LAPORAN AKHIR PENELITIAN HIBAH BERSAING

Kode/Rumpun Ilmu : 565/Perpajakan

LAPORAN AKHIR PENELITIAN HIBAH BERSAING

MODEL PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PERPAJAKAN BERBASIS ANTI KORUPSI SEBAGAI BENTUK PENDIDIKAN KARAKTER DI SMK DI KOTA SEMARANG

1. 2.

Oleh: Juli Ratnawati, SE, MSi, NIDN : 0621077401 (Ketua) Retno Indah Hernawati, SE, MSi NIDN : 0615127001 (Anggota)

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG OKTOBER, 2014

i

ii

DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ................................................................................................. i HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................................. 1 RINGKASAN.................................................................................................................. 2 BAB I.PENDAHULUAN............................................................................................... 3 1.1. Latar Belakang ......................................................................................................... 3 1.2. Rumusan Masalah.................................................................................................... 4 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA................................................................................. 5 2.1 Pajak ........................................................................................................................ 6 2.2 Korupsi .................................................................................................................... 6 2.2.1 Penanggulangan Korupsi ....................................................................................... 6 2.3 Pendidikan Karakter ................................................................................................ 7 2.4 Hard Skills dan Soft Skills....................................................................................... 8 2.5 Road Map Penelitian ............................................................................................... 9 BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ............................................... 11 3.1. Tujuan Penelitian ..................................................................................................... 11 3.2. Manfaat Penelitian ................................................................................................... 11 BAB IV. METODE PENELITIAN ............................................................................. 12 4.1. Obyek Penelitian...................................................................................................... 12 4.2. Populasi dan Sampel Penelitian ............................................................................... 12 4.3. Prosedur dan Tahapan Penelitian Tahun Pertama ................................................... 12 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN........................................................................ 13 5.1. Hasil Survey ............................................................................................................ 14 5.2. Pembahasan ............................................................................................................ 14 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................................... 6.1. Kesimpulan .............................................................................................................. 22 6.2. Saran ........................................................................................................................ 22 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 23 SINOPSIS PENELITIAN SELANJUTNYA.............................................................. 25 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 : Laporan Penggunaan Dana Lampiran 2 : Model Pembelajaran Lampiran 3 : Rancangan Pembelajaran Lampiran 4 : Prosiding Seminar Nasional Sancall 2014

1

RINGKASAN Indonesia memiliki permasalahan yang sangat serius dengan korupsi. Bank Dunia dalam sebuah laporannya mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki reputasi yang buruk dari segi korupsi dan menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Salah satu lembaga yang memiliki praktik korupsi terbanyak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa survey yang dilakukan oleh lembaga independen menempatkan Dirjen Pajak sebagai institusi yang paling banyak menerima suap. Korupsi di sektor pajak melibatkan dua pihak baik aparat pajak (fiskus) maupun wajib pajak dengan cara pencucian uang, pengelapan dan penyuapan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menciptakan semangat anti korupsi dengan cara menggalakan program pendidikan anti korupsi yang dimulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Guna mendukung program pemerintah tersebut salah satu caranya adalah mengembangkan metode pembelajaran berbasis antikorupsi di tingkat sekolah menengah khususnya untuk mata pelajaran perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan suatu model pembelajaran mata pelajaran perpajakan berbasis antikorupsi yang merupakan bentuk dari pendidikan karakter bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan akuntansi. Penelitian menggunakan metode survei. Obyek penelitian ini adalah seluruh SMK di Kota Semarang yang memiliki jurusan akuntansi. Populasi penelitian adalah seluruh guru mata pelajaran perpajakan dan siswa yang telah memperoleh mata pelajaran perpajakan. Metode pengambilan sampel dengan simple random sampling. Jumlah responden yang diperoleh sebesar 94 orang dengan perincian guru SMK sebanyak 9 dan siwa SMK sebanyak 85. Penelitian ini untuk menguji apakah terdapat perbedaan persepsi antara guru dan siswa SMK terhadap tindakan koruptif dibidang perpajakan. Hasil uji t test menyatakan tidak terdapat perbedaan persepsi antara guru dan siswa SMK terhadap tindakan koruptif di bidang perpajakan sehingga perlu dikembangkan suatu model pembelajaran perpajakan berbasis anti korupsi bagi siswa SMK. Penelitian ini menghasilkan luaran sebagai berikut: 1. Model Pembelajaran Mata Pelajaran Perpajakan Berbasis Antikorupsi Sebagai Bentuk Pendidikan Karakter; 2. Rancangan Pembelajaran Mata Pelajaran Perpajakan Berbasis Antikorupsi Sebagai Bentuk Pendidikan Karakter;

2

BAB I PENDAHULUAN

1. 1

Latar Belakang Indonesia memiliki permasalahan yang sangat serius dengan korupsi. Bank Dunia dalam

sebuah laporannya mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki reputasi yang buruk dari segi korupsi dan menjadi salah satu negara terkorup di dunia (Bank Dunia, 2003). Hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang diumumkan tahun 2002 menyatakan Indonesia menduduki peringkat satu negara terkorup di Asia Pasific. Bahkan peringkat tersebut tidak berubah sampai dengan tahun 2010. Praktik korupsi di Indonesia tidak hanya berdampak terhadap satu kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktek korupsi di Indonesia memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional, krisis ekonomi yang berkepanjangan dan negara pun semakin terperosok ke dalam kemiskinan (Kurniadi, 2011). Salah satu lembaga yang memiliki praktik korupsi terbanyak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Transparency International Indonesia pada tahun 2005 merilis Survey Indeks Persepsi Penyuapan (Bribery Perception Index) dan menempatkan Dirjen Pajak sebagai institusi yang paling banyak menerima suap. Pajak menempati peringkat ke-6 lembaga terkorup di Indonesia berdasarkan survey barometer korupsi global yang dilakukan oleh Transparency International pada tahun 2004 (www.ti.or.id). Survey serupa juga dilakukan pada tahun 2001 oleh Partnership for Governance Reform. Survey Nasional tersebut menempatkan Dirjen Pajak pada urutan ke 5 sebagai institusi terkorup di Indonesia (www.kemitraan.or.id). Korupsi di sektor pajak melibatkan dua pihak baik aparat pajak (fiskus) maupun wajib pajak. Tindak korupsi pajak dilakukan aparat pajak dan wajib pajak dengan cara pencucian uang, pengelapan dan penyuapan. Dalam upaya untuk memerangi korupsi, pemerintah berusaha menciptakan semangat anti korupsi dengan cara menggalakan program pendidikan anti korupsi yang dimulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, guna mendukung program pemerintah tersebut salah satu caranya adalah mengembangkan metode pembelajaran berbasis antikorupsi di tingkat sekolah menengah khususnya untuk mata pelajaran perpajakan. Saat ini, metode pembelajaran mata pelajaran perpajakan yang dilaksanakan oleh sebagian besar guru di bangku Sekolah 3

Menengah Kejuruan (SMK) belum memberikan pemahaman tentang nilai-nilai anti korupsi sebagai tindakan preventif kepada siswa sehingga belum mampu mencapai salah satu tujuan pendidikan berkarakter yaitu melibatkan aspek knowing the good, loving the good and acting the good. Fakta yang dapat dilihat dari siswa SMK jurusan akuntansi adalah mereka terampil dalam menyusun laporan keuangan maupun mengisi laporan pajak tapi mereka tidak mengetahui larangan dalam melakukan manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan maupun tindakan korupsi dan suap dalam pelaporan perpajakannya. Fakta tersebut diperkuat dengan penelitian Ratnawati (2012) yang menghasilkan temuan bahwa lulusan SMK yang bekerja sebagai pelaku disektor UMKM menyatakan tidak perlu menyusun laporan keuangan dan pajak yang benar sesuai standar yang dipersyaratkan, sehingga pajak yang dibayarkan dibuat menjadi lebih kecil bahkan dilaporkan nol. Perilaku seperti ini merupakan indikasi praktik korupsi yang seharusnya dicegah karena dalam jangka panjang akan merugikan pemerintah karena pajak merupakan sumber utama keuangan negara. Hal tersebut menjadi bukti bahwa metode pembelajaran yang diterapkan guru baru mampu menjadikan siswa secara teknis siap menghadapi dunia kerja (hardskill) tetapi belum mampu menciptakan suasana belajar yang memotivasi siswa untuk terampil mengatur dirinya sendiri (softskill). Sedangkan dalam dunia kerja membutuhkan keahlian kerja sebesar 82% berupa soft skills dan sisanya 18% hard skills (Nace, 2005). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu model pembelajaran mata pelajaran perpajakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mampu membentuk siswa memiliki kemampuan hard skills dan soft skills secara bersamaan, sehingga ketika mereka lulus dan memasuki dunia kerja mereka telah dibekali dengan ketrampilan sesuai bidang keahliannya serta

ketrampilan

intrapersonal dan interpersonal yang akan mampu menciptakan lulusan utuh berkarakter yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini.

1. 2

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

bagaimana mengembangkan suatu model pembelajaran mata pelajaran perpajakan berbasis antikorupsi yang merupakan bentuk dari pendidikan karakter bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan akuntansi.

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Pajak Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP, 2009). Menurut Waluyo (2010) dari pengertian tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah : 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanakan sifatnya dapat dipaksakan. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individul oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara bak pemerintah pusat maupun daerah. 4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang jika pemasukannya masih surplus digunakan untuk public investment. 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak di atas terlihat adanya dua fungsi pajak adalah sebagai berikut (Waluyo, 2010): 1) Fungsi penerimaan (budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaranpengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2) Fungsi mengatur (regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk megatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. Indonesia menganut sistem self assestment yaitu pajak harus dihitung, disetor dan dilaporkan oleh wajib pajak secara mandiri. Adapun skema pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak oleh wajib pajak dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

5

Pemotongan

Penghasilan

Penghasilan untuk Pajak

Setor ke kas negara

Pelaporan

Gambar 2.1 Skema pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak

2.2

Korupsi Kata “korupsi” berasal dari bahasa latin “corruptio” (Andrea dalam Karsona, 2011).

Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Arti korupsi secara harafiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut pengertian Ali (1998) disebutkan bahwa: 1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. 2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogk dan lain sebagainya. 3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Bentuk-bentuk korupsi yang diambil dari buku saku yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK dalam Karsona, 2011) adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konvensinya menentang korupsi (2003) menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan berikut ini merupakan kejahatan korupsi : 1. Pembuatan akuntansi pembukuan ekstra; 2. Pembuatan transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau di dalam buku ekstra; 3. Pencatatan pengeluaran fiktif; 4. Pencatatan hutang dengan identifikasi obyek yang tidak benar; 5. Penggunaan dokumen palsu; dan 6. Perusakan dokumen pembukuan dengan sengaja lebih awal dari yang ditetapkan oleh undang-undang. 2.2.1

Penanggulangan Korupsi Kebijakan penganggulangan kejahatan korupsi dibedakan sebagai berikut Nawawi

(2008): 6

1. Kebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application) 2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment) 3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment) atau media lainnya berupa penyuluhan, pendidikan dan lain-lain. Melihat perbedaan tersebut, secara garis besar upaya penangulanan korupsi dibagi menjadi 2 (dua) yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana sarana non penal). Secara kasar, upaya penanggulangan korupsi melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressor (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah tindak korupsi terjadi, sedangkan jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). Dikatakan secara kasar karena tindakakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berbagai strategi upaya pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut (United Nations, 2004): 1. Pembentukan lembaga anti korupsi 2. Pencegahan korupsi di sektor publik 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi 5. Monitoring dan evaluasi 6. Kerjasama internasional

2.3

Pendidikan Karakter UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

menyatakan bahwa

pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional miliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut maka pendidikan di setiap jenjang harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuannya. Hal tersebut berkaitan 7

dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada sivitas akademika yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Berdasarkan data yang diambil dari Harvard School of Bisnis, di bangku sekolah saat ini kemampuan dan keterampilan yang diberikan sebesar 80 persen merupakan kemampuan teknis (hard skill) dan hanya 20 persen soft skill. Sedangkan fakta menyatakan sebaliknya yaitu dalam menghadapi dunia kerja hanya sekitar 15 persen kemampuan hard skill yang dibutuhkan sisanya soft skill. Oleh karena itu bahwa dalam memasuki dunia kerja soft skill memiliki peran yang lebih dominan (Akbar dalam Mulatsih, 2000).

2.4

Hard skills dan Soft skills Menurut Sukhoo, (2005) yang dimaksud hard skills adalah pengetahuan dan ketrampilan

teknis dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan suatu proses, alat, atau teknik. Kemampuan tersebut diperoleh secara formal atau dari buku. Ketrampilan yang termasuk dalam hard skills sebagai contohnya adalah ketrampilan berbahasa asing, ketrampilan mengoperasikan komputer dan ketrampilan perakitan produk. Dalam kegiatan pembelajaran hard skills merupakan hasil belajar yang tergolong pada ranah kognitif dan psikomotorik yang diperoleh dari proses pemahaman, hapalan dan pendalaman materi dari model-model pembelajaran yang dilakukan di kelas. Sementara itu, soft skills adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skills) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (intrapersonal skills) yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal (Coates dalam www.diknaspadang.org). Adapun atribut dalam soft skills meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter, dan sikap. Atribut soft skills ini dimiliki oleh seseorang dengan kadar yang berbeda, dipengaruhi oleh kebiasaan berpikir, berkata, bertindak, dan bersikap. Terdapat 23 atribut soft skills yang dominan di lapangan kerja. Ke 23 atribut tersebut diurutkan berdasarkan prioritas kepentingannya di dunia kerja, yaitu: inisiatif, etika/integritas, berpikir kritis, kemauan belajar, komitmen, motivasi, bersemangat, dapat diandalkan, komunikasi lisan, kreatif, kemampuan analitis, dapat mengatasi stres, manajemen diri, menyelesaikan persoalan, dapat 8

meringkas, kerjasama, fleksibel, kerja dalam tim, mandiri, mendengarkan, tangguh, berargumentasi logis, dan manajemen waktu (Sailah, 2008). Soft skills sebaiknya dikembangkan secara bersamaan dengan hard skills dalam satu mata pelajaran melalui proses pembelajaran. Pengenalan dan pembelajaran soft skill dilakukan dengan menyisipkannya dalam materi pelajaran yang diberikan kepada siswa. Perpaduan faktor hard skill dan soft skill dalam proses pembelajaran akan membuat siswa mengalami peningkatan ketrampilan dan pengetahuan lebih cepat dan lebih jauh daripada yang hanya ditunjang oleh salah satu faktor tersebut.

2.5

Road Map Penelitian

Peradilan pajak (2006)

Pengamatan proses dokumentasi

Reformasi Pajak dan Implementasinya (2005)

Kebijakan Perpajakan Sunset Policy (2009)

Komparasi UU Pajak (KUP) No. Clustering 16 tahun 2000 dengandan UU No. 28 tahun 2007 kategorisasi (2008)

atribut dan jenis data

Rancang bangun software NPPN bagi UMKM (2013)

Model penghitungan pajak dengan metode NPPN bagi UMKM (2012)

Gambar 2.2 Road Map Penelitian

9

Bahan ajar mata pelajaran Perpajakan berbasis antikorupsi (2015)

Model pembelajaran mata pelajaran Perpajakan berbasis antikorupsi (2014)

e-learning pembelajaran pajak

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1

Tujuan Penelitia Tujuan penelitian adalah mengembangkan model pembelajaran dan membuat suatu

desain rencana pembelajaran untuk mata pelajaran perpajakan berbasis antikorupsi sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif dan pengayaan terhadap model pembelajaran yang selama ini telah diterapkan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar mereka. Model pembelajaran yang akan dikembangkan berupa model pembelajaran berbasis pendidikan karakter sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang berorientasikan pada peningkatan hard skills dan soft skills siswa secara bersamaan dalam proses pembelajarannya.

3.2

Maanfaat Penelitian a. Pengembangan IPTEK 1.

Penelitian ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dengan memberikan temuan dan luaran berupa model pembelajaran berbasis antikorupsi sebagai perwujudan pendidikan karakter bagi siswa SMK jurusan akuntansi.

2. Penelitian ini akan mendapatkan produk berupa bahan ajar mata pelajaran perpajakan berbasis anti korupsi sehingga dapat memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 3.

Penelitian ini akan membantu siswa SMK jurusan akuntansi memperoleh alternatif bahan ajar yang berisi pemahaman softksill dan hardskill sebagai perwujudan pendidikan berkarakter.

b. Pemerintah Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi jangka panjang yakni mampu mensukseskan program pemerintah di bidang pemberantasan korupsi dengan cara mensosialisasikan budaya anti korupsi di kalangan siswa SMK dalam bentuk suatu model pembelajaran.

10

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1

Obyek Penelitian Obyek penelitian ini adalah seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki

jurusan akuntansi di Kota Semarang. Unit analisis yang diteliti adalah guru dan siswa SMK di Kota Semarang. Penelitian menggunakan metode survai. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Metode analisis yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji adanya perbedaan pemahaman perilaku koruptif baik antara guru dengan siswa. Alat analisis yang digunakan adalah dengan Uji Beda (T-Test) dan pengujian dilakukan dengan alat bantu SPSS (Ghozali,2007)

4.2

Populasi dan Sampel Penelitian Penelitian ini dilakukan 2 tahun terhitung tahun 2014 – 2015. Penelitian dilakukan di

SMK se-kota Semarang yang memiliki jurusan akuntansi. Dari seluruh SMK di kota Semarang yang memiliki program keahlian akuntansi, teridentifikasi ada 2 dari 11 SMKN dan 25 dari 53 SMK Swasta sehingga jumlah keseluruhan objek penelitian adalah 27 SMK. Populasi adalah seluruh guru SMK yang mengajar mata pelajaran akuntansi dan perpajakan serta siswa SMK yang telah memperoleh mata pelajaran akuntansi dan perpajakan. Metode pengambilan sampel dengan simple random sampling. Jumlah responden sebanyak 94 orang dengan rincian 9 guru SMK dan 85 siswa SMK

4.3

Prosedur dan Tahapan Penelitian Tahun Pertama Penelitian ini dijalankan dengan mengikuti prosedur dan tahapan sebagai berikut:

1.

Investigasi Awal Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi pemahaman siswa dan guru atas perilaku koruptif dan aplikasinya pada mata pelajaran Perpajakan. Upaya pengidentifikasian dilakukan melalui kuesioner sebagai Pre-Test. Hasil kuesioner akan dianalisis secara deskriptif dan diuji beda antara pemahaman siswa dan guru. Pemahaman guru akan perilaku koruptif pada mata pelajaran Perpajakan akan sama dengan pemahaman siswa. Uji beda dilakukan dengan menggunakan T Test, dan secara deskriptif didukung dengan kemampuan responden untuk memberikan contoh perilaku koruptif dan tindakan pencegahannya. 11

2.

Pengembangan Model Pembelajaran Pada tahap ini dilakukan peninjauan rencana pembelajaran, apakah sudah mencantumkan pendidikan antikorupsi sebagai bentuk pengejawantahan kurikulum pendidikan berkarakter. Kegiatan ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan para guru pengajar mata pelajaran akuntansi dan Perpajakan. Hasil FGD akan dapat diidentifikasi dimana pembelajaran antikorupsi disisipkan dan contoh riil yang dapat diberikan.

3.

Desain Model Pembelajaran Hasil investigasi awal digabungkan dengan peninjauan rencana pembelajaran digunakan sebagai dasar desain rencana pembelajaran Perpajakan. Hasil capaian pada tahap ini adalah tersusunnya draft model rencana pembelajaran mata pelajaran Perpajakan.

4.

Peninjauan Pakar dan Revisi Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka draft model rencana pembelajaran mata pelajaran Perpajakan direview oleh pakar (salah satu Tim Perumus Pendidikan Antikorupsi Dikti), sehingga diperoleh masukan dan revisi guna penyempurnaan model rencana pembelajaran yang disusun.

5.

Indikator capaian tahun pertama Berdasarkan tinjauan dari pakar disusun model rencana pembelajaran mata pelajaran Perpajakan yang siap untuk diimplementasikan dan dievaluasi.

12

Adapun prosedur dan tahapan kegiatan penelitian yang telah selesai dilakukan dapat dilihat dengan skema berikut ini: Penelitian Pendahulu: Pengembangan Model Pembelajaran “Writing” Berbasis Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi

Penelitian yang telah dilakukan tahun 2011

================================================= 1. Investigasi Awal Berkaitan dengan pemahaman siswa dan guru akan perilaku koruptif di bidang perpajakan 2. Pengembangan Model Pembelajaram Melalui Forum Group Discussion Guru Perpajakan

3. Desain Model Pembelajaran Penyusunan rencana pembelajaran Perpajakan berbasis Antikorupsi sebagai pengembangan kurikulum pendidikan berkarakter

4. Peninjauan Pakar & Revisi Khususnya pakar pendidikan antikorupsi

5. Model Awal Indikator Capaian: tersusunnya rencana pembelajaran Perpajakan yang baru

Gambar 4.1 Bagan Alir Prosedur dan Tahapan Penelitian Tahun I

13

Penelitian tahun 2014

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1

Hasil Survey Pada tahapan awal penelitian tim peneliti telah menyebar kuesioner pada objek sebanyak

8 SMK yang memiliki jurusan akuntansi di kota Semarang dengan sampel sebanyak 94 orang dengan perincian 9 guru SMK dan 85 siswa SMK . Kuesioner berisi pertanyaan dengan indikator berikut ini: 1. Pembuatan akuntansi pembukuan ekstra 2. Pembuatan transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau didalam buku ekstra 3. Pencatatan pengeluaran fiktif 4. Pencatatan hutang dengan identifikasi obyek yang tidak benar 5. Penggunaan dokumen palsu 6. Perusakan dokumen

5.2

Pembahasan Pengukuran pertanyaan dengan skala Likert 5 poin. Data diolah dan dianalisis dengan uji

beda T test. Kuesioner yang terkumpul lalu diolah secara statistik dengan hasil sebagai berikut: Tabel 5.1 Statistik Deskriptif Berbasis Kelompok X1 X2 X3 X4 X5 X6

VAR00024

N

Mean

A

9

11.6667

3.31662

4 (tidak setuju)

B

85

8.0235

2.86596

3 (netral)

A

9

13.4444

1.50923

4 (tidak setuju)

B

85

13.4471

1.59989

4 (tidak setuju)

A

9

13.2222

1.85592

4 (tidak setuju)

B

85

12.2353

2.03334

4 (tidak setuju)

A

9

8.8889

1.05409

4 (tidak setuju)

B

85

8.0824

1.35587

4 (tidak setuju)

A

9

11.2222

1.56347

3 (netral)

B

85

10.6706

1.91105

3 (netral)

A

9

12.4444

2.40370

4 (tidak setuju)

B

85

12.2941

1.81805

4 (tidak setuju)

14

Std. Deviation Kisaran Nilai Range 1 - 5

Berdasarkan tabel 5.1 di atas diketahui bahwa rata-rata jawaban variabel X1 berkaitan dengan pembuatan akuntansi pembukuan ekstra jawaban guru dan siswa berbeda pada kisaran angka 11 (guru) dan 8 (siswa) dengan standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya, maka dapat disimpulkan data jawaban pada masing-masing kelompok relative sama. Pada variabel X2 tentang pembuatan transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau didalam buku ekstra diketahui jawaban responden masing-masing kelompok berada pada nilai rata-rata 13, baik untuk kelompok guru maupun siswa, dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rataratanya maka dapat disimpulkan bahwa data jawaban responden tidak ada perbedaan dalam masing-masing kelompoknya. Untuk pencatatan pengeluaran fiktif (X3), pencatatan hutang dengan identifikasi obyek yang tidak benar (X4), penggunaan dokumen palsu (X5) dan perusakan dokumen (X6) dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya maka disimpulkan data jawaban responden tidak ada perbedaan dalam kelompok masing-masing. Tabel 5.2 Hasil Independent Sampel Test Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances

F X1

Equal variances assumed

Sig. .545

.462

Equal variances not assumed X2


.023

.880



.034

.854



.000

.988



.788

.377


Equal variances assumed Equal variances not assumed

1.072

.303

t-test for Equality of Means

T

Sig. (2tailed)

df

Mean Std. Error Difference Difference

95% Confidence Interval of the Difference Lower

Upper

3.574

92

.001

3.64314

1.01933

1.61865

5.66762

3.172

9.309

.011

3.64314

1.14841

1.05835

6.22792

-.005

92

.996

-.00261

.55813

-1.11111

1.10588

-.005

10.004

.996

-.00261

.53217

-1.18830

1.18307

1.395

92

.166

.98693

.70757

-.41836

2.39222

1.503

10.147

.163

.98693

.65678

-.47359

2.44745

1.727

92

.088

.80654

.46703

-.12103

1.73411

2.117

11.016

.058

.80654

.38090

-.03167

1.64474

.836

92

.406

.55163

.66019

-.75956

1.86283

.984

10.706

.347

.55163

.56087

-.68698

1.79024

.229

92

.820

.15033

.65769

-1.15591

1.45656

.182

8.995

.859

.15033

.82514

-1.71642

2.01708

15

Berdasarkan nilai Levene’s Test for Equity of Variances menunjukkan hasil signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa variasi populasi kedua sampel adalah sama. Untuk itu nilai T test yang digunakan berdasarkan kelompok sampel yang sama (Equal Variance Assumed). Berdasarkan tabel 5.2 diatas maka dapat dilihat hasil sebagai berikut: Tabel 5.3 Identifikasi Hasil Independent Sampel Test Independent Variables X1 : Pembuatan akuntansi pembukuan ekstra

t 3.574

Sig. (2 tailed) 0.001

X2 : Pembuatan transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau didalam buku ekstra X3 : Pencatatan pengeluaran fiktif

-0.005

0.996

1.395

0.166

X4 : Pencatatan hutang dengan identifikasi obyek yang tidak benar X5 : Penggunaan dokumen palsu

1.727

0.088

0.836

0.406

X6 : Perusakan dokumen

0.229

0.820

Keterangan Ada perbedaan pendapat Tidak ada perbedaan pendapat Tidak ada perbedaan pendapat Tidak ada perbedaan pendapat Tidak ada perbedaan pendapat Tidak ada perbedaan pendapat

Sedangkan hasil korelasi antar variabel dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tabel 5.4: Correlations X1 X1

X2

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed) N X2

Pearson Correlation

.168

Sig. (2-tailed)

.106

N X3

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

X4


X5


X6

94


X3

.168

.305

.317

X6

.509

**

.344**

.003

.002

.000

.001

94

94

94

94

94

1

**

**

*

.306**

94

**

**

.516

.516

.215

.001

.037

.003

94

94

94

94

1

**

**

.407**

.002

.001

.000

94

94

94

1

**

.322**

.000

.002

.000

94

94

94

**

**

**

.349

.349

.000

.003 .317

X5 **

.106

94 .305

X4 **

.315

.315

.331

.353

.002

.001

.002

94

94

94

94

94

94

**

*

**

**

1

.441**

.509

.215

.331

.353

.000

.037

.001

.000

94

94

94

94

94

94

**

**

**

**

**

1

.344

.306

.407

.322

.000 .441

.001

.003

.000

.002

.000

94

94

94

94

94

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

16

94

Sedangkan hasil korelasi antar variabel dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tabel 5.4: Correlations X1 X1

X2

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed) N X2

.168

Sig. (2-tailed)

.106

N X3


X4


X5


X6


.168

.305

.509

.344**

.000

.001

94

94

94

94

94

1

**

**

*

.306**

94 **

.516

.516

.037

.003

94

94

94

94

1

**

**

.407**

.002

.001

.000

94

94

94

1

**

.322**

.000

.002

94

94

94

**

**

**

.001

.215

.001

.000 .349

.349

.000

.003

.002

.317

X6 **

.002

**

.317

X5 **

.003

94 .305

X4 **

.106 94

Pearson Correlation

X3

.315

.315

.002

.331

.353

94

94

94

94

94

94

.509**

.215*

.331**

.353**

1

.441**

.000

.037

.001

.000

94

94

94

94

94

94

**

**

**

**

**

1

.344

.306

.407

.322

.000 .441

.001

.003

.000

.002

.000

94

94

94

94

94

94

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 5.4 yang menjelaskan hubungan antar variabel yang dianalisis, menunjukkan korelasi yang signifikan dan bernilai positif, kecuali korelasi antara variabel X1 dan variabel X2. Meskipun terdapat korelasi positif antar variabel namun tampak koefsien korelasinya berada pada kisaran nilai 0.30 yang dapat diartikan adanya korelasi cukup kuat antar variabel. Semakin tinggi nilai koefisien korelasinya (mendekati 1) menunjukkan adanya kekuatan korelasi antar variabel yang dianalisis. Berdasarkan hasil olah data diatas terlihat bawa pada variabel 1 (X1) berkaitan dengan pembuatan akuntansi pembukuan ekstra terlihat ada beda pendapat antara guru dengan siswa. Berdasarkan data statistik deskriptif terlihat bahwa jawaban guru rata-rata menjawab pada kisaran nilai 4 (rata-rata jawaban ada ditotal 11,7 dibagi 3 item pertanyaan) yang berarti bahwa guru “Tidak Setuju” dengan adanya pembuatan akuntansi pembukuan ekstra yang dapat menjadi sebab adanya pemicu perilaku koruptif. Jawaban siswa rata-rata ada dikisaran nilai 3 (total nilai 8.0 dibagi dengan 3 item pernyataan) yang berarti “Netral”. Hasil ini menunjukkan adanya 17

keragu-raguan siswa dalam memberikan pendapat, yang dimungkinkan kurangpahamnya dia tentang pembuatan akuntansi pembukuan ekstra yang dapat menjadi pemicu perilaku koruptif. Berdasarkan data mentah yang diolah untuk variabel 1 berkaitan dengan Pembuatan akuntansi pembukuan ekstra dapat dilihat adanya rata-rata perbedaan jawaban Guru dan Siswa sebagai berikut: Tabel 5.5 Identifikasi Hasil Independent Sampel Test Pembuatan akuntansi pembukuan ekstra Rata-rata jawaban Rata-rata jawaban Guru Siswa 1. Kita diperkenankan membuat laporan 3.6 : Tidak Setuju 2 : Setuju keuangan lebih dari satu versi sesuai kebutuhan pemakai 2. Kita diperkenankan membuat laporan 4.0 : Tidak setuju 3 : Netral keuangan yang berbeda untuk kepentingan perusahaan dan kepentingan pajak 3. Jika laba perusahaan menurun, kita dapat 4.1 : Tidak Setuju 3 : Netral melaporkan rugi agar terhindar dari pajak. Perbedaan pendapat yang tampak khususnya pada pernyataan (1) Kita diperkenankan membuat laporan keuangan lebih dari satu versi sesuai kebutuhan pemakai. Hal ini dapat ditelusuri terkait dengan: 1. Pemahaman Siswa tentang sistem pembukuan. Pembukuan Akuntansi adalah proses pancatatan setiap transaksi keuangan, yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Bisa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan buku-buku Bank dan buku Kas, tetapi bisa dengan cara modern yaitu dengan program komputer, bisa dengan program worksheet atau dengan program khusus Akuntansi. Pembukuan akuntansi secara umum adalah untuk mengetahui besaran-besaran kegiatan keuangan suatu unit bisnis. Dalam menyusun pembukuan harus dipahami basis akuntansi yang digunakan. Basis akuntansi merupakan prinsipprinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Selain kedua basis akuntansi tersebut terdapat banyak variasi atau modifikasi dari keduanya, yaitu modifikasi dari akuntansi berbasis kas, dan modifikasi

18

dari akuntansi berbasis akrual. Jadi dapat dikatakan bahwa basis akuntansi ada 4 macam, yaitu: 1. Akuntansi berbasis kas (cash basis of accounting) 2. Modifikasi dari akuntansi berbasis kas (modified cash basis of accounting) 3. Akuntansi berbasis akrual (accrual basis of accounting) 4. Modifikasi dari akuntansi berbasis akrual (modified accrual basis of accounting) Untuk meminimalkan kesalahpahaman Siswa terkait dengan system pembukuan perlu adanya penguatan pengetahuan pada Mata pelajaran Akuntansi. Pada saat pembelajaran Mata Pelajaran perpajakan Guru dapat merefresh pengetahuan Siswa dengan melakukan pretest atau bentuk pengujian lain terkait dengan system pembukuan akuntansi. 2. Pemahaman Siswa tentang keterkaitan sistem pembukuan dengan perpajakan. a. Perbedaan pembukuan dan pencatatan Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. b. Pihak yang wajib menyelenggarakan pembukuan 1. Wajib Pajak (WP) Badan; 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah). c. Pihak yang wajib menyelenggarakan pencatatan 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan

19

ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan; 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. d. Syarat penyelenggaraan pembukuan 1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. 4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan. 5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. e. Syarat penyelenggaraan pencatatan 1. Pencatatan harus menggambarkan antara lain : a. Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh; b. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. 2. Bagi WP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan. 3. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, WP orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. f. Tujuan Penyelenggaraan pembukuan/pencatatan Tujuannya adalah untuk mempermudah: 1. Pengisian SPT; 2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak; 3. Penghitungan PPN dan PPnBM; 20

4. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas. 3. Pemahaman Siswa tentang dampak pembukuan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu perbuatan koruptif. Perbuatan koruptif adalah perbuatan yang melawan hukum melalui perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Siswa harus dipahamkan dampak adanya pembukuan ekstra untuk berbagai kepentingan akan mengakibatkan kerugian baik untuk dirinya sendiri (karena menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan pembukuan), oranglain terkait dengan pengguna laporan keuangan baik internal maupun eksternal, maupun Negara terkait dengan kemungkinan adanya penggelapan pajak. Dengan memberikan contoh perbuatan koruptif yang ada di masyarakat secara nyata Siswa akan lebih mudah memahaminya.

21

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1

Kesimpulan Kesimpulan yang bias diperoleh dari penelitian ini bahwa guru dan siswa SMK memiliki

persepsi atau pemahaman yang sama tentang tindakan koruptif di bidang perpajakan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dibentuknya kurikulum pembelajaran mata pelajaran perpajakan berbasis anti korupsi sehingga siswa mengenal tindak koruptif di bidang perpajakan dan bagaimana menghindari tindak tersebut jika mereka menjadi wajib pajak di kemudian hari.

6.2

Saran Saran yang akan diberikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagi Guru Guru perlu menjelaskan bentuk-bentuk tindakan koruptif di bidang perpajakan kepada siswanya. 2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Memberikan sosialisasi perpajakan baik beruapa seminar, pelatihan maupun workshop di kalangan akademisi terutama guru mata pelajaran perpajakan. 3. Bagi Institusi Pendidikan Perguruan Tinggi membentuk kerjasama dengan SMK dalam bentuk pendampingan Perguruan Tinggi terhadap guru-guru yang tergabung dalam MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) mata pelajaran akuntansi dan perpajakan.

22

DAFTAR PUSTAKA Ali, Muhammad. 1998, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Amani, Jakarta. Bank Dunia (The World Bank). 2003, Memerangi Korupsi di Indonesia, Kantor Bank Dunia Jakarta. Ghozali, Imam. 2007, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, BP Undip-Cetakan IV, Semarang. Karsona, Agus Mulya. 2011, Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption). 2003. Kurniadi. 2011, Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Mulatsih, Sri. 2012, Pengembangan Model Pembelajaran “Writing” Berbasis Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi, Laporan penelitian. NACE (National Association of Colleges and Employers). 2005. Nawawi Arif, Barda. 2008, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.

Ratnawati, Juli. 2012, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) In Indonesia Recording Their Income Tax Using NPPN Method. Proceeding, Universitas Indonesia Sailah, Illah. 2008, Pengembangan Soft skills di Perguruan Tinggi. Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. Sukhoo, Aneerav, et. al. Accomodating Soft skills in Software Project Management. Working Paper in Issues Informing Science and Information Technology. available at http://informingscience.org/proceedings/InSITE2005/I55f42Sukh.pdf Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 16 tahun 2009 United Nations. 2004, The Global Program Against Corruption : United Nations Anti Corruption Toolkit, Vienna : UNODC UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi Kesembilan, Salemba Empat, Jakarta http://www.diknas-padang.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=23&artid=959 23

http://www.ti.or.id/index.php/publication/category/research http://www.kemitraan.or.id/index.php/main_ind/news_detail/48/73/1034

24

SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN Berawal dari permasalahan bahwa siswa

SMK jurusan akuntansi

terampil dalam

menyusun laporan keuangan maupun mengisi laporan pajak tapi mereka tidak mengetahui larangan dalam melakukan manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan maupun tindakan korupsi dan suap dalam pelaporan perpajakannya. Oleh karena itu gru wajib menyampaikan hahal yang merupakan indikasi perilaku korupsi di perpajakan. Penelitian tahun pertama bermanfaat bagi dunia pendidikan dengan memberikan temuan dan luaran berupa model pembelajaran berbasis antikorupsi sebagai perwujudan pendidikan karakter bagi siswa SMK jurusan akuntansi.

Pada penelitian tahap kedua, model dikemabngkan menjadi bahan ajar

sehingga bahan ajar dapat membantu membantu siswa SMK jurusan akuntansi memperoleh alternatif

bahan ajar yang berisi pemahaman softksill dan hardskill sebagai perwujudan

pendidikan berkarakter.

25

LAMPIRAN

26

MODEL PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PERPAJAKAN BERBASIS ANTI KORUPSI SEBAGAI BENTUK PENDIDIKAN KARAKTER

Modelling Building knowledge of field Exploring prior Introducing knowledge of character tax attributes

Exploring tax

Exploring character attributes

Developing control

Joint Construction CoApplying constructing character with teacher attributes and students

Independent construction Understanding Assessing tax character independently attributes

Gambar 1: Model Pembelajaran Mata Pelajaran Perpajakan Berbasis Anti Korupsi Sebagai Bentuk Pendidikan Karakter

1

RANCANGAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PERPAJAKAN

BERBASIS ANTI KORUPSI SEBAGAI BENTUK PENDIDIKAN KARAKTER

KEGIATAN PEMBELAJARAN I. BKOF 1. Guru membuka kelas 2. Guru menjelaskan konsep dasar perpajakan dan KUP 3. Guru meminta siswa memberikan contoh isuisu/kasus masalah pajak di Indonesia 4. Guru menjelaskan dan meminta siswa untuk aktif bertanya tentang PPh dan PPN dan PPnBM 5. Guru memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang topik yang diberikan. II. MODELLING 1. Guru menjelaskan fungsi SPT 2. Dosen menjelaskan fungsi SPT, menunjukkan contoh formulir SPT dan cara mengisi SPT meminta mahasiswa aktif bertanya sehubungan dengan SPT tersebut. III. JOINT CONSTRUCTION 1. Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil (3-4 orang) 2. Guru meminta setiap kelompok mengerjakan kasus yang berkaitan dengan pengisian formulir SPT 3. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok di kelas 4. Kelompok lain diminta memberikan komentar atau jawaban dari kelompok yang presentasi.

METODE

 Ceramah  Ceramah  Brainstorming

 Brainstorming dan tanya jawab

ATRIBUT KARAKTER YANG AKAN DICAPAI  Mendengarkan pendapat orang lain  Mendengarkan pendapat orang lain  Keberanian mengemukakan pendapat di depan umum  Mendengarkan pendapat orang lain dan Berkomunikasi lisan yang baik

 Brainstorming dan tanya Jawab

 Berkomunikasi lisan yang baik

 Ceramah  Ceramah dan tanya Jawab

 Mendengarkan pendapat orang lain  Mendengarkan pendapat orang lain dan berkomunikasi lisan yang baik

 Cooperative Learning

 Meningkatkan motivasi siswa

 Cooperative learning

 Memiliki kemampuan bekerja dalam tim


 Memiliki kemampuan analitis dan memiliki kemampuan presentasi


 Berargumentasi logis dan Menghargai pendapat orang lain

1

5. Guru memberikan komentar dan feedback terhadap jawaban yang tepat dipresentasikan oleh kelompok.

IV. INDEPENDENT CONSTRUCTION 1. Guru meminta siswa mengerjakan soal-soal dan kasus PPh, PPN, PPnBM 2. Guru meminta siswa mengkoreksi jawaban dari siswa lain memberikan feedback terhadap hasil koreksi siswa

 Brainstorming

 Berkomunikasi lisan dengan baik

 Penugasan

 Memiliki Kemandirian dan Bertanggung jawab

 Brainstorming

 Disiplin  Jujur

2

LAPORAN AKHIR PENELITIAN HIBAH BERSAING

Recommend Documents