LAPORAN KEGIATAN LAPANGAN DI MAKASSAR TIM KAJIAN PERENCANAAN PARTISIPATIF (PJM PRONANGKIS)

PT Indomas Mulia

Laporan Kegiatan Lapangan-1: Makassar

1

LAPORAN KEGIATAN LAPANGAN DI MAKASSAR TIM KAJIAN PERENCANAAN PARTISIPATIF (PJM PRONANGKIS)

A. RINGKASAN HASIL SANGAT SEMENTARA (1)

Hasil Temuan Lapangan

Wawancara semi-struktur dilakukan terhadap Relawan, BKM, Fasilitator Kelurahan, PJOK, staf Kelurahan, Komunitas Belajar Perkotaan / KBP, Koordinator Kota / Asisten Kordinator per-Bidang, Bappeda, dan beberapa SKPD yang merupakan anggota TKPP dan TKPK-D. Rangkuman data-data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut: (a)

Konsultan Manajemen Wilayah •

• •

•

•

•

TKPP ada yang ke PU dan ada yang ke BAPPEDA termasuk dalam satkernya, jadi diharapkan ada di satu lokasi kalau di PU agak berat, kalau di BAPPEDA mungkin lebih mudah (di buat aturan yang jelas). Adanya Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Semua anggaran untuk tahun 2008 sudah terealisasi, dan anggaran untuk tahun 2009 sebesasar 64 Milliar. Masalah yang substansial - Pelatihan Aparatur sulit di lakukan yang partisipatif - Pelatihan PJOK masih belum di lakukan (tidak ada anggaran) - KBP di Kota Makassar belum aktif, tapi bila ada motivator - Biasanya Kepala BAPPEDA merangkap TKPP dan dari Propinsi yang aktif Satker dan Dinas terkait - Semestinya bisa integrasi antara PJM dan APBD - Diperlukan kebijakan tingkat nasional Peran PEMDA dalam mendukung kegiatan KMW - Dukungan PEMDA setempat di lakukan dalam berbagai bentuk seperti penyediaan peralatan kerja dan tunjangan oprasional - Upaya yang di dorong dari PEMDA dan pada tingkat masyarakat sudah ada upaya untuk mengadakan market PJM - Setiap Kabupaten / Kota berbeda – beda dalam mengarahkan lebih luas, jadi jika TKPP (perannya) rajin koordinasi maka peluang untuk akomodir. - PEMDA mulai mengarah pada upaya untuk meminimalkan pola / mekanisme P2KP - SKPD sesungguhnya perlu data kelompok masyarakat yang perlu channeling (BKM) Perbedaan mekanisme yang ada di PEMDA dengan yang ada PNPMP2KP - Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sudah ada kalau konsep PEMDA sebaiknya di sosialisasikan pada BKM. Pemahaman yang rendah akibat kurangnya pelatihan atau faskel yang tidak dapat menyampaikan substansi dari program pengaturan Kajian Perencanaa n Partisipatif (PJM Pronan gkis) PNPM P2KP

PT Indomas Mulia


• • • • • • • •

(b)

2

pronangkis masih cenderung ke dalam batasan baku dari “BLM” saja, padahal bisa lebih dari tersebut dan semua itu adalah yang jawab dari BKM untuk menyampaikan. Jadi pergantian pejabat di daerah menjadi salah satu kendala / hambatan dalam proses integrasi yang di dasarkan pada pemahaman masyarakat. Diharapkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi ada juga kegiatan yang di kelola oleh Dinas Sosialisasi kebijakan – kebijakan baru terkait dengan pronangkis yang belum tunta dilaksanakan, inplikasinya ke organisasi PEMDA Dalam konteks mekanisme pelaksanaan Program sebaiknya di lakukan koordinasi antara BKM dengan Kelurahan / Kecamatan sampai tingkat Kota Kebijakan paket perpaket belum dapat di rubah untuk memperbaiki mekanisme Media / bahan sosialisasi sebaiknya di sampaikan / di buat ada skala local saja supaya lebih susuai Perencanaan tidak sinkron antara pusat dengan lapangan Perubahan kebijakan terkait prosedur dan mekanisme pelaksanaan program Koordinasi pada tingkat propinsi memang kurang (karena ….. propinsi tidak ada oprasionalnya), pada tingkat Kabupaten/Kota juga tidak atau belum intensif secara menyeluruh, hanya sebatas SKPD. Oleh karena itu kondisi ini menjadi tidak terkendali dengan baik

Koordinator Kota / Asisten Kordinator Kota • • •

•

•

•

Pendampingan cukup, sementara salah satu kinerja di ukur dari aspek data pendampingan masyarakat agak sulit pada lokasi lama (2004 – 2007) Kondisi lokasi pendampingan masyarakat relatif lebih tahu / paham dibanding faskelnya terkait dengan review partisipatif Transformasi ilmu atau cara – cara tentang pengelolaan biaya dan keterbatasan SDM dalam apa ada kelompok yang bekerja ada yang kondisi relawan kurang. UPL ada pada BKM, hambatan person sibuk / tidak aktif lagi faktor yang dilakukan oleh masyarakat Kendala kepedulian warga relatif minim, pandangan faskel yang kurang dan berubah – berubah, UPM tidak mengarahkan pengetahuan pada masyarakat. Faskel turun ke KSM langsung untuk yang lalu, banyak masalah terutama penggunaan dana BLM, penyebanya adalah tidak banyak yang aktif Saran rekrutmen personil yang melaksanakan sebaiknya berlangsung terus yang benar – benar bisa berjalan, ada juga yang sudah bisa menyusun proposal tapi juga ada yang di buatkan oleh faskel meski memang kedepan perlu Proses saat ini lebih berat, tapi seolah ada pergeseran dari substansi kepada aspek ademen saja, format – format jadi kira – kira sulit dipahami oleh masyarakat.

Kajian Perencanaa n Partisipatif (PJM Pronan gkis) PNPM P2KP

PT Indomas Mulia


•

•

• •

•

• • • •

•

•

3

Ada proses yang kurang terkendali adalah rekrumen BKM / Faskel / UKL dan berbagi hal termasuk potensi penguatan kelembagaan, masalah SDM pendampingan kepada masyarakat, hal – hal yang terkait strategi, pandangan secara regular kepada masyarakat / BKM. Hambatan KMW dalam hal ini para TA kurang terjadi komunikasi dengan korkot agar dapat mengatasi masalah yang di hadapi. Ada kesan bahwa KMW beranggapan bahwa korkot mampu. Sebenarnya BKM / Masyarakat sangat mengharapkan dari TA, adanya perubahan aturan yang belum tersosialisasi dan keterbatasan waktu untuk alokasi konteks memenuhi persyaratan administrasi. - Dokumen panduan / pedoman umum - Juklak dan juklis yang juga masuk manajemen - Diperlukan kerja sama aturan untuk tata tindak atas penyimpangan Kebijakan - Pemahaman atas substansi kegiatan - Pemahaman atas proses kegiatan Sudah dilakukan upaya komunikasi dan koordinasi atas beberapa masalah, tetapi belum ada tindak lanjut yang kongkrit dari PEMDA. Jadi akhirnya lobby dilakukan dengan SKPD mengenai PJM yang sudah jadi / belum Forum – forum komunikasi - Forum BKM tingkat Kecamatan yang di lanjutkan pada tingkat Kabupaten / Kota - KBK belum ada satupun yang terlibat - UPM belum kondusif Ketua TKPKD (Sekda Kota) Komunikasi yang minim dengan semua SKPD, antara BKM, antara BKM dengan SKPD kurang komunikasi antara tingkat masyarakat dengan tingkat kebijakan Kendala : PEMDA (ego sector) mengeluarkan substansi dan sinegritas yang menghasilkan target, mekanisme dan kebijakan Pemahaman masyarakat tentang PJM Pronangkis : - Butuh waktu dalam proses penyusunan (siklus) 6 – 12 bulan (Makassar – 18 bulan) - Butuh advoksi untuk subtansi sosialisasi dan dengan Tim PP dan Tim PS - Butuh konsentrasi dalam siklus pronangkis tentang kualitas PJM - Butuh data yang jelas tentang warga miskin (warmis) Pengaruh dari elite lokal terhadap proses PJM Pronangkis - Selama ini masih ada RT, RW, Lurah adalah Tomas, dan polisi - Penetapan warga miskin (dalam modul) di lokasi - Tidak berarti apabila opini komunitas tidak terima Proses penyusunan di fasilitasi oleh FK, secara substansi usulan kegiatan tertuang dari masyarakat (relawan, pengurus BKM dll) untuk memperbaiki perlu bagi relawan


PT Indomas Mulia


• • • •

4

Rendahnya “sense of belonging” aparat pemerintah terhadap keberadaan program, terutama dalam konteks penyusunan PJM Pronangkis Cangkupan pelayanan FK terhadap jumlah kelurahan dan mutu hasil pelayanan Dominasi BLM oleh pengelolaan bagi SIM Kebijakan dengan leady sector PNPM yang ada di daerah masih perlu juga lintas Departemen / lintas SKPD

1.3 Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion / FGD) Kegiatan diskusi kelompok terfokus dilakukan terhadap para Relawan, BKM, Fasilitator Kelurahan, PJOK dan staf Kelurahan. Rangkuman data-data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut: (a)

Komunitas Belajar Perkotaan • Masih diperlukan peningkatan partisipasi KBP, dan akan didiskusikan; • SK KBP di terbitkan mulai bulan Maret 2009; • Peran Pemerintah Kota Makassar sudah ada terutama dalam kebijakan hal ini APBD; • Dana sering dari pihak Pemerintah mudah di keluarkan • Masalah – masalah yang dihadapi oleh KBP - PEMDA terkendala dengan birokrasi yang panjang - SKPD belum satu konsepsi - Kurangnya koordinasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan - Dengan adanya PNPM, Lurah mengharapkan adanya fasilitas Balai Desa - Musrembang tingkat Kota di harapkan kehadiran BKM dan Koorkot - Format – fortmat PNPM lebih di sederhanakan - Proses kegiatan PNPM – P2KP lebih di percepat - Pentingnya sosialisasi di lakukan secara berulang – ulang dikarenakan banyak masyarakat yang belum paham karena tidak dapat membaca dan menulis - Peran pemerintah dalam hal ini Lurah ikut terlibat dalam memfasilitasi sosialisasi dan pembuatan PJM - Peran pemerintah dengan Program PNPM seharusnya sinergi dengan Peraturan Daerah - KBP perlu mengadakan pelatihan dan kajian – kajian mengenai kemiskinan - Pentingnya mengadakan study banding bagi anggota KBP • Harapan KBP dalam pelaksanaan perumusan PJM - Kinerja BKM dalam melakukan pendalam siklus P2KP sudah sesuai - Program yang di susun oleh BKM harus sesuai dengan Program yang ada di kota agar tidak terjadi masalah di lapangan


PT Indomas Mulia


5

-

•

(b)

Semua unsur masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan Program PNPM-P2KP - Fasalitator di harapkan ikut terlibat dalam penyusunan dokumen PJM - Adanya sanksi yang diberikan kepada pihak kelurahan ketika mereka di persulit dalam pelaksanaan Program P2KP di lapangan. - Pada pelaksanaan lelang PJM diharapkan kehadiran dari Dinas – Dinas yang terkait dengan pelaksanaan P2KP - Pentingnya sinergitas dengan pihak swasta Perubahan yang terjadi di masyarakat setelah pelaksanaan P2KP - Terjadi perubahan pola pikir di masyarakat setelah program P2KP berjalan - Setiap pertemuan yang di lakukan 60 % pesertanya adalah perempuan

PJOK dan Staf Kelurahan •

•

Kelemahan – kelemahan - Sulitnya menyesuaikan waktu dengan masyarakat untuk mengadakan pertemuan - Pejabat kelurahan sering tidak datang jika waktu tidak disesuaikan - Pertemuan antara BKM dengan Masyarakat sulit untuk dilaksanakan karena terkendala oleh waktu - Tidak ada koordinasi antara BKM dengan kelurahan, sehingga cenderung terjadi usulan program yang tiba – tiba jadi tanpa ada pembahasan - Ada koordinasi dan komunikasi antara kelurahan dengan BAPPEDA yang sifatnya reguler Usulan BKM yang ada dan sudah disetujui menjadi bagian dalam rencana pembangunan kelurahan - Ada sebagian yang dijelaskan kepada BKM dan masuk ke dalam program pembangunan kelurahan - Staf kelurahan membantu memeriksa usulan masyarakat untuk selanjutnya di masukkan dalam PJM Pronangkis - Program dapat di bagi selain dari APBD - BKM harus mengsosialisasikan dengan jelas kepada masyarakat mengenai PJM Pronangkis - BKM di harapkan melaporkan usulan kegiatan ke Kasi Pembangunan - Undangan di kelurahan sering datangnya mendadak jadi sulit untuk ikut hadir - BKM memiliki sekretariat di kantor kelurahan untuk memudahkan koordinasi dengan pihak pemerintah setempat - Kebijakan pengalokasian anggaran di arahkan pada pembiayaan dari SKPD melalui koordinasi kecamatan (sebagai SKPD) - Keterbatasan anggaran Daerah ( dalam konteks jumlah dana alokasi SKPD)


PT Indomas Mulia


6

-

•

•

(c)

Tidak mudah untuk identifikasi status program penanggulangan kemiskinan dalam program pembangunan Kelurahan (karena adanya kolaborasi) - Pelatihan juga masih diperlukan terutama terhubung dengan masalah pengintegrasian program ke dalam program daerah Saran - Ada mekanisme pelaporan yang jelas tentang rencana kegiatan dan pelaksanaan, semua di persentasikan dalam rumusan di kelurahan. - BKM menyetorkan laporan (format dokumen) kepada Kelurahan, PJOK dan BAPPEDA - Sistematika pelaporan dan mekanisme pelaporan yang jelas - Jurnal penyusunan perencanaan yang sama - Koordinasi dalam proses pengintergrasian - Review kebijakan untuk anggara, terutama terkait alokasi anggaran untuk kecamatan dan SKPD yang akan mengakomodasi program PNPM-P2KP Rangkuman - Mekanisme pelaporan dari BKM perlu di kembangkan secara jelas ke kelurahan, kecamatan , PJOK dan BAPPEDA (TKPP) termasuk kepada TKPKD dan lembaga terkait lainnya - Sistematika isi laporan yang sebaiknya menyajikan rencana dan realisasi program, rencana program lanjutan, dan daftar prioritas program - Jadwal penyusunan program yang berbeda antara Pronangkis dan Program Pembangunan Daerah - Koordinasi dalam proses pembahasan program (Musrembang) yang dilibati oleh semua level - Review dan revisi atau penyempurnaan kebijakan umum Anggaran yang mengarah pada penetapan alokasi anggaran perSKPD, khususnya kecamatan sebagai pihak yang paling awal untuk masyarakat.

Relawan Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang • • • •

Sosialisasi tentang apa saja (komponen – komponen) aktif sebagai relawan Mengumpulkan relawan, tokoh masyarakat, RT, RW, Lurah, Sekretaris Lurah dari proses awal Warga lebih mudah kumpul di mesjid sedangkan warga miskin sulit Relawan siapa yang mau – Refleksi Kemiskinan melibatkan masyarakat (karakteristik miskin) pendataan dan pemetaan swadaya - Pembagian kelompok - Masalah miskin / tidak miskin - Selama ada relawan yang bekerja untuk RK, PS sebelum penyusunan program. Kelurahan rapat – rapat terus tidak ada realisasi, setelah berjalan (ada bukti) baru ikut


PT Indomas Mulia


7

-

• • •

• • • •

•

•

•

• • •

Relawan direkrut dari RT dari 5 yang terpilih ada 4 orang, penyebabnya karena kondisi fisik lingkungan tidak bagus, sosial sudah bagus, hal – hal yang bersifat interpersonal. Syukur ada PJM Pronangkis paling cepat, dalam musrembang tidak masuk jalan di P2KP masuk 100 meter jadi 200 meter, 280 meter menjadi 320 meter untuk rencana, di pagari oleh mekanisme proyek Program dalam PJM Pronangkis, ada dana pemerintah sudah di gunakan Banyak relawan mengingkari musrembang, pada tingkat Kelurahan tidak ada masalah, di tingkat Kecamatan mulai ada hambatan karena pada tingkat tersebut banyak kendala. Pada tingkat kota muncul dulu musrembang Dari Dinas masing–masing sudah di buat Program jadi yang dari PJM Pronangkis Usulan tetap usulan, belum tentu jadi lolos dalam program belum terjamin pula untuk dapat di usulkan kembali Anggaran P2KP lebih realisasi dari program di bantu dengan APBD PJM Pronangkis di proses dalam kelurahan pada pertemuan selalu dominasi kaum perempuan yang pada saat PS yang terlibat juga perempuan - Pendidikan keterampilan, dana bergulir, computer - Pengadaan air bersih (bikin sumur bor 70 meter) - Kegiatan kursus menjahit dalam kelompok (untuk menambah pendapatan keluarga) Hambatan dalam pengembangan adalah keterbatasan dana untuk bergulir bagi kelompok dan 4 mesin jahit dan 6 mesin obras - Bagaimana proses tersebut dengan terus menerus berdaya, alat milik BKM - Bagaimana proses untuk penyampaian usulan tersebut apa berkelompo atau tidak Alternatif untuk mencari dana alternative (cheneling) pasar program Kelurahan Tello Baru, PLTU, Resto Delia, Pabrik Sermani di sampaikan surat kepada mereka keterlambatannya kira – kira karena bentuk penyampaian kepada pihak tersebut. Kunjungan regular dari Pemkot / SKPD ke lokasi – lokasi di Kelurahan terkendala kondisi yang ada, rencana yang di perlukan untuk pola pelaksanaan (fisik), kepercayaan pemerintah pada BKM, hambatan ada LPM kegiatan bersinergi dengan BKM dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang ada dan perlu di libatkan Lurah baik BKM dan kegiatan di tengah masyarakat yang jelas dirasakan langsung oleh masyarakat Program yang dibuat LPM juga di konfirmasi ke BKM, nama sama juga hanya sampai Kecamatan Saja Kegiatan pendampingan masih di perlukan di Faskel dll. Kegiatan Pelatihan masih sangat di perlukan selama bagaimana pendapat masyarakat tampa rumah Upaya yang dilakukan oleh BKM dalam rangka menyajikan informasi dan persentasi kepada public supaya bisa peresmian hasil dari


PT Indomas Mulia


• (c)

8

kegiatan tersebut. BKM sudah menyajikan sesuatu yang di Tello Baru, sudah 3 bulan sekali terbit. Jadi kalau kondisi belum berhasil Modal BKM adalah kepercayaan yang dibangkitkan dengan salah satu kebanggaan dalam prosesnya.

BKM Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang • • •

• • •

•

• • •

• • •

Pengetahuan tentang PJM Pronangkis - Masih warga miskin tidak mengenal istilah PJM Pronangkis Pembentukan Tim PP - Pemilihan dan penentuannya melibatkan wakil-wakil RW Proses penyusunan - 7 bulan (Mei – Desember 2007) - partisipasi masing-masing anggota Tim PP tidak kontinyu Substansi PJM Pronangkis - Total anggaran dalam PJM = Rp 465 juta - BLM = Rp 300 juta Permasalahan di bidang kesehatan: - kematian ibu melahirkan, kematian bayi Permasalahan di bidang kesehatan: - putus sekolah - peningkatan gizi balita - pemeriksaan kesehatan bagi manula - perbaikan rumah tidak layak huni - pengadaan air bersih (didanai BLM) Bidang Pendidikan : - Kursus menjahit (sedang berjalan, didanai BLM) - Kursus Komputer (sudah selesai, didanai BLM) - Kursus mengemudi (dalam proses pengajuan, didanai BLM) - Kursus operasi alat berat - Kejar Paket A dan B untuk yang putus sekolah (tidak ada peminatnya) Penyusunan rencana kegiatan dilatarbelakangi BLM sebagai patokan Sulit menyusun PJM Pronangkis tanpa ada informasi tentang BLM Kekuatan (Strength) : - SDM pengurus BKM dan relawan yang terlibat dalam penyusunan PJM Pronangkis tergolong tinggi (sebagian besar S1) sehingga mampu mengidentifikasikan masalah-masalah yang dihadapi warga miskin (warmis) dan merumuskannya dalam program/kegiatan di bidang kesehatan dan pendidikan dalam PJM Pronangkis - Partisipasi perempuan cukup tinggi Kelemahan : - Pengurus BKM tidak/belum memiliki kemampuan channeling Peluang : - Tersedia dana di luar BLM yang dapat diakses BKM Tantangan :


PT Indomas Mulia


9

-

•

Dana APBD terbatas sehingga tidak banyak BKM yang usulan kegiatannya dapat dimasukkan dalam APBD (sesame BKM harus bersaing) - Untuk dapat mengakses dana APBD, BKM perlu memenuhi persyaratan tertentu, seperti sertifikasi dan rekomendasi (mis. dari Kesbang untuk bantuan dari DInsos) serta hubungan yang dekat dengan anggota DPRD - Untuk dapat mengakses dana perusahaan swasta dan BUMN, BKM perlu memiliki pengalaman yang dianggap cukup Kebutuhan Peningkatan kapasitas dan Advokasi - Pelatihan channeling - Dampingan untuk melobby penentu kebijakan dan anggaran (khususnya, anggota DPRD)

1.4 Wawancara Biografis Wawancana biografi dilakukan terhadap para Relawan, BKM, Fasilitator, PJOK, staf Kelurahan, Pengurus dan Anggota KBP, dan TKPK-D. Rangkuman data-data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut: • • • • • • • •

•

Pencalonanannya sebagai anggota / koordinator BKM sempat menjadi kontroversi karena berlatarbelakang militer Mendedikasikan waktunya setiap hari tertentu untuk kegiatan BKM Terdorong untuk terlibat dalam kegiatan P2KP karena diminta warga untuk menjadi anggota dan selanjutnya Koordinator BKM Memiliki waktu luang karena tidak bekerja di sektor formal Aktif membimbing KSM dalam penyusunan proposal kegiatan dan RAB Aktif memfasilitasi upaya pengintegrasian usulan kegiatan dalam PJM Pronangkis dalam Musrenbang Kecamatan Memberi masukan kepada Camat terkait pengajuan usulan kegiatan PJM Pronangkis dalam Musrenbang Tingat Kota Membantu menyalurkan usulan kegiatan masyarakat (channelling), antara lain: - Pengadaan bak sampah (dengan pabrik seng PT Sermani, sudah teralisasi) - Pengadaan gerobak sampah bermotor (dalam proses pembicaraan dengan perusahaan pembuat angkutan CV Lita) Keluhan : - BKM yang kurang aktif memaparkan PJM Pronangkis dalam Musrenbang - BKM tidak pernah menyampaikan laporan kepada PJOK - BKM kurang berkoordinasi dalam pengajuan usulan kegiatan/RAB (BKM sering kali mem- faith a comply agar menyetujui proposal BKM) - Terpusatnya partisiapsi anggota BKM pada Koordinator - Jadwal penyusunan PJM Pronangkis yang dilaksanakan sesudah Rencana SKPD tersusun - Baru mempelajari PNPM Mandiri lewat buku-buku pedoman - Honor belum terima sejak Januari


PT Indomas Mulia


10

-

•

•

Menilai Pemda kurang serius dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas PJOK - Mewakili lurah dalam kegiatan rembug warga di keluarahan Hambatan : - ketersediaan waktu yang terbatas - kewenangan (sebatas mewakili lurah) - tidak dapat terlibat aktif dalam musrenbang tingkat kecamatan karena menjadi anggota tim perncanaan SKPD Saran : - Penguatan BKM (khususnya kemampuan para anggotanya) - Peningkatan kapasitas hendaknya jangan terbatas untuk lurah - Undangan untuk mengikuti pertemuan BKM hendaknya tidak dadakan - Sosialisasi P2KP kepada aparat kelurahan hendaknya didukung dengan sarana yang memadai, seperti pengadaan buku pedoman bagi seluruh aparat kelurahan


PT Indomas Mulia


11

B. KEJADIAN / HAMBATAN TAK TERDUGA 1.

Tidak ada hambatan atau kejadian tak terduga yang dianggap mengganggu kontinyuitas pelaksanaan kegiatan Tim secara signifikan;

2.

Gangguan situasional dari faktor cuaca dan tempat yang digunakan pada waktu pelaksanaan FGD PJOK dan Kelurahan dinilai cukup mengganggu konsentrasi para peserta, sehingga kurang fokus pada materi diskusi;

3.

Dikarenakan kesibukan rutin para nara sumber (bekerja), maka sebagian besar kegiatan wawancara dan diskusi di tingkat komunitas lebih banyak dilakukan pada malam hari;

C. KOMENTAR LAIN-LAIN (1)

Umum

1.

Rotasi penugasan Fasilitator Kelurahan cukup berpengaruh terhadap kontinyuitas kegiatan pendampingan pada tingkat komunitas, terutama kelancaran komunikasi antara Fasilitator Kelurahan dengan kelompok masyarakat yang didampingi;

2.

Faktor penguasaan materi pendampingan serta pengalaman dalam melakukan kegiatan pendampingan, cukup berpengaruh terhadap kelancaran dan kinerja Fasilitator Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pendampingan di lapangan;

3.

Didapati kondisi bahwa pengetahuan dan wawasan masyarakat yang didampingi masih relatif lebih baik dibandingkan Fasilitator Kelurahan (umumnya yang baru) yang mendampingi;

(2)

Kelurahan Lakkang Kec. Tallo

1.

BKM tidak mempunyai Sekretariat, baik di Kantor Kelurahan / LPM maupun di tempat lainnya, sehingga terkadang menjadi kendala dalam proses koordinasi dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BKM;

2.

Usulan kegiatan dalam PJM Pronangkis belum tersosialisasi secara merata kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga terjadi masyarakat cenderung mulai enggan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan (PNPM / P2KP) selanjutnya;

(3)

Kelurahan Tello Baru Kec. Panakkukang


PT Indomas Mulia


12

1.

Proses penyusunan PJM Pronangkis sudah mengikuti prosedur dan mempunyai hasil cukup baik, namun kondisi tersebut terkendala oleh keterbatasan anggaran / pembiayaan yang tersedia serta belum memiliki kemampuan channeling terhadap sumber pembiayaan diluar Pemerintah;

2.

Fasilitator Kelurahan belum mampu memfasilitasi upaya chanelling secara langsung maupun melalui Pemerintah Kota, sehingga terdapat kegiatan yang sudah beberapa kali diusulkan namun belum dapat terlaksana (melalui APBD maupun sumber pembiayaan lainnya);

3.

Terdapat lokasi yang merupakan kawasan rawan bencana (banjir, hingga sedalam 3 meter) yang terjadi setiap tahun, namun upaya penanganan melalui usulan PJM Pronangkis belum juga dipenuhi oleh Pemerintah Kota. Kondisi tersebut secara teknis ditangani melalui kegiatan karitatif oleh Pemerintah Kota (melalui Dinas Sosial) melalui penyediaan bantuan pangan tambahan setiap kejadian banjir;

Makassar, 27 Mei 2009


LAPORAN KEGIATAN LAPANGAN DI MAKASSAR TIM KAJIAN PERENCANAAN PARTISIPATIF (PJM PRONANGKIS)

Recommend Documents