LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN. Kata Pengantar

LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN

Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan pada Allah SWT, bahwa berkat dan rahmat-Nya, maka Tim Pengkajian Hukum Tentang “Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan”, pada tahun 2011 dapat menyelesaikan laporan sesuai jadwal yang ditetapkan. Berbagai masalah muncul terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tenaga kesehatan, mengingat sangat luasnya profesi tenaga kesehatan, maka dalam pengkajian hukum ini dibatasi hanya pada tenaga medis, yaitu dokter dan dokter gigi, tenaga keperawatan yaitu perawat dan bidan, serta tenaga farmasi. Perkembangan

teknologi

modern

dan

canggih

di

bidang

kedokteran, tidak serta merta dapat mencakup pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan sangat luasnya Ketua Tim :

jangkauan pelayanan kesehatan, ditengah belasan ribu pulau, transportasi

Dr. Marius Widjajarta

yang terkendala, penyebaran tenaga kesehatan yang masih sulit diatasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang tidak merata, dan dana yang terbatas menyebabkan profesi tenaga kesehatan tidak secara optimal melayani masyarakat secara meluas. Namun yang pasti, profesi tenaga kesehatan tetap melakukan aktivitasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, standard profesi dan kode etik masing-masing profesi sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban dapat dilakukan secara proporsional, rasional, dan seimbang demi kepentingan profesi untuk menyelamatkan dan menolong warga

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. TAHUN 2011

masyarakat yang membutuhkannya. Kami menyadari, bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, dan perlu mendapatkan koreksi, baik yang bersifat redaksional maupun substansi. Namun terlepas dari kekurangan dan keterbatasan itu, kami

mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum

Daftar Isi

Nasional yang telah menugaskan kepada kami untuk mengkaji masalah ini.

Kata Pengantar

Semoga hasil pengkajian ini bisa memperkaya khasanah pemikiran tentang

Daftar Isi

hak dan kewajiban tenaga kesehatan yang didalami dari berbagai disiplin

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………….. 1 A.

Latar Belakang ……………………………. 1

B.

Permasalahan ……………………………… 3

C.

Ruang lingkup Pengkajian ………………… 3

Jakarta, Oktober 2011

D.

Metode Pengkajian ………………………... 3

Ketua Tim,

E.

Personalia Pengkajian …………………….. 3

F.

Jadwal Pengkajian ………………………… 4

ilmu.

BAB II TINJAUAN UMUM TENAGA KESEHATAN …………….. 5

Dr. Marius Widjajarta

A.

Tenaga Medis ……………………………… 5

B.

Tenaga Keperawatan ……………………… 12

C.

Tenaga Kebidanan ………………………… 22

D.

Tenaga farmasi ……………………………. 36

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN …………...................... 45 A.

Aspek Profesi ……………………………… 45

B.

Aspek Hukum

C.

Aspek Fasilitasi …………………………….. 63

…………………………… 54

BAB IV KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI …….. 65 A.

Tenaga Medis ……………………………… 65

B.

Tenaga Keperawatan dan Kebidanan ……. 68

C.

Tenaga Farmasi ……………………………. 70

BAB V PENUTUP ……………………………………………............. 72

Daftar Pustaka

A.

Kesimpulan ……………………………….. 72

B.

Saran

……………………………………. 73

BAB I

dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan. Dan walaupun Undang-undang

PENDAHULUAN

Nomor 23 Tahun 1992 te;ah diubah/direvisi menjado Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, namun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1996 tetap dinyatakan

A.

Latar Belakang

berlaku.

Pelayanan

kesehatan

ditengah

dinamika

moderenisasi kehidupan masyarakat di Indonesia yang didalamnya

semakin

meningkatnya

kesadaran

Tenaga kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 PP Nomor 32 Tahun 1996 adalah :

hukum

masyrakat, menjadikan profesi tenaga kesehatan harus

(1)

mempersiapkan diri secara maksimaldan proporsional. Sebagai perwujudan derajat tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan terdiri dari : a.

tenaga medis;

b.

tenaga keperawatan;

c.

tenaga kefarmasian;

d.

tenaga kesehatan masyarakat;

e.

tenaga gizi;

f.

tenaga keterampilan fisik;

g.

tenaga keteknisian medis;

secara optimal agar serasi dan selaras denga tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban pada pemberi jasa pelayanan kesehatan dengan kepentingan pihak-pihak. Tenaga kesehatan merupakan unsur yang sangat strategis ataupun utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, aman, tertib dan profesional, yang berlangsung setiap waktu dan berkesinambungan. Sesuai

dengan

pengamalan

Negara

hukum,

berlandaskan Pancasila yang terletak dalam UUD 1945,

(2)

Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi;

(3)

Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan

(4)

Tenaga

tentang pengaturan dibidang kesehatan telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Dan

khusus

tentang

tenaga

kesehatan

kefarmasian

meliputi

farmasi, dan asisten apoteker

apoteker,

analis

(5)

Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan,

entomolog

kesehatan,

penyuluh

kesehatan, kesehatan,

Dalam menjalankan profesinya, sudah barang tentu

mikrobiolog

kesehatan harus mengacu pada peraturan perundang-

administrator

undangan yang berlaku. Disamping itu, setiap profesi tenaga kesehatan juga dilengkapi

kesehatan dan sanitarian.

suatu kode etik profesi, yang

harus dimengerti, difahami dan dilaksanakan di setiap (6)

Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien

(7)

Tenaga

ketrapian

fisik

meliputi

waktu. Dan sangat melekat dengan profesinya, adalah hak dan kewajiban tenaga kesehatan.

Fisioterafis,

okupasiterapis, dan terapis wicara (8)

Berkenaan

dengan

era

globalisasi,

dan

juga

meliputi radiografer,

mengingat para tenaga kesehatan utamanya para perawat

radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis

juga melakukan profesinya bersama-sama dengan tenaga

kesehatam, refiaksionis optisien, otorik prostetik,

kerja Indonesia di luar negeri, hak dan kewajiban tenaga

teknisi transfusi, dan perekam medis.

perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri, perlu

Tenaga keteknisan medis

disiapkan secara maksimal dan profesionalismenya.

Dari

berbagai

tenaga

kesehatan

yang

ada,

setidaknya tenaga medis dan tenaga keperawatan dapat

B.

Permasalahan

pelayanan

Menyadari bahwa kepentingan masyarakat dan

kesehatan. Dari daerah terpencil ke tingkat kota besar

kepentingan tenaga kesehatan harus selaras, seimbang,

tenaga medis dan tenaga keperawatan selalu hadir di

dan profesional, serta berkenaan sarana dan prasarana

tengah-tengah

yang

pelayanan kesehatan yang tidak merata, serta ketersediaan

membutuhkannya. Dominasi tenaga medis dan tenaga

tenaga kesehatan yang tidak dapat menjangkau seluruh

keperawatan di Indonesia juga mengingat sangat luasnya

pelosok tanah air, maka permasalahan dalam pengkajian

wilayah Republik Indonesia dan dengan situasi dan kondisi

hukum ini tertuju pada:

dikatakan

sebagi

ujung

tombak

kebutuhan

didalam

masyarakat

yang berbeda-beda, baik daerah terpencil hingga seperti kota metropolitan di Jakarta.

Apakah hak dan kewajiban tenaga kesehatan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesinya dapat diawasi dan dbina oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan

melibakan

organisasi

profesi,

dan

lembaga

swadaya

Adapun Susunan keanggotaan dalam Tim Pengkajian ini,

masyarakat.

yaitu: Ketua

C.

Ruang Lingkup Pengkajian

:

Dr. Marius Widjajarta (YPKKI)

Sekretaris: Suharyo, SH, MH.

Berkenaan sangat luasnya profesi tenaga kesehatan Anggota

dan sesuai dengan kapasitas Tim, sengaja dibatasi ruang

:

lingkup pengkajian ini hanya menyangkut tenaga medis dan

1.Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH., MH. 2.Marulak Pardede, SH., MH., APU.

tenaga keperawatan, dan tenaga farmasi.

3.Drg. Tatik Suhariyono 4.Hj. Hajerati, SH., MH. 5.Riati Anggraeini, SH., MARS. M.Hum.

D.

Metode Pengkajian Metode

Pengkajian

6.DR. dr. Roza Indriani, MM. ini

dilakukan

berdasarkan

Sekretariat: 1. Iis Trisnawati, A.Md

pendalaman terhadap permasalahan, yang dilakukan oleh 2. Ujang Harsono

semua anggota Tim yang mempertimbangkan berbagai disiplin ilmu. Para anggota Tim diharapkan membuat

Narasumber:

1.Prof. Dr. Veronica Komalawati (UNPAD)

makalah (catatan) yang dilengkapi dengan daftar pustaka)

F. E.

Jadual Pengkajian

Personalia Pengkajian Untuk

mengoptimalkan

Pelaksanaan tim pengkajian hukum tentang Hak hasil

kerja

Tim,

dan

dan

Kewajiban

Tenaga

Kesehatan

ini

berdasarkan

menyadari kompleksitas profesi hak dan kewajiaban tenaga

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

kesehatan, keanggotaan Tim mengikutsertakan para pihak

Indonesia Nomor: PHN-25.LT.02.01 Tahun 2011 tanggal 01

yang berkompeten, ditambah dari unsur BPHN Kementerian

April 2011, dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan,

Hukum dan HAM RI. Disamping itu juga ada Narasumber.

terhitung mulai bulan April 2011 sampai dengan 31 September 2011.

BAB II

kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pakar-pakar dari negara

TINJAUAN UMUM TENAGA KESEHATAN

maju. Dengan alasan akan memberikan bantuan tertentu untuk penanggulangan dan pemberantasan penyakit yang baru muncul di suatu negara, termasuk di Indonesia, mereka dapat memanfaatkan kelengahan dan ketidaktahuan dari tenaga kesehatan dan tenaga kefarmasian di Indonesia, untuk apa hal tersebut diminta.

Ditengah kemajuan teknologi modern dan canggih di bidang kedokteran, yang diantaranya dengan mudah dan cepat dilakukan

Sebagai tinjauan umum, diutarakan :

pemeriksaan kesehatan dan segera diketahui hasilnya, yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan lanjutan, faktor utama dibidang pelayanan kesehatan adalah Sumber Daya Manusia

A.

Tenaga Medis 1) Secara eksplisit tenaga medis dan ketentuan profesinya

(SDM), yaitu tenaga kesehatan.

diatur dalam : Eksistensi tenaga kesehatan, yang dalam pengkajian ini

a.

dibatasi pada tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kefarmasian,

dalam

menjalankan

profesinya

sudah

dibekali

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

b.

profesionalisme yang tinggi. Hal mana berkenaan degan resiko yang

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Dalam pasal 1 angka 2 “dokter

harus dihadapi dalam menjalankan profesinya, menyelamatkan

dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter

nyawa manusia.

gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyiapan

kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar

profesionalisme tenaga kesehatan, sejak awal pendidikan tenaga

negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia

kesehatan sudah dimulai melalui persyaratan yang ketat, baik

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

menyangkut fisik, psikis dan akademis. Disamping juga persyaratan

c.

Undang-undang

Nomor

36

Tahun

2009

tentang

Kesehatan jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992

etika moral yang tentu menjadi persyaratan utama. d.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Dalam perjalanan kemudian, sesuai perkembangan di dunia

Sakit. Tenaga Medis merupakan bagian dari tenaga

kedokteran dan kefarmasian, ditengah era globalisasi bermunculan

tetap Sumber Daya Rumah Sakit, dan dalam Pasal 13

ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasannya, dapat

setelah memperoleh informasi yang lengkap, valid, akurat

disimpulkan bahwa yang dimaksud tenaga medis

yang diperoleh dari keterangan dokter tentang keadaan

adalah dokter.

penyakitnya serta tindakan medis yang akan diperoleh.

e.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

f.

Peraturan Nomor

Menteri

Kesehatan

Republik

1419/Menkes/Per/X/2005

tentang

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan

Permenkes Nomor

290/ MENKES/ PER/III/ 2008

Peraturan

Menteri

k.

dengan

keadaan

pemeriksaan pendukungnya, dapat bahkan berhak untuk

Kesehatan

Republik

mendapatka second opinion, pasien dan atau keluarga/wali

Indonesia

meminta

peeriksaan

dokter

lainnya

di

tempat

pelayanan kesehatan yang berbeda.

Nomor 749a/Men.Kes/Per/XII/1989 tentang Rekam

j.

yakin/ragu

senyatanya tentang penyakit, hasil laboratorium, hasil

dapat

tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; i.

kurang

melakukan pemeriksaan pada dokter yang lain, untuk

Tindakan Medik; h.

yakin dengan informed concent dari dokter, termasuk kemungkinan

penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi; g.

Dalam hal pasien atau keluarga/ wali merasa kurang

Indonesia

Peluang tenaga medis dalam hal ini dokter untuk

Medik/ Medical Record;

memberikan kebebasan pilihan bagi pasien, merupakan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951 tentang

bagian dari keterbukaan informasi dari dokter kepada

Kesehatan Kerja;

pasien. Hal ini justru untuk menjaga keselamatan dan

Surat

Keputusan

Dirjen

Yan

Dik

Nomor

HK.00.06.6.5.1866 Tahun 1999 tentang Pedoman

kebaikan pasien, dan juga menjaga kenyamanan profesi dokter.

Persetujuan Tindakan Medik ditetapkan tanggal 21 Adapun

April 1999 (selanjutnya disebut Pedoman Pertindik).

informasi

yang

perlu

diberikan

dan

dijelaskan dengan kata-kata sederhana yang dimengerti oleh pasien atau keluarganya menurut J. Guwandi meliputi: Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari profesi

1.

Risiko yang melekat (inherent) pada tindakan

dokter, persetujuan tindakan medik melalui informed concent

tersebut;

adalah suatu kesepakatan dan kesetujuan dari pasien yang

2.

Kemungkinan timbulnya efek sampingan;

secara bebas, sadar dan terbuka, rasional dan proporsional

3.

Alternatif lain (jika) ada selain tindakan yang

diusulkan; dan

jika dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat

4.

merugikan kesehatan pasien, atau pasien menolak

Kemungkinan yang terjadi jika tindakan itu tidak

dilakukan.

untuk diberikan informasi. Dalam hal ini informasi

Permenkes tentang Pertindik Pasal 1 huruf a menyatakan bahwa persetujuan tindakan medis/ informed

dapat diberikan kepada keluarga terdekat. 4.

concent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan

keberhasilan tindakan medis yang akan dilakukan. 5.

medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut, sedangkan tindakan medis menurut Pasal 1 Huruf b adalah

6.

7.

mengandung

risiko.

Pertindik

harus

penjelasan

tentang

risiko

dan

Informasi dan penjelasan tentang alternatif tindakan

masing. 8.

ditandatangani oleh penderita atau keluarga terdekatnya dan disaksikan minimum satu orang saksi dari pihak pasien.

dan

medis lain yang tersedia serta risikonya masing-

menerima informasi tentang tindakan medis yang diperlukan, ternyata

Informasi

komplikasi yang mungkin terjadi.

Sebelum memberikan pertindik pasien seharusnya

namun

Informasi dan penjelasan tentang tata cara tindakan medis yang akan dilakukan.

suatu tindakan yang dilakukan tehadap pasien berupa diagnostik atau terapeutik.

Informasi dan penjelasan tenang tujuan dan prospek

Informasi dan penjelasan tentang prognosis penyakit apabila tindakan medis tersebut dilakukan.

9.

Untuk tindakan bedah atau tindakan invasif lain,

Informasi dan penjelasan yang perlu diberikan dalam

informasi

Pertindik meliputi hal-hal berikut:

melakukan

harus

diberikan

operasi,

sepengetahuan

atau

atau

oleh

dokter

dokter

lain

petunjuk

yuang dengan

dokter

yang

bertanggung jawab. 1.

2.

Informasi harus diberikan baik diminta maupun tidak.

10.

Untuk tindakan yang bukan bedah atau tindakan

Informasi tidak diberikan dengan mempergunakan

yang tidak invasif lainnya, informasi dapat diberikan

istilah kedokteran yang tidak dimengerti oleh orang

oleh

awam.

sepengetahuan

Informasi

diberikan

sesuai

dengan

tingkat

dokter

lain

atau

atau

perawat

petunjuk

dengan

dokter

dan

bertanggung jawab.

pendidikan, kondisi, dan situasi pasien. 3.

Informasi diberikan secara lengkap dan jujur, kecuali

Kewajiban

untuk

memberikan

informasi

dan

penjelasan berada di tayangan dokter yang akan melakukan

tindakan medis tertentu yang terbaik menurut dokter

tindakan medis. Dokterlah yang paling bertanggung jawab

(persetujuannya disebut presumed consent, dalam

untuk

yang

arti bila pasien dalam keadaan sadar, maka pasien

diperlukan. Apabila dokter yang akan melakukan tindakan

dianggap akan menyetujui tindakan yang dilakukan

medis

dokter).

memberikan

berhalangan

informasi

untuk

dan

penjelasan

memberikan

informasi

dan

penjelasan maka dapat diwakilkan pada dokter lain dengan sepengetahuan dokter yang bersangkutan.

2)

Tujuan Persetujuan Tindakan Medik

Pasal 2 ayat (1) Permenkes tentang Pertindik

Maksud

dan

tujuan

tindakan

menentukan bahwa semua tindakan medis yang akan

medik,

dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

Republik Indonesia Nomor : O.585/Men.Kes/Per/IX/1989

Bentuk persetujuan itu sendiri dapat diberikan secara tertulis

tentang Persetujuan Tindakan Medik :

maupun lisan. Dalam praktiknya, pertindik dapat diberikan

1. Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap

oleh pasien dengan cara-cara berikut: 1.

Dinyatakan (expressed) secara lisan atau tetulis. Dalam hal ini bila yang dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan biasa yang mengandung

2.

berdasarkan

persetujuan

Peraturan Menteri Kesehatan

pasien harus mendapat persetujuan (Pasal 2 ayat (1)). 2. Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan (Pasal 2 ayat (2)). 3. Persetujuan

diberikan

setelah

pasien

mendapat

risiko, misalnya pembedahan.

informasi yang akurat tentang perlunya tindakan medik

Dianggap diberikan (implied or tacit consent), yaitu

yang

dalam keadaan biasa atau dalam keadaan darurat.

ditimbulkannya (Pasal 2 ayat (3)).

bersangkutan

serta

risiko

yang

dapat

Persetujuan diberikan pasien secara tersurat tanpa

4. Bagi tindakan medik yang mengandung risiko tinggi

pernyataan tegas yang disimpulkan dokter dari sikap

harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani

dan tindakan pasien. Misalnya tindakan medis

oleh yang hendak memberikan persetujuan (Pasal 3

berupa pemberian suntikan, penjahitan luka, dan

ayat (1)).

sebagainya. Apabila pasien dalam keadaan gawat

5. Persetujuan lisan berlaku bagi tindakan medik yang

darurat tidak sadarkan diri dan keluarganya tidak

tidak termasuk dalam tindakan medik yang mengandung

ada di tempat, sedangkan dokter memerlukan

risiko tinggi (Pasal 3 ayat (2)).

tindakan segera, maka dokter dapat melakukan

6. Informasi tentang tindakan medik harus diberikan oleh

dokter, dengan informasi yang selengkap-lengkapnya,

4. Asas Itikad Baik

keculai bila dokter menilai bahwa informasi yang

Agak sedikit berbeda dengan Komalawati, Fuady

diberikan dapat merugikan kepentingan kesehatan

(2005:6) menyebutkan pendapat tentang beberapa asas

pasien atau pasien menolak diberikan informasi (Pasal 4

etika modern dari praktik kedokteran yang disebutkannya

ayat (1) dan (2)).

sebagai berikut :

7. Dalam hal informasi tidak bisa diberikan kepada pasien maka

dengan

memberikan terdekat

persetujuan

informasi

dengan

1.

Asas Otonom

dapat

2.

Asas Murah Hati

kepada

keluarga

3.

Asas Tidak Menyakiti

seorang

perawat/

4.

Asas Keadilan

5.

Asas Kesetiaan

6.

Asas Kejujuran

pasien

tersebut

didampingi

2

dokter

paramedis sebagai saksi (Pasal 4 ayat (3)).

Hal ini masih sejalan dengan Permenkes Nomor 290/ MENKES/ PER/III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

tentang Praktek Kedokteran dengan berlakunya Undang-

Asas – Asas Dalam Pelayanan Medik

3)

Oleh

Berdasar Undang Undang Nomor 29 tahun 2004

karena

transaksi

terapeutik

undang Praktik Kedokteran yang juga mencantumkan asasmerupakan

asas penyelenggaraan Praktik Kedokteran di dalam Bab II

hubungan hukum antara dokter dan pasien, maka dalam

Pasal 2, maka asas-asas tentang praktik kedokteran sudah

transaki terapeutik pun berlaku beberapa asas hukum yang

mempunyai kekuatan mengikat. Namun asas-asas yang

mendasari, yang menurut Komalawati disimpulkan sebagai

tercantum di dalam Undang-undang Praktik Kedokteran

1

agak sedikit berbeda dengan beberapa asas yang telah

1. Asas Legalitas

diuraikan di atas. Adapun Pasal 2 yang mengatur tentang

2. Asas Keseimbangan

asas-asas penyelenggaraan Praktik Kedokteran tersebut

3. Asas Tepat Waktu

berbunyi :

berikut :

Penyelenggaraan 1

Komalawati. 2002. Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik : Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien, Suatu Tinjauan Yuridis. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, halaman 128

2

praktik

kedokteran

dilaksanakan

Munir, Fuady. 2005. Sumpah Hipocrates : Aspek Hukum Malpraktek Dokter. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 6

berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah,

persetujuan tindakan medik dan pihak yang menerima

manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta

persetujuan tindakan medik yaitu :

perlindungan dan keselamatan pasien.

a.

Hak dan Kewajiban Dokter

Pengertian tentang asas-asas tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 2, sebagai berkut :

Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban dokter adalah yang ditujukan kepada hak dan kewajiban dalam

1.

Asas Nilai ilmiah

menjalankan

suatu

profesi

kedokteran,

yaitu

dalam

2.

Asas Manfaat

memberikan pelayanan kesehatan atau pertolongan medis

3.

Asas Keadilan

kepada pasiennya. Adapun hak dan kewajiban profesional

4.

Asas Kemanusiaan

seorang dokter adalah sebagai berikut:

5.

Asas Keseimbangan

1.

6.

Asas Perlindungan dan Keselamatan Pasien

3

4

Hak-hak profesi seorang dokter a). Hak untuk bekerja menurut standar profesi medis b). Hak menolak melaksanakan tindakan medis yang

Walaupun hukum telah menetapkan 6 (enam) asas yang tercantum di dalam

ia tidak dapat pertanggung

Undang-Undang yang mengatur

jawabkan secara profesional

khusus praktik kedokteran sebagai lex specialis yang

c). Hak untuk menolak suatu tindakan medis yang menurut suara hatinya (conscienci) tidak baik

mengikat para dokter dalam menjalankan profesinya, akan lebih bijaksana kalau dokter juga mematuhi semua asas yang

d). Hak untuk mengakhiri hubungan dengan seorang

telah disebutkan di atas sebagai asas yang dianjurkan oleh

pasien jika ia menilai bahwa kerjasama antara

para pakar hukum untuk dipatuhinya. Karena kepatuhan

pasien dia tidak ada lagi gunanya

dokter dalam memegang asas sebagai prinsip dasar

e). Hak atas privacy dokter

pelaksanaan profesinya akan memayungi dokter tersebut

f).

dari tuntutan pasien yang mungkin bisa timbul dalam

melaksanakan kontrak terapeutik

praktik sehari-hari yang dilakukannya.

g). Hak atas balas jasa 3

4)

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Persetujuan Tindakan Medik Hak

dan

kewajiban

pihak

Hak atas itikad baik dari pasien dalam

yang

memberikan

4

Soerjono,S.S.H.Prof.Dr.MA dan Herkunto,Dr. 1987. Pengantar Hukum Kesehatan. Bandung : Remaja Karya, Halaman 101 Ibid, hal 101 - 104

h). Hak atas fair dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadapnya

penduduk 1 : 2850. Sedangkan lulusan Bidan setiap tahun sekitar 600 bidan baru dengan rasio terhadap jumlah

i). Hak untuk membela diri

penduduk 1 : 2600.

j). Hak memilih pasien

Ironisnya, ditengah keterbatasan jumlah lulusan tenaga keperawatan yang dalam konteks ini termasuk bidan

2.

Kewajiban – kewajiban Profesi Dokter

ternyata daya serap diatur dalam lulusan tenaga kesehatan

Kewajiban-kewajiban dokter (De beroepsplichten van

(keperawatan dan kebidanan) oleh jaringan pelayanan

de arts) dapat dibedakan dalam lima kelompok, yaitu :

kesehatan ternyata masih sangat rendah dan terbatas.

a). Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial dari

Sehingga cukup banyak ditemui Rumah Sakit utamanya

memelihara kesehatan b). c).

Rumah Sakit Pemerintah/dinas yang kekurangan tenaga

Kewajiban yang berhubungan dengan standar medis Kewajiban yang berhubungan dengan tujuan ilmu kedokteran

d).

Kewajiban

yang beralih profesi baik secara sementara atau permanen. Eksistensi tenaga keperawatan diatur dalam Keputusan

yang

berhubungan

dengan

prinsip

keseimbangan (proportionaliteits beginsel) e).

keperawatan. Dan para lulusan tenaga keperawatan banyak

Kewajiban yang berhubungan dengan hak pasien

Menteri

Nomor

1239/MENKES/SK/XI/2001

Tentang Registrasi dan Praktek Perawat. Pasal 2 (1)

B.

Kesehatan

Tenaga Keperawatan

Pimpinan penyelenggara pendidikan perawat wajib menyampaikan

laporan

secara

tertulis

kepada

Ditengah pertumbuhan penduduk Indonesia yang

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi mengenai peserta

sangat pesat dengan jumlah penduduk Indonesia + 215 juta

didik yang baru lulus, selambat-lambatnya 1(satu)

jiwa, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang

bulan

kesehatan ternyata belum memadai. Lulusan dokter di

keperawatan.

berbagai Fakultas Kedokteran Negeri dan Swasta setiap

(2)

tahun berkisar 2500 dokter baru. Sedangkan rasio dokter

dinyatakan

lulus

pendidikan

Bentuk dan laporan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam formulir I terlampir.

terhadap jumlah pendduduk 1 : 5000, sedangkan lulusan

Pasal 3

perawat di berbagai lembaga pendidikan setiap tahun sekitar

(1)

40.000 perawat baru, dengan rasio terhadap jumlah

setelah

Perawat yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada

Kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana sekolah berada guna memperoleh SIP selambat-

(2)

pendidikan keperawatan.

melalui

registrasi

sebagaimana

dimaksud

c.q

Kepala

Biro

Kepegawaian Departemen Kesehatan mengenai SIP

a.

Foto kopi ijazah pendidikan perawat.

berkala akan diterbitkan dalam buku registrasi

b.

Surat keterangan sehat dari dokter.

Nasional.

c.

Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2(dua)

Pasal 6 (1)

Perawat

lulusan

luar

Bentuk permohonan SIP sebagaimana dimaksud

adaptasi

pada ayat (1) tercantum dalam formulir II terlampir.

mendapatkan SIP. (2)

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kesehatan,

atas nama

melakukan

registrasi

untuk

(3)

Propinsi.

dimaksud

pada

ayat

(1)

(4)

kepada

dengan melampirkan :

atas

a.

Menteri

Kesehatan,

dalam

waktu

1

bulan

sejak

(satu)

b. (5)

formulir III terlampir.

Dinas

Kesehatan

Foto kopi ijazah yang telah dilegalisir oleh

Kepala

Transkip nilai ujian yang bersangkutan. Dinas

Keshatan

Propinsi

berdasarkan

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3

Pasal 5

(tiga) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi harus membuat pembukuan registrasi mengenai SIP yang telah

Kepala

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

permohonan diterima dan berlaku secara nasional. Bentuk dan isi SIP sebagaimana tercantum dalam

persyaratan

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Proponsi nama

melengkapi

melakukan

Untuk melakukan adaptasi perawat mengajukan

dalam Pasal 3 untuk menerbitkan SIP. sebagaimana

wajib

dilakukan pada sarana pedidikan milik pemerintah.

permohonan

SIP

negeri

Adaptasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud

selambat-lambatnya

(1)

Jendral

yang telah diterbitkan untuk kemudian secara

Menteri

(3)

Sekretariat

pada ayat (1) meliputi :

Pasal 4

(2)

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan

lembar.

(1)

(2)

lambatnya 1(satu) bulan setelah menerima ijazah

Kelengkapan

(3)

diterbitkan.

menerbitkan

rekomendasi

untuk

melaksanakan adaptasi. (6)

Perawat yang telah melaksanakan adaptasi berlaku

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

dengan melampirkan :

Pasal 3 dan Pasal 4.

a. Foto kopi ijazah pendidikan keperawatan;

Pasal 7 (1)

b. Foto kopi SIP yang masih berlaku; SIP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat

c.

diperbaharui

d. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

serta

merupakan

dasar

untuk

memperoleh SIK dan/atau SIPP. (2)

e. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan

Pembaharuan SIP sebagaimana dimaksud pada

kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;

ayat (1) dilakukan pada Dinas Kesehatan Propinsi dimana perawat melaksanakan asuhan keperawatan

Surat keterangan sehat dari dokter;

f.

Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

(3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan melampirkan :

tercantum pada formulir IV terlampir.

a.

SIP yang habis masa berlakunya;

Pasal 10

b.

Surat keterangan sehat dari dokter;

SIK hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan

c.

pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua)

Pasal 11

lembar. Pasal 8 (1) Perawat dapat melaksanakan praktik keperawatan pada

Permohonan SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.

sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan dan/atau

Pasal 12

berkelompok.

(1)

(2) Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada

diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada

sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK. (3) Perawat yang melakukan praktik perorangan/berkelompok

kepala Dinas Kesehaatan Kabupaten/ Kota setempat. (2)

harus memiliki SIPP .

SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan atau memiliki

Pasal 9 (1) SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi. (3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala

diajukan dengan melampirkan:

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

a.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

Foto kopi ijazah ahli madya keperawatan, atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi

b.

yang diakui pemerintah.

masa berlakunya dan selanjutnya dapat diperbaharui

Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga)

kembali.

tahun dari pimpinan sarana tempat kerja, khusus

(2)

bagi ahli madya keperawatan;

(1)

c.

Foto kopi SIP yang masih berlaku;

Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan:

d.

Surat keterangan sehat dari dokter;

a.

Foto kopi SIP yang masih berlaku;

e.

Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

b.

Foto kopi SIK yang lama;

f.

Rekomendasi dari organisasi profesi;

c.

Surat keterangan sehat dari dokter;

d.

Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

e.

Kesehatan yang menyatakan masih bekerja sebagai

(4)

Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada formulir V terlampir;

(5)

Perawat yang telah memiliki SIPP dapat melakukan

f.

Tata cara perizinan praktik berkelompok sebagaimana

diajukan

kepada

Kepala

Dinas

Kesehatan

perawat;

praktik berkelompok. (6)

Pembaharuan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

Rekomendasi dari organisasi profesi. Pembaharuan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat

dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan

(1)

diajukan

kepada

Kepala

Dinas

Kesehatan

perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten/Kora setempat dengan melampirkan:

Pasal 13

a.

Foto kopi SIP yang masih berlaku;

(1)

Rekomendasi untuk mendapatkan SIK dan /atau SIPP

b.

Foto kopi SIPP yang lama;

dilakukan melalui penilaian kemampuan keilmuan dan

c.

Surat keterangan sehat dari dokter;

keterampilan dalam bidang keperawatan, kepatuhan

d.

Pas foto 4x6cm sebanyak 2 (dua) lembar;

terhadap kode etik profesi serta kesanggupan melakukan

e.

Rekomendasi dari organisasi profesi.

(2)

praktik keperawatan.

Pasal 15

Setiap perawat yang melaksanakan praktik keperawatan

Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berwenang

berkewajiban

untuk:

dan/atau

meningkatkan

keterampilan

bidang

kemampuan keperawatan

keilmuan melalui

pendidikan dan/atau pelatihan. Pasal 14 (1)

a.

Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian,

penetapan

diagnose

keperawatan,

perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan SIK dan SIPP berlaku sepanjang SIP belum habis

evakuasi keperawatan;

b.

Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 19

butir a meliputi: intervensi keperawatan, observasi

Perawat

keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan;

senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan

c.

Dalam

asuhan

menjalankan

praktik

keperawatan

harus

keperawatan

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

sebagaimana dimaksud hufur a dan b harus sesuai

melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang

dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan

tugasnya, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun

oleh organisasi profesi;

organisasi profesi.

d.

melaksanakan

dalam

Pelayanan tindakan medic hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter.

Pasal 20 (1)

Dalam

keadaan

darurat

yang

mengancam

jiwa

Pasal 16

seseorang/pasien, perawat berwenang untuk melakukan

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana

dalam pasal 15 perawat kerkewajiban untuk:

dimaksud dalam Pasal 15.

a. Menghormati hak pasien;

(2)

b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani; c.

Menyimpan

rahasia

sesuai

dengan

peraturan

keadaan

darurat

jiwa.

(1)

e. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan; f. Melakukan catatan perawatan dengan baik.

Perawat yang menjalankan praktik perorangan harus mencantumkan SIPP diruang praktiknya.

(2)

Pasal 17

Perawat yang menjalankan praktik perorangan tidak diperbolehkan memasang papan praktik.

Perawat dalam melakukan praktik keperawatan harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan serta

dalam

memberikan

sebagaimana

Pasal 21

d. Memberikan informasi;

pengalaman

dalam

dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan

perundang-undangan yang berlaku;

dan

Pelayanan

pelayanan

berkewajiban mematuhi standar profesi. Pasal 18 Perawat dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 22 (1)

Pasal 25 Perawat memiliki SIPP dapat melakukan asuhan

(1)

keperawatan dalam bentuk kunjungan rumah. (2)

Permohonan SIK atai SIPP yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh dinas Kepala Dinas Kesehatan

Perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dalam

Kabupaten/Kota

kepada

bentuk kunjungan rumah harus membawa perlengkapan

selambat-lambatnya

perawatan sesuai kebutuhan.

permohonan diterima.

Pasal 23 (1)

(2) Perawat

dalam

menjalankan

praktik

perorangan

Memiliki tempat praktik

Memiliki

bulan

sejak

waktu tanggal

Apabila permohonan SIK atau SIPP disetujui, Kepala

atau SIPP.

yang memnuhi syarat

(3)

kesehatan; b.

(satu)

dalam

Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota harus menerbitkan SIK

sekurang-kurangnya memnuhi persyaratan: a.

1

pemohon

Apabila permohonan SIK atau SIPP ditolak, Kepala DInas Kesehatan Kabupaten/ kota harus member alas an

perlengkapan

untuk

tindakan

asuhan

penolakan tersebut.

keperawatan maupun kunjungan rumah; c.

(2)

Memiliki perlengkapan administrasi yang melipujti

(4)

buku catatan kunjungan, formulir catatan tindakan

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam formulir VI dan VII

asuhan keperawatan serta formulir rujukan;

terlampir.

Persyaratan

perlengkapan

sebagaimana

dmaksud

Bentuk dan isi SIK atau SIPP yang disetujui sebagaimana

(5)

Bentuk surat penolakan SIK atau SIPP sebagaimana

pada ayat (1), sesuai dengan standar perlengkapan

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam formulir VIII dan IX

asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi

terlampir.

profesi.

Pasal 26

Pasal 24

Kepala

(1)

Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut

laporan secara berkala kepada KEpala Dinas Kesehatan

SIK

Propinsi

(2)

atu

SIPP

adalah

Kepala

Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

setempat

tentang

Kabupaten/Kota

pelaksanaan

menyampaikan

pemberian

atau

Kabupaten/Kota.

penolakan SIK dan SIPP diwilayahnya dengan tembusan

Dalam hal tidak ada pejabat sebagaimana dimaksud pada

kepada organisasi Profesi setempat.

ayat (1)

Kepala Dinas

menunjuk pejabat lain.

Kesehatan

Propinsi dapat

Kewajiban Perawat

Pasal 27 (1)

Perawat wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit yang besarnya ditetapkan oleh organisasi profesi.

(2)

(3)

(4)

Kewajiban adalah sesuatu yang harus diperbuat atau harus dilakukan oleh seseorang atau suatu Badan Hukum.

Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewajiban

dikumpulkan dari keegiatan pendidikan dan kegiatan

adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu

limiah lain.

hal yang harus dilaksanakan). Menurut Wikipedia (2010),

Jenis dan besarnya kredit dari masing-masing unsure

Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan

yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban

oleh organisasi profesi.

tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain.

Organisasi profesi mempunyai kewajiban membimbing

Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan

dan mendorong para anggotanya untuk dapat mencapai

kewajiban tidak sempurna beradasarkan moral. Menurut Kamus

angka kredit yang ditentukan.

Hukum (Marwan dan Jimmy, 2009), kewajiban merupakan segala bentuk beban yang diberikan oleh hukum kepada orang

Hak Perawat Hak Kesehatan

ataupun badan hukum. Perawat

Nomor

Berdasarkan

148/2010.

Dalam

Peraturan

Menteri

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996

Peraturan

Menteri

Pasal 22 ayat (1), dinyatakan bahwa bagi tenaga kesehatan

Kesehtan Nomor 148/2010, hak perawat terdapat pada Pasal

jenis

11. Dalam melaksanakan praktik, perawat mempunyai hak :

berkewajiban untuk:

a.

a. Menghormati hak pasien;

Memperoleh

perlindungan

hukum

dalam

melaksanakan praktik keperawatan sesuai standar b.

Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarganya.

tertentu

dalam

melaksanakan

tugas

profesinya

b. Menjaga kerahasiaan identitas dan tata kesehatan pribadi pasien; c. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan

c.

Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya

d.

Menerima imbalan jasa profesi, dan

d. Meminta pesetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;

e.

Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko

e. Membuat dan memelihara rekam medis

kerja yang bekaitan dengan tugasnya.

tindakan yang akan dilakukan;

Penjelasan PP Nomor 32 Tahun 1996 yang dimaksud dengan tenaga kesehatan tertentu dalam ayat (1) Pasal 22

adalah tenaga kesehatan yang berhubungan lagsung dengan

C.

Tenaga Kebidanan

pasien misalnya, dokter, dokter gigi, perawat. Hal ini berarti,

Sedangkan kebidanan merupakan profesi khusus

kewajiban yang terdapat pada pasal 22 ayat (1) PP Nomor 32

yang berbeda dengan keperawatan, walaupun didalamnya

Tahun 1996 berlaku untuk tenaga perawat.

terdapat juga aspek-aspek keperawatan. Pembinaan dan pengawasan

Kewajiban

Perawat

Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan Nomor 148/2010

Asuhan

Kebidanan

masing.

Dalam melaksanakan praktik, perawat wajib untuk :

Tujuan :

a.

Menghormati hak pasien

b.

Melakukan rujukan

c.

Menyimpan

rahasia

1.

oleh

Departemen

Adanya standar sebagai acuan dan landasan dalam melaksanakan tindakan/kegiatan dalam lingkungan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

tanggung jawab bidan. 2.

Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan.

3.

dilakukan.

terlaksananya

Asuhan

Kebidanan

Parameter tingkat kualitas dan keberhasilan asuhan yang diberikan bidan.

4.

Melakukan pencatatan asuhan keperawatan

Mendukung berkualitas.

Meminta persetujuan tindakan keperawatan yang

f.

dilaksanakan

Standar

melibatkan Organisasi Profesi sesuai dengan tugas masing-

perawat, kewajiban perawat terdapat pada Pasal 12 ayat (1).

e.

penyelenggaraan

Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dengan

Dalam Kepmenkes 1239/2001 berkaitan dengan praktik

d.

pelaksanaan

Perlindungan hukum bagi Bidan dan Klien/Pasien.

Ruang Lingkup :

secara sistematis

1.

Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil.

Mematuhi standar

2.

Asuhan Kebidanan Ibu Bersalin.

mendapat

3.

Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas dan Masa Antara.

perlindungan hukum sekaligus jamnan hukum. Hal ini terlihat

4.

Asuhan Kebidanan pada Bayi.

dalam

Nomor

5.

Asuhan Kebidanan pada Anak Balita Sehat.

Asuhan

6.

Asuhan Kebidanan pada Masa Reproduksi.

g.

Namun

profesi

Keputusan

bidan

Menteri

938/MENKES/SK/VIII/2007 Kebidanan.

terlihat

lebih

Kesehatan

Tentang

Standar

Pengertian Standar Asuhan Kebidanan : Stadar Asuhan Kebidanan adalah acuan dalam

proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan

Kebidanan

oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup

1.

praktiknya berdasarkan ilmudan kiat kebidanan. Mulai dari pengkajian,

perumusan

diagnosa

kebidanan,

perencanaan,

dan

atau

implementasi,

sesuai

dengan

nomenklatur

kebidanan

masalah

evaluasi

Diagnosa

2.

dan

Masalah dirumuskan sesuai dengan kondisi klien

pncatatan asuhan kebidanan.

3.

Dapat

diselesaikan

dengan

Asuhan

STANDAR I : Pengkajian.

Kebidanan secara mandiri, kolaborasi dan

A.

rujukan.

B.

Pernyataan Standar Bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat,

STANDAR III : Perencanaan

relevan dan engkap dari semua sumber yang

A.

Pernyataan Standar

berkaitan dengan kondisi klien.

Bidan

Kriteria Pengkajian

berdasarkan

1.

Data tepat, akurat dan lngkap.

ditegakkan.

2.

Terdiri

dari

Data

Subyektif

(hasil

Anamnesa;biodata,keluhan utama, riwayat

3.

B.

dan

kebidanan

masalah

yang

Kriteria Perencanaan 1.

Rencana

tindakan

disusun

berdasarkan

prioritas masalah dan kondisi klien, tindakan

sosial budaya)

segera, tindakan antisipasi dan asuhan

Data Obyektif (hasil Pemeriksaan fisik,

secara komprehensif.

STANDAR II : Perumusan Diagnosa dan atau Masalah

2.

Melibatkan klien/pasien dan atau keluarga

3.

Mempertimbangkan

Kebidanan Pernyataan Standar

kondisi

psikologis,

sosial budaya klien/ keluarga 4.

Memilih tidakan yang aman sesuai kondisi

Bidan menganalisa data yang diperoleh pada

dan kebutuhan klien berdasarkan evidence

pengkajian, menginterprestasikan secara akurat dan

based dan memastikan bahwa asuhan yang

logis untuk menegakkan diagnosa dan masalah

diberikan beranfaat untuk klien.

kebidanan yang tepat. B.

diagnosa

asuhan

obsteri,riwayat kesehatan dan latar belakang

psikologis dan pemeriksaan penunjang).

A.

merencanakan

Kriteria Perumusan Diagnosa dan atau Masalah

5.

Mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku, sumber daya serta fasilitas

yang ada.

10.

Mencatat

semua

tindakan

yang

telah

dilakukan STANDAR IV : Implementasi A.

Pernyataan Standar

STANDAR V : Evaluasi

Bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan

A.

secara komprehensif, efektif, efisien dan aman

Bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan

berdasarkan evidence based kepada klien/pasien,

berkesinambungan untuk melihat keefektifan dan

dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan

asuhan yang sudah diberikan, sesuai dengan

rehabilitatif. Dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi

perubahan perkembangan kondisi klien.

dan rujukan. B.

Pernyataan Standar

B.

Kriteria Implementasi 1.

1.

Memperhatikan

keunikan

klien

sebagai

3.

2.

Setiap tindakan asuhan harus mendapatkan

dilakukan

segera

setelah

Hasil

evaluasi

segera

dicatat

dan

dikomunikasikan pada klien dan atau kluarga

persetujuan dari klien dan atau keluarganya

3.

Evaluasi dilakukan sesuai standar

(inform consent)

4.

Hasil evaluasi ditindak lanjuti sesuai dengan

Melaksanakan tindakan asuhan berdasarkan evidance based.

4.

Penilaian

melakasanakan asuhan sesuai kondisi klien

makhlik bio-psiko-spiritual-klutural 2.

Kriteria Evaluasi

Melibatkan

klien/pasien

kondisi klien/ pasien STANDAR VI : Pencatatan Asuhan Kebidanan

dalam

setiap

A.

Pernyataan Standar

tindakan

Bidan

5.

Menjaga privacy klien/pasien

akurat,

6.

Melaksanakan prinsip pencegahan infeksi

keadaan/kejadian yang ditemukan dan dilakukan

7.

Mengikuti

dalam memberikan asuhan kebidanan.

perkembangan

kondisi

klien

secara berkesinambungan 8.

9.

Menggunakan sumber daya, sarana dan

B.

melakukan singkat

pencatatan dan

secara jelas

lengkap, mengenai

Kriteria Pencatatan Asuhan Kebidanan 1.

Pencatatan

dilakukan

segera

setelah

fasilitas yang ada dan sesuai

melaksanakan asuan pada formulir yang

Melakukan tindakan sesuai standar

tersedia

(Rekam

Medis/KMS/Status

2.

3.

4.

5.

Pasien/Buku KIA)

perlindungan hukum bagi Bidan dan Klien/Pasien.

Ditulis dalam bentuk catatan perkembangan

Pelaporan Dan Registrasi

SOAP.

Pasal 2

S adalah data subyektif, mencatat hasil

1).

anamnesa.

menyampaikan laporan secara tertulis kepada

O adalah data obyektif, mencatat hasil

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi mengenai peserta

pemeriksaan

didik yang baru lulis, selambat-lambatnya 1 (satu)

A adalah hasi analisa, mencatat diagnosa

bulan setelah dinyatakan lulus.

dan masalah kebidanan. 6.

Pimpinan penyelenggaraan pendidikan bidan wajib

P

adalah

2).

penatalaksanaan,

mencatat

ayat (1) tercantum dalam Formulir terlampir.

seluruh perencanaan dan penatalaksanaan

Pasal 3

yang

1).

sudah

dilakukan

seperti

tindakan

Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada

Bidan yang baru lulus mengajukan permohonan dan

antisipasi, tindakan segera, tindakan secara

mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala

komprehensif;

Dinas

penyuluhan,

dukungan,

kolaborasi, evaluasi/follow up dan rujukan.

Kesehatan

Propinsi

dimana

institusi

pendidikan berada guna memperoleh SIB selambatlambatnya 1(satu) bulan setelah menerima ijazah

Standar Asuhan Kebidanan

bidan.

Standar asuhan kebidanan ini, diharapkan dapat menjadi

acuan

dan

landasan

untuk

2).

melaksanakan

Kelengkapan

registrasi

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) antara lain meliputi :

tindakan/kegiatan dalam lingkup tanggung jawab bidan,

a.

Fotokopi Ijazah Bidan;

dalam memberikan asuhan kebidanan di semua fasilitas

b.

Fotokofi Transkip Nilai Akademik;

pelayanan kesehatan. Sehingga dapat dicapai asuhan

c.

Surat Keterangan sehat dari dokter;

kebidanan yang berkualitas dan berstandar. Selain hal

d.

Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua)

tersebut standar ini dapat digunakan sebagai parameter

lmbar;

tingkat kualitas dan berstandar. Selain hal tersebut standar

3).

ini dapat digunakan sebagai parameter tingkat kualitas dan keberhasilan asuhan yang diberikan bidan dan merupakan

Bentuk prrmohonan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir.

Pasal 4

1).

Kepala Dinas Menteri

kesehatan Provinsi atas nama

Kesehatan

melakukan

dilakukan pada sarana pendidikan yang terakreditasi

registrasi

berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud

yang ditunjuk pemerintah. 3).

dalam Pasal 3 untuk menerbitkan SIB. 2).

SIB

sebagaimana

dimaksud

surat keterangan selesai adaptasi oleh pimpinan

pada

ayat

(1)

dikeluarkan olehKepala Dinas Kesehatan Provinsi atas

nama

Menteri

selambat-lambatnya

sarana pendidikan. 4).

2).

waktu

permohonan

1

bulan

sejak

Provinsi.

(satu)

5).

kepada

Bidan

Kepala

mengajukan

Dinas

Kesehatan

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan:

Formulir III terlampir.

a.

Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi harus membuat

b.

pembukuan registrasi mengenai SIB yang telah

bersangkutan.

diterbitkan.

6).

Fotokopi Transkip Nilai Akademik yang

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan

menerbitkan

melalui

adaptasi.

Sekretariat

Jendral

Departemen

c.q

Kepala

Kesehatan

Biro

dengan

7).

rekomendasi

untuk

melaksanakan

Bidan yang telah melaksanakan adaptasi, berlaku

tembusan kepada organisasi profesi mengenai SIB

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

yang telah diterbitkan untuk kemudian secara

dan Pasal 4.

berkala akan diterbitkan dalam buku registrasi

8).

nasional.

Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Formulir IV

Pasal 6

2).

adaptasi

Bentuk dan isi SIB sebagaimana tercantum dalam

Kepegawaian

1).

melakukan

dalam

Pasal 5 1).

Untuk

Kesehatan,

permohonan diterima dan berlaku secara nasional. 3).

Bidan yang telah menyelesaikan adaptasi diberikan

terlampir. Bidan lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi

Pasal 7

untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SIB.

1).

Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

SIB berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperbaharui serta merupakan dasar untuk menerbitkan SIPB.

2).

Perbaharuan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat

Pegawai Negeri atau pegawai pada sarana

(1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan

kesehatan;

Provinsi dimana bidan praktik dengan melampirkan

d.

surat keterangan sehat dari dokter;

antara lain:

e.

rekomendasi dari organisasi profesi;

a.

SIB yang telah habis masaberlakunya;

f.

pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

b.

Surat keterangan sehat dari dokter;

c.

Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua)

3).

Rekomendasi yang diberikan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,

lembar.

setelah

terlebih

dahulu

dilakukan

penilaian

kemampuan keilmuan dan keterampilan, kepatuhan Pasal 8

terhadap kode etik profesi serta kesanggupan

Masa bakti bidan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

melakukan praktik bidan.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4).

Pasal 9

Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum

1)

Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB

2)

Bidan dapat menjalankan praktik pada sarana

Pasal 11

kesehatan dan/atau perorangan

1).

terlampir.

Pasal 10 1).

2).

dalam Formulir V

SIPB berlaku sepanjang SIB belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali.

SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

2).

Perbaharuan SIPB sebagaimana dimaksud pada

diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada

ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat.

Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a.

fotokopi SIPB yang masih berlaku;

diperoleh dengan melampirkan persyaratan, antara

b.

fotokopi SIPB yang lama;

laian meliputi :

c.

surat keterangan sehat dari dokter;

a.

fotokopi SIB yang masih berlaku;

d.

pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

b.

fotokopi ijazah Bidan;

e.

rekomendasi dari organisasi profesi.

c.

surat

persetujuan

pelaksanaan

masa

atasan, bakti

bila atau

dalam sebagai

Pasal 12 Bidan pegawai tidak tetap dalam rangka pelaksanaan masa

bakti tidak memrlukan SIPB.

d.

Pasal 13 Setiap

bidan

Pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup

yang

meningkatkan

menjalankan

kemampuan

praktik

berkewajiban

keilmuan

ibu

hamil

dengan

abortus

iminens, hipemesis gravidarum tingkat I,

dan/atau

preeklamasi ringan dan anemi ringan;

keterampilannya melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

e.

pertolonga persalinan normal;

Pasal 14

f.

Pertolongan

persalinan

abnormal,

yang

Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk

mencakup letak sungsang, partus macet

memberikan pelayanan yang meliputi :

kepala di dasar panggul, ketuban pecah dini

a.

Pelayanan kebidanan;

(KPD)

b.

Pelayanan keluarga berencana;

partum, laserasi jalan lahir, distosia karena

c.

Pelayanan kesehatan masyarakat.

inersia utreri primer, post term dan pre term.

Pasal 15 1).

2).

g.

Pelayanan

infeksi,

ibu

nifas

perdarahan

abnormal

post

yang

Pelayanan kebidanan sebagaimana dimakud dalam

mencakup ratensio plasenta, renjatan, dan

Pasal 14 huruf a ditujukan kepada ibu dan anak.

infeksi ringan;

Pelayanan pranikah,

3).

tanpa

kepada

ibu

prahamil,

diberikan

masa

pada

masa

kehamilan,

masa

i.

Pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi

yang

meliputi

keputihan,

persalinan, masa nifas, menyusui, dan masa antar

perdarahan tidak teratur dan penundaan

(periode interval)

haid.

Pelayanan kebidanan kepada anak diberikan pada

2).

Pelayanan kebidanan kepada anak meliputi :

masa bayi baru lahir, masa bayi, amasa anak balita

a.

Pemeriksaan bayi baru lahir;

dan masa pra sekolah.

b.

Perawatan tali pusat;

Pasal 16

c.

Perawatan bayi;

1).

Pelayanan kebidanan kepada ibu meliputi :

d.

Resusitasi pada bayi baru lahir;

a.

Penyuluhan dan konseling;

e.

Pemantauan tumbuh kembang anak;

b.

Pemeriksaan fisik;

f.

Pemberian imunisasi;

c.

Pelayanan

g.

Pemberian penyuluhan.

normal;

antenatal

pada

kehamilan

Pasal 17

Dalam keadaan tidak terdapat dokter yang berwenang pada

susu ibu;

wilayah tersebut, bidan dapat memberikan pelayanan

p.

Resustasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia;

pengobatan pada penyakit ringan bagi ibu dan anak sesuai

q.

Penanganan hipotermi;

dengan kemampuannya.

r.

Pemberian minum dengan sonde/pipet;

Pasal 18

s.

Pemberian obat-obat terbatas, melalui lembaran

Bidan

dalam

memberikan

pelayanan

sebagaimana

permintaan

dimaksud dalam pasal 16 berwenang untuk:

obat

sesuai

dengan

Formulir

VI

terlampir;

a.

Memberikan iminusasi

t.

b.

Memberikan suntikan pada penyulit kehamilan,

Pemberian

surat

keterangan

kelahiran

dan

kematian.

persalinan dan nifas;

Pasal 19

c.

Mengeluarkan placenta secara manual;

Bidan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana

d.

Bimbingan senam hamil;

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, berwenang

e.

Pengeluaran sisa jaringan konsepsi;

untuk :

f.

Episiotomi;

a.

g.

Penjahitan luka episiotomi dan luka jalan lahir

dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi

sampai tingkat II;

bawah kulit dan kondom;

h.

Amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm;

i.

Pemberian infus;

j.

Pemberian

b.

suntikan

intramuskuler

uterotonika,

k.

Kompresi bimanual;

l.

Versi ekstraksi gemelli pada kelahiran bayi kedua

ekstraksi

penyuluhan/konseling

pemakaian

c.

Melakukan pncabutan alat kontrasepsi dalam rahim;

d.

Melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit tanpa penyulit;

e.

dan seterusnya; Vacum

Memberikan kontrasepsi;

antibiotika, dan sedativa;

m.

Memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan,

Memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat.

dengan

kepala

bayi

dipasar

Pasal 20

panggul;

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan, masyarakat

n.

Pengendalian anemi;

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, berwenang

o.

Meningkatkan pemeliharaan dan penggunaan air

untuk :

a.

Pembinaan

peran

serta

masyarakat

dibidang

melakukan praktik sebagaimana tercantum dalam

kesehatan ibu dan anak;

Lampiran II Keputusan ini.

b.

Memantau tumbuh kembang anak;

Pasal 24

c.

Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;

Bidan dalam menjalankan praktik harus membantu program

d.

Melaksanakan

pemerintah

deteksi

dini,

melaksanakan

2).

meningkatkan

derajat

kesehatan

pertolongan pertaman merujuk dan memberikan

masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak serta

penyuluhan

kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak

Infeksi

Menular

Seksual

(IMS),

penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat

serta keluarga berencana.

Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya.

Pasal 25

Pasal 21 1).

dalam

Dalam

1). keadaan

darurat

bidan

berwenang

Bidan menjalankan praktik harus sesuai dengan kewenangan

yang

pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

memberikan pelayanan berdasarkan standar profesi. 2).

ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

pengalaman

berdasarkan

melakukan pelayanan kebidanan selain kewenangan

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan

diberikan,

serta

dalam

Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidan dalam melaksanakan praktik sesuai dengan kewenangannya harus:

Pasal 22 Bidan

dalam

menjalankan

praktik

perorangan

harus

memenuhi persyaratan yang meliputi tempat dan

2).

Menghormati hak pasien;

b.

Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani;

Menyimpan

rahasia

sesuai

dengan

ruangan praktik, temapt tidur, peralatan, obat-

perundang-undangan yang berlaku;

obatan, dan kelengkapan administrasi.

d.

Pasal 23 1).

c.

a.

Bidan

peraturan

Memberikan informasi tentang pelayanan

yang akan diberikan; dalam

menjalankan

praktik

perorangan

e.

Meminta persetujuan tindakan yang akan

sekurang-kurangnya harus memiliki peralatan dan

dilakukan;

kelengkapan administratif sebagaimana tercantum

f.

dalam Lampiran keputusan ini.

dengan baik.

Obat-obatan

yang

dapat

digunakan

dalam

Pasal 26

Melakukan catatan medik (medical record)

Petunjuk

pelaksanaan

praktiknya

bidan

sebagaimana

waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak

tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

tanggal permohonan diterima. 3).

Apabila permohonan SIPB ditolak, Kepala Dinas

Pasal 27

Kesehatan

1).

alasan penolakan tersebut.

Dalam melakukan praktiknya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan

2).

VII terlampir. 5).

dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Formulir

Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud

VIII terlampir.

Lampiran IV

Pejabat

Pasal 30 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Kesehatan Provinsi

yang

berwenang

mengeluarkan

dan

setempat tentang pelaksanaan pemberian atau penolakan

mencabut SIPB adalah kepala Dinas Kesehatan

SIPB diwilayahnya dengan tembusan organisasi profesi

Kabupaten/Kota.

setempat.

Dalam hal tidak ada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Pasal 31

dapat menunjuk pejabat lain.

1).

Pasal 29 Permohonan SIPB yang disetujui atau ditolak harus

Bidan wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit yang besarnya ditetapkan oleh organisasi profesi.

2).

Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota

dikumpulkan

kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya

pengabdian masyarakat.

1(satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima. 2).

Bentuk surat penolakan SIPB sebagaimana SIPB

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 28

1).

Bentuk dan isi SIPB yang disetujui sebagaimana

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Keputusan ini.

2).

memberikan

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Formulir

pada ayat (1) tercantum dalam

1).

harus

yang diberikan.

dilaporkan ke Puskesmas dan tembusan kepada

3).

4).

Kapupaten/Kota

3).

dari

angka

kegiatan

ilmiah

dan

Jenis dan besarnya angka kredit dari masing-masing

Apabila permohonan SIPB disetujui, Kepala Dinas

unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 2(dua)

Kesehatan Kapupaten/Kota kepada pemohon dalam

ditetapkan oleh organisasi profesi.

4).

Organisasi

profesi

mempunyai

kewajban

b.

membimbing dan mendorong para anggotanya untuk dapat mencapai angka kredit yang ditentukan

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi.

2).

Bagi bidan yang memberikan pertolongan dalam

Pasal 32

keadaan darurat atau menjalankan tugas di daerah

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan bidan yang

terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain,

melakukan praktik dan yang berhenti melakukan praktik

dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud

pada sarana kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan

pada ayat (1) butir a.

Kabupaten/Kota dengan tembusan

kepada organisasi

profesi.

Pasal 36 1).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat

Pasal 33

memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada

1)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau

bidan

organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan

Keputusan ini.

pengawasan terhadap bidan yang melakukan praktik

2)

2).

yang

melakukan

pelanggaran

terhadap

Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud

diwilayahnya.

pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali

Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan,

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat

pemantauan yang hasilnya dibahas secara periodik

mencabut SIPB Bidan yang bersangkutan.

sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam

1(satu)

tahun.

Pasal 37 Sebelum Keputusan pencabutan SIPB ditetapkan, Kepala

Pasal 34

Dinas

Selama menjalankan praktik seorang bidan wajib menaati

mendengar

pertimbanga

semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesehatan

(MDTK)

Pasal 35

Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM) sesuai

1).

Bidan melakukan praktik dilarang:

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.

Menjalankan praktik apabila tidak sesuai

Pasal 38

dengan ketentuan tercantum dalam izin

1).

praktik.

Kesehatan

Kabupaten/Kota dari

atau

Majelis Majelis

terlebih

dahulu

Disiplin

Tenaga

Pembinaan

dan

Keputusan pencabutan SIPB disampaikan kepada bidan yang bersangkutan dalam waktu selambat-

2).

3).

lambatnya 14(empat belas) hari terhitung sejak

nasioanal

keputusan ditetapkan.

rekomendasi organisasi profesi dapat mencabut

Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

untuk sementara SIPB bidan melanggar ketentuan

(1) disebutkan lama pencabutan SIPB.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap pencabutan SIPB sebagaimana dimaksud

dan/atau

atas

Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diproses sesuai dengan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam waktu 14

ketentuan Keputusan ini.

(empat belas) hari setelah Keputusan diterima,

Pasal 41

apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak

1).

keberatan,

maka

keputusan

tersebut

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat membentuk

dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tim/Panitia yang bertugas melakukan pemantauan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi memutuskan

pelaksanaan praktik bidan di wilayahnya.

ditingkat pertama dan terakhir semua keberatan

2).

mengenai pencabutan SIPB. 5).

Kesehatan

pada ayat (1) dapat diajukan keberatan kepada

diajukan

4).

2).

Menteri

Sebelum

prosedur

keberatan

Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur pemerintah, Ikatan Bidan Indonesia dan

sebagaimana

Profesi Kesehatan terkait lainnya.

dimaksud pada ayat (3) ditempuh, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa

Selain pada Pasal 12 ayat (1), kewajiban perawat

tersebut sesuai dengan maksud Pasal 48 Undang-

juga terdapat pada pasal 12 ayat (3), yaitu perawat dalam

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan

menjalankan praktik wajib membantu Program Pemerintah

Tata Usaha Negara.

dalam meningkatkan derajat keseahatan masyarakat.

Pasal 39 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan setiap pencabutan SIPB kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

D.

Tenaga Farmasi Sedangkan

untuk

mengatur

tenaga

farmasi

setempat dengan tembusan kepada organisasi profesi

dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor RI Nomor 51

setempat.

Tahun 2009.

Pasal 40 1).

Dalam keadaan luar biasa untuk kepentingan

(3)

Pasal 19

Dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat Apoteker,

Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa :

Menteri

dapat

menempatkan

TenagaTeknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK pada sarana pelayanan kesehatan dasar

a. Apotek;

yang b. Instalasi farmasi rumah sakit;

diberi

wewenang

untuk

meracik

dan

menyerahkan obat kepada pasien.

c. Puskesmas;

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

d. Klinik;

menurut jenis Fasilitas Pelayanan Kefarmasian e. Toko Obat; atau

ditetapkan oleh Menteri.

f. Praktek bersama.

(5)

Teknis

Pasal 20

Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat dibantu oleh pendamping

dan/

atau

Tenaga

Teknis

Kefarmasian.

daerah

terpencil

Dalam

Peraturan Menteri. Pasal 22

atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi mempunyai wewenang meracik dan menyerahkan obat menjalankan praktek

kefarmasian pada

Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. (2)

di

Dalam hal di daerah terpencil yang tidak ada apotek, dokter

Pasal 21 (1)

Kefarmasian

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Dalam menjalankan Pekerjaan kefarmasian pada Fasilitas

Apoteker

Tata cara penempatan dan kewenangan Tenaga

Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker.

kepada pasien yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 23

(1)

(2)

Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian,Apoteker

(1)

Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus

sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik

menetapkan Standar Prosedur Operasional.

perorangan maupun perusahaan.

Standar Prosedur Operasional harus dibuat secara

(2)

tertulis dan diperbaharui secara terus menerus sesuai

perkembangan

ilmu

pengetahuan

Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerja sama dengan pemilik modal maka

dan pekerjaan

teknologi di bidang farmasi dan ketentuan peraturan

kefarmasian

(3)

Pasal 24

Ketentuan

mengenai

sebagaimana melakukan

Pekerjaan

tetap

dilakukan

sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.

perundang-undangan.

Dalam

harus

Kefarmasian

pada

dimaksud

kepemilikan ayat

(1)

Apotek dan

ayat

(2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

FasilitasPelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat: perundang-undangan. a.

mengangkat seorang Apoteker pendamping yang

memiliki SIPA; b.

mengganti obat merek dagang dengan obat generik

Pasal 26 (1)

Kefarmasian

sebagaimana

Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki STRTTK

dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

pasien; dan menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika

Pelayanan

dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan oleh

yang sama komponen aktifnya atau obat merek

c.

Fasilitas

(2)

Dalam menjalankan praktek kefarmasian di Toko Obat,

kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai

Tenaga

Teknis

Kefarmasian

harus

menerapkan standar pelayanan kefarmasian di Toko

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Obat. Pasal 25 (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Toko Obat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan standar pelayanan kefarmasian di

(2)

Rahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian

toko obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hanya dapat dibuka untuk kepentingan Pasien,

ditetapkan oleh Menteri.

memenuhi

permintaan

penegakan

hukum,

Pasal 27

dan/atau

(3)

oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan tugas dan

berdasarkan

rangka

pasien

sendiri

ketentuan

peraturan

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

Rahasia

Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian sebagaimana

fungsinya.

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28 Tenaga

permintaan

dalam

perundang-undangan.

Pekerjaan Kefarmasian yang berkaitan dengan pelayanan farmasi pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib dicatat

hakim

Kefarmasian

dalam

melakukan

Pekerjaan

Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib mengikuti

paradigma

pelayanan

kefarmasian

Pasal 31

dan

perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

(1)

Setiap Tenaga Kefarmasian dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian wajib menyelenggarakan

Pasal 29

program kendali mutu dan kendali biaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian

pada

Fasilitas

Pelayanan

Kefarmasian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan

(2)

Pelaksanaan kegiatan kendali mutu dan kendali biaya

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan melalui audit kefarmasian.

Peraturan Menteri. Pasal 32 Pasal 30 Pembinaan dan pengawasan terhadap audit kefarmasian (1)

Setiap Tenaga Kefarmasian dalam menjalankan Pekerjaan Kefarmasian wajib menyimpan Rahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian.

dan upaya lain dalam pengendalian mutu dan pengendalian biaya dilaksanakan oleh Menteri.

alat kesehatan milik Pemerintah, pemerintah

Pasal 33

daerah (1)

Tenaga Kefarmasian terdiri atas:

provinsi,dan

pemerintah

daerah

kabupaten/kota;dan/atau

a. Apoteker; dan

c.

Fasilitas Pelayanan Kefarmasian melalui praktik di Apotek, instalasi farmasi rumah

b. Tenaga Teknis Kefarmasian.

sakit,puskesmas, klinik, toko obat, atau (2)

Tenaga Teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud

praktek bersama.

pada ayat (1) huruf b terdiri dari sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga

(2)

Menengah farmasi/Asisten Apoteker.

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

Pekerjaan

Kefarmasian

dimaksud

pelaksanaan pada

ayat

(1)diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 34 Pasal 35 (1)

Tenaga

Kefarmasian

melaksanakan

Pekerjaan (1)

Kefarmasian pada:

Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memiliki keahlian dan kewenangan

a.

Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi berupa

dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

industri farmasi obat, industri bahan baku obat,

industri

obat

tradisional,

pabrik

Keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud

kosmetika dan pabrik lain yang memerlukan

pada

Tenaga Kefarmasian untuk menjalankan

menerapkan Standar Profesi.

tugas dan fungsi produksi dan pengawasan mutu; b.

(2)

(3)

ayat

(1)

harus

dilaksanakan

dengan

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada

Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan

Standar

Farmasi

Operasional yang berlaku sesuai fasilitas kesehatan

dan

alat

kesehatan

melalui

Pedagang Besar Farmasi, penyalur alat kesehatan,instalasi Sediaan Farmasi dan

Kefarmasian,

dan

Standar

dimana Pekerjaan Kefarmasian dilakukan.

Prosedur

(4)

Standar Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 37

(2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang(1)

undangan.

Apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi.

Pasal 36 (2) (1)

Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi,

Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi

ayat (1) huruf a merupakan pendidikan profesi

secara langsung setelah melakukan registrasi.

setelah sarjana farmasi. (3) (2)

(3)

Sertifikat kompetensi profesi berlaku 5 (lima) tahun

Pendidikan profesi Apoteker hanya dapat dilakukan

dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima)tahun

pada perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-

melalui uji kompetensi profesi apabila Apoteker tetap

undangan.

akan menjalankan Pekerjaan Kefarmasian. (4)

Standar pendidikan profesi Apoteker terdiri atas:

Ketentuan memperoleh

a. komponen kemampuan akademik; dan b. kemampuan profesi

dalam

bidang

pendidikan

farmasi

(1)

dan

kompetensi

pendidikan profesi Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memperoleh ijazah Apoteker

Standar pendidikan Tenaga Teknis Kefarmasian harus memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pendidikan.

Peserta pendidikan profesi Apoteker yang telah lulus

dari perguruan tinggi.

cara

Pasal 38

ditetapkan oleh Menteri. (5)

sertifikat

tata

(2) diatur dengan Peraturan Menteri.

dimaksud pada ayat (3) disusun dan diusulkan oleh di

mengenai

registrasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat

mengaplikasikan

Standar pendidikan profesi Apoteker sebagaimana

Asosiasi

lanjut

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan tata cara

Pekerjaan Kefarmasian. (4)

lebih

(2)

Peserta didik Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki

ijazah dari institusi pendidikan sesuai peraturan

a.

memiliki ijazah Apoteker;

b.

memiliki sertifikat kompetensi profesi;

c.

mempunyai surat pernyataan telah

perundang-undangan. (3)

Untuk dapat menjalankan Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta didik

mengucapkan sumpah/janji Apoteker;

yang telah memiliki ijazah wajib memperoleh rekomendasi dari Apoteker yang memiliki STRA di

d.

tempat yang bersangkutan bekerja. (4)

mempunyai surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; dan

Ijazah dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada Dinas

e.

Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memperoleh izin

membuat pernyataan akan mematuhi danmelaksanakan ketentuan etika profesi.

kerja. Pasal 41 Pasal 39 STRA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang (1)

Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun apabila memenuhi syarat

Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

surat tanda registrasi. Pasal 42 (2)

Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:

(1)

Apoteker

lulusan

luar

negeri

yang

akan

menjalankan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia a. Apoteker berupa STRA; dan

harus memiliki STRA setelah melakukan adaptasi pendidikan.

b. Tenaga Teknis Kefarmasian berupa STRTTK. Pasal 40

(2)

STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

(1)

Untuk memperoleh STRA, Apoteker harus memenuhi persyaratan:

a. STRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

ayat (1); atau

bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian; atau c.

b. STRA Khusus.

Apoteker warga negara asing lulusan program pendidikan

(3)

Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Apoteker

di

luar

negeri

dengan

ketentuan:

dilakukan pada institusi pendidikan Apoteker di 1.

Indonesia yang terakreditasi.

telah melakukan adaptasi pendidikan Apoteker di Indonesia;

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian STRA, atau STRA Khusus sebagaimana dimaksud

2.

pada ayat (2), dan pelaksanaan adaptasi pendidikan

telah memiliki sertifikat kompetensi profesi;dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 3.

Peraturan Menteri.

telah memenuhi persyaratan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

Pasal 43

ketenagakerjaan dan keimigrasian. STRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diberikan kepada:

Pasal 44

a.

Apoteker warga negara Indonesia lulusan luar negeri

STRA Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat

yang telah melakukan adaptasi Pendidikan Apoteker

(2) huruf b dapat diberikan kepada Apoteker warga negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) di

asing lulusan luar negeri dengan syarat:

Indonesia dan memiliki sertifikat kompetensi profesi; 1. b.

Apoteker warga negara asing lulusan program pendidikan

Apoteker

di

Indonesia

yang

atas permohonan dari instansi pemerintah atau swasta;

telah

memiliki sertifikat kompetensi profesi dan telah memiliki izin tinggal tetap untuk bekerja sesuai

2.

mendapat persetujuan Menteri; dan

3.

Pekerjaan Kefarmasian dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun.

BAB III

Pasal 45 (1)

Penyelenggaraan adaptasi pendidikan Apoteker bagi

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Apoteker lulusan luar negeri dilakukan pada institusi pendidikan Apoteker di Indonesia. (2)

Apoteker lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud

D.

Aspek Profesi Profesi tenaga kesehatan, dalam pengkajian ini

pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan memiliki

dibatasi menjadi tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga kefarmasian, memegang peranan signifikan dalam

sertifikat kompetensi.

pengobatan dan pelayanan kepada warga masyarakat yang (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai adaptasi pendidikan

memerlukannya.

Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1.

diatur

oleh

Menteri

setelah

Tenaga Medis

mendapatkan

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-

pertimbangan dari menteri yang tugas dan tanggung

undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

jawabnya di bidang pendidikan.

jo Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tenaga medis adalah Dokter, dan Dokter Gigi. Profesi

Pasal 46

pembinaan

dokter

dan

dan

dokter

pengawasan

gigi

dilakukan

dalam oleh

pemerintah dalam hal ini Kementerian kesehatan, Kewajiban perpanjangan registrasi bagi Apoteker lulusan

Organisasi

luar negeri yang akan melakukan Pekerjaan Kefarmasian di

Indonesia) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia

Indonesia mengikuti ketentuan perpanjangan registrasi bagi

(PDGI).

Apoteker sebagaimana dimaksud dalam pasal 41.

Profesi,

Sesuai

era

yaitu

IDI

Otonomi

(Ikatan

Daerah,

Dokter

maka

pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi juga dilakukan oleh pemerintah daerah cq Dinas Kesehatan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-

undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan daerah.

masyarakat,

sekaligus

profesi

dokter

ditempat

menjalankan tugasnya.

Pembinaan dan pengawasan pada tenaga

Berkenaan dengan semakin merebaknya

medis, sesungguhnya dimulai sejak saat yang

praktek-praktek dokter, baik berupa poliklinik yang

bersangkutan menjadi mahasiswa atau pelajar di

membuka praktek selama 24 jam, dan semakin

jenjang pendidikan yang ada. Dan hal ini terus

banyaknya berdiri rumah sakit-rumah sakit dengan

menerus dilakukan sampai yang bersangkutan

standar tertentu (terbatas), serta adanya juga rumah

menjadi

sakit yang merawat penderita tertentu dengan

tenaga

medis,

melakukan

profesinya

sepanjang kehidupannya.

ukuran terbatas, menjadikan pelayanan kesehatan

Profesi dokter yang bertugas selama 24 jam

semakin mudah diakses oleh warga masyarakat.

sehari, menyebabkan pembinaan dan pengawasan

Namun begitu, masyarakat langsung percaya bahwa

berlangsung secara terus menerus. Dan untuk

tenaga

pembinaan sudah barang tentu dilakukan oleh

diandalkan dan professional.

medis

(dokter)

yang

menanganinya

menteri yang bersangkutan, mulai dari kementerian

Kepercayaan masyarakat yang demikian ini,

kesehatan, organisasi profesi, pemerintah daerah,

perlu diimbangi dengan budaya pembinaan dan

dan instansi kesehatan lainnya yang melakukan

pengawasan yang intensif dan serius. Maksudnya,

pelayanan kesehatan.

apakah benar bahwa dokter yang bertugas di

Institusi

dari

poliklinik yang terbuka selama 24 jam benar-benar

Direktorat Kesehatan TNI dan POLRI, dalam dalam

telah mengantongi ijazah kedokteran yang syah,

aspek administratif juga bisa berasal dari Rumah

serta telah memenuhi standard profesi melalui Surat

Sakit

Ijin Praktek dan sebagainya.

Swasta

lainnya

serta

dimaksud,

Pusat-pusat

bisa

pelayanan

kesehatan lainnya. Model dan bentuk pembinaan

Bisa jadi, yang bertugas di poliklinik 24 jam,

serta pengawasan yang demikian sesungguhnya

adalah

merupakan

menerus

persyaratan profesi ataupun kemungkinan masih

kesehatan.

setingkat Drs Medis. Hal ini berkenaan bahwa warga

Disamping itu juga untuk menghindari terjadinya

masyarakat hanya mengetahui secara personal,

malpraktek,

bahwa yang memeriksa kesehatan di poliklinik

meningkatkan

upaya mutu

serta

untuk

terus

pelayanan

melindungi

kepentingan

tidak

selalu

dokter

yang

memenuhi

tersebut pasti seorang dokter. Fenomena ini sangat

keluarganya sesungguhnya sangat tidak nyaman

menguntungkan bagi pihak-pihak yang mencari

dengan

peluang

pada jam-jam malam.

kesempatan

ekonomi.

Tindakan

aktivitas

pengawasan dan pembinaan terhadap berdirinya

kunjungan/pemeriksaan

dokter

Model kunjungan dokter untuk memeriksa

poliklinik yang buka 24 jam, cenderung longgar.

pasien menjelang tengah malam, menurut catatan

Modal pemakaian kartu pengenal bagi

hanya berlangsung di rumah sakit wilayah Jakarta

dokter yang bertugas di poliklinik 24 jam, adalah

lainnya.

perlu.

waktu, pertambahan penduduk, dan perkembangan

Ataupun

kepercayaan

misalnya

masyarakat,

untuk

pada

menjaga

papan

Namun berkenaan

dengan

perjalanan

nama

perekonomian nasional dan global, yang tidak

poliklinik tersebut harus dicantumkan nama dokter

dibarengi dengan peningkatan mutu dan jumlah

dengan spesialisasinya, serta nomor surat ijin

dokter spesialis. Fenomena yang demikian dapat

praktik. Walaupun hal ini, juga tidak bisa menjamin

berlangsung di kota-kota besar lainnya.

seratus persen tentang dokter tersebut. Khusus dalam profesi dokter spesialis yang melaksanakan praktek di banyak tempat (rumah sakit

dan/atau

rumah

sakit

khusus),

2.

Tenaga Keperawatan dan Kebidanan

selain

Tenaga

keperawatan

di

Indonesia

bermanfaat dan menguntungkan warga masyarakat,

memegang

juga sekaligus dapat merugikan masyarakat. Mulai

melaksanakan

menggejala kunjungan dokter (visite dokter), untuk

masyarakat. Pada masa lalu, sampai dengan tahun

memreriksa pasien, pada jam-jam istirahat visite

1980,

pada jam 23.00 bahkan jam 24.00, pernah dan

diawali

sering berlangsung di beberapa rumah sakit di

Pengamat/Penjenang

Jakarta. Sesungguhnya pihak rumah sakit sangat

Demikian pula halnya, tenaga kebidanan juga

berkeberatan melalui laporan tenaga keperawatan

merupakan

yang berdinas malam. Namun keadaan ini dilematis,

secara khusus dibidang pra-kehamilan, kehamilan,

rumah sakit masih menggantungkan harapan pada

pada saat melahirkan sampai dengan anak dan ibu

dokter

berusia bakti.

tersebut,,

sementara

pasien

dan

atau

posisi

jenjang

strategis

pelayanan

pendidikan

dengan

tenaga

dan

unik

kesehatan

tenaga

kesehatan

kepada

keperawatan

Juru Kesehatan,

dalam

Kesehatan, dan

yang

Perawat.

berprofesi

a. Keperawatan

utamanya di pedesaan, daerah terpencil yang

Masing-masing

tenaga

jauh dari pusat-pusat pelayanan kesehatan,

keperawatan, berdasarkan lulusan SLTP. Untuk

profesi perawat sangat dominan dan diminati

Juru Kesehatan masa pendidikan 1 tahun, untuk

serta bagaikan dewa penolong bagi warga

Pengamat/Penjenang

masa

masyarakat yang membutuhkan. Kemampuan

pendidikan 2 tahun, dan harus menempuh

profesi yang standat dan mudah berinteraksi

terlebih dahulu Juru Kesehatan. Sementara

dengan masyarakat berbagai lapisan, dengan

untuk Perawat masa pendidikannya langsung 3

biaya yang murah bahkan bisa dengan barter

tahun di Sekolah Perawat yang berinduk pada

ataupun

Rumah Sakit Type C dan B. sebagian besar

terdepan untuki melayani kesehatan selama 24

lulusan

jam.

Juru

pendidikan

Kesehatan

Kesehatan

dan

gratis,

perawat

menjadi

barisan

Pengamat/Penjenang Kesehatan saekarang ini

Kemajuan ilmu kesehatan dan pengobatan

sudah memasuki masa baktinya di berbagai

tidak menjadikan profesi perawat dijauhi oleh

umah sakit di Indonesia.

masyarakat.

Sesuai

perkembangan

zaman

Sampai

sekarang

bagi

warga

dan

masyarakat kalangan terbatas keuangannya jika

kemajuan ilmu kedokteran dan keperawatan,

menderita sakit ada yang tetap berobat ke

setelah sekolah Juru kesehatan dihapus, yang

perawat yang sering akrab dipanggil Mantri.

masih berdiri adalah Sekolah perawat. Dan

Dengan semakin mendekatnya Pusat Kesehatan

kemudian Sekolah perawat tersebut tetap eksis

masyarakat pada lingkungan setempat, tidak

sampai tahun 2000-an. Sebagai perkembangan

menjadikan profesi perawat yang membuka

erbaru, Sekolah Perawat juga berakhir, dan

npraktik di rumah baik memakai izin ataupun

diganti serta ditingkatkan menjadi Akademi

tidak, tetap didatangi warga masyarakat yang

keoerawatan; bahkan di beberapa Universitas

ingin berobat.

Negeri di Indonesia, juga sudah lama dibuka Fakultas Keperawatan. Berkenaan

pelayanan

Kompleksitas

profesi

perawat

yang

merupakan unsur utama pembantuan profesi kesehatan

yang

dokter dan perawat secara pasti tidak dapat

belum merata di seluruh wilayah Indonesia,

ditinggalkan oleh dokter, menyebabkan profesi

perawat dan dokter yang secara teoritis berbeda

Proses regulasi praktik keperawatan ini harus

dalam ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan,

selalu ditempuh secara teratur oleh setiap orang

oleh sebagian masyarakat yang kurang mengerti

yang

dianggap sama.

kepada sistem pasien. Demikian pula, apabila

Keperawatan

merupakan

bentuk

memberikan

pelayanan

keperawatan

seseorang sudah lama tidak melakukan praktik

pelayanan professional kepada sistem pasien

keperawatan

yang diberikan secara manusiawi, komprehensif,

perawat memberikan pelayanan kepada pasien

dan

sejak

perawat harus menempuh proses pelatihan

pasien membutuhkan pelayanan sampai saat

untuk meyakinkan bahwa dalam konteks hukum

dimana pasien mampu melakukan kegiatan

perawat masih mampu melakukan pelayanan

sehari-hari secara produktif untuk diri sendiri dan

keperawatan secara kompeten.

individualistic,

berkesinambungan

maka

seyogyanya

sebelum

orang lain. Pelayanan keperawatan professional

Sebagai alternatif lain, apabila proses

hanya dapat diberikan oleh tenaga keperawatan

pelatihan tidak dapat dilaksanakan, mekanisme

professional

pandampingan

yang

telah

kewenangan

nuntuk

keperawatan

yang

memiliki

melakukan dibutuhkan

izin

dan

tinbdakan

oleh

sistem

pasien. Pengaturan tindakan keperawatan diatur dalam

suatu

sistem

regulasi

keperawatan

(Nurachman, 2000).

dalam

waktu

tertentu

oleh

perawat yang lebih ahli di satu ruangan pada setiap tindakan, dapat dilakukan. Keluarnya

Undang-undang

Nomor

23

Tahun 1992 tentang Kesehatan yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor

Sistem regulasi praktik keperawatan terjadi

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-

dalam suatu kontinum restriktif sampai paling

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

restriktif

Pendidikan

yaitu

designasi

atau

rekognasi,

rekognisi

pengakuan

Kesehatan, Surat Keputusan Menteri Kesehatan

terhadap seseorang yang telah menyelesaikan

Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan

pendidikan

Praktik

keperawatan

dan

mendapatkan

ijazah (Huber, 1996 dalam Nurachman, 2000).

Perawat,

2001

Pemerintah

Nomor

proses

Tahun

Peraturan

registrasi, sertifikasi, dan lisensi. Designasi atau merupakan

32

Nasional,

dan

Tentang

Peraturan

Tenaga

Menteri

Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 tentang Izin

dan penyelenggaraan Praktik Perawat lebih

ditolak harus disampaikan oleh pejabat yang

mengukuhkan

berwenang kepada pemohon selambatnya satu

Indonesia,

perawat

sebagai

kewenangan

perawat

dalam

bulan

dalam

Permohonan yang diterima harus segera diikuti

Permenkes Nomor 148/2010 sehingga perawat

pemberian Surat Izin Praktik Keperawatan,

mempunyai

sedangkan permohonan yang ditolak pejabat

menjalankan

tugas

perawat

di

profesi

legitimasi

diatur

dalam

menjalankan

praktik profesinya. Registrasi

atau

sejak

permohonan

diterima.

yang berwenang harus memberikan alas an kep[erawatan

mempunyai

penolakan. ANA (1980), menyatakan bahwa

proses administrasi yang harus ditempuh oleh

proses registrasi diawali ketika seorang telah

seseorang yang ingin melakukan pelayanan

menyelesaikan pendidikan keperawatan.

keperawatan kepada orang lain sesuai dengan

Meskipun

pada

tahun

2010

telah

kemampuan atau kopetensi yang dimilikinya.

dikeluarkan Permenkes Nomor 148 Tahun 2010,

Kompetensi adalah kepemilikan kemempuan

namun proses registrasi perawat tetap diatur

tertentu

untuk

dalam Kepmenkes 1239/2001. Sementara itu,

menjalankan

untuk izin dan penyelenggaraan praktik perawat

tidak

diatur

atau

memenuhi suatu

beberapa

persyaratan

peran.

kemampuan ketika

Kompetensi

diterapkan

apabila

diverifikasi

oleh

belum

badan

ini

dapat

divalidasi yang

Permenkes Nomor

148/2010.

dan

Berdasarkan Kepmenkes 1239/2001, kewajiban

berwenang

registrasi perawat dimulai ketika perawat baru

(Nurachman, 2000). Menurut

dalam

lulus dari proses pendidikan. Pada pasal 3 ayat

Praptiningsih

(2007),

perawat

(1) disebutkan bahwa “Perawat yang baru lulus

yang bermaksud untuk menjalankan praktik

mengajukan

keperawatan

maupun

kelengkapan regstrasi kepada Kepala Dinas

permohonan

Kesehatan Propinsi dimana sekolah berada

kepada pejabat berwenang, yang dalam hal ini

guna memperoleh SIP selambat-lambatnya 1

adalah Kepala Dinas Kesehatan kabupaten atau

(satu) bulan setelah menerima ijazah pendidikan

Kota, dengan memenuhi syarat-syarat yang

keperawatan”.

kelompok,

baik harus

perorangan mengajukan

ditentukan. Permohonan tersebut diterima atau

permohonan

dan

mengirimkan

Kewajiban

registrasi

perawat

sesuai

dengan Kepmenkes Nomor 1239/2001 adalah lisensi SIP, SIK dan SIIP. Namun peraturan tentang SIPP diatur secara terpisah sejak dikeluarkannya Permenkes 148/2010. Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak

Surat

Izin

Perawat

(SIP)

terdapat perbedaan di setiap propinsi. Padahal, sudah tertera jelas pada Kepmenkes Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Prosedur Penerbitan Surat Izin Bagi perawat. Ketidakseragaman ini menunjukkan

bahwa

terjadi

perbedaan

pemahaman secara sengaja maupun tidak sengaja terhadap Kepmenkes Nomor 1239 Tahun 2001 pada setiap propinsi.misalnya di Propinsi jawa tengah dan DIY, penerbitan SIP melalui uji kompenetsi yang dilakukan oleh majelis Tenaga Kesehatan Propinsi (MTKP) atau badan Mutu, hal ini berbeda dengan Propinsi Jawa

Barat

yang

telah

melakukan

uji

kompetensi. Penerapan uji kompetensi atau sertifikasi berdasarkan PP Nomor 38 tahun 2007 dapat dilakukan tingkat propinsi ataupun tingkat daerah

apabila

daerah

menunjukkan kemampuannya.

tersebut

Eksistensi Bidan dalam peraturan tentang Tenaga

Keseahatan

dicantumkan

dalam

Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1996. Tenaga Bidan sebagai satu profesi dibidang

perawat yang belum meiliki SIP dan SIK. Penerbitan

b. Tenaga Bidan

telah

tenaga kesehatan melakukan tugasnya secara mandiri. Sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, dikeluarkan peraturan

menteri

kesehatan

572/Menkes/Per/VI/1996

tentang

Nomor

Kompetensi

dan Praktik Bidan yang diperbaharuai dengan keputusan Indonesia

Menteri Nomor

Kesehatan

Republik

900/Menkes/SK/VII/2002

tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Berikutnya dikeluarkan

Keputusan

menteri

Kesehatan

Nomor 369 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Bidan; dan juga dikeluarkan Keputusan menteri Kesehatan Nomor 938 Tahun 2007 tentang Standar Usulan Kebidanan. Sejarah

singkat

profesi

kebidanan

di

Indonesia, berjalan sesuai dinamika perubahan sosial,

perkembangan

perkembangan

dan

kemajuan

pendidikan, teknologi

kedokteran dan pengobatan, kemajuan dan

pertumbuhan ekonomi, serta gaya hidup modern

Dalam

menjalankan

profesinya,

bidan

masyarakat. Pada masa lalu sampai dengan

berwenang

memberikan

pelayanan

yang

periode tahun 1980-an, pendidikan kebidanan

meliputi :

setingkat SLTA, untuk menempuh pendidikan 3-

a)

Pelayanan kebidanan;

4 tahun yang mendapat ijin melaksanakan

b)

Pelayanan keluarga berencana;

pendidikan kebidanan adalah rumah sakit besar

c)

Pelayanan kesehatan masyarakat.

atau yang memiliki fasilitas lengkap di bidang

(Kepmenkes Nomor 900 Tahun 2002)

kebidanan, termasuk staf pengajarnya.

Secara khusus pelayanan tersebut dilakukan

Sesuai pendidikan

perjalanan kebidanan

waktau,

kehamilan,

dalam

menyusui, dan masa antara (periode interval),

kenyataannya cukup banyak yang berijazah

pada anak sejak lahir sampai dengan pra-

SLTA. Dalam perkembangan kemudian, untuk

sekolah.

berijazah

semula

pada ibu pada masa pra-nikah, pra-hamil, masa

hanya

dipersyaratkan

yang

ternyata

SLTP,

masa

persalinan,

masa

nifas,

mengejar aspek profesionlisme dan kematangan

Sebagai suatu fenomena social, profesi

berfikir serta bersikap tindak karena profesi

kebidanan juga ditentukan oleh masyarakat

bidan adalah mandiri, pendidikan kebidanan

yang

ditingkatkan menjadi Program D.III.

lainnya.

Dari

aspek

Keterbatasan

pelayanan

kesehatan

warga

masyarakat

pendidikan

utamanya di bidang ekonomi, dan pengetahuan

kebidanan menjadi setingkat D.III, merupakan

kesehatan, menyebabkan mereka juga berobat

hal

aspek

pada bidan untuk penyakit-penyakit lainnya.

profesionalisme, tidak dengan sendirinya bidan

Dan bidan tidak kuasa menolak kehadiran

yang lulus dari program D.III secara otomatis

pasien yang demikian ini. Keadaan ini sudah

sama

Semuanya

berlangsung lama dan terus menerus terjadi

tergantung dari kepedulian, keseriusan lembaga

bahkan di wilayah yang sesungguhnya telah

pendidikan kebidanan pengawasan dari institusi

tersedia Puskesmas bahkan praktik dokter

yang terkait, serta pribadi-pribadi bidan itu

selama 24 jam. Bahkan tidak jarang dalam

sendiri.

praktek

yang

di

wajar.

seluruh

peningkatan

membutuhkan

Namun

dalam

Indonesia.

kebidanan yang tidak sesuai dengan

kompetensinya misalnya mengobati pasien laki-

Persyaratan untuk menjadi tenaga asisten

laki yang sengaja minta pertolongan pada saat

apoteker harus melalui saringan yang ketat,

praktek kebidanan, dan tidak bias ditolak.

dengan

Sebagai

dan

nilai-n

ilai

matematika harus tinggi. Demikian pula halnya

terlihat adanya bidan yang melakukan praktik

dalam Stara S1 dan S2 pendidikan farmasi

mandiri, dengan cepat mengurusi pasien/ibu

tetap melakukan seleksi yang sangat ketat baik

yang

ahli

terhadap nilai akademis dari para calon, serta

kandungan untuk diadakan pembedahan/cesar.

persyaratan kesehatan lainnya. Risiko yang

Keadaan ini dapat diindikasikan ada yang

sangat tinggi bagi profesi tenaga farmasi

menempuh jalan pintas, yaitu bidan tidak sabar

menyangkut

untuk

pasien

melahirkan

menolong

Disamping

itu

memberatkan

khusus,

SLTP,

mulai

akan

fenomena

berijazah

pada

persalinan juga, biaya

dokter

secara

wajar.

keselamatan

serta

warga

dan

kesehatan

masyarakat

luas,

dapat

berakibat

menyebabkan informasi tentang tenaga farmasi

pasien

dan/atau

beserta organisasi profesi kode etik, menjadi

keluarganya.

sangat terbatas. Walaupun demikian, aspek pembinaan dan pembinaan berjalan sesuai

c. Tenaga Farmasi Pembatasan diantaranya

dengan sistem yang berlaku. pengkajian

menyangkut

hukum

tenaga

yang

Selama proses pendidikan, biasanya

farmasi,

selalu diseleksi secara alami sehingga bagi

beranjak dari tenaga kesehatan yang sangat

yang

mudah ditemui di seluruh pelosok tanah air dan

mereka akan berhwenti di tengah jalan. Pada

wilayah hukum Indonesia, menyangkut farmasi.

jenjang keserjanaan, tenaga farmasi, adalah

Bahkan produk-produk farmasi, baik berupa

mereka yang masuk dalam fakultas farmasi.

obat-obatan dan peralatan kesehatan lainnya,

Dan sampai saat ini, masih sangat terbatas

semakin mudah diperoleh di berbagai tempat.

jumlah fakultas farmasi di pendidikan tinggi

Sejarah pendidikan tenaga farmasi, sebagai bagian tidak terpisahkan dari tenaga kesehatan, tidak

ada

perubahan

yang

signifikan.

negeri.

nilai

akademisnya

Keterbatasan

rendah,

Fakultas

otomatis

farmasi

di

universitas negeri, tentu saja juga terbatas pula

fakultas farmasi di universitas swasta lainnya di

ini semakin banyak ditemui apoteker langsung

Indonesia.

memberikan

obat,

walaupun

tanpa

resep

dokter, meskipun ada buku panduan terhadap Dalam terbatasnya

perspektif

pendidikan

keilmuan, farmasi

sangat

di

penyakit tertentu dari Dirjenbinfar.

tingkat

universitas, disamping proses seleksi yangs angat ketat, juga untuk menjaga kualitas lulusan sarjana

farmasi,

yang

terus

menerus

E.

Aspek Hukum Tenaga kesehatan yang tercakup dalam pengkajian

dipertahankan sepanjang masa. Disamping itu, instansi pendukung seperti laboratorium dan peralatannya

untuk

menghasilkan

tenaga

farmasi yang professional, juga sangat mahal

ini, berkenaan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, sudah barang tentu, semua sikap dan tindak dalam menjalankan profesinya, harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping

dan terbatas.

itu, dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada Dalam perkembangan sekarang, tenaga

saat menjalankan profesinya, hukum, juga selalu dan harus

farmasi di berbagai apotik dan toko obat, mulai

melihat standard profesi, kode etik, dan dalam keadaan

melakukan penjualan obat yang seharusnya

bagaimana tenaga kesehatan tersebut dalam bersikap

melalui

tindak.

resep,

masyarakat keadaan

secara

sangat

ini.

bebas.

Warga

diuntungkan

dengan

Namun

sesungguhnya

dirugikan

warga

masyarakat

dengan

1.

Pidana

adanya

Secara umum, dalam aspek hukum tentang

penjualan obat yang secara bebas, karena

tenaga kesehatan, sesuai perkembangan hukum di

menyangkut dosis, resistensi obat dan bahaya-

Indonesia,

bahaya yang lain.

dalam KUHP, yaitu pasal 263, 267, 294 ayat (2),

diantaranya

adalah

beberapa

pasal

249, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, Sesuai kode etik, standard profesi dan peraturan

perundang-undangan

yang

ada,

apoteker bekerja sesuai kompetensinya. Saat

361, 531. Penafsiran

dan

penerapan

pasal-pasal

tersebut, harus dilakukan secara ekstra hati-hati,

professional, dan melalui pendapat pakar di bidang

tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari

kedokteran dan kesehatanh lainnya, apakah sesuai

tindakan

dan selaras standard profesi. Apakah memenuhi

pengawasannya.

orang

lain

yang

berada

di

bawah

unsur kelalaian dan kesalahan atau tidak. Ataukah memang keadaan umum pasien yang sudah tidak ada harapan.

3.

Administratif Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

2.

Perdata Menurut pertanggungjawaban

aspek hukum pidana, dan hukum perdata, aspek hukum

perdata,

perdata

profesi

dalam tenaga

administratif

dari

merupakan

KUHPerdata. Tenaga medis, tenaga keperawatan,

komprehensif.

sesuai pasal-pasal tersebut. Pada pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan

dan

pengawasan

tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya,

kesehatan, diatur dalam pasal 1365, 1366 dan 1367

dan tenaga farmasi, dapat dipertanggungjawabkan

pembinaan

suatu

kelengkapan

nyang

sangat

Bagi tenaga kesehatan yang masuk dalam struktur kepegawaian Negara, berlaku peraturan perundang-undangan

pegawai

negeri.

Demikian

bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang

pula tenaga kesehatan yang masuk dalam struktur

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

TNI/POLRI, berlaku peraturan perundang-undangan

orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan

yang ada, baik Undang-undang Nomor 34 Tahun

itu, mengganti kerugian tersebut”.

2004 tentang TNI. Khusus bagi tenaga kesehatan

Pada pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan

yang bekerja di sektor swasta, berlaku ketentuan

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk

yang berlaku di berbagai jenis pelayanan kesehatan

kerugian yang disebabkan karena perbuatannya,

swasta. Namun yang pasti, kode etik profesi,

tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena

standard profesi, dan berbagai hal yang berkaitan

kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

dengan profesi, selalu mengikat tenaga kesehatan di

Pada pasal 1367 KUHP “Seseorang harus memberikan pertanggung-jawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dan tindakannya sendiri,

berbagai bidang profesi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

Untuk kesehatan

pengaturan

dan

berbagai

khusus

di

bidang

profesi

serta

b.

alat

pelayanan medis yang diberikan oleh dokter

perlengkapannya, sejalan dengan prinsip Negara hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-undang dasar 1945, yang di dalamnya terdapat pancasila

Mempertahankan dan meningkatkan mutu

dan dokter gigi; dan c.

Memberikan

kepastian

hukum

kepada

masyarakat, dokter dan dokter gigi.

serta melekat, perlindungan hak asasi manusia (HAM), telah diundangkan Undang-undang Nomor

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor

29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-

36 Tahun 2009, dapat diutarakan pada pasal 2

undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan

yang merevisi Undang-undang Nomor 23 Tahun

berasaskan

1992 dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009

manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak

tentang Rumah Sakit. Disamping itu, cukup banyak

dan kewajiban keadilan gender dan non-diskriminatif

pula peraturan perundang-undangan yang terkait

dan norma-noprma agama.

baik secara langsung dan tidak langsung dengan

Tentang tenaga kesehatan, diatur dalam :

perikemanusiaan,

keseimbangan,

profesi kesehatan. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004, diantaranya

Pasal 21

dapat dilihat pada pasal 2. Praktik kedokteran

(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan,

dilaksanakan berasaskan Pancasila dan disesuaikan

pendaya-gunaan, pembinaan, dan pengawasan

pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan,

mutu

keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan

penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

pasien.

tenaga

kesehatan

dalam

rangka

(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan,

Pasal 3 Pengaturan praktik kesehatan bertujuan

pendaya-gunaan, pembinaan, dan pengawasan

untuk :

mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud

a.

Memberikan perlindungan kepada pasien;

pada

ayat

pemerintah;

(1)

diatur

dalam

Peraturan

(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-undang.

(1) Tenaga

kesehatan

sebagaimana

dimalsud

dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan

Pasal 22

kode

(1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi

kesehatan, standar pelayanan, dan standar

minimum;

etik,

standar

profesi,

hak

pengguna

prosedur operasional;

(2) Ketentuan

mengenai

kualifikasi

minimum

(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan Peraturan pemerintah.

diatur oleh organisasi profesi;

Pasal 23

(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan

(1) Tenaga

kesehatan

berwenang

untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan; (2) Kewenangan

untuk

menyelenggarakan

kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana diamaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan menteri.

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud

Pasal 25

pada ayat b(1) dilakukan sesuai dengan bidang

(1) Pengadaan

keahlian yang dimiliki.

wajib memiliki izin dari

pemerintah; (4) Selama

peningkatan

mutu

tenaga

kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah,

(3) Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan

dan

pemerintah daerah dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan; (2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan

memberikan

pelayanan

kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

tanggung jawab pemerintah dan pemerintah

mengutamakan

daerah;

kepentingan

yang

bernilai

materi;

(3) Ketentuan

mengenai

penyelenggaraan

(5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana

pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan

Menteri.

Pemerintah.

Pasal 24

Pasal 26

(1) Pemerintah kesehatan

mengatur untuk

penempatan

pemerataan

tenaga

(1) Tenaga

pelayanan

imbalan

kesehatan;

dan

berhak

perlindungan

mendapatkan hukum

dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;

(2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan

tenaga

kesehatan

sesuai

dengan kebutuhan daerahnya; (3) Pengadaan

kesehatan

dan

pendayagunaan

(2) Tenaga

kesehatan

dalam

melaksanakan

tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

tenaga

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang dimiliki; (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga

dilakukan dengan memperhatikan :

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. Jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan

dan ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.

masyarakat;

Pasal 28

b. Jumlah sartana pelayanan kesehatan; dan c.

(1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan

wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas

beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.

permintaan

(4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana

penegak

hukum

dengan

diaya

ditanggung oleh Negara;

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud mpada

memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak

ayat (1) didasarkan pada kompetensi dan

masyarakat

kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan

untuk

mendapatkan

pelayanan

kesehatan yang merata;

yang dimiliki.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga

kesehatan

pemerintah.

diatur

dalam

Peraturan

Pasal 29 Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Undang-

Pasal 27

undang Nomor 44 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Persyaratan

sumber

daya

manusia

Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan pancasila

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)

dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan

yaitu Rumah sakit harus memilikii tenaga tetap

profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak

yang meliputi tenaga medis dan penunjang

dan anti diskriminasi, pemerataan, perloindungan

medis,

dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi

kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit,

social.

dan tenaga non kesehatan;

Pasal 3

(2) Jumlah

tenaga

dan

keperawatan,

jenis

sumber

daya

tenaga

manusia

Pengaturan penyelenggaraan rumah sakit berfungsi

sebagaimana dimaksud padaq ayat (1) harus

:

sesuai dengan jenis dan klasifikasi rumah sakit;

a. Mempermudah

akses

masyarakat

untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan; b. Memberikan

c.

perlindungan

(3) Rumah sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam

terhadap

penyelenggaraan rumah sakit;

keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan

(4) Rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak

rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah

tetap dan konsultan sesuai kebutuhan dan

sakit;

kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan

Meningkatkan

mutu

dan

mempertahankan

standar pelayanan rumah sakit; dan

perundangan. Pasal 13

d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit,

(1) Tenaga

medis

yang

melakukan

praktik

kedokteran di rumah sakit wajib memiliki Surat

dan rumah sakit.

izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan

Pasal 4

perundang-undangan; Rumah

sakit

mempunyai

tugas

memberikan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

(2) Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di rumah sakit wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 12

(3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah

dari

berbagai

bentuk

pelayanan

primer

atau

sakit harus bekerja sesuai dngan standar

pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas,

profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar

klinik, dokter praktik swasta, dan sebagainya.

prosedur operasional yang berlaku, etika profesi,

Pelayanan primer yang dilakukan oleh rumah sakit

menghormati hak pasien dan mengutamakan

biasanya dilakukan untuk penderita gawat darurat

keselamatan pasien;

(emergency) atau pada bagian rawat jalan (out

(4) Ketentuan

mengenai

ketentuan

medis

dan

patiet).

tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan

peraturan

1.

Berdasarkan

jenis

penyakit

atau

masalah

kesehatan penderita, rumah sakit dibedakan

perundang-

menjadi :

undangan.

a. Rumah Sakit Umum (RSU).

Pasal 14

Rumah sakit yang melayani segala jenis (1) Rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga

masalah kesehatan atau penyakit dari

kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

pelayanan;

b. Rumah Sakit Khusus

(2) Pendayagunaan

tenaga

asing

Rumah sakit yang hanya melayani salah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

satu jenis masalah kesehatan atau penyakit

dilakukan

dari masyarakat. Misalnya rumah sakit jiwa,

dengan

kepentingan

alih

pengetahuan

serta

kesehatan

mempertimbangkan teknologi

dan

ketersediaan

ilmu

rumah sakit kusta, rumah sakit ibu dan

tenaga

anak, rumah sakit jantung, dan sebagainya.

kesehatan setempat.

2.

Rumah sakit dapat dikelompokkan berdasarkan kepemilikan-nya, yakni: a. Rumah sakit yang dikelola dan dimiliki oleh

Menurut Soehardjo Martoatmodjo (2010), 157158) rumah sakit adalah merupakan pelayanan kesehatan rujukan, artinya pelayanan rumah sakit tipe dan tingkat apapun utamanya melayani rujukan

Departemen Kesehatan; b. Rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah daerah (RSUD) :

c.

-

RSUD Provinsi;

-

RSUD Kabupaten.

4.

fungsi rujukan, juga terdiri atas :

Rumah sakit yang dikelola dan dimiliki oleh

a. Rumah sakit khusus kelas A;

TNI dan POLRI :

b. Rumah sakit khusus kelas B;

-

RS Angkatan darat

c.

-

RS Angkatan Laut;

-

RS Angkatan Udara, dan RS POLRI.

d. Rumah sakit yang dikelola dan dimiliki oleh

F.

Rumah sakit khusus kelas C.

Aspek Fasilitasi Fasilitas pelayanan kesehatan di manapun berada

Departemen dan BUMN

baik di Negara maju dan berkembang maupun di Indonesia,

-

RS Pertamina

harus diakui tidak sama. Penggunaan teknologi cangih

-

RS PELNI

modern, dan penelitian-penelitian di bidang kesehatan,

-

RS Perkebunan

merupakan fenomena umum di Negara maju, dan modern.

e. Rumah sakit yang dikelola dan dimiliki oleh

Sedangkan di Negara miskin dan Negara berkembang

Swasta :

termasuk di Indonesia hanys sebagai pengguna dari produk-

-

RS Yayasan;

produk Negara maju.

-

RS Perusahaan (PT)

Dalam

rangka

penyelenggaraan

Dari segi pelayanan kesehatan di Indonesia, tidak pelayanan

dapat dipungkiri adanya perbedaan ketersediaan bahkan

fungsi

kesenjangan di berbagai daerah. Sejak masa lalu sampai

rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit

dengan sekarang, ketersediaan pelayanan kesehatan di

khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas

Pulau Jawa dengan berbagai kota besar, utamanya Jakarta,

dan kemampuan pelaanan rumah sakit.

Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Bandung lebih

Klasifikasi rumah sakit berdasarkan fungsi

lengkap dan sangat memadai jika dibandingkan daerah lain.

kesehatan

3.

Klasifikasi rumah sakit khusus berdasarkan

secara

berjenjang

rujukan ini terdiri atas:

dan

Bahkan kalau didata secara lebih cermat, dengan

a. Rumah sakit umum kelas A;

wilayah Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau besar

b. Rumah sakit umum kelas B;

dan pulau kecil, ketersediaan pelayanan kesehatan dalam

c.

Rumah sakit umum kelas C;

tingkatan standard masih belum merata di kabupaten/kota.

d. Rumah sakit umum kelas D.

Keterbatasan dana pemerintah memang sangat dimaklumi.

Sedangkan sektor swastapun tidak dapat diarahkan untuk

walaupun bentuknya sudah sebagai badan pelayanan

melakukan investasi di bidang kesehatan, di suatu daerah

Umum (BLU).

yang

menurut

perhitungan

mereka

prospeknya

tidak

menguntungkan.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut, urusan kesehatan

secara

Sehingga, sektor swasta termasuk dari pemodal

utamanya

melalui

yang

bidang

Pemerintah Daerah dan DPRD. Sehingga aspek fasilitasi

pelayanan kesehatan, termasuk dengan menyiapkan secara

pelayanan kesehatan baik sarana dan prasarananya,

komprehensif tenaga medis, tenaga keperawatan dan

termasuk sumber daya manusia sangat tergantung pada

tenaga farmasi.

kebijakan pemerintah daerrah. Keadaan ini bisa berakibat

asing

akan

melakukan

investasinya

di

Melalui sistem kesehatan nasional, pemerintah berusaha

untuk

masyarakat

di

mewujudkan bidang

kesejahteraan

kesehatan.

Namun

mutlak

diserahkan

persetujuan

pada

dan

daerah,

kebersamaan

baik dan mendekatkan pelayanan kesehatan yang optimal

umum

pada masyarakat di daerah. Namun sebaliknya bisa terjadi

begitu,

jika daerah tersebut dananya kecil dan terbatas, terlebih lagi

pemerataan pelayanan kesehatan hanya menjangkau pada pembentukan/ pembangunan pusat kesehatan masyarakat,

jika pemerintah daerah kurang mempedulikan masyarakat. Bagi tenaga kesehatan yang bertugas ataupun

dan berbagai program yang menjangkau warga masyarakat

melakukan

profesinya

secara

mandiri,

fasilitas

yang

miskin/kurang mampu.

dipergunakannya sudah barang tentu sesuai kemampuan

Berkenaan pelaksanaan otonomi daerah sejak

dari masing-masing individu. Bagi tenaga medis, dokter, dan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang

dokter gigi, praktik secara mandiri lazim lazim dilakukan.

Nomor 32 Tahun 2004, bidang kesehatan termasuk bidang

Dari aspek pembinaan dan pengawasan, tergantung pada

yang

organisasi profesi, dan institusi kesehatan di wilayah

didesentralisasikan,

urusan

kesehatan

menjadi

tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah

masing-masing.

kabupaten/ kota. Sedangkan propinsi dalam tingkatan

pengguna/pasien

koordinasi yang sifatnya pasif. Sementara untuk tingkatan

melalui apa yang dilakukan dari tindakan dokter tersebut,

Rumah

kemudian melaporkan kepada pihak-pihak terkait.

sakit

Umum

Pusat

seperti

RSUP

Cipto

Walaupun juga

dapat

begitu,

masyarakat

melakukan

pengawasan

Mangunkusumo, RSUP Dr. Sardjito, RSUP dr. Karyadi,

Sementara itu bagi tenaga keperawatan, praktik

RSUP Hasan Sadikin masih dikelola oleh pemerintah Pusat

secara mandiri dengan fasilitas yang terbatas, dapat dimungkinkan berlangsung selama ada ijin dan pengawasan

dari Dinas Kesehatan, dan dokternya sebaghai suatu

BAB IV

kenyataan, terkadang tenaga keperawatan di daerahKEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI

daerah, ada yang melaksanakan perizinan, dan ada pula yang karena ketidak-tahuan berkenaan yang bersangkutan sudah pensiun dari PNS, tetap melakukan praktik secara mandiri, karena didesak oleh warga masyarakat yang memerlukan pertolongan. Aspek pengawasan seharusnya

D.

Tenaga Medis Profesi dokter, disamping sebagai profesi mulia karena

berjalan, namun sangat tergantung pada konsistensi jajaran

menyangkut

penyelamatan

dan

upaya

pemulihan

dinas kesehatan setempat.

kesehatan, juga dibarengi model dan bentuk pertanggung jawaban, berkenaan dengan apa yang diperbuat serta apa yang tidak diperbuat. Khusus profesi dokter gigi, agak berbeda

dengan

profesi

dokter.

Dokter

gigi

dalam

melaksanakan profesinya bersikap menunggu atau pasif terhadap

pasien

pertolongannya.

dan

keluarga

Sementara

itu

bersikap selalu responsive dan

yang

profesi

memerlukan dokter

adalah

reaksi cepat terhadap

pasien yang memerlukan pertolongannya sesuai keadaan umum pasien tersebut. Pada unit vgawat darurat yang terbuka selama 24 jam, baik pada rumah sakit umum maupun rumah sakit swasta, selalu memberikan pertolongan baik pada kecelakaan, juga memberikan pertolongan lain pada pasien gawat darurat seperti muntaber, serangan jantung, percobaan bunuh diri, penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat, baik yang diantar oleh keluarganya maupun oleh orang lain/Polri yang berinisiatif menolong.

Kecepatan tindakan dokter dalam menangani pasien

pelayanan

kesehatan.

yang keadaan umumnya kritis, dapat menolong dan

kemajuan

dan

memulihkan

terjadi

mahalnya biaya kesehatan, serta ketidakmampuan pasien

kelambatan ataupun pembiaran terhadap pasien yang sudah

untuk membiayai pengobatannya, menjadikan kebebasan

dalam keadaan gawat darurat, dapat terjadi kecacatan total

dokter terkendala dan dilematis.

kondisi

pasien.

Sebaliknya

jika

Dan

teknologi

juga,

berkenaan

kedokteran,

yang

dengan berakibat

pada pasien ataupun justru terjadi meninggal dunia. Dari Disamping dokter melakukan kebebasannya, namun

aspek profesi, kebebasan dokter dengan dasar keilmuan dan profesi untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien yang pada kondisi gawat darurat, adalah bersifat independen. Keadaan gawat darurat atau sering disebut sebagai “emergency” yang menjadi tolok ukur profesi dokter, menurut literature di luar negeri terdapat 4 (empat) macam keadaan (J. Guwandi), yaitu :

pada saat yang bersamaan, pasien juga tetap mendapat perlindungan termasuk perlindungan hukummnya. Secara teoritis dalam menemukan pasien yang emergency, dan tidak ada keluarganya, dokter secara otomatis langsung mengambil tindakan. Factor biaya, dan resiko sudah diperhitungkan

dengan

cermat.

Namun

dalam

pelaksanaannya, tindakan demikian tidak terjadi, di tengah kehidupan masyarakat kita yang semakin terlelap dengan prinsip-prinsip ekonomis.

1.

Pasien dalam keadaan shock;

2.

Terdapat perdarahan (haemorhage);

3.

Patah tulang (fractmes);

dimungkinkan terjadi pada saat adanya kecelakaan apapun

4.

Kesakitan (pains).

bentuk dan jenisnya, yang lokasinya sangat jauh dari

Dikatakan lebih lanjut bahwa apabila seorang pasien di

domisili korban, dan tidak dimungkinkan keluarga korban

Suatu tindakan kebebasan dokter terhadap pasien,

bawah ke unit gawat darurat, maka persetujuannya untuk

dapat

mengambil tindakan medis dianggap sudah diberikan

kedatangan keluarga korban ke lokasi, bila lebih dari 1 (satu)

(implied). Di Negara kita hanya rumah sakit pemerintah yang

hari.

berani melakukannya.

kebebasan penuh dalam melakukan tindakannya.

menolong

Sehingga

dalam

dapat

waktu

yang

dipastikan

cepat.

dokter

Bahkan

mempunyai

Kompleksitas profesi dokter di Indonesia karena profesi

Kebebasan penuh dokter tersebut, bisa jadi tidak

dokter berkorelasi erat dengan sarana dan prasarana

bersifat mutlak. Keadaan ini dapat terjadi apabila korban

ternyata masih sadar, dan stabil, serta berkeberatan terhadap

upaya

dokter

untuk

melakukan

tindakan

terhadapnya. Walaupun tentu saja dalam menghadapi

e.

Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

(4) Persewtujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan;

situasi dan kondisi demikian, dokter telah memberikan

(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang

keterangan dan penjelasan secara panjang lebar terhadap

mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan

pasien, yang dikenal dengan informet consen.

persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikan pewrsetujuan;

Berkenaan kebebasan dokter, menjadi lebih menarik apabila dokter tersebut, bertindak dalam suatu tim. Tentu saja, kebebasan ini merupakan hasil kesepakatan tim untuk melakukan tindakan sesuatu ataupun tidak melakukan

(6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran

atau

kedokteran

gigi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

tindakan sesuatu pada pasien. Menurut pasal 45 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa : (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang

Pada penjelasan pasal 45 ayat (1), pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Namun

akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap

apabila

pasien

yang

bersangkutan

berada

dibawah

pasien harus mendapat kesepakatan;

pengampuan (under curetele) persetujuan atau penolakan

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

persetujuan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga

diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara

terdekat antara lain suami/isteri, ayat/ibu kandung, anak-

lengkap;

anak kandung atau saudara-saudara kandung.

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup: a.

Diagnosis dan tata cara tindakan medis;

b.

Tujuan tindakan medeis yang dilakuka;

c.

Alternative tindakan lain dan risikonya;

d.

Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;

Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan. Namun setelah pasien

sadar

atau

dalam

kondisi

yang

sudah

memungkinkan, segera diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan. Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, maka penjelasan diberikan kepada

keluarganya atau yang mengantar. Apabila tidak ada yang

Berkenaan dengan era globalisasi yang sudah lama

mengantar dan tidak ada keluarganya, sedangkan tindakan

menjangkau profesi kedokteran dan keperawatan di seluruh

medis harus dilakukan, maka penjelasan diberikan kepada

dunia, termasuk di Indonesia, rahasia medis di Idnonesia

anak yang bersangkutan atau pada kesempatan pertama

sudah diatur dan ditegaskan dalam Permenkes Nomor

pasien sudah sadar.

69/Menkes/4/2008. memanipulasi

Suatu keterkaitan antara kebebasan dan tanggung

kelalaian

(negligency)

yang

(World

Health

Kementerian Kesehatan, yang akhirnya memanfaatkan data

kepustakaan hukum kedokteran dapat dibedakan antara dan

WHO

dan

rekam medis secara lengkap dari Indonesia melalui

atau risiko pasien. J Guwandi menjelaskan di dalam

pasien

kepentingan

memanfaatkan

Organization), lembaga peneliti asing meminta data-data

jawab pasien, paling tidak juga berkenaan kelalaian dokter

risiko

Dengan

tersebut untuk mencari temuan obat/vaksin yang sangat

dapat

mahal harganya.

dimintakan pertanggung jawaban kepada dokter. Risiko yang ditanggung pasien ada 3 macam bentuknya : E.

Tenaga Keperawatan dan Kebidanan

1.

Kecelakaan (aicedent, miskap, misad venture);

2.

Risiko tindakan medis (risk of treatment);

3.

Kesalahan penilaian (error of judgement).

yang bersifat

Dapat dikatakan bahwa amsalah hukum kedokteran

profesi

Profesi keperawatan merupakan unsur supporting permanen dan terus menerus menunjang

kedokteran.

Dengan

dibekali

pendidikan

dan

80% berkisar pada penilaian dan penaksiran, bila terdapat

pengetahuan yang standard an terus menerus dilatih

kelalaian dokter sehingga dapat dimintakan pertanggung

danberlatih dari bidang kesehatan tertentu, profesi perawat

jawabannya bila risiko tersebut harus dipikul oleh pasiennya

tidak mungkin ditinggalkan oleh dokter.

sendiri. Di dalam hukum kedokteran dikatakan bahwa

Di dalam rumah sakit, dokter tidak dapat bekerja

tindakan dokter itu harus memenuhi standar medis, dalam

tanpa perawat. Sebaliknjya perawat juga tidak berwenang

arti bahawa dia harus bekerja dengan teliti, hati-hati, tidak

melakukan tindakan dan inisiatif sendiri kecuali dalama

sembarangan dan menurut prosedur yang lazim dan setelah

spek-aspek tertentu yang bersifat umum dan memang

mendapat izin dari pasiennya (informed consent).

termasuk bidang keperawatan (nursing care). Namun dalam kenyataannya mudah ditemui yang sesungguhnya tercakup bidang profesi dokter, namun justyru dilakukan perawat

karena memang telah didelegasikan kepada perawat

perintah dokter. Dan dalam mekanismenya selalu hati-hati,

misalnya pemberian injeksi/suntikan, pemasangan infuse,

teliti, serta dalam keadaan ruangan yang terang serta

dan sebagainya.

tenang tanpa intervensi dari pihak manapun. Hal ini tentu

Keadaan ini tentu akan sangat berbeda, apabila

berbeda apabila perawat tersebut melakukan praktik secara

melihat dan memperhatikan profesi perawat di daerah-

mandiri,

daerah, apalagi daerah terpencil yang sulit terjangkau dari

pengawasan dokter, serta mempunyai izin dari Dinas

transportasi, penerangan, sarana dan prasarana kesehatan

Kesehatan. Kebebasan melakukan tindakan yang dipastikan

yang kurang, dan tenaga dokter yang terkadang juga tidak

berdasarkan keyakinan dan pengalaman selama menjadi

ada. Disini profesi perawat adalah identik dengan profesi

perawat, dan juga dilakukan secara hati-hati serta teliti, tetap

dokter, minus tanpa tindakan operasi besar, menentukan

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum apabila terjadi

diagnose,

misalnya malpraktik.

membuat

dan

memerintahkan

pemeriksaan

rujukan lanjutan, serta tidak berhak melakukan berbagai administrasi kedokteran lainnya.

walaupun

secara

administratif

dibawah

Di tengah keterbatasan jumlah perawat

yang

berprofesi di dalam unit pelayanan kesehatan sampai

Kebebasan profesi perawat adalah sesuai instruksi

dengan di rumah sakit pemerintah, baik rumah sakit umum

yang diberikan dokter secara tertulis dalam status list

pusat sampai dengan rumah sakit umum daerah, rumah

pasien. Problematikanya, bisa jadi instruksi dokter tersebut

sakit

diberikan oleh dokter spesialis secara lisan atau melalui

(Puskesmas), lulusan pendidikan keperawatan dari jenjang

telepon berkenaan keadaan umum pasien dari dokter

SMK sampai magister mencapai 24000 -25000 orang per

spesialis tersebut dalam keadaan emergency. Hal mana

tahun. Namun hanya 4 – 10 persen diantara mereka yang

berkenaan dokter tersebut berada di luar jangkauannya.

terserap pasar kerja di lembaga kesehatan pemerintah dan

Apabila telepon dan pendengaran perawat jelas, serta

swasta.

perintah/instruksi dokter tersebut jelas dan pasti, tentu tidak

keperawatan

ada masalah; namun kalau instrusksi tersebut kurang jelas

pemerintah. Sebagian perawat yang tidak tertampung

dan sulit dikonfirmasi, tentu menjadi repot kalau terjadi

kemudian menuadi perawat di luar negeri atau menjadi

kemunduran atau kefatalan pada pasien.

pegawai honorer di sejumlah rmah sakit dan Puskesmas

Dari

tanggung

jawab

profesi,

posisi

perawat

dilindungi apabila perawat hanya melakukan tindakan sesuai

khusus,

dan

Randahnya

pusat

daya

merupakan

kesehatan

serap

imbas

lulusan

terbatasnya

masyarakat

pendidikan anggaran

pemerintah. Bahkan ada sejumlah perawat di beberapa

kabupaten di sejumlah propinsi menjadi tenaga sukarela

terlihat profesi bidan berisiko tidak terlalu rumit atau

yang tidak digaji. (Kompas, Sabtu, 3 Desember 2011).

mendapat

Sementara itu, profesi kebidanan yang berada di

perlindungan

hukum

yang

memadai

jika

dibandingkan perawat yang melakukan praktik secara

suatu rumah sakit atau rumah sakit bersalin merupakan

mandiri.

profesi yang mandiri, sekaligus dilindungi oleh dokter ahli kandungan yang ada. Segala upaya bidan untuk menolong persalinan secara normal di rumah sakit atau rumah sakit bersalin, adalah proporsional.

F.

Tenaga Farmasi Profesi tenaga farmasi selalu taat asas, teliti dan hati-hati setiap bersikap tindaki. Tenaga farmasi selalu

Dokter ahli kandungan akan langsung merespon

berdasarkan rumusan-rmusan, serta dalil-dalil yang baku,

dan melakukan tindakan terhadap pasien yang akan

setelah melalui penelitian yang cermat, terbuka, dan telah

melahirkan secara abnormal, misalnya tindakan cesar,

melalui proses penggunaan obat secara universal.

ataupun

melalui

forcep.

Jika

dokter

ahli

kandungan

Dari aspek kebebasan profesi, tenaga farmasi, tidak

berhhalangan, sejak awal akan memerintahkan bidan untuk

diberikan kebebasan menurut perkiraan mereka sendiri.

merujuk pasien pada rumah sakit yang lebih siap dan

Semuanya serba terukur, sesuai standar yang bersifat

mandiri, serta ada dokter ahli kandungan.

universal dan juga ada ketentuan tentang masa berlakunya.

Khusus bidan yang melakukan praktik secara

Perubahan dan pencampuran komposisi obat yang

mandiri, sejak awal dengan berijazah bidan dan kemudian

telah lama diberlakukan, bisa dihentikan atau dilarang kalau

menghurus ijin praktik, secara otomatis dapat langsung

berdasarkan hasil penelitian utamanya di berbagai Negara

berprofesi secara mandiri. Dari aspek kebebasan profesi,

yang sudah maju dan modern dengan budaya penelitian

bidan mempunyai keleluasaan dalam menangani persalinan.

obat yang sudah diakui oleh organisasi kesehatan sedunia

Dengan profesionalisme yang ada, sejak pra-kehamilan,

(World Health Organization) WHO.

bidan sudah mengetahui sejauhmana riwayat dari ibu yang

Dalam profesi sehari-hari yang dilakukan di apotik,

akan melahirkan beserta posisi/letak bayinya. Sehingga,

tenaga farmasi dilarang mengganti obat dari dokter yang

kalau sudah diketahui sejak awal tentang ibu yang hamil,

memberikan resep. Kecuali obat tersebut sama dan dari

bidan

ataupun

pabrik/produsen yang berbeda. Dalam hal tenaga farmasi

menyarankan konsul ke dokter ahli kandungan atau ke

tersebut ragu terhadap penulisan resep dokter, baik

rumah sakit untuk diadakan tindakan cesar. Dari aspek ini

menyangkut kemungkinan pemberian resep dokter ternyata

langsung

bisa

mengatakan

siap

pada jenis obat yang sama, dan hanya produsennya

berperan di daerah tersebut. Sehingga, dari situasi dan

berbeda, tenaga farmasi harus menghubungi dokter untuk

kondisi yang bersifat kedaruratan, tanggung jawab tenaga

menanyakan hal itu.

farmasi dapat disimpangi. Namun harus dilihat apakah

Khusus untuk pemberian obat jenis narkotika

standar

dengan golongan yang tinggi, dan penggunaannya harus

pelayanan

minimal

dan

etika

profesi,

dapat

mendukung tenaga farmasi pada waktu itu.

diawasi secara ekstra ketat, tenaga farmasi dimungkinkan menanyakan langsung pada dokter yang memberikan resep

G.

Aspek Peraturan Perundang-undangan

ataupun mencoba mengingatkan dokter tentang resep

Tenaga kesehatan, yang dalam konteks ini dibatasi

tersebut. Karena hal ini dapat terjangkau dengan Undang-

pada profesi tenaga medis (dokter, dan dokter gigi, perawat

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahkan

dan bidan, serta tenaga farmasi) merupakan unsur strategis

perlu memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997

dalam

tentang Psikotropika.

penyembuhan, pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.

pelayanan

kesehatan,

termasuk

upaya

Berkenaan dengan semakin banyaknya produk-

Sebagai perwujudan pengamalan Negara hukum

produki farmasi yang beredar di tengah masyarakat sesuai

yang mensejahterakan masyarakat (welfare state), tenaga

era perdagangan bebas, tenaga farmasi harus mencermati

kesehatan telah dilindungi melalui berbagai peraturan

peredaran produk farmasi tersebut, apakah berbahaya bagi

perundang-undangan.

ummat manusia, khususnya di Indonesia. Dan sesuai

perundang-undangan

dengan profesinya, serta sebagai tanggung jawab pada

tersebut, baik itu Udnang-undang Nomor 36 Tahun 2009

masyarakat

dan

tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 44 Tahun

melaporkan pada pihak Badan Pengawasan Obat dan

2009 Tentang Rumah Sakit, serta beberapa undang-undang

Makanan (BPOM).

lain, belum ada peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan

Indonesia,

diharapkan

merespon

Namun berupa

demikian

berbagai

peraturan

undang-undang

Kebebasan dan tanggung jawab profesi tenaga

Pemerintah (PP). sehingga, disamping sangat mengganggu

farmasi justru dibatasi oleh tenaga farmasi sendiri. Namun

profesi tenaga kesehatan, juga membatasi serta tidak

berkenaan bahwa Negara Indonesia adalah sangat luas

adanya jaminan kepastian hukum.

serta masih sangat banyak daerah yang tidak terjangkau

Profesi tenaga kesehatan di Indonesia, juga tidak

pelayanan kesehatan secara minimal, tenaga farmasi

dapat melepaskan diri dari hal-hal yang bersifat administratif.

menengah (lulusan asisten apotiker), terkadang sangat

Diantaranya berkenaan dengan diundangkannya Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

BAB V

Sosial Nasional, diantaranya pada : PENUTUP

Pasal 2 Sistem

Jaminan

Sosial

Nasional

diselenggarakan

berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas A.

keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulan Profesi tenaga kesehatan yang dalam pengkajian

Pasal 19 (1) Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional

tenaga kebidanan, dan tenaga farmasi, merupakan materi

berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip … (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin

agar

pemeliharaan

peserta

kesehatan

memperoleh dan

perlindungan

hukum ini dibatasi pada tenaga medis, tenaga keperawatan,

manfaat

yang

namun

sangat

berkaitan

dan

selalu

bekerjasama dalam suatu system kesehatan nasional. Sesuai dengan keahliannya yang berbeda dan

dalam

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

berbeda,

dasar-dasar keilmuan yang diperoleh selama waktu tertentu,

Pasal 20

persyaratan tertentu, kecakapan tertentu, pengawasan dan

(1) Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang

pembinaan yang berbeda, standard profesi, dank ode etik

telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh

yang berbeda, menyebabkan hak dan kewajibannya juga

pemerintah.

berbeda. Di tengah perkembangan dan modernisasi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan dan ilmu kebidanan, serta perkembangan kefarmasian, tenaga kesehatan di Indonesia harus selalu dan terus berprofesi dan selalu mengasah diri untuk mengejar kemajuan yang ada demi tercapainya keselamatan profesi dan keberhasilan tindakan terhadap pasien. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan selalu melekat dalam melakukan profesinya. Bahkan keberhasilan dan kegagalan profesi, harus mengacu pada pelaksanaan hak

dan kewajiban tenaga eksehatan yang bertugas di seluruh

tenaga kesehatan yang berada dalam cakupan wilayah

wilayah Indonesia, dengan tingkatan pelayanan kesehatan,

propinsi, kabupaten/kota, pengawasan dan pembinaan

dan ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/Kota

beragamj. Mulai dari rumah sakit modern sangat lengkap

khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di lingkungan

berbagai alat kesehatannya, sampai dengan yang peralatan

TNI dan POLRI, berlaku pengawasan dan pembinaan

kesehatan minim dengan ketersediaan obat yang sangat

menurut

terbatas.

Disamping

Tenaga

kesehatan

perawat

yang

terkadang

ataupun

standart

organisasi

profesi,

dan

profesi kode

etik

ada. yang juga

melakukan pengawasan dan pembinaan.

dapat

berupa Peraturan Pemerintah (PP), sebagai tindak lanjut

berakibat dilematis bagi perawat khususnya apabila terjadi

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, dan Undang-

malpraktik ataupun kematian bagi pasiennya.

undang Nomor 44 Tahun 2009, serta undang-undang

minta

memaksa

peranan

yang

Sampai saat ini berbagai peraturan pelaksanaan

untuk

masyarakat

perundang-undangan

dan

mendatangi

warga

itu,

mengeluarkan

melakukan praktik secara mandiri, baik karena ketiadaan dokter

peraturan

pertolongan/berobat,

Suatu kecenderungan baru yang mulai terlihat

lainnya belum ada, sehingga sangat mengganggu profesi

berkenaan profesi bidan yang dengan cepat berlangsung

tenaga kesehatan, dan tidak adanya jaminan kepastian

mengirim pasien/ibu yang akan melahirkan ke dokter ahli

hukum.

kandungan untuk diadakan tindakan pembedahan/cesar, merupakan fenomena khusus yang sangat membebani warga masyarakat miskin/kurang mampu.

B.

Mulai terlihatnya apotik yang melakukan penjualan

Saran Dari berbagai uraian yang dikemukakan diatas serta dari

obat secara bebas, berkenaan keinginan masyarakat yang

kesimpulan tersebut, dapat diberikan suatu saran.

memakai

pengobatannya,

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban tenaga kesehatan

menunjukkan interaksi negatif antara negara, apoteker

utamanya dokter tidak begitu saja dapat disamaratakan.

dengan masyarakat.

Hal ini sangat tergantung pada situasi kedaruratan

jalan

cepat/pintas

untuk

Dari aspek pengawasan dan pembinaan, tenaga

(emergency) keadaan pasien, serta perbedaan sarana

kesehatan diawasi oleh mekanisme institusi Kementerian

dan prasarana pelayanan kesehatan di seluruh wilayah

Kesehatan. Dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah,

Indonesia. Pemberian Informed Consent, termasuk di

dalamnya perkiraan biaya, di tengah era sekarang perlu

Peraturan Pemerintah (PP) yang ditegaskan dalam

dan terus menerus dimasyarakatkan. Bagi warga

beberapa undang-undang, harus segera direalisir.

masyarakat yang kurang mampu/ miskin, juga perlu dijelaskan

tentang

program-program

GAKIN,

JAMKESMAS dan lain sebagainya. 2. Tenaga keperawatan yang melakukan praktik mandiri, khususnya di daerah terpencil dan tidak ada dokter, perlu

perlindungan

hukum

yang

memadai.

RUU

Keperawatan yang sudah disiapkan, kiranya dapat segera dibahas di DPR. 3. Kecenderungan tenaga kebidanan untuk mengirim pasien ibu yang akan melahirkan pada dokter ahli kandungan dan melakukan cesar di berbagai daerah kota besar, perlu dilakukan pembinaan oleh organisasi profesi karena dapat membebani masyarakat yang tidak mampu. 4. Berkenaannya semakin mudah dan terbukanya warga masyarakat

untuk

mendapatkan

obat

di

apotik,

disamping sangat menguntungkan warga masyarakat, sekaligus

juga

merugikan

masyarakat.

Untuk

itu

mekanisme yang baku perlu dipertahankan oleh tenaga farmasi yang bertugas di apotik, sehingga terselenggara ketertiban dan kepastian profesi. 5. Untuk

mengoptimalkan

pelayanan

kesehatan

dan

mendorong ketenangan dan kepastian profesi tenaga kesehatan serta kesejahteraan masyarakat, perbagai