. Harga produk real estate masih terlalu mahal dibandingkan dengan pendapatan perkapita. Mekanisme, kebijakan untuk kompensasi, penyiapan lahan dan resettlement masih sering bermasalah dan perlu harmonisasi yang lebih bai tuk keuntungan seluruh pihak: pemerintah, investor dan masyarakat. Socio-economic manajemen perlu diterapkan dalam development plan, urban construction plan, dan resettlement plan untuk menghindari tumpang tindih, mengurangi prosedur, waktu yang terbuang dan tambahan biaya bagi pemerintah dan investor. Sistem infrastruktur yang tidak memadai, khususnya sis em transportasi yang menghubungkan daerah lama dengan daerah baru telah men gi perkembangan pasar real eatate. Oleh karena itu pasar real estate lebih berkembang di pusat perkotaan. Pengembangan pasar real estate masih bersifat spontanitas, tanpa strategi dan perencanaan khusus khususnya dalam penyediaan perumahan untuk kelompok berpenghasilan menengah ke bawah Sistem pengawasan penerapan kebijakan masih lemah, dan masih terjadi gap kompetensi antara penyelenggara di Pusat dan daerah.
HASIL KESEPAKATAN RAPAT PIMPINAN DELEGASI Pada setiap penyelenggaraan AsiaConstruct Conference selalu dilakukan pertemuan antar pimpinan delegasi untuk membahas hasil penyelenggaraan konferensi yang baru dilaksanakan, isu pokok bidang konstruksi yang telah disiapkan tuan rumah dan kesepakatan tuan rumah penyelenggaraan konferensi AsiaConstruct selanjutnya. Adapun hasil pertemuan pimpinan delegasi sebagai berikut. a. Seluruh pimpinan delegasi memberikan apreasiasi yang tinggi kepada tuan rumah Viet Nam yang telah berhasil menyelenggarakan AsiaConstruct ke 16 dengan baik. 15
b. Sistem penyampaian informasi oleh masing-masing negara pada konferensi AsiaConstruct mendatang disepakati untuk dibagi menjadi dua bagian yaitu Country Paper dan Theme Paper. c. Seluruh delegasi pada prinsipnya mendukung dilakukannya tindak lanjut atas substansi tema AsianConstruct 16th berupa kajian di negara masing-masing. Pelaksanaannya akan disesuaiakan dengan ketersediaan sumber daya dan kondisi negara masing-masing. d. Sebagian besar delegasi tidak dapat menandatangai MoU tentang “AsiaConstruct Benchmarck Study of Progress towards Sustainable Urbanization in CITY NAME” yang telah disiapkan tuan rumah Viet Nam, karena: 1) sustansi MoU bersifat multi-disiplin sehingga terkait dengan institusi lain, dan 2) MoU ant r bilateral atau multi-lateral harus melalui kementerian Luar Negeri. e. Singapura belum dapat menylenggarakan AsiaConstruct ke 17 sebagaimana telah disepakati di Kuala Lumpur. Indonesia sebagai cadangan pun belum siap sebaga pengganti Singapura karena pada tahun 2011 akan diadakan pemilihan pengurus LPJKN yang baru. f. Setelah dilakukan pembahasan bersama, telah disepakati penyelenggaraan AsiaConstruct sebagai berikut. AsiaConstruct ke 17 tahun 2011 akan dilaksanakan di India, tahun 2012 di Singapura, tahun 2013 di Indonesia dan tahun 2014 d Hong Kong. VI.
POKOK-POKOK HASIL PEMBELAJARAN BAGI PERKEMBANGAN KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN DI INDONESIA a. Terjemahan langsung dari bahasa Inggris ke bahasa lokal dan sebaliknya sebagaimana telah dilakukan dengan baik sekali di AsiaConstruct ke 16 di Hanoi sangat membantu seluruh peserta konferensi khususnya peserta dari tuan umah. b. Negara Malaysia dan Hong Kong memiliki data base konstruksi yang sangat kuat. Diharapkan Indonesia pun ke depan dapat membangun sistem manajemen konstruksi yang kuat melalui kerjasama antara BP Konstruksi, LPJKN, Pusdata Kementerian PU, Bappenas, dan Biro Pusat Statistik. Hasil pekerjaan Sa elite Account yang telah dilaksanakan (2010) dapat dijadikan referensi dasar unt k mengkompilasi data-data yang diperlukan. c. Beberapa aspek penting terkait dengan penyelenggaraan umahan: • Zoning Regulation • Konsep mixed land use • Data urban population, net residential, commercial and industrial employment densities, living space per person, high rise residential build ng ratio % of total building, water supply ratio of population, waste treatment coverage, number and capacity of stakeholders, dan lain-lain. • Program perumahan untuk Lower Midle Class dan sistem penghargaannya. • Program perumahan untuk warga negara lansia • Kesiapan budaya masyarakat dalam Vertical Development • Peran lembaga otoritas • Alternatif sumber pembiayaan termasuk pendirian REIT. • Pengaruh fluktuasi bunga pinjaman bank untuk perumahan 16
• • • • • •
Pengurangan pengaruh spekulasi dan terjadinya ekonomi biaya tinggi. Jaminan kebijakan pre-sale project Kebijakan FDI yang lebih menarik Kebijakan kepemilikan rumah oleh orang asing Kebijakan lahan perumahan untuk menghimpun permodalan Kebijakan untuk mendorong tersedianya urban infrastruktur dan utility services yang lebih berkualitas. • Kebijakan pengembangan sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien dan efektif • Kebijakan penerapan Loan to Value dan Low Cost Rental untuk mewujudkan kepemilikan rumah yang lebih berkedilan dan mengurangi risiko. • Kebijakan Free Interest for the fisrt family house. • Koordinasi dan kolaborasi penerapan urban land management, urban construction planning, dan work construction investment. • Transparansi pasar real estate dalam berbagai aspek operasi pemasaran • Pengendalian harga produk perumahan agar lebih terjang au oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. • Penerapan sistem pengawasan implementasi kebijakan yan bih efosien dan efektif. d. Pemahaman terhadap tema AsiaConstruct ke 16 Sustainable Urbanizatio diantara peserta konferensi masih sangat beragam. Substansi makalah yang telah disampaikan delegasi Singapura dapat dijadikan benchmark untuk pengembangan bih lanjut di Indonesia. Substansi pokok yang perlu mendapatkan perhatian antara lain sebagai berikut. • Definisi dan ruang lingkup Sustainable Urbanization (makalah dari Indonesia, Hong Kong dan jepang dapat diajdikan referensi) • Maksud dan tujuan Sustainable Urbanization mengacu pada berbagai hasil kesepakatan internasional • Perumusan indikator keberhasilan dalam pencapaian maksud dan tujuan Sustainable Urbanization. • Peran kelembagaan dalam mencapai maksud dan tujuan Sus ainable Urbanization (makalah dari Singapura dapat dijadikan referensi) • Posisi industri konstruksi dalam pewujudan Sustainable Urbaniza on • Peran stakeholders dalam pewujudan Sustainable Urbani tion • Kebutuhan Manajemen untuk mewujudkan Sustainable Urban zation, termasuk ketersediaan master plan dan strategic trust (makalah i Singapura dapat dijadikan referensi) • Keterkaitan antara kondisi perekonomian dengan impleme tasi pewujudan Sustainable Urbanization. • Alternatif sumber pembiayaan untuk mewujudkan Sustainable Urbanization • Pengukuran implementasi pewujudan Sustainable Urbanization berdasarkan indikator yang telah dirumuskan. • Permasalahan dalam dalam pewujudan Sustainable Urbanization berdasarkan hasil pengukuran di lapangan. (makalah dari Viet Nam dapat d ikan referensi) • Rekomendasi konsep dasar dan implementasi yang lebih e isien dan efektif. 17
VII.
KESIMPULAN Walaupun substansi makalah-makalah yang telah disusun oleh masing-masing delegasi dari seluruh anggota AsiaCosntruct yang hadir tidak mudah untuk dikomparasikan, kepesertaan Indonesia dalam AsiaConstruct sangat bermanfaat sebagai benchmark untuk mendorong kemajuan konstruksi di Indonesia.
VIII.
REKOMENDASI 1. BP Konstruksi dan LPJKN perlu menunjuk unit kerja tertentu untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan terkait dengan AsiaConstruct. 2. BP Konstruksi dan LPJKN perlu membentuk Tim untuk menyiapkan substansi Country Paper. Tim sebaiknya melibatkan Bappenas dan Badan Pus t Statistik. 3. Indonesia perlu mengusulkan format data yang perlu dil i oleh masing-masing anggota AsiaConstruct agar terjadi keseimbangan dalam engungkapan informasi oleh seluruh anggota AsiaConstruct. 4. Penulisan Theme Paper oleh seorang pakar perlu disiapk lebih dini, dan sebaiknya dapat didiskusikan dalam suatu forum terbatas sebelum naskahnya dikirim ke panitia penyelenggara AsiaConstruct. 5. Delegasi dari Indonesia sebaiknya tidak terbatas dari perwakilan BP Konstruksi an LPJKN, tetapi dapat melibatkan instansi lain yang terkait, wakil asoasiasi profesi dan pengusaha konstruksi yang tekait dengan tema. 6. Sustainable Urbanization akan menjadi kebutuhan bagi s ap pengelola kota yang ingin mengembangkan kotanya layak dan bersahabat bagi penghu inya (makalah Singapura dan Hong Kong). Oleh karena itu Indonesia perlu mendukung inisiatif Viet Nam yang mengusulkan agar setiap negara anggota AsiaConstruct d t melakukan kajian terkait dengan tema “AsiaConstruct Benchmarck Study of Progre s towards Sustainable Urbanization in CITY NAME”. Action plan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut: a. Tema tersebut segera dibahas dengan stakeholder, antara lain: Badan Pembinaan Konstruksi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, Kementerian negara Perumahan, Bappenas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementeri PU, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Perguruan Tinggi yang memiliki program studi Pengembangan Wilayah dan Kota atau Arsitektur, dan Asosiasi Profesi terkait antara lain IAI dan IAP. b. Diselenggarakan Focus Group Discussion diantara para ahli yang mewakili berbagai institusi di atas untuk membahas Progress towards Sust inable Urbanization in CITY NAME. c. Dibentuk Tim Pengkaji yang menyiapkan laporan terklait d ngan Progress towards Sustainable Urbanization in CITY NAME untuk disampaikan di AsiaConstruct ke 18 tahun 2012 di Singapura.
18
LAMPIRAN: 1. DATA PERKEMBANGAN EKONOMI DAN INDUSTRI KONSTRUKSI SETIAP NEGARA ANGGOTA ASIACONSTRUCT YANG HADIR DI VIET NAM 2. MATRIKS PEMETAAN SUBTANSI THEME PAPER YANG DISAMPAIKAN DELEGASI ASIACONSTRUCT XVI 3. NOTULEN RAPAT PIMPINAN DELEGASI 4. KERANGKA ACUAN KERJA “A STUDY OF CONSTRUCTION INDUSTRY OF PROGRESS TOWARDS SUSTAINABLE URBANIZATION (SU) IN ASIACONSTRUCT CITY NAME. Jakarta, 17 Desember 2010 Pelaksana Tugas, Ir. Yaya supriyatna, M.Eng.Sc DR. Ing. Bambang Soemardiono Andi Sirajuddin Nonci Mustar, ST
19
LAMPIRAN 1 DATA PERKEMBANGAN EKONOMI DAN INDUSTRI KONSTRUKSI SETIAP NEGARA ANGGOTA ASIACONSTRUCT YANG HADIR DI VIET NAM Negara Malaysia dapat dijadikan sebagai pembanding unt k mengukur kondisi negaranegara lainnya, dengan alasan: a. Secara geografis luas negara Malaysia masuk dalam kata ori rata-rata. b. Secara demografi jumlah penduduk Malasia dibandingkan dengan luas negaranya masuk dalam kategori rata-rata. c. Secara ekonomi, negara Malaysia masuk dalam negara yan iap tinggal landas untuk menuju negara maju. d. Di bidang konstruksi negara Malaysia masuk dalam kategori progresif baik di dalam maupun di luar negeri. e. Secara administratif nagara Malaysia termasuk negara y ng memiliki data base perekonomian dan konstruksi yang baik. 8.1
Pendapatan Per Kapita Tahun 2009 HK IND INA JP* KOR* MAL* SGP* VN* US$ 30.100 1.032 2.050 38.559 19.505 8.141 38.972 1.040 Relatifitas 3,70 0,13 0,25 4,74 2,40 1 4,79 0,13 Ranking 3 8 6 2 4 5 1 7 HK = Hong Kong; IND = India; INA = Indonesia; JP = Jep R = Korea; Mal = Malaysia; SGP = Singapura; VN = Viet Nam; Relatifitas = nilai relatif dibandingkan terhadap negara Malaysia. Tingkat Kelengkapan data 100%. Negara-negara dengan tanda * di atas adalah negara-negara yang tidak menyampaikan data pendapatan perkapita dalam Country Report-nya. Oleh karena itu sebagian data diambil dari internet.
8.2
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009 HK IND INA % -2,7 8,6 4,5 Ranking 7 1 3 Tingkat Kelengkapan data 100%.
8.3
JP -5,2 8
KOR 0,2 4
MAL -1,7 6
SGP -1,3 5
VN 5,3 2
MAL 5,8 4
SGP 16,2 1
VN -
Konstribusi Sektor Konstruksi Terhadap GDP Tahun 2009 HK IND INA % 7,79 7,10 Ranking 2 3 Tingkat Kelengkapan data 50%.
JP -
KOR -
20
8.4
Tingkat Inflasi (2009) HK IND* INA % 0,5 7,3 2,78 Ranking 7 1 5 Tingkat Kelengkapan data 100%.
8.5
MAL 0,6 6
SGP* 3,1 3
VN* 6,518 2
JP 82,80 0,0425 4
KOR 1.276 0,0003 5
MAL 3,52 1 2
SGP 1,45 2,4276 1
VN 19.000 03,0002 8
JP 127,5 -0,14
KOR 48,7 0,28
MAL 28,3 2,2
SGP 3,733 2,5
VN* 85,8 1,2
4,50 3
1,72 5
1 6
0,13 8
3,03 4
KOR 23,506 -0,3
MAL 12.061 0,8
SGP 3.030 3,1
VN* 48.340 -
5,49 51,90
1,95 48,27
1 42,62
0,25 81,17
4,01 56,34
3/4
5/6
6/8
8/1
4/2
Populasi (2009) HK 7,0 0,5
IND* 1150 1,55
INA 230,6 1,25
Juta Pertumb % Relatifitas 0,25 40,63 8,15 Ranking 7 1 2 Tingkat Kelengkapan data 100%. 8.7
KOR 2,8 4
Nilai Tukar Mata Uang terhadap US$ (Nov 2010) HK IND INA 1 US$ 7,756 45,46 8.950 Relatifitas 0,4538 0,0774 0,0004 Ranking 6 3 7 Tingkat Kelengkapan data 100%.
8.6
JP -1,4 8
Tenaga Kerja HK 3.676 1,3
IND* INA* JP 523.500 116.000 66.170 1,37 -0,50
Ribu Pertumb % Relatifitas 0,31 43,40 12,06 % thd 52,51 45,52 50,30 populasi Ranking 7/3 1/7 2/5 Tingkat Kelengkapan data 100%.87,5%.
21
8.8
Pasar Konstruksi Dalam Juta Mata Uang Masing-Masing Negara (2009) HK IND INA JP KOR MAL SGP VN Nasional 117.292.725 65.950 Asing 2.650 LN -49.147 14.220 Total 82.820 US$ Jt 11.555 23.528 Nasional= pelaku konstruksi nasional di negaranya send ri; Asing= pelaku konstruksi asing di suatu negara; LN= pelaku konstruksi nasional yang memiliki pekerjaan di luar negeri. Tingkat Kelengkapan data 20,83%.
8.9
Rencana Investasi Konstruksi Dalam Mata Uang Negara Masing-Masing HK IND INA 2010 2011 Total jt US$ Jt Tingkat Kelengkapan data 18,75%.
8.10
KOR
MAL
VN
154,0 43,75
SGP 24,0 21,5 45,5 31,38
Bunga Bank (%) HK IND INA Inter Bank Jangka 0,07 4,77 17,12 Pendek Jangka 2,58 6,57 14,87 Panjang Ranking 5 2 1 Tingkat Kelengkapan data 70,83%.
8.11
JP
JP 0,45
KOR 1,92
MAL 2,06
SGP -
VN -
0,09
2,63
2,08
-
7
1,25
4,04
2,56
5,38
-
7
4
6
3
JP -
KOR 56.229 -
MAL 64.924 3.576 -
SGP 7.975 -
VN -
-
-
-
-
-
Badan Usaha Jasa Konstruksi HK IND INA Kontr 112.071 Konsult 4.389 Kontr 79 Asing Konsult 67 Asing Kontr = Kontraktor, Konsult = Konsultan Tingkat Kelengkapan data 25%.
22
8.12
Tenaga Kerja Konstruksi (Ribu) HK
IND
Ahli Teramp Di LN Asing Total Pertumb %
INA 88 240
JP
328 1,76
KOR
MAL SGP 68,280 345,198
1.720 -5,01
762,1 0,18
VN
386,7 0,4
4 1 2 3 LN = Luar Negeri, Asing = tenaga kerja asing yang bekerja di dalam negeri Tingkat Kelengkapan data 20%. 8.13
Produktifitas Konstruksi (2009) HK IND INA Nilai Kontrak US$ Jt Jumlah Proyek Rumah pertahun Ribu M2 VAE US$ VAE = Value Added per Employee Tingkat Kelengkapan data 18,75%.
8.14
KOR 93,04
MAL 30,68
SGP
6.531
VN
2.500 housing 70.000
6.456
Indeks Biaya Konstruksi (2009) HK IND INA Tingkat Kelengkapan data 0%
8.15
JP
JP -
KOR -
MAL -
SGP -
VN -
SGP 64,41
VN
Harga Material Dasar Bangunan (2010) HK IND INA JP KOR MAL RMC 75,42 40,73 57,73 @m3 Cement 5,81 3,92 4,09 @50kg SRB 471,4 580,72 587,22 @ton RMC=Ready Mixed Concrete per m3; SRB=Steel Reinforceme t Bar Tingkat Kelengkapan data 50%.
3,21 498,28
23
8.16
Upah Tenaga Konstruksi Per Bulan Dalam Mata Uang Negara Masing-Masing (2009) HK
IND
INA JP 12.000.000 4.500.000 6.512.000
KOR
MAL
Profess Techn 1.340 Ratarata USS 727 Profess = Professional/Engineer; Techn = Technician/Skill Labour Tingkat Kelengkapan data 29,16% 8.17
SGP 3.871 2.830 2.948
VN
2.333
Kegiatan Konstruksi 5 Tahun Ke Depan HK IND INA US$ Jt Tingkat Kelengkapan data 0%.
JP -
KOR -
MAL -
SGP -
VN -
24
LAMPIRAN II MATRIKS PEMETAAN SUBTANSI THEME PAPER YANG DISAMPAIKAN DELEGASI ASIACONSTRUCT XVI A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Aspek yang Ditinjau Environment Economic Social/ Culture/ Aesthetic Kepentingan sekarang dan masa depan Community Participation Disaster Harmonization Kejasama antar negara Kesetaraan Energi Globalisasi Demokratisasi Institusional
HK V V V V
IND
INA V V V V
JP V
KOR MAL V
SGP V
VN V V V V
V
V
V
V
SGP
VN
V
V V V V V V V V V
v
V
B. Referensi atas Kesepakatan Internasional Aspek yang Ditinjau Stockholm (1972) Earth Conference, Rio de Janeiro (1992) Istambul (1996) Urban21 Conference, Berlin (2000)
HK
IND
INA V V
JP
KOR MAL
V V
C. Prinsip dalam Sustainable Urbanization Aspek yang Ditinjau Compactness Completeness Conservation Comfortness Coordination Collaboration Energy Effieciency Public Transport Urban Planning/ Management Waste Treatment Land Use and Urban Form Housing and Environment Transportation
HK
90% V
V V
IND
INA V V V V V V V V V V V V V
JP
KOR MAL
SGP
V V V
V V V V V V V
V
V V V V V
VN
V V V V
V V
V 25
Urban Ecology Green Building Keterkaitan dengan pendapatan perkapita Peningkatan upah pekerja manufaktur dan jasa dibandingkan tradisional Good Governance Infrastructure and Service Provision Financing and Cost Recovery Inovation and Change Tingkat Pemahaman Sustainable Urbanization Urban Renewal and Heritage Preservation Harbour Front Planning Adaptation to the aging of society Disaster Management Land Aquisition
V V
V V
V V
V
V V V
V
V
V
V V
V
V V
V V V V V
V V V V
V
V
V
D. Pelaku Kunci dalam Sustainable Urbanization Aspek yang Ditinjau Otoritas Pemerintahan Kota Individuals, households, community neighborhoods Pelaku Konstruksi
HK V
IND
INA V V
JP V V
KOR MAL
SGP V V
VN V
V
E. Keterkaitan Konsep dengan Konstruksi Aspek yang Ditinjau Input/ Resources Planning Organizing Acting Controlling Output/ Product Construction Bond Operation, Maintenance and Renovation
HK
IND
INA V VVV
JP
KOR MAL
SGP V
VN
KOR
MAL
SGP
VN
V
V V
V
V
V V
F. Penerapan Konsep di Bidang Real Estate Aspek yang Ditinjau Peran Asosiasi Peran Lembaga Otoritas Jumlah Hunian Bunga Pinjaman Bank untuk Perumahan (%)
HK
IND
INA V
V 4
JP V
V 1418
26
Tata Ruang Mix Land Use (Balance) Vertical Development Padestrian Ways Zoning Regulation Urban Population (%) Hunian Marginal (%) Green Buiding Council Sumber Pembiayaan Pre-sale Project Foreign Direct Investment (FDI) Foreign Capital (Debt) Program untuk Lower Midle Clas Ekonomi biaya tinggi Penghargaan bagi pengembang perumahan LMC Target pertahun untuk LMC (Ribu) Lisensi pembangunan perumahan Kebijakan Pemerintah Perpajakan Kepemilikan oleh Orang Asing Energi Reformation of Land Administration and Management System Improvements in Land Registration and tenure Land for Capital Raising Perlindungan kepemilikan dan morgage market Urban infrastructure and utility services Penghunian Flat (%) Kepemilikan rumah (%) Inovasi teknologi (transportasi, daur ulang) Pemanfaatan Tenaga Ahli Asing untuk pelaksanaan Real Estate Investment Trust (REIT) Rumah sebagai kepemilikan bukan investasi Pajak Extra untuk Spekulator Loan to Value Low Cost Rental Kepemilikan bersubsidi Kebijakan ambisius (Over Supply) Building Sparation Building Setback Social Housing Priority program for renovation of
V V V
V
V V V V
V
V V V V V
V
V V
V
60 33 V V V
48,3
1 jt V V
V
30 V
V
V
V V V V V V
100% V
V V V V
170 V V V V V
V V V
V
V V V V V
V
V
V
V
V
V
82 90 V
V V
V V
V
V V
V V V V V V V V
V
V
V
V
V
V 27
public building Smart Building Free Interest for the fisrt family house Limited land for housing Housing for Senior Citizen Rating and Valuation Department Estate Agent Licence Living space per person (m2) Water supply ratio % of population High rise residential building ratio % of total building Density Green Building Masterplan (strategic trust)
V V V V V V
V V
V V 23 95 75 V V
28
LAMPIRAN III NOTULEN RAPAT PIMPINAN DELEGASI
AsiaConstruct 16 Leaders’ Meeting Minutes of the Leaders’ Meeting of the 16th AsiaConstruct Conference 2010 held on 28th November 2010 on Halong Bay,Vietnam, at 1.30 pm.
(DRAFT MINUTES)
Present Chairperson
Dr. Pham Van Bo
Vietnam
Country Leaders
Dr. YH Chiang
Hong Kong
Mr. D Mazumdar
India
Ir. Y Supriyatna
Indonesia
Mr. Y Yamaguchi
Japan
Dr. KH Sohn
Korea
Sr. Noridah Shaffii
Malaysia
Mr. E Susilo
Singapore
Mr Phan Thanh Mai
Vietnam
Dr. HS Kim
Korea
Prof M Anson
Hong Kong
DR-Ing Ir. B Soemardiono
Indonesia
Others
29
Meeting Minutes
1.0 The Chairperson called the meeting to order.
2.0
Discussion on Collaborative Study Proposal prepared by Prof Anson, on behalf of the members, as required by the Leaders’ Meeting at AsiaCo struct 15 in Malaysia.
Outline Summary of Members’ comments In the course of making their remarks below, all countries thanked Vietnam for its hosting efforts and for organizing a successful conference.
Japan supported the STUDY but stated it was necessary for a efinition of the term SUSTAINABLE URBANISATION (SU) to be agreed between us. This view received general support. It was agreed that Prof Anson would consult all countries via email and try to produce a Definition acceptable to all.
Prof Anson in answering the query of Indonesia, which had expressed strong support for the STUDY, explained that a main aim was to enable the Asi truct Network to make an impact, by serving our countries with a 2011-2012 Benchmark of SU progress in a good sample of major Asian Cities. The meeting recalled that Indonesia at AsiaConstruct 11, as hosts, had pressed strongly for the Network to consider additional ways of serving our industries.
Prof Anson also explained that the methodology set out in the STUDY proposal document before the meeting, would be the approach adopted by Hong Kong towards the ims and objectives and intended outputs.. Other Cities might w adopt a different methodology toward the same objectives and outputs.
Korea spoke strongly in favour of the principle of the STUDY as only a beginning, and that the Network over the years should make more studies and aim to become well known and respected for the usefulness and quality of its outputs.
30
Vietnam also strongly supported the STUDY, the Chairman statin t its subject area virtually coincided with the aims of the Ministry of C struction Academy of which he is a Vice President. Hong Kong strongly supported the STUDY. India, Malaysia, and Singapore all directly expressed or clearly indicated support for the STUDY. In sum, agreement existed that each country would go ahead as soon as possible w City STUDY after it had found the necessary resources.
its
It was understood that no country at this stage could romise that the funding/resources would be forthcoming, but that all Country Leaders would make their utmost endeavours in this respect.
3.0
Proposal for the signing of a Memorandum of Understanding (MOU)
Prof Anson had proposed that all members sign an already circulated MOU , to t e effect that members would actively seek funding/resources to carry out the STUDY. This idea NOT supported by several Leaders on the grounds that they did not have the necessary authority to commit their organizations and the proposal was withdrawn.
4.0
Conference Papers
Some Members noted that countries were adopting different practices. Some tries had combined the Construction Economy Statistics report with the Theme Paper report. Others presented two papers as had been the usual past practice. Members also noted that the content and scope of the Theme Papers undesirably varied too much between countries. The Meeting confirmed its standard practice ie. 1. th t Countries should present two separate papers. 2. that a Host Country would send a T eme Paper template to all Leaders, clearly specifying the Paper’s content and scope, at least 6 months before the Conference.
Action: India Leader to note for 2011 Conference
31
5.0
The Structure of the AsiaConstruct Organisation. India expressed concerns about the weakness of the rotating secretariat structure and suggested a permanent Chairperson .and more frequent meetings including workshops. Malaysia supported India’s concerns in general and the workshop idea.
The meeting recognized that change carried financial implications. The ideas were gratefully received, but did not receive a wide measure of support at this stage of the Network’s development. It was recognized that this is an issue likely to return in future.
6.0
Identification of Host Country for 17th AsiaConstruct Conference in 2011
Singapore confirmed that it was not able to host in 2011 but wou d step in for 2012 if the members approved. Indonesia stated it would not after all be able to step in as su titute for 2011.
At this point, India volunteered to be the Host in 2011 in New Delhi. This offer, made at such short notice, was both accepted and very warmly welcomed by all present. India was roundly thanked by all.
In further discussion, it was agreed that Singapore would host in 2012, Indonesia in 2013 and Hong Kong in 2014.
7.0
Closing After wishing India every success for the 2011 Conference the chairman thanked everyone for attending and closed the meeting, there being no o iness
(Minutes yet to be confirmed and signed by the Chairperson)
32
LAMPIRAN IV KERANGKA ACUAN KERJA “A STUDY OF CONSTRUCTION INDUSTRY OF PROGRESS TOWARDS SUSTAINABLE URBANIZATION (SU) IN ASIACONSTRUCT CITY NAME.
Progress towards Sustainable Urbanization (SU) in ‘ASIACONSTRUCT CITY NAME ’. A Study of Construction Industry Commitment
Preface. Urbanization is proceeding apace wherever economic dev pment is occurring, Asia being of particular significance in this regard. The world now aspires to the goal of sustainable development and Sustainable Urbanization (SU) is a major practica l component of this. C onstruction is central to the realization of sustainable urbanization in practice and the industry is expected to contribute by executing its works in a sustainable way (i.e. its Processes), and by engaging with the wider community in the planning, design and creation of buildings and infrastructure (i.e. its Products) which promote the city’s performance in sustainability terms . City authorities are particularly key to SU progress. City authorities coordinate city policies (within whatever global/ national/ regional policy frameworks mi ht exist) and have the power to directly implement those policies. Individuals, households and ommunity neighborhoods contribute towards sustainability goals in ways within their limited powers, but effective progress lies squarely with city authorities working in harmony with their construction industries. T here is a huge literature debating the SU topic and it seems that the world is actually engaged n an ongoing consensus development process as to just what sustainable performance entails and how to assess progress. This study will contribute a 2011/2 ‘benchmark’ snapshot of SU related policies, decision systems, implementation actions and monitoring/assessment methods in use for the main cities in the AsiaConstruct Network. Benchmarking today’s situation will enable assessment of progress from time to time in the future and will enable cities to learn from eac other now.
Individual City Study-- A ims, Objectives and Significance.
Aims The main aim is to benchmark the current commitment/climate/progress in CIT Y towards SU implementation, as evidenced by the effects on both the processes/practices of the construction industry and its outputs
33
A further aim is the identification of good practices in light of comparisons with other Asian Cities. A framework of recommendations towards further develop of an SU culture in CITY will be made, structured to suit the different types of stakeh er involved in the construction process. Objectives
The project has three specific objectives as follows: 1. Examination of the extent to which the CITY master plan is informed by SU aspirations, the policies designed to promote SU, the instruments in pl ce to encourage/enforce the policies, and the methods in use for assessing city SU progress. 2. T he mapping of the decision-making system in CITY, which leads up to the approval of construction projects to proceed and the extent to which SU criteria are considered by the system. The study is to also consider inputs and influences of the various bodies possessing SU expertise and barriers to SU progress endemic to CITY’s procedures. 3. Investigation of the effects of SU policies/aspirations on Planning, Design practice and Site Construction practice (the Industry processes)
The products produced by the construction industry (the Industry outputs) (Construction work comprises all activities leading up to finished b lt products on the ground. Thus, for example, clients and planners are also part of the industry, when assessing the SU culture of the CITY’s construction industry for the purposes of this study.)
Significance of the Study. All major cities subscribe to the principles of SU to me degree. They follow up, however, with various degrees of determination, with various definitions of sustainability, with various encouragement/enforcement/monitoring/progress assessme t tools and policies etc. The CITY study is part of a wider study embracing cities within the A iaConstruct Network. This AsiaConstruct study will contribute directly to the cross fertilization between those cities involved in the study, and if done well, will be of wide interest and make a contribution to the world wide debate. Significant also is the production of a benchmark of the development of SU culture in AsiaConstruct Network cities as it exists in the period 2010-2012. The existence of a benchmark provides a reference point for gauging future progress. The ability to make meani gful progress assessments from time to time is of obvious practical importance. Outputs of the CITY study: 1. A benchmark analysis of the commitment and progress displayed by the CITY construction industry towards the goals of sustainable urbanization.
34
2. The identification of instruments and tools in use by he construction industry designed to encourage the achievement of SU in CITY. The identification of systemic constraints to SU progress. 3. List of prioritized proposed recommendations to enhanc construction industry contributions to SU in CITY. 4. Assessment of how well CITY ranks in its commitment to SU goals in comparison with the commitment shown by other Asian cities.
Background to the research: The City SU plan City Sustainable Urbanization Plans are usually based comprehensive studies of the background history of the city, its culture and its social, environmental and economic needs. SUPs generally include vision statements, objectives, areas of focus, planned milestone stages, assessment and monitoring methods. T he implementation of Sustainable Urbanization (SU) involves appropriate, and necessarily, gradual change of the urban environment. gulatory and incentive instruments (including standards and codes of practice, reward sch mes and penalty schemes) are utilized to foster the changes. The City Decision System, deciding on Renovation/Renewal Works are to proceed
what
New
Building,
Infrastructure
and
All cities exercise control over what can be built and where it can be built, through such as zoning regulations. Likewise controls exist to ensure minimum standards of structural safety, operational safety and health. Compliance is checked (in general) planning, design and construction stages by government. Project proposals for construction arise from within government (public sector) and from the private co mmercial and residential sectors. Decisions are influenced by SU aspirations to the extent that society in general, acting through its off and business leaders, really cares about sustainable urbanization. The effects of City SU policies /aspirations on the practices and products of the Construction Industry Industry practice is influenced in many ways by the SU drive. Planning deals with land use, density issues and built forms. SU issues affecting planning include such as open space provision and leisure, transportation efficiencies, microclimate effects. Formal environmental impact assessments relate to decisions on major projects. Detailed design content directly relates to performance goals specified by clients but the process of design is also affected, to the extent that rule based code designs are iving way gradually to performance based design via computer software analytical models. The use of BIM software potentially goes further towards integrating he whole process of planning, design and even construction. Computer analysis power and IT communications power arguably make it easier to search for good solutions in SU terms. Construction activities themselves are nowadays expected to make as little adverse impact on the environment as possible. There are regulations, for example, to minimize noise nuisance and air pollution and to ensure that site drainage meets minimum quality
35
standards. There is pressure to reduce the quantity of construction and demolition wastes, to increase recycling of those wastes and to cut down on the use of timber. The products of the industry are affected because of increased emphasis on reducing energy consumption in buildings, making provision for renewable source energies, minimizing pollution in bodies of water, improving transport efficiency, ensuring healthier indoor environments, improving wastes handling and recycling systems, providing urban open spaces and leisure facilities. A sustainable city increasingly values safety, health and development opportunities for individuals in education, sports and the arts. These latter aspects affect the mix and nature of construction industry outputs. Social housing, i.e. for the least well off, is a particular issue for most cities where standards must be deliberately improved alongside the elimination of poverty if a ity is to be described as being on a sustainable path.
The Research Study Time scale 12 – 24 months of continuous effort depending on the study
sources committed.
Methodology
The following research methods will be adopted. Literature search of sources such as official published SU goals, policies and standards, regulatory constraints, lists of indicators and assessment tools in use, guidelines, checklists, journal papers by academics on SU development topics, government reports and case studies literature of SU progress.
•
Personal interviews will be conducted to obtain information from selected xpert senior officials, private firms and academics in CITY on 1) the applications and effectiveness, strengths and weaknesses of the various instruments available promot sustainable urbanization practice, 2) the practical effects of the SU drive on planning, design and construction standards and practice, 3) where and how faster progress ought to be undertaken, and 4) good case study examples of recent and current projects adopting good SU principles, some of which will be the subject of further individual study.
•
Focus groups meetings will then follow for consolidation/validation of the above. A sampling approach will be employed, the object being to collect knowledgeable opinion on SU progress in CITY representative of a wide cross section.
•
A hypothesis benchmark description of where CITY Construction stands in its commitment to sustainable urbanization, based on the findings, and on what is conceived as best SU practice for CITY, will then be compiled and proposed practical measures/recommendations to advance progress drawn up as in the Outputs section above.
•
The proposed practical measures will be tested through Research workshops of invited persons, again representing industry stakeholders but ifferent individuals from those 36
earlier involved. This process will provide feedback o the proposed findings and outputs of the work and additional insights acting as a modifying and validating process. Research Tasks
The project comprises seven tasks within the three main stages of, 1) the gathering of information in the public domain- literature study, 2 ) wide consultation with construction involved people in the CITY and the production of findings in line with the intended ‘outputs’ above (tentative outputs), and 3 ) the testing modifying and validation of those findings. First Stage Task 1) Literature review – Public Domain Information :
• The objectives and aspirations of CITY, and the main strategies, as they relate to the construction industry, for the realization of those ob ectives in practice. • The details of Standards, Codes, Building Regulations, Planning regulations as they affect sustainable urbanization objectives, and whether codes and standards are mandatory or advisory. • Performance indicators and instruments used for SU assessment and monitoring systems for construction outputs. • Details of public and private bodies/committees promoting SU and concrete and practical consequences for construction. Task 2) Subsequent Analysis :
• Determining best practices in CITY • Ide ntifying p ote ntial a reas of impr oveme nt fo r CITY pr act ices Second Stage Task 3) Personal Interviews and Focus Group Meetings:
• To assess differences between CITY public domain information and act al practice in CITY. • To map the city decision-making and approval system for construction and renovation work and the extent to which SU criteria are considered. • To obtain comments and proposals for improvement and compare them with the ones identified in first stage • To investigate the extent to which SU objectives are differently pursued by the public and private sectors. Task 4) Investigating the effects of city SU policies/aspirations on:
(a) Planning and Design Practice and Site construction practic (the Industry processes) Planning and Design
37
• The mechanisms by which, clients and planners consider community views related to SU issues. • The extent to which the different parties to a project discuss alternatives with SU in mind. • As an aid to faster and easier consideration of altern ve solutions, the extent to which IT communications power allied to the performanc analysis of proposed solutions with the powerful software models now available, is utilized in the SU quest. Site Works
• To examine the extent that sites accept the need to conform to environmental operating standards (e.g. noise nuisance, air pollutio requirements, etc). • To examine the importance attached to waste minimization on sites and sorting and recycling. (e.g. lean construction, prefabrication, et ) . • To investigate the amounts of construction and demolition wastes going into landfills and the proportions which are recycled. b)
The products produced by the industry (the Industry outputs) - Case Studies To demonstrate the extent to which city SU goals are actually being striven for, using a range of selected recently completed projects /current projects under construction. Selected from such as
• • • • • •
Public housing provision for the less well off. Commercial up market residential housing block. Public school b uilding. Public offices building. Urban district renewal/ renovation Scheme. Within city road or rail infrastructure .
Task 5) Based on information obtained from the analyses above the following can be elaborated:
• A draft framework of measures to more directly relate construction industry activities to the urban sustainability goals of CITY. The framework classifies and structures the recommendations in the form of the interactions required between the different industry players. • A draft of a list of recommended measures fitting within that framework, and their implementation priorities. Third Stage Task 6) Research workshops conducted to obtain:
• Feedback and insights on the proposed framework and the list of recommendations. • Valida tion of t he pro pose d fr a mework and r ecommend ations as suitab le for applicat ion in CITY.
38
Task 7) Production of CITY Report and AsiaConstruct Re ort
• It is suggested that each city study would produce its own report, relevant to that city, which can stand alone. An AsiaConstruct consolidated report as the next step will take an overview of all those reports and identify differences , commonalities, best practices etc.
Michael Anson Person Delegated by the Leaders’ Meeting in Kuala Lumpur to propose a Joint Collaborative Study proposal for Consideration at AsiaConstruct 16 in Hano . April 2010
39
