www.parlemen.net
LAPORAN KETUA PANITIA KHUSUS RUU TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI SELASA, 21 OKTOBER 2008
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2008
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KETUA PANITIA KHUSUS RUU TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI SELASA, 21 OKTOBER 2008
Assalammu'alaikum Wr.Wb., Salam sejahtera bagi kita semua.
Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPR Rl; Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus RUU tentang Kementerian Negara; Yth. Saudara Menteri Sekretaris Negara beserta Jajarannya; Yth. Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta Jajarannya; Yth. Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara beserta Jajarannya; Hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Ijinkan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan DPR RI, Para Anggota Dewan, Pemerintah dan Seluruh Anggota Pansus RUU tentang Kementerian Negara yang telah berkenan hadir, untuk mendengarkan Laporan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Kementerian Negara berkenaan dengan Pengambilan Keputusan Tingkat II/Paripurna DPR RI atas RUU dimaksud.
Pimpinan, Anggota Dewan, Para Menteri dan Hadirin sekalian yang berbahagia, Pada kesempatan yang amat baik ini, saya selaku Ketua Pansus ingin melaporkan bahwa Pansus RUU tentang Kementerian Negara telah berhasil menyelesaikan semua proses ataupun tahapan-tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan tingkat I di Pansus dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah pada tanggal 16 Oktober 2008. Seluruh fraksi DPR RI dan pemerintah akhirnya dapat menerima secara bulat atas semua rumusan draft RUU tentang Kementerian Negara, tentunya setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pansus, Panja, Timus dan Timsin serta Lobi-lobi yang kami lakukan untuk mengatasi kebuntuan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
pembahasan. Dengan kedewasaan berfikir dan sikap kenegarawanan seluruh pihak, baik DPR RI maupun Pemerintah dapat menyetujui seluruh materi yang ada dalam RUU KN. Dasar konstitusional RUU tentang Kementerian Negara adalah UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 17 ayat (4) yang berbunyi: "pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang", sehingga keberadaan undang-undang ini telah lama ditunggu dalam rangka membangun dan memperkuat sistem pemerintahan Presidensial yang efektif dan efisien. Kehadiran Undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian negara, yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebaliknya, undang-undang ini justru dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara. Presiden justru akan terlindungi dan mempunyai dasar berpijak yang pasti dalam menyusun kabinetnya. Pada awalnya Pansus RUU KN dipandang negatif, dicurigai akan menyandera hak-hak prerogatif Presiden yang selama ini seringkali ditafsirkan kurang tepat. Namun pelan tapi pasti kesalahpahaman dasar pemikiran tersebut lama-lama dapat dicarikan titik temu dan diterima oleh semua pihak. Untuk merespon pandangan negatif tersebut, Pansus RUU KN segera melakukan RDPU, RDP, Seminar dan Uji Publik dalam rangka menghimpun berbagai masukan/tanggapan/pemikiran/saran dan kritikan dari berbagai pihak, yaitu : Pansus melakukan RDPU dengan Pakar Hukum Tata Negara; seperti Prof. Dr. Ismail Sunny, Prof. Dr. Harun Al Rasyid, Prof. Dr. Sri Sumantri (memberikan masukan dalam bentuk tertulis). Selanjutnya dengan Pakar Politik (Prof.Dr. Maswadi Rauf, Drs. Arbi Sanit); dengan Pakar Organisasi-Birokrasi (Prof.Dr. Miftah Thoha, MPA, Prof.Dr. Mustopadidjaja, AR., SE., DR. Eko Prasodjo, Meg.rer.Publ. dan DR. Indria Samego); Pakar Strategi/Perencanaan Pembangunan (Prof. lr. Isang Gonarsyah, Ph.D., Prof. Dr. Emil Salim, dan Mesdin K. Simamarta, Ph.D.) dan Pakar Ekonomi Makro (Dr. M.Fadhil Hasan). Pansus juga mengundang Pimpinan/Rektor Universitas/Perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Sumatera Utara; Universitas Andalas; Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Tanjung Pura, dan Universitas Mulawarman. Sedangkan dari Pergururuan Tinggi swasta yaitu Universitas Trisakti dan Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang. Selanjutnya Pansus mengundang Tokoh Politik Nasional dan Mantan Pejabat Negara seperti Ir.Akbar Tanjung; Hamzah Haz, sedangkan Try Sutrisno dan H. Ahmad Tirtosudiro memberikan masukan secara tertulis. Dalam rangka memberikan masukan terhadap RUU KN, Pansus juga mengundang Lembaga Pemerintahan, seperti LIPI, Lemhanas, LAN-RI; Lembaga Kajian CSIS dan Indef serta Lembaga Keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, PHDI dan Walubi. Pansus juga mengundang Asosiasi Pemerintah Daerah dan Assosiasi DPRD Provinsi dan Kabupaten Se-Indonesia untuk memberikan masukan terhadap RUU KN seperti APPSI, APEKSI, BKKSI, ADKASI. Bahkan Pansus melakukan seminar dengan APPSI yang diketuai oleh Gubernur DKI Sutiyoso di Jakarta. Selanjutnya, Pansus melakukan Seminar di 5 Perguruan Tinggi (Universitas Andalas, Universitas
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanudin dan Universitas Lambung Mangkurat). Dan selanjutnya juga melakukan uji publik ke 5 daerah provinsi yaitu Sumatera Utara (Medan), Kalimantan Barat (Pontianak), Jawa Timur (Surabaya), Sulawesi Selatan (Makassar), dan Maluku (Ambon). Berbagai masukan dan hasil penyerapan aspirasi diatas telah mampu memberikan dukungan yang kuat kepada Pansus RUU KN untuk melanjutkan dan menuntaskan pembahasannya, maka untuk selanjutnya Pansus dapat bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pimpinan, Anggota, Para Menteri dan Hadirin yang kami hormati, Secara singkat dapat kami sampaikan disini bahwa Pansus ini telah berjalan cukup lama, hingga kurang lebih telah 3 tahun 1,5 bulan sejak ditetapkan dalam Rapat paripurna tanggal 30 Agustus 2005 menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Bahkan RUU ini merupakan luncuran atau warisan RUU DPR RI periode sebelumnya (1999-2004) yang tidak dapat diselesaikan pembahasannya. Kami sampaikan pula bahwa proses pembahasan RUU KN sempat mengalami kevakuman cukup lama. Selain karena di Pemerintah telah terjadi pergantian anggota kabinet, Menteri Sekretaris Negara dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra kepada Ir. Hatta Rajasa, di DPR RI sendiri telah disepakati untuk mendahulukan pembahasan RUU paket politik, khususnya pembahasan RUU tentang Parpol dan RUU tentang Pemilu hingga akhir tahun 2007. Pansus dan Pemerintah, pada awalnya bekerja berdasarkan Surat Presiden No. R-94/Pres/11/2006 tanggal 27 November 2006, perihal penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU tentang Kementerian Negara, yang menunjuk satu orang menteri, yaitu Mensesneg sebagai wakil pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan Surat Presiden yang baru dengan Nomor R-21/Pres/4/2008, tgl. 1 April 2008, yang menunjuk 3 (tiga) Menteri, yaitu : Mensesneg, Menhukum & HAM dan MenPAN, untuk mewakili pemerintah melanjutkan pembahasan RUU KN bersama DPR Rl. Surpres tersebut telah membawa semangat baru untuk menyelesaikan proses pembahasan RUU KN hingga selambat-lambatnya akhir Tahun 2008. Untuk melancarkan proses pembahasan RUU KN, Pansus telah membentuk Panja, pada tanggal 21 Juni 2007 dan Panja telah membentuk Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) pada tanggal 10 September 2008. Timus dan Timsin telah dapat menyelesaikan tugasnya pada tanggal 9 Oktober 2008 yang lalu. Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah tanggal 16 Oktober 2008 telah dapat menerima hasil Panja dan telah dilakukan pengambilan keputusan tingkat I/persetujuan di tingkat Pansus, yang pada intinya seluruh Fraksi dan Pemerintah dapat menyetujui secara bulat RUU tentang Kementerian Negara untuk segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI dengan acara pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU dimaksud.
Pimpinan, Anggota, Para Menteri dan Hadirin sekalian, Selanjutnya ijinkan kami menyampaikan hal-hal fundamental yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain sebagai berikut :
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
1.
Untuk membantu memudahkan Presiden menyusun Kementerian Negara (kabinetnya), dalam Undang-undang ini pengaturan mengenai kementerian negara tidak didekati melalui pemberian nama tertentu pada setiap kementerian. UU ini melakukan pendekatan urusan-urusan pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan negara. Sehingga dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut tidak berarti satu urusan dilaksanakan oleh satu kementerian. Akan tetapi satu kementerian bisa melaksanakan lebih dari satu urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden, (Pasal 4, 5 dan 6). Urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut terdiri atas : (a) urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945; (b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945; dan (c) urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.
2.
PANSUS dapat menerima usulan mengenai wakil menteri, yaitu Pasal 10 yang mengatur bahwa Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian yang menangani urusan tertentu. Hal tersebut mengingat fakta yang ada saat ini telah diangkat Wakil Menteri Luar Negeri. Sedangkan untuk ke depan, diharapkan tidak hanya pada kementerian luar negeri tetapi pada kementerian yang menangani urusan tertentu yang dianggap tepat untuk dapat diangkat seorang wakil menteri. Perlu ditegaskan bahwa wakil Menteri yang dimaksud bukanlah merupakan termasuk Anggota Kabinet.
3.
Mengenai pembentukan kementerian sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Sedangkan pengubahan dan pembubaran kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dapat dilakukan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR RI, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima. Namun apabila dalam tujuh hari kerja DPR RI belum menyampaikan pertimbangannya, DPR dianggap sudah memberikan pertimbangan (Pasal 19).
4.
Mengenai Menteri dilarang merangkap jabatan, undang-undang ini melarang rangkap jabatan sebagai pejabat negara sesuai peraturan perundangundangan; komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD, (Pasal 23). Bahkan diharapkan dimasa mendatang, seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan¬jabatan lainnya, termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggungjawab.
5.
Mengenai hubungan fungsional Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), undang-undang ini mengamanatkan supaya dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). LPNK berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan. Untuk mengatur lebih lanjut, UU ini mengamanatkan perlu diatur dengan Peraturan Presiden, (Pasal 25).
6.
Sedangkan mengenai hubungan Kementerian dengan Pemerintah Daerah, UU ini mengamanatkan untuk tetap dilaksanakan dalam kerangka NKRI dengan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
memperhatikan prinsip-prinsip penyelengaraan peraturan perundang-undangan, (Pasal 26).
otonomi
daerah
sesuai
Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Para Menteri dan Hadirin yang berbahagia, Perlu kami laporkan pula disini bahwa berdasarkan ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 10 Tahun 2004), Pansus telah berupaya mensinkronkan mulai dari: Judul RUU; konsideran/menimbang dan mengingat; babbab dan pasal-pasal serta ayat-ayat (batang tubuh); serta penjelasannya. Judul, telah mencerminkan isi undang-undang dan konsideran RUU ini telah disempurnakan redaksionalnya. RUU ini terdiri dari 9 Bab dan 28 Pasal. Demikian, Laporan Pansus RUU tentang Kementerian Negara. Berkaitan dengan hal itu Saya atas nama Pansus memohon kepada sidang yang terhormat ini dapat memberikan persetujuan terhadap RUU tentang Kementerian Negara untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Sebelum mengakhiri laporan ini, ijinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, memberikan kontribusi langsung maupun tidak lansung dalam proses pembahasan RUU tersebut sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Undang-Undang ini dapat membawa manfaat yang besar bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, bagi sistem ketatanegaraan kita, khususnya untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 21 Oktober 2008
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
