Laporan CRS untuk Kongres Diterima melalui Web CRS

Kode Urut RL30527

Laporan CRS untuk Kongres Diterima melalui Web CRS

Pemilihan Presiden di Amerika Serikat: Pengantar 17 April 2000

Kevin J. Coleman Analis Pemerintah Nasional Amerika Joseph E. Cantor Spesialis Pemerintah Nasional Amerika Thomas H. Neale Analis Pemerintah Nasional Amerika Divisi Pemerintahan & Keuangan

Congressional Research Service - The Library of Congress

ABSTRAK Laporan ini menggambarkan empat tahap proses pemilihan presiden: pemilihan primer dan kausus pra-pencalonan untuk memilih delegasi yang dikirim ke konvensi nasional: konvensi pencalonan nasional; pemilihan umum; dan pemungutan suara angggota Majelis Pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Laporan ini akan dimutakhirkan lagi untuk pemilihan presiden 2004.

Pemilihan Presiden di Amerika Serikat: Pengantar Ringkasan Setiap empat tahun, warga negara Amerika Serikat memilih Presiden dan Wakil Presiden, oleh karena itu memilih baik pemimpin nasional maupun wacana kebijakan publik. Sistem yang mengatur pemilihan Presiden menggabungkan persyaratan konstitusional dan undang-undang, aturan partai politik nasional dan negara bagian, tradisi politik serta perkembangan dan praktik politik masa kini. Sebagaimana awalnya dinyatakan oleh Konstitusi, pemilihan Presiden diserahkan kepada para anggota Majelis Pemilihan yang dipilih oleh negara bagian. Kewenangan akhir untuk memilih Presiden masih bertumpu pada Majelis Pemilihan (electoral college), yang terdiri dari para anggota dari setiap negara bagian yang setara jumlahnya dengan jumlah perwakilan negara bagian di Dewan Perwakilan/Parlemen dan Senat. Seluruh negara bagian, kecuali dua di antaranya memberikan suara elektoral berdasarkan prinsip semua-untukpemenang bagi calon yang memperoleh mayoritas suara populer negara bagian. Proses pemilihan Presiden pada dasarnya dibagi menjadi empat tahap: (1) fase prapencalonan, dimana para calon bersaing di pemilihan primer negara bagian dan kaukus bagi delegasi untuk konvensi partai nasional; (2) konvensi nasional – dilaksanakan pada musim panas tahun pemilu – dimana dua partai besar mencalonkan para kandidat untuk Presiden dan Wakil Presiden dan meratifikasi platform posisi kebijakan dan tujuan partai; (3) kampanye pemilihan umum, dimana para calon partai utama, juga partai kecil atau calon independen, bersaing memperebutkan suara dari seluruh pemilih, yang puncaknya adalah suara populer pada hari pemungutan suara pada bulan November; dan (4) fase pemungutan suara oleh Majelis Pemilihan, dimana Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dipilih. Pemilihan presiden dalam beberapa tahun terakhir ini berbeda dengan pemilihan presiden yang dilaksanakan sebelumnya dalam sejarah Amerika yaitu dalam beberapa hal penting. Pertama adalah partisipasi yang jauh lebih luas dari para pemilih saat ini dalam menentukan siapa calon dari partai karena partai-partai politik dalam beberapa tahun terakhir ini telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemilih partai (sebagai pengganti petinggi partai) di negara bagian dalam menentukan pencalonan. Perbedaan kedua adalah melibatkan peran media elektronik, dan baru-baru ini saja, internet, baik dalam menyampaikan informasi kepada para pemilih, maupun membentuk wacana kampanye. Ketiga, pembiayaan kampanye presiden yang sebagian besar diatur oleh sebuah sistem pembiayaan publik dalam fase-fase pra-pencalonan, konvensi, dan pemilu yang diundang-undangkan pada tahun 1970-an sebagai tanggapan terhadap kenaikan biaya kampanye dalam era elektronik dan tekanan pengumpulan dana yang bertubi-tubi terhadap para calon. Dengan demikian, pemilihan presiden saat ini memadukan baik aspek tradisional hukum dan praktik, serta aspek kontemporer masyarakat yang lebih luas, lebih rumit dan lebih maju dalam hal teknologi.

Daftar Isi I

Calon Presiden Persyaratan Jabatan Presiden Jabatan Presiden Sebelumnya Medan Pertarungan Calon Pencalonan Penjajakan – Testing the Waters Pengumuman Pencalonan Kualifikasi Primer dan Kaukus Pencalonan Partai Surat Suara Pemilu Perlindungan Dinas Rahasia

2 2 2 3 3 3 4 4 5 5

II

Proses Pencalonan Perkembangan Sistem Pencalonan Metode Pemilihan Delegasi Awal Kehadiran Pemilihan Primer Reformasi dan Kebangkitan Pemilihan Primer Penugasan dan Kategorisasi Delegasi oleh Partai-partai Nasional Alokasi Delegasi Negara Bagian dan Yurisdiksi Lainnya Kategori Delegasi Struktur Pemilihan Delegasi Sistem Campuran Acara Pencalonan Presiden Saat Ini Metode Pemilihan Delegasi Jadwal Acara Pemilihan Delegasi Karakteristik Sistem Pencalonan Masa Kini Lama Masa Kampanye Laju yang Dipercepat Bertambahnya Jumlah Debat

6 6 6 7 7 9 9 9 11 11 13 13 16 16 17 18

III Konvensi Pencalonan Evolusi dan Tradisi Konvensi Partai Perkembangan Historis Unsur-Unsur Klasik Konvensi Nasional Konvensi Modern Meratifikasi Pilihan Partai Pengaruh Televisi Merencanakan Konvensi The “Call” Jadwal dan Lokasi Konvensi Nasional Delegasi Organisasi Konvensi Pimpinan Tetap Komite Konvensi Konvensi Hari per Hari Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Keempat IV Pemilihan Umum

18 18 18 19 21 21 22 22 22 22 25 26 26 27 27 27 29 31 31 33

V

Struktur Kampanye Organisasi Kampanye Rencana Kampanye Kegiatan Calon Metode Tradisional – Kampanye Lokal (Front Porch) Cara Kampanye Modern Kampanye Rose Garden Kampanye Presiden yang Didominasi Televisi Iklan Komersial Liputan Berita Debat yang Disiarkan Televisi Penelitian Survei dalam Kampanye Pemilu Presiden Hari Pemungutan Suara Sejarah Pemilihan Jam Pemungutan Suara

33 33 34 34 34 34 35 35 35 36 37 40 40 41 41

Majelis Pemilihan dan Pelantikan Majelis Pemilihan Majelis Pemilihan dalam Konstitusi Ukuran Majelis Pemilihan dan Alokasi Suara Elektoral Persyaratan untuk Jabatan Elektor Pencalonan Kandidat Elektor Pemilihan Elektor Elektor yang Membelot (Faithless) Memenangkan Kursi Kepresidenan Menghitung Suara Elektoral Presiden Minoritas Kontinjensi Elektoral Jalan Buntu Majelis Pemilihan Pelantikan Pelantikan Minggu Lokasi Upacara Pelantikan

44 44 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 48 51 51 51

Daftar Tabel Tabel 1 Primer dan KauKus Presiden 2000, menurut Tanggal Tabel 2 Konvensi Partai Nasional Demokrat dan Republik: 1832-2000 Tabel 3 Pertumbuhan Delegasi Konvensi Nasional: 1952-2000 Tabel 4 Pembicara Utama pada Konvensi Nasional: 1900-1996 Tabel 5 Debat Pemilihan Umum yang Disiarkan Televisi secara Nasional Tabel 6 Jam Pemungutan Suara di Negara Bagian dan Distrik Columbia Tabel 7 Electoral Vote menurut Negara Bagian: 1992-2000 Tabel 8 Presiden Terpilih tanpa Memenangkan Suara Populer

14 23 25 28 29 42 45 48

Pemilihan Presiden di Amerika Serikat: Pengantar Laporan ini menjelaskan proses pemilihan presiden di Amerika Serikat. Laporan ini memberikan informasi umum mengenai pencalonan dan kampanye Presiden serta mengkaji undang-undang, kegiatan, dan kebiasaan yang dilakukan di masing-masing tahap dari empat tahap proses – kampanye pendahuluan (kampanye pemilihan primer), konvensi pencalonan nasional, pemilihan umum dan Anggota Majelis Pemilihan. Bab satu membahas para calon – persyaratan mereka untuk menjabat, prosedur untuk memperoleh akses ke dalam surat suara (ballot access), tahapan kampanye, dan perlindungan untuk mereka dari pemerintah federal. Bab dua memfokuskan pada proses pencalonan, menggambarkan evolusi sistem primer dan kaukus saat ini, struktur dasar, metode dan aturan yang mengatur pemilihan delegasi untuk pencalonan konvensi, dan karakteristik utama proses masa kini. Bab tiga menelaah konvensi partai nasional, baik termasuk evolusi dan tradisi mereka, serta struktur dan prosedur masa kini. Bab empat memfokuskan pada kampanye pemilihan umum, mulai dari “kickoff” Hari Buruh (Labor Day) hingga hari pemungutan suara November. Bab ini menyajikan komentar umum mengenai berbagai metode yang banyak digunakan selama periode ini, menelaah pentingnya peran yang dimainkan oleh televisi – melalui periklanan, liputan berita, dan debat – serta memberikan informasi tentang hari pemungutan suara sendiri (bagaimana hari tersebut dipilih, jam pemungutan suara di berbagai negara bagian, dst). Bab lima memberikan informasi tentang Anggota Majelis Pemilihan, proses dimana Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dipilih. Informasi ini mencakup langkah-langkah dalam proses sidang Anggota Majelis Pemilihan dan menghitung suara mereka, and memberikan informasi tentang perbedaan yang lalu antara para pemimpin elektoral dan suara populer. Bab ini juga membahas berbagai skenario yang mungkin untuk kontingen pemilu, dimana tidak ada calon yang memperoleh mayoritas elektoral atau ketika seorang calon meninggal di satu tahap proses. Satu aspek proses yang tidak ditelaah di dalam pembahasan ini disuguhkan dalam laporan CRS mengenai pembiayaan pemilihan presiden, khususnya sistem pembiayaan publik yang ada sejak tahun 1976. Lihat Laporan CRS RS20133, the Presidential Election Campaign Fund and Tax Checkoff: Background and Current Issues.

1

I.

Calon Presiden

Persyaratan Jabatan Presiden Pasal II, ayat 1 Konstitusi menyatakan bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden, seseorang harus merupakan warganegara yang lahir di Amerika Serikat, paling sedikit berusia 35 tahun, dan tinggal di Amerika Serikat paling sedikit 14 tahun. 1 Sebagian besar ahli konstitusi menafsirkan kalimat ini menjadi termasuk warga negara yang lahir di luar Amerika Serikat dari orang tua yang merupakan warga negara AS di bawah persyaratan “natural born”. 2 Di bawah Amandemen ke-22, tidak ada seseorang yang dapat menjabat presiden lebih dari dua kali masa jabatan penuh, walaupun seorang Wakil Presiden yang sukses menjadi Presiden dan menjabat kurang dari dua masa jabatan penuh sebelumnya, dapat mengupayakan pemilihan untuk dua kali masa jabatan tambahan.

Jabatan Sebelumnya Presiden Para pemilih Amerika telah memilih orang dengan berbagai latar belakang pada 53 peristiwa yang telah mereka lalui pada pemungutan suara untuk memilih seorang Presiden. Ke 41 presiden sebelumnya telah menjabat baik di dalam pemerintahan maupun kemiliteran. Dari 24 presiden yang menjabat sebelum tahun 1990, tujuh orang telah menjabat sebagai Wakil Presiden (tiga diantara mereka dipilih sebagai Presiden, sementara empat orang meneruskan jabatan petahana yang meninggal), empat orang adalah Anggota Kongres, empat orang adalah gubernur dan sembilan orang sebelumnya adalah pemegang jabatan federal yang ditunjuk (appointive). Tren pada abad ke-20 pemilihan presiden cenderung menyukai mantan Wakil Presiden, Gubernur dan Senator. Dari 17 presiden pada Abad ke-20, beberapa telah menjabat lebih dari satu posisi tersebut. Pada waktu pelantikan, satu orang (Eisenhower) telah menjabat sebagai perwira Angkatan Darat; dua orang (Taft dan Hoover) baru saja menjabat sebagai anggota kabinet; lima orang (Wilson, F.D. Roosevelt, Carter, Reagan dan Clinton) sebagai gubernur; dua orang (Harding dan Kennedy) adalah Senator, tujuh orang adalah Wakil Presiden. Lima dari tujuh Wakil Presiden (T. Roosevelt, Coolidge, Truman. Johnson, dan Ford) meneruskan jabatan petahana yang meninggal atau mengundurkan diri; dua orang Wakil Presiden – satu (Nixon) sebagai mantan dan satu (Bush) sebagai petahana.

1

Didefinisikan mencakup 50 negara bagian dan Distrik Columbia. Warga negara yang lahir di Guam, Puerto Rico dan US Kepulauan Virgin secara hukum didefinisikan sebagai warga negara “natural born”, dan oleh karena itu, juga memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Presiden, asalkan mereka memenuhi persyaratan usia dan telah 14 tahun bertempat tinggal di Amerika Serikat. Bertempat tinggal di Puerto Rico dan Teritori AS dan kepunyaan AS tidak memenuhi syarat sebagai bertempat tinggal di Amerika Serikat dalam hal ini. [U.S. Library Congress, Congressional Research Service, U.S. Insular Areas and Their Political Development, oleh Andorra Bruno dan Garrine P. Laney, Laporan CRS 96-578GOV (Washington: Juni 17, 1996), hal. 9, 21, 33] 2

2

Medan Pertarungan Calon Di pemilihan primer dan konvensi, para calon menentukan medan pertarungan presiden. Penurunan dominasi petinggi partai terhadap proses pencalonan telah menghasilkan sebuah sistem yang membuat para kandidat yang tidak dinominasikan partai bersaing di dalam negara bagian untuk delegasi yang diperlukan bagi pencalonan. Demokratisasi proses pencalonan telah menjadikan banyak calon memasuki persaingan, memulai pengumpulan dana dan mengorganisasikan pemilihan primer dan kaukus dengan baik sebelum tahun pemilihan agar menjadi kompetitif. Menurut Komisi Pemilihan Umum Federal (Federal Election Commission), 203 calon perorangan telah mendaftarkan pernyataan pencalonan mereka atau telah memasukkan berkas pernyataan organisasi untuk pemilihan presiden tahun 2000, pada tanggal 31 Januari 2000. Hanya 33 dari calon perorangan yang telah memenuhi kriteria Federal Election Campaign Act (FECA) untuk pencalonan menurut UU Kampanye Pemilu Federal, contohnya, mengumpulkan sumbangan atau mengeluarkan biaya lebih dari 5.000 dolar AS [2 U.S.C. §431(2)]. Kenyataannya, hanya segelintir yang diperhitungkan oleh media sebagai calon yang serius yang mengupayakan pencalonan dari dua partai besar.

Pencalonan Percobaan – Menguji Medan Pengumuman formal pencalonan seringkali diawali dengan periode dimana para calon melakukan pengujian medan sebagai calon yang tidak diumumkan untuk pencalonan; hal ini dapat dimulai beberapa tahun sebelum konvensi. Mungkin para calon dapat membentuk komite penjajakan untuk mengukur dukungan kepopularan dan untuk mulai membangun basis pendukung dan kontributor, sembari menghindari beberapa persyaratan legal (seperti batas sumbangan dan pengungkapan resi dan pembayaran/pengeluaran uang atau receipt and disbursement) dari FECA. Sebagai calon yang tidak resmi yang secara teknis tidak berkampanye, orang tersebut dapat mengumpulkan dan membelanjakan jumlah uang yang tidak terbatas tanpa mendaftarkan diri sebagai calon ke Komisi Pemilu Federal (Federal Election Commission/FEC). Namun, setelah deklarasi pencalonan, para individu harus mendaftarkan dirinya ke FEC dan melaporkan seluruh aktivitas keuangannya ketika menguji medan; jumlah ini terikat dengan seluruh peraturan FECA secara retroaktif (berlaku surut).

Pengumuman Pencalonan Setiap individu wajib mendaftarkan pernyataan pencalonannya ke FEC dalam 15 hari ketika mencapai ambang batas keuangan undang-undang (contohnya 5.000 $ dalam resi atau pengeluaran), dan harus menyebutkan komite kampanye utama untuk menerima kontribusi (sumbangan) dan melaksanakan pengeluaran. Komite ini harus mendaftarkan pernyataan organisasi ke FEC dalam sepuluh hari setelah ditugaskan; pernyataan tersebut harus mencantumkan nama komite (yang termasuk nama calon), bendahara, nama bank, dan komite lainnya yang telah diberikan kuasa oleh calon untuk mengumpulkan atau membelanjakan atas namanya. Komite lainnya tersebut yang diberi kuasa oleh kandidat dapat mengumpulkan dan membelanjakan dana, tetapi mereka harus melaporkan kegiatannya melalui komite utama. 3

Waktu pengumuman formal sangat penting karena dampak politiknya, dan juga karena implikasi legal dan taktis. Sekali deklarasi publik pencalonan dilakukan, para calon terikat pada batas pengeluaran tingkat negara bagian dan nasional jika mereka memenuhi syarat untuk dan memilih menerima dana publik (public matching funds), dan mereka terikat pada ketentuan penyiaran aturan waktu yang setara (equal-time rule) (47 U.S.C. 315 (a)). Pencalonan sekarang biasanya dimenangkan selama kampanye pemilihan primer daripada konvensi, dan kampanye pemilihan primer telah berkembang dimana-mana dan telah dijadwalkan lebih awal daripada tahun pemilu. Karena perkembangan ini, para pesaing ditekan untuk mengumumkan pencalonan mereka jauh lebih awal daripada tahun-tahun yang lalu. Jika pada tahun 1932, Franklin Roosevelt secara formal mengumumkan pencalonan dirinya sebagai Presiden 156 hari sebelum konvensi, Michael Dukakis secara formal mengumumkan pencalonannya 446 hari sebelum Konvensi Nasional Demokrat 1988. Kecenderungan pencalonan yang lebih awal, masa kampanye yang lebih lama merupakan ciri khas pemilihan presiden modern.

Kualifikasi Primer dan Kaukus Pedoman yang diikuti para kandidat untuk memenuhi syarat dalam primer dan kaukus berbeda antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Dalam pemilihan primer negara bagian, Sekretariat Negara (atau pimpinan staf pemilu) adalah pihak yang memiliki otoritas untuk menyusun daftar nama calon di surat suara; dalam kaukus negara bagian, partai-partai politik mengawasi prosedur bagi calon untuk mendapatkan akses pada surat suara (namun, mereka tidak selalu harus mendaftar untuk memenuhi syarat sebagai delegasi di kaukus tingkat negara bagian). Pada umumnya, para calon mendaftarkan pernyataan pencalonan ke Sekretariat Negara atau pimpinan partai di tingkat negara bagian. Dalam beberapa pemilihan primer negara bagian, Sekretariat Negara dapat secara otomatis mensahkan surat suara berisi nama-nama seluruh calon partai yang utama, mereka yang diserahkan oleh partai, para calon yang telah memenuhi syarat di negara bagian lain; atau para calon yang telah mendaftar ke FEC atau yang memenuhi syarat untuk dana federal (federal matching funds). Para calon presiden mungkin juga diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran, menyerahkan petisi/surat permohonan resmi atau keduanya. Tanda tangan mungkin diperlukan dari sejumlah pemilih di setiap distrik kongres atau dari sejumlah pemilih yang dibutuhkan di sejumlah negara bagian.

Pencalonan Partai Musim pemilihan primersecara perlahan mengurangi medan pertarungan calon partai utama. Langkah yang dipercepat dari sistem saat ini menyaring keluar mereka yang jauh dari harapan, sehingga sulit untuk mengumpulkan uang yang diperlukan untuk mempertahankan pencalonan mereka. Lebih lanjut, reformasi selama 30 tahun terakhir telah mengubah dinamika proses pencalonan dengan cara mengkaitkan secara ketat alokasi delegasi dengan kinerja elektoral. Hari hari ketika seorang calon dapat bersaing di sejumlah pemilihan primer 4

untuk menunjukkan daya tarik populer telah berlalu: pencalonan jatuh ke calon yang telah mengumpulkan mayoritas delegasi di dalam pemilihan primer dan kaukus. Konvensi partai telah semakin menjadi badan ratifikasi yang menganugerahkan pencalonan kepada calon yang memenangkannya di dalam kontes negara bagian. Konvensi Nasional Republik 1976 adalah yang paling akhir dimana penentuan calon partai utama sebelum surat suara pencalonan diberikan.

Surat Suara Pemilu Nama-nama calon partai utama untuk Presiden dan Wakil Presiden secara otomatis ditempatkan di surat suara pemilihan umum. Beberapa negara bagian juga mencantumkan nama-nama Anggota Majelis Pemilihan presiden berdampingan dengan calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung. Para pemilih menandai surat suara mereka sekali untuk tiket presiden dan wakil presiden dari partai, para Anggota Majelis Pemilihan juga memberikan suara di Majelis Pemilihan untuk tiket partai. Partai kecil (minor party) dan calon independen juga dicantumkan di dalam surat suara, jika mereka memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang negara, dan beberapa calon tersebut biasanya ada di surat suara di negara bagian yang berbeda.

Perlindungan Dinas Rahasia (Secret Service)3 Sebagai akibat pembunuhan Senator Robert Kennedy pada tahun 1968 ketika sedang mengupayakan pencalonan presiden dari Demokrat, Kongres mengeluarkan undang-undang yang, untuk pertama kalinya, memberikan kuasa perlindungan Dinas Rahasia bagi calon presiden dan wakil presiden. 4 Undang-undang membuat Sekretariat Menteri Keuangan (Secretary of the Treasury) bertanggung jawab menentukan calon-calon utama yang layak untuk mendapatkan perlindungan, setelah berkonsultasi dengan Senat, Juru Bicara, Pemimpin Minoritas Dewan Perwakilan Rakyat, dan satu tambahan anggota dipilih oleh komite. (Pasangan dari para calon tersebut juga berhak mendapatkan perlindungan, dalam 120 hari menjelang pemilu). Beberapa kali para calon menolak perlindungan yang ditawarkan kepada mereka. Walaupun undang-undang memberikan perlindungan bagi calon-calon presiden dan wakil presiden dari partai-partai utama, undang-undang tidak merinci kriteria untuk menentukan calon utama di musim pemilihan primer. Namun, berbagai kriteria dan standar di dalam pedoman komite penasihat merinci bahwa individu yang memiliki hak adalah: (1) calon yang telah dideklarasikan ke publik; (2) berkampanye secara aktif dalam skala nasional dan bertanding di paling sedikit 10 pemilihan primer negara bagian; (3) mengupayakan pencalonan dari sebuah partai yang memenuhi syarat (contohnya, yang calon presidennya memperoleh paling sedikit 10% suara populer di pemilu sebelumnya); (4) telah memenuhi syarat untuk dana publik (matching public funds) paling sedikit 100.000 $, dan telah mengumpulkan paling sedikit 2 juta $ kontribusi/sumbangan tambahan; dan (5) sampai 3

Frederick Kaiser, Spesialis Pemerintah Nasional Amerika, Divisi Pemerintah dan Keuangan CRS membantu dalam penyusunan bagian ini. 4 P.L. 90-331; 18 U.S.C. §3056.

5

dengan 1 April tahun pemilu, telah menerima paling sedikit rata-rata lima persen sebagai calon individual yang menjadi preferensi dalam jajak pendapat nasional paling akhir oleh ABC, CBS, NBC, dan CNN, atau telah menerima paling sedikit 10% dari jumlah suara yang diberikan untuk seluruh calon dalam dua pemilihan primer atau kaukus hari yang sama (two same-day) atau berturut-turut 5. Meskipun demikian, Sekretariat Menteri Keuangan, setelah berkonsultasi dengan komite penasihat, dapat memberikan perlindungan untuk seorang calon walaupun seluruh syarat-syarat di dalam pedoman tersebut belum dipenuhi, Perlindungan Dinas Rahasia untuk para calon pemilihan primer pada umumnya dimulai segera setelah 1 Januari tahun pemilu. Dalam beberapa kesempatan, Sekretariat Menteri Keuangan telah memberikan perlindungan kepada calon tertentu lebih awal daripada tahun pemilu.

II.

Proses Pencalonan

Pemilihan Primer dan kaukus merupakan arena uji awal bagi Presiden berikutnya. Musim pemilihan primer memainkan peran yang sangat penting dalam pemilu presiden dengan mempersempit medan pertarungan antar calon partai-partai utama. Pencalonan dianugerahkan kepada para calon yang memegang mayoritas delegasi pada konvensi partai, tetapi di bawah sistem saat ini untuk memilih delegasi, seorang calon mungkin muncul sebagai mayoritas saat berakhirnya musim pemilihan primer, jika tidak lebih awal, dan jauh sebelum konvensi.

Perkembangan Sistem Pencalonan Munculnya konvensi pencalonan nasional pada tahun 1831, yang menempatkan metode kongresional kaukus dalam memilih calon, memberikan cara yang lebih demokratis bagi partai politik dalam menganugerahkan pencalonan, lebih berdasarkan sentimen popularitas. (Lihat Bab III untuk informasi yang lebih rinci tentang konvensi pencalonan nasional). Metode Pemilihan Delegasi Awal Delegasi konvensi awal ditunjuk oleh petinggi partai atau dipilih dibawah sistem kaukus partai (party-run kaukus system). Walaupun kedua metode melibatkan lebih banyak peserta daripada kaukus kongresional, pada kenyataannya hanya mengalihkan kendali pencalonan kepada kepemimpinan partai tingkat negara bagian, dimana biasanya mengendalikan delegasi seluruh negara bagian. Delegasi dipilih dengan cara ini hingga permulaan abad ke-20 ketika anggota Partai Progresif, yang bertujuan merombak struktur dan proses pemerintahan, memperkenalkan sebuah perangkat inovatif bernama pemilihan primer.

5

Advisory Committee Guidelines for Assignment of Secret Service Protection to Presidential Candidates, Departemen Keuangan AS, Washington, 2000.

6

Munculnya Pemilihan Primer Pada tahun 1904, Florida menjadi negara bagian pertama yang mengadopsi pemilihan primer sebagai cara untuk memilih delegasi untuk mencalonkan konvensi, dan banyak negara bagian yang mengikutinya pada dekade tersebut. Sampai dengan tahun 1916, 20 partai Demokrat dan Republik memilih delegasi di dalam pemilihan primer. Pemilihan Primer tersebut menjalankan demokratisasi proses pencalonan selangkah lebih maju dengan memperbolehkan para anggota partai untuk memilih delegasi. Hal itu adalah inovasi skala besar yang pertama dalam proses ini sejak diperkenalkannya konvensi partai sekitar 80 tahun yang lalu. Setelah dihormati sebagai kemenangan demokrasi sejak kemunculan pertamanya, pemilihan primer gagal menarik banyak pemilih, dan di pertengahan pertama abad ini, pemilihan primer tidak pernah menjadi jalur yang utama bagi pencalonan. Pada tahun 1912, Theodore Roosevelt memenangkan sembilan dari 13 pemilihan primer Republik, tetapi namanya bahkan tidak ditempatkan dalam pencalonan Konvensi Republik (yang malah mencalonkan kembali petahana William Howard Taft, yang hanya memenangkan satu pemilihan primer, tetapi kekuatannya memegang kendali Komite Nasional partai). Pergerakan pemilihan primer melambat setelah Perang Dunia pertama, dan beberapa negara bagian mengabaikan metode ini untuk memilih delegasi. Jumlah pemilihan primer partai negara bagian dimana delegasi dipilih berjumlah sekitar 14 dalam empat dekade berikutnya. Banyak calon menghindari pemilihan primer sama sekali atau maju di beberapa di antaranya, hanya untuk menunjukkan daya tarik popularitas mereka. Pada tahun 1952, kontestan Demokrat Estes Kefauver mengikuti dan memenangkan 12 dari 15 pemilihan primer yang diadakan, hanya untuk menyaksikan konvensi beralih ke Adlai Stevenson, yang tidak pernah mengikuti pemilihan primer. Pada tahun 1960, John F. Kennedy menunjukkan elektabilitasnya dengan memenangkan beberapa pemilihan primer terpilih, tetapi jumlah delegasinya lebih dikumpulkan oleh hasil jerih payahnya dari petinggi partai kunci dan delegasi negara bagian. Reformasi dan Kebangkitan Kembali Pemilihan Primer Kekerasan yang menodai Konvensi Demokrat tahun 1968 di Chicago menggarisbawahi berkembangnya ketidakpuasan di partai tersebut dengan peran dominan yang dimainkan oleh petinggi partai dalam pencalonan kandidat. Untuk menanggapinya, Komite Nasional Demokrat membentuk Komisi “McGovern-Fraser” untuk mengevaluasi proses pemilihan delegasi dan untuk merekomendasikan berbagai perubahan yang dirancang untuk membuat sistem menjadi lebih tanggap terhadap anggota partai biasa. Komisi tersebut, pada tahun 1969 mengusulkan serangkaian reformasi yang mencakup hampir seluruh aspek pemilihan delegasi, yang tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi populer dan mengkaitkannya lebih langsung dengan pemilihan delegasi. Komite Nasional menerima hampir seluruh usulan Komisi, yang selanjutnya diadopsi oleh partai-partai di negara bagian. Lebih lanjut, beberapa dewan perwakilan rakyat negara bagian, banyak di antaranya yang dibawah kendali 7

Demokrat, menngundang-undangkan undang-undang yang berlaku bagi kedua partai yang menerima rekomendasi Komisi tersebut. Komisi tersebut merekomendasikan serangkaian perubahan besar-besaran yang mencakup hampir seluruh aspek utama pemilihan delegasi. Komisi juga menyusun pedoman untuk menerjemahkan dukungan masyarakat bagi calon menjadi suara delegasi dan menghapuskan slot delegasi ex-officio otomatis (automatic ex-officio delegate slots) dengan menyerukan pemilu seluruh delegasi untuk konvensi. Pedoman untuk perwakilan yang setara bagi perempuan dan kaum minoritas diadopsi, dan cara yang memberikan kekuasaan yang besar pada kepemimpinan partai (misalnya, pemberian suara oleh orang lain (proxy voting), unit rule, dsb), dihapuskan. Rekomendasi McGovern-Fraser, yang selanjutnya dimodifikasi, selanjutnya mengubah proses Demokrat dan memiliki dampak juga terhadap sistem yang digunakan oleh Republik, yang juga membuat perubahan untuk menanggapi tekanan publik yang nyata bagi demokratisasi yang lebih luas. Mungkin efek utama pergerakan reformasi adalah revitalisasi pemilihan primer dalam menentukan pilihan calon-calon partai: yang dipandang sebagai metode yang paling sesuai untuk mendorong partisipasi yang lebih luas. Pada tahun 1968, 37,5 % delegasi Demokrat dipilih di 17 pemilihan primer negara bagian; 16 pemilihan primer negara bagian Republik tahun itu mengirim 34,4% delegasi ke konvensi partai. Sampai dengan tahun 1976, Demokrat mengadakan pemilihan primer di 30 negara bagian yang memilih 72,6% dari delegasi, sementara Republik memilih 67,9% delegasinya di 28 pemilihan primer negara bagian. Persentase delegasi yang dipilih di negara bagian yang menyelenggarakan pemilihan primer semakin tinggi pada siklus belakangan ini. Di bawah jadwal saat ini untuk tahun 2000, 85,2% delegasi Demokrat (di 38 negara bagian dan Distrik Columbia) dan 90,1% delegasi Republik (di 41 negara bagian dan Distrik Columbia) akan dipilih di negara bagian yang menyelenggarakan pemilihan primer. Kebangkitan pemilihan primer diikuti dengan perubahan beberapa aspek lain dalam lansekap politik yang memperkuat pentingnya pemilihan primer. Media menjadi peserta yang siap (full-fledge) dalam proses pencalonan melalui liputan mereka yang luas mengenai pemilihan primerpemilihan primerdan peran mereka dalam mempublikasikan hasil-hasil pemilihan tersebutpemilihan primer. Sekarang para calon dapat memilih dan mengambil pemilihan primer mana yang akan mereka ikuti karena delegasi dipertaruhkan secara nyata. Pemilihan primer awal khususnya sangat ampuh diikuti, khususnya bagi para calon yang kurang terkenal yang berupaya untuk memperoleh manfaat liputan media yang krusial dan membangun momentum kampanye; laju musim seluruhnya telah dipercepat. Proses pencalonan era pasca-1968 dengan demikian memfokuskan perhatian sekali lagi pada pemilihan primer, dimana pencalonan sekarang adalah menang atau kalah.

8

Penugasan dan Kategorisasi Delegasi oleh Partai-Partai Nasional Alokasi Delegasi Negara Bagian dan Yurisdiksi Lainnya Setiap partai memiliki metode sendiri untuk menugaskan delegasi (dan penggantinya) untuk negara bagian dan yurisdiksi yang berbeda. Demokrat. Partai Demokrat mengalokasikan delegasi dan penggantinya menurut sebuah rumus berdasarkan populasi, yang diukur oleh kekuatan Anggota Majelis Pemilihan dan tingkat suara yang lalu untuk calon presiden Demokrat di pemilihan umum. Komite Nasional Demokrat juga menganugerahkan delegasi dan penggantinya untuk lima yurisdiksi dimana faktor alokasinya tidak dapat dihitung karena mereka tidak berpartisipasi di dalam pemilu presiden – American Samoa, Demokrat di luar negeri, Guam, Puerto Rico, dan Kepulauan Virgin. Lebih lanjut, partai menugaskan slot delegasi tambahan untuk petinggi partai, mantan pejabat terpilih yang dihormati, dan seluruh anggota Demokrat dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Republik. Sistem alokasi Partai Republik menugaskan tiga delegasi setiap distrik kongresional dan enam delegasi keseluruhan untuk setiap negara bagian. Sistem ini juga menugaskan delegasi tambahan (bonus delegates) berdasarkan suara Republik di tingkat negara bagian dalam pemilu Presiden, Senat AS, DPR Amerika dan Gubernur yang lalu. Delegasi konvensi untuk yurisdiksi lainnya ditugaskan oleh Komite Nasional Republik. Kategori Delegasi Demokrat. Partai Demokrat memiliki dua tipe dasar delegasi, dikelompokkan berdasarkan apakah mereka disumpah untuk mendukung calon tertentu atau tidak. Lebih lanjut, terdapat tiga kategori delegasi yang disumpah (pledged delegates) - yang merupakan mayoritas delegasi konvensi dan empat kategori delegasi yang tidak disumpah. Delegasi yang disumpah. Alokasi formula menentukan hanya jumlah delegasi di kategori yang disumpah: • • •

Delegasi berdasarkan tingkat distrik (District-level base delegates) Delegasi tingkat keseluruhan (At-large base delegates); dan Delegasi partai yang disumpah dan resmi terpilih (Pledged party and elected official delegates)

Dari sejumlah delegasi yang ditugaskan ke negara bagian menurut rumus alokasi, 75% ditugaskan di tingkat distrik dan 25% ditugaskan di keseluruhan. Walaupun delegasi tingkat distrik dan tingkat keseluruhan dialokasikan dengan cara yang sama, mereka dipilih secara terpisah pada tahap-tahap proses yang berbeda. Delegasi partai yang disumpah dan resmi terpilih mewakili tambahan 15% dari dasar jumlah delegasi yang dialokasikan. Mereka biasanya dipilih dengan cara yang sama dengan delegasi tingkat keseluruhan.

9

Delegasi yang Tidak Disumpah. Jumlah delegasi yang tidak disumpah untuk sebuah negara bagian bergantung pada jumlah individu yang tersedia pada setiap kategori. Slot delegasi dialokasikan untuk: •

• • •

Para Mantan Presiden dan Wakil Presiden Partai Demokrat, mantan Petinggi Mayoritas Partai Demokrat dari Senat AS (Democratic Majority Leaders of the U.S. Senate), mantan Juru Bicara Partai Demokrat dari DPR AS, dan seluruh mantan Pemimpin Komite Nasional Demokrat; Para Gubernur Partai Demokrat; Para anggota Komite Nasional Demokrat (Democratic National Committee/DNC), termasuk ketua dan wakil ketua serta pejabat DNC; dan Seluruh Anggota Partai Demokrat yang menjadi Senat dan DPR AS.

Republik. Selain tiga delegasi distrik kongres dan enam delegasi tingkat keseluruhan yang ditugaskan untuk setiap negara bagian di bawah aturan alokasi Partai Republik, sejumlah delegasi tambahan dapat diberikan juga untuk kategori tingkat keseluruhan. Empat setengah delegasi tambahan tingkat keseluruhan ditugaskan di setiap negara bagian yang memberikan suara elektoral mereka untuk calon dari Partai Republik di pemilu sebelumnya. Satu delegasi tambahan dialokasikan untuk setiap negara bagian dimana seorang Republik dipilih menjadi Senat atau Gubernur di antara pemilu presiden terakhir dan mendatang. Satu delegasi tambahan juga dialokasikan untuk negara bagian yang setengah delegasi untuk DPR adalah Republik. (Pada tahun 1996, 15 delegasi tingkat keseluruhan telah dialokasikan untuk Distrik Columbia, Puerto Rico telah dialokasikan 14 delegasi tingkat keseluruhan, dan empat delegasi telah dialokasikan antara Guam dan Kepulauan Virgin). Partai nasional juga memberikan delegasi tambahan kepada negara bagian yang pemilihan primer atau kaukus-nya diselenggarakan setelah pertengahan Maret tahun pemilu. Di negara bagian dimana pemilihan primer atau kaukus-nya diadakan antara 15 Maret dan 14 April, diberikan kenaikan 5 persen delegasi konvensi nasional; kenaikan 7,5 persen diberikan kepada partai negara bagian yang bertarung antara 15 April dan 14 Mei; dan 10 persen kenaikan diberikan kepada negara bagian yang pemilihan primer dan kaukus-nya diadakan antara 15 Mei dan minggu ketiga Selasa pada bulan Juni. Partai di tingkat negara bagian sangat memiliki fleksibilitas untuk menentukan cara memilih delegasi tingkat distrik dan keseluruhan, menurut aturan partai nasional.

Struktur Pemilihan Delegasi Di bawah sistem yang berlaku saat ini untuk memilih calon presiden, partai di tingkat negara bagian menggunakan dua cara elektoral utama: sistem pemilihan primerpemilihan primer dan kaukus/konvensi. Partai negara bagian menggabungkan dua dari berbagai cara untuk memilih delegasi untuk konvensi nasional dan menghasilkan paduan metode yang kompleksitasnya menjadi ciri proses pencalonan presiden. Lebih lanjut, penentuan waktu 10

peristiwa pemilihan delegasi ditentukan oleh dewan perwakilan negara bagian atau partai di negara bagian, tergantung metode elektoral mana yang digunakan. Tanggal pemilihan primer biasanya ditentukan oleh dewan perwakilan rakyat, sementara peristiwa kaukus dijadwalkan oleh partai politik di negara-negara bagian. Otoritas yang terbagi terkait pilihan metode dan penentuan waktu peristiwa pemilihan delegasi menjelaskan dan melanggengkan kompleksitas yang hakiki dari sistem pencalonan. Sistem Campuran Acara Pencalonan Presiden Saat ini Pemilihan Primer. Sebuah pemilihan primer adalah pemilu yang dilaksanakan oleh negara bagian dengan maksud mencalonkan para kandidat partai untuk maju dalam pemilihan umum. Pemilihan primer presiden menjalankan fungsi ini dengan cara yang tidak langsung, karena para pemilih memilih delegasi konvensi nasional, bukan secara langsung memilih para calon presiden. Kebanyakan negara bagian membatasi pemungutan suara di pemilihan primer untuk para anggota partai; hal ini mirip pemilihan primer negara bagian. Pemilihan primer terbuka negara bagian memungkinkan para pemilih untuk memilih surat suara partai di tempat pemungutan suara di hari pemilihan primer; tidak ada pemilihan primer terbuka negara bagian yang mengharuskan pendaftaran pemilih oleh partai. Pada tahun 1992, lebih banyak partai di tingkat negara bagian yang memilih delegasi di pemilihan primer daripada sebelumnya – 34 Demokrat dan 37 Republik (dari 50 negara bagian dan Distrik Columbia). Pada tahun 2000, 39 pemilihan primer Demokrat dan 42 pemilihan primer Republik dijadwalkan di negara-negara bagian dan Distrik Columbia. Kaukus dan Konvensi. Kaukus adalah sebuah rapat para anggota dan petinggi partai untuk memilih para calon untuk jabatan publik dan untuk melaksanakan urusan partai lainnya. Dalam proses pencalonan presiden, rapat ini sering dikombinasikan dengan konvensi negara bagian untuk memilih delegasi konvensi pencalonan nasional. Proses kaukus/konvensi biasanya terdiri dari beberapa tingkat, dimulai dari rapat besar dari anggota biasa partai, biasanya di tingkat distrik. Karena sifatnya yang rumit, kaukus distrik selalu menarik lebih sedikit pemilih daripada pemilihan primer. Para peserta harus menginvestasikan waktu yang banyak untuk menghadiri kaukus, dibandingkan dengan memberikan suara di sebuah pemilihan primer, dan para peserta biasanya mendaftarkan dukungan mereka bagi calon presiden dengan deklarasi umum (dengan mengacungkan tangan atau berkumpul berkelompok menurut preferensi presidennya). Di beberapa tempat, peserta kaukus dapat memilih dengan surat suara untuk calon presiden, tetapi, dalam setiap prosesnya membutuhkan kontak tatap muka dengan peserta lainya, hal yang tidak diperlukan ketika memberikan suara di dalam sebuah tempat pemungutan suara. Sekali suara preferensi presiden dihitung, para peserta kaukus memilih perwakilan mereka untuk preferensi mereka yang menghadiri rapat pada proses tahap berikutnya. Kaukus distrik biasanya diikuti oleh rapat-rapat distrik atau sub-distrik kongres (county or congressional district meetings), dengan jumlah perwakilan yang lebih kecil yang dipilih 11

pada setiap tahap – berdasarkan dukungan untuk mereka atau calon yang mereka jagokan – untuk maju ke tahap berikutnya. Para delegasi konvensi nasional pada akhirnya dipilih oleh para perwakilan kaukus distrik kongres atau konvensi negara bagian, atau keduanya. Pada tahun 2000, partai di tingkat negara bagian di sembilan negara bagian akan memilih delegasi menggunakan proses kaukus, Demokrat menjadwalkan kaukus di tiga negara bagian tambahan. Pilihan Cara untuk Memilih Delegasi. Karena pemilihan primer dikelola oleh negara bagian, pedoman dan penentuan waktu ditentukan oleh undang-undang negara bagian; walaupun, sebuah partai politik dapat tidak memilih pemilihan primer dan memilih delegasi dalam sebuah proses kaukus sebagai gantinya. Tidak semua negara bagian melaksanakan pemilihan primer presiden, dimana kedua partai menggunakan metode kaukus dan oleh sebab itu menetapkan aturan dan tanggal mereka sendiri untuk acara kaukus. Di banyak pemilihan primer negara bagian, kaukus adalah sebuah komponen dari proses memilih delegasi juga, tetapi hasil pemilihan primer adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan pembagian delegasi. Metode Pemilihan Delegasi Perbedaan yang prinsip antara partai di dalam memilih delegasi adalah persyaratan Partai Demokrat bahwa calon delegasi yang dipilih di pemilihan primer dan kaukus negara bagian menyatakan preferensi presiden atau preferensi tanpa komitmen dari mereka saebgai syarat untuk pemilu. Partai Republik tidak membutuhkan deklarasi preferensi dan, sebagai akibatnya, pemilihan delegasi Republik kurang seragam dan lebih tergantung pendekatan partai di tingkat negara bagian yang berbeda. Demokrat. Di bawah sistem saat ini, partai Demokrat negara bagian menggunakan salah saru dari empat metode berikut untuk memilih delegasi distrik: Sistem Kaukus/Konvensi. Sistem ini terdiri dari satu hingga empat tahap. Sebagai aturan yang umum, partisipasi akar rumput di tingkat pertama, dimana perwakilan di tahap berikutnya dipilih, dan seterusnya. Delegasi dan penggantinya dipilih di rapat distrik, biasanya di tingkat dua atau tiga. Kaukus pra-pemilihan primer. Tahap ini mencalonkan delegasi distrik, yang akhirnya dipilih berdasarkan suara untuk Presiden di pemilihan primer. Kaukus pasca-primer. Tahap ini dilaksanakan setelah pemilihan primer untuk memilih jumlah delegasi yang dimenangkan calon presiden berdasarkan jumlah suara di pemilihan primer. Pemilihan Primer dua-bagian. Tahap ini membutuhkan pemilih menandai surat suara untuk preferensi presiden dan sekali lagi untuk delegasi perorangan yang menjadi preferensi. Delegasi distrik mengumumkan preferensi presiden atau melakukannya tanpa komitmen di pemilihan primer dan kaukus. Pihak di tingkat keseluruhan dan yang disumpah 12

dan delegasi resmi terpilih juga mengumumkan preferensi presidennya atau preferensi tanpa komitmen, tetapi mereka dipilih oleh komite negara bagian, sebuah komite delegasi distrik terpilih, atau oleh konvensi negara bagian untuk mencerminkan hasil-hasil pemilihan primer atau kaukus. Republik. Delegasi distrik dapat dipilih di sebuah pemilihan primer atau dapat dipilih oleh para calon presiden berdasarkan jumlah suara di pemilihan primer. Mereka dapat dipilih di kaukus-kaukus distrik kongresional, atau dapat dikombinasikan dengan delegasi keseluruhan dan terpilih sebagai sebuah unit di konvensi negara bagian. Delegasi keseluruhan dapat dipilih oleh para pemilih pemilihan primer, dipilih oleh para calon presiden menurut surat suara pemilihan primer, dipilih oleh komite negara bagian, atau seperti di sebagian besar negara bagian, dipilih pada konvensi negara bagian. Jadwal Acara Seleksi Delegasi Dengan tiga pengecualian, Partai Demokrat membatasi peristiwa pemilihan delegasi tahap pertama pada periode Selasa minggu pertama bulan Maret dan minggu kedua bulan Juni. Aturan partai mengizinkan tiga negara bagian untuk menunda acara seleksi pemilihan sebelum Selasa minggu pertama pada bulan Maret: Partai Demokrat Iowa dapat melaksanakan kaukusdistriknya 15 hari lebih awal; pemilihan primer New Hampshire dapat diadakan tujuh hari lebih awal dan kaukus tahap pertama Maine dapat diadakan dua hari lebih awal. Pengecualian ini menghormati tanggal tradisional untuk menyelenggarakan kaukus dan pemilihan primer di New Hampshire, Iowa dan Maine yang mendahului aturan partai nasional yang membatasi kontes pemilihan delegasi pada periode tertentu. Untuk tahun 2000, Iowa diberikan persetujuan oleh DNC untuk menyelenggarakan kaukus-nya lebih awal, pada tanggal 24 Januari, dan New Hampshire menerima persetujuan untuk mengadakan pemilihan primer pada tanggal 1 Februari. Partai Demokrat Maine tidak lagi menggunakan proses kaukus, tetapi memilih delegasi di pemilihan primer(pada tanggal 7 Maret tahun 2000). Aturan nasional untuk partai Republik menyatakan hanya peserta di kaukus dan konvensi untuk maksud memilih delegasi konvensi nasional tidak dipilih sebelum panggilan resmi untuk konvensi. Partai menerbitkan panggilan sebelum 1 Januari tahun pemilu. Jadwal acara tahun 2000 dapat dilihat di tabel 1, yang menyajikan tanggal-tanggal untuk pemilihan primer dan kaukus negara bagian dengan urutan kronologis, bersama jumlah delegasi yang dikirimkan setiap negara bagian di konvensi bersangkutan. Tabel 1. Pemilihan Primer dan Kaukus Presiden Tahun 2000, menurut Tanggal Tanggal

Negara Bagian

24 Januari

Iowa Alaska (R) New Hampshire Hawaii (R) Delaware (R)

1 Februari 7-13 Februari 8 Februari

Metode a (Pemilihan Primer atau Kaukus) Kaukus Kaukus Pemilihan Primer Kaukus Pemilihan Primer b

Demokrat

Republik

36 29 -

25 23 17 14 12 13

Tanggal

Negara Bagian

19 Februari

South Carolina (R) Arizona (R)

22 Februari

26 Februari

27 Februari 29 Februari

7 Maret

9 Maret 10 Maret

10-14 Maret

11 Maret

11-12 Maret

Metode a (Pemilihan Primer atau Kaukus) Pemilihan Primer b

Demokrat

Republik

-

37

Pemilihan Primer

-

30

Michigan (R)

Pemilihan Primer

-

12

American Samoa (R) Guam (R) Kepulauan Virgin (R) Puerto Rico (R) North Dakota (R) Virginia (R) Washington (R) California Connecticut Georgia Hawaii (D) Idaho (D) Maine Maryland Massachusetts Minnesota (R) Missouri New York North Dakota (D) Ohio Rhode Island Vermont Washington (D) American Samoa (D)

Kaukus

-

4

Kaukus

-

4

Kaukus Pemilihan Primer Kaukus Pemilihan Primer Pemilihan primer Pemilihan primer Pemilihan primer Pemilihan primer Kaukus Kaukus Pemilihan primer Pemilihan primer Pemilihan primer Kaukus Pemilihan primer Pemilihan primer Kaukus

434 67 92 33 23 32 92 118 92 294 22

4 14 19 56 37 162 25 54 14 31 37 34 35 101 -

Pemilihan primer Pemilihan primer Pemilihan primer Kaukus Kaukus

170 32 22 94 6

69 14 12 -

Kaukus

52

-

South Caroline (D) Colorado Utah Wyoming (R) Demokrat di luar negeri (Democrats Abroad) Arizona (D) Michigan (D)

Pemilihan primer Pemilihan primer Kaukus Kaukus

61 29 9

40 29 22 -

Pemilihan primer b Pemilihan primer b

55 157

-

Minnesota (D)

Kaukus

91

14

Tanggal 12 Maret 14 Maret

Negara Bagian

Metode a (Pemilihan Primer atau Kaukus) Kaukus Pemilihan primer Pemilihan primer Pemilihan primer Pemilihan primer Pemilihan primer Pemilihan primer Kaukus Pemilihan primer Kaukus Kaukus Pemilihan primer Kaukus Kaukus

Demokrat

Republik

Nevada (D) 29 Florida 186 80 Louisiana 74 29 Mississippi 48 33 Oklahoma 53 38 Tennesse 81 37 14 Maret Texas 231 124 18 Maret Guam (D) 6 21 Maret Illinois 189 74 Nevada (R) 17 25 Maret Wyoming (D) 18 26 Maret Puerto Rico (D) 59 27 Maret Delaware (D) 22 1 April Kepulauan 6 Virgin (D) 4 April Kansas Pemilihan primer 42 35 Pennsylvania Pemilihan primer 191 78 Wisconsin Pemilihan primer 92 37 14-17 April Virginia (D) Kaukus 98 2 Mei Indiana Pemilihan primer 88 55 North Carolina Pemilihan primer 103 62 District of Pemilihan primer 32 15 Columbia 9 Mei Nebraska Pemilihan primer 32 30 West Virginia Pemilihan primer 42 18 16 Mei Oregon Pemilihan primer 58 24 23 Mei Arkansas Pemilihan primer 48 24 Idaho (R) Pemilihan primer 28 Kentucky Pemilihan primer 58 31 6 Juni Alabama Pemilihan primer 63 44 Montana Pemilihan primer 24 23 New Jersey Pemilihan primer 124 54 New Mexico Pemilihan primer 35 21 South Dakota Pemilihan primer 22 22 a Acara yang dicantumkan disini adalah langkah awal untuk memilih delegasi konvensi nasional, dimana para pemilih biasa berpartisipasi. Di sebuah pemilihan primer, pemilih Demokrat menandai surat suara mereka baik untuk calon presiden (dengan delegasi dipilih atau dialokasikan setelah, menurut hasil) atau untuk calon presiden dan calon delegasi perorangan. Pemilih pemilihan primer Republik dapat memiliki opsi ketiga, dimana pemilih menandai surat suara untuk para calon delegasi perorangan tanpa dibarengi suara calon presiden yang menjadi preferensi. Proses kaukus terdiri dari beberapa tahap (biasanya tiga atau empat), dimana pemilih biasa berpartisipasi di tingkat pertama untuk memilih para peserta untuk tahap berikutnya, dan seterusnya. Delegasi konvensi nasional dipilih di tingkat berikutnya, setelah peristiwa partisipasi massal tingkat awal. Di bawah sistem konvensi, sekelompok peserta berkumpul untuk memilih delegasi nasional. Para peserta konvensi dapat dipilih melalui proses kaukus, mereka dapat berasal dari pejabat partai dari seluruh negara 15

bagian, atau mereka dapat ditugaskan untuk menghadiri konvensi berdasarkan beberapa mekanisme lainnya. Sebagian besar partai di tingkat negara bagian mengadopsi sistem pemilihan delegasi yang menggabungkan, di beberapa cara, paling sedikit dua dari metode berikut – pemilihan primer, kaukus dan konvensi. b Pemilihan primer yang dilaksanakan partai

Karakteristik Sistem Pencalonan Masa Kini Lama Masa Kampanye Para calon yang potensial mulai mengorganisasikan kampanye mereka dan mengumpulkan dana setahun atau lebih sebelum musim pemilihan primer agar dapat menjadi kompetitif. Walaupun lama musim pencalonan tetap tidak berubah, manuver pra-pemilu oleh para calon dapat dimulai segera setelah pemilu presiden sebelumnya, dan komite penjajakan seringkali beroprasi satu atau dua tahun sebelum pemilu. Pada tahun 1972, 12 dari 15 pesaing partai utama mengumumkan pencalonan mereka tidak dua bulan sebelum 1 Januari tahun pemilu; pada tahun 1988, keempat belas calon partai utama mengumumkan sebelum tahun pemilu mulai (salah satunya mengumumkan pada tahun 1986). Untuk pemilu 2000, enam calon telah mengumumkan pada akhir April 1999 dan kedua belas calon partai utama telah mengumumkan pencalonan mereka (atau pembentukan komite penjajakan) pada bulan September. Laju yang Dipercepat Pada tahun 1976, Partai Republik Iowa memajukan tanggal kaukus-nya menjadi 19 Januari, hari yang sama dengan kaukus Partai Demokrat, sehingga menggantikan pemilihan primer New Hampshire di peran tradisionalnya, sebagai dua peristiwa pertama pemilihan delegasi partai di musim pencalonan. Semenjak itu, Iowa dan New Hampshire memainkan peranan baru dalam mempersempit pertarungan para calon dan mempersiapkan diselenggarakannya pemilihan primer dan kaukus. Negara bagian lainnya telah bereaksi terhadap pengaruh dan perhatian Iowa dan New Hampshire dengan memajukan tanggal mereka juga – sebuah fenomena yang dikenal sebagai “front-loading”. Kalender tahun 2000 adalah yang paling front-loaded. Musim pencalonan mulai di Iowa dan New Hampshire, menurut tradisi, walaupun peristiwa di beberapa negara bagian berlangsung hampir sebulan lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya. Kaukus Iowa dipindahkan ke 24 Januari (dari semula 21 Februari Tahun 1996) dan pemilihan primer New Hampshire dijadwalkan pada 1 Februari (yang diselenggarakan pada 29 Februari 1996). Menyusul New Hampshire, para Republikan menjadwalkan acara di delapan negara bagian selama Februari. Namun, perubahan yang paling signifikan terhadap kalender adalah penjadwalan pemilihan primer di California, New York, dan Ohio pada 7 Maret, hari pertama dimana Demokrat dapat melaksanakan acara pemilihan delegasi menurut aturan nasional (dimana Iowa dan New Hampshire adalah pengecualian). Tujuh pemilihan primer dijadwalkan pada Selasa minggu pertama pada bulan Maret 1996, sebagian besar di negara16

negara bagian New England. Tetapi tambahan California, New York dan Ohio pada tahun 2000 membengkakkan jumlah delegasi yang bertarung dan menciptakan sebuah peristiwa nasional dengan kontes yang berlangsung di setiap wilayah negara. Dua belas pemilihan primer dan kaukus dijadwalkan untuk kedua partai pada 7 Maret tahun 2000, dan kaukus untuk satu partai atau lainnya dijadwalkan di empat negara bagian tambahan. Kebalikannya, peristiwa pemilihan delegasi telah diselenggarakan di 23 negara bagian sampai dengan akhir Maret pada kalender 1992, sementara pada tahun 1976, pemilihan delegasi telah mulai hanya di tujuh negara bagian pada saat itu. Pada 14 Maret, enam negara bagian di selatan (Florida, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee dan Texas) menyelenggarakan pemilihan primer pada tanggal yang sebelumnya dikenal sebagai “Selasa Super”. Acara tersebut diselenggarakan oleh sebagian besar anggota Demokrat dari Southern Legislative Conference pada tahun 1988 sebagai pemilihan primer regional selatan 14 negara bagian. “Selasa Super” menawarkan hampir sepertiga dari delegasi konvensi di satu hari, tetapi mendapat tanggapan yang berbeda. Beberapa analis menyatakan acara tersebut mencapai tujuannya, sementara yang lainnya mengatakannya jauh dari harapan. Pada tahun 1992, lima negara bagian yang berpartisipasi dalam pemilihan primer “Selasa Super” 1988 menjadwal ulang acara mereka selama musim kampanye, sementara pejabat Georgia memindahkan pemilihan primer mereka ke minggu sebelum “Selasa Super”. Pada tahun 2000, hanya enam dari 14 negara bagian asal akan mengadakan pemilihan primer secara serentak pada tanggal 14 Maret. Bertambahnya Jumlah Debat Debat kampanye telah menjadi aspek yang semakin penting dalam proses pencalonan pada beberapa tahun belakangan ini. Sebuah jumlah yang tak terduga terjadi selama musim pemilihan primer 1988: sekitar 60 debat (seluruhnya disiarkan secara lokal atau nasional) diadakan di antara kandidat dari satu atau kedua partai. 6 Untuk siklus pemilu tahun 2000, 19 debat antara calon dari Demokrat dan Republik diselenggarakan antara 27 Oktober 1999 dan 21 Februari 2000, menurut Aliansi Untuk Kampanye Yang Lebih baik (Alliance for Better Campaigns). 7 Secara umum, peningkatan debat bertepatan dengan penurunan jumlah pemilu yang hasilnya tidak mengikat (“straw poll”) sebelum dan selama musim pencalonan, jajak pendapat ini mengukur popularitas calon di antara para aktivis partai di konvensi negara bagian tetapi tidak berpengaruh pada pemilihan delegasi. Dalam beberapa hal, debat calon menggantikan satu kritik yang paling sering disebutkan tentang proses – yang menggabungkan pengaruh media dan berkembang pesatnya pemilihan primer (dengan audiens massal mereka) yang tampaknya meningkatkan penekanan pada citra calon dibandingkan dengan isu-isu substantif. Debat akan mungkin terus memainkan peranan yang penting dalam periode pra-pencalonan. 6

R.W. Apple, Jr. “Political Debates and Their Impact on the Race,” New York Times, 23 April 1988, hal. 10: Pada tahun 1992, 15 debat diadakan selama musim pemilihan primer, sebuah penurunan jumlah dibandingkan tahun 1988, karena tingkat persaingan yang lebih ketat di kedua partai pada tahun sebelumnya. 7 Glenn Kessler, “In Debates, Sponsor’s Can’t Lose,” The Washington Post, 29 Februari, 2000, hal. E1.

17

III. Konvensi Pencalonan Konvensi pencalonan menggabungkan tiga fungsi penting: pencalonan calon untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden, perumusan dan adopsi pernyataan prinsip-prinsip pantai – visi dan misi; dan adopsi aturan dan tata tertib yang mengatur kegiatan partai, khususnya proses pencalonan calon presiden di siklus pemilu berikutnya. Evolusi dan Tradisi Konvensi Partai Konvensi pencalonan pertama oleh satu dari dua partai utama – Demokrat – diselenggarakan di Baltimore, Maryland, 21 dan 23 Mei, 1832. Pencalonan oleh konvensi partai menggantikan pengaturan yang sebelumnya, yang termasuk pencalonan oleh kaukus partai kongres, dan oleh dewan perwakilan tingkat negara bagian, yang ada sepanjang tahun 1828. Perkembangan Historis Sistem Kaukus. Pada tahun 1800, Thomas Jefferson dicalonkan lewat sebuah kaukus yang terdiri dari Anggota Kongres Demokrat-Republik. Federalis memilih metode yang sama untuk mencalonkan kembali Presiden John Adams. Menyusul pemilu yang berhasil membawa Jefferson ke kursi kepresidenan, Demokrat-Republik terus menggunakan metode kaukus hingga pemilu 1820, ketika Presiden petahana James Monroe adalah calon dari konsensus yang tidak ada pesaingnya (unchallenged). Federalis yang merosot, yang mengandalkan rapat para petinggi partai untuk mencalonkan pilihannya setelah tahun 1800, mengusung tiket (calon) presiden mereka terakhir pada tahun 1816. Munculnya Konvensi Partai Nasional. Pemilu 1824 mengakhiri era “good feeling” dominasi Demokrat-Republik dan penggunaaan kongresional kaukus sebagai cara pencalonan. Walaupun kaukus Demokrat-Republik mencalonkan William Crawford dari Georgia sebagai calonnya, tiga calon lainnya (John Quincy Adams, Henry Clay, dan Andrew Jackson) juga dicalonkan oleh faksi pesaing di dalam partai. Setelah persaingan yang sengit dan deadlock Anggota Majelis Pemilihan, Adam dipilih menjadi presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Periode transisi yang singkat menyusul, dimana kaukus dan konvensi legislatif negara bagian serta berbagai metode lainnya digunakan untuk mencalonkan kandidat presiden. Pada tahun 1832, tiga partai bersaing dalam pemilu – Anti-Masonic, Demokrat, Nasional Republik – menggunakan konvensi nasional sebagai kendaraan untuk mencalonkan tiket kepresidennnya untuk pertama kalinya. Penggunaan konvensi pencalonan mencerminkan berkembangnya tren yang cenderung mendukung partisipasi demokratis yang lebih besar, yang menandai “Era Jackson.” “Kaukus Raja” telah dikritik tidak demokratis dan tidak cukup mencerminkan pilihan populer kandidat. Konvensi nasional, sebagai perbandingannya, terdiri dari delegasi yang dipilih oleh pemilih partai, aktivis dan petinggi organisasi di setiap negara bagian. Hal ini

18

menjadi perpanjangan yang natural, di tingkat nasional, dari konvensi partai yang digunakan untuk mencalonkan pejabat terpilih di tingkat distrik dan negara bagian. Partai Anti-Masonic adalah partai pertama yang menggunakan konvensi nasional, yang bertemu di Baltimore pada bulan September 1831, untuk memilih William Wirt sebagai calonnya; Demokrat dan Republik Nasional mengikuti pada tahun berikutnya. Sampai dengan tahun 1840, Demokrat dan Whigs telah mengadopsi konvensi nasional sebagai cara pencalonan yang baku, dimana partai-partai utama telah menggunakannya tanpa terkecuali semenjak itu. Unsur-Unsur Klasik Konvensi Nasional Lebih dari satu abad, konvensi nasional seringkali menjadi acara kontes yang kisruh, dan sengit. Hal ini umum bagi sejumlah nama yang ditempatkan dalam pencalonan, dengan tidak ada satu calon pun yang memiliki jumlah suara yang diperlukan untuk menang di putaran pertama. Pada tahun 1860, Demokrat tidak mampu memutuskan seorang calon setelah sepuluh hari dan dipaksa untuk mengadakan rapat kembali enam minggu kemudian di kota lainnya untuk memfinalisasi pemilihan mereka. Di beberapa kesempatan, banyak suara dan manuver politik yang luas diperlukan sebelum kandidat presiden dapat dicalonkan. Berbagai aturan partai dan praktik politik berkontribusi pada karakter ini. Aturan Dua-Pertiga dan Kandidat Kuda-Hitam. Faktor utama adalah persyaratan Partai Demokrat, yang diadopsi pada konvensi 1832 dan tidak diabaikan hingga tahun 1836, dimana calon partai memperoleh mayoritas dua-pertiga dari suara delegasi. Catatan jumlah suara yang diberikan dilaksanakan oleh Demokrat yang membutuhkan 103 suara untuk mencalonkan John W. Davis dalam konvensi nasional 1924. 8 Ketakutan kebuntuan diantara para calon yang paling dikenal luas menyebabkan munculnya calon “kuda hitam” sesekali – yaitu calon atau figur partai yang kurang terkenal yang pada awalnya tidak dijagokan sebagai calon – sebagai pilihan kompromi. James K. Polk dari Tennessee, dicalonkan oleh Demokrat pada tahun 1844, sering disebut sebagai calon kuda hitam pertama yang memenangkan pencalonan. Pada tahun 1936, Demokrat mengadopsi perubahan aturan yang membutuhkan tidak hanya suara mayoritas untuk pencalonan, sehingga mengakhiri putaran yang panjang yang terkadang menghasilkan pemilihan calon kuda hitam. Ruangan Penuh Asap (The Smoked-Filled Room). Kebuntuan konvensi bukannya tidak diketahui di antara para anggota Partai Republik, walaupun faktanya mereka hanya membutuhkan suara mayoritas untuk mencalonkan. Pada konvensi 1920, Senator Ohio Warren Harding muncul sebagai kandidat yang kompromistis di putaran ke-10. Menurut legenda, pencalonan Harding direkayasa pada rapat larut malam rahasia petinggi partai yang diadakan di suite sebuah hotel, yang meningkatkan hikayat unsur konvensi nasional yang 8

Catatan Republik diselenggarakan oleh konvensi 1880, yang membutuhkan 36 suara untuk mencalonkan James Garfield.

19

bertahan – pemilihan calon presiden di “ruangan penuh asap”. Terminologi tersebut menyiratkan pilihan calon melalui rapat sekelompok kecil petinggi partai yang diluar pengawasan publik. Anak Emas. Pencalonan “anak emas” adalah cara umum lainnya yang lebih jarang ditemukan di dalam konvensi nasional masa kini. Favorite son adalah figur politik (seringkali Gubernur, Senator, atau DPR) yang bersaing untuk kursi kepresidenan, yang biasanya hanya berkampanye di negara bagian asal-nya, dengan maksud menahan kendali delegasi negara bagiannya. Ketika di konvensi, ”anak emas” biasanya menggunakan delegasinya sebagai alat tawar menawar, untuk mempengaruhi visi dan misi partai, untuk membantu mengamankan pencalonan kandidat yang disukai, untuk mengupayakan bantuan politik mendatang, atau untuk meningkatkan prospeknya sebagai calon wakil presiden. Perubahan aturan Partai Demokrat tahun 1972 mengharuskan para calon mengamankan sumpah dukungan paling sedikit 50 delegasi, tidak lebih dari 20 di antaranya dapat berasal dari satu negara bagian. Aturan ini, yang pada dasarnya mengharuskan para calon mengamankan paling sedikit tingkat dukungan dari perwakilan delegasi yang berasal dari daerah yang geografisnya lebih beragam, juga berfungsi untuk mengurangi jumlah nama yang ditempatkan di pencalonan di konvensi yang berikutnya. Sama halnya, aturan Partai Republik saat ini mengharuskan para calon mampu menunjukkan dukungan dari mayoritas delegasi dari lima atau lebih negara bagian agar nama mereka dapat dimasukkan di dalam pencalonan. Menurunnya pencalonan “anak emas” di kedua partai juga disebabkan perubahan sifat proses pencalonan pra-konvensi: lebih sedikit delegasi tanpa komitmen yang dipilih di dalam pemilihan primer dan kaukus. Selain itu, karena petinggi partai tingkat negara bagian dan lokal secara perlahan kehilangan kendali atas proses pemilihan, mereka tidak mampu untuk mempertahankan delegasi untuk mendukung para calon utama untuk pencalonan.

Konvensi Modern Meratifikasi Pilihan Partai Sepanjang hampir paruh pertama abad ke-20, konvensi nasional seringkali merupakan babak pertarungan yang sengit untuk pencalonan presiden. Bukan hal yang tidak biasa sebuah konvensi dibuka tanpa tokoh pilihan yang jelas dan tidak ada calon yang memiliki suara yang diperlukan untuk memenangkan pencalonan di putaran pertama. Semenjak itu, pilihan calon menjadi kecil kemungkinannya dibuat di konvensi. Walaupun ada – dan seringkali – kontroversi yang seru terhadap pencalonan lawan, calon saat ini biasanya dikenal dengan baik sebelum konvensi, berdasarkan akumulasi mayoritas suara delegasi yang mungkin menang secara mudah. Akibatnya, konvensi sekarang sifatnya berfungsi meratifikasi pilihan yang sudah diputuskan melalui pemilihan primer, kaukus partai dan konvensi negara bagian.

20

Dalam banyak hal perubahan ini telah mengakibatkan perubahan yang terkait dengan bagaimana delegasi konvensi dipilih. Secara tradisional, sebagian besar delegasi dipilih oleh petinggi dan pejabat partai. Semenjak Perang Dunia II, dan khususnya sejak tahun 1970-an, meningkatnya ketergantungan terhadap kaukus dan pemilihan primer telah membuka proses pemilihan delegasi bagi sejumlah aktivis partai dan masyarakat pemilih yang lebih besar, yang secara efektif merebut kendali dari profesional partai di negara bagian dan nasional. Para pemilih pemilihan primer biasanya mendeklarasikan pilihan calon presiden mereka pada saat yang bersamaan dengan saat mereka mengindikasikan pilihan delegasi konvensi mereka. Terlebih lagi, walaupun banyak jumlah calon yang telah memasuki pertarungan di pemilu baru-baru ini (paling sedikit ketika tidak ada petahana yang maju dari partai tertentu), semakin lamanya musim pemilihan primer dan kaukus cenderung telah menghapuskan para calon yang lemah, penyaringan arena menjadi satu atau dua penantang utama. Hampir di setiap konvensi semenjak tahun 1956, satu calon telah melewati konvensi setiap partai dengan posisi terdepan yang jelas dan kuat di dalam jumlah delegasi. Pengaruh Televisi Semenjak tahun 1952, ketika liputan televisi yang berskala penuh mulai, konvensi nasional telah berubah dari ajang kumpul partai yang khidmat menjadi sebuah peristiwa media yang menarik kepentingan nasional yang luas. Liputan televisi menjadikan reorganisasi penjadwalan dan acara yang lengkap. Sesi konvensi, yang terutama diadakan siang hari, sekarang banyak dijadwalkan pada saat jam tayang utama, untuk menarik penonton televisi yang paling luas. Laju acara yang santai menjadi ketat, demonstrasi yang menghabiskan waktu sekarang dibatasi secara ketat, dan pidato yang panjang telah banyak dipotong atau dihapus. Titik berat telah ditekankan pada produksi stage-set visi dan misi yang dipasang lebih sesuai untuk penonton televisi daripada peserta konvensi. Kedua pihak juga meningkatkan penggunaan film yang diproduksi secara profesional tentang para calon dan partai. Dimasukkan sebagai sebuah bagian yang integral dari rangkaian kegiatan konvensi , film ini mempunya dua maksud yaitu menghibur delegasi dan menyiarkan sebuah citra dan pesan yang secara hati-hati dirancang untuk penonton di seluruh penjuru negeri. Pada tahun 1992, tiga jaringan televisi komersial utama mengumumkan pengurangan liputan konvensi, mengutip biaya yang meningkat dan menurunnya minat penonton. Lebih luas bahkan liputan konvensi “gavel-to-gavel” disiarkan, oleh Public Broadcasting System (PBS), Cable News Network (CNN), dan C-SPAN.

Merencanakan Konvensi “Panggilan” Pengumuman (“Panggilan”) resmi untuk konvensi, biasanya diterbitkan oleh komite nasional dari dua partai utama 18 bulan sebelumnya, dengan mengumumkan tanggal dan tempat konvensi nasional. Pengumuman tersebut juga termasuk informasi tentang alokasi 21

delegasi dan aturan untuk menentukan pengesahan delegasi yang disengketakan. Pada beberapa tahun belakangan, Demokrat telah menyertakan aturan yang mengatur aksi afirmatif dalam proses pemilihan delegasi, kegiatan komite konvensi, dan tata tertib serta penjadwalan untuk berbagai komite dan acara konvensi. Jadwal dan Lokasi Konvensi Nasional Selama abad ke-20, konvensi partai nasional diadakan selama musim panas segera menndahului pembukaan kampanye pemilu untuk presiden. Sejak tahun 1952, seluruh konvensi diadakan pada bulan Juli atau Agustus. Dalam sebuah tradisi hingga tahun 1932, partai yang tidak berkuasa bersidang terlebih dahulu, biasanya sekitar sebulan sebelum partai yang memegang kursi kepresidenan. Pada tahun 2000, Konvensi Nasional Republik dijadwalkan diadakan dari 31 Juli- 3 Agustus di Philadelphia, sementara Demokrat berkumpul dari 14-17 Agustus di Los Angeles. Pada abad ke-19, kesulitan bepergian menyebabkan pemilihan dipusatkan di kota-kota yang menjadi tempat konvensi. Baltimore, yang berlokasi di tengah-tengah antara tepi laut Atlantik adalah pilihan yang disukai pada tahun-tahun awal. Semenjak pusat populasi berpindah ke barat, Chicago dan kota-kota Midwestern lainnya lebih sering dipilih. Dengan kemajuan perjalanan udara dan pertumbuhan populasi yang lebih jauh di barat, selatan dan barat daya, pilihan lokasi yang dipertimbangkan menjadi lebih luas. Chicago telah menjadi tuan rumah sejumlah konvensi terbesar (11 Demokrat dan 14 Republik). Tabel 2. Konvensi Nasional Partai Demokrat dan Republik Tahun 1832 1835 1840 1844 1848 1852 1856 1860

1864 1868 1872 1876 1880 1884

Partai Demokrat Demokrat Demokrat Demokrat Demokrat Demokrat Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat

Lokasi Baltimore Baltimore Baltimore Baltimore Baltimore Baltimore Cincinnati Philadelphia Charleston Baltimore Chicago Chicago Baltimore New York Chicago Baltimore Philadelphia St. Louis Cincinnati Cincinnati Chicago Chicago

Tanggal 21-23 Mei 20-23 Mei 5-6 Mei 27-29 Mei 22-25 Mei 1-5 Juni 2-6 Juni 17-19 Juni 23 April-3 Mei 18 – 23 Juni 16-18 Mei 29-31 Agustus 7-8 Juni 4-9 Juli 20-21 Mei 9-10 Juli 5-6 Juni 27-29 Juni 14-16 Juni 22-24 Juni 2-8 Juni 8-11 Juli 22

Tahun 1888 1892 1896 1900 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980

Partai Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik

Lokasi Chicago St. Louis Chicago Chicago Minneapolis Chicago St. Louis Kansas City Philadelphia St. Louis Chicago Denver Chicago Baltimore Chicago St. Louis Chicago San Fransisco Chicago New York Cleveland Houston Kansas City Chicago Chicago Philadelphia Cleveland Chicago Philadelphia Chicago Chicago Philadelphia Philadelphia Chicago Chicago Chicago San Fransisco Los Angeles Chicago Atlantic City San Fransisco Chicago Miami Beach Miami Beach Miami Beach New York Kansas City New York Detroit

Tanggal 3-6 Juni 5-7 Juni 19-25 Juni 21-23 Juni 7-10 Juni 7-10 Juli 16-18 Juni 4-6 Juli 19-21 Juni 6-9 Juli 21-23 Juni 7-10 Juli 16-19 Juni 25 Juni-2 Juli 18-22 Juni 14-16 Juni 7-10 Juni 28 Juni-6 Juli 8-12 Juni 24 Juni – 9 Juli 1-10 Juni 26-29 Juni 12-15 Juni 27 Juni- 2 Juli 14-16 Juni 23-27 Juni 9-12 Juni 15-18 Juli 24-28 Juli 19-21 Juli 26-28 Juni 12-14 Juli 21-25 Juni 21-26 Juli 7-11 Juli 13-17 Agustus 20-23 Agustus 11-15 Juli 25-28 Juli 24-27 Agustus 13-16 Juli 26-29 Agustus 5-8 Agustus 10-13 Juli 21-23 Agustus 12-15 Juli 16-19 Agustus 11-14 Agustus 14-17 Juli 23

Tahun 1984

Partai Lokasi Tanggal Demokrat San Fransisco 16-19 Juli Republik Dallas 20-23 Agustus 1988 Demokrat Atlanta 18-21 Juli Republik New Orleans 14-18 Agustus 1992 Demokrat New York 13-16 Juli Republik Houston 17-20 Agustus 1996 Demokrat Chicago 26-29 Agustus Republik San Diego 12-16 Agustus 2000 Demokrat Los Angeles 14-17 Agustus Republik Philadelphia 31 Juli-3 Agustus Sumber: National Party Convention, 1831-1988 (Washington, Congressional Quarterly, Inc., 1991) hal. 283.; data tahun 1992, 1996 dan 2000 diambil dari sumber-sumber yang dipublikasikan. Pemilihan tempat. Pemilihan tempat untuk konvensional partai nasional merupakan proses yang panjang dimana fasilitas, pengaturan keamanan, dan tingkat bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah lokal adalah seluruh hal yang dipertimbangkan oleh komite khusus dari komite nasional partai. Lokasi pilihan presiden petahana juga merupakan faktor yang penting dalam keputusan partainya. Pemerintah negara bagian dan lokal secara aktif mengupayakan konvensi karena manfaat ekonomi yang diberikan oleh kehadiran sejumlah besar delegasi, pejabat partai dan perwakilan media, juga publisitas nasional yang dihasilkan dari sebuah konvensi nasional. Delegasi Delegasi konvensi politik nasional dipilih dengan berbagai metode, yang telah dibahas dengan rinci di Bab II. Jumlah delegasi yang dipilih oleh komite partai bersangkutan semakin meningkat sepanjang tahun. Pada tahun 2000, Konvensi Nasional Demokrat akan mencapai 4.337 delegasi dan 610 pengganti, sementara Republik memilih 2.066 delegasi dan jumlah alternatifnya yang seimbang. Berikut adalah sebuah tabel yang mencerminkan pertumbuhan jumlah delegasi sejak tahun 1952: Tabel 3. Pertumbuhan Delegasi Konvensi Nasional: 1952-2000 Tahun 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996

Demokrat 1230 1372 1521 2295 2522 3016 3008 3331 3933 4161 4287 4329

Republik 1206 1323 1331 1308 1333 1333 2259 1994 2235 2277 2207 1984 24

2000 4337 2066 Sumber: James W. Davis, National Convention in an Age of Party Reform (Westport. CN: Greenwood Press, 1983), hal. 43 (1952-1980); Komite Nasional Republik dan Demokrat, data tahun 1984 dan 1988; 1992, 1996, dan 2000 dari Final Calls.

Organisasi Konvensi Konvensi organisasi Partai Demokrat dan Republik mengikuti pola yang serupa dengan organisasi. Pimpinan Tetap Walaupun konvensi dari kedua partai dibuka oleh pejabat sementara, pemilihan kursi permanen biasanya merupakan satu dari beberapa poin pertama dalam urutan bisnis. Pimpinan Tetap, yang memimpin keseimbangan konvensi, biasanya adalah figur partai yang senior, seringkali petinggi partai di Dewan Perwakilan Rakyat. (Sejak tahun 1972, Demokrat telah mengharuskan kepemimpinan yang tetap bergiliran jenis kelaminnya setiap empat tahun). Pada tahun 1996, Juru Bicara Dewan Perwakilan Rakyat Newt Gingrich (GA) memimpin Konvensi Nasional Republik, sementara Pemimpin Minoritas Senat Tom Daschle (SD) dan Pemimpin Minoritas Dewan Perwakilan Rakyat Richard Gephardt (MO) memimpin Konvensi Nasional Demokrat. Komite Konvensi Komite konvensi nasional menyiapkan laporan untuk konvensi mengenai surat kepercayaan/surat pengesahan delegasi, aturan tata tertib dan visi dan misi partai. Konvensi penuh meratifikasi atau mengamandemen rekomendasi masing-masing dari setiap komite ini. Organisasi Tetap. Komite Organisasi Permanen yang selalu berfungsi di konvensi, memiliki peran penting dalam memilih petugas konvensi. Sebagai bagian dari reformasi pada tahun 1972, Demokrat menghapuskan Komite Organisasi ermanen, dan memindahkan tugastugasnya kepada Komite Peraturan. Surat Pengesahan. Komite Pengesahan Kepercayaankedua partai memeriksa dan mengatur akreditasi dari delegasi negara bagian untuk konvensi. Dalam persaingan yang ketat atau kampanye pencalonan yang sangat sengit, Komite Pengesahan sesekali mempertimbangkan klaim yang bertentangan bagi pengakuan lewat persaingan delegasi dari partai yang sama. Komite Pengaturan dan Ketentuan-ketentuan Hukum (Rules and Bylaws Committee) dari Komite Nasional Demokrat memantau proses pemilihan delegasi untuk menjamin aturan partai ditaati. Aturan. Komite Aturan dari dua pihak merekomendasikan tata tertib bagaimana konvensi nasional diadakan. Visi dan Misi. Visi dan misi partai pertama diadopsi oleh Demokrat di konvensi nasional 1840. Tugas merancang visi dan misi dari dua partai utama adalah tanggung jawab Komite Visi dan misi, yang merancang dokumen untuk mendapat persetujuan konvensi. 25

Biasanya, komite ini mengadakan dengar pendapat (hearings) di seluruh negeri sebelum konvensi dimana pandangan publik mengenai pertanyaan kebijakan diajukan.

Konvensi Hari per Hari Konvensi nasional masa kini pada umumnya diadakan dalam waktu 4 hari, dimana kedua partai melaksanakan jadwal yang serupa. Rangkaian kegiatan secara berkala disebarkan dengan film untuk menghormati figur partai. Prosesi partai penting yang berkelangsungan, biasanya memilih untuk mencerminkan keberagaman partai, menawarkan pidato yang pendek selama kegiatan, sementara pendeta Kristen dari berbagai denominasi memberikan doa dan restu untuk membuka dan menutup setiap sesi. Penjelasan hari per hari berikut memberikan gambaran umum mengenai acara di konvensi nasional biasa. Variasi di penjadwalan, baik yang direncanakan dan yang diperlukan oleh prosedur floor yang memakan waktu, bukan hal yang tidak biasa. Hari Pertama Hari pertama konvensi nasional pada umumnya digunakan untuk urusan rutin. Konvensi diadakan untuk mengurutkan pimpinan partai nasional, daftar delegasi diumumkan, dan pimpinan sementara dipilih. Pidato sambutan disampaikan oleh walikota dari tuan rumah dan seringkali gubernur negara bagian dimana konvensi diadakan. Penunjukkan Komite, yang dahulu diumumkan, diratifikasi. Demokrat pada umumnya melantik petugas konvensi permanen di sesi pertama, sementara Republik, di beberapa tahun terakhir telah mengadopsi kepercayaan, aturan dan visi dan misi partai sebelum rangkaian kegiatan konvensi melantik pimpinan tetap, biasanya pada hari kedua atau ketiga. Sambutan utama Konvensi Demokrat juga disampaikan pada hari pertama rangkaian kegiatan konvensi. Partai Republik cenderung menjadwalkan pidato utama belakangan di konvensi, biasanya di sesi kedua. Sambutan Utama Sambutan utama menetapkan tema dan nada dari konvensi dan seringkali kampanye pemilu menyusul. Keynote speakers biasanya adalah pejabat terkenal atau petinggi partai, yang dipilih karena daya tarik nasional mereka dan kemampuan berbicara, atau karena mereka dipandang sebagai “rising star” di partai. Sambutan utama sangat bersifat partisan dalam nada dan isinya. Pidato ini memujimuji catatan partai dan Presiden petahana, ketika partai menguasai Gedung Putih. Pidato ini menyerang calon oposisi, kebijakan dan catatannya. Barangkali pidato yang sangat terkenal adalah yang disampaikan di Konvensi Nasional Demokrat pada tahun 1896 oleh William Jennings Bryan dari Nebraska. Serangan yang bernafsu terhadap standar emas, dibarengi dengan janji perak gratis (“Anda tidak boleh menyalib manusia dengan salib emas” atau “You

26

shall not crucify mankind on a cross of gold”) memaksa konvensi dan menyebabkan pencalonannya. Daftar pembicara-pembicara utama pada abad ke-20 adalah sebagai berikut: Tabel 4. Keynote Speakers di Konvensi Nasional: 1900-1996 Tahun 1900 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972

Partai Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat Republik

1976

Demokrat

1980

Republik Demokrat

Pembicara Charles S. Thomas E.O. Woolcott John Sharp Williams Elihu Root Theodore A. Bell Julius C. Burrows Alton B. Parker Elihu Root Martin S. Glynn Warren G. Harding Homer S. Cummings Henry Cabot Lodge Pat Harrison Theodore R. Burton Claude G. Bowers Simeon D. Fess Alben W. Barkley L.J. Dickinson Alben W. Barkley Frederick Steiwer William B. Bankhead Harold E. Stassen Robert S. Kerr Earl Warren Alben W. Barkley Dwight H. Green Paul A. Dever Douglas McArthur Frank G. Clement Arthur B. Langlie Frank Church Walter H. Judd John A. Pastore Mark O. Hatfield Daniel K. Inouye Daniel J. Evans Reubin Askew Edward W. Brooke Richard G. Lugar Anne Armstrong John Glenn Barbara Jordan Howard H. Baker, Jr. Morris K. Udall

Negara Bagian CO CO MS NY CA MI NY NY NY OH CT MA MS OH IN OH KY IA KY OR AL MN OK CA KY IL MA NY TN WA ID MN RI OR HI WA FL MA IN TX OH TX TN AZ 27

Tahun

Partai Republik Demokrat Republik Demokrat Republik Demokrat

Pembicara Negara Bagian Guy Vander Jagt MI 1984 Mario M. Cuomo NY Katherine Ortega NM 1988 Ann Richards TX Thomas Kean NJ 1992 Bill Bradley NJ Barbara Jordan TX Zell Miller GA Republik Phill Gramm TX 1996 Demokrat Evan Bayh IN Republik Susan Molinari NY Sumber: Ringkasan Hasil Rapat (Proceedings) Konvensi Nasional Partai Demokrat dan Republik, 1900-1996. Hari Kedua. Credentias. Urusan konvensi rutin seringkali dilanjutkan (spill over) pada hari kedua rangkaian cara, karena laporan kepercayaan, aturan dan komite visi dan misi diperdebatkan dan disetujui oleh delegasi. Sementara penerimaan kepercayaan delegasi biasanya merupakan prosedur rutin, pada beberapa tahun kepercayaan telah dipertarungkan dengan sengit karena persaingan delegasi dari negara bagian yang sama, yang mewakili faksi yang berseteru, disajikan. Pada tahun 1968, Konvensi Nasional Demokrat memilih untuk mencopot delegasi Mississippi Regular Democratic yang terpisah secara rasial dan menggantikannya dengan lawannya, delegasi Integrated Freedom Democratic. Empat tahun kemudian, pada tahun 1972, tantangan pada delegasi Demokrat California dan Illinois menyebabkan pertarungan panjang di floor. Pertarungan ini berkembang menjadi perseteruan antara para pendukung dan lawan dari calon George McGovern dan memfokuskan pada apakah delegasi telah dipilih sesuai dengan aturan reformasi yang baru diadopsi. Pada kedua kasus, delegasi proMcGovern duduk, membantu menjamin pencalonan Senator South Dakota dan merupakan kekalahan besar bagi para petinggi partai tradisional. Aturan. Adopsi Komite Aturan, yang menetapkan tata tertib konvensi, merupakan fungsi lainnya yang penting yang biasanya diselesaikan pada hari kedua konvensi. Pertimbangan laporan komite sesekali dibarengi oleh debat yang seru, khususnya di sebuah konvensi tertutup ketika delegasi telah berupaya meningkatkan peluang calon dengan mengamankan perubahan peraturan. Pada Konvensi Republik tahun 1976, pendukung Ronald Reagan tidak berhasil mengupayakan perubahan peraturan yang mengharuskan kandidat untuk pencalonan untuk memberikan nama wakil presiden mereka sebelum putaran pertama. Kegagalan untuk mematuhi perubahan peraturan yang diusulkan akan membebaskan seluruh delegasi dari sumpah lazim mereka untuk memilih calon yang mereka sudah janjikan (committed) di putaran pertama. Pendukung Reagan berharap bahwa adopsi peraturan dapat memaksa calon lawan Ferald Ford untuk memberikan nama pasangan yang tidak dapat diterima oleh 28

beberapa delegasi yang sudah berkomitmen, dan kemudian meningkatkan peluang pencalonan Reagan. Visi dan misi. Adopsi visi dan misi partai adalah tugas lainnya yang biasanya diselesaikan di hari kedua konvensi, walaupun pertimbangan amandemen yang diusulkan terhadap rancangan Komite Visi dan misi sesekali berlanjut ke hari ketiga. Visi dan misi partai, pernyataan prinsip dan proposal kebijakan, disiapkan lebih awal oleh Komite Visi dan misi, tetapi seringkali diamandemen di floor melalui laporan minoritas (minority reports). Berbagai laporan ini dimasukkan oleh mereka yang tidak berhasil memasukkan pandangan mereka ke dalam versi rancangan . Pertimbangan laporan minoritas oleh konvensi tergantung pada perolehan tingkat ambang batas dari dukungan delegasi. Proses persetujuan visi dan misi sesekali juga menyebabkan pertarungan yang seru antara faksi konvensi penantang, yang seringkali bergabung dengan calon oposisi. Pada tahun 1984, contohnya calon Jesse Jackson mengupayakan visi dan misi ‘plank’ (pernyataan kebijakan partai yang tegas) yang menolak sejata nuklir ‘first use’, menolak pemilu putaran kedua pemilihan primer (dipandang sebagai diskriminatif terhadap calon kulit hitam), dan menganut penggunaan kuota untuk memerangi diskriminasi rasial, seluruh posisi kontroversial dipertimbangkan oleh lawan sebagai mendorong partai terlalu jauh ke ‘kiri’. Kekuatan konvensi yang setia terhadap calon Walter Mondale menolak ketiga proposal, walaupun bahasa kompromi yang dituduhkan dapat diterima Jackson akhirnya diadopsi. Visi dan misi dimaksudkan untuk mempertahankan loyalitas aktivis partai yang memiliki komitmen, sembari menarik dukungan dan suara dari independen politik. Dengan begitu, mereka pada umumnya menghindari proposal yang dapat ditafsirkan sebagai ekstrim. Pada saat visi dan misi partai telah menerima proposal yang dianggap radikal kiri atau kanan, mereka cenderung menghancurkan peluang pemilu untuk kursi presiden. Walaupun berlaku sebagai sebuah pernyataan prinsip dan maksud, visi dan misi partai tidak mengikat. Presiden, ketika menjabat, dapat memilih untuk mengabaikan sumpah yang dibuat oleh partai di konvensi. Contohnya, pada tahun 1932, Franklin D. Roosevelt dipilih di sebuah visi dan misi yang menyerukan kesederhanaan dan neraca yang seimbang. Namun, ketika menjabat, pemerintahannya melaksanakan sebuah program langkah-langkah pengeluaran – the New Deal – yang bertujuan memberikan stimulasi ekonomi dan berakhir dengan Depresi. Lebih lanjut, visi dan misi Republik pada tahun 1980, 1984 dan 1988 disebut sebagai anggaran federal seimbang, tetapi defisit anggaran selama periode ini terus meningkat.

Hari Ketiga Hari ketiga konvensi nasional biasanya dicadangkan untuk pencalonan kandidat presiden. Pada beberapa tahun belakangan, pencalonan dicapai di satu sore, dengan hanya 29

satu putaran. Konvensi nasional terakhir yang membutuhkan lebih dari satu putaran untuk mencalonkan kandidat presiden adalah Konvensi Nasional Demokrat tahun 1952, dimana Adlai Stevenson terpilih pada putaran ketiga pemungutan suara. Pidato Pencalonan. Figur partai yang terkenal atau menjanjikan biasanya diberikan tugas menempatkan nama-nama kandidat dalam pencalonan, diikuti oleh serangkaian pidato pendukung. Bentuk klasik pidato pencalonan, yang pada umumnya berupa daftar panjang kekuatan calon dan pencapaiannya, dapat menghindari menyebutkan kandidat hingga paragraf final. Cara ini, dikenal sebagai “the man who,” yang dimaksudkan menunda demonstrasi yang tidak dapat dihindari dan membuang waktu dari dukungan delegasi yang tidak dapat menghindari menyebutkan nama calon. Formula klasik ini telah menghilang dari pidato-pidato pencalonan masa kini. Pemungutan Suara. Menyusul selesainya pencalonan dan pidato pendukung, peran negara bagian diserukan, oleh petugas konvensi, sebuah posisi yang biasanya diisi oleh sekretariat komite nasional partai yang permanen. Penghitungan suara delegasi di setiap negara bagian diumumkan oleh pimpinan delegasi, seringkali pejabat yang tertinggi di negara bagian. Jumlah total suara ditetapkan, biasanya berpuncak di demonstrasi spontan untuk calon ketika dia menerima suara yang cukup untuk naik ke atas untuk mengamankan pencalonan. Setelah selesai pemungutan suara, pimpinan biasanya mengajikan mosi untuk menunjukkan kesatuan partai dengan membuat pencalonan unanimous dengan aklamasi. Pada tahun 1984, Republik meninggalkan tradisi dengan mencalonkan petahana Presiden Ronald Reagan dan Wakil Presiden George Bush di pemilu gabungan. Hari Keempat Hari keempat konvensi biasanya didominasi oleh pencalonan kandidat wakil presiden dan presiden dan pidato penyambutan calon presiden dan wakil presiden. Pencalonan Wakil Presiden. Dalam praktik saat ini yang dianut oleh kedua partai, pilihan calon wakil presiden tetap menjadi prerogatif bagi calon presiden. Franklin Roosevelt (khususnya pada tahun 1940-1944) umumnya dipandang sebagai presiden pertama yang mampu membebankan pilihan pribadi wakil presidennya. Pada tahun 1948, calon dari Republik Thomas Dewey, mengikuti ketika dia memilih Earl Warren sebagai pasangannya. Sebelum contoh-contoh tersebut, petinggi partai biasanya memilih calon wakil presiden, seringkali seorang calon presiden yang tidak berhasil yang memiliki banyak dukungan, atau yang dipandang sebagai menambah keseimbangan kursi. Konsep ticket balance tetap menjadi unsur yang aktif di dalam pencalonan masa kini, dengan faktor-faktor seperti geografi, usia calon wakil presiden dan ideologi politik (misalnya calon presiden dipandang sebagai liberal seringkali memilih pasangan yang lebih konservatif dan sebaliknya), yang menggambarkan pilihan calon. Pilihan tersebut jarang ditentang, walaupun penyimpangan yang jelas dari tradisi ini terjadi pada tahun 1956, ketika Demokrat mencalonkan Adlai Stevenson yang mendorong pencalonan terbuka untuk Wakil Presiden dari peserta floor konvensi. Kontes yang seru mengakibatkan Senator Estes Kefauver kalah dengan sejumlah penantang di putaran ketiga, termasuk Senator Albert Gore, 30

Sr (TN), John F. Kennedy (MA), Hubert Humphrey (MN), dan Walikota New York (Robert F. Wagner). Presiden petahana mengupayakan pemilu ulang biasanya memilih Wakil Presiden mereka sebagai pasangan, dalam rangka keberlangsungan dan kesatuan partai, walaupun terdapat sesekali upaya untuk menolak Wakil Presiden petahana sebuah tiket. Contohnya pada tahun 1956, beberapa petinggi Partai tidak berhasil mendesak Presiden Eisenhower untuk menggantikan Wakil Presiden Nixon. Yang lebih baru, pada tahun 1976, Wakil Presiden Nelson Rockefeller mengumumkan bahwa dia tidak mau dicalonkan, sebuah aksi yang luas ditafsirkan sebagai upaya untuk menjaga kesatuan partai dengan membuka slot lebih banyak calon konservatif dan mendukung pencalonan Presiden Ford. Prosedur pencalonan kandidat wakil presiden mengikuti kandidat presiden, dengan nama ditempatkan di pencalonan oleh petinggi partai yang terkenal, didukung secara formal oleh lainnya, dan diikuti oleh sebuah daftar nama (roll call) negara bagian (seringkali sebuah mosi untuk mencalonkan secara aklamasi terjadi di tempat daftar nama). Pidato penyambutan. Setelah pencalonannya, calon wakil presiden menyampaikan pidato penyambutan yang diikuti oleh aktivitas utama terakhir konvensi – pidato penyambutan calon presiden. Calon demokrat Franklin Roosevelt, pada tahun 1932 adalah calon pertama yang muncul di konvensi nasional, dan menyampaikan sambutannya sendiri. Sebelum waktu itu sebuah komite pejabat partai biasanya mengunjungi calon untuk memberitahukan pencalonannya. Calon Republik Thomas Dewey memulai praktik ini di GOP pada tahun 1944. Pidato penerimaan calon dan sambutan utama sebagai satu sorotan konvensi, dan berlaku sebagai final. Pidato ini merupakan peluang bagi calon untuk membangun nada (tone), isi dan tema umum kampanye pemilu ke depan, sembari memberikan Presiden petahana yang maju untuk pemilu ulang dengan kesempatan untuk membela catatannya dan mencoba membela dan mencari calon yang baru dari para pemilih. Penutupan. Segera setelah pidato penyambutan calon, calon presiden bergabung di podium dengan calon wakil presiden, pasangan mereka, keluarga, pesaing yang kalah dan petinggi partai lainnya untuk pose persatuan yang traditional. Segera setelah itu. Konvensi ditutup (adjourned sine die).

IV. Pemilihan Umum Berakhirnya konvensi pencalonan nasional menandakan dimulainya fase berikutnya proses pemilu presiden – kampanye pemilu. Pada bulan sesudah konvensi, para calon, partai dan organisasi kampanye berupaya untuk membangun koalisi yang memenangkan popular dan suara elektoral. Hari Buruh secara tradisional menandakan dimulainya kampanye pemilihan umum. Walaupun para calon partai melakukan kampanye selama musim panas, penjadwalan dan 31

iklan media dimulai pada bulan September. Acara “kick-off” yang dramatis berupaya untuk menarik perhatian sebesar mungkin untuk tiket nasional. Calon demokrat secara tradisi memulai kampanye mereka dengan rally yang besar pada Hari Buruh di Detroit’s Cadillac Square. Namun, beberapa tahun terakhir, kedua partai memilih tempat yang berbeda-beda.

Struktur Kampanye Menyusul segera setelah konvensi, para calon dihadapkan dengan beberapa tugas. Hal ini termasuk menyatukan partai dibelakang calon, membentuk organisasi kampanye pemilu dan menyiapkan rencana kampanye. Organisasi Kampanye Beberapa tahun belakangan ini, kampanye presiden telah dikelola oleh organisasi yang berpusatkan pada calon yang terpisah, kelompok ad-hoc yang dibentuk untuk tujuan khusus memenangkan pemilu. Setelah konvensi, komite ini biasanya meluas dari organisasi pemilihan primer calon menjadi menyertakan profesional partai kunci dan staf kampanye dari penantang sewaktu pencalonan. Organisasi kampanye menyiapkan rencana kampanye, jadwal kehadiran calon dan juru kampanye pengganti, melakukan perlawanan dan penelitian survei, mengelola kampanye media nasional, dan melakukan pendaftaran pemilih dan meningkatkan jumlah suara (getout-the-vote /GOTV drives. Organisasi dikelola di tingkat nasional, negara bagian dan lokal, dimana tumpang tindih khususnya di tingkat lokal, ada di struktur partai. Organisasi kampanye berupaya untuk memperluas daya tarik calon melampaui partisan yang memiliki komitmen, sehingga membawa pesannya ke sebanyak mungkin pemilih independen dan membuat anggota partai lain tidak puas.

Rencana Kampanye Rencana kampanye merinci strategi dan taktik agar organisasi kampanye dan calon akan membawa kemenangan gabungan elektoral dan suara populer votes dalam pemilu. Rencana tersebut merinci isu-isu yang harus ditekankan oleh para calon dan aspek citra pribadi calon yang ingin mereka proyeksikan kepada para pemilih. Rencana ini termasuk: rencana untuk menyerang visi dan misi, isu dan calon lawan; menargetkan kelompokkelompok sosial ekonomi, etnis dan religius yang dipandang mudah menerima pesan kampanye; penilaian kekuatan dan kelemahan tiket di berbagai negara bagian, dan keputusan di wilayah geografis mana calon seharusnya berkonsentrasi dalam rangka mengumpulkan mayoritas Anggot Majelis Pemilihan. Rencana kampanye seringkali cukup rinci, dan cenderung fleksible. Rencana ini mengantisipasi berbagai peristiwa yang mungkin, isu-isu yang muncul dan fluktuasi dalam pendirian pemilih, yang menyebabkan calon dan kegiatan organisasi harus menyesuaikan atau “fine-tuned” untuk memperkuat tiket yang diperlukan dan alokasi sumber daya yang paling efektif. 32

Kegiatan Calon Model masa kini calon presiden mengelilingi negara untuk tur kampanye, berpartisipasi dalam beragam acara kumpul politik, sebenarnya merupakan inovasi yang cukup baru di dalam kegiatan kampanye presiden. Metode Tradisional – Kampanye Front Porch Sepanjang abad ke-19, dan juga abad ke-20, kampanye dilakukan kebanyakan di tingkat akar rumput oleh petinggi partai “pengganti” – petinggi partai dan tokoh terkenal yang berbicara untuk tiket nasional. Dengan beberapa pengecualian yang penting – pada tahun 1896, calon Demokrat William Jennings Bryan melakukan tur keliling negara dengan kereta dengan kampanyenya yang bersemangat, namun tidak sukses, para calon melakukan, “front porch campaigns”, tinggal di rumah, menerima kelompok-kelompok pendukung dan menerbitkan pernyataan sesekali kepada pers. Cara Kampanye Modern Kampanye aktif oleh calon presiden menjadi lebih umum pada abad ke-20. Pada tahun 1932, Franklin D. Roosevelt melakukan kampanye “whistle stop” modern yang pertama, dengan melakukan perjalanan 13.000 mil memakai kereta api dan mengunjungi 36 negara bagian. Dalam menyukseskan pemilu, kampanye “whistle stop”, dimana calon melakukan tur dengan kereta api, menyampaikan pidatonya dari ujung visi dan misi, menjadi piranti yang umum dari politik presiden. Presiden Harry Truman nampaknya memegang rekor, mencakup 32.000 mil dan rata-rata 10 pidato per hari di pemilu 1948 yang sukses. Selama periode yang sama, para calon meningkatkan penggunaan perjalanan udara, bidang lain yang dipelopori oleh Roosevelt. Pada tahun 1932, Roosevelt terbang dari New York ke Chicago untuk menerima pencalonan Demokrat, calon pertama yang melakukan hal tersebut secara pribadi. Kampanye presiden modern hampir secara eksklusif dilakukan melalui udara, dimana calon mampu mencakup dua pantai dalam satu hari. Perjalanan udara memungkinkan calon untuk berhubungan dalam pasar media di beberapa bagian yang berbeda dari negara bagian pada hari yang sama, sehingga memaksimalkan paparan televisi mereka kepada para pemilih. Kadang-kadang kemunculan calon dibatasi rally bandara, dimana setelahnya pesawat kampanye terbang ke kawasan metropolitan lainnya Kampanye Rose Garden Variasi kampanye front porch bertahan di politik pemilu presiden di masa kini. Presiden yang maju untuk dipilih kembali, mengupayakan baik untuk memaksimalkan keuntungan dari kepetahanaannya dan untuk memproyeksikan citra “presiden”, mungkin untuk menggunakan gaya kampanye “Rose Garden”. Mereka mempertahankan jadwal kampanye yang terbatas, sambil menjalankan tugas mereka sebagai presiden. Posisi petahana menjadikan mereka dipublikasikan dengan baik menggunakan keuntungan tambahan dari Kepresidenan, termasuk penggunaan pesawat Kepresidenan – Air Force One, menjadwalkan pengumuman dan kegiatan di Gedung Putih yang padat, dan menyampaikan hibah dan 33

manfaat federal lainnya di negara bagian dan pemerintah lokal, yang diharapkan berkontribusi pada keberhasilan upaya mereka dipilih kembali.

Kampanye Presiden yang Didominasi Televisi Antara tahun 1930-an dan 1940-an penggunaan radio sebagai alat komunikasi utama meningkat. Dimulainya penyiaran televisi komersial secara luas pada akhir tahun 1940-an menambahkan dimensi yang lebih lanjut. Dengan penggunaan citra video yang meyakinkan, TV akhirnya melakukan revolusi pertarungan presiden. Pada tahun 1952, Dwight Eisenhower, menjadi calon presiden pertama yang menggunakan media yang baru, yang menghabiskan hampir 2.000.000 $ untuk iklan televisi. 9 Pesan kampanye Eisenhower, adalah yang pertama dibuat oleh profesional bidang periklanan, yang diakui dengan membuat citra yang disukai dari calon GOP, dan berkontribusi besar bagi kemenangannya. Sejak saat ini, televisi menjadi semakin mendominasi kampanye pemilu presiden. Pengaruhnya dirasakan di tiga isu yang terpisah, tetapi terkait: iklan politik komersial, liputan berita dan debat calon. Iklan Komersial Iklan politik yang disiarkan di televisi saat ini merupakan pengeluaran yang terbesar di kampanye pemilu presiden. Pada tahun 1996, lebih dari 60% uang yang dibelanjakan oleh kampanye pemilu Clinton dan Dole (oleh calon dan partai nasional) ditujukan bagi iklan media elektronik, sebagian besarnya adalah televisi. 10 Semenjak kehadiran iklan politik penyiaran, pertama radio dan kemudian TV, pesan calon semakin menjadi lebih pendek. Standar pidato 30 menit oleh calon digantikan menjadi spot 5 menit, yang kemudian menjadi pesan 30 hingga 60 detik yang paling umum pada kampanye akhir-akhir ini. Iklan politik televisi, telah mencapai kecanggihan teknis tingkat tinggi, biasanya terdiri dari dua kategori: positif atau negative. Kedua pendekatan ini mungkin digunakan, disiarkan di pasar yang berbeda di waktu yang berbeda, sebagaimana dirancang oleh rencana kampanye dan perubahan situasi. Pesan Positif. Iklan politik positif berupaya memotret calon dan isu-isu dengan cara yang menyenangkan. Calon, keluarganya, pencapaian karier dan identifikasi isu ditekankan. Jika petahana maju untuk dipilih kembali, pencapaian pemerintahannya dirinci. Spot kampanye positif pada umumnya berupaya untuk mengokohkan dukungan partai dan menarik pemilih yang belum menentukan pilihan. Pesan negatif. Iklan politik yang dinamakan negatif, atau komparatif semakin banyak digunakan tahun-tahun terakhir ini. Iklan ini menyampaikan atau berupaya untuk 9

Stanley Kelly, Professional Public Relations and Political Power (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1956), hal. 161,162. 10 Campaign Study Group, sebagaimana dilaporan dalam: Ira Chinoy, “In Presidential Race, TV Ads Were Biggest ’96 Cost By Far,” Washington Post, 31 Maret, 1997, hal. A.19.

34

membangkitkan pandangan yang tidak baik tentang calon atau partai lawan, seringkali lewat perbandingan dengan calon yang mensponsori. Spot negatif dimaksudkan untuk membangun keraguan publik terhadap seorang calon atau kebijakannya, dengan harapan membujuk mereka untuk memilih calon atau partai tersebut, atau tidak memilih sama sekali. Liputan Berita. Berita televisi dipandang sebagai sumber vital iklan politik gratis bagi calon presiden. Jajak pendapat Januari tahun 2000 yang dilaksanakan untuk Pew Research Center for the People and the Press melaporkan bahwa 75% responden menyatakan bahwa televisi adalah sumber utama meeka untuk berita kampanye pemilu. 11 Manajer kampanye berupaya mempertahankan calon di dalam sorotan dan memastikan bahwa calon digambarkan secara positif. Penjadwalan hari per hari saat ini semakin sesuai dengan persyaratan siaran berita TV. Munculnya calon, seringkali airport rallies dan pidato politik, di jaringan malam dan siaran berita lokal, yang terakhir ditujukan untuk pasar media di wilayah yang berbeda. Pada saat yang sama, staf kampanye berupaya untuk menghasilkan kerumunan (crowd) yang banyak dan antusias untuk acara ini, untuk menyampaikan kesan upaya kampanye yang vital yang mendapat dukungan yang luas dan berkembang. Debat yang Disiarkan Televisi Ahli sejarah politik telah lama merujuk debat senator Lincoln-Douglas pada tahun 1858 sebagai model untuk isu-isu yang dibahas di hadapan pemilih. Pada tahun 1948, debat publik pertama antara calon presiden diadakan di antara Thomas E. Dewey dan Harold Stassen, sebuah radio siaran berhubungan dengan pemilihan primer presiden Republik di Oregon. Pada tahun 1952, kehadiran bersama yang disiarkan televisi dihadapan League of Women Voters di konvensi nasional termasuk beberapa calon presiden atau perwakilan mereka, walaupun acara tersebut tidak merupakan debat. Debat televisi pertama terjadi pada tahun 1956, antara kontestan untuk pencalonan presiden Demokrat: Adlai Stevenson dan Estes Kefauver. 12 Debat presiden yang disiarkan televisi secara nasional pertama kali di antara peserta pemilu diadakan pada tahun 1960, dan sejak tahun 1976, acara-acara ini menjadi sebuah piranti pemilu presiden yang umum. Debat tahun 1960. Pada tahun 1960, usulan diajukan untuk serangkaian debat yang disiarkan televisi antara calon partai utama di pemilu. Namun, sebuah hambatan terhadap debat ini terletak pada penafsiran Komisi Komunikasi Federal (Federal Communications Commission/FCC) terhadap ketentuan waktu yang setara (equal time) Undang-Undang Komunikasi Federal (Federal Communication Act) yang berlaku untuk debat politik penyiaran. Di bawah penafsiran ini, jaringan televisi diharuskan untuk memberikan waktu yang sama kepada calon presiden dari sejumlah partai kecil jika mereka menyiarkan debat Kennedy-Nixon. Dalam UU Publik 86-677, Kongres sementara waktu menghentikan aturan waktu yang setara untuk calon presiden bagi durasi kampanye 1960, yang memuluskan jalan 11

“Audiences Fragmented and Skeptical. The Tough Job of Communicating with Voters,” The Pew Research Center for the people & the Press [http://www.people-press.org/jan00rpt2.htm]. 12 Susan A. Hellweg, Michael Pfau, dan Steven R. Brydon, Televised Presidential Debates: Advocacy in Contemporary America (NY:Praeger, 1992), hal 1-3.

35

bagi empat calon, John F. Kennedy dan Richard M. Nixon, yang disponsori oleh tiga jaringan komersial. Setelah kampanye 1960. FCC kembali mengetatkan penegakan aturan waktu yang setara. Lebih lanjut, paling sedikit satu dari calon partai utama pada tiga pemilu berikutnya (Lyndon Johnson pada tahun 1964 dan Richard Nixon pada tahun 1968 dan 1972) menyatakan penolakannya atau ketidakinginan untuk berpartisipasi dalam debat yang disiarkan televisi. Debat Presiden Sejak Tahun 1976. Sejak tahun 1976, debat yang disiarkan televisi telah menjadi fitur kampanye presiden yang diharapkan yang biasa, baik dalam pemilihan primer maupun pemilihan umum. Pada tahun 1975, FCC mengubah pendirian penafsirannya mengenai aturan waktu yang setara [Aspen Institute, 55 F.C.C 2d 697 (1975)] ketika membuat pengecualian untuk debat oleh calon partai utama yang memenuhi syarat selama debat tersebut dilaksanakan di acara berita yang bonafid, disponsori oleh entitas yang nonpenyiararn, dan diliput secara keseluruhan. Tahun berikutnya, League of Women Voters Education Fund, kelompok kepentingan publik yang bukan partisan, mensponsori tiga debat presiden antara calon Jimmy Carter dan Gerald Ford, dan satu debat wakil presiden antara pasangan mereka, Walter Mondale dan Robert Dole. Pada tahun 1980, Presiden Jimmy Carter menolak untuk berpartisipasi dalam setiap debat yang menyertakan calon independen John Anderson, dimana League mengundangnya berdasarkan hasil jajak pendapat publik. Fund akhirnya mensponsori dua debat, salah satunya hanya Anderson dan Republikan Ronald Reagen yang berpartisipasi, dan yang kedua hanya dengan Carter dan Reagan (Anderson tidak lagi memenuhi kriteria Fund pada saat itu). Pada tahun 1983, FCC memodifikasi aturan lamanya ketika mengizinkan para broadcaster, terutama di jaringan komersial, untuk mensponsori debat. Sepanjang tahun 1992, debat pada umumnya mengikuti format yang biasa: para calon muncul dihadapan panel jurnalis, membuat pernyataan pembuka, menerima/menjawab pertanyaan dari panel, mendengarkan sanggahan dari lawan, dan biasanya diakhiri dengan pernyataan akhir (closing statement). Pada tahun 1984, Presiden Ronald Reagan bertemu calon Demokrat Walter Mondale dalam dua debat yang disponsori oleh Fund, sementara pasangan mereka – George Bush dan Geraldine Ferraro – berdebat di satu pertemuan. Pada tahun 1985, dalam sebuah upaya untuk menegaskan kendali partai atas debat, pimpinan Komite Nasional Demokrat dan Republik berkolaborasi untuk membentuk sebuah Komisi Debat Presiden non-partisan. Setelah perundingan yang berlarut-larut, persetujuan pada tahun 1988 menyerukan sponsor dari komisi pada dua debat presiden pertama, dimana Fund mensponsori yang kedua. Pada akhirnya, Fund menarik diri dari semuanya, dan Komisi mensponsori baik acara presiden dan sebuah debat wakil presiden yang diadakan pada tahun 1988.

36

Debat pada tahun 1992 disetujui setelah pertarungan yang lebih panjang antara Demokrat dan Republik, dengan rencana menghadirkan debat tiga calon presiden dan satu wakil presiden yang disponsori Komisi termasuk calon Independen Ross Perot dan James Stockdale. Komisi melakukan uji coba dengan format yang berbeda dalam setiap debat, termasuk moderator dan panel jurnalis (format tradisional); moderator tunggal dan pertanyaan pemirsa; moderator dan panel jurnalis, yang masing-masingnya bertanggung jawab setengah dari acara; dan moderator tunggal dan diskusi bebas antara para peserta. 13 Pada tahun 1996, Bill Clinton (D) dan Bob Dole (R) melakukan debat sekali dengan moderator tunggal yang bertanya kepada mereka dan kemudian rapat di balai kota dimana para warga mengajukan pertanyaan. Dalam debat wakil presiden, moderator tunggal menanyakan kepada Demokrat Al Gore dan calon Republik Jack Kemp. Tabel 5. Debat Pemilihan Umum Yang Disiarkan Televisi secara Nasional, 1960-1996 Tahun

Tanggal

Calon Presiden

1960

26 September

Kennedy (D), Nixon (R) Kennedy dan Nixon Kennedy dan Nixon Kennedy dan Nixon

7 Oktober 13 Oktober 21 Oktober 1976

1980

23 September 6 Oktober 15 Oktober

Carter (D), Ford (R) Carter dan Ford

22 Oktober

Carter dan Ford

21 September

Reagan (R) Anderson (I) Carter (D) Reagan

28 Oktober

1984

Calon Presiden

7 Oktober

Mondale Dole (R)

Mondale (D) Reagan (R)

dan

dan

dan Ferraro (R)

21 Oktober

Mondale dan Reagan

25 September

Dukakis (D); Bush (R)

5 Oktober 13 Oktober

(D)

dan

11 Oktober

1988

Wakil

(D);

Bush

Bensen (D); Quayle (R) Dukakis dan Bush

13

Richard L. Berke, “Bush dan Clinton Agree on Debates: Plan to Ask Perot,” New York Times, 3 Oktober, 1992, hal 1,9.

37

1992

11 Oktober

Clinton (D); (R); Perot (I)

Bush

13 Oktober

1996

Gore (D); Quayle (R); Stockdale (I)

15 Oktober 19 Oktober

Clinton; Bush; Perot Clinton; Bush; Perot

6 Oktober

Clinton (R);

(D);

Dole

9 Oktober Gore (D); Kemp (R) 16 Oktober Clinton dan Dale Sumber: Web site Commission on Presidential Debate, pada 17 Februari 2000 [http://www.debates.org/pages/debhis.html]. Peran Debat Presiden yang Disiarkan Televisi. Debat yang disiarkan televisi sekarang menjadi satu dari unsur yang paling penting di dalam politik pemilu presiden. Debat tersebut paling mudah menarik pemirsa dari berbagai aktivitas publik paling banyak terkait pemilu. Debat presiden final yang diadu secara panas, pemilu tiga cara (three-way election) tahun 1992 ditonton oleh penonton TV yang diperkirakan berjumlah 97 juta, misalnya. 14 Para calon mendedikasikan waktu dan upayanya yang berharga untuk menyiapkan debat, karena hal ini secara luas dipercaya bahwa kinerjanya secara signifikan akan mempengaruhi peluang keberhasilan pemilu. Arahan dan latihan yang ekstensif dilakukan, untuk mengantisipasi berbagai pertanyaan dan isu yang mungkin muncul. Perhatian yang seksama diberikan pada penampilan fisik calon, untuk memproyeksikan citra yang menarik, jika tidak citra “presiden”.

Penelitian Survei dalam Kampanye Pemilu Presiden Penggunaan penelitian survei merupakan aspek integral dalam kepemiluan masa kini. Publik menyaksikan fluktuasi pasangan kandidat oleh organisasi jajak pendapat selama kampanye, tetapi yang lebih penting bagi kampanye daripada data yang bersaing ketat adalah jajak pendapat yang dilakukan secara berkelangsungan. Survei-survei ini dilakukan oleh organisasi berdasarkan kontrak untuk kampanye, yang dirancang untuk mengidentifikasi isuisu yang menjadi perhatian para pemilih potensial, juga mengukur dukungan pada calon dan pasangannya di berbagai kelompok demografis dan wilayah geografis yang berbeda. Jajak pendapat, ditambah cara yang lebih mendalam seperti kelompok fokus (dimana kelompok atau perwakilan pemilih yang diseleksi secara hati-hati diwawancara mengenai reaksi mereka terhadap calon dan pesan-pesan mereka), menyediakan sumber informasi yang vital untuk kampanye. Jika dukungan lemah dari kelompok sosial, ekonomi dan etnis tertentu atau di negara bagian tertentu, sumber-sumber dimana penampakan calon dan iklan politik akan diarahkan dan ditargetkan untuk memperkuat kampanye dimana diperlukan. Dengan cara ini, calon berupaya untuk mengubah atau meminimalkan citra negatif perorangan atau 14

Web Site Commission on Presidential Debates, 17 Februari, 2000 [http://www.debates.org/pages/debhis92.html].

38

untuk menekankan kekuatan dan pencapaian mereka, berdasarkan tren yang dipantau yang seringkali per hari.

Hari Pemungutan Suara Pada hari pemilu, para pemilih di 50 negara bagian dan District Columbia memberikan suara mereka untuk para Anggota Majelis Pemilihan yang disumpah bagi calon presiden dan wakil presiden yang disukai mereka. Undang-undang yang dibuat Selasa minggu pertama setelah Senin minggu pertama pada bulan November untuk pilihan seluruh petugas federal yang dipilih. Demi kepentingan kenyamanan dan ekonomi, sebagian besar negara bagian dan pemerintah lokal juga mengadakan pemilu pada hari yang sama dengan pemilu federal. Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setiap empat tahun, tahuntahun yang dapat dibagi 4 (contohnya, 1988, 1992, dan 1996). Pemilu Kongresional diadakan pada hari tersebut setiap tahun berangka genap, di antara kontes presiden yang dinamakan pemilu paruh waktu (mid-term) atau off-year elections. Sejarah Pemilihan Konstitusi semula tidak memuat ketentuan tanggal pemilihan untuk Anggota Majelis Pemilihan atau perwakilan, tetapi mendelegasikan kekuasaan untuk menetapkan tanggal tersebut kepada Kongres. Pada tahun 1845, Congress menetapkan waktu yang seragam untuk menyelenggarakan pemilihan Anggota Majelis Pemilihan untuk pemilu presiden dan wakil presiden, dengan merinci bahwa perorangan tersebut dipilih pada minggu pertama Selasa setelah minggu pertama Senin pada bulan November setiap empat tahun (5 Stat. 721). Namun, negara-negara bagian secara khusus diberdayakan untuk menetapkan waktu yang berbeda sesuai undang-undangnya. Maine adalah contoh pengecualian yang paling banyak dikenal, yang mengadakan pemilu presiden-nya pada Selasa minggu pertama setelah Senin minggu pertama pada bulan September hingga tahun 1956. Praktik ini kadang dipandang sebagai sebuah “trendsetter/bellwether” untuk seluruh AS lainnya, sehingga meningkatkan frase yang tidak selalu akurat, “As Maine goes, so goes the Nation.” Seperti pada tahun 1960, Maine mengadakan pemilu presidennya dengan mengikuti negara bagian lainnya. Pada tahun 1872, Kongres memperluas hari pemilu November untuk mencakup anggota Dewan Perwakilan Rakyat (17 Stat. 28). Pada tahun 1915, setelah ratifikasi Amandemen ke-17 Konstitusi (pembentukan pemilu populer langsung Senator), tanggal yang sama pada bulan November juga dirancang bagi pemilihan Senat (38 Stat. 384). Alasan untuk Pemilihan. Beberapa alasan secara tradisi dikuti untuk pemilihan November sebagai waktu untuk pemilu federal. Di Amerika yang banyak desa dan petani, setelah memanen tanaman selesai, dan petani memilik waktu yang diperlukan untuk pemungutan suara. Perjalanan juga lebih mudah karena mulainya musim dingin juga di sepanjang bagian utara negara. 39

Selasa dipilih sebagai karena memberikan waktu perjalanan yang penuh antara Minggu (seringkali diamati ketat sebagai hari istirahat) dan hari pemungutan suara. Hal ini dipertimbangkan diperlukan ketika perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki atau naik kuda, atau hanya tempat pemungutan suara di wilayah desa. Pilihan Selasa setelah Senin minggu pertama mencegah pemilu jatuh pada hari pertama bulan dimana seringkali dicadangkan untuk urusan pengadilan di distrik.

Jam Pemungutan Suara Jam pemungutan suara diatur oleh negara bagian. Jam pemungutan suara saat ini di 50 negara bagian dan District of Columbia, diatur berdasarkan abjad dengan zona waktu, sebagaimana digambarkan di bawah ini. Negara-negara bagian yang jatuh dalam dua zona waktu ditandai dengan bintang (*). Jam pemungutan suara adalah waktu lokal di tiap zona, kecuali dicatat lain. Tabel 6. Jam Pemungutan Suara di Negara Bagian dan Distrik Columbia 1) Negara Bagian

Pemungutan Ditutup 6-8 malam 2)

Alaska Arizona Arkansas California

Pemungutan Suara Dibuka Tidak lebih lambat dari pkl. 8.00 pagi 7.00 pagi 6.00 pagi 7.30 pagi 7.00 pagi

8.00 malam 7.00 malam 7.30 malam 8.00 malam

Alaska Mountain Central Pacific

Colorado Connecticut Delaware District Columbia Florida *

7.00 pagi 6.00 pagi 7.00 pagi 7.00 pagi 7.00 pagi

7.00 malam 8.00 malam 8.00 malam 8.00 malam 7.00 malam

Mountain Eastern Eastern Eastern Eastern

Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana *

7.00 pagi 7.00 pagi 8.00 pagi 6.00 pagi 6.00 pagi

7.00 malam 6.00 malam 8.00 malam 7.00 malam 6.00 malam

Eastern Hawaii Mountain Central Eastern

Iowa Kansas* Kentucky* Louisiana Maine

7.00 pagi 6.00 -7.00 pagi 6.00 pagi 6.00 pagi 6.00-10.00 pagi

9.00 malam 7.00-8.00 malam 3) 6.00 malam 8.00 malam 8.00 malam

Central Central Eastern Central Eastern

Maryland Massachussets Michigan Minnesota Mississippi

7.00 pagi 7.00 pagi 7.00 pagi 7.00 pagi 7.00 pagi

8.00 malam 8.00 malam 8.00 malam 8.00 malam 7.00 malam

Eastern Eastern Eastern Central Central

Alabama

Suara Zona Waktu Central

40

Missouri Montana Nebraska* Nevada

6.00 pagi 7.00 pagi 8.00 pagi 7.00 pagi 7.00 pagi

7.00 malam 8.00 malam 4) 8.00 malam 7.00 malam 7.00 malam

Central Mountain Central Mountain Pacific

New Hampshire New jersey New Mexico New York North Carolina

11.00 pagi 7.00 pagi 7.00 pagi 6.00 pagi 6.30 pagi

7.00 malam 5) 8.00 malam 7.00 malam 9.00 malam 7.30 malam

Eastern Eastern Mountain Eastern Eastern

North Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania

7.00-9.00 pagi 6.30 pagi 7.00 pagi 7.00 pagi 7.00 pagi

7.00 – 9.00 malam 6) 7.30 malam 7.00 malam 8.00 malam 8.00 malam

Central Eastern Central Pacific Eastern

Rhode Island South Carolina South Dakota

Texas

6.00-9.00 pagi 7.00 pagi 7.00 pagi 8.00 pagi Tidak ada standar waktu pembukaan 7) 7.00 pagi

9.00 malam 7.00 malam 7.00 malam 8.00 malam 7.00 malam 8.00 malam 7.00 malam

Eastern Eastern Mountain Central Central Eastern Central

Utah Vermont Virginia Washington West Virginia

7.00 pagi 6.00-10.00 pagi 6.00 pagi 7.00 pagi 6.30 pagi

8.00 malam 7.00 malam 7.00 malam 8.00 malam 7.30 malam

Mountain Eastern Eastern Pacific Eastern

Tennessee *

Wisconsin 7.00-9.00 pagi 8.00 malam 8) Central Wyoming 7.00 pagi 7.00 malam Mountain *Negara bagian yang terletak di dua zona waktu, didaftarkan di bawah zona waktu paling timur 1 Waktu lokasi, kecuali diberitahukan di negara bagian, dipecah antara zona waktu 2 Pemungutan suara harus buka 10 jam berturut-turut 3 Pemungutan suara harus buka paing sedikit 12 jam berturut-turut antara jam 6.00 pagi hingga jam 8.00 malam 4 Tempat pemungutan suara yang pemilih terdaftarnya kurang dari 200 dapat dibuka dari siang – 8.00 malam, atau hingga seluruh aterdaftar teleh memberikan suara

41

5 Seluruh tempat pemungutan suara dibuka paling lambat 11.00 pagi dan tutup paling cepat jam 7.00 malam. Di kota-kota, dewan kota menetapkan jam pemungutan suara paling sedikit 30 hari sebelum hari pemilu negara bagian. 6 Di distrik dimana kurang dari 75 suara diberikan di pemilu sebelumnya, tempat pemungutan suara dapat dibuka pada siang hari 7 Tempat pemungutan suara harus dibuka paling sedikit 10 jam 8 Tempat pemungutan suara dibuka pada 7.00 pagi pada kota kelas 1, 2 dan 3, kota dan desa, tempat pemungutan suara dibuka pada 7.00 pagi- 9 pagi. Sumber: The Council of State Government, The Book of States, edisi 1998-99, (Lexington, KY, 1998), hal. 163.

V.

Anggota Majelis Pemilihan dan Pelantikan

Anggota Majelis Pemilihan Ketika para pemilih pergi ke tempat pemungutan suara pada hari pemilu, mereka sebenarnya memberikan suara mereka untuk Anggota Majelis Pemilihan, yang dipercaya oleh Konstitusi dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Elektor secara kolektif dikenal sebagai Anggota Majelis Pemilihan. 15 Anggota Majelis Pemilihan dalam Konstitusi Pertanyaan bagaimana cara Presiden dipilih telah diperdebatkan dengan sangat panjang pada Konvensi Konstitusi 1787. Di satu saat, delegasi memberikan suara untuk pemilihan oleh Kongres; usulan lain dipertimbangkan untuk pemilu oleh: rakyat secara keseluruhan; gubernur beberapa negara bagian; Anggota Majelis Pemilihan yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat negara bagian, dan sekelompok Anggota Kongres yang dipilih oleh rakyat. Akhirnya, masalah tersebut dirujuk pada sebuah komite urusan yang tertunda atau “committee on postponed matters”, yang akhirnya sampai pada sebuah kompromi: sistem elektorMajelis Pemilihan. Ukuran Anggota Majelis Pemilihan dan Alokasi Suara Elektoral Anggota Majelis Pemilihan dibentuk oleh Konstitusi dan dimodifikasi oleh Amandemen ke-12 dan ke-23, saat ini termasuk 538 anggota: satu dari setiap Senator dan anggota DPR, dan tiga dari Distrik Columbia (dibawah Amandemen ke-23 tahun 1961). Hal ini tidak berlanjut keberadaannya atau fungsinya selain yang mempercayakan kepadanya. Setiap negara bagian memiliki sejumlah suara elektoral yang setara dengan jumlah angka gabungan delegasi Senat dan DPR. Sejak ukuran delegasi negara bagian di Dewan 15

Untuk informasi tambahan tentang peran masa kini Anggota Majelis Pemilihan, lihat Laporan CRS RS20273, Anggota Majelis Pemilihan: How It Operates in Contemporary Presidential Elections.

42

Perwakilan Rakyat dapat berubah setelah pembagian kembali dan realokasi suara elektoral, ukuran perwakilan negara bagian dalam Anggota Majelis Pemilihan juga berfluktuasi. Pembagian kembali dan realokasi yang paling baru dari suara elektoral setelah sensus tahun 1990, yang berakibat pada pemilu presiden tahun 1992, 1996 dan 2000. Alokasi suara elektoral saat ini dimuat di dalam Tabel 7. Persyaratan untuk Jabatan Elektor Pasal II, ayat 1 Konstitusi menyatakan bahwa, “Tidak ada Senator atau Parlemen, atau orang yang memegang jabatan kepercayaan atau komersial di bawah Amerika Serikat yang dapat ditunjuk sebagai Anggota Majelis Pemilihan,”. Selain dari diskualifikasi ini, setiap orang memenuhi syarat menjadi Anggota Majelis Pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Table 7 Suara Elektoral menurut Negara Bagian: 1992-2000 Negara Bagian Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida Georgia Hawaii Idaho

Jumlah 9 3 8 6 54 8 8

Negara Bagian Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachussets Michigan Minnesota

3 3

Mississippi Missouri

Jumlah 8 9 4 10 12 18 10 7 11

Negara Bagian North Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee

Jumlah 3 21 8 7 23 4 8 3 11

25 13 4 4

Montana 3 Texas 32 Nebraska 5 Utah 5 Nevada 4 Vermont 3 New 4 Virginia 13 Hampshire Illinois 22 New Jersey 15 Washington 11 Indiana 12 New Mexico 5 West Virginia 5 Iowa 7 New York 33 Wisconsin 11 Kansas 6 North 14 Wyoming 3 Carolina Jumlah: 538 Yang Dibutuhkan untuk Pemilu : 270 Sumber: Perpustakaan Kongres US, Congressional Research Service, Suara elektoral Berdasarkan Sensus Tahun 1990, oleh David C. Huckabee, Laporan CRS 91-809 GOV (Washington, 19 November 1991), hal. 2-3. Pencalonan Kandidat Elektor Konstitusi tidak merinci tata tertib pencalonan kandidat untuk jabatan elektor presiden. Negara-negara bagian telah mengadopsi berbagai metode pencalonan kandidat Anggota Majelis Pemilihan, yaitu dua yang paling populer adalah oleh konvensi partai negara bagian, 43

digunakan di 36 negara bagian, dan oleh komite partai negara bagian, digunakan di 10 negara bagian. Dalam praktiknya, calon Anggota Majelis Pemilihan cenderung adalah pemegang jabatan negara bagian dan lokal yang terkenal, aktivis partai, dan warga negara lainnya yang berasosiasi dengan partai dimana mereka dicalonkan. Jumlah calon elektor dan mereka yang dipilih sebagai elektor di setiap negara bagian dapat diperoleh dari Sekretariat Negara (Commonwealth), di ibu kota negara bagian. Daftar Anggota Majelis Pemilihan untuk tahun 1992 dan 1996 serta informasi terkait lainnya dapat diperoleh dari website elektoral college National Archives and Records Administration di: [http://www.nara.gov/fedreg/ec-hmpge.html]. Pemilihan Anggota Majelis Pemilihan Konstitusi meninggalkan metode memilih Anggota Majelis Pemilihan dan memberikan suara elektoral kepada negara bagian. Pada awalnya, banyak negara bagian memberikan pemilihan Anggota Majelis Pemilihan melalui dewan perwakilan rakyat. Sejak tahun 1864, seluruh negara bagian telah memberikan pemilihan Anggota Majelis Pemilihan populer untuk Presiden dan Wakil Presiden. Menurut praktik-praktik yang diadopsi secara universal oleh negara bagian yang dimulai awal abad ke-19, suara populer diberikan untuk sebuah tiket calon partai untuk Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menjamin bahwa mereka akan berasal dari partai yang sama, untuk menghindari sumber perpecahan partisan yang potensial di eksekutif. Sistem tiket umum (general ticket). Di 48 negara bagian dan Distrik Columbia, seluruh suara elektoral diberikan kepada calon yang memperoleh mayoritas dari suara populer di negara bagian. Praktik ini diketahui sebagai sistem tiket umum atau pemenang mendapatkan semua. Sistem tiket umum biasanya cenderung membesar-besarkan marjin kemenangan calon, dibandingkan dengan pangsa suara populer yang diterima. Sebagai contoh pada tahun 1996, Bill Clinton dan Al Gore menang 49,2% suara populer, dibandingkan dengan 40,7% Bob Dole dan Jack Kemp. Marjin suara elektoral Demokrat dari 379 hingga 159 jauh lebih tinggi 70,4% dari total, dikarenakan fakta bahwa tiket Demokrat menerima mayoritas suara di 32 negara bagian dan Distrik Columbia. Sistem Distrik. Saat ini, Maine dan Nebraska memberikan pengecualian hanya metode tiket, memberikan satu suara elektoral tiket bagi yang mempunyai suara terbanyak pada congressional districts, dan memberikan dua sisanya (mewakili jatah senator mereka) kepada pemenang suara terbanyak di banyak wilayah. Variasi ini, digunakan secara luas pada abad ke-19, yang dikenal sebagai sistem distrik. Anggota Majelis Pemilihan yang Membelot (Faithless) Pendiri negara berkeinginan bahwa elektor perorangan merupakan agen yang bebas, memilih calon yang mereka pikir paling sesuai untuk memegang jabatan. Namun, pada praktiknya Anggota Majelis Pemilihan tidak diharapkan untuk memakai pertimbangannya 44

sendiri, tetapi lebih meratifikasi pilihan rakyat dengan memilih para calon yang memenangkan paling banyak popular vote di negara bagian mereka. Walaupun terdapat pengertian ini, tidak ada ketentuan konstitusional yang mewajibkan para Anggota Majelis Pemilihan untuk memilih sesuai sumpahnya. Bertahun-tahun sejumlah Anggota Majelis Pemilihan telah memilih berlawanan dengan instruksi pemilih, atau yang dikenal sebagai fenomena Anggota Majelis Pemilihan yang tidak dapat dipercaya. Walaupun sejumlah negara bagian memiliki undang-undang yang berupaya mengikat elektor pada pemenang popular vote, sebagian besar opini diantara ahli konstitusi berpendapat Anggota Majelis Pemilihan tetap menjadi agen bebas. Lebih lanjut, tujuh suara Anggota Majelis Pemilihan yang tidak dapat dipercaya antara tahun 1948 dan 1988 dicatat sebagai suara. 16 Kejadian yang paling akhir adalah tahun 1988, ketika elektor Demokrat West Virginia memilih Lloyd Bentsen untuk Presiden dan Michael Dukakis untuk Wakil Presiden. Memenangkan Kursi Kepresidenan Amandemen Konstitusi ke-12 mewajibkan calon yang menang adalah yang memperoleh suara elektoral mayoritas absolute (saat ini 270 dari total 538). Menghitung Suara Elektoral Setelah pemilih memilih anggota Majelis Pemilihan, para Anggota Majelis Pemilihan bertemu untuk meratifikasi pilihan popular untuk Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi menyatakan (lagi di Amandemen ke-12) bahwa mereka bersidang di negara bagian yang bersangkutan. Kongres telah membentuk (dalam 3 U.S.C §8) hari Senin minggu pertama setelah Rabu minggu kedua pada Desember setelah pemilu mereka sebagai tanggal untuk memberikan suara, di tempat tersebut di setiap negara bagian anggota DPR. Pada praktiknya, elektor hampir selalu bertemu di ibu kota negara bagian, biasanya di State House atau Capitol Building, seringkali dalam sebuah kamar legislatif. Suara dihitung dan dicatat, hasilnya disertifikasi oleh Gubernur dan disampaikan kepada Presiden dari Senat AS (Wakil Presiden). Sertifikat suara elektoral dibuka dan dihitung pada sesi gabungan Kongres, diadakan pada 6 Januari sebagaimana dimandatkan (3 U.S.C §15) menyusul rapat elektor (atau, biasanya pada hari selanjutnya, jika jatuh pada hari Minggu), Wakil Presiden memimpin. Suara Elektoral dihitung di Kongres yang baru terpilih, yang bersidang pada 3 Januari. Calon yang menang akan dideklarasikan telah dipilih. Presiden Minoritas Kritik utama Anggota Majelis Pemilihan adalah dapat menolak kemenangan calon dengan popular votes terbanyak, yang dapat terjadi ketika satu tiket memenangkan mayoritas

16

Neal Peirce dan Lawrence D. Longley, The People’s President, edisi revisi (New Haven CT: Yale University Press, 1981), hal. 98-101. Suara “Anggota Majelis Pemilihan yang tidak dapat dipercaya” pada tahun 1988 (lihat dibawah) juga mencatat suara.

45

elektor yang diperlukan tetapi mendapat lebih sedikit popular vote daripada lawan (lawannya). Pemenang suara populer telah gagal memenangkan kursi kepresiden pada tiga peristiwa semenjak adopsi Amandemen ke-12: pada tahun 1824, 1876, dan 1888. Pada tahun 1824, suara elektoral terpecah di antara empat calon, menyebabkan pemilu oleh DPR, memilih urutan kedua suara populer. Pada tahun 1876, karena hasil yang bersaing dari empat negara bagian, Kongres membentuk komisi pemilu yang memberikan suara dipersengketakan kepada urutan kedua populer vote yang nyata, yang menghasilkan margin satu suara (onevote margin) di Majelis Pemilihan. Pada tahun 1888, urutan kedua popular vote yang nyata memenangkan mayoritas Majelis Pemilihan dengan mudah . Anggota Majelis Pemilihan yang salah sasaram terdapat pada tabel di bawah ini. Tabel 8 Presiden Terpilih Tanpa Memenangkan Popular Vote Tahun 1824 1)

Calon Andrew Jackson John Quincy Adam * William H. Crawford Henry Clay

Partai D-R D-R D-R D-R

Suara Populer 152.933 115.696 46.979 47.136

Suara Elektoral 99 84 41 37

1876

Samuel J. Tilden Rutherford B. Hayes *

D R

4.287.670 4.035.924

184 185

1888

Grover Cleveland Benjamin Harrison *

D R

5.540.365 5.445.269

168 233

*Terpilih D-R=Demokrat-Republik; D= Demokrat; R= Republik 1 Hasil suara Populer untuk 18 negara bagian; di 6 negara bagian, Anggota Majelis Pemilihan ditunjuk oleh dewan perwakilan rakyat negara bagian. Sumber: Peirce and Longley, The People’s President, hal. 241-242.

Prediksi Elektoral Kebuntuan Majelis Pemilihan Amandemen ke-12 Konstitusi, memberikan kasus, dimana tidak ada calon yang memperoleh mayoritas Majelis Pemilihan, sebuah proses yang biasanya dirujuk sebagai contingent election. Di bawah kondisi ini, Dewan Perwakilan memilih Presiden, memilih dari tiga calon yang menerima suara elektoral yang terbanyak, dimana setiap negara bagian memberikan satu suara (single vote). 17

17

Untuk informasi tambahan mengenai contingent election, lihat Laporan CRS RS20300, Election of the President and Vice President by Congress: Contingent Election.

46

Dalam wacana pemilu presiden yang biasa, dimana hanya dua calon dari partai utama yang memiliki kesempatan menang, kejadian tersebut sangat tidak mungkin. Dalam pemilu yang ditandai munculnya calon partai ketiga yang kuat (George Wallace pada 1968, John Anderson pada tahun 1980, dan H. Ross Perot pada tahun 1992), kebuntuan di Majelis Pemilihan menjadi mungkin. Hanya sekali sejak adopi Amandemen ke-12, dalam pemilu 1824 dengan empat calon, Presiden – John Quincy Adams – dipilih oleh Dewan Perwakilan. Jika tidak terdapat mayoritas suara elektoral, pemilihan Wakil Presiden dipercayakan kepada Senat, dimana setiap anggota memberikan satu suara, memilih dari dua calon dengan suara elektoral terbanyak. Hanya sekali, pada tahun 1837, Senat memilih satu Wakil Presiden Richard M. Johnson. Walaupun calon presiden Demokrat, Martin Van Buren memenangkan Majelis Pemilihan, suara diberikan untuk dua calon wakil Presiden Demokrat, yang menghasilkan “kontes tiga cara” (a three-way contest) yang membutuhkan penyelesaian dari Senat. Pada saat contingent election diperlukan, DPR memiliki dua minggu antara penghitungan suara elektoral (6 Januari) dan Hari Pelantikan (20 Januari) unutuk memilih seorang Presiden. Jika tidak mampu dilakukan pada waktu tersebut, Wakil Presiden terpilih, dengan asumsi telah dipilih oleh Anggota Majelis Pemilihan atau Senat, bertindak sebagai pelaksana tugas Presiden sampai DPR menyelesaikan deadlock tersebut. Pada saat Senat juga tidak mampu memilih seorang Wakil PResiden, Juru Bicara DPR bertindak sebagai Pelaksana Tugas Presiden hingga Presiden atau Wakil Presiden diplih, tetapi dia harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai Juru Bicara dan DPR. Jika tidak ada Juru Bicara, atau Juru Bicara tidak memenuhi syarat, kemudian Presiden Pro-tempore dari Senat (Senator yang paling lama dari partai mayoritas) menjadi Pelaksana Tugas Presiden, di bawah persyaratan pengunduran diri yang sama. Kematian seorang Calon Sebelum Rapat Anggota Majelis Pemilihan bulan Desember. Jika calon presiden atau wakil presiden meninggal atau mengundurkan diri di antara konvensi dan rapat Anggota Dewan Pemilihan pada bulan Desember, peraturan partai besar menyatakan bahwa komite nasional mereka akan mengadakan rapat dan mengisi kekosongan. Di Partai Demokrat, pengganti calon disejutui oleh suara anggota komite nasional per kapita. Untuk Partai Republik, setiap delegasi komite nasional negara bagian memberikan sejumlah suara yang setara dengan delegasinya di konvensi nasional. 18 Pada tahun 1972, Komite Nasional Dmokrat memilih R. Sergean Shriver sebagai calon wakil presiden untuk menggantikan Senator Thomas Eagleton, yang mengundurkan diri sebagai calon setelah konvensi nasional. Republik baru saja mengganti seorang calon pada national ticket pada tahun 1912, ketika Wakil PResiden James S. Sherman meninggal pada 30 Oktober. Setelah rapat setelah pemilu, Komite Nasional Republik memilih Nicholas M. Butler untuk menerima elektoral votes Republik untuk wakil presiden. 18

Komite Nasional Demokrat. Rules of Procedure for Filling a Vacancy on the National Ticket; Peraturan 27 Partai Republik.

47

Antara Desember dan 6 Januari. Jika ada kekosongan karena kematian presiden terpilih setelah suara elektoral telah diberikan di negara bagian, sebagian besar otoritas mempertahankan ketentuan Amandemen ke-20 diberlakukan. Bagian 3 merinci bahwa Wakil Presiden terpilih menjadi Presiden terpilih pada situasi ini. Namun, beberapa pengamat menegaskan bahwa tidak ada presiden terpilih hingga suara elektoral dihitung oleh Kongres pada 6 Januari tahun berikutnya, dan sejak itu tidak ada calon hidup yang memperoleh mayoritas suara elektoral, kemudian DPR akan memilih Presiden dan Senat, Wakil Presiden. 19 Namun, sumber-sumber lain membatah kesimpulan ini, menegaskan bahwa Kongres “tidak punya pilihan tetapi menghitung seluruh surat surat asalkan ‘orang’ yang dipilih hidup pada saat mereka diberikan suara.” 20 Terlebih lagi, penafsiran ini dikonformasikan dengan laporan Dewan yang mengiringi Amandemen ke-20, yang menyatakan bahwa “suara, di bawah situasi di atas harus dihitung oleh Kongres….Sebagai konsekuensinya, Kongres akan mendeklarasikan bahwa calon yang meninggal dunia telah menerima suara mayoritas.” 21 Opini dan contoh yang seimbang menunjukkan bahwa suara elektoral yang diberikan kepada calon yang meninggal akan berlaku, asalkan suara tersebut diberikan ketika calon masih hidup. Pertanyaan final apakah ketentuan ini berlaku jika calon presiden yang menang menarik dari pertarungan setelah suara elektoral diberikan, tetapi sebelum mereka dihitung, sebagaimana Amandemen ke-20 mengutip hanya kasus kematian calon. Apakah Kongres menghitung suara, mengumumkan hasil dan kemudian mengambil opsi untuk mengumumkan posisi lowong Presiden terpilih? Jika demikian, maka menjadi dapat diperdebatkan apakah wakil presiden terpilih akan menjadi Presiden terpilih. Di lain pihak, dapat juga diperdebatkan bahwa Bagian 3 Amandemen ke-2- hanya menjelaskan kasus dimana Presiden terpilih meninggal, dan tidak mencakup situasi lainnya. Dalam kasus ini, dapat diperdebatkan di kalimat 2 bagian 3 akan berlaku: Jika seorang Presiden belum dipilih sebelum waktu yang ditetapkan untuk permulaan terminnya atau jika Presiden terpilih telah gagal memenuhi syarat (titik berat ditambahkan), kemudian Wakil Presiden terpilih bertindak sebagai Presiden hingga Presiden memnuhi syarat. Di bawah situasi ini, Wakil Presiden terpilih akan bertindak hanya sebagai pelaksana tugas Presiden. Sementara perbedaan dalam dua situasi ini dapat terlihat “perbedaan tanpa perbedaan,” (difference without a distinction) dapat diperdebatkan bahwa lebih diinginkan bagi sebuah negara negara melantik Presiden sebagaimana mestinya untuk termin penuh daripada menjadi pelaksana tugas yang termin

19

Walter Berns, ed., After the People Vote: A Guide to the Anggota Majelis Pemilihan (Washington:AEI Press, 1992), hal. 27, 28. 20 John D. Feerick, From Falling Hands: The Story of Presidential Succesion, (NY: Fordham Univ. Press, 1965), hal. 274. 21 Kongres AS, DPR, Komite Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Perwakilan di Kongres, Proposing an Amendment to the Constitution of the United States, Kongres ke-72, sesi ke-1, H. Rept 72-345 (Washington:GPO, 1932), hal. 5.

48

jabatannya dan status konstitusional belum didefinisikan. Pertanyaan ini akan kelihatannya pantas mendapatkan studi legal dan konstitusional. Antara 6 Januari dan 20 Januari. Jika calon presiden yang menang meninggal setelah Kongres telah menghitung suara elektoral, Wakil Presiden terpilih menjadi Presiden terpilih, di bawah ketentuan Amandemen ke-20. Presiden baru akan diberdayakan dibawah Amandemen ke-25, untuk mencalonkan seseorang untuk mengisi lowongan di kursi Wakil Presiden. Jika kedua Presiden dan Wakil Presiden meninggal sebelum pelantikan, tetapi setelah suara elektoral dihitung, Kongres diberdayakan (oleh Amandemen ke-20) untuk menjelaskan secara hukum siapa yang wajib menjabat sebagai Presiden, atau bagaimana cara Presiden dipilih.

Pelantikan Walaupun Presiden dan Wakil Presiden dilantik pada 4 Maret setahun setelah tahun setelah pemilu dari tahun 1789 hingga 1933, Amandemen ke-20 meratifikasi pada tahun 1933 dan berlaku efektif pada tahun 1937, mengubah dimulainya tanggal masa jabatan presiden menjadi 20 Januari. Maksud perubahan ini, juga memindahkan awal congressional term dari 4 Maret menjadi 3 Januari adalah untuk memperpendek waktu antara pemilu dan pelantikan, untuk menghapuskan sesi “lame duck” Kongres, dimana anggota yang kalah dan pensiun telah rapat secara berkala untuk sebuah sesi final setelah pemilu. Pelantikan Minggu Dalam sebuah tradisi abad ke-19, Presiden tidak dilantik secara publik pada hari minggu. Ketika 20 Januari jatuh pada hari minggu, sebuah pelantikan privat yang ringkas diselenggarakan, biasanya di East Room Gedung Putih, dengan seremoni publik pada hari berikutnya. Hal ini terjadi paling akhir pada tahun 1985, ketika Presiden Ronald Reagan secara privat dilantik pada termin kedua pada hari Minggu, 20 Januari, dan dilantik secara publik pada hari Senin, 21 Januari. Hari Pelantikan yang jatuh pada hari minggu selanjutnya adalah pada tahun 2013. Lokasi Upacara Pelantikan Dalam sebuah tradisi pelantikan Andrew Jackson pada tahun 1829, Presiden sebelumnya dilatik pada upacara di luar ruangan di East Front Gedung U.S. Capitol (menghadap Supreme Court). Wakil Presiden biasanya disumpah di Chamber Senat hingga 1933, ketika dua upacara diselenggarakan bersama untuk pertama kalinya, praktik berlanjut. Tujuh kejadian semenjak tahun 1837, pelantikan presiden diadakan di tempat lain selain East Front. Pada tahun 1909, karena cuaca yang buruk, Wiliam Howard Taft dilantik di Senate Chamber; pada tahun 1945 dengan pertimbangan kesehatan Presiden dan keamanan masa perang, Franklin D. Roosevelt disumpah keempat termiin di South Portico di White House; Tahun 1981, 1989, 1993, dan 1997, 49

Ronald Reagan, George Bush dan Bill Clinton dilantik di West Front, Capitol (menghadap Mall); dan pada bulan Januari 1985, karena cuaca yang buruk Presiden Reagan dilantik secara publik untuk termin keduanya di Capitol Rotunda. Tempat West Front tamapaknya mendapat penerimaan yang luas semenjak tahun 1981, dan diharapkan berlanjut menjadi tempat pelantikan dimasa datang, barring menghalangi situasi yang tidak diduga.

.

50