Kode Pemesanan RS20273 Dimutakhirkan pada 8 September 2003
Laporan CRS untuk Kongres Diterima melalui Jaringan Internet CRS
Majelis Pemilihan: Bagaimana Cara Kerjanya dalam Pemilihan Presiden Masa Kini Thomas H. Neale Divisi Keuangan dan Pemerintahan
Ringkasan Saat rakyat Amerika memilih Presiden dan Wakil Presiden, mereka sebenarnya memilih anggota majelis pemilihan presiden, secara kolektif dikenal sebagai majelis pemilihan. Para anggota majelis inilah, dipilih oleh masyarakat, yang memilih pemimpin lembaga eksekutif. Konstitusi mengatur jumlah anggota majelis pemilihan dari tiap negara bagian sesuai dengan jumlah total delegasi yang negara bagian tersebut miliki di Senat dan Dewan Perwakilan; saat ini, jumlah anggota majelis pemilihan per negara bagian berkisar antara tiga hingga 55, dan jumlah totalnya adalah 538. Siapapun dapat menjadi anggota majelis pemilihan, kecuali anggota Kongres dan para individu yang memegang jabatan “Kepercayaan atau Profit” (“trust or profit”) sebagaimana dijabarkan oleh Konstitusi. Pada pemilihan presiden tiap tahun, sebuah kelompok (tiket atau slot) kandidat untuk anggota majelis pemilihan dinominasikan oleh partai politik dan kelompok-kelompok lain dalam tiap negara bagian, biasanya pada konvensi partai tingkat negara bagian, atau oleh komite partai cabang negara bagian. Para kandidat anggota majelislah, bukan calon presiden dan wakil presiden, yang dipilih oleh rakyat pada pemilihan yang diselenggarakan pada hari Selasa setelah Senin pertama di bulan November (2 November 2004). Di kebanyakan negara bagian, seorang pemilih dapat memberikan satu suara untuk daftar anggota majelis yang mendukung calon presiden dan calon wakin presiden dari sebuah partai. Daftar kandidat anggota yang memenangkan suara populer terbanyaklah yang terpilih; sistem ini dikenal sebagai sistem semua-untuk-pemenang, atau sistem tiket umum. Maine dan Nebraska menggunakan sistem distrik, di mana dua anggota majelis pemilihan dipilih dalam basis per negara bagian secara luas, dan satu dipilih dalam tiap distrik kongresional. Anggota majelis berkumpul di negara bagian masing-masing pada hari Senin setelah Rabu kedua bulan Desember (13 Desember 2004). Para anggota majelis disumpah dan diharapkan, namun tidak diwajibkan, untuk memilih kandidat yang mereka wakilkan. Terdapat surat suara terpisah yang diisi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan setelah terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, majelis pemilihan tidak lagi ada selama empat tahun ke depan. Suara yang diberikan oleh anggota majelis dihitung dan diumumkan dalam sebuah sesi gabungan di Kongres, yang diselenggarakan pada tanggal 6 Januari pada tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Presiden. Syarat kemenangan adalah mendapatkan mayoritas suara pemilihan (saat ini sejumlah 270 dari total 538 anggota majelis). Laporan ini akan dimutakhirkan seiring jalannya rangkaian kegiatan pemilu. Pelayanan Penelitian Kongres v Perpustakaan Kongres
CRS-2
Asal Mula Konstitusional Konvensi Konstitusional pada tahun 1787 mempertimbangkan beberapa metode memilih Presiden, termasuk dengan cara dipilih oleh Kongres, oleh gubernur tiap negara bagian, oleh anggota legislatif negara bagian, oleh sebuah kelompok khusus Anggota Kongres yang ditentukan melalui undian acak, dan oleh pemilihan populer secara langsung. Pada bagian akhir konvensi, persoalan ini dirujuk kepada Komite Sebelas yang menangani Materi Tertunda. Komite ini merancang bentuk orisinil sistem majelis pemilihan. 1 Rancangan ini, yang secara luas disetujui oleh para delegasi negara bagian, dimasukkan ke dalam dokumen final dengan sedikit perubahan kecil saja. Tujuan rancangan ini adalah rekonsiliasi kepentingan berbeda antara federal dan negara bagian, memberikan dalam batas tertentu ruang partisipasi pemilih umum dalam pemilihan presiden, sedikit mendorong naik posisi dan pengaruh negara bagian dengan populasi penduduk yang relatif kecil, menjaga agar presidensi tetap independen dari Kongres dalam pemilihan dan pemilihan ulang, dan secara umum menginsulasi proses pemilihan dari manipulasi politik. Konstitusi memberikan alokasi jumlah anggota majelis pemilihan untuk masingmasing negara bagian sesuai dengan jumlah total perwakilan yang dimiliki negara bagian tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Anggota majelis dipilih oleh negara bagian “melalui cara sebagaimana dapat ditentukan oleh lembaga legislatif negara bagian tersebut…” (Pasal II, ayat 1). Kualifikasi untuk jabatan tersebut terbuka luas: yang dilarang berfungsi sebagai anggota majelis hanyalah Senator, Anggota Dewan Perwakilan, dan para individu “yang memegang jabatan Kepercayaan atau Profit (“trust or profit”) di bawah negara Amerika Serikat.” 2 Untuk menekan intrik dan manipulasi pendukung partai, para anggota majelis harus berkumpul di negara bagian masing-masing dan mengisi surat suara mereka sebagai unit-unit negara bagian, alih-alih bertemu di sebuah lokasi sentral. Setidaknya salah satu kandidat yang dipilih oleh anggota majelis harus bertempat tinggal di negara bagian yang lain. Majoritas suara majelis pemilihan (suara elektoral) dibutuhkan untuk dapat memilih seorang presiden – sebuah syarat yang bertujuan untuk menjamin bahwa pemenang pemilihan diterima secara luas, dan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah metode default yang langsung dirujuk jika majelis pemilihan menemui jalan buntu. Pada akhirnya, Kongres diberi kekuasaan untuk menentukan tanggal nasional bagi anggota majelis untuk berkumpul dan memilih. Seluruh elemen struktural yang sebelumnya ada dalam sistem majelis pemilihan masih berlaku hingga saat ini. Kendati demikian, metode asli untuk memilih presiden dan wakil presiden terbukti tidak dapat digunakan, sehingga diubah dalam Amandemen ke-12, yang ditandatangani pada tahun 1804. 3
1
Walaupun istilah ini tidak ditemukan dalam Konstitusi, anggota majelis telah diketahui secara kolektif sebagai ‘majelis perwakilan’ semenjak masa-masa awal berdirinya republik AS – sebuah ekspresi yang mungkin salah arahnya, karena majelis ini tidak memiliki eksistensi yang berkelanjutan, tidak pernah bertemu dalam sesi rapat pleno, dan hilang keberadaannya segera setelah para anggota majelis melaksanakan tugasnya. 2
Konstitusi AS, Pasal II, ayat 1. Pada prakteknya, penetapan ini juga melarang siapapun yang bekerja bagi pemerintah federal dalam kapasitas sipil ataupun militer untuk menjadi anggota majelis pemilihan.
3
Di bawah sistem orisinil, tiap anggota majelis pemilihan memberikan dua suara untuk calon presiden (untuk kandidat-kandidat yang berbeda) dan tidak memberikan suara untuk calon wakil presiden. Calon yang mendapatkan suara terbanyak dipilih sebagai Presiden, sepanjang suara yang didapatkan merupakan mayoritas anggota majelis (bukan mayoritas suara anggota majelis). Yang mendapatkan suara kedua terbanyak menjadi wakil presiden.
CRS-3
Majelis Pemilihan Sekarang Ini 4 Terlepas dari upaya yang dikerahkan Para Pendiri Negara, sistem majelis pemilihan hampir tidak pernah berfungsi sebagaimana diharapkan. Akan tetapi, seperti halnya berbagai ketentuan konstitusional lainnya, konstitusi hanya meresepkan elemen dasar dari sistem yang dimaksud, sehingga terdapat ruang yang luas bagi sistem tersebut untuk dikembangkan. Sistem majelis pemilihan berkembang seiring berevolusinya negara republik AS, dan pada akhir abad ke-19, berikut adalah elemen-elemen konstitusional, hukum federal, hukum negara bagian, dan politis yang berlaku pada sistem masa kini/kontemporer: Alokasi Anggota Majelis Pemilihan dan Suara Elektoral. Konstitusi memberikan tiap negara bagian jumlah anggota majelis pemilihan sesuai dengan jumlah total perwakilan negara negara tersebut di Senat (dua orang Senator) dan anggota Dewan Perwakilan (saat ini berkisar antara satu hingga 53 orang, tergantung jumlah populasi negara bagian tersebut). Amandemen ke-23 memberikan tambahan tiga anggota majelis untuk District of Columbia. Jumlah suara elektoral per negara bagian, berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, berkisar dari tiga orang (untuk tujuh negara bagian dan District of Columbia), hingga 55 untuk California, negara bagian dengan populasi penduduk terbesar. Tabel 1 menjabarkan alokasi anggota majelis per negara bagian dan D.C. Jumlah total ini disesuaikan tiap sensus penduduk per sepuluh tahun dalam sebuah proses yang disebut pembagian ulang atau reapportionment, di mana jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dibagi ulang agar sesuai dengan perubahan (pertambahan atau pengurangan) jumlah populasi dalam tiap-tiap negara bagian. Sehingga, anggota majelis pemilihan sebuah negara bagian bisa jadi bertambah atau berkurang saat dibagi ulang, karena delegasi Anggota Dewan dari negara bagian tersebut dapat ditambah atau dikurangi, namun yang selalu ada adalah dua anggota majelis “senatorial” dan setidaknya satu lagi sebagai refleksi perwakilan negara bagian tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat. Alokasi terakhir berlaku untuk Pilpres 2004 dan 2008; majelis pemilihan akan dibagi ulang alokasinya sesuai sensus penduduk tahun 2010, dan alokasi yang baru ini akan berlaku pada Pemilu 2012. Pemilihan Populer Anggota Majelis. Sekarang ini, seluruh anggota majelis pemilihan dipilih langsung oleh para pemilih, berbeda dengan pada masa awal republik di mana lebih dari setengah jumlah negara bagian yang ada memilih anggota majelis pemilihan dalam lembaga legislatif tingkat negara bagian, sehingga mengeliminir sepenuhnya keterlibatan langsung masyarakat pemilih dalam pemilihan umum. Kendati demikian, praktek ini secara cepat berubah saat memasuki abad ke-19, seiring diperluasnya hak pilih untuk segmen populasi yang lebih luas. Bertambah luasnya elektorat berimbas bertambah banyaknya jumlah orang yang dapat memilih untuk anggota majelis pemilihan presiden, hingga batasan yang dipakai sampai hari ini yakni seluruh warga negara memenuhi syarat berusia 18 tahun atau lebih. Demikianlah, tradisi bahwa pemilih memilih anggota majelis pemilihan presiden menjadi fitur permanen sistem majelis pemilihan sedari awal pembentukannya; walaupun negara bagian secara teoritis tetap memiliki hak konstitusional untuk memilih metode lain, kemungkinan hak ini digunakan dalam kondisi normal sangatlah kecil. 4
Untuk melihat daftar anggota majelis pemilihan dalam Pilpres 2000, silakan rujuk Arsip Nasional di [http://www.archives.gov/federal_register/electoral_college/members_2000.html]. Untuk informasi mengenai proposal-proposal yang diajukan untuk mereformasi majelis pemilihan, silakan rujuk Laporan CRS RL30804, Majelis Pemilihan: Sebuah Tinjauan Umum dan Analisis Proposal Reformasi oleh L. Paige Whitaker dan Thomas H. Neale; dan Laporan CRS RS21496, Majelis Pemilihan: Proposal Reformasi dalam Kongres ke-108 oleh Thomas H. Neale.
CRS-4
Keberadaan anggota majelis pemilihan presiden dan tugas-tugas yang mereka emban tidaklah banyak disadari oleh masyarakat kontemporer, karena kebanyakan pemilih Amerika Serikat percaya bahwa mereka benar-benar memilih Presiden dan Wakil Presiden pada Hari Pemilihan. Pada kenyataannya, masyarakat sebenarnya memilih sekelompok kandidat yang dinominasikan oleh partai atau kelompok politik lainnya untuk menjabat sebagai anggota majelis pemilihan, dan bersumpah untuk mendukung kandidat partai tersebut. Walaupun kandidat anggota majelis pemilihan dapat merupakan orang-orang yang dikenal secara luas, seperti gubernur, anggota legislatif negara bagian, atau pejabat lain tingkat negara bagian dan lokal, mereka biasanya tidak banyak dikenali sebagai anggota majelis. Bahkan, di kebanyakan negara bagian, nama-nama anggota majelis pemilihan tidak muncul sama sekali di surat suara dan hanya nama kandidat yang muncul, biasanya diawali dengan kata-kata “anggota majelis pemilihan yang mendukung …”. Lebih jauh lagi, suara elektoral secara umum disebut sebagai “dianugerahkan” kepada kandidat pemenang, seolah-olah tidak ada manusia yang terlibat dalam proses tersebut. Para Anggota Majelis: Meratifikasi Pilihan Pemilih. Anggota majelis pemilihan presiden dalam pemilihan kontemporer diharapkan, dan dalam banyak kasus, tersumpah, untuk mendukung kandidat partai yang menominasikan mereka. Walau terdapat bukti bahwa Para Pendiri berasumsi para anggota majelis akan bersikap independen dan menimbang kualitas kandidat presiden yang bersaing, para anggota majelis telah dipandang sebagai agen pengusung keinginan publik semenjak dekade pertama di bawah Konstitusi 5. Mereka diharapkan memilih kandidat partai yang menominasikan mereka. Namun, kadangkadang beberapa anggota majelis tidak memenuhi komitmen mereka, dan memilih kandidat yang berbeda dari yang menominasikan mereka atau kepada siapa mereka telah bersumpah untuk memberikan dukungan; para anggota majelis seperti ini disebut anggota majelis yang “tak berkeyakinan” atau “tidak setia”. Pada kenyataannya, kebanyakan ilmuwan dan ahli konstitusi percaya bahwa seorang anggota majelis yang terpilih, secara konstitusional tetap merupakan agen bebas yang dapat memilih kandidat manapun yang memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 6 Namun demikian, anggota majelis yang “tak berkeyakinan” jumlahnya sangat sedikit (di abad ke-20, masing-masing satu orang pada 1948, 1956, 1960, 1968, 1972, 1988, dan satu surat suara kosong diberikan pada tahun 2000), dan tidak pernah mengubah hasil pemilihan umum presiden. Sistem Tiket dan Distrik Umum. Walaupun Konstitusi tidak menyebutkan formula dalam pemberikan suara elektoral, 48 negara bagian dan District of Columbia saat ini menggunakan sistem “tiket umum” atau “semua-untuk-pemenang”. Dengan pengaturan ini, tiap kandidat dari partai politik atau kelompok politik atau independen yang berhak untuk masuk ke surat suara menominasikan sekelompok (“tiket” atau “daftar”) kandidat anggota majelis sejumlah total anggota majelis negara tersebut. Tiap pemilih kemudian memberikan satu suara untuk kelompok anggota majelis yang tersumpah kepada kandidat presiden dan wakil presiden pilihan pemilih tersebut; kelompok kandidat anggota yang menerima paling banyak suara di negara bagian tersebut (kemenangan pluralitas cukup untuk memenangkan) kemudian terpilih. Kelompok ini kemudian menjadi anggota majelis untuk negara bagian tersebut. Dalam persaingan presiden dwipartai hipotetis di sebuah sistem tiket umum, kandidat partai A (dan kelompok anggota majelis pemilihannya) dapat menerima 51% suara populer, berbanding kandidat partai B yang mendapatkan 49% suara populer. Walaupun 5
Neal Peirce dan Lawrence D. Longley, The People’s President: The Electoral College in American History and the Direct Vote Alternative, rev. ed. (New Haven, CT, 1981: Yale U. Press), hal. 24, 96-101 6
Kongres AS, Senat, The Constitution of the United States of America, Analysis and Interpretation, S. Dok. 9916, Kongres ke-99, Sesi 1, disiapkan oleh Pelayanan Penelitian Kongres (Washington: GPO, 1987), hal. 457460.
CRS-5
hasilnya sangat ketat, seluruh anggota majelis partai A kemudian terpilih, dan kandidat presiden Partai A secara normal menerima seluruh suara elektoral dari negara bagian tersebut; partai B tidak mendapatkan suara elektoral apapun. Sistem tiket umum lebih disukai sejak abad ke-19, karena sistem ini cenderung memagnifikasi margin kemenangan kandidat di negara bagian, dan biasanya menjamin adanya mayoritas suara anggota majelis secara nasional untuk pihak yang menang. Sistem ini dikritisi karena secara efektif meniadakan suara yang diberikan pada kandidat-kandidat yang mendapatkan posisi kedua. Salah satu rencana alternatif yang mencoba memperbaiki apa yang dianggap sebagai cela ini adalah sistem distrik, yang telah digunakan di Maine dan Nebraska. Dalam sistem distrik, dua anggota majelis dipilih oleh seluruh negara bagian, dan satu dipilih dari tiap distrik kongres. Tiap pemilih masih memberikan satu suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, namun suaranya dihitung dua kali: pertama, jumlah se-negara bagian, dan dua kandidat anggota majelis yang memenangkan paling banyak suara (secara pluralitas) kemudian terpilih; kemudian, kedua, suara dihitung per distrik Kongres, dan kandidat anggota majelis yang memenangkan paling banyak suara di distrik masing-masing kemudian terpilih. Yang diklaim sebagai keuntungan dari sistem ini adalah bahwa sistem ini lebih akurat dalam merefleksikan perbedaan dukungan di berbagai bagian sebuah negara bagian, dan tidak serta merta “menghilangkan hak” pemilih yang mendukung kelompok anggota majelis yang kalah. Nominasi Kandidat Anggota Majelis: Prosedur Beragam di Berbagai Negara Bagian. Nominasi kandidat anggota majelis adalah salah satu dari berbagai aspek sistem ini yang preferensinya berada di tangan negara bagian dan partai politik. Kebanyakan negara bagian mengatur satu dari dua metode: dalam 34 negara bagian, kandidat anggota majelis dinominasikan oleh konvensi partai tingkat negara bagian, sementara 10 negara bagian lainnya memandatkan nominasi oleh pengurus sentral partai tingkat negara bagian. Sisanya menggunakan berbagai metode, misalnya, penunjukan oleh gubernur (berdasarkan rekomendasi pengurus partai), melalui pemilihan primer, dan ditunjuk oleh kandidat presiden partai. Kelompok Bersama: Satu Suara untuk Presiden dan Wakil Presiden. Surat suara pemilihan umum, yang diatur oleh hukum dan otoritas pemilihan umum negara bagian, menawarkan pemilih kemungkinan adanya kandidasi bersama antara Presiden dan Wakil Presiden dari tiap partai politik atau kelompok lainnya. Sehingga, pemilih dapat memberikan sebuah suara bagi seorang presiden dari satu partai dan Wakil Presiden dari partai lainnya. Dalam hal ini, pemilih memberikan sebuah suara untuk kelompok anggota majelis yang tersumpah pada partai-partai yang mereka dukung. Pemilih tidak dapat memilih Presiden dari satu partai dan Wakil Presiden dari partai yang lain, kecuali negara bagian tersebut memberikan pilihan suara yang dapat ditulis sendiri. Hari Pemilihan Umum. Pemilihan umum untuk semua pejabat federal yang dipilih oleh rakyat dilaksanakan pada hari Selasa setelah Senin pertama bulan November pada tahuntahun genap; pemilihan presiden diselenggarakan pada tiap tahun yang bisa dibagi empat. Kongres memilih hari ini pada tahun 1845 (5 Stat. 721); sebelumnya, tiap negara bagian mengadakan pemilihan umum pada hari-hari yang berbeda antara September dan November, sebuah praktek yang seringkali berakhir pada pemberian suara beberapa kali di sekitar batasbatas negara bagian. Secara tradisi, November dipilih karena secara inilah saat selesainya panen, sehingga para petani mempunyai waktu luang untuk memilih. Hari Selasa dipilih karena memungkinkan dilakukannya perjalanan satu hari penuh antara hari Minggu, yang
CRS-6
secara luas dianggap sebagai hari istirahat, dan hari Pemilihan Umum. 7 Perjalanan paling mudah dilakukan di daerah Utara saat musim gugur, sebelum jatuhnya musim dingin. Berkumpulnya Anggota Majelis. Amandemen ke-12 mengharuskan anggota majelis untuk bertemu “di negara bagian mereka masing-masing…” Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah manipulasi pemilihan umum dengan cara membuat seluruh anggota majelis pemilihan bertemu di saat yang sama namun di tempat yang terpisah-pisah. Kongres menentukan tanggal pertemuan anggota majelis (3 U.S.C. 7), saat ini adalah Senin pertama setelah Rabu kedua bulan Desember. Anggota majelis hampir selalu bertemu di ibukota negara bagian, biasanya di gedung perwakilan negara bagian atau dewan negara bagian. Mereka memilih “menggunakan surat suara” 8 secara terpisah untuk Presidan dan Wakil Presiden (setidaknya salah satu dari kandidat tersebut harus berasal dari negara bagian lain). Hasilnya kemudian disahkan, dan salinannya dikirim ke Wakil Presiden (dalam posisinya sebagai Ketua Senat); sekretaris jenderal negara bagian tersebut; Pengarsipan Amerika Serikat; dan juri pengadilan distrik federal dari distrik di mana para anggota majelis bertemu (3 U.S.C. 11). Para anggota majelis kemudian membubarkan diri, dan keberadaan majelis pemilihan tidak ada hingga pemilihan presiden selanjutnya. Kongres Menghitung, Memastikan, dan Mengumumkan Hasil Pemilihan. Langkah terakhir dalam proses pemilihan presiden (selain pelantikan presiden pada Januari 20) adalah penghitungan, pemastian, dan pengumuman hasil suara elektoral di Kongres 9. Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat bertemu dalam sebuah sesi gabungan di ruang sidang Dewan Perwakilan pada jam 1 siang, tanggal 6 Januari setelah dilaksanakannya Pilpres 10. Wakil Presiden, yang memimpin sidang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Senat, membuka sertifikat suara elektoral dari tiap negara bagian secara alfabetis, dan kemudian meneruskannya kepada empat orang penghitung suara – dua orang dipilih oleh Dewan Perwakilan dan dua oleh Senat – yang akan mengumumkan hasil suara yang diberikan. Suara kemudian dihitung dan hasilnya diumumkan oleh Wakil Presiden. Keberatan yang ada harus disampaikan dalam bentuk tertulis dan harus ditandatangani oleh minimal satu orang Senator dan satu orang Anggota Dewan Perwakilan (Representatif). Calon presiden yang mendapatkan majoritas suara elektoral (saat ini, 270 dari 538 suara) diumumkan sebagai pemenang oleh Wakil Presiden – sebuah tindakan yang disebut “sebuah deklarasi yang dapat diterima perihal individu-individu, jika ada, yang dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dari Perserikatan Negara Bagian” (3 U.S.C. 15) 11.
7
Di kebanyakan daerah pedesaan, tempat pemungutan satu-satunya adalah pusat pabean atau county seat, seringkali jaraknya harus ditempuh dengan berjalan kaki atau dengan kuda sepanjang bermil-mil. 8 Amandemen ke-12; ketentuan ini diinterpretasikan menjadi keharusan digunakannya surat suara kertas untuk Presiden dan Wakil Presiden. 9 3 U.S.C. 15-18. 10 Kongres, dalam keadaan tertentu, menyelenggarakan sesi penghitungan suara elektoral pada tanggal yang berbeda, khususnya saat tanggal 6 Januari berlangsung pada hari Minggu. 11 Jika angka majoritas tidak tercapai, Presiden dipilih oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Wakil Presiden oleh Senat, melalui proses pemilihan kontingen. Untuk informasi lebih lanjut, mohon rujuk Laporan CRS RS20300, Dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden oleh Kongres: Pemilu Kontingen, oleh Thomas H. Neale.
CRS-7
Tabel 1. Alokasi Suara Pemilihan Per Negara Bagian, 2004-2008
Negara Bagian
Jumlah Anggota Majelis
Negara Bagian
Jumlah Anggota Majelis
Negara Bagian
Jumlah Anggota Majelis
Alabama
9
Kentucky
8
North Dakota
3
Alaska
3
Louisiana
9
Ohio
Arizona
10
Maine
4
Oklahoma
7
Arkansas
6
7
California
55
Colorado
20
Maryland
10
Oregon
Massachusetts
12
Pennsylvania
21
9
Michigan
17
Rhode Island
4
Connecticut
7
Minnesota
10
South Carolina
8
Delaware
3
Mississippi
6
South Dakota
3
District of Columbia
3
Missouri
11
Florida
27
Montana
Georgia
15
Hawaii
Tennessee
11
3
Texas
34
Nebraska
5
Utah
5
4
Nevada
5
Vermont
3
Idaho
4
New Hampshire
4
Virginia
13
Illinois
21
New Jersey
15
Washington
11
Indiana
11
New Mexico
5
West Virginia
5
Iowa
7
New York
31
Wisconsin
10
Kansas
6
North Carolina
15
Wyoming
3
