lampiran-lampiran yang mendukung berdasarkan Pasal 20 Vendu Reglement;

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

19

BAB II PEMBATALAN LELANG KARENA MERUGIKAN AHLI WARIS A. Prosedur Pelaksanaan Lelang Lelang atau penjualan umum merupakan penjualan barang yang dilakukan kepada umum yang tentunya melalui prosedur-prosedur tata cara lelang sendiri itu. Adapun prosedur lelang yang dimaksud yaitu rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum lelang dilaksanakan yang disebut dengan prosedur persiapan lelang atau pra lelang, saat lelang dilaksanakan dan setelah lelang dilaksanakan.

a.1. Tahap Pra Lelang atau Persiapan Lelang Sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu dipersiapkan permohonan lelang, penentuan tempat dan waktu lelang, penentuan syarat lelang, pelaksanaan pengumuman, melakukan permintaan Surat Keterangan Tanah dan penyetoran uang jaminan. Pada tahap persiapan lelang ini, hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Menerima surat permohonan lelang dan meneliti surat tersebut berikut lampiran-lampiran yang mendukung berdasarkan Pasal 20 Vendu Reglement; 2. Kepala kantor atau pejabat lelang memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan lelang serta meneliti legalitas subjek maupun objek lelang. Jika dokumen persyaratan formal belum terpenuhi, pejabat lelang wajib melengkapi meminta kekurangan berkas. Selanjutnya, jika dokumen persyaratan yang ada ternyata

Tesis

PEMBATALAN LELANG OLE H .....

CHINDY WINDA WANTANIA


20

masih diragukan kebenarannya, pejabat lelang harus menyelesaikannya terlebih dahulu, dan jika dianggap perlu pejabat lelang dapat terlebih dahulu meninjau objek lelang yang ada ; 3. Kepala kantor atau pejabat lelang menetapkan jadwal lelang berupa hari, tanggal dan pukul serta tempat lelang yang ditujukan kepada penjual; 4. Penjual mengumumkan lelang. Hal ini dilakukan agar masyarakat luas mengetahui sebagai upaya pengumpulan peminat dan marketing, bahkan juga member/anggota kesempatan verzet atau bantahan dari pihak yang dirugikan. Pada prinsipnya, pengumuman lelang melalui surat kabar harian yang diterbitkan ditempat barang atau objek lelang berada. Bila surat kabar tersebut tidak ada yang terbit ditempat barang atau objek lelang itu berada, maka dapat melalui surat kabar harian yang terbit ditempat terdekat atau di ibukota proprinsi yang bersangkutan. Pengumuman lelang minimal memuat : -

Identitas penjual

-

Waktu pelaksanaan lelang (hari, tanggal dan jam dilaksanakannya lelang)

-

Tempat lelang

-

Objek lelang (jenis, jumlah barang, jika objek itu tanah maka sebutkan lokasi, luas, jenis hak atas tanah dan ada atau tidaknya bangunan)

Tesis

-

Jangka waktu melihat barang

-

Uang jaminan (jumlah, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran)

-

Jangka waktu pebayaran harga lelang




-

21

Harga limit, sepanjang diharuskan peraturan perundang-undangan atau kehendak penjual.6

5. Kepala kantor lelang memberitahukan kepada penghuni bangunan akan adanya rencana pelaksanaan lelang; 6. Kepala kantor lelang memintakan Surat Keterangan Tanah ke Kantor Pertanahan setempat.7 Permintaan penerbitan Surat Keterangan Tanah kepada Kantor Pertanahan setempat itu diajukan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II. Sedangkan dalam hal tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat, kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas II mensyaratkan kepada penjual untuk meminta Surat Keterangan dari lurah atau kepala desa yang menerangkan status kepemilikan. Surat Keterangan Tanah tersebut dapat digunakan berkali-kali apabila tidak ada perubahan data fisik atau data yuridis dari tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang, sepanjang dokumen kepemilikan dikuasai oleh penjual dan penjual harus mencantumkan dalam surat permohonan lelang. Tetapi jika terjadi perubahan data fisik atau data yuridis dari tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang ulang, maka penjual harus menginformasikan secara tertulis hal tersebut kepada KPKNL atau pejabat lelang kelas II untuk diminta Surat Keterangan Tanah yang baru. Dan jika dokumen lelang tidak dikuasai oleh penjual, maka setiap dilaksankannya lelang harus meminta Surat Keterangan Tanah 6

Bahan Kuliah, Prosedur Lelang, Magister Kenotariatan Unair, Surabaya, 2011. Purnama Tiora Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 82 7

Tesis




22

yang baru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). Kemudian peserta lelang menyetorkan uang jaminan (jika dipersyaratkan) ke rekening kantor lelang atau langsung ke kantor lelang, sesuai pengumuman. Untuk jumlah uang yang akan disetor itu ditentukan oleh penjual denga memperhatikan saran dari kantor lelang atau pejabat lelang kelas II . Tujuan adanya uang jaminan tersebut yaitu untuk menjaring pembeli potensial dan mengurangi kemungkinan wanprestasi.

a.2. Tahap Pelaksanaan Lelang Setelah tahap pra pelaksanaan lelang telah dilaksanakan, maka tahap berikut adalah pelaksanaan lelang yang menyangkut penentuan peserta lelang, penyerahan nilai limit, pelaksanaan penawaran lelang serta penunjukan pembeli. Pada tahap pelaksanaan lelang, hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Pejabat lelang mengecek peserta lelang atau kuasanya (jika dikuasakan), kehadirannya dan keabsahannya sebagai peserta lelang dengan bukti setoran uang jaminan; 2. Pejabat lelang memimpin lelang dengan memulai pembacaan risalah lelang. Pembacaan tersebut diikuti dengan tanya jawab tentang pelaksanaan lelang antara peserta lelang, penjual dan pejabat lelang. Pertanyaan yang mengenai barang atau objek lelang itu dijawab oleh penjual, sedangkan pertanyaan

Tesis




23

mengenai pembayaran, surat-surat penting dan lain-lain dijawab oleh pejabat lelang. 3. Peserta lelang mengajukan penawaran lelang yang dilakukan setelah pejabat lelang membacakan kepala risalah lelang. Bagian kepala risalah lelang memuat sekurang-kurangnya : -

Hari, tanggal dan jam pelaksanaan lelang.

-

Nama lengkap, tempat tinggal dan nomor atau tanggal surat keputusan pengangkatan pejabat lelang.

-

Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal penjual.

-

Nomor/tanggal surat permohonan lelang.

-

Tempat pelaksanaan lelang.

-

Sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang.

-

Dalam hal yang dilelang barang-barang tidak bergerak berupa tanah atau tanah dan bangunan harus disebutkan : a. Status hak atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan b. SKT dari kantor pertanahan c. Keterangan lain yang membebani (apabila ada).

-

Dalam hal yang dilelang barang bergerak harus disebutkan jumlah dan jenisnya.

-

Metode atau cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oleh penjual, dan

-

Tesis

Syarat-syarat lelang.




24

4. Cara penawaran yang berdasarkan Vendu Reglement dilakukan dengan : -

Penawaran lisan melalui lelang terbuka dengan penawaran makin meningkat atau menurun, dilakukan dengan cara : a. Pejabat lelang menawarkan barang mulai dari nilai limit b. Melaksanakan penawaran dengan harga naik-naik dengan kelipatan kenaikkan ditentukan oleh pejabat lelang c. Penwarn tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit ditetapkan sebagai pembeli oleh pejabat lelang

-

Penawaran tertulis melalui lelang tertulis dalam sampul tertutup, dilakukan dengan cara : a. Formulir penawaran lelang yang telah disediakan oleh kantor lelang, dibagikan kepada peserta lelang b. Setelah pejabat lelang membacakan kepala risalah lelang, peserta lelang diberi kesempatan untuk mengisi dan mengajukan penawaran tertulis kepada pejabat lelang sesuai waktu yang telah ditentukan c. Pejabat lelang menerima amplop yang berisi nilai limit dari pejabat penjual dan menunjukan amplop tersebut kepada peserta lelang. Penyerahan harga limit dari pejabat penjual kepada pejabat lelag itu dalam amplop tertutup. Hal ini tidak berlaku jika nilai limit telah diketahui terlebih dahulu d. Pejabat lelang membuka surat penawaran bersama-sama dengan pejabat penjual

Tesis




25

e. Pejabat lelang dan pejabat penjual membubuhkan paraf masing-masing pada surat penawaran yang disaksikan oleh peserta lelang dan penawaran tersebut dicatat dalam daftar rekapitulasi penawaran lelang f. Jika penawaran belum mencapai nilai limit, maka lelang dilanjutkan dengan cara penawaran lisan dengan harga naik-naik. Jika tidak ada penawar yang bersedia menaikkan penawaran secara lisan secara naiknaik, maka lelang dinyatakan ditahan dan barang tidak terjual g.

Jika terdapat dua atau lebih penawaran tertinggi yang sama dan telah mencapai nilai limit, maka untuk menentkan pemenang lelang, para penawar yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut dilakukan penawaran kembali secara lisan untuk menaikkan penawaran lisannya sehingga terdapat satu orang saja penawar tertinggi. Penawar tertinggi tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang atau pembeli lelang.

Setelah proses penawaran lelang selesai, risalah lelang ditutup dan ditanda tangani oleh pejabat lelang. Dalam hal barang yang dilelang merupakan barang tetap. Pembeli turut menandatangani risalah lelang, tetapi untuk barang bergerak pembeli tidak perlu menandatangani risalah lelang tersebut. Jika terdapat hal-hal penting yang diketahui setelah penutupan risalah lelang, maka pejabat lelang harus mencatat hal-hal tersebut pada bagian bawah setelah kaki minuta risalah lelang dan membubuhi tanggal dan tanda tangan. Hal-hal penting yang dimaksud meliputi :

Tesis




26

a. Adanya atau tidak adanya bantahan atas pembayaran harga lelang b. Adanya pembeli wanprestasi c. Adanya pemberian duplikat kutipan risalah lelang sebagai pengganti asli kutipan risalah lelang yang hilang atau rusak d. Adanya pemberian grosse risalah lelang atas permintaan pembeli e. Adanya pembatalan risalah lelang berdasarkan putusan hakim yang sudah berkekuatan hokum tetap f. Hal-hal lain yang akan ditetapkan kemudian hari oleh Direktur Jenderal.8

a.3. Tahap Pasca Lelang Dalam prosedur pelaksanaan lelang, hal yang perlu diperhatikan adalah pasca lelang. Pasca lelang ini menyangkut pembayaran harga lelang, penyetoran hasil lelang dan pembuatan risalah lelang. Pada tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 1. pembayaran harga lelang dengan waktu pembayaran menurut ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Sedangkan bea lelang pembeli dipungut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlak Pada Kementerian Keuangan, dan uang miskin berdasarkan Pasal 18 Vendu Reglement. Atas

8

Bahan Kuliah, Pembuatan Risalah Lelang, Magister Kenotariatan Unair, Surabaya, 2011,

hal. 7

Tesis




27

pembayaran tersebut pembeli lenag berdasarkan bukti pelunasan yang diterbitkan kantor lelang meminta dokumen kepemilikan barang yang dibelinya ke penjual 2. penyetoran hasil lelang. Pejabat lelang setelah menerima hasil lelang melakukan penyetoran hasil lelang kepada yang berhak. Bea lelang, uang miskin, pajak penghasilan disetor ke kas Negara. Sedangkan harga lelang dikurang bea lelang penjual disetorkan kepada penjual 3. pembuatan risalah lelang. Pejabat lelang membuat risalah lelang berupa minuta, salinan, petikan dan grosse risalah lelang. Pembeli dapat memperoleh kutipan risalah lelang sebagai akta jula beli untuk kepentingan balik nama atau grosse risalah lelang sesuai kebutuhannya, beserta kuitansi lelang. Kutipan risalah lelang khusus barang tetap, diberikan pada pembeli setelah pembeli menunjukkan bukti pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan penjual memperoleh salinan risalah lelang untuk laporan pelaksanaan lelang atau grosse risalah lelang yang juga sesuai kebutuhan. Superintenden (Pengawas lelang) memperoleh salinan risalah lelang untuk laporan pelaksanaan lelang atau kepentingan dinas. Dan jika dalam rangka kepentingan proses peradilan, fotokopi minuta risalah lelang dan/atau suratsurat yang dilekatkan pada minuta risalah lelang dapat diberikan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim, dengan persetujuan Superintenden

Tesis




28

(Pengawas lelang). Dalam hal pengambilan fotokopi minuta risalah lelang dan/atau surat-surat tersebut dibuat Berita Acara Penyerahan. 9 4. pengambilan uang jaminan peserta lelang yang tidak menang. Uang jaminan lelang dari peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang atau pembeli lelang, harus dikembalikan kepada penyetor yang bersangkutan selambat-lambatnya satu hari kerja sejak dilengkapinya persyaratan permintaan pengembalian uang jaminan dari peserta lelang.10 Risalah lelang merupakan Akta Otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memuat semua peristiwa yang terjadi dalam prosesi penjualan lelang sebagai bukti otentikasi pelaksanaan lelang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 Vendu Reglement dan kemudian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 jo. Pasal 40 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. Per-03/KN/2010 yang antara lain berbunyi bahwa berita acara pelaksanaan lelang dibuat oleh Pejabat Lelang mempunyai kekuatan pembuktian (bewijskracht) yang sempurna (volledig, complete) bagi para pihak sebagaimana yang telah disebutkan dalam tinjauan pustaka diatas. Berita acara lelang atau Risalah Lelang menjadi landasan otentik penjualan lelang, artinya tanpa Risalah Lelang, maka penjualan lelang dianggap tidak sah. Penjualan lelang yang tidak tercatat dalam Risalah Lelang tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan fungsi pelayanan penegakan hukum. 9 10

Tesis

Ibid, hal. 9-10 Ibid, hal. 53-54




29

Risalah Lelang dapat dikategorikan sebagai Akta Otentik karena Risalah Lelang mengandung unsur Akta Otentik berdasarkan Pasal 1868 Burgelijk Wetboek yaitu karena bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 37, 38, 39 Vendu Reglement), dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang (Pasal 1 a jo. Pasal 35 Vendu Reglement), dibuat di wilayah kerja Pejabat Umum yang bersangkutan yaitu yang ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 3 Vendu Reglement. Risalah Lelang sesuai dengan Pasal 1870 Burgelijk Wetboek juga memiliki kekuatan pembuktian yang material dan merupakan pembuktian yang sah serta sempurna bagi para pihak (Penjual dan Pembeli) kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sama halnya dengan Akta Notaris yang juga disebut Akta Otentik sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1868 Burgelijk Wetboek, dimana Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna bagi mereka yang mengikat persetujuan dan para ahli warisnya serta orang-orang yang memperoleh hak darinya. Kebenaran dari isi Akta Otentik itu harus diterima kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dan tentunya mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum yang lebih besar daripada akta di bawah tangan. Selanjutnya, waktu pembuatan risalah lelang dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

Tesis






30

Bagian kepala Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang dan dibacakan saat pelaksanaan lelang sebelum penawaran dimulai.



Bagian Badan Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang dengan tulisan tangan dan atau diketik.



Bagian Kaki Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang setelah lelang ditutup dengan tulisan dan atau diketik. Yang dimaksud Risalah Lelang menurut Pasal 77 Peraturan Menteri Keuangan

No. 93/PMK.06/2010 adalah : a. berita acara pelaksanaan lelang; b. dibuat oleh Pejabat Lelang; c. mempunyai kekuatan pembuktian (bewijskracht, probatory force) yang

sempurna (volledig, complete) bagi para pihak. Tanpa Risalah Lelang, pelaksanaan penjualan lelang yang dilakukan Pejabat Lelang, tidak sah (invalid). pelaksanaan lelang yang demikian tidak memberi kepastian hukum tentang hal-hal yang terjadi, karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Saat ini, masalah Risalah Lelang disempurnakan aktualisasi pengaturannya dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 ( Bab V, Pasal 77-88 ) dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. Per-03/KN/2010 ( bagian kedelapan, Pasal 40-47 ). Menurut Pasal 35 Peraturan Lelang, yang diperintahkan membuat Risalah Lelang adalah Pejabat Lelang :

Tesis




31

 Yang harus membuat Risalah Lelang pada setiap pelaksanaan lelang;  Pembuatannya dilakukan selama pelaksanaan lelang berlangsung.

Hal yang sama ditegaskan pada Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menkeu dimaksud yang berbunyi: Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat berita acara lelang yang disebut Risalah Lelang. Jadi, yang membuat Risalah Lelang adalah Pejabat Lelang, bukan Kantor Lelang atau Pengadilan Negeri sebagai penjual. Bentuk dan isi risalah lelang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Lelang maupun Pasal 77, 78, 79, dan 80 Peraturan Menkeu serta Pasal 40 Peraturan DJKN, menentukan bentuk dan isi Risalah Lelang di bawah ini seperti yang ditegaskan pada tinjauan pustaka diatas, yaitu : a. Bagian Kepala Bagian pertama Risalah Lelang terdirl dari Bagian Kepala. 1) Dibitat Pejabat Lelang Sebeltim Pelaksanaan Lelang. Jadi, sebelum lelang dilaksanakan, Pejabat Lelang telah membuat Bagian Kepala Risalah Lelang. 2) Isi Bagian Kepala. Mengenai isi Bagian Kepala, diatur pada Pasal 78 Peraturan Menkeu dimaksud. Sekurang-kurangnya harus memuat isi yang terdiri dari : (a) hari, tanggal dan jam lelang, ditulis dengan huruf dan angka; (b) nama lengkap dan tempat kedudukan dari Pejabat Lelang; (c) nomor/tanggal surat keputusan pengangkatan pejabat lelang, dan

Tesis




32

nomor/tanggal surat tugas khusus untuk pejabat lelang kelas I; (d) nama lengkap, pekerjaan dan tempat kedudukan/domisili dari Penjual; (e) nomor /tanggal surat permohonan lelang; (f) tempat pelaksanaan lelang; (g) sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang; (h) dalam hal yang dilelang berupa barang tidak bergerak tanah atau tanah dan bangunan harus disebutkan: 1) Status hak atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan; 2) SKT dari Kantor Pertanahan; dan 3) Keterangan lain yang membebani, apabila ada; (i) Dalam hal yang dilelang barang bergerak harus disebutkan jumlah, jenis dan spesifikasi barang; (j) cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oelh penjual; (k) cara penawaran lelang; dan (l) syarat-syarat lelang. Yang perlu dicatat, apa yang disebut pada huruf g bukan terbatas berlaku pada tanah saja, tetapi juga berlaku secara analogi dan proporsional atas barang kapal dan pesawat terbang.

b. Bagian Badan Bagian kedua adalah Bagian Badan Risalah Lelang, sebagai sambungan dari Bagian Kepala.

Tesis




33

1) Dibuat Pejabat Lelang  saat pembuatannya sewaktu pelaksanaan lclang;  dibuat dengan tulis tangan atau diketik Pejabat Lelang. 2) Isi Bagian Badan Mengenai isi Bagian Badan Risalah Lelang, diatur pada Pasal 79 Peraturan Menkeu tersebut, yang sekurang-kurangnya memuat : a. banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah; b. nama/merek/jenis/tipe dan jumlah barang yang dilelang; c. nama, pekerjaan dan alamat pembeli, sebagai pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa nama orang lain; d. bank kreditor sebagai pembeli untuk orang lain atau baclan hukum atau badan usaha yang akin ditunjuk namanya dalam hal bank kreditor sebagai pembeli lelang; e. harga lelang dengan angka dan huruf f. daftar barang yang laku terjual/ditahan memuat nilai, nama, dan alamat peserta lelang yang menawar tertinggi. c. Bagian Kaki Risalah Lelang Bagian ketiga, disebut Bagian Kaki Risalah Lelang 1. Dibuat- Pejabat Lelang  saat pembuatannya setelah lelang ditutup;  dibuat dengan tulis tangan clan/atau diketik.

Tesis




34

2. Isi Bagian- Kaki Bagian Kaki Risalah Lelang sekurang-kurangnya mernuat hal berikut: a. banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengan angka dan huruf, jumlah timlah nilai barang yang telah terjual dengan angka dan huruf, b. jumlah nilai barang-barang yang ditahan dengan angka dan huruf; banyaknya surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dengan angka dan huruf, c. jumlah nilai barang-barang yang ditahan dengan angka dan huruf; d. banyaknya surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dengan angka dan huruf; e. jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan penggantinya) maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf; f. tanda tangan Pejabat Lelang dan Penjual/Kuasa Penjual dalam hal lelang barang bergerak, atau g. Tanda tangan Pejabat Lelang, Penjual/Kuasa Penjual, dan Pembeli/Kuasa Pembeli dalam hal lelang barang tidak bergerak. Selanjutnya apabila ada kesalahan risalah lelang, maka akan dilakukan pembentulan pembuatannya. Yang dimaksud pembetulan kesalahan pembuatan Risalah Lelang menurut Pasal 39 Peraturan Lelang jo. Pasal 81 Peraturan Menkeu No. 93/PMK.06/2010, meliputi hal berikut :

Tesis




35

a. Pencoretan Pencoretan kesalahan kata, huruf atau angka dalam Risalah Lelang : 

dilakukan dengan garis gurus tipis;



sehingga yang dicoret dapat dibaca.

b. PenambahanlPenggantian atau Perubahan Adapun mengenai penambahan atau perubahan kata atau kalimat Risalah Lelang : 

ditulis di sebelah pinggir kiri lembar Risalah Lelang;



apabila tidak mencukupi, ditulis pada bagian bawah dari Bagian Kaki Risalah Lelang dengan menunjuk lembar dan garis yang berhubungan dengan perubahan itu.

c. Keterangan Pencoretan atau Penambahan Jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret atau yang ditambah : 

diterangkan pada sebelah pinggir lembar Risalah Lelang;



tidak ada perbedaan tata cara~pembuatan keterangan antara pencoretan dengan penambahan, sama-sama dicantumkan pada sebelah pinggir lembar Risalah Lelang.

d. Larangan Perubahan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menkeu tersebut melarang Pejabat Lelang melakukan perubahan sesudah :

Tesis



Risalah Lelang ditutup; dan



Risalah Lelang ditandatangani.




36

Apabila Pejabat Lelang melakukan perubahan sesudah Risalah Lelang ditutup atau ditandatangani : 

dianggap sebagai tindakan pelanggaran hukum; dan



perubahan tersebut batal demi hukum, serta dianggap tidak pernah ada (null and void and never existed).

Menurut Pasal 82 Peraturan Menkeu tersebut yang dapat dilakukan Kantor Lelang setelah Risalah Lelang ditutup hanya berupa catatan : a. Jika terdapat hal prinsipil yang diketahui setelah penutupan Risalah Lelang, Kepala Kantor Lelang mencatat hal itu pada bagian bawah setelah ditandatangani. b. Setiap catatan, dibubuhi tanggal dan tanda tangan oleh Kepala Kantor Lelang. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Lelang mewajibkan Pejabat Lelang atau kuasanya menandatangani setiap lembar Risalah Lelang. Pada kalimat terakhir pasal tersebut dijelaskan maksud penandatanganan setiap lembar tersebut, sebagai pembenaran Risalah Lelang. Dengan demikian, secara a contrario, setiap lembar yang tidak ditandatangani, dianggap tidak benar. Dalam hal yang demikian, bisa menimbulkan akibat pelaksanaan lelang mengandung cacat hukum, dan terhadapnya dapat diajukan pembatalan (voidable). Apa yang digariskan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Lelang, ditegaskan kembali pada Pasal 82 Peraturan Menkeu jo. Pasal 41 Peraturan DJKN dimaksud. Sehubungan dengan masalah penandatanganan, terdapat beberapa produk

Tesis




37

Risalah Lelang yang dapat dikeluarkan Kantor Lelang.

a) Pembuatan dan Penandatanganan Minuta Risalah Lelang. Berbagai segi yang menyangkut Minuta Risalah Lelang, meliputi hal berikut : 1. Merupakan asli Risalah Lelang. 2. Terdiri dari Bagian Kepala, Bagian Badan dan Kaki Risalah Lelang lengkap dengan lampirannya. 3. Diberi sampul dengan warna: - merah muda untuk barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang disatukan dengan barang bergerak; - kuning muda untuk barang bergerak; 4. Penandatanganan Minut Risalah Lelang. Seperti dijelaskan, yang membuat dan menandatangani Risalah Lelang adalah Pejabat Lelang. Selain penandatanganan pada lembar terakhir, diatur pula tata tertib penandatanganan sebagai berikut : a. Pejabat Lelang membubuhkan tanda tangan di sebelah kanan atas, pada setiap lembar Minut Risalah Lelang, kecuali lembar terakhir. b. Pejabat Lelang, Penjual dan Pembeli menandatangani lembar terakhir Minut Risalah Lelang, khusus apabila barang lelang terdiri dari barang tidak bergerak. c. Pejabat Lelang dan Penjual menandatangani lembar terakhir Minuta Risalah Lelang, apabila barang lelang terdiri dari barang bergerak.

Tesis




38

5. Apabila Penjual tidak menandatangani Minuta Risalah Lelang dan tidak hadir setelah Minuta Risalah Lelang ditutup : 

hal itu dicatat di Bagian Kaki Minuta Risalah Lelang; dan



dinyatakan sebagai tanda tangan Penjual oleh Pejabat Lelang.

6. Jika Pejabat Lelang meninggal dunia sebelum menyelesaikan pembuatan Minuta Risalah Lelang, maka Kepala Kantor Lelang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. 7. Kepala Kantor Lelang yang Bukan Pejabat Lelang. Apabila Kepala Kantor Lelang bukan Pejabat Lelang, dia menunjuk Pejabat Lelang lain untuk menyelesaikan pembuatan Minut Risalah Lelang. 8. Bea meterai Minuta Risalah Lelang dibebankan kepada Penjual. 9. Jangka waktu penyelesaian Minuta Risalah Lelang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 10. Penyimpanan Minuta Risalah Lelang : 

disimpan pada Kantor Lelang secara rapi;



diberi Nomor Urut sesuai dengan bulan dan tahun anggaran.

11. Larangan terhadap Limit Risalah Lelang

a) tidak dapat digadaikan; b) tidak dapat dikeluarkan, kecuali dengan izin Kepala Kantor Lelang untuk pembuktian di mana Kantor Lelang sebagai tergugat atau saksi;

c) tidak dapat disita kecuali dengan izin Mahkamah Agung sesuai dengan

Tesis




39

ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 UU Pembendaharaan Indonesia.

b) Pembuatan dan Penandatanganan Salinan Risalah Lelang. Mengenai Salinan Risalah Lelang diatur pada Pasal 42 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (2) Peraturan DJKN No. Per-03/KN/2010. Pengertian Salinan Risalah Lelang, yakni : 

merupakan turunan dari keseluruhan Risalah Lelang;



diberikan kepada Penjual dan Superintenden sebagai laporan. Yang membuat dan menandatangani Salinan Risalah Lelang adalah Seksi

Dokumentasi dan Potensi Lelang/Seksi Lelang, setelah itu ditandatangani Kepala Kantor Lelang. Penulisan kata salinan dilakukan pada halaman pertama Risalah Lelang di atas kata-kata Risalah Lelang dan pada halaman terakhir dibagian kanan bawah sebelum tanda tangan Kepala Kantor Lelang dibubuhkan kata-kata seperti : diberikan sebagai Salinan. Kemudian untuk bea meterai Salinan Risalah Lelang Kedua, Ketiga, dan seterusnya dibebankan kepada Penjual.

c) Pembuatan dan Penandatanganan Petikan Risalah Lelang. Produk Risalah Lelang lain yang dapat dikeluarkan Kantor Lelang ialah Petikan Risalah Lelang. Yang dimaksud dengan Petikan Risalah Lelang adalah turunan Risalah Lelang, memuat Bagian Kepala, Badan dan Kaki, Bagian Badan yang khususnya menyangkut pembeli.

Tesis




40

Selanjutnya penulisan Kata Petikan dicantumkan pada halaman pertama Risalah Lelang di atas katakata "Risalah Lelang". Jangka waktu penyelesaian Petikan Risalah Lelang tanah atau tanah dan bangunan paling lambat 6 (enam) bulan hari kerja, terhitung dari tanggal pembeli menunjukkan bukti setor pelunasan BPHTB.

d) Pembuatan dan Penandatanganan Grosse Risalah Lelang. Berdasarkan Pasal 86 Peraturan Menkeu jo. Pasal 42 ayat (4) Peraturan DJKN dimaksud, ada lagi produk Risalah Lelang yang dapat dikeluarkan Kantor Lelang, yang disebut Grosse Risalah Lelang. 1. Pengertian Grosse Risalah Lelang. Menurut Pasal 1 angka 36 Peraturan Menkeu tersebut, Grosse Risalah Lelang adalah: 

salinan asli dari Risalah Lelang ; dan



Berkepala

Demi

Keadilan

Berdasarkan

Ketuhanan

Yang

Maha

Esa (DKBKYME) atau biasa disebut irah-irah DKBKYME. 2. Dibuat atas Permintaan Pembeli. 

hanya dibuat dan diberikan atas permintaan Pembeli; atau



Kuasa Pembeli.

3. Yang Berwenang Menandatangani salinan petikan/Grosse yang autentik dari Minut Risalah Lelang, ditandatangani Kepala Kantor Lelang. 4. Grosse Risalah Lelang berkekuatan sebagai Grosse Akta. Berdasarkan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Lelang ditegaskan :

Tesis






41

Grosse Risalah Lelang yang dibcri irate-irate DKBKYME, sama kekuatannya dengan akta hipotek atau akta pengakuan utang;



dengan dmikian, terhadap Grosse Risalah Lelang melekat ketentuan Pasal 224 HIR;



sehubungan dengan itu, apabila Grosse Risalah Lelang diberikan sebagai jaminan utang oleh pemegangnya, pihak kreditor dapat meminta executoriale verkoop kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBG apabila debitur wanprestasi.

e) Pihak yang Berkepentingan Dapat Memperoleh Salinan/Petikan/Grosse Autentik Minut Risalah Lelang Pasal 42 Peraturan Lelang memberi hak kepada pihak tertentu untuk memperoleh salinan/petikan/Grosse autentik Risalah Lelang. Dengan ketentuan pemberian atasnya dibarengi dengan pembayaran biaya. Apa yang diatur pada Pasal 42 Peraturan Lelang tersebut, diperjelas kembali pada Pasal 86 Peraturan Menkeu dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Pihak yang Berhak. Menurut Pasal 86 ayat (2), pihak-pihak yang dianggap berkepentingan memperoleh Salinan/Petikan/Grosse Risalah Lelang, terdiri dari :

a. Pembeli; b. Penjual; c. Pengawas lelang;

Tesis




42

d. Instansi yang berwenang dalam balik nama. 2) Yang Memperoleh Dibebani Bea Meterai. Pihak yang meminta Salinan/Petikan/Grosse Risalah Lelang, dibebani membayar Bea Meterai. 3) Yang Menandatangani. Yang berwenang menandatangani Salinan/Petikan/Grosse yang autentik dari Minuta Risalah Lelang adalah Kepala Kantor Lelang. Administrasi dan laporan lelang diatur dalam Bab VI Peraturan Menkeu Pasal 89 jo. Bagian ketujuh Peraturan DJKN, dan khususnya Pasal 34-37 mengatur tentang Pembukuan dan Laporan Lelang, antara lain ditegaskan bahwa Kantor Lelang menyelenggarakan Pembukuan dan Laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang. Bendaharawan Penerima Kantor Lelang wajib melakukan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran serta pembuatan laporan/pertanggungjawaban semua penerimaan dan pengeluaran uang hasil pelaksanaan lelang. Pelaksanaan tugas yang disebut di atas diatur lebih lanjut pada Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan DJKN No. Per-03/KN/2010. 1) Buku yang Harus Dibuat Buku yang harus dibuat Kantor Lelang dan Balai Lelang, yakni: a. Buku Pennintaan Lelang; b. Buku Kas Urnum; c. Buku Kas Pembantu;

Tesis




43

d. Buku Penjualan, Penyertaan, dan Tunggakan Hasil Lelang. Kemudian buku yang harus disebut Balai Lelang, yaitu : 

Buku Permintaan Lelang;



Buku Penerimaan dan Penyerahan Barang; dan



Buku Penerimaan dan Penyetoran Uang Hasil Lelang.

2) Laporan yang Harus Dibuat Mengenai Laporan yang harus dibuat, baik oleh Kantor Lelang dan Balai Lelang, yaitu : a. Laporan yang Harus Dibuat Kantor Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II. 1. Jadwal Lelang; 2. Realisasi Pelaksanaan Lelang; 3. Perhitungan dan Pertanggungjawaban (PPJ); 4. Pembuatan Risalah Lelang; 5. Hasil Pelaksanaan Lelang di Luar Wilayah Kerja; 6. Perkembangan Penanganan Perkara di Pengadilan; 7. Frekuensi Penggalian Potensi Lelang; 8. Daftar Pembeli Lelang; 9. Realisasi Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Lelang.

b. Laporan yang Harus Dibuat Balai Lelang. 

Tesis

Jadwal Lelang;






Daftar Pelelangan Barang;



Daftar Penerimaan Barang;



Penyetoran Biaya Administrasi;



Laporan Kegiatan Tahunan;



Daftar Pembeli Lelang Wanprestasi.

44

c. Laporan yang Harus Dibuat Kanwil. -

Rekapitulasi Hasil Pengawasan terhadap Balai Lelang;

-

Frekuensi Penggalian Potensi Lelang;

-

Rekapitulasi Penerimaan Hasil Lelang Menurut Jenis/Asal Barang dan pencapaian target.11

B. Upaya Pembatalan Lelang oleh Ahli Waris yang dirugikan Pada saat dilakukan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang atau harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang, baik jaminan hutang kebendaan bergerak maupun jaminan hutang kebendaan tidak bergerak sering terjadi masalah yang mengakibatkan eksekusi lelang menjadi batal. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009 dalam lampirannya menyebutkan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2004-2009, yaitu :

11

Tesis

Ibid, M. Yahya Harahap. hal. 169-178




45

1. terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. 2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan Negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia. 3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya diterapkan misi pembangunan nasional tahun 2004-2009, yakni : -

Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai

-

Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis

-

Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

Untuk mendukung visi dan misi pembangunan nasional ditempuh strategi pokok pembangunan yaitu strategi penataan kembali Indonesia dan strategi pembangunan Indonesia. Salah satu strategi pembangunan nasional Indonesia diarahkan pada sasaran pokok yaitu pemenuhan hak dasar rakyat. Dengan demikian hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum merupakan sasaran pokok dari strategi pembangunan nasional. Kepastian hukum hak pembeli lelang, termasuk hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum. Pasal 1365 Burgelijk Wetboek mengatur, “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Perbuatan melawan hukum diartikan secara luas sebagai perbuatan yang memperkosa hak orang lain atau yang

Tesis




46

bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan dalam masyarakat terhadap diri dan/atau benda orang lain. Sejak arrest ini suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, jika : 1. Melanggar hak orang lain ; 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat ; 3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat alam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Tidak selamanya orang tahu akan permasalahan yang terjadi pada orang lain. Begitu juga dalam proses jual beli. Karena kelihaian seorang penjual dalam menutupi dan mengeas barang jualannya, seorang pembeli bisa tidak mengetahui cacat dalam barang yang di beli. Cacat bisa diartikan seperti, barang/benda yang dijual statusnya sebagai tanah waris apabila benda tersebut adalah sebidang tanah, atau bahkan barang yang dijual sejatinya bukan milik penjual tetapi milik pihak. Warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum waris merupakan persoalan bermacam hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang saat ia meninggal dunia beralih kepada yang masih hidup. Dalam hukum waris dikenal juga dengan Legitieme Portie. Legitieme Portie adalah sebagian harta tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan tersebut. Seorang yang menerima Legitieme

Tesis




47

Portie dinamakan legitimaris, yang memiliki beberapa hak seperti : berhak meminta pembatalan tiap testament yang melanggar haknya, dan menuntut agar diadakan pengurangan terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa Erfstelling atau Legaat serta pemberian yang bersifat hadiah. Kewajiban si pewaris adalah merupakan pembatasan terhadap haknya ditentukan undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya legitieme portie, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Setelah terbuka warisan, ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap, seperti : 1. Menerima secara penuh (zuivere aanvaarding), yaitu dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. 2. Menerima dengan reserve (hak untuk menukar) Voorrecht van boedel beschriyving atau beneffeciare aanvaarding. Hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri ditempat warin terbuka. Akibat yang terpenting dalam warisan secara beneficare ini adalah bahwa kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan.12 Istilah perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum, yaitu peraturan mengenai kesusilaan, keagamaan dan

12

Tesis

Ibid, hasyimsoska.blogspot.com/2011/07/hukum-waris-perdata.html




48

sopan santun. Mariam Darus Badrulzaman dalam Rancangan Undang-Undang merumuskan secara lengkap sebagai berikut : a) Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ; b) Melanggar hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain ; c) Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seseorang yang melakukan perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum. Perumusan tersebut telah mengabsorpsi perkembangan pemikiran perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis). Akibat dari perbuatan melawan hukum adalah kerugian dalam arti luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan lain dari seorang manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan. Kebanyakan penggantian kerugian berwujud pemberian sejumlah uang tunai oleh si pelanggar hukum. Pasal 1365 Burgelijk Wetboek tidak membedakan hal kesengajaan dari hal kurang hati-hati melainkan hanya menyatakan bahwa harus ada kesalahan (schuld) dipihak pembuat perbuatan

Tesis




49

melawan hukum, agar si pembuat itu dapat diwajibkan membayar ganti kerugian. Gugatan perbuatan melawan hukum pada lelang memintakan majelis hakim menyatakan perbuatan akan atau telah melelang objek perkara sebagai perbuatan melawan hukum. Selain dari pada unsur kerugian, suatu perbuatan lelang juga dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum karena memenuhi 2 (dua) unsur, sebagai berikut : a. Perbuatan tersebut melawan hukum Pengertian perbuatan melawan hukum dalam lelang mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dan luas. Gugatan kebanyakan didasarkan pada perbuatan melawan hukum, karena melanggar suatu peraturan hukum. Setiap kegiatan dalam prosedur lelang mempunyai aturan yang menjadi dasar hukumnya, karena perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan dokumen persyaratan lelang, dapat diartikan perbuatan melawan hukum dalam pengertian sempit, karena langsung melanggar suatu peraturan hukum tertulis, sebagai akibat cacat hukum dalam perbuatan dokumen persyaratan lelang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan gugatan perkara dalam lelang, yang didasarkan perbuatan melawan hukum dalam pengertian luas, misalnya harga yang terlalu rendah, sehingga bertentangan dengan kepatutan dan melanggar hak pemilik barang serta bertentangan dengan kewajiban hukum si

Tesis




50

penjual untuk mengoptimalkan harga jual lelang, yang akhirnya bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

b. Kesalahan (schuld) Dalam gugatan perkara perbuatan melawan hukum dalam lelang selalu mendalilkan adanya kesalahan dalam pembuatan dokumen persyaratan lelang atau dalam pelaksanaan lelang, baik karena kealpaan maupun kesengajaan, yang mnegakibatkan kerugian si penggugat. Tergugat dipersalahkan atas kerugian yang ditimbulkannya, oleh karenanya si tergugat memberi pertanggungan jawab. Pada prinsipnya, jaminan yang akan dijaminkan oleh debitur adalah tanah miliknya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa benda jaminan itu sering milik pihak ketiga seperti ahli waris, sehingga dalam pelaksanaan lelang, pihak ketiga ini menghalangi terjadinya pelelangan benda jaminan, dengan alasan yang bersangkutan tidak pernah memberikan kuasa kepada debitur untuk menjaminkan tanahnya.13 Adapun hak- hak sebagai Peserta Lelang, yaitu : a. Melihat dan meminta keterangan atas dokumen-dokumen barang yang dilelang b. Melihat dan memeriksa barang yang diielang c. Meminta kembali uang jaminan, bila tidak ditunjuk sebagai pembeli lelang d. Meminta petikan I salinan/grosse risalah leiang dan kwitansi lelang bila ditunjuk sebagai pembeli lelang 13

Tesis

Ibid, H. Salim HS, SH., MS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. hal. 275.




51

e. Mendapatkan barang beserta dokumen-dokumennya bila ditunjuk sebagai pembeli lelang. Sedangkan kewaiiban-kewajiban dari peserta lelang adalah : a. Menyetor uang jaminan ke pejabat lelang, bila disyaratkan demikian. b. Peserta atau kuasanya hadir dalam pelaksanaan lelang. c. Mengisi surat penawaran dengan baik dan benar dalam hal lelang tertutup atau tertulis. Disisi lain dalam pelaksanaan lelang, ada asas-asas pelelangan yang berlaku dalam hal penjualan melalui Penawaran Umum, dimana salah satu asas yang mendasari penjualan secara lelang yakni asas Transparancy yang artinya bahwa penjualan secara lelang adalah penjualan dengan ”As-Is”, yaitu penjualan dimana pembeli membeli barang yang di lelang dengan kondisi apa adanya. Dengan demikian segala resiko yang timbul akibat membeli barang yang dijual melalui pelelangan ada ditangan Pembeli atau Pemenang lelang. Pembeli dianggap telah mengetahui dan menerima apabila dikernudian hari terdapat hambatan atan rintangan terhadap barang yang dibelinya melalui lelang.

C. Kasus Pelelangan Yang Dibatalkan 1. Kasus Posisi I Sejak tahun 1970 orang tua dari Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Santo Joseph No. 2 RW. 01 / RT. 03, Kelurahan Kleak Lingkungan III, Kecamatan Malalayang – Kota Manado. Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah

Tesis




52

milik Negara, dan kemudian di atas tanah dimaksud telah dibangun rumah permanen oleh Ayah dan Ibu Para Penggugat sejak tahun 1970 atas dasar izin Pemerintah Kota Manado, yang kemudian setelah orang tua Ayah Para Penggugat bernama N.M.J. Langkay meninggal dunia, maka pada tahun 1984 atas saran dari Pemerintah Daerah untuk mendaftarkan tanah-tanah yang sudah dikuasai atau sudah didirikan bangunan rumah segera mengikuti Prona (Proyek Nasional) dengan maksud memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah oleh Ibu Para Penggugat (yaitu Anatje Wawengsangiang Lambi, janda dari D.J. Langkay) sebagaimana nyata Sertipikat Hak Milik No. 554 / Kleak Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, seluas ± 408 m2, gambar situasi No. 200/1986 tanggal 13 Maret 1986 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, tanggal 24 Oktober 1984 No. 188.44 / Hm / Prona / 59 / 1984-1985 – Surat Ukur tanggal 13 November 1984 No. 279 / 1984. Bahwa pada tanggal 30 April 2004 mulanya Para Penggugat menerima Surat Tembusan Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan dan Permintaan untuk Pengosongan Objek Lelang oleh Tergugat I, dengan objek lelangnya adalah Tanah dan Bangunan bekas milik/peninggalan Ayah dan Ibu Para Penggugat sebagai Harta Pendapatan Bersama mereka atau Harta Gono-Gini, berikut dengan segala sesuatu yang tertanam, berdiri dan ditempatkan diatasnya yang karena sifat, guna peruntukannya maupun ketentuan perundangan dianggap sebagai benda tetap. Lelang tersebut merupakan pelaksanaan dari eksekusi Akta Hipotik No. 594.4/KM/03/1990, tanggal 2 Oktober 1990 yang berkepala DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dalam perkara antara PT.

Tesis




53

Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Manado selaku Pemohon Lelang melawan Para Penggugat selaku ahli waris selaku para Termohon Lelang. Lelang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (Vendumeester) Kelas II Manado. Atas pelaksanaan lelang dimaksud, Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang dan memuat semua peristiwa yang terjadi dalam prosesi penjualan lelang sebagai bukti otentikasi pelaksanaan lelang tersebut. Dalam Risalah Lelang diketahui bahwa Eddy F. Songgigilan selaku pembeli yang sah (pemenang lelang). Dengan lelang tersebut maka para termohon lelang Sonny Langkay dan saudara-saudaranya, yaitu : Yantje Langkay, Truman Langkay, Anny Langkay, dan Hellen Langkay sebagai anak kandung serta ahli waris yang sah dari almarhum Noch Marten Yoseph Langkay (J.D. Langkay) dan almarhumah Anatje Mawengsngiang Lambi, mengajukan gugatan perdata melawan Tuti Hermanto (Tergugat I), PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Cabang Manado (Tergugat II), Pemerintah RI cq Kantor Pelayanan Pajak Piutang dan Lelang Negara (Tergugat III) Manado, dan Eddy F. Songgigilan (Tergugat IV) ke Pengadilan

Negeri

Manado

yang

terdaftar

dalam

perkara

Nomor.

164/PDT.G./2007/PN.MDO. Adapun putusan perkara Nomor. 164/PDT.G./2007/PN.MDO, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2008, yang amar putusannya antara lain : MENGADILI 1.

Tesis

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;




2.

54

Menyatakan bahwa Penggugat Sonny Langkay dan saudara-saudaranya yaitu : Yantie Langkay, Truman Langkay, Anny Langkay, Hellen Langkay, adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum Noch Marten Yoseph Langkay (ID Langkay)

dan

almarhumah

Anatje

Mawengsangiang

Lambi

(Anatie

Mawengsangiang Langkay) ; 3.

Menyatakan bahwa tanah sengketa sertifikat No. 554 / Desa Kleak, Surat Ukur tanggal 13 September 1984 No. 279/1984, atas nama Anatje Mawengsangiang Lambi, janda dari Langkay yang terletak di Jalan Wetar No. 2 (berdekatan dengan jalan Santo Ioseph) Lingkungan III Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Manado dengan batas-batas : Sebelah Utara

: dengan jalan Pulau Wetar

Sebelah Timur

: Kelurahan Genmgan

Sebelah Selatan

: Sinayu/Nurgomo

Sebelah Barat

: Mogama.

Adalah harta peninggalan dari almarhumah Noch Marten Yoseph Langkay (ID Langkay)

dan

almarhumah

Anatje

Mawengsangiang

Lambi

(Anatje

Mawengsangiang Langkay) yang berhak diwarisi oleh Penggugat dan saudarasaudara kandungnya. 4.

Menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh almarhumah Anatje Mawengsangiang Lambi sewaktu hidupnya dengan Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan dengan sertifikat Tanah sengketa tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum ;

Tesis




5.

55

Menyatakan bahwa segala bentuk perbutan hukum berupa perijanjian, Surat kuasa, perbuatan pelelangan terhadap tanah jaminan ataupun Surat-Surat lainnya yang dibuat oleh almarhumah Anatje Mawengsangiang Lambi (Anatie Mawengsangiang Langkay) sewaktu hidupnya dengan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berkaitan khusus dengan Sertifikat Tanah sengketa tersebut diatas adalah tidak sah dan batal demi hokum ;

6.

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak terhadap tanah sengketa dan sertifikat tanah sengketa untuk segera menyerahkan tanah sengketa dan sertifikat tanah sengketa tanpa syarat apapun kepada penggugat, segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihya ;

8.

Menghukum Para Tergugat untuk membeyar semua biaya perkara secara tanggung renteng sebesar RP. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Atas putusan tersebut para termohon lelang mengajukan banding ke Pengadilan

Tinggi Manado di Manado yang terdaftar dalam Nomor 86/PDT/2009/PT.MDO, Pengadilan Tinggi dalam putusan Nomor Nomor 86/PDT/2009/PT.MDO, yang diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Oktober 2009, dalam amar putusannya antara lain sebagai berikut : MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding tersebut;

Tesis




-

56

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Januari 2008 Nomor : 164/Pdt.G/2007/PN.Mdo yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). 2. Kasus Posisi II Atas putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut diatas, maka penulis mencoba

menelaah serta membandingkannya dengan salah satu putusan Mahkamah Agung RI perkara perdata antara Joshua H. Halim yang dalam perkara tersebut diwakili oleh kuasanya, yakni Moh. Daud Herman, SH dan kawan-kawan selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding melawan PT. Bank Delta (dahulu PT. Bank Sampoerna Internasional) selaku Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat I/Turut Terbanding I, Andreas Erwin (pemenag lelang) selaku Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat II/Turut Terbanding II, Pemerintah I Cq Departemen Keuangan Cq Kepala Kantor Lelang Negara Jakarta selaku Termohon Kasasi III dahulu sebagai Tergugat III/Turut Terbanding III, dan Ny. Marlina Ismail, selaku Direktur PT. Intiprima Jayasari selaku Turut Termohon dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding. Bahwa dalam putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 10 Maret 1999 No : 823/PDT/1998/PT.DKI jo Pengadilan Negeri tanggal 28 Agustus 1996 No: 447/Pdt.G/PN/1996/PN.Jak.Sel., semuanya memenangkan para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan Tururt Tergugat/Terbanding I, II, III dan Tururt

Tesis




Terbanding.

Perkara

tersebut

kemudian

57

dilakukan

banding

oleh

pihak

Penggugat/Pembanding sekarang sebagai Pemohon Kasasi, dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 17 November 2003 No : 1497 K/PDT/2001, dengan amar putusan antara lain berbunyi : Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa putusan Judex facti yang tidak mempertimbangkan bukti P-1 dan bukti P-2 dari Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pertimbangan hukum yang keliru dan karenanya harus dibatalkan, seharusnya Judex facti memberikan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, bahwa Pemohon Kasasi selaku pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan No.548/Grogol Utara seluas 469 M2 dan sebagai Penjamin atas pemberian fasilitas kredit oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I kepada Turut Termohon kasasi/Turut Tergugat sepatutnya

mengetahui

dan

dilibatkan

sebagai

pihak

yang

paling

berkepentingan atas obyek perkara, yang mana oleh Termohon Kasasi III/Tergugat

III pada

tanggal

26

Desember 1995

telah

melakukan

penjualan/pelelangan dimuka umum sebagaimana tetuang dalam risalah lelang No.840/1995-1996 tanpa diketahui oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, yang menetapkan Termohon Kasasi II/Tergugat II sebagai pemenang lelang ; Bahwa Judex facti sama sekali tidak menyebutkan apa yang menjadi pertimbangan hukumnya,

sehingga

bukti

P-1

dan

P-2

yang

diajukan

Pemohon

Kasasi/Penggugat tidak dipertimbangkan, justru disini peran Hakim harus

Tesis




58

menggali hukum untuk menganalisa fakta hukum guna mencari kebenaran, yang dilupakan oleh Judex facti ; 2. Bahwa tindakan Termohon Kasasi III/Tergugat III melakukan penjualan dimuka umum adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena kalaupun ada surat pemberitahuan Termohon Kasasi III/Tergugat III dengan suratnya tertanggal 18 Desember 1995 kepada Penghuni rumah/bangunan (Penggugat) di Jalan Permatan Hijau/Permata Intan IV Blok Y No.1 Rt.002/02, Kel.Grogol di Jakarta Selatan. Kalau rumah/bangunan yang ditempati oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat akan dijual secara lelang pada hari Selasa tanggal 26 Desember 1995 bertempat di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah surat yang tidak dapat diajukan sebagai bukti yang kuat, sebab Penggugat tidak pernah menerima dan membaca surat dari Termohon Kasasi III/Tergugat III dan kalaupun benar surat itu pernah dikirimkan oleh Termohon Kasasi III/Tergugat III apakah cukup hanya sekali surat pemberitahuan, apalagi ini menyangkut obyek perkara yang tidak sederhana. Judex facti sepatutnya menolak bukti surat dari Termohon Kasasi III/Tergugat III yang sifaatnya hanya sebagai petunjuk saja/tidak memperlihatkan aslinya dan jarak antara tanggal pengiriman surat Termohon Kasasi III/Tergugat III dengan tanggal penjualan diumumkan dilakukan antara keduanya hanya berselang 7 (tujuh) hari ; 3. Bahwa Judex facti sepatutnya menolak bukti T.1.6-A dan T.1.6-B yang diajukan oleh Tergugat I sebab pengumuman yang diumumkan melalui koran tidak dapat dijadikan sebagai bukti material guna membenarkan dalil Termohon

Tesis




59

Kasasi I/Tergugat I yang menyatakan bahwa lelang eksekusi tersebut tebukti dilakukan didepan umum secara terbuka dan terang-terangan, padahal fakta yang sebenarnya terjadi adalah dilakukan tanpa pemberitahuan dan melibatkan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai yang berkepentingan atas obyek yang padanya telah dilakukan lelang eksekusi sehingga menimbulkan kerugian yang besar dan rasa malu bagi Penggugat pribadi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat : mengenai keberatan ad. 1: bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena tidak adanya keadilan (Rechtvaardig) dan tidak adanya kepatutan (Redelijk) serta tidak sesuai dengan hukum (Rechtmatig) terhadap terjadinya pelelangan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III semula Tergugat III (Kepala Kantor Lelang Negara Jakarta) atas barang berupa persil yang menjadi jaminan hutang Pemohon Kasasi semula Penggugat, karena Termohon kasasi II semula Tergugat II adalah karyawan dari Termohon Kasasi I semula Tergugat I, sehingga uang yang digunakan untuk membayar harga lelang tersebut berasal dari Termohon Kasasi I semula Tergugat I, sedangkan menurut hukum adanya larangan kreditur untuk membeli sendiri barang yang digunakan jaminan oleh debiturnya, lagipula Termohon Kasasi II semula Tergugat II adalah pembeli lelang satu-satunya yang hadir ditempat dan pada waktu lelang dilakukan ;

Tesis




60

Bahwa karena terjadinya lelang in casu telah dilakukan tidak secara rechtvaardig dan redelijk serta rechtmatig, maka perbuatan Termohon Kasasi I,II,III semula Tergugat I,II,III in casu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karenanya lelang in casu haruslah dibatalkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JOSHUA H. HALIM, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Moh.Daud Herman,SH dan kawan-kawan dikabulkan, maka putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Maret 1999 No.823/PDT/1998/PT.DKI jo Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 1997 No.447/ Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel., harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka Termohon Kasasi tersebut harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan ; MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JOSHUA H. HALIM, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasaya 1. Moh.Daud Herman,SH, 2. Parulian

Tesis




61

Simamora, SH, 3. Ermawinarti, SH, 4. Sus Miasih, SH, tersebut ; Membatalkan putusan

putusan

Pengadilan

Tinggi

Jakarta

tanggal

10

Maret

1999

No.823/PDT/1998/PT.DKI yang menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 1997 No.447/ Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel.tersebut ; DAN MENGADILI SENDIRI : Dalam Provisi : - Melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai tanah dan bangunan diatasnya

milik

Penggugat,

sesuai

Sertifikat

Hak

Guna

Bangunan

No.548/Grogol Utara, Jakarta Selatan ; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.548/Grogol Utara milik Penggugat ; 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tegugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 4. Menyatakan risalah lelang No.840/1995-1996 tertanggal 26 Desember 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum; 5. Memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan risalah lelang No.840/19951996 tertanggal 26 Desember 1995 ; 6. Menetapkan bahwa hutang Turut Tergugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karenanya

Tesis




62

memerintahkan atau menghukum Turut Tergugat untuk membayar kepada Tergugat I sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

3. Analisa Kasus Terhadap kasus posisi diatas untuk lebih jelasnya dapat diuraikan berikut ini : 1) Sonny Langkay dan saudara-saudaranya yaitu : Yantie Langkay, Truman Langkay, Anny Langkay, Hellen Langkay, adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum Noch Marten Yoseph Langkay (ID Langkay) dan almarhumah Anatje

Mawengsangiang

Lambi

(Anatie

Mawengsangiang

Langkay)

mengajukan gugatan perkara perdata melawan Tuti Hermanto (Tergugat I), PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Cabang Manado (Tergugat II), Pemerintah RI cq Kantor Pelayanan Pajak Piutang dan Lelang Negara (Tergugat III) Manado, dan Eddy F. Songgigilan (Tergugat IV) ke Pengadilan Negeri Manado yang terdaftar dalam perkara Nomor. 164/PDT.G./2007/PN.MDO ke Pengadilan Negeri

Manado

untuk

kemudian

diputus

dengan

Putusan

164/Pdt.G/2007/PN.Mdo tanggal 16 Januari 2008 antara lain memenangkan Sonny Langkay dan saudara-saudaranya (Para Penggugat) dan Menghukum Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak terhadap tanah sengketa dan sertifikat tanah sengketa untuk segera menyerahkan tanah sengketa dan sertifikat tanah sengketa tanpa syarat apapun kepada penggugat, segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menghukum Para Tergugat untuk membeyar semua biaya perkara

Tesis




63

secara tanggung renteng sebesar RP. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; 2) Para Tergugat (Tuti Hermanto Tergugat I, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Cabang Manado Tergugat II, Pemerintah RI cq Kantor Pelayanan Pajak Piutang dan Lelang Negara Tergugat III Manado, dan Eddy F. Songgigilan Tergugat IV) kemudian mengajukan banding : Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan No. 86/PDT/2009/PT.MDO tanggal 12 Oktober 2009 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado. 3) Perbandingan dengan putusan Mahkamah Agung dalam kasus perdata antara Joshua H. Halim yang dalam perkara tersebut diwakili oleh kuasanya, yakni Moh. Daud Herman, SH dan kawan-kawan selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding melawan PT. Bank Delta (dahulu PT. Bank Sampoerna Internasional) selaku Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat I/Turut Terbanding I, Andreas Erwin (pemenag lelang) selaku Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat II/Turut Terbanding II, Pemerintah I Cq Departemen Keuangan Cq Kepala Kantor Lelang Negara Jakarta selaku Termohon Kasasi III dahulu sebagai Tergugat III/Turut Terbanding III, dan Ny. Marlina Ismail, selaku Direktur PT. Intiprima Jayasari selaku Turut Termohon dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding, mengenai lelang eksekusi dengan ini putusannya adalah ”mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JOSHUA H. HALIM, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasaya 1. Moh.Daud Herman,SH, 2. Parulian Simamora, SH, 3. Ermawinarti, SH, 4. Sus

Tesis




64

Miasih, SH, tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Maret 1999 No.823/PDT/1998/PT.DKI yang menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 1997 No.447/ Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel, serta menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, sebesar Rp.200.000,0,- (dua ratus ribu rupiah)”.

a. Putusan Pengadilan Negeri & Pengadilan Tinggi Manado Alasan diajukannya gugatan perdata oleh Penggugat Sonny Langkay dan saudara-saudaranya di Pengadilan Negeri Manado adalah karena objek lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Para Tergugat merupakan harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat yang adalah harta bersama dan/atau harta warisan, disisi lain Para Penggugat baru mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang merupakan Harta Pendapatan Bersama dari kedua orang tua Para Penggugat sudah dijaminkan Tergugat I kepada Tergugat II, setelah Para Penggugat menerima Surat Pemberitahuan pengosongan objek lelang dimaksud per tanggal 30 April 2004, sehingga tindakan Para Tergugat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan untuk mempertahankan Hak Kewarisannya Para Penggugat pun mengajukan gugatan ke pengadilan. Sehubungan dengan alasan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (Sonny Langkay dan saudara-saudaranya), Pengadilan Negeri Manado dalam duduk perkara putusannya No. 164/PDT.G./2007/PN.MDO. memerintahkan kepada Para Penggugat (Sonny Langkay dan saudara-saudaranya) untuk membuktikan :

Tesis




65

- Bahwa Tergugat I telah meminam Sertifikat Tanah objek sengketa kepada Ibu Para

Penggugat

(almarhumah

Anatje

Mawengsangiang

Lambi/Anatje

Mawengsangiang Langkay), dan tidak melakukan pemberitahuan kepada Para Penggugat bahwa tanah dan bangunan dari peninggalan kedua orang tua Para Penggugat tersebut telah dijadikan jaminan kreditnya kepada Tergugat II ; - Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum; - Bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan Tergugat III, Kepala Kantor Pejabat Lelang Kelas II Manado adalah cacat hukum ; Dalam

pertimbangan

hukumnya,

Pengadilan

Negeri

Manado

mempertimbangkan antara lain : - Bahwa benar Penggugat dan saudara-saudaranya adalah anak kandung dari almarhum J.D. Langkay dan almarhumah Anatje Mawengsangiang Lambi ; - Bahwa benar tanah sengketa telah dijadikan salah satu jaminan kreditnya Tergugat I pada Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) sekarang Bank Mandiri Cabang Manado ; - Bahwa benar kredit/pinjaman dari Tergugat I pada Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) sekarang Bank Mandiri telah macet dan sebagai tindak lanjut untuk pelelangan barang-barang jaminan atas kredit macetnya Tergugat I tersubut telah diserahkan oleh Tergugat II ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Manado (Tergugat III) ;

Tesis




66

- Bahwa benar Kantor Lelang Negara (Tergugat III) telah melelang semua tanah jaminan kreditnya Tergugat I, dan sebagai pembeli lelang atau pemenang lelangnya adalah Eddy F. Songgilan (Tergugat IV). - Bahwa atas keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum ternyata Para Penggugat (Sonny Langkay dan saudara-saudaranya) telah membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan IV merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka gugatan Para Penggugat (Sonny Langkay dan saudara-saudaranya) terhadap Para Tergugat harus diterima. Atas pertimbangannya, Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan No. 164/PDT.G./2007/PN.MDO tanggal 16 Januari 2008 memenangkan Para Penggugat (Sonny Langkay dan saudara-saudaranya) dan menolak seluruhnya sanggahan Para Tergugat. Melihat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manado tersebut maka tidaklah salah apabila Pengadilan Negeri Manado memenangkan Para Penggugat (Sonny Langkay dan saudara-saudaranya). Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan pertimbangan hukumnya bahwa memori banding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan isi putusan Pengadilan Negeri Manado, maka memori banding harus dikesampingkan. Pengadilan Tinggi Manado kemudian mengambil alih pertimbangan dan pendapat Pengadilan Negeri Manado karena dianggap sudah tepat dan benar. Dengan

Tesis




pertimbangannya,

Pengadilan

Tinggi

Manado

67

dalam

putusannya

No.

86/PDT/2009/PT.MDO menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado.

b. Perbandingan Putusan Mahkamah Agung RI Dari kasus yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba menelaah serta membandingkannya dengan salah satu putusan Mahkamah Agung RI perkara perdata antara Joshua H. Halim yang dalam perkara tersebut diwakili oleh kuasanya, yakni Moh. Daud Herman, SH dan kawan-kawan selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding melawan PT. Bank Delta (dahulu PT. Bank Sampoerna Internasional) selaku Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat I/Turut Terbanding I, Andreas Erwin (pemenag lelang) selaku Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat II/Turut Terbanding II, Pemerintah I Cq Departemen Keuangan Cq Kepala Kantor Lelang Negara Jakarta selaku Termohon Kasasi III dahulu sebagai Tergugat III/Turut Terbanding III, dan Ny. Marlina Ismail, selaku Direktur PT. Intiprima Jayasari selaku Turut Termohon dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding, sebagaimana yang telah dijelaskan secara garis besar pada kasus posisi diatas. Bahwa dalam kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung tersebut, dalam isi pertimbangannya “bahwa putusan Judex facti yang tidak mempertimbangkan bukti P-1 dan bukti P-2 dari Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pertimbangan hukum yang keliru dan karenanya harus dibatalkan, seharusnya Judex facti memberikan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, bahwa Pemohon Kasasi selaku pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan No.548/Grogol Utara

Tesis




68

seluas 469 M2 dan sebagai Penjamin atas pemberian fasilitas kredit oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I kepada Turut Termohon kasasi/Turut Tergugat sepatutnya mengetahui dan dilibatkan sebagai pihak yang paling berkepentingan atas obyek perkara..; bahwa Judex facti sama sekali tidak menyebutkan apa yang menjadi pertimbangan hukumnya, sehingga bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dipertimbangkan, justru disini peran Hakim harus menggali hukum untuk menganalisa fakta hukum guna mencari kebenaran, yang dilupakan oleh Judex facti. Bahwa tindakan Termohon Kasasi III/Tergugat III melakukan penjualan dimuka umum adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Judex facti sepatutnya menolak bukti surat dari Termohon Kasasi III/Tergugat III yang sifaatnya hanya sebagai petunjuk saja/tidak memperlihatkan aslinya dan jarak antara tanggal pengiriman surat Termohon Kasasi III/Tergugat III dengan tanggal penjualan diumumkan dilakukan antara keduanya hanya berselang 7 (tujuh) hari.. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukan, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JOSHUA H. HALIM, yang diwakili oleh kuasaya : 1. Moh.Daud Herman,SH, 2. Parulian Simamora, SH, 3. Ermawinarti, SH, 4. Sus Miasih, SH, tersebut, serta membatalkan putusan

putusan

Pengadilan

Tinggi

Jakarta

tanggal

10

Maret

1999

No.823/PDT/1998/PT.DKI yang menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 1997 No.447/ Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel.

Tesis




69

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan tersebut maka tindakan dari Termohon Kasasi adalah merupakan tindakan sewenang-wenang karenanya dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, sehingga lelang in casu yang telah dilakukan haruslah dinyatakan batal menurut hukum. Lelang

eksekusi

adalah

penjualan

umum

untuk

melaksanakan

atau

mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti Hipotek, Hak Tanggungan atau Jaminan Fiducia. Pelaksanaan lelang eksekusi pada dasarnya menganut prinsip dasar yaitu untuk mencairkan sejumlah tagihan kreditur atas debitur yang ingkar janji (wanprestasi). Dalam kasus tersebut diatas terbukti bahwa debitur/Tergugat I (pada kasus di Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Tinggi Manado) telah ingkar janji (wanprestasi), akan tetapi justru pihak Tergugat II (Pihak Bank) tidak mencermati tentang objek jaminan yang diberikan debitur, karena objek jaminannya adalah milik pihak ketiga dan merupakan harta warisan yang belum dibagi, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian pelaksanaan lelang tidak beralasan menurut hukum (cacat hukum) dan karenanya hasil lelang dibatalkan oleh pihak pengadilan.

Tesis



lampiran-lampiran yang mendukung berdasarkan Pasal 20 Vendu Reglement;

Recommend Documents