LAMPIRAN
Lampiran 1. Hasil Printout Data Musytari
Lampiran 2. Hasil Printout Data Supplier
Lampiran 3. Hasil Printout Data Bank
Lampiran 4. Hasil Printout Data Call Memo
Lampiran 5. Hasil Printout Data MAK
Lampiran 6. Hasil Printout Data Analisis Risiko
Lampiran 7. Hasil Printout Data Offering Letter
Lampiran 8. Hasil Printout Data Akad Murabahah
Lampiran 9. Hasil Printout Data PO
Lampiran 10. Hasil Printout Data Funding Request
Lampiran 11. Hasil Printout Data SPD
Lampiran 12. Hasil Printout Data SPPn
Lampiran 13. Hasil Printout Data Payment Voucher
Lampiran 14. Hasil Printout Data SPB
Lampiran 15. Hasil Printout Data Aging
Lampiran 16. Hasil Printout Data Surat Penagihan
Lampiran 17. Hasil Printout Data Surat Peringatan
Lampiran 18. Hasil Printout Data OR
FORMULIR PERMOHONAN, STRUKTUR PEMBIAYAAN, PERNYATAAN, KUASA, PENCAIRAN FASILITAS DAN PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI Call Memo PERMOHONAN PEMBIAYAAN Yang bertandatangan di bawah ini : a. Nama
: ....................................Telp.......................
b. Alamat
: ...................................................................
c. Jabatan
: ...................................................................
d. Perusahaan : ................................................................... Dengan ini mengajukan permohonan Fasilitas Pembiayaan Easylinc untuk pembelian : a. Mobil/Motor/Barang : ....................................................... b. Type : ...............................c. Jenis :..................................... d. Tahun : ..................... Warna : ........................................... Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan : a.Fotocopy KTP Pemohon dan Suami atau Istri yang masih berlaku; b.Fotocopy Kartu Keluarga; STRUKTUR PEMBIAYAAN a.Harga
: ....................................................
b.Uang Muka
: ....................................................
c.Pokok Hutang
: ....................................................
d.Premi Asuransi
: ....................................................
e.Biaya Adm
: ....................................................
f.Bunga
: ....................................................
g.Cicilan Perbulan
: ....…............................................
h.Jangka Waktu
: .......................Advance/Arrear
i.Total Pembayaran I : .................................................... j.Lain-lain
: ....................................................
j.Pencairan
: .................................................... PERNYATAAN
Atas diterimanya dan disetujuinya Fasilitas Pembiayaan Easylinc tersebut dari PT.Capitalinc Finance, maka dengan ini Saya menyatakan : a. Bersedia untuk dipotong gaji setiap bulan langsung oleh Personalia/Juru bayar Perusahaan sebesar cicilan fasilitas pembiayaan Easylinc yang Saya terima beserta biaya-biaya yang timbul, sampai fasilitas tersebut lunas. b. Apabila dikemudian hari terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau pindah kerja atau mengundurkan diri, atau meninggal dunia, maka seluruh pendapatan yang Saya peroleh dari Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Gaji, Jamsostek, Pesangon, Tunjangan Hari Tua (THT), akan menjadi sumber pelunasan fasilitas pembiayaan Easylinc yang Saya terima. Apabila sumber –sumber tersebut tidak mencukupi maka saya bersedia untuk melunasi fasilitas tersebut dari sumber lainnya atau akan ditanggung oleh ahli (-ahli) waris Saya. KUASA Bersama ini Saya memberikan Kuasa, (kuasa mana tidak dapat Saya cabut kembali karena hal (-hal) apapun sampai kewajiban saya kepada PT Capitalinc Finance atas Fasilitas Pembiayaan Easylinc yang saya terima telah selesai dan lunas seluruhnya), kepada Personalia/Juru Bayar Perusahaan untuk memotong gaji Saya setiap bulan guna pembayaran Fasilitas Pembiayaan Easylinc Saya di PT.Capitalinc Finance sebesar cicilan setiap bulan sampai fasilitas kredit Easylinc tersebut lunas dan selesai seluruhnya. Surat Kuasa ini tetap berlaku bagi Personalia/Juru Bayar Perusahaan pengganti untuk tetap melaksanakan hal tersebut. PENCAIRAN FASILITAS Mohon pencairan Fasilitas Pembiayaan Easylinc ini, dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut : Bank
: ………………………………............
Cabang
: ..............................................................
A/C No.
: ..............................................................
Atas Nama : .............................................................. PERSETUJUAN ISTRI/SUAMI Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: ................................................................
Alamat
: ................................................................
KTP Nomor : ................................................................ (Untuk selanjutnya disebut sebagai “Yang Memberikan Persetujuan”). Dengan ini menyatakan memberikan persetujuan penuh kepada suami/istri saya Untuk melakukan tindakan – tindakan berupa : 1. Menerima pembiayaan dan/atau pinjaman dalam bentuk fasilitas pembiayaan konsumen dan/atau fasilitas lainnya dari PT Capitalinc Finance, berkedudukan di Jakarta Selatan, Recapital Building Lantai 9, Jalan Adityawarman Kav.55 Jakarta Selatan, dengan nilai pembiayaan yang dianggap baik oleh Yang Diberi Persetujuan; 2. Menjaminkan obyek pembiayaan berdasarkan fasilitas pembiayaan konsumen dan/atau fasilitas lainnya dari PT Capitalinc Finance sebagai jaminan pinjaman dan/atau pembiayaan fasilitas pembiayaan konsumen tersebut; Saya memahami bahwa PT.Capitalinc Finance berhak sepenuhnya menyetujui atau menolak aplikasi ini tanpa alasan atau penjelasan penolakannya kepada Saya selaku pemohon. Demikian Permohonan, Pernyataan dan Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta Menyetujui Struktur Pembiayaan tersebut di atas.
Yang Memberikan Persetujuan Suami/Istri
Pemohon
Penerima Kuasa Manager Personalia/Juru Bayar
Nama : Tanggal :
Nama
:
Tanggal :
Nama
:
Tanggal :
3. Untuk hal (– hal) tersebut di atas, Yang Diberi Persetujuan berhak membuat, menandatangani dokumen (-dokumen), surat (-surat), Akta (-akta) dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya (termasuk perjanjian perubahannya yang akan dibuat dikemudian hari) baik notariil maupun secara dibawah tangan, memberikan keterangan-keterangan, dan melakukan segala perbuatan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan berkenaan dengan hal – hal tersebut di atas. Lampiran 19. Dokumen Call Memo
PT ABC
MAK
Facility Type:
X Murabahah
IMBT
Ijarah
0
Contract No:
0
1
1
0
5
0
5
Date
3
31
5
2011
Program : Car Ownership Program OBJECT DETAILS
CUSTOMER DETAIL
NON VEHICLES
-
Name Place & Date of Birth
#
Company Line of Business
PAYMENT CAPACITY Gross Incomes/Revenues
Description of Item
Fixed Incomes
Type
Spouse Incomes
- Quantity
Additional Incomes
- Unit Price
Title Company Address Phone / Fax No. ID Type & Number
Expenditures
Total Amount
-
Location
Total Loan Repayment VEHICLES
-
Merk/Type Model STNK Number
Permanent Address
-
(KTP registered) Phone / Mobile No. E-mail SPOUSE DATA
# # # # # # # #
STNK Expired BPKB Number - Chasis Number - Engine Number Ownership
Others Expenses
Condition Purpose Color Cylinder
New Private 0
Year
0
Net Income Payment Projection Schedule Cash Income Available
-
Place & Date of Birth
No.
ID Type & Number
1 SUPPLIER DETAIL -
Supplier / Dealer Name Address Contact Person
-
Fixed Phone / Mobile / Fax
-
Auth. Brand / Website
-
Description
1
Purchased Amount
2
Down Payment
Item (s)
No
Contract Number
Ccy
Amount
3 Cost of Money COF -
Amount
Remark
100.00% IDR
80,000,000
0
20,000,000
Desciption
Insurance Company
Type 0
-
0
-
Instalment Period Ccy
OUSTANDING
Description
2
BLR
%
Rp. Rp. Rp.
DEVIASI Perjanjian Pembiayaan Dibawah Tangan
ADDITIONAL COLLATERAL
Spouse Name
No.
Rp.
Private Expenses Household Expense
Ownership
#
Tax ID Number Residential Address
Rp.
Bln
Effective Rate (p.a)
0.00%
Flat Rate (p.a) Total Flat Rate
#DIV/0! #DIV/0!
#
Thn
Consume's Bank
Supplier's Bank
Bank Account No.
-
Account Name
1
Payment Type
2 Authorized Signer
Arrears
3
Paid to
3
Residual Value (RV)
4 5
Net Financing
6 7
Administration Fee Booking Fee
Insurance ADV
Y-05
60,000,000
Pokok
lumpsump IDR
1,000,000 Paid to CF -
ARR
IDR IDR
Net Disbursement
FF Marketing Officer
12,268,387
IDR
2,325,000 Paid to CF
2.50%
IDR
Total First Payment 31-05-11
IDR IDR
1 Thn
8 Insurance Y- 2, 3, 4 & 5 9 1st Installment Total Financing
Date :
Dealer
Date :
31-05-11
RFN Marketing Manager
Monthly Installment HARGA JUAL
Rp
1,396,095
Rp
96,034,091
POKOK BA'I MARGIN BA'I
Rp Rp
60,000,000 36,034,091
Date in 5 11
Date out 5 11
ARR pokok
60,000,000
Transfer
Payment Type
Ccy
Amount
Due Date
Commence Date
PDC X
RTGS T/T CASH
Pokok
60,000,000
4
Y
N
Date in 5 11 Y
Date out 5 11 N
Date in 5 11 Y
Date out 5 11 N
Date in
Y
Date out
N
Date in
Y
Date out
N
3,325,000 Paid to CF Date :
ISW Risk Management
ASA Director
RPW Director
RL President Director
Commisioner
President Comisioner
Lampiran 20. Dokumen MAK
Internal Memo Kepada : MK; AS Dari : Credit Risk Dept. Tanggal : 14 Maret 2011 Perihal : Syariah Approval atas nama PT. XYZ
Sehubungan dengan hasil kunjungan ke lokasi proyek PT. XYZ yang dilakukan oleh sdr RML dan MK, dimana saat itu sudah tidak ada kegiatan di lapangan, mohon agar dapat dibuktikan bahwa proyek tersebut masih berjalan (Foto) dan dibuat kontrak baru untuk sumber tanah kupasnya. Untuk diketahui bahwa proyek pengurugan yang diterima XYZ sebanyak 200.000 M3 hanya di Back Up oleh kontrak sumber tanah kupas sebanyak ± 20.000M3. Wassalam
Iwan SOewandi
Lampiran 21. Dokumen Analisis Risiko
Jakarta, 11 Januari 2012 Kepada Yth, Ibu Dewi Lestari Jl.Kemuning II Blok G3 Rt/Rw 006/010 Kel.Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Perihal : Penawaran Fasilitas Pembiayaan Murabahah Assalamualaikum Wr. Wb. Sehubungan dengan permohonan pembiayaan Murabahah yang diajukan atas nama Ibu Dewi Palenkahu, maka dengan ini kami sampaikan penawaran pembiayaan tersebut dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut: Obyek Murabahah
: a. 1 Unit LCD 32” merk LG b. 1 Unit DVD merk LG D520 c. 1 Unit CD Tape merk Polytron d. 1 Unit Camera merk Samsung
Harga Perolehan
Kontribusi asuransi jiwa 24 bulan Biaya Administrasi Total Nilai Pembiayaan
: a.Rp. 2.850.000,b.Rp. 350.000,c. Rp. 829.000,d. Rp. 900.000,: Rp. 39.340,- {masuk dalam pokok pembiayaan} : Rp. 95.000,- + {masuk dalam pokok pembiayaan} : Rp. 4.999.414,-
Margin Keuntungan Harga Jual
: :
Angsuran perbulan Margin Jangka waktu Kondisi lainya
: Rp. 335.920,-/bulanan in Arrears : 25 % p.a. efektif : 18 Bulan : - Fasilitas ini cross default & cross collateral dengan fasilitas lain yang masih existing di PT Capitalinc Finance - Tertuang dalam Akad Murabahah
Rp. 1.047.141,Rp. 6.046.555,-
Surat Penawaran ini berlaku selama 30 hari, terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penawaran ini. Jika Ibu dapat menyetujui seluruh kondisi dan persyaratan dalam surat penawaran kami, harap ditandatangani dan dikembalikan kepada kami paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Ibu. Wasalamualaikum Wr. Wb. Hormat kami,
Menyetujui, PT Capitalinc Finance
Rizano Loekman Palenkahu Direktur Utama
Ir. Achmad Surya Abadi
Dewi
Direktur
Lampiran 22. Dokumen Offering Letter
“Hai orang – orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. An – Nisaa’, 29)
AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
Akad Permata Syariah Pembiayaan Murabahah (untuk selanjutnya disebut “Akad”) (Permata Syariah PPM) ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Januari 2012 oleh dan antara:
I.
I. PT ABC, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Recapital Building Lantai 9 Jl. Adityawarman Kav. 55 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 yang dalam hal ini diwakili oleh Iman Kurniawan dan Achmad Hulaifi, masing-masing bertindak dalam kapasitas dan jabatannya berturut – turut selaku Direktur Utama dan Direktur,demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berwenang mewakili PT Capitalinc Finance tersebut, untuk selanjutnya disebut "BA’I".
II.
Dewi Palenkahu, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 09.5402.610576.0235, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jl. Kemuning II Blok G3 No. 3 RT/RW 006/010, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, dan dalam keterangannya belum menikah dan oleh karenanya dalam melakukan perbuatan hukum ini tidak memerlukan persetujuan dari siapapun, untuk selanjutnya disebut “MUSYTARI”.
BA’I dan MUSYTARI selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak” Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1.
Bahwa MUSYTARI mengajukan permohonan pembiayaan 1 (satu) unit LCD 32” LG, 1 (satu) unit DVD LG D 520, 1 (satu) unit CD Tape Polytron dan 1 (satu) unit Camera Samsung (untuk selanjutnya disebut ”Obyek Murabahah”) kepada BA’I;
2.
Bahwa BA’I telah memberikan persetujuannya untuk memberikan pembiayaan pemilikan Obyek Murabahah berdasarkan prinsip Murabahah menurut ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat mana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Akad Pembiayaan Pemilikan Obyek Murabahah ini.
Selanjutnya untuk melaksanakan pembiayaan pemilikan Obyek Murabahah, BA’I dan MUSYTARI sepakat untuk melaksanakan akad ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
DEFINISI Dalam Akad ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.7. 7.8. 8.9. 9.10. 11. 12. 10.13.
Akad adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh dan di antara BA’I dan MUSYTARI yang memuat ketentuanketentuan dan syarat-syarat yang disepakati berikut perubahan dan pembaharuannya sesuai dengan ketentuan Syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Harga Perolehan adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh BA’I kepada Pemasok untuk membeli Obyek Murabahah yang dipesan MUSYTARI ditambah biaya-biaya langsung yang dikeluarkan oleh BA’I untuk membeli Obyek Murabahah yang dipesan MUSYTARI. Harga Jual adalah nilai pembiayaan BA’I ditambah sejumlah uang yang ditetapkan oleh BA’I dan disetujui/disepakati oleh MUSYTARI sebagai Margin/Keuntungan BA’I. Hari Kerja adalah hari dimana BA’I beroperasi yaitu hari Senin sampai dengan Jumat (tidak termasuk hari libur nasional dan/atau hari besar lainnya). Hutang adalah seluruh kewajiban MUSYTARIyang terhutang kepadaBA’I berdasarkan Akad, termasuk tetapi tidak terbatas pada HutangMurabahah dan kewajiban pembayaran biaya administrasi, denda serta biaya-biaya lain baik yang sekarang ada maupun yang timbul dikemudian hari dalam rangka pelaksanaan Akad. Hutang Murabahah adalah sejumlah kewajiban keuangan MUSYTARI yang berasal dari Pembiayaan Murabahah maksimal sebesar Harga Jual sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Akad. Jangka Waktu adalah jangka waktu yang tercantum dalam Pasal 3 Akad ini, yang menentukan batas akhir (paling lambat) hak dan kewajiban MUSYTARI harus dipenuhi. Margin/Keuntungan adalah sejumlah dana yang diperoleh BA’I yang merupakan selisih antara Harga Jual dikurangi Harga Perolehan. Obyek Murabahahadalah obyek dari jual beli Murabahah yang disepakati oleh BA’I dan MUSYTARIsebagaimana diuraikan di atas. Murabahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan Harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran sebagai laba. Pemasok adalah dealer atau pihak lain yang ditunjuk dan atau disetujui BA’I untuk menyediakan/mengadakan dan menyerahkan Obyek Murabahah yang dijual kepada MUSYTARI. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Uang Muka adalah sejumlah dana yang besarnya ditetapkan oleh BA’I yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh MUSYTARI kepada BA’I sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh MUSYTARI untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan Murabahah dari BA’I.
PASAL 2 PELAKSANAAN PRINSIP MURABAHAH Pelaksanaan prinsip Murabahah yang berlangsung antara BA’I sebagai penjual dengan MUSYTARI sebagai pembeli dilaksanakan berdasarkan ketentuan Syariah dan diatur menurut ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : MUSYTARI membutuhkan Obyek Murabahah dan meminta kepada BA’I untuk memberikan fasilitas 1. Pembiayaan Murabahah guna pembelian Obyek Murabahah; 2. BA’I bersedia menjual Obyek Murabahah kepada MUSYTARI dengan cara memberikan kuasa kepada MUSYTARI untuk membeli dan menerima Obyek Murabahah tersebut serta menandatangani akta jual beli atas namanya sendiri langsung dengan Pemasok dan juga memberi kuasa kepada MUSYTARI untuk menuntut Pemasok apabila Obyek Murabahah yang diterimanya digugat kepemilikannya oleh pihak ketiga atau adanya cacat tersembunyi. 3. BA’I bersedia memberikan Pembiayaan Murabahah sesuai dengan permohonan MUSYTARI; 4. MUSYTARI bersedia membayar Harga Jual sesuai Akad, dan Harga Jual tidak dapat berubah selama berlakunya Akad; 5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas tidak mengakibatkan MUSYTARI dapat membatalkan jual beli Obyek Murabahah dan MUSYTARI dengan ini melepaskan Pasal 1471 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.
PASAL 3 JUAL BELI OBYEK MURABAHAH DAN FASILITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH (1)
Kesepakatan Jual Beli
BA’I dengan ini sepakat untuk menjual Obyek Murabahahkepada MUSYTARI dan MUSYTARI sepakat untuk membeli Obyek Murabahah dari BA’I. (2)
Pembiayaan Murabahah Sehubungan dengan jual beli Obyek Murabahah tersebut maka BA’I dengan ini memberikan fasilitas Pembiayaan Murabahah kepada MUSYTARI yang dengan ini MUSYTARIsepakat menerima fasilitas Pembiayaan Murabahah dari BA’I atas pembelian Obyek Murabahah dengan Harga Jual sebesar Rp. 6.046.555.- (Enam juta empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari: • Nilai Pembiayaan BA’I sebesar Rp. 4.999.414.- (Empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat belas Rupiah); • Margin/Keuntungan BA’I sebesar Rp. 1.047.141.- (Satu juta empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh satu Rupiah)
(3)
Jangka Waktu Fasilitas dan Jumlah Angsuran Pembiayaan Murabahah Fasilitas Pembiayaan Murabahah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diberikan kepada MUSYTARI untuk jangka waktu 18 (Delapan belas) bulan, terhitung sejak tanggal realisasi Pembiayaan Murabahah dengan cara mengangsur setiap bulan dengan jumlah angsuran sebagaimana tercantum dalam daftar angsuran terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
(4)
Denda
MUSYTARIwajib membayar kepada BA’I: Denda sebagai sanksi atas keterlambatan MUSYTARI membayar Hutang sesuai jadwal angsuran, sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dari jumlah yang terlambat dibayar sesuai dengan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang menunda-nunda pembayaran. Denda tersebut akan diperuntukkan sebagai dana sosial.
PASAL 4 SYARAT REALISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH (1)
Syarat Realisasi Pembiayaan Murabahah BA’I akan merealisasikan pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah berdasarkan Akad, setelah MUSYTARI terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut: a.
Pelunasan Uang Mukadan Biaya-Biaya MUSYTARI melunasi Uang Muka pembelian Obyek Murabahah dan biaya-biaya yang disyaratkan oleh BA’I.
b.
Pernyataan dan Jaminan Pernyataan dan jaminan MUSYTARI yang tercantum dalam Pasal 7 Akad adalah benar dan sesungguhnya masih berlaku pada tanggal realisasi Pembiayaan Murabahah, serta semua permufakatan MUSYTARI yang disebut disini telah dipenuhi dan tidak akan terjadi hal-hal seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 Akad atau setiap kejadian yang setelah beberapa waktu kemudian akan menimbulkan kejadian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Akad.
c.
Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen
d.
BA’I sudah menerima: i. seluruh dokumen yang disyaratkan oleh BA’I termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen bukti diri MUSYTARI, dokumen kepemilikan jaminan dan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Akad ini yang disyaratkan oleh BA’I. ii. bukti yang memuaskan mengenai wewenang untuk melakukan transaksi ini serta berhak menandatangani Akad serta instrumen dan lain-lain dokumen yang ditentukan dalam Akad dan karenanya mengikat MUSYTARI; i.iii. bukti yang memuaskan bahwa MUSYTARI telah membayar semua meterai, pajak, dan biaya-biaya lain kepada negara, sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan dan pendaftaran Akad, instrumen dan lain-lain dokumen yang telah ditentukan oleh BA’I sehubungan dengan Akad Jaminan BA’I sudah harus menerima semua jaminan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 Akad dan
akta pengikatan jaminan telah ditandatangani oleh MUSYTARI. (2)
Tata Cara Realisasi Fasilitas Pembiayaan a. b.
Murabahah
Realisasi fasilitas Pembiayaan Murabahah dapat dilakukan setelah Syarat Realisasi termaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Akad menurut pertimbangan BA’I telah terpenuhi; Meskipun demikian, BA’I dapat membatalkan realisasi Fasilitas Pembiayaan Murabahah secara sepihak tanpa perlu memberikan alasan kepada MUSYTARI.
(3)
Ketentuan Uang Muka Untuk pembayaran Uang Muka pembiayaan pemilikan Obyek Murabahah berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Uang Muka tersebut menjadi bagian dari pelunasan Harga Perolehan; b. Apabila MUSYTARI membatalkan Akad maka Uang Muka dikembalikan kepada MUSYTARI setelah dikurangi dengan kerugian atau biaya yang telah dikeluarkan oleh BA’I. Jika Uang Muka lebih kecil dari kerugian BA’I, maka atas permintaan pertama dari BA’I, MUSYTARI wajib membayar kekurangannya kepada BA’I.
(4)
Tanggung Jawab/Risiko Atas Obyek Murabahah Sejak ditanda tanganinya Akad ini dan telah direalisasikan Pembiayaan Murabahah, maka risiko atas Obyek Murabahah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab MUSYTARI dan dengan ini MUSYTARI membebaskan BA’Idari segala tuntutan dan atau ganti rugi berupa apapun atas risiko tersebut.
(5)
Pembayaran Kepada Pemasok a. Pembiayaan Murabahah akan dilakukan oleh BA’I kepada Pemasok. b. Apabila BA’I telah membayar kepada Pemasok, termasuk pembayaran Uang Muka, maka MUSYTARI tidak dapat membatalkan secara sepihak Akad ini.
Formatted: Font: Not Bold Pasal 5 PEMBUKTIAN HUTANG
Formatted: Font: Not Bold
MUSYTARI menyetujui bahwa Hutang MUSYTARI kepada BA’I pada waktu-waktu tertentu akan terbukti dari : 1. 2. 3.
tanda terima uang dan atau instrumen lainnya yang ditentukan BA’I; dan atau buku-buku dan atau catatan-catatan yang diadministrasikan dan dikelola oleh BA’I mengenai atau sehubungan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah kepada MUSYTARI; dan atau surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dibuat oleh BA’I.
PASAL 6 PEMBAYARAN (1)
Pembayaran Kembali Hutang a. Seluruh Hutang wajib dibayar kembali dengan sebagaimana mestinya oleh MUSYTARI kepada BA’I dalam mata uang yang sama dengan mata uang Pembiayaan Murabahah dengan cara mengangsur dalam 18 [delapan belas] bulan, terhitung sejak tanggal realisasi Pembiayaan Murabahah. Besarnya angsuran adalah sebesar Rp. 335.920.-[tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah]. b. Angsuran pertama wajib dibayar pada tanggal yang sama 1 (satu) bulan setelah tanggal realisasi Pembiayaan Murabahah, angsuran kedua wajib dibayar pada tanggal yang sama 1 (satu) bulan berikutnya atau sesuai dengan jadwal angsuran yang ditentukan oleh BA’I, demikian seterusnya sampai Hutang seluruhnya dibayar lunas oleh MUSYTARI kepada BA’I.
(2)
Pembayaran Denda Dan Biaya-Biaya Atas permintaan pertama dari BA’I, MUSYTARI wajib membayar denda dan biaya-biaya lain yang terhutang oleh MUSYTARI kepada BA’I dalam mata uang yang sama dengan mata uang Pembiayaan Murabahah dengan lunas, penuh dan dengan cara sebagaimana mestinya.
(3)
Rekening Pembayaran Semua pembayaran Hutang oleh MUSYTARI kepada BA’I sehubungan dengan Pembiayaan Murabahah wajib dilakukan oleh MUSYTARI ke rekening Bank yang telah ditentukan BA’I.
(4)
Diluar Beban Pajak Semua pembayaran atau pembayaran kembali Hutang yang wajib dilakukan oleh MUSYTARI kepada BA’I
berdasarkan Akad adalah bebas dan tanpa pengurangan atau pemotongan untuk pajak-pajak, biaya-biaya, pungutan-pungutan atau beban-beban apapun juga yang dikenakan oleh instansi perpajakan yang berwenang.
Formatted: Font: Not Bold (5)
Pelunasan Dipercepat a.
b.
MUSYTARI diperkenankan melakukan pelunasan Hutang kepada BA’I untuk seluruhnya bersama-
sama dengan kewajiban lain yang harus dibayar sehingga tanggal pembayaran lebih cepat/awal dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan, terhadap pelunasan dipercepat tersebut BA’I dapat memberikan potongan pelunasan. Bilamana MUSYTARI melakukan pelunasan dipercepat, maka MUSYTARI wajib mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keinginannya membayar kembali lebih cepat/awal tersebut kepada BA’I 7 (tujuh) Hari Kerja BA’I sebelumnya dimana surat pemberitahuan tersebut seketika diterima oleh BA’I, mengikat dan wajib dilakukan oleh MUSYTARI.
(6)
Biaya-biaya Penagihan. Bilamana untuk melakukan suatu pembayaran dan pembayaran kembali Hutang kepada BA’I, BA’I perlu melakukan tindakan-tindakan penagihan terhadap MUSYTARI, maka biaya-biaya dan ongkos-ongkos penagihan dan upah kuasa BA’I, baik dimuka atau diluar Pengadilan, menjadi tanggungjawab dan wajib dibayar oleh MUSYTARI.
(7)
Perjumpaan Hutang MUSYTARI tidak diperbolehkan membayar kewajibannya pada BA’I dengan jalan menjumpakan atau memperhitungkan dengan tuntutan/klaim, bila ada, dari MUSYTARI atau dari lain pihak ketiga terhadap BA’I.
(8)
Waktu Pembayaran Bilamana pembayaran yang wajib dilakukan menurut Akad atau instrumen lain yang berkaitan dengan Akad jatuh bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran tersebut harus dilakukan pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.
PASAL 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN MUSYTARI MUSYTARI menyatakan dan menjamin BA’I hal-hal sebagai berikut: (1)
Perikatan Akad a. Akad ini dan instrumen serta dokumen lain yang disyaratkan dalam Akad ini bila dilaksanakan dan diserahkan, merupakan suatu kewajiban hukum yang sah dan mengikat bagi MUSYTARI dan karenanya dapat dieksekusikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya. b. Akad ini dan instrumen serta dokumen lain yang disyaratkan oleh Akad ini tidak dan tidak akan melanggar ketentuan Syariah, Undang-Undang, dan Peraturan, Ketetapan atau Keputusan dari Negara Republik Indonesia. c. Semua permohonan, pendaftaran dan persetujuan yang diperlukan atau diharuskan agar kepastian pelaksanaan, penyerahan, keberhasilan, keabsahan, keefektifan maupun pengeksekusian Akad ini dan instrumen serta dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Akad ini telah dibuat dan diperoleh.
(2)
Cidera Janji MUSYTARI tidak Cidera janji terhadap Akad atau instrumen apapun yang mengikatnya, tidak terjadi a. peristiwa dimana dengan surat pemberitahuan atau dengan lewatnya waktu kedua-duanya merupakan Cidera janji. MUSYTARI tidak terlibat dalam perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau sengketa yang b. sedang berlangsung atau menurut pendapatMUSYTARI akan menjadi ancaman dikemudian hari atau yang dapat berakibat negatif terhadap MUSYTARI atau harta kekayaannya, yang nantinya mempengaruhi keadaan keuangan atau usahanya atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Akad ini.
(3)
MUSYTARI sebagai pemegang kuasa dari BA’I, memperoleh jaminan dari Pemasok bahwa Obyek Murabahah
yang diterima bebas dari cacat tersembunyi, penyitaan, pembebanan tuntutan, gugatan atau hak untuk menebus kembali.
(4)
Bahwa orang-orang yang menandatangani Akad ini untuk dan atas nama
(5)
MUSYTARI betul-betul berwenang untuk membuat dan menandatangani Akad ini beserta Scheduleschedulenya.
(6)
Bahwa Akad ini dan Schedule-schedulenya adalah berlaku sah, mengikat dan dapat dilaksanakan.
(7)
Bahwa MUSYTARI tidak terlibat dalam suatu proses pengadilan atau persengketaan;
(8)
Bahwa MUSYTARI memiliki semua izin-izin serta persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usaha-usaha dan Lessee berjanji untuk mempertahankan keabsahan dan berlakunya semua izin-izin serta persetujuan-persetujuan tersebut sepenuhnya selama jangka waktu pembiayaan Murabahah berdasarkan Akad ini.
(9)
Bahwa semua janji jaminan, jaminan-jaminan, perjanjian-perjanjian, perikatan serta persetujuan-persetujuan yang dibuat atau diberikan oleh MUSYTARI dalam Perjanjian ini dan dalam scehdule pembayaran selama jangka waktu fasilitas ini, tetap berlaku dan benar adanya kecuali apabila ada perubahan Anggaran Dasar MUSYTARI dan/atau Dewan Komisaris MUSYTARI yang telah diberitahukan secara tertulis kepada BA’I.
(10)
Bahwa MUSYTARI mengerti betul isi Akad ini.
PASAL 8
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN MUSYTARI MUSYTARI berjanji dan menyetujui selama Hutang belum dibayar penuh dan lunas, maka MUSYTARI wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: Pemeriksaan oleh BA’I 1. Bilamana diperlukan oleh BA’I, maka MUSYTARI wajib mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BA’I pada waktu (waktu) yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh BA’I) untuk memeriksa kekayaan dan usaha MUSYTARI serta Obyek Murabahahataubarang-barang agunan/jaminan (bila ada) dan memeriksa/mengaudit pembukuan, catatan-catatan dan administrasi MUSYTARI dan membuat salinan-salinan atau foto copy atau catatan-catatan dari padanya. Formatted: Font: Not Bold 2.
Menjaga Asset, Eksistensi dan Ijin MUSYTARI harus menjaga: a. Obyek MURABAHAH; a.b. Kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya;
PASAL 9
JAMINAN Untuk menjamin pembayaran dan pembayaran kembali sampai lunas, tertib dan dengan secara sebagaimana mestinya semua dan setiap jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh MUSYTARI kepada BA’I yang timbul dari fasilitas Pembiayaan Murabahah dan jumlah-jumlah uang lain sehububungan fasilitas Pembiayaan Murabahah, dengan ini MUSYTARI menjaminkan Obyek Murabahah dan akan dibuat dan ditandatangani perjanjian-perjanjian jaminan (selanjutnya akan disebut juga “Perjanjian Jaminan”) tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
PASAL 10
KELALAIAN/PELANGGARAN (1)
Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini maka hal/peristiwa tersebut akan merupakan suatu Kejadian Kelalaian/Pelanggaran terhadap Akad: a.
MUSYTARI lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam Akad, terutama (tetapi tidak terbatas) bilamana MUSYTARI tidak atau lalai
b.
c. d.
e. f.
(2)
membayar lunas Hutang yang wajib dibayar pada waktunya (sudah jatuh waktu) kepada BA’I. Kekayaan MUSYTARI atau barang-barang (baik yang bergerak atau tidak bergerak) yang menjadi jaminan untuk pembayaran dan pembayaran kembali fasilitas Pembiayaan Murabahah ini yang ditetapkan dalam Pasal 9 Akad, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang/dinyatakan dalam sitaan. Bilamana ternyata bahwa suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh MUSYTARI kepada BA’I dalam Akad dan/atau dalam Perjanjian Jaminan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya Bilamana MUSYTARI lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam suatu perjanjian dengan orang/pihak lain termasuk yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas kredit dimana MUSYTARI adalah sebagai pihak yang menerima pinjaman atau sebagai penjamin dan kelalaian atau pelanggaran mana memberikan hak kepada pihak yang memberikan pinjaman untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terhutang atau wajib dibayar oleh MUSYTARI dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo pinjamannya. Barang Jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Akad dipinjam pakaikan, disewakan, dijaminkan lagi, dijual atau dilepaskan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BA’I. Apabila MUSYTARI membubarkan, berhenti berusaha, menjadi insolvent, mengajukan suatu permohonan yang dinyatakan pailit dan/atau insolvent dan/atau tersangkut dalam suatu prosedur pembubaran dan/atau kepailitan;
Dalam hal suatu Kejadian Kelalaian berdasarkan ayat (1) Pasal ini terjadi dan berlangsung maka: a. Kewajiban BA’I untuk memberikan fasilitas Pembiayaan Murabahah kepada MUSYTARI berdasarkan Akad akan berakhir/berhenti dengan seketika; b. Semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terhutang oleh MUSYTARI berdasarkan Akad menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus oleh BA’I tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun dan dari siapapun juga; dan c. BA’I berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan yang disebut dalam Pasal 9 Akad termasuk untuk menjual harta benda yang dijaminkan oleh MUSYTARI kepada BA’I, baik dibawah tangan dengan harga yang disetujui MUSYTARI maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh BA’I, dan untuk itu MUSYTARI memberi kuasa dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh utang MUSYTARI kepada BA’I dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada MUSYTARI sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada BA’I, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh utang MUSYTARI kepada BA’I, maka kekurangan tersebut tetap menjadi utang MUSYTARI kepada BA’I dan wajib dibayar MUSYTARI dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh BA’I; d. BA’I berhak untuk menjual, memindahkan hak dalam bentuk apapun, baik dimuka umum maupun dibawah tangan dengan harga yang dipandang patut oleh BA’I atas Obyek MURABAHAH.
PASAL 11 BIAYA-BIAYA YANG TIMBUL KEMUDIAN (1)
Jika pada suatu waktu BA’I menetapkan (penetapan mana berlaku dan mengikat terhadap MUSYTARI) bahwa telah terjadi perubahan pada Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Pelaksanaannya atau penafsirannya yang mengakibatkan: BA’I dibebankan pajak, bea, pungutan atau biaya terhadap atau sehubungan dengan pembayaran kembali Utang Murabahah dan kewajiban lain yang terutang (dalam hal ini tidak termasuk pajak penghasilan atas seluruh pendapatan/penghasilan BA’I); atau b. Perubahan pada dasar pemungutan pajak terhadap BA’I sehubungan dengan pembayaran kembali Utang Murabahah dan kewajiban lain yang terutang, atau terhadap pembayaran yang wajib dilakukan oleh BA’I kepada orang/pihak lain dalam rangka membiayai pemberian fasilitas (dalam hal ini, tidak termasuk pajak penghasilan atas seluruh pendapatan/penghasilan BA’I); atau c. Membebankan atau mewajibkan kepada BA’I persyaratan lain sehubungan dengan Akad ini, dan Perjanjian Jaminan, dan hal tersebut mengakibatkan bertambahnya biaya bagi BA’I untuk atau dalam membiayai pemberian atau pemeliharaan Utang Murabahah dan kewajiban lain yang terutang dalam jumlah yang berarti; maka atas permintaan pertama BA’I, MUSYTARI wajib selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender membayar tambahan biaya tersebut kepada BA’I. a.
Formatted: Font: Not Bold (2)
Setiap keputusan atau penetapan yang dibuat oleh BA’I tentang besarnya jumlah uang yang wajib dibayar oleh MUSYTARI berdasarkan pasal ini mengikat terhadap MUSYTARI.
Formatted: Font: Not Bold (3)
BA’I berjanji segera memberitahukan kepada MUSYTARI jika terjadi atau timbul peristiwa atau hal yang dapat memberikan hak kepada BA’I untuk menuntut pembayaran tambahan yang diuraikan di atas ini. PASAL 12 LAIN-LAIN KETENTUAN
(1)
Kuasa Tidak Dapat Dicabut Kuasa-kuasa yang diberikan atau termaktub dalam Akad ini merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Akad ini, yang tidak akan berakhir bilamana MUSYTARI atau yang memberi kuasa meninggal dunia atau karena sebab atau peristiwa apapun juga dan BA’I dan MUSYTARI dengan ini melepaskan ketentuan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan pasal 1816 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.
(2)
Bukti Kelalaian Apabila ditetapkan suatu jangka waktu bagi MUSYTARI untuk melakukan suatu kewajiban, maka lewatnya jangka waktu yang bersangkutan merupakan suatu bukti yang sah dan cukup mengenai kelalaian MUSYTARI, sehingga bukti lain mengenai kelalaian tersebut tidak diperlukan.
(3)
Pengalihan Hak MUSYTARI menyetujui dan karena itu seberapa perlu dengan ini memberi kuasa kepada BA’I untuk a. dengan cara apapun memindahkan dan menyerahkan piutang atau tagihan-tagihan BA’I berdasarkan Akad ini kepada pihak lain, dengan siapa BA’I akan membuat akad subrogasi, cessie, joint financing atau akad kerja sama lain, berikut semua hak, kekuasaan-kekuasaan dan jaminanjaminan yang ada pada BA’I berdasarkan Akad ini atau Perjanjian Jaminan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh BA’I sendiri. b. Sejauh dianggap perlu oleh BA’I, BA’I berhak memberitahukan informasi tentang MUSYTARI kepada calon penerima hak atau calon pembeli yang akan mengadakan Akad atau hubungan kontraktual dengan BA’I. c. Akad ini mengikat dan dapat dieksekusi oleh MUSYTARI dan BA’I serta pengganti-penggantinya.
(4)
Keterlambatan Melaksanakan Hak Jika terjadi suatu Kelalaian/Pelanggaran, maka suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh BA’I atau keterlambatan dalam melaksanakan suatu hak, wewenang atau tuntutan tidak melemahkan hak, wewenang atau tuntutan tersebut dan juga tidak dapat diartikan bahwa BA’I melepaskan hak, wewenang atau tuntutan tersebut atau menyetujui terjadinya kelalaian atau dilakukannya pelanggaran oleh MUSYTARI.
(5)
Penghentian/Pengakhiran Fasilitas Pembiayaan Murabahah a. Menyimpang dari apa yang ditetapkan di atas ini, BA’I berhak sewaktu-waktu menghentikan/mengakhiri pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah yang termaktub dalam Akad sebelum berakhirnya Jangka Waktu, yakni dengan terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada MUSYTARI 7 (tujuh) Hari Kerja BA’I sebelum tanggal dihentikannya/diakhirinya fasilitas Pembiayaan Murabahah apabila dikemudian hari terdapat peraturan/kebijakan BA’I Indonesia, perubahan (gejolak) moneter baik didalam maupun diluar negeri atau sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan terganggunya kondisi keuangan/kemampuan BA’I. b. Dalam penghentian/pengakhiran pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah, kewajiban BA’I untuk memberikan Pembiayaan Murabahah kepada MUSYTARI akan berakhir dan MUSYTARI berkewajiban dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender semenjak diterimanya surat pemberitahuan tersebut, membayar kembali kepada BA’I dengan lunas dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah Hutang. c. Mengenai pengakhiran Akad para pihak mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
(6)
Proses Pengurusan Dokumen Jaminan BA’I tidak berkewajiban untukmelakukan dan atau menyelesaikan proses pengurusan atas semua dokumen jaminan termasuk tetapi tidak terbatas pada Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), faktur/invoice, STNK, dan lain-lain. MUSYTARI dengan ini pula (sekarang dan untuk dikemudian hari) melepaskan semua dan setiap haknya untuk mengajukan tuntutan hukum berupa apapun (antara lain tuntutan ganti rugi) kepada BA’I atas proses pengurusan dokumen jaminan oleh pihak lain.
(7)
Akad ini merupakan perwujudan dari seluruh pengertian Para Pihak dan menggantikan semua negosiasi, pengertian dan akad sebelumnya yang dibuat antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam Akad ini.
(8)
Segala risiko hilang, rusak atau musnahnya Obyek Murabahah wajib ditanggung oleh MUSYTARI. Dengan demikian, hilang, rusak, atau musnahnya Obyek Murabahah sama sekali tidak menyebabkan Hutang MUSYTARI kepada BA’I menjadi hapus.
(8)(9)
Keabsahan Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan, Pasal atau ayat dalam Akad ini menjadi cacat, gugur, batal demi hukum atau akibat hukum lainnya baik disebabkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, ketetapan hakim atau badan peradilan/perwasitan atau pihak yang berwenang, atau oleh sebab-sebab hukum lainnya, maka hal tersebut tidak akan mengakibatkan pasal, ayat atau ketentuan lainnya yang tercantum dalam Akad ini menjadi mendapatkan akibat yang sama. Pasal, ayat atau ketentuan lain yang tidak terkena akibat tersebut tetap berlaku dan mengikat serta wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak.
Pilihan Hukum dan Yurisdiksi a. Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan Syariah dan perundang-undangan yang berlaku bagi Para Pihak. b. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuanketentuan dari Akad, maka Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah. c. Bilamana musyawarah sebagai dimaksud huruf b ayat ini tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari Akad ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan Administrasi dan Prosedur BASYARNAS yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. (10)(11) Addendum Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Akad ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh para pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad. (9)(10)
(11)(12) Lain-Lain Ongkos Akad ini dan biaya-biaya lainnya yang bertalian dengan pembuatan Akad ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, biaya advokat/pengacara, biaya perkara di muka maupun di luar pengadilan, biaya untuk menagih hutang tersebut dalam Akad ini serta biaya pelaksanaan hak-hak BA’I atas jaminan, seluruhnya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh MUSYTARI. DEMIKIAN Akad ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Akad ini. BA’I PT ABC
Iman Kurniawan
Direktur Utama MUSYTARI
Dewi Lestari
Achmad Hulaifi
Direktur
Lampiran 23. Dokumen Akad Murabahah Kepada : SUPLLIER PT AKSRA Jl.Jend Sudirman No.5 Jakarta Up. Bapak Abram
MUSYTARI (KONSUMEN) Tri Kartika Komp Perumahan Harapan Kita Jl.Soka II Blok G3 No.8 Karawaci Tangerang
PERSETUJUAN ORDER PEMBELIAN KENDARAAN/BARANG/ PERALATAN Tanggal : 21 Oktober 2011 Persetujuan Order Pembelian ini diterbitkan berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 198/CF/MUR/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 antara PT ABC (“BA’I”) dengan Tri Kartika (“Musytari”) yang dibuat secara dibawah tangan, untuk pembelian kendaraan dengan rincian sbb: Jumlah
1 (satu) unit
Rincian kendaraan/barang/peralatan
Harga
Model/Type/Identifikasi Lain
(IDR)
Kendaraan merk Toyota, type Yaris J M/T, Tahun 2011
153.850.000,‐
Pelunasan oleh BA’I 153.850.000,‐
Serah terima barang dilakukan di : ‐ Persetujuan order pembelian ini dibuat dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut : 1. Order ini diberikan atas adanya jaminan Supplier bahwa Musytari telah memilih dan menentukan jenis kendaraan/barang/peralatan sebagaimana dirinci di atas dan telah disetujui untuk menerimanya pada saat pengiriman/penyerahan. Kewajiban kami akan dihentikan bila Musytaritidak melengkapi bukti tertulis atas penyerahan dan penerimaan kendaraan/barang/ peralatan tersebut. 2. Supplier menjamin bahwa kendaraan/barang/peralatan akan dilengkapi dengan seluruh jaminan‐jaminan yang telah disetujui atau telah ditetapkan oleh Supplier atau agen Supplier kepada Musytari atau BA’I dan Supplier setuju bahwa seluruh jaminan yang telah disetujui atau ketetapan yang Supplier buat dialihkan kepada BA’I dan atau Musytari sendiri sebagai kuasa dari BA’I. 3. Jumlah faktur tagihan Supplier tidak melebihi jumlah harga kendaraan/barang/peralatan sebagaimana tertera diatas. Setiap jenis kendaraan/barang/peralatan harus dibuat fakturnya secara terpisah dan diterbitkan hanya 1 (satu) faktur untuk setiap jenis barang. 4. Kendaraan/barang/peralatan harus dikirim dan diserahkan pada alamat Musytari yang
telah ditetapkan di atas. Biaya/ongkos pengangkutan, bila ada, harus dibayar lebih dulu dan sudah harus termasuk didalam faktur tagihan. Untuk segala biaya tambahan yang melebihi harga faktur harus ditagih kepada Musytari. 5. Terhitung sejak tanggal pembayaran oleh BA’I atas setiap harga faktur, Supplier menjamin bahwa hak kepemilikan atas kendaraan/barang/peralatan dialihkan kepada BA’I dan atas kendaraan/ barang/peralatan harus bebas dari segala ikatan dengan pihak ketiga serta tuntutan dari pihak manapun. Faktur tagihan yang langsung Supplier ajukan kepada BA’I sebelum Surat Persetujuan Order Pembelian ini atau pembayaran dimuka oleh Musytari kepada Supplier (jika ada) tidak diakui oleh BA’I. Untuk itu seluruh pembayaran dimuka oleh Musytari, harus dikembalikan kepada Musytari segera setelah adanya pembayaran atas faktur tagihan Supplier oleh BA’I (jumlah yang dibayar kepada Supplier oleh BA’I adalah jumlah fasilitas kepada Musytari sebagaimana tersebut diatas, sisanya merupakan kewajiban Musytari kepada Supplier). 6. Surat Persetujuan Order Pembelian ini baru berlaku dan mengikat apabila telah ditandatangani oleh para pihak sebagaimana mestinya dan Musytari telah memenuhi segala ketentuan yang termaktub dalam Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat oleh BA’I dengan Musytari. Apabila ada perubahan atau penyesuaian pada tanggal penyerahan, faktur atau dokumen lainnya, harus disetujui secara tertulis terlebih dahulu oleh BA’I. 7. Persetujuan Order Pembelian ini berlaku selama 30 hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Untuk dan atas nama PT ABC (BA’I) Di tandatangani oleh Iman Kurniawan Achmad Hulaifi Direktur Utama Direktur SUPPLIER, dengan ini menyatakan Setuju atas seluruh kondisi dan Persyaratan dari Surat Persetujuan Order Pembelian ini. Ditandatangani oleh : tanda tangan dan stempel Nama dan Jabatan : …………………………………… Untuk dan atas nama Suplier : PT AKSRA Tanggal : ………/10/2011 Musytari, dengan ini menyatakan Setuju atas seluruh kondisi dan Persyaratan dari Surat Persetujuan
Order Pembelian ini. Ditandatangani oleh Nama dan Jabatan Untuk dan atas nama Musytari Tanggal
: tanda tangan : …………………………………….. : Tri Kartika : ………./10/2011
Lampiran 24. Dokumen PO
PT ABC FUNDING REQUEST MURABAHAH MUSITARY/KONSUMEN : Dewi Lestari
( IDR ) No.M006001201006 Date. 12/01/2012
AGREEMENT NO : 006/CF/MUR/I/2012 Tertanggal 11 Januari 2012 FACILITY APPROVED : 4,999,414 IDR DISBURSEMENT : 4,929,000 X Final FUND REQUESTED
Partial
Jaya Suara Mas Elektronik IDR Jl.Siliwangi Raya Blok SH 21 No.25 Kom.Ruko Pamulang,Pamulang Permai Tangerang
4,929,000
Disbursement
IDR
4,929,000
Nett Disburse
IDR
4,929,000
Date of Disbursement
Pokok hutang Margin jual Masa pembiayaan Angsuran/bulan Denda keterlambatan Effective Date
4,999,414 IDR 14.05% flat p.a. 18 bulan 335,920 IDR 3 % per bulan Disbursment Date
Note: 1. Administrasi 2. AJK 1th
50,000 20,414
70,414 Masuk pokok hutang
Prepared & Checked by
Legal CAD Mkt
Approved by Board of Directors
RL RPW ASA
Lampiran 25. Dokumen Funding Request
Kepada Yth. 2012PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Gedung Arthaloka Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220 Up.: Bapak Mustofa Kamil Business Manager
Jakarta,
01
Februari
Perihal : Permohonan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch Assalamu’alaikum Wr. Wb. Semoga Bapak dan seluruh karyawan Bank Muamalat senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat taufiq serta hidayah Allah SWT. Berkenaan dengan fasilitas pembiayaan musyarakah PT Capitalinc Finance dari PT Bank Muamalat Syariah, dengan ini kami mohon untuk dapat dilakukan pencairan pinjaman sebesar Rp 1.134.853.500,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) guna kepentingan disbursment kepada PT Menthobi Sawit Jaya.. Mohon pencairan dana tersebut dapat di kreditkan ke rekening kami di : Bank Muamalat Kantor Pusat Operasi A/C No. 0000917940 A/N PT PT ABC Adapun untuk melengkapi persyaratan tersebut berikut kami lampirkan dokumen (terlampir) sebagai syarat dari pencairan. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. PT ABC
Iman Kurniawan Direktur Utama
Achmad Hulaifi Direktur
Lampiran 26. Dokumen SPD
