LAPORAN AKHIR HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN SESUAI PRIORITAS NASIONAL PREVALENSI HAK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Tema 12 : Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa Bidang Ilmu: Pendidikan

LAPORAN AKHIR HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN SESUAI PRIORITAS NASIONAL

PREVALENSI HAK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Oleh: Ir. Permadi Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag Dra. Susilahati, M.Si Ir. Sudirman, M.si Ir. Helfi Gustia, M.Si Drs. Achmad Jayadipura, M.Si Drs. Alif Syifyani

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA (LPPM-UMJ) Jl. KH. Ahmad Dahlan Cirendeu-Ciputat-Kota Tangerang Selatan 15419 021-7424950 Fax 021-7430756 ; e-mail : [email protected]

ABSTRAK. Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan amanat UUD RI 1945 yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Besaran angka anak usia dini yang mendapatkan layanan pendidikan antara formal dan non formal sangat penting untuk diteliti sabagai sarana untuk mencari solusi dalam meningkatkan angka partisipasi pendidian anak usia dini. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masalah kesulitan ekonomi menjadi salah satu factor bagi orang tua untuk tidak memenuhi kebutuan layanan pendidikan bagi anak usia dini. Selain itu bagi orang tua yang taraf ekonominya tinggi dan sedang cenderung memasukan anaknya ke PAUD formal. Sedangkan kelompok orang tua yang ekonominya kurang cenderung lebih memilih PAUD non formal. Untuk itu perlunya ada subsidi silang agar orang tua dengan tingkat ekonomi tinggi bisa membantu biaya pendidikan anak anak yang kurang mampu. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap PAUD masih tergolong rendah, di DKI Jakarta tercatat 52,9 % per satu anak, padahal pendapatan perkapita DKI Jakarta sangat tinggi dan akses dengan pemerintah pusat sangat dekat. Sudah seharusnya DKI Jakarta menjadi contoh dan standart mutu nasional bagi pemenuhan hak layanan pendidikan anak usia dini untuk daerah daerah diseluruh Indonesia.

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji serta syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan KaruniaNya penelitian tentang Prevalensi Hak Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di lima wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dapat diselesaikan. Penelitian ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPPM-UMJ) untuk mengetahui motifasi orang tua dalam memenuhi kebutuhan layanan Pendidikan Anak Usia Dini di daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan selesainya penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait yang telah membantu dengan memberikan dana, bahan dan sarana penelitian serta data dan informasi yang dibutuhkan, diantaranya : 1. Kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2. Kepada Pengurus lembaga pendidikan Anak Usia Dini Mutiara Bunda di RW VIII, Kelurahan Kebon Nanas, Kecamatan Jatinegara Jakarta timur. 3. Kepada Pengurus lembaga pendidikan Anak Usia Dini Melati di RW IV. Kelurahan Johar baru, Kecamatan Johar baru, Jakarta pusat. 4. Kepada Pengurus lembaga pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Regina Pacis, Jl. Palmerah Utara I, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat. 5.

Kepada Pengurus lembaga pendidikan Anak Usia Dini Kiapang Jaya, di Gg. Kiapang RT.008/RW.03, Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah Jakarta Barat.

6. Kepada Pengurus lembaga pendidikan Anak Usia Dini Delima, di Jl. Andong Raya RT 0010/ RW. 06 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. 7. Kepada Pengurus lembaga pendidikan Anak Usia Dini RA Al Ihsan di Jl. Apus II No. 35 Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta barat.

8. Kepada Pengurus lembaga pendidikan Anak Usia Dini Green Garden di Kawasan Perumahan Green Garden Blok A RT.008/RW. 01 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. 9. Kepada Pengurus lembaga pendidikan Anak Usia Dini Holistik, di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 10. Kepada Pengurus lembaga pendidikan Anak Usia Dini TPA Nurul Falah, di Jl. Kemang Raya IB, RT.012/RW.005, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Penelitian ini tentu masih jauh dari sempurna oleh karena kami membuka kritik dan saran sebagai upaya peningkatan dan penyempurnaan penelitian ini, maupun kegiatan penelitian berikutnya yang lebih baik. Hasil penelitian ini merupakan sumbangsih Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPPMUMJ). Demikian semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah, praktisi dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan Pendidikan Anak Usia Dini yang menjadi tanggung jawab kita semua. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, Desember 2010

DAFTAR ISI Halaman

ABSTRAK ………………………………………………………………...

i

KATA PENGANTAR …………………………………………………….

ii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………...

iii

PENDAHULUAN …………………………………………..

1

A. Dasar Pemikiran ………………………………………….

1

B. Identifikasi Masalah ...……………………………………

4

C. Perumusan Masalah …………………………………….

4

D. Tujuan dan Manfaat ……………………………………...

5

E. Ruang Lingkup …………………………………………...

6

STUDI PUSTAKA ………………………………………….

7

A. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini ….………………

7

B. Pertumbuan dan Perkembangan Anak …………………...

8

C. Pentingnya PAUD ………………………………………..

10

D. Pembelajaran Melalui Bermain ………………………….

12

E. Hak Pendidikan Anak Usia Dini …………………………

13

METODE PENELITIAN ……………………………………

17

A. Studi Dokumentasi ………………………………………

17

B. Survey Lapangan …………………………………………

17

C. Jadwal Kegiatan ………………………………………...

18

D. Tim Peneliti …………………………………………..…

18

HASIL PENELITIAN ………………………………………

19

A. Deskripsi Data ……………………………………………

19

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

1. Gambaran Lokasi Penelitian ……………….………….

19

2. Karakteristik Responden ………………………………

31

3. Hak Pelayanan Pendidikan ……………………………

35

B. Analisis Interprestasi Data ……………………………….

43

KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………..

47

A. Kesimpulan ………………………………………………

47

B. Saran ……………………………………………………..

48

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………..

49

BAB V

1

BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Pemikiran Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen pasal 28B disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1, menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa orang tua wajib memberikan pendidikan dasar pada anak. Di dunia internasional, hak anak juga tercantum pada pasal 7 The Cairo Declaration on Human Rights in Islam bahwa sejak anak dilahirkan ia mempunyai hak-hak dari orang tuanya, masyarakat, dan pemerintah seperti untuk keperluan perawatan, pendidikan dan kebutuhannya, kesehatan dan kekuatan moral. Ayah dan ibunya harus dilindungi untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Jauh sebelum semua undang-undang di atas, Nabi Muhammad saw. memerintahkan orang tua agar memuliakan anak serta memberikan pendidikan akhlak bagi mereka (HR. Ibnu Majah) karena anak adalah amanah bagi setiap orang tua. Semua peraturan perundang-undangan serta ajaran agama tersebut mengamanatkan perlunya pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, sebagai jenjang awal pendidikan yang diberikan kepada setiap anak. Hal ini juga menjadi komitmen internasional dalam pertemuan Forum Pendidikan Dunia tahun 2000 di Dakar Senegal. Forum tersebut telah menghasilkan enam kesepakatan sebagai kerangka aksi pendidikan untuk semua dan salah satu butirnya adalah memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung, Indonesia sebagai salah satu anggota forum tersebut terikat untuk melaksanakan komitmen ini. Kesepakatan tersebut bukanlah sesuatu tanpa alasan dan tujuan yang mulia karena berdasarkan review High/Scope Perry Preschool Study setelah 40 tahun yang mengungkapkan bahwa ada keuntungan bersih yang tidak tersaingi dari program anak usia dini. Dua puluh dua orang anak yang masuk program pendidikan anak usia dini lebih siap untuk sekolah pada

2

umur 5 ahun, lebih menjanjikan terhadap kerja sekolah pada usia 14 tahun. Kemungkinan hasil sekolah yang lebih bagus pada usia 14 tahun, kemungkinan untuk tamat dari SMA lebih banyak, kemungkinan mempunyai penghasilan lebih dari US$20,000 pada umur 40 tahun, dan kemungkinan tidak banyak yang di penjara karena kriminal sampai umur 40 tahun. Jumlah yang kembali US$13 dari setiap dollar yang dihabiskan untuk program anak usia dini. Hasil review tersebut tentunya dapat mendorong bangsa Indonesia khususnya sebagai negara yang ikut dalam konferensi Dakar, bangsa dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 200 juta orang dimana 30% di bawah usia 15 tahun. Indonesia memiliki angka pertumbuhan penduduk 11% untuk tahun 2002-2015. Sedangkan Gross Domestik Product sekitar US$2200 dengan kepadatan penduduknya 2 juta km2. Jumlah penduduk usia dini di Indonesia (2009) mencapai 30 juta orang1. Apabila melihat review dari High/Scope Perry Preschool Study seharusnya pemerintah dan masyarakat berupaya sungguh-sungguh untuk berinvestasi dengan menyediakan dana cukup besar bagi pemenuhan hak layanan pendidikan anak usia dini. Keberhasilan atau kegagalan Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilihat berdasarkan indikator tinggi atau rendahnya angka partisipasi Anak Usia Dini dalam pendidikan.

Angka

Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2008 di Indonesia mencapai 50,6 persen, kemungkinan akhir 2009 mencapai 53 %, target sampai 2014 kemungkinan mencapai 72%. Menurut Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas, Hamid Muhammad, bahwa hanya Pendidikan Anak Usia Dini yang formal yakni Taman Kanak-Kanak saja yang sudah berstandar. “Yang nonformal, bisa dihitung yang memenuhi standar," tambah Hamid. Departemen mengakui bahwa pendidikan nonformal semacam, Taman Pendidikan Alquran, Sekolah Minggu, Kelompok Bermain masuk dalam pendidikan Anak Usia Dini yang disediakan masyarakat.”2 Bahkan, dari 50% belum diketahui datanya. Padahal menurut pasal 10 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pemerintah berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Adanya pengawasan pemerintah yang baik menghasilkan akurasi data yang riil.

1

http://www.diknas.go.id http://www.tempointeraktf.com

2

3

Data yang tidak akurat menunjukkan kurang seriusnya pihak-pihak terkait dalam pemenuhan layanan hak pendidikan anak usia dini. Selain itu, masalah yang terjadi dalam pemerintah yaitu adanya dua payung yaitu Dirjen PNFI dan Dirjen Dikdasmen yang samasama membawahi pendidikan anak usia dini yaitu Taman Kanak-kanak dan PAUD Non Formal. Koordinasi antara dua direktorat jenderal terkait layanan pendidikan anak usia dini sangat penting. Untuk mendapatkan akurasi data tentu memerlukan penelitian yang lebih komprehensif. Hal ini penting untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi PAUD yang riil di lapangan. Dengan data akurat yang ada di lapangan, maka dapat diketahui pula besarnya hak layanan anak yang sudah terpenuhi. Dengan kata lain, berapa banyak anak usia dini yang telah mendapatkan hak layanannya dalam pendidikan. Selain itu, akan diketahui pula latar belakang ekonomi orang tua anak tersebut serta alasan orang tua yang hak layanan pendidikan bagi anak usia dini pada lembaga formal atau informal. Besaran angka anak usia dini yang mendapatkan hak layanan pendidikan antara formal dan non formal untuk diteliti sangat penting untul sebagai sarana untuk mencari solusi meningkatkan angka partisipasi Anak Usia Dini dalam pendidikan. Juga mengetahui kondisi ekonomi keluarga dari anak usia dini. Karena, masalah kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor yang menjadi pemicu tingginya kejahatan penjualan anak yang nyaris tidak tertangani dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan mengetahui data keluarga dari orang tua anak usia dini baik formal maupun informal akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini. Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan salah satu kewajiban pemerintah sesuai dengan amanat Undangundang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Demikian pula, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung realisasi pemenuhan hak anak dalam layanan pedidikan. Di satu sisi masyarakat memiliki tingkat ekonomi beragam dan memiliki kecenderungan beragam pula dalam memberikan pelayanan pendidikan pada AUD. Orang tua yang berpenghasilan tinggi mungkin cenderung

4

memasukkan anak pada lembaga pendidikan AUD formal, atau bisa jadi memilih home schooling. Di sisi lain ada pula kondisi ekonomi sedang memilih lembaga pendidikan AUD formal, sementara kelompok ekonom cukup atau menengah memilih lembaga AUD non formal. Semua merupakan masalah yang terjadi saat ini. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap PAUD beragam di Indonesia, dan masih tergolong rendah. Bahkan di daerah Ibukota Jakarta baru mencapai 52,9% dari satu jiwa anak. Padahal, pendapatan daerah Khusus Ibukota Jakarta sangat tinggi. Akses dengan pemerintah pusat sangat dekat. Terlepas dari masalah tersebut, DKI Jakarta yang memiliki luas wilayah kecil, tetapi memiliki kepadatan pendudukan sangat tinggi. Seharusnya, DKI Jakarta menjadi contoh dan standar mutu nasional pemenuhan hak layanan pendidikan anak. Dibandingkan tujuh daerah propinsi kaya di Inodnesia berdasarkan laporan UNESCO tahun 2005, partisipasi kasar DKI Jakarta dibawah Kalimantan Selatan. Atas dasar tersebut, tempat penelitian difokuskan di wilayah DKI Jakarta. B. Identifikasi Masalah 1. Belum semua anak usia dini mendapatkan hak layanan pendidikan 2. Keterbatasan Lembaga penyelenggara (Sekolah) PAUD. 3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana PAUD. 4. Keterbatasan penyediaan tenaga pengajar PAUD. 5. Banyak orang tua belum mempunyai pemahaman perlunya pendidikan usia dini. 6. Pembiayaan pendidikan PAUD dari pemerintah. 7. Tingkat ekonomi keluarga masih rendah. 8. Koordinasi yang lemah antara lembaga terkait serta peran serta masyarakat.

C. Perumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini dibatasi dalam hal yang terkait dengan prevalensi PAUD yang dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Adapun masalah penelitiannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

5

a. Bagaimana prevalensi antara orang tua dengan layanan hak pendidikan anak usia dini di DKI Jakarta? Orang tua di sini memiliki beberapa kelompok berdasarkan tingkat ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. 1) Bagaimanakah kecenderungan orang tua yang berpenghasilan tinggi atau rendah dalam memberikan hak layanan pendidikan bagi AUD? 2) Bagaimanakah kecenderungan orang tua yang berpendidikan Sarjana atau non sarjana dalam memberikan hak layanan pendidikan bagi AUD? 3) Bagaimanakah kecenderungan masyarakat dengan profesi yang dimilikinya dalam memberikan layanan pendidikan bagi AUD? b. Faktor-faktor apa saja yang mendorong orang tua dalam memberikan hak layanan pendidikan bagi anak usia dini di lembaga Formal atau Informal. c. Bagaimana peran pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan anak usia dini di DKI Jakarta? Dalam hal ini mencakup kebijakan dan regulasi pemerintah dalam hal pelayanan pendidikan AUD d. Bagaimankah peran pengelola PAUD Non Formal atau TK dalam memberikan layanan hak pendidikan AUD? e. Bagaimana koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola dalam pelayanan hak pendidikan AUD?

B.

Tujuan Dan Manfaat 1. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: a. Mengetahui prevalensi orang tua dan layanan hak pendidikan AUD. b. Mengetahui alasan orang tua dalam memilih lembaga pendidikan bagi AUD. c. Mengetahui koordinasi instansi terkait dalam hal layanan pendidikan AUD. d. Mengetahui peran pengelola pendidikan AUD 2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: Diharapkan, kajian yang digunakan dapat menghasilkan:

6

a. Secara akademis, sebagai bahan studi untuk memahami permasalahan layanan pendidikan anak usia dini. b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan hak pendidikan bagi semua anak usia dini. c. Menyusun rekomendasi/bahan masukan untuk Pemda dalam membuat kebijakan.

C.

Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan ini meliputi lima kegiatan utama, yaitu: Pertama, melakukan mapping anak usia dini di daerah DKI Jakarta Kedua, melakukan observasi lapangan Ketiga: mengumpulkan data melalui penyebaran kuisioner, studi dokumentasi dan wawancara, Keempat; melakukan analisis data Kelima; memperoleh kesimpulan dan rekomendasi

7

BAB II STUDI PUSTAKA

A. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 1 UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 berbunyi : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Berdasarkan pengertian di atas, pendidikan merupakan sebuah proses dalam upaya tercapainya tujuan utama yaitu terbentuknya anak didik yang memiliki beberapa aspek, yaitu: spiritualitas, intelektual, kepribadian dan akhlak mulia serta keterampilan sebagai bekal membangun diri dan bangsanya. Untuk tercapainya tujuan tersebut tentu membutuhkan usaha maksimal dari sleuruh elemen masyarakat dan pemerintah. Sebagai penyelenggara pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang, pemerintah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana serta semua yang dibutuhkan dalam proses pendidikan untuk semua jenjang. Termasuk bagi pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk

8

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Menurut Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20 tahun 2003, pendidikan anak usia dini merupakan langkah menuju pendidikan dasar, dan ditetapkan bahwa ini dapat diorganisasi secara formal, non formal, dan informal. Walaupun di Indonesia ada beberapa ketidakkonsistenan di dalam Undang-undang mengenai status pendidikan anak usia dini dalam sistem pendidikan, jalannya telah disediakan dengan pondasi yang lebih kuat untuk menjalankan Pendidikan Anak Usia Dini (Unesco, 2005). Secara yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada pasal 1 butir 14 mendefenisikan PAUD sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, dilakukan melalui pemberian rangsangan guna untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut Selanjutnya, PAUD sebagai salah satu skala prioritas, mengingat kebijakan Depdiknas tersebut eksistensinya, belum begitu optimal atau keberadaan PAUD di berbagai daerah masih relatif baru. "Maka dari itu, pembinaan dan perluasan terhadap layanan PAUD di Jawa Barat, agar lebih ditingkatkan supaya program yang mendukung suksesnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun tersebut diketahui banyak publik.

B.Pertumbuan dan Perkembangan Anak Pertumbuhan merupakan hal yang berkaitan dengan masalah perubahan ukuran (berat badan) dan jumlah (tinggi badan). Sedangkan, Perkembangan berkaitan dengan pematangan individu dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosial emosional dan kemandirian. Tahapan tumbuh kembang (developmental milestone) yaitu titik panduan untuk memahami tahapan dimana anak berada, dan apakah ia sudah mengalami kemajuan belajar yang semestinya. Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan fase-fase yang dilewati oleh seorang anak baik fisik maupun psikis. Bagi seorang anak perkembangan motorik dan fisiknya sangat berhubungan dengan pertumbuhan psikisnya. Sehingga dalam psikologli perkembangan anak usia dini antara pertumbuhan dan perkembangan merupakan satu kesatuan secara menyeluruh.

9

Pada fase tumbuh dan kembangnya, setiap anak mengalami suatu periode yang dinamakan sebagai masa keemasan anak (the golden age) saat dimana saat itu anak akan sangat peka dan sensitif terhadap berbagai rangsangan dan pengaruh dari luar. Laju perkembangan dan pertumbuhan anak mempengaruhi masa keemasan dari masing-masing anak itu sendiri. Saat masa keemasan, tingkat perkembangan seorang anak akan terjadi sangat drastis yang dimulai

dari

pekembangan

berfikir,

perkembangan

emosi,

perkembangan

motorik,

perkembangan fisik dan perkembangan sosial. Terjadinya laju perkembangan tersebut dialami anak pada usia 0-8 tahun, dan lonjakan perkembangan ini tidak akan terjadi lagi di periode selanjutnya. Masa keemasan dan perkembangan tersebut, orang tua harus memberikan perhatian khusus, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa yang akan datang. Perkembangan

anak

meliputi

:Perkembangan

Kognitif,

perkembnagan

fisik,

perkembangan bahasa, dan perkembangan sosio-emosional. Perkembangan kognitif anak terbagi ke dalam beberapa tahap: Tahap Sensorimotor. Pada tahap ini kemampuan anak hanya pada gerakan refleks, mulai mengembangkan kebiasaan-kebiasaan awal, mereproduksi berbagai kejadian yang menurutnya menarik. Anak mulai menggunakan berbagai hal atau peralatan guna mencapai tujuannya. Tahap sensorimotor terjadi saat usia 0-2 tahun. 2) Tahapan Pra-operasional. Tahap ini anak mulai menerima berbagai rangsangan yang masih terbatas. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, meskipun pola pikirnya masih bersifat statsi dan masih belum mampu untuk berpikir secara abstrak. Tahap praoperasional berkembang saat usia anak 2-7 tahun. 3) Tahap konkret operasional. Tahap ini anak sudah bisa menjalankan operasional dan berpikirnya mulai berpikir secara rasional. Anak bisa menyusun, melipat, melakukan pemisahan, penggabungan, menderetkan dan membagi sudah dapat dilakukan oleh anak. Tahap ini berlangsung pada usia 7-11 tahun. 4) Tahap Formal Operasional. Memasuki tahap ini anak sudah mulai beranjak sebagai seorang remaja yang mulai berpikir secara hipotetik, yaitu penggunaan hipotesis yang relevan sudah dilakukan anak guna memecahkan berbagai masalah. Sudah mampu menampung atau berpikir terhadap hal-hal yang menggunakan prinsip-prinsip abstrak, sehingga anak sudah bida menerima pelajaran-pelajaran yang bersifat abstrak seperti matematika, agama dan lain-lain. 1)

Tahapan yang masuk pada kategori untuk anak usia dini yaitu tahap sensorimotor dan pra-operasional. Selanjutnya perkembangan Fisik Anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik anak bisa dilihat dari perkembangan motroik anak.

10

Dalam perkembangan bahasa anak usia dini ada beberapa tahap, yaitu: Periode prelingual, usia anak 0-1 tahun. Ciri utamanya adalah anak mengoceh untuk berkomunikasi dengan orang tua. Pada fase ini anak masih bersifat pasif saat menerima stimulus dari luar, tetapi ia akan menerima respon yang berbeda. Contoh: bayi akan senyum kepada orang yang dikenalnya dan menangis kepada orang yang tidak dikenal bahkan tampak ketakutan. 2) Periode Lingual, usia antara 1-2,5 tahun. dalam fase ini anak sudah mampu membuat sebuah kalimat, satu atau dua kata dalam percakapannya dengan orang lain. 3) Periode Diferensiasi, usia anak 2,5 - 5 tahun. Pada fase tersebut anak sudah memiliki kemampuan bahasa sesuai dengan peraturan tata bahasa yang baik dan benar. Perbendaharaan kata yang dimilikinya sudang berkembang, baik dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. 1)

Fase Perkembangan sosio emosisonal anak terbagi ke dalam beberapa tahap, yaitu: Tahap percaya versus curiga (trust vs mistrust), usia anak 0-2 tahun. Pada tahap ini anak akan tumbuh rasa percaya dirinya jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Namun, anak akan tumbuh rasa curiga jika mendapat pengalaman yang tidak menyenangkan. 2) Tahap Mandiri versus Ragu ( Autonomy vs Shame), usia anak 2-3 tahun. Pada fase ini perasaan mandiri mulai muncul, anak sudah mulai menguasai seluruh anggota tobuhnya. Sfat ragu dan malu akan muncul apabila lingkungan tidak memberinya sebuah kepercayaan. 3) Tahap berinisiatif versus bersalah (initiative versus guilt), usia anak 4-5 tahun. Pada masa ini anak sudah mulai lepas dari orang tuanya, anak sudah mampu bergerak bebas dan berhubungan dengan lingkungan. Fase ini dapat menimbulkan inisiatif pada diri anak, tetapi jika anak masih belum bisa terlepas dari ikatan orang tuanya dan belum mampu berinteraksi dengan lingkungan, rasa bersalah akan muncul pada dirinya.

1)

C. Pentingnya PAUD Dari hasil studi terhadap anak-anak dalam periode tertentu, Waldrop dan Halyerson telah menyimpulkan bahwa “sosialitas pada anak usia 2 ½ tahun dapat meramalkan sosiabilitas pada anak usia 7 ½ tahun (Hurlock, 1998). Karena pola sikap dan perilaku cenderung menetap, maka meletakkan dasar yang baik pada usia dini merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebaliknya, apabila anak memulai kehidupan sosial dengan awal yang buruk, maka hal tersebut dapat menjadikan seorang anak memperoleh reputasi sebagai anak yang tidak sosial. Apabila hal ini terjadi, pengaruhnya sangat merusak penyesuaian pribadi dan sosialnya.

11

Sejak usia 2-6 tahun, anak belajar melakukan hubungan sosial dan bergaul dengan orangorang di luar lingkungan rumah, terutama dengan teman sebaya. Teman sebaya (peers) adalah anak-anak yang usia dan tingkat kematangannya kurang lebih sama (Santrock,1999). Anak-anak belajar menyesuaikan diri dan bekerjasama dalam kegiatan bermain. Interaksi dengan sebaya akan membentuk sikap dan perilaku sosial. Sikap dan perilaku sosial yang terbentuk pada usia dini biasanya menetap dan hanya mengalami perubahan sedikit. Sebagai salah satu upaya mengiringi tumbuh kembang anak yang baik, adanya pendidikan anak usia dini dapat menjadi sarana peningkatan mutu manusia Indonesia ke depan lebih baik. Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu : 1) Tujuan utama adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. 2) Tujuan penyerta yaitu untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Berdasarkan realita yang ada, banyak anak usia dini yang tidak dapat menjalani masa tumbuh kembangnya dengan baik karena kondisi orang tua serta lingkungan tempat tinggalnya yang kurang baik. Untuk itu keberadaan pendidikan anak usia dini sangatlah penting. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pokok pentingnya pendidikan anak usia dini, yaitu: (1). Menyiapkan tenaga manusia yang berkualitas. (2). Mendorong percepatan perputaran ekonomi dan rendahnya biaya sosial karena tingginya produktivitas kerja dan daya tahan. (3). Meningkatkan pemerataan dalam kehidupan masyarakat. (4). Menolong para orang tua dan anak-anak.

12

Dengan adanya pendiidkan usia dini diharapkan mereka kelak menjadi manusia yang berkualitas untuk mengisi pembangunan di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pendidikan nasional dapat terwujud dengan baik yang dimulai dengan pendidikan anak usia dini.

D. Pembelajaran Melalui Bermain Masa kanak-kanak merupakan masa dimana anak belajar bersosialisasi bersama teman sebaya. Bermain bersama teman-teman seusianya di sekolah dapat melatih keterampilan sosial anak. Dengan berteman, dharapkan anak mulai belajar berbagi, member dan menerima kasih sayang dari orang lain, yang sebaya maupun dewasa. Menurut Tedjasaputra (2003) bahwa bermain sangat bermanfaat bagi perkembangan aspek sosial anak, antara lain dengan teman sepermainannya, anak akan belajar berbagi hak milik, menggunakan mainan secara bergilir, melakukan kegiatan bersama, mempertahankan hubungan yang sudah terbina, mencari pemecahan masalah yang dihadapi dengan teman mainnya. Anak juga belajar berkomunikasi dengan sesama teman dengan mengemukakan isi pikiran dan perasaannya maupun memahami apa yang diucapkan oleh temannya, sehingga terjadi hubungan dan dapat saling bertukar informasi (pengetahuan). Dengan demikian bermain merupakan hal yang menunjang pengembangan kemampuan bersosialisasi bagi anak. Untuk itu, perlu menciptakan suasana / kondisi untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Terdapat berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi anak, salah satunya melalui kegiatan bermain peran. Kegiatan bermain peran merupakan suatu kegiatan yang terfokus pada memainkan peran tertentu seakan-akan anak bermain seperti tokoh atau peran sesungguhnya yang terjadi antara dirinya sendiri dengan benda di sekitarnya maupun bersama-sama dengan teman sebayanya. Peran yang dimainkan terdapat dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjadi guru, orang tua, dokter, dan sebagainya. Kegiatan bermain peran dapat menciptakan situasi khayalan di mana anak-anak diberi kesempatan untuk bereksplorasi dengan suatu objek dan melakukan kegiatan sesuai dengan karakter objek tersebut. Kegiatan bermain peran memperkenankan anak untuk bereksperimen dengan berbagai macam peran sosial. Dengan menempatkan dirinya sebagai orang lain, anak mulai memahami dan berempati dengan perasaan orang lain.

13

Menurut Jean Piaget sebagaimana dikutip TedjaSaputra (2003) bahwa bermain peran yang disebut “symbolic play” atau ”make belive play” ditandai dengan bermain khayal dan bermain pura-pura, di mana anak menggunakan berbagai benda sebagai simbol atau representasi benda lain. Misalnya, mengunakan sapu sebagai kuda-kudaan, menganggap sobekan kertas sebagai uang, dan lain-lain. Selanjutnya, Rubin, Fein, Vandenberg dan Smilansky menyatakan bahwa dalam bermain anak pura-pura menirukan kegiatan orang yang pernah dijumpainya sehari-hari. Anak juga dapt melakukan peran imajinatif dengan memainkan peran tokoh yang dikenalnya melalui film kartun atau dongeng. Selain bermain peran, anak juga dapat bermain dengan menggunakan berbagai alat permainan yang mendukung bagi pengembangan kecerdasan dan emosinya. Alat permainan yang digunakan tidak harus dibeli, tetapi dapat berupa alat-alat keseharian yang berbahan baku murah tetapi tidak membahayakan. Misalnya, telpon yang sudah tidak digunakan dapat dijadikan sebagai media dalam pembelajaran bagi anak usia dini dalam ebrmain peran atau mengenal perkakas.

E. Hak Pendidikan Anak Usia Dini Secara konsep hak menunjukkan sesuatu yang menjadi kebalikan dari kewajiban. Demikian pula hak yang dimiliki seorang anak sejak lahir. Hak anak sejak lahir yaitu tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial. Semua itu di tahun-tahun pertama dapat menentukan hari depan anak. Untuk itu tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan kurun waktu yang sangat penting dan kritis. Kelainan atau penyimpangan apa pun apabila tidak diintervensi secara dini dengan baik pada saatnya, dan tidak terdeteksi secara nyata mendapatkan perawatan yang bersifat purna yaitu promotif, preventif, dan rehabilitatif akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya (Sunarwati, 2007). Bahkan dalam ajaran Islam pemenuhan kebutuhan spiritual pun dimulai sejak lahir yaitu dengan kewajiban orang tua mengumandangkan suara adzan dan iqamah. Kewajiban tersebut memiliki makna sangat dalam yaitu pelayanan hak pendidikan anak sejak lahir. Bahkan, syaria’at Islam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu sejak buaian hingga akhir hayat. Oleh karena itu, hak juga memiliki arti sebagai kewajiban. Hak layanan pendidikan anak sesungguhnya kewajiban anak dalam menempuh pendidikan. Namun, karena anak belum memiliki kemampuan

14

mandiri, orang tua bersama pemerintah berkewajiban yang memberikan atau menyediakan layanan bagi pemenuhan hak anak tersebut. Hak anak usia dini untuk mendapatkan layanan pendidikan sangat urgen. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Layanan pendidikan tersebut dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Masih rendahnya layanan pendidikan dan perawatan bagi anak usia dini saat ini antara lain disebabkan masih terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan layanan pendidikan dini jika dibanding dengan jumlah anak usia 0-6 tahun yang seharusnya memperoleh layanan tersebut. Berbagai program yang ada baik langsung (melalui Bina Keluarga Balita dan Posyandu) yang telah ditempuh selama ini ternyata belum memberikan layanan secara utuh, belum bersinergi dan belum terintegrasi pelayanannya antara aspek pendidikan, kesehatan dan gizi. Padahal ketiga aspek tersebut sangat menentukan tingkat intelektualitas, kecerdasan dan tumbuh kembang anak. Pentingnya pendidikan anak usia dini telah menjadi perhatian dunia internasional. Dalam pertemuan Forum Pendidikan Dunia tahun 2000 di Dakar Senegal menghasilkan enam kesepakatan sebagai kerangka aksi pendidikan untuk semua dan salah satu butirnya adalah memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung, Indonesia sebagai salah satu anggota forum tersebut terikat untuk melaksanakan komitmen ini. Pendidikan anak usia dini tidak sekedar berfungsi untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak, tetapi yang lebih penting berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan otak. Pendidikan anak usia dini sepatutnya juga mencakup seluruh proses stimulasi psikososial dan tidak terbatas pada proses pembelajaran yang terjadi dalam lembaga pendidikan. Artinya, pendidikan anak usia dini dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja seperti halnya interaksi manusia yang terjadi di dalam keluarga, teman sebaya, dan dari hubungan kemasyarakatan yang

15

sesuai dengan kondisi dan perkembangan anak usia dini (Wahyudi dan Damayanti, Dwi Retna. 2005). Ada beberapa tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitui: Pertama, sebagai akibat dari multi krisis yang menimpa Indonesia sejak tahun 1997, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional, sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keragaman potensi, kebutuhan daerah, peserta didik, dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Permasalahannya adalah ketidaksiapan bangsa Indonesia menghadapi ketiga tantangan di atas, disebabkan rendahnya mutu sumber daya manusianya. Untuk menghadapi tantangan itu, diperlukan upaya serius melalui pendidikan sejak dini yang mampu meletakkan dasar-dasar pemberdayaan

manusia

agar

memiliki

kesadaran

akan

potensi

diri

dan

dapat

mengembangkannya bagi kebutuhan diri, masyarakat dan bangsa sehingga dapat membentuk masyarakat madani. Pendidikan anak usia dini merupakan hal paling mendasar yang dilakukan sedini mungkin dan dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu. Menyeluruh, artinya layanan yang diberikan kepada anak mencakup layanan pendidikan, kesehatan dan gizi. Terpadu mengandung arti layanan tidak saja diberikan pada anak usia dini, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat sebagai satu kesatuan layanan. Berdasarkan data Depdiknas, hingga akhir 2008, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baru sekitar 50,03 persen dari 29,8 juta anak. Artinya separuh dari jumlah anak usia dini yang ada di negeri ini belum memperoleh layanan pendidikan. Target tahun 2009 adalah meningkatkan APK-PAUD dari 50% menjadi 54% dengan prioritas anak usia 2-4 tahun dapat terlayani PAUD nonformal. Data tersebut menunjukkan lebih dari 20 juta BALITA Indonesia tidak memiliki kesempatan mengenyam PAUD. Padahal Pendidikan pra-sekolah adalah pondasi penting yang harus dienyam balita Indonesia untuk memastikan kesiapan balita dalam memasuki sekolah dasar dan tingkat lanjutannya. Hal ini diperkuat oleh data Unicef yang menunjukkan, bahwa

16

hampir 70% anak yang putus sekolah dari Sekolah Dasar (SD) karena mereka tidak siap untuk berinteraksi dan mengikuti pendidikan SD. Disparitas Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK-PAUD) antarwilayah di Indonesia bagaikan langit dan bumi, karena ada wilayah yang angkanya sangat tinggi, sementara di wilayah lain sangat rendah. Menurut Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Depdiknas, Hamid Muhammad provinsi dan daerah kabupaten yang memiliki angka APK-PAUD tertinggi adalah Provisni DI Yogyakarta yang mencapai 90 persen. Hal ini disebabkan ada beberapa pemerintah daerah yang kurang memperhatikan pendidikan usia dini, dan untuk mengetahui tingkat kepedulian pemerintah daerah, bisa dilihat dari rincian program PAUD serta alokasi anggarannya melalui APBD. Namun demikian ada daerah yang menaruh perhatian pada PAUD di antaranya Provinsi Riau, yang meningkatkan alokasikan dana melalui APBD-nya dari Rp4 miliar menjadi Rp16 miliar.

17

BAB. III METODE PENELITIAN Metode penelitian atau kajian yang digunakan dalam partisipasi anak usia dini dalam Pendidikan di DKI Jakarta ini dengan dua metode pendekatan: (1) Studi dekomentasi (library reseach) dan (2) Survey lapangan terhadap layanan Pendidikan AnakUsia Dini.

a.

Studi dokumentasi (library reseach) Studi dekumentasi yang dilakukan diarahkan pada telaah/kajian yang berkaitan terhadap data-data yang ada di masing-masing instansi pemerintah di lokus penelitian.

b.

Survei lapangan. Survei lapangan akan dilakukan pada 5 (lima) wilayah yang tepilih, yaitu: Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur.

c.

Jadwal Kegiatan. Kegiatan penelitian ini akan berlangsung selama 6 (enam) bulan, mulai bulan Juni 2010 sampai dengan Nopember 2010 adapun langkah-langkah kegiatan sebagai berikut 1

Menyusun rancangan, Instrumen dan pedoman kegiatan.

2. Pembahasan rancangan dan instrumen. 3. Penjajagan lokasi. 4. Pengumpulan data penelitian. 5. Pengolahan data dan analisa data. 6. Menyusun laporan hasil penelitian. 7. Pembahasan laporan.

18

Tabel 1. Jadual Kegiatan Tahun 2010 No.

Kegiatan

Juni

1.

Penyusunan rancangan, instrumen dan pedoman

2.

Pembahasan rancangan, instrumen, pedoman dan modul.

3.

Penjajagan lokasi.

4.

Pengumpulan data penelitian.

5.

Pengolahan dan analisis data.

6.

Penyusunan laporan.

7.

Pembahasan hasil.

Juli

Agst

d. TIM PENELITI. Ketua Tim Anggota

: Ir. Permadi : Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag Dra. Susilahati, M.Si Ir. Sudirman, M.si Ir. Helfi Gustia, M.Si Drs. Achmad Jayadipura, M.Si Drs. Alif Syifyani

Sept

Okt

Nop

19

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian 1. Gambaran Lokasi Penelitian a. PAUD Mutiara Bunda (Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur) PAUD Mutiara Bunda terletak di RW VIII, Kelurahan Kebon Nanas, Kecamatan Jatinegara. Lembaga pendidikan ini memiliki tiga orang guru yang masing-masing merangkap tugas sebagai kepala PAUD dan administrasi. Pengurus PAUD ialah anggota PKK RW VIII. Awal berdirinya PAUD ini disebabkan oleh keprihatinan akan pendidikan anak usia dini bagi warga yang kurang mampu karena biaya untuk masuk ke taman kanak-kanak begitu tinggi, yaitu uang muka sekitar Rp. 700.000,- ke atas. Bagi warga yang kurang mampu tentu memberatkan. Padahal syarat untuk masuk ke sekolah dasar ialah anak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Warga yang kurang mampu ini juga tidak dapat mengajari anak-anaknya membaca, menulis, dan berhitung sendiri karena mereka disibukkan untuk bekerja mencukupi kebutuhan sehari-hari. Banyaknya anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan sejak usia dini membuat ibu-ibu PKK RW VIII ingin membuat PAUD swadaya agar anak-anak didaerahnya bisa mendapatkan pendidikan sejak usia dini. Untuk memperoleh dana untuk operasional maupun pembiayaan sarana dan prasarana PAUD dikumpulkanlah sumbangan-sumbangan sukarela dari warga RW VIII. Sumbangan berupa uang tunai maupun sarana dan prasarana PAUD seperti kursi, meja, papan tulis, lemari, permainan, dan lain-lain. Maka pada awal Desember 2009 terbentuk PAUD Mutiara Bunda yang mengambil tempat di Balai RW VIII. Balai RW ini digunakan karena tidak ada tempat lain yang luas dan memadai. Balai ini pada pagi dan siang hari juga tidak terpakai karena kegiatan RW dimulai pada malam hari saja. PAUD Mutiara Bunda diikuti oleh 70 anak yang terbagi ke dalam dua kelas, yaitu kelas A (usia 5 – 6 tahun) dan kelas B (usia 2 – 4 tahun). Kelas A dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.00 dilengkapi dengan meja dan kursi. Sedangkan untuk kelas B dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 11.00 hanya dilengkapi dengan tikar seadanya. Untuk kelas A materi berupa membaca, menulis, dan berhitung diiringi dengan olahraga dan

20

keterampilan. Waktu yang digunakan lebih lama karena kelas A dipersiapkan untuk langsung masuk ke sekolah dasar, sehingga perlu agak serius. Di kelas B waktu yang dialokasikan hanya satu jam karena anak-anak kelas B masih berusia sangat dini yaitu 2 – 4 tahun. Pada usia itu anak hanya diajarkan belajar sambil bermain, seperti mengenal huruf, mengenal angka, mengenal warna, mengenal bentuk, dan lain-lain. Iuran di PAUD Mutiara Bunda ditarik secara sukarela melalui kotak amal karena keterbatasan ekonomi warga. Biasanya per kali datang orang tua mengisi seribu rupiah atau lebih. PAUD ini diselenggarakan seminggu tiga kali, yaitu pada hari senin, rabu, dan jumat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengajar dan dana operasional. Namun, hal ini tidak mempengaruhi pendidikan yang diberikan dalam PAUD. Dengan membayar seribu rupiah per datang maka warga tidak merasa berat untuk mengikutsertakan anaknya pendidikan anak usia dini. Selain iuran setiap kali datang, biaya lain yang ditarik ialah biaya untuk membeli buku kerja siswa yang terdiri dari buku huruf, angka, mewarnai, menempel dan menggunting sebesar RP.3.000,-. Buku ini sebagiannya disubsidi oleh sumbangan sukarela warga yang mampu melalui RW. Untuk seragam, PAUD Mutiara Bunda baru mendesain dan mencari penjahit karena pada awalnya memang pengurus tidak memaksa orang tua untuk membeli segaram, namun sekarang diadakan seragam karena PAUD sering mengikuti lomba antar-PAUD. Seragam pun dapat dicicil sesuai dengan kemampuan orang tua murid. Memang bantuan dari Kelurahan Kebon Nanas pernah ada, yaitu berupa alat permainan edukatif. Namun jumlahnya tidak seberapa. Kelurahan juga tidak mensubsidi pengelolaan PAUD. Pengelolaan bersumber dari dana sumbangan sukarela masyarakat. di beberapa PAUD di Kelurahan Kebon Nanas juga melakukan hal yang sama seperti PAUD di RW VIII ini. Pengurus dan ibu-ibu PKK yang menggagas dan mengelola PAUD karena pendidikan anak usia dini memang penting untuk dilakukan dan diperhatikan. b. PAUD Melati (Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat) PAUD Melati terletak di RW IV, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru. Lembaga pendidikan ini memiliki enam orang guru dengan masing-masing dua orang guru per kelas. Pengurus PKK RW merangkap tugas sebagai kepala PAUD dan administrasi.

21

Awal berdirinya PAUD ini sama dengan PAUD Mutiara Bunda, yaitu disebabkan oleh keprihatinan akan pendidikan anak usia dini bagi warga yang kurang mampu karena biaya untuk masuk ke taman kanak-kanak begitu tinggi, yaitu uang muka sekitar Rp. 700.000,- ke atas. Bagi warga yang kurang mampu tentu memberatkan. Padahal syarat untuk masuk ke sekolah dasar ialah anak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Warga yang kurang mampu ini juga tidak dapat mengajari anak-anaknya membaca, menulis, dan berhitung sendiri karena mereka disibukkan untuk bekerja mencukupi kebutuhan sehari-hari. Banyaknya anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan sejak usia dini membuat ibu-ibu PKK RW IV ingin membuat PAUD swadaya agar anak-anak didaerahnya bisa mendapatkan pendidikan sejak usia dini. Untuk memperoleh dana untuk operasional maupun pembiayaan sarana dan prasarana PAUD dikumpulkanlah sumbangan-sumbangan sukarela dari warga RW IV dan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) tingkat kecamatan sebesar Rp.150.000,- per bulan. Sumbangan masyarakat berupa uang tunai maupun sarana dan prasarana PAUD seperti kursi, meja, papan tulis, lemari, permainan, dan lain-lain. PAUD Melati yang terbentuk dua tahun lalu mengambil tempat di halaman rumah ketua RW IV. Halaman ini digunakan karena tidak ada tempat lain yang luas dan memadai. Balai RW tidak terlalu luas dan sedang diadakan renovasi. Ketua RW melalui dana pribadinya telah membuatkan gedung baru untuk PAUD ini namun belum selesai karena kekurangan dana. Oleh karena itu masyarakat membantunya dengan sumbangan sukarela agar gedung PAUD yang baru dapat segera selesai agar anak-anak dapat belajar dengan nyaman. PAUD Melati diikuti oleh 66 anak yang terbagi ke dalam tiga kelas, yaitu kelas A1 dan A2 (usia 5 – 6 tahun) dan kelas B (usia 2 – 4 tahun). Kelas A1 dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 09.00. Kelas B dimulai pukul 11.00 sampai dengan pukul 12.00. Untuk kelas A2 dimulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 15.00. Materi untuk kelas A berupa membaca, menulis, dan berhitung diiringi dengan olahraga dan keterampilan (mewarnai, menggunting, melipat). Di kelas B waktu yang dialokasikan untuk belajar sambil bermain, seperti mengenal huruf, mengenal angka, mengenal warna, mengenal bentuk, dan lain-lain. Baik kelas A maupun kelas B sama-sama menggunakan meja dan kursi yang diatur menjadi

22

beberapa lingkaran-lingkaran kecil. Sebelum masuk ke kelas, murid-murid di tes satu per satu kemampuan membaca dan berhitung, sehingga dapat diketahui perkembangan kognitif anak setiap harinya dan guru akan lebih membimbing murid yang kurang memahami dengan lebih baik. Ketika masuk pertama kali di PAUD setiap anak dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000,-, uang bulanan sebesar Rp. 15.000,- , uang majalah Rp. 5.000,- dan Rp. 3.000,untuk uang kas, sehingga total pengeluaran per bulan sebesar Rp. 23.000,-. Akan tetapi, biaya pendaftaran sejak satu tahun yang lalu mengalami peningkatan dari Rp. 50.000,menjadi Rp. 300.000,-. Hal ini terkait biaya seragam bagi setiap peserta didik PAUD yang meliputi seragam olahraga, batik, dan baju muslim. PAUD RW IV merupakan swadaya dari masyarakat sekitarnya. PAUD ini belum pernah mendapatkan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dari pemerintah. PAUD RW 4 juga aktif mengikuti lomba-lomba yang diadakan mulai dari tingkat keluarahan sampai kotamadya, seperti lomba mewarnai.

c. Kelompok Bermain Regina Pacis (Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat) KB Regina Pacis merupakan lembaga pendidikan bagi anak-anak usia dini yang berlokasi di Jl. Palmerah Utara I Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kotamadya Jakarta Barat. KB Regina Pacis sebuah lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak Katolik yang berada dibawah naungan Yayasan Adikara Niat. Susunan Pengelola dan tenaga pengajar TK ReginaPacis adalah sebagai berikut: 1) Atik Sunarmiati sebagai Kepala Sekolah dengan pendidikan Sarjana; 2) Lidwina Supadmi Rahayu sebagai pengajar dengan kualifikasi pendidikan Diploma; 3) Paulinw Widya Nugraheni dengan kualifikasi pendidikan Sarjana sebagai tenaga pengajar; dan 4) Uta sebagai pengasuh dengan kualiafiaksi pendidikan SLTA. Kegiatan belajar mengajar di KB Regina Pacis terbagi dua yaitu kelas pagi dan kelas siang. Untuk tahun ajaran 2009/2010 jumlah siswa ada 31 orang terdiri atas 25 orang siswa lakilaki dan 26 siswa perempuan. Orang tua siswa pada umumnya berkualifikasi pendidikan Sarjana. KB Regina Pacis telah memiliki gedung permanen berlantai 2. Lantai bawah terdiri dari: Ruang pegawai, WC. Guru, WC. Siswa, Gudang, Kelas Kelompok Bermain, Ruang Aula, Ruang

23

Makan KB, Ruang Komputer (2 lokal). Sedangkan lantai atas terdiri dari: Ruang Guru, WC guru, WC. Siswa, Dugang, Ruang UKS, Ruang Kepala Sekolah, Ruang tamu, Ruang kelas TK. A.-Merah, T A-Ungu, TK B-Biru, TK B-Hijau, dan Ruang TK B-Ros. Selain ruangan yang memeadai, KB Regina Pacis memiliki alat pengajaran edukatif (APE) cukup lengkap seperti balok-balok, gambar-gambar tema, boneka anak-anak, boneka binatang, dan boneka batman. Selain itu tersedia pula sarana bermain seperti prosotan, dan ayunan. Kurikulum yang diberikan kepada siswa di TK Regina Pacis meliputi :1) Bidang Pengembangan Pembiasaan Moral, dan Nilai Agama, Sosial-Emosional dan kemandirian; 2) Bidang Pengembangan Kemampuan Bahasa; 3) Bidang Pengembangan Kognitif; 4) Bidang Pengembangan Fisik dan Motorik; dan 5) Bidang Pengembangan Seni. Semua bidang tersebut diberikan kepada siswa dalam satu tahun dengan system semesteran. Sebagai contoh tema untuk semester I terdiri dari: Aku, Lingkunganku, Binatang, Tanaman, dan Transportasi. Bahan semester II dengan tema: Alam semesta, Profesi, Alat Komunikasi, Negara, dan Benda Angkasa. Guru telah mempersiapkan bahan ajar untuk satu mingguan dan semesteran. Adanya kurikulum dan perencanaan pengajaran yang tersusun rapi memberikan kemudahan bagi guru serta dapat mengukur keberhasilan proses pengajaran.

d.

PAUD Kiapang Jaya (Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat) PAUD Kiapang Jaya terletak di Gg Kiapang RT.008/RW.03 Kota Bambu Selatan

Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. Kegiatan belajar mengajar PAUD Kiapang diselenggarakan di Musholla Nurul Iman.Tepatnya, Awal pendirian PAUD Kiapang Jaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) DKI Jakarta Nomor: 168/101/BPKB/MS/2000 pada bulan Juli tahun 2000 tentang Kelompok Bermain berdasarkan hasil study lapangan BP3LS di RW 03 Kota Bambu Selatan. Dalam studi lapanga tersebut dilakukan temu tokoh masyarakat mulai dari kepala Rukun Warga (RW), ketua Rukun Tetangga (RT) serta tokoh masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk oleh masyarakat PAUD Kiapang Jaya memiliki Visi, Misi dan tujuan yang menjadi landasan dalam operasional penyelenggaraannya. Adapun Visi PAUD Kiapang Jaya adalah meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan Misi untuk mencerdaskan anak bangsa. Sementara itu, tujuan dari penyelenggaraan PAUD Kiapang

24

Jaya adalah mmeberikan pendidikan kepada anak usia dini yang berada di wilayah RW 03 Kota Bambu Selatan agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya di masa yang akan datang. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dibuatkan Surat Keputusan bagi para pengelola Kelompok Bermain Kiapang Jaya dibawah binaan BPKB DKI Jakarta dengan Ketua Ruslan Noto Pandoyo yang merangkap sebagai Pembina, Hasnah sebagai Kepala Sekolah/Tutor yang merangkap sebagai bendahara, dan Dra. Yana sebagai Tutor yang merangkap sebagai sekretaris. Selanjutnya, melalui Keputusan Lurah Kotabambu Selatan No:22 Tahun 2009 ditetapkan susunan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Kiapang Jaya. Hal tersebut dikeluarkan sebagai upaya memantapkan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terutama bagi anak usia 0-5 tahun. Susunan Pengurus Kelompok BKB terdiri dari Pembimbing, Ketua, dan Tim Pengajar. Untuk pembimbing/Pembina diisi oleh Bapak RW 03, Winama Gayo, dan Abdul Mukti. Sementara Ketuanya yaitu Hasnah, Sekretaris diduduki oleh Dra. Yanah, bendahara dijabat oleh Zahrimaini, dan anggota Yuliati Sumarliyah. Semua orang yang menjabat dalam struktur tersebut adalah para pengajar di PAUD Kiapang Jaya. PAUD Kiapang Jaya selanjutnya memperoleh Izin Operasional dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor:109/2010. Izin tersebut berlaku terhitung mulai 25 Januari 2010 sampai dengan 25 Januari 2011. Program kegiatan yang dilakukan oleh PAUD Kiapang Jaya meliputi kegiatan belajar rutin dan kegiatan lain yang bersifat insidental. Setiap awal penerimaan siswa baru, pihak penyelenggara PAUD Kiapang melakukan pertemuan dengan para wali murid sebagai upaya mempererat hubungan dinatar pihak sekolah dengan orang tua serta memperkenalkan program dan hal-hal lain terkait penyelenggaraan pendidikan di PAUD Kiapang Jaya. Kegiatan lain yang bersifat insidental yaitu manasik haji, memperingati hari besar nasional seperti Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hardiknas, Hari Kartini, serta hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Adha.

25

e. PAUD Delima (Kecamatan Palmerah , Jakarta Barat) PAUD DELIMA yang berlokasi di Jl. Andomg Raya RT 0010/RW 06 Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah Jakarta Barat berdiri pada tanggal 16 Juli 2008. Tujuan didirikannya PAUD DELIMA adalah untuk menanamkan perilaku yang berbudi luhur sehingga dapat menumbuhkan dasar-dasar membaca, menulis, dan berhitung bagi anak usia dini. Dengan pendidikan yang diberikan di PAUD DELIMA diharapkan anak-anak nantinya dapat memiliki kemampuan memecahkan masalah, memiliki sikap toleransi, rasa tanggung jawab, dan mandiri. Oleh karena itu, PAUD DELIMA memiliki Visi yaitu :Jika ingin berhasil jangan katakana “Tidak Bisa” tapi katakana “Aku Bisa”. Sedangkan misinya : Membangun dan mencerdaskan anak bangsa. Dalam upaya merealisasikan visi dan misinya, PAUD DELIMA melakukan strategi dan langkah-langkah untuk memantapkan kedudukan lembaga. Hal ini terbukti dengan adanya SK Susunan Pengurus dari Kelurahan Kotabambu Selatan No: 14 Tahun 2008 tentang susunan pengurus dan Izin penyelenggaraan PAUD Non Formal dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor: 172/2010 yang berlaku mulai tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan 5 Februari 2011. PAUD DELIMA merupakan lembaga PAUD swadaya masyarakat yang berada di wilayah RT.06 Kelurahan Kotabambu Selatan. Dalam hal ini Ketua RW.06 dan Dewan Kelurahan RW.06 merupakan pelindung PAUD DELIMA. Sementara itu, penasehat dipegang oleh Suwarto, Ketua: Dwi Pratiwi, Sekretaris: Rumiyati, S.Ag, Bendahara: Dewi Nasvianti, Anggota: Siti Budi Mulyati, dan pembantu umum Iis. Adapun tenaga pengajar adalah orangorang yang juga menjadi pengurus yaitu: Dwi Pratiwi, Rumiyati.S.Ag, Dewi Nasvianti, dan Siti Budi Mulyati. PAUD DELIMA menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 3 tahun sampai 6 tahun tang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 1. Kelompok Bermain (usia 3-4 tahun); 2. Kelompok A (usia 4-5 tahun); 3. Kelompok B (usia 5-6 tahun). Kegiatan belajar dilakukan setiap hari yaitu hari Senin sampai Jum’at mulai pukul 7.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Jam belajar dibagi dua kelompok yaitu kelompok pagi pukul 7.30-9.30 WIB, dan kelompok siang mulai pukul 9.30-11.30 WIB. Setiap kelompok mendapat giliran belajar masing-masing satu setengah jam.

26

Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan di PAUD DELIMA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah siswa tahun ajaran 2008/2009 adalah 57 orang yang terdiri dari: 24 perempuan dan 33 laki-laki. Tahun ajaran 2009/2010 jumlah siswa meningkat menjadi 76 orang, terdiri atas 28 orang siswa laki-laki dan 48 orang siswa perempuan. Sementara itu pada tahun ajaran 2010/2011 siswa di PAUD DELIMA berjumlah 103 orang terdiri atas 47 orang siswa laki-laki dan 56 orang siswa perempuan. Orang tua siswa PAUD DELIMA pada umumnya berprofesi wiraswasta, dengan pendidikan antara SD sampai SMU dan sederajat. Oleh karena itu, untuk menopang biaya opersional, PAUD DELIMA mengajukan biaya rintisan kepada Kasudin Dimen Kota Adminsitrasi Provinsi DKI Jakarta.

f. RA Al Ihsan (Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat) RA Al-Ihsan merupakan lembaga pendidikan yang terletak di Jl. Apus II No.35 Kotabambu Selatan Palmerah Jakarta Barat 11420. RA Al-Ihsan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Ihsan. Yayasan Pendidikan Islam Al-Ihsan berdiri pada tahun 1970 yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan anak-anak yatim agar mereka nanti memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlak karimah. Lembaga pendiidkan formal pertama yang dibentuk dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Ihsan adalah Madrasah Ibdtidaiyyah Al-Ihsan. Pada tahun 1990 dibentuk kelas persiapan bagi anak-anak usia 4-5 tahun yang dinamakan “kelas persiapan” sebagai lembaga untuk mempersiapkan anak-anak yang akan memasuki jenjang sekolah dasar. “Kelas Persiapan” tersebut selanjutnya berubah nama menjadi “Raudhatul Athfal” pada tahun 2005. Setelah berubah nama menjadi Raudhatul Athfal, banyak perubahan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar baik dari segi materi, metode pengajaran maupun media yang tersedia. Sejak tahun 2005 sampai tahun ajaran 2009/2010, RA Al-Ihsan telah meluluskan siswa sebanyak 187 dari kelas B yang telah memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Ketiga aspek tersebut merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki siswa untuk memasuki jenjang sekolah dasar.

27

Pada saat ini, RA Al-Ihsan dibawah kepemimpinan Evi Darmawati, S.Pd sebagai kepala sekolah. Sementara itu, tenaga pengajarnya terdiri dari Dewi Ariani, Rina Rudiah, dan Nurul Fardianingsih. Visi RA Al-Ihsan adalah membekali anak didik menjaid anak yang beragama, berakhlaq karimah, cerdas, trampil, dan mandiri. Untuk melaksanakan visi tersebut disuusn beberapa misi yaitu: (1) Mengembangkan potensi yanga da; (2) Meningkatkan kecerdasan masyarakat terhadap pendidikan; (3) Meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Kegiatan belajar mengajar di RA Al-Ihsan tahun ajaran 2010/2011 dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Kelas A dengan 11 orang siswa, Kelas B1 dengan 20 siswa, dan kelas B2 sebagnyak 14 siswa. Sebagai lembaga yang professional, RA Al-Ihsan telah memiliki status Akreditas A pada tahun 2008 dengan Nomor Statistik Sekolah: 112317430103. RA Al-Ihsan telah memiliki sarana dan parsarana yang memadai dimana bangunan permanen dengan luas bangunan 400 m2. Kegiatan belajar mengajar di RA Al-Ihsan meliputi berbagai kegiatan yang mempersiapkan siswa mampu membaca, menulis, dan berhitung serta memiliki akhlak karimah. Selian itu terdapat kegiatan ekstra Kurikuler yaitu praktek shalat setiap hari Jum’at dan Bahasa Inggris setiap hari Sabtu.

g. PAUD Green Garden (Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara) PAUD Green Garden bernama BKB PAUD Green Garden merupakan sebuah lembaga pendidikan bagi anak usia dini yang berada di kawasan Perumahan Green Garden Blok A RT:008 RW.01 Rorortan Cilincing Jakarta Utara, Telp. 021 44852603/97178913. BKB PAUD Green Garden didirikan pada tanggal 15 bulan Juni tahun 2007 untuk memberikan pelayanan pendiidkan anak usia dini di wilayah perumahan Green Garden. Pembentukannya diprakarsai oleh masyarakat di wilayah tersebut sehingga penyelenggaranya pun Lembaga Swadaya Masyarakat. Merek aadalah ibu-ibu PKK. Pengelola BKB PAUD Green Garden terdiri dari empat orang yang terdiri atas Ketua PKK, Ketua PAUD, Sekretaris PAUD, dan Bendahara. Semua pengurus berpendidikan SMU, baru satu orang yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan PAUD. Sementara untuk pendidiknya, BKB PAUD Green Garden memiliki enam orang guru dengan kualifikasi Sarjana satu orang, Diploma satu orang dan lulusan SMU empat orang. Jumlah siswa yang dibina di BKB PAUD Green Garden ada tiga kelompok, yaitu : usia 0 - <2 tahun ada 4 orang laki-laki dan

28

2 orang perempuan, usia 2 -<4 tahun ada 7 orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan, usia 5 -<7 tahun terdiri atas 5 orang laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Jumlah seluruhnya ada 20 orang. BKB PAUD Green Garden telah memiliki izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang. Seluruh biaya operasional di BKB PAUD Green Garden berasal dari iuran siswa. Dengab kata lain bahwa biaya operasional berasal dari orang tua yang pada umumnya berada pada posisi kelas menengah ke atas. Saat ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Status bangunan tempat kegiatan belajar mengajar masih berupa sewa belum dimiliki sendiri. Pengurus BKB PAUD Green Garden sedang berusaha untuk memiliki gedung sendiri.

h. PAUD Holistik (Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat) PAUD Holistik BPKP Kebon Jeruk merupakan lembaga pendidikan bagi anak usia dini. PAUD Holistik didirikan atas inisiatif Bapak Hervy Hosfiar, S.Pd, sedangkan pembangunan gedung sekolah berdiri atas bantuan instansi BPKP. Pada awalnya, PAUD Holistik bernama TK BPKP Kebon Jeruk yang berdiri sejak tahun 1993. Selanjutnya, TK BPKP berkembang sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak hanya berkosentrasi pada pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), tetapi berkembang menjadi lebih lengkap yaitu sejak tahun 2004 dengan dibukanya Tempat Penitipan Anak (TPA), Play Group (Kelompok Bermain), dan Taman Pendidikan alQur’an. Selanjutnya, TK BPKP diubah namanya menjadi PAUD Holistik BPKP Kebun Jeruk. Sampai tahun 2010, PAUD Holistik telah memiliki sarana kegiatan belajar yang lengkap yaitu ada 3 gedung permanen dengan taman di bagian tengah serta aula tempat anak-anak berlatih menari. Selain itu ada pula sarana bermain dan alat permainan edukatif (APE) yang menunjang kegiatan belajar anak sehingga dapat merangsang kreatifitas anak didik. Kurikulum yang digunakan di PAUD Holistik BPKP mengacu pada kurikulum Tahun 2009. Untuk menunjang biaya operasional, pihak penyelenggara pendidikan PAUD Holistik memungut biaya pendaftaran sebesar Rp. 1.200.000,00 dengan iuran bulanan sebesar Rp 150.000,00. Khusus untuk Taman Penitipan Anak (TPA), biaya yang dikenakan untuk tiap anak sebesar Rp. 700.000,00 termasuk biaya snack, susu, serta makan siang. Selain itu, waktu TPA mulai pukul 7.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB. Semua biaya berasal dar iuran siswa, karena PAUD Holistik BPKP merupakan lembaga pendidikan swadaya masyarakat.

29

Pimpinan PAUD Holistik BPKP adalah Ibu Erna, S.Pd dengan dibantu oleh 12 orang guru sebagai pembimbing. Pada umumnya, tenaga pengajar di PAUD Holistik memiliki kualifikasi pendidikan sarjana dan dari PGTK, ada pula yang sedang menyelesaikan studi program sarjana yaitu di Universitas Muhamamdiyah Jakarta (UMJ) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Untuk memelihara kualitas pengajaran, PAUD Holistik mendapatkan pengawasan dari Pengawas Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kecamatan Kebon Jeruk. Menurut Pemangku Kewenangan Kecamatan Kebon Jeruk (Kasi Dikmen), Bapak U.D. Aba Udi, bahwa kewenangan pengawas adalah memonitoring dan menghimbau agar lembaga pendidikan anak Usia Dini (PAUD) tidak keluar dari rambu-rambu yang ada. Selain itu, setiap lembaga PAUD melaporkan kegiatan yang dilaksanakan. Sementara itu, untuk pengembangan kelembagaan diserahkan kepada pihak penyelenggara. Dalam kesempatan lain, Pengawas Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kecamatan Kebon Jeruk, Bapak Setiono, S.Sos mengatakan bahwa PAUD pada asalnya berangkat dari kegiatan ibu-ibu PKK. Setelah diterbitkan peraturan, keberadaan PAUD selanjutnya berada di bawah naungan PNFI. Oleh karena itu, pihkanya selaku pengawas PNFI kecamatan Kebon Jeruk harus memonitor dan mengawasi serta memberikan beimbingan untuk kemajuan lembaga pendiidkan tersebut, dengan mengikutsertakan pengurus PAUD dalam rapatrapat gugus di kecamatan Kebun Jeruk. PAUD Holistik tidak mendapatkan kendala dalam masalah biaya opersioan walaupun keberadaannya sebagai PAUD yang dibentuk atas swadaya masyarakat. Karena, orang tua anak didik PAUD Holistik dari segi ekonomi merupakan kelompok ekonomi m enegah ke atas, dan mereka berkuulifikasi pendidikan sarjana, bahkan ada yang bergelar doctor.

i. TPA Nurul Falah (Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan) TPA Nurul Falah merupakan lembaga pendidikan non formal yang berlokasi di Jl. Kemang Raya IB, RT.012/RT 005. Kegiatan belajar mengajar TPA Nurul Falah berada di bagian dasar (basemant) Masjid Nurul Falah. TPA Nurul Falah saat ini dipimpin oleh Ibu Makiyah. Awal berdiri TPA Nurul Falah atas inisiatif Ibu Makiyah yang melihat anak-anak usi apra sekolah sering main di sekitarnya dan juah dari lingkungan belajar. Bu Makiyah sebagai

30

mahasiswa PGTK Darul Qalam memulai kegiatannya dengan merekrut kerabatnya. Maka, pada tahun 1993 mulai memberanikan diri menyampaikan kepada masyarakat lingkungannya tentang pendirian TAP yang dilaksanakan di rumah tempat tinggalnya. Pada tahun kedua, jumlah anak yang belajar di TPA semakin banyak bahkan mencapai lebih dari seratus sehingga tidak dapat tertampung di tempat tersebut. Pada tahun ketiga, jumlah siswa semakin banyak, maka kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke Mesjid Nurul Falah setelah dilakuakn renovasi mesjid pada thaun 1996. Sejak tahun tersebut, TPA Nurul Falah yang dikelola Ibu Makiyah semakin banyak sehingga merekrut tenaga pengajar dari luar sampai sekarang jumlahnya mencapai 10 orang. Ibu Makiyah bertindak sebagai kepala sekolah TPA. Tenaga penagjar sebanyak 3 orang berkualifikasi pendidikan Sarjana Tarbiyah, 5 orang lulusan PGTK, selebihnya lulusan SMU atau sederajat. Seluruh tenaga pengajar belum PNS dan belum menjadi guru bantu. Saat ini, TPA Nurul Falah telah mendapat izin operasional dari Kementerian Departemen Agama Republik Indonesia dengan registrasi KD.09.01/6/BA.011/232/2008. Namun, dengan maraknya lembaga PAUD, siswa TPA Nurul Falah menjadi berkurang. Jumlah peserta didik saat in berjumlah 85 orang. Waktu kegiatan belajar dilakukan pagi dan sore. Setiap siswa yang mendaftar di TPA Nurul Falah dipungut biaya sebesar Rp. 150.000,00 sebagai uang sumbangan dan pembelian baju seragam beserta alat tulis.

Untuk biaya

operasional, setiap siswa dipungut uang infak sebesar Rp. 20.000,00 setiap bulan. TPA Nurul Falah yang berada di basement mesjid belum memiliki sarana yang lengkap, khususnya terkait alat permainan. Ruangan basement mesjid dibagi empat ruangan yang dilengkapi meja, kursi serta papan tulis. Materi yang diberikan di TPA Nurul Falah belum mengacu pada kurikulum yang baku. Hal ini dimungkinkan karena pihak penyelenggara memadukan kurikulum lembaga pendidikan anak usia dini yang digabung dengan materi agama Islam. Sebagaimana lembaga pendidikan yang mendidik anak usia dini, TPA Nurul Falah mendapat pengawasan dan monitoring dari pihak berwenang. Dalam hal ini, petugas yang berwenang adalah Kasi Dikmenti Kecamatan Mampang Selatan, Drs. Fajar H. Tobing yang didampingi stafnya Siswanti mengatakan bahwa pihaknya hanya berwenang mengawasi dan memonitoring seluruh kegiatan yang dilakukan lembaga pendidikan anak usia dini. Selain itu

31

memberikan penyuluhan kepada seluruh penyelenggara PAUD di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan. Pihak penyelenggara pun diminta untuk melaporkan kegiatannya secara berkala kepada pihak Dikmenti.

2. Karakteristik Responden a. Jenis Kelamin Responden dalam penelitian berjumlah 100 orang yang diambil secara acak (random) sistematis di beberapa lembaga pendidikan anak usia dini di wilayah DKI Jakarta. Dari 100 responden, 29 orang diantaranya ialah laki-laki, selebihnya adalah perempuan 71 orang. Jenis kelamin responden dapat dilihat pada Tabel 1. sebagai berikut. Tabel 1. Jenis kelamin Jenis Kelamin

Jumlah

%

Laki-laki

29

29

Perempuan

71

71

Total

100

100

Sumber: analisis data primer, 2010. Responden didominasi oleh perempuan, karena ibu yang lebih mengetahui tentang tumbuh kembang anak-anaknya dan ketika dilakukan wawancara di lembaga pendidikan anak usia dini, hampir semua anak-anak diantar atau pun ditunggu oleh ibunya. Sedangkan responden laki-laki diwawancarai ketika berada di rumahnya.

b. Agama Mayoritas responden beragama Islam, yaitu sebanyak 72 orang. Sebanyak 12 orang responden beragama Kristen, dan 1 orang responden beragama Buddha. Untuk lebih mengetahui tentang agama yang dianut responden dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

32

Tabel 2 Agama Agama Islam Kristen Buddha Total

Jumlah

%

87

87

12

12

1

1

100

100

Sumber: analisis data primer, 2010.

c.

Pekerjaan Dari 100 orang responden, sebanyak 79 orang responden bekerja, dan selebihnya

sebanyak 21 orang responden tidak bekerja. Responden yang tidak bekerja merupakan ibu rumah tangga. Pekerjaan mayoritas responden ialah pegawai swasta, yaitu sebanyak 55 orang. Responden lainnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil, ABRI, Polri, wiraswasta, pedagang, guru, dan pengasuh. Untuk lebih mengetahui pekerjaan responden dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut. Tabel 3 Pekerjaan Pekerjaan PNS Pegawai swasta ABRI Polri Wiraswasta Pedagang Guru Pengasuh Total

Jumlah 12 55 3 2 10 9 8 1 100

Sumber: analisis data primer, 2010.

% 12 55 3 2 10 9 8 1 100

33

d. Penghasilan Penghasilan responden mayoritas kurang dari Rp. 5.000.000,- atau bisa dikategorikan masyarakat menengah ke bawah, yaitu sebanyak 53 orang. Responden yang masuk ke dalam kategori masyarakat menengah sebanyak 31 orang dan hanya 16 orang responden yang masuk ke dalam kategori masyarakat golongan atas. Meskipun mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah, mereka tetap menyekolahkan anaknya sejak usia dini. Hal ini disebabkan karena pendidikan anak usia dini sudah dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari ekonomi bawah, tengah, sampai atas. Namun terdapat perbedaan lembaga pendidikan, biaya, fasilitas, dan kualitas dari lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini yang ada. Untuk golongan ekonomi bawah dan menengah, mereka cenderung menyekolahkan anaknya ke PAUD-PAUD nonformal yang berada di lingkup RW yang diselenggarakan oleh ibu-ibu PKK RW. Sedangkan sebagian golongan ekonomi menengah dan atas cenderung menyekolahkan anak-anak mereka ke lembaga PAUD formal atau eksklusif. Untuk PAUD yang diselenggarakan oleh ibu-ibu PKK RW lebih banyak mengandalkan swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan operasional PAUD seperti gedung, sarana belajar (papan tulis, lemari, kursi, meja, karpet, tikar), alat-alat tulis, permainan edukatif, dan lain-lain. Orang tua murid hanya dibebankan biaya untuk pengajar, membeli majalah, buku, dan seragam yang tentunya terjangkau dan tidak memberatkan orang tua. Contohnya pada PAUD Mutiara Bunda di Kecamatan Jatinegara yang hanya menarik iuran seribu rupiah setiap anak datang ke sekolah. Itupun berupa iuran sukarela, sehingga jika ada orang tua murid yang tidak memiliki uang tetap dapat menyekolahkan anaknya. Banyaknya lembaga pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat membuat hampir seluruh anak di lingkungan RW yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dapat mengkutinya. Berbeda dengan lembaga pendidikan anak usia dini yang diikuti sebagian golongan ekonomi menengah dan atas yang cenderung bersifat formal yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap. Dari segi pembiayaan juga berbeda dengan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh ibu-ibu PKK RW. Pada lembaga pendidikan ini terkelola secara profesional dan masuk ke dalam lembaga profit.

34

Hal ini dapat dilihat pada iuran yang dikenakan pada orang tua murid bisa mencapai angka di atas 1 juta rupiah. Bagi responden yang berekonomi menengah dan atas, hal ini tidak menjadi masalah karena mereka dapat memenuhi biaya tersebut. Untuk dapat mengetahui penghasilan responden lebih lengkap, dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4 Penghasilan Penghasilan

Jumlah

Rp. 11.000.000,- ke atas Rp. 5.000.000,- - Rp. 10.000.000,kurang dari Rp. 5.000.000,Total

%

16 31 53 100

16 31 53 100

Sumber: analisis data primer, 2010. e.

Pendidikan Pendidikan responden tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk

mengikutsertakan anak mereka ke dalam pendidikan anak usia dini. Dibuktikan dengan meskipun mereka bukan sarjana, mereka tetap menyekolahkan anaknya ke pendidikan anak usia dini. Untuk golongan ekonomi menengah dan bawah biasanya diajak oleh ibu-ibu PKK RW yang mengunjungi rumah-rumah warga yang memiliki balita yang belum mendapatkan pendidikan anak usia dini, sehingga warga yang berpendidikan SD pun (bukan sarjana) dapat menyekolahkan anaknya. Untuk lebih mengetahui tentang pendidikan responden, dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini. Tabel 5 Pendidikan Pendidikan Sarjana Bukan sarjana Total

Jumlah 54 46 100

Sumber: analisis data primer, 2010.

% 54 46 100

35

3. Hak Pelayanan Pendidikan a. Pemahaman responden tentang PAUD Pendidikan anak usia dini telah dipahami oleh hampir seluruh responden, yaitu sebanyak 93 orang. Responden menganggap bahwa pendidikan untuk anak dapat dimulai sejak usia 2 tahun, karena masa emas pertumbuhan otak anak dapat dimaksimalkan sejak dini. Hal ini mereka ketahui melalui ibu-ibu PKK RW yang datang ke rumah (bagi golongan menengah ke bawah) dan dari berbagai sumber informasi bagi golongan menengah ke atas. Sebanyak 7 orang responden tidak mengerti tentang pendidikan anak usia dini bagi anak mereka namun tetap menyekolahkan mereka ke lembaga pendidikan anak usia dini karena ikutikutan tetangga mereka yang menyekolahkan anaknya. Selain itu mereka menganggap dengan mengkikuti PAUD anak menjadi lebih pintar dan memiliki rutinitas. Untuk lebih mengetahui tentang pemahamanan rensponden mengenai pendidikan anak usia dini dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut. Tabel 6 Pemahaman tentang PAUD Paham Ya Tidak Total

Jumlah 93 7 100

% 93 7 100

Sumber: analisis data primer, 2010.

Alasan mengikutsertakan anak dalam pendidikan anak usia dini terbagi menjadi beberapa jawaban. Sebanyak 72 orang responden menjawab mengerti tujuan pendidikan anak usia dini, sehingga mengikutsertakan anak mereka ke dalam pendidikan anak usia dini. Tujuan PAUD yang mereka ketahui antara lain ialah anak berhak mendapatkan pendidikan sedini mungkin, melatih tumbuh kembang anak, dan agar anak menjadi pintar. Sebanyak 26 orang responden menyatakan bahwa mereka diajak tetangga maupun ibu-ibu pengurus PKK RW agar mengikutsertakan anaknya ke dalam pendidikan anak usia dini. Sedangkan 2 orang responden menyatakan tidak mengetahui mengapa mereka mengikutsertakan anaknya ke dalam PAUD. Dari hasil wawancara, responden yang tidak memiliki alasan mengemukakan bahwa mereka hanya ikut-ikutan “trend” di lingkungan RW yaitu

36

mengikutsertakan anak ke dalam PAUD karena merupakan program dari PKK RW. Jika tidak ikut PAUD mereka merasa “tertinggal”. Untuk mengetahui lebih jelas tentang alasan orang tua mengikuti PAUD dapat dilihat dalam Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7 Alasan mengikuti PAUD Paham

Jumlah

Mengerti tujuan PAUD Diajak orang lain Tidak tahu Total

72 26 2 100

% 72 26 2 100

Sumber: analisis data primer, 2010.

`

Pemberitahuan tentang pendidikan anak usia dini didapatkan orang tua atau responden

melalui beberapa sumber, yaitu keluarga (41 orang), guru (23 orang), dan tetangga (36). Pemberitahuan melalui keluarga dan tetangga lebih efektif dibandingkan dengan guru. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan lingkup terdekat dari orang tua (responden). Selain itu tetangga juga efektif karena mereka dapat bertemu setiap hari dan saling bertukar informasi. Seperti diketahui bahwa di lingkungan yang padat penduduknya, rumahrumah berdekatan, dan ibu-ibu sering duduk-duduk di luar rumah untuk mengawasi anaknya bermain maupun menyuapi makan anaknya, sehingga hubungan yang terjalin cukup erat. Berbeda dengan rumah-rumah yang kepadatan penduduknya rendah (biasanya perumahan atau daerah elit) yang jarang atau bahkan tidak pernah kenal tetangga, pemberitahuan tentang pendidikan anak usia dini ataupun lembaganya mereka dapatkan dari guru di lembaga PAUD langsung dengan cara mendatangi PAUD tersebut pada saat ingin mendaftarkan anaknya. Pemberitahuan tentang pendidikan anak usia dini dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8

37

Pemberitahuan tentang PAUD Melalui

Jumlah

Keluarga Guru Tetangga Total

% 41 23 36 100

41 23 36 100

Sumber: analisis data primer, 2010.

Responden mendapatkan informasi tentang pendidikan anak usia dini melalui berbagai sumber, yaitu brosur, buku, koran/ majalah, internet, ketika posyandu, guru PAUD, maupun ketika pengajian di masjid. Mayoritas responden mendapatkan informasi tentang pendidikan anak usia dini melalui brosur yang dibagikan oleh lembaga PAUD baik formal maupun nonformal. Brosur dianggap dapat membuat responden memahami tentang pendidikan anak usia dini karena pada brosur terdapat penjelasan singkat yang dapat dipahami oleh semua lapisan golongan masyarakat. Dalam kegiatan Posyandu biasanya juga diselingi dengan pemberian informasi tentang pendidikan anak usia dini di sela-sela mengantri untuk diperiksa atau diberi imunisasi. Terkadang guru dari PAUD itu sendiri mengikuti Posyandu atau majelis taklim di masjid untuk berbagi informasi tentang pendidikan anak usia dini kepada ibu-ibu. Meskipun dalam majelis taklim jarang terdapat ibu-ibu yang memiliki anak balita, tetapi diharapkan informasi tersebut dapat disampaikan oleh ibu-ibu majelis taklim kepada tetangganya yang memiliki balita yang belum mengikuti pendidikan anak usia dini. Memperoleh sumber informasi melalui internet dilakukan oleh 11 orang responden yang merupakan golongan ekonomi menengah ke atas dan berpendidikan sarjana. Internet pada saat ini merupakan kebutuhan dan responden memiliki kemampuan untuk mengakses internet. Koran atau majalah juga beberapa kali memuat tentang artikel pendidikan anak usia dini. Memang tidak banyak responden yang mendapatkan informasi melalui koran atau majalah, yaitu sebanyak 5 orang. Responden yang mendapatkan informasi pendidikan anak usia dini melalui buku sebanyak 6 orang, yang berasal dari golongan menengah, hal ini disebabkan oleh tingkat membaca pada golongan bawah cenderung rendah. Masyarakat golongan bawah lebih memilih

38

untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, misalnya untuk makan daripada membeli buku. Sumber informasi tentang PAUD dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9 Sumber informasi tentang PAUD Sumber Brosur Buku Koran atau majalah Internet Lainnya (posyandu, guru, masjid) Total

Jumlah

% 64 6 5 11

64 6 5 11

14

14

100

100

Sumber: analisis data primer, 2010.

Selain sumber informasi di atas, responden mendapatkan informasi tentang pendidikan anak usia dini melalui penyuluhan yang dilakukan di sekolah (lembaga PAUD), kelurahan, dan pos RW. Responden yang telah mengikutsertakan anaknya ke dalam PAUD perlu diberi penyuluhan tambahan yang dilakukan oleh sekolah (lembaga PAUD) agar dapat lebih memahami kegunaan PAUD, sehingga mereka dapat mengerti dan tidak hanya mengikutsertakan anaknya karena “trend” ikut-ikutan tentangga maupun prestise jika mengikuti PAUD. Penyuluhan pada tingkat kelurahan diikuti oleh perwakilan ibu-ibu PKK dari setiap RW di suatu kelurahan. Diharapkan perwakilan ini akan meneruskan pesan penyuluhan yang dilakukan di kelurahan kepada masyarakat di RW-nya. Begitu juga dengan penyuluhan yang dilakukan di RW merupakan perwakilan ibu-ibu dari tiap RT yang juga mengharapkan agar informasi tentang pendidikan anak usia dini dapat menyebar secara merata. Tempat penyuluhan tentang PAUD dapat dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut.

39

Tabel 10 Penyuluhan tentang PAUD Tempat Sekolah Kelurahan Lainnya (pos RW) Total

Jumlah

%

81 15 4 100

81 15 4 100

Sumber: analisis data primer, 2010.

Seluruh responden menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini bermanfaat bagi anak mereka. Anak bisa menjadi lebih pintar karena mendapat banyak pelajaran seperti dapat membaca, menulis, berhitung, keterampilan, dan lain-lain. Manfaat PAUD menurut orang tua dapat dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut.

Tabel 11 Manfaat PAUD menurut orang tua Manfaat Bermanfaat Tidak bermanfaat Total

Jumlah 100 0 100

% 100,0 0 100

Sumber: analisis data primer, 2010. Manfaat pendidikan anak usia dini terhadap anak menurut responden (orang tua terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai persiapan masuk taman kanak-kanak, mengisi waktu daripada anak bermain-main, dan mengajarkan anak berani bersosialisasi. Seperti yang telah diketahui bahwa lulusan dari PAUD kelas B atau kelas besar dapat langsung melanjutkan ke sekolah dasar, karena kelas B atau kelas besar setara dengan taman kanak-kanak. Anak sudah dapat membaca, menulis, dan berhitung yang merupakan syarat masuk sekolah dasar selain umur lebih dari sama dengan 7 tahun. Jika belum cukup 7 tahun, anak dapat tetap melanjutkan PAUD-nya atau masuk ke taman kanak-kanak. Tetapi responden cenderung memilih untuk mengikutsertakan anaknya ke dalam PAUD kemudian setelah selesai dan cukup umur langsung mendaftar ke sekolah dasar.

40

Mereka beranggapan bahwa biaya yang dikeluarkan ketika anak berada di PAUD jauh lebih murah daripada berada di taman kanak-kanak. Perbedaannya terletak pada PAUD (non formal) tidak memiliki mainan (ayunan, perosotan, jungkat-jungkit) seperti di taman kanak-kanak. PAUD non formal hanya memiliki ruang belajar. Namun kualitas dan kurikulum pelajaran sama, yaitu mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi bagi golongan menengah ke atas tidak menjadi masalah ketika harus mengikutsertakan anaknya ke PAUD lalu ke taman kanak-kanak, kemudian ke sekolah dasar. Responden juga menganggap dengan mengikutsertakan anaknya ke dalam PAUD, anak menjadi memiliki kegiatan rutin yang mendidik dan bermanfaat daripada hanya sekedar bermain-main di rumah maupun di luar rumah. Selain itu dengan mengikuti PAUD, anak menjadi belajar untuk bersosialisasi karena di dalam PAUD terdapat sejumlah anak yang ditempatkan di dalam satu kelas. Dalam suatu kegiatan di PAUD anak-anak diharuskan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Manfaat PAUD secara rinci terhadap anak dapat dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 12 Manfaat PAUD terhadap anak Manfaat Persiapan masuk TK Mengisi waktu daripada main-main Mengajarkan anak berani bersosialisasi Total

Jumlah 10 25 65 100

% 10 25 65 100

Sumber: analisis data primer, 2010. Menurut para responden (orang tua) pendidik di lembaga pendidikan anak usia dini memadai baik jumlahnya (per kelas) maupun kualitasnya. Seorang pendidik PAUD dituntut untuk memahami setiap anak muridnya karena anak murid kebanyakan berusia di bawah lima tahun, sehingga membutuhkan perhatian ekstra. Anak-anak tidak dapat diperintah atau diajarkan lebih dari 2 perintah atau ajaran. Misalnya untuk mengenal warna, dikenalkan 2 warna per harinya, untuk mengenal huruf 1 huruf per hari, dan sebagainya. Tetapi ada juga responden (orang tua) yang menganggap pendidik

41

PAUD tidak memadai. Untuk lebih rinci mengetahui tentang pendidik PAUD dapat melihat Tabel 13 sebagai berikut. Tabel 13 Pendidik PAUD Memadai Ya Tidak Total

Jumlah

%

96 4 100

96 4 100

Sumber: analisis data primer, 2010. Berkesinambungan dengan Tabel 13 di atas, kelebihan pendidik PAUD menurut responden terdapat pada kemampuan mengajar pada anak-anak. Pendidik dianggap mampu mencerdaskan anak-anak dengan bahan ajar yang ada. Selain itu pendidik dianggap mampu menguasai teknik dalam mengajar anak-anak dibawah lima tahun, yaitu dengan cara bermain sambil belajar. Sedangkan 4 orang responden menganggap pendidik PAUD tidak memiliki kemampuan dalam mengajar maupun penguasaan teknik. Pada Tabel 14 sebagai berikut dapat dilihat mengenai kelebihan pendidik PAUD. Tabel 14 Kelebihan pendidik PAUD Kelebihan Kemampuan mengajar Penguasaan teknik Tidak mampu Total

Jumlah 69 27 4 100

% 69 27 4 100

Sumber: analisis data primer, 2010.

4.

Harapan Responden (orang tua) berharap anak-anak mereka memiliki masa depan yang lebih baik

dari pada orang tuanya sekarang, sehingga mereka termotivasi untuk mendidik anaknya sejak usia dini. Sebanyak 25 orang responden berharapan dengan mengikuti PAUD anak menjadi cepat pandai, selain itu sebanyak 22 orang responden berharap anak dapat memahami lingkungan, dan sebanyak 38 orang responden berharap anak dapat berkembang sesuai

42

kebutuhan. Harapan orang tua terhadap program PAUD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 15 sebagai berikut. Tabel 15 Harapan orang tua terhadap program PAUD Harapan

Jumlah

Anak cepat pandai Anak dapat memahami lingkungan Anak berkembang sesuai kebutuhan Total

28 26 46 100

% 28 26 46 100

Sumber: analisis data primer, 2010. Harapan orang tua tidak hanya seputar perkembangan anaknya, tetapi juga dengan pengurus PAUD karena jika pengurus PAUD mengelola dengan baik, maka anak mereka pun akan mendapatkan pendidikan yang baik juga. Sebanyak 46 orang responden berharap pengurus PAUD terdiri dari orang-orang yang berpengalaman tentang pendidikan anak usia dini, sehingga pendidikan anak mereka dapat terjamin. Pengurus PAUD diharapkan mudah berdiskusi seperti yang diharapkan oleh 14 orang responden. Selain itu diharapkan pengurus PAUD dan orang tua dapat saling mendukung sehingga pendidikan dapat berjalan dengan lancar seperti harapan 25 orang responden. Harapan orang tua terhadap pengurus PAUD dapat dilihat pada Tabel 16 sebagai berikut.

Tabel 16 Harapan orang tua terhadap pengurus PAUD Harapan Berpengalaman Mudah berdiskusi Saling mendukung Total

Jumlah 46 14 40 400

% 46 14 40 100

Sumber: analisis data primer, 2010. Responden juga memiliki harapan terhadap pendidik PAUD seperti pendidik PAUD diharapkan memiliki latar belakang pendidikan anak usia dini atau pun diploma 3 atau sarjana.

43

Mereka beranggapan orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi tentunya memiliki kualitas yang baik, sehingga dapat menjadikan anak-anak mereka lebih cerdas. Sebanyak 81 orang responden menyatakan pendidik PAUD tempat anak mereka belajar memiliki latar belakang pendidikan, sedangkan 4 orang responden menyatakan pendidik PAUD tempat anak mereka belajar belum berpengalaman dalam mendidik anak pada usia dini. Harapan orang tua terhadap pendidik PAUD dapat dilihat pada Tabel 17 sebagai berikut.

Tabel 17 Harapan orang tua terhadap pendidik PAUD Harapan Sesuai latar belakang pendidikan Belum pengalaman Total

Jumlah 96 4 100

% 96 4 100

Sumber: analisis data primer, 2010. B. Analisis dan Interpretasi Data 1. Prevalensi orang tua dengan layanan hak pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan hasil penelitian, diketahui banyak orang tua yang berpenghasilan tinggi memiliki kecenderungan untuk memasukkan anak pada lembaga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini formal. Namun, dalam hal tertentu ada orang tua yang berpenghasilan tinggi cenderung memilih Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini informal dengan kondisi lembaga yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, seperti Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Holistik. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. Sedangkan orang tua yang memiliki penghasilan rendah, memiliki kecenderungan memasukkan anak pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini non formal. Dimaklumi bahwa penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini pada awalnya diadakan untuk melayani anak-anak dari keluarga secara ekonomi tergolong tidak mampu, yang tidak dapat masuk ke Taman KanakKanak karena keterbatasan biaya. Oleh karena itu, pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di DKI Jakarta banyak dilakukan oleh pengurus PKK pada tingkat RW. Hal tersebut mereka lakukan antara lain; prihatin melihat keluarga yang kurang mampu belum terpikir memperhatikan anaknya untuk mengikuti pendidikan bagi anak-anak di bawah lima tahun mengingat pentingnya pendidikan bagi Anak Usia Dini dan semangat untuk menyelenggarakan

44

pendidikan di lingkungannya dan dapat membantu keluarga dari golongan ekonomi rendah. Selain itu mencegah anak dari pengaruh pertemanan yang kurang baik. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap pemilihan pendidikan bagi Anak Usia Dini, sehingga ada kecenderungan orang tua yang berpendidikan tinggi atau setingkat sarjana lebih banyak memilih lembaga pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini formal sebagai tempat pendidikan anaknya. Kecenderungan tersebut bisa dipahami karena tingakat pemahaman orang tua terhadap pendidikan Anak Usia Dini memiliki pengaruh besar terhadap pendidikan anak (lihat Tabel 5). Pemikiran lain, pendidikan Anak Usia Dini tidak dituntut terlalu tinggi seperti di Taman Kanak-Kanak yang sudah mulai dewasa dan dipersiapkan untuk masuk ke SD. Sedangkan mengikuti pendidikan Anak Usia Dini sekaligus melatih kecerdasan anak. Jika diketahui lincah dan menunjukkan pengaruh terhadap kecerdasan anak, maka anaknya dianggap cepat memahami pelajaran yang diberikan guru. Sebaliknya, jika anaknya belum ada pengaruhnya, maka untuk dua tahun di pendidikan usia dini dianggap lebih baik. Dengan demikian ketika masuk SD orang tua tidak perlu khawatir berkaitan dengan kepandaian anaknya. Sebenarnya hal ini perlu disadari pendidikan Anak Usia Dini tergantung dari keinginan anak dan orang tua. Misalnya seorang anak yang berumur empat tahun mempunyai kesempatan satu atau dua tahun untuk menyiapkan diri masuk ke SD. Akan tetapi jika anak usia tiga tahun, maka akan menimbulkan masalah nantinya karena anak terlalu lama berada di pendidikan Anak Usia Dini tersebut. Namun, dalam hal tertentu ada kecenderungan masyarakat yang memilih lembaga pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan terdekat. (di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Green Cempaka). Hanya melihat fungsi pendidikan yang sifatnya sederhana, anak mengikuti pendidikan usia dini akan mendapat pendidikan lebih awal. Oleh karena itu, pendidikan anakanak tersebut menjadi pilihan terbaik sehari-hari bagi anak.Apalagi bagi kedua orang tuanya bekerja. Selain itu, jika bermain di rumah mungkin meraasa bosan karena bermain dengan pembantu atau pengasuh yang hanya bersifat melayani kemauan si anak atau ,mengikuti jadwal mandi, istirahat, makan dan minum. 2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hak layanan pendidikan Anak Usia Dini. Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini dapat dilakukan apabila ada kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah terutama orang tua. Masyarakat dengan kemampuan yang dimiliki secara sederhana dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia, dana sarana dan prasarana. Apemerintah mengawasi pelaksanaanya dan memberi perhatian dengan membantu memenuhi sarana dan prasarana yang dianggap perlu. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 28 menyatakan bahwa pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (Taman Kanak-Kanak, R. Anak Usia Ditinjau Athfal, atau bentuk lain yang sederajat), jalur pendidikan nonformal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang sederajat), dan/atau jalur pendidikan informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

45

Khususnya orang tua memiliki peran penting dalam memberikan dorongan penuh terhadap anak dalam memperoleh pendidikan. Hal itu harus disesuaikan juga dengan perkembangan anak karena anak-anak harus diberi kesempatan bermain dalam usia dini, sehingga tidak menimbulkan rasa bosan pada dirinya. Pendidikan mempunyai tuntutan yang harus dipenuthi seperti permainan atau prakarya yang harus diselesaikan, kebersamaan dengan teman yang belum tentu sebaya. Pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi Anak Usia Dini merupakan pendorong utama hak layanan bagi Anak Usia Dini baik di lembaga formal maupun non formal (lihat Tabel 6). Berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa masa usia dini merupakan periode emas bagi perkembangan anak dimana 50% perkembangan kecerdasan terjadi pada usia 0 – 4 tahun, 30% berikutnya hingga usia delapan tahun. Periode emas ini sekaligus merupakan periode kritis bagi anak dimana perkembanganyang didapatkan pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan pada periode berikutnya hingga masa dewasanya.Periode ini hanya datang sekali dan tidak dapat ditunda kehadirannya, sehingga apabila terlewat berarti habislah peluangnya.Hal inilah nampanya yang masih banyak disia-siakan oleh sebagian besar masyarakat.Akibatnya, berdampak terhadap kesiapan anak memasuki jenjang persekolahan (www.infodokterku.com, diakses 27 November 2010). Pada periode kritis ini anak memerlukan berbagai asupan terutama yang mencangkup aspek gizi, kesehatan dan pendidikan yang merupakan pilar utama pengembangan Anak Usia Dini, mengingat ketiga aspek ini sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas aank di kemudian hari, terutama dalam menunjang Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Nonformal. 3. Peran pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki pengaruh besar bagi penyelenggaraan Anak Usia Dini. Terutama mencangkup kebijakan dan regulasi pendidikan Anak Usia Dini yang memerlukan dasar hokum dalam penyelenggaraanya. Selain itu harus dipikirkan dan dilaksanakan bantuan rintisan penyelanggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidik Anak Usia Dini. 4. Peran pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini non formal. Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di DKI Jakarta telah memberikan peran yang baik bagi terselenggaranya pendidikan Anak Usia Dini. Berdasarkan data yang diperoleh, para penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kompetensi yang cukup. Walaupun ada beberapa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pendidikannya tidak memiliki kualifikasi pendidikan di bidangnya atau sarjana. Pada umumnya mereka telah mengikuti pelatihan-pelatihan bagi pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Kurangnya pendidik yang tidak memiliki kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, yaitu berpendidikan S1 atau D4 jurusan Pendidikan/Psikologi Anak. Hal ini dapat berpengaruh terhadap

46

penyelenggaraan Anak Usia Dini. Oleh karena itu perlu peningkatan kualifikasi dari para pendidik. (lihat deskripsi pendidik). 5. Koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan Anak Usia Dini dapat terselenggara apabila adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Diantara peran pemerintah DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini antara lain mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan Anak Usia Dini tercantum dalam: a. Pasal 28, Bagian Ketujuh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Koordinasi pemerintah, masyarakat dalam hal tanggung jawab pendanaan penyelenggaraan pendidikan tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Adanya dana bantuan rintisan pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini non formal sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap program Pendidikan Anak Usia Dini. c. Adanya aturan legal formal dengan pemberian izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini non formal. d. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Akreditasi Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Luar Biasa di Provinsi DKI Jakarta. e. Adanya ketentuan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1499/1.852.31 tanggal 30 Maret 2009 tentang Ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pos Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PNFI. f. Adanya kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di tingkat kelurahan yang diselenggarakan oleh BKKBN dan Posyandu. Peran serta masyarakat dalam pendidikan Anak Usia Dini yaitu adanya kesadaran yang tinggi untuk mendukung program pendidikan Anak Usia Dini dengan menyekolahkan anaknya. Pada lingkup Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan meningkatkan layanan pendidikan Anak Usia Dini dengan kualifikasi pendidik, guru pendamping, pengasuh dan pengelola.

47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Orang tua yang berpenghasilan tinggi memiliki kecenderungan untuk memasukkan anak pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Formal. Namun, dalam hal tertentu ada orang tua yang berpenghasilan tinggi cenderung memilih Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini informal dengan kondisi lembaga yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, seperti pendidikan Anak Usia Dini Holistik. (lihat Tabel 4). Sedangkan orang tua yang memiliki penghasilan rendah, memiliki kecenderungan memasukkan anak pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal. Di DKI Jakarta Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini banyak dikelola oleh pengurus PKK pada tingkat RW. Hal tersebut mereka lakukan atas keprihatinannya terhadap anak-anak usia dini dari keluarga yang kurang mampu serta mengingat pentingnya pendidikan bagi Anak Usia Dini. Namun, dalam hal tertentu ada kecenderungan masyarakat yang memilih Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan terdekat seperti Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Green Cempaka. Penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini dapat dilakukan apabila ada kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah terutama orang tua. Masyarakat dengan kemampuan sederhana dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana. Pemerintah mengawasi pelaksanaannya dan memberi perhatian dengan membantu memenuhi sarana dan prasarana yang dianggap perlu. Pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi Anak Usia Dini merupakan pendorong utama hak layanan bagi Anak Usia Dini baik di lembaga formal maupun nonformal (lihat Tabel 6). Peran pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki pengaruh besar bagi penyelenggaraan Anak Usia Dini. Terutama mencangkup kebijakan dan regulasi pendidikan Anak Usia Dini yang memerlukan dasar hokum dalam penyelenggaraanya. Peran pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal. Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini DKI Jakarta telah memberikan peran yang baik bagi terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini. Berdasarkan data yang diperoleh, para penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kompetensi yang cukup. Walaupun ada beberapa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pendidikannya tidak memiliki

48

kualifikasi pendidikan di bidangnya atau sarjana. Pada umumnya mereka telah mengikuti pelatihan-pelatihan bagi pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dapat terselenggara apabila adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan pengelola. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal. Peran serta masyarakat dalam pendidikan Anak Usia Dini yaitu adanya kesadaran yang tinggi untuk mendukung program pendidikan Anak Usia Dini dengan menyekolahkan anaknya. Pada lingkup Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan meningkatkan layanan pendidikan Anak Usia Dini dengan kualfikasi pendidik, guru pendamping, pengasuh, dan pengelola.

B. Saran 1. Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Pemda DKI Jakarta agar melakukan pendataan ke lapangan di wilayah yang menjadi kewenangannya, untuk melihat apakah pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini di Tingkat Kecamatan sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang sudah digariskan. 2. Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini agar konsisten dalam melaksanakan program pendidikan Anak Usia Dini dengan tetap memperhatikan anak-anak Usia Dini terutama dari kalangan keluarga yang tidak mampu dan tidak menjadikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagai sarana komersial. 3. Untuk menghilangkan kesan diskriminatif bagi anak usia dini dari keluarga yang kurang mampu, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini perlu mengadakan subsidi silang dalam pendanaan operasional pendidikan. 4. Untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Lembaga pendidikan Anak Usia Dini perlu dilakukan pendataan yang lengkap dan valid baik ditingkat kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, propinsi dan nasional. 5. Pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini perlu menyediakan sarana, prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang tumbuh kembang anak didiknya.

49

DAFTAR PUSAKA Bungin Burhan, 2003. Analisis Data Penelitian Kwalitatif. Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. CHA, Wahyudi dan Damayanti, Dwi Retna. 2005. Program Pendidikan Untuk Anak Usia Dini di Prasekolah Islam. Jakarta: Grasindo. Faisal Sanapiah, 2003. Format-format Penelitian Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hurlock. Elizabeth B Perkembangan Anak. Jilid I. Jakarta. Erlangga. 1998 Sangarimbun, Masri dan Sopian, 1985, Metode Penelitian Survey, LP31S, Jakarta. Santrock, John W. Life-Span Developmen : Perkembangan Masa Hidup. Edisi 5. Jilid I Jakarta: Erlangga. 1999 Tedjasaputra, Mayke S. Bermain, Mainan, dan Permainan. Jakarta: Gramedia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional. Pedoman Teknis Penyelenggaraan PAUD, 2010, Pedoman Teknis Penyelenggaraan PAUD, Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Kementrian Pendidikan Nasional. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, 2010, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal Kementrian Pendidikan Nasional. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal Kementrian Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. 2010, Pustaka Timur, Jogjakarta. Ketahanan Sosial Pada Komunitas Lokal Tinjauan Beberapa Demensi, 2010, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia.

50

Masyarakat Berketahuan Wujud Berfungsinya Pranata Sosial, 2008, Pusat Pengambangan ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pendidikan Dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI. Masalah Sosial di Indonesia Kondisi Dan Solusi, 2006, Badan pendidikan Dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jakarta. Model pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Mewujudkan Desa Berketahanan Sosial, 2010, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pendidikan Dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI. Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Implementasi Pemberdayaan Pranata Sosial, 2005, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Penelitian Dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI, Jakarta.

Web Site: http://sadidadadila.Wordpress.com/2010/01/03/pentingnya-pendidikdini-di-indonesia/

an anak-usia-

http://www.diknas.go.id http://www.tempointeraktf.com http://sadidadalia.Wordpress.com/2010/01/03/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini-diindonesia/ http://www.diknas.go.id http://www.tepointeraktif.com http://www.infodokterku.com