LAPORAN HASIL PENELITIAN ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET DEGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Di Bank Perkreditan Rakyat Kridharta Kota Salatiga)
PELAKSANA: Dr. Suparmin, SH., M.Hum/ NIP : 09.06.1.0 174 Sri Rejeki Hardjomulyo / NIM : 117010540
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG 2013
HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... i
.. HALAMAN PENGESAHAN ................................................... ....................................... 11 .
KATA PENGANTAR ......................................................................................................iv
DAFTAR IS1.................................................................................................................. v
.
BAB I PEIWAHULUAN.............................................................................. A. B. C. D. E.
Latar Belakang Masalah .................................................................... Rurnusan Masalah .............................................................................. Tujuan Penelitian ............................................................................... Manfaat Penelitian ............................................................................. Sistematika Penulisan ........................................................................
BAl3 I1 TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .................................................. B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit...................................... C . Tinjauan Umurn Tentang Lembaga Fidusia ......................................
1 1
6 6
7 8 11
11 18 23
BAB 111METODE PENELITTAN ................................................................
41
Metode Pendekatan............................................................................ Spesifikasi Penelitian......................................................................... Metode Pengumpulan Data................................................................ Metode Analsis Data ..........................................................................
43 43 43 45
A. B. C. D.
BAB IV HASIL PENELITLAN DAN PEMBAHASAN ............................... A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridhaharta Kota Salatiga .................................. B. Penyelesaian kredit macet dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridhaharta Kota Salatiga..................................
51
51 80
A. Kesimpulan ........................................................................................ B. Saran ..................................................................................................
89 90
3. Bank
sebagai
leinbaga
yang
melancarkan
transaksi
perdagangan dan pembayaran utang. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pe~nbangunan nasional
inerupakan
salah
satu
upaya
untuk
inewujudkan
kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik peinerintah maupun inasyarakat baik perseorangan maupun badan hukuin memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pernbangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutudlan tersebut inelalui pinjam-ineminJam.2 Di dalan masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada wurnnya dalam masyarakat seorang tidak inampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka, dalam keadaan demikian tidak jarang rnernerlukan utang piutang sekedar untuk tarnbahan dana dalam mencukupi hidupnya. Utang piutang inerupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilahkan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan ole11 orang-orang yang ekonominya relatif matnpu. Suatu
Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi, Fakukas Hukurn Universtas Diponegoro, 2008, hlrn. 32
utang dibenkan terutama atas integritas atau kepribadian kreditor, bahwa debitor akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi, juga suatu ket~ka nampaknya keadaan keuangan
seseorang baik belurn menjadi jaminail bahwa nanti pada saat jatuh teinpo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan ~ e m u l a . ~ Tainpak sekali bahwa sifat dan tujuan perkreditan adalah meinudahkan para usahawan yang membutuhkan dana, tanpa mengesampingkan keuntungan pernilik modal (BPR) tersebut dengan menetapkan bunga pinjm a n yang diperoleh. Dengan demikian, perjanjian kredit sangat lneneiltukan kedua belah pihak, antara peminjam (debitor) maupun pemilik modal (kreditor). Disetiap perjanjian kredit sudah pasti dengan perjanjian dan juga adanya jaminan. Salah satu lembaga yang dikenal adalah ''Jaminan Fidusia" dan pemerintahptm inenerapkan kebijaksanaan perkreditan melalui lembaga keuangan milik pemerintah inaupun swasta yang memberikan kredit dengan bunga rendah dan kemudahan-kemudaha. laimlya. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tallun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah : "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang benvujud maupun tidak
J. Satrio, Hukurn Jaminan Hak-hak Kebendaan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), Hlm. 97
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggumgan sebagaimana dimaksud pada Undang
- Undang Noinor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalsun penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang inemberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerirna Fidusia terhadap kreditor lainnya." Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang hams dilakukan oleh penerima Fidusia (kreditor) apabila peinberi Fidusia (debitor) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi Fidusia (debitor) inemenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang umtuk ditagh, maka dalam peristiwa seperti itu penerima Fidusia (kreditor) bisa lnelaksanakan eksekusinya atas beilda Jaminan ~ i d u s i a . ~ Pada uinunya di dalam praktek perbankan, perjanjian kredit dibuat dengan Akta Dibawah Tangan, karena demi efisiensi waktu dan mempermudah debitor yang akan menganbil kredit tanpa hams menunggu waktu pembuatan Akta Jaininan Fidusia oleh Notaris sekaligus meminimalisasi biaya pembuatan Akta Kredit. Nanun, bagi bank tetap meinbuat akta jaminan untuk objek yang dijarninankan debitor kepada bank. Pada Janinan Fidusia dibuatkan Akta Jaminan ole11 Notaris.
4
J.Satrio, Hukum Jaminan, Op.cit, Him. 319
BPR Kridhaharta Kota Salatiga ini menlpakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia. Dalam pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia ini dengan menggunakan akta jaminan yang dibuat oleh Notans, karena untuk memperkuat kepastian hukurn apabila debitor cidera janji. Benda yang akan dijadikan sebagai jaminan sebelumnya telah disepakati oleh pihak BPR Kridhaharta Kota Salatiga dalam hal ini (kreditor) dan penerima kredit dalam ha1 ini (debitor). Objek Jaminan Fidusia bisa berupa kendaraan roda dua mauputn kendaraan roda empat. Penaksiran harga jual dengan peinberian kredit yang diberikan disesualkan dengan harga jual barang tersebut. Hal ini akan memudahkan BPR Kridhaharta Kota Salatiga untuk melakukan eksekusi apabila terjadi debitorl wanprestasi, karena sudah tertentu apa yang telah mer~jadi agunannya. Untuk inengatasi ke~nungkinan tersebut pihak BPR Kridhaharta Kota Salatiga menetapkan bahwa nilai benda jaminan harus melebili nilai kredit yang diberikan. Namun demikian, tidak menutup kemunghan dalam pelaksanaannya,
terdapat
permasalahan-pennasalahan, karena
Jaminan Fidusia kendaraan bennotor tersebut ada yang di daftarkan ke Kantor Pendafiaran Fidusia (KPF) ada pula yang tidak didaftarkan tergantung nilai jaminannya. Disini akan dibahas bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaininan Fidusia dan upaya-upaya yang diteinpull oleh bank
dalam rangka penyelamatan kredit bemasalah dengan Jaminan Fidusia untuk melindungi kepentingan h~kumnya. Berdasarkan 1atar belakang diatas, penulis meinbuat j udul sknps~ : "PENYELESALAN KREDTT MACET DENGAN JAMINAN
FIDUSIA (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Krid haharta Kota Salatiga.)" B.
Perurnusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, inaka sebagai rumusan masalah dalam penqlitian ini sebagai berikut : 1. Bagabnana pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jarninan Fidusia
di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridhaharta, Salatiga ? 2. Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan Jaminan Fidusia
pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridhaharta, Salatiga ? C.
Tujuan Penelitian Perurnusan tujuan penulisan lnerupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terliadap masalah yang muncul dalatn penulisan, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjiall kredit dengan Jarninan
Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridhaharta, Salatiga.
Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dengan Jaminan Fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridhaharta, Salatiga.
D.
Manfaat Yenelitian Manfaat uta~nayang hendak dicapai dalan penelitian ini adalah sebagai berikut :
Manfaat yang bersifat teoritis Kegunaan teoritis adalah kegunaan ilmiah dalarn memahami lebih dalam mengenai penyelesaian kredit macet dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridhaharta Kota Salatiga. Manfaat yang bersifat praktis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ballan rnasukan bagi dunia hukum di Indonesia untuk dapat mencapai keadilan yang sebenar-benarnya bagi kreditur maupun debitur dalatn proses perjanjian Fidusia dan penyusunan skripsi ini diharapkan dapat : Bagi Pemerintah Untuk mengetahui pelaksanaan pejanjian kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridliaharta, Salatiga. Bagi Masyarakat Memberikan suinbangan infonnasi praktis kepada inasyarakat penyelesaian kredit
macet dengan Jarninan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridhaharta, Salatiga. Bagi Peneliti Memberikan saran inaupun inasukan dalam mengmbil
kebijakan-kebijakan
dan
pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat di waktu mendatang.
E.
Sistematika Penulisan
Dalan pent~lisankarya ilmiah ini, sistematika penulisan yang digunakan lnengacu pada buku pedoman penulisaii huhun (skripsi) program S 1 Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasylm. Karya ilrniah ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing bab ada keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya. Gambaran yang lebih jelas inengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sisteinatika sebagai berikut
BAJ3 I
Dalain pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup, perurnusan masalah sesuai dengan latar belakang, tijuan dan kegunaan penelitian, serta diakhiri dengan sisteinatika penulisan.
BAT3 I1
Dalaln tinjauan pustaka ini terdiri dari tinjauan wntun tentang perjanjian meliputi pengertian perjanjian, syarat sah pejanjian, wanprestasi. Tilljauai~ uinum tentang perjanjian kredit meliputi pengertian yerjanjian kredit dan
dasar huk~un kredit, pengertian kredit macet, bentuk perjanjian kredit. Tinjauan tunum tentang Jaminan Fidtlsia meliputi pengertian Jaminan Fidusia dan ciri-ciri Jaininan Fidusia, subjek dan objek Fidusia, pembebanan Jaminan Fidusia, p e n d a h a n Janinan Fidusia, eksekusi Jaminan Fidusia, hapusnya Jaminan Fidusia. BAB 111
Dalam metode penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, subjek & objek, metode pengumpulan data dan analisa data.
BAB IV
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN Dalam hasil penelitian dan peinbahasan ini berisi tentang uraian hasil penelitian yaitu pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridhaharta, Salatiga dan akan disajikan dalam bentuk data yang diperoleh secara langsung dari instansi terkait mauptm data yang diperoleh dari penelitiaq terhadap Peraturan Perundang-undangan, buku-buku bahan ajar dan pembahasannya
difokuskan
pada
pokok-pokok
pennasalahan yang dinunuskan dalam Bab I, kemudian dilakukan pembahasan inenggunlakan Bab I1 sebagai analisa.
BAB V : PENUTUP
Dalm bab penutup ini inerupakan kristalisasi dari seinua yang telah dicapai
di dalanl masing-masing bab
sebelumnya. Tersusun atas kesimpulan dan saran.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian Perihal ketentuan-ketentuan yang mengahu perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku 111 Tentang Perikatan. Kata perikatan ini ~nempunyaiarti yang lebih luas daripada perkataan perjanjian. Untuk memberikan definisi yang meinuaskan terhadap suahl ha1 tidaklah mudah dan setiap orang akan mengajukan definisi yan berbeda-beda. Demlkian pula halnya dengan perjanjian, inenuuut Wirjono Prodjodikoro. Perjanjian adalah sulattl hubungan liukwn mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dllnana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melalnkan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji
it^.^
Sedangkan pengertian perjanjian menunlt P~uwahid Patrik, bahwa perjanjian batasannya diatur dalarn PasaI 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbumyi : "Suatu persetujuan adalab suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih n~engkatkandirinya terhadap suatu orang lain atau lebih sedangkan mnusan menumlt Rutten, perjanjian adalah 5
Wirjono Prodjodikoro, Pokok-Pokok Hukum Perdeta Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, (Bandung : Sumur Bandung, 1981), Hlm. 11
perbuatan hukwn yang terjadi sesuai deilgan fonnalitasformalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantumg dari persesuaian perny ataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan umtuk timbulnya akibat hukurn
demi
kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.6 Adapun kelemahan dari rumusan perjanjian di dalam ketentuan Pasal 13 13 KUH Perdata inenurut para sajana hukum.
Adapun kelemahan tersebut dapatlah diperinci7 : Hanya rne~lyangkutperjanjian seplhak saja. Di sini dapat diketahui dari rumusan "satu
orang atau lebih mengkatkan dirinya terl~adapsatu orang atau lebih lainnya." Kata "mengkatkan" men~pakankata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan inaksud dari perjanjian itu mengkatkan diri dari kedua belall pihak, sellingga nampak kekurangamya di mana setidak-tidaknya perlu adanya rumulsan "saling menpkatkan diri". Purwahid Patrik, Hukum Perdata I(Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian), (Semarang : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997). Hlm. 49 Purwah~dPatrik, Op.C%,Hlm. 45
'
Jadi, jelas narnpak adanya konsensus / kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus / kesepakatan. Dalam pengertian perbtmtan termasuk juga tindakan : Mengurus kepentingan orang lain. Perbuatan inelawan hukum. Dalam kedua ha1 tersebut di atas merupakan perbuatan yang tidak inengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukurn. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat
luas,
karena
sebetulnya
maksud
perbuatan yang ada dalarn rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.
2. Syarat Sah Perjanjian
Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga ia diakui oleh h u h m (legally concluded contracf). Syarat sahnya perjanjian inerupakan syarat - syarat agar perjanjian itu sah dan punya kekuatan inengikat secara huktun. Tidak terpenuhnnya syarat perjanjian akan lnembuat perjanjian itu menjadi tidak sah.
Men~trut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian terdiri dari8: Syarat-syarat sahnya perjanjian adalah : a. Sepakat inereka yang mengdcatkan dirinya (consensus); Yang dimaksud sepakat adalah, kesepakatan antara pihakpihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Pokok perjanjian itu berupa objek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian, apa yang dikehendaki ole11 pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka lnenghendaki sesuatu yang sama secara tiinbal balik. Dengan demnikian, p ersetujuan disini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan. Sepakat itu sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Dalam pengertian persetujuan kellendak itu juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan (Pasal 1321, 1322 dan 1328 KUHPerdata). b. Cakap untuk membuat perjanjian (capacityl ; Kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Pada prinsipnya, semua orang berhak melakukan perbuatan h u k m , setiap orang dapat membuat perjanjian, kecuali orang-orang yang dalarn hukun dikatakan belutn dewasa, dibawah pengampuan dan atau orang-orang tertentu yang dilarang oleh Undang-Undang. Perbuatan hukutn adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat huk~un. c. Ada suatu ha1 tertentu (a certain subject matter); Adanya Objek perjanjian. Objek dari pqanjian adalah prestasi (pokok pejanjian). Prestasi adalah apa yang inenjadi kewajtban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi terdiri dari : memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. (Pasal 1234 KUH Perdata). d. Ada suatu sebab yang halal (legal caztse) Suatu sebab terlarang apabila bertentangan dengan UndangUndang, Kesusilaan dan ketertiban ummn. Syarat yang pertaina dan kedua adalah syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi perjanjian tidak batal deini hukum, tetapi salah satu pihak meinpunyai hak untuk inelninta supaya perjanjian itu dibatalkan (perjanjian dapat dibatalkan). Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1990), Hlm. 88-96
Syarat yang ketiga dan keempat adalah syarat objektif, yaitu apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi perjanjian itu batal de~nih u h n . Tidak t e r p e n h y a subjektif dan objektif diatas dapat menyebabkan perjanjian inenjadi tidak sah. Perjanjian yang tidak sah karena tidak terpenuhinya salah saix syarat subjektif akan mengakibatkan perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (canceling) oleh salah satu pihak. Maksttdnya, salah satu pihak
dapat menuntut pernbatalan itu kepada hakirn melalui pengadilan.
Sebaliknya,
apabila
'.
sahnya
perjanjian
itu
disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanji& tersebut batal demi hukum (nzrl and void), yaitu suatu perjanjian juga ban1 akan mengikat para pihak jika dalam pembuatan dan pelaksanaannya memenuhi asas-asas perjanjian. 3. Waqprestasi
Suatu kewajiban yang sehan~snyadipenuhi oleh debitur tetapi ternyata tidak dilaksanakan dalam hukum perikatan dinamakan adanya "kesalahan" dan disebut ~ a n ~ r e s t a s i . ~ Wanprestasi terjadi apabila pihak
debitur tidak
memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan, karena
-
-
-
Achmad Busro, Hukum Perikalan Berdasar Buku 111 KUH Perdata, (Yogyakarta : Pohon Cahaya,201 I), Hlm 19
lalai atau sengaja dan tidak berada dalam keadaan ine~naksa. Wanprestasi dapat disebabkan karena dua hallo, yaitu : Kesengajaan,
inaksudnya
adalah
perbuatan
yang
menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut memang telah diketahui dan dikehendaki ole11 debitur. Kelalaian, maksudnya debitur melakukan suatu kesalahan, tapi perbuatan itu tldak dirnaksudkan unhk terjadu~ya wanprestasi. Apabila pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjlkan, karena lalai atau sengaja dan tidak berada dalam keadaan tidak meinaksa. Achmad Busro inenambahkan dalam bukunya Hukum Perikatan Berdasar Buku 111 KUHPerdata bahwa : Tidak selalu bila debitur tidak memenuhi kewajiban dapat dituntut untuk mengganti kengian. Ole11 karena itu, untuk menentukan adanya kesalahan dari debitur perlu diperllatikan adanya 3 (tiga) unsur : 1. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan. 2. Debitur dapat menduga akibatnya. a. Dalam arti yang objektif, yaitu sebagai menusia normal pada umu~nnyadapat ineilduga akibatnya. b. Dalam arti yang subjektif, yaitu dari pandangan debitur sendiri dapat menduga akibatnya maupml pandangan sebagai seorang ahli dapat menduga alubatnya. 3. Dapat dipertanggung jawabkan artinya debitur dalam keadaan cakap iustuk bertindak. Untuk mengetahui adanya wanprestasi perlu
''
diperhatikan apakall dalan perjanjian telah ditentukan
'O
l1
J. Satno, Op.Cit, Him. 228 Achmad Busro, Ibid, Hlm. 19
tenggang waktu pemenuhan prestasi atau tidak. Apabila tidak ditentukan tenggang waktu pelnenuhan prestasi, maka debitur perlu diberi peringatan terlebih dahulu agar memenuhi prestasinya. Sebaliknya jika dalam perjanjian telah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentuka~. Men~uutPurwahid Patrik, beilhlk wanprestasi adalahI2 Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Debitur terlambat dalam meinenuhi prestasi. Debitur berprestasi tidak sebagaimana semestinya. Apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, maka ia termasuk bentuk yang pertama sedangkan bila debitur lnasih mampu memenuhi prestasi, maka ia dianggap terlambat - memenuhi prestasi. Bentuk ketiga, terjadi apabila prestasi
inasih dlharapkan imtuk diperbaiki, maka ia dianggap terlambat tetapi bila ia tidak dapat memperbailu lagi, maka ia dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi. Apabila debitur wanprestasi, maka akan menimbulkan hak bagi kreditur sebagai akibat dari wanprestasi tersebut. Kreditur dapat mernilih diantara beberapa kemungkinan
12
Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang) (Bandung : Mandar Maju, 1994) Hlm. 66
tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata, yaitu :
1. Pemenuhan perikatan 2. Pemenuhan penkatan dengan ganti rugi 3. Ganti kerugian
4. Pembatalan pe rjanjian timbal balik 5. Pembatalan dengan ganti ken~gian
Bilamana kredituu hanya menunhlt ganti kerugian, maka ia dianggap telah lnelepaskan haknya unh~kmeininta pemenuhan dan peinbatalan perjanjian sedangkan kalau kredihu hanya menunhit peinenuhan perikatan, maka tuntutan ini sebenamya bukan sebagai sanksi atas kelalaian sebab pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya.13
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit 1. Pengertian Perjanjian Kredit dan Dasar Hukum Kredit
Menurut Mariarn Darus Badrulzalman, yang dimaksud dengan perjanjian kredit bank adalal~perjanjian pendahuluan dari peny erahan uang, perj anjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara peinbe~idan penerima pelninjainan mengenai hubungan-hubungan antar keduanya. 13 l4
''
Ridwan Syaharani, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung . Alumni, 1985), Him. 218 Richard Eddy, Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, dan Aplikasiya, (Yogyakarta : Andi, 2010), Hlm. 47
Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Noinor 10 Tallun 1998 Tentang Penlbahan Atas Undang-Undang Noinor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, kredit dirurnuskan sebagai penyediaan uang atau tagthan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meininjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pil~ak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Sedangkan jika dilihat dari sudut ekonoini, kredit diartikan sebagai penumdaan pembayaran. Maksudnya disini adalah bahwa pengembalian atas penenmaan uang dan atau suatu barang tidak dilakukan bersarnaan pada saat menerima, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang. Dengan dernikian, dapat dikatakan bahwa inti dari arti kredit adalah kepercayaan. Dari uuaian diatas dapat diketahui bahwa kredit adalah suatu kepercayaa~yang diberikan oleh bank kepada penerima kredit atau debitor, dirnana kredit yang diberikan oleh bank akan dibayar kembali oleh debitor pada masa yang akan datang sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.15 Suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka sendiri dan perjanjian itu tidak mengikat plhak ketiga yang berada di luar
j5
Tjiptonegoro, Perbankan Masalah Perkreditan, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), Hlm. 14
perjanjian,'6 Suatu perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat didalarnnya. Kewajiban yang dimaksud dalam ha1 ini adalah pemberian prestasi yang misalnya berupa uang atau barang serta adanya kontraprestasi berupa pengambilan pinjanan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Kewajiban ini hams dipenuhi oleh debitor sebagai pihak yang inenerima kredit. Sedangkan, hak yang hams diterima ole11 kreditor adalah berupa pelunasan utang dari debitor. Dalam prakteknya, guna mengamankan pemberian kredit umurnnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku yang dapat dibuat dibawah tangan ataupun dibuat secara notariil. Perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku dimana isi atau Mausula-klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk fonnulir, tidak
J. Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung : Citra Aditya Bakti. 1992), Hlm. 358
utang dilunasi nilai inata uang naik atau turun atau terjadi perubahan dalan peredaran uang yang lalu, maka pengembalian uang yang dipinjam itu hams dilakukan dengan uang yang laku pada waktu pelunasannya sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu." Perjanjian pinjain meminjarn tersebut l d i r sejak dicapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Oleh karena prestasi saat peinbeiian uang dari bank kepada nasabah dengan prestasi pengembalian uang dari debitor kepada kreditor terdapat tenggang waktu yang dapat menimbulkan suatu resiko bagi bank, maka bank harus inempunyai kepercayaan bahwa debitor akan mampu mengemballkan pinjamannya sesuai dengan waktu yang dijanjikan.
2. Pengertian Kredit Macet Menurut asal mula kata "kredit" dari kata Credere yang
arti yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kt-edit, maka berarti mereka memperoleh kepercayaan.
Sedangkan
bag
pemberi
kredit
artinya
memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Pengertian "kredit"
menurut
Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meininjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Kredit dapat pula diartikan penyedian uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam memiri.jam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pelninjarn melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jurnlah bunga, imbalan atau pelnbagian hasil keuntungan. Fungsi liredit antara lain lneningkatkan daya guns uang dan barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, alat stabilitas moneter, sarana pemerataan pendapatan, memperluas hubungan internasional dan meningkatkan kegiatan benlsaha. Sedangkan kredit inacet adalah, suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau sel~u-uh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit macet dikatagarikan sebagai kredit macet apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : -Terdapat tunggakan angsluan pokok dan I atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali. -Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan. -Kredit telah diserahkan kepada Badan Un~san Piutang Negara (BUPN). -&edit
telah diajukan penggantian ganti n ~ g i kepada
perusahaan asuransi kredit.
-Kredit telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri.
3. Bentuk Perjanjian Kredit Secara yuridis formal ada dua jenis perjanjian kredit yang digumakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu'7 : 1. Perjanjian kredit atau pemberian kredit yang dibuat di bawah
tangan. Peinberian kredit yang dibuat dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat d'i antara mereka (kreditor dan debitor) tanpa Notaris. 2. Perjanjian kredit atau pemberian kredit yang dibuat dengall
Akta Notariil (otentk). Pemberian kredit yang dibuat dengan Akta Notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dilladapan Notaris. C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Jaminan Fidusia 1. Pengertian Jaminan Fidusia dan Ciri-Ciri Jaminan Fidusia
Lembaga Jaminan Fidusia sering disebut sebagai pand tanpa bezit atau bezitloos pand, karena yang menguasai bendanya adalah kreditur yang kedudukannya sebagai pemilik (eigenaar bezitter).
Pilto dalam bukumya "zakenrecht" menarnakan Fidusia sebagai Zakerheids eigendom
(hak milk hanya sebagai
tanggungan) atau Fiduciare (hak inilik yang sudah dikurangi).18 Difinisi yang lazirn digunakan sebelum ditmdangkannya Undang-Undaag Nomor 42 Tahm 1999 Tentang Fidusia bahwa I7
H.R Daeng Naja, tiukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), H l m 125126
l 8 J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), Hlm. 168
23
Fidusia
adalah
Fiduciare
eigendom
overdracht
yang
diterjemahkan sebagai "penyeral~anhak milk atas kepercayaan" yang disingkat FEO yang ditonjolkan adalah penyerahannya atau overdraclzt-nya, yang yang dimaksud adalah penyerahan hak milik dari benda yang difidusiakan hanya terbatas pada kepercayaan saja yaitu hanya sebagai jaminan utang. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalain Pasal 1 angka 1 bahwa : "Fidusia adalall pengalihan hak kepemillkan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Sedangkan Jaminan Fidusia inenurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia adalah : "Hak jaminan atas benda bergerak balk yang benvujud maupun
yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak
dapat dibebani hak
tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tal~un 1996 Tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang inemberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap beditor lainnya".
Menurut kepercayaan"
Subekti,
Fidzlciare
berarti
:
"secara
suatu kepercayaan yang diberikan secara
bertimbal balik oleh suatu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (ke dalam) hanya suatu jaminan saja umtuk suatrl utang. l 9 Jaminan Fidusia inen~pakan perjanjian ikutan atau perjanjian yang bersifat accesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pil~akuntuk memenuhi suatu prestasi. Jaminan Fidusia meiniliki ciri-ciri sebagai berikut20 : 1) Sifat (Droit de Preference) di dalam Jaminan
Fidusia memberikan kedudukan yang mendahulu kepada kreditor penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya
(Pasal
27
Undang-Undang Fidusia).
Penerima Fidusia inemiliki hak yang didahulukan dalarn pelunasan piutang terlladap krditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitllng sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 2) Droite de Suite / Jaminan Fidusia selalu mengrkuti objek yang dijarninkan di tangan siapapun objek itu berada, kecuali pengalihan benda investor 1 19
20
Subekti, 0p.Crf. Hlrn. 76 Kashadi, Op.Cit, Hlrn. 166-168
dagangan 1 persediaan (Pasal 20 Undang-Undang Fidusia). Jarninan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaininan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persedian yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Menurut HP Panggabean ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip "Drolte de Suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan
perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem). 3) Memenuhi asas spesialitas yaitu Akta Jaminan
Fidusia hams dibuat dihadapan pejabat yang benvenang, dalam hal ini Notaris dan asas publisitas yaitu Akta Jaininan Fidusia didafiarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia atau Kantor Kementrian Hukum dan HAM, sehngga inengkat pihak ketiga dan meinberikan jaminan kepastian huktun kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 4) Mudah d m pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal29 Undang-Undang Fidusia). Dalam ha1 debitor cidera janji, pemberi Fidusia wajib inenyerahkan objek Jaminan
Fidusia
dalain
rangka
pelaksanaan
eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial ole11 penerima Fidusia.
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia Subjek dalam Undang-Undang Fidusia ini adalali pemberi Fidusia dan peneriina Fidusia. Pelnberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang inenjadi objek Jaminan Fidusia. Sedangkan penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijalnin dengan Jaminan ~ i d u s i a . ~ ' Pendaftaran Fidusia dapat dilakukan oleh kreditur dan dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga yang telah diberi kuasa. Oleh karena itu, pendaftaran Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi Fidusia dan Notans yang inembuat Akta Jaminan Fidusia hams Notaris Indonesia, maka peinberi Fidusia tidak dapat dilakukan oleh warga negara asiug kecuali penerima Fidusia, karena hanya berkeduduikan sebagai kredituu penerima ~ i d u s i a . ~ ~ Objek Jaminan Fidusia adalah benda yang dapat dirniliki dan dialihkan hak kepemilikannya baik benda itu benvujud maupun tidak benvujud, terdaftar inaupum tidak terdaftar,
21 ZZ
Kashadi, Hukum Jaminan, (Semarang : Fakultas Hukurn Universitas Diponegoro, 2000). Hlm. 168 /bid
27
bergerak maupun tak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau ~ i ~ o t i k . ~ ' Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang maka yang dapat menjadi Objek Janinan Fidusia terseb~~t, dimaksud dengan benda adalah termasi~k juga piutang
(receivables;). Khusus mengenai hasil dari benda yang ~nenjadi Jaminan Fidusia meliputi hasil tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain. Jsuninan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani Jaminan Fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia hams jelas dalam Akta Jaminan Fidusia baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepelnilikannya dan b a g benda inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap hams dijelaskan jenis bendanya, merek bendanya dan kualitasnya. Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan mallpun yang diperolell kemudian. Pembebanan jaininan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan
23
Ibid, Hlrn 167
tersendiri. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan kecuali diperjanjikan
laill : Jaminan Fidusia ineliputi hasjl dari benda yang menjadi Objek Jaininan Fidusia. Jaininan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalan ha1 benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Ketentuan hi dimaksudkan untuk menegaskan apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima Fidusia. 3. Pembebanan Jaminan Fidusia
Pembebanan Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara pembuatan akta oleh Notaris, berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Fidusia Akta Jaminan Fidusia sekuuang-kurangnya memuat : 1). Identitas plhak pemberi dan penerima Fidusia; 2). Data perjanjian pokok yang dijalnin Fidusia; 3).Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaininan Fidusia; 4). Nilai penjaminan; 5). Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
Selain beberapa syarat yang wajib ada dalam Akta Jaminan Fidusia, harus diperhatikau penegasan tentang utang yang pelunasanya dijalnin dengan Fidusia tersebut. Utang yaug
pelunasannya dijamin deilgan Fidusia menurut Pasal7 UndangUndang Fidusia dapat benipa : 1). Utang yang telah ada. 2). Utang yang timbul dikemudian hari yang telall diperjanjikan dalam jumlah tertentu. 3). Utang yang ada pada saat eksekusi dapat ditentukan
junllahnya
berdasarkan
perjanjian
pokok
yang
menimbulkan suatu prestasi. 4. Pendaftaran Jaminan Fidusia Permohonan pendaftarm Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri Kehahnan dan Hak Asasi Manusia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia oleh penerima Fidusia, kuasa atau walulnya dengan melampirkan pernyataan pendaftarm Jarninan Fidusia yang dibuat ole11 Notaris yang berisikan : a. ldentitas para pihak; b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; c. Uraian mengenai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia; d. Nilai penjaminan; e. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Biaya pembuatan Akta Jaininan Fidusia termasuk biaya Nota~is ditanggung oleh debitor agar sesuai dengan nilai
pembiayaan yang telah disepakati diawal. Biaya pembuatan akta dibebankan sesuai dengan nilai penjaminan. Pihak kreditor diberi salinan atau grosse Akta Jaminan Fidusia yang sama dengan aslinya. Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noinor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia :
/
i
NO
I
BIAY A-Y
NILAI PENJAMINAN
1
< Rp. 50.000.000
Rp. 50.000
2
> Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000
Rp. 100.000
3
> Rp. 100.000.000 - Rp. 250.000.000
4
> Rp. 250.000.000 - Rp.
5
> Rp. 500.000.000 - Rp. 1.OOO.OOO.OOO.
7
>Rp. 2.500.000.000 - FQ. 5.000.000.000. Rp. 3.000.000
9
I
Rp. 200.000
Rp. 1.OOO.OOO
10.000.000.000.
Rp. 5.000.000
> Rp. 10.000.000.000.
Rp. 7.500.000
Tabel 1: Biaya Pembuatan Akta
1
1
Lembaga pe~nbiayaan konsumen seharusnya dalam melakukan proses pendaf'taran Fidusia tidak secara langsung, melalnkan melalui Notaris. Termasuk dalam pe~nbayaranbiaya pendaftaran dan biaya-biaya lain yang hams hbayar tultuk memenuhi proses pendaf'taran Jaminan Fidusia. Ketentuan mengenai biaya pendaftaran Fidusia diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukurn dan Hak Asasi Manusia : No
I
Jenis Penerimaan Negara Bukan
Ta rif
Satuan
I I i
Pajak
j j
(Biaya Pendaftaran Fidusia)
!
I
Untuk nilai penjaminan sampai Per akta
Rp 25.000,00
, dengan Rp50.000.000,- (lima puluh
1
I
m
~
I I
juta rupiah) t
u nilai k p
e
n
j
a
Rp50.000.000,- ( h a puluh juta rupiah)
sampai
Rp100.000.000,-
(seratus
dengan
T
I
z
a
p 50 . O O O , O ~ ~
I
LJntuk S l a i penjaminan di atas Per a k a Rp100.000.000,rupiah)
(seratus
sampai
juta dengan
Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Untuk S l a i penjaininan di atas Per akta Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Untuk nilai penjaminan di atas Per akta Rp1.000.000.000,-
(satu
milyar
sampai
dengan
Rp100.000.000.000,-
(seratus
rupiah)
milyar rupiah) Untuk nilai penjaminan di atas Per a k a Rp1.000.000.000,-
(satu
milyar
sampai
dengan
Rp100.000.000.000,-
(serafils
rupiah)
milyar nlpiah) --
Untuk nilai penjaminan di atas Per akta
Rp100.000.000.000,-
(seratus
inilyar
dengan
rupiah)
sampai
Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah). 8
Untuk nilai penjaminan di atas Per akta
Rp 3.200.000,OO
Rp500.000.000.000,- (lima ratus rnilyar rupiah)
sampai dengan
Rpl.000.000.000.000,- (satu trily~m rupiah) 9
Untuk nilai penjaminan di atas Per akta
Rp 6.400.000,OO
Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) u p -I
I
Tabel 2 : Biaya Pendaftaran Fidusia
Selain Akta Jaminan Fidusia, dalarn proses kredit atau pembiayaau dengan Jaminan Fidusia, Lembaga pembiayaan konswnen biasanya mengharuskan adanya berkas kesepakatan lain yang hams dipenuhi, yakni perjanjian dan penyerahan hak inilik atas barang-barang @dzlciare eigendoms overdracht), penyerahan dan pernyataan barang jaminan dan swat kuasa yang ditandatangani kedua belah pihak. Didal.amnya inemuat kesepakatan atas penyerahan hak inilik debitor secara Fidusia
I
kepada kreditor atas barang-barang yang diuraikan dalam lampiran perjanjian tersebut dan surat kuasa jual yang mana bertujuan sebagai langkah ant~sipasi terhadap kemungkinan yang tidak diingmkan selaina perjanjian berlangsung. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemenntah Nomor 86 Tahun 2000 Pasal2 Ayat (4), dilengkapi dengan2": 1. Pernyataan pendaftaran Jamlnan F~dusiasesuai formulir yang
bentuk dan isinya ditetapkail dengan keputusan Meilteri dan memuat : a. Identitas pihak dan penerima Fidusia, ~neliputi:
- Nama - Agama - Tempat tinggal 1 tempat kedudukan - Te~npattanggal lahir -
Jenis kela~nin
-
Status perkawinan
- Pekerjaan
24
Puiwahid Patrik dan Kashadi, Op.Cit, Hlm. 193
35
b. Tanggal dan nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang mernbuat Akta Jaminan Fidusia; c. Data Perjanjian Pokok, yaitu macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan Fidusia; d. Uraian inengenai benda yang inenjadi obyek Jaminan Fidusia, meliputi :
- Identitas benda tersebut - Penjelasan swat bukb kepemilikannya, khusus unhk benda
inventory memuat : jenis kredit, angswan dan kualitas benda e. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; f Nilai penjaminan. 2. Salinan akta notans tentang pembebanan Jarninan Fidusia;
3. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk
inelakukan pendaftaran Jaminan Fidusia; 4. Bukti peinbayaran biaya pendafiaran Jarninan Fidusia. Kemudian petugas pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan pendafiaran Jaminan Fidusia aka11 memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan tersebut.
Apabila tidak lengkap, maka akan dikelnbalikan berkas permohonannya. Apabila sudah lengkap, petugas pendaftaran Fidusia inencatat Jaminan Fidusia ke dalam buk~ldaitar Fidusia pada
tanggal yang
sama dengan tanggal
penerimaan
pennohonan tersebut. Tanggal tersebut merupakan tanggal lahirnya Fidusia kemudian akan hterbitkan sertifikat Ja~ninan Fidusia yang akan diserahkan kepada pemohon.25 Sertifikat Jaminan Fidusia berisi nomor sertifikat, identitas peinberi dan penerima Fidusia, nilai jamlnan, perjanjian pokok yang dijarninkan, jenis objek, bukti l~ak kepemilikan objek jaminan, nilai objek, serta tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, narna, tempat kedudukan IVotaris yang membuat
Akta
Jaminan
Fidusia.
Sertiiikat
tersebut
ditandatangani oleh Kepala Kantor Divisi Pelayanan Hikum dan
HAM teinpat kreditor berdoinisili atas nama Menteri H u b n dan HAM Republik Indonesia. Sertifikat inilah yang ~nenjadi bukti lahirnya Jarninan Fidirsia dan merupakan kekuatan bagi phak lembaga pembiayaan konsumen 1 debitor dalam ha1 terjadinya eksekusi objek jaminan, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Fidusia.
25
Ibid, Hlrn. 193
5. Eksekusi Jaminan Fidusia
Perikatan dalam Fidusia merupakan hubungan huk~un antara pihak pembela yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah dibuatnya Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris atau pejabat urnum yang berwenang dan diajukan permohonan pendaftamn Jaminan Fidusia kepada Menteri Kehakiman d m
Hak Asasi Manusia. Bukti dari didaftarkannya Jaminan Fidusia adalah terbitnya sertifikat Fidusia. Dalam sertifikat Fidusia tercantuin irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARK AN KETUHANAN YANG MAHA ESA", hal ini men-jelaskan bahwa sertifikat Fidusia meinpunyai titel eksekutorial sesuai dengan Pasal15 Ayat (2) Undang-Undang Fidusia. Menurut Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Fidusia apabila debitur wanprestasi, maka penerima Fidusia mempunyai hak untuk inenjual atas kekuasaan sendiri. Menjual atas kekuasaan sendiri artinya meinpunyai parate ekselcl~siyaim eksekusi yang selalu siap di tangan. Karena pelaksanaan eksekusi melalui parate eksekusi adalah di luar campur tangan pengadilan dan tanpa harus mengkuti prosedur huk~unacara, maka kreditur melalui parate eksekusi dapat melaksanakan peiljualan objek Jaminan Fidusia seperti lnenjual harta miliknya ~endiri.~~
Pengaturan mengenai eksekusi objek Jaminan Fidusia telah diatur sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Fidusia, yang menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi Fidusia wanprestasi, pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jamtnan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima Fidusia sebagaimana diahu dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Fidusia. b. Penjualan benda yang lnenjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendlri lnelalui pelelangan umurn, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. c. Penjualan di bawah tangan yang dapat dilakukan berdasarkan
kesepakatan pemberi dan peneriina Fidusia, ha1 ini dilakukan agar
dapat
memperoleh
harga
tertmggi,
sehingga
tnenguntungkan para pihak. Apabila pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi
objek Jaminan
Fidusia pada
waktu
eksekusi
dilaksanakan, rnaka sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, penerima Fidusia berhak mengambil benda yang rnenjadi objek Jaminan ~ i d u s i adan apabila yerlu dapat lneminta bantuan pihak yang betwenang.
Ada dua keinunglunan d a i hasil pelelangan atau penjualan barang Jaminan Fidusia, yaitu : a. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, maka penerima fidusia wajib inengembalikan kelebihan tersebut kepada peinberi Fidusia. b. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, maka debitur atau pemberi Fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar. Dengan
adailya pengaturan pelaksanaan eksekusi
menurut Undang- Undang Fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia dapat dengan mudah dilakukan oleh penerima Fidusia atau kreditur. 6. Hapusnya Jaminan Fidusia
Sebagai suatu perjanjian yang bersifat "accesoir" (Mengkuti perjanjian pokoknya), Jaminan Fid~usiaini demi hukum hapus bila utang pada perjanjian pokoknya telah hapus. Pasal 25 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia hapus karer~a'~ : a) Hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia, inaka adanya Jaminan Fidusia tergant~mg pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya.
'' /bid, Hlm. 149
b) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. c) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Musnalmya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuralsi, kecuali diperjanjikan lain. Jadi, jika benda yang nlenjadi objek Jaminan Fidusia ~nusnah dan benda tersebut diasuransikan, inaka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia terseb~it.~~ &bat hapusnya Jarninan Fidusia, maka penerirna Fidusia berkewajiban memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tentang hapusnya Jaminan Fidusia dengan cara melampirkan pernyataan tertulis tentang sebab hapusnya Jaminan Fidusia (Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
Kashadi, Op.Cit, Hlrn. 162-165
BAB 111 METODE PENELITIAN Pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan yang diharapkan maka digunakan suatu metode penelitim. Metode penelitian ini dapat mengemukakan teknis, tata kerja suatu penelitian. Penelitian inerupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti "jalan ke"." Metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang ber~an~kutan.~' Penelitian pada u m m y a bertujuan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu yang mengisi kekosongan atau kekurangat~. Mengembangkan berarti inemperluas d m menggali lebih dalan sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenarm dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya. Dengan adanya kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga hams didasarkan pada pemlkiran dan inetodemetode tertentu sebagai suatu syarat penulisan ilmiah. Oleh karena itu, penulisan tersebut tidak menyitnpang dari apa yang lnenjadi tujuan. 29
30
Soerjono Soekanto, Pengantar Peneltian Hukum,( Jakarta : UI Press, 1986), Hlm.15 Koentjaraningrat, Metode-Metode Peneltian Masyarakat,(Jakarta : Grarnedia, 1977), Hlrn.16
A. Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yziridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digmakan umtuk memecahkan masalah penelitian dengan menggunakan sumber data primer narnun dalam penciptaan ini juga dengan data sekunder. Data sekunder diperlukan untuk mengetalnu peraturan mengenai pelaksanaan penyelesaian kredit ~nacet dengan Janinan Fidusia. Data primer diperlukan untuk mengetallui bagaimana pelaksanaan pengaturannya.
B. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian ini berh~juanmenggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh garnbaran tentang halha1 yang bersifat urnuun yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas pennasalahan-pennaslaahan yang diangkat dalam penelitian ini.
C. Metode Pengumpulan Data Data-data yang diperlukan bagi penulisan hukum ini akan didapatkan dengan melakukan lihraly research (studi pustaka) yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara inempelajari Peraturan Perundang-undangan y ang berkaitan, buku-
b&l,
jurnal-jurnal, koran dan inajalah yang berkaitan. Tekruk
pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi bahan penelitian hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengambilan data juga dengan melakukan studi ke lapangan guna mendapatkan bahan bahan yang tidak tersedia dari studi kepustakaan guna meleilgkapi penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat inenjadi sebuah penelitiail yang bersifat deskriptif dengan menggunakan bahan huhun primer melalui wawancara dengan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridbaharta Kota Salatiga, yang terbagi menjadi : 1. Data primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langs~ngdi lokasi penelitian atau dari srunbernya yang berupa sejurnlah infomasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan cara observasi dan wawancara.
2. Data sekunder Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari sumber-s~unberdata yang berupa literatur atau data tertulis baik yang berupa yang benipa bukub ~ k literatur, , artikel yang diperoleh melalui internet inengenai ha1 yang sama berkaitan dengan inasalah yang diteliti. Sumber dari data Priiner iill adalah :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Undang-Undang Nomor 10 Tallun 1998 Telltang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia. D. Metode Analisis Data
Hasil penelitian yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatifkuantitatif yalhl sebagai salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Data dari penelitian dik~unpulkandan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban inengenai pokok pennasalahan dari penelitian ini. Penelitian lnerupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan rnaupun teknologi. Penelitian pada ulllumnya bertujuan, mengelnbangkan atau menguji kebenaran ssuatu pengetahuan. Menemukan berarti berusalia memperoleh sesuatu yang mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti meinperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yalg s~tdahada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau inenjadi diragukan kebenaraulya. Dengan adanya kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat
memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga hams didasarkan pada pemikiran dan metodemetode tertentu sebagai suatu syarat peilulisan ilmiall. Dengan demhan, penulisan tersebut tidak inenylnpang dari apa yang menjadi tujuamya. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dkuunpulkan dan diolal~." Pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan yang diharapkan, maka diemakan suatu metode penelitian. Metode penelitian ini dapat mengemukakan teknis, tata keda suatu penelltian. Sebab, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologts, sisteinatis dan konsisten. Metodolog adalah suatu ha1 yang sangat penting bagi penelitian dan dapat dikatakan bahwa metodologi menlpakan unsur mutlak yang hams ada dalam kegiatan penelitian. Untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti perlu menggumakan metode yang tepat, karena ada tidaknya suatu karya ilmiah pertama-tama berganlung pada inetode yang ~Ii~unakail.~~ Metode adalall proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecalkan suatul masalah sedangkan penelitian adalah peineriksaan secara hatihati, tekiln dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai 31
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif " Sualu 77njauan Shgkat", ( Jakarta Rajawali Pers, 1990 ), hlm 1 32 Murseh Mursanef, Pedoman Membuat Skripsi, ( Jakarta : Haji Masagung, 1981 ), hlm. 31
46
proses prinsip- prinsip dan tata cara unhk memecahkan masalah yang dlhadapi dalatn melakukan penelitian.33 Penggunaan metode dalam penelitian yang dirnaksudkan di atas tidak lain adalah agar penelitian dapat diadakan atau dilaksanakan secara lebih baik atau lebih lengkap. Karena suatu penelitian yang bersumber dari sekian banyak data pemecahan permasalahanpermasalal~andiperlukan proses, asas-asas dan prosedur-prosedur unttlk menghasilkan kebenaraii ilmiah. Metode penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengunpulan data ,
serta teknik pengolahan data. Sejalan dengan disiplin ilmu yang dipelajari penulis, Inaka dalam penulisan karya ilmiah ini yang digunakan adalah penelitian hukum, adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah :
"Penelitian h u h n adalah sebagai kegiatan ihniah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertenhl yang bertujuan tmtuk meinpelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa untuk kemudian mengadakan sesuatu pemecahan atas pernasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan."34 Di dalam penelitian ini, dipergunakan beberapa metode yang lazim dipergunakan dalam penelitian hukum. Penggmiaan ~netode tersebut bertujuan unak mencari kebenaran yang objektif terhadap permasalahan yang diteliti. Penulisan karya ilmiah ini ineriggunakan
33
Ibid, hlm. 6
" /bid, hlm. 43
metode yang terdiri dari inetode pendekatan, spesifikasi penelitian, rnetode penpunpulan data dan metode analisis data. Metode Pendekatan Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis norrnatif yaihk, suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasalpasal dalarn Peratma1 Perundang-undangan yang mengahu terhadap pennasalahan di atas. Metode pendekatan digunakan dengan inengingat bahwa pennasalahan yang dikem~ikakanberkisar pada Peraturan Perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitan dengan penerapannya dalarn praktek. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yailg digunakan. Sedangkan bersifat nonnatif inaksudnya, penelitian hukum yang bertujuan tntuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam praktek. Data yang diperolel~ ini inerupakan data primer. "Dalam penelitian huk~unnormatif, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk keinudian
dilanjutkan dengan penelitian terhadap data pnlner di lapangan atau terhadap prakteknya."35
2. Spesifikasi Penelitian Spesifkasi penelitian yang digunakan adalah deskl-iptif analitis. Spesifikasi penelitian h i bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeltuuh dan sistematis, kelnudian dilakukan pemecahan lnasalah yang didukung oleh data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh ganbaran tentang halha1 yang bersifat urnurn yang pada akhirnya dapat meinbedan jawaban atas pernasalahan-pernasalahan yang dial~gkat dalam penelitian ini. 3. Metode Penguinpulan Data
Data-data yang diperlukan bagi penulisan hukuln h i akan didapatkan dengan melakukan lihra~yresearch (studi pustaka) yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-umdangan yang berkaitan, bukubuku, jumal-jurnal, koran dan ~najalah yang berkaitan umtuk digunakan sebagai data sekunder. Ke~rtudian dengan melakukan wawancara terhadap narasumber untuk memperolell illfonnasi dalam praktek penerapan Peraturan Perundang-umdangan dan digunakan sebagai data primer. Teknik pengunpulan data dilaktlkan dengan cara 35
Suryono Soekanto, Penganlar Penelitian Hukurn, (Jakarta : UI Press. 1986), Hlm. 52
inventarisasi bahan penelitian hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yang dilengkapi dengan data tertier yang menunjang bahan primer dan sekwder berupa k m u s dan buku pegangan. Metode Analisis Data Hasil penelitian yang telah terkumpul dianalisa secara halitatif yaitu sebagai salah satu cara penelitian yang inenghasilkan data desknptifanalitis. Data dari penelitian dihunpulkan dan diseleksi secara sistematis,
yundis
dan
logs.
Penelitian
ini
bertujuan
inenggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok pennasalahan dari penelitian h i .
BAB IV HASIL PENELITZAN DAN PEMBAHASAN
A.
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridhaharta Kota Salatiga Secara idiologis, balk
men~pakan salah satu jantung
perekonomian bangsa dan negara yang m e n j ~ n spada ke~nalunuran ekonomi kerakyatan, Salatiga sebagai kota yang cukup heterogen dalam ha1 mata pencaharian, salah satu yang terbesar adalah pertanian. Dengan harapan besar guna ~nemajukanperekonornian masyarakat kota Salatiga, bapak M.C Martono inencetuskan untuk mendirikan sebuah bank yang sejalan dengan harapan kemajuan perekonomian para petani kota Salatiga. Maka dari itu pada tanggal 23 Maret 1969, melalui rekomendasi dari Bank Indonesia Semarang. PT. Bank Kridhaharta ~nendapatpengesahan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum. Dengan para pendiri36: M.c. Markono B.M. Martono P. Sundoyo
Mr. Sukar~o,S.H Sulaiman Abno Sudarjo
36
Sri Hartini, Wawancara bagian Sekertaris dan Umum PT. BPR Kridhaharta kota Salatiga ( I 7 Februari 2014 )
Bank
Perkreditan
Rakyat
Kridhaharta
Kota
Salatiga
memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana, bark secara perorangan maupun secara berkelompok dituangkan dalam bentuk tulisan. Kesepakatan dalam bentuk tulisan tersebut dibuat dalam perjanjian tulisan yang
baku
yaitu
kesepakatan
proses pembuatannya
yang
dibuat dalam bentuk
dilakukan secara sepihak
olehpemberi kredit sedangkan dari plhak lain hanya tinggal menandatangani sebagai bukti persetu~juanatas klausula-klausula yang tertera didalam perjanjian tersebut. Dalan penyaltuan dana kepada masyarakat Bank Perkreditan Rakyat Kndhaharta Kota Salatiga telah menyediakan formulir permohonan kredit kl~ususdengan judul : surat permohonan. Kredit sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diberikan berdasarkan
persetujuan
atau
kesepakatan
pinjm
meminjam
antara bank dengan pihak lain, kemudian dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juga menegaskan bahwa perjanjian k r e l t hams dibuat secara tertulis, yang dimaksudkan dalatn penyediaan uang atau taghanta&an yang dapat disarnakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yatig
mewajibkan phak peminjan untuk inelunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keunhngan.
Dengan
perbankan bermaksud
demikian,
Undang-Undang
tentang
untuk mengharuskan hubumgan kredit bank
dengan nasabah dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. PT. BPR Kridhaharta Kota Salatiga dal a n me1aksanakan
pemberian kredit sebagan besar dilakukan dengan perjanjian yang dibuat dibawah tangan d m telah dipersiapkan suatu formulir uunum dibuat dengan bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara pihak bank dan pihak nasabah
inenandatangani suatu perjanjian yang sebelmnya telah
dipersiapkan oleh bank, lengkap dengan isi atau klausul-klausulnya dalam suatu fonnulir tercetak. Dalam keadaan tertentu saja perjanjian kredit di PT. BPR Kridhaharta Kota Salatiga dibuat dengan Akta Notaris dan bank meminta Notaris inenyesuaikan dengan bent& klausula Mausula dari model perjanjian kredit dari PT. BPR Kridhaharta Kota Salatiga yang bersangkutan. Penulis berpendapat bahwa, perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh bank, pada umurnnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku, yang telah
disiapkan
ole11 bank,
sehingga
bank cendenng
hanya
memperhatikan kepentingan kreditur dan kurang memperhatikan perlindungan bag kepentingan nasabah I debitur. Dalam hubumgan antara bank dan nasabah 1 debitur, bank selalu berada di posisi yang lebih
kuat
dibandlngkan
dengan
caloil
nasabah
I
debitur,
karena pada saat pembuatan perjanjian tersebut calon nasabah 1 debitur dalam posisi sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank. Adapun prosedur permohonan kredit pada tunurnnya adalah calon nasabah datang sendin ke kantor Bank Perkreditan Rakyat Kridhaharta Kota Salatiga dengan mengisi formulir yang telal~ disediakan, yang mana isinya adalah : 1. Identitas pemohon
Nama KTP Alamat kantor dan rumah. 2. Permohonan Kredit pada umlunnya berisi :
Maksud permohonan, jumlah dana yang dibutuhkan dan hGuan penggunaan. Jangka waktul kredit, hal-hal yang dianggap perlu sebagai ,
penunjang dari permohonan kredit tersebut, dilengkapi syaratsyarat yang hams dipenuh bagi peinohon.
3. Gambaran Umum Usaha
Rencana penggunaan Rencana pengembalian 4. Menyediakan jaminan kredit
Jenis kredit Keadaan dari barang yang dijadlkan jaminan Surat-strat yang diinillki ole11 Peinollon
Status Hukum / Pemilikan J~unlah kredit / tarnbahan Suku bunga Provisi Asuransi Pengikatan 5. Kemanpuan rneinbayar
6. Pennodalan
7. Perizinan
8. Relasi dagang 9. Rencana kerja /target usaha
10. Masa dan cara pegembalian 11. Barang jaminan 12. Penandatangan Perjanjian Kredit ole11 nasabah 13. Persyaratan lain yang dianggap perlu
Penulis berpendapat bahwa, perjanjian kredit
ixlj
perlu
mendapatkan perhatian yang khus~lsbaik ole11 BPR Kridhaharta sebagai kreditur inaupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai
fungsi
yang
sangat
penting
dalan
pemberian,
pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal / tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, inisalnya perjanjian. pengikatan
jarninan. Perjanjian kredit befi~ngsi sebagai a1at bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debihu sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jamillan Fidusia pada PT. Bank Pefkreditan Rakyat Kridhaharta Kota Salatiga merupakan suatu usaha penyediaan dana bagi debitor / nasabah untuk ~nelnperolehkredit. Kredit diberikan oleh BPR sebagai kreditor kepada debitor atas dasar kepercayaan. Kepercayaan dari pihak BPR mengandung arti bahwa pihak penerima kredit akan mempergunakan kredit yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang akan disepakati dan inempunyai kemampuan / kesanggupan untuk mengembalikan kredit tersebut pada suatu waktu
tertentu. Nanum demikian, dalam prakteknya seringkali kepercayaan tersebut disalahgmakan oleh debitor. Untuk inenghindari ha1 tersebut, inaka BPR sebagai kreditor sebelum memberikan kredit untuk memerintahkan Taksatir untuk menyelidiki, menganalisa terlebih dahulu calon debitornya apakah calon debitor tersebut dapat dipercaya / layak dan juga dapat diandalkan serta BPR Kridhaharta &an meminta jaminan pada debitor sebagai upaya untuk inengantisipasi resiko yang munglan timbul dalam peinberian kredit t e r ~ e b u t . ~ ~ Praktek perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. BPR Kridhaharta Kota Salatiga, adalah dengan 2 cara yaitu : a Perjanjian kredit dibawah tangan 37
Sri Hartini, Wawancara bagian Sekertaris dan Umum PT. BPR Kridhaharta kota Salatiga (13 September
2013)
Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku yaitu adanya kesepakatan dengan kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah, sebelutn perjanjian tersebut ditangani oleh nasabah 1 debitur telah dipersiapkan isi
atau klausul-klausulnya oleh
bank
dalan
bentuk formulir tercetak
Dalan kontrak baku tersebut biasanya ditnuat syarat-syarat yang meinbatasi kewajiban kreditur. Syarat ini sangat inerugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat mernbantah syarat-syarat tersebut, karena perjanjian hanya memberi dua alternatif, diterilna atau ditolak terhadap debitur yang hendak menanda tanganinya. Sebagaimana disampaikan Mariam dalam bukunya Kompilasi Hukuun Perikatan, Kontrak baku ini disebut perjanjian paksaan ( h a n g kontrak) atau take it or leave it contr~ct.~'
Menunlt Sri Hartini, selaku bagan Sekretaris dan Umuun PT. BPR Kridhaharta Kota salatiga3' sekitar 90% perjanjian kredit di bank ini menggunakan perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan, mengingat jumlah nilai pinjainan berdasar Taksatir harga barang penjaminan yang hanya berkisar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000, dengan demikian dibuatkan Akta dibawah tangan supaya biaya yang hams dipikul oleh nasabah sebagai penerima kredit sangat kecil dan prosedurnya lebih mudall. Mariarn Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikalan, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 2001), hlrn. 285 Sri Hartini, Wawancara bagian Sekertaris dan Umum PT. BPR Kridhaharta kota Salatiga (28 November 2013)
38 39
Martinus Supriyadi, selaku bagian Direktur Utama I1 PT. BPR Kridhaharta Kota Salatiga rnena~nbahkan~~, ada beberapa alasan diberlakukan Akta dibawah tangan untllk pinjaman kredit yang relatif dibawah Rp.10.000.000 adalah : (1). Jangka waktu kredit yang diberikan oleh kreditur adalah jangka pendek, rata-rata : 1
-
12 bulan, inengingat jangka
waktu yang pendek ini, kemtulglunan wanprestasi sangatlah kecil. (2). Debitur apabila wanprestasi, dilakukan peringatan terlebih dallulu kemudian dilahkan penyelesaian dengan pendekatan secara kekeluargaan. Pada utntmlya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik, inisalnya pelaksanaan penjualan objek jaminan dilakukan sendiri oleh debitur. Debihr mencari sendiri pihak ketiga yang bersedia inernbeli obyek jaminan kemudian hasil dari penjualan fidusia untuk ~nelunasi sisa utangnya sedangkan apabila ada kelebihan dari dana tersebut dapat diseralkan kepada debitur. Uinumnya debitur. (3). Dengan banyaknya bank perkreditan yang ada, mengakibatkan
bank memberikan persyaratan kredit seminhal mungktn. Karena pembuatan dengan Akta Notaril kemudian didaftarkan berarti ada tambahan biaya biaya yang haius ditanggulg oleh
40
Martinus Supriyadi, Wawancara bagian DireMur Utama II PT. BPR Kridhaharta kota Salatiga (28 November 2013)
debitur. U m m y a debitur sangat memperhitungkan biaya yang hams ditanggung dalam inengajukan kredit. b. Perjanjian Kredit dengan Akta Otentik (dibuat dihadapan Notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia) Menurut Bagian Sekertaris dan Uinurn BPR Kridhaharta Kota salatiga4', pemberian kredit yang dilakukan secara otentik dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sangatlah sedikit, hanya berkisar 10% saja sedangkan sisanya dibuat dengan Akta dibawah tangan. Hal ini adalah prasyarat dalam ha1 nilai penjaminan benda melebihi Rp. 10.000.000, karena perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. BPR Kridhaharta Kota Salatiga yang melebihi nominal kredit Rp. 10.000.000 menlpakan kredit jangka panjang, dirnana diperkirakan 2-5 tahun kredit yang telah disepakati dalam perjanjian dan ini menlpakan upaya huhun dalan pencegalian terhadap wanprestasi ole11 pihak nasabah I debitur dalarn kredit jangka panjang mengingat lamanya waktu dalarn proses pembayaran hutang debitur, maka lebih memungkinkan untuk terjadinya perkara kredit macet I wanprestasi. Dalam ha1 perjanjian kredit BPR Kridhaharta dibuat dengan Akta Notaris, maka bank akan lnerninta Notaris berpedoman kepada model perjanjian kreht sebagaimana mestinya. Setelah dibuatnya perjanjian hutang kemudian dibuatkan pula Akta Jaminan Fidusia 41
Sri Hartini, Wawancara bagian Sekertaris dan Umum PT. BPR Kridhaharta Kota Salatiga (28 November 2013)
sebagaimana dimaksud d a l m Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42
tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Proses Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh BPR Kridhaharta adalah : Mengajukan pennohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Mai~usiasecara tertulis dalam Bahasa Indonesia inelalui Kantor Pendaftaran Fidusia oleh pihak BPR Kridhaharta, kuasa / walulnya dengan inelampirkan pernyataan Pendaftarm Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris yang berisikan : Identitas para pihak; Data perjanjian pokok yang dijanin Fidusia; Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jarninan Fidusia; Nilai penj aminan; Nilai benda yang menjadi objek Janinan Fidusia. Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia termasuk biaya Notaris ditanggung oleh nasabah agar sesuai dengan nilai pembiayaan yang telah disepakati diawal. Biaya pembuatan akta dibebankan sesuai dengan nilai penjaninan. Pihak BPR Kridhaharta selanjutnya meminta salinan / grosse Akta Jaminan Fidusia yang sama dengan asliilya.
Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia diatur dalarn Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tal~un2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jarninan Fidusia dan Biaya Pernbuatan Akta Jarninan Fidusia :
1 NO 1
NLLAI PENJAMINAN < Rp. 50.000.000
2
> Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000
-
Rp. 200.000
> Rp. 100.000.000 Rp. 250.000.000
4
I
-
> Rp. 250.000.000 Rp, 500.000.000
I
-
1
> Rp. 500.000.000 Rp. 1.000.000.000.
6
-
> Rp. 1.000.000.000 Rp. .500.000.000.
r
1
Rp. 50.000
1
il
BIAYA
I
Rp. 500-000 Rp. 1.000.000 Rp. 2.000.000
>Rp. 2.500.000.000 - Rp. 5.000.000.000. Rp. 3.000.000
8
>Rp.5.000.000.000- Rp. 10.000.000.000. Rp. 5.000.000
I
9
> Rp. 10.000.000.000.
Rp. 7.500.000
Tabel I: Biaya Pembuatan Akta
Dalan ha1 ini, Pihak BPR Kridhaharta sebelum melakukan proses Pendaftaran Jaminan Fidusia, lnembuat Akta Notariil terleblh dallulu inelalui IVotaris. Termasuk dalam peinbayaran biaya pendafiaran dan biaya-biaya lain yang harus dibayar unh~kmemenuhi proses pendaftarm
I
Jaminan Fidusia. Ketentuan mengenai biaya pendaftarm Jaminan Fidusia diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
38 Tallun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukurn dan Hak Asasi Manusia :
1
No
1
I
Jenis Penerimaan Negara Bukan
Untuk nilai penjaminan sampai Per akta
Rp 25.000,OO
dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) I
2
Untuk nilai penjaminan di atas Per akta Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupial~)
sampai
Rp100.000.000,-
/
dengan
(seratus
juta
Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,-
1 rupiah)
(seratus
sampai
1 Rp250.000.000,- (dua pultdl juta rupiah)
juta dengan
ratus lima
Rp 50.000,OO
Untuk nilai penjaninan di atas Per akta Rp250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta
Untuk nilai penjaminan di atas Per akta (satu
Rp1.000.000.000,-
rupiah)
lnilyar
sampai
dengan
Rp100.000.000.000,-
(seratus
milyar nlpiah) Untuk nilai penjaminan di atas Per akta (satu
Rp1 .OOO.OOO.OOO,-
rupiah)
sampai
milyar dengan
Rp100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) Untuk nilai penjaminan di atas Per akta Rp100.000.000.000,-
(seratus
milyar rupiah)
dengan
sampai
Rp500.000.000.000,- (lirna ratus
milyar nlpiah). Untuk nilai penjaminan di atas Per akta
Rp500.000.000.000,- (lima ratus inilyar rupiah)
sampai
dengan
Rpl .OOO.OOO.OOO.OOO,- (satu trilym rupiah) Untuk nilai penjaminan di atas Per akta
9
Rp1.000.000.000.000,-(satu trilyun)
Tabel 2 : Biaya Pendaftarm Jaminan Fidusia
Selain Akta Jaminan Fidusia, dalam proses kredit atau peinbiayaan dengan Jaminan Fidusia, Pihak BPR Kridhaharta biasanya menghan~skan adanya berkas kesepakatan lain yang hams dipenuh, yalcni perjanjian dan penyerahan hak milik atas barang-barang (f?duciare eigendorns overdracht),penyerahan dan pernyataan barang jaminan dan surat kuasa
yang
ditandatangani kedua
belah
pihak.
Didalamnya memuat
kesepakatan atas penyerahan hak milik nasabah secara Fidusia kepada Pihak BPR Kridhaharta atas barang-barang yang diuraikan dalam lampiran perjanjian tersebut dan suuat kuasa jual yang mana bertujuan sebagai langkah antisipasi terhadap kemumgkinan yang tidak diinginkan selama perjanjian berlangsumg.
Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana tercantt~m dalam Perahuan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (4), dilengkapi d e i ~ ~ :a n ~ ~ 1. Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai formulir yang bentuk
dan isinya ditetapkan dengan lieputusan Menteri dan memuat : Identitas pihak dan penerirna Fidusia, meliputi :
- Nama - Agama - Teinpat tinggal 1 tempat kedudukan - Tempat tanggal lahir - Jenis kelanin
- Status perkawinan - Pekerjaan
Tanggal dan nolnor Akta Jaininan Fidusia, nama dan telnpat kedudukan Notaris yang rne~nbuatAkta Jarninan Fidusia; Data Perjanjian Pokok, yaihu inacam perjanjian dan utang yang dijamin dengan Fidusia; Uraian mengenai benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia, ineliputi : - Identitas benda tersebut - Penjelasan surat b~&i kepemilikannya, khusus untik bends
inventory ineinuat : jenis, merek dan kualitas benda;
42
Pubvahid Patrik dan Kashadi, Op.Cit, Hlm. 193
Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; Nilai penjaminan. 2. Salinan AktaNotaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
3. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan
pendaftaran Jaminan Fidusia;
4. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. Kemudian petugas pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan pendaftarm Jaminan Fidusia akan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan tersebut. Apabila tidak lengkap, maka akan dikembalikan berkas permohonannya. Apabila sudah lengkap, petugas pendaftarm Jaminan Fidusia mencatat Jaminan Fidusia ke dalam buku daftar Fidusia pada tanggal yang sarna dengan tanggal penerimaan permohonan tersebut. Tanggal tersebut merupakan tanggal lahirnya Fidusia, kemudian akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diserahkan kepada p m ~ h o n . ~ ~ Sertifikat Jaminan Fidusia berisi nomor sertifikat, identitas pemberi dan penerima Fidusia, nilai jaminan, perjanjian pokok yang dijaminkan, jenis objek, bukti hak kepemilikan objek jaminan, nilai objek, serta tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia. Sertifikat tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Divisi Pelayanan Hukurn dan HAM tempat Debitur berdomisili atas narna Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
43
Ibid. Hlm. 193
Sertifikat inilah yang menjadi bukti lahirnya Jaminan Fidusia dan merupakan kekuatan bagi pihak BPR Kridhaharta / Kreditur dalam ha1 terjadinya eksekusi objek jarninan, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Berikut adalah bagan alur permohonan Jaminan Fidusia :
Bagan 1 . Alur Pelayanan Permohonan Jaminan Fidusia
Penjaminan benda dengan Fidusia dituangkan dalam sebuah perjanjian. Perjanjian Jaminan Fidusia ini merupakan perjanjian tambahan / keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya yang dalam ha1 ini adalah perj anjian kredit, sehingga perj anjian kredit sebagai perjanjian pokok hams dibuat terlebih dahulu baru kemudian
perjanjian Jaminan Fidusianya. Perjanjian Jaminan Fidusia ini penting bagi BPR Kridhaharta, karena untuk memberikan hak clan kekuasaan kepada BPR untuk mendapatkan pelunasan piutang dari hasil eksekusi barang-barang jaminan tersebut bilamana debitor tidak dapat inelunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, sehingga dalam peningkatan jaminan tersebut hams mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalarn pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia pada PT. BPR Kridhaharta Kota Salatiga, meliputi tahapan sebagai berihtd4 1. Tahap permohonan kredit Pada tahap awal permohonan kredit ini dipergunakan oleh BPR Kridhaharta untuk mengetahui data-data dari calon nasabah. Pengajuan permohonan kredit oleh nasabah dilalcukan secara tertulis, yaitu mengisi surat permohonan kredit / blangko yang sebelumnya telah disediakan oleh pihak BPR Kidhaharta. Pengisian surat permohonan kredit tersebut hams dilalcukan oleh calon nasabah sendiri. Apabila ada yang kurang jelas dalarn hal pengisian permohonan
kredit
tersebut,
pihak ...'
bank
akan
meinbantu
menjelaskan kepada calon nasabah. Dalam pengisian perrnohonan kredit tersebut calon nasabah hams mengisi beberapa keterangan mengenai :
44
Ibid, Salatiga (1 7 Februari 2014)
a.
Identitas calon nasabah serta dllengkapi dengan fotokopi KTP suami-istri (apabila sudah menikah), fotokopi buku nikah, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi semua rekening (listrik, PAM).
b. Bidang usaha yang dllakukan calon nasabah yang memuat tentang penghasilan perbulan yang diperoleh oleh calon nasabah. c.
Kredit yang dimohon oleh calon nasabah yang memuat tentang jumlah permohonan, jangka waktu, keperluan / penggunaan, sektor ekonomi / penggunaan, jenis pinjaman, pinjaman ke berapa.
d. Barang agunan yang akan menjadl jaminan oleh calon nasabah. Jaminan
tersebut
berupa
kendaraan
bermotor.
Apabila
jaminannya berupa kendaraan bennotor calon nasabah wajib menyerahkan fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), gesekan nomer rangka + mesin, materai 6000. Setelah calon nasabah mengisi surat permohonan tersebut, calon nasabah menyerahkan kembali surat permohonan kredit kepada pihak bank. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa, sebagian besar permohonan kredit yang ada pada PT. BPR Kridhaharta
Kota Salatiga menggunakan Jaininan Fidusia kendaraan bermotor. 2. Tahap Pemeriksaan Pada tahap ini yang diperlukan oleh pihak bank adalah memeriksa dan menilai kebenaran data-data yang dlberikan oleh calon nasabah. Pemerikasaan ini dilakukan dengan cara pemeriksaan barang langsung, yaitu dengan melakukan pengecekan jaminan terhadap benda yang dijadikan jaminan kredit.
Dalam ha1 ini pemeriksaan dilakukan secara langsung ke tempat usaha calon nasabah tersebut. Hal-ha1 yang ingin diketahui oleh pihak bank mengenai4' : a. Kebenaran atas barang jaminannya. b. Kebenaran keterangan tentang bidang usaha calon nasabah. c. Kebenaran alokasi barang jaminan dan domisili calon nasabah. d. Kelancaran usaha yang dapat diketahui dengan melihat perkembangan usahanya. Sedangkan untuk pengecekan terhadap benda yang dijadikan jaminan kreht, apabila yang dijadikan jaminan adalah kendaraan bemotor, dilakukan pengecekan terhadap kondisi nilai barang jaminan tersebut. Pengecekan ini meliputi : Merk 1 tipe 1 tahun Nomer Rangka -
45
Martinus Supriyadi, Wawancara bagian Direktur Utama II PT. BPR Kridhaharta Kota Salatiga (17 Februari 20 14)
Nomer Polisi Atas nama
3. Tahap Penilaian Setelah diadakan pemeriksaan oleh bank terhadap calon nasabah dengan berdasarkan data-data yang diberikan oleh calon nasabah, kemudian data tersebut akan danalisa dengan seksama oleh petugas bank. Berdasarkan data-data tersebut maka akan didapat hasil analisa sebagai berikut : Kredit yang dimohonkan calon nasabah dalam jangkauan 1 diluar jangkauan calon nasabah. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan ratarata perbulan calon nasabah. Calon nasabah mampu 1 tidak mampu dalam ha1 mengangsur kreditnya, sehingga kredit diharapkan lancar. Hal ini dapat dilihat dari gambaran kehidupan sehari-hari calon nasabah. Kondisi ekonomi calon nasabah tersebut baik 1 tidak baik yang dapat dilihat dari46: 1) Status tempat tinggal 2) Luas bangunan 3) Pola hidup
4) Jenis Usahanya Karakter kepribadian dari calon nasabah tersebut baik 1 tidak baik. Hal ini dapat dilihat dari :
40
Ibid, Salatiga (17 Februari 2014)
Sikap Gaya bicara Kepribadian umurn Menyikapi hidup Menilai benda jarninan tersebut inemunglunkan 1 tidak untuk dijadikan sebagai barang jaminan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan dari pihak bank. Rekomendasi berdasarkan analisa data-data dari calon nasabah, petugas bank merekomendasikan permohonan kredit calon nasabah untuk dipertimbangkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut
- Jenis kredit
- Plafon - Administrasi - Provisi -Bunga -Materai -Tabungan -Jangka waktu -Asuransi -Pengikatan kredit / Realisasi Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Direktur dan Direktur Utaina bilamana hak kewenangannya yang telah ditentukan untuk dijadikan dasar pertimbangan oleh Direktur dan Direktur
Utarna untuk mengambil keputusan, apakah permohonan kredit tersebut dapat 1tidak dipertimbangkan. Permohonan kredit yang dipertimbangkan adalah pihak bank inenyetujui permohonan kredit tersebut tetapi tidak sepenuhnya. Misalnya calon nasabah mengajukan kredit sebesar Rp 10.000.000 Tetapi, pihak bank hanya menyetujui separuh dari yang dimohonkan oleh calon nasabah. Hal ini dikarenakan, terdapat data mengenai hasil analisa yang kwang memenuhi syarat nilai harga jarninan. Apabila permohonan telah disetujui oleh komite, maka bank menerbitkan swat persetujuan permohonan nasabah dan kemudian diikuti dengan perjanjian kreit dan dibuatkan Akta Dibawah Tangan atau Akta Otentik (Tergantung dari nilai penjaminan benda), isi perjanjian kredit telah distadarisir (perjanjian kredit standard), sehingga tidak ada kesempatan dan peluang yang diberikan kepada pemohon kredit untuk melakukan peninjauan 1 perubahan terhadap isi perjanjian perjanjian kredit47. Pada dasarnya pokok-pokok penting yang tertera dalam swat persetujuan kredit dituangkan kembali dalam perjanjian kredit. Mengenai ha1 ini standarisasi perjanjian kredit dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan
kepada
nasabah.
Apa
yang telah
dicanturnkan dalarn perjanjian kredit telah mewakili kepentingan bank dan nasabah secara seimbang baik hak dan kewajiban dan tidak
47
Ibid, Salatiga (17 Februari 2014)
ada yang dirugikan. Bilamana debitor tidak setuju dengan isi dari perjanjian kredit, maka debitor berhak untuk tidak menandatangani perjanjian kredit tersebut. Dari pengamatan mengenai isi surat perjanjian kredit pada BPR Kridhaharta, perjanjian kredit tersebut telah memenuhi keempat syarat sahnya suatu perjanjian seperti ketentuan yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut Pasal 1320 KLWerdata, syarat sahnya perjanjian terdiri dari : Syarat-syarat sahnya perjanjian adalah : a.
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (consensus); dalam
ha1 ini
yang
dimaksud
sepakat adalah,
kesepakatan antara pihak nasabah selaku debitur I pemberi Fidusia dengan pihak BPR Kridhaharta selaku kreditor 1 penerima Fidusia yang diwakilkan oleh bagian perkreditan dan usaha rakyat mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Dengan demikian, persetujuan disini sifatnya sudah mantap dan tidak lagi dalam perundingan. Sepakat itu sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Dalam pengertian persemjuan kehendak itu juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan ( Pasal 1321, 1322 dan 1328 KUHPerdata).
b. Cakap untuk membuat perjanjian (capacity); Dalam hal ini, cakap untuk membuat perjanjian disini adalah kecakapan hukum antara pihak nasabah dan BPR Kridhaharta yang diwakilkan oleh bagian perkreditan dan usaha rakyat untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga perjanjiannya pun sah ketika dibuatkan akta secara tertulis. c. Ada suatu ha1 tertentu (a certain subject matter); Adanya objek perjanjian. Objek dari perj anjian adalah prestasi (pokok pejanjian). (Pasal 1234 KUHPerdata). Dalam ha1 ini, BPR Kridhaharta yang diwakilkan oleh bagan usaha dan logistik hams dapat melegkapi kebutuhan nasabah sebagaimana tertera dalam Akta Perjanjian Fidusianya, begitu juga sebaliknya pihak nasabah juga hams benar-benar mentaati isi perjanjian sebagai upaya preventif terjadinya wanprestasi. d. Ada suatu sebab yang halal (legul cuuse) Suatu sebab terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan ketertiban urnum. Penulis berpendapat, dalam perjanjian dengan sistem kredit Fidusia yang dilakukan oleh pihak BPR Kridhaharta yang diwakilkan oleh bagian perkreditan dan
usaha
rakyat
maupun
nasabahnya,
dapat
disimpulkan sebagai perikatan yang memenuhi mnusan
(legal cause)
mengingat pihak BPR Kndhaharta
melakukan perjanjain secara tertulis. Mengenai adanya dualisme dalarn pernberian Akta per] anjian kredit dengan Jarninan Fidusia di PT. BPR Kndhaharta Kota Salatiga baik secara dibawah tangan maupun secara otentik, Penulis berpendapat bahwa, sebenarnya Akta dibawah tangan bukanlah Akta Otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh I didepan pejabat yang ditunjuk oleh UndangUndang dan memiliki kekuatan pembuktian sempwna. Untuk akta yang dilakukan dibawah tangan biasanya hams diotentikkan ulang oleh para pihak, jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. Namun dalam ha1 ini, patut sekiranya kita menengok kembali penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang hanya mensyaratkan bahwa perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis, ha1 ini merupakan bukti bahwa Undang-Undang Perbankan sendiri tidak mengatur apakah perjanjian kredit hams dibuat dengan Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris / cukup dengan Akta dibawah tangan. Jadi, baik nasabah maupun bank dapat dikatakan bebas dalam menuangkan bentuk perjanjiannya dengan Akta Otentik I dengan Akta dibawah tangan.
Adapun kekuatan peinbuktian Akta dibawah tangan, jika akta itu diakui oleh pihak terhadap siapa akta itu dipergunakan, maka kekuatan pembuktian materil hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan oleh ahli warisnya dan orang-orang hak daripadanya, dengan kata
yang
mendapat
lain Akta dibawah tangan tersebut
berlaku sebatas persetujuan kedua belah pihak. "Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa d~ mana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan peristiwa ini, tirnbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Pejanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janj i-j anji atau kesanggupan yang ducapkan atau dituangkan secara tertulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perj anjian menerbitkan suatu perikatan >> . 48 Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang
bagi
mereka
yang
membuatnya.Dengan
menekankan pada perkataan "semua", maka menurut Subekti pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yangberupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang. Oleh karena itu, Akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, ~nerupakan bukti yang sempurna seperti suatu Akta Otentik. Berhubungan dengan itu, maka
48
R.Subekti, Hukum Perjanjian, ( Jakarta : Intermasa, Jakarta 1990), Hlm. 1
tiap kali orang mempergunakan suatu Akta dibawah tangan sebagai alat maka pihak lawan lebih dahulu harus dengan tegas mengakui
bukti,
atau menyangkal tanda tangannya. Jika tanda tangan itu disangkal maka haluin lebih dahulu harus memerintahkan penyelidikan tentang kebenaran dari tulisan itu, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. "Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya, tetapi bagi para ahli waris atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangannya orang yang mereka wakili." Dengan demikian, sebagaimana tercantum dalarn Pasal 1877 KUHPerdata menyatakan jika seorang memungluritulisan atau tanda tangannya ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim hams memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan tersebut atau tanda tangan tersebut Qperiksa Q muka Pengadilan. Adapun kelemahan yang terjadi dengan Akta dibawah tangan adalah :
1) Apabila suatu saat terjadi wanprestasi oleh debitur, yang pada a h r n y a d~ambil tindakan hukum melalui proses pengadilan, maka bila debitur menyangkal tanda tangannya, maka berakibat lemahnya kekuatan h u b perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut.
2) Arsip / file surat Asli pada dasarnya juga merupakan suatu kelemahan dari perjanjian yang dibuat dibawah tangan, bila arsip / file asli hilang, maka bank tidak mempunyai alat bukti sehingga posisi bank akan lemah bila terjadi perselisihan.
3)
Isi blangko pinjaman dalam hal perjanjian kredit di bawah tangan, ada kemungkinan terjadinya seorang debitur mengingkari isi perjanjian
adalah
sangat
besar. Hal
dalam pembuatan akta tersebut,
forrnulir /
ini
disebabkan
blangkonya
telah
disiapkan, sehingga debitur dapat saja mengelak. Untuk mengatasi ha1 tersebut diatas, maka pihak PT. BPR Kndhaharta menyertakan surat-swat yang harus dilengkapi dalam pengajuan permohonan kredlt d~ bawah tangan (antara 1juta s/d 10juta) antara lain : a.
Akta pengikatan Fidusia Eigendom Overdracht (FEO)
b.
Swat-swat bukti pernilikan asli dari barang obyek FEO dalam ha1 barang barang memerlukan tanda bukti pemilikan : terhadap kendaraan sepeda motor / mobil yaitu : BPKB, faktur kwitansi, yang ditandatangani oleh pemilik yang namanya tercantum dalam BPKB tersebut.
c. Surat kuasa menjual barang barang obyek Fidusia Eigendom overdrucht yang dibuat secara dibawah tangan.
d. Formulir bank yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah / debitur.
Mengenai apabila perjanjian kre&t dengan Jaminan Fidusia yang dilakukan secara otentik, memiliki kelebihan yang lebih memudahkan pihak BPR Kridhaharta dalam proses eksekusi objek Jarninan Fidusianya. Karena, selain dilindungi oleh Undang-Undang Perbankan, sistematika Akta Otentik dan pendafiaran akta perjanjiannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia juga sesuai dengan klausula hukum yang ada pada UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
B.
Penyelesaian kredit macet dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridhaharta Kota Salatiga Pelaksanaan kredt dan pemenuhan prestasi serta kewajiban pembayaran oleh debitor tidak selalu berjalan dengan lancar sebagaimana seharusnya menjadi harapan kedua belah pihak antara BPR Kridhaharta dan pihak nasabah, dalam prakteknya ada 3 kategori dalam proses pembayaran piutang bank yang dilakukan oleh nasabah 1 debitur. Kategori proses pembayaran menurut Martinus Supriyadi, selaku bagian Direktur Utama 11PT. BPR Kridhaharta ada 3 (tiga), yaitu :
1. Lancar
: Tepat waktu tiap tanggal bayar dan dapat melunasi.
2. Setengah Lancar : Sewaktu-waktu ada keterlarnbatan. 3. Macet
: Telah 3 (tiga) bulan lebih telat bayar.
Sebagian besar masalah yang timbul dalam pelaksanaan kredit berasal dari kesalahan debitor yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya, sehingga terjadi kredit macet baik dikarenakan kesengajaan debitor maupun prospek usaha yang terus menurun, kondisi keuangan dan
ekonomi yang tidak menentu, sehingga mempengaruhi kemampuan untuk membayar dari debitor seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kriteria kategori pembayaran pada BPR Kridhaharta Kota Salatiga. Debitur apabila tidak m e m e n h apa yang telah diperjanjikan dalam pengambilan kreQt pada PT. BPR Kridhaharta, maka dikatakan bahwa ia melakukan wanprestasi atau lalai atau cidera janji. .Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor. 23/12/BPPP, tanggal 28 Februari 1991 Tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva yang Diklasifikasikan. Penyelesaian Sengketa sebagai upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah : 1.
Penjadwalan
kembali
(rescheduling),
melakukan perubahan syarat-syarat berkenaan dengan jadwal
yaitu
perjanjian
pembayaran kembali
waktu kredit termasuk masa tenggang
upaya
berupa
kreQt
yang
atau jangka
atau grace periode baik
termasuk perubahan besarnya jurnlah angsuran maupun tidak. 2.
Persyaratan keinbali (recoditioning), atas sebagan atau seluruh syaratsyarat perjanjian kredit yang tidak
terbatas hanya kepada
perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kreQt atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagan dari kredit menjadi equity perusahaan.
3. Penataan
kembali
(restructuring),
yaitu
berupa
upaya
melakukan perubahan syarat syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari
kredit
menjadi
equity
perusahaan
yang
dilakukan
dengan atau tanpa rescheduling dan atau tanpa reconltioning. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, mengenai penyelesaian masalah kredit macet pada BPR Kridhaharta, pihak BPR Kridhaharta melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dengan cara pengawasan terhadap kelancaran suatu k r e l t yang diberikan, mengadakan pembinaan terhadap usaha debitur agar kredit berjalan lancar dan pengikatan jaminan kredit dengan jaminan. Jika tindakan represif yang pertama adalah dengan cara perdamaian, yaitu penundaan w a h dan keringanan suku bunga dan angsuran. Kedua, penjualan barang jarninan yang dilakukan dengan cara damai / penjualan barang jaminan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut hukum. Kendala yang paling urnurn dihadapi oleh pihak BPR Kridhaharta adalah sulit mengajak nasabah / debitur untuk dapat bekerjasama dengan baik. Menurut Purwahid Patrik menyatakan, bentuk wanprestasi ada~ah'~ Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Debitur terlambat dalarn memenuhi prestasi . Debitur berprestasi tidak sebagaimana semestinya.
Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Penkatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang), (Bandung : Mandar Maju, 1994), Hlm. 66
49
Penulis berpendapat bahwa, dalam kasus kredit bermasalah di BPR Kridhaharta termasuk wujud wanprestasi pada poin ke-2 maupun ke-3 diatas hingga pada peruntutan selanjutnya sebagaimana dalam isi perjanjian, setiap keterlambatan dari pemenuhan prestasi dalam pejanjian kredit di BPR Kridhaharta pasti akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1 denda, permasalahan selanjutnya adalah ketika debitor berhenti 1 mogok membayar bunga dan pokok kreditor yang telah jatuh tempo, sehingga sama sekali tidak ada aktifitas pembayaran dari debitor. Maka, pihak bank akan menderita kerugian dalam jumlah yang besar. D i s i ~debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit, biasanya dikenal dengan istilah kredlt bermasalah 1 kredit macet. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditarnbah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan, / penyelesaian kredit telah diserahkan kepada Pengadilan I telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kreht. Dengan demiluan, kredit macet merupakan kredit bermasalah, akan tetapi kredit bermasalah belurn selwuhnya merupakan kredit macet. Berdasarkan hasil penelitian, PT. BPR Kridhaharta Kota Salatiga melakukan beberapa langkah dalam menyelesaian kredit macet dengan Jaminan Fidusia demi pengamanan bank dalam proses kredit, yaitu BPR
Kridaharta
menerapkan konsep kehati-hatian, analisa kredit
dan
melakukan uji inentalitas bagi peminjam, yang diharapkan mencegah terjadinya kredlt macet. Langkah yang diteinpuh oleh BPR Kridhaharta dalam upaya menangani tunggakan kredit sebagai penyebab terjadinya kredit bermasalah dengan cara melakukan pendekatan secara khusus terhadap nasabah. Pendekatan ini
bertujuan untuk mencari akar
penyelesaian dari nasabah yang menyebabkan nasabah tidak membayar angsuran kreditnya. Pihak BPR Kridhaharta Kota Salatiga akan menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu. Pihak bank selalu mengajak nasabahnya yang bennasalah dalam penyelesaian masalahnya dengan cara musyawarah terlebih dahulu antara pihak bank dengan pihak nasabah. Dalam menghadapi nasabah yang bennasalah, pihak BPR Kridhaharta akan melakukanSO: 1. Pemberitahuan keterlambatan pembayaran Pemberitahuan ini dilakukan sebelum jatuh tempo waktu nasabah membayar angsuran (mendekati akhir bulan) dengan cara pihak bank melalui bagian marketing melakukan penagihan melalui telepon, mendatang ke alamat nasabah dengan membawa surat tagihan. Upaya penagihan melalui telepon dan mendatangi alamat nasabah ini pihak bank melakukan musyawarah dengan pihak nasabah yang
bennasalah
mengenai
pembayaran
angsuran.
Apabila
musyawarah tersebut sudah ada kesepakatan untuk membayar
50
/bid, Salatiga (17 Februari 2014)
angsuran dan kesepakatan tersebut ditepati oleh pihak nasabah, maka lcredt tetap berada pada kolektibilitas lancar. 2. Memberikan surat peringatan Hal ini dilakukan oleh BPR Kridhaharta apabila kesepakatan yang telah dibuat antara pihak bank dengan pihak nasabah yang bermasalah pada waktu pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran tersebut dilanggar oleh pihak nasabah dan sudah melewati bulan yang ditentukan (koletibilitas menjadi kurang lancar). maka, pihak bank akan memberikan swat tagihan 1 surat peringatan pertama (SP). Pada
tahapan
ini
BPR
Kridhaharta
masih
membuka
penyelesaian berdasarkan prinsip musyawarah dan kekeluargaan, namun bank akan memberikan catatan pada register kredt nasabah berupa penurunan status lcredtur menjadi lcreditur kurang lancar. Apabila upaya penyelesaian yang dilakukan oleh BPR Kridhaharta dengan cara musyawarah kekeluargaan pihak nasabah menunjukan itikad baik dan kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya membayar kredit kemudian terjadi kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah, maka pihak bank akan mendapat kembali angsuran yang terlambat dibayarkan oleh nasabah beserta bunga tunggakan alubat keterlambatan pembayaran angsuran. Nainun, apabila dalam musyawarah tersebut pihak nasabah tidak inenunjukan itikad baik dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan
kewajiban
membayar
kredit,
maka
BPR
Kridhaharta
akan
mengirimkan surat peringatan kedua (SP-2) kepada pihak nasabah. Pemberian (SP-2) ini termasuk dalam katagori teguran keras. Pada tahap ini BPR Kridhaharta mulai melakukan tindakan yang bersifat preventif terhadap nasabah, terutarna berkenaan dengan obyek jalninan kredit. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan resiko kemungkinan adanya itikad buruk dari nasabah yang bermasalah atas pengalihan benda Jaminan Fidusia tersebut. Dengan diberikannya (SP2) dan pihak bank telah melakukan pendekatan kekeluargaan tidak direspon oleh nasabah yang bermasalah, maka pihak bank akan melakukan sita terhadap benda Jaminan Fidusia. 3. Eksekusi (Penjualan dibawah tangan)
Telah Qberikannya (SP-2) dan tidak adanya itikad baik dari nasabah, maka pihak BPR Kridhaharta akan melakukan tindakantindakan berupa : a. Memasuki ruangan tempat tinggal / tempat lain dimana agunan itu berada. b. Mengambil agunan diatas dari tangan nasabah / pihak lain siapapun
adanya, membawanya ketempat yang dipandang baik oleh pihak bank.
c. Memberikan persetujuannya untuk inengadakan pemblokiran atas STNK dan BPKB, serta mengurus dan menyelesaikan balik nama
atas agunan tersebut guna kepentingan pihak bank atas biaya nasabahnya. d. Menjual agunan tersebut diatas kepada pihak ketiga siapapun adanya, menurut cara dan harga yang dianggap patut oleh pihak nasabah, membayar ongkos pengambilan dan penjualan dari hasil penjualan tersebut serta menggunakan sebagian / seluruh hasil penjualan bersih tersebut untuk pembayaran hutang plhak nasabah kepada pihak bank. Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, apabila nasabah wanprestasi, inaka pihak BPR Kridhaharta mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Menjual atas kekuasaan sendiri, artinya mempunyai parate eksekusi, yaitu eksekusi yang selalu siap di tangan. Karena, pelaksanaan eksekusi melalui parate eksekusi adalah di luar campur tangan pengadilan dan tanpa hams mengikuti prosedur hukum acara, maka kreditur melalui parate eksekusi, dapat melaksanakan penjualan objek Jaminan Fidusia seperti menjual harta miliknya sendri . Dalam eksekusi Jaminan Fidusia, BPR Kridhaharta tidak memberikan kesempatan kepada nasabah / debitor dengan berbagai alasan. BPR Kridhaharta senantiasa melakukan tindakan eksekusi sendiri / dengan bantuan pihak benvenang sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 201 1 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, diinana pennohonan pengiunanan eksekusi tersebut diajukan secara tertulis oleh penerima Jarninan Fidusia /
