LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA UMUM DHARMA WANITA PERSATUAN NOMOR : 527 TAHUN 2014 TANGGAL : 10 DESEMBER 2014 TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL III DHARMA WANITA PERSATUAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan: (1) Musyawarah Nasional Dharma Wanita Persatuan untuk selanjutnya disebut Munas adalah forum tertinggi Organisasi DWP yang diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar Dharma Wanita Persatuan. (2) Sidang Paripurna adalah sidang yang dipimpin oleh seorang Ketua dan dihadiri oleh peserta munas untuk membahas dan mengambil keputusan atas materi yang akan ditetapkan dalam munas. (3) Sidang komisi adalah sidang yang dipimpin oleh seorang ketua dan dihadiri oleh anggota dari komisi yang bersangkutan untuk membahas dan mengambil keputusan atas materi tertentu yang telah ditetapkan. Pasal 2 Tata tertib ini digunakan sebagai acuan bagi ketua sidang, panitia dan peserta untuk menyelenggarakan serta mengikuti kegiatan munas.
BAB II DASAR DAN TUJUAN Pasal 3 Munas diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar DWP Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3) dan Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Persatuan Pasal 20 Ayat (1), (2),(3) dan (6) Pasal 4 Tujuan diselenggarakan munas adalah untuk menetapkan kebijakan organisasi.
1
BAB III MATERI MUNAS Pasal 5 Materi munas terdiri atas: a. b. c. d. e. e. f.
Laporan /Sambutan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Arahan dari Menteri Dalam Negeri Materi Undang Undang RI No 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara Materi Undang Undang RI No17 Tahun 2013, tentang Organisasi Masyarakat Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar. Rancangan Program Kerja masa bakti 2014-2019 Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan masa bakti. 2009 – 2014 g. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
BAB IV TUGAS DAN WEWENANG Pasal 6 Tugas dan wewenang sidang paripurna adalah (1) (2) (3) (4) (5)
menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar DWP, membahas dan menetapkan Program Kerja DWP masa bakti 2014 - 2019, membahas dan mengesahkan laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan masa bakti 2009 – 2014, memilih dan menetapkan Ketua Umum DWP masa bakti 2014 – 2019 dan menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.
BAB V PENYELENGGARAAN, TEMPAT, DAN WAKTU Pasal 7 Munas diselenggarakan oleh Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat. Pasal 8 Munas diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti pada tanggal 10 dan 11 Desember 2014
2
BAB VI PESERTA Pasal 9
Peserta munas adalah a. Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat, b. Utusan Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah Pusat, masing-masing enam orang dengan membawa surat tugas, c. Utusan Dharma Wanita Persatuan Provinsi, masing-masing enam orang dengan membawa surat tugas.
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 10 Hak dan kewajiban peserta munas : (1)
Peserta munas berhak mengajukan pertanyaan dan mengajukan pendapat dan atau saran baik secara lisan maupun tertulis pada sidang paripurna dan sidang komisi.
(2)
Pertanyaan, pendapat dan atau saran disampaikan secara singkat dan jelas melalui juru bicara masing-masing unsur pelaksana kepada pemimpin sidang.
(3)
Setiap peserta seperti dimaksud pada Pasal 9 mempunyai hak memilih dan dipilih yang disalurkan melalui masing-masing unsur pelaksana
Pasal 11 Peserta munas wajib mengikuti seluruh acara persidangan dan mentaati tata tertib yang telah ditetapkan demi suksesnya penyelenggaraan munas.
BAB VIII KELENGKAPAN Pasal 12 Kelengkapan munas adalah: a. pemimpin sidang paripurna, b. pemimpin sidang komisi, c. tim perumus komisi, dan d. tim perumus munas
3
BAB IX KETENTUAN PERSIDANGAN Pasal 13 Persidangan munas terdiri atas: a. sidang paripuna, dan b. sidang komisi. Pasal 14 (1)
Pemimpin sidang paripuna dipilih dari peserta munas.
(2)
Sebelum pemimpin sidang paripurna dipilih sebagaimana dimaksud Ayat (I), sidang dipimpin oleh penanggungjawab munas sebagai pemimpin sidang sementara.
(3)
Tugas pemimpin sidang sementara adalah a. mengesahkan dan menetapkan jadwal acara, b. mengesahkan dan menetapkan tata tertib dan c. memilih dan menetapkan pemimpin sidang paripurna.
(4)
Pemimpin sidang paripurna merupakan satu kesatuan yang keputusannya bersifat kolektif terdiri atas: a. 2 (dua) orang yang mewakili Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah Pusat, b. 2 (dua) orang yang mewakili Dharma Wanita Persatuan Provinsi, c. 1 (satu) orang dari Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat.
(5)
Pemimpin sidang paripurna terdiri dari a. seorang ketua merangkap anggota, c. seorang sekretaris merangkap anggota dan e. tiga orang anggota. Pasal 15
Tugas pemimpin sidang paripurna adalah: a. memimpin sidang paripurna dan b. menjaga kelancaran dan ketertiban sidang.
Pasal 16 (1)
Sidang komisi dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris, dan tiga orang anggota yang dipilih dari peserta dalam rapat komisi.
4
(2)
Pemimpin sidang komisi bersifat kolektif terdiri atas:
merupakan satu kesatuan yang keputusannya
a. 2 (dua) orang yang mewakili Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah Pusat, b. 2 (dua) orang yang mewakili Dharma Wanita Persatuan Provinsi, c. 1 (satu) orang dari Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat. (3)
Tugas pemimpin sidang komisi adalah a. memimpin sidang komisi dan b. menjaga kelancaran dan ketertiban sidang komisi.
(4)
Sidang komisi terdiri atas: a. Komisi A membahas tentang organisasi b. Komisi B membahas Rancangan Program Kerja masa bakti 2014 - 2019 c. Komisi C membahas Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum masa bakti 2009 - 2014
(5)
Sidang komisi memilih calon Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan masa bakti 2014 - 2019
BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 17
(1)
Sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta.
(2)
Apabila belum memenuhi korum, sidang ditunda sampai dengan maksimal 2 kali 10 menit dan apabila tetap belum memenuhi korum maka pelaksanaan sidang akan dilakukan berdasarkan kebijaksanaan pemimpin sidang setelah mendengar pendapat dari peserta.
(3)
Setiap keputusan sidang berdasarkan azas musyawarah dan mufakat.
(4)
Apabila upaya mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(5)
Keputusan yang telah disahkan dalam sidang paripurna tidak dapat diganggu gugat.
5
BAB XI TIM PERUMUS Pasal 18 (1)
Pada sidang paripurna dan sidang komisi dibentuk tim perumus yang bertugas merumuskan pembahasan materi.
(2)
Tim perumus komisi dipilih dan ditetapkan oleh pemimpin sidang komisi dari peserta sidang komisi
(3)
Ketua dan sekretaris dari masing-masing tim perumus komisi ditambah tiga orang pengurus Dharma Wanita Pusat menjadi tim perumus munas.
(4)
Tim perumus munas, terdiri atas ketua, seorang sekretaris dan tujuh orang anggota, yang bertugas merumuskan hasil munas.
(5)
Penetapan ketua, sekretaris dan anggota tim perumus munas dilakukan berdasarkan musyawarah di antara anggota tim perumus munas.
BAB XII HASIL RUMUSAN Pasal 19 (1)
Hasil rumusan komisi disusun dalam Berita Acara Sidang Komisi dan dilaporkan oleh juru bicara masing-masing komisi pada sidang paripurna.
(2)
Hasil rumusan komisi yang telah dibahas dalam sidang paripurna, dirumuskan oleh tim perumus munas.
(3)
Hasil rumusan tim perumus munas dilaporkan oleh juru bicara tim perumus munas pada sidang paripurna untuk kemudian disahkan sebagai Keputusan Musyawarah Nasional III DWP Tahun 2014
BAB XIII TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM Pasal 20 1.
Berkas bakal calon Ketua Umum diserahkan kepada Tim Pemilihan Ketua Umum untuk diteliti kebenaran dan keabsahannya.
6
2.
Bakal calon Ketua Umum hasil seleksi Tim Pemilihan Ketua Umum wajib menandatangani lembar kesediaan.
3.
Nama bakal calon Ketua Umum yang memenuhi persyaratan diserahkan kepada pemimpin sidang paripurna.
4.
Nama bakal calon Ketua Umum diserahkan pada sidang komisi untuk dipilih melalui ketentuan sebagai berikut a. b. c. d. e.
Pengurus DWP Pusat : 1 orang memiliki hak 1 suara Unsur Pelaksana DWP IPP : 1 DWP IPP memiliki hak 1 suara Unsur Pelaksana DWP Provinsi : 1 DWP Provinsi memiliki hak 1 suara setiap komisi menghasilkan satu calon dengan suara terbanyak, jika pemilihan Ketua Umum menghasilkan jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang sampai didapat suara 50%+ 1
5.
Masing-masing calon Ketua Umum diwajibkan menyampaikan visi dan misi organisasi Dharma Wanita Persatuan masa bakti 2014-2019 selama kurang lebih 5 menit pada sidang paripurna
6.
Nama Calon Ketua Umum dari masing-masing sidang komisi diserahkan kepada pimpinan sidang paripurna dengan ketentuan a. apabila hanya ada 1 (satu) Calon Ketua Umum maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Ketua Umum secara aklamasi. b. apabila Calon Ketua Umum lebih dari 1 (satu) orang maka diadakan pemilihan melalui pemungutan suara ulang di sidang paripurna dengan ketentuan sebagai berikut : - Pengurus DWP Pusat : memiliki 9 suara - Unsur Pelaksana DWP Pusat • DWP IPP : 1 DWP IPP memiliki hak 1 suara • DWP Provinsi : 1 DWP Provinsi memiliki hak 1 suara
7.
Ketua Umum DWP masa bakti 2014-2019 terpilih ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Munas III
7
BAB XIV PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan dibahas dan ditetapkan dalam sidang paripurna.
Pasal 22 Peraturan Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2014 Munas III Dharma Wanita Persatuan Ketua Sidang Sementara Ttd. NY. NILA F. MOELOEK
8
