LANGKAH MENUJU ISO 9001 SERI 9001:2015 Selasa, 01 Desember :30 - Terakhir Diupdate Selasa, 01 Desember :30

LANGKAH MENUJU ISO 9001 SERI 9001:2015

Selasa, 01 Desember 2015 14:30 - Terakhir Diupdate Selasa, 01 Desember 2015 16:30

Langkah Menuju ISO 9001 seri 9001:2015

Oleh: Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

(Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat)

A. PENDAHULUAN

International Standardization Organization 9001 (ISO 9001) merupakan model sistem jaminan kualitas dalam desain/pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan atau sering disebut dengan istilah Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001. (M.N. Nasuton, 2001). Atau dengan kata lain ISO 9001 adalah merupakan standar internasional yang mengatur tentang Sistem Manajemn Mutu (Quality Management System). (Sugeng Listyo Prabowo, 2009).

Dengan pengertian di atas dapat dipahami bahwa Sistem Manajemen Mutu adalah kemampuan suatu perusahaan atau penyedia jasa/produk dalam menjaga kualitas mutu dari produk maupun jasa yang dijualnya. Jika suatu perusahaan sudah memiliki sertifikasi ISO 9001, maka dapat dikatakan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan tersebut sudah tentu memiliki mutu yang terjamin. Dengan demikian manfaat dari ISO 9001 sangat banyak, antara lain: 1. Menjamin kepuasan pelanggan terhadap produk/jasa yang dijual, 2. Meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, 3. Menanamkan rasa bangga bagi karyawan sehingga memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik lagi, 4. Mempermudah perusahaan untuk memperoleh bisnis dan mitra yang lebih baik dan lebih banyak, 5. Sebagai materi untuk menganalisa kemampuan suatu perusahaan, 6. Meningkatkan manajemen pengendalian resiko sehingga perusahaan lebih stabil, dan 7. Sistem perusahaan jadi semakin rapi dan terarah

Walaupun ISO 9001 2008 telah lama dimunculkan sebagai suatu system yang dapat menjamin mutu suatu perusahaan atau lembaga, akan tetapi penerapannya bagi warga peradilan di Indonesia masih merupakan hal yang baru. Sebab selama ini ada sebagian orang beranggapan bahwa Sistem Manajemen Mutu tersebut hanya relevan bagi sebuah perusahaan dan bukan bagi lembaga peradilan.

1 / 11



Anggapan tersebut pada tahun 2014 dapat ditepis oleh Pengadilan Agama Stabat Kls I B, dengan diterapkannya ISO 9001: 2008 di pengadilan tersebut, yang pada saat itu Pengadilan Agama Stabat dipimpin oleh seorang tokoh visioner YM. Drs. H. Saifuddin, S.H., M. Hum. Dan dibantu seorang Wakil Ketua sebagai seorang Ahli SIADPA, YM. Drs. H. Tarsi, S.H., M.HI. Sebab bagi beliau berdua tidak ada yang mustahil dapat dilakukan sepanjang pekerjaan itu menjadi kewenangan manusia untuk melakukannya.

Tulisan singkat ini akan mencoba menelusuri langkah menuju ISO seri 9001: 2015, yang sudah barang tentu akan ditopang dengan uraian sejarah singkat ISO 9001 sejak tahun 1987, sampai dengan ISO 9001 tahun 2008, sekaligus melihat perbedaan yang signifikan antara ISO 9001 seri 2008 dengan seri 2015.

B. SEJARAH ISO 9001: 2008

ISO 9001 lahir pertama kali pada tahun 1987 yang dikenal dengan nama Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO:1987. Ada tiga seri pilihan implementasi pada seri 1987 ini, yaitu yang menekankan pada aspek Quality Assurance, aspek QA and Production dan Quality Assurance for Testing. Konsentrasi utamanya adalah inspection product di akhir sebuah proses, atau yang dikenal dengan final inspection. (Sugeng Listyo Prabowo, 2009)

Berdasarkan uraian Sugeng Listyo Prabowo di atas, dapat dipahami bahwa ISO:1987, ada tiga hal yang menjadi aspek penekanan, yakni Quality Assurance yakni suatu sistem pengendalian yang harus dipenuhi di dalam pembuatan produk dari mulai proses awal hingga proses akhir. Kedua adalah QA and Production, yakni pengendalian kualitas dan bersifat produksi. Sedang yang ketiga adalah QA for testing, artinya pengendalian kualitas yang disertai dengan pengujian.

Setelah ISO:1987 berlangsung 7 tahun, maka muncul pengembangan berikutnya dengan diterbitkannya seri 9001:1994. Hal ini lahir karena adanya kebutuhan penjaminan suatu kualitas (guaranty quality), sehingga bukan hanya pada aspek final inspection sebagai konsentrasi utama seri 1987, akan tetapi lebih jauh ditekankan perlunya suatu proses kegiatan atau aksi pencegahan (preventive action) untuk menghindari kesalahan pada proses yang menyebabkan ketidaksesuaian pada produk. Kalau diambil contoh sederhana pada lembaga peradilan agama, bahwa bukan hanya terfokus pada selesainya perkara ditangani dengan terbitnya sebuah

2 / 11



produk putusan atau penetapan, akan tetapi perlu juga ada upaya penekanan agar ada tindakan preventive untuk menjaga tidak ada kesalahan pada proses melahirkan putusan atau penetapan tersebut yakni dengan adanya hukum acara yang diatur secara rinci dalam SOP.

Akibat perkembangan dunia semakin melaju, maka ISO seri 9001:1994 hanya berusia 6 tahun dan pada lahir kembali seri 9001:2000. Kalau pada seri 9001:1994 lebih fokus pada proses manufacturing atau proses industri dengan suatu pabrik, sehingga sangat sulit diterapkan pada organisasi bisnis berskala kecil, maka pada seri 9001:2000 tidak lagi dikenal ada 20 klausul wajib, tetapi lebih pada proses bisnis yang terjadi dalam organisasi. Sehingga walaupun kecil suatu organisasi tetap dapat menginplementasikan ISO 9001:2000, dengan berbagai pengecualian pada proses bisnisnya. Oleh karena itu seri 9001:2000 ini mewajibkan 6 prosedur yang harus terdokumentasi, yakni: Control of Document, Control of Record, Control of Non conforming Product, Internal Audit, Corrective Action, dan Preventif Action.

Pada perkembangan berikutnya kemudian dimunculkan, seri ISO 9001:2008 lahir sebagai bentuk penyempurnaan atas revisi tahun 2000. Perbedaan secara signifikan antara seri 9001:2000 dengan seri 9001:2008 lebih menekankan pada efektivitas proses yang dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Jika pada seri ISO 9001:2000 harus dilakukan corrective dan preventif action, maka seri 9001:2008 menetapkan bahwa proses corrective dan preventif yang dilakukan harus secara efektif berdampak positif pada perubahan proses yang terjadi dalam organisasi. Selain itu, penekanan pada control proses outsourcing menjadi bagian yang disoroti dalam seri ISO 9001:2008.(Wawan Setyawan, 2009).

Pada seri ISO 9001:2008 ini dikenal dengan 8 Prinsip Manajemen, lalu dalam operasioanalnya diurai dalam 8 klausul yang diserta dengan bagian dan sub bagian dari 8 klausul tersebut. Maka pada reformasi birokrasi ada dikenal dengan 8 area perubahan, maka dalam ISO 9001:2008 ini dikenal dengan 8 prinsip manajemen. Adapun 8 prinsip manajemen yang dimaksud adalah: 1. Customer Focus, yakni semua aktifitas perencanaan dan implementasi system semata-mata untuk memuaskan customer. (memuaskan para pihak dalam dunia peradilan) 2. Leadership, yakni Top Manajemen berfungsi sebagai Leader dalam mengawal implementasi system bahwa semua gerak organisasi selalu terkontrol dalam satu komando dengan komitmen yang sama dan gerak yang sinergy pada setiap elemen organisasi. Bila dikaitkan dengan lembaga peradilan, maka Ketua Pengadilan menjadi pemimpin untuk mengawal pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan dan gerak para pejabat dan pegawai dalam setiap sub bagian, selalu terkontrol oleh Ketua dan tetap berada dalam satu komando. 3. Keterlibatan semua orang (Involvement of people), yakni semua elemen dalam organisasi terlibat dan concern dalam implementasi system manajemen mutu sesuai fungsi kerjanya

3 / 11



masing-masing, bahkan hingga office boy sekalipun hendaknya senantiasa melakukan yang terbaik dan membuktikan kinerjanya layak serta berkualitas pada fungsinya. Bila dikaitkan dengan lembaga peradilan, maka mulai dari pimpinan, hakim, pejabat kepaniteraan, pejabat kesekreteriatan, kejurusitaan, sampai pada honorer harus semuanya terlibat secara langsung ikut mengimplementasikan system manajemen mutu pada lembaga tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Contoh, seorang Ketua Majelis yang mempunyai TUPOKSI membuat PHS, maka Ketua Majelis hakim itu sendiri lah yang membuat PHS tersebut, bukan minta dibuatkan kepada pegawai atau staf, karena ketidakmampuan hakim tersebut menggunakan perangkat IT yang ada di pengadilan itu sendiri. 4. Pendekatan Proses (Process approach), yakni aktivitas implementasi system selalu mengikuti alur proses yang terjadi dalam organisasi. Pendekatan pengelolaan proses dipetakan melalui bisnis proses. Dengan demikian pemborosan karena proses yang tidak perlu bisa dihindari atau sebaliknya, ada proses yang tidak terlaksana karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan alur atau jalannya proses (flow proces) itu sendiri yang berdampak pada hilangnya kepercayaan pelanggan. Bila hal ini dikaitkan dengan lembaga peradilan khususnya peradilan agama tentu Pendekatan Proses ini dapat diselaraskan dengan prosedur penanganan perkara, mulai dari penerimaan perkara sampai pencari keadilan mendapatkan produk dari pengadilan. Prosedur penyelesaian perkara tersebut harus dibuat seefisien mungkin agar tidak ada pemborosan. 5. Pendekatan system ke Manajemen (system approach to management), yakni implementasi system mengedepankan pada cara pengelolaan (manajemen) proses bukan sekedar menghilangkan masalah yang terjadi. Karena itu usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan, ataupun proses. (kaizen continual improvement). Pola pengelolaannya bertujuan memperbaiki cara dalam menghilangkan akar penyebab masalah dan melakukan improvement (usaha memperbaiki) untuk menghilangkan potensi masalah. Contoh sederhana dalam lembaga peradilan, apabila proses minutasi berkas terjadi keterlambatan disebabkan banyaknya jumlah perkara yang diputus, pimpinan tidak hanya sekedar mengatasi masalah dengan memaksa si petugas untuk menyelesaikannya dengan lembur. Pimpinan harus berusaha memperbaikinya dengan menghilangkan akar penyebab masalah. Apakah dengan membuat suatu aplikasi yang dapat memudahkan petugas untuk menyelesaikan minutasinya, atau juga membuat regulasi yang dapat mengantisipasi potensi keterlambatan yang akan terjadi. 6. Perbaikan berkelanjutan (Continual improvement), dalam hal ini improvement, harus tetap berkelanjutan, karena improvement, adalah roh implementasi ISO 9001:2008. Oleh karena itu SOP yang telah disusun dengan bagus, jangan dianggap sebagai barang antik yang tidak dapat diperbaiki, akan tetapi tetap membuka peluang untuk direviw atau dikaji ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada. 7. Pendekatan Fakta sebagai Dasar Pengambilan Keputusan (Factual approach to decision making), yakni: setiap keputusan dalam implementasi system selalu didasarkan pada fakta dan data. Tidak ada data (bukti implementasi) sama dengan tidak dilaksanakan system ISO 9001:2008. Oleh karena itu setiap mengambil keputusan bukan didasarkan kepada asumsi-asumsi, tapi selalu melihat fakta realitas yang ada. Kemudian seluruh implementasi yang dilakukan selalu dibuktikan dengan dokumen atau data yang lengkap, atau dengan ungkapan kerjakanlah apa yang telah anda tulis, dan tulislah apa yang telah anda kerjakan. 8. Kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasok (Mutually beneficial supplier

4 / 11



relationships). Pemasok (suplier) bukanlah “pembantu”, tetapi mitra usaha (business fartner), karena itu harus terjadi pola hubungan saling menguntungkan. Sepertinya klausul yang ke delapan ini lebih mudah diterapkan dalam sebuah perusahaan industri, yakni dalam mengelola perusahaannya dia memerlukan pemasok sebagai bahan baku, dan mengahasilkan produk untuk customer.

C. MENGENAL ISO 9001 2015

Secara garis besar terdapat enam perubahan standard ISO 9001:2015, yakni: 1. Penggunaan istilah-istilah yang lebih umum Dibandingkan versi lama ISO 9001:2008, standar versi terbaru ISO 9001:2015 menggunakan istilah-istilah yang lebih umum. Seperti kata “produk” tidak ada lagi dalam versi terbaru, istilah ini diganti dengan “Barang dan Jasa”. 2. Konteks Organisasi. Standar ISO 9001:2015 memperkenalkan persyaratan yang berkaitan dengan konteks organisasi, yang ditempatkan pada klausul 4.1 dan 4.2., yakni: 4.1. Understanding the organization and its context (Memahami organisasi dan konteksnya) dan klausul 4.2. Understanding the needs and expectation of interested parties (Memahami kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan). 3. Process Approach ISO 9001:2015 mempertegas model Process Approach (pendekatan proses) sebagai model yang harus diterapkan perusahaan (baca lembaga peradilan). Hal ini sangat diperlukan dan sangat baik untuk diterapkan di perusahaan, agar perusahaan mampu mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi aktivitas di setiap proses, sehingga perusahaan dapat mencapai output yang diharapkan. Artinya bila hal ini diterapkan di lembaga peradilan, maka aktivitas setiap proses mulai dari pendaftaran perkara, register perkara, penetapan majelisnya, penetapan hari sidangnya, proses pemanggilannya, proses persidangannya, sampai keluar produk berupa putusan maupun penetapan, dan bahkan sampai kepada proses pemberian akta cerai (khusus perkara perceraian), pihak lembaga harus mampu mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasinya. Berarti kalau pada ISO 9001:2008, lebih menitik beratkan kepada kelengkapan documen, maka pada ISO 9001:2015 ini lebih menekankan kepada proses yang berjalan, kendatipun semua proses ini harus terdokumentasi. “Pada ISO 9001 :2015 klausul 4.4.2 Process Approach memuat ketentuan penerapan model process approach.” ( http:// zulkiflinasution.blogspot.co.id/2013/12/ini-dia-perubahan-iso-90012015.html , dilihat pada Tanggal 30 Nopember 2015) 4. Risk and Preventive Action (Resiko dan upaya pencegahannya) ISO 9001:2015 ini menjadikan Risk and Preventive Action, sebagai persyaratan standard.

5 / 11



Perusahaan diwajibkan mengidentifikasi resiko yang berkaitan dengan mutu. Hasil dari identifikasi ini nanti akan berujung kepada upaya preventif (Preventive Action) . 5. Documented Information (informasi yang terdokumentasi) ISO 9001:2015 ini tidak lagi menggunakan istilah “Document” dan “Record”, akan tetapi yang dipakai adalah istilah Document Information. Penggantian istilah ini guna menghindari kesalahpahaman pengertian dokumen dan rekaman dalam penerapan ISO 9000. 6. Control of external provision of goods and services. (Pengendalian penyediaan eksternal barang dan jasa . Pada ISO 9001:2008, masalah Pengendalian penyediaan barang dan jasa juga sudah ada, yakni ada pada klausul 7.5., namun pada ISO 9001:2015 ini lebih dipertegas lagi, dan ditempatkan pada klausul 8.4.

Selain perubahan prinsip yang ada pada ISO 9001:2015, terdapat juga beberapa perubahan yang antara lain: 1. Seperti diketahui ISO 9001-2008 mewajibkan bahwa management representative (MR) harus berasal dari manajemen perusahaan itu sendiri, sedangkan dalam standar terbaru ISO9001-2015 tidak lagi mensyaratkan management representative harus dari jajaran manajemen perusahaan. 2. ISO 9001 : 2015 tidak mewajibkan perusahaan memiliki quality manual (manual mutu)

Bagi perusahaan yang mengadopsi ISO 9001 versi baru (2015), quality manual tidak perlu dibuat. Standar versi terbaru tidak mewajibkan dokumen itu.

Oleh karena itu dokumen yang wajib dibuat guna penerapan ISO 9001 versi 2015:, antara lain ialah - Kebijakan Mutu Kebijakan mutu merupakan dokumen pertama yang harus dibuat: Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi kebijakan manajemen terhadap mutu. Kebijakan mutu suatu dokumen yang isinya hampir mirip dengan visi misi dengan sedikit perbedaan. - Sasaran Mutu

6 / 11



Sasaran mutu atau target tiap-tiap unit kerja merupakan dokumen yang harus dibuat setelah kebijakan mutu. Sasaran mutu harus terukur dan senantiasa dimonitor secara berkala. Orang sering menyebut sasaran mutu dengan istilah KPI (key performance index). - Ruang Lingkup sistem manajemen mutu (SMM) Harus ada dokumen yang menyatakan ruang lingkup penerapan sistem manajemen mutu. Ruang lingkup pada Pengadilan adalah meliputi seluruh kegiatan di Pengadilan, baik yang ada dikepaniteraan maupun yang ada di kesekretariatan. - Rekaman Kalibrasi (Calibration): Bukti kalibrasi atau verifikasi alat ukur harus tersedia (klausul 7.1.5.2). Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. - Rekaman Kompetensi: Dokumen yang menunjukkan bukti kompetensi personil (klausul 7.2). Harus ada dokumen yang menunjukkan bahwa personil memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya. Adanya sertifikat pendidikan Hakim, sertifikat Mediator, sertifikat pendidikan Panitera Pengganti, Juru Sita, sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa, sertifikat kebendaharaan, dan lain-lain adalah merupakan dokumen yang membuktikan personil yang memiliki kompetensi. - Review order dan Perubahan order: Bukti review order atau perubahan order harus ada. Ketika order diterima, order tersebut harus direview untuk menilai order dapat dipenuhi atau tidak. Dokumen ini biasanya terdapat di bagian sales atau marketing. Bukti review order bisa dalam bentuk notulen rapat atau tanda tangan yang berwenang dalam dokumen order(klausul 8.2.3). Mungkin dalam hal ini, berbeda dengan lembaga peradilan yang mempunyai asas tidak “boleh menolak suatu perkara yang diajukan”. Namun dapat juga dianalogikan, yakni dengan mereviu atau memberi kesempatan kepada pelanggan (pencari keadilan) untuk memperbaiki surat gugatan atau surat permohonannya, karena belum memenuhi standar untuk dilanjutkan dalam pemeriksaan selanjutnya. - Bukti seleksi dan evaluasi supplier: Dokumen yang menunjukkan bahwa seleksi dan evaluasi supplier telah dilakukan (klausul 8.4.1). ( http://zulkiflinasution.blogspot.co.id/2014/02/iso-90012015-tidak-mewajibkan-quality.html , 30 Nopember 2015. Bila dilihat dari klausul atau sturktur organisasi antara ISO 9001:2008 dengan ISO 9001:2015, ada perbedaan jumlah dan pengistilahannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini: STRUKTUR ISO 9001:2008 STRUKTUR ISO 9001: 2015 0. Pendahuluan 1. Ruang Lingkup 2. Referrensi Normatif 3. Terminologi dan Defenisi 4. Sistem Manajemen Kualitas 5. Tanggung jawab Manajemen 6. Manajemen Sumber Daya

7 / 11



7. Realisasi Produk 8. Pengukuran, Analisis, dan Perbaikan/Peningkatan (Improvement) 0. Pendahuluan 1. 1. Ruang Lingkup 2. Referensi Normatif 3. Terminologi dan Defenisi 4. Konteks Organisasi 5. Kepemimpinan 6. Perencanaan 7. Pendukung (support) 8. Operasional 9. Evaluasi Kinerja 10. Perbaikan Peningkatan (Improvement)

D. RENCANA PENERAPAN ISO 9001: 2015. 1. Masa Berlaku ISO 9001:2008 Biasanya apabila terbit Sistem Manajemen Mutu yang terbaru, maka masa berlaku ISO sebelumnya adalah selama tiga tahun. Oleh karena ISO 9001:2015, telah terbit pada tahun 2015, maka masa berlaku ISO versi 9001:2018 akan berakhir tahun 2018. Dengan demikian bagi perusahaan atau lembaga yang sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008, harus dapat meraih sertifikat ISO 9001:2015, sebelum berakhir tahun 2018, apabila perusahaan atau lembaga tersebut masih menginginkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu tidak hilang dari perusahaan atau lembaga dimaksud. Oleh karena itu dengan terbitnya ISO 9001:2015, pada Oktober 2015, maka mulai Maret atau April 2017, perusahaan atau lembaga yang telah bersertifikat ISO 9001:2008, harus melakukan transisi ke ISO 9001:2015, dan sejak Oktober 2018 sertifikat ISO 9001:2008 tidak berlaku lagi. Sehubungan dengan itu maka Pengadilan Agama Stabat Kls I B yang telah mendapat sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 2014, Pengadilan Agama Jakarta Selatan KLs I A, dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 2015 ini, harus bergegas untuk melakukan transisi paling lambat pada bulan Maret atau April tahun 2017. 2. Langkah-langkah mendapatkan ISO 9001:2015 Berikut ini kami sampaikan panduan atau langkah-langkah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015, sebagai berikut: 1. Mengetahui siapa yang mengeluarkan sertifikat ISO. Sertifikat ISO 9001:2015 dikeluarkan oleh lembaga yang disebut badan sertifikasi. Badan sertifikasi yang eksis di Indonesia cukup banyak. Sebut saja diantaranya Sucofindo, SAI Global,

8 / 11



TUV NORD, SGS, BVQI, Lloyd, DQS, MSA, ICSN, GIC. Dengan mengetahui lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat ISO tersebut, maka sejak awal sudah mulai melakukan kerja sama dengan lembaga tersebut. Sertifikat ISO 9001:2008 yang diperoleh Pengadilan Agama Stabat Kls I B, adalah dari Badan sertifikasi SAI Global. 2. Cara mendapatkan sertifikat ISO 9001 Ada dua syarat untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001: 2015, yakni, Telah menerapkan sistem manajemen mutu IS0 9001:2015 sekurang-kurangnya tiga bulan, dan lulus audit sertifikasi. 3. Mekanisme mengajukan audit sertifikasi Setelah organisasi kita menerapkan ISO 9001 sekurang-kurangnya 3 bulan, baru kita boleh mengajukan diri untuk diaudit ke badan sertifikasi yang dipilih. Badan sertifikasi akan meminta kita untuk mengirimkan dokumen ISO 9001 seperti pedoman mutu, kebijakan mutu, sasaran mutu, 6 prosedur wajib, prosedur kerja departemen/bagian. Kita juga diminta untuk mengirimkan bukti pelaksanaan internal audit dan rapat tinjauan manajemen. 4. Berapa lama proses audit sertifikasi Lamanya waktu audit ditentukan oleh ruang lingkup dan bidang pekerjaan lembaga kita. Biasanya, audit dilakukan dalam 2 stage; stage 1 untuk memeriksa pemenuhan persyaratan dokumentasi, stage 2 untuk memeriksa pemenuhan persyaratan implementasi secara keseluruhan. 5. Standar kelulusan untuk audit sertifikasi Organisasi atau lembaga kita dinyatakan lulus jika tidak ada temuan yang bersifat majour (fatal). Temuan yang bersifat majour terjadi karena adanya sistem yang tidak berjalan sama sekali atau ada persyaratan ISO 9001 yang tidak diterapkan tanpa alasan. Temuan lain disebut minor dan observasi. Temuan minor terjadi bila organisasi kita hanya tidak konsisten dalam menjalankan sistem atau hanya sebagian persyaratan yang diterapkan dari yang seharusnya. Adapun temuan observasi hanya bersifat saran-saran perbaikan. Temuan minor dan observasi tidak menyebabkan kegagalan melainkan hanya perlu perbaikan-perbaikan kecil saja. 6. Lama sertifikat ISO 9001 diterima dari dinyatakan lulus Lembaga kita diwajibkan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan-temuan yang disampaikan terlebih dahulu sebelum proses pencetakan sertifikat. Setiap badan sertifikasi memiliki lama waktu pencetakan sertifikat yang berbeda-beda mengingat ada beberapa badan sertifikasi yang menginduk ke luar negeri. Tapi biasanya waktunya berkisar antara 2 minggu sampai 1 bulan. 7. Lama masa berlaku sertifikat ISO 9001 Sertifikat ISO 9001: 2015 berlaku untuk 3 tahun. Setelah 3 tahun, lembaga kita akan re-sertifikasi. Dalam masa 3 tahun, kita akan diaudit dalam periode tertentu (6 bulan sekali atau setahun sekali) yang disebut dengan surveilance diaudit audit. 8. Biaya sertifikasi ISO 9001:2015 Biaya sertifikasi ISO 9001:2015, berbeda-beda tergantung bidang pekerjaan dan besar organisasi anda. Setiap badan sertifikasi memiliki standar harga yang berbeda-beda. Namun yang jelas, ada 2 komponen biaya yang harus kita bayar, yakni: biaya audit sertifikasi, yang dikeluarkan di awal. Kemudia biaya audit surveilance. ini dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu (6 bulan sekali atau setahun sekali). Sertifikat ISO 9001 dapat didapatkan dengan mudah bila kita telah secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015. ( http://konsultanisosemarang.com/cara-mendapatkan-sertifikat-iso-90012015/

9 / 11



, 30 Nopember 2015)

E. PENUTUP

Sebagai warga peradilan agama yang selalu bekerja untuk mendapatkan ridha Allah SWT, apabila kita bekerja keras dan punya komitmen bersama, maka untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001, khususnya ISO 9001:2015, tentu akan dapat kita raih.

Pentingnya lembaga kita mendapatkan sertifikat ISO, tentu bukan dimaksudkan untuk gagah-gahan atau pamer kemampuan, akan tetapi dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu, tentu tujuan utamanya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Sebab dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu di lembaga peradilan, maka pelayanan lembaga tersebut kepada masyarakat akan dapat dilakukan dengan tepat waktu, efisien, biaya murah dan berkeadilan.

Kemudian dengan diterapkannya Sistem Manajemen Mutu di lembaga peradilan, maka tujuan SPIP yang tertuang dalam PP Nomor 60 tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat tercapai, yakni efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP adalah salah satu dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan oleh semua lembaga dan kementerian di negara tercinta ini.

Sumber Rujukan: 1. 2. 3. 4. 5.

Manual Mutu ISO 9001:2008 Pengadilan Agama Stabat Kls I B. Website Badilag M.N. Nasuton, 2001 Sugeng Listyo Prabowo, 2009). http://zulkiflinasution.blogspot.co.id/2014/02/iso-90012015-tidak-mewajibkan-quality.html

6. PP Nomor 60 Tahun 2008

10 / 11



11 / 11

LANGKAH MENUJU ISO 9001 SERI 9001:2015 Selasa, 01 Desember :30 - Terakhir Diupdate Selasa, 01 Desember :30

Recommend Documents